Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393

## Pertimbangan Hakim Dalam Perwalian Harta Waris Penyandang Autis
Ditta Aulina Bakara dittaaulinabakara938@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Erlina Bachri erlina@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Naskah Diterima : 18 September 2023 Naskah Revisi : 25 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
Article 28B, Paragraph 2 of the 1945 Constitution explains that every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to protection from violence and discrimination. Not all children are born perfectly; some are born  imperfect.  One  example  is  a  child  with  a  disability,  such  as  autism. Nevertheless,  they  possess  the  right  to  receive  education,  healthcare,  and freedom  of  expression.  Additionally,  children  also  have  the  entitlement  to preserve their cultural and religious identity and engage in social, cultural, and political aspects of life without facing discrimination. Their rights go beyond just receiving protection; they also have the right to inherit assets in accordance with their  entitlement.  The  purpose  of  this  study  is  to  identify  the  factors  that necessitate  the  inheritance  of  these  assets  and  to  explore  how  judges  consider the  guardianship  of  inheritance  for  individuals  with  autism,  based  on  decision number 121/Pdt.P/2023/PN.Tjk. The research methodology employs a normative juridical approach, involving the examination of applicable laws and regulations. Additionally, an empirical approach is used, involving on-site observations and interviews  to  address  research-related  issues.  The  results  of  this  study  indicate that the factors driving the need for inheritance representation stem from the fact that the petitioner's child is a minor and has a mental disability, namely autism. This is grounded in Article 330 of the Civil Code. Consequently, the appointment of a guardian is necessary to sell one of the assets left by the deceased husband, in order to finance the medical treatment of the petitioner's child with autism or mental  disability.  Furthermore,  in  deciding  this  case,  the  judge  considers  that pursuant  to  Article  360  of  the  Civil  Code,  the  appointment  of  a  guardian  is deemed necessary based on requests from blood relatives of the underage child, creditors, or other relevant parties to ensure the continuity of the trial process. Keywords: Judge's Consideration; Heir; Child; Autism.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393

## Abstrak
Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  28B  Ayat  2  yang  menjelaskan  bahwa  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  deskriminasi.  Tidak  semua  anak  di  lahirkan secara  sempurna,  ada  anak  yang  terlahir  tidak  sempurna.  Salah  satunya  anak yang  memiliki  penyandang  disabilitas  (autisme).  Meskipun  begitu  mereka memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan,  kesehatan,  dan  kebebasan berpendapat. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya  dan  agama  mereka  serta  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial,  budaya, dan  politik  tanpa  diskriminasi.  Tidak  hanya  mendapatkan  perlindungan  saja tetapi anak juga berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan haknya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang membuat Harta Waris tersebut perlu diwalikan  serta  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  perwalian  harta  waris penyandang  autis  berdasarkan  putusan  Nomor  121/Pdt.P/2023/PN.Tjk.  Metode penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  nomatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  perundang-undangan  yang  berlaku  serta pendekatan  empiris  yang  dilakukan  dengan  cara  melihat  kenyataan  dilapangan, berupa  wawancara  untuk  diterapkan  agar  dapat  menjawab  persoalan  yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor  penyebab  harta  waris  tersebut  perlu  di  walikan  karena  anak  Pemohon merupakan anak yang masih di bawah umur dan penyandang disabilitas mental atau autisme .  Hal  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Maka  untuk  itu  diperlukannya  perwalian  untuk  menjual  salah satu  harta  peninggalan  suaminya  yang  telah  meninggal  untuk  pembiayaan pengobatan anak dari Pemohon yang menyandang autisme atau keterbelakangan mental.  Kemudian  dalam  memutuskan  kasus  ini  hakim  mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengangkatan seorang wali dirasa perlu dilakukan atas dasar permintaan keluarga sedarah dari anak  yang  belum  dewasa,  atas  permintaan  para  kreditur  atau  pihak  lain  yang berkepentingan demi kelangsungan proses persidangan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Ahli Waris; Anak; Autis.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  tiga  sistem  hukum  waris,  yaitu  menurut  sistem  hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata (BW). Hukum waris adat ialah hukum waris  yang  dijalankan  serta  diyakini  oleh  suku-suku  tertentu  yang  ada  di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi  oleh  masyarakat  pada  suku  tertentu  dalam  suatu  daerah.  Hukum Waris  Islam  merupakan  hukum  waris  yang  hanya  berlaku  pada  masyarakat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
yang  memeluk  agama  Islam,  sistem  pembagian  warisannya  menggunakan prinsip  individual  bilateral.  Hukum  waris  perdata  adalah  hukum  waris  yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Hukum waris perdata (BW) menggunakan sistem individual, artinya tiap-tiap ahli waris secara individu mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan menurut  masing-  masing  bagiannya.  Kematian  merupakan  kodrat  manusia, karena  setiap  yang  hidup  pasti  akan  mati.  Kematian  merupakan  peristiwa hukum  yang  menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat  hukum  dari  kematian adalah  mengenai  kelanjutan  hak,  kewajiban  dan  pengurusan  pewaris  yang meninggal.
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai warisan, memuat asas yang  diatur.  Asas  yang  pertama  yaitu  asas  pribadi,  bahwa  ahli  waris  itu perorangan.  Lalu,  asas  yang  kedua  adalah  asas  bilateral  yaitu  asas  yang mengatur  bahwa  ahli  waris  akan  memperoleh  harta  waris  sesuai  dengan silsilah dari pihak laki-laki atau silsilah dari perempuan. Yang terakhir adalah asas  penderaj  atan,  yang  maksudnya  adalah  penerima  harta  warisan  ialah orang  atau  ahli  waris  yang  memiliki  kekerabatan  lebih  akrab  bersama  si pewaris.  Penggolongan  ahli  waris  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata pada buku kedua yaitu terkait benda. 1
Selain mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang penuntutan terhadap individu atau pihak yang bukan merupakan ahli waris, tetapi menggunakan hak waris dari orang lain untuk kepentingan pribadinya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  mengatur  hal  tersebut  dengan  tuntutan  disertai  penjatuhan  sanksi yang  dapat  diproses  dengan  proses  hukum  perdata  di  Pengadilan  Negeri, adapun  Pasal  yang  mengatur  tentang  pengangkatan  seorang  wali  dilakukan oleh  Pengadilan  Negeri  atas  permintaan  keluarga  sedarah  yaitu  pada  Pasal 360 KUHPerdata.
1 Diana  Anisya  Fitri  Suhartono,  dkk.  2022. Sistem  Pewarisan  Menurut  Hukum  Perdata, Vol.  1. Nomor. 3. Hlm. 206.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
Berbicara tentang wali erat kaitannya dengan hukum perdata, pada dasarnya Hukum  Perdata  yang  selama  ini  kita  kenal  dan  ketahui  merupakan serangkaian  aturan  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  orang yang satu dengan yang lainnya. Dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan  saja,  yang  bersumber  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  BW.  Menurut  KUHPerdata perwalian sendiri merupakan penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan  seorang  anak  yang  belum  dewasa.  Hal  tersebut  diatur  dalam
Hukum Perdata Pasal 331 sampai dengan Pasal 418
KUHPerdata. 2 Penyelesaian  Hak  serta  kewajiban  sebagai  akibat  hukum meninggalnya  seseorang  diatur  dalam  hukum  waris.  Perwalian  diperlukan karena ayahnya telah meninggal, sehingga perlu ada orang yang ditunjuk atau wali  yang  bertanggung  jawab  untuk  melindungi  kepentingan  dan  hak-hak anak dalam konteks hukum perdata di Indonesia.
Anak  merupakan  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  orang  tua yang  merupakan  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  menjaga  dan melindunginya.  Keberadaan  anak  di  dalam  keluarga  merupakan  hal  yang sangat berarti meskipun tidak sedikit anak yang terlahir memiliki kekurangan atau  anak  spesial.  Anak  seperti  ini  memerlukan  perhatian  dan  penanganan khusus  untuk  upaya  menjamin  dan  melindungi  hak-haknya  agar  tetap  hidup serta tumbuh berkembang secara optimal.
Tidak semua anak di lahirkan secara sempurna, ada anak yang terlahir tidak sempurna.  Salah  satunya  anak  yang  memiliki  penyandang  disabilitas (autisme).  Meskipun  begitu  mereka  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pendidikan,  kesehatan,  dan  kebebasan  berpendapat.  Selain  itu,  anak  juga memiliki  hak  untuk  mempertahankan  identitas  budaya  dan  agama  mereka serta  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial,  budaya,  dan  politik  tanpa
2 Muhammad  Dzaki.  2022. Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Sebagai  Wali  Dalam  Pengurusan  Harta Waris Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Islam. Vol. 3. Nomor. 6. Hlm. 479.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
diskriminasi.  Hukum  Indonesia  juga  mengatur  tentang  perlindungan  anak dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi seksual, dan kerja paksa.
Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi, di sinilah kewajiban dari orang  tua  ataupun  walinya  dalam  memenuhi  hak-hak  anak  tersebut.  Namun dalam  masalah  tertentu,  kekuasaan  orang  tua  terhadap  seorang  anak  dapat dicabut.  Dalam  hal  dicabutnya  kekuasaan  orang  tua  atas  anak  maka  akan timbul  permasalahan  baru  yakni  anak  membutuhkan  orang  yang  dapat menggantikan  posisi  orang  tuanya  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  anak tersebut. Maka kemudian muncullah kata perwalian. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menyebutkan  bahwa  anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan,  yang  tidak  berada  di bawah  kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.
Hak-hak  yang  merupakan  hak  setiap  anak  dengan  tidak  memandang  usia, namun  dalam  konvensi  ini  di  nyatakan  dan  ditugaskan  kembali,  sebagai contoh,  jaminan  perlindungan  terhadap  penyiksaan,  hak  atas  nama,  dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial. 3
Tidak  hanya  mendapatkan  perlindungan  saja  tetapi  anak  juga  berhak mendapatkan  harta  waris  sesuai  dengan  haknya.  Meskipun  penerima  waris bukan  merupakan  anak  yang  terlahir  sempurna  atau  memiliki  penyandang disabilitas (autisme) ,  yang  mana  bila  penerima  harta  waris  memiliki penyandang disabilitas (autisme) maka memerlukan wali untuk mendapatkan dan menjual harta waris yang menjadi bagiannya.
Wali  dapat  ditunjuk  oleh  salah  satu  orangtua  yang  menjalankan  kekuasaan orangtua,  sebelum  ia  meninggal,  dengan  surat  wasiat  atau  lisan  dihadapkan dua  orang  saksi  hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  51  ayat  1  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait perwalian ada salah satu peristiwa seseorang menjadi wali yang anak nya sedang sakit autisme. Yang mana pemohon merupakan Orang Tua (ibu) yang ber inisial R dari anak yang
3 Anggalana. 2017. Rangkaian Bunga Rampai Hak Asasi Manusia . AURA. Hlm. 34.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
ber  inisial  AR  yang  mana  anak  tersebut  sakit autisme .  Pemohon  memohon untuk meminta izin menjual atau menjaminkan hak waris dari anak tersebut dan  meminta  izin  untuk  menjualnya.  Bahwa  pemohon  mengajukan permohonan  penetapan  tersebut  dengan  alasan  keperluan  Legalitas Penandatanganan  Akta  Notaris/PPT  Dan  Surat-Surat  atau  dokumen  yang diperlukan.  Dikarenakan  anak  yang  menerima  waris  tersebut  memiliki penyandang  disabilitas (autisme) ,  maka  diperlukan  adanya  penetapan  terkait wali  dari  pengadilan.  Hasil  sidang  pengadilan  mengabulkan  permohonan pemohon  sebagai  kuasa  atau  wali  pengampu  dari  anak  yang  belum  dewasa dan  merupakan  penyandang  disabilitas (autisme) ,  memberikan  izin  kepada pemohon bertindak selaku orangtua untuk menjual dan menjaminkan tanah. Disabilitas  merupakan  bentuk  dari  kelainan  fisik  atau  kelainan  mental  yang membuat  penderitanya  mengalami  hambatan  dalam  melakukan  kegiatan sehari-hari  secara  normal.  Dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.8 Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas,  definisi  dari  penyandang disabilitas yaitu “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama yang dalam  berinteraksi dengan  lingkungan  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. 4
Disabilitas atau disability merupakan suatu istilah dalam bahasa inggris yang artinya  terbatasnya  aktivitas,  gerakan  atau  indera  tubuh  seseorang  baik mental maupun fisiknya, kondisi fisik atau mental seseorang yang mengalami kesulitan  dalam  melaksanakan  tugasnya  pada  kegiatan  sehari-hari. 5 Istilah disabilitas  berbeda  dengan  istilah  cacat.  Istilah  disabilitas  hadir  untuk mengganti istilah cacat yang bermakna negatif dan identik dengan kata rusak bahkan tidak normal. Selain itu, istilah cacat hanya fokus pada keadaan fisik seseorang  yang  memiliki  hambatan.  Ragam  penyandang  disabilitas  salah
4 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .
5 Dio  Ashar,  Bestha  Inatsan  Ashila,  dan  Gita  Nadia  Pramesa.  2019. Panduan  Penanganan  Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum . (Jakarta: MaPPI FHUI). Hlm. 15.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
satunya adalah disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat  kecerdasan  di  bawah  rata-rata,  antara  lain  lambat  belajar,  disabilitas grahita dan down syndrom. 6
Secara normatif, dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  penyandang  disabilitas  menyatakan bahwapenyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
a. Psikososial  diantaranya  skizofernia,  bipolar,  depresi,  anxietas,  dan gangguan kepribadian
b. Disabilitas  perkembangan  yang  berpengaruh  pada  kemampuan interaksional diantaranya autis dan hiperaktif.
Selanjutnya berdasarkan keterangan pakar psikiatri, disabilitas mental adalah kondisi  episodik  atau  tidak  permanen.  Meskipun  penderita  mengalami disabilitas  sebagian  fungsi  mental,  mereka  tetap  bisa  hidup  normal  dan mampu  menentukan  yang  terbaik. 7 Perwalian (Voogdij) merupakan pengawasan  terhadap  anak  yang  dibawah  umur,  yang  tidak  berada  dibawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah:
1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
3. Anak yang lahir diluar perkawinan (natuurlijke kind)
Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila  seorang  wali-ibu (moerdervoogdes) kawin  lagi,  dalam  hal  mana suaminya  menjadi  medevoogd.  Jika  salah  satu  dari  orang  tua  tersebut meninggal,  maka  menurut  Undang-undang  Orang  tua  yang  lainnya  dengan sendirinya  menjadi  wali  bagi  anak-anaknya.  Perwalian  ini  dinamakan perwalianmenurut Undang-Undang (Wettelijke Voogdij) . 8
6 Ismail  Shaleh.  2018 .  “Implementasi  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang,”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 20.  Nomor. 1. Hlm. 63.
7 Ibid.
8 Sunarto Ady Wibowo. 2004. “Perwalian” Menurut  KUHPerdata dan Undang-Undang . Nomor 1
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
Menurut  Muhammad  Amin  Summa  sebagaimana  yang  dikutip  dalam  buku Wahbah  Al-Zuhaili  bahwa  perwalian  ialah  kekuasan/otoritas  yang  dimiliki seseorang  untuk  secara  langsung  melakukan  suatu  tindakan  sendiri  tanpa harus  bergantung  atas  izin  orang  lain. 9 Adapun  Perwalian  menurut  Sudarso ialah  pengurusan  terhadap  harta  kekayaan  dan  pengawasan  terhadap  pribadi seorang  anak  yang  belum  dewasa  sedangkan  anak  tersebut  tidak  berada  di bawah kekuasaan orangtua. 10
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia  pada  Pasal  98,  anak yang  belum  genap  berusia  21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  belum  pernah menikah  dan  karenanya  belum  mampu  untuk  berdiri  sendiri.  Ketentuan  ini berlaku  sepanjang  si  anak  tidak  mempunyai  cacat  fisik  maupun mental  atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, segala perbuatan hukumnya  diwakilkan  oleh  kedua  orang  tuanya,  baik  di  dalam  maupun  di luar  pengadilan.  Pengadilan  Agama  dapat  menunjuk  salah  seorang  kerabat terdekat  yang  mampu  menunaikan  kewajiban  tersebut  apabila  kedua  orang tuanya  tidak  mampu.  Dengan  demikian  wali  merupakan  orang  yang  diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak  memiliki  kedua  orangtua,  atau  Karena  kedua  orangtuanya  tidak  cakap melakukan perbuatan hukum. 11
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  51,  perwalian  terjadi karena  Wali  dapat  ditunjuk  oleh  salah  seorang  orang  tua  yang  menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan  dengan  dua  orang  saksi.  Wali  sedapat-dapatnya  diambil  dari  keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam pasal 51 ayat (2) yang harus dipenuhi yaitu di antaranya:
Tahun 1974 . Hlm. 1.
9 Muhammad  Amin  Summa. 2004. Hukum  Keluarga  Islam di  Dunia  Islam .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta. Hlm. 134.
10 Sudarso. 1991. Hukum Keluarga Nasional . Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 205.
11 Ahmad Rofiq. 1998. Hukum Islam di Indonesia . Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 258.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
a. Sudah dewasa.
b. Sehat pikirannya.
c. Jujur, dan
d. Berkelakuan baik atau mempunyai itikad baik untuk menjadi wali.
Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, wali sedapat- dapatnya  diambil  dari  keluarga  anak  tersebut  atau  orang  lain  yang  sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Abdul  Rahman  Ghozali  menyebutkan  bahwa  wali  dan  orang-orang  yang menerima  wasiat  untuk  menjadi  wali,  dipersyaratkan  harus  baligh,  mengerti dan  seagama,  bahkan  banyak  di  antara  mereka  yang  mensyaratkan  bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek. Namun, tidak diragukan sama sekali  bahwa  yang  demikian  itu  berarti  menutup  pintu  perwalian  dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab adalah (adil) itu  adalah  sarana  untuk  memelihara  dan  menjaga,  dan  merupakan  tujuan  itu sendiri. 12

## II. METODE PENILITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan empiris. Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research )  dan penelitian  lapangan  ( Field  Research ).  Pengolahan  data  dilakukan  dengan menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui  kelengkapannya, serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara  sistematis.  Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
12 Ibid .
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor  Yang  Membuat  Harta  Waris  Tersebut  Perlu  di  Walikan
Berdasarkan Studi Putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/Pn Tjk
Perwalian  anak  di  bawah  umur  dan  memiliki  keterbelakangan  mental adalah situasi dimana seseorang yang memiliki tanggung jawab hukum untuk  merawat  dan  mengambil  keputusan  atas  anak  yang  berusia  di bawah umur dan memiliki keterbelakangan mental atau cacat intelektual. Perwalian  dalam  konteks  ini  mencakup  hak  dan  kewajiban  untuk memberikan  perawatan  fisik,  emosional,  dan  keuangan  kepada  anak tersebut, serta membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak. Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun suatu keputusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik  terhadap  suami/istri,  anak-anak  maupun  harta  kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.
Kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang  Wali  adalah,  mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya, bertanggungjawab  atas  kerugia  yang  ditimbulkan  karena  pengurusan yang buruk, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak belum  dewasa  sesuai  harta  kekayaannya  dan  mewakilkan  anak  dalam segala tindakan perdata.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Yulia  Hesti,  S.H.,  M.H., faktor  yang  membuat  harta  waris  tersebut  di  walikan  yang  pertama karena anak dari Pemohon tersebut masih di bawah umur, sesuai dengan Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21  tahun  dan  tidak  lebih  dahulu  kawin.  Dan  faktor  yang  kedua  karena anak  dari  pemohon  merupakan  anak  yang  memiliki  keterbelakangan mental  atau autisme ,  yang  dimana  anak  yang  berkebutuhan  khusus harus dilakukan pendampingan khusus.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
B.   Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perwalian  Harta  Waris Penyandang Autis Berdasarkan
studi Putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/Pn Tjk.
Dalam  perkara  perdata,  Hakim  dalam  pertimbangan  hukum  pada putusannya  wajib  melengkapi  alasan-alasan  hukum  yang  tidak dicantumkan  oleh  para  pihak.  Hakim  harus  memastikan  peristiwa- peristiwa  konkret  yang  disengketakan  melalui  suatu  pembuktian  untuk kemudian  di  carikan  hukum  yang  sesuai  yang  dinamakan  oenemuan hukum (rechsvinding) .
Menurut  Bapak  Efiyanto  D, S.H.,  M.H,  selaku  hakim pada  Pengadilan Negri  Tanjung  Karang  Kelas  1A,  pertimbangan  majelis  hakim a  quo pada  Putusan  Nomor  121/Pdt.P/2023/Pn  Tjk  menyatakan: Menimbang, bahwa  setelah  memperhatikan  alat  bukti  surat  dari  P.1  sampai  dengan surat  P.22  dari  pemohon  dan  saksi-saksi  dari  pemohon,  selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya SURYA DARMA pada tahun 1990 an;
b. Bahwa Suami Pemohon SURYA DARMA sudah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu yaitu Tahun 2021 karena sakit covit meninggal di Bandar Lampung;
c. Bahwa  Suami  Pemohon  meninggalkan  1  (satu)  orang  istri  yaitu
Pemohon dan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. EGA NATALIA berjenis kelamin  Perempuan,  Umur  32  tahun  sudah  menikah,  2.  STEFAN YESAYA  berjenis  kelamin  laki-laki  dan  ke-3.  AXEL  REYNER
berjenis kelamin laki- laki umur 19 Tahun;
d. Bahwa  ada  harta  yang  ditinggalkan  suami  Pemohon  yaitu  berupa rumah  di  Gunung  Terang,  Gudang  di  Tanjung  Senang,  rumah  di
Perumahan Aman Jaya di Teluk;
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
e. Bahwa  Saksi  mengetahui  Pemohon  mengajukan permohonan  untuk Wali  Pengampu  dari  anak  dibawah  umur  penyadang  disabilitas
(autisme);
f. Bahwa  Tujuan  Pemohon  mengajukan  permohonan  adalah  minta penetapan  izin  menjual  tanah  karena  masih  dibawah  umur  dan penyadang  disabilitas (autisme) menjual  tanah  yang  terletak  di Gunung Terang untuk pengobatan anak AXEL REYNER yang sakit. Menimbang, bahwa maksus permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut  di  atas;  Menimbangm  bahwa  pada  pokoknya  Pemohon berkeinginan  untuk  menjadi  kuasa  atau  wali  dari  anaknya  yaitu  Axel Rayner yang Lahir di Bandar Lampung pada tanggan 21 Mei 2004. Menurut  Bapak  Efiyanto  D,  S.H.,  M.H.,  beliau  menyatakan  bahwa Majelis  Hakim a  quo mempertimbangkan,  bahwa  permohonan  ini memang  ditujukan  untuk  menyelesaikan  kepentingan  Pemohon  yang membutuhkan  kepastian  hukum,  dan  bersifat  satu  pihak  saja  yakni penyelesaian kepentingan Pemohon.
Menurut Bapak Efiyanto, S.H., M.H., beliau menyatakan bahwa Majelis Haki a  quo mempertimbangkan  pertimbangan  Hakim  tersebut, didasarkan  pada  ketentuan  Peraturan  Undang-Undang  yang  berlaky yakni  pasal  360  KUHPerdata  mensyaratkan  bahwa  pengangkatan seorang  wali  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  atas  permintaan keluarga sedarah.
