## APLIKASI ANALITYCHAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PENENTUAN ALTERNATIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN INDUSTRI KOMPONEN ALAT BERAT BERBASIS PARTISIPASI DAN KEMITRAAN MASYARAKAT
(Environmental Management Model of Heavy Equipment Component Industry Base on Community Participation and Collaboration)
Budi Setyo Utomo 1 , Syamsul Maarif 2 , Surjono H.S. 3 , Sumardjo 4
1 Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
2 Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
3 Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
4 Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi dan Manusia, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## Abstract
As a company engaged in the industrial sector by producing certain components and localized in an industrial  area,  there  will  be  an  impact  on  the  environment.  These  impacts  can  be  positive  in  the  form  of employment,  reducing  dependence  on  imported  heavy  equipment,  increase  in  foreign  exchange  due  to reduced  imports  and  increased  exports,  increased  government  revenue  from  taxes,  public  facilities improvement and supporting infrastructure, and opening up opportunities for other related industries. These impacts can also be negative in the form of environmental degradation such as noise disturbance, dust, and micro climate change, and changes in social and cultural conditions surrounding the industry. This research was conducted to support increasing effectiveness and efficiency of corporate management, by determining alternative forms of managing the heavy industrial equipment components environment (PLIKAB)-based on participation  and  society  partnerships. The  determination  of  alternative  uses  analytical  hierarchy  process (AHP) with the help of the Criterium Decision Plus v3.04 software. These results indicate that according of experts, the environmental management of industrial waste heavy equipment components must consider the technological aspects of its management. This can be seen from the weighting of each element that indicates the technology element has the greatest weight, which is 0.456. Besides that, elements of human resources is also  quite  important  (weight  0.289)  as  the  manager  and  the  supporting  policies  (0.140)  as  a  boost  to management  regulations. Aspect  Capital  (0.075)  and  marketing  (0.042)  is  currently  not  perceived  as barriers. While the most influential actor in the management is the company (0.451), other stakeholders have enough role is the community (0.234). Jababeka (0.211) and cooperative business (0.104) has a smaller role in  the  management.  The  purpose  element  in  relative  management  has  a  weight  that  is  relatively  balanced with  elements  of  revenue  (0.336)  is  the  primary  consideration  in  determining  management  strategies, although  it  should  not  ignore  the  aim  of  maintaining  environmental  quality  (0.299),  the  purpose  of minimizing conflict (0.194), and the purpose of increasing competitiveness (0.170). The best alternative for the  management  of  industrial  waste  components  of  the  heavy  equipment  is  to  form  managers  based  on partnerships  by  different  stock  ownership  (0.791). It  is  considered  much  better  than  by  forming  managers based on partnerships by the same stock (0.209).
Key  words  :  heavy  equipment  industry,  management,  environment,  analitycal  hierarchy  process  (AHP).

## Pendahuluan
Industri  komponen  alat  berat  adalah  industri yang  memproduksi  komponen-komponen  alat  berat untuk  keperluan  alat-alat  berat  seperti hydraulic excavator,  motor  grader,  whell  loader,  bulldozer, forklift, dan heavy  transportation .  Alat-alat  besar tersebut  digunakan  untuk  industri  pertambangan; industri  petrokimia;  industri  berbasis  kehutanan,
pertanian,  dan  perkebunan  seperti  industri  kayu  lapis, industri  pulp  dan  kertas;  pekerjaan  sipil;  serta  industri umum  lainnya.  Perseroan  Terbatas  (PT)  Katsushiro merupakan  salah  satu  perusahaan  industri  komponen alat  berat  yang  memiliki  ketergantungan  terhadap pemasok bahan baku untuk keberlangsungan produksinya,  dengan  kapasitas  produksi  mencapai 30.000  ton  per  tahun  bahan  baku  utamanya  berupa lembaran  baja  canai  panas  ( Hot  Rolled  Coils  –  HRC )
diperoleh  melalui  impor.  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  78/KMK.01/1996  tanggal 04 Juni 1996 tentang Penurunan Tarif Bea Masuk Alat Berat  Bekas  Impor,  menyebabkan  PT.  Katsushiro sebagai  produsen  komponen  alat-alat  berat  dalam negeri mengalami persaingan yang ketat.
Faktor-faktor lain yang menyebabkan penurunan  permintaan  terhadap  alat-alat  berat  untuk berbagai  kegiatan  pembangunan  adalah  kondisi perekonomian  Indonesia  yang  belum  pulih  dan ketergantungan  terhadap  impor  bahan  baku  yaitu lembaran  baja  canai  panas  untuk  produksi  komponen alat  berat.  Hal  ini  menuntut  perusahaan  industri komponen  alat  berat  melakukan  reformulasi  strategi pengelolaan  sumberdaya  agar  dapat  bertahan  dalam kondisi tersebut. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada  keuntungan  ( profit  oriented ), maka  PT. Katsushiro  harus  melakukan  tindakan  efisiensi  dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya perusahaan secara optimal agar dapat bertahan.
Sebagai  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor industri  dengan  memproduksi  komponen  tertentu  dan berada dalam suatu kawasan industri, akan menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan.  Dampak tersebut dapat bersifat positif berupa penyerapan tenaga kerja,  mengurangi  ketergantungan  terhadap  alat  berat impor,  peningkatan  devisa  negara  karena  pengurangan impor dan peningkatan ekspor, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak, peningkatan fasilitas umum  dan  infrastruktur  penunjang,  dan  terbukanya kesempatan  berusaha  bagi  industri  terkait  lainnya. Dampak  tersebut  juga  dapat  bersifat  negatif  berupa penurunan  kualitas  lingkungan  seperti  gangguan kebisingan,  debu,  dan  perubahan  iklim  mikro,  serta perubahan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  di  sekitar industri.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menunjang peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan perusahaan,  dengan  menentukan  alternatif  bentuk pengelolaan  lingkungan  industri  komponen  alat  berat (PLIKAB) berbasis partisipasi dan kemitraan masyarakat. Penentuan alternatif menggunakan analitycal  hierarchy  process  (AHP) dengan  bantuan perangkat lunak Criterium Decision Plus v3.04 .

## Metode Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  tiga  perusahaan komponen alat berat, yaitu PT. Katsushiro Indonesia di Jalan  Jababeka  XII  Blok  I,  Jababeka  Industrial  Estate, Cikarang,  Bekasi;  PT.  Hanken  Indonesia  di  Jalan Jababeka  XII  Blok  I  No.  16-27,  Jababeka  Industrial Estate,  Cikarang,  Bekasi;  dan  PT.  United  Tractors Pandu  Engineering  di  Jalan  Raya  Bekasi  Km  22 Cikarang,  Bekasi.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Januari  sampai  Agustus  2008,  meliputi  survei pendahuluan,  pengumpulan  data  dan  wawancara  di lokasi penelitian, serta pengolahan data dan analisis.
Penelitian  ini  bertujuan  menentukan  alternatif PLIKAB  berdasarkan  preferensi  pakar.  Preferensi pakar  ini  dikaji  menggunakan AHP untuk  menentukan
alternatif  prioritas  pengelolaan  KKMP  (Saaty  1991; Muhammadi et  al .  2001;  Marimin  2005;  Eriyatno  & Sofyar  2007). AHP salah  satu  teknik  analisis  yang merupakan  bagian  dari  pendekatan  sistem (Eriyatno 1999; Jackson 2000).
Untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  kemitraan yang  sesuai  dalam  pengelolaan  limbah  pada  industri komponen alat berat, maka dilaksanakan diskusi secara terfokus (FGD). FGD merupakan metode khusus untuk mengorganisasi  diskusi  atau  serangkaian  diskusi (Budiharsono et  al., 2006).  FGD  dilaksanakan  di  PT. Katsushiro  dihadiri  10  orang  partisipan  yang  terlibat langsung dalam pengelolaan limbah  khususnya limbah padat  bernilai  ekonomis  di  industri  komponen  alat berat.
Struktur  hirarki  yang  dihasilkan  dalam  FGD, dianalisis  dengan  metode  AHP  menurut  Saaty  (1993). Menurut  Marimin  (2005)  dan  Latifah  (2005),  prinsip kerja AHP terdiri dari penyusunan hirarki ( decomposition ),  penilaian  kriteria  dan  alternatif ( comparative judgement ), penentuan prioritas ( synthesis  of  priority ),  serta  konsistensi  logis  ( local consistency ).  Hal  ini  akan  dilakukan  terhadap  semua preferensi  menggunakan  bantuan  perangkat  lunak Criterium  Decision  Plus  v3.04 .  Untuk  analisis  AHP responden  ditentukan  berdasarkan  keahlian  dan pengetahuan  mereka  tentang  pengelolaan  limbah industri komponen alat berat, khususnya limbah padat. Pakar  yang  dipilih  sebagai  responden  sebanyak  15 orang  yang  mewakili  perusahaan  (Direksi  PT. Katsushiro  Indonesia,  PT  Hanken  Indonesia,  dan  PT United Tractors Pandu Engineering), Ketua Bapedalda Bekasi,  Kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Bekasi,  Asosiasi  Industri  Alat  Berat  Indonesia (HINABI), Dosen Teknik Industri Universitas Indonesia,  dan  Tokoh  Masyarakat  di  sekitar  lokasi industri. Pakar yang terpilih diharapkan dapat mewakili semua  unsur  birokrasi,  akademisi  (perguruan  tinggi), dan masyarakat.
Semua  hal  tersebut  dijadikan  bahan  untuk merumuskan  arahan  kebijakan  model  pengelolaan lingkungan  industri  komponen  alat  berat  berbasis partisipasi  dan  kemitraan  masyarakat.  Hasilnya  akan menggambarkan  struktur  kriteria  dan  alternatif,  serta pembobotan dari strategi  PLIKAB Berbasis Partisipasi dan  Kemitraan  Masyarakat.  Hal  ini  akan  membantu pemilihan alternatif prioritas, serta penyusunan strategi secara  sistemik  guna  dijadikan  masukan  bagi  para pengambil kebijakan dalam PLIKAB.

## Hasil dan Pembahasan
Setiap  perusahaan  di  dalam  proses  produksinya pasti  menghasilkan  limbah.  Limbah  tersebut  dapat dibagi  atas  dua  jenis,  yaitu  limbah  yang  bernilai ekonomis  dan  limbah  yang  tidak  bernilai  ekonomis. Perusahaan  yang  memiliki  limbah  bernilai  ekonomis umumnya adalah perusahaan besar yang bergerak pada produksi  komponen  alat-alat  berat  seperti  PT. Katsushiro  Indonesia,  PT.  Hanken  Indonesia,  dan  PT. United Tractors Pandu Engineering.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  PT.  Katsushiro Indonesia,  PT.  Hanken  Indonesia,  dan  PT.  United Tractors  Pandu  Engineering  bersepakat  membentuk suatu  kemitraan  dalam  pengelolaan  limbah  bernilai ekonomis  yang  dihasilkannya.  Berdasarkan  hasil diskusi  dalam  FGD,  disepakati  perlunya  dibentuk kemitraan  dalam  pengelolaan  limbah  dari  tiga perusahaan  dengan  membentuk  lembaga  (divisi)  baru pengelola limbah.
Hasil  ini  dijadikan  dasar  dalam  menyusun struktur  hirarki  penentuan  alternatif  kebijakan  yang
selanjutnya dianalisis menggunakan teknik AHP. Hasil proses  hirarki  analisis  (AHP)  menunjukan  penilaian gabungan  kriteria  dan  alternatif  yang  dilakukan  para pakar  terhadap  struktur  tersebut  memiliki  tingkat konsistensi yang baik (Gambar  1). Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio konsistensi ( CR ) berkisar antara 0,00 hingga  0,089  pada  semua  elemennya.  Penilaian  ini menghasilkan  nilai  pembobotan  pada  setiap  elemen, sekaligus  memberikan  gambaran  prioritas  pada  setiap elemen tersebut.

## Pengelolaan Limbah IKAB Berbasis Partisipasi dan Kemitraan Masyarakat
Modal ( 0,075 ) Koperasi ( 0,104 ) Masyarakat ( 0,234 ) Perusahaan ( 0,451 ) Kawasan Industri ( 0,211 )
Pendapatan ( 0,336 )
Daya Saing ( 0,170 ) Kualitas Lingkungan ( 0,299 )
Mitra Saham Sama ( 0,209 ) Mitra Saham Tidak Sama ( 0,791 ) Teknologi ( 0,456 )
Pemasaran ( 0,042 ) Level 1 Fokus

## Level 2
Faktor

## Level 3
Aktor

## Level 4
Tujuan

## Level 5
Alternatif SDM ( 0,289 ) Kebijakan ( 0,140 )
Minimalisasi Konflik
( 0,194 )
Gambar 1. Hasil analisis AHP pengelolaan limbah industri komponen alat berat.
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  menurut pendapat  para  pakar,  pengelolaan  lingkungan  limbah industri  komponen  alat  berat  harus  memperhatikan aspek  teknologi  pengelolaannya.  Hal  ini  terlihat  dari pembobotan  setiap  elemen  yang  menunjukkan  elemen teknologi  memiliki  bobot  paling  besar  yaitu  0,456. Selain  itu  elemen  sumber  daya  manusia  juga  cukup penting (bobot 0,289) sebagai pengelola dan kebijakan pendukung  (0,140)  sebagai  pendorong  regulasi pengelolaan. Aspek permodalan (0,075) dan pemasaran (0,042)  saat  ini  dirasakan  masih  tidak  terlalu  menjadi hambatan.
Sementara aktor yang paling berpengaruh dalam pengelolaan  adalah  perusahaan  (0,451). Stakeholders lain  yang  cukup  berperan  adalah  pihak  masyarakat (0,234).  Sementara  pihak  Jababeka  (0,211)  dan koperasi (0,104) memiliki peran yang lebih kecil dalam pengelolaan.  Elemen  tujuan  dalam  pengelolaan  relatif memiliki  bobot  yang  berimbang  dengan  elemen pendapatan  (0,336)  merupakan  pertimbangan  utama dalam  menentukan  strategi  pengelolaan,  meskipun tidak  boleh  mengabaikan  tujuan  mempertahankan kualitas  lingkungan  (0,299),  tujuan  meminimalisasi
konflik  (0,194),  dan  tujuan  peningkatan  daya  saing (0,170).
Alternatif  terbaik  bagi  pengelolaan  limbah industri komponen alat berat adalah dengan membentuk  pengelola  berdasarkan  kemitraan  dengan kepemilikan  saham  yang  tidak  sama  (0,791).  Hal  ini dianggap  jauh  lebih  baik  daripada  dengan  membentuk pengelola  berdasarkan  kemitraan  dengan  kepemilikan saham yang sama (0,209).
Berdasarkan  preferensi  pakar  tersebut,  faktor terpenting  pengelolaan  limbah  industri  komponen  alat berat adalah penerapan teknologi yang tepat. Pengelola limbah  yang  paling  memungkinkan  adalah  pihak perusahaan  dengan  memperhatikan  kepentingan  pihak lain,  terutama  masyarakat.  Tujuan  utama  dari pengelolaan  limbah  sendiri  adalah  peningkatan pendapatan  bagi  semua  pihak,  sekaligus  mendukung upaya  mempertahankan  kualitas  lingkungan.  Semua hal tersebut mendorong pembentukan sistem pengelolaan yang berbasis kemitraan dengan kepemilikan saham yang tidak sama.
Kebijakan  pengelolaan  akan  dituangkan  dalam bentuk  model konseptual pengelolaan  yang terdiri dari penentuan pengelola kawasan ( manager ) dan
penyusunan  sistem  pengelolaannya  ( management ) yang memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.  Model  pengelolaan  diawali  dengan pembentukan lembaga pengelola ( institutional arrangement )  melalui  partisipasi  dari  para  pihak,  baik pihak  perusahaan,  pihak  masyarakat,  maupun  institusi pemerintah.
Secara  lebih  rinci,  beberapa  permasalahan terkait  dengan  pengelolaan  limbah  adalah  :  (1)  belum terbentuknya  secara  resmi  pihak  yang  bertanggung jawab  dan  disepakati  bersama  untuk  secara  khusus menangani  pengelolaan  limbah,  (2)  belum  terjalinnya komunikasi  dan  kerjasama,  serta  peran  serta  yang optimal  antar  berbagai  pihak  ( stakeholders )  terkait secara  partisipatif;  (3)  terbatasnya  kebijakan  terkait pengelolaan limbah; dan (4) belum jelasnya pengelolaan anggaran dan bagi hasil dari nilai ekonomi limbah yang dikelola.
Pengelola secara kemitraan dengan kepemilikan saham yang berbeda merupakan alternatif terbaik yang dimungkinkan.  Institusi  pemerintah,  terutama  pihak Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (BLHD)  berperan sebagai  pengarah  dan  pengawas  terkait  isu  lingkungan
dalam  pengelolaan  limbah  tersebut.  Sementara  pihak perusahaan  melalui  Bagian  Pengelola  Lingkungan  dan Koperasi Karyawan bersama-sama masyarakat melakukan kemitraan sebagai pengelola limbah dengan porsi  saham  pengelola  lingkungan  dan  koperasi  lebih besar dari pada saham masyarakat (Gambar 2).
Implikasi pendanaan dan pengelolaan pendapatan  awalnya  berasal  dari  investasi  berbagai pihak  dalam  bentuk  saham  dan  hasil  pendapatan  dari penjualan  limbah.  Selain  itu,  perusahaan  memberikan dorongan  melalui  program CSR ( Corporate  Sosial Responsibility ). Dana CSR digunakan untuk membantu kemitraan  yang  ada  dan  pemberdayaan  masyarakat terutama  yang  terlibat  dan  terkena  dampak  dari pengelolaan limbah.
Sistem  pengelolaan  limbah  sendiri  terbagi menjadi  program  kebijakan  pengelolaan  limbah industri  komponen  alat  berat  (PLIKAB),  program kinerja (terkait sdm dan teknologi), program pengembangan  UKM  PLIKAB,  program  pelestarian lingkungan  dan  program  stabilisasi  sosial  budaya masyarakat sekitar perusahaan.
Kemitraan Perusahaan BPLHD Koperasi Bag. PL LSM Masyarakat Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi Inventarisasi Penyusunan Kebijakan Regulasi Teknis Teknologi Pemberdayaan Masyarakat SPLIKAB BPKM Kesepakatan SDM Peningkatan Nilai Ekonomis Pemanfaatan Limbah CSR Kebijakan PLIKAB Kinerja evaluasi umpan balik & informasi masukan pendampingan musyawarah dana pemberdayaan bantuan pengeloaan penelitian & informasi Pengembangan UKM LIKAB Upaya Pelestarian Lingkungan Stabilisasi Sosial
Masyarakat
Minimalisasi
Limbah Minimalisasi Pencemaran Minimalisasi Konflik
Gambar 2. Model konseptual pengelolaan limbah industri komponen alat berat.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  seperti  diuraikan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  industri  komponen  alat  berat  bersepakat  untuk bermitra  dalam  pengelolaan  lingkungan  terutama berkaitan  dengan  limbah  yang  bernilai  ekonomis  yang dihasilkan.  Adapun  alternatif  pengelolaan  lingkungan yang  disepakati  adalah  bermitra  dengan  membentuk
kelembagaan  baru  dengan  saham  terbesar  pada perusahaan  yang  menghasilkan limbah ekonomis lebih besar.  Tujuan  prioritas  yang  diharapkan  dalam pengelolaan limbah ekonomis ini adalah meningkatkan kesejahteraan  karyawan  baik  pada  karyawan  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terlibat  dalam proses  produksi  limbah  secara  proporsional.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut  maka  faktor  yang  paling berpengaruh  adalah  ketersediaan  teknologi  yang
memadai.  Sedangkan  aktor  yang  paling  berperan adalah pihak perusahaan dimana perusahaan yang lebih menentukan  arah  kebijakan  dalam  pengelolaan lingkungan  industri  komponen  alat  berat  terkait pengelolaan limbah ekonomis.

## Daftar Pustaka
Alikodra, H. S. 2006. Pengembangan Institusi Lingkungan Hidup. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor
Aminullah, E., 2003. Berpikir Sistem dan Pemodelan Dinamika Sistem. Makalah Kuliah Umum.
Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.
Ananta, S. 2000. Manajemen Sampah yang Berkelanjutan ( Sustainable ) di Bandar Lampung, Indonesia. Centre for Developing Cities. http://www.aja@scides.canberra.edu.au.
Bourgeois, R and F. Jesus. 2004. Participatory Prospective Analysis, Exploring and Anticipating Challenges with Stakeholders. Center for Alleviation
Budiharsono, S. B., Suaedi, dan Asbar. 2006. Sistem Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Neger. Departemen Kelautan dan
Perikanan. Jakarta.
Budirahardjo, E. 1999. Metode-Metode AMDAL.
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
Canter, L.W. 1996. Environmental Impact Assesment. Second ed. Mc-Graw-Hill. Singapore.
Cohon, J.L. 1987. Multiobjective Programming and Planning. Academic Press, New York.
David, F.R. 1997. Startegic Management. Prentice Hall, New Jersey.
Dharmawan, A.H. 2005. Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai Citanduy: Perspektif Politik Ekologi. Project Working Paper Series No. 09, April 2005. Pusat Studi Pembangunan-Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Djojomartono,  M.  1983.  Pelatihan  Analisa  Sistem  dan Informasi  Pertnaian.  Pengantar  Umum  Analisa Sistem. IPB. Bogor.
Eriyatno.  1999.  Ilmu  Sistem  Meningkatkan  Mutu  dan Efektifitas  Manajemen.  Jilid  Satu.  IPB  Press, Bogor.
Eriyatno,  F.  Sofyar.  2007.  Riset  Kebijakan;  Metode Penelitian  Untuk  Pascasarjana.  IPB  Press. Bogor.
Giarratano.  1994.  Expert  System:  Principle  and Programming. PWS Publishing Co. USA.
Hafsah,  M.J.  1999.  Kemitraan  Usaha  Konsepsi  dan
Strategi. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hagen, R. 2002. Globalization, university transformation  and  economic  regeneration:  A UK  case  study  of  public/private  sector partnership.  Int.  J.  Public  Sector  Management 15(3):204-218.
Hanger,  J.D.  dan  Wheelen,  T.L.  2001.  Manajemen Strategis. Andi. Terjemahan. Jakarta.
HINABI, 2002. Asosiasi Industri Alat Berat Indonesia. Laporan Tahunan. Jakarta.
Jackson, MC. 2000. Systems Approaches to
Management. Kluwer Academic/ Plenum
Publishers. New York. Jauch  L.R.  dan  W.F.  Glueck.  1994.  Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan. Terjemahan. Erlangga, Jakarta.
Komorotomo,  W  dan  S.  A.  1998.  Sistem  Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Latifah,  S.  2005.  Prinsip-prinsip  Dasar  Analytical Hierarchy Process. Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian USU. Medan.
Manetsch,  T.  J.  1977.  System  Analys  and  Simulation with  Application  to  Economic  and  Social Syatem.  Part  I.  3rd  Edition.  Michigan  State University. USA.
Marimin.  2005.  Teknik  dan  Aplikasi  Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Grasindo. Jakarta.
Muhammadi,  E.  Aminullah,  dan  B.  Susilo.  2001. Analisis  Sistem  Dinamis:  Lingkungan  Hidup, Sosial,  Ekonomi,  Manajemen.  UMJ  Press. Jakarta.
Nasendi,  B.D.  dan  A.  Anwar.  1985.  Program  Linear dan Variasinya. Gramedia, Jakarta.
Nikijuluw  V.  P.  H.  2002.  Rezim  Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. P3R. Jakarta
Nuswardani,  1989.  Pengaruh  Penambangan  Limbah Peternakan  Terhadap  Kelestarian  Lingkungan Hidup. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Pearce  dan  Robinson,  1991.  Strategic  Management  : Suatu Konsep Pengantar. Lembaga Penerbit FE- UI, Jakarta.
Pongsiri,  N.  2002.  Regulation  and  public-private partnerships.  Int.  J.  Public  Sector  Management 15(6):487-495.
Pound,  B.,  S.  Snaap,  C.  McDougall,  and  A.  Braun. 2003. Managing Natural Resources for Sustainable  Livelihoods  Uniting  Science  and Participation.  Earthscan  Publications  Ltd  and
The International Development Research Center (IDRC). UK, USA, Canada.
Saaty,  T.L.  1983.  Decision  Making  for  Leaders.  The Analitical  Hierarchy  Proces  for  Decision  in Complex World. California : Lifetime Learning
Publication, Belmont.
Saaty,  T.L.  1991.  Pengambilan  Keputusan  Bagi  Para Pemimpin.  L.  Setiono  [Penerjemah];  I.K. Peniwati  [Editor].  Terjemahan  dari:  Decision Making  for  Leaders;  The  Analytical  Hierarchy Process  for  Decisions  in  Complex  World.  PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
Samii, R., I.N. Van Wassenhove, and S. Bhattacharya. 2002.  An  innovative  public  private  partnership: New approach to development. World Development 30(6):991-1008.
Sekartjakrarini,  S.  1993.  The  Coordination  Between Public  and  Private  Sectors:  The  Role  of Partnership in Ecotourism Development (Tesis).
Texas A & M Unievrsity. Texas.
Suratmo,  F.G.  1992.  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan.  Gadjah  Mada  University  Press. Yogyakarta.
Sutjahjo,  H.S.  2003.  Analisis  Mengenai  Dampak
Lingkungan. Bahan
Kuliah
Sekolah
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Tjokroamidjojo,  B.  1990.  Perencanaan  Pembangunan.
Gunung Agung. Jakarta.
Turban, E. 1992. Expert System and Applied Artificial Intelligence  macmillan.  Publishing  Company. New York.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Walpole,  R.E.  1995.  Pengantar  Statistika.  Edisi  ke-3. Terjemahan, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta