INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15140-15151 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Hukum atas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Payakumbuh)
Gilang Fernando 1 ✉ , Wendra Yunaldi 2
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: gilangfernando212@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Restorative  justice  adalah  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  sistem  peradilan  pidana  ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan keluarga pelaku, serta masyarakat.. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai restorative justice terhadap tindak pidana pencurian diatur dan bagaimana pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di kejaksaaan negeri Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian  hukum  normative,  yang  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  di  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kejaksaan  Negeri  kota Payakumbuh  serta  menjadi  tempat  mendapat  informasi  penjelasan  tentang  gambaran  penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksan Negeri Payakumbuh. 1.  Pengaturan  Hukum  Mengenai  Restorative  Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif  mengatur  keadilan  restoratif.  Pertimbangan  Jaksa  Dalam  Memberikan  Restorati  Justice Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Dari  empat  (4)  kasus  yang  berhasil  di  Restorative  justice  2 diantaranya yaitu tindak pidana pencurian yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ,maka dari itu pertimbangan  jaksa  dalam  memberikan  restorative  justice  tersebut  yakni,  pertama  dengan  alasan arahan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadialan Restoratif bertujuan untuk, mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di  lapas di  Indonesia..Untuk  metode  penarikan  kesimpulan  terhadap penelitian  yang  dipakai adalah penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penerapan, Pertimbangan

## Abstract
Restorative justice is a settlement process carried out outside the criminal justice system involving the perpetrator, the victim, their family, and the perpetrator's family, as well as the community. This study aims to determine how the legal arrangements regarding restorative justice for the crime of theft are regulated and how the prosecutor's consideration in providing restorative justice for the crime of theft in the Payakumbuh district attorney's office. This research uses a normative legal research approach, which is a type of descriptive research that aims to gain a comprehensive understanding of the prevailing circumstances  in  a  particular  place  or  certain  legal  events  that  occur  in  society.  This  research  was conducted at the State Attorney's Office of Payakumbuh city and became a place to obtain explanatory information about the description of the application of restorative justice to the crime of theft committed by the Payakumbuh State Attorney's Office. 1. Legal Arrangements Regarding Restorative Justice for the Crime  of  Theft  Regulation  of  the  Attorney  General  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  15  of  2020 concerning  Termination  of  Prosecution  Based  on  Restorative  Justice  regulates  restorative  justice. Consideration of the Prosecutor in Providing Restorative Justice for the Crime of Theft Of the four (4) cases that were successful in Restorative justice, 2 of them were theft crimes in the Payakumbuh District Attorney's Office, therefore the prosecutor's.
Keywords: Restorative Justice, Implementation, Consideration

## PENDAHULUAN
Restorative  justice  merupakan  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  sistem peradilan  pidana,  juga  disebut  sebagai  sistem  peradilan  pidana.  Proses  ini  melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan keluarga pelaku, serta masyarakat (Munawara, 2010). Keadilan restoratif berarti penyelesaian perkara yang adil bagi pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dengan fokus pada pemulihan keadaan semula. "Mediasi pena" adalah istilah lain dari Restorative Justice (Ricky et al., 2023).
Dalam ajaran Islam (622M) terdapat ketentuan perihal perdamaian (Ishlah) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. istilah Islah banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, yg mengacu bukan hanya  di  perilaku rohaniah  belaka,  tetapi  jua di tindakan realistis buat rekonsiliasi demi kemasl ahatan umum. Melalui sarana ishlah, pihak-pihak yg berkepentingandipertemukan buat rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya i shlah artinya memberi maaf. Hal ini antara lain jua bisa ditinjau dalam lembaga hukum diyat (permaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum Qishash. Surat AlBaqarah ayat (178) menyatakan (Marwan et al., 2012):
اَهُّي ََنْيِذَّلا ا ْوُنَمٰا ََبِتُك َُمُكْيَلَع َُصاَصِقْلا ىِف َ ىٰلْتَقْلا َُّرُحْلَا َِ رُحْلاِب َُدْبَعْلا َو َِدْبَعْلاِب ىٰثْنُ ْلْا َو َ ىٰثْنُ ْلْاِب َْنَمَف ََيِفُع َ هَل َْنِم َِهْي ِخَا َ ءْيَش عاَبِ تاَف َ ۢ َِف ْو ُرْعَمْلاِب َ ءۤاَدَا َو َِهْيَلِا َ  ناَسْحِاِب ََكِلٰذ َ فْيِفْخَت َْن ِم َْمُكِ ب َّر َ  ةَمْح َر َو َِنَمَف ى ٰدَتْعا ََدْعَب ََكِلٰذ َ هَلَف َ باَذَع َ مْيِلَا
Artinya: “Hai orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu qishash  berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf)  membayar  (diyat)  kepada  yang  memberi dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah sesuatu keringanan Tuhan Kamu  dan  suatu  rahmat.  Barang  siapa  yang  melampaui  batas  sesudah  itu  maka baginya siksa yang sangat pedih.
Mengapa  restorative  justice  terhadap  tindak  pidana  pencurian  di  Kejaksan  Negeri Payakumbuh ini bisa  dilakukan yaitu karena mengarah ke  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia  No.15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  dan kenapa restorative justice ini bisa  di  laksanakan karena, ada  kasus  terkait tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang penyelesaiannya, melalui upaya restorative justice. Selama tahun 2022 – 2023, ada empat kasus yang menggunakan restorative  justice  untuk  penyelesaian.  Dari  empat  kasus  tersebut,  dua  di  antaranya berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencurian  dan  telah  digunakan restorative  justice  di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam dua tahun terakhir. Dari dua kasus pencurian yang digunakan restorative justice, penerapan restorative justice apakah sudah tepat atau tidak adalah  masalah  yang  harus  ditanyakan,  inilah  yang  membuat  penulis  tertarik  terhadap penerapan restorative  justice  terhadap  tindak  pidana  pencurian  yang  ada  di  Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk diteliti. Penuntut umum yang bertanggung jawab melakukan penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  sebagaimana  disebutkan  pada ayat (empat) dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15,  2020).  Kecuali  pencurian  dalam  keluarga, pencurian termasuk dalam kategori delik biasa, bukan delik aduan. Dalam delik biasa, tindak pidana hanya dapat diproses karena pengaduan korban dalam delik aduan, tindak pidana dapat diproses bahkan tanpa persetujuan atau pengaduan korban. Selain itu, proses hukum juga akan dihentikan jika aduannya dicabut dalam waktu tiga bulan setelah diajukan (Pasal 75 KUHP berbunyi "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan").
Dari beberapa jenis pencurian yang diatur dalam KUHP di atas, peneliti lebih tertarik pada pencurian ringan karena penegakan hukum terhadap pencurian ringan berbeda dari
pencurian lainnya; jika pencurian lainnya mengikuti alur proses penegakan hukum menurut KUHAP,  pencurian  ringan  lebih  mengarah  pada  asas  keadilan  restorative  (Mohd.  Sukri, 2020).
Penelitian  sebelumnya  yang  relevan  membahas  bagaimana restorative  justice digunakan dalam penyelesaian kasus pencurian ringan di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya (Wiliam, 2021). Penulis juga membahas peraturan hukum mengenai restorative justice  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dan  bagaimana  jaksa  mempertimbangkan restorative justice. Keadilan restoratif melibatkan upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa menggunakan tekanan, paksaan, atau intimidasi.  Upaya  perdamaian  ini  dilakukan  pada  tahap  kedua  proses  penuntutan,  saat tersangka  diminta  untuk  bertanggung  jawab  atas  barang  bukti  dan  korban,  di  mana Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator.
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  hukum  mengenai restorative justice terhadap tindak pidana pencurian diatur dan bagaimana pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di kejaksaaan negeri Payakumbuh. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih  lanjut  tentang  penggunaan restorative  justice  dalam  kasus  pencurian  saat  ini  di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normative,  yang merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman menyeluruh  tentang  keadaan  yang  berlaku  di  tempat  tertentu  atau  peristiwa  hukum tertentu  yang  terjadi  di  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kejaksaan  Negeri  kota Payakumbuh  serta  menjadi  tempat  mendapat  informasi  penjelasan  tentang  gambaran penerapan restorative  justice  terhadap  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh Kejaksan Negeri Payakumbuh.
Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  melaui  tahap-tahap  sebagai  berikut, inventarisasi,  identifikasi,  klasifikasi,  dan  melakukan  sistematisasi.  Penyimpulan  atau penarikan kesimpulan yang dipakai adalah secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sebelum  membahas  dasar  dari  pengaturan  yang  mendukung  keadilan  restoratif,
keadilan  restoratif  adalah  metode  konvensional  untuk  menyelesaikan  kriminalitas  dalam masyarakat.  Untuk  menangani  kejahatan  secara  umum,  baik  di  masa  damai  maupun perang, baik orang dewasa maupun anak-anak, literatur saat ini berfokus pada penggunaan ini (Yousra et al., 2022). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 Pasal 1 ayat  (1)  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  mengatur keadilan  restoratif.  Peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  keadilan  restoratif  adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku, dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  berkolaborasi  untuk  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula dari pada tindak pidana.
Penjelasan  Pasal  77  KUHAP,  yang  menyatakan  bahwa  "yang  dimaksud  dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang  menjadi  wewenang  Jaksa  Agung,  secara  jelas  mengakui  adanya  lembaga  yang berfungsi  untuk  menghentikan  penuntutan  melalui  pengenyampingan  perkara  demi kepentingan umum. Mekanisme penghentian perkara oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum tidak diatur dalam KUHAP sendiri. Namun, Pasal 77 KUHAP secara tegas menyebut wewenang Jaksa Agung untuk menghentikan perkara (Bambang W, 2017).
Dalam  kenyataannya,  Pasal  77  KUHAP  memberikan  wewenang  kepada  lembaga praperadilan untuk memutuskan penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara  pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penuntutan. Penghentian  penuntutan  yang  dapat  diuji  oleh  praperadilan  bukanlah  penghentian penuntutan  demi  kepentingan  umum.  Sebaliknya,  penghentian  penuntutan  yang  dapat diajukan ke praperadilan adalah penghentian penuntutan karena alasan teknis. Hanya ada dua jenis alasan mengapa pemantutan dapat dihentikan: karena alasan teknis dan demi kepentingan  umum.  Dalam  kasus  di  mana  penghentian  penuntutan  demi  kepentingan umum  odak  dapat  dipraperadilankan,  penghentian  penuntutan  harus  dilakukan  karena alasan teknis (Bambang W, 2017).
Kembali ke masalah pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP, jaksa  agung  hanya  memiliki  otoritas  untuk  mengesampingkan  perkara  atas  dasar oportunitas.  Oleh  karena  itu,  orang  yang  terlibat  dalam  kasus  harus  mengajukan  kasus tersebut kepada Jaksa Agung melalui jenjang hierarkis kejaksaan yang berlaku. Selama ini, jaksa daerah  sangat  jarang mengajukan permohonan  untuk mengesampingkan perkara kepada jaksa Agung karena, tentu saja, hal ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan risiko dicibir dan dianggap tidak sensitif oleh masyarakat lokal, mereka lebih
memilih menyelesaikannya secara formal melalui pengadilan.
Dengan keadaan saat ini, jaksa menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan perkara  pidana  di  luar  pengadilan  berdasarkan  restorative  justice.  Saat  ini,  hanya  jaksa agung yang memiliki otoritas oportunitas. Oleh karena itu, agar jaksa dapat menyelesaikan perkara pidana yang menurut masyarakat tidak perlu diselesaikan sampai pengadilan, asas oportunitas  harus  diterapkan  pada  semua  jaksa.  Ketika  jaksa  memiliki  kewenangan oportunitas, mereka dapat menggaii dan menemukan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Ini karena oportunitas membantu mereka menemukan hukum r echtsvinding. Jika temuan hukum yang dibuat oleh jaksa ini benar- benar  bermanfaat,  khususnya  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  persamaan  hukum  bagi para pencari keadilan, temuan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cermat (Bambang W, 2017).
Penemuan  hukum  yang  dibuat  selama  pelaksanaan  fungsi  penegakan  hukum  Ini sebenarnya dapat dilakukan oleh penegak hukum lainnya, seperti jaksa, bukan hanya hakim tetapi.  Menurut  Sudikno  Martokusumo,  penemuan  hukum  adalah  proses  penciptaan hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  atau  "petugas  hukum  lainnya  yang  diberi  tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret." Frasa "petugas hukum lainnya menunjukkan bahwa penemuan hukum juga dapat dilakukan oleh aparatur hukum  lainnya  selain  hakim.  Pasal  8  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus bertindak berdasarkan hukum dengan mengikuti norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan  wajib  menggali  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  hidup  dalam masyarakat. Mereka juga harus  senantiasa meniaga kehormatan  dan martabat manusia (Bambang W, 2017).
Sedangkan pengaturan dari tindak pidana pencurian ringan sendiri diatur dalam 364 kuhp, Pasal 364 mengatur pencurian ringan jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus  lima  puluh  rupiah.  Artinya,  pasal  ini  tidak  ada  lagi  sampai  undang-undang mengubahnya menjadi nilai rupiah saat ini, misalnya 10.000 kali lipat, sehingga menjadi dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah.  Dalam  Ned.  WvS,  tidak  ada  pencurian  ringan,  penggelapan ringan, penipuan ringan, dan sebagainya (Andi H, 2015).
2. Pertimbangan  Jaksa  Dalam  Memberikan Restorati  Justice  Terhadap  Tindak  Pidana Pencurian
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dibuat  karena  pertimbangan  jaksa  dalam memberikan  keadilan  restoratif  untuk  tindak  pidana  pencurian,  terutama  di  Kejaksaan Negeri  Payakumbuh.  Bab  II  tentang  penutupan  perkara  demi  kepentingan  hukum menguraikan  peraturan  ini  dalam  pasal  3  ayat  2  sebagai  berikut:  Penutupan  perkara dilakukan untuk kepentingan hukum jika terdakwa meninggal dunia; penuntutan pidana telah  berakhir;  putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  terhadap seseorang atas perkara yang sama ( nebis in idem); pengaduan pidana dicabut atau ditarik kembali; atau penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Perkara  di  luar  pengadilan  sebagaimana  disebutkan  pada  ayat  (2)  huruf  e  dapat dilakukan dengan satu dari dua kondisi berikut: a. tindak pidana tertentu memiliki denda tertinggi yang dibayar secara sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b.  pendekatan  keadilan  restoratif  telah  digunakan  untuk  memperbaiki  keadaan. Sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf b, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif menghentikan penuntutan. Penuntut Umum yang bertanggung  jawab  melakukan  penghentian  ini  dan  diajukan  secara  berjenjang  kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
Setelah mengetahui argumen  penutupan permasalahan  demi  kepentingan hukum, jaksa dapat mempertimbangkan restorative justice untuk tindak pidana pencurian saat ini karena telah memenuhi persyaratan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020  tentang  Pengehentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  yang  meliputi: Menurut  Keadilan  Restoratif,  yang  disebutkan  pada  ayat  (1),  penghentian  penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b. konteks di mana tindak pidana dilakukan;
c. tingkat ketercelaan;
d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
e. biaya dan keuntungan penanganan kasus;
f. pemulihan keadaan semula; dan g. adanya perdamaian antara Korban dan TKP. Pasal 5 Ayat 1 kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut.Jika salah satu dari syarat berikut  dipenuhi,  kasus  tindak  pidana  dapat  ditutup  secara  hukum  dan  penuntutannya dihentikan oleh Keadilan Restoratif:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
b. tindak pidana hanya diancam dengan denda atau hukuman penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. nilai barang bukti atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Selanjutnya, dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda,  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dapat  dihentikan  jika  terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini, syarat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tetap diperhatikan. Dalam hal hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan negara, ada beberapa prinsip utama restorative justice :
1. Kejahatan  dianggap  sebagai  gejala  dari  tindakan  sosial,  bukan  hanya  pelanggaran pidana.
2. Restorative  Justice  adalah  teori  peradilan  pidana  yang  menekankan  pandangan bahwa  kejahatan  adalah  tindakan  pelaku  terhadap  orang  lain  atau  masyarakat daripada  terhadap  negara,  sehingga  menekankan  hubungan  dan  tanggung  jawab pelaku terhadap penyelesaian masalah mereka dengan korban atau masyarakat.
3. Kejahatan  dianggap  sebagai  gejala  dari  tindakan  sosial,  bukan  hanya  pelanggaran pidana (Kuat Yudi P, 2012).
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan prinsip dasar keadilan restoratif dalam 2nd International Conference On Law and Society 2022 di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan tema "Restorative Justice Theory and Practice in Multicultural Society". Jaksa Agung mengatakan bahwa secara umum, ada 5 (lima) prinsip keadilan restorative:
1. prinsip yang menekankan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan pelakunya;
2. prinsip yang menekankan perlindungan tempat kejadian, seperti keluarga pelaku dan masyarakat sekitarnya; dan
3. prinsip yang menekankan proses kerja sama yang inklusif.
4. Ide  bahwa  pihak  tertentu  dalam  kasus  tertentu  dapat  dilibatkan,  seperti  pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah;
5. Prinsip memperbaiki kesalahan (Andrie, 2023).
Jaksa Agung menyatakan bahwa penegakan hukum dengan pendekatan restorative justice  yang  diterapkan  oleh  kejaksaan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  daripada penegakan hukum konvensional, karena keadilan restoratif mengutamakan kepentingan korban dalam penyelesaian perkara, dengan perbaikan keadaan korban dan permintaan maaf dari korban menjadi pertimbangan utama masyarakat dan penegakan hukum yang tidak efektif tidak ada lagi.
Walaupun ada berbagai model, restorative justice harus memenuhi setidaknya tiga hal berikut: pertama, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan; kedua, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (melibatkan semua pihak yang berkepentingan); dan ketiga, mengubah cara negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana (Mc Cold et al., 2003).
Dengan menggunakan pendekatan restorative justice, Stephenson, Giller, dan Brown membedakan  empat  model  penyelesaian  perkara:  Mediasi  Pelaku  Korban Restorative Conferences (Conferencing), Family Group Conferences (FGC), dan Meetings of Community Panels (CPM) (I Made Agus, 2013).
a. Mediasi Penal, Model ini pertama kali digunakan di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwega dan Finlandia sekitar tahun 1970.Model ini menerapkan pendekatan restorative justice melalui pembentukan forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban, serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang netral dan tidak bias. Tugas mediator adalah mengatur dan fasilitasi pertemuan tersebut, membantu  kedua  belah  pihak  mencapai  kesepakatan  dengan  membantu  mereka berkomunikasi satu sama lain.
b. Restorative Conference (Conferencing), Konferensi Restorative, juga dikenal sebagai konferensi, adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengadopsi pendekatan restorative justice yang dikembangkan secara tradisional oleh suku Maori di Selandia Baru.  Dalam  model  ini,  penyelesaian  perkara  melibatkan  tidak  hanya  pelaku  dan korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung, seperti keluarga, kawan dekat, dan kerabat pelaku.
c. Model konferensi keluarga dan kelompok masyarakat merupakan evolusi dari model konferensi. Berbeda dengan model konferensi, pihak yang dilihat hanya terbatas pada korban tambahan (juga dikenal sebagai korban kedua), seperti keluarga, kawan dekat, dan kerabat pelaku. Sebaliknya, pihak yang dilihat dalam konferensi dapat mencakup masyarakat  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  meskipun  model  ini  digunakan  untuk semua jenis kejahatan, dalam pertemuan kelompok masyarakat biasanya digunakan untuk  kejahatan  yang  pelakunya  adalah  anak-anak.  Karena  itu,  fokus  penyelesaian model ini adalah mengajarkan pelaku apa yang telah dia lakukan pada korban (Barda Nawawi A,1994).
d. Community  Panels  Meetings,  Program  untuk  mindahkan  kasus  pidana  dari penuntutan atau peradilan ke prosedur masyarakat yang lebih informal dan fleksibel disebut  sebagai  Model  Pertemuan  Panel  Komunitas.  Pertemuan-pertemuan  ini
biasanya melibatkan mediasi atau negosiasi (Barda Nawawi A,1994).
Dari empat (4) kasus yang berhasil di Restorative justice 2 diantaranya yaitu tindak pidana pencurian yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ,maka dari itu pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice tersebut yakni, pertama dengan alasan arahan Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  No.  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadialan  Restoratif  bertujuan  untuk,  mengurangi  kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia. Selanjutnya, isi Perja ini disediakan untuk mengurangi penyimpangan dari aplikasi serta situasi sosial langsung di masyarakat, hal ini juga  menjadi  salah  satu  langkah  untuk  merespon  kemarahan  publik  terhadap  undang- undang  yang  selama  ini  menjadi  standar  (Irabiah  et  al.,  2022).  Selanjutnya  menurut Burhanuddin, selain masyarakat dapat menerima pelaku kembali itu cukup baik untuk masa depannya  pelaku,  inilah  alas  an  pertimbangan  Jaksa  Negeri  Payakumbuh  memberikan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Keadilan restoratif, menurut  Burhanuddin,  dapat  mengefisienkan  prosedur  hukum  yang  panjang  dan mengatasi masalah kepadatan penjara. Pilar-pilar perubahan di Kejaksaan Agung kembali berpijak  berkat  pencapaian  tersebut.  Namun,  kerja  sama  masyarakat  diperlukan  untuk memastikan  martabat  jaksa  dipulihkan. “Saya tidak  ingin  Anda  melakukan  penuntutan sewenang-wenang tanpa merasakan rasa keadilan di masyarakat,” demikian pesan Jaksa Agung. Ingatlah bahwa rasa keadilan Anda terdapat dalam hati nurani Anda, bukan dalam KUHP atau KUHAP. Ingatlah itu!.” Perintah Jaksa Agung yang jelas kepada seluruh jajaran dan bawahannya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan (Irabiah et al., 2022).
Berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  No.15  Tahun  2020  Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  kemudian  penghentian penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dikecualikan  untuk  perkara:  a.  pelanggaran yang  membahayakan keamanan  negara, martabat Presiden  dan Wakil Presiden, negara sahabat,  kepala  negara  sahabat  dan  wakilnya,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan;  b. pelanggaran  yang  mengancam  hukuman  minimal;  c.  pelanggaran  narkotika;  d. pelanggaran lingkungan hidup; dan e. pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

## SIMPULAN
1. Pengaturan mengenai restorative justice pada tingkat kejaksaan hanya diatur oleh Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang Pengentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Pertimbangan kejaksaan negeri Payakumbuh dalam memberikan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian mengacu kepada Peraturan Kejaksan no.15 tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dengan memenuhi syarat-syarat yang telah tertera didalam peraturan tersebut,maka dari itu baru  bisa restorative  justice  terhadap  tindak  pidana  pencurian  tersebut  dapat ditutup demi kepentingan hukum.
3. Dengan adanya penyelesaiannya diluar pengadilan memberikan kemanfaaatan dan kedamaian  pada dasarnya juga merupakan tujuan dari sebuah proses penegakan hukum ,disamping keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP ,Jakarta Sinar Grafika.
Bambang  Waluyo,  2017, Desain  Fungsi  Kejaksaan  Pada  Restorative  Justice,  Depok, Rajawali Pers.
Barda Nawawi Arief, 1994, Kebujakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Semarang, Cv Ananta.
I Made Agus Mahendra Iswara, “Mediasi Penal Penerapan Nilai Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, Tesis,pada fakultas Hukum Progam Pascasarjana Universitas Indonesia,Jakarta,2013
Irabiah, et.al,2022,  Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotomobagu), Perspektif , Vol 27 No.2

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Kuat  Yudi  Prayitno,  2012,  ”Restorative  Justice  untuk  Peradilan  di Indonesia(Perspektif Yuridis Filisofis dalam penegakan Hukum In Concreto )”, Jurnal Dinamika Hukum ,Vol 12, No. 3
Lola  Yustrisia  ,et.al  ,  2023,  “Penerapan  Restorative  Justice  Sebagai  Mekanisme Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi”, Law Devoplement & Justice Review, Vol. 6 No.2
Marwan Efendy,Keadilan Restorative Justice (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Makalah disampaikan pada  acara  pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  pada  Universitas  Sam  Ratulangi ,Manado : 4 Oktober 2012.
Munawara, 2010, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak , Makasar , Unhas Press.
Mohd.Sukri  Hariyyus  Syahputra,  2020, “Analisa  Penyelesaian  Tindak  Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice”, Skripsi ,Pekan Baru:Universitas Islam Riau
Mc cold dan Watchel, 2003, “Restorative Justice ,The International Institute fo Restorative Practire (IiRP)”, New York : criminal Justice Press & Amsterdam : Kluger Publications Journal.
Wiliam  Aldo  Caesar  Najoan,  2021,  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian Perkara Pencurian di Indonesia, Lex Crimen Vol. 10 No. 5
Yousra Ibrahim Asona,2022, “Prosecuting child soldiers in the arab world: between the state, society, and retributive and restorative justice”, Issues and Criminal, Social and Restorative Justice ”, Vol.25,No.1
Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Page not found – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (kejati-jatim.go.id)