## Sosialisasi  Perlindungan  Konsumen  dalam  Islam  di  Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang

## Choirunnisak
Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang Email: choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id

## Abstract
This  community  service  activity  discusses  the  introduction  of  the  history  of  consumer protection in Islam, the argument for consumer protection, consumer rights, and consumer obligations. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to consumer protection for recitation scholars in the village of Nusa Makmur. With the hope that  participants  can understand  the  rights  and obligations of  consumers  and  consumer protection.
Keywords: Socialization, Consumer Protection, Islam, Indonesia

## Abstrak
Kegiatan  pengabdian  masyarkat  ini  membahas  tentang  pengenalan  sejarah  perlindungan konsumen  dalam  Islam,  dalil  perlindungan  konsuman,  hak  konsumen,  kewajiban konsumen.  Tujuan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  memberikan  pengenalan  tentang perlindungan konsumen terhadap ibi-ibi pengajian di desa Nusa Makmur. Dengan harapan peserta bias memahami hak dan kewajiban konsumen serta perlindungan konsumen
Kata Kunci: Sosialisasi, Perlindungan Konsumen, Islam, Indonesia

## Pendahuluan
Perlindungan  konsumen  adalah:  “Segala  upaya  yang menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.”  (UU.No.  8. 2015)
Perlindungan  konsumen  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  adanya  kepastian  hukum  terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan  hukum  untuk  memberdayakan  konsumen  memperoleh  atau menentukan pilhannya atas barang dan/jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela  hak-  haknya  apabila  dirugikan  oleh  perilaku-perilaku  usaha  sebagai penyedia  kebutuhan  konsumen.  Hukum  perlindungan  konsumen  secara  umum bertujuan  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  baik  dalam  bidang  hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan hukum perlindungan konsumen berada  dalam  kajian  hukum  ekonomi.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting,  dengan  demikian  upaya-upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting
serta  mendesak  untuk  dapat  sesegera  mungkin  dicari  solusi  dan  penyelesaian masalahnya.(Wuria. 2015:5)
Dengan  pemahaman  bahwa  perlindungan  konsumen  mempersoalkan perlindungan  (hukum)  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk memperoleh  barang  dan  jasa  dari  kemungkinan  timbulnya  kerugian  karena penggunaannya,  maka  hukum  perlindungan  konsumen  dapat  dikatakan  sebagai hukum  yang  mengatur  tentang  pemberian  perlindungan  kepada  konsumen  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhannya  sebagai  konsumen.  Dengan  demikian,  hukum perlindungan  konsumen  mengatur  hak  dan  kewajiban  produsen,  serta  cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu. ( Sidabolok. 2010:45).

## Metode pengabdian
1. Metode pelaksanaan
Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Bentuk kegiatan Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah:
 Pemaparan materi tentang perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam
 Pemahaman  dan  Tanya  jawab  tentang  perlindungan  konsumen  dalam ekonomi Islam.
2) Tempat kegiatan
Adapun  tempat  kegiatan  atau lokasi  kegiatan  di  laksanakan  di  lapangan  desa Nusa Makmur.
3) Proses Kegiatan
Adapun  proses  kegiatan  di  laksanakan  2 hari  pada  hari  senin  dan  hari  selasa pada  tanggal  12-13  Oktober  2020  .  adapun  kegiatan  yang  dilakukan  selama kegiatan tersebut adalah sebagai berikut;
a. Pada tanggal 12 oktober 2020: Adapun kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ke -1 adalah sebagai berikut:
1).  Registrasi peserta
2).  Penyampaian materi sesi 1 oleh Choirunnisak, S.E.I,. M.E. dengan judul sejarah perlindungan konsumen dalam Islam .
3).  Penjelasan dalil tentang perlindungan konsumen oleh Mustikawati SE., M.Si.
b. Pada tanggal 13 oktober 2020 Dilaksanakan pada pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut:
1).  Menyampaikan materisesi II dilakukan oleh Choirunnisak S.E.I., M.E. dengan judul materi perlindungan konsumen di Indonesia.
2).  Penjelasan  UU  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  oleh  Mustikawati  S.E., M.Si.
3).  Tanya jawab perlindungan konsumen dalam Islam
4).  Doa hdan penutup yang di bawakan oleh Choirunnisak, S.E.I., M.E.

## 2. Waktu kegiatan dan materi pokok dalam kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  dalam  waktu  dua  hari  pada  hari  senin  dan selasa. Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Tanggal 12 Oktober 2020 Waktu Materi Narasumber 09.00-09.30 Registrasi peserta Widiyanti 09.30-10.00 Pembukaan Widiyanti 10.00-11.00 Materi : Choirunnisak S.E.I., M.E.
-sejarah perlindungan konsumen dalam Islam 11.00-12.00 -Dalil perlindungan konsumen -Mustikawati SE., M.Si. 12.00-13.00 ISOMA ISOMA 13.00-15.00 Hak  Konsumen Choirunnisak, S.E.I.,M.E. 14.00-15.00 Kewajiban Konsumen Mustikawati SE. M.Si Tanggal 13 Oktober 2020 Waktu Materi Narasumber 09.00-10.30 Kewajiban konsumen dalam hukum Islam Choirunnisak S.E.I., M.E. 10.30-12.00 Hak konsumen dalam hukum Islam Mustikawati SE.MS.i 12.00-13.00 Isoma 13.00-14.00 Tanya jawab Mustikawati SE.M.Si 14.00-15.00 Doa dan penutup Choirunnisak S.E.I.,M.E.
Total  durasi  pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat  untuk  masing-masing pelaksanaan adalah: NO  NAMA NIDN/NPM Status Durasi 1 Choirunnisak S.E.I., M.E 2109029103 Dosen Perbankan Syariah 36 jam 2 Mustikawati SE.M.Si - Dosen Ekonomi Syariah 36 jam 3 Widiyanti Mahasiswa 1 jam Hasil dan Pembahasan 1. Materi Sosialisasi a.  Landasan Hukum Perlindungan Konsumen
1). Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam
Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan  Al- Qur’an,  Sunnah,  Ijma’,  dan  Qiyas.  Sumber -sumber  hukum  ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al- Qur’an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sun- nah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan  dapat  di-  jadikan  sumber  hukum  pertama  (sumber  primer)  apabila  tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al- Qur’an. Adapun  ijma’  adalah  kesepakatan  semua  mujtahid  dari  kalangan  umat  Islam pa da  suatu  masa,  setelah  wafatnya  Rasulullah  SAW  atas  suatu  hukum  syara’ mengenai suatu kejadian maupun kasus.( Yahya ddk. 1986. 58-59)
Ijma’ han -  ya  ditetapkan  setelah  wafatnya  Rasulullah  SAW  dan  hanya  dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma- norma hukum di dalam Al- Qur’an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus.  Sedangkan  qiyas  adalah  menghubungkan  suatu  kejadi-  an  yang  tidak  ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh  nash  .(Yahya  ddk.  1986.  58-59).  Qiyas  ini  merupakan  metode  dalam
pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang ter- kandung di dalamnya.
2).  Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Di  Indonesia  yang  menjadi  sumber  hukum  perlindungan  konsumen  adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang se- lanjutnya disingkat UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999  dan  dinyatakan  berlaku  efektif  pada  tanggal  20  April  2000  (Sidabolok. 2010:48).  UUPK  bukanlah  satu-sa-  tunya  UU  yang  mengatur  tentang  perlind- ungan  konsumen,  tetapi  sebagaimana  dise-  butkan  dalam  penjelasan  umumnya bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang- undang perlindungan konsumen telah ada 20 UU yang materinya memuat perlindun- gan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan pe- rundang-undangan lain yang menyangkut  konsumen,  dan  sekaligus  mengintegrasi-  kannya  sehingga  dapat memperkuat pen- egakan hukum di bidang perlindungan kon- sumen. UUPK bukan merupakan  awal  dan  akhir  dari  hukum  yang  mengatur  tentang  perlindungan konsumen, tetapi terbuka ke- mungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada  dasarnya  memuat  ketentu-  an-ketentuan  yang  melindungi  konsumen  (Lihat penjelaasan umum UUKP)
b.  Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
1).  Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hu- kum Islam dan UUPK Untuk  melindungi  kepentingan  para  pi-  hak  di  dalam  lalulintas  perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam  melakukan  transaksi,  yaitu at-tauhid,  is-  tiklaf,  al-ihsan,  al-amanah,  ash- shiddiq, al-adl, al-khiyar, at- ta’wun , keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin.
Di  dalam  UUPK  asas  perlindungan  konsumen  dia-  tur  pada  Pasal  2  yang menyebutkan  bahwa  “Perlindungan  konsumen  berasaskan  man -  faat,  keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.
Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam di- tempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). (Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang me- nyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh ma-  nusia  hakekatnya  adalah  titipan  dari  Allah  SWT,  manusia  hanyalah  sebagai pemegang  amanah  yang  diberikan  kepadanya.  Dari  asas  tauhid  juga  melahirkan asas  al-ihsan  ( benevolence ),  artinya  melaksanakan  per-  buatan  baik  yang  dapat memberikan ke- manfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
Dari  ketiga  asas  di  atas  melahirkan  asas  al-amanah, ash-shiddiq,  al-adl,  al- khiyar, at- ta’wun , keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin . Menurut asas al- amanah setiap pelaku usaha adalah pengemban ama- nah untuk masa depan dunia dengan  segala  isinya  ( kholifah  fi  al-ardhi ),  oleh  karena  itu  apapun  yang dilakukannya  akan  dipertanggung  jawabkan  di  hadapan  manusia  dan  di  hadapan sang pencipta (Allah SWT).( Sidabolok. 2010:48)
Ash- shiddiq adalah prilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. Al-adl adalah  keadilan,  keseimbangan,  dan  kesetaraan  yang menggambarkan  dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam mene- tapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta’awun adalah tolong menolong, ta’awun memiliki  arti  yang  sangat  penting  dalam kehidupan ini  karena  tidak  ada  satupun
manusia  yang  tidak  membu-  tuhkan  bantuan  dari  orang  lain,  sehingga  tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan  kebaikan  dan  ketak-  waaan  kepada  Allah  SWT.  Untuk  itu,  dalam hubungannya  dengan  transaksi  antara  kon-  sumen  dan  produsen  asas  ini  harus dijiwai oleh kedua belah pihak.
Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib di-  jaga  dan  dipelihara  ( al-dharuriyyat  al-  khamsah ),  yaitu:  (1)  memeliharaan agama  ( hifdh  al-din ),  (2)  memelihara  jiwa  ( hifdh  al-nafs ),  (3)  memelihara  akal ( hifdh al-aql), (4) memelihara keturunan (hifdh nasl), dan memelihara harta (hifdh al-maal).  Asas at-taradhi (kerelaan).  Salah  satu  syarat  sahnya  jual  beli  di  dalam Islam  adalah  aqad  atau  transaksi. Aqad atau  transaksi  tidak  pernah  akan  terjadi kecuali dengan shighat (ijab-qabul), yaitu segala hal yang menun- jukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
Dari pembahasan di atas dapat diurai- kan bahwa asas-asas perlindungan kon- sumen  dalam  hukum  Islam  lebih  luas  dan  konprehensif  dari  pada  asas-asas perlindun- gan konsumen di dalam UUPK, yang mana di dalam hukum Islam tidak hanya  men-  gatur  hubungan  horizontal  yaitu  hubun-  gan  pelaku  usaha  dengan konsumen  atau  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha  lainnya,  (hablum  minannas), tetapi  hukum  Islam  juga  mengatur  hubungan  manusia  secara  vertikal  (hablum minallah) yaitu hubun- gan antara manusia (pelaku usaha dan kon- sumen) dengan Allah  SWT  selaku  pemilik  alam  semesta  ini  beserta  isinya.  Sedangkan  UUPK hanya  mengatur  hubungan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  saja  seb- agaimana diatur pada Pasal 2.
2).  Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam Dan UUPK Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah  (kemaslahatan)  bagi  umat  ma-  nusia.  Sedangkan  tujuan  perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
a) Meningkatkan  kesadaran,  kemam-  puan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindar- kannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;
c) Meningkatkan  pemberdayaan  kon-  sumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d) Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian hukum dan keterbukaan in- formasi, serta akses untuk mendapat- kan informasi;
e) Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlind-  ungan konsumen sehingga tumbuh si- kap  yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f) Meningkatkan  kualitas  barang  dan/  atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha produk  barang dan tau jasa, kesehatan, kenyamanan, ke- amanan, dan keselamatan konsumen.
Jika memperhatikan tujuan perlindun- gan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hu- kum Islam dan maqashid al- syari’ah (tu - juan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.
c.  Hak dan Kewajiban Konsumen a.  Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam Dan UUPK
Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;( Muhamad, ddk.
1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pe- malsuan
2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbua- tan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu  pelaku  usaha/produsen  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibeda- kan menjadi lima, yaitu :
a) Ganti Rugi Karena Perusakan ( Dha-man Itlaf )
b) Ganti Rugi Karena Transaksi ( Dha- man ‘Aqdin )
c) Ganti Rugi Karena Perbuatan ( Dha- man Wadh’u Yadin )
d) Ganti Rugi Karena Penahanan ( Dhaman al-Hailulah )
e) Ganti Rugi Karena Tipu daya ( Dha- man al-Maghrur ) Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf ti- dak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia . Dhaman ‘aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi  sebagai  penyebab  adanya  ganti  rugi  atau  tanggung  jawab.  Ganti  rugi wadh’u yadin adalah ganti rugi akibat dari keru- sakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Dhaman al- hailulah  adalah  ganti  rugi  pada  jasa  penitipan  barang  ( al-  wadi )  jika  terjadi kerusakan  atau  hilang,  baik  kerusakan  atau  hilangnya  itu  dise-  babkan  karena kelalaian  atau  kesengajaan  orang  yang  dititipi.  Dhaman  al-maghrur  adalah  ganti rugi  akibat  tipu  daya. Dhaman  al-maghrur sangat  efektif  diterapkan  dalam perlindungan  konsumen,  karena  segala  bentuk  perbuatan  yang  dapat  merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.
Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar . Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan  apa kah  melanjutkan  aqad/  transaksi  bisnis  atau  tidak.  Para  ulama’ membagi  hak  khiyar  menjadi  tujuh  macam  yaitu :  khiyar  majlis,  khiyar  syarath, khiyar  aibi,  khiyar  tadlis,  khiyar  ru’yah,  khiyar  al -  ghabn  al-fahisy  (khiyar  al- murtarsil), dan khiyar ta’yin
Khiyar  majlis ,  adalah  hak  untuk  memil-  ih  melanjutkan  atau  membatalkan transaksi  bisnis  selama  masih  berada  dalam  satu  tempat (majlis).( Abdurrahman:2001:41). Khiyar  syarath adalah  hak  untuk  memilih  melanjutkan atau  mem-  batalkan  transaksi  bisnis  sesuai  dengan  waktu  yang  disepakati  atau syarat yeng telah ditetapkan bersama. Khiyar aibi adalah hak untuk membatalkan transaksi  bisnis  apabila  obyek  transaksi  cacat  sekalipun  tidak  ada  perjanjian sebelumnya.  Cacat  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengembalikan  ba-  rang adalah  cacat  yang  dapat  menyebabkan  turunnya  harga.  Khiyar  tadlis  terjadi  jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak Khiyar selama tiga hari.(as sabatin. 2009: 312)
Di dalam kitab Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut khiyar jenis ini dengan istilah “khiyar al -taghriri al- fi’liyy (khiyar karena tertipu oleh tindakan penjual). Khiyar ru’yah adalah hak pilih untuk melanjutkan atau  membatalkan  transaksi  bisnis  yang  dilakukan  terhadap  suatu  ob-  jek  yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan. (Hasan: 147)
Untuk  sahnya  transaksi    jual  beli/binis  disyaratkan  barang  dan  harganya diketahui  dengan  jelas  oleh  penjual  dan  pembeli.  Maka  tidak  sah  menjual  atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan. Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-mur- tarsil ) jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. Khiyar jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain biasjuga menjadi hak pembeli . Khiyar Ta’yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari  sejumlah  atau  kumpulan  barang  yang  dijual  kendatipun  barang  tersebut berbeda  harganya,  sehingga  konsumen  dapat  me-  nentukan  barang  yang  dia kehendaki (Hasan: 147).
Di dalam UUPK Pasal 4 diatur secara eksplisit delapan hak konsumen, yaitu :
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi ba- rang dan/atau jasa;
2) Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4) Hak untuk didengar pendapat dan kelu- hannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  per-  lindungan,  dan  upaya  penyelesaian seng- keta perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pen- didikan konsumen;
7) Hak  unduk  diperlakukan  atau  dilayani  se-  cara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskrimi- natif;
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak seb- agaimana mestinya;
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan per- aturan perundang undangan lainnya. Di  dalam  penjelasan  Pasal  4 Huruf  g  disebutkan  bahwa  “Hak  untuk diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif berdasarkan  suku,  agama,  budaya,  daerah,  pendidikan,  kaya,  miskin,  dan  status sosial lainnya.” Kaitannya dengan hak untuk  mendapatkan   kompen sasi  ganti rugi. P ada Pasal 4 huruf g dipertegas lagi pada Pasal 19 yang menjelaskan “pelaku usa-  ha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan ata u diperdagangkan.”
Memperhatikan hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK  memi-  liki banyak  kesamaan.  Namun  demikian  ada  juga  perbedaannya,  yaitu;  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  peny-  alahgunaan  keadaan.  Hak  ini  tidak  diatur dalam UUPK. Selain itu, hak untuk diden- gar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau  jasa  yang  digunakan,  hak    untuk  mendapat  pembinaan  dan  pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak-hak ini tidak diatur se- cara eksplisit dalam hukum Islam, tetapi
jika  dilihat  dari  maqashid  al- syari’ah  (tu -  juan  disyariatkannya  hukum),  maka semua  hak  konsumen  yang  diatur  di  dalam  UUPK  sesuai  dengan  hukum  Islam, karena semua hak-hak itu prinsipnya untuk kebaikan konsumen.

