## PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PADANG PANJANG
S A Ningrat Dwi Putri K,  Rahayu Subekti
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret  Surakarta
e-mail : ningrat_dwiputri11@student.uns.ac.id , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Penertiban terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang dan juga faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaanya.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Padang  Panjang.  Metode  Penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dan  bersifat  deskripstif.  Pendekatan  penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data penelitian terdiri dari dua  yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi  pustaka.  Dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  masih  belum  sepenuhnya  tertib.  Masih  terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi terkait pembangunan baik itu pelanggaran diatas fasiltas umum,  pelanggaran  IMB/PBG  serta  pelanggaran  RTRW.  Pengawasan  yang  dilaksanakan terhadap pelanggaran yang terjadi adalah dengan penerapan sanksi administratif, meskipun telah diberikan sanksi administratif masih terjadi pelanggaran salah satunya adalah masih ada masyarakat yang belum mengurus izin bangunanya. Selain beberapa hal tersebut, masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya, diantaranya : faktor perundang- undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, serta faktor masyarakat
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Bangunan Gedung

## Abstract
The purpose of this study is to find out about the implementation of supervision and control of building management in Padang Panjang City and also the factors that become obstacles in it implementation.  This  research  is  located  at  PUPR  Padang  Panjang  city.  This  research employing descriptive empirical legal research method. This research also uses a qualitative approach with primary data and secondary data,using interviews data collection technique and literature study. This study shows that the implementation of supervision by PUPR is still not fully  orderly.  There  are  several  violations  that  occur  related  to  construction,  whether  it's violations on public facilities, IMB/PBG violations and RTRW violations. Supervision is carried out on violations that occur by applying administrative sanctions, even though administrative sanctions  have  been  given,  violations  still  occur  for  example  who  have  not  processes  their building  permits.    In  addition  to  these  things,  there  are  still  several  factors  that  become obstacles in its implementation, including: statutory factors, law enforcement factors, facilities or infrastructure factors, and community factors.
Keywords: Implementation, Supervision, Building.

## PENDAHULUAN
Seiring perkembangan
zaman,  pertumbuhan  penduduk tinggi  sehingga  semakin  banyak pula  pembangunan.  Bangunan merupakan  tempat  masyarakat melaksanakan segala bentuk
aktivitas  yang  dimana  berperan dalam  perwujudan  produktivitas masyarakat.  Bangunan  gedung adalah salah satu wujud fisik yang sangat berkaitan dengan pemanfaatan  ruang.  (I  Gusti  Agus Alit Doni Saputra dkk, 2018 : 2-3).
Bangunan merupakan tempat masyarakat  melaksanakan  segala bentuk  aktivitas  yang  dimana berperan dalam perwujudan produktivitas  masyarakat.  Tidak hanya  berfungsi  sebagai  tempat tinggal, selain itu bangunan gedung  juga  berfungsi  sebagai berikut :
a.  untuk melakukan kegiatan agama
b.  untuk  kegiatan  bagi  pelaku usaha
c.  untuk  kegiatan  bersifat  sosial, budaya, dan
d.  melakukan kegiatan khusus.
Untuk  dapat  menciptakan ketertiban penyelenggaraan bangunan  gedung  maka  dari  itu, harus diselenggarakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Bangunan  gedung  harus telah  memenuhi  persyaratan  baik itu persyaratan secara administratif maupun secara teknis hal tersebut bertujuan  agar  dapat  terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, seimbang, serasi, dan juga selaras dengan lingkungan sehingga dapat tercipta kemaslahatan,  ketenteraman  dan kenyamanan di masyarakat. (Reza Casviri, 2021 : 1-2). Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah kota Padang  Panjang  adalah  sebesar 2.300 hektar yang hanya terdiri dari 2 Kecamatan dengan 16 Kelurahan. Dua kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Padang Panjang  Barat  dengan  luas  975 hektar dan juga Kecamatan Padang  Panjang  Timur  memiliki luas sebesar 1.325 hektar. Masing- masing  kecamatan  terdiri  dari  8 kelurahan,  total  ada  16 kelurahan. https://perkim.id/pofil-pkp/profil- kabupaten-kota/profil-perumahan- dan-kawasan-permukiman-kota- padang-panjang/).
Dari tahun ke tahun pendirian bangunan di Kota Padang Panjang selalu meningkat, pendirian bangunan sebagai kebutuhan masyarakat dapat menunjang aktivitas masyarakat baik itu sebagai  tempat  tinggal,  serta berbagai aktivitas lainya. Pengawasan merupakan tindakan  hukum  administrasi  yang dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengetahui  ada  atau  tidaknya pelanggaran (Adrian Sutedi, 2015 : 215). Pengawasan
penting dilakukan  dengan  tujuan  agar dapat  menilai  terlaksananya  suatu kebijakan yang dilakukan  (Rahayu Subekti  dan  Shinta  Dwi  Destiana, 2022 : 452).
Agar penyelenggaraan bangunan  gedung  dapat  berjalan dengan  tertib  maka  dari  itu  harus dilaksanakan pengawasan. Di Kota Padang  Panjang  yang  bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan  gedung  adalah  Dinas Pekerjaan  umum  dan  Penataan Ruang  Kota  Padang  Panjang. Pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan  Gedung  yang  menjadi tugas  penilik,  masih  dilaksanakan oleh  bidang  tata  ruang  terutama seksi pengawasan bangunan pada Dinas  PUPR.  Setelah  terbitnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun  2021  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung,
dalam melaksanakan pengawasan
peraturan  yang  menjadi  pedoman yaitu  Peraturan  Walikota  Padang Panjang  Nomor  38  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan  Gedung  Kota  Padang Panjang dengan
tetap memperhatikan  hal-hal  yang  tidak bertentangan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Seharusnya  pengawasan  menjadi tugas penilik bangunan akan tetapi karena  belum  ditunjuk  pada  Dinas
PUPR  Kota  Padang  Panjang, pengawasan  masih  dilaksanakan oleh tim pengawas dari bidang tata ruang. Pengawasan terhadap
bangunan  gedung  bertujuan  agar dalam  penyelenggaraannya  dapat tertib dan sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Akan  tetapi  pada kenyataanya  masih  ada  terjadi pelanggaran di
lapangan.
Beberapa jenis pelanggaran bangunan  yang  terjadi  di  Kota Padang Panjang yaitu pelanggaran diatas fasilitas umum, pelanggaran RTRW, maupun pelanggaran IMB/PBG.  Dinas  PUPR  dinilai masih kurang tegas dalam menerapkan  sanksi  administratif yang  dapat  memberikan  efek  jera kepada masyarakat yang melakukan  pelanggaran,    karena masih ditemukan pelanggaran bangunan  salah  satu  contohnya adalah  masyarakat  yang  tidak mengurus izin bangunannya sampai  bangunan  telah  berdiri meski telah diberikan sanksi administratif.  Selain  hal  tersebut, dalam  pelaksanaan  pengawasan penyelenggaraan bangunan
gedung  di  Kota  Padang  Panjang ada  beberapa  faktor  lain  yang menjadi kendalanya.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan Masalah yang akan  dijawab  berdasarkan  isu hukum  yang  sudah  diuraikan dalam pendahuluan di atas, yaitu :
1.  Bagaimana pengawasan dan penertiban  terhadap  bangunan gedung  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang?
2.  Apa  saja  faktor  yang  menjadi kendala  dalam  pengawasan  dan penertiban  bangunan  gedung  di Kota Padang Panjang?
METODE Metode penelitian dalam penelitian hukum ini yaitu
penelitian empiris. Penelitian
hukum  empiris  adalah  penelitian dimana  data  yang  diteliti  dahulu
adalah  data  sekunder  kemudian lanjut  dengan  penelitian  terhadap data primer lapangan atau terhadap  masyarakat  (Soerjono Soekanto,  2010  :  52).  Lokasi penelitian  adalah  pada  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kota  Padang  Panjang.
Teknik pengumpulan dalam penelitian  ini  adalah  interview (wawancara) dan juga studi pustaka.
PEMBAHASAN Pengawasan dan Penertiban Bangunan  Gedung  Oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Kota Padang Panjang Pengawasan merupakan bentuk  checks  and  balances  yang bertujuan untuk menghindari berbagai  penyimpangan  dalam pelaksanaan  kebijakan  (  Heri Fajariyanto  dkk,  2020  :  595-596). Agar  penyelenggaran  bangunan gedung  berjalan  dengan  tertib maka harus dilaksanakan kegiatan pengawasan.
Untuk dapat mengetahui apabila terjadi pelanggaran dan segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan gedung di Kota Padang  Panjang  mengacu  pada Peraturan  Derah  Nomor  4  Tahun 2013  tentang  Bangunan  Gedung dan  Peraturan  Walikota  Padang Panjang  Nomor  38  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan
Bangunan  Gedung.  Berdasarkan Pasal  216  Peraturan  Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2018  pengawasan  dilaksanakan apabila  ditemukan  penyelenggara bangunan gedung yang tidak tertib administratif  dan  teknis  sehingga dilakukan  pula  penertiban  atas penyelenggaraan bangunan
gedung tersebut. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan gedung
dilakukan pada 2 (dua) masa, yaitu :
a.  Pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan b.  Pada masa pemanfaatan bangunan gedung Pelaksanaan pengawasan oleh bidang tata ruang Dinas PUPR
Kota  Padang  Panjang  dengan turun langsung ke lapangan.
Apabila kemudian pada saat turun lapangan  ditemukan  pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan  dokumen  termasuk izin  bangunan  serta  kesesuaian dengan  pelaksanaan  kesesuaian dengan  izin  bangunanya.  Apabila tidak memenuhi kedua hal tersebut maka  akan  diberikan  teguran secara  lisan  oleh  tim  pengawas dari  bidang  tata  ruang  yang  turun lapangan.  Apabila  masih  tidak memenuhi  maka  akan  dibuatkan berita  acara  kemudian  diberikan teguran tertulis berupa surat teguran  I,  II,  sampai  pada  surat teguran  III  dengan  masing-masing dengan  jangka  waktu  7  hari.
Apabila  setelah  diberikan  surat teguran sampai ketiga kalinya akan tetapi  tetap  tidak  mengindahkan sanksi tersebut maka tim pengawas  bersama  tim  gabungan turun untuk melaksanakan pembongkaran. Pengawasan bangunan
gedung dilakukan setiap hari kerja, dengan  melakukan  pengamatan terhadap  bangunan  dengan  terjun langsung  ke  lapangan  oleh  tim pengawas  pada  bidang tata  ruang Dinas  PUPR.  Apabila  pada  saat turun  lapangan  ada  bangunan yang  berpotensi  melanggar  maka langsung  diberikan  berita  acara terkait  pelanggaran  tersebut.  Alur kerja pengawasan bangunan gedung apabila ditemukan pelanggaran, diantaranya : (Wawancara, 11 November 2022) a.  Membuat berita acara dan dokumentasi pelanggaran b.  Diberikan Surat Peringatan I
(Pertama),  Surat  Peringatan  II
(Kedua),  sampai  Surat  Peringatan
III  (Ketiga)  dengan  masing  masing jangka waktunya adalah 7 hari c.  Apabila sampai pada surat peringatan  Ke  III  masih  tidak dipatuhi  maka  akan  dilaksanakan pembongkaran  oleh  tim  pengawas bidang  tata  ruang  Dinas  PUPR bersama tim gabungan serta TNI/Polri Di Kota Padang Panjang ada 3  (tiga)  jenis  pelanggaran  yang terjadi,  yaitu  :  pelanggaran  diatas fasilitas umum seperti membangun kedai  diatas  trotoar,  membangun tangga  diatas  trotoar,  bangunan yang menganggu rollen jalan. Jenis pelenggaran  selanjutnya  adalah pelanggaran IMB/PBG, seperti mendirikan  bangunan  tanpa  izin bangunan serta mendirikan bangunan di zona merah. Dan jenis pelanggaran  terakhir adalah pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seperti mendirikan bangunan tanpa memakai pola ruang dan melanggar pola ruang yang sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Berikut  adalah  data  total kasus  pelanggaran  yang  terjadi  di Kota  Padang  Panjang  pada  tahun 2022 :
Tabel 1. Data Jumlah Kasus Pelanggaran 2022 No Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus 1. Pelanggaran Diatas Fasilitas Umum 50 Kasus 2. Pelanggaran IMB/ PBG 32 Kasus 3. Pelanggaran RTRW 28 Kasus TOTAL 110 Kasus Sumber : Hasil Wawancara Dinas PUPR Kota Padang Panjang Berdasarkan  tabel diatas total kasus pelanggaran bangunan pada  tahun  2022  adalah  110 Kasus.  Pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan oleh tim pengawas  dari  bidang  tata  ruang
Dinas  PUPR  dalam  pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan setiap hari kerja. Dari kasus-kasus yang terjadi, maka akan menjadi laporan pengawasan  bagi  tim  pengawas dari bidang tata ruang Dinas PUPR yang kemudian akan diamati setiap hari  kerja.  Hasil  pengawasan sampai  saat  ini,  meskipun  telah diberikan sanksi administratif terhadap  pelanggaran  bangunan, akan tetapi masih tetap ditemukan pelanggar. Setelah Sanksi administratif berupa surat peringatan yang dikeluarkan untuk pelanggar, ada yang sudah menghentikan pembangunan namun tetap ada yang melanjutkan pembangunanya. Hal tersebut menjadi permasalahan (Wawancara, 21 Juni 2022) Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan  peraturan  peundang- undangan  untuk  dalam  keadaan tertentu menyimpang
dari ketentuan-ketentuan larangan
perundangan. (Ridwan HR, 2013 :
199)    Apabila  telah  memiliki  izin maka  dapat  melakukan  tindakan tertentu  yang  dilarang  jika  tidak memiliki  izin.  Akan  tetapi  pada kenyataanya  di  Kota  Padang Panjang
masih terdapat masyarakat  yang  tidak  mengurus izin  bangunanya.  Mulai  dari  awal masa  konstruksi,  bahkan  sampai bangunan  telah  berdiri  masih  ada masyarakat  yang  tidak  memiliki kesadaran untuk segera mengurus izin.  Mengenai  masyarakat  yang tidak megurus izin banyak terdapat di  Kecamatan  Padang  Panjang Timur, dimana karena masih kental akan  adat  istiadat  dan  masih banyak terdapat tanah ulayat maka masih  banyak  masyarakat  yang enggan  untuk  mematuhi  aturan yaitu dengan mengurus izin bangunanya.  (Wawancara,  21  Juli 2022)
Setelah  terbitnya  Undang- Undang  Cipta  Kerja  dan  aturan turunanya  yaitu  PP  Nomor  16 Tahun  2021  tentang  Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung, di Kota Padang  Panjang  perizinan  sedikit mengalami hambatan dikarenakan permohonan izin yang sebelumnya dilaksanakan secara manual kemudian setelah peluncuran Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai  bentuk  layanan  yang berbasis  website,  sehingga  izin Persetujuan  Bangunan  Gedung sebagai  pengganti  Izin  Mendirikan Bangunan  dapat  diperoleh  melalui website SIMBG.
Karena masyarakat Kota Padang  Panjang  sudah  terbiasa dengan pengurusan izin bangunan secara manual, dan untuk pengurusan persetujuan bangunan gedung dengan syarat berkas yang lebih banyak dan tidak lagi secara manual bisa melalui aplikasi SIMBG, maka beberapa dari masyarakat  Kota  Padang  Panjang sebagai pemohon sedikit kesulitan. Karena masa transisi dan semakin banyak teknis pada aplikasi SIMBG sebagai sarana untuk mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga  menjadi  kendala  dalam pelaksanaanya. Hal tersebut
kemudian menjadi penyebab masyarakat  tidak  mengurus  izin
(Wawancara, 30 Juni 2022)
Untuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran bangunan  gedung  yaitu  perintah pembongkaran  belum  terlaksana pada tahun 2022 ini, pembongkaran terakhir
dilaksanakan  pada  tahun  2021, salah satunya yaitu kasus pelanggaran  di  Belakang  Silaing Glass  Kelurahan  Silaing  bawah Kecamatan Padang Panjang Barat, berdasarkan  laporan  masyarakat sekitar  si  pelanggar  membangun
pagar  diatas  fasilitas  umum  yaitu rollen  jalan  yang  mengganggu kenyamanan  masyarakat  sekitar sehingga kemudian dilakukan pembongkaran  terhadap  pagar tersebut oleh pengawas dari Dinas
PUPR  bersama  tim  gabungan berdasarkan  SK  Tim  Pengawasan dan  Penertiban  Dinas  PUPR. Namun pada tahun 2022 pembongkaran masih nihil terhadap pelanggaran- pelanggaran bangunan yang terjadi. Ditambah untuk dilaksanakanya pembongkaran perlu  ada  izin  dari  pemimpin  kota yakni  Walikota  Padang  Panjang. (Wawancara, 11 November 2022) Peran  masyarakat  sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan  gedung  karena  apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan aturan maka penyelenggaraan bangunan gedung akan berjalan dengan tertib karena. Selain itu
peran
masyarakat juga dibutuhkan dalam memberikan informasi berupa laporan  mengenai  pelanggaran- pelanggaran  bangunan  gedung yang terjadi disekitar lingkunganya dan merugikan masyarakat sekitar, masyarakat dapat melapor langsung  ke  Dinas  PUPR.  Akan tetapi  selain  adanya  kesadaran dari  masyarakat  untuk  mematuhi aturan dalam melaksanakan pembangunan  selain  itu  penting adanya  ketegasan  dari  Dinas PUPR  Kota  Padang  Panjang terutama dalam menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran bangunan yang terjadi  agar  memberikan  efek  jera kepada masyarakat yang melanggar dan kemudian mendorong masyarakat yang melanggar  segera  memperbaiki kesalahanya. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Gedung di  Kota Padang Panjang Dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap peyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang yang menjadi tugas Dinas
PUPR  Kota  Padang  Panjang,  ada beberapa  faktor  yang  menjadi kendala, diantaranya : 1.  Faktor perundang-undangan
Di Kota Padang Panjang ketentuan mengenai bangunan gedung  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2013  dan Peraturan  Walikota  Nomor  38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dinas PUPR dalam melaksanakan pengawasan
bangunan  gedung  mengacu  pada Perwako Nomor 38 Tahun 2018.
Kemudian  setelah  terbitnya Undang  Undang  Cipta  Kerja  dan aturan  turunanya  yaitu  PP  No  16 Tahun  2021  dimana  nomenklatur IMB dihapuskan dan diganti menjadi PBG yang dimana memuat ketentuan  baru  mengenai  izin bangunan
beserta dengan pengawasanya.
Menurut Rinayati, berdasarkan hasil  wawancara  21  Juli  2022 menyebutkan bahwa karena belum adanya peraturan daerah mengatur terkait PBG secara khusus terutama  mengenai  pengawasan yang  dapat  dijadikan  pedoman dalam pelaksanaanya, maka pelaksanaan  pengawasan  masih berpedoman pada Perwako Nomor 38  Tahun  2018  dengan  ketentuan yang  tidak  bertentangan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun  2021  (Wawancara,  21  Juli
2022) 2.  Faktor penegak hukum Merupakan faktor yang menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam pelaksanaan
pengawasan  bangunan  gedung  di Kota Padang Panjang dilaksanakan
oleh tim pengawas dari bidang tata ruang.  Apabila  kemudian  ketika turun lapangan dalam melaksanakan pengawasan kemudian  ditemukan  pelanggaran baik itu pelanggaran diatas fasilitas umum, pelanggaran IMB/PBG,
maupun pelanggaran RTRW maka tim  pengawas  akan  memberikan teguran, tujuan awal tim pengawas turun ke lapangan adalah memberikan  teguran  secara  lisan terlebih dahulu kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran ataupun terhadap belum mengurus izin bangunanya. Kemudian
setelah  itu  akan  berlanjut  pada sanksi  administratif    berupa  surat peringatan  terhadap  si  pelanggar. Akan  tetapi,  Dinas  PUPR  masih kurang  tegas  dalam  penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran bangunan yang terjadi di  Kota  Padang  Panjang,  karena setelah diberikan sanksi administratif masih ditemukan pelanggar.
Masih  ditemukan  pelanggar yang  tidak  mengindahkan  sanksi yang  telah  diberikan  meskipun telah  diberikan  sanksi  administratif berupa surat peringatan, masih ada masyarakat yang tetap melanjutkan pembangunanya  meskipun  telah diberikan surat peringatan oleh tim pengawas  dari  bidang  tata  ruang Dinas PUPR Kota Padang Panjang. Pada tahun  ini 2022 ini belum  ada terlaksana sanksi administratif berupa  pembongkaran  oleh  Dinas PUPR  bersama  tim  gabungan lainya  sehingga  masih  banyak masyarakat  yang  tidak  jera  meski telah  diberikan  sanksi  administratif sampai  pada  surat  peringatan. Yang  dimana  beberapa  sanksi yang diberikan tidak berjalan karena masih terdapat pelanggar. 3.  Faktor sarana dan prasarana
Berdasarkan  aturan  yang  ada baik sebelum dan sesudah
terbitnya UU Cipta Kerja dan aturan turunanya  yaitu  PP  No  16  Tahun 2021,  diatur  mengenai  penilik
bangunan  yang  merupakan  orang yang mempunyai kompetensi, yang bertugas melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan  gedung  agar  dalam penyelenggaraanya sesuai dengan persyaratan bangunan gedung dengan  kata  lain  penilik  bertugas dalam pengawasan bangunan.
Akan  tetapi  Penilik  belum ditunjuk  pada  Dinas  PUPR  Kota Padang Panjang. Penilik belum ada dikarenakan kekurangan SDM dan juga  biaya  untuk  pelaksanaanya maka  dari  itu  pengawasan  masih dilaksanakan  oleh  bidang  tata ruang  Dinas  PUPR  Kota  Padang Panjang terutama oleh tim pengawas dari bagian pengawasan bangunan pada bidang tata ruang. (Wawancara 31 Mei 2022) 4.  Faktor masyarakat Dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan  gedung  di  Kota  Padang Panjang  peran  masyarakat  juga diperlukan dalam menjaga ketertiban  dalam  penyelenggaraan bangunan.  Masyarakat  berperan penting dalam memberikan informasi  berupa  laporan  apabila terjadi  pelanggaran  yang  terjadi disekitar lingkunganya, masyarakat dapat  melapor  langsung  ke  Dinas PUPR apabila terjadi pelanggaran. Hal  tersebut  dapat  membantu Dinas PUPR Kota Padang Panjang dalam menindaklanjuti pelanggaran bangunan yang terjadi.
Apabila masyarakat
membangun  dengan  tertib  dan menaati aturan yang berlaku maka penyelenggaraan  bangunan  akan berjalan  dengan  tertib,  akan  tetapi begitu pula sebaliknya.
Di Kota Padang Panjang masih ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan  bangunan  baik itu  pelanggaran  diatas  fasilitas umum, pelanggaran IMB/PBG, serta  pelanggaran  Rencana  Tata Ruang  Wilayah.  Tim  pengawas akan  memberikan  teguran  dan akan berlanjut pada sanksi
administratif berupa surat peringatan  terhadap  si  pelanggar. Akan tetapi masih terdapat masyarakat tetap melanjutkan pembangunan ketika telah diberikan surat peringatan. Sehingga masih ditemukan pelanggaran  tidak  mengindahkan adanya  surat  peringatan  dari  tim pengawas bidang tata ruang Dinas
PUPR Padang Panjang.
Salah satu bentuk pelanggaran yang menjadi permasalahan adalah masyarakat  yang  tidak  mengurus izin bangunanya. Terutama masyarakat yang bertempat tinggal di  wilayah  Kecamatan  Padang
Panjang Timur banyak masyarakat asli Kota Padang Panjang berbeda dengan  Padang  Panjang  Barat yang banyak ditempati masyarakat pendatang  dari  daerah  lain.  Selain itu pada wilayah Kecamatan Padang  Panjang  Timur  masih banyak  terdapat  tanah  ulayat sehingga masih kental adat istiadatnya, oleh sebab itu maka hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat pada kecamatan Padang Panjang Timur masih  ada  yang  belum  mengurus izin  sampai  pada  bangunan  telah berdiri. (Wawancara, 30 Juni 2022) Masyarakat Kota Padang Panjang kemudian akan mengurus izin apabila ada kepentingan tertentu yang mengharuskan memiliki  surat  izin  bangunanya. Beberapa  hal  yang  mendorong masyarakat  untuk  mengurus  izin ketika sebelumnya tidak mengurus izin dengan inisiatif sendiri
diantaranya  ketika  telah  diberikan sanksi  administratif  berupa  surat peringatan,    ketika  membutuhkan izin bangunan untuk menggadaikan bangunanya,  atau  apabila  sudah ada  laporan  dari  tetangga  sekitar terutama apabila terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat  sekitar  (Wawancara, 31 Mei 2022)
SIMPULAN
Kesimpulan dari uraian pembahasan tersebut, yaitu : 1)  Pengawasan dan penertiban terhadap bangunan gedung yang dilaksanakan  oleh  Dinas  PUPR Kota  Padang  Panjang  belum sepenuhnya  berjalan  lancar  dan tertib  karena  beberapa  faktor. Terhitung  dari  awal  tahun  2022 ada  total  110  kasus  baik  itu pelanggaran diatas fasilitas umum,  pelanggaran  IMB/PBG, maupun pelanggaran RTRW. Faktor  masyarakat  Masih  ada terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan gedung,  salah satunya juga adalah  masyarakat  yang  tidak mengurus izin bangunanya. Dinas PUPR kurang tegas dalam penerapan  sanksi  administratif, bahkan  setelah  diberikan  surat teguran  oleh  Dinas  PUPR  Kota Padang  Panjang  masih  ada masyarakat yang belum mengurus  izin.  Selain  itu  sanksi administratif berupa pembongkaran belum dilaksanakan  terhadap  bangunan yang tidak memiliki izin dan  pada tahun  ini  belum  dilaksanakan pada  semua  bentuk  pelanggaran bangunan  .  Selain  itu  faktor sarana  atau  fasilitas  yaitu  belum ditunjuknya penilik yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Bangunan  Gedung  dikarenakan kurangnya SDM dan biaya.
2)  Beberapa  faktor  yang  menjadi kendala  dalam  pengawasan  dan penertiban  terhadap  bangunan gedung  oleh  Dinas  PUPR  Kota
Padang  Panjang  yaitu  belum adanya peraturan daerah mengenai Persetujuan Bangunan
Gedung  (PBG),  belum  adanya penilik  yang  ditunjuk  pada  Dinas PUPR  Kota  Padang  Panjang, kendala  lainnya  yaitu  kurangnya kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang unutk mengurus izin  bangunan  dan  melakukan pelanggaran serta tidak
mengindahkan teguran dan sanksi  yang  diberikan  oleh  Dinas PUPR. SARAN 1)  Dinas  PUPR  Kota  Padang Panjang harus lebih memaksimalkan  pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan bangunan
gedung di Kota Padang Panjang  selain  itu,  Dinas PUPR  lebih  tegas  dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran bangunan gedung baik pelanggaran  diatas  fasilitas umum, pelanggaraan IMB/PBG,  ataupun  terhadap pelanggaran  RTRW  .  Salah satunya yaitu terhadap masyarakat yang tidak mengurus  izin  bangunanya, hal  tersebut  bertujuan  agar penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang  menjadi  lebih  tertib dan  berjalan  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dinas PUPR juga diharapkan memberikan  sosialisasi  bagi masyarakat mengenai pentingnya mengurus izin bangunan. Serta  Dinas PUPR segera menunjuk penilik bangunan yang berkompetensi dalam pengawasan bangunan gedung. 2)  Pemerintah Kota Padang Panjang  segera  menerbitkan Peraturan Daerah terkait Persetujuan Bangunan Gedung.  Di  Kota  Padang Panjang belum memiliki Perda tentang Persetujuan
Bangunan Gedung yang merupakan pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan sebagai amanat dari Peraturan
Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2021  yang  merupakan  aturan turunan  dari  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja.  Hal  tersebut bertujuan  agar  ada  kebijakan yang  konkret  untuk  dapat mengimplementasikan  aturan terbaru di Kota Padang Panjang terutama setelah nomenklatur IMB diganti menjadi  PBG,  selain  itu dapat menjadi  pedoman  bagi  Dinas PUPR  untuk  melaksanakan pengawasan terhadap bangunan gedung.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta :   Sinar Grafika. Ridwan H.R. 2011. Hukum Administrasi Negara . Jakarta  :  RT  Raja  Grafindo Persada
Soerjono  Soekanto.  2010. Pengantar Penelitian  Hukum. Jakarta  : UI Perss.
Soerjono  Soekanto.  2014. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .   Jakarta  :  Rajawali
Pers
PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kota Padang Panjang   Nomor 4 Tahun 2013 tentang   Bangunan Gedung
Peraturan  Walikota  Padang  Panjang Nomor 38 Tahun 2018 tentang   Penyelenggaraan Bangunan Gedung  Kota Padang Panjang JURNAL Heri Fajariyanto, dkk. 2020. “Pengawasan Hukum Terhadap Izin Mendirikan Bangunan  (IMB)  Bangunan Gedung Perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara”. Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor 1, 590- 596. I  Gusti  Agus  Alit  Doni  Saputra,  dkk. 2018. “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Instrumen Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten Buleleng”. Jurnal  Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ,  Volume  6  Nomor  4, 2-4. Rahayu  Subekti  dan  Shinta  Dwi Destiana. 2022. “Perspektif Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Lingkungan Kabupaten Purbalingga”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ,
Volume 10 Nomor 2, 452.

## INTERNET/WEBSITE
https://perkim.id/pofil-pkp/profil- kabupaten-kota/profil- perumahan-dan-kawasan- permukiman-kota-padang- panjang/