PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN
[Muhammad Nasir] 1
[Johari] 2 [T. Halimah] 3 [Phoenna At-Thariq] 4
[Ummi Kalsum] 5
1 [Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
1 [muhammadnasir@unimal.ac.id]
2 [Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
2 [johari@unimal.ac.id]
3 [Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
3 [halimah.170510158@mhs.unimal.ac.id]
4[ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
4 [phoennaaththariq@utu.ac.id]
5 [Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
5 [ummikalsum@unimal.ac.id]

## Abstract
The arrangement on victims in the Kuhap is only stipulated in Article 98 to Article 101, the articles relate to the right of victims in demanding compensation. The mechanism taken is the merger of lawsuit cases  in exchange for  criminal cases. The purpose of this study is  to explain  the  underlying  importance  of  legal  protection  against  victims  of  fraud  crimes  and forms  of  legal  protection  for  victims  of  fraud  crimes  in  the  provisions  of  the  Kuhap  and RKUHAP. The research methods used in this study are: Normative type of juridical research. With a legal approach, and a conceptual approach. The victim is a party who is harmed in the occurrence of a crime so that  it must get  attention and service in providing protection against  it.  The  importance  of  protection  to  create  a  just  and  peaceful  society  without  any crime or violence. Article 133 RKUHAP is regulated on compensation for victims who state if the  defendant  is  criminally  convicted  and  there  are  victims who  suffer material  losses.  For law  enforcement  officials  to  pay  attention  and  prioritize  justice  in  providing  protection  to victims because victims have suffered losses and mental disorders and the rule of law that
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
has  been  made  must  be  carried  out  and  given  in  accordance  with  what  has  been determined.
Keywords: Legal Protection, Crime Victim, Fraud
Received: 07 Maret 2022               Revised: 07 April 2022            Available online: 27 April 2022

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat ). Hukum pada hakekatnya bertujuan  untuk    hidup  berdampingan  secara  damai  yaitu  keselarasan  antara ketertiban  dan  ketentraman. 1 Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga segala sesuatu memiliki undang-undang yang  mengaturnya. 2 Tidak  hanya  regulasi, tetapi hukum  juga  memberikan  manfaat dan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Negara  hukum  itu  sendiri  didasarkan  pada hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia sebagai negara  hukum  dipatokkan  dari  nilai-nilai  Pancasila  yang  termasuk  dalam  sudut pandang hidup bangsa dan segala sumber hukum.
Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  telah dilanggar  oleh  orang  lain,  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar dapat  menikmati  semua  hak  yang  diberikan  oleh  hukum,  selain  itu  perlindungan hukum  adalah  sumber  daya  yang  harus  disediakan  oleh  hukum  beserta  aparat penegak  hukum  untuk  mendapatkan  rasa  aman,  baik  mental  maupun  fisik,  dari gangguan dan  ancaman dari salah satu pihak. 3
Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari pengertian perlindungan, dalam  hal  ini  hanya  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  juga  berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal ini disebabkan manusia sebagai subjek hukum dalam berhubungan dengan  manusia lain dan lingkungannya. Sebagai subjek  hukum,  orang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan  perbuatan hukum. 4 Pada  dasarnya  setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  dilindungi  termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara dilindungi oleh negara.  Hukum  merupakan  sarana  untuk  melaksanakannya  sehingga  muncul  teori perlindungan  hukum.  Tentang  perlindungan    harkat  dan  martabat    manusia berdasarkan ketentuan hukum  aparatur negara.
Di  masa  perkembangan  yang  sangat  pesat  ini,  harusnya  di  imbangi penegakkan  hukum  yang  lebih  memadai  dalam  mengahadapi  kejahatan.  Di Indonesia  harus selalu mematuhi hukum dalam membela hak asasi manusia untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat diperlakukan sama dalam penerapan
1 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 179
2 Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 1945
3 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.
4 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.
hukum,    Dari  sudut  pandang  korban,  dalam  hal  ini  korban  tidak  secara  langsung menuntut  hak  untuk  menuntut  kerugian  yang  diderita,  baik  materil  maupun immateriil, tetapi ada tata cara dan aturan tertentu  untuk menuntut hak tersebut.
