http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Dalam Tata Kelola Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu
Kabupaten Bima
Hartoyo hartoyobima321@gmail.com
Abstrak. Pengelolaan  keuangan  desa  yang  partisipatif  dalam  penggunaan  dana  Alokasi Dana Desa,berarti sejak tahap perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelapora dan pertanggugjawaban  wajib  melibatkan  masyarakat,  para  pemangku  kepentingan  di  desa  serta masyarakat  luas,  utamanya  kelompok  marjinal  sebagai  penerima  manfaat  dari  program/kegiatan pembangunan di desa.  Pelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dan dilakukan kepada staf pemerintah  desa,  pengelola  Alokasi  Dana  Desa,  pengurus  lembaga  desa,  masyarakat,  dan  kepala desa yang dijadikan sumber data. Sumber data ditentukan sebanyak 14 orang dari subyek penelitian. Instrumen pengumpul data adalah wawancara, observasi, dan pencatatan dokumentasi.  Data diolah dimulai  dari  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  pengambilan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil penelitian yakni: pertama , berdasarkan keempat sub fokus kaitan dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, hasilnya telah sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Kedua , berdasarkan keempat indikator kaitan  dengan  fokus  prinsip  transparansi  dalam    penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  hasilnya  telah sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .  Beberapa  saran  diajukan  sebagai  berikut: pertama ,  walaupun  penerapan  prinsip  partisipatif dalam  pengelolaan  dan  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  pelaksanaannya  sudah  berjalan  sesuai dengan  aturan  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  akan  tetapi  perlu  terus  ditingkatkan  di  masa-masa yang akan datang, minimal dipertahankan walaupun mempertahankan dianggap suatu kemunduran bahkan dinilai gagal karena waktu telah berubah. Kedua , walaupun penerapan prinsip transparansi dalam  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  pelaksanaannya  sudah  berjalan  sesuai  dengan  aturan penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  akan  tetapi  perlu  terus  ditingkatkan  di  masa-masa  yang  akan datang,  minimal  dipertahankan,  walaupun  mempertahankan  dianggap  suatu  kemunduran  bahkan dinilai gagal karena waktu telah berubah.
Kata kunci : Prinsip, Manajemen Keuangan, Tata Kelola, dan Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN
Melalui  Alokasi  Dana  Desa  (ADD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan  desa  secara  otonom.  Alokasi Dana  Desa  adalah  dana  yang  diberikan kepada  desa  yang  berasal  dari dana perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  ini dilakukan  dengan  melalui  fisik  dan  non  fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan  desa.  Indikator  perkembangan desa  meliputi  tingkat  pendidikan,  tingkat pendapatan, tingkat kesehatan. Dengan
pemberian  Alokasi  Dana  Desa  pembangunan fisik  selama  ini  dianggap  relatif  cukup memenuhi  prasarana  dan  sarana  desa,  namun demikian desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan fisik.
Berdasarkan  Permendagri  No  37 Tahun  2007  tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa ,  bahwa  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  pengelolaan  keuangan  desa. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  Alokasi  Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi  secara  terbuka  dengan  melibatkan seluruh  unsur  masyarakat  di  Desa.  Seluruh kegiatan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
secara  administrasi,  teknis  dan  hukum. Alokasi  Dana  Desa  dilaksanakan  dengan menggunakan  prinsip  hemat,  terarah  dan terkendali.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan  desa.  Rumus  yang  dipergunakan dalam  Alokasi  Dana  Desa  adalah: pertama , azas  merata  adalah  besarnya  bagian  Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Desa Minimal  (ADDM); kedua ,  azas  adil  adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan  Nilai  Bobot  Desa  (BDx)  yang dihitung  dengan  rumus  dan  variabel  tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan  dasar,  kesehatan,  dan  lain-lain), selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Desa Proporsional  (ADDP);  dan ketiga ,  besarnya prosentase  perbandingan  antara  azas  merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di  atas,  adalah  besarnya  ADDM  adalah  60% (enampuluh  persen)  dari  jumlah  ADD  dan besarnya  ADDP  adalah  40%  (empatpuluh persen)  dari  jumlah  ADD  (Santosa  (2008: 128).
Dalam  mengelola  atau  manajemen keuangan  desa,  termasuk  Alokasi  Dana  Desa (ADD), maka ada sejumlah prinsip pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  harus dipatuhi dan ditaati, yaitu prinsip transparansi, prinsip  akuntabilitas,  dan  prinsip  partisipatif. Di  samping  ada  juga  prinsip  responsif,  dan prinsip tertib dan disiplin anggaran.
Penggunaan  anggaran  dan  keuangan, dari  sumber  manapun,  apakah  itu  dari pemerintah,  Alokasi  Dana  Desa  misal, ataupun  dari  masyarakat  perlu  didasarkan prinsip-prinsip  umum  pengelolaan  keuangan sebagai  berikut: pertama ,  hemat,  tidak mewah,  efisien  dan  sesuai  dengan  kebutuhan teknis  yang  disyaratkan; kedua ,  terarah  dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan; ketiga , terbuka dan transparan,  dalam  pengertian  dari  dan  untuk apa  keuangan  lembaga  tersebut  perlu  dicatat dan  dipertanggung  jawabkan  serta  disertai bukti  penggunaannya;  dan keempat ,  sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi  dalam  negeri  sejauh  hal  ini
dimungkinkan  (Sumpeno  Wahjudin,  2011:
192). Kaitan dengan pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  maka  penulis akan  mengkaji  dengan  mengetengahkan judul: “ Pelaksanaan Prinsip-prinsip
Manajemen  Keuangan  dalam  Tata  Kelola Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima . ”

## METODE PENELITIAN
Rancangan atau desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  penelitian. Desain  penelitian  adalah  semua  proses  yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif,  desain  ini  digunakan untuk  mendapatkan  deskriptif  tentang  suatu kenyataan  yaitu  tentang  persepsi  siswa tentang akhlak dan sikapnya.
Rancangan atau desain penelitian dalam arti  sempit  dimaknai  sebagai  suatu  proses pengumpulan  dan  analisis  data  penelitian. Dalam arti luas rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian.  Dalam  rancangan  perencanaan dimulai  dengan  mengadakan  observasi  dan evaluasi  terhadap  penelitian  yang  sudah dikerjakan  dan  diketahui,  sampai  pada penetapan  kerangka  konsep  dan  hipotesis penelitian yang perlu pembuktian lebih lanjut.
Rancangan pelaksanaan penelitian meliputi  proses  membuat  percobaan  ataupun pengamatan serta memilih pengukuran variabel,  prosedur  dan  teknik  sampling, instrumen,  pengumpulan  data,  analisis  data yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian. Tujuan rancangan penelitian adalah  untuk  memberikan  suatu  rencana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode studi  kasus  ( case  study ) yakni,  pengamatan secara  detail terhadap  obyek  atau  orang,  baik pada  satu  titik  waktu  atau  beberapa  titik waktu. Penelitian ini melibatkan data kualitatif,  serta  menggunakan logic  analytic menurut Smith (2003) dalam Simanjuntak dan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Januarsi  (2011).  Penelitian  dilakukan  melalui pengamatan  langsung  dilapangan  yakni  desa yang  telah  dipilih  oleh  peneliti  atau  dengan cara purposive  sampling yakni  sampel  yang telah  ditetapkan  oleh  peneliti  dengan  alasan dan  tujuan  khusus.  Pengamatan  dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  obyek penelitian  dalam  waktu  tertentu  sehingga diperoleh gambaran utuh tentang pengelolaan keuangan  desa,  selain  itu  juga  dilakukan wawancara  secara  tidak  terstruktur  selama proses pengamatan langsung tersebut.
Sebagai  salah  satu  metode  penelitian, studi  kasus  digunakan  dalam  banyak  situasi untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  ilmu pengetahuan, bagi individu, kelompok, organisasi,  sosial  dan  politik,  serta  fenomena yang berhubungan satu dengan lainnya. Studi kasus  banyak  diterapkan  pada  penelitian- penelitian  psikologi,  ilmu  politik,  pekerja sosial, bisnis dan perencanaan sosial. Namun, pendekatan  studi  kasus  tidak  familiar  pada penelitian-penelitian ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi  lainnya,  keunggulan  pendekatan studi kasus adalah peneliti mampu memenuhi semangat  keingintahuan  dalam  memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, pendekatan ini akan memberikan pemahaman  yang  holistik  terhadap  peneliti akan  arti  dari  karakteristik  berbagai  kejadian dalam  kehidupan,  seperti  siklus  kehidupan, organisasi,  proses  managerial,  perubahan lingkungan,  hubungan  internasional  dan transformasi industri (Yin 2003).
Adapun  desain  penelitian  yang  penulis rancang dilihat pada skema berikut:
Keterangan gambar: Desain Rancangan

## Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Uraian Data Penelitian
Subyek penelitian atau sumber data dalam penelitian adalah Ketua dan Pengurus BPD,  Ketua  LPMD,  staf  desa,  tokoh masyarakat,  dan  warga  di  Desa  Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
Adapun  nama-nama  subyek  penelitian terlihat pada tabel berikut ini.
Sumber : Kantor Desa Karumbu Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima, 2017
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## B. Analisis Data Penelitian
Sesuai  dengan  masalah  yang  diajukan pada  Bab  I,  maka  dalam  penelitian  ini rumusan  masalah  yang  akan  dianalisis  atau dibahas  yaitu  berkaitan  dengan  pelaksanaan prinsip-prinsip  manajemen  keuangan  dalam tata  kelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
Terdapat  4  (empat)  konsep/variabel yang  akan  diuraikan  pada  bagian  ini,  yakni pertama, proses  untuk  mendapatkan  Alokasi Dana  Desa; kedua ,  darimanakah  sumber- sumber  Alokasi  Dana  Desa; ketiga ,  proses penggunaan Alokasi Dana Desa; dan keempat , dipakai untuk apa saja Alokasi Dana Desa tersebut.
Untuk lebih jelas bagaimana tanggapan  informan  terhadap  permasalahan yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  akan diuraikan satu per satu sebagai berikut.
Terdapat  3  (tiga)  tahapan  dalam analisis  data  kualitatif  ini,  yang  dimulai dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan pengambilan  kesimpulan  dan  verifikasi,  dan untuk  lebih  jelasnya  akan  diurakan  sebagai berikut.
1. Reduksi Data
Pada  tahap  ini,  peneliti  melakukan seleksi,  pemilihan,  penyederhanaan  dan pengabstrakkan dengan cara koding atas data- data  yang  terkumpul.  Dalam  penelitian  ini terdapat  2  (dua)  fokus  yang  akan  diuji  kaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima,  yaitu: pertam a,  prinsip  partisipatif dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa;  dan kedua ,  prinsip  transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Bagaimana  realisasi  terhadap  dua fokus  tentang  penerapan  prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten  Bima,  akan  terlihat  dengan  jelas sebagaimana  sajian  kutipan  hasil  wawancara berikut.
1. Penerapan  prinsip  partisipatif  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa
Kaitan dengan fokus prinsip partisipatif  dalam  pengelolaan  keuangan
Alokasi  Dana  Desa,  maka  terdapat  4 (empat)  indikatornya,  yaitu: pertama , perencanaan penggunaan keuangan Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa  dan para  pemangku  kepentingan; kedua , pelaksanaan penggunaan keuangan
Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa  dan para  pemangku  kepentingan; ketiga , penatausahaan penggunaan keuangan Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa,  dan para pemangku kepentingan; dan keempat , pelaporan  dan  pertanggugjawaban  wajib penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa harus  melibatkan  masyarakat,  lembaga- lembaga  desa,  dan  para  pemangku kepentingan.
Untuk mengetahui bagaimana penerapan  prinsip  partisipatif  dalam penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten  Bima,  maka  akan  terlihat sebagaimana sajian kutipan hasil wawancara  secara  berturut-turut  berikut ini.
1) Perencanaan  penggunaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga desa dan para pemangku kepentingan
Indikator  pertama  dari  fokus  prinsip partisipatif  dalam  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  yaitu:  perencanaan penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa harus  melibatkan  masyarakat,  lembaga- lembaga desa dan para pemangku kepentingan. Secara  umum,  pengertian  perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun  waktu  tertentu  di  masa  yang  akan datang.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan  keuangan  desa,  perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.
Pengelolaan  keuangan  desa  sebagai rangkaian  kegiatan,  diawali  dengan  kegiatan perencanaan,  yaitu  penyusunan  APBDesa. Dengan  demikian,  penting  untuk  memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya.
Untuk mengetahui bagaimana perencanaan  penggunaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  harus  melibatkan  masyarakat, lembaga-lembaga  desa  dan  para  pemangku kepentingan  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima,  akan  terlihat sebagaimana sajian hasil wawancara berikut.
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang pengurus  BPD  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima  yang  bernama Bapak Drs. Mukhtar sebagai berikut: “Kami  selaku  anggota  BPD  menjadi  mitra yang  baik  bagi  pengelola  keuangan  Alokasi Dana  Desa.  Lalu,  kaitan  dengan  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  sudah  ada prosedur  atau  tata  cara  penggunaannya.    Dan itu  sangat  jelas  menurut  saya.  Jika  tidak mengikuti  prosedur  yang  benar,  pemerintah dan  masyarakat  bisa  menuntutnya.  Nah,  di desa  kami  ini  cukup  baik  perencanaan penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa. Kenapa? Karena telah melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga  desa  dan  para  pemangku kepentingan  desa.  Buktinya,  tidak  ada persoalan besar. Ya, biasa kalau hanya saling curiga.  Tapi,  tidak  lebih  dari  itu.  Ya,  untuk sementara  ya.  Saya  tidak  tahu  ke  depannya” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang warga yang bernama Bapak Sulaiman di Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima sebagai berikut : “Kalau ditanya, apa penggunaan ADD diawali dengan  perencanaan.  Ya,  jawaban  saya.  Apa melibatkan  masyarakat?  Jawabannya  ya.  Ini pendapat  saya  ya.  Ya,  kami  hanya  dengar- dengar  saja  ada  desa.  Maklum  hanya  warga desa  biasa.  Tapi  menurut  saya,  karena  uang ini adalah uang Negara, ya pasti akan dikelola dengan  baik.  Ya,  dipertanggungjawabkan dengan baik. Ini hanya pendapat pribadi saya ya. Tapi saya dengar juga dari Ketua RT saya, cukup  ketat  pencairan  dananya”  (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak Drs.  H.  Taje  Palna  sebagai  Ketua  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
sebagai berikut:
“Ini  dana  yang  bersumber  dari  Negara  ya.
Berdasarkan ketentuannya. Pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dimungkinkan untuk  membiayai  beberapa  kegiatan  lain. Secara  detail  jenis  kegiatan  yang  boleh dibiayai  oleh  Alokasi  Dana  Desa  diatur dengan  jelas  dalam  petunjuk  teknisnya.  Tapi, perlu  ditegaskan  bahwa  prioritas  utama Alokasi Dana Desa adalah untuk pemberdayaan  masyarakat.  Nah,  tergantung pada  perencanaannya.  Apakah  melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa  dalam perencanaannya?  Ini  yang  penting  menurut saya.  Dan  di  desa  kami  ini  masyarakat dilibatkan” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara tersebut  menggambarkan  bahwa  perencanaan penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa harus  melibatkan  masyarakat,  lembaga- lembaga desa dan para pemangku kepentingan  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun 2017  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  perencanaan  penggunaan  keuangan Alokasi Dana Desa harus melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa  dan  para pemangku  kepentingan  di  Desa  Karumbu Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima, hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah No.  8  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara.
2) Pelaksanaan penggunaan keuangan
Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga desa dan para pemangku kepentingan Indikator  kedua  dari  fokus  prinsip partisipatif  dalam  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  yaitu:  pelaksanaan penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa harus  melibatkan  masyarakat,  lembaga- lembaga desa dan para pemangku kepentingan.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa (Add) yaitu;  tahap  pertama  masyarakat  dapat berpartisipasi
dalam perencanaan pembangunan  melalui  Musrenbang,  dengan adanya  musrenbangdes  maka  masayarakat terlibat  langsung  sebagai  subjek  atau  pelaku dalam  merencanakan  pembangunan,  yang diwakili  oleh  mansing-masing  perwakilan dari  pemangku  kepentingan stakholder baik itu  dari  Kepala  Dusun  dan  RT,  tokoh masyarakat, ketua remaja di setiap pekadusan dan  LSM,  melalui  perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa inspirasi berdasarkan  kebutuhan  masing-masing  di setiap  pedusunan,  kelompak,  lembaga  dan lainnya, dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan  di  awal  tahun  guna  untuk perencanaan  pembangunan  pada  tahun  yang akan  datang.  Adapaun  bentuk  partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada  saat  Musrenbangdes  yang  diwakili  oleh setiap  perwakilan  yaitu  dapat  berupa  pikiran, inspirasi  dan  masukan  guana  pelaksanaan pembangunan  desa  pada  tahun  yang  akan datang.  Dalam  hal  Musrenbangdes  sebagai ajang musyawarah untuk menetukan program pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  untuk tahun  berikutnya,  masyarakat  menyambut baik dan ikut berperan aktif dalam meberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Untuk tahap yang kedua yaitu pelaksanaan  program,  dalam  pelaksaana program sebagai tindak lanjut dari Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes),  adapun  bentuk  partisipasi dalam pelaksanaan program, yaitu: partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam bentuk membatuk  kegiatan  pembangunan  fiscal; partisipasi  masyarakat  yang  berupa  pikiran dalam  bentuk  saran,  keritikan  dan  masukan terhadap kegiatan program; partisipasi masyarakat  dalam  memberikan  pasilitas  atau peralata,  dalam  pelaksanaan  program  fiskal yang  berupa  cangkul,  skop  dan  baskom; partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dibidang pertukangan.
Namun dari ke empat bentuk partisipasi masyarakat  tersebut  di  atas,  hanya  sebagian
kecil  masyaraka  yang  turut  serta  dalam pelaksanaan  program  fisik,  artinya  partisipasi masyarakat  dalam  plaksanaan  program  masih kurang baik.
Tahap  ketiga  yaitu  masyarakat  dapat berpartisipasi dalam mengontrol atau mengawasi  penggunaan  anggaran  dana  desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam mengontrol  atau  mengawasi  penggunaan anggaran  dana  desa  melalui  perencanaan pembangunan  atau  pada  saat  pelaksanaan musrenbangdes  dan  pada  saat  pelaksanaan program  mempunyai  manfaat  yang  besar selain  merencanakan  maka  pengangaran program sebelum pelaksanaan program masyarakat  dapat  mengetahui  besaran  dana yang dihabiskan oleh program yang dilaksanakan. Untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan  penggunaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  harus  melibatkan  masyarakat, lembaga-lembaga  desa  dan  para  pemangku kepentingan  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima  akan  terlihat sebagaimana sajian wawancara berikut.
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang Kepala  Dusun  Oi  Balu  Desa  Karumbu Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima  yang bernama Bapak Abdul Farid sebagai berikut:
“Ini  pengalaman  dan  pengamatan  saya ya.  Partisipasi  warga  adalah  proses  ketika warga,  sebagai  individu  maupun  kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung  mempengaruhi  kehidupan  mereka. Ya,  termasuk  penggunaan  keuangan  atau biaya  Alokasi  Dana  Desa.    Sebagai  mitra kami selalu mengedepankan kebersamaan dan kesepahaman.  Karenanya,  di  antara  kami saling  terbuka.  Artinya,  segala  bentuk pengelolaan  keuangan  atau  dana  Alokasi Dana Desa harus terbuka. Semua orang boleh mengetahui  tentang  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Keterbukaan  ini  terus kami pelihara selama ini. Dengan keterbukaan kecurigaan masyarakat, bias diredam. Banyak masalah di desa, karena kurangnya keterbukaan  dalam  penggunaan  dana  desa,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
termasuk  Alokasi  Dana  Desa”  (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang warga  yang  bernama  Bapak  Ishaka  di  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima sebagai berikut: “Ini  pendapat  saya  ya.  Alokasi  dana  desa (merupakan  salah  satu  pendapatan  desa  yang berasal  dari  bantuan  langsung  pemerintah sebagai  wujud  pemerataan.  Nah,  karena  dari pemerintah,  ya  harus  dipertanggunjawabkan dengan  baik.  Pasti  akan  diperiksa  oleh  orang yang ahli dalam soal keuangan. Saya  dengar- dengar sih, cukup baik pertanggungjawabannya.  Ini  pengakuan  salah seorang  teman  yang  dapat  jatah  pinjaman dana  desa  tersebut.  Ini  berdasarkan  komentar teman  saya  itu”  (Hasil  Wawancara,  Juni 2017)
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak Hamdun  sebagai  Kepala  Seksi  Ekonomi  / Pembangunan  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut: “Kalau  ditanya,  apakah  dalam  pelaksanaan penggunaan  keuangan  ADD  melibatkan masyarakat  ya.  Lembaga  desa,  bagaimana? Ya, wajib melibatkannya. Ada petunjuk teknis keuangan dalam pengelolaan keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Kami  selalu  mengacu atau berpedoman pada aturan tersebut. Untuk apa?  Agar  pengelolaan  dana  Alokasi  Dana Desa dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan,  akuntabel,  efisien,  dan  efektif, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan. Nah, beberapa hal terakhir ini menjadi pertimbangan kami dalam pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara tersebut  menggambarkan  bahwa  persyaratan pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa harus  terbuka  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun 2017  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  persyaratan  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  harus  terbuka  di  Desa
Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  2017  tentang Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3) Penatausahaan  penggunaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa, dan para pemangku kepentingan
Indikator  ketiga  dari  fokus  prinsip partisipatif  dalam  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  yaitu:  penatausahaan penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa harus  melibatkan  masyarakat,  lembaga- lembaga desa, dan para pemangku kepentingan.
Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara  desa  harus  dilakukan  sebelum dimulainya  tahun  anggaran  bersangkutan  dan berdasarkan  keputusan  kepala  desa.  Menurut Ardi  Hamzah  (2015)  dikutip  oleh  Sujarweni (2015),  Bendahara  adalah  perangkat  desa yang  ditunjuk  oleh  kepala  desa  dalam  rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan  kepada  Kepala  Desa  dan  paling  lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 laporan  pertanggungjawaban  yang  wajib dibuat  oleh  bendahara  desa  adalah  sebagai berikut.
a. Buku  kas  umum.  Buku  kas  umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas  yang  menyangkut  penerimaan dan  pengeluaran  kas,  baik  secara  tunai maupun  kredit,  digunakan  juga  untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
b. Buku  pembantu  pajak.  Buku  pajak digunakan  untuk  membantu  buku  kas umum,  dalam  rangka  penerimaan  dan pengeluaran  yang  berhubungan  dengan pajak.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
c. Buku  bank.  Buku  bank  digunakan  untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank Pengelola  pengelola  keuangan  Alokasi Dana Desa harus mampu
mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan  pengelola  keuangan  Alokasi Dana  Desa  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas tidak  saja  menyangkut  proses  pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output.
Untuk mengetahui bagaimana penatausahaan penggunaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  harus  melibatkan  masyarakat, lembaga-lembaga  desa,  dan  para  pemangku kepentingan  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima  akan  terlihat sebagaimana sajian wawancara berikut.
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang warga  yang  bernama  Bapak  Yusran  M.  Sidik di  Desa  Karumbu  Kecamatan  Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Yang sering diundang untuk mengikuti acara-acara  di  desa,  termasuk  dalam  hal penggunaan  keuangan  ADD.  Ini  pendapat saya  selaku  warga  ya.  Dalam  pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya  timbul  transaksi  penerimaan  dan pengeluaran  desa.  Semua  penerimaan  dan pengeluaran  desa  dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening  kas  desa.  Jika  desa  yang  belum memiliki  pelayanan  perbankan  di  wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah  kabupatena.  Semua  penerimaan dan  pengeluaran  desa  harus  didukung  oleh bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Berdasarkan pengamatan  saya  berbulan-bulan  bahkan hampir  setahun  terakhir  ini.  Pengelolaan keuangan Alokasi
Dana Desa ada penanggungjawabnya.  Ada  satuan  kerja  atau pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Saya  pikir, penggunaan  apa  saja,  apalagi  soal  uang  yang harus  dipertanggungjawabkan,  pasti  ada penanggungjawabnya.  Di  desa  kami  ini, pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa, sepengetahuan saya telah dibentuk penanggung  jawab  pengelolaan  keuangan. Dana  Alokasi  Dana  Desa  yang  saya
maksudkan. Ketentuannya memang demikian” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sri Winarti  sebagai  Kepala  Bidang  Umum  dan Aset  Desa  Karumbu  Kecamatan  Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut: “Penatausahaan keuangan itu sangat penmting menurut  saya.  Jika  tidak  kita  seperti menyerahkan  diri  ke  dalam  lembaga.  Salah satu  bentuk  buku  yang  dipakai  dalam penataan  keuangan  ADD  yakni  buku  kas umum.  Buku  ini  digunakan  untuk  mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan  dan  pengeluaran  kas,  baik  secara tunai  maupun  kredit,  digunakan  juga  untuk mencatat  mutasi  perbankan  atau  kesalahan dalam  pembukuan.  Buku  kas  umum  dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Saya  kebutukan,  ditunjuk  sebagai  pembantu pengelola  keuangan  ADD.  Maka  dari  itu berkewajiban  untuk  mengelola  ADD  sesuai peraturan  yang  berlaku.  Sebab  pengelolaan keuangan  khususnya  pengelolaan  ADD  ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik. Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD tepat sebab dapat digunakan  sebagai  acuan  kinerja  penerintah desa  dalam  menjalankan  tugasnya  khususnya dalam  pengelolaan  keuangan.  Ini  komentar saya ya” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Hasil  wawancara  lain  dengan  Ny.  Siti Mariamah  salah  seorang  tokoh  masyarakat sekaligus Ketua PKK Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Seorang  pengelola,  menurut  saya  harus  ahli administrasi  keuangan.  Karena  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  langsung  dikirim  ke nomor  rekening  rutin  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Pengeluaran  dana berdasarkan  permintaan  penanggungjawab kegiatan  diajukan  kepada  kepala  pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dengan melampirkan  proposal  kegiatan.  Pengambilan dana  berikutnya  oleh  penanggungjawab kegiatan dapat direalisasikan setelah memberikan  pertanggungjawaban  dana  yang diberikan sebelumnya kepada bendahara. Dan penerimaan  dan  pengeluaran  dana  dicatat dalam buku kas. Ini demi
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana masyarakat” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara tersebut
menggambarkan bahwa penatausahaan penggunaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  harus  melibatkan  masyarakat, lembaga-lembaga  desa,  dan  para  pemangku kepentingan  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun 2017  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  penatausahaan  penggunaan  keuangan Alokasi Dana Desa harus melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa,  dan  para pemangku  kepentingan  di  Desa  Karumbu Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima, hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah No.  8  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara.
4) Pelaporan dan pertanggugjawaban wajib  penggunaan  keuangan  Alokasi Dana Desa harus
melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa, dan para pemangku kepentingan
Indikator  keempat  dari  fokus  prinsip partisipatif  dalam  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  yaitu:  pelaporan  dan pertanggugjawaban wajib penggunaan
keuangan Alokasi Dana Desa harus melibatkan  masyarakat,  lembaga-lembaga desa, dan para pemangku kepentingan.
Akuntabilitas berarti kewajiban pembuat keputusan  untuk:   tanggap  atas  kebutuhan /hak  pengguna  jasa  layanan  pembangunan masyarakat,  dan  kemampuaan  pengguna  jasa untuk  meminta  pertanggung  jawaban  kepada pembuat  kebijakan  atau  menejer  atas  janji atau  keputusan  mereka.  Setiap  anggota didorong  untuk  terbuka,  kreatif,  inovatif sehingga memungkinkan mencapai visi dalam sistem  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana Desa.  Akuntabilitas  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa  berkaitan  dengan  adanya pengguna  dana  yang  dikeluarkan  dan  hasil
atau  dampak  yang  diperoleh  dari  kegiatan yang dilaksanakan dengan dana tersebut.
Akuntabilitas menunjukan adanya tanggung  gugat  yaitu:  adanya  kesesuaiaan antara  pelaksana  dengan  standar  prosedur pelaksanaan,  adanya  sanksi  yang  disepakati atas kesalahan atau kelalaian atas pelaksanaan, dan adanya mekanisme pertanggung jawaban, laporan secara berkala, laporan pertanggung jawaban, sistem pengawasan, sistem reward dan punishemt.
Akuntabilitas
adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik .
Untuk  mengetahui  bagaimana  waktu penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan  hal- hal  lain  yang  yang  berkaitan  dengan  proses pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa wajib  diinformasikan  di  Desa  Karumbu Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima  akan terlihat sebagaimana sajian wawancarat berikut.
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang warga  yang  bernama  Bapak  H.  Muhammad Arif  di  Desa  Karumbu  Kecamatan  Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan  desa,  kepala  desa  menguasakan sebagian  kekuasaannya  kepada  perangkat desa.  Tentang  pelaporan  Alokasi  Dana  Desa, selama yang saya ketahui, pengelola melibatkan  masyarakat,  terutama  lembaga- lembaga  desa  ini  yang  saya  ketahui.  Hal  ini, juga  terbukti  bahwa  dalam  penggunaan  ADD di  desa  ini  berjalan  dengan  lancar  dan  tertib. Bagi saya, ini menunjukkan bahwa pengelolaan  ADD,  dilakukan  secara  terbuka dengan  melibatkan  semua  unsur  dalam masyarakat” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Abdul Haris  sebagai  pengelola  sekaligus  Kepala Bidang  Perencanaan  dan  Pelaporan  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima sebagai berikut:
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
“Bagi  kami  selaku  pengelola,  pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah
desa khususnya dalam pengelolaan  ADD  ini.  Di  Desa  Karumbu sistem  pelaporannya  dilakukan  melalui  dua bentuk  yakni  secara  subtantif  dan  normatif. Subtantifnya  pemerintah  desa  melakukan pelaporan  setiap  3-4  bulan  sekali  yakni melalui  musyawarah  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dengan  mitra  kerjanya” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak Muhammad  Saleh  salah  seorang  tokoh masyarakat sekaligus Kepala Dusun Oi Lanco Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Saya  bukan  membela  pengelola keuangan Alokasi Dana Desa di desa kami ini ya.  Dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana Desa, sudah terincikan alokasi pemanfaatannya.  Pemanfaatan  dana  Alokasi Dana  Desa  pada  pengelola  keuangan  Alokasi Dana  Desa.  Oleh  karena  itu,  Alokasi  Dana Desa  tidak  boleh  digunakan  asal-asalan  atau untuk  kegiatan  yang  tidak  menguntungkan pengembangan  desa.  Dana  Desa  harus  sesuai atau  selaras  dengan  RPJMDes  dan  RKPDes. Prioritas  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa untuk  pembangunan  desa  harus  memenuhi empat  prioritas  utama.  Keempat  prioritas utama  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  yaitu; pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  prasarana  desa,   pengembangan potensi  ekonomi  lokal,  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan” (Hasil Wawancara, Juni 2017)
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara tersebut  menggambarkan  bahwa  pelaporan yang  berkaitan  dengan  proses  pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan  kepada  masyarakat  di  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  2017  tentang Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa pelaporan penggunaan keuangan ADD
sudah  partisipatif  dengan  melibatkan  unsur masyarakat,  baik  secara  perorangan  maupun secara  kelembagaan.  Formulir/daftar  yang dipergunakan,  dalam  pembuatan  pelaporan, terdiri atas: laporan semester pertama; laporan semester  akhir  tahun;  dan  laporan  semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
Pelaksana/Unit  kerja  yang  terlibat: bendahara desa, sekretaris desa,  kepala desa, Camat  atau  sebutan  lain,  dan  Bupati. Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses pelaporan dimulai dari membuat laporan  semester  pertama,  laporan  semester akhir  tahun,  laporan  realisasi  APBDesa  dan diakhiri dengan penyampaian laporan-laporan tersebut  kepada  Bupati/Walikota  melalui Camat.
Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan dengan  fokus  prinsip  partisipatif  dalam pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa, baik  perencanaan  penggunaan  keuangan Alokasi Dana Desa harus melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa  dan  para pemangku
kepentingan, pelaksanaan penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa harus  melibatkan  masyarakat,  lembaga- lembaga desa dan para pemangku kepentingan, penatausahaan penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa harus melibatkan  masyarakat,  lembaga-lembaga desa,  dan  para  pemangku  kepentingan, maupun  pelaporan  dan  pertanggugjawaban wajib  penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa  harus  melibatkan  masyarakat,  lembaga- lembaga desa, dan para pemangku kepentingan,  maka  hasilnya  telah  sesuai dengan  amanah  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  maka  hasilnya  pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
2. Penerapan prinsip
transparasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa Kaitan dengan fokus prinsip transparasi  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa,  maka  terdapat  4  (empat) indikatornya,  yaitu: pertama ,  tersedianya informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa; kedua ,  adanya  akses  pada  informasi  cukup mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa; ketiga ,  adanya  peraturan  yang menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa; dan keempat , tersedianya pusat informasi  layanan  pembangunan  masyarakat bagi  masyarakat  seperti  media,  papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Untuk mengetahui bagaimana transparansi  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu,  maka  akan  terlihat  sebagaimana sajian  kutipan  hasil  wawancara  secara berturut-turut berikut ini.
1) Tersedianya  informasi  yang  memadai pada  setiap  proses  penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
keuangan Alokasi Dana Desa
Indikator pertama dari fokus transparasi  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa,  yaitu  tersedianya  informasi  yang memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  keuangan Alokasi Dana Desa.
Transparansi  adalah  keterbukaan  atas semua  tindakan  dan  kebijakan  yang  diambil. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pengelola keuangan Alokasi  Dana  Desa  dan  masyarakat  melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi yang akurat dan memadai.
Informasi  adalah  suatu  kebutuhan penting  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam pengelolaan pengelola keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana Desa  perlu  proaktif  memberikan  informasi
lengkap  tentang  kebijakan  dan  layanan  yang disediakannya kepada masyarakat.
Transparansi bermakna
memberikan informasi keuangan yang terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan .
Untuk mengetahui bagaimana tersedianya  informasi  yang  memadai  pada setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima  akan  terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut. Untuk mengetahui mengenai tersedianya  informasi  yang  memadai  pada setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima,  akan  disajikan sebagai berikut.
Hasil wawancara dengan salah seorang  warga  yang  bernama  Ibu  Rahmi  M. Ali  di  Desa  Karumbu  Kecamatan  Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Sepengetahuan saya, pihak pengelola telah menyediakan informasi tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa dengan  sebaik-baiknya.  Ya,  termasuk  dalam hal  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa.  Menurut  saya,  sudah  sangat terbuka informasi tentang pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Atau  dengan kata  lain,  masyarakat  mudah  mendapatkan informasi  tentang  pengggunaan  dana  Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Hasil  wawancara  lain  dengan  salah seorang  warga  yang  bernama  Bapak  Rusdin di  Desa  Karumbu  Kecamatan  Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Apapun alasannya pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa  harus  terang benderang. Alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah desa harus
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
diumumkan secara transparan pada masyarakat,  khususnya  warga  desa  setempat. Hal  tersebut  untuk  menghindari  terjadinya penyelewengan  dana,  kecurigaan  publik,  dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung  secara  kondusif.  Ini  pendapat saya ya” (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak Syahrul,  S.Pd  salah  tokoh  masyarakat sekaligus  Kepala  Dusun  Kananga  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Kami  dari  pihak  pengelola  selalu terbuka dan bersikap transparansi jika ada hal- hal  yang  perlu  diketahui  bersama  oleh masyarakat.  Baik  yang  berkenaan  dengan penyelenggaraan pembangunan, maupun untuk  menggalang  dana  masyarakat  dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pembangunan  ataupun  hal-hal  lain  yang berkaitan  langsung  dengan  pembangunan masyarakat.  Termasuk  dalam  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Hal  ini  kami dilakukan  agar  masyarakat  ikut  berpartisipasi dan  mendukung  peningkatan  mutu  dan pemerataan  pembangunan  masyarakat.  Kalau kami  tutup-tutupi,  justru  masyarakat  tidak mau  membantu  kalau  kami  meminta  bantuan dalam  membangun  desa"  (Hasil  Wawancara, Juni 2017).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara tersebut  menggambarkan  bahwa  tersedianya informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Karumbu Kecamatan
Langgudu Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  tersedianya  informasi  yang  memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Karumbu Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima, hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah No.  8  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua
PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara.
2) Adanya  akses  pada  informasi  cukup mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa
Indikator  kedua  dari  fokus  transparasi pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa, yaitu  adanya  akses  pada  informasi  cukup mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa.  Pengelola  keuangan  Alokasi Dana  Desa  perlu  mendayagunakan  berbagai jalur  komunikasi  seperti  melalui  brosur, leaflet,  pengumuman  melalui  koran,  maupun radio. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu  menyiapkan  kebijakan  yang  jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan  ini  akan  memperjelas  bentuk informasi  yang  dapat  diakses  masyarakat ataupun  bentuk  informasi  yang  bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi  serta  prosedur  pengaduan  apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan  konsep  yang  berkaitan  erat  satu dengan  yang  lain,  karena  tanpa  transparansi tidak  mungkin  ada  akuntabilitas.  Sebaliknya transparansi  tidak  akan  banyak  bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya  di  bidang  kebijakan  publik  yang  lain, keberadaan  transparansi  dan  akuntabilitas merupakan  syarat  mutlak  untuk  membangun kebijakan  dan  institusi  yang  efektif,  efisien, dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas  harus  menjangkau  beberapa tingkat  kebijakan  mulai  dari  perumusan kebijakan,  pengambilan  keputusan,  sampai pada  pelaksanaannya  yang  terjadi  di  segenap institusi.
Untuk  mengetahui  bagaimana  adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu
Kabupaten  Bima,  akan  terlihat  sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut. Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Muhammad Abbas di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Saya  merasa,  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa  telah  menyediakan informasi  tentang  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  dan  mudah  dijangkau. Karena sudah ada papan pengumuman. Kami selaku  warga  bebas  mendapatkan  informasi tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa. Yang saya tahu, masyarakat umum juga bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa, baik  untuk  pemerintah  desa,  pengelola keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  maupun  untuk masyarakat  umum”  (Hasil  Wawancara,  Juni 2017).
Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Karim di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Saya  setuju  dengan  jawaban  salah seorang  warga  tadi.  Dan  memang  begitu kenyataannya. Lepas dari itu,  dana desa pada intinya  dipergunakan  untuk  kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur,  perekonomian  warga  dan  jenis pemberdayaan  lainnya.  Transparansi  mutlak dilakukan  pemerintah  desa  agar  kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat.  Ini  penting  menurut  saya”  (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak Wahyudin,  S.Sos  sebagai  Sekretaris  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Kami  dari  pihak  pengelola  keuangan Alokasi Dana Desa telah menyiapkan dengan sebaik-baiknya tentang pengelolaan keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Jadi  informasi-informasi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan Alokasi
Dana Desa
kami sudah menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Pemerintah  desa  maupun  masyarakat  yang mau  infomasi  tentang  pengelolaan  keuangan Alokasi Dana Desa, ya silahkan. Bahkan kami telah  membuatnya  dalam  bentuk  laporan resmi” (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara tersebut menggambarkan bahwa adanya akses pada  informasi  cukup  mudah  dijangkau,
bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Karumbu
Kecamatan Langgudu
Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  adanya  akses  pada  informasi  cukup mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun 2017  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3) Adanya  peraturan  yang  menjamin  hak untuk  mendapatkan  informasi  tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa
Indikator  ketiga  dari  fokus  transparasi pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa, yaitu  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Transparan  di  bidang  manajemen berarti  adanya  keterbukaan  dalam  mengelola suatu  kegiatan.  Di  lembaga  pembangunan masyarakat,  bidang  manajemen  keuangan yang  transparan  berarti  adanya  keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pembangunan  masyarakat,  yaitu  keterbukaan sumber  keuangan  dan  jumlahnya,  rincian penggunaan,  dan  pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak- pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat
diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam penyelenggaraan seluruh
program pembangunan  masyarakat.  Di  samping  itu transparansi  dapat  menciptakan  kepercayaan timbal  balik  antara  pemerintah,  masyarakat, dan  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi yang akurat dan memadai.
Beberapa  informasi  keuangan  yang bebas  diketahui  oleh  semua  warga  misalnya rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  bisa ditempel  di  papan  pengumuman  di  ruang umum  atau  di  depan  ruang  kantor  desa sehingga  bagi  siapa  saja  yang  membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dari pemerintah  dan  digunakan  untuk  apa  saja uang  itu.  Perolehan  informasi  ini  menambah kepercayaan  masyarakat  terhadap  pengelola keuangan Alokasi Dana Desa.
Untuk  mengetahui  bagaimana  adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan  informasi  tentang  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.
Hasil yang diperoleh di atas, didukung pula oleh wawancara dengan Bapak Abdullah Ahmad selaku warga sebagaimana berikut ini:
“Benar.  Saya  dan  masyarakat  lainnya sangat  merasakan.  Bahwa  memang  ada peraturan-peraturan pengelola keuangan Alokasi  Dana  Desa  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa. Kami  mendapatkan  informasi  tentang  aturan- aturan itu  dengan  jelas.  Kami  dijelaskan oleh pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa.  Nah,  hal  ini  sangat  kami  rasakan  pada pengelola di desa ini” (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Hasil yang diperoleh di atas, didukung pula  oleh  wawancara  dengan  Ibu  Aminah selaku  warga  Desa  Karumbu  sebagaimana berikut ini:
“Saya  setuju.  Memang  harus  ada peraturan-peraturan pengelola keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Jika  tidak.  Akan  kacau jadinya.  Dan  yang  saya  lihat,  pengelola  di desa  kami  ini,  cukup  baik.  Lepas  dari  soal peraturan  tersebut,  yang  saya  sangat  setuju, program  pembangunan  di  desa  kami  ini menggunakan  gaya  padat  karya.  Jadi  untuk
membangun  infrastruktur  dan  pembangunan desa harus dilakukan melalui padat karya dan tidak  diperbolehkan  melibatkan  orang  ketiga atau  diproyekkan.  Artinya  tenaga  pekerjanya melibatkan  warga  wilayah  desa  tersebut, bahkan  bila  perlu  bahan  bakunya  juga  dibeli dari warga setempat” (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak
Abdul  Malik  Ahmad  sebagai  Ketua  BPD Desa Karumbu
Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut: “Kami bersama pemerintah desa telah
membuat peraturan-peraturan tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Peraturan  yang  kami maksud,  tidak  jauh  dari  aturan  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa  yang  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Sebagaimana kita  maklumi,  dana  Alokasi  Dana  Desa  kan berlaku  nasional.  Nah,  penggunaannya  tidak boleh  melanggar  pedoman  pemanfaatan  dana Alokasi  Dana  Desa”  (Hasil  Wawancara,  Juni 2017).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara tersebut  menggambarkan  bahwa  adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan  informasi  tentang  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  2017  tentang Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Karumbu Kecamatan
Langgudu Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4) Tersedianya  pusat  informasi  layanan pembangunan masyarakat bagi
masyarakat seperti media, papan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pengumuman,  dan  lain-lain  dalam pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa
Indikator keempat dari fokus transparasi  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa,  yaitu  tersedianya  pusat  informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat
seperti media, papan
pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa. Dalam  kontek  pembangunan  masyarakat, istilah  transparansi  sangatlah  jelas  yaitu kepolosan  apa  adanya,  tidak  bohong,  jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan  oleh  pengelola  keuangan  Alokasi Dana  Desa,  dimana  data  yang  dilaporkan pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa mencerminkan  realitas  yang  sebenarnya  dan setiap  perubahan  harus  diungkapkan  secara sebenarnya  dan  dengan  segera  kepada  semua pihak yang terkait (stakeholders).
Transparansi ditujukan untuk membangun  kepercayaan  dan  keyakinan kepada  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana Desa  bahwa  pengelola  keuangan  Alokasi Dana  Desa  adalah  organisasi  pelayanan pembangunan  masyarakat  yang  bersih  dan berwibawa,  bersih  dalam  arti  tidak  KKN  dan berwibawa dalam arti profesional.
Transparansi bertujuan untuk menciptakan  kepercayaan  timbal  balik  antara pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dan masyarakat  melalui  informasi  yang  memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.
Untuk mengetahui mengenai
tersedianya pusat informasi layanan pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain- lain  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima,  maka  akan tampak  dengan  jelas  tanggapan  informan sebagaimana sajian wawancara berikut ini.
Hasil wawancara dengan salah seorang  warga  yang  bernama  Bapak  Burhan di  Desa  Karumbu  Kecamatan  Langgudu Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Berdasarkan  pengamatan  saya,  ada papan  informasi.  Banyak  informasi-informasi yang  dipasang  di  papan  itu.  Nah,  termasuk
pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa. Selain  papan  informasi,  saya  pernah  melihat di ruangan ketua pengelola keuangan Alokasi Dana  Desa,  ada  juga  informasi  tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa. Tapi,  untuk  bagian  administrasi,  tidak  ada papannya,  tapi  dalam  bentuk  laporan”  (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Ishaka di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu
Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Saya  juga  tahu  ada  papan  informasi. Gunanya  menurut  saya,  agar  warga  ketahui bahwa sedang dilakukan program pemberdayaan  masyarakat  desa.  Saya  setuju dengan info yang ada di papan infor tersebut. Katanya,  mengutamakan  padat  karya  dalam pelaksanaan  proyeknya.  Untuk  apa?  Ya,  agar roda  perekonomian  masyarakat  di  wilayah desa tersebut bisa berkembang. Karena tujuan dari adanya dana desa ini untuk mensejahterakan  rakyat  dan  memajukan seluruh desa” (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak Mukhlis  salah  seorang  pengelola  sekaligus sebagai  Kepala  Urusan  Keuangan  Desa Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Kami selaku pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah menyiapkan  media  atau  alat  untuk  informasi. Kami  siapkan  papan  informasi.  Banyak  hal yang  kami  informasikan  melalui  papan informasi  tersebut.  Termasuk  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Memang  ada ketentuan  seperti  itu.  Harus  terbuka  kepada semua  pihak.  Laporan  penggunaannya  juga kami  sudah  buatkan.  Sehingga  bagi  siapapun yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa, tidak  menemui  kesulitan.  Intinya,  kami  harus terbuka” (Hasil Wawancara, Juni 2017).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara tersebut  menggambarkan  bahwa  tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat  bagi  masyarakat  seperti  media, papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  tersedianya  pusat  informasi  layanan pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain- lain  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Karumbu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun 2017  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan dengan fokus transparasi pengelolaan
keuangan Alokasi Dana Desa, baik tersedianya  informasi  yang  memadai  pada setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa,  adanya  akses  pada  informasi cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan tepat  waktu  dalam  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  adanya  peraturan  yang menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa,  tersedianya  pusat  informasi  layanan pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat seperti  media,  papan  pengumuman,  maupun lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana  Desa,  maka  hasilnya  pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
2. Penyajian Data
Langkah  analisis  selanjutnya  setelah data  direduksi  adalah  penyajian  ( display ) data.  Penyajian  data  merupakan  analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk  data  kualitatif  dan  menentukan  jenis serta  bentuk data  yang  dimasukkan  ke  dalam kotak-kotak  matriks  (Miles,  1992:17-18). Penyajian  data  diarahkan  agar  data  hasil reduksi  terorganisasikan,  tersusun  dalam dapat  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur flow  chart ),  dan  lain  sejenisnya.  Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebmerencanakPada  tahap  ini,  data  yang
telah diberi kode sesuai dengan permasalahan kemudian disajikan dalam bentuk matrik. Jadi peneliti  dapat  menguasai  data  dan  tidak dipersulit  dengan  data  yang  bertumpuk- tumpuk. Pada tahap ini, data yang telah diberi kode  sesuai  dengan  permasalahan  kemudian disajikan  dalam  bentuk  matrik.  Jadi  peneliti dapat  menguasai  data  dan  tidak  dipersulit dengan data yang bertumpuk-tumpuk.

## 3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan
Verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan adalah  langkah  terakhir  dari  analisis  data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi  data  dan  sajian  data.  Dengan demikian  komponen  saling  mempengaruhi, jika terdapat kekurangan data dalam pemeriksaan kesimpulan, maka  peneliti dapat mengamati catatan lapangan. Jika masih tidak ditemukan, maka kembali melakukan pengumpulan data. Tahap
penarikan kesimpulan
berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih  bersifat  sementara  dan  akan  berubah bila ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.  Proses  untuk  mendapatkan  bukti- bukti  inilah  yang  disebut  sebagai  verifikasi data.  Apabila  kesimpulan  yang  dikemukakan pada  tahap  awal  didukung  oleh  bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang  ditemukan  saat  peneliti  kembali  ke lapangan  maka  kesimpulan  yang  diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.
Langkah  verifikasi  yang  dilakukan peneliti  sebaiknya  masih  tetap  terbuka  untuk menerima  masukan  data,  walaupun  data tersebut  adalah  data  yang  tergolong  tidak bermakna.  Namun  demikian  peneliti  pada tahap  ini  sebaiknya  telah  memutuskan  akan data  yang  mempunyai  makna  dengan  data yang  tidak  diperlukan  atau  tidak  bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut  seperti  absah,  berbobot,  dan  kuat sedang  data  lain  yang  tidak  menunjang, lemah,  dan  menyimpang  jauh  dari  kebiasaan harus dipisahkan.
Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan,  setelah  dilakukan  reduksi  dan display data sebagai berikut:
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
1. Berdasarkan  keempat  sub  fokus  kaitan dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa,  baik  perencanaan  penggunaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa  harus melibatkan  masyarakat,  lembaga-lembaga desa  dan  para  pemangku  kepentingan, pelaksanaan penggunaan keuangan Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa  dan para pemangku
kepentingan, penatausahaan penggunaan keuangan Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan masyarakat,  lembaga-lembaga  desa,  dan para  pemangku  kepentingan,  maupun pelaporan  dan  pertanggugjawaban  wajib penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa harus  melibatkan  masyarakat,  lembaga- lembaga  desa,  dan  para  pemangku kepentingan,  maka  hasilnya  telah  sesuai dengan  amanah  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa dan  Undang-Undang  RI
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
2. Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan dengan  fokus  prinsip  transparansi  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa,  adanya  akses  pada  informasi cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh dan  tepat  waktu  dalam  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  adanya peraturan  yang  menjamin  hak  untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa, tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman,  maupun  lain-lain  dalam pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa,  maka  hasilnya  telah  sesuai  dengan amanah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun 2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan Desa dan  Undang-Undang  RI  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa .

## C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Prinsip  partisipatif  dalam  penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan  data  penelitian  yang diperoleh, baik melalui wawancara, pengamatan  dan  dokumentasi,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan keuangan yakni partisipatif. Prinsip partisipatif mempunyai
pengertian  bahwa  setiap  tindakan  dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  melalui  lembaga  perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
Partisipasi  menurut  (LAN  dan  BPKP, 2000)  adalah  setiap  warganegara  mempunyai suara  dalam  pembuatan  keputusan,  baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.  Partisipasi  ini  dibangun  atas dasar  kebebasan  berasosiasi  dan  berbicara serta  berpartisipasi  secara  konstruktif.  Dalam Permendagri  No.  37  Tahun2007  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa ,  partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan  dan  keterlibatan  masyarakat secara  aktif  dalam  proses  pembangunan (Permendagri No.37 Tahun 2007).
Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong  untuk  mempercepat  terpenuhinya prinsip  akuntabilitas  dari  penyelenggara pemerintahan  di  desa.  Dalam  penganggaran partisipasi  masyarakat  sangat  penting  untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat  dalam  pengganggaran  menurut (Gatot Sulistioni, Hendriadi, 2004) mencakup hal-hal  berikut  :  a)  Adanya  akses  bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan  anggaran;  b)  Adanya  peraturan yang  memberikan  tempat  ruang  kontrol  oleh lembaga  independen  dan  masyarakat  baik secara  perorangan  maupun  kelembagaan sebagai media check and balances . 3) Adanya sikap  proaktif  pemerintah  daerah  untuk
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
mendorong  partisipasi  warga  pada  proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang  tajam  antara  kesadaran  masyarakat tentang  cara  berpartisipasi  yang  efektif  dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.
Pengelolaan  keuangan  desa,  sejak tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan
dan pertanggugjawaban
wajib melibatkan masyarakat  para  pemangku  kepentingan  di desa serta masyarakat  luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.
Apa  yang  ditemukan  dalam  penelitin ini sesuai dengan penjelasan tentang asas-asas penyelenggaraan negara adalah mengacu pada Pasal 3 angka 7 Undang – Undang Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negera yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi  Kolusi  dan Nepotisme (KKN), partisipasi adalah keikutsertaan
masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
Selain  prinsip  partisipatif  tersebut, asas-asas umum pengelolaan keuangan dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif  dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini  dituangkan  dalam  pasal  4  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Peraturan ini adalah  penjabaran  dari  paket  undang-undang keuangan,  yakni,  Undang-Undang  No.  17 Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara , Undang-Undang  No.  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara , dan Undang- Undang  No.  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara . Tertib  dan  disiplin  anggaran  yaitu pengelolaan  keuangan  desa  harus  mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.  Beberapa  disiplin  anggaran yang  perlu  diperhatikan  dalam  Pengelolaan Keuangan
Desa yaitu: pendapatan yang direncanakan  merupakan  perkiraan  yang terukur  secara  rasional  yang  dapat  dicapai untuk  setiap  sumber  pendapatan,  sedangkan belanja  yang  dianggarkan  merupakan  batas
tertinggi  pengeluaran  belanja;  pengeluaran harus  didukung  dengan  adanya  kepastian tersedianya  penerimaan  dalam  jumlah  yang cukup  dan  tidak  dibenarkan  melaksanakan kegiatan  yang  belum  tersedia  atau  tidak mencukupi  kredit  anggarannya  dalam  APB Desa/Perubahan APB Desa; semua penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dalam tahun  anggaran  yang  bersangkutan  harus dimasukan  dalam  APB  Desa  dan  dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
Keuangan  Desa  menurut  UU  Desa adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak  dan  kewajiban  tersebut  menimbulkan pendapatan,  belanja,  pembiayaan  yang  perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.  Siklus  pengelolaan  keuangan  desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan
pertanggungjawaban,  dengan  periodisasi  1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Beberapa prinsip
pengelolaan keuangan desa yang baik: rancangan APBDES  yang  berbasis  program;  rancangan APBDES  yang  berdasarkan  pada  partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah;
keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan  (transparansi)  dan  daya  tanggap (responsivitas)  terhadap  priotitas  kebutuhan masyarakat; dan memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan). Perencanaan program yang
partisipatif dari bawah dan menyeluruh di atas memang  membutuhkan  tenaga  besar,  waktu panjang  dan  melelahkan.  Banyak  orang  yang jengkel  dan  tidak  sabar  dengan  partisipasi karena  terlalu  banyak  bicara,  lambat,  dan katanya  tidak  membuahkan  hasil.  Tetapi, partisipasi  sebenarnya  akan  memberikan manfaat  yang  sangat  besar  pada  pemerintah dan masyarakat desa, di antaranya:
1. Partisipasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat, yang menempatkan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
mereka  sebagai  awal  dan  tujuan pembangunan.
2. Partisipasi  menimbulkan  rasa  harga diri  dan  kemampuan  pribadi  untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat.  Dengan  kalimat  lain, partisipasi adalah bentuk
“memanusiakan manusia”.
3. Partisipasi adalah proses saling belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat,  sehingga  bisa  saling menghargai, mempercayai, dan menumbuhkan sikap yang arif.
4. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran  umpan  balik  informasi tentang aspirasi, kebutuhan dan kondisi masyarakat.
5. Partisipasi merupakan kunci
pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
6. Partisipasi  merupakan  cara  yang paling  efektif  untuk  mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan  program  pembangunan guna memenuhi kebutuhan.
7. Partisipasi  bisa  mencegah  timbulnya pertentangan,  konflik  dan  sikap-sikap yang tidak partisipatif.
8. Partisipasi  bisa  membangun  rasa memiliki  masyarakat  terhadap  agenda pemerintahan,  kemasyarakatan  dan pembangunan.
9. Partisipasi dipandang sebagai
pencerminan demokrasi. 2. Prinsip transparansi dalam
penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa
Berdasarkan  data  penelitian  yang diperoleh, baik melalui wawancara, pengamatan  dan  dokumentasi,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan keuangan yakni transparansi atau keterbukaan.
Transparansi berarti keterbukaan ( opennsess )  dalam  memberikan  informasi yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan seumberdaya publik kepada pihak-pihak yang
membutuhkan informasi.  Pengelola  keuangan Alokasi Dana Desa berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak–pihak yang berkepentingan.
Transparansi  pada  akhirnya  akan menciptakan horizontal  accountability antara pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan  daerah  yang  bersih,  efektif, efisien,  akuntabel  dan  responsif  terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamain akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan  pembangunan  masyarakat, yakni  informasi  tentang  kebijakan  proses pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta  hasil– hasil  yang  dicapai.  Transparansi  adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.
Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan  keuangan  Alokasi  Dana Desa  dapat  dilihat  dalam  dua  hal  yaitu;  (1) salah  satu  wujud  pertanggung  jawaban pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa kepada masyarakat, dan (2) upaya peningkatan  manajemen  pengelolaan  dan penyelenggaraan  Alokasi  Dana  Desa  yang baik  dan  mengurangi  kesempatan  praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Transparansi pengelola keuangan Alokasi  Dana  Desa  perlu  ditingkatkan  agar publik memahami situasi pengelola keuangan Alokasi  Dana  Desa  sehingga  mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelola keuangan Alokasi Dana  Desa.  Adapun  upaya-upaya  yang  perlu dilakukan  dalam  meningkatkan  transparansi pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa kepada  publik  antara  lain:  1)  Pendayagunaan berbagai  jalur  komunikasi  baik  langsung maupun  tidak  langsung  melalui  temu  wicara maupun  media  cetak  maupun  elektronik.  2) Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan  informasi,  bentuk  informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat  rahasia.  3)  Membuat  prosedur pengaduan  apabila  informasi  tidak  sampai  ke publik. 4) Membuat peraturan yang menjamin hak  publik  untuk  mendapatkan  informasi pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
fasilitas  data  base  dan  sarana  informasi  dan komunikasi.
Keberhasilan  transparansi  pengelola keuangan  Alokasi  Dana  Desa  ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:
1) meningkatnya  keyakinan  dan  kepercayaan masyarakat/publik kepada pengelola
keuangan Alokasi Dana Desa bahwa pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa adalah bersih dan berwibawa. 2) Meningkatnya  partisipasi  masyarakat/publik dalam  penyelenggaraan  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa.  3)  Bertambahnya wawasan  dan  pengetahuan  masyarakat/publik terhadap penyelenggaraan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil analisis dan
pembahasan,  maka  kesimpulan  yang  dapat diungkapkan dalam penelitian ini yakni:
1. Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan dengan  fokus  prinsip  partisipatif  dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Karumbu Kecamatan Langgudu
Kabupaten  Bima,  baik  sejak  tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggugjawaban  wajib melibatkan  masyarakat,  para  pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya  kelompok  marjinal  sebagai penerima  manfaat  dari  program/kegiatan pembangunan di desa, hasil
pelaksanaannya  sudah  berjalan  sesuai dengan  aturan  penggunaan  Alokasi  Dana Desa  yakni  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  113  Tahun  2014  Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa .
2. Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan dengan fokus prinsip transparansi penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  di Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, baik tersedianya
informasi  yang  memadai  pada  setiap proses  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  penggunaan  Alokasi  Dana Desa, adanya akses pada informasi cukup mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan tepat  waktu  dalam  penggunaan  Alokasi Dana  Desa,  adanya  peraturan  yang
menjamin hak untuk mendapatkan informasi  tentang  penggunaan  Alokasi Dana  Desa,  tersedianya  pusat  informasi layanan  pendidikan  seperti  media,  papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  hasil pelaksanaannya  sudah  berjalan  sesuai dengan  aturan  penggunaan  Alokasi  Dana Desa  yakni  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi,  2000, Manajemen
Penelitian, Cetakan  Kelima,  Rineka Cipta, Jakarta. Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azwar,  Saifuddin.  2011. Metode  Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bungin,  Burhan,  2003, Metode  Penelitian
Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke
Arah  Ragam  Varian  Kontemporer , Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Creswell.  2008. Metode  Penelitian. Jakarta. Sinar Jaya.
Danim,  Sudarwan,  2002, Menjadi  Peneliti Kualitatif ,  Cetakan  I,  Pustaka  Setia, Bandung.
Djemari,  Mardapi,  2004, Penelitian,  Tes  dan
Pengukuran ,  Program  Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Eko,  Sutoro.  2007. Alokasi  Dana  Desa
Cermin  Komitmen  Kabupaten/Kota pada  Otonomi  Desa. Yogyakarta: FPPD.
Fadhilah,  Putra,  2003, Paradigma  Kritis dalam  Studi  Kebijakan  Publik  dan Ruang  Partisipasi  dalam  Proses Kebijakan  Publik ,  Pustaka  Pelajar Offset, Yogyakarta.
Faisal, Sanapiah, 1995, Pengantar Penelitian ,
Rajawali Pers, Jakarta.
Hadi,  Sutrisno,  1984, Statistik  II ,  Yayasan
Penerbit  Fakultas  Psikologi  UGM, Yogyakarta. Haris, Syamsuddin, Dkk., 2002, Desentralisasi,  Demokratisasi  dan Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah ,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta.
Jalal,  Fasli  dan  Dedi  Supriadi  (Editor),  2001,
Reformasi  Manajemen  dalam  Konteks Otonmi  Daerah ,  Diterbitkan  Atas
Kerjsama Depdiknas, Bappenas- Adicita Karya Nusa, Yogyakarta. Mahsun, Mohamad, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik , BPFE, Yogyakarta.
Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman,
1992, Analisis Data Kualitatif,
Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta. Minarti,  Sri.  2011. Managemen  Bank: Mengelola Lembaga Keuangan Secara Mandiri . Jogjakarta: Ar-Ruzz
Mohammad,  Ismail,  dkk,  2004, Konsep  dan Pengukuran Akuntabilitas , Universitas
Trisakti, Jakarta Moleong, Lexy J., 1999, Metodologi Penelitian Kualitatif , Cetakan Kesepuluh, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muhajir,  Noeng,  1992, Metode  Penelitian
Kualitatif , Raka Sarasin, Yogyakarta.
Mulyasa,  2010, Manajemen  Berbasis  Bank . Bandung, Remaja Rosda Karya. Muninjaya,  A.A.  Gde,  1999, Manajemen Kesehatan , Penerbit Buku Kedokteran
Jakarta.
Mustopadidjaja.  AR.  2003. Manajemen Proses  Kebijakan  Publik,  Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi  Kinerja . Perum Percetakan Negara RI. Jakarta. Nazir,  Moh.,  1999, Metode  Penelitian ,
Cetakan  Keempat,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.