Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal di Kabupaten Wonosobo
Yohanes Aldi Sundoro
1* , Pulung Widhi Hari Hananto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* aldisundoro31@gmail.com

## ABSTRACT
Cases of aircraft accidents that often occur at this time are very public attention, because in addition to the close time intervals and hit almost all airlines, also the most highlighted public attention is the death toll. Public trust in comfort and safety in the use of air transportation is diminishing, even though the need for use is very high. On the other hand, there was an incident where a report on community activities that had the potential to interfere with flight safety was the culture of flying a balloon in Wonosobo Regency. Basically this activity has been happening for years, but in reality this activity has become a polemic between the community and the government. The purpose of this study is to reveal the dangers of using illegal air balloons and sanctions for illegal air balloon pilots. In this study, researchers used a normative juridical method with the type of doctrinal research. The approach taken is conceptual. So the authors in this paper will describe how the dangers of hot air  balloon  flight  in  the  world  of  flight  and  describe  how  sanctions  for  air  balloon  pilots  who  do  not  have permission to fly.
Keywords: Illegal Air Balloon; Penalty; Community.

## ABSTRAK
Kasus kecelakaan pesawat terbang yang sering terjadi saat ini sudah sangat menyita perhatian masyarakat, karena selain interval waktu yang berdekatan dan melanda hampir seluruh maskapai penerbangan, juga yang paling menyorot perhatian publik adalah timbulnya korban jiwa. Kepercayaan masyarakat atas kenyamanan dan  keselamatan  dalam  penggunaan  moda  transportasi  udara  tersebut  semakin  berkurang,  meskipun kebutuhan  atas  penggunaannya  sangat  tinggi.  Di  sisi  lain,  ada  suatu  peristiwa  dimana  terjadi  laporan mengenai  kegiatan  masyarakat  yang  berpotensi mengganggu  keselamatan  penerbangan  yaitu  budaya menerbangkan  balon  udara  di  Kabupaten  Wonosobo.  Pada  dasarnya  kegiatan  ini  sudah  terjadi  bertahun- tahun,  namun  pada  kenyataannya  kegiatan  ini  menjadi  polemik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah. Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  mengenai  bahaya  dalam  menggunakan  balon  udara illegal  dan  sanksi  bagi  penerbang  balon  udara  illegal.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode yuridis  normatif  dengan  tipe  penelitian  doktrinal.  Pendekatan  yang dilakukan  adalah  konseptual.  Sehingga penulis dalam penulisan ini akan menguraikan bagaimana bahaya dalam penerbangan balon udara dalam dunia penerbangan dan menguraikan mengenai bagaimana sanksi bagi para penerbang balon udara yang tidak memiliki izin untuk diterbangkan.
Kata Kunci: Balon Udara Ilegal; Sanksi; Masyarakat.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Di  masa  sekarang  ini,  memang  tidak dapat dipungkiri  bahwa  dalam  penyelenggaraan  kegiatan penerbangan dirasakan semakin strategis dari waktu ke  waktu.  Selain  mendukung  kegiatan  dan pertumbuhan  ekonomi,  dalam  industri  penerbangan juga  menjadi  stimulus  untuk  mendukung pengembangan  di  sektor  industri  lainnya.  Seperti mendorong  pertumbuhan  industri  pariwisata, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, serta untuk  menghubungkan  daerah-daerah  terpencil dalam  usaha  mencapai  tujuan  pembangunan nasional  (Sudiro,  2011).  Keberadaan  instrumen hukum  yang sistematis  dan  komprehensif  dalam penyelenggaraan  industri  penerbangan  yang memadai  memang  mutlak  diperlukan.  Hal  ini  guna untuk  menjamin  keamanan  dan  keselamatan penerbangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Seperti  pada  penyelenggaraan  kegiatan pengangkutan yang dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara, juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.  Pengangkutan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  dapat  mengangkut  barang  dalam jumlah  besar,  namun  jarak  yang  bisa  ditempuh jangkauannya  sangat  terbatas.  Pengangkutan melalui  laut,  sungai  dan  danau  dapat  mengangkut barang  dalam  jumlah  besar  dan  jangkauan  jarak
yang ditempuh bisa sampai ke luar negeri. Demikian juga  dengan  angkutan  penerbangan,  dapat mengangkut  barang  sampai  ke  luar  negeri  dengan waktu  yang  lebih  cepat,  efektivitas  waktu  pada angkutan  udara,  membuat  pengirim  barang  lebih memilih  jalur  angkutan  udara,  meskipun  jumlah barang yang diangkut tidak sebanyak pengangkutan barang  melalui  jalur  laut.  Angkutan  penerbangan pada saat ini juga sangat diminati oleh penumpang, mengingat  biaya  angkutan penerbangan  domestik saat ini yang tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau oleh masyarakat, dan juga didukung oleh banyaknya jumlah  maskapai  penerbangan  milik  swasta  yang beroperasi  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat melakukan  angkutan  penerbangan  (Aflah,  &  Chari, 2017).
Terlebih  dengan  semakin  banyaknya perusahaan penerbangan saat ini baik yang dikelola oleh  pihak  pemerintah  atau  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta dapat menjadi rivalitas  dalam  industri  penerbangan.  Besarnya persaingan keras di antara perusahaan penerbangan terutama terjadi dalam tarif penerbangan, pengguna jasa penerbangan yang berpendapatan rendah lebih tertarik  pada  tarif  penerbangan  murah,  bagi  yang berpendapatan  tinggi  meskipun  bersedia  membayar tarif mahal, tetap menginginkan mutu pelayanan dan keselamatan yang lebih terjamin (Adisasmita, 2014).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020

## Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Setiap  pengoperasian  pesawat  udara,  baik pesawat  udara  sipil  maupun  pesawat  udara  negara berpotensi  untuk menimbulkan  resiko  apakah  bagi pihak  operator  maupun  bagi  pihak  lain  meskipun dewasa  ini  pesawat  udara  adalah  moda  angkutan yang  menggunakan  teknologi  tinggi.  Dengan  makin tingginya  teknologi  penerbangan  maka  kecepatan dan  tingkat  keselamatan  penerbanganpun  semakin tinggi  pula.  Namun  demikian,  kenyataan membuktikan  bahwa  kecelakaan  yang  menimpa dunia penerbangan masih juga terjadi, di samping itu, kerugian-kerugian yang diderita para pengguna jasa angkutan  yang  diakibatkan  oleh  sebab-sebab  lain masih  sering terjadi.  Untuk  itu,  keselamatan, efisiensi,  dan  keteraturan  dalam  angkutan  udara merupakan  hal  yang  mutlak  dipenuhi.  Setiap gangguan terhadap angkutan udara akan merugikan, bukan  saja  para  penumpang  dan  pengirim  kargo, melainkan juga akan membahayakan pesawat udara dan penerbangan itu sendiri (Saefullah, 2003).
Jumlah  maskapai  penerbangan  yang semakin  hari  bertambah  ini  menyebabkan bertambahnya  pula  dibukanya  jalur  atau  rute penerbangan  ke  berbagai  daerah  di  dalam  negeri maupun diluar negeri. Pembukaan dan pertambahan jalur-jalur baru penerbangan udara ini menyebabkan lalu lintas udara menjadi padat, sehingga diperlukan suatu  pelayanan  lalu  lintas  udara  yang  baik  untuk
terciptanya keamanan dan keselamatan dalam dunia penerbangan.  Dengan  meningkatnya  jumlah angkutan  penerbangan  sipil  di  Indonesia  saat  ini, memerlukan suatu pelayanan lalu lintas penerbangan yang dapat memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan, memberikan informasi yang  berguna  untuk  keselamatan  penerbangan, sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  kecelakaan pada angkutan penerbangan (Khairandy, 2006).
Seperti  hal  nya  pada  penerbangan  balon udara di Kabupaten Wonosobo saat ini yang mejadi tradisi  rutinan  yang  dilakukan  pada  setiap  momen Hari Raya Iedul Fitri. Masyarakat mengklaim festival balon  yang  rutin  diadakan  tersebut  merupakan sebuah  tradisi  yang  sudah  dilakukan  turun-temurun sejak  dahulu  sebagai  momen  ajang  gengsi  dan mencurahkan kreativitas tiap desa dalam pembuatan balon  dengan  berbagai  macam  ukuran  dan  bentuk. Sehingga  pada  saat  Hari  Raya  Iedul  Fitri  di Kabupaten  Wonosobo  dapat  disaksikan  banyak sekali terlihat balon udara yang terbang bebas di atas langit  di  Wonosobo.  Dalam  tradisi  menerbangkan balon udara ini sangatlah memiliki resiko yang besar, seperti  balon  tersebut  rentan  bertubrukan  dengan pesawat  yang  sedang  melintas  dan  juga  bisa berakibat  serius  bila  terkena  mesin  pesawat.  Balon juga  berbahaya  bila  terkena  kokpit  karena menghalangi  penglihatan  pilot.  Ada  juga
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
kemungkinan  lain  dapat  menutupi  pipa  pitot  yang akan  membuat  sistim  pesawat  menjadi  kacau,  dan masih banyak akibat berbahaya lainnya.
Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  juga  telah mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun 2016  tentang  Ketertiban  dan  Ketentraman Masyarakat  yang  terdapat  dalam  Pasal  34  ayat  (2) menyatakan  bahwa,  “orang  /  badan  dilarang membuat,  menyimpan,  memperjual  belikan,  dan menerbangkan balon udara dan sejenisnya.” Adapun dalam  penerbangan  balon udara tradisional  ini  juga telah diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  48  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Balon Udara  Pada  Kegiatan  Budaya  Masyarakat.  Dengan adanya peraturan tersebut maka berjalannya festival balon udara menjadi perdebatan antara masyarakat yang  mengklaim  itu  sebagai  tradisi  dan  pemerintah yang  secara  tegas  melarang  penerbangan  balon udara  di  wilayah  Kabupaten  Wonosobo  lantaran dinilai dapat membahayakan penerbangan.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  sudah  didapati  bahwa keselarasan  mengenai  penerbangan  balon  udara dengan  dunia  penerbangan ini  sangatlah berpengaruh.  Menyadari  bahwa  Balon  Udara merupakan salah satu Tradisi lokal yang mempunyai nilai  historis  dan  budaya,  pemerintah  tidak  dapat menghilangkan tradisi ini secara sepenuhnya dalam
festival mengenai balon udara di Wonosobo. Namun pemerintah  juga  harus  membuat  kebijakan  bahwa penerbangan  balon  udara  tetap  boleh  dilakukan dengan  ketentuan  harus  diikat  agar  tidak  dapat terbang bebas dan mengganggu jalur pernerbangan pesawat  yang  dapat  berdampak  membahayakan keselamatan  penerbangan.  Sehingga,  dalam  hal  ini peneliti  menentukan  2  (dua)  rumusan  masalah sebagai  berikut:  (1)  mengapa  penerbangan  balon udara  dianggap  membahayakan  bagi  dunia penerbangan;  (2)  bagaimana  pelaksanaan  sanksi bagi penerbang balon udara illegal tersebut.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  refrensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti  yang  membahas  mengenai  keselamatan dalam  dunia  penerbangan.  Hasil  penelitian sebelumnya akan digunakan untuk mendukung hasil penelitian  ini.  Penelitian  dari  Finda  Luthfiany Ustidivanissa, Rinitami Njatrijani, dan Agus Pramono mengenai  Tinjauan  Yuridis  Pengoperasian  Pesawat Tanpa Awak Terhadap Keselamatan Penerbangan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pada  PT.  Uavindo  Nusantara,  Bandung).  Dalam permasalahan  ini  sama  saja  seperti  permasalahan penerbangan pesawat tanpa awak atau yang sering kita sebut dengan drone, tetapi perbedaannya drone sendiri  memiliki  remote  untuk  mengendalikan penerbangannya,  beda  dengan  balon  udara  yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
hanya  dilepas  ketika  diterbangkan,  walaupun  sonar pesawat  menangkap  dua  objek  tersebut,  tetapi kemungkinannya  terjadi  potensi  kecelakaan  cukup kecil  untuk  drone,  beda  dengan  balon  udara  yang ketika  sudah  diterbangkan  susah  untuk  diawasi (Ustidivanissa, Njatrijani, & Pramono, 2017).
Dalam  penelitian  Tanod  Witny  mengenai Analisis  Yuridis  terhadap  Penggunaan  Kekuatan Bersenjata  dengan  Menggunakan  Pesawat  Tanpa Awak  (Unmanned  Drones).  Penelitian  ini  sama  hal nya  dengan  penelitian  tentang  pengoperasian pesawat  tanpa  awak  sebelumnya.  Penulis dalam penulisan  ini  terfokus  pada  pengoperasian penggunaan  alat  pada  pesawat  tanpa  awak  (Witny, 2013).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alfredo Pasaribu  dan  Achmad  Solichin  ini  berfokus  pada penerapan  knowledge  management  system  yang dapat  menambah  pengetahuan  personil  dan diharapkan  dapat  mengurangi  kecelakaan  akibat human error. Penulis dalam hal ini akan menjelaskan juga  mengenai  akibat  dalam  kecelakaan  pesawat yang  diakibatkan  pada  human  error  (Pasaribu,  & Solichin, 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Arief Yulianto ini  berfokus  pada  peningkatan  kualitas  dalam pelayanan  penerbangan  setelah  terjadinya  insiden kecelakaan.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  berfokus
pada tingkat kualitas dalam pelayanan keselamatan penerbangan (Yulianto, 2010).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahdah Zainal  Imam  ini  berfokus  pada  tanggung  jawab pemerintah  dalam  membuat  kewenangan  dalam pengaturan  penerbangan,  sehingga  penulis  dalam menggunakan  refrensi  penelitian  sebelumnya  ini akan  menguraikan  mengenai  bagaimana  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  pengaturan penerbangan (Imam, 2020).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  ini adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif (format penelitian  doktrinal). Pendekatan  yuridis  normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti (Soekanto,  &  Mamudji, 2001). Pendekatan  yang  digunakan  yakni pendekatan  konseptual (conceptual  approach). Spesifikasi  yang  penulis  gunakan  yaitu  deskriptif analitis  dengan  mengungkapkan  peraturan perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  teori- teori  hukum  yang  menjadi  objek  penelitian.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  melalui
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020

## Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
penelitian  kepustakaan  (library  research).  Sumber data  diperoleh  dari  data  sekunder  yang  terdiri  atas bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dan  lain-lain),  bahan  hukum  sekunder (berbagai  buku  dan  artikel  jurnal  maupun  hasil penelitian) dan bahan hukum tersier (Moleong,2000). Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data  yang  diolah  secara  rinci  kedalam  bentuk kalimat-kalimat (deskritif).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bahaya Penerbangan Balon Udara
Pada  dasarnya,  balon  udara  adalah  sebuah alat yang mampu terbang dengan kecepatan sangat rendah  maupun  mengambang  di udara  dengan perubahan  ketinggian  yang  kecil.  Dengan perkembangan  teknologi  robotik  dalam  bidang penerbangan, penggunaan balon udara juga semakin berkembang.  Saat  ini  balon  udara  banyak  dipakai sebagai  media  komersial,  selain  itu  penggunaan balon  udara  juga  banyak  digunakan  untuk memonitoring  cuaca  dengan  menerbangkan  balon pada  ketinggian  sekitar  18-37  km.  Pengembangan balon  udara  sebagai  pesawat  tanpa  awak  banyak dilakukan  pada  bidang  transportasi  untuk  kargo, monitoring  lingkungan,  monitoring  trafik  kendaraan
dan juga pada bidang telekomunikasi (Skuza, Park, Kim, & Seaman, 2014).
Peggunaan  balon  udara  ini  untuk memonitoring  trafik  ataupun  lingkungan,  dengan penggunaan  sistem  posisi  dan  penjejak  menjadi komponen  utama  dalam  sistem  kontrol  dan  sistem navigasi  balon  udara.  Sistem  yang  paling  banyak dipakai  saat  ini  merupakan  sistem  sederhana  yang mengandalkan  bantuan  global  positioning  satellite (GPS)  dengan  titik  lintang  dan  bujur  yang  sudah didefinisikan dan sistem kontrol PID untuk mengatur ketinggian  dan  arah  tujuan  balon  udara  saat  ini (Ramos, et  al,  2001).  Namun  nyatanya  hanya dengan  menggunakan  GPS  pada  sistem  navigasi pada  balon  udara  saja  masih  sangat  kurang, diikarenakan  dalam  penyimpangan  yang  terjadi masih sangat besar dengan orde meter (Yang, Wu, & Zheng, 2012).
Penerbangan  balon  udara  sudah  menjadi tradisi di Kabupaten Wonosobo, dimana masyarakat berlomba-lomba  untuk  membuat  balon  dengan bentuk  yang  sangat  variatif.  Lomba  balon  udara  ini dilaksanakan  pada  saat  setelah  hari  raya  iedul  fitri, dan  tradisi  penerbangan  balon  udara  ini  sebagai salah  satu  daya  tarik  wisata  di  Kabupaten Wonosobo.  Karena  menjadi  daya  tarik  wisata, penerbangan  balon  udara  dijadikan  sebagai  adu
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
bergengsi  antar  peserta  penerbang  balon  udara, peserta  yang  mengikuti  lomba penerbangan  balon udara  ini  biasanya  terdiri  atas  beberapa  grup  dari setiap  desa  di  Kabupaten  Wonosobo  dan perseorangan.
Penerbangan  balon  udara  dianggap  sangat membahayakan  bagi  dunia  penerbangan  oleh Pemerintah  karena  dapat  mengganggu  lalu  lintas penerbangan  dan  membahayakan  penumpang pesawat.  Penerbangan  balon  udara  ini  dapat membahayakan pesawat jika sampai material balon tersangkut  ke  baling-baling  atau  bagian  pesawat lainnya.  Selain  dapat  membahayakan  dalam  dunia penerbangan,  fenomena  pelepasan  balon udara  ini juga  dapat  mengancam  citra  Indonesia  di  mata Internasional dan akan berbahaya jika masuk sampai ke  jalur  internasional  seperti  Negara  Bangkok, Brisbane,  Melbourne,  dan  sebagainya,  sehingga Negara  bisa  dikenakan  penalty  untuk  tidak  bisa melakukan penerbangan ke wilayah Internasional.
Salah  satu  tujuan  diselenggarakannya penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang aman (Safety), tertib  dan  teratur  (regularity),  nyaman  (comfotable), dan  ekonomis  (economy  for  company).  Praktek dalam  kegiatan  transportasi  udara  niaga  sering  kali pengangkut  tidak  memenuhi  kewajibannya  secara baik dan benar atau dapat dikatakan telah melakukan
wanprestasi. Beberapa kasus atau fakta yang dapat dikat  egorikan  sebagai  bentuk  wanprestasi  oleh pengangkut  adalah  tidak  memberikan  keselamatan, kenyamanan  dan  keamanan  penerbangan  kepada penumpang (Nuraini, 2017).
Tingkat  kecelakaan pada penerbangan semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini sangat disayangkan mengingat kebutuhan masyarakat  Indonesia  terhadap  transportasi  udara pun  semakin  meningkat.  Untuk  melakukan pencegahan  atau  antisipasi  terhadap  kemungkinan kecelakaan  penerbangan  perlu  diketahui  terlebih dahulu  aspek  budaya  dari  penyebab-penyebab utama  dari  kecelakaan  penerbangan.  Sebuah kecelakaan penerbangan  dapat  disebabkan  oleh beberapa  faktor dan  melibatkan  berbagai  pihak (Sutalaksana, & Sandika, 2018).
Namun  dalam  faktanya,  penyebab  dalam kecelakaan  pesawat  terbang  tersebut  tidak  karena faktor  penerbangan  balon  udara.  Penyelenggaraan industri penerbangan  nasional  beberapa  tahun belakangan  ini  masih  menimbulkan  permasalahan. Salah  satunya  adalah  sering  terjadinya  rangkaian kecelakaan pesawat udara dengan beragam sebab, sehingga menimbulkan kerugian terhadap penumpang  sebagai  konsumen.  Beragam  faktor penyebab  terjadinya  kecelakaan  pesawat  udara dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Mulai  dari
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
faktor  kesalahan  manusia (human  error), masalah pada  mesin  pesawat  udara (machine  /  technical) hingga  faktor  cuaca (weather). Beberapa  ahli  di bidang  penerbangan  juga  menemukan  fakta  bahwa semakin  canggih  teknologi  peralatan  penerbangan untuk mengurangi atau meminimalisir situasi spesifik tertentu, seperti alat mendeteksi pesawat udara yang semakin  mendekat  atau  teknologi  pendaratan otomatis,  maka  semakin  besar  pula  kemungkinan kapten  penerbangan  mengalami  kesalahan  atau kelalaian (Puspandari, 2017).
Dalam Kongres Amerika Serikat menugaskan FAA  untuk  memastikan  derajat  keselamatan  yang paling  tinggi  dalam  penerbangan  (to  assure  the highest degree of safety in flight). FAA bertanggung jawab  memberikan  nasihat,  bimbingan,  dan pengawasan  (advice,  guidance,  oversight)  dalam bidang  keselamatan  kepada  industri  penerbangan. Ada  tiga  unsur  yang  memberikan  kontribusi  pada keselamatan  penerbangan.  Pertama,  pesawat terbangnya sendiri, bagaimana pesawat itu didesain, dibuat,  dan  dirawat;  Kedua,  sistem  penerbangan negara, airport, jalur lalu lintas udara, dan air traffic controls;  Ketiga,  airlines  flight  operations  yang berkaitan  dengan  pengendalian  dan  pengoperasian pesawat (Sudiarto, 2012).
Kecelakaan  penerbangan  di  Indonesia  yang masuk kelompok serius insiden lebih tinggi daripada
kelompok accident. Hal ini merupakan masalah yang cukup rumit. Mekanisme penyelidikan yang dilakukan KNKT dengan menggunakan pedoman berdasarkan pada  Peraturan  Nasional  dan  Internasional  yang konsisten.  Tujuan  tunggal  dalam  penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan oleh KNKT adalah mencari setiap  penyebab  yang  berpengaruh  terhadap terjadinya  kecelakaan.  Selanjutnya  hasil  dari penyelidikan  ini  dapat  dipergunakan  untuk meningkatkan  kondisi  dan  tindakan  keselamatan penerbangan  guna  mencegah  kecelakaan  dengan penyebab yang sama dikemudian hari. Berdasarkan uraian  tersebut  maka  rekomendasi  yang  diberikan KNKT adalah tidak komprehensif, hanya berdasarkan atas  dasar  tiap  kejadian,  padahal  kecelakaan pesawat terbang yang paling penting adalah dengan mengungkap  kondisi  “Latent/tersembunyi”  yang harus  diungkap,  maka  analisis  yang  komprehensif diperlukan  untuk  mengamati  akar  permasalahan yang paling dalam (Poerwanto, & Mauidzoh, 2016).
Menyadari  pentingnya  peranan  transportasi udara  tersebut  dalam  pertumbuhan  daerah  dan pengembangan  wilayah  serta  dalam  kehidupan manusia di seluruh dunia, International Civil Aviation Organization  (ICAO)  mengadakan  Konvensi Internasional  yang  mengatur  tentang  Penerbangan Sipil dan telah mengikat 190 negara yaitu Convention on  International  Civil  Aviation  atau  sering  dikenal
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
dengan  Konvensi  Chicago  1944.  Indonesia  sebagai salah  satu  Negara  anggota  dari  Konvensi  tersebut, mengeluarkan regulasi terhadap kegiatan penerbangan,  yaitu  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  menyebutkan  bahwa  Penerbangan adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,  angkutan  udara,  navigasi  penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pasal 1  Angka  1  Undang-Undang  No. 1  Tahun  2009 tentang Penerbangan).

## 2. Penerapan Sanksi Penerbang Balon Udara Ilegal
Guna  untuk  dapat  menyelenggarakan pemerintahan,  administrasi  negara  mempunyai beberapa  keleluasaan  demi  terselenggaranya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas.  Hal  ini  berarti  bahwa  sikap  tindak administrasi  negara  tersebut  haruslah  dapat dipertanggungjawabkan,  baik  secara  moral  maupun secara  hukum.  Lord  Acton,  mengatakan  bahwa setiap  kekuasaan  sekecil  apapun  cenderung  untuk disalahgunakan.  Oleh  sebab itu,  dengan  adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki  semua  sektor  kehidupan  masyarakat,
kadang-kadang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat itu sendiri. Maka, wajarlah bila diadakan pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan, yang merupakan  jaminan  agar  jangan  sampai  keadaan negara menjurus kea rah dictator tanda batas, yang berarti  bertenangan  dengan  asas  negara  hukum (Koentjoro, 2004).
Sebagai upaya untuk membangun stakeholders  dalam  kegiatan  penerbangan  yang memiliki budaya patuh terhadap aturan-aturan hukum yang  terkait  dalam  kegiatan  penerbangan  ialah dengan menciptakan kesadaran hukum (rechtsbewustzijn) bagi  para  stakeholdes  kegiatan penerbangan  tersebut.  Kesadaran  untuk  mematuhi aturan  hukum  tersebut  tentunya  dapat  terlaksana dengan  baik  apabila  para  stakeholders  dalam kegiatan  penerbangan  tersebut  memiliki  budaya hukum yang tinggi untuk mematuhi segala peraturan yang terkait dengan upaya pelaksanaan keselamatan penerbangan.  Sebab  apabila  budaya  untuk mematuhi  dan  melaksanakan  hukum  tersebut berjalan  dengan  baik,  maka  kejadian  kecelakaan penerbangan  tersebut  dapat  diminimalisir  (Purba, 2017).
Budaya  Keselamatan  merupakan  suatu  hal yang  diperoleh  melalui  proses  kombinasi  antara Budaya Organisasi, Budaya Profesional dan juga dari Budaya  Nasional.  Salah  satu  upaya  untuk
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
mengimplementasikan  budaya  dalam  keselamatan penerbangan tersebut ialah dengan memperkenalkan budaya  tersebut  kepada  para  stakeholders  dalam kegiatan  pnerbangan,  dengan  memberikan  edukasi berupa  pendidikan  dan pelatihan  (intoduces  the culture  during  training  season),  dimana  seluruh pekerja  instansi-instansi  yang  bergerak  dalam kegiatan  penerbangan  diberikan  pelatihan  tersebut agar  memiliki  pengetahuan  dalam  melaksanakan safety  culture tersebut,  agar  nantinya  dapat memahami  dan  mengetahui  dengan  baik  apa  itu budaya  keselamatan  penerbagan  dan  bagaimana cara  untuk  melaksanakannya.  Dimana  dengan memberikan  pemahaman  yang  baik  bagi  para stakeholders  dalam  kegiatan  penerbangan  tersebut dengan  baik  melalui  proses  pendidikan  dan pelatihan, safety culture dapat berjalan dengan baik (Fikarno, 2009).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam Pasal 10 ayat (1) dikatakan  bahwa,  “Penerbangan  dikuasai  oleh negara  dan  pembinaannya  dilakukan  oleh pemerintah.”  Sedangkan  pada  Pasal  10  ayat  (2), disebutkan,  “Pembinaan  penerbangan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi  aspek pengaturan, pengendalian  dan  pengawasan”  (UU  NO.1  TAHUN 2009).
Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  juga  telah bekerja  sama  dengan  Kepolisian  Resor  Kabupaten Wonosobo  untuk  menertibkan  penerbangan  balon udara melalui razia secara rutin pada saat hari besar untuk  mengantisipasi  terjadinya  penerbangan  balon udara  yang  terbang  secara  ilegal  tanpa  izin  yang mana  ini  dianggap  dapat  membahayakan keselamatan  penerbangan  pesawat.  Karena biasanya  penerbang  ilegal  ini  melakukan penerbangan balon udara tersebut dianggap melebihi batas  tinggi  yang  sudah  ditentukan,  balon-balon ilegal tersebut terbang pada jalur pesawat melintas. Hal  ini  bisa  berdampak  buruk  terhadap  jalur penerbangan,  pasalnya  jika  balon  udara  mengenai mesin  pesawat  dapat  mengakibatkan  kerusakan parah  pada  mesin  dan  berakibat  jatuhnya  pesawat. Namun  pada  faktanya  selama  ini  belum  pernah terjadi  kecelakaan  pesawat  yang  diakibatkan  oleh balon  udara,  mengingat  tradisi  balon  udara  sudah berlangsung  lama,  sudah  menjadi  rutinitas  dan kebiasaan  masyarakat  pada  setiap  moment perayaan hari besar.
Berdasarkan  pada  International  Investigation Standards  Annex  13-Aircraft  Accident  and  Incident Investigation,  tenth  Edition-July  2010,  incorporating Amendment  14  and  supplement,  Undang-Undang Nomor:  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 62
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Tahun  2013,  tentang  Investigasi  Kecelakaan Transportasi,  Pasal  9  menyatakan  bahwa Kecelakaan  Pesawat  Udara  dapat  terdiri  atas:  a. Pesawat Udara yang jatuh pada saat tinggal landas, lepas landas, atau selama penerbangan; b. tabrakan antar  Pesawat  Udara  atau  antar  Pesawat  Udara dengan fasilitas di bandar udara; c. Pesawat Udara yang hilang atau tidak dapat diketemukan; dan/atau; d. Pesawat Udara yang mengalami Kejadian Serius (serious  incident)  (Abraham,  Spatznick,  & Goldsteran, 2011).
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga  telah  menegaskan  mengenai  larangan menerbangkan  balon  udara  apalagi  yang  tidak berizin  (ilegal)  karena  dapat  membahayakan keselamatan  penerbangan.  Larangan  ini  sudah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009  tentang  penerbangan,  dimana  apabila menerbangkan balon udara dapat mengganggu lalu lintas penerbangan dan membahayakan penumpang pesawat. Setiap pelanggar dapat diancam pidana 2 tahun  penjara  dan  denda  Rp  500  juta.  Selain melanggar  UU  No.1  Tahun  2009,  Indonesia  juga dapat  terkena  sanksi  dari  Organisasi  Penerbangan Sipil  Internasional  (ICAO)  berupa  larangan penerbangan internasional.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten Wonosobo, dalam upaya penertiban dan penindakan pelanggaran penerbangan balon udara di Kabupaten Wonosobo,  Pemerintah  bekerjasama  dengan Kepolisian  dan  TNI  selalu  melakukan  razia  dalam upaya  menertibkan  sekaligus  mensosialisasikan mengenai  larangan  menerbangkan  balon  udara secara  ilegal.  Dalam  melakukan penertiban  Instansi yang  diberikan  kewenangan  diantaranya  adalah Polres  dikarenakan  dasar  hukum  yang  digunakan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2009, didukung oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), dan  jajaran  Pimpinan  Kecamatan,  serta  Dinas Perhubungan  Provinsi  Jawa  Tengah,  serta bekerjasama  dengan  Airnav  Indonesia.  Apabila terdapat  masyarakat  yang  terbukti  melanggar menerbangkan balon udara secara ilegal, maka akan dikenakan sanksi tegas berupa proses pidana sesuai dengan  ketentuan  Undang-undang  Keselamatan Penerbangan,  serta  dilakukan  penyitaan  dan pembinaan  bagi  masyarakat  yang membuat, menyimpan,  dan  memperjual-belikan  balon  udara dan  sejenisnya  tanpa  memiliki  izin  dari  Pejabat berwenang.
Sejauh  ini  sanksi  tersebut  sudah  diterapkan secara  tegas  bagi  siapapun  yang  terbukti menerbangkan  maka  akan  langsung  di  proses
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pidana.  Namun  pada  kenyataanya  belum  ada penelitian  terkait  dengan  daya  jelajah  balon  udara, dan  ketinggian  jalur  penerbangan  di  langit Wonosobo,  apakah  benar  balon  udara  mencapai jalur  penerbangan  yang  dapat  membahayakan pesawat  masih  belum  dapat  dipastikan.  Karena dasar  hukum  yang  dipakai  adalah  Undang-undang No. 1 Tahun 2009 seperti yang dijelaskan pada pasal 210 yang berbunyi “ Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di Bandar Udara membuat halangan tertentu,  dan  atau  melakukan  kegiatan  lain  di kawasan  keselamatan  pada  operasi  penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan  kecuali  memperoleh  izin  dari  otoritas Bandar Udara”.

## D. SIMPULAN
Penerbangan  balon  udara  saat  ini  sudah menjadi  tradisi  bagi  masyarakat  Kabupaten Wonosobo, dimana tradisi ini kemudian menjadi daya tarik  wisata  bagi  para  pengunjung.  Namun  ada pendapat  lain  yang  mengatakan  bawa  dalam Penerbangan  balon  udara  ini  dianggap  sangat membahayakan  bagi  dunia  penerbangan  oleh Pemerintah  karena  dapat  mengganggu  lalu  lintas penerbangan  dan membahayakan  penumpang pesawat.  Penerbangan  balon  udara  ini  dapat membahayakan  pesawat  jika  sampai  ada  material
balon  yang  tersangkut  ke  baling-baling  atau  bagian pesawat lainnya. Selain dapat membahayakan dalam dunia  penerbangan,  fenomena  pelepasan  balon udara  ini  juga  dapat  mengancam  citra  Indonesia  di mata  Internasional  dan  akan  berbahaya  jika  masuk sampai  ke  jalur  internasional  dan  Negara  akan mendapat penalty.
Sebagai  upaya untuk  membangun  kesadaran hukum terhadap masyarakat Kabupaten Wonosobo, Pemerintah  bekerja  sama  dengan  Kementerian Perhubungan, Air-Navigation  dan  Kepolisian  Resor Kab. Wonosobo untuk menertibkan masyarakat yang melakukan  penerbangan  balon  udara  secara  illegal dikarenakan  ini  sangat  menganggu  penerbangan pesawat. Larangan ini sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana  apabila  menerbangkan  balon  udara secara illegal  tanpa  izin  dari  pemerintah  setempat  akan mendapat  ancaman pidana  2  tahun  penjara  dan denda Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Adisasmita. (2014). Analisis Kebutuhan Transportasi.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Koentjoro,  Diana  H.  (2004). Hukum  Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Moleong, Lexy J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung: Remaja Rosdakary.
Soerjono,  Soekanto., &  Mamudji,  Sri.  (2006).
Penelitian  Hukum  Normatif.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.

## JURNAL
Sudiro,  A. (2011). “Product  Liability" Dalam Penyelenggaraan Penerbangan. Jurnal Hukum dan  Pembangunan,  Vol.  41, (No.1),  pp.  186-
206.
Abraham, Milkovich, E., Spatznick, A., & Goldsteran,
M. (2011). Effect of High Density Concrete on
Design  of  Shielding  Radiation  for  Industrial Testing. Journal of  Radiation,  Vol.  10,  (Issue
1), pp. 31-35.
Imam, Wahdah Z. (2020). Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah  Dalam  Industri  Penerbangan.
Jurnal Amanna Gappa, Vol. 28, (No.1), pp. 1-
11.
Khairandy, R. (2006). Tanggung Jawab Pengangkut dan  Asuransi  Tanggung  Jawab  Sebagai Instrumen  Perlindungan  Konsumen  Angkutan Udara. Jurnal  Hukum  Bisnis,  Vol.  25, (No.1),
p.21.
Nuraini, S.  (2017).  Tanggung  Jawab  Keperdataan Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Udara Atas Keterlambatan  Jadwal  Penerbangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009  Tentang  Penerbangan. Privat  Law,  Vol. V, (No. 1 Januari-Juni), pp. 62-72.
Pasaribu,  Alfredo.,  &  Solichin,  Achmad.  (2017).
Pengembangan Aplikasi Knowledge
Management  System  Helicopter  Landing Officer  Pada  PT  Pacific  Aviation  Indonesia.
Jurnal  RESTI  (Rekayasa  Sistem  dan Teknologi  Informasi),  Vol.  1, (No.3),  pp.  232- 238.
Poerwanto,  Eko.,  & Mauidzoh, Uyuunul.  (2016).
Analisis  Kecelakaan  Penerbangan  Di Indonesia  Untuk  Peningkatan  Keselamatan Penerbangan. Jurnal Angkasa, Vol. 8, (No. 2,
November), pp. 1-18.
Purba,  H.  (2017).  Mewujudkan  Keselamatan Penerbangan Dengan Membangun Kesadaran Hukum  Bagi  Stakeholders  Melalui  Penerapan Safety  Culture. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan,  Vol.12, (No.1  Januari-Juni),  pp.  95-
110.
Puspandari,  Retno.  (2017).  Tanggung  Jawab Perusahaan  Jasa  Penerbangan  terhadap Kecelakaan  pada  Penumpang  Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Jurnal Privat Law, Vol. 5 (No.1), pp. 95-105.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020

## Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Saefullah,  T. (2003). Status  dan  Tanggung  Jawab Awak Pesawat Udara Dalam Hukum Nasional Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum  Madani, Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Bandung, Vol.5, (No.3, November), p. 208.
Sudiarto.  (2012).  Tanggung  Gugat  Pemerintah Terhadap  Kecelakaan  Pesawat  Udara di Indonesia. Jurnal  Amanna  Gappa,  Vol.20,
(No.3), pp. 273-287.
Sutalaksana,  Iftikar  Z.,  &  Sandika,  Edwina  Dwi.
(2018). Mengkaji Kelengkapan Human Factors Analysis  And  Classification  System  (HFACS) dari Sisi Budaya berdasarkan Dimensi Budaya dari  Trompenaars. Jurnal  Teknologi  Industri, Program  Studi  Teknik  Industri,  ITB,  Vol.2, (No.2), pp. 5-11.
Ustidivanissa, Finda Luthfiany., Njatrijani, Rinitami., &
Pramono,  Agus.  (2017).  Tinjauan  Yuridis Pengoperasian  Pesawat  Tanpa  Awak Terhadap  Keselamatan  Penerbangan  di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi  Pada  PT.  Uavindo  Nusantara, Bandung). Diponegoro  Law  Journal,  Vol.6, (No.2), pp.1-13.
Witny,  T.  (2013).  Analisis  Yuridis  terhadap Penggunaan  Kekuatan  Bersenjata  dengan Menggunakan  Pesawat  Tanpa  Awak (Unmanned  Drones). Lex  Crimen,  Vol. 2,
(No.1), pp. 110.
Yang,  Yu  eneng.,  Wu,  Jie.,  &  Zheng,  Wei.  (2012).
Design,  modeling  and  control  for  a stratospheric telecommunication platform. Acta Astronautica,  Vol.  80, (No.  1  November–
December), pp. 181–189.
Yulianto,  A.  (2010).  Meningkatkah  Kualitas Pelayanan  Jasa  Penerbangan  Indonesia Paska Insiden Kecelakaan Pesawat Terbang?.
Jurnal Dinamika Manajemen, Vol.1, (No.1), pp.
1-8.

## SUMBER LAINNYA :
Aflah.,  & Zulfii,  Chairi.,  (2016).  Tanggung  Jawab Pengelola  Bandar  Udara  Dalam  Pelayanan Lalu  Lintas  Penerbangan  Untuk  Keamanan dan  Keselamatan  Penerbangan  (Studi  Pada Bandar  Udara  Internasional  Hang  Nadim). Laporan  Hasil  Akhir  Penelitian,  Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Medan.
Fikarno,  Dave A.  (2009).  Faktor-Faktor  Penyebab Rendahnya  Keselamatan  Penerbangan  Di Indonesia.  Tesis  Magister  Perencanaan  dan Kebijakan  Publik,  Program  Pascasarjana, Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Indonesia, Depok.
Skuza, Jonathan  R., Park, Yeonjoon., Kim, Hyun Jung., & Seaman, Shane T. (2014). Feasibility
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
study  of  cargo  airship  transportation  systems powered  by  new  green  energy  technologies. NASA:  Center  for  AeroSpace  Information Retrived  from https://ntrs.nasa.gov/archive/ nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140006040.pdf).
Ramos,  Joshue Jr G., Paiva,  Ely  Carneiro  de Paivan.,  &  Azinheira,  Jose Raul.,  Bueno, Samuel  Siqueira.,  Maeta,  Silvio  Mano., Mirisola,  Luis  Gistavo  Bizzaro.,  Bergerman, Marcel.,  &  Faria,  Bruno  Guedes. (2001). Autonomous  flight  experiment  with  a  robotic unmanned  airship.  Seoul,  Korea :  In  IEEE international  conference  on  robotics  and automation. Retrieved from http://www.ent.mrt.ac.lk/iml/paperbase/ICRA_ CDs/ICRA2001/PDFFILES/PAPERS/ICRA_PA PERS/Z0299.pdf).

## UNDANG-UNDANG
Undang – undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang
Penerbangan.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  48  Tahun  2018  Tentang  Penggunaan Balon  Udara  Pada  Kegiatan  Budaya Masyarakat.
Peraturan  Daerah  nomor  2  tahun  2016  tentang
Ketertiban dan Ketentraman masyarakat.
ICAO (ICAO) dan Commercial Aviation Safety Team
(CAST),  Aviation  Occrrence  Categories, Definitions and Usage Notes, May 2011.
.