Jonathan Budi  Putra,  Ana  Silviana  (2023),  Penerapan  Ht-El Menurut  Peraturan Menteri  Agraria  /  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  Di Kota  Semarang,  Vol. 8,  No.  2, Februari 2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax-literate.v8i2.11428
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, Februari 2023
PENERAPAN HT-el MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN  PERTANAHAN  NASIONAL  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  5 TAHUN 2020 DI KOTA SEMARANG

## Jonathan Budi Putra, Ana Silviana
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Email: taufaniqbal25@gmail.com

## Abstrak
Bank  perkreditan  rakyat  merupakan  lembaga  pembiayaan  yang  dekat  bagi masyarakat  kecil,  dan  berkontribusi  terhadap  tumbuhnya  UMKM  yang  memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam menyalurkan fasilitas kredit bank menggunakan jaminan, yang paling umum adalah tanah. Hak tanggungan merupakan satu-satunya  lembaga  hak  jaminan  atas  tanah  kini  pelayanannya  telah  terintegrasi secara elektronik melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020.  BPR  Jateng merupakan  bank  perkreditan  rakyat  yang  memiliki  visi  khusus  terhadap pemberdayaan UMKM serta merupakan komponen pengguna dalam pelayanan hak tanggungan ini khususnya dalam pelayanan pendaftaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  serta  apa  kendala  yang  terjadi  dalam pengimplementasian  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng.  Penulis  melakukan  pendekatan yuridis  empiris untuk  melihat  implementasi  dari  hukum  normatif  secara  nyata  di masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pelayanan  Pendaftaran Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik telah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2020  serta  tidak  mengalami  suatu  kendala  secara  hukum  dalam  implementasinya pada Bank Perkreditan Rakyat Jateng, namun terdapat kendala yang bersifat teknis yang menyebabkan gangguan pada Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi yang  mengakibatkan  terganggunya  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Kata  kunci : Implementasi,  Hak  Tanggungan  Elektronik,  PM  ATR  /  KBPN  RI  No.  5 Tahun 2020, BPR Jateng.

## Abstract
Rural banks are financial institutions that are close to the lower-middle class which have  big  contributions  to  the  growth  of  micro,  small,  and  medium  enterprises (MSMEs) and also to the economy of Indonesia. In providing their credit facilities, banks require collateral, and the most common type of collateral is land. Mortgage is the only legal agreement to use one’s property as a guarantee in Indonesia which is now electronically integrated, regulated by Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of National Land Agency Republic of Indonesia Number 5 of 2020. Jateng Rural Bank has a specific vision to empower MSMEs also act as user in this electronic mortgage service.The purpose of this research is to find out  how’s  the  implementation  and  the  obstacles  in  implementing  the  mortgage registration  service  which  is  now  electronically  integrated  in  Jateng  Rural  Bank. This research uses empirical legal approach to see the implementation of how the regulations work in society.The results of this research shows that the Electronically Integrated  Mortgage  Registration  Service  has  been  implemented  properly  and  in accordance  with  the  Regulation  of  the  Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial Planning / Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020  and  also  has  no  legal  obstacle  in  implementing  the  regulation  in  the  Jateng Rural Bank, but has a technical obstacle that causes disturbance in the Integrated Mortgage  Electronic  System  which  results  in  the  disruption  of  the  Electronically Integrated Mortgage Registration Service.
Keywords: Implementation, Electronic Mortgage, PM ATR / KBPN RI No. 5 Tahun 2020,

## BPR Jateng

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  Bangsa  Indonesia  yang  merupakan  upaya  untuk meningkatkan segala aspek kehidupan masyarakat  Indonesia, yang telah tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Pembangunan  Nasional  adalah  gambaran  dari  keinginan  Bangsa Indonesia  yang  tak  henti-hentinya  ingin  memajukan  kesejahteraan  serta  kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, dan juga dapat menciptakan kehidupan masyarakat serta menjadikan penyelenggaraan negara yang progresif dan demokratis yang didasari Pancasila.
Dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan  nasional,  pembangunan  dibidang ekonomi  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  dan  bahkan  ekonomi menjadi  bagian  yang  dapat  mendukung  terwujudnya  cita-cita  pembangunan  nasional bangsa  Indonesia  diberbagai  aspek  yang  tidak  hanya  tentang  aspek  finansial  atau
kesejahteraan  semata,  melainkan  ekonomi  ikut  mendukung  cita-cita  pembangunan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun  2017  mengeluarkan  data  bahwa  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM) menyerap mayoritas lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, tepatnya menyerap 97% tenaga  kerja  nasional,  selain  penyerapan  tenaga  kerja,  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah berkontribusi sebesar 60% dari keseluruhan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang besarannya mencapai 13.600 triliun Rupiah.  Dari data-data tersebut, UMKM memiliki andil atau peran yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi Bangsa Indonesia. Tak  bisa  dimungkiri,  dalam  rangka  usaha  untuk  melakukan  pembangunan  ekonomi, seperti halnya untuk melakukan usaha pada umumnya, diperlukan permodalan yang tidak sedikit.  Permodalan untuk menjalankan suatu  kegiatan usaha tersebut  bisa berasal  dari diri  sendiri,  atau  dari  pinjaman  pihak  lain.  Karena  sering  kali  permodalan  yang dibutuhkan terlalu besar untuk dipenuhi secara mandiri, sehingga diperlukanlah bantuan atau  tambahan  modal  dari  pihak  lain.  Ada  beberapa  sarana  yang  tersedia  yang  dapat membantu  dalam  hal  permodalan,  seperti  pinjaman  bank,  pinjaman  koperasi,  obligasi, dari pasar modal, dan lain-lain.
Bank menjadi salah satu pilihan untuk melakukan pembiayaan yang relatif cepat dan mudah. Karena hal tersebut sendiri merupakan usaha pokok dari bank, yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai fasilitas kredit.  Secara khusus dalam hal penyaluran kredit untuk para UMKM, bank  perkreditan  rakyat  menjadi  pilihan  bagi  masyarakat  kecil  karena  sifat  bank perkreditan  rakyat  lebih  dekat  dengan  masyarakat.  Namun  dalam  memberikan fasilitasnya, yang berupa fasilitas kredit atau pinjaman sebagai modal usaha, yang dimana dana yang dikelola oleh bank tersebut merupakan dana hasil himpunan dari masyarakat luas  yang  telah    mempercayakan  dananya  kepada  bank  dalam  bentuk  simpanan,  yang kemudian  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  fasilitas  kredit, memberikan  bank  suatu  tanggung  jawab  yang  besar  untuk  mengelola  dana  yang  telah dipercayakan  oleh  masyarakat,  dengan  prinsip  kehati-hatian  (prudential  banking principle) dalam hal bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya untuk memberikan fasilitas  kredit  sehingga  fasilitas  kredit  yang  tersalurkan  kembali  kepada  masyarakat terminimalisir dari segala risiko-risiko kredit yang mungkin terjadi yang dapat merugikan kreditor maupun pihak lain.
Pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat didasari oleh keyakinan  dari bank bahwa calon debitor akan melunasi utangnya tepat waktu. Maka dari itu sebelum bank sebagai  kreditor memberikan kredit kepada calon debitornya, bank melakukan analisis terhadap  calon  debitor  atau  yang  dikenal  sebagai  analisis  kredit  untuk  menilai  apakah calon  debitornya  memiliki  kemampuan,  kesanggupan  untuk  memenuhi  kewajibannya. Tetapi analisis kredit yang telah dilakukan tidak serta-merta menghilangkan risiko kredit tersebut sama sekali, karena analisis kredit  hanya menilai bukan menghilangkan risiko kredit. Jikalau risiko  kredit tersebut  tetap terjadi, bank dapat  melakukan  beberapa cara untuk  melakukan  penyelamatan  kredit,  seperti  restrukturisasi  kredit,  dan  jika
restrukturisasi kredit tersebut tidak dapat berhasil, maka bank memerlukan suatu bentuk jaminan,  yang  dapat  memberi  bank  jaminan  atas  keseluruhan  nilai  utang  debitor  serta memiliki  kekuatan  eksekutorial  bagi  bank  sebagai  langkah  terakhir  bank  untuk melakukan penyelamatan kredit.
Salah satu benda jaminan yang umum digunakan dalam pemberian fasilitas kredit oleh  bank  adalah  tanah,  tanah  menjadi  pilihan  dikarenakan  nilai  atau  harganya  stabil bahkan  cenderung  meningkat  tiap  tahunnya  serta  mudah  untuk  dilakukan  penjualan. Pemilihan  benda  jaminan  yang  berkualitas  sangatlah  penting  untuk  menjadi pertimbangan bank sebagai kreditor, karena apabila bank pada saatnya memerlukan untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan namun benda tersebut nilai jualnya tidak  ada  atau  kurang  dan/atau  tidak  dapat  dialihkan,  tentunya  keadaan  tersebut  akan merepotkan serta berpotensi merugikan bank dalam suatu perjanjian kredit.
Hadirnya  lembaga  hak  jaminan  yang  dapat  dibebankan  atas  tanah  berikut  atau tidak  berikut  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  dapat  memberikan  kepastian hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  di  suatu  perjanjian  kredit  sehingga  dapat memberi perlindungan hukum yang baik bagi kreditor maupun debitor. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria menyediakan lembaga hak tanggungan sebagai lembaga jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah untuk mengganti lembaga Hypotheek dan Credietverband, pengaturan tentang hak tanggungan disebutkan pada Pasal 25, 33, 39, dan 51 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sebagai objek dari hak tanggungan dan pasal 51 mengamanatkan  untuk  mengatur  lebih  lanjut  hak  tanggungan  dengan  undang-undang, amanat  tersebut  terlaksana  tiga  puluh  enam  tahun  sejak  diundangkannya  UUPA  yaitu dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  atau  yang  disebut  juga  dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).
Sebelum  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  terbentuk,  maka  yang  digunakan adalah  ketentuan  mengenai  Hypotheek  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Indonesia  dan  Credietverband  S.1908-542  yang  diubah  dengan  S.  1937-190  (Pasal  57 Undang-Undang  Pokok  Agraria).  Padahal  ketentuan-ketentuan  mengenai  Hypotheek maupun Credietverband merupakan ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum tanah yang  ada  sebelum  berlakunya  Hukum  Agraria  Nasional  atau  merupakan  ketentuan- ketentuan  yang  berasal  dari  zaman  kolonial  Belanda.  Oleh  karenanya  ketentuan- ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas yang ada pada Hukum Agraria Nasional dan juga dengan adanya perkembangan-perkembangan di dalam bidang perkreditan dan bidang  hak  jaminan  sebagai  bagian  dari  kemajuan  pembangunan  ekonomi,  ketentuan- ketentuan  peninggalan  zaman  kolonial  Belanda  tersebut  tidak  lagi  selaras  dengan kemajuan yang telah terjadi.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan, menuntaskan  unifikasi  dari  Hukum  Agraria  Nasional  yang  merupakan  tujuan  utama Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga hak tanggungan menjadi satu-satunya lembaga
hak jaminan atas tanah di Indonesia, yang selama ini telah memberikan peran dan manfaat yang  besar  bagi  pembangunan  nasional  bangsa  Indonesia  khususnya  pada  bidang ekonomi  dan  bagi  kepastian  hukum.  Lahirnya  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  juga berarti  Hypotheek  maupun  Credietverband  tidak  lagi  berlaku  meski  masih  ada pengecualian pada Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan untuk ketentuan eksekusi hypotheek  masih  berlaku  terhadap  ketentuan  eksekusi  hak  tanggungan  dengan  tetap memperhatikan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan.
Di era ini masyarakat memiliki tuntutan yang sangat besar terhadap keterbukaan atau  transparansi,  kepraktisan,  kecepatan,  dan  ketepatan  waktu  dalam  segala  bidang kehidupan  dan  tidak  terkecuali  terhadap  pelayanan  pemerintah  pula.  Tetapi  tentunya tuntutan  tersebut  bukan  hanya  merupakan  tuntutan  dari  salah  satu  pihak  saja  yaitu masyarakat,  melainkan  hal  ini  juga  sudah  merupakan  nilai-nilai  yang  dipegang  oleh pemerintahan  dalam  menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  yang  biasa  dikenal sebagai  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AAUPB),  selain  itu  juga  terdapat Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Government  yang  pada  intinya  menginstruksikan pengembangan  serta  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses pemerintahan  sebagai  bentuk  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  (good governance).
Pemerintah  melalui  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  (ATR)  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (BPN  RI)  pada  tanggal  27  Mei  2019 menetapkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang tentunya hal ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik  khususnya  pada  bidang  pelayanan  hak  tanggungan  yang  menyesuaikan perkembangan  teknologi  serta  kebutuhan  masyarakat  sehingga  pelayanan  hak tanggungan menjadi lebih transparan, efektif, dan efisien. Pada tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, tertanggal 21 Juni 2019 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik mulai berlaku.
Tidak  berselang  lama  setelah  diundangkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2019,  pada  tanggal  6  April  2020  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, yang berlaku pada saat  diundangkan,  tertanggal  8  April  2020.  Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang baru ini tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi  Secara  Elektronik,  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.  9  Tahun  2019  telah  dicabut  dan  telah  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Dibuatnya Peraturan Menteri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang baru ini
didasari pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2019  belum  mengatur  hak tanggungan  secara  menyeluruh  sebagaimana  apa  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, sehingga diperlukan penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2020  ini.  Pada  pasal  6  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020,  terdapat  5  jenis Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  yaitu  pendaftaran  hak tanggungan,  peralihan  hak  tanggungan,  perubahan  nama  kreditor,  penghapusan  hak tanggungan, dan perbaikan data.
Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  bahwa  Kantor  Pertanahan  wajib melaksanakan pelayanan hak tanggungan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pada ayat 2 dikatakan bahwa setelah jangka waktu  tiga  bulan  tersebut  pelayanan  hak  tanggungan  hanya  dapat  dilakukan  secara elektronik,  yang  artinya  pelayanan  hak  tanggungan  secara  konvensional  ditiadakan. Sedangkan  di  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.9  Tahun  2019  hal  demikian  tidak  ada pengaturannya.  Sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, 3 bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia melalui keterangan tertulisnya pada hari Rabu, 9 Juli 2020, mengatakan “Tepat pada Rabu, 8 Juli 2020 pukul 12.00 WIB, pelayanan hak tanggungan konvensional akan ditutup”.
Berdasarkan  berlakunya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  sehingga  pelayanan  hak  tanggungan hanya dapat dilakukan secara elektronik yang dimana kreditor merupakan komponen dari penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  sebagai  salah  satu komponen pengguna dan juga besarnya peran bank perkreditan rakyat sebagai lembaga pembiayaan  yang  dekat  dengan  masyarakat  dan  berkontribusi  terhadap  tumbuhnya UMKM yang telah diketahui memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia,  terlebih  lagi  ada  bank  perkreditan  rakyat  sangat  menarik  di  Kota  Semarang yang  bernama  BPR  Jateng  sebagai  bank  perkreditan  rakyat  yang  memiliki  visi  untuk menjadi  bank  perkreditan  rakyat  yang  dapat  menjadi  mitra  utama  serta  memberikan kontribusi terbesar terhadap pemberdayaan ekonomi mikro yang juga telah melaksanakan Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  sejak  bulan  Maret  2020, maka  dari  itu  penulis  memilih  untuk  meneliti  implementasi  dari  Pelayanan  Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik khsusnya mengenai pelayanan pendaftaran
hak tanggungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 di Kota Semarang.

## Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  dalam  penelitian  ini. Pendekatan  yuridis  empiris  merupakan  pendekatan  penelitian  hukum  yang  melihat implementasi  dari  hukum  yang  normatif  secara  nyatanya  yang  terjadi  lapangan  / masyarakat.   Pendekatan yuridis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis objek  penelitian  menggunakan  aturan  tertulis  yang  ada  kaitannya  dengan  objek penelitian.  Penulis  menggunakan  aturan  tertulis  berupa  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Pendekatan empiris  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang penerapan peraturan tersebut terhadap implementasinya dalam kenyataan.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik pada Bank Perkreditan Rakyat Jateng di Kota Semarang
Bank Perkreditan Rakyat Jateng merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Semarang. Penyelenggaraan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara  Elektronik  terdiri  dari  beberapa  komponen  dimana  Bank  Perkreditan  Rakyat Jateng  sebagai  kreditor  merupakan  komponen  pengguna  dalam  penyelenggaraan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  bekerja  sama  dengan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Kota  Semarang  Budi  Wangsaraharja  dalam  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam  penyelenggaraan Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  merupakan  komponen pengguna, sama seperti kreditor.
Kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengesahkan  hasil  dari  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  dimiliki  oleh  Kantor  Pertanahan  selaku komponen pelaksana dan komponen Penyelenggara Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi.
Tujuan  dari  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dijelaskan pada bagian konsiderans huruf a, yaitu  untuk  meningkatkan  pelayanan  hak  tanggungan  sehingga  memenuhi  asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Dengan diimplementasikannya Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Bank Perkreditan Rakyat Jateng, pelayanan pendaftaran hak tanggungan di
Bank Perkreditan Rakyat  Jateng menjadi lebih cepat,  tepat  waktu,  praktis, dan efisien. Pengimplementasian  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  di Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Kota  Semarang  Budi  Wangsaraharja  partner  Bank Perkreditan  Rakyat  Jateng  menjadikan  pelayanan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  lebih efisien, cepat, efektif, dan mengurangi human error.  Pengimplementasian Pelayanan Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  di  Kantor  Pertanahan  membuat  pelayanan pendaftaran hak tanggungan lebih cepat, praktis, dan tepat waktu.
Heri  Apriyanto  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Pendaftaran  Kantor  Pertanahan  Kota Semarang  mencontohkan,  sebelumnya  pada  pelayanan  pendafatar  hak  tanggungan konvensional, proses pengecekan bisa membutuhkan waktu satu sampai dua hari, namun setelah menerapkan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, proses pengecekan dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit saja.
Sehingga apa yang dituju atau yang dicita-citakan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  ini  telah terimplementasi dengan sangat baik.
Pada  pasal  3  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  dijelaskan  bahwa  pelayanan  Hak Tanggungan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi.
Terdapat  beberapa  jenis  pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik yang dapat diajukan melalui Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi yang  diatur  dalam  pasal  6  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu:
a. pendaftaran Hak Tanggungan
b. peralihan Hak Tanggungan
c. perubahan nama Kreditor
d. penghapusan Hak Tanggungan
e. perbaikan data
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandra selaku staf legal Bank Perkreditan Rakyat  Jateng,  Budi  Wangsaraharja  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  partner  Bank Perkreditan  Rakyat  Jateng,  dan  Heri  Apriyanto  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Pendaftaran Kantor  Pertanahan,  pelayanan  hak  tanggungan  secara  elektronik  dilaksanakan  melalui Sistem  Elektronik  Hak Tanggungan Terintegrasi,  dan berdasarkan observasi  penulis di Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  dan  di  Kantor  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Kota Semarang  Budi  Wangsaraharja,  pelayanan  hak  tanggungan  secara  elektronik  yang dilaksanakan  melalui  Sistem  Elektronik  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  menggunakan aplikasi / situs web https://htel.atrbpn.go.id/.
Ada beberapa jenis pelayanan yang dapat diajukan melalui Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi, yaitu:
a. pendaftaran Hak Tanggungan
b. roya
c. cessie
d. subrogasi
e. ganti nama
f. perbaikan data Hak Tanggungan
g. daftar ulang Hak Tanggungan
Jenis-jenis pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang dapat diajukan  melalui  Sistem  Elektronik  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  yang  diatur  dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik telah terimplementasikan dengan sangat baik dan secara mudah dilaksanakan melalui Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi

## Mekanisme  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik
Mekanisme  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik diatur pada bab III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

## Mekanisme  Pengajuan  Permohonan  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Kreditor  melakukan  pengajuan  permohonan  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik melalui Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi yang  disediakan  oleh  Kementerian.  Apabila  permohonan  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi  Secara  Elektronik  tersebut  berupa  permohonan  pendaftaran  Hak Tanggungan  atau  peralihan  Hak  Tanggungan,  dokumen  kelengkapan  persyaratan disampaikan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  melalui  Sistem  Elektronik  Hak Tanggungan Terintegrasi disertai dengan Surat Pernyataan mengenai pertanggungjawaban  keabsahan  dan  kebenaran  data  Dokumen  Elektronik,  dan  apabila permohonan  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  berupa perubahan nama Kreditor, penghapusan Hak Tanggungan, atau perbaikan data, dokumen kelengkapan  persyaratan  disampaikan  sendiri  oleh  kreditor  yang  disampaikan  dalam bentuk Dokumen Elektronik.
Setelah  permohonan  telah  diterima  oleh  Sistem  Elektronik  Hak  Tanggungan Terintegrasi,  sistem  akan  menerbitkan  tanda  bukti  pendaftaran.  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  akan  dikenakan  biaya  sesuai  peraturan perundang-undangan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak.  Selanjutnya,  permohonan tersebut akan diproses setelah data permohonan dan biaya telah dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi.
Bank Perkreditan Rakyat  Jateng dalam melakukan permohonan Pelayanan Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik    melalui  aplikasi  /  situs  web https://htel.atrbpn.go.id/  yang  merupakan  Sistem  Elektronik  Hak  Tanggungan
Terintegrasi yang disediakan oleh Kementrian dan apabila permohonan Pelayanan Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  tersebut  berupa  permohonan  pendaftaran Hak  Tanggungan  atau  peralihan  Hak  Tanggungan,  dokumen  kelengkapan  persyaratan disampaikan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  melalui  Sistem  Elektronik  Hak Tanggungan Terintegrasi disertai dengan Surat Pernyataan mengenai pertanggungjawaban  keabsahan  dan  kebenaran  data  Dokumen  Elektronik,  selain  itu Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  juga  menyerahkan  surat  fisik  kepada  Bank  Perkreditan Rakyat Jateng, surat tersebut merupakan Surat Pengantar yang isinya adalah:
Bersama  surat  ini,  disampaikan  Akta  Hak  Tanggungan  nomor  ---  yang  dibuat  pada tanggal --- dengan kode akta --- dan nilai sebesar --- untuk permohonan pelayanan di Kota Semarang.
Detail akta telah dimasukan ke dalam sistem elektronik, sesuai dengan diktum – diktum yang  disebutkan  dalam  akta  di  atas  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  Surat Pengantar ini.
Setelah  permohonan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  telah  diterima  oleh  Sistem Elektronik  Hak  Tanggungan  Terintegrasi,  sistem  akan  menerbitkan  tanda  bukti pendaftaran  serta  menerbitkan  Surat  Perintah  Setor.  Surat  Perintah  Setor  tersebut  oleh Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  dikirimkan  melalui  surat  elektronik  kepada  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  untuk  dibayarkan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  yang kemudian apabila terlah dibayarkan, status pembayarannya terkonfirmasi melalui Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi.

