## KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTANAK DALAM PELAYANAN INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK JEPIN (JENDELA PONTIANAK INTEGRASI)
Ismail, S.Pdi, M.Si. (1) Nur Laili Azizah (2)
Email: ismail@ipdn.ac.id (1) 27.0469@ipdn.ac.id (2)

## ABSTRAK
Jendela  Pontianak  Integrasi  (JEPIN)  adalah  sistem  pelayanan  informasi  publik  berbasis elektronik yang merupakan produk dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. JEPIN bertujuan menjadi wadah informasi seputar kebutuhan masyarakat, pemerintah Kota Pontianak, dan pengaduan masyarakat. Penelitian ini didasari oleh temuan hambatan yang dialami  dinas  dalam  penerapan  sistem  tersebut  melalui  data  sekunder.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Pontianak  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  informasi  JEPIN.  Penelitian  ini  merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif (dari khusus ke umum) Teknik pengumpulan  data  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menunjukkan bahwa kinerja dinas dalam pelayanan informasi berbasis elektronik masih belum berjalan baik, hal  ini  dilihat  dari  5  (lima)  dimensi  penilaian  kinerja  dinas  yang  4  (empat)  diantaranya tidak  memenuhi  target  yang  telah  ditentukan.  Yakni  produktifitas,  kualitas  pelayanan, responsibilitas,  dan  responsivitas,  hanya  dimensi  akuntabilitas  yang  memenuhi  target dinas.
Kata Kunci: Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN), Kinerja, Pelayanan Informasi.

## ABSTRACT
Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN) is an electronic-based public information service system that is a product of the Pontianak City Communication and Informatics Office. JEPIN aims to be a forum for information about the needs of the community, the Pontianak city government, and community complaints. This research is based on the findings of obstacles experienced by the  agency  in  the  application  of  the  system  through  secondary  data.  The  purpose  of  this research  is  to  find  out  the  performance  of  the  Pontianak  City  Communication  and Informatics  Office  in  organizing  JEPIN  information  services.  This  research  is  qualitative descriptive  research  with  inductive  approach  (from  special  to  general)  Interview, observation  and  documentation  data  collection  techniques.  Data  analysis  techniques  used include data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of research at the  Department  of  Communication  and  Informatics  Pontianak  city  showed  that  the performance  of the office  in  electronic-based  information  services  is  still  not  running  well, this is seen from 5 (five) dimensions of the assessment of the performance of the office which 4  (four)  of  them  did  not  meet  the  target  that  has  been  determined.  Namely  productivity, quality of service, responsiveness,  and responsiveness, only the dimension of accountability meets the targeted service.
Keyword: Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN), Performance, Information Services.
PENDAHULUAN enyelenggaraan pemerintahan memerlukan peran strategis birokrasi  agar  tercapai  kualitas pelayanan  yang  baik,  oleh  karena  itu pemerintah membangun karakter aparatur  yang  bersih,  profesional,  dan berintegritas untuk menghapus paradigma birokrasi dahulu yang berkinerja  lamban,  boros  dan  sangat fungsional.  Sejalan  dengan  hal  tersebut perkembangan  teknologi  dan  informasi membawa reformasi birokrasi di Indonesia menjadi pioner yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan efisien. Dengan  memanfaatkan  teknologi  dan informasi pelayanan publik dapat dilakukan  tanpa  tatap  muka  dan mempermudah  masyarakat  mengakses pelayanan yang diberikan.
Pelayanan  publik  menjadi  isu sentral  dalam  tuntutan  masyarakat  pada pemerintah  terhadap  penyelenggaraan negara  yang  efektif  dan  efisien.  Kualitas pelayanan  publik  berpengaruh  dalam tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap kinerja  pemerintah.  Oleh  karena  itu,
pemerintah melakukan perbaikan pelayanan  publik  di  era  milenial  ini dengan  reformasi  pelayanan  publik berbasis  teknologi.  Teknologi  yang dimanfaatkan diharapkan dapat
diterapkan dengan baik oleh aparatur.
Setiap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) dituntut  memiliki  kompetensi.  Bukan hanya  di  bidangnya  tetapi  diharapkan setiap  ASN  memiliki  berbagai  penge- tahuan  dan  keterampilan  umum  agar dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat, dan menghadapi berbagai fenomena ASN, serta  dapat  menyelesaikan  tugas-tugasnya dengan cepat dan tepat sasaran. Aparatur merupakan sumber daya penentu
keberhasilan  dari  pencapaian  organisasi, sehingga  dalam  organisasi  dibutuhkan aparatur  dengan  kinerja  yang  baik. Kinerja  pegawai  menentukan  seberapa besar  kontribusi  yang  di  berikan  kepada organisasi.  Kinerja  menentukan  kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.  Karena  hal  tersebut  terjadi usaha  peningkatan  kinerja  di  setiap  lini pemerintahan tidak terkecuali di pemerintahan  daerah  khususnya  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan  informasi  publik  dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini yaitu  membuat  suatu  sistem  informasi berbasis  elektronik  JEPIN  (Jendela Pontianak Integrasi).
Usaha  peningkatan  kinerja  dinas belum berjalan dengan baik, berdasarkan Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Pontianak  ditemukan terjadi  penurunan  atau  target  kinerja tidak  tercapai  pada  tahun  2019  dimana target  dinas  yaitu  100,00%  dan  hanya tercapai  82,08%.  Sedangkan  tahun sebelumnya  yaitu  tahun  2018  dinas berhasil  mencapai  target  dinas  sebesar 100,00%.  Penurunan  tersebut  tentunya menjadi perhatian penting Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  untuk  mengevaluasi  dan memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik. Usaha peningkatan kualitas pelayanan  dan  menyongsong  target realisasi  Kota  Pontianak  sebagai  Kota
Pintar (Smart  City) yang  merupakan sasaran  kinerja  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Pontianak  sebagai penyedia  layanan  pemerintahan  bidang Komunikasi  dan  Informatika,  bidang Statistik  dan  bidang  Persandian  sesuai dengan  tugas  pokok  yang  tercantum

## P
dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Pemben- tukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah, Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Pontianak  merilis  pelayanan  informasi berbasis  elektronik  yaitu  aplikasi  JEPIN, sebagai  usaha  penerapan  konsep  kota cerdas (smart city)
Berdasarkan  (Peraturan  Walikota Pontianak Nomer 25 Tahun 2019 Tentang Masterplan  Kota  Pontianak  2019-2028) Kota  Pontianak  telah  menerapkan  dan mengembangkan  sistem  informasi  dan teknologi  yang  mendukung  peningkatan pelayanan  publik  berbasis E-government dengan pemanfaatan smartphones sebagai media  penerapan E-government .  Salah satu  aplikasi smart  city yang  telah diterapkan  di  Kota  Pontianak  adalah aplikasi Jendela  Pontianak  Integrasi (JEPIN).  Sistem  ini  adakan  pelayanan terpadu  dalam  satu  portal  kepada masyarakat. Aplikasi atau sistem informasi  JEPIN  ini  mengintegrasikan sistem  informasi  perkotaan  dengan beberapa stakeholder .  Sistem  informasi JEPIN menghubungkan kebutuhan masya- rakat  pengguna (user) dengan  institusi pemerintah  setempat.  Saat  ini  institusi pemerintah  yang  telah  terintegrasi dengan Sistem Informasi JEPIN mulai dari Pemerintah  Kota  Pontianak,  Dinas  (OPD) Kota Pontianak, Rumah Sakit, PDAM Kota Pontianak, hingga Kecamatan yang ada di Kota Pontianak.
Saat  ini  Sistem  Informasi  JEPIN sudah tersedia bagi pengguna smartphone (Android  dan  IOS)  dengan  mengunduh aplikasi pada platform atau dapat diakses secara online melalui website resmi JEPIN Kota  Pontianak.  JEPIN  dapat  diakses  jika pengguna terlebih dahulu telah
mendaftarkan  diri  melalui e-mail ,  nomor telepon dan data diri lainnya. Selanjutnya masyarakat  dapat  menggunakan  aplikasi
JEPIN (Jendela  Pontianak  Integrasi) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun Realisasi  penerapan  sistem informasi  JEPIN,  terdapat  hambatan dalam  pelaksanaan  dan  masih  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui tentang  sistem  informasi  JEPIN  dan fungsinya  dari  program  tersebut,  hal  ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu penanggung  jawab  sistem  informasi JEPIN Ibu Vicky pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 15:04 WIB melalui wawancara via telephone.
“Memang  masih  terdapat  beberapa hambatan dalam pelaksanaan dan jumlah pengunduh aplikasi JEPIN masih jauh dari target  kami  jika  dibandingkan  dengan pengguna aktif Smartphone. ” Penelitian ini merupakan penelitian  pertama  yang  berfokus  pada sistem  aplikasi  JEPIN  yang  notabenenya merupakan  sistem  informasi  baru  yang dikembangkan  oleh  Dinas  Komunikasi Informatika  Kota  Pontianak.  Pernyataan tersebut  diperkuat  dengan  hasil  wawan- cara  dengan  Kepala Seksi Pengembangan Kebijakan  dan  Aplikasi  Informatika,  Ibu Sri  Wulani  Rezeki  Elida,  S,Si.,  MA,  M.SE. pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 10:00 WIB di ruangannya beliau menyampaikan bahwa:
“Sistem informasi JEPIN merupakan aplikasi  baru  yang  kami  kembangkan untuk  kebutuhan  pelayanan  informasi berbasis  elektronik,  penelitian  adik-adik
(IPDN) merupakan yang pertama. Sehingga  kami  juga  membutuhkan bagaimana penilaian masyarakat antusias masyarakat  terhadap  sistem  informasi JEPIN melalui adik- adik” Berkaitan dengan Jendela Pontianak  Integrasi  (JEPIN)  dan  uraian latar  belakang  permasalahan  tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian  dengan  fokus  mengenai bagaimana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Pontianak  dalam pelayanan  informasi  berbasis  elektronik JEPIN (Jendela Pontianak Integrasi).

## KAJIAN TEORITIS

## Kinerja Organisasi
Bernadin  dan  Russel  (dalam Sudarmanto, 2015:8) menjelaskan kinerja sebagai “Performance  is defined  as  the record of outcomes produced on a specified time  period” .  (Kinerja  merupakan  hasil apa  yang  dikeluarkan (outcomes) dari sebuah pekerjaan  dan  merupakan kontribusi  dari  individu  pegawai  kepada organisasi mereka)”.
Lebih  lanjut  Robert  Bacal  (dalam Kaswan,  2016:27)  menjelaskan  kinerja merupakan “ performance id the degree to which an employee contributes to the goals of his or her work unit and
company as  a  result  of  his  or  her  behavior  and  the application  of  skills,  abilities,  and knowledge”.
Dwiyanto  dalam  bukunya  yang berjudul  Reformasi  Birokrasi  Publik  di
Indonesia  (2008:50-51),  merumuskan lima dimensi kinerja organisasi pemerintah, yakni: 1. Produktivitas, merupakan konsep yang mengukur  tentang  tingkat  efektivitas dan  efisiensi, input dan output dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai target organisasi.
2. Kualitas  pelayanan,  merupakan  suatu pengukuran  kepuasan  masyarakat terhadap  kualitas  pelayanan  yang diberikan.
3. Responsivitas,  merupakan  kemam- puan suatu organisasi dalam menyikapi  suatu  perubahan  dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. 4. Responsibilitas,  merupakan  suatu penjelasan tentang pengukuran kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi  yang  dilakukan  dengan prinsip  administrasi  yang  benar  dan sesuai kebutuhan organisasi tersebut. 5. Akuntabilitas, merupakan suatu parameter yang menunjukkan seberapa  besar  kebijakan/program/ kegiatan  dalam  suatu  organisasi tunduk  pada  penjabat  politik  yang dipilih oleh masyarakat.
Peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa kinerja merupakan tingkat kontribusi  oleh  pegawai  melalui  perilaku dan  penerapan  dari  keterampilan, kemampuan  dan  pengetahuannya  dalam mencapai  tujuan  organisasi.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  adalah bagaimana seorang pegawai atau individu menerapkan skills dalam  melaksanakan tugasnya  serta  hasil  yang  dicapai  dari pekerjaan tersebut.

## Sistem Informasi
Sistem  Informasi  merupakan  hal yang  penting  dan  lekat  hubungannya dengan  pengelolaan  dalam  organisasi.
Dikutip (dalam Sutabri, 2005:42) menyebutkan  bahwa  “Sistem  informasi merupakan suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengelolaan  transaksi  harian  yang mendukung  fungsi  manajerial  dari organisasi  dalam  kegiatan  strategi  suatu organisasi  yang  dapat  menyediakan informasi  kepada  pihak  luar  tertentu dengan laporan- laporan yang diperlukan”.
Sehingga dapat dikatakan sistem informasi  merupakan  kolaborasi  antara teknologi informasi dan aktivitas
pengguna dalam pengelolaan manajemen organisasi.
Selanjutnya  menurut  Kadir  (2014:8) komponen dari sistem informasi meliputi “manusia,  teknologi  informasi  dan  juga prosedur  kerja  dengan  memproses  suatu data untuk dapat menghasilkan informasi dalam  mencapai  suatu  sasaran.  Sehingga sasaran  ini  dapat  berupa  peningkatan pelayanan terhadap publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan”.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan sistem informasi merupakan suatu  kesatuan  sistem  yang  ada  dalam suatu  organisasi  bertujuan  mengelola, menganalisa, dan menyebarkan informasi terkait  dengan  kepentingan  organisasi dan yang berhubungan dengan organisasi.
Konsep E-government E-government merupakan suatu konsep  penyelenggaraan  pemerintahan berbasis  teknologi  bertujuan  meningkat- kan  kualitas  pelayanan.  Menurut  UNDP ( United  Nation  Development  Programme ) (dalam Indrajit, 2016:2) “ E-government is the  application  of  Information  and Communication  Technology  (ICT)  by government  agencies ”  ( E-government adalah  penerapan  teknologi  informasi dan  komunikasi  (TIK)  oleh  instansi pemerintah).
Kemudian Pemerintah Federal Amerika Serikat secara singkat dan padat menjelaskan  makna  dari E-government , yaitu:
“E -government refers to the delivery of government  information  and  services online  through  the  Internet  or  other digital means.”
( E-government mengacu pada penyampaian  informasi  dan  layanan pemerintah  secara  online  melalui Internet atau sarana digital lainnya). Berdasarkan  dari  definisi  diatas maka dapat disimpulkan bahwa E-government merupakan  salah  satu konsep  pemerintahan  yang  berlandaskan penerapan  teknologi  informasi  dan komunikasi,  sistem  informasi  dalam keseluruhan  urusan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  terintegrasi  dalam satu sistem. E-government sebagai sarana atau  alat  untuk  mencapai  suatu  tujuan optimal  secara  transparan,  akuntabel, efektif dan efisien.
Program Smart City
E- government dan smart city memiliki keterikatan konsep yaitu inovasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah dalam usaha peningkatan pelayanan  publik.  Konsep smart  city merupakan  penerapan  inovasi  daerah oleh Pemerintah Indonesia dalam menyejahterakan masyarakatnya. Penerapan  konsep smart  city telah menjadi penyelesaian permasalahan pembangunan diberbagai negara. Regulasi  yang  mengatur  mengenai pengembangan smart city tercantum pada pasal-pasal  tentang  inovasi  daerah  yang termuat  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014,  maka dari  itu  penerapan  konsep smart  city di setiap  daerah  di  Indonesia  berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tergantung dengan  beberapa  aspek  sumber  daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif  melalui  metode  deskriptif dengan  pendekatan  induktif.  Dalam penelitian  ini  peneliti  lebih  berfokus dalam  lokus  secara  sistematis,  logis,  dan obyektif,  benar-benar  realistis  agar
mampu  memahami  setiap  fakta-fakta yang terjadi serta memecahkan permasalahan pada kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  dalam  pelayanan  informasi berbasis  elektronik  JEPIN  (Jendela Pontianak Integrasi). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive  Sampling yakni teknik  pengambilan  sampel  dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2019:129).  Maksud  dari  pertimbangan tertentu  ini,  misalnya  orang  yang dijadikan  sebagai  sampel  oleh  peneliti adalah orang yang dianggap paling paham tentang  permasalahan  yang  akan  diteliti. Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian kualitatif  dapat  berupa  data  primer  dan data  sekunder.  Berdasarkan  jenis  data tersebut, maka yang menjadi sumber data dalam  penelitian  kualitatif  dapat  berupa orang,  dokumen,  kegiatan,  dan  tempat. Sedangkan  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi observasi, wawancara mendalam (in depth interview) terhadap 11 (sebelas) orang  narasumber  meliputi  aparatur dinas  terkait  (Kepala  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kota  Pontianak,  Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis  Elektronik  dan  Telematika, Kepala  Seksi  Sarana  dan  Prasarana
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi, Kepala  Seksi  Pengembangan  Kebijakan dan  Aplikasi  Informatika,  Staff  Pengelola Command  Center )  dan  Pengguna  sistem aplikasi  Jendela  Pontianak  Integrasi (JEPIN)  berjumlah  5  (lima)  orang, kemudian
keseluruhan kegiatan
didokumentasikan.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  uji  validitas  data menggunakan  strategi  triangulasi  teknik dan  triangulasi  sumber  yaitu  misalnya data  diperoleh  dengan  wawancara,  lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.
Adapun  teknik  observasi  yang  dilakukan peneliti berupa observasi partisipasi pasif.
Teknik observasi partisipasi pasif merupakan  suatu  proses  pengumpulan data  dengan  menggunakan  metode pengamatan  secara  langsung  pada  objek yang  diamati  dengan  melihat  apa  yang dikerjakan,  mendengarkan  apa  yang mereka  katakan,  dan  ikut  berpartisipasi dalam  aktivitas  mereka  namun  peneliti tidak  terlibat  secara  langsung  dalam kegiatan informan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pelayanan Informasi  Berbasis  Elektronik  JEPIN (Jendela Pontianak Integrasi)
Program  pelayanan  informasi  publik Jendela  Pontianak  Integrasi  (JEPIN) dengan  konsep  pelayanan  terpadu  satu portal  telah  berjalan  di  Kota  Pontianak sejak  tahun  2019.  Peneliti  menganalisis kinerja dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pelayanan informasi JEPIN dengan konsep teori yang dikemukakan  oleh  Agus  Dwiyanto (2008:50-51).  Beberapa  indikator  untuk menilai kinerja dinas yaitu  produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan  analisis  dari  data  dan observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti selama pelaksanaan magang dan penelitian  maka  diperoleh  informasi mengenai  kinerja  dinas  dalam  pelayanan informasi  berbasis  elektronik  JEPIN  dan faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan penerapan sistem informasi  JEPIN. Selain itu,  peneliti  juga  dapat  memahami  upaya apa  saja  yang  dilakukan  oleh  dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  untuk  mengatasi  berbagai faktor  yang  menghambat  pelaksanaan
sistem  informasi  JEPIN.  Berikut  dimensi pengukuran  kinerja  oleh  Agus  Dwiyanto antara lain:
⚫ Produktivitas
Hasil pelayanan dan kinerja dari Dinas  Komunikasi  dan  Informatika sebagai  OPD  (Organisasi  Perangkat Daerah)  yang  memiliki  kewenangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan  pemerintahan  di  bidang teknologi dan informasi berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di  Kota  Pontianak  sudah menunjukkan  hasil  yang  baik  meski belum  optimal  karena  masih  terdapat pelaksanaan  program  yang  belum sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan dilaksanakan. Tahun 2020 Dinas  Komunikasi  dan  Informatika merencanakan  4  (empat)  program pokok  dalam  rangka  meningkatkan kinerja dinas dalam pelayanan informasi  berbasis  elektronik.  Dari  4
(empat)  program  kegiatan  yang  telah direncanakan  keseluruhan  4  (empat) program  belum  memenuhi  target capaian.  Tidak  terlaksananya  kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi  anggaran  pemerintah.  Peng- gunaan  anggaran  telah  disesuaikan dengan  skala  prioritas  kegiatan  dan pengelolaan  anggaran  yang  dilaksana- kan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika  sudah  tepat  guna  dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan hasil  wawancara  peneliti  dengan Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika  Bapak  Syamsul  Akbar,  ST, M  Eng,  M.  Sc  pada  tanggal  27  Januari 2021 di ruangannya beliau menyampaikan. “Berdasarkan  pencapaian  belum sesuai, karena saat ini dana dialokasikan dan direfokuskan kepada kebutuhan  saat  ini  yang  mendesak karena  kondisi  penyebaran  virus covid-19  yang  memerlukan  perhatian lebih.  Sehingga  perencanaan  program yang  telah  kami  lakukan  sebelumnya terpaksa  kami  undur  dan  kami fokuskan  dengan  skala  kepentingan- nya terlebih dahulu.”
⚫ Kualitas Pelayanan
Kualitas  layanan  belum  dapat dikatakan  baik  hal  ini  dapat  terlihat dari  kualitas  informasi  dan  pelayanan yang  disediakan  melalui  sistem informasi  berbasis  elektronik  (JEPIN) yang  saat  ini  dikembangkan  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota Pontianak  untuk  kebutuhan  layanan informasi  bagi  masyarakat  Kota Pontianak. Masyarakat selaku pengguna  pelayanan  mengeluhkan mengenai  performa  dari  sistem informasi  berbasis  elektronik  ini, masyarakat seringkali kesulitan dalam mengakses  sistem  informasi  JEPIN mulai  dari  server  yang  sering down dan informasi yang disediakan kurang relevan  karena  lambannya  informasi diperbaharui sehingga seringkali masyarakat menemui hambatan dalam mengakses sistem informasi JEPIN dan masyarakat mulai tidak tertarik untuk menggunakan  sistem  informasi  JEPIN ini.  Server  yang  sering down dan kualitas  sistem  informasi  yang  belum baik itu terjadi akibat kurangnya SDM yang  menguasai  teknologi  informatika guna  bertugas  mengelola  sistem informasi  JEPIN  hal  ini  sesuai  dengan yang  tertera  pada  LAKIP  (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah),  kurangnya  koordinasi
antar  instansi  pemerintah  untuk mendapatkan  data  informasi  yang cepat  dan  aktual  serta  sarana prasarana  penunjang  sistem  yang masih  kurang  seperti (fiber  optic  dan big data). Pernyataan tersebut diperkuat  dengan  hasil  wawancara dengan  bapak  Drs.  Aries  Susiawanto pada tanggal 18 Januari 2021 di Kantor Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kota  Pontinak.  Beliau  menyampaikan bahwa:
“ Untuk  sarana  dan  prasarana masih  kurang,  seiring  perkembangan kebutuhan semakin meningkat. Sedangkan  antara  kebutuhan  dan anggaran  belum  memenuhi.  Saat  ini Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
Kota  Pontianak  masih  menggunakan wireless dari provider yang  dikontrak untuk  menjalankan  sistem  yang  ada. Masih  diperlukan  pembangunan fiber optic dan big data yang nantinya akan digunakan untuk mempermudah hubungan  inter  instansi  pemerintah sehingga  integrasi  antar  instansi pemerintah  dapat berjalan dalam satu jaringan  dan  penyimpan  untuk  data sistem informasi JEPIN.
