## TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA, PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2008-2012

## Iga Petiana
Iga_fe@feunj.ac.id
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Dicky Iranto dicky@unj.ac.id Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Agus Wibowo agus-wibowo@unj.ac.id
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  by  observing  the  level  of  education  graduate workforce, government spending and education sector gross regional domestic product  per  capita  on  the  basis  of  constant prices  of  2000.  In  particular  the period of 2008-2012 by ex post facto method. The form of panel research data i.e. the combination of the form of time series and cross section. Data on GDP per  capita  over  the  constant  prices  of  2000  and  the  education  level  of  the labour  ditamatkan  taken  from  the  Central  Bureau  of  statistics  (BPS).  Data  on government  spending  on  the  education  sector  budget  data  taken  from  the income and expenditure of the State (APBN) Indonesia to education sector of the  Ministry  of  Finance of  the  Republic  of  Indonesia.  Processing  data  using Eviews  7.0  program  and  Microsoft  Excell.  Based  on  the  results  of  the regression, the influential education variable is positive and significant at levels significantly below 0.05 and variable expenses of government education sector a  positive  and  significant  effect  on  under  0.05  i.e.  against  economic  growth. The  value  Fhitung  (7.360407)  Ftabel  >  (3.90)  so  summed  up  these  two variables,  namely  educational  level  of  manpower  and  Government  spending education sector together effect on Indonesia's economic growth. The value of R2  0.568211  signaling  that  56,82%  economic  growth  in  Indonesia  could  be explained both the variable indipenden.
Keywords: economic  growth,  education,  employment  and  Government spending on Education Sector.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang  kaya  akan  sumber daya  alam dan  sumber  daya  manusia  (SDM). Kekayaan  ini  seharusnya  membuat Indonesia  menjadi  negara  maju, namun  kenyataannya  tidak.  Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan  terhadap  kekayaan alam  tanpa  diimbangi  peningkatan kemampuan SDM untuk mengelola- nya. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia hanya kaya akan sumber daya  dari  segi  kuantitas  bukan kualitasnya.  Terbukti  dari  data Human  Development  Index  (HDI), pada  tahun  2010  Indonesia  berada di  urutan  106  dari  169  negara  di dunia  (Fauziah  Rahmah  Lubis, 2012:2).
Pertumbuhan  ekonomi  bagi
negara berkembang seperti Indonesia, sangat  urgen guna mempercepat  pertumbuhan  ekono- mi  merupakan  sasaran  yang  harus dicapai  agar  dapat  sejajar  dengan negara-negara  maju.  Tanpa  per- tumbuhan  ekonomi,  tidak  akan terjadi  peningkatan  kesejahteraan, kesempatan  kerja,  produktivitas,
dan distribusi pendapatan. Sebagai- mana pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi juga mutlak diperlukan guna meningkatkan taraf hidup  dan  kesejahteraan  masya- rakatnya.
Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008 – 2012 Tahun Laju Pertumbuhan (%) 2008 6.01 2009 4.58 2010 6.10 2011 6.46 2012 6.50 Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)
Berdasarkan  tabel  di  atas
diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi  Indonesia  pada  tahun 2008  mencapai  6,01%  kemudian mengalami  penurunan  drastis  yang terjadi  pada  tahun  2009  menjadi 4,58%.  Pada  tahun  2009  krisis global  membawa  dampak  bagi  laju pertumbuhan  ekonomi  Indonesia, sehingga  persentase  laju  pertum- buhan ekonomi Indonesia menurun. Tahun  2010  pertumbuhan  ekonomi meningkat  dengan  laju  pertum- buhan  6,10%,  tahun  2011  juga

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
mengalami  peningkatan  dengan laju  6,46%,  dan  terus  meningkat pada  tahun  2012  dengan  laju pertumbuhan ekonomi 6,50%.
Pertumbuhan  ekonomi  Indo- nesia  yang  cukup  tinggi  tersebut dinilai  bersifat  semu  oleh  para ekonom. Sebab pembangunan
ekonomi  suatu  bangsa  tidak  saja diukur dari aspek besaran kuantitatif jumlah dan nilai investasi saja. Namun yang perlu diperhatikan  apakah  pertumbuhan ekonomi tersebut
memiliki
economic effect pada proses pemberdayaan dan kualitas masyarakat  secara  keseluruhan. Ternyata  pertumbuhan ekonomi
Indonesia tidaklah berdampak menggerakkan sektor riil dan
meningkatkan kesejahteraan.
Angka-angka pertumbuhan dan realisasi  investasi  itu  sama  sekali menunjukkan indikator simbolik.
Pemerintah  memang  telah  berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak dapat meng- gerakkkan sektor riil dan
meningkatkan  kesejahteraan rakyat (Sadono Sukirno,2004:29).
Berdasarkan data dari Badan Pusat  Statistik  menujukkan  bahwa laju  pertumbuhan  ekonomi Indo- nesia  mengalami  tidak  stabil  karna disebabkan  banyak  faktor  yang mempengaruhi  pertumbuhan  eko- nomi. Adapun beberapa faktor yang dapat  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  adalah  tingkat  pendidikan tenaga kerja, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia, investasi atau penanaman modal dan ilmu pengetahuan teknologi.
Pertumbuhan  suatu  pereko- nomian  tidak lepas  dari  peran pendidikan  yang  akan  mening- katkan  dan  mempertinggi  kualitas tenaga  kerja,  sehingga  memung- kinkan  tersedianya  angkatan  kerja yang  lebih  terampil,  handal,  dan sesuai  dengan  tuntutan  pemba- ngunan  nasional.  Untuk  memper- baiki kualitas tenaga kerja diperlukan pendidikan sebagai salah  satu  modal  dasar  manusia untuk mencapai pembangunan

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
ekonomi yang berkelanjutan.
Pendidikan  memainkan  peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk
mengembangkan  kapasitas  agar tercipta pertumbuhan
serta pembangunan yang berkelanjutan.
Namun kenyataannya,
tingkat  pendidikan  angkatan  kerja yang  ada  masih  relatif  rendah. Stuktur  pendidikan  angkatan  kerja Indonesia masih didominasi pendidikan  dasar  yaitu  sekitar  51,5
persen.  Pada  tahun  2011,  jumlah mahasiswa Indonesia baru
mencapai  4,8  juta  orang.  Bila
dihitung terhadap populasi penduduk  berusia  19-24  tahun, maka  angka  partisipasi  kasarnya baru 18,4 persen. Jumlah ini masih tertinggal dibandingkan negara- negara lain, terutama negara maju.
Pendidikan tenaga kerja diyakini sangat
berpengaruh terhadap  produktivitas  tenaga  kerja karena pendidikan membuat tenaga kerja  memiliki  pengetahuan  untuk berkerja secara efisien.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  pada  tahun  2008,  tenaga kerja  Indonesia  masih  didominasi oleh  tenaga  kerja  berpendidikan rendah, sebagaimana yang
ditunjukkan oleh tabel berikut: Tabel 2. Distribusi Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan 2008-2011 Tahun Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD Dasar Menengah Umum Menengah Kejuruan Tinggi Jumlah 2008 17.972.380 53.977.446 11.566.183 6.282.325 5.149.784 94.948.118 2009 17.088.807 53.286.068 12.919.107 6.250.260 5.912.693 95.456.935 2010 16.305.255 56.764.075 12.746.551 5.858.401 5.908.859 97.583.141 2011 18.652.556 56..359.342 13.899.839 6.708.513 6.429.607 102.049.857 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tabel 2 memperlihatkan masih  tingginya  partisipasi  tenaga kerja  dengan  pendidikan  dasar, dibandingkan dengan tingkat

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
pendidikan  menengah  dan  tinggi.
Untuk tenaga kerja dengan
pendidikan menengah, lulusan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
jauh lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum. Dari seluruh  tenaga  kerja  yang  ada,
partisipasi tenaga kerja
berpendidikan tinggi menduduki posisi  paling  rendah  dibandingkan dengan  yang  lainnya.  Pemerintah Indonesia  juga  harus  dipercaya untuk  memikul  peranan  lebih  besar dan  lebih  menentukan  di  dalam upaya  pengelolahan  perekonomian nasional  dan  daerah  (Dumairy, 1996:161). Pengeluaran pemerintah merupakan  suatu  jenis  kebijakan yang  dapat  dilakukan  pemerintah sebagai  salah  satu  langkah  untuk mensejahterakan masyarakatnya
dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pembangunan diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan
perbaikan prasarana  sosial  dalam  bidang pendidikan  dan  bidang  kesehatan, seperti pembangunan gedung- gedung  sekolah  dan  pembangunan rumah sakit.
Berdasarkan data dari Kementrian  Keuangan,  diketahui bahwa rincian anggaran
pengeluaran pemerintah pusat untuk  bidang  pendidikan  terus mengalami  peningkatan  dari  tahun ke  tahun.  Amandemen  UUD  1945 yang mengamanatkan bahwa anggaran  pendidikan  dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) serta Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Keseriusan  pemerintah pada  sektor  pendidikan  ini  terlihat dari  alokasi  dana  APBN  untuk sektor  pendidikan  yang  mengalami kenaikan.
Walaupun
terjadi penurunan persentase alokasi APBN  dari  tahun  2007  sampai dengan  2008,  namun  alokasi  dana APBN kembali mengalami kenaikan pada  tahun  2009  dengan  alokasi sebesar  19,76%  dari  dana  APBN. Adapun  jumlah  alokasi  anggaran pendidikan  terhadap  dana  APBN dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
Tabel  3. Alokasi Anggaran Pendidikan 2005-2009 Tahun Alokasi (miliar Rupiah) Persentase Dari APBN (%) 2005 23.117,4 19,23 2006 37,095,1 22,44 2007 40.476,8 18,95 2008 45.296,7 16,67 2009 62.098,3 19,76 Sumber : Kementrian Keuangan RI (data diolah) Seiring  dengan  alokasi  dana pendidikan yang meningkat, pembangunan pendidikan juga telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Upaya perluasan akses  pendidikan  telah  berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar  (APK)  jenjang  PAUD  dari 39,09%  pada  tahun  2004  menjadi 53,09%  pada  tahun  2009.  Pada jenjang  SD/MI  paket  A  terjadi peningkatan angka partisipasi kasar (APK)  dari  112,5%  pda  tahun  2004 menjadi  116,95%  pada  tahun  2009 dan  angka  partisipasi  murni  (APM) dari  94,12%  pada  tahun  2004 menjadi  95,40%  pada  tahun  2009. Sementara itu tingkat literasi penduduk  usia  lebih  15  tahun meningkat  dari  89,79%  pada  tahun 2004  menjadi  95,05%  pada  tahun 2009 (BPS, 2009).
Pertumbuhan ekonomi sendiri  dipengaruhi  oleh  sumber daya  alam.  Sumber  daya  alam merupakan  faktor  utama  dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa- masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. banyak daerah yang sangat bertumpu pada kekayaan  alamnya  untuk  kemajuan ekonomi. Di negara kurang berkembang,  sumber  daya  alam sering  terbengkalai,  kurang  atau salah  pemanfaatan.  Tersedianya sumber  daya  alam  melimpah  saja belumlah  cukup  bagi  pertumbuhan ekonomi  karena  diperlukan  secara tepat  (M.L.  Jhingan,  2003:68).  Jika sumber  daya  alam  yang  ada  tidak dipergunakan  secara  tepat,  negara itu  tidak  mengalami  kemajuan. Tetapi  jika  hanya  bertumpu  pada kekayaan  alam  saja,  itu  tidak menjamin suatu daerah akan mengalami  pertumbuhan  ekonomi. jika  tidak  ada sumber  daya  alam maka  tidak  ada  yang  diolah  oleh

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
sumber  daya  manusia.  Sumber daya  alam  sangat  mempengaruhi pertumbuhan industri suatu daerah, terutama  dalam  hal  penyediaan bahan baku produksi.
Suatu  daerah  yang  memiliki kekayaan  alam  belum  tentu  dapat mengembangkan perekonomiannya jika  tidak  didukung  oleh  sumber daya  manusia  yang  baik.  Sumber daya  manusia  merupakan  faktor penting  yang  diperlukan  dalam mengolah sumber daya alam.
Penduduk  yang  bertambah  dari waktu  ke  waktu  dapat  menjadi pendorong  maupun  penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. penduduk  yang  bertambah  akan memperbesar  jumlah  tenaga  kerja dan penambahan tersebut memungkinkan  suatu  daerah  untuk menambah  produksi.  Namun  di  sisi lain,  akibat buruk  dari  penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan  kerja  akan  menyebab- kan  pertumbuhan  ekonomi  tidak sejalan  dengan  peningkatan  kese- jahteraan.
Pertumbuhan  ekonomi  juga dapat  ditunjukkan  oleh  pertam-
bahan  produksi  atau  pertumbuhan pendapatan nasional.
Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan adanya penanaman modal atau investasi, dimana investasi merupakan kebutuhan
dalam pembangunan
yang menghendaki adanya pertumbuhan. Investasi  dapat  dilakukan  bukan saja  pada  fisik,  tetapi  juga  pada bidang  non  fisik.  Investasi  fisik meliputi bangunan pabrik dan perumahan  karyawan,  mesin-mesin dan  peralatan,  serta  persediaan (bahan  mentah,  barang  setengah jadi, dan barang jadi). Investasi non fisik  meliputi  pendidikan,  pelatihan, migrasi,  pemeliharaan  kesehatan dan lapangan kerja.
Faktor  lain  yang  mempe- ngaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan
teknologi. Kemajuan teknologi
berkaitan  dengan  perubahan  di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil  dari  teknik  penelitian  baru. Dengan  perkembangan  teknologi yang  semakin  pesat  mendorong pula  pergantian  pola  kerja  yang

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
semula banyak menggunakan
tangan/manual kini berahli ke penggunaan  mesin  yang  canggih yang  lebih  memiliki  efisien,  kualitas dan kuantitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan  penggunaan  manual hal ini dapat berakibat pada semakin  cepatnya  pertumbuhan ekonomi.  tanpa  adanya  perkem- bangan teknologi, produktivitas barang-barang  akan  modal  tidak mengalami  perubahan  dan  tetap berada  pada  tingkat  yang  sangat rendah. Oleh karena itu pendapatan perkapita hanya mengalami perkembangan  yang  sangat  kecil sekali.
Berdasarkan penjelasan latar belakang  masalah  di  atas,  maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  tahun  2008- 2012.

## KAJIAN TEORETIK
Pertumbuhan Ekonomi
Produk Domestik Bruto
(PDB)  merupakan  alat  pengukur pertumbuhan  ekonomi  di  suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah  suatu  variabel  ekonomi makro  yang  memiliki  teori-teori yang  pada  dasarnya  menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  sebagai kemampuan  untuk  menyediakan barang-barang  ekonomi  yang  terus meningkat bagi penduduknya (Suryana, 2000:64).
Pertumbuhan kemampuan
ini  berdasarkan  kepada  kemajuan teknologi, kelembagaan (institu- sional)  serta  penyesuaian  ideologi yang dibutuhkannya. Definisi tersebut  memiliki  tiga  komponen penting,  yaitu:  (1)  Pertumbuhan ekonomi  suatu  bangsa  terlibat  dari meningkatnya  persediaan  barang secara terus-menerus yang merupakan manivestasi pertumbuh- an  ekonomi.  Kemampuan  untuk menyediakan berbagai macam

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
barang  adalah  tanda  kematangan ekonomi; (2) Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan  derajat  kemampuan pertumbuhan  dalam  menyediakan aneka macam barang kepada penduduk,  dan  (3)  Penggunaan teknologi  secara  luas  dan  efisien memerlukan  adanya  penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga  inovasi  yang  dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat
dimanfaatkan secara tepat. Dengan
kata  lain  pertumbuhan  ekonomi yang cepat memungkinkan
penelitian  dasar  ilmiah  dan  pada gilirannya  membawa  penemuan- penemuan dan pembaruan-
pembaruan teknologi
yang mendorong  pertumbuhan  ekonomi pada masa selanjutnya.
Lebih  lanjut  pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan
Produk Domestik Bruto/Pen- dapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan
tersebut lebih besar atau lebih kecil dari  tingkat  pertumbuhan  penduduk atau  apakah  perubahan  struktur
ekonomi terjadi atau tidak.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan salah  satu  indikator  penting  guna menganalisis pembangunan
ekonomi  yang  terjadi  suatu negara. Sedangkan menurut Boediono (1999:12),  pertumbuhan  ekonomi merupakan  tingkatan  pertambahan dari  pendapatan  nasional.  Dengan kata  lain,  pertumbuhan  ekonomi adalah  sebagai  proses  kenaikan output  per  capital  dalam  jangka panjang  dan  merupakan  ukuran keberhasilan pembangunan.
Pengertian  tersebut  menca- pai  tiga  aspek,  yaitu  proses,  output perkapita dan jangka panjang. Jadi, pertumbuhan  ekonomi  merupakan suatu  proses  bukan  gambaran ekonomi  atau  hasil  pada  saat  itu. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan  dengan  kenaikan  output perkapita yaitu mengenai
pertumbuhan  GDP  dan  pertumbuh- an penduduk. Pertumbuhan ekonomi  dalam  prespektif  jangka panjang yaitu apabila selama jangka  waktu  yang  cukup  panjang tersebut output perkapita
menunjukkan  kecenderungan  yang

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
meningkat.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu negara dapat dicapai dengan mengunakan  dua  cara.  Cara  yang pertama adalah dengan extensively yaitu menggunakan banyak sumber daya  (seperti  fisik,  manusia  atau natural  capital).  Ketika  pertumbuh- an ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal  tersebut  tidak  menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi  dicapai  melalu  pengguna- an sumber daya yang lebih produktif,  termasuk  tenaga  kerja, hal tersebut menghasilkan pendapatan  per  kapita  yang  lebih tinggi  dan  meningkatkan  standar hidup rata-rata masyarakat.
Menurut  S.  Sukino  pertum- buhan  ekonomi  diartikan  sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian  yang  menyebabkan barang  dan  jasa  yang  diproduksi dalam  masyarakat  bertambah  dan kemakmuran  masyarakat  mening- kat (Sadono,2004:332). Jadi pertumbuhan  ekonomi  mengukur prestasi  dari  perkembangan  suatu
perekonomian dari suatu periode ke periode  lainnya.  Kemampuan  suatu negara  untuk  menghasilkan  barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan  yang  meningkat  ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor  produksi  dalam  jumlah dan  kualitasnya.  Investasi  akan menambah  barang  modal  dan teknologi  yang  digunakan  juga semakin  berkembang.  Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat  perkembangan  penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.
Gambaran  secara  menyelu- ruh  tentang  kondisi  perekonomian suatu  daerah dapat  diperoleh  dari PDRB  (Produk  Domestik  Regional Bruto). Sebagai salah satu indicator makro  ekonomi,  PDRB  merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh  sektor  perekonomian  di suatu wilayah tertentu atau merupakan  jumlah  nilai  barang  dan jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2011:1).
Berdasarkan  beberapa  pen-

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
dapat  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi
adalah suatu proses perkembangan perekonomian  suatu  negara  yang ditandai dengan peningkatan produksi  barang  dan jasa  riil,  yang diukur dengan PDB pada
perekonomian  nasional  dan  PDRB
perekonomian daerah.

## Tingkat Pendidikan
Hasil temuan Payaman
menyebutkan bahwa kemajuan
suatu  daerah  sangat  dipengaruhi oleh  kemampuan  tenaga  kerja  dan tingkat pendidikan mereka.
Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan para tenaga kerja, simpul Payaman, maka diharapkan akan meningkatkan  produktifitas  mereka. Senada dengan Payaman,
Diryarkara  bahkan  dengan  tegas menyatakan bahwa pendidikan merupakan  kerja  memanusiakan manusia (Fuad Ihsan, 2008:4).
Memperkuat
pendapat
Payaman  dan  Driyakara,  Wasty Soemanto  (2008:21),  sampai  pada kesimpulan bahwa pendidikan merupakan  proses  guna  meng-
hasilkan pengalaman yang memberikan  kesejahteraan  pribadi, baik  lahiriah  maupun  batiniah. Istilah  pengalaman,  lanjut  Wasty Soemanto,  dapat  diartikan  sebagai proses  dan  sebagai  hasil  meliputi tiga  aspek  yaitu,  pengalaman  yang berupa  pengetahuan,  pengalaman yang  berupa  keterampilan  dan pengalaman  yang  berupa  sikap atau  nilai.  Wasty  Soemanto  juga menyimpulkan  bahwa  pendidikan berfungsi  memberikan  kondisi  yang menunjang  perkembangan  segala aspek  kepribadian  manusia.  Dalam bahasa  yang  filosofis,  pendidikan itu pertolongan agar manusia dapat mengembangkan potensi dan kapasitas  pribadi  yang  ada;  yang pada  akhirnya  dapat  hidup  sendiri secara mandiri dan bertang- gungjawab atas kesejahteraan hidup mereka.
Berdasarkan  pengertian  dan fungsi  di  atas,  dapat  ditarik  benang merah bahwa pendidikan merupakan  usaha  agar  sadar  yang dilakukan  oleh  keluarga,  masya- rakat, dan pemerintah melalui kegiatan  bimbingan,  pengajaran,

