## PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKUEDES) DALAM MENINGKATKAN PENATAUSAHAAN DESA SUKOHARJO KECATAMAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK
Nuke Yuandika 1 , Indrian Supheni 2 , Budiono 3 , Suwandi 4 1,2,3,4 Program StudiAkuntansi, Sekolah Tinggi IlmuEkonomiNganjuk Email : kekeyuandika@gmail.com

## ABSTRAK
The purpose of this study is (1) to find out the application of the village financial system (SISKEUDES) in sukoharjo village,  wilangan  district,  nganjuk  district.  (2)  to  find  out  the  implementation  of  the  village  financial  system (SISKUEDES) in improving administration in sukoharjo village, wilanganngnajuk district.
This type of research is a qualitative approach with descriptive methods. The data used are primary in the form of observations,  interviews,  and  secondary  data.  The  information  obtained  was  the  village  secretary  and  village treasurer.  The  results  showed  that  Sukoharjo  Village,  Wilangan  District,  Nganjuk  District  had  implemented  a village  financial  system  or  SISKUEDES  in  improving  administration  in  Sukoharjo  Village,  Wilangan  District, Nganjuk District, covering the stages of planning, administration, reporting, and accountability by Permendagri No. 113 of 2014.
Kata kunci : SISKUEDES, Penatausahaan

## A. PENDAHULUAN
Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta  norma  sosial  masing-masing.  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  menjelaskan  bahwa  “desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tentunya  tak terlepas  dari  factor  keuangan  untuk  kelangsungan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu
transparansi  dan  akuntabilitas  yang  merupakan suatu  bentuk  keterbukaan  pemerintah  desa  agar penatausahaan desa menjadi lebih baik. penatausahaan  yang  baik  tercermin  pada  laporan
keuangan  desa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik, maka  kinerja  pemerintahan  desa  akan  meningkat. Oleh  karena  itu  pemerintah  desa  harus  bias menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas mengingat  dalam  pengelolaan  keuangan  desa tersebut.  Kenyataan  yang  terjadi  saat  ini  terkait Pengelolaan  Keuangan  Desa,  secara  prinsip  masih banyak  desa  yang  memiliki  permasalahan  terkait laporan  keuangan  desa  ini,  antara  lain:  (1)  Sering terjadi  keterlambatan  laporan  keuangan  dalam penyampaian  dari  desa  ke  Kecamatan,  (2)  Masih lemahnya  skill  (keterampilan)  terkait  kreativitas laporan keuangan, (3) Masih lemahnya infrastruktur terkait  teknologi  informasi  (internet),  (4)  Dalam laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  kepala  desa selama ini masih bersifat konvensional
(tradisional). (Hanifah dan Praptoyo, 2015).
Demi  membantu  menatausahakan  dana desa,  maka  Pemerintah  Pusat  (Kemendagri) bekerjasama  dengan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  telah  membuat  aplikasi komputer  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) yang  memadai  dan  dapat  diandalkan.  Melalui
aplikasi  ini  desa  memperoleh  kemudahan  dan kesederhanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Penggunaan  SISKEUDES  juga  dipertegas  dengan himbauan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  melalui surat  Nomor  B.7508/01-16/08/2016  tertanggal  31 Agustus  2016  kepada  seluruh  kepala  desa  di Indonesia  untuk  memahami  dengan  baik  dan menggunakan  SISKEUDES  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Penerapan  SISKEUDES  harus didukung  oleh  dokumen  dan  sumber  daya  manusia yang  mampu  mengoperasikan  sistem  tersebut. SISKEUDES  akan  menghasilkan  output  RPJM (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah)  dan RKP  (Rencana  Kerja  Pemerintah)  Desa,  APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa,
Dokumen  penatausahaan  keuangan  desa,  laporan realisasi  APB  desa,  laporan  kekayaan  milik  desa, laporan  realisasi  per  sumber  dana,  dan  laporan kompilasi di tingkat pemda.
Upaya peningkatan penatausahaan keuangan  Desa  merupakan  suatu  kegiatan  yang wajib  serta  khusus  dilakukan  oleh  Bendahara  Desa dalam  hal  mencatat  transaksi  pengeluaran  ataupun penerimaan  desa.  Bendahara  Desa  pun  harus  jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan  yang  mengakibatkan  terjadinya  suatu transaksi  keuangan  di  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengetahui : 1. Penerapan system keuangan  desa  (SISKUDES)  di  desa  sukoharjo kecamatan wilangan kabupaten nganjuk 2.
Penerapan  system  keuangan  desa  (SISKUEDES)
dalam  meningkatkan  penatausahaan  di  desa  suko harjo  kecamatan  wilangan  kabupaten    nganjuk. Mengingat  begitu  pentingnya  peranan  system
keuangan desa (Siskuedes) di desa untuk kedepannya,  maka  peneliti  tertarik  melakuakan penelitian mengenai “ Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Dalam
Meningkatkan  Penatausahaan  Keuangan  Desa Sukoharjo  Kecamatan  Wilangan  Kabupaten Nganjuk ”.

## B. KAJIAN TEORI
1. PengertianImplikasiKebijakan
Implementasi  kebijakan  menurut  Mulyadi (2015:12)  implementasi  mengacu  pada  tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam  suatu  keputusan.  Tindakan  ini  berusaha mengubah  keputusan-keputusan  tersebut  menjadi pola-pola  operasional  serta  berusaha  mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya.
Abidin  dalam  Mulyadi  (2015:26)  menyatakan bahwa  proses  implementasi  berkaitan  dengan  dua factor utama; factor utama internal dan factor utama ekternal.  Faktor  utama  internal:  kebijakan  yang akan  di  implementasikan.  Faktor  utama  eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai  implementasi  kebijakan,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  dalam  implementasi  suatu kebijakan  tidak  hanya  menyoroti  perilaku  dari lembaga  lembaga  administrasi  atau  badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran,  tetapi  juga  perlu  memperhatikan  secara cermat  berbagai  jaringan  kekuatan  politik,  sosial, ekonomi  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat  dalam  program,  dan  yang  pada  akhirnya
membawa  dampak  yang  diharapkan  ataupun  yang tidak diharapkan terhadap program tersebut. 2. Model Implikasi Kebijakan Menurut Mulyono (2015:68) Mengemukakan 4 (empat) variabel yang
mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yakni Komunikasi  ( Communications ),  Sumber  Daya ( Resources ),  Disposisi  atau  Sikap  ( Dispositions atau  Attitudes )  dan  struktur  birokrasi  ( Bureucratic structure ).
3. PengertianSistemKeuanganDesa
AplikasiSistemKeuanganDesa
(SISKEUDES) merupakanaplikasi yang dikembangkan  Badan  PengawasanKeuangan  dan Pembangunan (BPKP) dalamrangkameningkatkankualitas tata kelolakeuangandesa”
(http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet- Simda-Desa.bpkp).
4. PengertianPengelolaanKeuanganDesa
MenurutSoleh  dan  Rochmansjah  (2015:3) menyatakanbahwa “pengelolaankeuangandesaadalahPengeloaankeung andesa  (APBDesa)  yaitumencakupperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabankeuangandesa”.DalamPeratura n  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014
TentangPengelolaanKeuanganDesa,
dalampengelolaankeuangandesaada  5  tahap  yang harus
di perhatikandalammengelola
dana desayaknitahapperencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.
5. PenatausahaanKeuanganDesa
Menurut Rahman (2012), menyatakanbahwa
“penatausahaankeuangandaerahmerupakanbagian
yang
takterpisahkandari
proses
PengelolaanKeuangan Daerah,
baikmenurutPeraturanPemerintahNomor  58  Tahun 2005  maupunberdasarkanPermendagriNomor  13 Tahun  2006  tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah”.  BerdasarkanPeraturan  Menteri  Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah mengatakanbahwa, “penggunaanggaran/kuasaanggaran, bendaharapenerimaan/pengeluaran  dan  orang  atau badan
yang menerimaataumenguasaiuang/ barang/kekayaandaerah,
wajibmenyelenggarakanpenatausahaansesuaidenga nperaturanperundang-undangan.”
