How to cite:
Ivan  Hamonangan  Sianipar,  Busyra  Azheri,  Yulfasni,  Hasbi,  Yussy  Adelina  Mannas,  Dahlil  Marjon  (2022)
Makna  Sumir  Dalam  Putusan  Permohonan  Pailit  Menurut  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
125 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015), Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (8)1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11089 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 1, Januari 2023
MAKNA  SUMIR  DALAM  PUTUSAN  PERMOHONAN  PAILIT  MENURUT UNDANG-UNDANG  NO.  37  TAHUN  2004  TENTANG  KEPAILITAN  DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI  KASUS  PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG  NOMOR  125  PK/PDT.SUS- PAILIT/2015)
Ivan Hamonangan Sianipar, Busyra Azheri, Yulfasni, Hasbi, Yussy Adelina Mannas, Dahlil Marjon
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: ivanhamonangansianipar@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  hanya mengatur permohonan pailit dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara sumir dengan membuktikan adanya debitur memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan salah satu utang telah jatuh waktu serta dapat ditagih. Hakim dalam memaknai pembuktian sumir dalam permohonan pailit terdapat perbedaan pandangan yang mengakibatkan adanya diparitas putusan atas permohonan pailit. Disapritas putusan tersebut dapat dilihat dalam perkara perkara  nomor  125  PK/PDT.SUSPAILIT/2015  j.o.  Nomor  19  K/Pdt.Sus-Pailit/2015 j.o.  Nomor  02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN  Niaga  Mks.  Permasalah  dalam  tesis  ini  adalah apa  yang  menjadi  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  memaknai  pembuktian  sumir serta  mengapa  terjadi  disparitas  putusan  dalam  memaknai  pembutian  sumir.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengertian  makna  sumir  dalam permohonan  pailit  dan  mengetahui  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  memaknai pembuktian sederhana dalam putusannya serta mengetahui penyebab disparitas putusan dalam  memaknai  pembuktian  sederhana  pada  permohonan  pailit.  Medote  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum  positif  berupa  peraturan  perundang-undangan  kepailitan  dan  putusan pengadilan  mengenai  permohonan  pailit.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini bahwa  pembuktian  sumir  dalam  hukum  kepailitan  di  Indonesia,  Bahwa  makna pembuktian  sederhana  dalam  perkara  kepailitan  yang  dimuat  dalam  Pasal  8  ayat  (4) sudah cukup jelas yaitu membuktikan adanya fakta dua kreditur atau lebih dan minimal satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar.  Selanjutnya  Hakim  dalam memaknai  pembuktian  sumir  terdapat  perbedaan  dengan  mendasarkan  bahwa  dengan menilai  sulit  tidaknya  pembuktian  suatu  pekara  yang  cenderung  subjektif.  Penyebab adanya  disparitas  dalam  memaknai  pembuktian  sumir  dikarenakan  undang-undang kepailitan  tidak  mengatur  secara  tegas  yang  menjadi  batasan  dari  suatu  perkara  yang pembuktiannya sumir atau sulit.
Kata Kunci : Pembuktin, Disparitas, Pengadilan Niaga.

## Abstract
The  Law  of  Bankruptcy  and  Suspension  of  Debt  Payment  Obligations  only  regulates that the application for bankruptcy is granted if it can be briefly proven by proving that the  debtor  has  2  (two)  or  more  creditors  and  one  of  the  debts  has  matured  and  is collectible.  Judges  have  different  interpretations  in  interpreting  brief  evidence  in bankruptcy  applications  which  results  in  disparity  in  decisions  on  bankruptcy applications.  This  disparity  of  decisions  can  be  seen  in  case  number  125 PK/PDT.SUSPAILIT/2015  Number  02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN  Niaga  Mks.  The problem in this thesis is what is the meaning of brief in the bankruptcy application and what are the judge's legal considerations in interpreting brief evidence and why there is a disparity of decisions in interpreting brief evidence. The purpose of this research is to find out the meaning of sumir in the bankruptcy application and to know the judge's legal considerations in interpreting simple evidence in the decision. and also to know the cause of the disparity of decisions in interpreting simple evidence in the bankruptcy application. The method used in this research is normative legal research that focuses on positive legal norms. The method used in this research is normative legal research that focuses on positive legal norms in the form of bankruptcy laws and court decisions regarding  bankruptcy  applications.  The  results  of  this  study  are  brief  evidence  in bankruptcy law in Indonesia, That the meaning of simple evidence in bankruptcy cases contained in Article 8 paragraph (4) is quite clear namely proving the fact that there are two or more creditors and at least one debt  that has fallen due and has not been paid.  Furthermore,  there  are  differences  in  interpretation  by  judges  in  interpreting brief  evidence  based  on  the  consideration  of  whether  or  not  it  is  difficult  to  prove  a case  that  tends  to  be  subjective.  The  cause  of  the  disparity  in  interpreting  brief evidence is because the bankruptcy law does not explicitly regulate what is the limit of a case whose proof is short or difficult.
Keywords : Evidence, Disparity, Commercial Court.

## Pendahuluan
Sejak  krisis  moneter  tahun  1998  dalam  menyelesaikan  sengketa  utang-piutang, kepailitan seakan menjadi  trend  yang bersifat  komersial. Kepailitan sendiri pada dasarnya adalah sita umum bagi harta kekayaan debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, artinya semua  kekayaan  debitor  yang  sudah  ada  maupun  secara  potensial  akan  dimiliki  debitor termasuk  di  dalam  jaminan  bagi  utang-utangnya  (Makmur,  2018a).  Kepailitan  merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip para passu prorate parte dalam  ranah  hukum  harta  kekayaan  (vermogensrecht)  (Rabbani,  2018).  Prinsip  paritas creditorium  berarti  semua  kekayaan  debitor  baik  yang  berupa  barang  bergerak  ataupun barang  tidak  bergerak  maupun  harta  yang  sekarang  telah  dipunyai  debitor  dan  barang- barang  di  kemudian  hari  akan  dimiliki  debitor  terkait  kepada  penyelesaian  kewajiban
debitor (Simanjuntak, 2020). Prinsip paritas creditoroum juga diatur dalam ketentuan Pasal 1131  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  (Makmur,  2018b)  “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun  yang baru akan  ada dikemudian hari, menjadi  tanggungan untuk  segala perikatan perseorang”.  Prinsip  pari  passu  prorate  parte  berarti  bahwa  harta  kekayaan  tersebut merupakan  jaminan  bersama  untuk  para  kreditor  dan  hasilnya  harus  dibagikan  secara proporsional  antara  mereka,  kecuali  apabila  antara  para  kreditor  itu  ada  yang  menurut undang-undang  harus  didahulukan  dalam  menerima  pembayaran  tagihannya  (Disemadi  & Gomes, 2021).
Kepailitan  tersebut  mempunyai  tujuan  menjamin  pembagian  yang  sama  terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya  (Disemadi  & Gomes, 2021). Tujuan dari Kepailitan ini merupakan perwujudan dari adanya jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata.  Menjamin  agar  pembagian  harta  debitur  kepada krediturnya  sesuai  azas  pari  passu,  dibagi  secara  proporsional  (Pandiangan,  2022).  Selain itu  mencegah  agar  debitur  tidak  melakukan  perbuatan  perbuatan  yang  dapat  merugikan kepentingan  debitur.  Dengan  dinyatakan  pailit,  debitur  tidak  memiliki  kewenangan  untuk mengurus,  memindah  tangankan  harta  kekayaannya  yang  berubah  status  hukumnya menjadi harta pailit (Sutan Remy Sjahdeini, 2016).
Proses  pengajuan  permohonan  pailit  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  dengan  beberapa  persyaratan  yang  diatur  dalam  UU  Kepailitan.  Selain syarat materill, UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur syarat formir suatu perkara dapat dikabulkan yaitu apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  telah dipenuhi (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan). Persyaratan menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adalah ada dua atau lebih kreditor dimana utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Rochmawanto, 2015).
Pengertian  asas  pembuktian  secara  sumir  yang  disampaikan  di  atas,  terlihat  jelas dan  mudah  dalam  pelaksanaanya.  Dalam  penerrapanya  di  praktik  peradilan  tidaklah sesederhana yang dipikirkan. Suatu perkara di Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum  bahwa  "telah  terbukti  secara  sederhana",  tetapi  setelah  perkara  tersebut  diajukan upaya  hukum  kasasi  oleh  pihak  yang  merasa  dikalahkan  ke  Mahkamah  Agung  ternyata pertimbangan  hukumnya  berbeda  dengan  menyatakan  bukan  perkara  sumir  karena  sulit pembuktianya.  Atau  sebaliknya  di  tingkat  pertama  suatu  fakta  atau  keadaan  adanya  utang tidak terbukti secara sederhana, namun di tingkat Mahkamah Agung/MA dinyatakan sudah terbukti  secara  sederhana.  Hal  lebih  menarik  lagi  di  Mahkamah  Agung  yang  diperiksa dalam  tingkat  kasasi  dan  tingkat  peninjauan  kembali  bisa  berbeda  pandangan  mengenai telah atau tidak terbukti secara sederhana.
Perbedaan pendapat antara majelis hakim juga sangat jauh, misalnya permasalahan seputar  pembuktian  dari  utang.  Majelis  Hakim  dalam  Pengadilan  Niaga  dan  Mahkamah
Agung memiliki perbedaan pendapat terhadap hal tersebut . Di satu sisi Mahkamah Agung pada  tingkat  kasasi  berpendapat  adanya  perbedaan  jumlah  utang  tidak  dapat  diselesaikan lewat rapat verifikasi . Penetapan jumlah utang harus melalui pembuktian yang cermat dan teliti  dan  merupakan  kewenangan  dari  Pengadilan  Negeri.  Disisi  lain  Mahkamah  Agung pernah juga menyatakan bahwa perbedaan utang dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi (Apriantoro et al., 2021).
Undang  -  Undang  Kepailitan  dan  PKPU  tidak  memberikan  penjelasan  yang  rinci mengenai  bagaimana  pembuktian  sederhana  itu  dilakukan  dalam  memeriksa  permohonan pailit . Tidak adanya definisi serta batasan yang jelas atau indikator - indikator yang dapat menjadi  pegangan  apa  yang  dimaksud  dengan  pembuktian  sederhana  inilah,  akhirnya membuka ruang perbedaan yang lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian  sederhana  dalam  menyelesaikan  permohonan  kepailitan.  Sehingga  dalam  hal ini  muncul  permasalahan,  bagaimana  sebenarnya  sistem  pembuktian  sederhana  dalam perkara kepailitan itu (Zulaeha, 2015).
Para Pemohon Kasasi/semula Para Termohon Pailit mengajukan upaya hukum luar biasa  peninjauan  kembali  dan  putusan  tingkat  Peninjauan  Kembali  Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali  dari Para Pemohon  Peninjauan/semula Para Pemohon Kasasi/semula Para Termohon Pailit dan mengadili sendiri menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon. Adapun pertimbangan hukum Majelis Peninjauan Kembali menilai  bahwa  untuk  membuktikan  adanya  utang  yang  telah  dialihkan  kepada  Pemohon adalah tidak sederhana, karena perlu dilakukan pembuktikan yang sulit.
Dari  pemaparan  diatas  dapat  dilihat  adanya  disparitas  atau  inkonsistensi  dalam menyikapi makna pembuktian sumir sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  menarik  untuk  dikaji  dan  dituangkan  dalam  tesis yang  berjudul  Makna  Sumir  dalam  Putusan  Permohonan  Pailit  Menurut  Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015).

## Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  (Rachmawati,  2021). Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang  dilakukan  atau  berfokus  pada  norma  hukum  positif  berupa  peraturan  perundang- undangan, perihal putusan pengadilan mengenai permohonan pailit (Benuf & Azhar, 2020).
Dalam  penelitian  ini,  dokumentasi  bahan  hukum  mempergunakan  studi kepustakaan,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  jalan  mengaji  bahan  bahan  yang bersangkutan  dengan  masalah  dalam  penelitian  ini.  Langkah  langkah  yang  dilakukan adalah  dengan  mengumpulkan  bahan  kepustakaan  lalu  membuat  catatan  terhadap  hal-hal yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Hal  ini  sesuai  dengan  jenis
penelitian-penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  doctrinal  (Jonaedi  Efendi  et al., 2018).
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  yang bersifat  kualitatif1  yaitu  dengan  cara  melakukan  interpretasi  (penafsiran)  terhadap  bahan- bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur/tidak jelas.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Makna Pembuktian Sumir dalam Permohonan Pailit
Pembuktian  dalam  perkara  perdata  secara  umum  diatur  dalam  KUHPerdata yaitu  dalam  pasal  1865  sampai  dengan  pasal  1945.  Pasal  1865  KUHPerdata menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  merasa  memilki  hak  atau  menunjuk  suatu peristiwa  untuk  menguatkan  haknya  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  wajib membuktikan  adanya  hak  itu,  dengan  pasal  pembuktian  ini  setiap  orang  dapat memperkuat  hak  yang  dimilikinya  berdasarkan  fakta  yang  telah  dikumpulkan. Pembuktian  dalam  Hukum  Acara  Perdata  tidak  menganut  sistem  pembuktian stelsel negative menurut  Undang-Undang,  namun  dalam  proses  peradilan  perdata  hanya mencari kebenaran formil.
Sistem  pembuktian di  dalam Hukum Kepailitan  Indonesia menerapkan prinsip adanya  pembuktian  sederhana.  Pembuktian  secara  sederhana  lazim  disebut  dengan pembuktian  secara  sumir.  Pembuktian  yang  sederhana  atau  sumir  yang  dalam  bahasa Belanda  Summier  atau  Summierlijk  merupakan  proses  peradilan  yang  diperpendek, tanpa keterangan tertulis dari kedua belah pihak tanpa pembuktian yang terperinci dan teliti. Pembuktian secara sederhana atau sumir merupakan asas dalam proses kepailitan untuk  mewujudkan  penyelesaian  utang  piutang  secara  cepat,  adil,  terbuka  dan  efektif sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  dimana  diperlukan  waktu  yang  cepat,  tidak  berkepanjangan  dan berlarut-larut.
Pernyataan  pailit  diperiksa  secara  sederhana  (sumir),  ialah  bila  dalam mengambil  keputusan  tidak  diperlukan  alat-alat  pembuktian  sepeti  diatur  dalam  buku ke IV KUH Pedata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  (yakni  pembuktian  secara  sumir)  bahwa persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Demikian  juga  bila, permohonan  diajukan  oleh  kreditur,  pembuktian  hak  kredtur  untuk  menagih  juga dilakukan secara sederhana (Andani & Pratiwi, 2021).
Pembuktian sumir haruslah dimaknai bahwa proses pemeriksaan suatu perkara pailit  harusnya  diperiksa  secara  cepat.  Sumir  tidak  harus  diartikan  suatu  keadaan
perkara  yang  mudah  dibuktikan  dan  perkara  pembuktian  sulit  tidak  diartikan  sebagai perkara  yang  bukan  sumir.  Apabila  Hakim  berpendapat  Pemohon  telah  berhasil membuktikan  adanya  dua  atau  lebih  Kreditor  dan  fakta  utang  yang  telah  jatuh  waktu dan  tidak  dibayar  berdasarkan  alat  bukti  yang  diatur  dalam  HIR/Rbg  serta  proses pembuktian  tersebut  masih  dalam  jangka  waktu  pemeriksaan  yang  telah  ditentukan patutlah permohonan tersebut dikabulkan.
Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang masih  berlaku  saat  ini  tidak  mewujudkan  adanya  kepastian  hukum.  Ketidakpastian tersebut  mengakibatkan  adanya  perbedaan  dalam  memaknai  pembuktian  sumir  yang berdampak kepada tidak terwujudnya keadilan bagi para pencari keadilan.
B. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Memaknai  Pembuktian  Sumir  Dalam Putusan  Perkara  Nomor  125  PK/PDT.SUSPAILIT/2015  J.O.  NOMOR  19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015  J.O.  NOMOR  02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN  NIAGA MKS
Tanggal  18  September  2014,  Greenfinch  Premier  Fund  mengajukan permohonan  pailit  terhadap  PT  Henrison  Iriana  sebagai  Termohon  Pailit  I,  Wiwik Tjokro  Saputro,  Luciana  Sutanto,  Anne  Patricia  Susanto,  Yenny  Susanto,  Doddy Susanto, yang merupakan ahli waris dari Alm. Andi Sutanto sebagai Termohon Pailit II, dan Ahli Waris Alm. Gunawan Susanto yaitu Yunita Koeswoyo (Njoo Jun Tjauw) sebagai Termohon Pailit III. Permohonan pailit tersebut diajukan oleh Pemohon Pailit ke  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Makassar  dengan  nomor  register 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN. Niaga Mks.
Adapun  hal-hal  yang  menjadi  dasar  permohonan  Pemohon  Pailit  yang  pada pokoknya  yaitu  awalnya  Termohon  Pailit  I  dalam  proses  pembiayaan  pembangunan pabrik  kayu  lapis  terpadu  yang  berlokasi  di  Sorong,  Irian  Jaya  melakukan  perjanjian kredit  investasi  dengan  Bank  Pembangunan  Indonesia  (BANK).  Pemohon  Pailit merupakan pembeli/pemegang terakhir piutang/tagihan Bank Pembangunan Indonesia (Bank)  kepada  Termohon  Pailit  I.  Termohon  Pailit  I  memiliki  kewajiban  utang sejumlah  US$  79.971.949,  05  kepada  Pemohon  Pailit  selaku  pemegang  hak  tagih terakhir. Kedudukan dari Termohon II dan Termohon III adalah merupakan penjamin (borgtocht) dari utang Termohon Pailit I.
C. Analisis Kasus
Terdapat perbedaan mengenai memaknai pembuktian sumir yang mengakibatkan  para  pihak  yang  merasa  dirugikan  tidak  mendapatkan  keadilan sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  hukum.  Penulis  berpendapat  bahwa  Majelis Hakim  Tingkat  Pertama  dan  Kasasi  telah  tepat  dalam  memutus  perkara a-quo. Mengenai  adanya  utang  dari  Termohon  I  telah  terbukti  berdasarkan  pengakuan  dari Termohon  I  yang  menyatakan  memiliki  utang  kepada  Pemohon  Pailit  dan  Vendome Investment  Holding  Ltd  selaku  kreditur  terakhir  yang  membeli  piutang  dari  kreditur sebelumnya. Hal ini diperkuat juga dengan adanya bukti surat berupa perjanjian kredit investasi  dengan  Bank  Pembangunan  Indonesia  (Kreditur  sebelumnya),  bukti  surat
perjanjian  pengalihan  hak  atas  piutang  yaitu  segala  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki oleh Bank Pembangunan Indonesia yang tergolong aktiva dialihkan kepada BPPN dan berdasarkan  bukti  surat  Perjanjian  Pengalihan  Piutang  (Cessie)  dari  BPPN  kepada Pemohon Pailit.
Merujuk pendapat R. Subketi yang menyatakan “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang mengikat dan sempurna.” (Towoliu, 2022). Sehingga  menurut  Penulis  perihal  adanya  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih serta adanya lebih dari satu kreditur telah terbukti secara hukum.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  tingkat  Peninjauan  Kembali  yang  memaknai pembuktian  sumir  dari  perkara a-quo merupakan  bukan  suatu  pembuktian  sumir didasarkan  tidak  ada  bukti  sama  sekali  kalaulah  cessie  tersebut  telah  diberitahukan kepada  si  berutang  dan  atau  penjaminnya  dengan  benar  berdasarkan  Pasal  613 KUHPerdata.
Pengaturan  mengenai  pengalihan  piutang  dalam  Undang-  Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak diatur  secara  tegas.  Tidak  adanya  pengaturan  mengenai  hal  tersebut,  maka  ketentuan pada Pasal 613 KUHPerdata lah yang berlaku.
Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaaan  Kewajiban  Pemabayaran  Utang tidak mengatur secara jelas konsep dan pembatasan pembuktian sumir tersebut. Hakim berperan  penting  dalam  memaknai  apakah  perkara  sederhana  atau  tidak.  Sehingga menjadi sangat subjektif dalam memaknai pembutian sumir tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis berkesimpulan  bahwa  makna  sumir  dalam  Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pemeriksaan perkara pailit yang diperisa dengan cepat dan dibatasi waktu. Pembuktian adanya dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar  haruslah  tetap  merujuk  alat  bukti  sebagaimana  diatur dalam  HIR/RBg.  Alat  bukti  tersebut  meliputi  bukti  tulisan,  bukti  saksi,  persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal  ini  bersesuaian  dengan  kenyataan  bahwa  dalam  perkara  perdata,  surat/dokumen/akta memegang peran penting.
Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  dan  Kasasi  telah  tepat  dalam  memutus  perkara  a- quo.  Para  Termohon  Pailit  telah  terbukti  secara  sumir  mengenai  adanya  utang  dari Termohon  I  dan  adanya  kreditur  lain  yaitu  Vendome  Investment  Holding  Ltd.  Termohon Pailit  II  dan  Termohon  Pailit  III  berdasarkan  hukum  waris  perdata  menjadi  pihak  yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum keperdataan dari pewaris.
Disparitas  putusan  perkara  pailit  dalam  memaknai  pembuktian  sumir  disebabkan karena  Undang-undang  belum  jelas  dalam  memberikan  batasan  mengenai  hal-hal  yang termasuk dalam pembuktian sederhana. Hakim belum memiliki persamaan persepsi dalam
memaknai pembuktian sumir. Mahkamah Agung belum menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam memberikan panduan atau batasan dalam memaknai pembuktian sumir perkara pailit.

## BIBLIOGRAFI
Andani,  D.,  &  Pratiwi,  W.  B.  (2021).  Prinsip  Pembuktian  Sederhana  dalam  Permohonan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 28 (3), 635–656.
Apriantoro,  M.  S.,  Sekartaji,  S.  I.,  &  Suryaningsih,  A.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa Kepailitan  Ekonomi  Syariah  Perspektif  Ibnu  Rusyd  Al-Qurthubi  Dalam  Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (3), 1400–1408.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Disemadi,  H.  S.,  &  Gomes,  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Kreditur  Konkuren  Dalam Perspektif  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 123–134.
Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  Se,  M.  M.  (2018). Metode  Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Makmur,  S.  (2018a).  Kepastian  Hukum  Kepailitan  Bagi  Kreditur  dan  Debitur  Pada Pengadilan Niaga Indonesia. Mizan: Journal of Islamic Law , 4 (2).
Makmur,  S.  (2018b).  Penerapan  Undang-Undang  Kepailitan  dalam  Menciptakan  Iklim Berusaha Yang Sehat  Bagi Seluruh Pelaku Usaha. Jurnal AJUDIKASI Vol , 2 (1), 89– 115.
Pandiangan,  R.  (2022).  Diskrepansi  Sita  Umum  Kepailitan  dengan  Sita  Pidana Dihubungkan  dengan  Pemberesan  Harta  Pailit  yang  Mengandung  Unsur  Pidana. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 4 (5), 4047–4060.
Rabbani, D. N. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah  Dalam  Hal  Kepailitan  Mudharib. E-Jurnal  SPIRIT  PRO  PATRIA , 4 (1), 73–86.
Rachmawati,  A.  F.  (2021).  Dampak  Korupsi  dalam  Perkembangan  Ekonomi  dan Penegakan Hukum di Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1 (1), 12–19.
Rochmawanto,  M.  (2015).  Upaya  Hukum  dalam  Perkara  Kepailitan. Jurnal  Independent , 3 (2), 25–35.
Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur. Jurnal Justiqa , 2 (2), 17–28.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  S.  H.  (2016). Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan
(Memahami  undang-undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran) . Kencana.
Towoliu,  W.  (2022).  Eksistensi  Pengakuan  dan  Sumpah  Terhadap  Pembuktian  Dalam Perkara Perdata. LEX ADMINISTRATUM , 10 (3).
Zulaeha,  M.  (2015).  Mengevaluasi  pembuktian  sederhana  dalam  kepailitan  sebagai perlindungan  terhadap  dunia  usaha  di  Indonesia. ADHAPER:  Jurnal  Hukum  Acara Perdata , 1 (2), 171–187.

## Copyright holder:
Ivan Hamonangan Sianipar, Busyra Azheri, Yulfasni, Hasbi, Yussy Adelina Mannas, Dahlil Marjon (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: