Strategy for Sustainable Use of Mangrove Ecosystem In Coastal Tatengesan,

## Southeast Minahasa Regency
(Strategi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Ke Arah Berkelanjutan Di Pesisir Tatengesan Kabupaten Minahasa Tenggara)
Yogo Pamungkas, Carolus Paulus Paruntu*, Antonius Petrus Rumengan, Indri Shelovita Manembu, Calvyn Fredrik Aldus Sondak, Elvy Like Ginting 2
1 Marine Science Study Program, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Sam Ratulangi University, Manado 95115 North Sulawesi, Indonesia
2 Teaching Staff of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Sam Ratulangi University Jl. Unsrat Bahu Campus, Manado 95115 North Sulawesi, Indonesia
*Corresponding author: carolusparuntu@unsrat.ac.id
Manuscript received: 28 Sept 2023. Revision accepted: 24 Nov. 2023.

## Abstract
The  mangrove  ecosystem  area  in  the  coastal  area  of  Tatengesan  Village,  Pusomaen  District, Southeast Minahasa Regency has been developed as a mangrove ecotourism area which has been managed by Village-Owned Enterprises (BUMD) since January 2019 with assistance from the Mandiri Rural National Community Empowerment Program (PNPM) team. The development of this mangrove ecotourism activity was stopped for a moment due to the impact of the COVID- 19  pandemic,  but  currently,  COVID-19  cases  are  considered  endemic  so  this  mangrove ecotourism activity will be developed again. This research aims to formulate some strategies for the sustainable use of the mangrove ecosystem on the Tatengesan coast, Southeast Minahasa Regency.  This  research  lasted  for  5  months,  from  September  2022  -  February  2023.  This research  used  descriptive  qualitative  methods  with  survey  technique,  i.e.,  in-depth  direct interviews  with  resource  persons  (respondents).  The  formulation  of  priority  strategies  (key success  factors)  was  analyzed  using  S.W.O.T  and  strategy  choice  analysis.  This  research produced  9  (nine)  priority  strategies  as  academic  texts,  which  can  be  recommended  to governments  related  to  the  marine  and  fisheries  sector  as  elements  of  public  policy-making officials.
Keywords: Tatengesan village, mangrove ecotourism, sustainable use, priority strategies .

## Abstrak
Kawasan  ekosistem  mangrove  di  wilayah  pesisir  Desa  Tatengesan,  Kecamatan  Pusomaen, Kabupaten  Minahasa  Tenggara  dikembangkan  sebagai  kawasan  ekowisata  mangrove  yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sejak Januari 2019 dengan pendampingan oleh tim  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perdesaan.    Kegiatan ekowisata  mangrove  ini  pengembangannya  terhenti  sejenak  dikarenakan  adanya  dampak pandemi Covid-19, namun saat ini kasus Covid-19 sudah dianggap endemi sehingga kegiatan ekowisata mangrove ini akan dikembangkan kembali.  Tujuan penelitian ini yaitu merumuskan strategi  pemanfaatan  berkelanjutan  ekosistem  mangrove  ke  arah  berkelanjutan  di  pesisir Tatengesan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.    Riset  ini  berlangsung  selama  5  bulan,  dari September  2022  -  Februari  2023.    Riset  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan teknik  survei,  yaitu  wawancara  langsung  secara  mendalam  ( in-depth  interview )  kepada narasumber  (responden).    Perumusan  strategi  prioritas  (faktor  kunci  keberhasilan)  di  analisis dengan  menggunakan  S.W.O.T  dan  analisis  pilihan  strategi.    Penelitian  ini  menghasilkan  9 (sembilan)  strategi  prioritas  sebagai  naskah  akademik,  yang  dapat  direkomendasikan  kepada pemerintah terkait pada sektor kelautan dan perikanan sebagai unsur pejabat pembuat kebijakan publik.
Kata  kunci: Desa  Tatengesan,  ekowisata  mangrove,  pemanfaatan  berkelanjutan,  strategi prioritas.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  maritim yang mempunyai keanekaragaman sumber  daya  hayati  yang  tinggi  dengan kawasan mangrove terluas di dunia (Noor, dkk .,  2006).    Area  mangrove  di  dunia memiliki  luas  sekitar  16.530.000  Ha,  yang terdistribusi  di  wilayah  Afrika  sekitar 3.258.000  Ha,  Amerika  sekitar  5.831.000 Ha, dan Asia sekitar 7.441.000 Ha (Onrizal, 2010),  dan  luas  mangrove  di  Indonesia kurang  lebih  3.364.000  Ha.  Mangrove Indonesia  tergolong  kategori  mangrove lebat  3.121.239  Ha  (93%),  kategori mangrove  sedang  188.363  Ha  (5%)  dan kategori mangrove jarang 54.474 Ha (2%) (KLHK,  2021).  Luas  hutan  mangrove  di Indonesia  mencakup  sekitar  45%  dari luasan  hutan  mangrove  Asia  dan  sekitar 20%  dari  luasan  hutan mangrove  di  dunia (Onrizal, 2010).
Mangrove merupakan komunitas tumbuhan  yang  hidup  dan  berkembang dengan  baik  pada  daerah  pasang  surut pantai  berlumpur,  baik  di  daerah  tropis maupun  subtropis  (Rahim  dan  Baderan, 2017).  Komunitas tumbuhan mangrove ini pada  umumnya  tumbuh  di  area  intertidal dan  supratidal  yang  terlindung  dari  arus pasang  surut  dan  gelombang  besar,  di sepanjang  pantai  daerah  teluk,  di  sekitar muara  sungai  dan  delta  (Bengen,  2001; Mahi, 2016).
Mangrove dengan ekosistemnya memiliki sejumlah manfaat
bagi keberlangsungan  hidup  umat  manusia, sehingga pemanfaatan sumber daya mangrove  dan  biota-biota  asosiasi  yang hidup  di  dalamnya  meningkat  seiring dengan  meningkatnya  tingkat  kebutuhan hidup  dan  ekonomi  dari  masyarakat  (Ely, dkk.,
2021).
Mutohharoh (2020) menyatakan  bahwa  ekosistem  mangrove mempunyai  kegunaan  untuk  kehidupan manusia  baik  itu  bermanfaat  secara langsung  maupun  secara  tidak  langsung. Manfaat mangrove secara langsung adalah manfaat  yang  digunakan  dan  dirasakan secara  langsung  oleh  masyarakat  untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produksi
atau jasa pelayanan, seperti tempat untuk mencari  hasil  perikanan,  pengembangan ekowisata, dan sumber obat-obatan; sedangkan manfaat mangrove secara tidak langsung  adalah  manfaat  yang  tidak digunakan atau dirasakan secara langsung,  namun  mempunyai  nilai  yang sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia, yaitu  sebagai  habitat  dan  tempat  mencari makan  bagi  berbagai  biota  laut,  seperti udang, kepiting, burung, ikan, moluska, dan reptil;  mencegah  abrasi  pantai,  erosi,  dan intrusi  air  laut;  serta  sebagai  tempat menyaring bahan-bahan pencemaran yang berasal  dari  darat  ke  laut,  antara  lain sampah plastik, deterjen dan minyak bumi. Pertumbuhan  dan  perkembangan penduduk  yang  hidup  di  sekitar  wilayah ekosistem  mangrove  dapat  menyebabkan terjadinya  perubahan  kawasan  mangrove dan  kemungkinan  terjadinya  kerusakan ekosistem mangrove.  Eksploitasi kawasan mangrove  berupa  eksplorasi  hasil  hutan dan  konversi  kawasan  mangrove  untuk budidaya ikan, pertanian, perkebunan dan pertambangan  masih  terus  terjadi  hingga saat ini (Pramudji, 2002).
Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan
salah satu
dari 15
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang  mempunyai  wilayah  pesisir  dengan luas wilayah 730,63 km² (BPS Kab. MITRA, 2022). Wilayah pesisir Kabupaten Minahasa  Tenggara  memiliki  3  (tiga) ekosistem  besar,  yaitu  hutan  mangrove, padang  lamun,  dan  terumbu  karang. Dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem  mangrove  di  wilayah  pesisir Tatengesan Kabupaten Minahasa
Tenggara,  maka  diperlukan  kajian  ilmiah untuk  merumuskan  strategi  pengelolaan dan pemanfataannya secara
berkelanjutan.  Riset  ini  bertujuan  untuk merumuskan strategi prioritas dalam rangka  pemanfaatan  ekosistem  mangrove ke arah berkelanjutan di pesisir Tatengesan
Kabupaten Minahasa
Tenggara.  Hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk  rumusan  strategi  prioritas,  yang dapat  digunakan  oleh  pemerintah  terkait, seperti  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan
Prov.  SULUT  sebagai  naskah  akademik dalam  membuat  kebijakan  publik  pada sektor  kelautan  dan  perikanan  untuk kesejahteraan masyarakat.
Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  berada  di  pesisir Tatengesan Kabupaten Minahasa Tenggara  (Gambar  1).   Periode  penelitian berlangsung selama 5 bulan, dari September 2022 - Februari 2023..
Gambar 1. Peta Lokasi penelitian

## Metode Penelitian
Riset ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif.    Penelitian deskriptif  kualitatif  adalah  riset  yang dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui deskripsi atau gambaran  tentang keadaan obyek  secara  keseluruhan  dan  sifatnya berupa  kata-kata  yang  diucapkan  atau ditulis  oleh  manusia  atau  perilaku  yang diamati  (Moleong,  2010).    Data  riset  ini diperoleh  melalui  wawancara  langsung dengan  mendalam  ( in-depth  interview ) kepada para
stakeholders sebagai responden  (narasumber)  dengan  teknik survei
(wawancara) menggunakan kuesioner.    Data  S.W.O.T  meliputi  data primer  dan  sekunder  (Suntoyo,  2013). Data  primer  adalah  data  asli  yang dikumpulkan  secara  langsung,  sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari  dokumen  atau  catatan  resmi  yang berada  pada  instansi  terkait  dan  sumber lainnya yang resmi.  Data sekunder meliputi data  ekonomi,  sosial  budaya,  bioekologi, hukum,  kelembagaan,  dan  infrastruktur yang  tertuang  dalam  dokumen  resmi
pemerintah dan swasta atau stakeholders. Narasumber  dalam  riset  ini  adalah  para pejabat  dari  instansi/lembaga  terkait, seperti kepala departemen/lembaga, pimpinan  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM),  ketua  kelompok,  dan  pemerintah desa.

## Analisis Data
Data  S.W.O.T  dianalisis  dengan menggunakaan  analisis  S.W.O.T  dan analisis pilihan strategi untuk mendapatkan strategi  prioritas  sebagai  faktor  kunci keberhasilan (Rangkuti, 1997; Paruntu dan Rumengan, 2018; Paruntu dkk., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Visi, Misi dan Nilai-Nilai
Visi  pembangunan  kelautan  dan perikanan  berasal  dari  visi  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Utara  periode  Tahun 2021-2026, secara khusus Dinas Kelautan dan  Perikanan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara,  yaitu: “Memperkuat  Ketahanan
Ekonomi
dengan Meningkatkan Pembangunan  Kelautan  dan  Perikanan yang Mandiri dengan Pengelolaan Sumber Daya  secara  B erkelanjutan”  (Renstra
DKPD Prov. SULUT 2021-2026). Selanjutnya, dari 5 (lima)
misi pembangunan  Provinsi  Sulawesi  Utara, misi  yang  terkait  dengan  sektor  kelautan dan  perikanan  adalah  misi  yang  kedua, yaitu: “Memperkuat Perekonomian Berbasis  Sektor  Pertanian,  Perikanan, Parawisa ta,  dan  Jasa”.    Nilai-nilai kepemimpinan  dari  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Prov.  SULUT  periode  2021- 2026,  yang  mengacu  pada  Posundu, dkk. (2015),  yaitu:  1.  Akuntabilitas,  2.  Taat hukum, dan 3. Transparansi.

## Lingkungan Strategi
Lingkungan strategi organisasi pengelola  (DKPD  Prov.  SULUT)  meliputi faktor  kekuatan  dan  kelemahan  internal dari  organisasi,  dan  juga  faktor  peluang dan  ancaman  eksternal  dari  organisasi.
Faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Kesimpulan  Analisis  Faktor  Internal (KAFI)  dan  Kesimpulan  Analisis  Faktor Eksternal (KAFE)
Kesimpulan  Analisis  Faktor  Internal (KAFI)  dan  Kesimpulan  Analisis  Faktor Eksternal (KAFE) dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Dari  KAFI  dan  KAFE  diatas,  maka tahapan  selanjutnya  adalah  menentukan asumsi-asumsi stratejis, kemudian dilanjutkan  dengan  menentapkan  faktor kunci  keberhasilan  (FKK).  Untuk  dapat sampai  pada  perumusan  faktor  kunci keberhasilan (FKK), di atas telah dilakukan langkah-langkah  telaah  strategik  yang berupa  PLI,  PLE,  dan  KAFI,  KAFE, kemudian dilanjutkan pada matriks analisis S.W.O.T (Tabel 4).
Tabel 1 . Faktor lingkungan internal (FLI) dan faktor lingkungan eksternal (FLE) organisasi
F L I Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness) 1.  Wilayah  pesisir  Tatengesan  memiliki  luas  wilayah 450 Ha dan luas mangrove 111,3 Ha (24,73%). 60,6 Ha luasan mangrove tersebut berada dalam kondisi lebat  atau  nilai  penutupan  mangrovenya  ≥  75. Disamping itu adanya biota asosiasi, seperti  reptil, burung,  ular,  ikan,  udang,  kepiting,  moluska,  dan lain-lain.
2.  Nilai  IKW  (Indeks  Kesesuaian  Ekowisata)  hampir semua  stasiun  penelitian  menunjukkan  nilai  yang sesuai.
3.  Daya  dukung  ekowisata  mangrove  Tatengesan sebesar  116  orang/hari  untuk  penggunaan  luasan mangrove  3.000  m 2 dengan  waktu  operational  14 jam.
4.  Adanya suatu wilayah pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya  yang  dijadikan  kawasan  ekowisata mangrove  berbasis  konservasi,  yang  kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pengelolaannya dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMD), serta  didampingi  oleh  Satker  P3MD  (Program Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa)  dalam  rangka  percepatan  pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
5.  Adanya  kerjasama  Dinas  Perikanan  Kab.  MITRA yang  merupakan  perpanjangan  tugas  dari  DKPD Prov.  SULUT  dengan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  (DISPARBUD),  Kab.  MITRA  tentang program/kegiatan  rehabilitasi  mangrove  di  Desa Tatengesan sejak Tahun 2020.
6.  Struktur  kepemimpinan  DKPD  Prov.  SULUT didominasi oleh sumber daya aparatur negara yang berlatar  belakang  bidang  kelautan  dan  perikanan, yaitu sebesar sekitar 80%.
7.  Adanya Bidang PRL-PSDKP di DKPD Prov. SULUT yang  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi,  yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan  pembinaan,  bimbingan  teknis,  serta melakukan  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan pemerintah  di  bidang  pemanfaatan  ruang  luat, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
1.  Masih kurangnya program dan kegiatan dari DKPD Prov. SULUT sehubungan dengan pengembangan dan  keberlanjutan  ekosistem  wilayah  pesisir, khususnya  ekosistem  mangrove  di  pesisir Tatengesan  dan  sekitarnya  di  Kab.  MITRA  yang telah dijadikan kawasan ekowisata mangrove oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat.
2.  Kurangnya  edukasi  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  pesisir  Tatengesan  dari  pihak  DKPD Prov. SULUT terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
3.  Sebagian  wilayah  ekosistem  mangrove  masih menunjukkan nilai IKW adalah sesuai bersyarat.
4.  Sarana  dan  prasarana  penunjang  dalam  rangka pengembangan  ekowisata  mangrove  di  pesisir Tatengesan  belum  memadai.  Hasil  survei ditemukan adanya beberapa unsur penunjang yang tidak  terawat  lagi, seperti tracking mangrove yang berlubang, gazebo dan aula yang rusak, area parkir yang sudah ditumbuhi rumput/tanaman liar, hal ini terjadi khususnya pada masa pandemi Covid-19.
5.  Belum  adanya  forum  komunikasi/lembaga  resmi yang terdiri  dari  unsur-unsur masyarakat,  instansi, akademisi  dan  lembaga  swadaya  masyarakat sebagai  stakeholders  yang  terkait  dalam  rangka pengembangan ekowisata berbasis mangrove.
8.  Adanya  UPTD  Balai  Pengelolaan  Pelabuhan Perikanan  (BP3)  Wilayah  II  Kelas  A  DKPD  Prov. SULUT di Kab. MITRA, yang memiliki tupoksi, yaitu:
- Kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian  sumber  daya ikan, karantina  ikan, publikasi  hasil  penelitian,  pemantauan  wilayah pesisir,  wisata  bahari,  pembinaan  mutu  serta pengelolaan hasil perikanan;
- Kegiatan  pengumpulan  informasi,  data  dan publikasi;
- Kegiatan  konservasi  sumber  daya  kelautan  dan perikanan.
F
L E Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) 1.  Adanya  sumber  daya  manusia,  komunitas masyarakat  pesisir  di  Desa  Tatengesan  dengan jumlah  penduduk  sebanyak  811  jiwa,  yang mempunyai  kemampuan  membaca  dan  menulis hampir  100%,  di  antaranya  bekerja  sebagai pedagang  dan  pembudidadaya  ikan,  nelayan,  dan lain-lain  yang  memanfaatkan  ekosistem  mangrove sebagai  ekosistem  penunjang  bagi  kehidupan mereka.
2.  Adanya  program  pengadaan  bibit  mangrove  oleh Dinas  Kehutanan  (DISHUT)  Daerah  Prov.  SULUT yang akan direalisasikan pada tahun 2023 di Desa Tatengesan.
3.  UU  No.  1  Tahun  2014  pada  Bab  IV  tentang perencanaan  dalam  pasal  9  ayat  (1),  disebutkan bahwa  RZWP3K  merupakan  arahan  pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/  Kota,  termasuk  di  dalamnya  sumber daya ekosistem mangrove.
4.  Adanya Kelompok Sadar Wisata Desa Tatengesan yang dibentuk pada tahun 2020, dengan tujuan:
- Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam rangka mewujudkan pembentukan desa ekowisata mangrove;
- Sebagai  mitra  kerja  dari stakeholders untuk mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata masyarakat di Desa Tatengesan;
- Mempromosikan  potensi  daya  tarik  ekowisata mangrove di Desa Tatengesan.
5.  Memiliki  budaya  lokal  yaitu  menjaga  ekosistem mangrove dengan tidak menebang pohon mangrove dan membuang sampah di laut.
6.  Desa  Tatengesan  memiliki  kearifan  lokal  berupa musik  bambu  yang  dapat  dijadikan  ajang  promosi tentang kesenian musik Sulawesi Utara.
1.  Berhentinya kucuran dana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) ataupun dari Pemerintah Kab. MITRA  dan  Pemerintah  Prov.  SULUT,  yang disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19  sehubungan dengan pembangunan dan pengemba-ngan ekowisata  mangrove  di  pesisir  Tatengesan  yang sudah  diinisiasi  pembangunannya  pada  Tahun 2019.
2.  Sebagian besar masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya masih kurang memahami  tentang  peran,  fungsi  dan  manfaat ekosistem  mangrove,  serta  pengelolaannya  dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan, karena kurangnya  edukasi  dalam  bentuk  pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi dari instansi terkait.
3.  Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  pesisir  Desa Tatengesan  dan  sekitarnya  berada  pada  tingkat kesejahteraan menengah hingga rendah,
sedangkan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin  meningkat,  dan  untuk  kehidupan  jangka panjang,  hal  ini  dapat  memberikan  tekanan lingkungan pada ekosistem mangrove yang berada pada wilayah tersebut.
4.  Dalam  Renstra  Perubahan  DISPARBUD  Kab. MITRA  2018-2023  belum  mencantumkan  program pembangunan  dan  pengembangan  ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan.
5.  Kelompok  Sadar  Wisata  yang  telah  dibentuk  tidak berjalan  dengan  semestinya  karena  setelah dibentuk,  ekowisata  mangrove  ditutup  karena adanya pandemi Covid-19.
Tabel 2. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)
FAKTOR INTERNAL Bobot  Rating SCORE (Bobot x Rating) PRIORITAS Kekuatan : 1.  Wilayah  pesisir  Tatengesan  memiliki  luas  wilayah  450  Ha  dan  luas mangrove  111,3  Ha  (24,73%).  60,6  Ha  luasan  mangrove  tersebut berada  dalam  kondisi  lebat  atau nilai  penutupan  mangrovenya  ≥  75. Disamping itu adanya biota asosiasi, seperti  reptil, burung, ular, ikan, udang, kepiting, moluska, dan lain-lain. 8,5 4 34 VI 2.  Nilai  IKW  (Indeks  Kesesuaian  Ekowisata)  hampir  semua  stasiun penelitian menunjukkan nilai yang sesuai. 8 4 32 IV
3.  Daya dukung ekowisata mangrove Tatengesan sebesar 116 orang/hari untuk  penggunaan  luasan  mangrove  3.000  m 2 dengan  waktu operational 14 jam. 7,5 4 30 V
4.  Adanya  suatu  wilayah  pesisir  Desa Tatengesan  dan  sekitarnya  yang dijadikan  kawasan  ekowisata  mangrove  berbasis  konservasi,  yang kegiatannya  dimulai  awal  Januari  2019  dengan  pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), serta didampingi oleh Satker  P3MD  (Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan 7,5 4 30 II
Masyarakat Desa) dalam rangka percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
5.  Adanya  kerjasama  Dinas  Perikanan  Kab.  MITRA  yang  merupakan perpanjangan tugas dari DKPD Prov. SULUT dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD), Kab. MITRA tentang program/kegiatan  rehabilitasi  mangrove  di  Desa  Tatengesan  sejak Tahun 2020. 7 3 21 VII 6.  Struktur  kepemimpinan  DKPD  Prov.  SULUT  didominasi  oleh  sumber daya  aparatur  negara  yang  berlatar  belakang  bidang  kelautan  dan perikanan, yaitu sebesar sekitar 80%. 7 3 21 VIII
7.  Adanya Bidang PRL-PSDKP di DKPD Prov. SULUT yang mempunyai tugas  pokok  dan  fungsi,  yaitu  merumuskan  dan  melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan, bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang pemanfaatan  ruang  luat,  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan . 7 4 28 III
8.  Adanya UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah II Kelas A DKPD Prov. SULUT di Kab. MITRA, yang memiliki tupoksi, yaitu::
- Kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, karantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir,  wisata  bahari,  pembinaan  mutu  serta  pengelolaan  hasil perikanan;
- Kegiatan pengumpulan informasi, data dan publikasi;
- Kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.
7 3 21 I
Kelemahan :
1.  Masih  kurangnya  program  dan  kegiatan  dari  DKPD  Prov.  SULUT sehubungan  dengan  pengembangan  dan  keberlanjutan  ekosistem wilayah pesisir, khususnya ekosistem mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya di Kab. MITRA yang telah dijadikan kawasan ekowisata mangrove oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. 8,5 4 34 I 2.  Kurangnya  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  pesisir Tatengesan dari pihak DKPD Prov. SULUT terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. 8,5 4 34 II 3.  Sebagian wilayah ekosistem mangrove masih menunjukkan nilai IKW adalah sesuai bersyarat . 7 3 21 V
4.  Sarana  dan  prasarana  penunjang  dalam  rangka  pengembangan ekowisata  mangrove  di  pesisir  Tatengesan  belum  memadai.  Hasil survei  ditemukan  adanya  beberapa  unsur  penunjang  yang  tidak terawat lagi, seperti tracking mangrove yang berlubang, gazebo dan aula  yang  rusak,  area  parkir yang  sudah  ditumbuhi  rumput/tanaman liar, hal ini terjadi khususnya pada masa pandemi Covid-19. 8,5 4 34 III 5.  Belum  adanya  forum  komunikasi/lembaga  resmi  yang  terdiri  dari unsur-unsur  masyarakat,  instansi,  akademisi  dan  lembaga  swadaya masyarakat  sebagai  stakeholders  yang  terkait  dalam  rangka pengembangan ekowisata berbasis mangrove. 8 4 32 IV JUMLAH 100
Tabel 3. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)
FAKTOR EKSTERNAL Bobot  Rating SCORE (Bobot x Rating) PRIORITAS Peluang : 1.  Adanya sumber daya manusia, komunitas masyarakat pesisir di Desa
Tatengesan  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  811  jiwa,  yang mempunyai  kemampuan  membaca  dan  menulis  hampir  100%,  di antaranya  bekerja  sebagai  pedagang  dan  pembudidadaya  ikan, nelayan,  dan  lain-lain  yang  memanfaatkan  ekosistem  mangrove sebagai ekosistem penunjang bagi kehidupan mereka .