Berdasarkanpengertiandiatasdapatdisimpulkanbahw apenatausahaankeuangandaerahadalahkegiatanmen gaturbertambah  dan  berkurangnyakekayaandaerah dan pengalokasiannya.
6. KerangkaBerpikir
Keuangandesamerupakanhal  yang  riskan,
makadenganitupemerintahdalammengantisipasipen erapan UU DesaNomor 6 Tahun 2014
melaluiRapatDengarPendapat  (RDP)  Komisi  XI mengeluarkanaplikasisistemkeuangandesa (SISKEUDES) iniuntukmengantisipasimasalah-
masalah yang terjadidalampenerapan UU
DesaNomor  6  Tahun  2104  Tentangkeuangandesa. DesaSukoharjo,
KecamatanWilanganNganjuktelahmenerapkanaplik asisistemKeuanganDesa
Gambar kerangkafikirdapatdilihat pada baganberikutini :
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Indikator Keberhasilan Implemenentasi 1. Komunikasi (Konsistensi, Tujuan,Saran, Sasaran Kebijakan)

## Gambar 2.1 KerangkaKonseptual

## C. METODE PENELITIAN
Untukmengetahuipenerapansistemkeuangandesa (SISKEUDES) di DesaSukoharjoKecamatanWilanganKabupatenNga njuk, makapenelitianinimenggunakantipepenelitiandeskri
ptifdenganpendekatankualitatif.  Menurut  Fuad  dan
Nugroho (2014:54), “penelitiankualitatifadalahsuatupenelitian yang menilai dan mengungkapkanpermasalahanmengenaiapaadanyas esuaidengankenyataan yang ada di lapangan”.
Menurut  Sugiyono  (2016:238),  “Metode penelitian deskriptif adalah  metode penelitian  yang bertujuan  untuk  menggambarkan,  menjelaskan keadaan  yang  ada  di  objek  penelitian  berdasarkan faktor  dan  data  yang  dikumpulkan  kemudian disusun secara sistematis”. Jenispenelitianinilebihbanyakmelakukananalisis desk riptifsertatidakmengujihipotesis. Kebanyakandarijenispenelitianinimencobainimelak ukangeneralisasidarirealitassosial yang diamati.
1. Lokasi Penelitian Pelaksanaanpenelitianmengenaipenerapansistem keuangandesa (SISKEUDES) dalammeningkatkanpenatausahaankeuanganDesaSu koharjoKecamatanWilanganKabupatenNganjuk yang beralamat di DesaSukoharjoKecamatanWilanganKabupatenNga njuk. Pengambilan data dalampenelitianinidilakukan pada bulan Mei sampaidenganJuni 2019. AlasanpemilihanpemilihanDesaSukoharjosebagaite mpatpenelitiandikarenakanDesaSukoharjomerupaka n salah satuDesa yang sebelumnyamelakukanpelaporanpertanggungjawab andenganmenggunakancara manual
denganmengandalkan Microsoft Word dan Excel.

## 2. FokusPenelitian
Dalampenelitianini  yang  dijadikanfokus  oleh
penelitianadalahbagaimanaimplementasiaplikasiSist emKeuanganDesa (SISKEUDES) di DesaSukoharjo, KecamatanWilangan, KabupatenNganjuk. Kegiatanapasaja yang dilakukanpemerintahdesadalampenerapanaplikasisi stemkeuangandesaini,  kendala-kendala  yang  terjadi pada
proses penerapansertakelebihan dan kekuranganaplikasisistemkeuangandesa.

## D. ANALISIS DATA
PenerapanSistemKeuanganDesa  (SISKEUDES)
di DesaSukoharjoKecamatanWilanganKabupatenNga
njuk.  DalamPermendagriNomor  113  Tahun  2014 dijelaskanbahwapengelolaankeuangandesaada 6 bagianyakniperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, dan pembinaan
dan pengawasan. Dari keenambagianini, aplikasiSiskeudes 2017 mencakuppemrosesan  5  bagianyakniperencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaankeuangandesadenganmenggunakanapli kasiSiskeudes 2017 di
DesaSukoharjoKecamatanWilanganKabupatenNga njuk.
