Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner dalam Kejahatan Korporasi di Bidang Sumber Daya Alam
As’ad Imam Muhtadi, Arvina Hafidzah, Dominikus Rato, Fendi Setyawan Fakultas Hukum Universitas Jember muhtadiasad@gmail.com, arvinahafidz@gmail.com, dominikusrato@unej.ac.id fendisetyawan.fh@unej.ac.id

## ABSTRACT
This  article  focuses  on  the  criminal  liability  of  beneficial  owners  for  crimes  in  the natural resources sector. By using legal research methods, through statutory and conceptual approaches, there are three discussions in this article, first is that a BO can be directly included in the structure of the corporation cannot directly have a position and is only bound by only through  relationships  or  affiliations.  Second,  the  concept  of  criminal  liability  for  BOs  in Indonesia has not yet been formulated with certainty, so it cannot create a sense of obligation for  BOs.  And,  ideal  forms  of  accountability  are  collaboration  between  the  theories  of  strict liability  and  direct  corporate  criminal  liability.  Corporations  in  their  accountability  don’t abdicate  responsibility  from  management  who  commit  criminal  acts.  Linked  to  BO  as  a corporate controller outside the structure, they can also be held accountable accordance to corporate responsibility paradigm changes in the 2023 Criminal Code.
Keywords: Beneficial Owners, Corporations, Criminal Liability, Natural Resources.

## ABSTRAK
Pasal ini fokus pada pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat atas kejahatan di sektor  sumber  daya  alam.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum,  melalui pendekatan  undang-undang  dan  konseptual,  terdapat  tiga  pembahasan  dalam  artikel  ini, pertama  adalah  BO  dapat  langsung  dimasukkan  dalam  struktur  korporasi  tidak  dapat langsung mempunyai kedudukan dan hanya terikat hanya melalui hubungan atau afiliasi. . Kedua, konsep pertanggungjawaban pidana bagi BO di Indonesia belum dapat dirumuskan secara  pasti  sehingga  belum  dapat  menimbulkan  rasa  kewajiban  bagi  BO.  Dan,  bentuk akuntabilitas  yang  ideal  adalah  kolaborasi  antara  teori  pertanggungjawaban  ketat  dan pertanggungjawaban  pidana  korporasi  langsung.  Korporasi  dalam  akuntabilitasnya  tidak melepaskan tanggung jawab dari pengurus yang melakukan tindak pidana. Terkait dengan BO  sebagai  pengendali  korporasi  di  luar  struktur,  mereka  juga  dapat  dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perubahan paradigma tanggung jawab korporasi dalam KUHP Tahun 2023.
Kata Kunci: Beneficial Owner, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Sumber Daya Alam.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki potensi Sumber Daya Alam  yang  melimpah,  baik  berjenis  Hayati  maupun  Non-Hayati.  Sumber  Daya Mineral  misalnya  yang  dimiliki  oleh  Indonesia,  bervariasi  berdasarkan  kualitas maupun kuantitasnya. Bentuk dari Sumber Daya Mineral tersebut misalnya minyak bumi, emas, ba tu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber Daya Alam merupakan
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
salah satu modal dasar dalam Pembangunnan Nasional, demikian pemanfaatannya dilaksanakan  dengan  sekefektif  dan  seefisien  mungkin  dengan  tetap  menjaga kelestarian hidup sekitarnya.
Tata Kelola Sumber Daya Alam yang buruk berakibat pada kerusakan alam didasarkan pada dua faktor, yakni diakibatkan oleh peristiwa alam secara natural maupun  diakibatkan  oleh  manusia.  Kerusakan  alam  seyogyanya  didefinisikan sebagai  deteriosasi  atau  kemunduruan  maupun  penururan  mutu  dari  lingkungn. Tanda-tanda dari deteriosasi lingkungan ialah sumber daya dari tanah, air, udara yang  berkurang  bahkan  hilang,  kepunahan  flora  dan  fauna  liar,  serta  kerusakan ekosistem. Kerusakan alam tidak hanya berdampak secara negatif pada flora dan fauna  melainkan  juga  pada  manusia  yang  tidak  jarang  menjadi  perusak  alam  itu sendiri. Urgenitas kerusakan alam dan dampak negatifnya pada manusia oleh High Level  Threat  Panel,  Challenges  and  Change  PBB pada  tahun  2014  menyatakan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap peradaban manusia. World Risk Report yang diliris oleh German Allience for Development Woks (Alliance)  dan United  Nations  Universitu  Institute  for  Environment  and  Human Security (UNU-EHS)  turut  memberikan  kerasahannya  terhadap  kerusakan lingkungan sebagai faktor peningkatan risiko bencana di sebuah kawasan. 1
Kerusakan  terhadap  Sumber  Daya  Alam  dapat  dikaitkan  erat  dengan buruknya  tata  kelola  sumber  daya  alam,  misalnya  pada  kurangnya  transparasi dalam proses perizinan, pengawasan, hingga penegakan hukum yang lemah. Adanya korporasi  di  bidang  Sumber  Daya  Alam  menjadi  salah  satu  faktor  yang memperparah proses penegakan hukum terhadap kejahatan di hiding Sumber Daya Alam.  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Institut  Pertanian  Bogor  dalam  penelitiannya menyatakan titik rentan korupsi di bidang Sumber Daya Alama yakni pada bidang Agraria  dan  Pertanian  yang  dapat  diklasifikasiman  menjadi  4,  yakni  korupsi  di kelola perizinan termasuk pula izin dalam ahli fungsi hutan, informasi yang tertutup, oligarki kekuasaa, serta penyalah ginaan wewenang. 2
Korupsi pada bidang Sumber Daya Alam turut pula melibatkan sector swasta dengan  modus  penyuapan  dalam  usaha  perolehan  izi  usaha  serta  pembukaan laham. Korupsi pada kasus yang lain biasanya dilakukan oleh korporasi melalui suap dalam  pemenangan  tender  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  diikuti  berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam. Sehingga, korporasi tidak jarang juga ikut dalam  praktik  korupsi,  menampung  hasil  dari  korupsi,  hingga  melakukan  tindak pidana pencucian uang. Tindak pidama korupsi, narkotika, serta tindak pidana di sector Sumber Daya Alam misalnya kehutanan dan lingkungan hidup merupakan tiga jenis tindak pidana yang sering diikuti oleh tindak pidana pencucian uang. 3
Egmont Group sebagai sebuah perkumpulan financial intelligence unit global yang  beranggotakan  161  negara  dalam  penelitiannya  terkait  dengan  tiplogi  dari
1 Abdul Halim Berkatullah, Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan, Auriga Nusantara, Jakarta: 2020, hal. 1.