9 4 36 I 2.  Adanya  program  pengadaan  bibit  mangrove  oleh  Dinas  Kehutanan (DISHUT) Daerah Prov. SULUT yang akan direalisasikan pada tahun 2023 di Desa Tatengesan. 9 4 36 IV
3.  UU No. 1 Tahun 2014 pada Bab IV tentang perencanaan dalam pasal
9  ayat  (1),  disebutkan  bahwa  RZWP3K  merupakan  arahan pemanfaatan  sumber  daya  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, termasuk di dalamnya sumber daya ekosistem mangrove. 8 4 32 V
4.  Adanya Kelompok Sadar Wisata Desa Tatengesan yang dibentuk pada tahun 2020, dengan tujuan:
- Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan pembentukan desa ekowisata mangrove;
- Sebagai  mitra  kerja  dari stakeholders untuk  mewujudkan  dan mengembangkan sadar wisata masyarakat di Desa Tatengesan;
- Mempromosikan  potensi  daya  tarik  ekowisata  mangrove  di  Desa
Tatengesan. 9 4 36 II 5.  Memiliki budaya lokal yaitu menjaga ekosistem mangrove dengan tidak menebang pohon mangrove dan membuang sampah di laut. 9 4 36 III 6.  Desa  Tatengesan  memiliki  kearifan  lokal  berupa  musik  bambu  yang dapat dijadikan ajang promosi tentang kesenian musik Sulawesi Utara. 8 3 24 VI Ancaman 1.  Berhentinya  kucuran  dana  dari  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  ataupun  dari  Pemerintah  Kab. MITRA dan Pemerintah Prov. SULUT, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19  sehubungan  dengan  pembangunan  dan  pengemba-ngan ekowisata  mangrove  di  pesisir  Tatengesan  yang  sudah  diinisiasi pembangunannya pada Tahun 2019. 10 4 40 II 2.  Sebagian besar masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya masih  kurang  memahami  tentang  peran,  fungsi  dan  manfaat ekosistem  mangrove,  serta  pengelolaannya  dalam  rangka pembangunan dan pengembangan
ekowisata mangrove berkelanjutan, karena  kurangnya edukasi  dalam  bentuk  pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi dari instansi terkait. 10 4 40 I
3.  Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  pesisir  Desa  Tatengesan  dan sekitarnya  berada  pada  tingkat  kesejahteraan  menengah  hingga rendah,  sedangkan  kebutuhan  ekonomi  masyarakat  semakin meningkat,  dan  untuk  kehidupan  jangka  panjang,  hal  ini  dapat memberikan  tekanan  lingkungan  pada  ekosistem  mangrove  yang berada pada wilayah tersebut. 9 3 27 V 4.  Dalam  Renstra  Perubahan  DISPARBUD  Kab.  MITRA  2018-2023 belum  mencantumkan  program  pembangunan  dan  pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan. 9,5 4 38 III 5.  Kelompok  Sadar  Wisata  yang  telah  dibentuk  tidak  berjalan  dengan semestinya  karena  setelah  dibentuk,  ekowisata  mangrove  ditutup karena adanya pandemi Covid-19. 9,5 4 38 IV JUMLAH 100
Tabel 4. Matriks analisis S.W.O.T KAFI KAFE KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
1.  Adanya UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan  Perikanan  (BP3)
Wilayah  II  Kelas A  DKPD  Prov.
SULUT  di  Kab.  MITRA,  yang memiliki tupoksi, yaitu: - Kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber  daya  ikan,  karantina ikan,  publikasi  hasil  penelitian, pemantauan  wilayah  pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengelolaan hasil perikanan; - Kegiatan pengumpulan informasi, data dan publikasi; - Kegiatan  konservasi  sumber daya kelautan dan perikanan. 1.  Masih  kurangnya  program  dan kegiatan  dari  DKPD  Prov. SULUT  sehubungan  dengan pengembangan dan
keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir,  khususnya  ekosistem mangrove  di  pesisir Tatengesan dan  sekitarnya  di  Kab.  MITRA yang  telah  dijadikan  kawasan ekowisata mangrove oleh masyarakat  dan  pemerintah desa setempat. 2.  Adanya  suatu  wilayah  pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya yang dijadikan kawasan ekowisata  mangrove  berbasis konservasi,  yang  kegiatannya dimulai  awal  Januari  2019 dengan pengelolaannya dilakukan  oleh  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMD),  serta didampingi  oleh  Satker  P3MD 2.  Kurangnya edukasi dan
sosialisasi  kepada  masyarakat pesisir  Tatengesan  dari  pihak DKPD  Prov.  SULUT  terkait dengan  pengelolaan  ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
(Program  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam rangka percepatan pencapaian  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat. 3.  Adanya  Bidang  PRL-PSDKP  di DKPD  Prov.  SULUT  yang mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi,  yaitu  merumuskan  dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan, bimbingan teknis, serta melakukan  evaluasi  terhadap penyelenggaraan  pemerintah  di bidang  pemanfaatan  ruang  luat, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 3.  Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove  di  pesisir Tatengesan belum  memadai.  Hasil  survei ditemukan  adanya  beberapa unsur  penunjang  yang  tidak terawat  lagi,  seperti tracking
mangrove yang berlubang, gazebo  dan  aula  yang  rusak, area parkir yang sudah ditumbuhi  rumput/  tanaman  liar, hal  ini  terjadi  khususnya  pada masa pandemi Covid-19. PELUANG (O) STRATEGI (SO) STRATEGI (WO) 1. Adanya  sumber  daya  manusia, masyarakat  pesisir  di  Desa Tatengesan dengan jumlah
penduduk  sebesar  811  jiwa, yang  mempunyai  kemampuan membaca  dan  menulis  hampir 100%,  di  antaranya  bekerja sebagai  nelayan,  pembudidaya ikan, pedagang   ikan  dan   lain- lain      yang  memanfaatkan ekosistem    mangrove    sebagai ekosistem penunjang kehidupan mereka.
1.1
1.2
1.3 UPTD  BP3  Wilayah  II  Kelas  A Kab.  MITRA  memberdayakan masyarakat pesisir Desa Tatengesan dengan memberikan penyuluhan  untuk  peningkatan SDM,  secara  bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan
wilayah  pesisir  dan  potensi wisata bahari, pembinaan    mutu hasil    perika-nan, pelaksanaan pengumpulan  data,  informasi, dan publikasi dan melaksanakan kegiatan  konservasi  sumber daya  kelautan  dan  perikanan, khususnya pada ekosistem mangrove.
Kelompok  sadar  wisata  Desa Tatengesan mengajak
kerjasama UPTD BP3 Wilayah II Kelas  A  Kab.  MITRA  dalam rangka:  1)  Meningkatkan  peran serta  masyarakat  dalam  rangka mewujudkan pembentukan desa ekowisata mangrove; 2) Sebagai mitra  kerja  dari stakeholders untuk mewujudkan dan mengembangkan  sadar  wisata masyarakat di Desa Tatengesan; 3) Mempromosikan potensi daya tarik  ekowisata  mangrove  di Desa Tatengesan.
UPTD  BP3  Wilayah  II  Kelas  A Kab. MITRA mendukung budaya lokal masyarakat setempat dalam menjaga ekosistem mangrove dengan tidak 1.1; 1.2; 1.3 2.1; 2.2; 2.3 3.1; 3.2; 3.3
DKPD  Prov.  SULUT  perlu meningkatkan  jumlah  program dan kegiatan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan, seperti program pendidikan dan pelatihan  (Diklat  atau  Bimtek), penyuluhan dan sosialisasi tentang kelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove dan regulasi- regulasi terkait; program rehabilitasi mangrove; program pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan; program  pembentukan  sadar wisata;  program  peningkatan partisipasi  masyarakat  melalui budaya lokal.
DKPD Prov. SULUT bekerjasama  dengan  akademisi memberikan  edukasi  kepada masyarakat  pesisir,  termasuk kelompok  sadar  wisata  Desa Tatengesan dan sekitarnya melalui  pembinaan,  sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan ekosistem mangrove  yang  berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Memberdayakan masyarakat pesisir termasuk kelompok sadar wisata dalam rangka mengembangkan  sarana  dan prasarana  ekowisata  mangrove di  pesisir  Tatengesan,  seperti memperbaiki tracking mangrove,
2.  Adanya  kelompok  sadar  wisata Desa Tatengesan yang dibentuk pada tahun 2020, dengan tujuan:
- Meningkatkan peran  serta masyarakat dalam rangka mewujudkan
pembentukan desa ekowisata mangrove; - Sebagai  mitra  kerja  dari stakeholders untuk mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata masyarakat di Desa Tatengesan;
- Mempromosikan  potensi  daya tarik  ekowisata  mangrove  di Desa Tatengesan;
3.  Memiliki  budaya  lokal  yaitu menjaga  ekosistem  mangrove dengan  tidak  menebang  pohon mangrove dan membuang sampah di laut.
Memiliki  budaya  lokal  yaitu menjaga  ekosistem  mangrove dengan  tidak  menebang  pohon mangrove dan membuang sampah di laut. 2.1; 2.2; 2.3 3.1; 3.2;
3.3 menebang pohon mangrove dan membuang  sampah  di  laut melalui program kegiatan penyuluhan, pemantauan, pengawasan,  pembinaan  dan pengelolaan mutu hasil perikanan  sehubungan  dengan tupoksi UPTD ini. Pemerintah Desa melalui BUMD Tatengesan memberdayakan masyarakat pesisir terlibat langsung  bersama  kelompok sadar wisata dalam pengelolaan ekowisata mangrove dalam rangka  percepatan  pencapaian kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat  berbasis  kearifan lokal. Bidang PRL-PSDKP DKPD Prov. SULUT bertugas untuk mengedukasi masyarakat pesisir, termasuk kelompok sadar  wisata  Desa  Tatengesan dan sekitarnya melalui pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan tentang pemanfaatan  ruang  laut  dan pengawasan sumber daya kelautan  dan  perikanan  dalam rangka  keberlanjutan  ekowisata mangrove  berbasis  kearifan lokal. Gazebo,  Aula  dan  area  parkir yang rusak, membersihkan area parkir  yang  sudah  ditumbuhi rumput/tanaman liar, menyiapkan lokasi tempat- tempat  pembuangan  sampah laut,  memperkuat  pelaksanaan peraturan lokal berbasis budaya tentang  pelarangan  menebang pohon mangrove, serta bersama Pemerintah  Desa  dan  Daerah melengkapi sarana dan prasarana  lainnya  sebagai  satu kesatuan  fasilitas  ekowisata bahari. ANCAMAN (T) STRATEGI (ST) STRATEGI (WT) 1. Sebagian  besar  masyarakat pesisir  Desa  Tatengesan  dan sekitarnya masih kurang memahami tentang peran, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove, serta pengelolaannya dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan, karena kurangnya edukasi dalam bentuk pembinaan,  penyuluhan  dan sosialisasi dari instansi terkait. 1.1; 2.1
1.2; 1.3; 3.2; 3.3 DKPD Prov. SULUT bekerjasama  dengan  akademisi terkait  dari  perguruan  tinggi, seperti  UNSRAT  dan  UNIMA memberikan  edukasi  tentang pengetahuan  ekowisata  bahari (khususnya ekosistem mangrove) dan segala peraturan perundang-undangan terkait kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya dalam  rangka  pengembangan ekowisata  mangrove  di  pesisir Tatengesan yang sedang dikelola   oleh   Badan   Usaha Milik  Desa  (BUMD),  yang kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pendamping Satker P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk percepatan pencapaian  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat. Melanjutkan  pembangunan  dan pengembangan
ekowisata mangrove  di  pesisir Tatengesan dan  sekitarnya  melalui  tindak 1.1; 2.1; 2.2 1.2; 1.3; 2.3 DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan pihak akademisi mengadakan program edukasi  kepada  masyarakat pesisir  Desa  Tatengesan  dan sekitarnya, seperti bimtek, penyuluhan,  serta  sosialisasi tentang  pengetahuan  ekologi dan manajemen pesisir dan laut dalam  rangka  pengelolaan  dan pengembangan ekowisata mangrove  di  pesisir Tatengesan dan sekitarnya.
Meningkatkan  dan  mewujudkan program  dan  kegiatan  dalam Renstra DKPD Prov. SULUT dan DISPARBUD Kab. MITRA sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekowisata
mangrove  di  pesisir Tatengesan dan  sekitarnya,  seperti  program rehabilitasi  lingkungan  pesisir, program  infrastruktur  ekowisata bahari,  program  peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir, dan lain-lain. 2.  Berhentinya  kucuran  dana  dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi ataupun  dari  Pemerintah  Kab.
MITRA  dan  Pemerintah  Prov. SULUT,  yang  disebabkan  oleh pandemi  Covid-19  sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove  di  pesisir Tatengesan yang sudah diinisiasi pembangunannya  pada  Tahun 2019.
3.  Dalam Renstra Perubahan DISPARBUD Kab. MITRA 2018- 2023  belum  mencantumkan program  pembangunan  dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan. 2.2; 2.3 3.1 lanjut penganggaran dari KEMENDES  PDTT,  Pemerintah Daerah  (DKPD)  Prov.  SULUT dan Pemerintah Kab. MITRA. Pemerintah  Desa  Tatengesan melalui BUMD sebagai pengelola  ekowisata  mangrove di pesisir Tatengesan mengajukan proposal pengucuran dana lanjutan kepada KEMENDES PDTT, Pemerintah Kab. MITRA (DISPARBUD  Kab.  MITRA)  dan DKPD  Prov.  SULUT  dalam rangka tindak lanjut pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove  di  pesisir Tatengesan dan sekitarnya.
DKPD  Prov.  SULUT  melalui
Bidang  PRL-PSDKP  bertugas memberikan  edukasi  melalui kegiatan  pembinaan,  bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi  tentang  pemanfaatan ruang  laut  dan  pengawasan sumber  daya  kelautan  dan perikanan  kepada  masyarakat pesisir  Desa  Tatengesan  dan sekitarnya  sehubungan  dengan pengelolaan dan pengembangan ekowisata  mangrove  di  pesisir Tatengesan. 3.1; 3.2; 3.3 Pemerintah  Desa  Tatengesan dan sekitarnya  bersama  BUMD memberdayakan masyarakat pesisir  setempat  dalam  rangka rehabilitasi sarana dan prasarana  penunjang  ekowisata mangrove  di  pesisir Tatengesan yang  sudah  terlantar  dan  rusak atau tidak terawat lagi disebabkan tidak ada aktivitas di masa pandemi Covid-19 dengan meminta bantuan/dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat (seperti KEMENDES PDTT) dan
Pemda  Prov.  SULUT  dan  Kab. MITRA melalui dinas terkait.
Tabel 5. Penetapan urutan asumsi strategi pilihan untuk FKK
ASUMSI STRATEGI KETERKAITAN DENGAN URUTAN PILIHAN ASUMSI VISI MISI NILAI 1  2  3  4  5  1  2  3 A. STRATEGI (SO) 1.1  UPTD BP3 Wilayah II Kelas A Kab. MITRA memberdayakan masyarakat pesisir Desa Tatengesan dengan memberikan penyuluhan  untuk  peningkatan  SDM,  secara  bersama- sama  melaksanakan  tugas  pengawasan,  pemantauan wilayah pesisir dan potensi wisata bahari, pembinaan mutu hasil perikanan, pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan  publikasi  dan  melaksanakan  kegiatan  konservasi sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  khususnya  pada ekosistem mangrove. 4 2  3  3  3  2  3  2  3 25
1.2  Kelompok  sadar  wisata  Desa  Tatengesan  mengajak kerjasama UPTD BP3 Wilayah II Kelas A Kab. MITRA dalam rangka:  1)  Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam rangka  mewujudkan  pembentukan  desa  ekowisata mangrove;  2)  Sebagai mitra kerja  dari  stakeholders  untuk mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata masyarakat  di  Desa  Tatengesan;  3)  Mempromosikan potensi daya tarik ekowisata mangrove di Desa Tatengesan. 4 3  2  2  3  2  3  2  3 24
1.3  UPTD  BP3  Wilayah  II  Kelas  A  Kab.  MITRA  mendukung budaya  lokal  masyarakat  setempat  dalam  menjaga ekosistem  mangrove  dengan  tidak  menebang  pohon mangrove dan membuang sampah di laut melalui program kegiatan penyuluhan,
pemantauan, pengawasan, pembinaan  dan  pengelolaan  mutu  hasil  perikanan sehubungan dengan tupoksi UPTD ini. 4 3  3  3  2  2  3  2  3 25 2.1; 2.2; 2.3 Pemerintah Desa melalui BUMD
Tatengesan memberdayakan  masyarakat  pesisir  terlibat  langsung bersama  kelompok  sadar  wisata  dalam  pengelolaan ekowisata mangrove dalam rangka percepatan pencapaian kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  berbasis kearifan lokal. 4 3  3  2  3  2  3  2  3 25
3.1; 3.2; 3.3 Bidang  PRL-PSDKP  DKPD  Prov.  SULUT  bertugas  untuk mengedukasi masyarakat pesisir, termasuk kelompok sadar wisata Desa Tatengesan dan sekitarnya melalui pembinaan,
sosialisasi dan penyuluhan tentang pemanfaatan ruang laut dan  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan dalam rangka keberlanjutan ekowisata mangrove berbasis kearifan lokal. 4 3  3  2  3  2  3  2  2 24 B. STRATEGI (WO) 1.1; 1.2; 1.3
DKPD  Prov.  SULUT  perlu  meningkatkan  jumlah  program dan kegiatan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan, seperti  program  pendidikan  dan  pelatihan  (Diklat  atau Bimtek), penyuluhan dan sosialisasi tentang kelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove dan regulasi-regulasi terkait; program rehabilitasi mangrove; program pengembangan ekowisata mangrove di pesisir       Tatengesan;        program      pembentukan     sadar wisata; program peningkatan partisipasi masyarakat melalui budaya lokal. 4 3  3  3  3  2  3  2  3 26 (IX) 2.1; 2.2; 2.3 DKPD  Prov.  SULUT  bekerjasama  dengan  akademisi memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir, termasuk kelompok  sadar  wisata  Desa  Tatengesan  dan  sekitarnya melalui  pembinaan,  sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang pengelolaan  ekosistem  mangrove  yang  berkelanjutan berbasis kearifan lokal. 4 3  3  2  3  3  3  2  2 25 3.1; 3.2; 3.3 Memberdayakan  masyarakat  pesisir  termasuk  kelompok sadar  wisata  dalam  rangka  mengembangkan  sarana  dan prasarana  ekowisata  mangrove  di  pesisir  Tatengesan, seperti memperbaiki tracking mangrove, Gazebo, Aula dan area  parkir  yang  rusak,  membersihkan  area  parkir  yang sudah  ditumbuhi  rumput/tanaman  liar,  menyiapkan  lokasi tempat-tempat  pembuangan  sampah  laut,  memperkuat pelaksanaan  peraturan  lokal  berbasis  budaya  tentang pelarangan  menebang  pohon  mangrove,  serta  bersama Pemerintah  Desa  dan  Daerah  melengkapi  sarana  dan prasarana lainnya sebagai satu kesatuan fasilitas ekowisata bahari. 4 3  3  3  4  2  3  2  3 27 (VIII) C. STRATEGI (ST) 1.1; 2.1 DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan akademisi terkait dari  perguruan  tinggi,  seperti  UNSRAT  dan  UNIMA memberikan  edukasi  tentang  pengetahuan  ekowisata bahari  (khususnya  ekosistem  mangrove)  dan  segala peraturan perundang-undangan terkait kepada masyarakat pesisir  Desa  Tatengesan  dan  sekitarnya  dalam  rangka pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sedang   dikelola   oleh   Badan   Usaha Milik Desa (BUMD),  yang  kegiatannya  dimulai  awal  Januari  2019 dengan pendamping Satker P3MD (Program Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa)  untuk  percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 4 4  4  3  4  4  4  3  4 34 (I) 1.2; 1.3; 3.2; 3.3 Melanjutkan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove  di  pesisir  Tatengesan  dan  sekitarnya  melalui tindak  lanjut  penganggaran  dari  KEMENDES  PDTT, Pemerintah Daerah (DKPD) Prov. SULUT dan Pemerintah Kab. MITRA. 4 3  3  4  4  2  3  2  3 28 (VII) 2.2; 2.3 Pemerintah  Desa  Tatengesan  melalui  BUMD  sebagai pengelola  ekowisata  mangrove  di  pesisir  Tatengesan mengajukan  proposal  pengucuran  dana  lanjutan  kepada
KEMENDES PDTT, Pemerintah Kab. MITRA (DISPARBUD Kab. MITRA) dan DKPD Prov. SULUT dalam rangka tindak lanjut  pembangunan  dan  pengembangan  ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya. 4 3  3  4  4  3  3  3  3 30 (V)
3.1  DKPD Prov. SULUT melalui Bidang PRL-PSDKP bertugas memberikan  edukasi  melalui  kegiatan  pembinaan, bimbingan  teknis,  penyuluhan  dan  sosialisasi  tentang pemanfaatan  ruang  laut  dan  pengawasan  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  kepada  masyarakat  pesisir  Desa Tatengesan dan sekitarnya sehubungan dengan
pengelolaan  dan  pengembangan  ekowisata  mangrove  di pesisir Tatengesan. 4 4  4  3  3  4  4  3  3 32 (III) D. STRATEGI (WT)
1.1; 2.1; 2.2 DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan pihak akademisi mengadakan  program  edukasi kepada  masyarakat  pesisir Desa  Tatengesan  dan  sekitarnya,  seperti  bimtek,
penyuluhan, serta sosialisasi tentang pengetahuan ekologi dan manajemen pesisir dan laut dalam rangka pengelolaan dan  pengembangan  ekowisata  mangrove  di  pesisir Tatengesan dan sekitarnya. 4 3  4  3  4  3  4  3  3 31 (IV) 1.2; 1.3; 2.3 Meningkatkan  dan  mewujudkan  program  dan  kegiatan dalam Renstra DKPD Prov. SULUT dan DISPARBUD Kab. MITRA sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan  ekowisata  mangrove  di  pesisir  Tatengesan dan  sekitarnya,  seperti  program  rehabilitasi  lingkungan pesisir,  program  infrastruktur  ekowisata  bahari,  program peningkatan  kapasitas  SDM  masyarakat  pesisir,  dan  lain- lain. 4 4  4  3  4  4  4  3  3 33 (II) 3.1; 3.2; 3.3 Pemerintah  Desa  Tatengesan  dan  sekitarnya    bersama BUMD  memberdayakan  masyarakat  pesisir  setempat dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang ekowisata  mangrove  di  pesisir  Tatengesan  yang  sudah terlantar dan rusak atau tidak terawat lagi disebabkan tidak ada  aktivitas  di  masa  pandemi  Covid-19  dengan  meminta bantuan/dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat (seperti
KEMENDES  PDTT)  dan  Pemda  Prov.  SULUT  dan  Kab.
MITRA melalui dinas terkait. 4 3  3  4  4  2  3  3  3 29 (VI) Faktor Kunci Keberhasilan Berdasarkan analisis matriks
S.W.O.T dalam Tabel 4 di atas diperoleh 15 (lima belas) strategi, yang kemudian dalam analisis pilihan strategi terpilih 9 (sembilan) strategi  urutan  teratas  (strategi  prioritas) sebagai  faktor  kunci  keberhasilan  (Lihat Tabel.  5)  dalam  rangka  pemanfaatan ekosistem mangrove ke arah berkelanjutan di  wilayah  pesisir  Tatengesan,  Kab. MITRA.    Faktor  kunci  keberhasilan tersebut,  sebagai  berikut:    1)  DKPD  Prov. SULUT  bekerjasama  dengan  akademisi terkait  dari  perguruan  tinggi,  seperti UNSRAT dan UNIMA memberikan edukasi tentang  pengetahuan  ekowisata  bahari (khususnya  ekosistem  mangrove)  dan segala  peraturan  perundang-undangan terkait  kepada  masyarakat  pesisir  Desa Tatengesan  dan  sekitarnya  dalam  rangka pengembangan  ekowisata  mangrove  di pesisir Tatengesan yang sedang   dikelola oleh   Badan   Usaha Milik Desa (BUMD), yang  kegiatannya  dimulai  awal  Januari 2019  dengan  pendamping  Satker  P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa)  untuk percepatan  pencapaian  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat.  Irman & Akbar (2021)  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka pengembangan ekowisata bahari, masyarakat pesisir perlu diberikan edukasi tentang pengetahuan ekologi dan
pengelolaan  ekowisata,  hal  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  nilai  perekonomian masyarakat  yang  terkena  dampak  dan percepatan pencapaian kemandirian secara  berkelanjutan  kawasan  mangrove yang mereka kelola;  2) Meningkatkan dan mewujudkan  program  dan  kegiatan  dalam Renstra DKPD Prov. SULUT dan DISPARBUD  Kab.  MITRA  sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya, seperti program rehabilitasi lingkungan  pesisir,  program  infrastruktur ekowisata  bahari,  program  peningkatan kapasitas  SDM  masyarakat  pesisir,  dan lain-lain.    Arbain  &  Chairiyah  (2020) menjelaskan bahwa
pemerintah
bertanggung jawab untuk mengelola
mangrove berdasarkan prinsip kemanfaatan  dan  keberlanjutan,  keadilan, kerakyatan,  keterbukaan,  kebersamaan, dan  keselarasan.  Kebijakan  pemerintah daerah  yang  diambil  untuk  pengelolaan mangrove akan mempengaruhi kelestarian dan  keberadaan  hutan  mangrove  untuk pengembangan  ekowisata;  selanjutnya melestarikan hutan mangrove bukan hanya tugas  pemerintah  saja,  namun  juga memerlukan kerja sama masyarakat setempat;  3) DKPD Prov. SULUT melalui Bidang PRL-PSDKP bertugas memberikan edukasi  melalui  kegiatan  pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan
penyuluhan  tentang  pemanfaatan  ruang laut  dan  pengawasan  sumber  daya kelautan
dan perikanan kepada masyarakat  pesisir  Desa  Tatengesan  dan sekitarnya sehubungan dengan pengelolaan
dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan. Mu’tashim & Indahsari (2021) menyatakan bahwa  tujuan  dari  bimbingan  teknis, pembinaan, serta penyuluhan dan sosialisasi tentang pemanfaatan ruang laut dan  pengawasan  sumber  daya  kelautan dan  perikanan  adalah  mendukung  usaha konservasi  alam  dan  lingkungan,  serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat  sekitar  melalui  pengelolaan ekowisata yang tepat, sehingga berdampak positif  bagi  kelestarian  alam  dan  ekonomi masyarakat;    4)  DKPD  Prov.  SULUT bekerjasama  dengan  pihak  akademisi mengadakan  program  edukasi  kepada masyarakat  pesisir  Desa  Tatengesan  dan sekitarnya,  seperti  bimtek,  penyuluhan, serta  sosialisasi  tentang  pengetahuan ekologi  dan  manajemen  pesisir  dan  laut dalam rangka pengelolaan dan pengembangan  ekowisata  mangrove  di pesisir  Tatengesan  dan  sekitarnya.    Yoeti (2006)  menyatakan  bahwa  penawaran produk ekowisata harus diimbangi dengan tingkat  kompetensi  tertentu  dari  pihak pengelola melalui tersedianya sumber daya manusia  yang  terampil  dan  unggul  dalam rangka  pengembangan  wisata  bahari berkelanjutan;
5) Pemerintah Desa Tatengesan melalui BUMD sebagai pengelola  ekowisata  mangrove  di  pesisir Tatengesan mengajukan
proposal pengucuran dana lanjutan kepada KEMENDES  PDTT,  Pemerintah  Kab. MITRA  (DISPARBUD  Kab.  MITRA)  dan DKPD  Prov.  SULUT  dalam  rangka  tindak lanjut  pembangunan  dan  pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya. Remus (2021)
menjelaskan  bahwa  setiap  pemerintah daerah wajib berupaya
semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian daerah; selanjutnya
penyelenggaraan  pembangunan  daerah bertujuan  untuk  memacu  pemerataan pembangunan guna meningkatkan
pemanfaatan  potensi  yang  dimiliki  secara optimal;    6)  Pemerintah Desa  Tatengesan dan  sekitarnya    bersama    BUMD memberdayakan masyarakat pesisir setempat dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang ekowisata mangrove  di  pesisir  Tatengesan  yang sudah  terlantar  dan  rusak  atau  tidak terawat lagi disebabkan tidak ada aktivitas di  masa  pandemi  Covid-19  dengan meminta bantuan/dukungan anggaran dari Pemerintah  Pusat  (seperti  KEMENDES PDTT) dan Pemda Prov. SULUT dan Kab. MITRA melalui dinas terkait.  Menurut Teh &  Cabanban  (2007),  bahwa  produk ekowisata  di  kawasan  mangrove  yang ditawarkan kepada wisatawan harus nyaman dan aman, keberadaan infrastruktur  jalan  menuju  objek  wisata dalam  kondisi  baik,  serta  mempunyai fasilitas  yang  memadai;  7)  Melanjutkan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan  sekitarnya  melalui  tindak  lanjut penganggaran  dari  KEMENDES  PDTT, Pemerintah  Daerah  (DKPD)  Prov.  SULUT dan Pemerintah Kab. MITRA.  Sasatrayuda (2010) menyatakan bahwa tujuan pengembangan  ekowisata  adalah  untuk meningkatkan  kesadaran  budaya  dan lingkungan  di  area  wisata  di  kalangan wisatawan, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terkait; mengurangi dampak negatif, seperti pencemaran,  kerusakan  lingkungan  atau budaya  lokal  akibat  kegiatan  ekowisata; serta mengembangkan perekonomian dan pemberdayaan  masyarakat  lokal  dengan menciptakan  produk  wisata  yang  berbasis nilai keunikan budaya
lokal;
8)
Memberdayakan masyarakat pesisir termasuk  kelompok  sadar  wisata  dalam rangka  mengembangkan  sarana  dan prasarana  ekowisata  mangrove  di  pesisir Tatengesan,  seperti  memperbaiki tracking mangrove,  Gazebo,  Aula  dan  area  parkir yang  rusak,  membersihkan  area  parkir yang sudah ditumbuhi rumput/tanaman liar, menyiapkan lokasi tempat-tempat pembuangan  sampah  laut,  memperkuat pelaksanaan  peraturan  lokal  berbasis budaya  tentang  pelarangan  menebang
pohon mangrove,
serta bersama Pemerintah  Desa  dan  Daerah melengkapi sarana dan prasarana lainnya sebagai satu kesatuan fasilitas ekowisata bahari.  Ayob, dkk.
(2009) menyatakan
bahwa peningkatan sarana dan prasarana kegiatan ekowisata mangrove harus berdasarkan pada aspek keselamatan, tata ruang,  konservasi,  dan  kenyamanan  dari pengunjung;  9) DKPD Prov. SULUT perlu meningkatkan jumlah program dan kegiatan  kepada  masyarakat  pesisir  Desa Tatengesan,  seperti  program  pendidikan dan pelatihan (Diklat atau Bimtek), penyuluhan dan sosialisasi tentang kelestarian  dan  keberlanjutan  wilayah pesisir  dan  laut,  termasuk  ekosistem mangrove  dan  regulasi-regulasi  terkait; program  rehabilitasi  mangrove;  program pengembangan  ekowisata  mangrove  di pesisir Tatengesan; program pembentukan sadar wisata; program peningkatan partisipasi  masyarakat  melalui  budaya lokal.  Pengelolaan ekowisata mangrove di pesisir  Desa  Tatengesan  sepenuhnya melibatkan  masyarakat  yang  ada  di  desa tersebut.  Hadi (2005) menyatakan bahwa partisipasi  dan  peran  masyarakat  adalah suatu  proses  pelibatan  masyarakat  dalam setiap  pengambilan  keputusan  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  pengelolaan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu diperolehnya rumusan 9 (sembilan) strategi prioritas dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove ke arah keberlanjutan di  wilayah  pesisir  Tatengesan,  Kab. MITRA, sebagai berikut:
1.  DKPD  Prov.  SULUT  bekerjasama dengan akademisi
terkait dari perguruan tinggi, seperti UNSRAT dan
UNIMA  memberikan  edukasi  tentang pengetahuan
ekowisata bahari (khususnya  ekosistem  mangrove)  dan segala peraturan perundang-undangan terkait kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan  dan  sekitarnya  dalam rangka pengembangan ekowisata
mangrove  di  pesisir  Tatengesan  yang sedang   dikelola   oleh   Badan   Usaha Milik  Desa  (BUMD),  yang  kegiatannya dimulai  awal  Januari  2019  dengan pendamping  Satker  P3MD  (Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat  Desa)  untuk  percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 2.  Meningkatkan dan mewujudkan program  dan  kegiatan  dalam  Renstra DKPD  Prov.  SULUT  dan  DISPARBUD Kab.  MITRA  sehubungan  dengan pengembangan dan keberlanjutan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan  dan  sekitarnya,  seperti program rehabilitasi lingkungan pesisir, program infrastruktur ekowisata bahari, program  peningkatan  kapasitas  SDM masyarakat pesisir, dan lain-lain.
3.  DKPD  Prov.  SULUT  melalui  Bidang PRL-PSDKP  bertugas  memberikan edukasi  melalui  kegiatan  pembinaan, bimbingan  teknis,  penyuluhan  dan sosialisasi tentang pemanfaatan ruang laut  dan  pengawasan  sumber  daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat  pesisir  Desa  Tatengesan dan  sekitarnya  sehubungan  dengan pengelolaan
dan
pengembangan ekowisata
mangrove di pesisir Tatengesan.
4.  DKPD  Prov.  SULUT  bekerjasama dengan  pihak  akademisi  mengadakan program  edukasi  kepada  masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya, seperti bimtek, penyuluhan, serta  sosialisasi  tentang  pengetahuan ekologi dan manajemen pesisir dan laut dalam rangka pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya.
5.  Pemerintah  Desa  Tatengesan  melalui BUMD  sebagai  pengelola  ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan mengajukan proposal pengucuran dana  lanjutan  kepada  KEMENDES
PDTT, Pemerintah Kab. MITRA (DISPARBUD Kab. MITRA) dan DKPD Prov.  SULUT  dalam  rangka  tindak
lanjut pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya.
6.  Pemerintah  Desa  Tatengesan  dan sekitarnya
bersama BUMD memberdayakan  masyarakat  pesisir setempat  dalam  rangka  rehabilitasi sarana  dan  prasarana  penunjang ekowisata mangrove di
pesisir
Tatengesan  yang  sudah  terlantar  dan rusak atau tidak terawat lagi disebabkan tidak ada aktivitas di masa pandemi  Covid-19  dengan  meminta bantuan/dukungan anggaran dari
Pemerintah Pusat (seperti KEMENDES
PDTT)  dan  Pemda  Prov.  SULUT  dan Kab. MITRA melalui dinas terkait.
7.  Melanjutkan
pembangunan
dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir  Tatengesan  dan  sekitarnya melalui tindak lanjut penganggaran dari KEMENDES PDTT,
Pemerintah Daerah  (DKPD)  Prov.  SULUT  dan Pemerintah Kab. MITRA.
8.  Memberdayakan  masyarakat  pesisir termasuk kelompok sadar wisata dalam rangka  mengembangkan  sarana  dan prasarana  ekowisata  mangrove  di pesisir
Tatengesan, seperti
memperbaiki
tracking
mangrove,
Gazebo,  Aula  dan  area  parkir  yang rusak, membersihkan area parkir yang sudah  ditumbuhi  rumput/tanaman  liar,
menyiapkan
lokasi tempat-tempat
pembuangan sampah laut, memperkuat  pelaksanaan  peraturan lokal berbasis budaya tentang pelarangan menebang pohon
mangrove,  serta  bersama  Pemerintah Desa  dan  Daerah  melengkapi  sarana dan  prasarana  lainnya  sebagai  satu kesatuan fasilitas ekowisata bahari.
9.  DKPD Prov.
SULUT perlu meningkatkan  jumlah  program  dan kegiatan  kepada  masyarakat  pesisir Desa  Tatengesan,  seperti  program pendidikan  dan  pelatihan  (Diklat  atau Bimtek),  penyuluhan  dan  sosialisasi tentang  kelestarian  dan  keberlanjutan wilayah  pesisir  dan  laut,  termasuk
ekosistem  mangrove  dan  regulasi- regulasi  terkait;  program  rehabilitasi mangrove;  program  pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan;  program  pembentukan sadar  wisata;  program  peningkatan partisipasi  masyarakat  melalui  budaya lokal.

## Saran
Sehubungan dengan pengembangan ekowisata mangrove yang sudah dibentuk dan dikelola sejak tahun 2019 oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dengan pendampingan dari Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri  Perdesaan,  maka  9  (sembilan) strategi  prioritas  yang  diperoleh  di  atas direkomendasikan kepada
Pemerintah Daerah  (DKPD)  Prov.  SULUT  sebagai naskah
akademik atau
bahan pertimbangan  dalam  rangka  pembuatan kebijakan  publik  di  bidang  kelautan  dan perikanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan banyak terima kasih  kepada  seluruh  pihak  yang  telah membantu, khususnya
kepada
stakeholders dan  para  pejabat  terkait, seperti  dari  DKPD  Prov.  SULUT,  Dinas Kehutanan Daerah Prov. SULUT, Pemerintah Desa Tatengesan, DISPARBUD  Daerah  Kab.  MITRA,  PNPM Mandiri Perdesaan, BAPPEDA Kab. MITRA  dan  pimpinan  kelompok  nelayan Tatengesan  dalam  proses  dan  suskesnya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbain,  M  &  Chairiyah,  N.  2020.  Strategi
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Melestarikan Ekowisata Mangrove dan Bekantan di Kelurahan Karang  Rejo  Tarakan  Barat.  J-PEN Borneo: Jurnal Ilmu Pertanian, Tarakan. Vol. 3 (1), hal. 1-13.
Ayob,  M.  Z.,  Saman,  M.  Z.,  Hussin,  Z.,  &
Jusoff, K. 2009. Tourists’ Satisfaction on  Kilim  River  Mangrove  Forest Ecotourism  Services.  International
Journal
of
Business and
Management. Vol. 4 (7): Hal. 76-84. Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan. 2022. Kecamatan Pusomaen  Dalam  Angka  2022. Kabupaten  Minahasa  Selatan.  122 hal. Bengen,  D.  G.  2001.  Pedoman  Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem  Mangrove.  Penerbit  IPB Press, Bogor. 58 hal. Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 2021. Rencana  Strategis  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Daerah  (Renstra DKPD)  Provinsi  Sulawesi  Utara Tahun 2021-2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Manado. 89
hal. Ely, A. J., Tuhumena, L., Sopaheluwakan,
J.,  &  Pattinaja,  Y.  2021.  Strategi
Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove  di  Negeri  Amahai.  Triton: Jurnal Manajemen Sumberdaya
Perairan, Ambon. Vol. 17(1), hal. 57- 67. Hadi, S. P. 2005. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif,
Kualitatif  dan  Kaji  Tindak.  Program
Studi  Megister  Ilmu  Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang. Irman, I., & Akbar, D. 2021. Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan. KemudiI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau. Vol. 6 (1): Hal. 75-82. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.  2021.  Peta  Mangrove Nasional.  Penerbit  KLHK,  Jakarta. 181 hal.
Mahi, A. K. 2016. Pengembangan Wilayah: Teori  &  Aplikasi.  Penerbit  Kencana, Jakarta. 322 hal
Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Penerbit  Remaja  Rosda Karya, Bandung. 409 hal.
Mutohharoh, N. 2020. Pengembangan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan  Hutan  Mangrove  Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Fakultas  Dakwah,  Institut  Agama
Islam Negeri Jember. 120 hal. Mu’tashim,  M.  R.,  &  Indahsari  K.  2021. Pengembangan Ekowisata di Indonesia. Jurnal SENRIABDI: Seminar  Nasional  Hasil  Riset  dan Pengabdian,  Surakarta.  Vol.  1  (1): Hal. 295-308. Noor,  Y.  R.,  M.  Khazali,  dan  I.N.N. Suryadiputra. 2006. Panduan Pengenalan  Mangrove  di  Indonesia.
Penerbit  Wetlands  International  - Indonesia  Programme,  Bogor.  220 hal.
Onrizal.  2010.  Perubahan  Tutupan  Hutan Mangrove  di  Pantai  Timur  Sumatera
Utara Periode 1977-2006. Jurnal Biologi  Indonesia,  Medan.  Vol. 6  (2):
Hal. 163-172.
Paruntu, P. C. dan Rumengan, A. P. 2018.
Panduan  Praktis  Analisis  Kebijakan Kelautan  dan  Perikanan.  Penerbit Unsrat Press, Manado. 169 hal.
Paruntu, C.P., Rumengan, A. P., Wagey, B. T.  2022.  Perencanaan  Strategis Kelautan  dan  Perikanan.  Penerbit Major. Minahasa Utara. 108 hal.
Posundu, S. A. R., Kepel, C. R., Mandagi,
V.  S.,  Kalalo,  P.  F.,  Paruntu,  C.  P., Mingkid,  W.,  Boneka,  F.  B.  2019.
Kajian  Strategi  Pembangunan  Zona Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata  Di  Teluk  Manado.  Jurnal Ilmiah PLATAX, MSP-FPIK, UNSRAT,  Manado.  Vol.  7  (1):  Hal. 294-308. Pramudji. 2002. Eksploitasi Hutan
Mangrove di Indonesia: Dampak dan
Upaya  Untuk  Penanggulangannya. Jurnal Oseana: 27 (3), Hal. 11-17.
Rahim,  S.,  dan  D.W.K.  Baderan.  2017.
Hutan mangrove dan
pemanfaatannya.  Jurnal  Deepublish,
Yogyakarta. 78 hal. Remus,  S.  P.,  Tarmizi,  H.  B.,  Daulay,  M., dan Rujiman. 2021. Pengaruh Ekonomi  Pariwisata  Berkelanjutan Kawasan  Strategis  Nasional  Danau Toba Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Prosiding Seminar  Nasional  Planoearth  #3,
Mataram. Hal. 113-123.
Rangkuti,  F.  1998. Analisis  S.W.O.T:
Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis –
Reorientasi  Konsep  Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta.
200 hal. Sastrayuda,  G.  S.  2010.  Hand  Out  Mata Kuliah  Concept  Resort  And  Leisure, Strategi Pengembangan
Dan
Pengelolaan  Resort  And  Leisure.  22 hal. Suntoyo,  D.  2013.  Metode  Penelitian
Akuntansi. Refika Aditama, Bandung. 188 hal.
Teh, L dan Cabanban, A. S. 2007. Planning for  Sustainable  Tourism  in  Southern
Pulau  Banggi:  an  Assessment  of Biophysical  Conditions  and  Their Implicationsfor Future Tourism Development. Journal of Environmental Management, Kanada. Vol. 85 (4), Hal. 999-1008.
Yoeti,  O.  A.  2006.  Pariwisata  Budaya: Masalah  Dan  Solusinya.  Jurnal  PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 346 hal.