Di  dalam  Sistem  Keuangan  Desa  Tahun  2017  ini, dari  keenambagian  pengelolaan  keuangan  desa seperti  yang  terurai  dalamPermendagri  Nomor  113 Tahun  2014  ada  lima  bagian  yang  menjadiproses Siskeudes yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, dan pertanggungjawaban.
1. Perencanaan
Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai daripenyusunan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan  Desa  mencakupRencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), RencanaKerja
Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (RAPBDes). Pada aplikasi Siskeudes tahapperencanaan  yakni  penginputan  hasil  dari
Peraturan  Desa  (RPJM  Desa,RKP  Desa,  dan Renstra  Desa)  pada  modul  Perencanaan.  Dan prosespenginputan  data  APBDesa  dalam  modul
Penganggaran.Untuk  proses  penyusunan  Peraturan Desa  dilakukan  secaramanual  dan  melalui  proses yang Panjang dimulai dari Sekretaris Desamenyampaikan  Rancangan  Peraturan  Desa kepada Kepala Desa hinggadisahkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa olehBupati/Walikota. Penyusunan APBDes dilakukan berdasar RKP Desayang telah dibuat dan harus  disepakati  bersama  oleh  Kepala  Desa danBadan Permusyawaratan Desa dalam
Musyawarah Perencanaan danPembangunan Desa.
2. Pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa  adalah  semuapenerimaan  dan  pengeluaran desa  dalam  rangka  pelaksanaankewenangan  desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa(Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014).  Pada aplikasi Siskeudespelaksanaan pengelolaan
keuangan ada pada modul Penatausahaan.
3. Penatausahaan
Pada  modul  Penatausahaan,  Bendahara  Desa mengisi penerimaan desadan  mencatat pengeluaran desa  pada  SPP  Definitif  dan  Pencairan  Dana.Telah dijelaskan  dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun
2014pasal 27 bahwa Pelaksana Kegiatan mengajukan  SPP  ke  Kepala  Desadengan  syarat sudah  adanya  lampiran  bukti  transaksi  dan PernyataanTanggungjawab  Belanja.  Persyaratan atau  berkas  yang  sudahdiverifikasi  oleh  Sekretaris Desa  dan  disetujui  oleh  Kepala  Desadiserahkan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pembayaran.Bendahara Desa mencatat pembayaran sebagai  pengeluaran.  Sistempelaksanaan  keuangan desa berdasarkan Permendagri ini disebut“nalangi” oleh Desa.
Di  Desa  Sukoharjo  sudah  melakukan  tahap pelaksanaan sesuaidengan Permendagri Nomor 113
Tahun  2014.  Namun  terkadang  jikaada  kendala proyek  yang  besar  dan  dana  yang  digunakan untuk“nalangi”  tidak  bisa  mengakomodasi  maka Bendahara  membuat  SPPterlebih  dahulu  sesuai RAB  kemudian  bukti  transaksi  diserahkansetelah pencairan  dana  dan  pembelanjaan  dana  oleh PelaksanaKegiatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikatakan oleh Bapak Eko Ariwibowo selaku
Bendahara  Desa  dan  Pendamping  Desa  Bapak Tugimin.  Bapak  Eko  Ariwibowopada  tanggal  12 Agustus 2019 mengatakan:
“Ya  kalau  dana  yang  digunakan  untuk  nalangi kurang  danproyeknya  penting  dan  butuh  untuk segera  dilakukan,  ya  saya  buat  SPPdulu  mbak supaya  bisa  melakukan  pencairan  dana  ke  bank. SPP  yangsaya  buat  sesuai  dengan  RAB  yang  ada. Nanti  bukti  transaksi  menyusulkalau  Pelaksana Kegiatan  sudah  belanja.  Kalau  ada  selisih kurangatau  lebih  nanti  diatur-atur  lagi,  bisa digunakan  untuk  fotocopy,  ataukalau  lumayan banyak  yang  digunakan  untuk  nalangi  kegiatan lainnya,kalau  ngga  terlalu  banyak  ya  dimasukkan ke SiLPA mbak. Lah gimanaya kalau proyek besar sedangkan  sisa  dana  ga  mencukupi,  dana  desajuga pas  belum  turun  semua,  uang  siapa  yang  bisa  buat nalangi yangjumlahnya sekian juta itu?”
Bapak  Tugimin  selaku  Pendamping  Desa  juga mengetahui  hal  ini.Berikut  penjelasan  Bapak Tugimin  pada  tanggal  14  Agustus  2019:“Tapi kadang teman-teman Bendahara itu sudah membuat SPPsemua  mbak.  Baru  ketika  pencairan  tinggal ngbrowse.  Namunsebenarnya  ini  tidak  boleh. Seharusnya  input  SPP  itu  ketika  buktitransaksi sudah  masuk. Tapi  ya balik lagi,  sesuai  kata Mbak Vina.Sistem  nalangi  ini  baru  benar  bisa  berjalan kalau pas proyek dan danauntuk nalangi
mencukupi.  Kalau  ngga  ada  terus  belanjanya  mau pakaiuang siapa.”
Penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa dalam  PermendagriNomor  113  Tahun  2014  yakni pertanggungjawaban  Bendahara  setiapakhir  bulan pada  penerimaan  dan  pengeluaran.  Ada  3 pembukuan  yangwajib  dibuat  yakni  buku  kas umum,  buku  kas  pembantu  pajak,  dan  bukubank (Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  pasal  36). Pada  tahappenatausahaan  ini,  Bendahara  Desa sangat  dibantu  dengan  adanyaaplikasi  Siskeudes. Karena laporan-laporan bulanan yang
digunakanuntuk pertanggungjawaban sudah
dikerjakan  di  dalam  sistem  denganoutput  berupa penerimaan desa dan SPP Definitif pada tahappelaksanaan. Pada tahap penatausahaan dengan menggunakan aplikasiSiskeudes, Bendahara Desa  sudah  bisa  melihat  bahkan  mencetak ouputyang  berupa  laporan  buku  kas  umum,  buku bank, dan buku kaspembantu pajak.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Untuk tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Sukoharjosangat
dipermudah  dengan  adanya  aplikasi  Siskeudes 2017.  Denganhanya  mengklik  beberapa  menu dalam  aplikasi,  laporan  sudah  bisadilihat  bahkan dicetak.  Berbagai  laporan  tersedia  di  dalam aplikasiSiskeudes  2017.  Laporan  perencanaan, laporan  penganggaran,  laporanpenatausahaan,  dan laporan pembukuan dapat dengan mudah diaksespada  aplikasi  Siskeudes  2017.  Awal  proses penginputan data-datamemang menyulitkan Bendahara Desa terutama ketika pelaksanaanpengelolaan keuangannya, karena dalam  penginputan  datamembutuhkan  ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan agar laporankeuangan
yang  dihasilkan  bisa  andal.  Tetapi  kesulitan  pada prosestersebut  akan  diperoleh  manfaatnya  ketika pada  tahap  pelaporan  danpertanggungjawaban. Aplikasi  Siskeudes  2017  meningkatkanefektivitas dan  efisiensi  pada  pengelolaan  keuangan  Desa Sukoharjo.
5. Pengawasan
Untuk  tahap  pengawasan  yakni  dilakukan  oleh BPKP.  BPKPdalam  rangka  pengawalan  preventif dan pengawasan akuntabilitaspengelolaan keuangan desa memiliki peran yaitu pertama denganmelakukan pengembangan pedoman Bimbingan Konsultasi (Bimkon)pengelolaan keuangan  desa  dan  aplikasi  sederhana  (Siskeudes dan  SIABumdes)bersama  Kemendagri.  Kedua dengan  berperan  aktif  dalammemberikan  masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu,Kemendagri, dan KemendesaPTT), Kabupaten/Kota). Ketiga denganmenyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan
konsultasipengelolan  keuangan  desa.  Keempat dengan memfasilitasi peningkatankompetensi SDM
Pemda dan Desa.Untuk pembinaan danpengawasan, kegiatannya  bukan  berupa  pemrosesan  data. Untukpembinaan yakni dilakukan adanya bimbingan  teknik  yang  diadakanatas  kerjasama Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta  yang  diadakan olehKecamatan  sendiri.  Selain  bimtek,  pembinaan aplikasi  Siskeudes  yakniadanya  pendamping  desa. Pendamping  desa  memiliki  salah  satu  fungsiyakni membantu  desa  dalam  pengelolaan  keuangan. Pendamping  DesaSukoharjo  seringkali  membantu
Bendahara jika mengalami kesulitandalam
pengoperasian aplikasi Siskeudes

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN
PenerapanSistemKeuanganDesasangatpentingad anyakarenamembantupemerintahdesadalammengel olakeuangandesamenjadilebihefektif dan efisien. Di terapkan pada tahun 2017 proses penggunaanAplikasiSistemKeuanganDesaSukoharj osudahdilaksanakansecaraterstruktur dan sesuaiprosedur. Semualaporankeuangan yang sudahselesaiakanmelewati proses
penginputankedalamAplikasiSistemKeuanganDesa. Penginputandilakukansekalisesuaidengantransaksitr ansaksi  yang  ada  dan  akanmenghasilkan  output berupadokumenpenatausahaan  dan  laporan-laporan yang  sesuaidenganperundang-undangan.  Dalam proses pelaksanaannyaada 4 tahap yang harusdilalui:
1. TahapPerencanaan. PemerintahDesaharusmenetapkan RAB (RancanganAnggaranBiaya), RAB adalahmengalokasikanbiaya yang diperlukanuntukpembangunandesa,  sertabiaya lain yang berhubungandengan proses keuangan.  RAB  dibuat  oleh  KepalaDesa  dan Badan PermusyawaratanDesa.
2. TahapPelaksanaan. TahapimplementasidariAnggaranPendapatan dan BelanjaDesa (APBDes) meliputiseluruhrangkaiankegiatanpelaksanaan. Dalamtahapinisemua yang menjadidasarterjadinya proses
pengadaanbarang  dan  jasa,  penyusunanbuku kas dan lain-lain.
3. TahapPenatausahaan. Merupakan proses pencatatantransaksi yang terjadidalamsatutahunanggaran, kegiatanpenatausahaanmempunyaifungsiuntuk menatausahaakan proses yang
telahterjadidaritahappelaksanaan dan perencanaanAPBDes.
4. TahapPelaporan.
Tahapuntukmenyampaikankegiatan yang telahdilakukan, hal-hal yang berhubungandenganhasilpekerjaan yang telahdilakukanselamaperiodetertentu Setelah semua proses telahdilakukansecarabertahap  dan  telahdiperiksa, selanjutnya  yang  akandilakukanadalah  proses penginputankedalamAplikasiSistemKeuanganDesa. Laporan-laporan yang akandiinputkedalamsistemsebelumnyaakandibuat oleh pegawaidesa yang bertugas, sepertiLaporanPenatausahaanakandibuat oleh BendaharaDesa. Setelah laporan- laporanselesaidibuatselanjutnyaakandiberikankepad aKepalaDesauntukdiperiksa dan mendapatkanpersetujuanuntuk di input kedalamsistem.
Penginputanlaporankedalamsistemhanyabolehdilak ukan  oleh  SekretarisDesa.  Semua  data  yang akandiinputakandisesuaikandengansistem, data
yang  sudah  di  input  kedalamsistemsudahtidakbisa di ubahlagi, makadariitu proses penginputanharusdilakukandenganbaikkarenajikater dapat data yang salah atautidaksesuaiakanmenjadihambatan di kemudianhariterhadap proses pelaporankeuangan. Berdasarkanpenelitian yang dilakukanbahwapenerapanAplikasiSistemKeuangan Desa di DesaSukoharjoKecamatanWilanganKabupatenNga njuksejauhinisudahberjalandenganbaik. Prosedur- prosedurpenggunaan SISKEUDES pun sudahdilakukansesuaidenganperaturan yang berlaku. Menu-menu di
AplikasiSistemKeuanganDesa pun dibuatdengansedemikianrupasesuaidenganprosedur PengelolaanKeuanganDesa. DimulaidaritahapPerencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Laporan- laporanataspelaksanaan 4
tahaptersebutselanjutnyaakandibuat  oleh  pegawai yang  bertugas.  BendaharaDesamemegangperanan yang
sangatpentingkarenahampirsemualaporankeuangana kandibuat oleh BendaharaDesa. Setelah semualaporantelahselesaiakan di serahkankepadaKepalaDesauntuk di periksadalamtahapinimengoreksi dan memverifikasikembalisegalakesalahan yang mungkinterjadi. Setelah di periksalaporanakandiserahkankepada operator desauntuk di input. DalamhalinikualitasSumberDayaManusia (SDM)
harussangat  di  perhatikankarenadapatberdampak pada  kualitaslaporankeuangan  yang  akan  di hasilkan. Penelitianterdahulu oleh Sulina, Wahyuni,
Kurniawan
(2017),
mengatakankualitasSumberDayaManusiasangatber pengaruhterhadapkualitasdarihasillaporankeuangan, dalamhalini  operator  SistemKeuanganDesa  di DesaSukoharjoadalahSekretarisDesa Bapak VeckyDungus. Kualitas SDM yang
dimilikisudahsangatbaikkarenaSekretarisDesasudah berpengalamandalamhalSistemInformasidalammen gaplikasikankomputer.
DampakpositifdariadanyaSistemKeuanganDesa menjadikanPemerintahDesalebihmeningkatkankine rja  agar  dapatmenghasilkanlaporankeuangan  yang efektif  dan  efisien.  Hal  inimenunjukkanbahwa SISKEUDES juga berpengaruhterhadapkinerjaPemerintahDesa,
hasilinisesuaidengantujuandariditerapkannya SISKEUDES yaituuntukmembantukerjaPemerintahDesa. KesiapandariPemerintahDesa pun dapatdikatakansiap,  karenaterlihatdarisegi  SDM yang terpenuhi. PenggunaanSistemKeuanganDesatentunyatidaklupu tdaribeberapakendalaseperti yang di katakanKepalaDesabahwamasihadabeberapalapora n yang belum input kesistem, halinimungkinterjadikarena SISKEUDES seringmengalami error, adabaiknya para pegawaiberusahauntukmelakukankoordinasiantarpe gawai dan pendampingdesauntukdapatmemaksimalkanpekerja ansehinggamampumengatasimasalah yang terjadi. Bagian perencanaan pada Siskeudesberupapenginputan data RPJMDesa, RKP Desa, dan RenstraDesa. Di dalambagianpelaksanaantermasuk di dalamnya submenu penganggaran dan submenu penatausahaan. Untukketigabagianlainnyasudahterkomputerisasime nggunakanaplikasiSiskeudes. Bagian penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawabansudahsecaraotomatisdihasilkan oleh  aplikasiSiskeudesdalambentukpembukuan  dan laporankeuangan, sehinggapelaksanaanpengelolaankeuangandesamen ggunakanaplikasiSiskeudesmerupakanpenginputan data  kedalamaplikasi  dan  menghasilkanpembukuan dan laporan-laporanuntukbagianpenatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawabandalampengelolaankeuangandes
a.
KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukanmengenaipenerapanSistemKeuangan Desa (SISKEUDES) dalammeningkatkanPenatausahaan di
DesaSukoharjoKecamatanWilanganKabupatenNga njukdapatdisimpulkanbahwa :
1. PenerapanSistemKeuanganDesa  (SISKEUDES) di
DesaSukoharjoKecamatanWilanganKabupatenN
ganjuksudahsesuaidenganPermendagriNomor
113 Tahun 2014. Namundalampraktiknya, DesaSukoharjomasihbelumsepenuhnyamengikuti tahapan-tahapan yang sudahdiaturdalamPermendagriNomor  113 Tahun 2014. Hal inidikarenakanterkadangadaketidaksesuaian dana untukbelanjadenganbesarnyaproyek. Sistem “nalangi”  yang  diaturdalamPermendagriNomor 113 Tahun 2014 pada tahappelaksanaansedikitmenyusahkanPemerintah Desa 2. PenerapanSistemKeuanganDesa  (SISKEUDES) dalammeningkatkanPenatausahaan
di DesaSukoharjoKecamatanWilanganKabupatenN
ganjukmeliputitahapperencanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawabansudahsesuaidenganPermend agriNomor  113  Tahun  2014.  Akuntabilitas  pada pelaporan dan pertanggungjawabanmeningkatdenganadanyaapli kasiSiskeudesinikarenalaporan yang dibuatsudahsesuaidenganstandar dan regulasiPemerintah. AplikasiSistemKeuanganDesa juga mewujudkanadanyaefektifitas dan
efisiensipengelolaankeuangan di DesaSukoharjo. Beban pekerjaanBendaharaDesadiringinkandenganadan yapembuatanlaporanpembukuanpenatausahaante rkomputerisasimelaluiaplikasiSiskeudes.

## Saran
Berdasarkankesimpuandarihasilanalisis  yang dilakukan, maka saran yang mungkinbermanfaatbagibahanpertimbangan dan masukanbagiPemerintahanDesadiantanya :
1. Hendaknyameskipunkonseppencairan  dana  yang telahdiaturdalamPermendagriNomor  113  Tahun 2014
sedikitmenyulitkanbagiaparaturDesaSukoharjo, aparaturDesaSukoharjotidakmembuatkonsep  lain di  luarPermendagriNomor  113  Tahun  2014, karenasebuahsistemberjalankurangmaksimaljika penggunaannyabelumsesuaiaturan yang sudahditetapkan.
2. SebaiknyaPemerintahbersama BPKP meninjauulanguntukbagianpelaksanaan pada pengelolaankeuangandesa. Terutamakonsep
“nalangi” dalamtahapanpencairan SPP.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuad  dan  Nugroho,  2016.  Panduan  Praktis  Penelitian.  Kualitatif.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hamzah, Ardi. 2015. Tata kelolapemerintahandesa : menujudesamandiri,  sejahtera  dan  partisipatoris. Surabaya: Pustaka.
Hanifah  dan  Praptoyo,  2015.  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  Belanja Desa  (APBDes)”.  Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi, Volume 4 No. 8 Tahun 2015.
Fuad,  Anis  dan  KandungSapto  Nugroho.  2016.  Panduan PraktisPenelitian. Kualitatif. Yogyakarta: GrahaIlmu Kusmayadi,  2009.  Dasar-Dasar  Manajemen  Keuangan.  Edisi Kesepuluh.
Marshall,  2015.  Sistem  Informasi  Akuntansi,  Jakarta:  Salemba Empat Moleong,  Lexy  J, 2014 ,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  PT
Remaja Rosdakarya,. Bandung.
Mulyadi,  2015.  Akuntansi  Biaya,  Edisi  5.  Yogyakarta  :  Sekolah Tinggi Ilmu. Manajemen YKPN.
Mulyadi,  2016.  Sistem  Informasi  Akuntansi.  Jakarta:  Salemba Empat. Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 TentangPengelolaanKeuanganDesa
PeraturanPresiden No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu  “Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” Permendagri  No  113  Tahun  2014  dalammelaksanakantugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepaladesawajib PermendagriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah Permendangri No 113 Tahun 2014 tentangLaporanPertanggungjawaban Yang WajibDibuat Oleh BendaharaDesa Romney,  Marshall  B.,  dan  Steinbart,  Paul  John.  2015. SistemInformasiAkuntansi,  Edisi  13.  Jakarta  : SalembaEmpat. Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraanpemerintahandesa. Jakarta : Erlangga Rochmansjah, Heru dan ChabibSoleh. 2015. PengelolaanKeuanganDesa.Bandung : Fokus Media Sugiyono,  2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono,  2016.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan
R&D. Bandung: PT Alfabet.
Sugiyono,  2017.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung
Sujarweni,  2015.  Akuntansi  Biaya.  Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press.
Undang-UndangNomor 06 Tahun 2014 tentangDesa