2 Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Institut  Pertanian  Bogor, Menguak  Agenda  Gelap  Kebijakan  SDA . Institut Pertanian Bogor, Bogor, hal. 2-4.
3 Tim Pengkinian NRA Indonesia, Pengkinian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Tahun 2015 , Pusat Pelaporan dan Analisis Transanksi Keuangan , 2019, hal. 22.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
tindak  pidana  pencucian  menyajikan  hasil  bahwa  praktik  pencucian  yang  yang dilakukan  oleh  korporasi  sering  menggunakan  penyalahgunaan  perusahaan  yang dikendalikan  atau conscealment  within  business  structure,  misuse  of  legitimate businessl, dan  dilakukan  dengan  pemanfaatan  negaa  lain  misalnya  British  Virgin Land.  Dalam  kaitannya  dengan  korporasi,  kedudukannya  tidak  hanya  sebagai pelaku,  melainkan  juga  sebagai  penerima  dari  hasil  tindak  pidana.  Tidak  jarang kemudian,  sebuah  perusahaan  menjadi  saran  oleh beneficial  owner atau  pemilik manfaat untuk bersembunyi meskipun tegas terdapat larangan dalam pembuatan nominee arrangement. 4 Beneficial Ownership sebagai konsep dalam ilmu hukum dalam sejarahnya dapat dilihat pada perjanjian Pajak tahun 1942 oleh Amerika Serikat dan Kanada yang  memasukkan  konsep  kepemilikan  manfaat  atau beneficial  ownership yakni kepemilikan manfaat didasarkan pada saham yang dipegang oleh pemilik manfaat. Pada tahun 1966, antara Inggris dan Amerika Serikat muncul doktrin kepemilikan manfaat yang menitikberatkan pada hak dan kewajiban dari pemilik manfaat untuk memiliki hak penghasilan dari ekuitas, hutang, maupun kekayaan intelektual. Yunus Huein  menyatakan Beneficial  Owner sebagai  pengendali  korporasi  yang  dikuasai oleh keluarga, sehingga beneficial owner merupakan pemilik yang sebenarnya dari sebuah korporasi. Seorang beneficial owner dapat tercatat secara langsung maupun tidak langsung dalam struktur organisasi. 5

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  sebagai  elemen  yang  vital  dalam  sebuah  karya  ilmiah dengan lingkup penyajian baik argumentasi, teori, serta konsep baru guna mencapai penyelesaian ilmiah dari sebuah isu hukum selaras dengan tujuan penelitian yang dimiliki. 6 Penulisan  Makalah  ini  menggunakan  pendekatan  terfokus  untuk menyajikan  pemikiran  sistematis  dalam  upaya  untuk  memverifikasi  kebenaran ilmiah dari masalah yang ada. Makalah ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan tujuan menguji implementasi norma dalam hukum positif terkait ketentuan yang ada serta korelasinya dengan kenyataan di masyarakat. 7
Pendekatan yang digunakan di dalam artikel ini ialah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan,  dan  Pendekatan  Konseptual.  Pendekatan  perundang- undangan merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kajian dari produk- produk hukum melalui analisa inkosistensi maupun kesusaian antar regulasi yang terkait  pada  isu  hukum  yang  sedang  diteliti. 8 Pendekatan  Konseptal  ialah pendekatan  penelitian  terkait  dengan  penguraian  prinsi-prinsip  hukum  maupun doktrin para sarjana hukum, juga dalam pengambilan putusan pengadilan. Korealasi dengan  penelitian  ini  ialah  kritik  teori  realism  hukum  dalam  konsep  dari
4 Yunus Husein, Korupsi dan Corporate Criminal Liability di Sektor Sumber Daya Alam . Yayasan Auriga Nusantara, Jakarta, 2020, hal. 5.
5 Dicku  J  H, Sejarah  Pertanggungjawaban  Pidana  Beneficial  Owner  di  Indonesia ,  Jurnal  Ilmu Sosial dan Pendidikan , Vol. 4 No. 4,  2020, hlm. 137-138.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Persada, Jakarta 2020), hlm. 35.
7 Ibid, hlm. 30.
8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
pertanggungjawaban pidana Benefecial Owner dalam Kejahatan Korporasi di bidang Sumber Daya Alam. 9 Pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan makalah ini dilakukan  dengan  metode  kepustakaan  atau library  research melalui  teknik inventarisasi, identifikasi, pengelompokan serta sistemastisasi dari bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian makalah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Unit  Kerja  Presiden  dalam  Pengawasan  dan  Pengendalian  Pembangunan (UKP-PPP)  melakukan  Audit  Kepatuhan  dalam  Rangka  Pencegahan  Kebakaran Hutan  dan  Lahan  di  Propinsi  Riau  menyajikan  informasi  terkait  dengan  tingkat kepatuhan  perushaan  maupun  pemerintah  daerah  dalam  pencegahan  kebakaran hutan  dan  lahan  dengan  dilandaskan  pada  aspek  sarana  dan  prasarana,  serta sumber daya manusia baik biofisik ataupun sosial kemasyarakatan dengan 17 belas perusahaan yang memiliki 17 belas konsensi serta 6 pemerintaha kabupaten/kota di Propinsi Riau. Ditemukam kemudian terdapat 2 perusahaan yang sangat tidak patuh, 14 belas perusahaan yang tidak patuh, serta 1 perusahaan saja yang kurang patuh.  Hasil  tersebut  memberikan  urgensi  terhadap  kepatuhan  korporasi  terkait dengan  Sumber  Daya  Alam. 10 Demikian  dalam  pembahasan  ini  akan  dipaparkan mengenai  kedudukan Beneficial  Owner terhadap  pertanggungjawaban  pidana kejahatan  korporasi  di  bidang  Sumber  Daya  Alam  serta  bentuk Pertanggungjawaban  Korporasi  di  bidang  Sumber  Daya  Alam  terkait  dengan kedudukan pemilik manfaat untuk mencapai deterrent effect.

## Kedudukan Benefecial Owner Dalam Korporasi di Bidang Sumber Daya Alam
Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio  mendefinisikan  korporasi  sebafai  sebuah perseroan  berbadan  hukum.  Korporasi  dalam  dunia  hukum  tidak  serta diklasifikasikan  sebagai  badan  hukum,  atau  dalam  balam  belanda  dengan  istilah rechtpersoon maupun  dalam  bahasa  inggris  disebut  sebagai legal  enitites. Badan hukum  sendiri  merupakan  subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  dan bukanlah seorang manusia. 11 Demikian, meskipun sebuah badan hukum buklanlah sesosok  manusia  yang  natural  atau naturlijk  person, sebuah  badan  hukum  dapat pula menuntut maupun dituntut atas hak dan kewajiban yang dimiliki selayaknya manusia  secara  natural.  Sebuah  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum memiliki  karakteristik  berupa,  adanya  subjek  hukum  yang  memiliki  kedudukan yang  khusus  secara  hukum,  berjangka  waktu  hidup  yang  tidak  terbatas. Mendapatkan  kekausaan  dari  negara  dalam  melakukan  sebuah  aktivitas  bisnis, memiliki  pertanggungjawaban  oleh  pemegan  saham  terhadap  kerugian  yang
9 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 115-119.
10 Unit  Kerja  Presiden  untuk  Pengawasan  dan  Pengendalian  Pembangunan  (UKP-PPP)  et  all, Ringkasan Eksekutif Audit Kepatuhan Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Jakarta, 2014, hlm. 8-9.
11 Subekti & R. Tjitorosoedibio, Kamus Hukum, Pradaya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 34.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
dimiiliki oleh korproasi sebatas dengan bagian saham yang dimiliki, serta pemegang saham memiliki korporasi sesuai dengan bagian saham yang dimiliki. 12
Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme menentukan yang dapat dinyatakan sebagai korporasi ialah perseoran terbatas,  yayasan,  perkumpulan,  koperasi,  persekutuan  komanditer,  persekutuan firma, maupun bentuk korporasi lainnya. 13
Korporasi  sebagai  pelaku  dari  bisnis  di  Indonesia  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  kemajuan  dan  perkembangan  dari  ekonomi  negara.  Namun, dengan adanya kemajuan dari ekonomi yang diakibatkan oleh koporasi tidak jarang menimbulkan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  maupun  menjadikan korporasi  sebagai  sarana  dalam  melaksanakan  kejahatan  atau corporate  vehicle. Terdapat  tiga  variable  yang  mempengaruhi  kejahatan  oleh  korporasi  yakni diutamakannya keuntungan atau profit oriented, adanya kontradiksi atau perebutan pencapaian kebutuhan, serta adanya penegakan hukum yang tidak efektif. 14
Terkait  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  Clinard menyatakan  bahwa  kejahatan  korporasi  syogyanya  dapat  dipandang  oleh masyarakat  sebagai  kejahatan  yang  paling  serius  daripada  kejahatan-kejahatan konvensional  misalnya  permpokan.  Adapun  dampak  yang  dtimbulkan  dalam kejahatan  korporasi  lebih  besar  dibandingkan  dengan  dampak  yang  dtimbulkan oleh kejahatan konvensional. Pada level korporasi, dampak yang timbulkan dapat berupa kematian dengan adanya proses produksi yang cacat, penentuan harga oleh korporasi,  bahkan  banyak  korban  lainnya  yang  dapat  timbul  dari  kejahatan korporasi. 15
Teori  pidana  mengeai  badan  hukum  berkosenkuasi  menimbulkan  konsep dari kejahatan koprorasi. Korporasi merupakan bentuk orang yang semu ataupun badan hukum menandakan dalam kejahatan korporasi yang menjadi pelaku adalah sebuah  badan  abstrak  dan  bukanlah  manusia  secara  naturaliah.  Sehingga  pada logikanya,  hukuman  tersebut  dapat  dijatuhkan  pula  pada  sebuah  korporasi. Hukuman  yang  dijatuhkan  bukanlah  berbentuk  penjara  seperti  pada  kejahatan konvensional. Melainkan hukumannya berupa denda, dicabutnya izin, dibubarkan, kewajiban  membayarkan  ganti  rugi,  kewajiban  dalam  melaksanakan  sesuatu, membuat  pernyataan  maaf  kepada  rakyat  ataupun  pihak  lain  yang  dirugikan dan/atau dicabutnya hak-hak tertentu dari sebuah korporasi. 16
12 Suhartati,  Elfina  Lebrine  Sahetapy,  &  Hwian  Christianto, Buku  Ajar  Anatomi  Kejahatan Korporasi. Revka Petra Media, Surabaya, 2018), hlm 5.
13 Indonesia,  Presiden  Republik  Indonesia, Peraturan  Presiden  Tentang  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme .  Perpres  Nomor  13 Tahun 2018, Ps. 2.
14 Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, & Hwian Christianto, Op.Cit, p. 12-13.
15 Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi. Bau Media, Malang, 2006), hlm. 129.
16 Lilik Shanty, Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi ,  Pakuan Law Review , Vol. 3 No.
1,2017, hlm. 59.
Karakteristik dari kejahatan korporasi yang mendiferensiasikannya dengan kejahatan secara konvensional dapat dipahami sebagai berikut: 17
1. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memberikan keuntungan baik secara  ekonomis  maupun  non-ekonomis  atau  dilakukan  dengan  adanya motivasi perkembangan ekonomi dari sebuah perusahan;
2. Akibat  negatif  yang  ditimbulkan  dalam  kejahatan  Korporasi  bersifat  luas terhadap masyarakat. Dalam kasus Kejahatan di Sumber Daya Alam misalnya memberikan dampak negatif ;
3. Kejahatan korporasi dilaksanakan melalui modus-modus yang lebih canggih, kisalnya melalui rekayasan finansial.
Perumusan  terkait  dengan  lingkup  kejahatan  korporasi  bervariasi  sesuai dengan bidnag usaha maupun bentuk tindakannya. J. E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan  korporasi  seringkali  digunakan  dalam  berbagai  substansi  dan  bentuk penamaan.  Sehingga  tidak  asing  kemudian  bila  di  Amerika  Serikat,  negara bagiannya  merumuskan  peraturan  perundang-undangan  lebih  dari  20  rumusan terkait dengan kejahatan korporasi. Selain itu kejahatan korporasi sering dipakai dalam  kejahatan  berkerah  putih,  kejahatan  terorganisasi, eorganiseerde  misdaad, groepscriminaliteit,  misdaad  onderneming,  crimes  of  business  (business  crime), syndicate  crime. Namun  tidak  ditemukan  landasan  pemberian  nama  terhadap sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Simon dan Eitzen salah satunya tidak menggunakan istilah dari kejahatan atau crime melainkan istilah elite deviance. 18
Kejahatan  korporasi  tidak  hanya  menempatkan  korporasi  sebagai  sebuah konsep  abstrak  dan  pelaku  melainkan  juga  dapat  menjadi  kendaraan  oleh  para pihak yang memanfaatkan keberadaan korporasi. Bagi para pemilik saham misalnya yang  belum  diatur  secara  merinci  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan pemilik manfaat atau Benefecial Owner. Hal  tersebut  menyebabkan  sulit  terlacaknya  pihak-pihak  pemilik  manfaat  yang tersembunyi  dalam  struktur  kepemilikan  korporasi.  Kesulitan  dalam  melacak keberadaan  dari  BO  akan  berkosenkuensi  pada  terkendalanya  proses  penegakan hukum  korporasi  bila  terjadi  sebuah  kejahatan  di  salah  satunya  bidang  Sumber Daya Alam.
Pada  tahun  2016  yang  menjadi  sejarah  ditemukannya  pertama  kali keterlibatan  dari  BO  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang.  Pada  kasus  Panam Papers  dibuka  11,5  juta  dokumen  rahasia  oleh  Penyedia  Jasa  Perushaan  Mossah Fonsesca. Salah satu dari yang terkuak merupakan seseorang beridentitas warga negara  Indonesia.  Dari  803  pemegang  saham,  terdapat  10  nama  perusahaan,  28 perusahaan cangkang, serta 58 pihak terkait yang melakukan penyembunyian herta kekayaan di negara bebas pajak. 19
17 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.