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
dan  latihan,  yang  berlangsung
sepanjang hayat
untuk mempersiapkan  modal  manusia  di masa  yang  akan  datang  dalam memperoleh  kesejahteraan  hidup. Salah  satu  upaya  untuk  mencapai kesejahteraan hidup manusia, dengan  memilih pendidikan  terbaik dan memperoleh pengajaran sampai  ketingkat  pendidikan  formal yang lebih tinggi.
Definisi  tingkat  pendidikan menurut BPS (2014) adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan  oleh  seseorang,  yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
Artinya  ijazah  pendidikan sese- orang diterakhir  menjadi  legalitas tingkat  pendidikan  tertinggi  yang ditempuh. BPS  juga  menegaskan bahwa tenaga kerja yang berkualitas  merupakan salah  satu faktor penunjang keberhasilan pem- bangunan.  Pendidikan  merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan  kemampuan  tenaga kerja  tersebut.  Menurut  Undang- Undang Sistem
Pendidikan Nasional  (UU  Sisdiknas)  No.  20 tahun  2003,  tingkat  pendidikan
terdiri  dari  jenjang  pendidikan dan kesesuaian  jurusan.  Jenjang pendi- dikan adalah tahapa pendidikan yang ditetapkan  berdasarkan  ting- kat  perkembangan  peserta  didik, tujuan  yang  akan  dicapai,  dan kemampuan  yang  dikembangkan, terdiri  dari:  (1)  Pendidikan  dasar, yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 (Sembilan) tahun pertama masa  sekolah  anak-anak,  yang melandasi jenjang pendidikan menengah; (2) Pendidikan menengah, yaitu jenjang pendidikan lanjutan  pendidikan  dasar,  dan  (3) Pendidikan  tinggi,  yaitu  jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program  sarjana,  magister,  doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Menurut Ace Suryadi (1999:239),  tenaga  kerja  terdidik lebih produktif dibandingkan
dengan angkatan kerja tidak terdidik.  Hal  ini  dapat  dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan  pekerja  semakin  tinggi produktivitasnya yang tercermin dalam penghasilan, artinya tamatan

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
jenjang pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan  tingkat  produktivitas rill  yang  lebih  tinggi  pula.  Lebih lanjut Sadono Sukirno (2004) menyimpulkan  bahwa  pendidikan sejatinya  merupakan  suatu  bentuk investasi  sumber  daya  manusia.  Di satu pihak untuk memperoleh
pendidikan    diperlukan    waktu    dan uang. Tetapi pada
masa mendatang setelah pendidikan diperoleh,  masyarakat  dan  individu akan memperoleh manfaat. Pendek kata,  individu  yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung
memperoleh pendapatan yang lebih tinggi  dibandingkan  dengan  tidak berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan,  semakin  tinggi  pula pendapatan yang diperoleh.
Selanjutnya  Mincer  (Moham- mad  Ali,  2009:196),  sampai  pada kesimpulan bahwa seseorang dengan  pendidikan  yang  lebih tinggi,  bisa  belajar  banyak  melalui pengalaman  kerjan  dan  cenderung lebih mampu meningkatkan kemampuannya,  sehingga  cende- rung  lebih  produktif. Singkatnya, produktivitas  kerja  atau  produk
yang  dihasilkan  oleh  seseorang tenaga kerja berbanding lurus dengan akumulasi investasi
pendidikan yang bersangkutan.
Semakin  besar  akumulasi  investasi sumber daya manusia yang dialami, semakin tinggi produktivitas kerjanya.  Sehingga  upah  atau  gaji itu  sendiri  merupakan  imbalan  atas nilai  yang  dihasilkan  oleh  seorang tenaga  kerja.  Jadi  semakin  tinggi produktivitas  semakin  tinggi  pula gaji yang diperolehnya.
Ini menunjukkan bahwa investasi dalam capital manusia sangat
pending untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Senada dengan Mincer, Theodore  W.  Schultz  (Mohammad Ali, 2009), sampai pada kesimpulan bahwa  pendidikan,  pelatihan,  dan kesehatan merupakan bentuk investasi untuk membuka kesempatan  dalam  pilihan  yang seharusnya  tersedia  bagi  banyak individu.  Modal  berupa  manusia akan  berimplikasi  pada  banyak sektor, terutama pada sektor ekonomi.  Teori  human    capital, lanjut Theodore, dapat diaplikasikan

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
dengan  syarat  adanya  sumber teknologi  tinggi  secara  efisien  dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini meyakini bahwa pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan  produktivitas  masya- rakat.  Dalam  kontek  tenaga  kerja, keterampilan baru yang mereka miliki  membuat  mampu  meng- implementasikan  pengetahuannya untuk menggunakan teknologi baru. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan  hasil  produksi,  yang pada gilirannya meningkatkan output nasional.
Selanjutnya,  Todaro  sampai pada  kesimpulan  bahwa  manfaa pendidikan bagi per-tumbuhan
ekonomi  suatu  bangsa  secara umum adalah: (1) Dapat
menciptakan  tenaga  kerja  yang lebih  produktif,  karena  adanya peningkatan pengetahuan dan
keahlian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2)
Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas, dan (3) Terciptanya suatu  kelompok  pemimpin  yang terdidik  guna  mengisi  jabatan-
jabatan  penting  dalam  dunia  usaha maupun  pemerintah.  Sementara menurut  Schultz,  pengembangan sumber daya manusia bagi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan  dengan  lima  cara  yaitu: (1)  Fasilitas    dan    pelayanan kesehatan,    termasuk  di  antaranya semua  pengeluaran  yang  mempe- ngaruhi  harapan  hidup,  kekuatan dan  stamina  tenaga  kerja  sertas vitalitas  rakyat;  (2)  Latihan  jabatan termasuk  magang  yang  diorgani- sasikan oleh perusahaan; (3) Pendidikan  yang  diorganisasikan secara  formal  pada  tingkat  dasar, menengah  dan  tinggi;  (4)  Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan  oleh  perusahaan termasuk program ektension khususnya  pada  pertanian,  dan  (5) Migrasi  perorangan  dan  keluarga untuk  menyesuaikan  diri  dengan kesempatan kerja yang selalu berubah (Duane Schultz, 1994:54).
Berdasarkan  beberapa  studi
ekonometrika dapat diketahui bahwa seseorang banyak hal tergantung  pada  tingkat  pendi- dikannya.  Seseorang  yang  memiliki

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
tingkat pendidikan tinggi pada umumnya  memperoleh  pendapatan yang  tinggi.  Demikian  pula  negara- negara  yang  rata-rata  pendidikan masyarakatnya  tinggi  memperoleh pendapatan  yang  lebih  tinggi  dari negara-negara yang rata-rata pendidikan masyarakat rendah.
Biaya-biaya  yang  digunakan  untuk pendidikan untuk modal usaha. Jadi proses  pendidikan  dapat  dikatakan sebagai suatu keputusan investasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pendidikan dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Itu karena peranan pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, serta menjadi  kemajuan  suatu  daerah yang  dipengaruhi  oleh  kemampuan tenaga  kerja;  yang  juga  sangat dipengaruhi  oleh  tingkat  pendi- dikannya.  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan  tenaga  kerja,  maka diharapkan berbanding lurus
dengan  peningkatan  produktifitas mereka. Dengan
demikian
pendidikan tenaga kerja yang tinggi akan  meningkatkan  produktivitas,
meningkatkan  penghasilan  yang pada muaranya memberikan
sumbangan lebih besar pada pendapatan nasional.