Pentingnya  perlindungan  dan  penegakan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  adil,  damai  dan  sejahtera,  bebas  dari  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  dan  pelanggaran  hukum  lainnya  seperti  pembunuhan,  penipuan, dan  lain-lain.  Selanjutnya  agar  Indonesia  dapat  mencapai  tujuannya  yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum harus ditegakkan, dimana tujuan tersebut dapat tercapai apabila hukum dapat ditegakkan secara adil. Dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  seringkali  hukum  terlalu  menekankan pada  urusan  tersangka  atau  terdakwa  dengan  mengabaikan  hak-hak  korban kejahatan.  Korban  adalah  mereka  yang  menderita  secara  fisik  dan  emosional  dari tindakan  orang  lain  atau  agresor  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak asasi mereka yang terkena dampak. 5 Tidak jarang korban kejahatan membutuhkan perlindungan  hukum  yang  memadai,  baik    yang  tidak  berwujud  maupun  yang material.  Salah  satu  pihak  yang  sangat  membutuhkan  perlindungan  dalam  suatu tindak  pidana  adalah  korban  tindak  pidana.  Pentingnya  peran  korban  dalam perawatan dan perlindungan didasarkan pada pemikiran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dalam  suatu tindak pidana, sehingga harus mendapat perhatian dan perawatan untuk melindungi kepentingannya.
Tentang  hak-hak  korban  ketika  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  atas  tindak pidana  dengan  menggabungkan  tuntutan  ganti  rugi.  Pihak-pihak  berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 6
1. Kerugian tersebut harus diakibatkan karena suatu tindak pidana
2. Kerugian  yang  diderita  oleh  korban  merupakan  akibat  langsung  karena tindak pidana
3. Gugatan  ganti  kerugian  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  tadi  ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa)
4. Tuntutan  ganti  kerugian  tersebut  diperiksa  dan  diputus  sekaligus bersamaan dalam  pemeriksaan dan pemidanaan proses pidana dan dalam bentuk hukuman.
Kejahatan-kejahatan  semakin  hari  semakin  merajalela  terjadi  dikalangan masyarakat,  hal  ini  tidaklah  bisa  dipungkiri  keberadaannya.  Tentu  saja    kejahatan yang  sering  terjadi  di  masyarakat  sangat  memprihatinkan,  salah  satu  contoh kejahatan  yang  sudah  umum  dan  tidak  asing  lagi  di  masyarakat  adalah  penipuan. Saat  ini,  penipuan  di  Indonesia    marak    dan  terdengar  luas,  dan  bagi  korban  yang terkena tindak pidana penipuan ini harus diberikan hak-hak nya, perlindungan dan
5 Arif gosita, masalah perlindungan anak , CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2009, hal. 94
6 Dikdik M. Arief masnsur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. RajaGrafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 79.
bantuan bagi korban tindak pidana adalah hal mendesak dan penting untuk segera diimplementasikan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yang berkaitan  dengan  asas-asas  hukum  atau  kaidah-kaidah  hukum  termasuk  dalam kategori  penelitian  hukum  normatif.  dan  berada  dalam  tataran  filsafat  hukum. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan ( library research ).
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Dalam  perspektif  kriminologi,  definisi  kejahatan  dapat  dibagi  menjadi  dua yaitu : 7
a. Legal  definition  of  crime yang  berarti  bahwa  suatu  perbuatan  yang  oleh negara  diberi  label  sebagai  suatu    kejahatan.  Sebagaimana  dikemukakan oleh  W.  A.  Bonger  bahwa  kejahatan  adalah  perbuatan  anti  sosial  yang secara  sadar  mendapat  reaksi  negara  berupa  pemberian  derita  dan kemudian  sebagai  reaksi  terhadap  rumusan-rumusan  hukum  mengenai kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana ( legal definition of crime ) masih dibedakan lagi dengan apa yang disebut Mala in se dan Mala in probibita . Dapatlah  dikatakan  bahwa mala  in  se adalah  perbuatan-perbuatan  yang sejak  awal  yang  telah  dirasakan  sebagai  suatu  ketidakadilan  karena bertentangan  dengan  kaedah-kaedah  dalam  masyarakat  sebelum ditetapkan  oleh undang-undang  sebagai  suatu  kejahatan.  Sedangkan mala in  probibita adalah  perbuatan-perbuatan  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang sebagai suatu ketidak adilan.
b. Social definition of crime menurut Sellin adalah meskipun suatu perbuatan belum  diberi  lebel  oleh  negara  sebagai  suatu  kejahatan,  namun  oleh msyarakat  telah  diberi  label  sebagai  suatu  kejahatan  apabila  perbuatan tersebut  dianggap  menyimpang  dari  norma-norma  atau  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  setempat.  Jadi  kejahatan  adalah  setiap  perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat.