196.
18 J. E Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Refina Aditama, Bandung, 2002, hlm.  1.
19 Annisa Fitra, Kedudukan Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia , Lex Jurnalica , Vol. 19 No. 1, 2022, hlm. 74.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
Vogel  mendefinisikan Beneficial  Owner sebagai  pihak  yang  memiliki  hak dalam menentukan sebuah modal dapat dimanfaatkan oleh orang lain atau secara umum  menentukan  arah  dari  pemanfaatan  kekayaan  perusahaan. 20 Hal  tersebut selaras  dengan  Definisi  dari Benefecial  Owner dalam  hukum  positif  di  Indonesia yang  terletak  dalam  Pasal  1  Ayat  2  Perpres  Nomor  13  Tahun  2018  tentang Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  dari  Korporasi  dalam  Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan  Terorisme  ialah  seseorang  yang  memiliki  kemampuan  dalam mengontrol korporasi, pemilik yang sebenarnya dari dana maupun saham korporasi dan  memiliki  tiga  kewenangan,  yakni  dapat  melakukan  penunjukan  ataupun pemberhentian  direksi,  dewan  komisaris,  pengurus,  Pembina,  maupun  pengawas dalam  korporasi,  memiliki  kemampuan  dalam  pengendalian  korporasi  serta memiliki hak untuk menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal  4  Ayat  1  Perpres  Nomor  13  Tahun  2018  menyatakan  bahwa  pada pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas ialah seseorang yang memiliki saham lebih dari  dua  puluh  lima  persen  sebagaimana  tercantum  dalam  Anggaran  Dasar, memilihak suara lebih dari dua puluh lima persen pada Perseroan Terbatas sesuai dalam  Anggaran  Dasar,  dapat  menerima  keuntungan  lebih  dari  dua  puluh  lima persen  dari  laba  per  tahun,  mendapatkan  kewenangan  dalam  pengangkatan, penggantian,  maupun  pemberhentian  dari  anggota  direksi  serta  anggota  Dewan Komisaris,  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  pengaruh  atau  kendali  dari Perseoran  Terbatas  tanpa  mendapatkan  izin  dari  pihak  manapun,  menerima manfaat dari keberadaan Perseroan Terbatas, dan/atau merupakan pemilik yang sebenarnya  dari  dana  terhadap  kepemilhan  saham  mayoritas  pada  Perseroan Terbatas. 21
Berdasarkan  Pasal  tersebut  di  atas,  seorang  BO  dapat  secara  langsung dimasukkan dalam struktur dari korporasi melalui Aggaran Dasar serta tidak juga dapat  secara  langsung  memiliki  kedudukan  dan  hanya  terikat  melalui  hubungan atau  aflisasi  saja.  Pengaturan  dari  BO  yang  baru  saja  dipertegas  dalam  Perpres Nomor  13  Tahun  2018  memicu  adanya  parameter  dalam  mengenali  BO  dalam sebuah korporasi, adapun klasifikasinya sebagai berikut:
1. Ultimate Power, merupakan penerima manfaat langsung dari perusahaan dan bukan hanya seseorang yang terdaftar secara legalitas sebagai nama pemilik dari manfaat secara langsung;
2. Economic  Benefit, ialah  penerima  mamnfaat  yang  secara  langsung  kareha kedudukannya sebagai pemegang sajak dan pemilik akses terhadap cashflow dari korporasi;
20 Anthony  Tiono  &  R.  Arja  Sadjiarto, Penentuan  Benefecial  Owner  untuk  mencegah Penyalahgunaan  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda ,  Tax  &  Accounting  Review , Vo.  3 No.2. 2013.
21 Ibid, hlm. 75.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
3. Control, yakni penerima manfaat langsung dari perusahaan yang tidak hanya menerima  manfaat  melainkan  dapat  memgontrol  jalannya  sebuah perusahaan atau korporasi.
Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemlik Manfaat dari Korporasi mengatur mengenai penyampaian informasi terkait pemilik  manfaat  berkaitan  dengan  Pasal  4  dari  Perpres  Nomor  13  Tahun  2018. Sebuah  korporasi  diberikan  kewajiban  dalam  penyampaian  informasi  yang sebenarnya terkait dengan pemilik manfaat dari korporasi kepada Menteri. Selain itu,  waktu  penyampaian  informasi  pemilik  manfaat  oleh  korporasi  diatur  pula dalam  Ayat  2,  yakni  pada  saat  dimohonkannya  pendirian,  pendaftaran,  dan/atau pengesahan korporasi ataupun saat menjalankan aktivitasnya sebagai korporasi. 22 Demikian,  meskipun  kedudukan  BO  dalam  sebuah  korporasi  dapat  tidak dimasukkan dalam Anggaran Dasar, tetapi eksistensinya harus tetap diketahui oleh negara.  Hal  tersebut  kemudian  mengurnagi  risiko  bersembunyinya  BO  dalam sebuah korporasi.
Bentuk  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  yang  Dalam  Menimbulkan Deterrent Effect Dalam Kejahatan di Bidang Sumber Daya Alam Terkait dengan Kedudukan dari Benefecial Owner
Rosce Pound menyatakan bahwa makna dari kata pertanggungjawaban atau dalam  bahasa  inggris liability ialah  adanya  kewajiban  dalam  pembalasan  yang diterima  pelaku  sebagai  hak  dari  subjek  hukum  yang  dirugikan.  Romli  Atsasmita lebih  lanjut  berpendapat  bahwa  pembalasan  merupakan  sebuah  alat  utama  yang memicu pergesaran kedudukan dari pembayaran ganti rugi yang awalnya sebagai hak  istimewa  menjadi  sebuah  kewajiban.  Pembayaran  ganti  rugi  tidak  lagi dipandang  dari  nilai  sebuah  pembalasan  yang  seolah-olah  dibeli,  tetapi  melalui pertimbangan  dari  penderitaan  yang  ditimbulkan  pelaku.  Sehingga  konsep  dari pertanggungjawaban  dapat  dimaknai  sebagai  perbaikan.  Hal  tersebut berkosenkuasi  kepada  perubahan  konsep  pertanggungjawaban  untuk  balas dendam menjadi perbaikan untuk penderitaan. Adapun wujud dari ganti rugi yang awalnya sejumlah uang berubah pula menjadi penjatuhan hukum. Pada sejarahnya, konsep tersebut menadi awal dari teori pertanggungjawaban atau liability. 23
Korporasi sebagai subjek yang dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang  dilakukan  secara  historical  terkait  dengan  pengadilan  gereja  di  abad pertengahan.  Pada  masa  itu,  gereja  memberikan  tanggapan  terhadap  adanya dugaan dari ajaran sesat yang ada pada tubuh perusahaan utamanya terkai dengan biara  yang  melakukan  pengcuilan.  Lawrence  M.    Salinger  menyatakan  bahwa prinsipnya  korporasi  dapat  dipersalahkan  dalam  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pengurusnya  di  era  peradilan  gereja  dengan  mengucilkan  para  pengurus
22 Adman  Fawwas  Hadju, Benefeicial  Owner:  Mengenali  Pemilik  Manfaat  dan  Sanksi  bagi Perseoran Terbatas , Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , Vol. 9 No. 12, 2023, hlm.  4.
23 Romli Atsasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm.  79.
perusahaan  tersebut.  Demikian,  korporasi  sebagai  sebuah  subjek  hukum  dalam pertanggungjawaban kejahatannya telah terlihat sejak pengadilan gereja. 24
Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga model,  yakni  pengurus  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban  dibebankan  pada  pengurus.  Hal  tersebut  dilandaskan  pada pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat bertanggungjawab secara pidana akibat dari konsep abstraknya, sehingga pertanggungjawaban diberikan kepada pengurus. Kedia  ialah  korporasi  sebagai  pelaku  dari  kejahatan  dan  pengurus  yang  menjadi penangungjawab. Maknanya, meksipun diakui korporasi dapat melakukan sebuah kejahatan, pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada pengurusnya. Serta yang ketiga  ialah  korporasi  sebagai  pelaku  dari  kejahatan  dan  korporasi  pula  yang kemudian  bertanggungjawab.  Model  ini  mempertimbangkan  perkembangan  dari korporasi dengan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pada pengurusnya saja tidak cukup untuk memutus tali kejahatan dari sebuah korporasi. 25
Teori yang muncul berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terdiri atas lima, yakni sebagai berikut:
1. Teori Identifikasi atau direct corporate criminal liability. Berdasarkan teori ini,  korporasi  dapat  melakukan  tindak  pidana  melalui  perbuatan  yang diakukan oleh pemgurus pada saat bertidak untuk dan atas nama korporasi. Demikan, tidak terpisahkan korelasi antara korporasi dan pengurusnya atau menjadi  sebuah  kesatuan.  Sehingga,  pertanggungjawaban  korporasi  tidak bersifat pribadi. 26
2. Teori Strict  Liability. Berdasarkan  teori  ini,  pertanggungjawaban  korupsi didasarkan pada bunyi dari sebuah undang-undang tanpa memandang siapa yang  melakukan  tindakan  di  dalam  korporasi.  Paul  Dobson  menyatakan bahwa pada beberapa kejahatan, bila terdapat pemenuhan salah stau unsur dari actus reus, maka tidak perlu mempertimbangkan lagi mens rea dari delik yang  dimaksud.  Tujuan  dari  adanya  penerapan  teori  ini  ialah  untuk melindungi  publik  dari  tindakan  yang  berbahaya  dengan  menciptakan standar yang tinggi dalam penanggulangannya serta untuk meregulasi quasi- kriminal secara efesien. 27
3. Teori Vicarious  Liability. Berdasarkan  teori  ini,  pertanggungjawaban korporasi  dibebankan  kepada  pengurus  sebagai  pengganti  dan  agen  yang melakukan  tindakan.  Pertanggungjawaban  ini  dilandaskan  pada  doktrin respondent  superior dan  prinsip  kepegawaian  maupun  prinsip  delegasi. Doktrin tersebut menyebutkan adanya pengecualian pada pertanggungjawaban individual sebagaimana dalam adagium nemo punitur pro alieno delicto yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum karena
24 Lawrence M. Salinger, Encyclopedia of White Collar Crime, Vol I& II, Sage Publication, London: 2005, hlm. 211-212.
25 Setiyono, Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 12-14.
26 Amanda Pinto & Marti Evans, Corporate Criminal Liabilitu, Sweet and Maxwell, London, 2003, hlm. 46.
27 Paul Dobson, Criminal Law, Thomson Sweet and Maxwell, London, 2008, hlm. 39.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
perbuatan orang lain. Sehingga, pertanggungajwaban pada teori ini berfokus pada prinsip pertanggungjawaban pengganti atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain. 28
4. Teori  Agregesi.  Pertanggungajawaban  berdasarkan  teori  ini  dibebankan kepada  korporasi  jika  dilakukan  oleh  sejumlah  orang  yang  saling  terkait dalam  pemenuhan  unsur  dari  tindak  pidana.  Makananya,  dalam mempertanggungjawabkan,  pengurus  di  dalam  korporasi  harus  bersama- sama  melakukan  sebuah  tindak  pidana  meskipun  tidak  secara keseluruhannya.
5. Doktrin corporate  cultural  model. Doktrin  ini  menitikberatkan  pada kebijakan dari badan ukum secara tersurat serta tersirat dan pengaruhnya pada  cara  kerja  dari  sebuah  korporasi.  Maknanya  sebuah  korporasi  dapat dibebakna pertanggungjawaban bila tindakan yang dilakukan oleh seseorang di bawah korporasi tersebut memiliki landasan atas wewnang atau izin dari tindakan yang dilakukan. 29 Sutan Reny kemudian menambahkan teori terkait dengan
pertanggungjawaban  pidana,  yakni  ajaran  gabungan  dari  teori  identifikasi, intra vires, keterkaitan  fungsi,  manfaat, legal  entity, serta  agregasi.  Pada  teori  yang dikemukakan  oleh  Sutan,  untuk  dapat  dipertanggungjawabkannya  sebuah kejahatan oleh korporasi sebagau subjek hukum haruslah memenuhi enam unsur, yakni tindak pidana dilakukan oleh pengendali olerh korporasi baik secara langsung maupaun  melalui  perintah  kepada  orang  lain,  sesuai  dengan  teori identification. Selanjutnya ialah dilakukan dengan pemenuhan tujuan dari korporasi yang sesuai dengan  teori intra  vers. Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dilaksanakan sesuai dengan perintah berdasarkan jabatan dan tugas yang dimiliki. Selain itu, atas kejahatan yang dilakukan haruslah memberikan manfaat kepada koporasi. Pelaku ataupun seseroang yang memberikan perintah tidak memiliki alasan baik pembenar maupun pemaaf yang menghindarkan dirinya dari pertanggungjawaban. Serta yang terakhir ialah antara actus reus dan mens rea tidak harus pada stau orang, melainkan mens  rea haruslah  pada  pengendali  sementara  untuk actus  reus dapat  dilakukan oleh  pengendali  atau  yang  diperintahkan  baik  satu  orang  maupun  lebih  sesuai dengan teori agregasi. 30
Prinsip nullum crimen noela poena sine lege certa atau lex crta- lex certa yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  dengan  jelas.  Pada  kelima  bentuk pertanggungjawaban  korporasi  dan  satu  teori  gabungan  tersebut,  belum  diatu secara  tegas  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Beragamnya  jenis  dari pertanggungjawaban  pidana  dalam  pelaksanaanya  menimbulkan  ambiguitas kepada  penegakan  hukum  dan  masyarakat.  Topo  Santoso,  Guru  Besar  Pidana
28 Hariman  Satria, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana  Sumber  Daya Alam, Mimbar Hukum , Vol 28 No. 2, 2016, hlm. 296.
29 Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-Pirnsip Hukum Pidana, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014), hlm. 233.
30 Sutan Remy Sjadeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti, Jakarta, 2006, hlm. 118.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  menyatakan  bahwa  pidana  korporasi bahkan dalam KUHP Tahun 2023 masih menggunakan berbagai teori, baik dari teori identifikasi juga pada pertanggungjawaban dari pengendali baik di dalam seperti direktur  bahkan  bagi beneficial  owner di  luar  struktur  korporasi.  Maknanya,  BO memiliki kedudukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. 31
Pada kejahatan di bidang Sumber Daya Alam, bentuk pertanggungjawaban yang ideal ialah kolaborasi anatara teori strict liability dan direct corporate criminal liability sebagai  alat  untuk  memudahkan  para  penegak  hukum  dalam  melakukan penuntutan kejahatan korporasi di bidang Sumber Daya Alam. Bila pengurus dari korporasi  melakukan  kajahatan  terkait  dengan  korporasi  maka  secara mutatis mutandis korporasi juga dibebankan pertanggungjawaban pidana. Korporasi dalam pertanggungjawabannya  tidak  mengugurkan  tanggungjawab  dari  pengurus  yang melakukan  tindak  pidana.  Dikaitkan  dengan  BO  sebagai  pengendali  korporasi  di luar  struktur,  maka  dapat  pula  dimintai  pertanggungajawabannya  sesuai  dengan pergesaran  paradigma  pertanggungjawaban  korporasi  pada  KUHP  2023  yang dijabarkan oleh Topo Santoso pada sebelumnya. Demikian, perumusan yang lebih khusus  pada  kejahatan  korporasi  di  bidang  Sumber  Daya  Alam  dan pertanggungjawaban  yang  digunakan  seyogyanya  dikodifikasi  dalam  sebuah peraturan  perundang-undangan  untuk  mencapai  kepastian  hukum  dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang Sumber Daya Alam.
Hukum  digunakan  untuk  menjaga  tatanan  sosial  dalam  artian  tidak  ada seseorang  yang  akan  berani  melakukan  kejahatan  yang  sama  di  kemudian  hari. Aturan  hukum  menurut  ross  dirasa  mewajibkan  karena  ada  hubungan  antara perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka saya bebas dari sanksi. Pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai wajib. Berlakuknya hukum tidak lain dari itu, yakni suatu reaksi timbal balik antara sanksi  dengan  rasa  wajib/rasa  takut.  Maka  keharusan  yuridis  seluruhnya bersangkut paut dengan realitas sosial.

## KESIMPULAN
Seorang  BO  dapat  secara  langsung  dimasukkan  dalam  struktur  dari korporasi melalui Aggaran Dasar serta tidak juga dapat secara langsung memiliki kedudukan dan hanya terikat melalui hubungan atau aflisasi saja. Sebuah korporasi diberikan kewajiban dalam penyampaian informasi yang sebenarnya terkait dengan pemilik  manfaat  dari  korporasi  kepada  Menteri.  Selain  itu,  waktu  penyampaian informasi pemilik manfaat oleh korporasi diatur pula dalam Ayat 2, yakni pada saat dimohonkannya pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi ataupun saat menjalankan aktivitasnya sebagai korporasi.
Pada kejahatan di bidang Sumber Daya Alam, bentuk pertanggungjawaban yang ideal ialah kolaborasi anatara teori strict liability dan direct corporate criminal liability sebagai  alat  untuk  memudahkan  para  penegak  hukum  dalam  melakukan
31 Ady Thea DA, Mengurai Actus Reus dan Mens Rea Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional , 2023,
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-actus-reus-dan-mens-rea-pidana- korporasi-dalam-kuhp-nasional-lt642ee304b78ff/?page=2 , diakses pada 07 April 2024.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
penuntutan kejahatan korporasi di bidang Sumber Daya Alam. Bila pengurus dari korporasi  melakukan  kajahatan  terkait  dengan  korporasi  maka  secara mutatis mutandis korporasi juga dibebankan pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amrullah, Arief. 2006. Kejahatan Korporasi. Malang: Bayumedia Publishing.
Atsasmita, Romli. 2020. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Institut  Pertanian  Bogor. Menguak  Agenda  Gelap Kebijakan SDA. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Berkatullah,  Adul  Halim.  2020. Pertanggungjawaban  Korporasi  di  Sektor  Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan. Jakarta: Auriga Nusantara.
Dobson, Paul. 2008. Criminal Law . London, Thomson Sweet and Max Well.
Marzuki, Peter Mahmud. 2020. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Persada Group.
Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Pinto, Amanda & Marti Evans. 2003. Corporate Criminal Liability . London: Sweet and Maxwell.
Sahetapy, J. E. 2002. Kejahatan Korporasi. Bandung: Refina Aditama.
Salinger, Lawrence M. 2005. Encyclopedia of White Collar Crime, Vol I& II. London:
Sage Publication.
Setiyono. 2005. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayu Media.
Sjadeni, Sutan Remy. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta, Grafiti Pers.
Subekti & R. Tjitorosoedibio. 1979. Kamus Hukum. Jakarta: Pradaya Paramita.
Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, & Hwian Christianto. 2018. Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi. Surabaya: Revka Petra Media.
Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi. 2012. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
Tim Pengkinian NRA Indonesia. 2019. Pengkinian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang  di  Indonesia  Tahun  2015. Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transanksi Keuangan .
Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) et all. 2014.  Ringkasan Eksekutif Audit Kepatuhan Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau . Jakarta.

## Jurnal
Fitra, Annisa. K edudukan Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia ”, Lex Jurnalica, 19, 2022.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1385 – 1397   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6524
H, Dicku J. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di Indonesia . Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 4, 2020.
Hadju,  Adman  Fawwas, Benefeicial  Owner:  Mengenali  Pemilik  Manfaat  dan  Sanksi bagi Perseoran Terbatas . Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 9, 2023.
Satria,  Hariman. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Sumber Daya Alam . Mimbar Hukum, 28, 2016.
Tiono,  Anthony  &  R.  Arja  Sadjiarto. Penentuan  Benefecial  Owner  untuk  mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda . Tax & Accounting Review, 3, 2013.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia,  Presiden  Republik  Indonesia, Peraturan  Presiden  Tentang  Penerapan Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme . Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 2.

## Websites
DA, Ady Thea. 2023, “Mengurai Actus Reus dan Mens Rea Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional” https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-actus- reus-dan-mens-rea-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional- lt642ee304b78ff/?page=2, diakses pada 07 April 2024.