⚫ Responsivitas
Responsivitas merupakan kemampuan  organisasi  menyikapi suatu perubahan dalam usaha pemenuhan  kebutuhan  masyarakat dalam  hal  ini  kemampuan  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  untuk memahami  kebutuhan  masyarakat terhadap  pelayanan  informasi.  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  sendiri mempunyai  4  (empat)  program  yang dirumuskan  dalam  Renstra  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  tahun 2020-2024 untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang
pelayanan  informasi.  Peningkatan pelayanan  informasi  publik  sendiri termasuk dalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang ke-2, Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak  Ir.  Uray  Indra  Mulya,  M.M. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Pontianak,  pada wawancara  yang  dilakukan  penulis pada 21 Januari 2021diruang kerjanya. Beliau menyampaikan bahwa, “ Program  dinas  dalam  peningkatan kualitas  pelayanan  informasi  sudah berpedoman  pada  visi  dan  misi pemerintah  Kota  Pontianak.  Dinas telah  menyusun  rencana  strategis berdasarkan  dengan  RPJMD  Kota
Pontianak tahun 2020- 2024.” Dinas Komunikasi dan Informatika  melaksanakan  berbagai program untuk mencapai misi tersebut.
Diantaranya  dilaksanakan  4  (empat) program dengan keseluruhan 4 (empat) program  belum  memenuhi  target capaian.  Berdasarkan  data  tersebut dapat  diketahui  bahwa  dinas  belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan informasi berbasis elektronik  melalui  terselenggaranya program-program tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  masyarakat  pengguna sistem informasi JEPIN, dapat diketahui bahwa masyarakat menginginkan  peningkatan  kualitas pelayanan  informasi  JEPIN,  masya- rakat berharap dinas dapat meningkatkan  kualitas  informasi,  dan sistem  informasi  (aplikasi)  itu  sendiri. Masyarakat berpendapat bahwa pengalaman  menggunakan  sistem informasi  JEPIN  ini  masih  jauh  dari ekspektasi yang mereka harapkan dari sistem informasi milik Dinas Komunikasi dan Informasi. Masyarakat
mengharapkan  perubahan  yang  cepat agar  masyarakat  dapat  merasakan pelayanan  dan  manfaat  dari  sistem informasi JEPIN.
⚫ Responsibilitas Menurut Dwiyanto, Responsibilitas merupakan suatu penjelasan tentang pengukuran kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi  yang  dilakukan  dengan prinsip  administrasi  yang  benar  dan sesuai  kebutuhan  organisasi  tersebut. Jika  dilihat  dari  perbandingan  antara rancangan  awal  Rencana  Kerja  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota
Pontianak  tahun  2019,  hasil  analisis kebutuhan, dan realisasi kegiatan yang berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  tahun 2020  menunjukkan  belum  adanya kesesuaian  antara  rencana  kerja, analisis  kebutuhan  dinas  maupun dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Dalam  pelaksanaan  program  kegiatan yang  terlaksana  terdapat  kegiatan yang  terlaksana  tidak  sesuai  dengan perencanaan  baik  target  capaian maupun  penggunaan  anggaran,  ada yang  melebihi,  mencapai  target,  dan tidak  memenuhi  target.  Terdapat  4 (empat) program yang tidak memenuhi target antara lain; Penguasaan aplikasi teknologi informasi, pengembangan dan pengelolaan tata pemerintahan elektronik, peningkatan kualitas pelayanan  informasi  publik,  dan penguasaan serta pengembangan aplikasi informasi publik.
⚫ Akuntabilitas
Akuntabilitas menunjukkan
kesesuaian penyelenggaraan kebijakan/
kegiatan  /program  dengan  peraturan yang  berlaku.  Akuntabilitas  kinerja
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kota  Pontianak  tertuang  dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk pertanggung- jawaban  dari  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Pontianak  atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan  program  baik  dari penggunaan anggaran maupun pencapaian target dinas.
Dinas  Komunikasi  dan  Infor- matika membuat LAKIP secara berkala atau  periodik  di  setiap  akhir  tahun anggaran.  Kepala  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Bapak  Ir.  H.  Uray
Indra  Mulya,  MM  menuturkan  bahwa LAKIP adalah suatu bentuk pertanggungjawaban  dinas  sehingga dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai keadaan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Komunikasi dan Informatika  juga  berupaya  untuk transparan kepada masyarakat. Segala informasi  dari  profil,  sekretariat,  info publik  berupa  berita-berita,  unduhan segala  bentuk  evaluasi  kebijakan  dan peraturan,  data  informasi  seperti RENSTRA  dan  RENJA,  serta  aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan yang disediakan  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  dapat  diakses  melalui website resmi dinas yaitu http://diskominfo.pontianakkota.go.id. Semua  data  administrasi  mengenai Dinas  Komunikasi  dan  Informatika tersedia  dan  dapat  diakses  dengan mudah.
Faktor  Penghambat  Kinerja  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota
Pontianak  dalam  Pelayanan  Informasi Berbasis Elektronik (JEPIN) Hambatan yang ditemukan berdasarkan  observasi  dan  wawancara penulis dengan Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika  Kota  Pontianak  dalam kegiatan  magang  dan  penelitian  yang telah  dilaksanakan  adalah  sebagai berikut:
1. Kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya aparatur  yang  menguasai  teknologi informasi masih kurang
Di  dalam  struktur  organisasi Dinas  Komunikasi  dan  Informatika masih terdapat beberapa jabatan yang diduduki oleh pegawai dengan kualifikasi  yang  tidak  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsi  dalam jabatan tersebut,  dari  14  (empat  belas) pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang menduduki jabatan terdapat 6 (enam) jabatan  yang  diduduki  oleh  pegawai dengan kualifikasi pendidikannya yang tidak  sesuai  dengan  persyaratan jabatan tersebut.
2. Infrastruktur  fisik  dan  digital  masih kurang
Hambatan  utama  yang  dihadapi dinas  adalah  ketersediaan  infra- struktur  yang  masih  kurang.  Masih belum  terdapat  infrastruktur  yang digunakan  dalam  pengelolaan  sistem informasi  JEPIN,  yaitu fiber  optic yang berfungsi  mempermudah  hubungan inter  instansi,  mempermudah input
dan output data,  mempermudah penyimpanan data, dan yang terpenting adalah fiber optic berfungsi menjaga  kestabilan  sistem  informasi
JEPIN  sehingga  dapat  diakses  oleh masyarakat  tanpa  tergantung server
yang down atau  lambannya  mobilisasi informasi.
3. Kurangnya  sosialisasi  terhadap  sistem informasi  aplikasi  Jendela  Pontianak Integrasi
Menilai  pelaksanaan  penerapan sistem  informasi  JEPIN  didapatkan hasil  dari  evaluasi  berkala  bahwa jumlah  masyarakat  yang  mengunduh aplikasi JEPIN terlepas dari website- nya  berjumlah  3  (tiga)  ribu pengguna, perhitungan tersebut merupakan  perhitungan  kasar  yang didapatkan  dinas  dari developer. Jika dibandingkan  dengan  jumlah  KK (Kartu  Keluarga)  dan  masyarakat dengan  pengguna  aktif  ponsel  pintar maka akan ditemukan jumlah
pengunduh  sistem  informasi  JEPIN masih jauh dari yang ditargetkan dinas. Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kota  Pontianak  menargetkan  jumlah pengunduh  sistem  informasi  JEPIN adalah  25  (duapuluh  lima)  ribu pengguna  sedangkan  saat  ini  jumlah pengunduh  sistem  informasi  JEPIN hanya  berjumlah  12%  dari  target tersebut,  dapat  dikatan  bahwa  target jumlah pengguna aktif sistem informasi  JEPIN  belum  memenuhi target.
4. Kebijakan  daerah  yang  mendukung
E-government masih belum optimal. JEPIN (Jendela Pontianak Integrasi) dalam pelaksanaannya berpedoman  pada  Peraturan  Walikota Tentang  Master  Plan  Kota  Pontianak
( City  Branding ),  Peraturan  Walikota Tentang  Informasi  Publik,  Peraturan Walikota Tentang PPID, Dan Peraturan tentang  SPBE  (Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik).  agar  terlaksana dengan optimal kebijakan daerah yang
mendukung E-government dibutuhkan terlebih  yang  spesifik  mengatur mengenai sistem informasi JEPIN yang sampai saat ini belum ada.  Untuk saat ini JEPIN berpedoman pada peraturan diatas.
Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mengatasi Hambatan  dalam  Pelayanan  Informasi Berbasis Elektronik (JEPIN) Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara  dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak antara lain:
1. Peningkatan  pengetahuan  aparatur melalui pelatihan Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Pontianak  dalam upaya  mengatasi  hambatan  yang  ada melakukan  pelaksanaan  pelatihan, bimbingan  teknis,  dan  penyuluhan kepada  aparatur  mengenai  penge- lolaan  dan  peningkatan  kemampuan aparatur dalam teknologi dan informasi.  Melihat  kembali  DPA pengadaan  pelatihan  atau  bimtek sendiri dianggarkan sebesar Rp.94.500.000,-  terealisasi  sebesar Rp.2.300.000,-  atau  hanya  sebesar 2,43% agar pengadaan pelatihan dapat berjalan  sesuai  dengan  target  Renja maka dinas mengajukan daftar pegawai yang membutuhkan pelatihan kepada  lembaga  yang  berwenang melaksanakan pelatihan seperti BPSDM,  kemudian  kepala  dinas membuat  aturan  yang  mengharuskan setiap  aparaturnya  melaksanakan pelatihan yang berguna untuk meningkatkan  kemampuan  aparatur
dalam  pengelolaan  sistem  informasi JEPIN.
2. Rekrutmen  penyedia  jasa  lainnya orang perorangan yang berkompetensi di bidang teknologi dan informasi.
Masalah  yang  saat  ini  dihadapi adalah  kebutuhan  SDM  yang  sesuai dengan kualifikasi. Saat ini masing-masing  kasi  hanya  memiliki  1 (satu)  atau  2  (dua)  staff,  yang beberapa  diantaranya  tidak  sesuai dengan  kualifikasi.  Sehingga  untuk mengatasi  hal  tersebut  membutuhkan SDA  yang  memiliki  kualifikasi  seperti programmer, net  working ,  analis. Upaya  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut  adalah  dengan  membuat kontrak  dengan  penyedia  jasa  orang perseorangan  dimana  penyedia  jasa perorangan tersebut dikontrak selama 1  (satu)  tahun  untuk  mengisi kekurangan SDA tersebut. Hal tersebut dijelaskan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Pontianak  menjadi usaha paling efisien melihat kekurangan  SDA  dengan  kualifikasi yang  dibutuhkan  masih  kurang  untuk menjalankan  program-program  yang dimiliki dinas.
3. Pemeliharaan  komponen  jaringan internet dan peningkatan kemampuan server Dinas berupaya melakukan pemeliharaan  komponen  sarana  dan prasarana  bertujuan  agar  pengelolaan sistem  informasi  JEPIN  berjalan dengan  baik  dan  stabil.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  DIPA  jumlah anggaran untuk pemeliharaan komponen  sarana  dan  prasarana sebesar  1.523.701.080  rupiah  dengan realisasi anggaran sebesar 1.281.922.460  rupiah  dan  capaian
kinerja 93,10% yang berarti pemeliharaan  terselenggara  secara efisien. 4. Pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi kepada masyarakat Sosialisasi  yang  dilaksanakan dinas  kepada  masyarakat  dilakukan dengan  memanfaatkan  perkembangan teknologi,  seperti  penggunaan  sosial media sebagai ajang pengenalan JEPIN kepada  masyarakat  milenial  saat  ini. Kemudian  dinas  mencoba  melakukan kerja  sama  dengan influencer lokal yang ada agar mereka dapat memperkenalkan  sistem  informasi
JEPIN kepada khalayak luas.
5. Membuat  kebijakan  yang  mendukung pelaksanaan penerapan e-government.
Upaya  ini  dilakukan  dengan dukungan  pemerintah  daerah,  dengan membuat  peraturan  yang  khusus mengatur mengenai pelaksanaan penerapan  JEPIN,  peraturan  tersebut berisi  SOP  yang  dapat  dipedomani dinas dalam penyelenggaraan pelayanan informasi berbasis elektronik.

## KESIMPULAN
1. Kinerja  Dinas  Komunikasi  dalam pelayanan informasi berbasis elektronik  JEPIN  belum  berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  dari  5  (lima) dimensi dari variabel kinerja hanya 1 (satu)  dimensi  yang  tercapai  yaitu akuntabilitas  sedangkan  dimensi lainnya  yaitu  produktivitas,  kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas belum tercapai dengan baik. 2. Terdapat  faktor  yang  menghambat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelayanan informasi  berbasis  elektronik  JEPIN adalah sebagai berikut: a. Kualitas  SDA  masih  rendah  dan kuantitas  Sumber  Daya  Aparatur yang menguasai teknologi informasi masih kurang. b. Infrastruktur fisik berupa peralatan penunjang pengelolaan JEPIN seperti  ( fiber  optic ,  komputer, prosesor database ) dan infrastruktur  digital  berupa  ( Big data,  Internet  of  Things  (IoT),  (AI)
Artificial  Intelligence yang  masih terbatas.
c. Kurangnya  sosialisasi  terhadap sistem informasi aplikasi Elektronik Jendela Pontianak Integrasi.
d. Kebijakan  daerah  yang mendukung E-government masih belum optimal.
3. Terdapat  upaya  yang  dilakukan  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  dalam pelayanan informasi berbasis elektronik  JEPIN  adalah  sebagai berikut: a. Peningkatan  pengetahuan  aparatur melalui pelatihan b. Rekrutmen  penyedia  jasa  lainnya orang perorangan yang berkompetensi  di  bidang  teknologi dan informasi.
c. Pemeliharaan  komponen  jaringan internet  dan  peningkatan  kemam- puan server
d. Pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi kepada masyarakat. e. Membuat  kebijakan  yang  men- dukung  pelaksanaan  penerapan e-government .

## SARAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis selama melaksanakan penelitian di Dinas Komunikasi an Informatika Kota Pontianak terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  dalam  pelayanan  informasi berbasis elektronik JEPIN belum terlaksana dengan baik, Dinas Komunikasi  dan  Informatika  sebaiknya melakukan upaya sebagai berikut: 1. Produktivitas,  peningkatan  produk- tivitas dinas dalam pelayanan informasi  JEPIN  dilihat  dari  LAKIP menunjukkan 4 (empat) program yang tidak  terlaksana  dengan  baik.  Untuk mengatasi  hal  tersebut  dinas  dapat melaksanakan pelatihan teknis, maupun  kursus  kepada  aparatur tentang  pengelolaan  sistem  informasi dan  penggunaan  teknologi  informasi, kemudian menggunakan jasa perorangan dengan perjanjian kontrak untuk  mengisi  kebutuhan  aparatur dengan  kualifikasi  seperti  programer, net  working ,  analis.  Agar  tidak  terjadi program  yang  terhambat  dinas  dapat meningkatkan basic  salary atau  upah gaji  para  penyedia  jasa  perorangan dengan  kualifikasi  programmer, net working , analis. Saat ini Kota Pontianak masih rendah basic salary- nya sehingga  banyak  programmer  yang tidak  ingin  memperpanjang  kontrak menyebabkan  sistem  program  yang telah  dibuat  tidak  dapat  berlanjut dengan  baik.  Dengan  peningkatan tersebut dapat mencegah hal ini terjadi. Kemudian  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  sistem informasi  JEPIN  dengan  memanfaat- kan  teknologi  informasi  seperti membuat video promosi yang menarik.
2. Kualitas  pelayanan,  yang  dapat dilakukan dinas dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan  melaksanakan  pembangunan sarana  dan  prasarana  fisik  berupa fiber optic, dan processor database dan digital berupa  ( Big  data,  Internet  of  Things (IoT),  (AI)  Artificial  Intelligence. Agar sarana dan prasarana yang telah dimiliki dinas  terjaga  dan  dalam  kondisi  baik maka dinas dapat menjadwalkan penge- cekan  dan  pemeliharaan  berkala terhadap sarana dan prasarana penunjang  kinerja  pegawai.  Selain  itu dinas  dapat  melakukan  peningkatan kualitas  JEPIN  baik  kualitas  informasi yang  disajikan  dengan  membuat  sistem informasi JEPIN lebih interaktif lagi agar menarik  minat  masyarakat  untuk mengunduh  JEPIN,  hal  ini  dapat dilakukan dengan menyediakan informasi-informasi  seperti  lowongan pekerjaan,  berita  terkini,  penerimaan CPNS, pertolongan pertama dan meningkatkan  kualitas  jelajah  aplikasi sehingga  mudah  diakses  masyarakat tanpa terkendala. 3. Responsivitas,  untuk  dapat  meningkat- kan responsivitas dinas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap  pelayanan  informasi  berbasis elektronik.  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika  Kota  Pontianak  dapat membuat column  section yang  memuat kritik  dan  saran  masyarakat  untuk sistem informasi JEPIN.
4. Responsibilitas,  dalam  usaha  pening- katan  responsibilitas  dinas  dapat melaksanakan  kerjasama  dengan  dinas atau organisasi pemerintah daerah Kota Pontianak  agar  mendapatkan  kualitas data  informasi  yang  cepat,  akurat.
Melaksanakan evaluasi terhadap
pelaksanaan  program  sistem  Informasi JEPIN secara berkala. Dan melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar  tidak  terjadi  penempatan  aparatur yang  tidak  sesuai  dengan  kualifikasi yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Dwiyanto,  Agus,  dkk.  2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Gadjah
Mada University Press. Yogyakarta.
Indrajit,  Richardus Eko. 2016. “EIectronic Government:  Strategi  Pembangunan Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis Teknologi  Digital ” .  Yogyakarta: ANDI.
Kadir,  Andi.  2014. Pengenalan  Sistem Informasi  Edisi  Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Kaswan.  2016. Teori-teori  Pelatihan  dan Pengembangan . Bandung: Alfabeta.
MoIeong,  I.J.  2014. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nazir,  Moh  2014. Metode  Penelitian . Bogor: GhaIia Indonesia.
Nurdin,  IsmaiI.  2018. Metode  Penelitian SosiaI . Jatinangor: IPDN Press.
Salusa,  J,  2001. Pengambilan  Keputusan Strategik  untuk  Organisasi  Publik Non Profit . PT. Grasindo: Yogyakarta. Sedarmayanti.  2009. Sumber  Daya Manusia  dan  Produktivitas  Kerja . Bandung: CV. Mandar Maju. Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan . Bandung: AIfabeta. Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: AIfabeta.
____.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:
AIfabeta.
____.  2019. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: AIfabeta. Sutabri,  Tata  .2005. Sistem  Informasi Manajemen . 2005. Jakarta. Sudarmanto. 2015. Kinerja dan Pengembangan  Kompetensi  SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem  Informasi  Transaksional Elektronik.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  6  Tahun  2001  tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan
TaIematika di Indonesia. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government . Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor  25 Tahun 2019 tentang MasterpIan Pontianak Smart City Tahun 2019-2028.
Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor  86 Tahun  2019  tentang  Kedudukan, Struktur  Organisasi,  Tugas  Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kota Pontianak.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kota  Pontianak  Tahun
2020-2024.
JurnaI Mira,    IIhamsyah, Mutiah 2019. “ Analisis  Kualitas  Layanan  Sistem Informasi Smart City GenciI Kota Pontianak   Menggunakan  Indikator
Smart City dan Model WebquaI 4.0”,
Jurnal  Komputer  dan  Aplikasi Volume  07  Nomor  2  (hIm.  29-39). Pontianak: Universitas Tanjungpura.

## Sumber Iain
Data  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  Semester  I  Tahun
2020
Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kota Pontianak Tahun 2020 Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2020 Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2021 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  Kota  Pontianak  Tahun 2019 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  Kota  Pontianak  Tahun 2020 Rencana  Kerja  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Pontianak  Tahun 2019

## Media Cetak dan Elektronik
https://kominfo.go.id/content/detaiI/11 656/Iangkah-menuju-100-smart-cit y/0/sorotan_media. Langkah Menuju  100  Smart  City .  Rabu, 30 September 2020.
https://tekno.kompas.com/read/2019/0 5/16/03260037/apjii-jumIah-peng guna-internet-di-indonesia-tembus- 171-juta-jiwa. APJII:JumIah Pengguna  Internet  di  Indonesia Tembus  171  Juta  Jiwa. Rabu,  30 September 2020.

## Wawancara
Ir.  Uray  Indra  Mulya,  MM,  Kepala  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota Pontianak,  di  ruangan  kerja  beliau, pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 14:00 wib. Vivi Salmiarni, S.Sos, Kasubbag Perencanaan  dan  Keuangan,  di ruangannya pada tanggal 18 Januari 2021
Syamsul  Akbar,  ST, M.  Eng,  M.  Sc,  Kepala Bagian  Tata  Kelola  Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika, di  ruang  kerjanya,  pada  tanggal  27 Januari 2021
Drs.  Aries  Susiawanto,  Kasi  Sarana  dan Prasarana  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi,  pada  tanggal  18 Januari  2021  di  Kantor  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kota Pontianak pukul 10:00 wib. Sri  Wulani  Rezeki  Elida,  S,Si,  MA,  M.S.E, Kepala Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika, di  ruangan  kerja  beliau.  pada tanggal  21  Januari  2021  pukul 10:00 wib.
Pegawai
Pontive  Center, terdiri  atas Programmer , networking dan Analis. Pengguna  sistem  informasi  Jendela Pontianak Integrasi