## Pengeluaran  Pemerintah  Sektor Pendidikan
Pengeluaran pemerintah adalah  nilai  pembelanjaan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh pengeluaran  untuk  menyediakan fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan, pengeluaran  untuk  menyediakan polisi  dan  tentara,  pengeluaran  gaji untuk  pegawai  pemerintah  dan pengeluaran  untuk  mengembang- kan infrastruktur dibuat untk kepentingan  masyarakat.  Menurut Dumairy  (1997:173),  pengeluaran pemerintah  di  Indonesia  dapat dibedakan  menurut  dua  klasifikasi, yaitu:  (1)  Pengeluaran  rutin  pada dasarnya berusurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari,  meliputi  belanja  pega- wai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
subsidi  harga  barang);  angsuran dan  bunga  utang  pemerintah;  serta jumlah  pengeluaran  lain.  Anggaran belanja  rutin  memegang  peranan yang  penting  untuk  menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya
peningkatan produktivitas, yang pada  gilirannya  akan  menunjang tercapainya  sasaran  dan  tujuan setiap tahap pembangunan, dan (2) Pengeluaran  pembangunan,  yaitu pengeluaran yang bersifat
menambah modal masyarakat
dalam  bentuk  pembangunan  baik prasarana  fisik  dan  non  fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembanguanan yang dibiayai
dengan  dana  rupiah  dan  bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya
selalu disesuaikan  dengan  dana  yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai  bidang  sesuai  dengan prioritas yang telah direncanakan.
Selanjutnya  menurut  Supar-
moko (1994:78), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai  segi,  di  antaranya:  (1) Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan  ketahanan  ekonomi  dimasa yang akan datang; (2) Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan  dan  kegembiraan bagi  masyarakat;  (3)  Merupakan penghematan  pengeluaran  yang akan  datang,  dan  (4)  Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran  tenaga  beli  yang  lebih luas.
Sadono  Sukirno  (2004:38) sampai  pada  kesimpulan  bahwa pengeluaran pemerintah atas barang  dan  jasa  dapat  digolongkan menjadi dua golongan yaitu konsumsi  pemerintah  dan  investasi pemerintah.  Pengeluaran  dalam golongan konsumsi pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan atas    barang    dan    jasa    yang dikonsumsikan,    seperti  membayar gaji  pegawai  dan  membeli  bahan bakar untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan golongan investasi pemerintah    adalah    pengeluaran

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
yang digunakan untuk membangun prasarana seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah  sakit.  Di  dalam  APBN  dan APBD, pengeluaran pemerintah guna  investasi  dibagi  dalam  21 sektor, yang terdiri dari: (1) Industri; (2)  Pertanian  dan  Kehutanan;  (3) Sumber  Daya  Air  dan  Irigasi;  (4) Tenaga  Kerja;  (5)  Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan di Koperasi; (6) Transportasi, Meteorologi dan Geofisika;  (7)  Pertambangan  dan Energi;  (8)  Pariwisata,  Pos,  dan Telekomunikasi;  (9)  Pembangunan Daerah  dan  Transportasi;  (10) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; (11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional,  Kepercayaan  Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga;  (12)  Kependudukan  dan Keluaraga Sejahtera; (13) Kesehatan,  Kesejahteraan  Sosial, Peranan Wanita, Anak Remaja, dan
Remaja; (14) Perumahan dan Pemukiman;  (15)  Agama;  (16)  Ilmu
Pengetahuan  dan  Teknologi;  (17)
Hukum;  (18)  Aparatur  Pemerintah dan  Pengawasan;  (19)  Politik,
Penerangan, Komunikasi, dan Media  Masa;  (20)  Keamanan  dan Ketertiban  Umum,  dan  (21)  Subsidi (www.bps.go.id).
Berdasarkan  uraian  di  atas tampak  sektor-sektor  yang  menjadi bagian  dari  kelompok  pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Pada sektor 11 yang dimasuk pendidikan, kebudayaan nasional, dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang
Maha  Esa,  serta  pemuda  dan olahraga misalnya program pembinaan pendidikan tinggi,
pendidikan luar sekolah dan kedinasan,  dan  lain-lain.  Dalam  hal ini intervensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, akan jelas terlihat pada belanja bagi pertumbuhan
yang
secara keseluruhan  mencerminkan    pro- porsi anggaran pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan pengeluaran pemerintah: (1) Pendidikan,  karena  kebanyakan negara-negara dewasa ini mengaku pentingnya tenaga kerja yang terlatih untuk pertumbuhan ekonomi, maka pengeluaran-
pengeluaran  pendidikan  mempu-

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
nyai peranan penting dalam anggaran belanja; (2)
Pengangkutan,  banyaknya  pereko- nomian-perekonomian yang sedang berkembang  mengalami  kekurang- an  fasilitas-fasilitas  pengangkutan yang  diperlukan  untuk  spesialisasi dalam  produksi,  industrialisasi  dan perdagangan luar negeri; (3)
Kesehatan  masyarakat,  penyakit teristimewa dala negeri, merupakan perintah  utama  bagi  bertambahnya hasil  produksi  di  banyak  Negara tropis, dan perbaikan-perbaikab rumah sakit, fasilitas-fasilitas pengobatan  dan  pengajaran  dasar dalam  ilmu  kesehatan  diperlukan; (4) Perkembangan pertanian, kebanyakan  perekonomian  yang
sedang berkembang terutama mengandalkan  diri  pada  pertanian untuk mata pencaharian dan ekspor;  (5)  Industri,  kebanyakan pemerintah dari perekonomian yang sedang  berkembang  memandang perekonomian industri sebagai keharusan (Suparman, 1993:73).
Pengeluaran pemerintah mencakup  berbagai  aspek,  namun terdapat aspek dominan yang perlu
menjadi  perhatian  khusus,  yakni pendidikan. Karena melalui pendidikan  setiap  manusia  dapat berproses  meningkatkan  pengeta- huan,  bakat  serta  keahlian  pada suatu  bidang.  Peningkatan  kualitas manusia akan membentuk kemandirian  yang  utuh  dan  tidak bergantung  kepada  pihak  lain. Peningkatan kualitas diri dan kemandirian inilah yang akan menjadi nilai baik investasi dari  pengeluaran  pemerintah  pada sektor pendidikan. Intervensi pemerintah  dalam  bidang  pen- didikan  diperlukan  guna  peme- rataan akses pendidikan bagi siapa saja  dan  mempunyai  tujuan  akhir peningkatan kualitas manusia.
Menurut  para  ahli  ekonomi, kriteria  investasi  yang  tercermin pada    pengeluaran    pemerintah untuk    pendidikan, mestinya  meli- puti:  (1)  Kriteria  tingkat  pengem- balian,  pendidikan  sebagai  suatu investasi mempunyai dua komponen.  Komponen  konsumsi masa depan dan komponen
penghasilan  masa  depan.  Investasi dibidang keterampilan
dan

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
pengetahuan menaikkan peng-
hasilan  masa  depan,  sementara kepuasan yang diperoleh dari pendidikan  merupakan  komponen konsumsi;  (2)  Kriteria  sumbangan pendidikan pada pendapatan nasional  bruto,  menurut  kriteria  ini investasi dibidang pendidikan
ditentukan oleh sumbangannya dalam menaikkan pendapatan nasional  bruto  atau  pemebentukan modal  fisik  dalam  satu  periode;  (3)
Kriteria  Faktor  Residual.  Ekonom semisal Solow, Denison, Jorgenson, dan Kuznet, telah mencoba mengukur beberapa proporsi  kenaikan  produk  nasional bruto  dalam  satu  periode.  Mereka menyimpulkan bahwa terdapat hubungan  antara  input  modal  dan buruh  dengan  seberapa  besar kenaikan pendapatan nasional bruto  yang  dianggap  dari  faktor lain—yang  sering  dikelompokkan sebagai  residual.  Solow,  Denison, Jorgenson,  dan  Kuznet  sampai pada  kesimpulan bahwa  faktor residual
yaitu
pendidikan, penelitian,  latihan,  skala  ekonomi dan  faktor  lainnya  memepengaruhi
produktivitas manusia.
Selanjutnya  Ramirez,  dkk (1998)    menyatakan  bahwa  kinerja ekonomi suatu Negara mem- pengaruhi  pembangunan  manusia melalui  aktivitas  rumah  tangga  dan pemerintah,  selain  adanya  peran civil society seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Ramirez juga mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki  peran  penting  sebagai penghubung yang menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Artinya pemerintah memegang peran penting  dalam  menyediakan  akses pendidikan kepada masyarakat. Sehingga  dengan  pendidikan  yang diperoleh masyarakat mendapatkan akses  pekerjaan  dengan  penda- patan yang baik.
Dalam Human
capital
Approach,  biaya  pendidikan  dapat dianggap sebagai pengeluaran yang hasilnya bukan untuk dinikmati  sekarang  tetapi  pada masyarakat  yang  akan  datang.

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
Investasi  dalam  hal  pendidikan diperlukan  peran  pemerintah  untuk membangun  suatu  sarana  dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran
pemerintah  terhadap  pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas  masyarakat.  Konse- kuensi semakin berkualitasnya modal  manusia  melalui  pendidikan adalah  menghasilkan  masyarakat berproduktivitas  tinggi,  dapat  me- ningkatkan penghasilan masyarakat sehingga dapat mempertinggi pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  uraian  teori- teori  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  investasi  pemerintah  untuk pembangunan,  merupakan  wujud intervensi pemerintah guna meningkatkan  kualitas  manusia. Pengeluaran pemerintah pada
sektor  pembangunan,  khususnya pada bidang pendidikan merupakan rangkaian proses dalam peningkatan  kualitas  manusia  yang berujung pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode expost facto dengan jenis  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  bersifat kuantitatif  yaitu  data  yang  telah tersedia dalam bentuk angka. Sedangkan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data runtun waktu (time series) dan data deret  lintang  (cross  section).  Data time  series  sebanyak  lima  tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dan  cross  section  yaitu  33  provinsi di  Indonesia.  Data  yang  digunakan meliputi  data  tingkat  pendidikan yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan mengambil data di Kementrian  Keuangan  RI,  dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).  Analisis  dengan  meng- gunakan panel data adalah kombinasi  antar  deret  waktu  (time series)  dan  deret  lintang  (cross

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
section).  Dalam  model  panel data,
persamaan model dengan
menggunakan  data  cross  section dapat ditulis sebagai berikut: Yi = β0 + β1Xi + β2Xi  ; i = 1, 2,..., N. .......(1)
Di  mana  N  adalah  banyaknya  data cross section Sedangkan
persamaan  model  dengan  time series adalah:
Yt = β0 + β1Xt + β2Xt ; t = 1, 2, ..., T ....... (2)
Di  mana  T  adalah  banyaknya  data time-series.  Mengingat  data  panel merupakangabungan dari time series  dan  cross  section,  maka model  dapat  ditulis  dengan:    i  =  1, 2, ..., N ; t = 1, 2, ...T ..... (3) Keterangan : Y=  variabel pertumbuhan ekonomi X1= tingkat pendidikan tenaga kerja X2= pengeluaran pemerintah sektor pendidikan i=  cross section t=  time series β0=  konstanta β1,β2  =  koefisien  yang  dicari  untuk mengukur  pengaruh  variabel  X1 dan X2 μ=  kesalahan pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  perbandingan  antara thitung  dengan  ttabel  pada  tingkat pendidikan  tenaga  kerja  terlihat bahwa  thitung  (6.021456)  >  ttabel (1.97472) dengan signifikansi
(0.0000<  0,05)  lebih  kecil  dari tingkat  signifikansi  5%  hal  ini menunjukkan pengaruh positif antara  Tingkat  Pendidikan  Tenaga Kerja dengan
Pertumbuhan Ekonomi,  ini  berarti  sesuai  dengan teori  yang  menjelaskan  bahwa tingkat  pendidikan  tenaga  kerja memiliki  pengaruh  yang  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Di mana  kondisi  yang  terjadi  ketika tingkat  pendidikan  tenaga  kerja meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan
sebaliknya ketika tingkat pendidikan tenaga kerja menurun, pertumbuhan  ekonomi  menurun. Pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan  tenaga  kerja  tertinggi diduduki  oleh  Provinsi  DKI  Jakarta jika  dibandingkan  dengan  Provinsi lain  yang  ada  di  Indonesia,  karena

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
Provinsi  DKI  Jakarta  menjadi  salah satu titik yang cukup besar kontribusinya  dalam  pertumbuhan ekonomi.  Salah  satu  penyebab tingginya  jumlah  tingkat  pendidikan tenaga  kerja  disebabkan  tingginya modal  untuk  meningkatkan  jenjang pendidikan  di  Provinsi  DKI  Jakarta sehingga  produktifitas  yang  dimiliki tenaga kerja meningkat, juga penghasilan  yang  akan  membe- rikan  sumbangan  pada  pendapatan nasional yang lebih besar.
Berdasarkan  hasil  perhitung- an  yang  diperoleh,  diketahui  hasil estimasi  sesuai  dengan  hipotesis awal  yang  menyatakan  bahwa tingkat  pendidikan  tenaga  kerja dengan pertumbuhan ekonomi berpengaruh  positif.  Artinya  bahwa semakin  tinggi  tingkat  pendidikan yang  dicapai  angkatan  kerja  maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah  teori  modal  manusia  bahwa investasi  dalam  hal  pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan  produktivitas  masya- rakat.  Pendidikan  dan  keterampilan baru  yang  dimiliki  tenaga  kerja
membuat  ia  mampu  mengimple- mentasikan  pengetahuannya  untuk menggunakan  teknologi  baru.  Hal ini dapat meningkatkan hasil produksi yang pada akhirnya meningkatkan output nasional.
Hasil temuan ini memperkuat penelitian  Ramirez  dkk,  di  mana terdapat hubungan positif yang kuat antara  pembangunan  manusia  dan pertumbuhan  ekonomi  per  kapita. Pengeluaran pemerintah untuk sektor  pelayanan  sosial  dan  tingkat pendidikan terbukti pula mempunyai peran penting  sebagai  penghubung yang menentukan kekuatan
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.
Hasil penelitian ini juga mendukung  temuan  Sanusi  Fattah, bahwa  variabel  tingkat  pendidikan tenaga  bahwa  hasil  menunjukkan bahwa TS dan SD tidak berpengaruh  signifikan;  dan  SMTP, SMTA, dan PT berpengaruh secara signifikan, sehingga pengaruh pertumbuhan  tingkat  pendidikan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi antar daerah adalah setiap

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
terjadi  kenaikan  1%  pertumbuhan tingkat  pendidikan,  maka  penga- ruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi  antar  daerah  di  Indonesia masing-masing sebesar 0,023719% dari  pekerja  TS;  0,122975%  dari tamatan SD; 0,165092% dari tamatan  SMTP;  0,746883%  dari tamatan  SMTA;  dan  0,115141% dari  tamatan  PT.  Artinya  bahwa kenaikan  tingkat  pendidikan  tenaga kerja akan memicu terhadap pertumbuhan ekonomi karena kenaikan  tingkat  pendidikan  tenaga kerja  mengindikasikan  telah  terjadi kenaikan  jumlah  tingkat  pendidikan tenaga  kerja.  Dengan  kata  lain, semakin  tinggi  tingkat  pendidikan akan  berdampak  pada  peningkatan produktivitas  sumber daya  manusia yang  sangat  diperlukan  dalam proses pembangunan ekonomi.
Dengan  meningkatnya  pendidikan tentuakan memperbaiki kualitas sumber  daya  manusia  yang  akan berdampak pada penggunaan
modal fisik menjadi lebih efisien dan tenaga  kerja  akan  menjadi  lebih produktif. Sehingga dapat menaikkan produktivitas dan
pendapatan  pekerja  maka  akan berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi.
Hasil  perbandingan  antara  t hitung  dengan  ttabel  pada  variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan  terlihat  bahwa thitung  > ttabel (4.739331 > 1.97472) dengan signifkansi  (0.0000  <  0,05)  lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% hal ini  menunjukkan  pengaruh  positif dan  signifikan,  berarti  pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa meningkatnya  pengeluaran  peme- rintah  sektor  pendidikan  mempe- ngaruhi pertumbuhan ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  hipotesis  dan  teori  human capital, bahwa pengeluaran pemerintah  atas  pendidikan  dapat meningkatkan  kualitas  penduduk kemudian  selanjutnya  meningkat- kan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Todaro pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah disebabkan karena pengeluaran pemerintah yang

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
ditujukan  sebagai  perbaikan  modal manusia pada dasarnya merupakan suatu investasi. Pengeluaran pemerintah  atas  pendidikan  yang akan menghasilkan perbaikan disektor  pendidikan  tidak  dapat secara  cepat  mengubah  kualitas angkatan  kerja  yang  kemudian dapat  meningkatkan  produktivitas kerja.  Setelah  pekerja  tersebut mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang lebih maka
produktivitas  meningkat  sehingga membawa  efek  pada  peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat  pengaruh  positif  antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Hasil  ini  memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Budi  Irawati  (2007) di  mana  ada  hubungan  positif antara pengeluaran pemerintah
sektor pendidikan
dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hasil penelitian ini juga
memperkuat  temuan  Wicakti  Woro
(2009), di mana terdapat hubungan positif antara pengeluaran
pemerintah sektor pendidikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Pengeluaran  pemerintah pada  sektor  pendidikan  tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas-fasilitas  pendidikan  seperti bangunan sekolah, buku-buku, kebutuhan  laboratorium,  ataupun beasiswa  untuk  murid  yang  tidak mampu.
Dengan demikian, kebijakan  pengeluaran  pemerintah untuk sektor pendidikan, merupakan investasi yang berujung memperbaiki kualitas manusia. Pendidikan merupakan jalan menuju  kemajuan  dan  pencapaian kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi. Selain  itu,  investasi  di  bidang pendidikan  secara  nyata  berhasil mendorong  kemajuan  ekonomi  dan menciptakan  kesejahteraan  sosial. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang  merupakan  investasi  jangka panjang  harus  didukung  dengan pembiayaan  yang  memadai  dan merata.
Sektor pendidikan dalam APBD  pada  umumnya  mendapat alokasi  terbesar  sebagai  cerminan

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
dari  prioritas  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia Indonesia dan sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan
pengalokasian  yang  baik  dan  tepat sasaran,  investasi  untuk  sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas manusia yang pada akhirnya dapat mendukung
pencapaian  pertumbuhan  ekonomi. Selain itu, berdasarkan hasil regresi penelitian ini didapatkan pula karakteristik  pertumbuhan  ekonomi antar  Provinsi  yang  tercermin  pada nilai intercept sebagai berikut:
Tabel 4 Intercept Pertumbuhan Ekonomi Perprovinsi di Indonesia NAD—C -7.244074 SUMUT—C 0.253830 SUMBAR—C 0.132435 RIAU—C -2.910926 JAMBI—C 0.288411 SUMSEL—C -0.021864 BENGKULU—C 0.200452 LAMPUNG—C 0.997259 BANBEL—C -1.598727 KEPRIAU—C -2.916076 JAKARTA—C -0.908333 JABAR—C 0.715501 JATENG—C 2.655255 DIY—C -1.622838 JATIM—C 1.987530 BANTEN—C -1.165560 BALI—C -0.324685 NTB—C 1.494744 NTT—C 0.349607 KALBAR—C 2.297660 KALTENG—C 1.554601
KALSEL—C 1.291886 KALTIM—C -3.233981 SULUT—C 1.779438 SULTENG—C 1.486977 SULSEL—C 1.548871 SULTENGGARA—C 1.750403 GORONTALO—C 2.035486 SULBAR—C 2.739163 MALUKU—C -2.289140 MALUTARA—C -0.528938 PAPBAR—C 4.325063 PAPUA—C -5.119431 Sumber: Eviews versi 7, Diolah
Berdasarkan  tabel  4.  dapat dilihat  adanya  variasi  dari  intercept masing-masing  provinsi.  Intercept digunakan untuk menjelaskan perbedaan  individu  melalui  variabel dependen. Persamaan regresi berganda  memiliki  nilai  intercept yang artinya jika X1 dan X2 berada pada  nilai  terendah,  maka  Y  akan mengalami  pertumbuhan  sebesar nilai  intercept  tersebut.  Di  mana dalam  intercept  yang  ditunjukkan pada tabel di atas melihat besarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Provinsi  Papua  Barat  memiliki intercept tertinggi sebesar
4,325063% yang artinya jika tingkat pendidikan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berada pada nilai terendah, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar
4,325063%.  Provinsi  lain  yang memiliki  intercept  tinggi  adalah Sulawesi Barat sebesar 2,739163%, yang artinya jika
tingkat pendidikan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berada pada nilai terendah  maka  akan  menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,739163%.
Sedangkan  intercept  teren-
dah  yaitu  berada  di  Provinsi
Sumatera Selatan sebesar - 0,021864%, yang artinya jika tingkat pendidikan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berada pada nilai terendah  maka  akan  menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  sebesar - 0,021864%.  Provinsi  Bali  sebesar - 0,324685%,  yang  artinya  tingkat pendidikan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berada pada nilai terendah akan menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  sebesar - 0,324685%.  Tanda  positif  berarti Provinsi  tersebut  memiliki  nilai produksi  yang  tidak  dipengaruhi oleh  faktor- faktor  yang  terdapat
dalam  model  (tingkat  pendidikan tenaga  kerja  dan  pengeluaran pemerintah sektor pendidikan).
Selain  itu,  tanda  positif  pada koefisien tiap individu juga menunjukkan Provinsi tersebut
memiliki pertumbuhan ekonomi yang  besar.  Hal  tersebut  terjadi pada  Provinsi  Aceh,  Sumatera Utara,  Sumatera  Barat,  Jambi, Bengkulu,  Lampung,  Jawa  Barat, Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Nusa Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan  Tengah,  Kalimantan Selatan, Sulawesi  Utara,  Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi  tenggara,  Sulawesi  Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Sedangkan daerah yang
berkoefisien negatif adalah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka  Belitung,  Kepulauan  Riau, Jakarta,  DI  Yogyakarta,  Banten, Bali,  Kalimantan  Timur,  Maluku, Maluku  Utara,  dan  Papua  dan Papua Barat. Daerah dengan koefisien  tertinggi  adalah  Provinsi NAD  sedangkan  yang  terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan.

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
Secara simultan dengan pengujian Fhitung dibandingkan
dengan Ftabel, diperoleh nilai Fhitung  =  3.255978  sedangkan Ftabel  =  3,90.  Karena  Fhitung  > Ftabel maka dengan tingkat kepercayaan 95% tingkat pendidikan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan  mempengaruhi  secara bersama
– sama terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Sementara koefisien  determinasi  (R 2 )  juga menunjukkan angka sebesar 0.568211  yang  berarti  variasi  dari tingkat pendidikan tenaga kerja (X1) dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan  (X2)  secara  bersama- sama  menjelaskan  pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 56,82%, sedangkan sisanya sebesar 43,18%. Berdasarkan uji asumsi
klasik yaitu normalitas dapat diketahui  bahwa  tingkat  pendidikan tenaga  kerja  dan  pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap  pertumbuhan ekonomi dengan  menggunakan  uji  Jarque- Berra  memiliki  distribusi  normal
dengan probability 0,251184 > 0,05.
Meskipun  penelitian  ini  telah berhasil  menguji  hipotesis  yang diajukan, namun penelitian ini belum  sepenuhnya  sampai  pada tingkat kebenaran mutlak. Sehingga tidak  menutup  kemungkinan  untuk dilakukan  penelitian  lanjutan.  Hal tersebut disebabkan masih terdapat keterbatasan  dalam  penelitian  ini, antara  lain:  (1)  Penelitian  ini menggunakan  data  yang  masih kurang  mewakili  masing-masing variabel yang digunakan, khususnya pengeluaran pemerintah pada  sektor  pendidikan.  Selain  itu juga  peneliti  hanya  melakukan penelitian dalam jangka waktu yang pendek  yaitu  tahun  2008  sampai dengan  2012,  dan  (2)  Birokrasi antara pemerintah dengan  instansi- instansi terkait yang kurang cooperative  dengan  pihak  peneliti yang  sedang  melakukan  penelitian dan memerlukan data untuk kelengkapan  instrumen  penelitian. Hal  ini  dirasakan  peneliti  masih berbelit-belit  sehingga  menyulitkan perolehan  informasi,  serta  sumber daya  manusia  di  birokrasi  yang

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
bersangkutan
karena mereka
kurang memahami pentingnya informasi  yang  dibutuhkan  para peneliti di bidang ilmu ekonomi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis data  dan  pembahasan  penelitian yang  telah  diuraikan  sebelumnya tentang pengaruh pendidikan tenaga  kerja dan  pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia,  maka  dapat  diambil kesimpulan
bahwa:
(1)
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia di tahun  2008  sampai  dengan  2012 tergolong  dalam  kategori  rendah yakni  berkisar  di  angka  3.63 persen; (2) seluruh variabel
independen  mampu  menjelaskan keragaman  nilai  pada  variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 56,82  persen  sedangkan  sisanya 43,18 persen dijelaskan oleh variabel – variabel  yang  berada  di luar model penelitian; (3) Pendidikan tenaga kerja berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada  tahun 2008  sampai dengan  2012,  dan  (3)  Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada  tahun 2008  sampai dengan 2012.
Pertumbuhan  ekonomi  ada- lah  salah  satu  indikator  yang penting  dalam  melakukan  analisis tentang pembangunan ekonomi yang  terjadi  pada  suatu  negara. PDRB  per  kapita  atas  dasar  harga konstan dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sebenarnya.
Indonesia  sebagai  negara  ber- kembang  berupaya  meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan  pendidikan  dan  du- kungan  pemerintah.  Meningkatnya pendidikan tentu akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya rata- rata  pendidikan  yang  ditamatkan tenaga  kerja  di  masing-masing provinsi.  Selain  itu,  dibutuhkan perhatian pemerintah yang tercermin  dalam  realisasi  anggaran pendidikan  untuk  masing-masing

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
provinsi.  Untuk  itu  implikasi  dari
penelitian ini diharapkan
pemerintah pusat dan daerah bersama-sama  untuk  fokus  dalam pembentukan sumber daya manusia  baru  yang  dapat  menjadi tonggak kemajuan bangsa.
Berdasarkan kesimpulan serta implikasi di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:  (1)  Untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka pendidikan tenaga kerja harus ditingkatkan dengan cara: (a) Menyetarakan  rata-rata  pendidikan yang  ditamatkan  tenaga  kerja  di
Indonesia yaitu
dengan menuntaskan  program  wajib  belajar 9  tahun  dan  kemudian  dilanjutkan dengan  program  wajib  belajar  12 tahun  sehingga  kualitas  sumber daya manusia meningkat; (b)
Pembinaan  softskill  dan  lifeskill kepada  tenaga  kerja  baik  yang belum tamat sekolah ataupun hanya lulusan  sekolah  dasar  agar  dapat bersaing  di  pasar  kerja;  (2)  Untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka pengeluaran
pemerintah  sektor  pendidikan  harus
ditingkatkan dengan cara: (1) Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penentu dan pengambil kebijakan hendaknya menentukan  prioritas  pembangunan pada  daerah  dan  sektor  yang  yang perlu  mendapat  penanganan  dan perhatian khusus. Sehingga
diperlukan koordinasi antara
pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/ kota  untuk  menyamakan  visi  dan misi pembangunannya dalam rangka  untuk  mencapai  kemajuan pembangunan ekonomi dan pendidikan yang merata; (b) Pentingnya pengawasan dalam pengelolaan  dan  distribusi  dana pendidikan  agar  dana  pendidikan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ramirez  dan  G.  Ranis .  ( 1998).
Economic Growth and Human Capital. Working Paper No.18. Ali  Mohammad.  (2009). Pendidikan untuk  Pembangunan Nasio- nal.  Jakarta:  PT  Imperial
Bhakti Utama.
Badan Pusat Statistik. (2011).
Pendapatan  Regional  DKI Jakarta. Jakarta: Badan Pusat  Statistik  Propinsi  DKI Jakarta.
Boediono.  (1999). Teori  Pertum-

## Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 Maret 2015
buhan Ekonomi.  Yogyakarta: BPFE UGM.
Danim  Sudarwan.  (1995). Trans- formasi  SDM.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Duane    Schultz.  (1994). Psikologi Pertumbuhan:    Model-Model
Kepribadian Sehat.  Penerbit:
Kanisius.
Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Hg. Suseno Trijanto Widodo. (1990). Indikator  Ekonomi. Yogyakarta: Kanisius.
Lubis  Rahmah.  (2012). Mendong- krak Human  Development Indonesia (HDI)  atau  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Program Keak- saraan. Jurnal  Universitas
Pendidikan  Indonesia.  Ban- dung.
M.L.  Jhingan.  (2003). Ekonomi Pembangunan Dan Perenca- naan.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo.
Nachrowi.  (2006). Pendekatan  Po- puler  dan  Praktis  Ekonome- trika  untuk  Analisis  Ekonomi dan Keuangan.
Jakarta: LPFE UI. Suryadi  Ace.  (1999). Pendidikan
Investasi, SDM dan
Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka. Sukirno  Sadono.  (2004). Makro Ekonomi  Teori  Pengantar. Jakarta:  RT.  Raja  Gravindo Persada. Suryana. (2000). Ekonomi Pembangunan,  Problematika dan Pendekatan. Jakarta: Salemba Empat. Suparmoko. (1994). Keuangan Negara  dalam  Teori  dan Praktek, Edisi keempat. Yogyakarta: BPFE. Suparman,  Abdoel  Jalan  dan  Rozy
Munir.  (1993). Perkembang- an Pembangunan Manusia di Indonesia. Pus.Lit:  Pranata Pembangunan IV. Soemanto Wasty. (2008). Pendidikan Wiraswasta. Jakarta: Bumi Aksara. http://www.data statistik-indon- esia.com
http://www.dikti.go.id/file/atur/UU20- 2003Sisdiknas.pdf http://www.edukasi.kompas.com/re ad/2014/09/26/13202052/ma hasiswa.di.in.donesia.Cuma4 ,8.juta http://www.inherent-dikti.net/file/ sisdiknas.pdf