## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VII No.2 Desember 2021 Page 274-295 jiap@uin-alauddin.ac.id

## TAKRIF GOOD PUBLIC GOVERNANCE PADA ASET BERSEJARAH MAKASSAR DAN GOWA

## Namla Elfa Syariati
Program Studi Akuntansi UIN Alauddin Makassar
Surel: namla.elfa@uin-alauddin.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume VII Nomor 2 Halaman 274-295 Samata, Desember 2021
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116

## Tanggal Masuk:
20 Oktober 2021 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima:
31 Desember 2021
Penerapan Good  Public  Governance  pada  aset  bersejarah  untuk  dapat menampilkan laporan yang lebih transparan dalam pengelolaan barang-barang publik ( public goods), karena termasuk dalam aset publik sehingga merupakan komponen  penting  dalam  pemerintahan.  Khususnya  aset  bersejarah  dengan karakteristik unik dan memiliki nilai yang sangat tinggi pada Benteng Somba Opu  Gowa  dan Fort  Rotterdam  Makassar.  Penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara  dengan  informan  pada Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  (BPCB)  dan  Dinas  Kebudayaan  dan Kepariwisataan  Provinsi  Sul-Sel  apakah  sudah  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  pada  PSAP  no  7  tahun  2010.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  ditemukan  bahwa  BPCB  Sulsel  aset  bersejarah Fort  Rotterdam tidak dilakukan penilaian apapun baik menggunakan nilai perolehan maupun revaluasi, hal ini diakibatkan oleh belum adanya kebijakan dari Kementerian untuk melakukan penilaian terhadap aset bersejarah Fort Rotterdam. Berbeda dengan Kepariwisataan Provinsi Sul-Sel yang bertanggungjawab pada Benteng Somba  Opu  Gowa  dalam  pengakuan,penilaian,  dan  pelaporan  keuangannya sudah sesuai dengan PSAP 7 tahun 2010 Kata  Kunci: Good  Public  Governance ,  Akuntansi,  Aset  Brsejarah,  Laporan Keuangan
The application of Good Public Goernnce to historic assets to be able to present reports  that  are  more  transparent  in  the  management  of  public  goods  (public goods), because they are included in public assets so that they are an important component  in  government.  Especially  historic  assets  with  unique characteristics  and  have  very  high  value  at  Fort  Somba  Opu  Gowa  and Fort Rotterdam Makassar. This research is included in the qualitative research by conducting  interviews  with  informants  at  the  Cultural  Heritage  Preservation Center (BPCB) and the South Sulawesi Provincial Culture and Tourism Office whether  it  is  in  accordance  with  the  Accounting  Standards  in  PSAP  no  7  of 2010. Based on the research that has been conducted, it was found that BPCB Sulsel's historical assets Fort Rotterdam did not carry out any valuation either using acquisition value or revaluation, this was due to the absence of a policy from the Ministry to conduct an assessment of Fort Rotterdam's historic assets.
Unlike  the  Tourism  of  the  South  Sulawesi  Province  which  is  responsible  for Fort Somba Opu Gowa in its recognition, assessment and financial reporting  is in accordance with PSAP 7 of 2010 Keywords: Good Public Governance, Accounting, Historical Assets, Financial Statements
Copyright: Syariati, Namla Elfa. (2021). Takrif Good Public Governance Pada Aset Bersejarah Makassar Gowa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (274-295). https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.34628.

## PENDAHULUAN
Transparansi  dan  akuntabilitas  di  sektor  pemerintahan  merupakan suatu  isu  yang  sangat  krusial.  Kurangnya  transparansi  dalam  sektor pemerintah  di  buktikan  dengan  banyaknya  kasus  korupsi,  terutama  di sektor  pelayanan  publik  dalam  proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PBJ) sebagaimana  dilansir  oleh Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  bahwa sepanjang  tahun  2019  terdapat  84  kasus  yang  diproses  hukum  dan menghasilkan kerugian negara sebesar Rp 1,02 Triliun, diakibatkan karena kurangnya transparansi anggaran belanja barang dan jasa kepada publik. Tentu  saja  hal  tersebut  akan  mengurangi  kepercayaan  pemangku kepentingan  terhadap  pemerintah.  Untuk  itu  dibutuhkan  sistem pemerintahan  dimana  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  yang disebut dengan pemerintahan yang baik ( good governance).
Permasalahan  utama  di  sektor  publik  dalam  meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Bukti kurangnya transparansi di sektor publik  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PBJ)  di  ungkapkan  oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Tata  pemerintahan  yang  baik  mengharuskan  adanya  keterbukaan, keterlibatan,  dan  kemudahan  akses  bagi  masyarakat  terhadap  proses pengambilan    kebijakan  publik  khususnya  penggunaan  sumber  daya  yang berkaitan  langsung    dengan  publik  (Supriadi,  2015).  Makna  tata pemerinahan  yang  baik  terkait  dengan  pemerintahan  yang  bersih  ( clean governance) dan berwibawa serta bebas dari KKN dengan berprinsip pada transparansi,  akuntabilitas,  menjunjung  tinggi  hukum,  serta  terbukanya partisipasi  masyarakat  (Dewi  et  al.,  2012).  Untuk  itu  Komite  Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2008) mengeluarkan pedoman umum Good Public  Governance  (GPG)  Indonesia  sebagai  pedoman  pelengkap  dalam pelaksanaan good governance di Indonesia. melalui good public governance, peran  serta  masyarakat  dalam  pemerintahan  terutama  dalam  pelayanan publik  dapat  meningkat  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  No.  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.    Sejalan  dengan tuntutan  akan  pertanggungjawaban  keuangan,  pemerintah  juga  dituntut untuk  lebih  transparan  dalam  pengelolaan  barang-barang  publik    ( public goods), karena termasuk dalam aset publik sehingga merupakan  komponen penting  dalam  pemerintahan.  Khususnya  aset  bersejarah  dengan karakteristik  unik  dan  memiliki  nilai  yang  sangat  tinggi,  disediakan  oleh pemerintah untuk keperluan sosial dan budaya bagi masyarakat luas serta pendanaannya  berasal  dari  pajak  (Barton,  2000).  Aset  bersejarah memenuhi atribut sebagai barang publik,  untuk itu pemerintah membuat kebijakan  untuk  pelayanan  bahwa  aset  bersejarah    diakui  sebagai  barang publik  karena  lebih  efektif  dan  efisien  daripada  melalui    pasar  swasta. Merupakan jenis aset yang memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, dan  maupun  sitaan  (Widodo  et  al.,  2020;  Wulandari  &  Utama,  2016)  Aset
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
bersejarah  ditujukan  untuk    kegiatan  non-komersial  sehingga  harus dikelola  sebagai  barang  publik  oleh    pemerintah  atas  nama  warganya. Pemerintah mengelola aset bersejarah untuk  generasi sekarang dan masa depan  serta  memiliki  tanggungjawab  untuk    melindungi  dan melestarikannya  (Ouda,  2014).  Terdapat  berbagai  perdebatan  dari kalangan  ilmuan  terkait  aset  bersejarah    itu  sendiri  apakah  memenuhi definisi  sebagai  aset  atau  bukan.  Tidak  ada  definisi    legal  atau  praktik akuntansi tunggal yang dapat diterima untuk aset bersejarah  (Wild, 2013), sehingga  terdapat  dilema  dalam  menentukan  perlakuan  akuntansi    yang tepat.  Aset  bersejarah  berbeda  dari  jenis  aset  lain  dalam  hal  nilai,  tidak memungkinkan  untuk  diproduksi  kembali  maupun  diganti,  dan  sangat tidak  mungkin  untuk  diperdagangkan  (Widodo  et  al.,  2020)  .Dalam penelitiannya, (Barton, 2000; Carnegie & Wolnizer, 1999) menegaskan  bahwa aset bersejarah  tidak  dapat  dinilai  dengan  andal  dalam  hal  keuangan  dan mengusulkan aset bersejarah disebut sebagai „fasilitas" dan dipertanggung jawabkan  secara  terpisah  dari  laporan  keuangan.  Aset  bersejarah  bukan ditujukan untuk menghasilkan arus kas (Alfasyiri, 2016) Di sisi lain Rowles (1991); Micallef dan Peirson (1997) dalam G Ouda, 2014 mendukung bahwa aset    bersejarah  memenuhi  definisi  aset  dan  diakui  dineraca,  aset bersejarah  dapat    dihitung  secara  komersial  meskipun  tidak memungkinkan untuk dijual. Menurut (Agustini & Putra, 2011) suatu aset tetap dikategorikan  sebagai  aset  bersejarah    jika  mempunyai  bukti  tertulis sebagai  bangunan  bersejarah.    Aset  bersejarah  jarang  diukur,  diakui  dan dibuktikan oleh kemampuan  untuk menghasilkan arus kas masuk (Ouda, 2014.  Peraturan  di  Negara-  negara  termasuk  Inggris,  Australia,  dan  New Zaeland    bahwa  aset  bersejarah  harus    dilaporkan  sesuai  dengan  GAAP, termasuk  kesesuaian  dengan  persyaratan  standar    pelaporan  keuangan yang  relevan  (IFRS)  dan  kerangka  akuntansi  yang  berlaku    (Wild,  2013). Perdebatan  pada  tahap  pengakuan  terletak  pada  apakah  aset  bersejarah diakui  di  neraca  dengan  alasan  bahwa  aset  bersejarah  memenuhi  definisi aset  (Micallef dan peirson, 1998; dalam (Alfasyiri, 2016) atau diakui  secara terpisah dari neraca (Barton, 2000)).
Tabel 1 . Perbedaan Sudut pandang tentang Aset Bersejarah Penulis Sudut
Pandang Penulis Pandangan Penulis Nasi dkk (2001); Christianes (2014)  Aset bersejarah tidak boleh dilaporkan dalam neraca. Barton (2000) Aset bersejarah harus di sajikan dalam anggaran terpisah sebagai aset layanan. Micallef dan peirson (1998) Aset bersejarah memenuhi definisi aset dan diakui di neraca.
Rowles dkk (1998) Aset bersejarah harus dilaporkan di neraca meskipun tidak memenuhi definisi resmi. Carnegie dan Wolnizer (1996) Aset bersejarah tidak termasuk aset dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban atau alternatifnya sebagai fasilitas dan mengungkapkannya secara terpisah. Pallot (1990), (1992) Aset bersejarah harus diwakilkan pada kategori aset terpisah sebagai aset masyarakat. Mautz (1988) Aset bersejarah harus diakui berbeda sebagai fasilitas.
Sumber: (Aversano & Ferrone, 2012)
Selain  itu,  pada  tahap  pengukuran  dan  penilaian  disetiap  negara memiliki  perbedaan  masing-masing  dalam  memperlakukan  aset bersejarahnya.    Di  Indonesia  sendiri,  perlakuan  akuntansi  untuk  aset bersejarah diatur  dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam SAP  No.  07  Akuntansi    Aset  Tetap  yang  tidak  mengharuskan  pemerintah untuk  menyajikan  aset    bersejarah  di  neraca  namun  harus  dilaporkan dalam Catatan atas Laporan  Keuangan (CaLK). Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengakuan,penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah diantaranya (Anggraini & Chariri, 2014; Widodo et al., 2020; Wulandari & Utama, 2016)yang menemukan bahwa aset bersejarah  seperti candi tidak dapat dinilai karena memiliki nilai yang tidak terbatas dan  hanya diakui dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Aset  bersejarah  harus dipertanggung  jawabkan  dan  dilaporkan  secara  akurat  sesuai  dengan karakteristik  dan  sifat  khasnya,  sehingga  pemangku  kepentingan mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  dan  akurat  mengenai pengelolaannya  (Dewi  et  al.,  2012).  Untuk  itu  diperlukan  perlakuan akuntansi  yang  sesuai  untuk  menjembatani  hal  tersebut.  Penting  juga untuk  memastikan  bahwa  pengetahuan  dan  informasi  tentang  aset bersejarah  menjangkau  semua  lapisan  masyarakat  serta  dapat  dinikmati oleh generasi mendatang (Christiaens et al., 2012)
Masitta  &  Chariri,  (2015)  meneliti  perlakuan  akuntansi  pada museum  Jawa  Tengah  Ronggowarsito,  dari  hasil  penelitiannya  ia menemukan  bahwa  sebagian  besar  informan  cenderung  memaknai  aset bersejarah  dengan  istilah  cagar  budaya,  disamping  itu  peraturan  yang diterapkan  oleh  museum  tersebut  juga  lebih  didasarkan  pada  peraturan tentang pengelolaan cagar budaya. Lebih lanjut, (Safitri & Indriani, 2017) meneliti  perlakuan  akuntansi  untuk  museum  Aceh,  hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun museum Aceh termasuk ke dalam kategori aset  bersejarah,  namun  pada  pelaporannya  aset  tidak  di  ungkapkan  di
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  Disamping  itu,  ia menjelaskan  bahwa  sebagian  besar  para  kurator  yang  terlibat  dalam penelitian  tersebut  cenderung  lebih  memahami  aset  yang  mereka  miliki sebagai barang/benda koleksi.
Fort  Rotterdam  (Benteng  Ujung  Pandang)  dan  Museum  Benteng Somba  Opu  merupakan  salah  satu  tempat  peninggalan  sejarah  dan termasuk dalam kategori aset bersejarah di daerah Makassar yang menjadi tempat  berkunjung  para  wisatawan  lokal  dan  wisatawan  mancanegara. Kedua  tempat  bersejarah  tersebut  dikelolah  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  (Disbudpar)  provensi  Sulawesi  Selatan  dibawah  Balai Pelestarian  Cagar  Budaya  (BPCB)  Sulawesi  Selatan.  Benteng  Somba  Opu memiliki aset bersejarah yang terdiri atas rumah adat sebanyak 25 rumah, benteng  dan  Macini  Somballa.  Sedangkan  pada  benteng Fort  Rotterdam terdapat  benteng  peninggalan  jaman  Belanda,  bangunan-bangunan peniggalan  jaman  Belanda  dan  terdapat  barang-barang  peninggalan Belanda.
Pada  akhirnya  meskipun  pemerintah  telah  mengeluarkan  standar pelaporan  dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  namun  berdasarkan  studi  di dalam  negeri  menunjukkan  bahwa  standar  yang  ada  masih  bersifat normatif, dengan artian bahwa standar yang telah ditetapkan belum tentu sesuai  dengan  praktik  pelaporan  keuangan  yang  ada  di  lapangan. Berangkat dari inkonsistensi penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis  mencoba  untuk  mencari  jawaban  atas  perlakuan  akuntansi  untuk aset  bersejarah  dengan  mengangkat Fort  Rotterdam  (Benteng  Ujung Pandang) dan Museum Benteng Somba Opu sebagai objek penelitian dalam menerapkan Good Public Governance.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kualitatif  dengan  studi kasus.  Pemilihan  metode  dengan  melakukan  penelitian  langsung  di  dua tempat  yang  termasuk  aset  bersejarah  untuk  dapat  mengungkapkan fenomena  dalam  aset  bersejarah  secara  keseluruhan.  Metode  studi  kasus ini  masih  terjadi  perdebatan  dalam  mengetahui  cara  dan  teknik  dalam menentukan  objek  penelitian.  Sehingga  isi  mengenai Good  Public Governance  pada  aset  bersejarah  dalam  perlakuan  akuntansinya  masih belum diterapkan sepenuhnya.
Pembatasan  dalam  penelitian  kualitatif  ini  guna  untuk meningkatkan  kepentingan  dari  masalah  yang  dihadapi  dalam  penelitian ini. Adapun penelitian ini akan di fokuskan pada “ Good Public Governance pada  Aset  Bersejarah  di  Makassar-Gowa”  pada  Benteng  Somba  Opu  dan Fort  Roterrdam  apakah  sudah  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku. Penelitian  ini  akan  menjelaskan  dan  menggambarkan  bagaimana
pengakuan,  penilaian,  penyajian  dan  pengungkapan  akuntansi  pada  aset bersejarah Fort Rotterdam di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sul-Sel  selaku  pengelola Benteng  Somba  Opu  Sulawesi  Selatan  dengan  didasarkan  pada kebudayaan  bangsa  Indonesia  dengan  melakukan  wawancara  dengan informan di kedua kedinasan terkait HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Good  Public  Governance  pada  Pengelolaan  Aset  Bersejarah  Benteng Somba Opu
KNKG  (2008) good  public  governance  terdiri  dari  asas  demokrasi, transparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum,  kewajaran  dan  kesetaraan. Good  public  governance  pada  pengakuan  aset  bersejarah  sesuai  denga akuntansi pemerintahan No. 07 (2010) dapat diakui sebagai aset tetap yang berwujud  dan  mempunya  masa  manfaat  lebih  dari  12  bulan  dan  biaya dalam  perolehan  aset  dapat  diukur  secara  andal  dan  tidak  untuk  dijual kembali ((Alfasyiri, 2016). Dalam memperoleh aset bersejarah, pemerintah dapat  memilikinya  dengan  beberapa  cara  seperti  pembelian,  donasi, penyitaan dan warisan. Benteng Somba Opu menjadi aset
Bersejarah  yang  berdasarkan  usia  dan  bentuknya  dapat  diakui sebagai aset bersejarah. Aset bersejarah harus memiliki umur minimal 50 tahun untuk dinyatakan sebagai aset bersejarah. Menurut pak Sawir yang bekerja  sebagai  inventaris/barang  Disbudpar  Provinsi  Sulawesi-Selatan bahwa:
“Aset  bersejarah  termasuk  dalam  aset  yang  sudah  berusia  lama, memiliki  nilai  pengetahuan,  sosial  dan  kebudayaan  diantaranya peninggalan  apakah  itu  dari  kerajaan  Gowa.”.  (Pak  Sawir  ,  20  Juni 2021)
Menurut hasil wawancara dengan pak Sawir, dapat diketahui bahwa aset  bersejarah  memiliki  nilai  pengetahuan,  sosial  dan  budaya  yang melekat pada aset tersebut. Diketahui bahwa Pak Sawir bukan merupakan lulusan  akuntansi  tetapi  dalam  hal  ini,  peneliti  mengetahui  bahwa  latar belakang tidaklah menjamin apakah suatu aset bersejarah adalah hal baru bagi  entitas.  Dengan  kata  lain,  entitas  yang  mengelola  aset  harus mengetahui jenis-jenis.
“Aset  bersejarah  itu  termasuk  aset  karena  seperti  yang  diketahui kriteria dari aset tetap yaitu yang memiliki masa manfaat lebih dari 1  tahun  dan  benteng  ini  sudah  berumur  lebih  dari  50  tahun.” (Wawancara dengan Pak Marzuki pada tanggal 22 Juni 2021).
Hasil wawancara
menegaskan bahwa aset bersejarah diklasifikasikan  sebagai  aset.  Karena  tidak  menimbulkan  suatu  masalah yang  ditimbulkan  oleh  pihak  luar  dari  suatu  entitas,  yang  berarti  bahwa jika  suatu  aset  bersejarah  dikategorikan  sebagai  kewajiban  maka  secara otomatis  akan  tercipta  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  entitas  saat menyerahkan barang / jasa kepada entitas lain sekarang dan di masa yang
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
akan  datang.Tetapi  aset  bersejarah  tidak  dapat  melakukan  ini.  Meskipun setiap  pendapat  yang  diberikan  oleh  masing-masing  informan  berbeda, mereka  semua  memahami  bahwa  aset  bersejarah  termasuk  dalam  kelas aset.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  aset bersejarah merupakan kategori aset, seperti yang diungkapkan oleh (Micallef &  Peirson,  1997) .  Berikut  ini  termasuk  aset  bersejarah  yang  terdapat  dalam kawasan Benteng Somba Opu.
“Jika aset tersebut mau diakui sebagai aset bersejarah, maka harus memenuhi  kondisi  aset  bersejarah  itu  sendiri.  Kalau  tidak  salah barang itu harus berumur 50 tahun ke atas dan memiliki ciri khas. Download  UU  Cagar  Budaya  di  situ  sudah  dijelaskan  kriteria  dari Cagar Budaya”.(Wawancara dengan Pak Sawir pada tanggal 20 Juni 2021).
Menurut  informasi  yang  diberikan  oleh  pak  Sawir,  terlihat  bahwa jika  aset  tersebut  memenuhi  standar  umur  pelayanan  50  tahun  dan memiliki  surat  evaluasi  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas  yang  berwenang (seperti Kementerian Pendidikan), maka aset dapat dipastikan sebagai aset bersejarah.  Terbitnya  surat  penilaian  tersebut  menunjukkan  bahwa  aset tersebut  merupakan  warisan  budaya,  artinya  aset  tersebut  telah  diakui oleh pemerintah sebagai aset bersejarah.
Beberapa  aset  diakui  sebagai  aset  sejarah  karena  kepentingan budaya,  lingkungan,  dan  sejarahnya.  PSAP  07  paragraf  70  menjelaskan bahwa  selain  nilai  sejarah,  aset  bersejarah  tertentu  juga  memberikan potensi  manfaat  lain  bagi  pemerintah,  seperti  penggunaan  gedung bersejarah  sebagai  ruang  perkantoran.  Dalam  hal  ini,  aset  tersebut  akan diperlakukan dengan prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti menyimpulkan  bahwa  Benteng  Somba  Opu  merupakan  salah  satu  tempat yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan. Di mana di tempat tersebut  berada  pada  wilayah  Museum  Karaeng  Pattingalloang.  Bukan hanya  itu,  kawasan  Benteng  Somba  Opu  juga  terdapat  rumah  adat  yang ada  di  Sulawesi  Selatan  yang  biasanya  disewa.  Melihat  kondisi  tersebut, maka  aset  bersejarah  Benteng  Somba  Opu  dapat  dikatakan  sebagai  aset tetap  yang  digunakan  untuk  kegiatan  operasional  dan  non  operasional. Oleh  karena  itu,  praktik  akuntansi  aset  sejarah  Benteng  Somba  Opu mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 07  paragraf  15,  jika  kondisi  berikut  terpenuhi  maka  aset  tetap.  Benteng Somba Opu memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang cukup  luas  dan  dapat  digali  lebih  jauh  oleh  masyarakat  luas.  Hal  ini diungkapkan oleh Pak Marzuki selaku pengelola Benteng Somba Opu Gowa berikut ini:
“Kalau  itu  dek,  itu  terkait  dengan  penggunaannya.  Jika  Benteng Somba  Opu  tetap  dipertahankan  maka  salah  satu  harapannya adalah  dapat  bermanfaat.  Termasuk  keuntungan  ekonomi.  Ini
mungkin bermanfaat bagi sains dan parawisata. Sejauh menyangkut parawisata,  itu  adalah  nilai  ekonominya  dek.  Misalnya  siswa  yang beraktivitas  di  sini  bisa  dikatakan  travelling,  karena  sebenarnya nama  trip  itu  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.  Tempat  yang memberikan  manfaat  pendidikan  dan  manfaat  ekonomi.” (Wawancara dengan Pak Marzuki pada tanggal 22 Juni 2021). Pendapat  pak  Marzuki  memberikan  kita  sedikit  gambaran  betapa pentingnya  pelestarian  atas  barang  aset  bersejarah.  Pelestarian  yang dilakukan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengoptimalkan  atas  peran dari  suatu  aset  bersejarah.  Aset  bersejarah  kini  selain  digunakan  sebagai sarana  pembelajaran  juga  dapat  mendatangkan  pendapatan  bagi  negara maupun  daerah.  Optimalisasi  atas  fungsi  aset  bersejarah  akan  sangat membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan  kinerjanya,  karena  dengan demikian aset bersejarah tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun  secara  produktif  dapat  dikelola  dan  dikembangkan  demi  sebesar- besarnya  untuk  kepentingan  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  aset bersejarah  bukan  hanya  untuk  dijaga  dan  dilestarikan,  tapi  bagaimana mengemas aset tersebut menjadi lebih optimal fungsi dan penggunaannya misalnya dijadikan perkantoran atau mengkomersialkannya ke masyarakat umum  dengan  berbagai  macam  kegiatan-kegiatan,  seperti talkshow, pameran dan event-event lainnya.
Benteng  Somba  Opu  merupakan  salah  satu  properti  nasional  yang diperoleh melalui hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh satu orang  kepada  pihak  lain  yang  masih  hidup,  dan  penyaluran  dilakukan selama penghibah masih hidup. Namun terkait dengan bukti atas transaksi yang telah dilakukan, sangat sulit untuk diketahui dalam bentuk apa bukti penyerahannya,  mengingat  bahwa  benteng  ini  sudah  sangat  lama  yang menjadikannya  sulit  untuk  ditelusuri  untuk  ditemukannya  bukti penyerahannya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Sawir dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2021:
“Untuk buktinya dek tidak ada, karena kan benteng ini sudah begitu lama sekali dan kita juga belum lahir. Jadi kita tidak tahu dulu itu dilakukan  oleh  Belanda  dengan  siapa,  karena  dulunya  kan  ini benteng  awalnya  dibuat  oleh  Belanda”  (wawancara  dengan  Pak Sawir pada tanggal 20 Juni 2021)
Dari  wawancara  di  atas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa kepemilikan  Benteng  Somba  Opu  merupakan  salah  satu  aset  bersejarah tidak  lepas  dari  entitas  yang  mengelolanya.  Dinas  Kebudayaan  dan Kepariwisataan  Sulsel  merupakan  kuasa  pengguna  barang.  Oleh  karena itu,  seluruh  barang  milik  negara  akan  dilaporkan  sebagai  barang  milik negara  sesuai  dengan    Peraturan  Menteri  Keuangan  No  6  Tahun  2016 tentang  pengelolaan  Barang  Milik  Negara.  Benteng  Sompa  Opu memperoleh  satuan  yang  terdiri  dari  tanah  dan  bangunan.  Namun  pada
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
dasarnya, dalam akuntansi sendiri aset bersejarah ini harus diakui secara terpisah mengingat sifat dan fungsinya memiliki perbedaan satu sama lain. 1. Pengakuan Aset Bersejarah pada Benteng Somba Opu
Menurut  (2006:195),  pengakuan  adalah  proses  untuk  menentukan apakah  kondisi  pencatatan  satu  atau  lebih  peristiwa  dalam  catatan akuntansi  terpenuhi  untuk  menentukan  apakah  suatu  aset  dapat  diakui secara formal sebagai aset bersejarah. pemberian informasi melalui laporan keuangan  merupakan  fitur  netral  dari  laporan  keuangan.  Aset  bersejarah dapat diakui apabila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan dapat  diukur  nilainya  secara  handal.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian yang  dilakukan,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Benteng  Somba  Opu merupakan  suatu  tempat  yang  digunakan  sebagai  tempat  kegiatan pemerintahan.  Di  mana  di  tempat  tersebut  berada  pada  wilayah  Museum Karaeng  Pattingalloang.  Bukan  hanya  itu,  kawasan  Benteng  Somba  Opu juga  terdapat  rumah  adat  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan  yang  biasanya disewa.  Melihat  kondisi  tersebut,  maka  aset  bersejarah  Benteng  Somba Opu  dapat  dikatakan  sebagai  aset  tetap  yang  digunakan  untuk  kegiatan operasional  dan  non  operasional.  Oleh  karena  itu,  praktik  akuntansi  aset bersejarah  Benteng  Somba  Opu  mengacu  pada  praktik  pengakuan  aset bersejarah  sesuai  dengan  PSAP  No.  7  paragraf  15,  jika  kondisi  berikut terpenuhi,  aset  tetap  harus  diakui  sebagai  berikut:  1)  Berwujud,  2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan,
dan  3)  Biaya  perolehan  aset  dapat  diukur  secara  handal.  Manfaat dari  aset  bersejarah  ini  telah  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  berada  di sekitar  Benteng  Somba  Opu,  baik  dari  segi  memberikan  penghasilan tambahan kepada pedagang di sekitarnya, untuk memberikan penghasilan yang  diperoleh  dari  pengelolaan  aset  bersejarah  tersebut.  Salah  satunya adalah aset bersejarah Benteng Somba Opu, Benteng Somba Opu memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan da budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas.

## 2. Penilaian aset Bersejarah pada Benteng Somba Opu
Pembahasan  tentang  penilaian  aset  bersejarah  tidak  lepas  dari pengenalan  aset  historis  oleh  suatu  entitas.  Penilaian  aset  merupakan pembahasan  yang  penting  karena  menyangkut  bagaimana  suatu  entitas mengevaluasi  aset  bersejarah,  yang  dapat  menggambarkan  situasi  aktual di  lapangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pemberian  nilai  terhadap  aset bersejarah  di  Benteng  Somba  Opu  hanya  sebesar  0  rupiah  dalam  catatan atas laporan keuangan. Namun untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehan nya. Seperti bangunan yang sering kali di sewakan untuk  dijadikan  tempat  untuk  menginap  jika  melakukan  kegiatan  di Benteng  Somba  Opu.  Pada  dasarnya  semua  jenis  aset  tetap  yang  dimiliki pemerintah  seperti  gedung  dan  peralatan  dapat  diketahui  melalui  nilai belinya.  Untuk  aset  bersejarah,  aset  tersebut  sudah  dibangun  selama beberapa tahun sehingga sulit untuk dinilai.

## 3. Pengungkapan aset Bersejarah pada Benteng Somba Opu
Menurut PSAP 07, aset bersejarah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai, kecuali aset yang memiliki manfaat ekonomi  bagi  negara  selain  nilai  sejarahnya,  misalnya  bangunan  yang digunakan  untuk  kegiatan  operasional.  Aset  bersejarah  yang  memiliki manfaat  ekonomi  bagi  pemerintah  akan  dimasukkan  dalam  neraca (Wulandari & Utama, 2016)
Berdasarkan  hasil  analisis  peneliti,  dapat  diketahui  bahwa pengungkapan aset bersejarah Benteng Somba Opu yang memiliki potensi manfaat lainnya diungkapkan dalam laporan Barang Inventaris sedangkan yang  untuk  aset  bersejarah  lainnya  diungkapkan  dalam  catatan  atas laporan  keuangan  dengan  tanpa  nilai.  Informasi  yang  terdapat  dalam laporan Disbudpar telah menunjukkan bahwa laporan keuangan Disbudpar telah  mewujudkan  akuntabilitas  dan  transpalasi  terhadap  pengelolaan laporan  keuangan.  Informasi  yang  terkandung  di  dalamnya  harus  sesuai dengan  peraturan  saat  ini.  Jika  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku, maka akan merugikan negara, pendapatan yang tidak mencukupi, manajemen  yang  lemah,  manajemen  keuangan  nasioanl  yang  tidak kompeten, dan tidak efisien.
2. Good  Public  Governance pada  Pengelolaan  Aset  Bersejarah Fort Rotterdam
Pemahaman  atas  makna  dan  esensi  dari  aset  bersejarah  dapat dilihat  pada  bagaimana  informan  dalam  penelitian  ini  memahami  dan memaknai Fort  Rotterdam  sebagai  salah  satu  aset  bersejarah.  Benteng Rotterdam  adalah  situs  bersejarah  yang  dijadikan  pemerintah  sebagai Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya,  dengan  maksudagar  cagar  budaya  yang ada di Indonesia dapat dilindungi, dilestarikan, dan dijadikan wadah dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan,  pusat  pendidikan,  dan  pusat informasi  sejarah.  Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2010  tentang  benteng Rotterdam  dijadikan  sebagai  Benda  Cagar  Budaya  menjadikan  corak  bagi benteng ini sebagai sumber belajar sejarah.  Benda Cagar Budaya memiliki nilai  penting  sebagai  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  dan  agama.  Pendapat yang mereka ungkapkan mengenai definisi dan makna aset bersejarah pun bervariasi  oleh  pihak  BPCB  dalam  menjelaskan  tentang  benteng Fort Rotterdam  sebagai  suatu  aset,  seperti  halnya  pada  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  Natsir  dan  Nurhayati  selaku  kepala  subbagian  tata usaha BPCB Sulsel berikut ini:
“Aset bersejarah itu termasuk nilai sejarah, punya nilai, sejarah dan kebudayaan.  Intinya  tiga  itu.  (Wawancara  dengan  Natsir,  03  Juli 2021)
“Aset  bersejarah  sesuai  dengan  PP  71  tahun  2010  bahwa  aset bersejarah  itu  sesuatu  yang  memiliki  nilai  sejarah”.  (Wawancara dengan Nuryanti pada tanggal 3 Juli 2021)
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Berdasarkan  dari  keterangan  hasil  wawancara  dengan  Natsir  di atas, terlihat bahwa aset bersejarah memiliki karakteristik khusus dimana aset  tersebut  lebih  dikaitkan  dengan  nilai-nilai  sosialnya  yang  meliputi nilai  kesejarahan,  pengetahuan  dan  kebudayaan  yang  melekat  pada  aset tersebut.  Dan  Nuryanti  memahami  istilah  Aset  bersejarah  sebagai  aset dengan  kualitas  sejarah.  yang  secara  khusus  pengkarakteristikan  aset tersebut  mengacu  pada  PP  71  Tahun  2010.  Nuryanti  cenderung  melihat karakteristik  aset  bersejarah  dari  perspektif  standar  atau  konsep akuntansi.  Sehingga  diketahui  bahwa  informan  dalam  penelitian  ini  lebih memaknai  aset  bersejarah  sebagai  bagian  dari  aset.  Meskipun  para informan  penelitian  ini  tidak  secara  khusus  menjelaskan  apa  alasan  yang digunakan  untuk  dapat  mengakui  suatu  aset  bersejarah  sebagai  aset. Namun  melihat  bahwa  aset  bersejarah  tersebut  dikelola  dan  dimiliki  oleh entitas,  maka  secara  otomatis  pengelola  akan  cenderung  memaknai  aset bersejarah  yang    mereka  miliki  sebagai  aset  yang  wajib  mereka  jaga  dan dikelola.  Meskipun secara umum argumen yang digunakan oleh informan dalam  penelitian  ini  berbeda,  namun  para  informan  cenderung  memiliki pemahaman yang sama akan makna dari aset bersejarah, yakni memaknai aset bersejarah sebagai golongan aset. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  secara  eksplisit  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  aset bersejarah  merupakan  golongan  aset  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh (Fairuz  et  al.,  2015;  Micallef  &  Peirson,  1997) dan  bukan  merupakan  golongan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan oleh (Barton, 2000)
1. Pengakuan Aset Bersejarah pada Fort Rotterdam Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa Fort Rotterdam  merupakan  salah  satu  lokasi  yang  dijadikan  sebagai  tempat operasional pemerintahan. Dimana ditempat tersebut berada pada wilayah kerja kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan kantor Museum  La  Galigo.  Melihat  kondisi  yang  nyata  dilapangan,  maka  aset bersejarah Fort  Rotterdam  dapat  jelaskan  sebagai  aset  tetap  yang digunakan  dalam  pelaksaan  operasional  pemerintahan. Fort  Rotterdam memiliki  banyak  sekali  potensi  yang  dapat  terus  digali,  baik  dalam  rana ekonomi,  sosial,  pendidikan  dan  kebudayaan  oleh  masyarakat  luas.  Lebih spesifik  lagi  potensinya  dalam  bentuk  penghematan  atas  pengeluaran dalam pemeliharaan hingga pada pendapatan yang  diperoleh entitas atas pemanfaatannya.  Seperti  halnya  yang  dijelaskan  oleh  Pak    Natsir  selaku Kesubag Tata Usaha BPCB Sulsel berikut ini:
“Nah,  itu  berkaitan  dengan  pemanfaatan.  Kan  ada  pelestarian. Kalau  ini  dilestarikan.  Salah  satu  harapan  kita  itu  adalah  dia bermanfaat. Termasuk manfaat ekonomi. Jadi manfaat pengetahuan, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Kalau dilihat dari segi pariwisata itu sudah nilai ekonomi. Ada pemanfaatan lain, misalnya kalau yang namanya  pariwisata  dia  kan  umum  sebetulnya.  Seseorang  yang melakukan  perjalanan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain,  itu
sudah  berwisata.  Jadi  ya  sebetulnya,  kalau  adik-adik  mahasiswa disini  berkegiatan  ya  boleh  dikatakan  berwisata  karena  itukan ujungnya sama saja, memiliki manfaat pendidikan maupun manfaat ekonomi.” (Wawancara dengan Pak Natsir pada tanggal 3 Juli 2021) Natsir  memaparkan  sedikit    gambaran  betapa  pentingnya pelestarian  atas  barang-aset  bersejarah.  Pelestarian  yang    ada  hanyalah salah  satu  cara  untuk  menggapai  optimalisasi  atas  peran  dari  suatu  aset bersejarah.  Aset  bersejarah  kini  selain  digunakan  sebagai  sarana pembelajaran juga  dapat mendatangkan pendapatan bagi negara maupun daerah.  Optimalisasi  atas    fungsi  aset  bersejarah  akan  sangat  membantu pemerintah  dalam  meningkatkan    kinerjanya,  karena  dengan  demikian aset  bersejarah  tidak  lagi  dipandang  sebagai  sumber  daya  pasif,  namun secara  produktif  dapat  dikelola  dan  dikembangkan  demi  kepentingan masyarakat. mengindikasikan bahwa optimalisasi peran aset bersejarah di Fort  Rotterdam  sudah  sangat  aplikatif  dilapangan.  Hal  ini  diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ramsiah selaku Penanggungjawab  Unit  Kerja  Pengembangan  dan  Pemanfaatan  Cagar Budaya BPCB Sulsel berikut ini:
“Pemanfaatan kawasan yang ada di Fort Rotterdam itu terbagi atas pemanfaatan untuk pelataran luar, pelataran dalam dan aula. Kalau untuk  yang  di  pelataran  luar,  itu  untuk  kuliner  yang  khusus menggunakan kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Kalau yang di  dalam  itu  biasanya  digunakan  untuk  pementasan  dan  panggung sedangkan  untuk  kegiatan  yang  dilaksananakan  di  aula  sendiri  dia dalam  bentuk  seperti  seminar,  talkshow,  dan  masih  banyak  lagi.” (Wawancara dengan Nurmiah ,4 Juli 2021)
Pernyataan  tersebut  memberikan  makna  betapa  pentingnya  sebuah optimalisasi  suatu  aset  bersejarah.  Penggunaan  fungsi  atas  bangunan bersejarah  telah  memainkan  peranan  penting  dalam  menunjung optimalisasi  atas  manfaat  aset  dari  segi  ekonomi.  Artinya  bahwa banyaknya  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  kawasan  situs  bersejarah Fort Rotterdam,  tidak  hanya  memberikan  manfaat  ekonomi  bagi  entitas pengelolanya saja, melainkan memberikan manfaat dan kontribusi berupa tambahan  pendapatan  bagi  masyarakat  yang  berada  disekitar  kawasan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah Fort Rotterdam dipergunakan tidak hanya semata-mata untuk aspek sosial dan pendidikan  saja,  melainkan  juga  dapat  dilihat  dari  aspek  ekonomi,  yang dimana  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah  memberikan manfaat  ekonomi  dalam  bentuk  pendapatan  bagi  negara,  masyarakat sekitar  hingga  penghematan  untuk  pengeluaran  bagi  entitas  pengelola terkait dengan pemeliharaan yang ada.
2. Penilaian aset bersejarah pada Fort Rotterdam Konsekuensi  dari  penggunanaan  basis  akuntansi  akrual  di  dalam pelaporan  keuangan  pemerintah  telah  mengharuskan  pemerintah  untuk
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
dapat  menilai  semua    aset  yang  dimiliki  dengan  menggunakan  satuan moneter.  Secara  teoretis,  pengukuran    atas  aset  memiliki  banyak  variasi metode  yang  dapat  digunakan,  mulai  dari    perolehan,  nilai  wajar,  biaya reproduksi  hingga  biaya  akuisisi.  Pada  beberapa  jenis  aset  tetap  yang dimiliki  oleh  pemerintah  seperti  peralatan,  bangunan  dan    perlengkapan dapat  diketahui  berapa  nilai  perolehannya,  sedangkan  untuk  aset  lain seperti  aset  bersejarah  sulit  untuk  diketahui  nilai  perolehannya  karena biasanya aset  ini dibangun selama beberapa dekade yang lalu. Disamping itu, tidak adanya  dokumen atau keterangan yang autentik terkait dengan pembangunan  yang  dilakukan    menjadikan  sulit  untuk  menaksir  berapa kas yang dilekatkan pada barang/benda  bersejarah tersebut.
Aset  bersejarah  merupakan  aset  tetap  yang  dimiliki  atau  dikuasai oleh  pemerintah  yang  karena  umur  dan  kondisinya  aset  tetap  tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang  dapat  merusak  aset    tetap  tersebut.  Pengukuran  dalam  akuntansi biasanya menunjuk proses penentuan  jumlah rupiah pada objek pada saat pemerolehan. Jumlah rupiah tersebut akan  menjadi pengukur aset entitas dan  akan  menjadi  bahan  olah  akuntansi  akuntansi  yang    disebut  kos. Pengukuran  dapat  dipertimbangkan  andal  bila  terdapat  transaksi pertukaran  dengan  bukti  pembelian  aset  tetap  yang  mengidentifikasikan biayanya.        PSAP  07  Paragraf  22  menyatakan  bahwa  aset  tetap  awalnya diukur  dengan    biaya  perolehan.  Apabila  penilaian  aset  tetap  dengan menggunakan biaya perolehan  tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat    perolehan.  Telah  dijelaskan sebelumnya bahwa Fort Rotterdam merupakan aset yang  diperoleh dengan cara  melalui  hibah.  Terkait  dengan  penilaian  Informasi  yang    diperoleh pengelola Fort  Rotterdam  yang  dalam  hal  ini  Balai  Cagar  Budaya  Sulsel, bahwa  menilai  warisan  bersejarah  khususnya  pada Fort  Rotterdam memang sama  sekali belum pernah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang  disampaikan oleh Ibu Ratna berikut ini:
“Hingga saat ini, Fort Rotterdam belum pernah dilakukan penilaian. Kami ini sementara proses pengajuan nilai sebetulnya. Kita mencoba menilai,  makanya  kemarin  kita  mencoba  mengajukan  permohonan apakah  bisa  dinilai  atau  tidak  kepada  KPKNL.  Karena  selama  ini kita  mengacu  aset  bersejarah  itu  tidak  memiliki  nilai.  Tidak  bisa sebetulnya dinilai.” (Wawancara dengan Nurmiah, 4 Juli 2021) Pengukuran Fort  Rotterdam  dikarenakan  pada  dasarnya  attribut  pada aset tersebut tidak memiliki kos atau nilai sama sekali ketika aset tersebut diperoleh  oleh  entitas.  Hal  senada  juga  diungkapan  oleh  Nuryanti  dalam petikan hasil wawancara, bahwa:
“Untuk  aset Fort  Rotterdam  yang  dipakai  di  dalamnya  itu  bisa dinilai.  Seperti  peralatan,  mesin,  kursi  dan  aset  lainnya  karena itukan  kita  yang  beli  dan  itu  sumber  biayanya  berasal  dari  APBN. Tapi  kalau  tanah  dan  gedungnya  itu  tidak.  Kalau  peninggalan
Belanda  ini  memang  tidak  bisa  dinilai.”  (Wawancara  dengan Nuryanti, 03 Juli 2021)
Berdasarkan  atas  informasi  yang  diberikan  oleh  Nuryanti,  dapat dipahami  bahwa  untuk  beberapa  aset  yang  dimiliki,  seperti  peralatan, perlengkapan    dan  bangunan  lainnya  yang  bisa  diukur  secara  pasti memang  diperlakukan    sebagaimana  aset  pada  umumnya,  yakni  dinilai dengan harga perolehan maupun  pembangunan atas aset tersebut. Namun, ketika ditinjau dari bangunan dan tanah  bersejarah yang digunakan oleh entitas sebagai tempat perkantoran pengelola  mengalami kesulitan untuk menilai  bangunan  maupun  tanah  tersebut.  Berikut  ini    merupakan tambahan  atas  penjelasan  Nuryanti  terkait  dengan  penilaian  bangunan dan tanah yang dipergunakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel: “Kita  kan  kalau  bikin  laporan  kan  ada  aset  dan  bangunannya.  Misalnya aset situs Benteng Rotterdam inikan tidak bisa dinilai berapa. Jadi untuk sementara  nilai  nya  nol.  Terus,  gedung..tapi  ini  gedung  sebenarnya  ada juga  yang  bisa  dilaporkan  di  dalamnya  ini  karena  kan  ada penambahanpenambahan
Namun,  ketika  ditinjau  dari  bangunan  dan  tanah  bersejarah  yang digunakan  oleh  entitas  sebagai  tempat  perkantoran  pengelola    mengalami kesulitan  untuk  menilai  bangunan  maupun  tanah  tersebut.  Berikut  ini merupakan  tambahan  atas  penjelasan  Nuryanti  terkait  dengan  penilaian bangunan    dan  tanah  yang  dipergunakan  oleh  Balai  Pelestarian  Cagar Budaya Sulsel:
“Kita  kan  kalau  bikin  laporan  kan  ada  aset  dan  bangunannya. Misalnya  aset  situs  Benteng  Rotterdam  inikan  tidak  bisa  dinilai berapa.  Jadi  untuk  sementara  nilai  nya  nol.  Terus,  gedung..tapi  ini gedung  sebenarnya  ada  juga  yang  bisa  dilaporkan  di  dalamnya  ini karena  kan  ada  penambahan  penambahan    bangunan  baru  seperti misalnya penambahan kamar mandi yang dulunya tidak ada, itukan bisa dinilai. Jadi itu yang dilaporkan. Tapi kalau tanahnya memang tidak bisa, juga untuk bangunan yang aslinya itu tidak bisa dinilai. Jadi artinya dek, kalau gedung penambahan yang bangunan baru itu bisa  dinilai  dengan  nominal  karena  memang  kita  yang  buat.  Kalau yang  aslinya  itu  yang  tidak.”  (Wawancara  dengan  Nuryanti  pada tanggal 3 Juli 2021)
PSAP  No  7  disebutkan  bahwa  ada  aset  tetap  yang  berasal  dari hibah,  yang  tidak  diketahui  harga  perolehannya,  pemerintah  dapat menggunakan    nilai  wajar  pada  saat  perolehan.  Nilai  wajar  adalah  nilai tukar aset atau penyelesaian  kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan  untuk  melakukan  transaksi    wajar.  Namun,  berbeda  halnya jika  metode  tersebut  diterapkan  untuk  aset  bersejarah,    menggunakan metode nilai wajar pada benda/aset bersejarah tidak memungkinkan untuk dilakukan karena sulitnya untuk menentukan berapa harga pasar ( market value)  yang  bisa  dilekatkan  atas  aset  bersejarah  karena  umumnya  suatu
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
benda    bersejarah  memiliki  nilai  yang  semakin  meningkat  seiring  dengan berjalannya  waktu.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa pengukuran  aset  bersejarah Fort  Rotterdam  merupakan  hal  yang  masih menjadi  masalah  terkait  dengan  perlakuan  akuntansinya.  Pada  aset bersejarah  lainnya  baik  berupa  barang-barang  museum  ataupun  aset bersejarah  lainnya  yang  diperoleh  pada  periode  berjalan  bisa  diketahui harga  perolehannya,  namun  khusus  pada  aset-aset  bersejarah  berupa benteng  memang  belum  pernah  dilakukan  penilaian    Ketiadaan  nilai tercatat  aset  dan  keterbatasan  atas  penentuan  nilai  wajar  untuk  aset bersejarah  menjadikan  proses  penilaian  aset  bersejarah Fort  Rotterdam sulit untuk dilakukan.
Tabel 2. Penetapan Status Kepemilikan BMN No. Keterangan Penentapan Status pemilikan 1. Tanah 15 Status Sertifikat 2. Peralatan dan Mesin 5.585.981.569 3. Gedung dan Bangunan 0 4. Jalanan,  Irigasi  dan jaringan 0 5. Aset Tetap Lainnya 0 total 5.585.981.569
Sumber: Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2020.
Fort  Rotterdam  merupakan  salah  satu  Barang  Milik  Negara  yang berada dalam tanggungjawab pemerintah pusat. PP No 27 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. BPCB Sulsel dalam praktiknya hanya memanfaatkan bangunan tersebut sebagai tempat operasional yang membantu  entitas  dalam  memperlancar  tugas  dan  fungsinya  di  dalam pemerintahan.

## 3. Pengungkapan Fort Rotterdam Sebagai Aset Bersejarah
Fort Rotterdam merupakan aset bersejarah yang dikelola oleh Balai Pelestarian  Cagar  Budaya  Sulsel  di  bawah  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  sehingga  dengan  demikian  pertanggungjawaban  atas pelaporan  keuangan didasarkan atas kebijakan pemerintah pusat. Adapun Laporan BMN Balai  Cagar Budaya Sulawesi Selatan terdiri dari Laporan Barang  Milik  Negara  (BMN),    Laporan  Kondisi  Barang,  dan  Laporan lainnya  yang  difasilitasi  menggunakan  aplikasi  SIMAK-BMN  dan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan  BMN.    Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari segi  penyajian atas aset bersejarah Fort Rotterdam, entitas pengelola menyajikannya di  dalam Buku Aset Bersejarah yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi) BMN.
Penggunaan  aplikasi  SIMAK  BMN  sangat  membantu  entitas  hal mengelola  dan melaporkan segala aset yang digunakan oleh entitas, tidak terkecuali  pada  dalam    penyajian  aset  bersejarah Fort  Rotterdam, Penyajian  atas  aset  bersejarah  yang    dimiliki  oleh  BPCB  Sulsel  secara khusus dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Hal  ini sebagaimana yang diungkapkan  oleh  Ibu  Ratna  selaku  Pengolah  Data  Barang    Milik  Negara berikut ini:
“Kalau  benteng Fort  Rotterdam  itu  masuknya  ke  dalam  Buku  Aset bersejarah.  Dimana  yang  masuk  kelompok  barangnya  itu  untuk  Tanah untuk  Bangunan  Bersejarah  Lainnya.  Dia  tergabung  disitu  dimana  dia hanya berupa kuantitasnya saja. Bahwa barang tersebut berupa satu unit saja. Jumlah barangnya satu saja makanya tidak masuk ke dalam neraca.” (Wawancara dengan Nuryanti pada tanggal 3 Juli 2021)
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  benteng Rotterdam, oleh entitas pengelola disajikan di dalam Buku Aset bersejarah. Pembukuan  dilakukan  dalam  hal  kegiatan  pencatatan  BMN  ke  dalam Daftar  Barang  yang  ada  pada  Pengguna  Barang  dan  yang  berada  dalam pengelolaan  Pengelola  Barang    tercatat  dengan  baik.  Pembukuan  yang dilakukan pada aset bersejarah mengacu pada PMK 06 tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.   Berdasarkan hasil analisis penulis, dilihat  dari  pengungkapannya  aset    bersejarah Fort  Rotterdam diungkapkan  di  dalam  laporan  keuangan  pada  Catatan  atas    Laporan Keuangan Barang Milik Negara yang dimana pelaporannya dibedakan atas tanah  dan  bangunannya  sebagaimana  yang  ditampilkan  pada  potongan CaLK BMN  pada gambar berikut ini:

## Gambar 1. Potongan atas Catattan Ringkasan BMN Berupa Tanah BPCB
2020
Berdasarkan  potongan  Calk  BMN  untuk  aset  bersejarah  di  atas, Nampak  bahwa  BMN  berupa  aset  bersejarah  yang  dimiliki  oleh  Balai Pelestarian  Cagar  Budaya  salah  satunya  adalah  tanah.  Penyajian  yang dilakukan  Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  pada  aset  bersejarah Fort Rotterdam    dimulai  dengan  menyajikan  aset  tersebut  dengan  didasarkan pada urutan likuiditas  aset dan disesuaikan dengan operasi entitas yaitu aset  bersejarah Fort  Rotterdam    dimulai  dengan  menyajikan  akun  aset tetap  berupa  tanah  yang  dijadikan  sebagai    tempat  operasi  entitas pengelola  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  menyajikan  akun    aset

## TANAH
Saldo tanah pada laporan barang kuasa pengguna semesteran per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0 (Nol rupiah). Tanah bernilai nol rupiah disebabkan karena tanah tersebut merupakan tanah bersejarah sehingga tidak dapat diberikan
nilai.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
bersejarah lainnya yang berupa benteng.  Dilihat dari pengungkapan atas aset  bersejarah Fort  Rotterdam  diungkapkan    tidak  full  disclosure,  hal tersebut terlihat pada potongan aset yang ada di dalam  CaLK yang tidak secara  mendetail  menjelaskan  apasaja  yang  menjadi  bagian  dari    aset bersejarah tersebut.
Adapun  aset  tersebut  diungkapkan  dengan  bentuk  kuantitasnya yakni  perunit. Penggunaan unit dalam laporan tersebut dikarenakan aset tidak  memiliki    nilai,  hal  ini  sebaimana  yang  diungkapan  oleh  Ibu  Ratna berikut ini:
“Perunit itu tidak bisa dinilai, makanya Fort Rotterdam itu hanya bisa dinilai satu unit saja.” (Wawancara dengan Nuryanti pada 3 Juli 2021)
Disamping itu, pada aset bersejarah yang digunakan oleh pengelola dilaporkan  senilai  Rp.0  (nol),  hal  ini  dimaksudkan  agar  informasi  dalam laporan  keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, Pihak  pengelola menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi.  Informasi    mungkin  relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka  penggunaan informasi tersebut secara  otomatis  tidak  akan  memiliki  pengaruh  yang    cukup  pasti  untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para stakeholder Pengungkapan  pada Fort  Rotterdam,  dapat  menyajikan  dan mengungkapan Fort Rotterdam secara benar dalam laporan keuangan lebih dikaitkan dengan aspek akuntabilitas pengelolaannya bukan upaya untuk menunjukkan  nilai Fort  Rotterdam    dan  metode  penilaiannya.    Prinsip akuntabilitas  ini  berhubungan  dengan  tanggungjawab  dan  kejujuran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh  para stakeholder.  Akuntabilitas  pengelolaan  Fort  Rotterdam dimaksudkan  sebagai  salah    satu  upaya  untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Terakhir,    pengungkapan  aset  bersejarah didukung oleh teori stakeholder bahwa pengungkapan  menjadi kewajiban manajemen  tanpa  memperhatikan  siapa  penggunanya.  Dimana  informasi dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan. perusahaan.
Berdasarkan pengamatan aset bersejarah pada Benteng Somba Opu dan Fort Rotterdam dapat di jelaskan pada tabel berikut ini:
Tabel.3 Hasil Analisis Good Public Governance Aset Bersejarah Benteng Somba Opu dan Fort Rotterdam No Unsur PSAP No. 7 Tahun 2010 Penerapan Benteng Somba Opu Kesesuaia n dengan PSAP Penerapan Benteng Fort Rotterdam Kesesuaia n dengan PSAP 1. Pengakuan Pengakuan aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan tersedia.  Jika kepemilikan telah diterima atau dialihkan, pengakuan aset tetap akan sangat andal. Benteng Somba Opu dapat memberikan manfaat ekonomi dengan dilihatnya dari banyaknya kegiatan yang dilakukan di Benteng Somba Opu. sesuai BPCB Sulsel mengakui aset bersejarah Fort Rotterdam berupa tanah sebagai aset tetap ketika penguasaan atas penggunaann ya berpindah dengan dibuktikan oleh adanya Sertifikat Penguasaaan atas tanah sesuai Disbudpar Sulsel mengakui aset bersejarah Benteng Somba opu ketika penguasaannya berpindah dengan adanya 2. Penilaian Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Disbudpar Sulsel mencatat aset bersejarah di Benteng Somba Opu dengan nilai Rp
0. Dalam hal ini aset bersejarah dicatat dengan tanpa nilai. sesuai BPCB Sulsel tidak mencatat aset bersejarah Fort Rotterdam yang diperoleh dari hibah sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belum Sesuai dengan SAP
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Biaya perolehan dari masing- masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasika n harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan. BPCB Sulsel memperoleh Fort Rotterdam secara gabungan yang terdiri atas tanah dan bangunan bersejarah, namun biaya perolehan aset bersejarah tidak dialokasikan dengan berdasarkan atas perbandingan wajar dari masing masing aset yang ada. Belum Sesuai dengan SAP Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. BPCB memperoleh Fort Rotterdam berasal dari hibah dan perolehannya tanpa nilai, biaya atas perolehan Fort Rotterdam tidak menggunakan nilai wajar pada saat aset diperoleh Belum Sesuai dengan SAP 3. Pengungka pan Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah Disbudpar Sulsel menyajikan aset bersejarah dalam CaLK dengan tanpa nilai kecuali sesuai Aset bersejarah Fort Rotterdam tidak di sajikan di neraca, tetapi diungkapkan Sesuai
( heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. aset yang memiliki potensi manfaat lainnya.
di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah 13 unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
Aset bersejarah
Fort Rotterdam disajikan sebesar jumlah unitnya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tapa nilai.
Sesuai
Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  pihak Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  (BPCB)  Sulawesi  Selatan  sebagai  pihak yang  mengelola Fort  Rotterdam  dan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan (Disbudpar Sulsel) diketahui bahwa Good public governance  pada  pengakuan  aset  bersejarah  akuntansi  pemerintahan  No. 71 (2010) pada Benteng Somba Opu telah sesuai dengan PSAP no.7 tahun 2010.  Hal  ini  didukung  dengan  penemuan  bahwa  Disbudpar  SulSel mengakui benteng Somba Opu sejak adanya perpindah tanganan sertifikat hak  milik  tanah  dan  bangunan,  pengelolaan  aset  mencatat  (Rp  0,-)  dalam laporan  keuangan.,  dan  aset  bersejarah  di  Benteng  Somba  Opu  disajikan dalam  CaLK  dengan  tanpa  nilai  kecuali  yang  memiliki  potensi  manfaat lainnya.  Sedangkan  pada  BPCB  Sulsel  aset  bersejarah Fort  Rotterdam tidak  dilakukan  penilaian  apapun  baik  menggunakan  nilai  perolehan maupun  revaluasi,  hal  ini  diakibatkan  oleh  belum  adanya  kebijakan  dari Kementerian  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  aset  bersejarah Fort Rotterdam.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini,  A.  T.,  &  Putra,  H.  S.  (2011).  Aset  Bersejarah  Dalam  Pelaporan
Keuangan  Entitas  Pemerintah. Jurnal  Ekonomi  Akuntansi  Dan Manajemen, X(1), 1–29. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1205 Alfasyiri,  M.  R.  (2016). Perlakuan  Akuntansi  Untuk  Aset  Bersejarah
(Heritage Asset) Candi Penataran Blitar : Sebuah Studi Fenomenologi. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/1921/1760
Anggraini, G. F., & Chariri, A. (2014). PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET  BERSEJARAH  (Studi  Fenomenologi  pada  Pengelolaan  Candi Borobudur). DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 2(2), 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Aversano,  N.,  &  Ferrone,  C.  (2012).  The  Accounting  problem  of  Heritage Assets. Advenced Research in Scientific Areas, 574–578. Barton,  A.  D.  (2000).  Accounting  for  public  heritage  facilities  —  assets  or liabilities  of  the  government? Accounting,  Auditing  &  Accountability Journal, 13(2), 219–236. https://doi.org/10.1108/09513570010323434
Carnegie,  G.,  &  Wolnizer,  P.  (1999). Unravelling  The  Rhetoric  About  The Financial Reporting Of Public Collections As Assets.
https://www.researchgate.net/publication/229754057_Unravelling_the_ Rhetoric_About_the_Financial_Reporting_of_Public_Collections_as_Ass ets
Christiaens,  J.,  Rommel,  J.,  Barton,  A.,  &  Everaert,  P.  (2012).  Should  all capital  goods  of  governments  be  recognised  as  assets  in  financial accounting? Baltic  Journal  of  Management,  7(4),  429–443. https://doi.org/10.1108/17465261211272175
Dewi,  K.,  Sari,  A.,  &  Winarno,  W.  A.  (2012).  Implementasi  E-Government System  Dalam  Upaya  Peningkatan  Clean  And  Good  Governance  Di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Akuntansi  Dan  Manajemen,  XI(1),  1–19. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jeam/article/view/1192
Fairuz Md Salleh, M., Ahmad, A., & Mohd Harun, A. (2015). Challenges In Accounting  for  Heritage  Assets  and  The  Way  Forward:  Towards Implementing Accrual Accounting in Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/332934324 G  Ouda,  H.  A.  (2014).  Towards  a  Practical  Accounting  Approach  for Heritage  Assets:  An  Alternative  Reporting  Model  for  the  NPM Practices. Journal  of  Finance  and  Accounting,  2(2),  19–33. https://doi.org/10.12691/jfa-2-2-1
Pedoman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.  07  Tahun  2010.
Akuntansi Aset Tetap. Lampiran II.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 05 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.  06  Tahun  2016  tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Masitta,  R.  M.,  &  Chariri,  A.  (2015).  Problematika  Akuntansi  Heritage Assets:  Pengakuan,  Penilaian  Dan  Pengungkapannya  Dalam  Laporan Keuangan  (Studi  Kasus  Pada  Pengelolaan  Museum  Jawa  Tengah Ronggowarsito). DIPONEGORO  JOURNAL  OF  ACCOUNTING,  4,  1–
11. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting Micallef,  F.,  &  Peirson,  G.  (1997). Financial  Reporting  Of  Cultural, Heritage, Scientific And Community Collections. https://www.researchgate.net/publication/229584386_Financial_Reporti ng_of_Cultural_Heritage_Scientific_and_Community_Collections Ouda, H. A. G. (2014). A Practical Accounting Approach for Heritage Assets under  Accrual  Accounting:  With  Special  Focus  on  Egypt. https://www.researchgate.net/publication/310793486.
Safitri,  M.  R.,  &  Indriani,  M.  (2017).  Praktik  Akuntansi  Untuk  Aset Bersejarah  Studi  Fenomenologi  Pada  Museum  Aceh.  In Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA)  (Vol.  2,  Issue  2). https://www.neliti.com/id/publications/187824/praktik-akuntansi-untuk- aset-bersejarah-studi-fenomenologi-pada-museum-aceh Supriadi,  Y.  (2015).  PELAKSANAAN  GOOD  GOVERNANCE  (TATA
PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAYANAN
ADMINISTRASI  DI  KANTOR  KECAMATAN  SAMBALIUNG KABUPATEN  BERAU. EJournal  Ilmu  Pemerintahan,  3(1),  52–66. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/e- journal%20Yudhi%20(02-09-15-08-06-09).pdf
Widodo,  H.,  Hanun,  N.  R.,  &  Wulandari,  R.  (2020).  Accounting  Treatment for  Heritage  Assets:  A  Case  Study  on  Management  of  Pari  Temple.
Journal of Accounting and Investment, 21(1). https://doi.org/10.18196/jai.2101138
Wild, S. (2013). Accounting for Heritage, Cultural and Community Assets – Alternative Metrics from a New Zealand M ā ori Educational Institution. Australasian  Accounting,  Business  and  Finance  Journal,  7(1),  3–22. https://doi.org/10.14453/aabfj.v7i1.2
Wulandari, N. P. W., & Utama, I. M. K. (2016). Reputasi Kantor Akuntan Publik  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Profitabilitas  Dan  Solvabilitas Pada  Audit  Delay. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  17(2),
1455–1484. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/22811