## Simpulan
Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu  pelaku  usaha/produsen  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi ( dhaman ) dapat  dibeda-  kan  menjadi  lima,  yaitu  :Ganti  Rugi  Karena  Perusakan  ( Dha-man Itlaf ),  Ganti  Rugi  Karena  Transaksi  ( Dha- man  ‘Aqdin ),  Ganti  Rugi  Karena Perbuatan ( Dha- man Wadh’u Yadin ), Ganti Rugi Karena Penahanan ( Dhaman al- Hailulah ), Ganti Rugi Karena Tipu daya ( Dha- man al-Maghrur ).

## Daftar Pustaka
Al-Jaziri  Abdurrahman, Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001.
As-Sabatin  ,Yusuf,  Bisnis  Islam  Dan  Kritik  Atas  Praktik  Bisnis  Ala  Kapitalis, Bogor, Al-Azhar Press, 2009.
Aedi , Hasan, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung, Alfabeta, 2011.
Badroen , Faisal et all, Etika bisnis Dalam Islam, Ja- karta, Kencana, 2007.
Hasan, M. Ali Berbagai Macam Transaksi dalam Is- lam (Fiqh Muamalat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persa- da.
Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan  Konsuman Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta,BPFE, 2004,
Sidabolok,    Janus,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia  .Bandung:    T. Citra Aditya Bakti, 2010.
Tim  Redaksi  Citra  Umbara,  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen:
UU No. 8 Tahun 1999, Ps 1 Butir 1. Bandung: Citra Umbara, 2015.
Wuria, Eli, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
Yahya ,Mukhtar, dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,

## Bandung, Alma’arif, 1986.
Qardhawi ,Yusuf, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Ja- karta, Gema Insani Press, 1997.