PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor:  80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)

## Hernawan Hadi
hernawanhadi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article is aims to determine theregulation of law protection for the copyright licensee and to know the form of legal protection for the copyright licensee in the case of Copyright dispute between PT. Inter Sport Marketing against PT. Bhavana Andalan Klating and Alila Villa Soori (Study of Decision Number: 09 / HKI.HAK CIPTA / 2014 / PN Niaga Jo Decision of M.A Number: 80 K / Pdt.Sus-Hki / 2016). This research is normative legaland applied using a statute approach and case approach.Legal materials source used include the primary and secondary legal materials that using literature as a technique of collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism.Based on the research result and the session generated the conclusion which is,first point,The legal protection for the copyright licensee holder can be a preventive effort by recording the copyright license contained in the provisions of Article 83 of the Copyright Act and repressive efforts through alternative dispute settlement, arbitration or by court contained in the provisions of Article 95 of the Copyright Act. The second conclusion is PT. Inter Sport Marketing gets the legal protection for its rights through repressive efforts with filing a lawsuit in the Commercial Court and receives compensation.
Keywords : Legal Protection, Licencing, Copyrights

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dalam kasus perselisihan Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor:  80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dapat berupa upaya preventif dengan pencatatan lisensi hak cipta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta dan upaya represif melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Kesimpulan kedua,yaitu PT. Inter Sport Marketing mendapatkan perlindungan hukum atas haknya melalui upaya represif dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan mendapatkan ganti kerugian.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta

## A. Pendahuluan
Dalam era perdagangan bebas seperti saat ini, aspek hak kekayaan intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Hak kekayaan intelektual dapat dijelaskan sebagai hak yang diberikan kepada seseorang atas kreativitas pikiran (Satyabrata Garanayak dan

## Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi

## R. Adhitya Nugraha Triantoro
r.adhitya.n.t@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
M. P. Singh, 2015:23). Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual (Nahfidatul, 2015:2). Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu Hak Cipta ( Copy Rights ) dan Hak Kekayaan Perindustrian ( Industrial Property Rights ). Lebih lanjut, Hak Cipta ( Copy Rights) dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta ( Neighbouring Rights ), sedangkan Hak Kekayaan Perindustrian meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman (OK. Saidin, 2013: 13-15). Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangat diperlukan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO ( World Trade Organization ), Indonesia terikat untuk menyesuaikan segala peraturan perundang-undangnya dibidang hak kekayaan intelektual dengan standar TRIPs ( Trade  Related Aspect  of  Intellectual  Property  Rights ). Indonesia telah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs melalui ratifikasi WTO Agreement dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing TheWorld Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perlindungan hak kekayaan intelektual diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan aman bagi kegiatan eksploitasi dan komersialisasi hak kekayaan intelektual asing, termasuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap paten, merek terkenal, desain industri, rahasia dagang, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh investor asing. Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya penting bagi investor asing tapi juga bagi investor dalamnegeri, karena mendorong para investor untuk menanamkan modalnya pada kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi dan produk-produk baru yang penting bagi kelangsungan usaha mereka (Suyud Margono, 2002: 53).
Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra ( art and literary ) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi ( economic rights ) dan hak moral ( moral rights ). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
Berdasarkan  definisi  atas  hak  ekonomi  tersebut,  seorang  pencipta  mempunyai  hak  untuk mengeksploitasi suatu karya ciptaan untuk memperoleh keuntungan-keuntunganekonomi. Pelaksanaan eksploitasi suatu hak ekonomi dapat dilakukan sendiri oleh pencipta atau dilakukan dengan berinteraksi bersama beberapa pihak. Bagi pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan haruslah mendapat izin dari yang bersangkutan. Sebagai hak milik, Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu cara pengalihan Hak Cipta ini dikenal dengan istilah lisensi.
Lisensi adalah pemberian oleh pemilik dari hak kekayaan intelektual kepada perseorangan atau badan hukum dengan izin untuk melakukan satu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu yang mencakup hak-hak eksklusif dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut (Suyud Margono, 2010: 87).
Lisensi Hak Cipta umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak ( contract law ) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak (Sulasno, 2012: 355). Trisha L. Davis (1997: 4) menyebutkan bahwa “ A license agreement is a form of legal contract between two or more parties in which a licensor allows certain use rights of a product to a licensee, normally for a fee.” Artinya suatu perjanjian lisensi adalah suatu bentuk kontrak hukum antara dua orang atau lebih yang mana lisensor memperbolehkan/ mengizinkan hak penggunaan tertentu terhadap suatu produk bagi penerima lisensi, yang biasanya dikenai biaya. Penerima lisensi diharuskan membayarkan imbalan kepada pemberi lisensi yang biasa disebut dengan royalti.
Pelaksanaan lisensi Hak Cipta tidak selamanya berjalan mulus, terkadang terjadi permasalahan atau sengketa. Munculnya sengketa dibidang Hak Cipta umumnya berawal dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan Hak Cipta tersebut, bisa jadi antara pemegang Hak Cipta dengan pihak yang memanfaatkan Hak Cipta. Umumnya Hak Cipta dilanggar apabila materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya (Arif Lutviansori, 2010: 83). Sengketa Hak Cipta tidak hanya terjadi antara para pihak dalam lisensi Hak Cipta saja, tetapi dapat berkaitan dengan pihak ketiga atau pihak yang tidak terkait dalam lisensi Hak Cipta. Adanya suatu perselisihan atau pelanggaran Hak Cipta mengakibatkan suatu kerugian baik berupa materiil maupun immateriil yang dialami oleh pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait.Salah satu kasus sengketa yang berkaitan dengan lisensi Hak Cipta yang terjadi di Indonesia adalah kasus sengketa antara PT. Inter Sport Marketing dengan PT. Bhavana Andalan Klating Dan Alila Villa Soori yang telah diputus dalam Putusan Nomor: 09/HKI. HAK CIPTA/2014/ PN Niaga Sby tertanggal 30 Juni 2015 yang selanjutnya diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016.
Dengan adanya kasus tersebut,dalam artikel ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan perlindungan hukum yang ada bagi pemegang lisensi Hak Ciptadan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dalam kasus perselisihan Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor:  80 K/Pdt.Sus-Hki/2016).

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian normatif yang memiliki sifat sifat preskriptif dan terapan. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 59). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputiKitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1994 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual,Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN.Niaga Sby, Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, dan internet. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan metode deduksi sebagai teknik analisis data (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta atau selanjutnya disebut UU HCtelah menjamin mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi atau penerima lisensi. Penerima lisensi sebagai pemegang lisensi Hak Cipta atau produk hak terkait dapat memiliki hak yang sama dalam mengelola hak ekonomi seperti pencipta, pemegangHak Cipta atau pemilik hak terkait seperti yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) UU HCyang berbunyi:
Pasal 80 ayat (1)
“Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.
Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemegang lisensi Hak Cipta dapat memiliki hak ekonomi seperti yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian lisensi Hak Cipta yang dibuat.
Untuk menjamin dan melindungi hak-hak ekonomi dari pemegang lisensi Hak Cipta, UU HC telah menyediakan upaya perlindungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta. Ketentuan Pasal 83 UU HCmengatur bahwa perjanjian lisensi yang dibuat harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Namun demikian hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang disebutkan Pasal 83 ayat (4) UU HC yang mengatur mengenai pencatatan lisensi hak cipta. Untuk mengatasinya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian lisensi merupakan upaya perlindungan preventif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban (Muchsin, 2003: 20).
Dilakukannya pencatatan lisensi Hak Cipta ini diharapkan dapat melindungi dan menjamin hak-hak dari pemberi lisensi Hak Cipta dan penerima atau pemegang lisensi Hak Cipta dari suatu pelanggaran atau sengketa. Dilakukannya pencatatan lisensi Hak Cipta juga mengakibatkan perjanjian lisensi yang dibuat memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga diluar perjanjian lisensi. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum perdata di Indonesia, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja,pihak diluar perjanjian atau pihak ketiga yang tidak terikat dalam suatu perjanjian tidak memiliki kewajiban untuk tunduk dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, agar perjanjian lisensi Hak Cipta dapat memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga, perjanjian Lisensi Hak Cipta wajib didaftarkan dalam daftar umum perjanjian lisensi.
Pencatatan perjanjian lisensi pada daftar umum pencatatan lisensi Hak Cipta melalui laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga termasuk sebagai sarana mengumumkan/ publisitas kepada pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu pencatatan lisensi Hak Cipta juga berguna sebagai alat bukti dalam persidangan apabila terjadi sengketa atau perselisihan.
Selain upaya perlindungan preventif dengan cara pencatatan lisensi Hak Cipta, pemerintah juga menyediakan upaya perlindungan represif bagi pemegang lisensi Hak Cipta. Perlindungan represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa. Philipus M. Hadjon (1987: 3) berpendapat bahwa perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
UU HCtelah mengatur mengenai upaya represif untuk menanggulangi pelanggaran atau sengketa yang terjadi.Bentuk dari sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta dapat berupa sengketa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap lisensi Hak Cipta maka kegiatan penegakan hukum ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak akan ada artinya.
Penanggulangan atau penyelesaian sengketa terkait lisensi Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi. Upaya litigasi ini dapat dilakukan secara perdata (gugatan ganti kerugian) dan secara hukum pidana. Upaya non-litigasi dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Dalam UU HC penangulangan suatu pelanggaran atau sengketa terkait hak cipta diutamakan melalui jalur non-litigasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat (1) yang mengurutkan terlebih dahulu alternatif penyelesaian sengketa, kemudian arbitrase dan terakhir barulah melalui pengadilan.Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan. (O.K Saidin, 2015: 268).
Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam penyelesaian secara non litigasi lebih mengutamakan
pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution (Adi Sulistiyono, 2008: 4) . Bahkan dalam Pasal 95 ayat (4) UU HCdisebutkan bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/ atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Dalam penjelasan Pasal 95 Ayat (1) UU HCdijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS merumuskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Selain menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti yang disebutkan sebelumnya, penyelesaian sengketa lisensi hak cipta secara non-litigasi dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Arbitrasemerupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat formal. Dalam arbitrase para pihak yang bersengketa menyetejui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat suatu keputusan. Pihak netral disini adalah seorang atau lebih hakim arbiter yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase. Hal ini dapat menjamin keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih aturan hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut sehingga akan melindungi pihak yang merasa takut atau tidak yakin dengan hukum substantif dari yuridiksi tertentu. Selain itu kerahasiaan arbitrase juga membantu melindungi para pihak dari penyingkapan atau pengungkapan informasi kepada umum yang merugikan mereka (Suyud Margono, 2004: 26).
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS, pengertianarbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diperlukan adanya perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase yang dimaksud adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak. Apabila dalam suatu sengketa tidak terdapat klausula atau perjanjian arbitrase maka sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Kesepakatan memilih untuk diselesaikan dalam forum arbitrase dapat dilakukan saat sebelum terjadinya sengketa dan dicantumkan dalam perjanjian pokok yang dinamakan pactum de compromittendo atau klausula arbitrase dibuat sesudah terjadinya sengketa, yang dibuat tertulis terpisah dari perjanjian pokok yang disebut akta kompromis (Nevey Varida Arianti, 2012: 285).
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Dalam UU HC penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan secara gugatan perdata dan secara tuntutan pidana. Pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.
Ketentuan Pasal 96 UU HCmengatur bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta dan/ atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian. Pemegang lisensi Hak Cipta termasuk juga sebagai pemegang Hak Cipta yang berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena telah mendapatkan hak untuk memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan dari pencipta atau pemilik Hak Cipta melalui suatu peralihan berupa lisensi Hak Cipta.
Sebelum mengajukan gugatan ganti rugi, terlebih dahulu pihak yang merasa dirugikan perlu melakukan identifikasi mengenai asal usul dari sengketa lisensi Hak Cipta itu apakah disebabkan karena adanya pelanggaran klausula-klausula dalam sebuah perjanjian lisensi Hak Cipta atau disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pemegang lisensi Hak Cipta. Apabila kerugian ekonomi terjadi karena adanya pelanggaran klausula perjanjian lisensi Hak Cipta antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi maka untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan dengan gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi
dilakukan karena dalam sebuah perjanjian ada salah satu pihak tidak melakukan prestasi atau tidak melakukan kewajibanya (Handri Raharjo, 2009: 79). Apabila terjadi sengketa atau pelanggaran lisensi Hak Cipta yang melibatkan pihak ketiga atau pihak lain diluar dari perjanjian lisensi. Pihak ketiga yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian dapat digugat ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ). Perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang lahir dari undang-undang yang disebabkan karena tidak berhati-hati sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain (Handri Raharjo, 2009: 70-71). Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dasar untuk mengajukan Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.
Gugatan kepada pihak ketiga atau pihak lain diluar perjanjian lisensi dapat digugat apabila perjanjian lisensi Hak Cipta sudah dicatatkan dan dimuat dalam daftar umum ciptaan sesuai Pasal 83 UU HC. Dalam gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum terlebih dahulu perlu dipenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu, adanya orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan orang lain mengakibatkan orang lain menderita kerugian. Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, barulah peristiwa tersebut dapat diajukan dalam pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU HC(OK. Saidin, 2015: 267).
Dalam Pasal 99 UU HCpemegang lisensi Hak Cipta sebagai penggugat dapat menuntut kepada pihak yang melanggar Hak Cipta untuk:
a.  Mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggara ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang menggunakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait.
b.  Selain gugatan ganti rugi pemegang lisensi Hak Cipta juga dapat mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak terkait. Serta memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak terkait.
Adapun tata cara pengajuan gugatan ganti rugi atas suatu pelanggaran Hak Cipta pada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 101 UU HC. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara hak cipta hanyalah kasasi saja tidak ada upaya hukum banding sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 102 ayat (1) UUHC.
Seperti yang disebutkan sebelumnya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta selain dengan cara gugatan keperdataan juga dapat dilakukan secara tuntuan pidana. Hal ini merujuk pada Pasal 105 UUHCyang menyebutkan bahwa walaupun telah mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan niaga,pencipta, pemegang hak cipa atau pemilik hak terkait tetap dapat melakukan penuntutan secara pidana. Jadi pemegang Hak Cipta tetap dapat mengajukan tuntutan secara pidana dan gugatan keperdataan secara bersama-sama.
Merujuk pada Pasal 120 UUHC,tindak pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sendiri diatur dalam BAB XVII Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Dalam UU HCancaman hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan paling rendah selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling sedikit denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Berdasarkan uraian di atas untuk menjamin hak-hak dari pemegang lisensi hak cipta negara telah menyediakan upaya perlindungan yang berupa upaya perlindungan preventif (pencegahan) dengan menyediakan peraturan perundang-undangan seperti UU HCdan peraturan-peraturan pendukung lainnya, serta menyediakan pencatatan lisensi Hak Cipta yang memberikan akibat hukum terhadap pihak ketiga dan kepastian hukum. Selain itu terdapat juga upaya perlindungan represif untuk menanggulangi apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang menyebabkan kerugian bagi pemegang lisensi Hak Cipta, yang dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa maupun penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui jalur pengadilan.
2.  Proses Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara PT Inter Sports Marketing Dengan PT Bhavana Andalann Klating Dan Alila Villa Soori.
Salah satu contoh kasus sengketa terhadap Hak Ciptatelah bergulir di Pengadilan Niaga dan telah mendapatkan Putusan yang inkrach adalah kasus perselisihan Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori. Kasus tersebut berawal dari adanya Gugatan Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN.Niaga di Pengadilan Niaga Surabaya dengan PT. Inter Sport Marketing sebagai Penggugat melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori sebagai Tergugat I dan Tegugat II.
PT Inter Sports Marketing merupakan penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX (dua puluh) dari turnamen sepak bola dan even-even FIFA lainnyadan telah mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI sesuai ketentuan pada Pasal 47 ayat (2) UU HC 2002 yang diganti Pasal 83 UU HC.
PT. Bhavana Andalan Klating adalah sebuah perusahaan berbadan hukum di Indonesia di bidang perhotelan yang beralamat di Gedung Graha Rekso lt.6 F jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara. Perusahaan ini memiliki hotel yang terdapat di Tabanan Bali yang mana dalam pengelolaan hotel tersebut dilakukan oleh Alila Villa Soori.
Kasus sengketa Hak Cipta ini bermula pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 01.05 WITA, Pihak PT Inter Sport Marketing melakukan sweeping dan mendapati adanya suatu kegiatan penayangan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2014 antara Negara Belanda dan Negara Meksiko di kamar hotel yang dimiliki oleh PT. Bhavana Andalan Klating dan dikelola Alila Villa Soori yang terletak di kawasan komersil. Penayangan yang dilakukan di kawasan Alila Villa Soori tersebut dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dan tidak membayar biaya perizinan kepada PT. Inter Sport Marketing atau kepada PT. Nonbar selaku pihak yang ditunjuk untuk menangani hak-hak areal komersial, Selanjutnya pihak PT. Inter Sport Marketing memberikan peringatan berkali-kali dan melakukan somasi kepada  PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori. Pihak PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori merasa tidak melakukan suatu pelanggaran karena penayangan pertandingan tersebut berada di TV salah satu kamar hotel dan merupakan siaran free to air dari parabola tidak berbayar dan decoder yang disediakan oleh CV. K Satelit yang telah dibayarkan biaya pemasangannya oleh Alila Villa Soori kepada CV. K Satelit yang mengaku telah bekerja sama dengan PT Digital Media Asia (VIVA+) selaku pemegang hak atas media penyiaran 2014 FIFA World Cup Brazil dari PT Inter Sport Markering.
PT Inter Sport Marketing kemudian mengajukan Gugatan kepada PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Sooridi Pengadilan Niaga Surabaya sesuai dengan Pasal 95 UUHC. PT. Inter Sport Marketing sebagai penerima lisensi termasuk pemegang Hak Cipta sehingga dapat menuntut gugatan ganti rugi sesuai Pasal 96 ayat (1) UU HC. Secara teoritis kata “ganti kerugian” menunjukan pada satu peristiwa dimana ada satu orang menderita kerugian disatu pihak, dan dipihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya (OK Saidin, 2015:266).
Dalam kasus ini PT. Inter Sport Marketing dasar gugatannya meggunakan gugatan perbuatan melawan hukum karena sengketa yangterjadi dengan pihak ketiga yaitu PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori. Oleh karena itu, untuk mengajukan Gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu (OK Saidin, 2015:267): a.  Adanya orang yang melakukan kesalahan;
b.  Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian;
Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, barulah peristiwa persebut dapat diajukan ke Pengadilan dalam bentuk Gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU HC.
Dalam Gugatannya, PT. Inter Sport Marketing mendalilkan bahwa perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dengan Federation  International  De  Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah dan menyatakan PT. Inter Sports Marketing merupakan satu- satunya penerima lisensi tersebut. Dalam Gugatannya PT. Inter Sport Marketing memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa PT. Bhavana Andalan Klating dan
Alila Villa Soori telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada PT. Inter Sports Marketing.
Selanjutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menjatuhkan Putusan Nomor: 09/ HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Sby tertanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya dengan amar bahwa Perjanjian lisensi yang dimiliki PT. Inter Sport Marketing adalah sah dan satu-satunya penerima lisensi 2014 FIFA World Cup Brazil di wilayah Republik Indonesia serta menyatakan bahwa PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan diwajibkan membayar ganti kerugian karena tanpa izin menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar, lima ratus juta rupiah) dengan rincian: denda 10 X harga lisensi Rp.100.000.000,- = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dengan ganti rugi materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar, lima ratus juta rupiah).
Dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian lisensi yang dimiliki PT. Inter Sport Marketing sah dan telah dicatatkan pada pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta sehingga perjanjian lisensi tersebut mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Tentunya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HC menegaskan bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan dicatatkannya perjanjian lisensi tersebut maka PT. Inter Sport Marketing berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hak cipta yang merugikan. Selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 99 UU HC PT. Inter Sport Marketing juga berhak menuntut ganti kerugian sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar, lima ratus juta rupiah) dan uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.
Pihak PT Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori yang merasa tidak puas dan tidak terima terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor register 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016.Upaya yang dilakukan oleh PT Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) UU HC yang menyatakan hanya ada upaya hukum kasasi pada putusan pengadilan niaga terkait dengan hak cipta.
Selanjutnya Mejelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat Kasasi memberikan Putusan Register Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tertanggal 16 Maret 2016 dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut: PT. Inter Sport Marketing adalah sah dan satu-satunya penerima lisensi 2014 FIFA World Cup Brazil di wilayah Republik Indonesia serta menyatakan bahwa PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan diwajibkan membayar ganti kerugian karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Bahwa meskipun terdapat perubahan jumlah ganti rugi dalam Putusan di Pengadilan Niaga Surabaya yang semula sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar, lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tingkat Mahkamah Agung, nilai ganti kerugian tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 96UU HC. Terkait nominal jumlah ganti rugi, ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara berdasarkan pertimbangan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
Bahwasebagaimana tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim wajib untuk memberikan pertimbangan hukum yang mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Register Nomor: 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tidak hanya mempertimbangkan nilai kepastian hukum semata, namun demi menegakan keadilan, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengkoreksi nilai ganti kerugian, agar Putusan tersebut dapat memberikan nilai keadilan bagi kedua belah pihak.
Berdasarkan uraian dalam analisa kasus sengketa Hak Cipta antara dalam PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori dapat disimpulkan bahwa ketentuan UU HC telah memberikan mekanisme bagi pemegang lisensi Hak Cipta
untuk mempertahankan haknya dari tindakan penyalahgunaan Hak Cipta. Apabila terbukti ada pelanggaran Hak Cipta, maka pemengang lisensi Hak Cipta dapat meminta ganti rugi secara perdata kepada pihak yang menyalahgunakan Hak Cipta tersebut, apabila terbukti ada pelanggaran Hak Cipta, maka melalui Putusan Pengadilan pemegang lisensi yang merasa dirugikan dapat memperoleh ganti kerugian.

## D. Simpulan
Pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi Hak Cipta berdasarkan UU HC sudah didesain sedemikian rupa agar memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang lisensi Hak Ciptaagar dapat memanfaatkan hak-hak ekonomi suatu ciptaan atas izin dari pemberi lisensi. Untuk melindungi hak-hak yang dimiliki pemegang lisensi Hak Cipta,UU HC menyediakan upaya perlindungan preventif (pencegahan) berupa pencatatan lisensi Hak Cipta yang memberikan akibat hukum bagi pihak ketiga dan kepastian hukum atas suatu perjanjian lisensi. UU HC juga memberikan perlindungan hukum represif bagi pemegang lisensi Hak Cipta apabila terjadi pelanggaran atau sengketa yang menyebabkan kerugian bagi pemegang lisensi Hak Cipta dengancara alternatif penyelesaian sengketa maupun melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan.
Dalam kasus antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori, PT. Inter Sport Marketing untuk mendapatkan perlindungan hukum terlebih dahulu telah mencatatkan perjanjian lisensi dengan FIFA dalam daftar umum lisensi hak cipta sesuai Pasal 83 UU HC. Untuk mendapatkan hak ekonominya sebagai pemegang lisensi Hak Cipta PT. Inter Sport Marketing mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana dimaksud Pasal 96 UU HC. Dalam persidangan di Pengadilan Niaga Surabaya Majelis Hakim menyatakan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori melakukan pelanggaran dan diwajibkan membayar ganti kerugian sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta ruiah) dan uang paksa sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun dalam tingkat kasasi Majelis Hakim merubah amar Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang pada intinya merubah besaran ganti kerugian menjadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan adanya putusan tersebut PT. Inter Sport Marketing selaku pemengang lisensi Hak Ciptatelah mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berdasarkan pertimbangan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

## E. Saran
1.  Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pencatatan perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.  Perlunya dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai Hak Cipta khususnya mengenai batasan- batasan penggunaan Hak Cipta di area komersil sehingga masyarakat khususnya pengelola area komersil seperti hotel, villa, pusat perbelanjaan dan sebagainya tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta.

## Buku :
Adi Sulistiyono, 2008. Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI . Surakarta: UNS Perss.
Arif Lutviansori, 2009. Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Handri Raharjo, 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia . Jakarta: PT. Buku Kita.
OK. Saidin, 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Cetakan ke-13. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## F. Daftar Pustaka
____________, 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Philipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia . Surabaya: PT Bina Ilmu.: Graha Ilmu.
Suyud Margono, 2002. Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis . Jakarta: PT. Grasindo.
____________, 2004. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia.
____________, 2010. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual . Jakarta: CV. Nuansa Aulia.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN.Niaga Sby.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

## Jurnal dan Penelitian Hukum :
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Tesis , Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Nevey Varida Ariani, 2012. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No. 2 Hlm. 277-294. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Satyabrata Garanayak, M. P. Singh, 2015. “Significance of Intellectual Property Rights in Modern Era: An Overview”. Transforming Dimension of IPR: Challenges for New Age Libraries :17-25.
Sulasno, 2012. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal ADIL Vol.3 No.2. Jakarta: Universitas YARSI.
Trisha L. Davis, 1997. “License Agreements in Lieu of Copyright: Are We Signing Away Our Rights?“. Library Acquisitions: Practice & Theory , Vol. 21, No. 1, pp. 19-27, 1997.