Menimbang,  bahwa  terhadap  anak  Pemohon  bernama  Axel  Reyner, Laki-laki,  lahir  di  Bandar  Lampung,  tanggal  21  Mei  2004  yang  yang belum dewasa maka penunjukan Pemohon sebagai kuasa atau wali dari anaknya yang merupakan yang belum dewasa dan penyadang disabilitas (autisme) tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-udangan yang  berlaku,  sehingga  oleh  karena  itu  Pemohon  dapat  bertindak sebagai kuasa atau wali dari anak bernama Axel Reyner tersebut;
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
Menimbang,  bahwa  Pemohon  akan  menjual  salah  satu  harta peninggalan  dari  Pemohon  dan  suaminya  yang  telah  meninggal  untuk biaya pengobatan  anaknya Axel Reyner yaitu tanah bangunan sertifikat Hak  Guna  Bangunan  Nomor  :  161/Gu.T  yang  terletak  di  Desa  / Kelurahan  Gunung  Terang  Kecamatan  Tanjung  Karang  Barat,  Kota Bandar  Lampung,  Seluas  170  M 2. Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  maka  menurut  Pengadilan bahwa  permohonan  Pemohon  cukup  beralasan  menurut  hukum  dan karenanya  dapat  dikabulkan  seluruhnya;  Menimbang,  bahwa  oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul  dalam  permohonan  ini  sudah  sewajarnya  dibebankan  kepada Pemohon; Mengingat Pasal 360 KUHPerdata dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan, menetapkan :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai kuasa atau wali pengampu dari anak yang belum dewasa dan merupakan penyadang disabilitas (autisme) yang  bernama:  Axel  Reyner,  Laki-laki,  lahir  di  Bandar  Lampung, tanggal 21 Mei 2004;
3. Memberikan  ijin  kepada  Pemohon  bertindak  selaku  orangtua  untuk dan  atas  nama  anak  Pemohon  tersebut  diatas  untuk  menjual  atau menjaminkan  tanah:  -Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  : 161/Gu.T  yang  terletak  di  Desa  /  Kelurahan  Gunung  Terang, Kecamatan  Tanjungkarang  Barat,  Kota  Bandar  Lampung,  Seluas 170  M 2 (Seratus  tujuh  puluh  meter  persegi),  terdaftar  atas  nama SURYA DARMA.
4. Menetapkan  biaya  permohonan  sejumlah  Rp324.500,00  (tiga  ratus dua  puluh  empat  ribu  lima  ratus  rupiah)  dibebankan  kepada Pemohon;
Demikianlah  ditetapkan  pada  hari  Kamis,  tanggal  25  Mei  2023,  oleh kami Efiyanto D, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393
Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  tersebut dengan  dibantu  oleh  Risma  Situmorang,  Panitera  Pengganti  serta dihadiri oleh Pemohon.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  di  jelaskan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun  dan  tidak  lebih  dahulu  kawin.  Faktor  penyebab  harta  waris  tersebut perlu  di  walikan  karena  anak  Pemohon  merupakan  anak  yang  masih  di bawah  umur  dan  penyandang  disabilitas  mental  atau autisme .  Maka diperlukannya  perwalian  untuk  menjual  salah  satu  harta  oeninggalan suaminya  yang  telah  meninggal  untuk  pembiayaan  pengobatan  anak  dari Pemohon yang menyandang autisme atau keterbelakangan mental.
Dasar pertimbangan Hakim Dalam memutus Permohonan Perwalian Harta Waris bagi anak di bawah umur dan penyandang autisme, Pasal 360 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Pengangkatan  seorang  wali  atas permintaan  keluarga  sedarah  anak  yang  belum  dewasa,  atas  permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2456 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 379 – 393

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rofiq. 1998. Hukum Islam di Indonesia . Raja Grafindo, Jakarta. Anggalana. 2017. Rangkaian Bunga Rampai Hak Asasi Manusia . AURA. Diana  Anisya  Fitri  Suhartono,  dkk.  2022. Sistem  Pewarisan  Menurut  Hukum Perdata, Vol. 1. Nomor. 3.
Dio  Ashar,  Bestha  Inatsan  Ashila,  dan  Gita  Nadia  Pramesa.  2019. Panduan Penanganan  Perkara  Penyandang  Disabilitas  Berhadapan  Dengan Hukum . (Jakarta: MaPPI FHUI). Ismail  Shaleh.  2018 .  “Implementasi  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang Disabilitas  Ketenagakerjaan  Di  Semarang,”. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum. Vol. 20.  Nomor. 1. Muhammad  Amin  Summa. 2004. Hukum  Keluarga  Islam di  Dunia  Islam .  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Muhammad  Dzaki.  2022. Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Sebagai  Wali  Dalam Pengurusan  Harta  Waris  Anak  Dibawah  Umur  Berdasarkan  Hukum Islam. Vol. 3. Nomor. 6. Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.8  Tahun  2016 Tentang  Penyandang Disabilitas . Sudarso. 1991. Hukum Keluarga Nasional . Rineka Cipta, Jakarta. Sunarto Ady Wibowo. 2004. “Perwalian” Menurut  KUHPerdata dan Undang- Undang . Nomor 1 Tahun 1974 .