Korban yang merasa  dalam bahaya besar dapat memberikan kesaksian tanpa hadir    di  pengadilan  dengan  persetujuan  hakim  dan  dapat  membuat  kesaksian tertulis  untuk  disampaikan  kepada  pejabat  yang  berwenang  dan  meninggalkan tanda  tangannya  pada  catatan  dengan  kesaksian.  Kesaksian  korban  juga  dapat didengar    secara    elektronik  dengan  didampingi  oleh  pejabat  yang  berwenang.
7 Yusrizal, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi , P.T Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm.167-186.
Korban  tidak  dapat  dituntut  di  bawah  hukum    pidana  atau  perdata  atas  laporan, kesaksian yang  sedang, akan atau telah diberikan, kecuali jika mereka memberikan informasi yang tidak diberikan dengan itikad baik.
Kedudukan korban kejahatan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia merupakan  bagian  yang  paling  diuntungkan,  karena  mereka  tidak  mendapatkan perlindungan  yang sebesar-besarnya bagi pelaku kejahatan. Sedangkan hak korban adalah  hak  atas  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum,  hak  atas  keadilan  dan  hak atas pemulihan ( reparation ), yaitu, hak yang berkaitan dengan segala jenis sumber daya,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  bagi  korban  pelanggaran  hak  asasi manusia.  Namun  dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  proses  hukum  seringkali terlalu  menekankan  pada  hak-hak  pelaku,  sedangkan  hak-hak  korban  kejahatan terabaikan. 8
Telah diungkapkan sebelumnya bahwa demi mewujudkan keadilan substantif di  masyarakat  maka  korban  sebagai  pihak  yang  menderita  atas  perbuatan  pidana pelaku hendaknya memperoleh perhatian khusus berupa perlindungan dan jaminan hak  yang  dituangkan  dalam  peranturan  perundang-undangan.  Terdapat  beberapa instrumen  nasional  yang  memberikan  perhatian  kepada  hak-hak  korban  kejahatan terdapat  pada  Pasal  98-101  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Pasal-Pasal  tersebut  memberikan  ruang kepada  korban  untuk  melakukan  gugatan  ganti  kerugian  yang  bercorak  perdata. Pengabungan gugatan perdata dalam suatu perkara pidana merupakan mekanisme yang  dapat  ditempuh  oleh  korban  agar  memperoleh  penggatian  kerugian  materiil maupun immateriil yang dideritanya akibat dari perbuatan pelaku.
Perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sangat  penting,  masyarakat  sebagai kelompok maupun individu dapat menjadi korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam rangka perlindungan  korban tindak pidana dapat dilaksanakan dengan berbagai cara,  misalnya: 9
1. Ganti rugi
Program  pemberian  ganti  kerugian  kepada  korban  seharusnya merupakan  perpaduan  usaha  dari  berbagai  pendekata,  baik  pendekatan dalam  bidang  kesejahteraan  sosial,  pendekatan  kemanusiaan  dan pendekatan sistem peradilan pidana.
2. Restitusi
Restitusi  menitikberatkan  pada  tanggung  jawab  pelaku  atas  akibat yang  ditimbulkan  oleh  kejahatannya,  sehingga  tujuan  utamanya  adalah untuk mengatasi kerugian yang diderita korban.
3. Kompensasi
8 Ida  Bagus  Paramaningrat,  Manuaba  Ni  Md.  Ari  Yuliartini  Griadhi,  “Hak  Untuk  Melakukan  Upaya  Hukum  Oleh Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia”, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana
9 Ibid , hlm.59.
Kompensasi merupakan bentuk kompensasi yang harus diperhatikan dalam  aspek  kemanusiaan  dan  hak  asasi  manusia.  Kompensasi,  sebagai suatu  bentuk  kompensasi,  sama  sekali  tidak  tergantung  pada  bagaimana proses  peradilan  dilakukan  dan  keputusan  yang  dibuat,  bahkan  jika  dana untuk itu dikumpulkan oleh pemerintah atau dana publik.
Korban memiliki peran dan tanggung jawab  fungsional untuk mengorbankan diri  mereka  sendiri.  Ketika  menentukan  hak  dan  kewajiban  korban,  tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional  korban kejahatan diperhitungkan. Demi keadilan dan kepastian hukum, hak dan kewajiban suatu peraturan/ Undang-undang yang  mudah  perumusannya,  dapat  dimengerti  oleh  banyaknya  orang,  tetapi  dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.
Dari  perspektif  kriminologi,  ada  beberapa  alasan  mengapa  korban  kejahatan membutuhkan perhatian:
1 Sistem peradilan pidana diyakini terlalu memperhatikan masalah dan peran penjahat ( offender-centered ).
2 Terdapat  potensi  informasi  dari  korban  kejahatan  untuk  memperjelas  dan melengkapi  penafsiran  kita  atas  statistic  criminal  (terutama  statistik  yang berasal  dari  kepolisian),  ini  dilakuka  melalui  survai  tentang  korban kejahatan ( victim surveys ).
3 Semakin  disadari  bahwa,  selain  korban  kejahatan  konvensional  (kejahatan jalanan),  tidak  kalah  pentingnya  juga  memperhatikan  korban  kejahatan nonkonvensional  (a.l.  kejahatan  korporasi  dan  kejahatan  keras-putih) maupun korban korban dari penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of economic power and/or public power ).
Permasalahan  korban  kejahatan  itu  mempunyai  berbagai  dimensi,  di  mana korban  kejahatan  yang merasa  kurang  mendapat  perhatian  atau  kurang  mendapat perlindungan  hukum  hanya  salah  satu  dimensinya  saja.  Melihat  dari  hanya  satu dimensi tentunya kurang sempurna, tetapi tidaklah salah selama kita mengakui dan memperhatikan adanya dimensi-dimensi lain tersebut.
Secara umum, hak-hak korban dapat ditunjukkan sebagai berikut: 10
1. Korban  berhak    atas  ganti  rugi  atas  rasa  sakit  dan  penderitaan,  sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak ganti rugi karena tidak membutuhkannya.
3. Korban  berhak  atas  santunan  kepada  ahli  warisnya  apabila  korban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut.
4. Korban berhak mendapatkan pembinaan.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hartanya.
10 https://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16067/7342
6. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan diri nya.
7. Korban  berhak  melaporkan  perlindungan  dari  ancaman  pihak  pelaku,  bila melapokan dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum ( rechtsmiddelen ). Kewajiban korban adalah:
1. Jangan  mengorbankan  diri  untuk  membalas  dendam  (bermain  hakim sendiri).
2. Partisipasi dalam komunitas mencegah terciptanya lebih banyak korban.
3. Mencegah penghancuran korban  oleh diri sendiri atau orang lain.
4. Berpartisipasi dalam pembuatan korban.
5. Bersiaplah untuk memperbaiki diri atau membina diri sendiri sehingga Anda tidak pernah menjadi korban lagi.
6. Jangan mencari kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan korban.
7. Memberi  kesempatan  kepada  pihak  korban  untuk  memberikan  ganti  rugi kepada  korban  sesuai  dengan  kemampuan  nya  (dalam  angsuran bertahap/kompensasi jasa)
8. Jadilah saksi jika Anda tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan. Pentingnya  perlindungan  dan  penegakan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  adil,  damai  dan  sejahtera  yang  bebas  dari  pelanggaran  HAM  dan pelanggaran HAM lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain.
Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam  masyarakat  seperti  yang  tertuang  dalam  Pancasila  sila  ke-5  yang  berbunyi, “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  yang  memuat  butir-butir  nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:
1. Berkembangnya  akhlak  mulia  mencerminkan  sikap  dan  suasana kekeluargaan dan gotong royong.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap orang lain.
3. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka membantu
6. Agar orang lain bisa membela diri.
Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman bagi korban  terutama  dalam  pemberian  informasi  dalam  setiap  persidangan  pidana, dorongan  dan  motivasi    korban  agar  tidak  takut  untuk  tunduk  pada  persidangan pidana,  mengembalikan  kepercayaan  hidup  korban  dalam  bermasyarakat,  dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga
kepada masyarakat. 11
Mengapa  korban  kejahatan  menjadi  penting  untuk  diberikan  perlindungan? Korban kejahatan menjadi penting untuk dilindungi karena korban telah mengalami kerugian  materil,  traumatik,  bahkan  kehilangan  kepercayaan  terhadap  masyarakat disekelilingnya.  Kondisi  tersebut  akan  menimbulkan  rasa  takut  yang berkepanjangan, rasa curiga terhadap orang lain, depresi berkepanjangan, gelisah di dalam masyarakat dan lain sebagainya.
3.2 Bentuk-Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Kejahatan  Penipuan  Dalam Ketentuan  Kitab  Undang  Hukum  Acara  Pidana  Dan  Rancangan  Kitab  Undang Hukum Acara Pidana
Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat,  pastilah  korban  akan  mengalami  penderitaan,  baik  materiil  maupun immaterial,  Secara  teori,  bentuk  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan  dapat bermacam-macam bentuknya tergantung dari penderitaan/kerugian korban. Dalam hal  kerugian  mental/emosi,  misalnya  dalam    bentuk  ganti  rugi/materi/uang  tentu tidak tepat jika tidak dibarengi dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya menderita kerugian materil (misalnya, harta bendanya hilang). Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan terhadap korban : 12
a. Ganti Kerugian
Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2)  dengan  penekanan  pada  penggantian  biayan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pihak  yang  dirugikan  atau  korban.  Gelaway  merumuskan  5  tujuan  kewajiban mengganti kerugian, yaitu:
1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan sanksi yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merabiilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat  mengurangi  ancaman  atau  reaksi  masyarakat  dalam  bentuk tindakan balas dendam.
b. Restitusi
Restitusi lebih diarahan dalam tanggung jawan pelaku terhadap dampak yg disebabkan sebagai akibatnya target utamanya merupakan menanggulangi seluruh kerugian yg diderita sang korban.
c. Konseling
Pada  umumnya  perlindungan  ini  diberikan  kepada  korban    akibat dampak  psikologis  negatif    dari  suatu  tindak  pidana.  Bantuan  berupa penyuluhan  sangat  cocok  untuk  membantu  korban  kejahatan  yang
11 Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
12 https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/27619/Nur%20Annisa%20Aprillia_13410117.pdf?sequence=1
meninggalkan  trauma  lebih  berkepanjangan.  Selain  penderitaan  fisik,  korban juga  mengalami  tekanan  psikis,  misalnya  karena  merasa  kotor,  berdosa  dan kekurangan di masa depan. Melihat kondisi korban yang digambarkan di atas, bentuk  bantuan  atau  pendampingan  (konseling)  yang    relatif  baik  secara psikologis tentu saja lebih memadai untuk diberikan kepada korban daripada kompensasi uang murni.

## d. Pelayanan/Bantuan Medis
Bagi  korban  yang  menderita  secara  medis  akibat    tindak  pidana. Pelayanan  kesehatan  yang  dimaksud  dapat  berupa  pemeriksaan  kesehatan dan  laporan  tertulis  (visum  atau  surat  keterangan  sehat  yang  berkekuatan hukum    sama  dengan  ujian).  Informasi  medis  ini  diperlukan,  khususnya  jika korban  ingin  melaporkan  kejahatan  yang  dilakukan  sehingga  polisi  dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

## e. Bantuan Hukum
Bantuan  hukum  berupa  suatu  bentuk  pendampingan  terhadap korban.  Di  Indonesia  bantuan  ini  lebih  banyaj  diberikan  oleh  Lembaga Swadaya  Masyakarat  (LSM).  Pemberian  bantuan  hukum  terhadap  korban kejahatan harus lah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal  ini  penting,  mengingat  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum  dari sebagian  besar  korban  yang  menderita.  Sikap  membiarkan  korban  kejahatan tidak  memperoleh  bantuan  hukum  yang  layak  dapat  berakibat  pada  semakin terpuruknya kondisi korban.
f. Pemberian Informasi
Memberikan  keterangan  kepada  korban  atau  kerabat  korban  atau terkait  dengan  proses  penyidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  yang  dialami korban.    Pemberian  informasi  ini    sangat  berperan  penting  dalam  upaya menjadikan  masyarakat  sebagai  mitra  kepolisian,  karena  dengan  adanya informasi tersebut diharapkan  kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.
g. Kompensasi
Kompensasi  merupakan  bentuk  ganti  rugi  yang  harus  diperhatikan dalam aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kompensasi, sebagai suatu bentuk  kompensasi,  sama  sekali  tidak  tergantung  pada  bagaimana    proses peradilan  dilakukan  dan  keputusan  yang  dibuat,  bahkan  jika  dana  untuk  itu dikumpulkan oleh pemerintah atau dana publik.
Rancangan  Kitab  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (RKUHAP)  sebagai ius constituendum hukum  acara  pidana  telah  mengakomodir  ganti  kerugian  terhadap korban sebagaimana dalam Pasal 133 RKUHAP yang berbunyi: 13
13 http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/07/Jurnal-Teropong-edisi-8-2020.pdf
1. Apabila  terdakwa  dijatuhi  pidana  dan  terdapat  korban  yang  menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan  terpidana  membayar  ganti  kerugian  kepada  korban  yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
2. Apabila  terpidana  tidak  membayar  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  harta  benda  terpidana  disita  dan  dilelang  untuk  membayar ganti kerugian kepada korban.
3. Apabila  terpidana  berupaya  menghindar  untuk  membayar  kompensasi kepada  korban,  terpidana  tidak  berhak  mendapatkan  pengurangan  masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
4. Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  penyitaan  dan pelelangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Dalam  Pasal  133  RKUHAP  diatur  tentang  ganti  kerugian  terhadap  korban yang  menyatakan  apabila  terdakwa  dijatuhi  pidana  dan  terdapat  korban  yang menderita  kerugian  materiil  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa, hakim  mengharuskan  terpidana  membayar  ganti  kerugian  kepada  korban  yang besarnya ditentukan dalam putusannya dan apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian, harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
Namun  ternyata  RKUHAP  ini  hanya  mengakomodir  ganti  rugi  yang  bersifat materiil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 133 ayat (1) RKUHAP yang yang berbunyi: Apabila  terdakwa  dijatuhi  pidana  dan  terdapat  korban  yang  menderita  kerugian materiil  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  hakim  mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
Korban  dalam  KUHAP  hanya  diatur  dalam  Pasal  98  sampai    101.  Dan  dalam Pasal-Pasal yang mengacu pada hak korban untuk menuntut ganti rugi. Mekanisme yang digunakan adalah penggabungan  ganti rugi dalam perkara pidana.
Namun  ternyata  RKUHAP  ini  hanya  mengakomodir  ganti  rugi  yang  bersifat materiil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 133 ayat (1) RKUHAP yang yang berbunyi: Apabila  terdakwa  dipidana  dan    korban    menderita  kerugian  materil  akibat  tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim akan meminta kepada terpidana untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  korban  sebesar  yang    ditentukan  dalam putusannya.

## 4. KESIMPULAN
Hal  yang  mendasari  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  korban
kejahatan penipuan dapat diwujudkan dalam bentuk: 1. Ganti rugi adalah Program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari  berbagai  pendekata,  baik  pendekatan  dalam  bidang  kesejahteraan  sosial, pendekatan  kemanusiaan  dan  pendekatan  sistem  peradilan  pidana,  2.  Restitusi adalah  diarahkan  pada  tanggungjawab  pelaku  terhadap  akibat  yang  ditimbulkan oleh  kejahatan  sehingga  sasaran  utamanya  adalah  menanggulangi  semua  kerugian yang diderita korban, 3. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari  aspek  kemanusiaan  dan  hak-hak  asasi.  Kompensasi  sebagai  bentuk  santunan yang  sama  sekali  tidak  tergantung  bagaimana  berjalannya  proses  peradilan  dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau  dana  umum.  Bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan penipuan  dalam  KUHAP  dan  RKUHAP  berupa  pengajuan  ganti  kerugian  terhadap korban  sebagai  akibat  dari  suatu  tindak  pidana  dalam  KUHAP  hanya  diatur  dalalm Pasal  98  sampai  dengan  Pasal  101.  Dan  dalam  Pasal-Pasal  tersebut  yang  berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Dalam Pasal 133 RKUHAP diatur tentang ganti kerugian terhadap korban yang menyatakan apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil. Dapat juga kita lihat bahwasannya  pembahasan  mengenai  ganti  rugi  terhadap  korban  banyak  diatur dalam KUHAP.

## 5. REFERENSI
Buku: Gosita. A, 2009, masalah perlindungan anak , CV. Akademika Pressindo, Jakarta. Kansil. C.S.T. 1980, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
Masnsur. D. M. A. Dan Gultom. E. 2006. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan . PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
Raharjo. S, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soekanto. S, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Paramaningrat. I. B, Md. M. N, Griadhi. A. Y. “ Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia ”, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kansil. C.S.T, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka. Jakarta.
Zaida. M. A, 2015 . Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
Salam. M.F. 2001 .  Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek . CV Mandar Maju. Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen dan Penjelasannya. Permata Bangsa.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 1945 Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban