## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE TERKAIT KERUGIAN

## Muhammad Johansyah Maulana
R100230010@student.ums.ac.id , Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstract
Buying and selling transactions have developed over time along with technological advances. Buying and selling transactions that used to be done traditionally are now carried out online. However, online buying and selling transactions  often  involve  criminal  acts,  including  fraud.  Often,  after  payment  is  made  by  the  consumer,  the company does not deliver the ordered product or delivers the product that does not correspond to the information promised by the commercial actor. Thus, legal efforts are needed to give a deterrent effect to fraudsters buying and selling the internet. This research is intended to identify legal protection provided to customers in online buying and selling transactions and find out the legal steps that customers can take when there are losses in online buying and selling transactions. The research method applied is a normative legal approach and secondary data literature study through an inventory of secondary legal documents, secondary legal documents have been used in the form of  academic  papers,  journals,  articles  and  literature  related  to  legal  protection  in  online  buying  and  selling transactions. The  findings of this research include  legal protection for customers in online  buying and selling transactions through the enforcement of customer rights in accordance with the Consumer Protection Law No. 8 of 1999, and the implementation of consumer protection is also carried out through the involvement of various parties such as the government, state authorities, institutions and institutions responsible for consumer protection. Social self-help in the field of consumer protection Keywords: Consumer, E-commerce, Legal Protection

## Abstrak
Transaksi  jual  beli  mengalami  perkembangan  seiring  berjalannya  waktu  seiring  dengan  kemajuan  teknologi. Transaksi jual beli yang dulunya dilakukan secara tradisional kini dilakukan secara online. Namun transaksi jual beli online sering kali melibatkan tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan. Sering kali, setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, perusahaan tidak mengirimkan produk yang dipesan atau mengirimkan produk yang tidak bersesuaian dengan informasi yang dijanjikan oleh pelaku komersial. Dengan demikian, dibutuhkan upaya hukum  guna  memberi  efek  jera  kepada  penipu  pembelian  dan  penjualan  internet.  Riset  ini  ditujukan  guna mengidentifikasi  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pelanggan  dalam  transaksi  jual  beli  online  dan mengetahui langkah hukum yang bisa dilakukan pelanggan manakala terdapat kerugian dalam transaksi jual beli online.  Metode  penelitian  yang  diterapkan  ialah  pendekatan  hukum  normatif  dan  studi  literatur  data  sekunder melalui  inventarisasi  dokumen  hukum  sekunder,  dokumen  hukum  sekunder  telah  digunakan  dalam  bentuk makalah akademis, jurnal, artikel dan literatur  terkait proteksi hukum dalam transaksi jual beli online. Temuan riset ini di antaranya ialah proteksi hukum kepada pelanggan dalam bertransaksi jual beli online melalui penegakan hak-hak pelanggan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan pelaksanaan perlindungan konsumen juga dilakukan melalui keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, otoritas negara, lembaga dan lembaga  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  perlindungan  konsumen.  Swadaya  sosial  di  bidang  perlindungan konsumen
Kata Kunci: E-commerce , Konsumen, Perlindungan Hukum,

## PENDAHULUAN
Internet telah memasuki fase baru dalam perkembangan ekonomi global, yang sering disebut  sebagai  ekonomi  digital  atau digital  economy .  Kehadirannya  ditandai  oleh meningkatnya  kegiatan  ekonomi  yang  mendayagunakan  internet  selaku  sarana  komunikasi. Terutama dalam perdagangan, terdapat peningkatan signifikan dalam penggunaan perdagangan elektronik  atau e-commerce sebagai  platform  transaksi  yang  menjadi  lebih  umum  (Indrajit, 2001).
Pengertian e-commerce merujuk  pada  seluruh  bentuk  kegiatan  perdagangan  barang ataupun jasa yang mendayagunakan platform media digital. Dampak internet yang merupakan
representasi  dari  majunya  teknologi  informasi  telah  mempengaruhi  perilaku  pelanggan, membuat  mereka  menjadi  lebih  kritis  dan  selektif  dalam  pemilihan  produk.  Bagi  produsen, kemajuan ini memberikan pengaruh positif yang bisa mempermudah pemasaran produk, yang pada akhirnya bisa mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan (Khotimah & Chairunnisa, 2016).
Meskipun  transaksi  penjualan  online  memiliki  banyak  kelebihan  dan  manfaat,  perlu diingat bahwa terdapat juga dampak negatif yang patut diperhatikan oleh pembeli, terutama karena dalam bertransaksi online, penjual dengan pembeli tidak berhadapan langsung. Kondisi ini  berpotensi  melemahkan  kedudukan  pembeli  selaku  konsumen  dan  memberi  kesempatan bagi penjual yang tidak jujur guna  melaksanakan tindakan penipuan yang bisa merugikan hak pembeli  serta  menimbulkan  kerugian  finansial.  Risiko  lain  yang  terkait  dengan  pembelian secara  online  mencakup  menerima  barang  yang  tak  sesuai  dengan  foto  dan  deskripsi  yang ditawarkan, menerima barang dalam kondisi  rusak,  bahkan  keterlambatan pengiriman.  Oleh karena  itu,  perlu  waspada  dan  berhati-hati  dalam  bertransaksi  secara  online  (Khotimah  & Chairunnisa, 2016).
Contohnya, dalam kasus pembelian barang secara online, seringkali terjadi perbedaan antara barang yang diterima dengan yang terlihat dalam gambar iklan. Apakah kondisi semacam ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak konsumen? Apakah pembeli memiliki hak untuk menuntut  pengembalian  uang  atau  penukaran  barang  yang  telah  dibeli?  (Khotimah  & Chairunnisa, 2016).
Jika  seorang  pelaku  usaha  terbukti  terlibat  dalam  tindakan  yang  merugikan  hak-hak konsumen  dan  mengakibatkan  kerugian,  maka  tindakan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai pelanggaran  kewajiban  pelaku  usaha  karena  melanggar  aturan  hukum  yang  berlaku  dan merugikan  konsumen.  Dr.  Wirjono,  seperti  yang  disampaikan  kepada  Prodjodikoro, menjelaskan  bahwa  dalam  konteks  hukum  kontrak,  wanprestasi  mengacu  pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan isi kontrak.
Dalam  struktur  ekonomi  yang  melibatkan  produsen,  konsumen,  dan  distribusi,  tidak memungkinkan  untuk  memisahkan  peran  mereka.  Konsumen  adalah  entitas  yang  tak terpisahkan dalam aktivitas ekonomi karena merupakan fokus utama dalam bisnis dan kegiatan ekonomi  (Putra  &  Sukihana,  2018).  Siahaan  menjelaskan  bahwa  dalam  konteks  ini,  pelaku usaha mengacu pada individu ataupun entitas, yang bisa dalam bentuk badan hukum maupun tidak, yang beroperasi ataupun berdiri di wilayah hukum Republik Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan usaha di beragam sektor, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian kerja sama (Siahaan, 2004).
Biasanya konsumen mengalami kerugian karena tidak menerima barang yang dijelaskan pada promosi pengecer sebelumnya. Pihak-pihak bisnis sering memanfaatkan ketidakmampuan konsumen dengan maksud untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan dari mereka. Faktor- faktor  seperti  kurangnya  pengetahuan  konsumen,  ketidakjelasan  informasi  terkait  barang ataupun  jasa  yang  disediakan  oleh  para  usahawan,  dan  ketidaktahuan  konsumen  terhadap proses transaksi merupakan penyebab utama dalam posisi yang lemah bagi konsumen. Oleh karena  itu,  untuk  menciptakan  lingkungan  perdagangan  yang  sehat  bagi  pembeli  dalam transaksi e-commerce ,  diperlukan  upaya  untuk  merumuskan  regulasi  hukum  yang  baru  dan komprehensif yang dapat mengatur seluruh aktivitasnya (Gultom, 2012).
Banyak konsumen yang merasa dirugikan karena mereka sering kali tidak mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka atau mempertahankan hak-hak mereka dalam situasi transaksi jual beli melalui platform internet. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan disajikan informasi  terkait  proteksi  hukum  yang  semestinya  diberikan  kepada  pembeli  yang  tengah menghadapi  perkembangan  terbaru  dalam  dunia  perdagangan  online,  yaitu  transaksi e- commerce .  Perlindungan  ini  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang  sudah  ditata  dalam
Volume 4 No.2, 2024
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( henceforth : UUPK), yang relevan dengan kondisi zaman saat ini.

## KAJIAN PUSTAKA
Pasal 1 angka (1) dari UUPK mendefinisikan Perlindungan Konsumen selaku semua tindakan  yang  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  guna  melindungi  hak-hak konsumen.  Dalam  kerangka  transaksi  jual-beli  barang  dan  jasa,  terdapat  dua  entitas  yang terlibat, yakni pihak penyedia barang ataupun jasa, yang sering kali dinamakan penjual atau pengusaha,  dan  pihak  yang  memanfaatkan  ataupun  menggunakan  barang  dan  jasa  tersebut, yang  dikenal  sebagai  konsumen.  Dalam  konteks  ekonomi,  dua  pihak  ini  memegang  peran masing-masing (Mahardika & Rudy, 2018).
Dalam  transaksi  jual  beli  secara  daring,  berbagai  pihak  terlibat,  termasuk  penjual, konsumen,  perusahaan  pengiriman  atau  kurir,  dan  layanan  pembayaran.  UU  Perlindungan Konsumen Pasal 4 mengidentifikasi dua ketentuan yang kerap dilanggar oleh para pengusaha dalam bertransaksi jual beli online. Pertama, Pasal 4 huruf a menegaskan hak konsumen terkait keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kedua, Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat,  transparan, dan jujur mengenai  status  dan garansi  produk atau layanan yang mereka peroleh.
Dalam  UUPK,  diuraikan  bahwa  tujuan  dari  pembangunan  nasional  ialah  mencapai kesetaraan masyarakat yang sejahtera, baik dari segi materiil maupun spiritual, dalam kerangka ekonomi  demokratis  yang  berasaskan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dengan  demikian, pertumbuhan  ekonomi  nasional  harus  memberikan  dukungan  kepada  perkembangan  sektor usaha untuk  menghasilkan  beragam  barang  ataupun layanan  dengan teknologi yang mampu menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh, sambil memberikan kepastian terkait barang ataupun layanan yang diperoleh dalam jual beli, tanpa menimbulkan kerugian bagi pelanggan (Asyhadie, 2016).
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  sangatlah  signifikan  untuk membangun dasar hukum yang memastikan keseimbangan antara perlindungan hak konsumen dan  kepentingan  pelaku  usaha,  sehingga  menciptakan  perekonomian  yang  sehat  dan berkeadilan  menjadi  mungkin  untuk  dimanifestasikan.  Dasar  hukum  yang  dimaksud  dalam konteks ini adalah UUPK.
Dalam  pandangan  Janus  Sidabalok  dalam  karyanya,  hukum  perlindungan  konsumen merupakan salah satu cabang hukum yang berkenaan dengan usaha untuk memberikan proteksi kepada konsumen agar  kebutuhan mereka dalam  peran sebagai  konsumen terpenuhi  dengan baik. Dalam konsep ini, terdapat regulasi yang mengatur hak dan tanggung jawab yang melekat pada konsumen dan pelaku usaha, sementara juga merincikan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti guna menjaga hak-hak konsumen dan memenuhi kewajiban yang relevan dalam transaksi komersial (Asyhadie, 2014).
Penerapan  UU  Perlindungan  Konsumen  diharapkan  mampu  memberikan  pedoman yang  jelas  dan  terperinci  dalam  menjalankan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Semua pihak diharapkan untuk tunduk dan mematuhi hak-hak serta kewajiban yang sudah digariskan oleh UUPK ini. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam konteks perlindungan konsumen  dijalankan  dengan  tulus  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  sambil  tetap memperhatikan  prinsip  keadilan  dan  manfaat  yang  bisa  dinikmati  oleh  seluruh  pihak  yang terlibat dalam situasi tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif  dengan  orientasi  yuridis  normatif. Melalui studi kepustakaan data sekunder, penelitian menggunakan metode inventarisasi bahan hukum  sekunder  seperti  karya  ilmiah,  jurnal,  artikel,  dan  referensi  yang  terkait  dengan  isu proteksi hukum konsumen pada transaksi jual beli daring yang menimbulkan kerugian. Untuk menangani  situasi  ini,  penelitian  dilakukan  dengan  menerapkan  dua  metode  utama,  yaitu metode berdasarkan peraturan ( statute approach ) dan metode berdasarkan konsep ( conceptual approach ).  Metode  perundang-undangan  memusatkan  perhatian  pada  tata  aturan  yang berkenaan  dengan  topik  yang  tengah  diselidiki.  Pendekatan  ini  melibatkan  analisis  dan interpretasi hukum yang berlaku untuk memahami isu yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2022 Kementrian Komunikasi dan Informatika (kominfo) telah mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 – 16 Februari 2023 ini dan kerugian dari penipuan online di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun selama tahun 2017 – 2021 (Septiani, 2023). Di dalam web cnbcindonesia.com, mengenai korban dari penipuan e-commerce semakin marak terjadi. Dalam laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2022 lalu,  ada  empat  permasalahan  utama  yang  diidentifikasi.  Pertama  adalah  mencakup ketidaksesuaian barang sebesar 20%. Kedua adalah permintaan mengenai pengembalian dana sebesar 32%. Ketiga adalah pembatalan pesanan secara sepihak sebesar 8% dan yang terakhir adalah ketidaksampainya barang sebesar 7% (Bestari, 2023).
Dalam detail yang lebih lengkap, berdasarkan Pasal 7 UUPK, ada minimal dua tugas yang  harus  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  ketika  terlibat  dalam  transaksi  jual  beli  online. Kewajiban  tersebut  diuraikan  dalam  Pasal  7  abjad  b,  yang  menekankan  kepentingan memberikan informasi yang tepat, transparan, dan jujur mengenai status dan jaminan barang serta layanan, dan Pasal 7 abjad f, yang mengharuskan memberikan kompensasi, ganti rugi, atau  penggantian  atas  kerugian  yang  mungkin  timbul  karena  penggunaan,  pemakaian,  atau pemanfaatan barang dan layanan yang ditawarkan.

## Perlindungan Konsumen
Jika  konsumen  mendapati  kerugian  dalam  proses  transaksi  jual  beli  online, permasalahan serius dapat muncul. Pasal 19 ayat 1 dan 2 dalam UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha harus mengemban tanggung jawab memberikan kompensasi atas segala bentuk kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang mungkin timbul sebagai dampak dari penggunaan barang atau jasa yang mereka hasilkan atau tawarkan kepada konsumen. Ayat (2) dari pasal tersebut  juga  mengindikasikan  bahwa  kompensasi  dapat  berupa  pengembalian  uang, penggantian barang atau layanan yang memiliki nilai yang setara, pelayanan kesehatan, atau santunan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 45A ayat 1 dalam UU ITE juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi jual beli online, menjadikannya sebagai aspek penting dalam upaya menjaga hak-hak konsumen (Mahardika & Rudy, 2018).
Pada prinsipnya, semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui platform daring  memiliki  tanggung  jawab  dan  hak  masing-masing.  Seorang  penjual  atau  pedagang daring bertanggung jawab untuk menawarkan produk dengan jujur dan memberikan informasi yang akurat kepada calon pembeli. Mereka mempunyai hak guna memperoleh pembayaran atas barang yang dijual, serta berhak atas perlindungan dari tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh pembeli selama proses transaksi elektronik ini (Makarim, 2008).
Ada  dua  cara  konsumen  dapat  memperoleh  perlindungan  hukum:  litigasi  atau  non- litigasi.  Konsumen  atau  pihak  yang  dirugikan  dapat  menggunakan  jalur  litigasi  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum.  Mengambil  langkah  litigasi  ke  pengadilan,  sementara langkah  non-litigasi  adalah  Konsumen  memiliki  kemampuan  untuk  menyelesaikan  masalah mereka di luar pengadilan, yakni melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase (Hakiki et al., 2017).
Pasal 3 dalam UUPK menjelaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen ialah (Fitriani, 2023):
1. Memperluas  pemahaman  dan  kapasitas  konsumen  untuk  melindungi  diri  mereka sendiri.
2. Menghormati  martabat  pelanggan  dengan  menghindarkan  mereka  dari  dampak negatif terkait dengan produk atau layanan.
3. Meningkatkan kemampuan konsumen dalam membuat keputusan, mengenali hak- hak mereka, dan melakukan penuntutan hak-hak tersebut selaku pelanggan.
4. Mengembangkan  sistem  proteksi  konsumen  yang  mengintegrasikan  aspek-aspek kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses.
5. Menyadarkan pelaku usaha akan esensialnya proteksi konsumen untuk membentuk perilaku bisnis yang jujur dan penuh tanggung jawab.
6. Meningkatkan mutu produk dan layanan, memastikan kelangsungan produksi, serta menjaga  aspek-aspek  kenyamanan,  kesehatan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen.
Proteksi  hukum  untuk  konsumen  dapat  diberlakukan  sebelum  atau  setelah  transaksi dilakukan. Dasar hukum perlindungan ini timbul dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para  pelaku  transaksi  tersebut.  Pada  saat  transaksi  dilakukan,  penting  bagi  pihak  konsumen untuk  memahami  hak  dan  kewajiban  dalam  proses  tersebut.  Pasal  4  UU  Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak berikut (Fitriani, 2023):
1. Hak  atas  kesejahteraan  dan  keamanan  ketika  mendayagunakan  produk  ataupun layanan.
2. Hak  dalam  menentukan  produk  dan/atau  layanan  serta  menerima  mereka  selaras dengan nilai tukar, ketentuan, dan jaminan yang diperjanjikan.
3. Hak  untuk  menerima  informasi  yang  tepat,  jelas,  dan  akurat  terkait  status  dan jaminan produk dan layanan.
4. Hak dalam menyuarakan keluhan dan pendapat tentang produk dan layanan yang dipakai.
5. Hak  dalam  memperoleh  proteksi  yang  adil  dan  upaya  penuntasan  konflik perlindungan konsumen.
6. Hak atas pendidikan dan pelatihan konsumen.
7. Hak untuk pelayanan yang berlaku secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
8. Hak untuk menerima kompensasi, restitusi, atau penggantian manakala produk dan jasa  yang  didapatkan  tidak  bersesuaian  dengan  perjanjian  atau  standar  yang diharapkan.
9. Hak-hak yang telah diamanatkan oleh ketentuan hukum dan tata aturan yang lain.
Prinsip  dasar UUPK  melibatkan pengaturan pelaku usaha, dengan fokus  utama pada perlindungan  hak-hak  konsumen.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  kerangka  yang  adil, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan derajat dan integritas konsumen. Seiring dengan hal ini, upaya perlindungan tersebut juga berpotensi meningkatkan
kesadaran,  kompetensi,  kepedulian,  kesanggupan,  serta  kemerdekaan  konsumen  dalam memproteksi  diri  mereka  sendiri.  Sementara  itu,  pendekatan  ini  juga  berpotensi  mendorong tanggung jawab yang lebih besar dari pihak pemilik usaha.
Dalam  lingkup  transaksi e-commerce ,  elemen  hukum  yang  terkait  dengan  proteksi konsumen dan berdampak langsung pada hak-hak konsumen berkenaan dengan tindakan yang tidak diizinkan bagi pelaku usaha dan tugas yang harus mereka laksanakan. Larangan-larangan yang  diberlakukan  terhadap  pelaku  usaha  dalam  UUPK  ini  diuraikan  dalam  Pasal  8  hingga Pasal  17. Aturan  ini  akan  berlaku  jika  dapat  dibuktikan  bahwa  produk  atau  layanan  yang ditransaksikan melalui platform e-commerce tersebut melanggar peraturan-peraturan tersebut. Terkait  hal  ini,  ada  juga  peraturan  yang  melarang  iklan  yang  menyesatkan,  yang  mencakup praktik  penipuan  yang  membuat  barang  dan/atau  jasa  terlihat  lebih  baik  daripada  yang sebenarnya,  baik  bagi  konsumen  maupun  pihak  yang  berusaha  menipu  mereka  (Nasution, 2001).
Selain  itu,  ketentuan-ketentuan  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  seperti pedagang  atau merchant ,  sangat  relevan  ketika  pembeli  menjumpai  ketidaksesuaian  barang ataupun layanan yang telah mereka beli dengan kesepakatan awal. Rincian mengenai kewajiban pelaku usaha digariskan pada Pasal 19 hingga Pasal 28 dalam UUPK. Situasi ini terjadi ketika pelaku  usaha  terlibat  dalam  perilaku  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen, termasuk  kerusakan  atau  kontaminasi  produk  atau  layanan  yang  mereka  tawarkan.  Prinsip- prinsip pertanggungjawaban ini tak sekadar membatasi diri pada tahap produksi barang atau jasa, melainkan juga mencakup pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan periklanan dan juga para importir barang atau penyedia jasa yang berasal dari luar negeri.
Maksud dari perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UUPK ini ialah (Republik Indonesia, 1999):
1. Memperluas  pemahaman  dan  kapasitas  konsumen  untuk  melindungi  diri  mereka sendiri.
2. Menghormati  martabat  pelanggan  dengan  menghindarkan  mereka  dari  dampak negatif terkait dengan produk atau layanan.
3. Meningkatkan kemampuan konsumen dalam membuat keputusan, mengenali hak- hak mereka, dan melakukan penuntutan hak-hak tersebut selaku pelanggan.
4. Mengembangkan  sistem  proteksi  konsumen  yang  mengintegrasikan  aspek-aspek kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses.
5. Menyadarkan pelaku usaha akan esensialnya proteksi konsumen untuk membentuk perilaku bisnis yang jujur dan penuh tanggung jawab.
6. Meningkatkan mutu produk dan layanan, memastikan kelangsungan produksi, serta menjaga  aspek-aspek  kenyamanan,  kesehatan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  kurangnya  kesadaran  konsumen  akan  hak-hak  mereka merupakan faktor utama kelemahan, yang khususnya dipicu oleh tingkat pendidikan pembeli yang rendah. Di samping regulasi yang ada dalam UUPK, hukum pidana, seperti KUHP, dapat digunakan dalam beberapa kasus  untuk  melindungi  konsumen. Asuransi  juga dapat  menjadi sarana hukum lain yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bertransaksi via platform daring. Melalui gambaran yang sudah dijelaskan, sudah jelas bahwa perlindungan konsumen, terutama dalam transaksi bisnis secara daring, sangat mendesak untuk diatur melalui legislasi yang khusus. Alasannya ialah regulasi yang saat ini berlaku, khususnya
dalam kerangka UUPK, belumlah sepenuhnya memadai untuk mengatasi tuntutan yang muncul dalam konteks e-commerce .
Keunikan  karakteristik  yang  terkait  dengan  sistem  perdagangan  melalui  teknologi elektronik  menuntut  perlunya pembentukan  regulasi  hukum  yang disesuaikan secara khusus dengan aspek hukum siber, termasuk dalam konteks e-commerce. Tindakan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen yang menggunakan teknologi elektronik dalam konteks  perdagangan,  terutama  dalam  transaksi  melalui  platform  daring,  tetap  terlindungi, terutama saat peraturan hukum yang ada tidak secara eksplisit mencakupnya.

## Penegakan Hukum dalam Transaksi Elektronik
Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  penegakan  hukum  dapat  dimaknai  selaku  upaya dalam  menerapkan  hukum  selaras  dengan  ketentuannya,  memantau  penerapannya  untuk mencegah  pelanggaran,  dan  ketika  pelanggaran  terjadi,  memperbaiki  hukum  yang  dicederai agar dapat kembali ditegakkan (Muhammad, 2006).
Jimly Asshidiqie memisahkan konsep penegakan hukum menjadi dua bagian. Secara spesifik, ia menggambarkan penegakan hukum sebagai tindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap undang-undang melalui proses hukum pidana yang melibatkan peran aparat penegak hukum,  pengacara,  dan  lembaga  peradilan  (Asshidiqie,  2006).  Secara  keseluruhan,  ini melibatkan  serangkaian  tindakan  yang  bertujuan  untuk  menerapkan  norma  hukum  dan mengambil langkah hukum terhadap individu atau entitas hukum yang telah melanggar hukum, apakah  melalui  jalur  peradilan  atau  melalui  metode  lain,  seperti  arbitrase  atau  alternatif mekanisme penyelesaian sengketa (Asshidiqie, 2006).
Machmud  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  secara  langsung  terhubung  dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparat penegak hukum yang merupakan penyelenggara negara (Machmud, 2012).
Dari  berbagai  pernyataan  sebelumnya,  terlihat  bahwa  penegakan  hukum  bertujuan untuk  memperkuat  keteraturan  dan  kepastian  hukum  dalam  suatu  masyarakat.  Upaya  ini melibatkan pengaturan fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga penegak hukum sesuai dengan cakupan masing-masing, dan juga didasari pada kerja sama yang solid dan mendukung tujuan yang ingin dimanifestasikan (Rahmanto, 2019).
Oleh  karena  itu,  hukum  membedakan  di  antara  apa  yang  selaras  atau  bertentangan dengan peraturan hukum (hukum positif) dan apa yang diharapkan (hukum normatif). Perhatian utama dari penegakan hukum lebih terfokus pada tindakan yang melanggar peraturan hukum. Sebagai hasilnya, penegakan hukum, terutama hukum pidana, adalah respons terhadap perilaku yang bertentangan dengan peraturan hukum (Sudarto, 1996). Fokus utama pembahasan dalam penegakan hukum  adalah upaya dari aparat  pemerintah dalam menangani  tindakan-tindakan yang  melanggar  peraturan  hukum,  serta  penanganan  masalah-masalah  terkait  penegakan hukum lainnya (Sudarto, 1996).
Dalam  kerangka  hukum  pidana,  hukum  pidana  secara  mendasar  ialah  kumpulan peraturan hukum yang bersifat publik, yang mengatur perilaku yang dilarang dengan ancaman sanksi  pidana,  serta  menetapkan  situasi-situasi  di  mana  sanksi  pidana  dapat  dikenakan. Penggunaan hukum pidana untuk mengatur tingkah laku masyarakat merupakan bagian penting dari usaha penegakan hukum guna menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman yang efektif dalam interaksi hukum di dalam struktur masyarakat dan negara. Ketika melihat dari perspektif subjeknya, penegakan hukum pidana melibatkan berbagai pihak yang bisa dimaknai selaku  langkah-langkah  penegakan  hukum  yang  melibatkan  seluruh  pihak  yang  terkait (Rahmanto, 2019).
Secara hukum, penipuan termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan KUHP. Namun, definisi penipuan dalam KUHP tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pengertian, tetapi serangkaian  kriteria  yang  menentukan  aspek-aspek  dari  sebuah  tindakan  agar  bisa diklasifikasikan  menjadi  penipuan,  dan  individu  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dapat dikenakan hukuman (Rahmanto, 2019). Menurut penjelasan dari Lamintang, tindakan kriminal penipuan atau “bedrog” ditata oleh Pasal 378-395 KUHP, yang terdapat dalam Buku II, Bab ke XXV. Penggunaan istilah “Penipuan” atau “Bedrog” diadopsi karena bab ini mengatur berbagai tindakan yang berkaitan dengan harta benda, di mana pelaku menggunakan taktik menipu atau tipu daya (Lamintang, 1997).
Penipuan dalam ranah siber saat ini bisa dijalankan dengan beragam metode, dari yang sederhana hingga yang rumit. Penipuan sederhana contohnya melibatkan penyebaran informasi palsu  atau  penggunaan  identitas  palsu  secara  ilegal  dalam  tujuan  penipuan  melalui  internet, sementara penipuan yang lebih rumit bisa melibatkan kelompok atau jaringan pelaku. Dalam konteks hukum yang tertuang dalam KUHP, ketentuan terkait tindak pidana penipuan mungkin memiliki pembatasan dalam memberikan sanksi ataupun hukuman yang sesuai atas tindakan semacam  ini.  Di  samping  itu,  untuk  mengidentifikasi  seseorang  sebagai  pelaku  penipuan daring,  diperlukan  pemenuhan  seluruh  unsur  perbuatan  pidana  dan  adanya  bukti  bahwa perbuatan  tersebut  sengaja  dilakukan,  di  mana  pelaku  dengan  kesadaran  tindakan  tersebut melanggar hukum.
Dalam  kerangka  perlindungan  hukum  yang  diatur  oleh  UU  ITE  saat  ini,  terdapat ketidakpastian terkait penanganan tindak pidana penipuan konvensional atau penipuan daring secara  langsung.  Walaupun  begitu,  UU  ITE  menyediakan  ketentuan  yang  berkaitan  dengan konsep  penipuan  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  korban  dalam  bertransaksi  via daring, sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Bagian ini mengklarifikasi bahwa tiap-tiap individu yang secara sengaja, dan tanpa hak, melakukan penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang dapat berdampak merugikan pelanggan dalam jual beli daring. Dengan  demikian,  walaupun  UU  ITE  tidak  secara  tegas  mengatur  perincian e-commerce , undang-undang  ini  secara  tak  langsung  menggarisbawahi  prinsip-prinsip  dasar e-commerce , termasuk aspek pengaturan asas-asas kontrak dalam transaksi elektronik yang melibatkan hal- hal seperti:
a. Prinsip  Kepastian  Hukum  yang  tertuang  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  UU  ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik mengikat para pihak.
b. Prinsip  Iktikad  Baik,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  Ayat  (2)  UU  ITE, menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, baik dalam ruang lingkup  publik  maupun  privat,  harus  bersikap  jujur  dalam  berinteraksi  dan/atau bertukar informasi elektronik serta/atau dokumen elektronik selama berlangsungnya transaksi.
c. Prinsip Konsensualitas, yang dijabarkan oleh Pasal 20 UU ITE, mengindikasikan bahwa  transaksi  elektronik  pada  dasarnya  berlangsung  ketika  tawaran  transaksi yang dikirimkan oleh pihak pengirim diterima dan disetujui oleh penerima. Pasal 20 Ayat (2) UU ITE lebih rinci mendeskripsikan bahwa persetujuan terhadap tawaran transaksi elektronik seperti tersebut di Ayat (1) harus dinyatakan secara elektronik.
d. Prinsip Keterbukaan atau Prinsip Transparansi, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 9 UU ITE, mengharuskan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui platform
elektronik untuk memberikan data yang lengkap dan tepat terkait ketentuan kontrak, pabrikan, serta produk yang mereka sediakan.
Dalam usaha penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang terkait dengan e-commerce ,  perhatian  utama  dalam  melindungi  hak  konsumen  terfokus  pada  poin  c  dan  h dalam Pasal 4. Pasal-pasal ini menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang tepat, terbuka, dan jujur mengenai keadaan serta jaminan barang dan/atau layanan. Di samping itu,  konsumen  juga  diberi  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  penggantian  kerugian,  atau penggantian jika barang dan/atau layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.
Perlindungan  hak  konsumen  dalam  kerangka  transaksi e-commerce memiliki signifikansi yang besar. Konsumen memiliki hak untuk meminta kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau layanan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan informasi yang disediakan  oleh  penjual.  Di  samping  itu,  penjual  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan kompensasi,  ganti  rugi,  atau  penggantian  jika  barang  atau  jasa  yang  mereka  tawarkan  tidak memenuhi kesepakatan. Selain itu, jika pelaku usaha melanggar larangan memasarkan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam label, etiket, informasi, iklan, atau  promosi  penjualan,  mereka  bisa  menghadapi  tindakan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  62 Ayat  (1)  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  pelaku usaha  yang  melanggar  aturan  tersebut  dapat  dikenai  sanksi  pidana  berupa  hukuman  penjara hingga 5 tahun atau denda maksimum Rp 2 miliar (Republik Indonesia, 1999).

## PENUTUP Simpulan
Kejahatan penipuan dalam lingkup e-commerce pada dasarnya serupa dengan penipuan konvensional, dengan perbedaan utama terletak pada penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, internet, atau perangkat telekomunikasi sebagai sarana pelaksanaannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan ini masih seharusnya diatur oleh KUHP, terutama melalui Pasal 378. Untuk memperkuat dasar hukumnya, dapat mencakup juga Pasal 28 ayat (1) dalam UU ITE. Dengan status undang-undang yang bersifat spesifik ( Lex Spesialis Derogat Lex Generale ), UU ITE setidaknya dapat berfungsi sebagai panduan dan dasar hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia maya. UU ITE juga memiliki keterkaitan dengan  beberapa  pasal  yang  diatur  dalam  KUHP  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi penyelesaian  suatu  perkara.  Saat  menghadapi  situasi  wanprestasi  dalam  transaksi  jual  beli online, konsumen dapat mengambil tindakan hukum dengan merujuk pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008, bersamaan dengan UU No. 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Tindakan  hukum  yang  dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi menurut UU PK meliputi jalur litigasi dan non-litigasi.  Perlindungan  konsumen  juga  ditegakkan  melalui  pemberian  tanggung  jawab kepada pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi tersebut, dengan dukungan dan peran aktif dari pemerintah dan badan perlindungan konsumen nasional.

## Saran
Diperlukan  kampanye  penyuluhan  UU  ITE  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat mengenai validitas kontrak yang dibuat melalui internet. Kampanye ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan transaksi e-commerce sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta  untuk  menciptakan  keseragaman  dalam  pemahaman,  menghindari  hambatan  dalam penerapannya. Selanjutnya, pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak yang
sudah  disetujui,  bisa  diajukan  tuntutan  secara  perdata  oleh  pihak  yang  mengalami  kerugian guna mendapatkan ganti rugi.
Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi elektronik, dengan mewajibkan pendaftaran untuk segala kegiatan yang terkait  dengan  kepentingan  publik  dalam  lingkungan  elektronik,  termasuk  registrasi  untuk bisnis elektronik (e-business). Selain itu, perlunya penegakan hukum yang lebih intensif dari pihak  berwenang  untuk  mencegah  dan  menegakkan  hukum  perlindungan  konsumen  yang berkaitan dengan hukum siber di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie,  J.  (2006). Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Serpihan  Pemikiran Hukum, Media dan HAM . Jakarta: : Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media. Asyhadie,  Z.  (2016). Hukum  Bisnis:  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia.  Jakarta: Rajawali Pers.
Fitriani,  N.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Transaksi  Jual  Beli  Online Dalam  Hal  Terjadinya  Kerugian,  Nusantara:  Jurnal  Pendidikan,  Seni,  Sains  dan Sosial Humanioral (2023) 1:2, 1-25
Khotimah,  C. A.,  &  Chairunnisa,  J.  C.  (2016).  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam transaksi jual beli-online (e-commerce). Business Law Review, 1, 14-20.
Gultom,  E.  (2012).  Cyber  Law:  Suatu  Pengantar  Perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Electronic Commerce. Elips, Bandung.
Hakiki, A. A., Wijayanti, A., & Sari, K. R. (2017). Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online. Justitia Jurnal Hukum 1 (1)
Indrajit, R. E. (2001). E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Putra,  D.  D.,  &  Sukihana,  I.  (2018).  Kedudukan  Penyedia Aplikasi Terkait  Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1-15.
Lamintang, P.A.F.. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Machmud, S. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Mahardika, S. P., & Rudy, G. D. (2018). Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual- Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2. http://surabaya.bisnis.com/read/2016101 Muhammad, A. (2006). Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Makarim, E. (2008). Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Gravindo Persada. Muhammad, N. (2022). ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
Rahmanto,  T.  Y.  (2019),  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis Transaksi  Elektronik  (Legal  Enforcement Against  Fraudulent Acts  In  Electronic- Based Transactions), Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Siahaan,  N.H.T..  (2004). Hukum  Konsumen,  Perlindungan  Konsumen  dan Tanggung  Jawab Produk. Jakarta: Panta Rei.
Septiani,  L.  (2023).  “Kominfo  Catatkan  1.730  Kasus  Penipuan  Online,  Kerugian  Ratusan Triliun”, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo- catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun (diakses  pada  5 November 2023, pukul 19.29 WIB)
Sudarto, (1996), Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni,
Besari, N. P. (2023). “Korban Penipuan Ecommerce RI makin Banyak, Cek Data Terbaru!”,
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230302140853-37-418315/korban- penipuan-ecommerce-ri-makin-banyak-cek-data-terbaru (diakses pada 5 November 2023, pukul 19.47 WIB)