## Mekanisme  Penerbitan  Hasil  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Kepala Kantor Pertanahan harus memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan dan konsep  Sertipikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  melalui  Sistem  Elektronik  Hak Tanggungan  Terintegrasi  sebelum  menerbitkan  hasil  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Apabila  dokumen  persyaratan  sudah  sesuai,  Kepala Kantor Pertanahan akan memberikan persetujuan.
Hasil  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik yang  diterbitkan  oleh  Sistem  Elektronik  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  ini  berupa Dokumen  Elektronik  meliputi  Sertipikat  Hak  Tanggungan  Elektronik,  catatan  Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan catatan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Hasil Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi secara elektronik ini juga  disampaikan  kepada  Kreditor  melalui  Sistem  Elektronik  Hak  Tanggungan Terintegrasi, yang disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Kantor  Pertanahan,  sebelum  menerbitkan  hasil  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi  Secara  Elektronik  Kepala  Kantor  Pertanahan  memeriksa  kesesuaian dokumen persyaratan dan konsep Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik melalui Sistem Elektronik  Hak  Tanggungan  Terintegrasi,  apabila  telah  disetujui,  hasil  Pelayanan  Hak
Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  diterbitkan  oleh  Sistem  Elektronik  Hak Tanggungan Terintegrasi berupa dokumen elektronik. Hasil Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik kemudian disahkan oleh kepala kantor pertanahan dengan menggunakan  Tanda  Tangan  elektronik,  yang  setelah  itu  diserahkan  kepada  Bank Perkreditan Rakyat Jateng sebagai Kreditor.

## Mekanisme  Pencatatan  Hasil  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Pencatatan Pendaftaran Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah atau Hak Milik  Atas  Satuan  Rumah  susun  dilakukan  pada  Buku  Tanah  Elektronik  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan,  sedangkan  pencatatan  Hak  Tanggungan  pada  Sertipikat  Hak  Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun dilakukan oleh Kreditor pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.
Hasil Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi secara elektronik ini juga  disampaikan  kepada  Kreditor  melalui  Sistem  Elektronik  Hak  Tanggungan Terintegrasi. Kantor Pertanahan melakukan pencatatan Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah susun dilakukan secara elektronik oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  pada  Buku  Tanah  Elektronik,  yang  setelah  itu  disampaikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku Kreditor melalui Sistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasi. Bank Perkreditan Rakyat Jateng dalam melakukan pencatatan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun dilakukan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  pada  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  atau  Hak Milik  Satuan  Rumah  Susun  secara  fisik.  Mekanisme  Pelayanan  Pendaftaran  Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dalam bab III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik telah terimplementasikan dengan baik.

## Kendala  Implementasi  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara Elektronik
Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  tidak  mengalami  kendala  dengan pengimplementasian  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik  ini,  namun  terkadang  dikarenakan  jaringan  dari  aplikasi  /  situs  web https://htel.atrbpn.go.id/  eror,  Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  kesulitan  untuk mengaksesnya, sehingga pelayanan hak tanggungan menjadi terhambat.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Kota  Semarang  Budi  Wangsaraharja  tidak mengalami  kendala  dengan  pengimplementasian  Pelayanan  Pendaftaran  Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ini, namun terkadang dikarenakan jaringan dari aplikasi  /  situs  web https://htel.atrbpn.go.id/ eror, Bank Perkreditan  Rakyat  Jateng kesulitan untuk mengaksesnya, sehingga pelayanan hak tanggungan menjadi terhambat. Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  tidak  mengalami  kendala  sama  sekali  dengan pengimplementasian  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik  ini,  selain  itu  Heri  Apriyanto  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Pendaftaran  Kantor Pertanahan  menambahkan  mengenai  keluhan  tidak  dapat  diaksesnya  situs  web
https://htel.atrbpn.go.id/ oleh Bank Perkreditan Rakyat Jateng dan Pejabat Pembuat Akta Tanah  Kota  Semarang  Budi  Wangsaraharja,  hal  tersebut  merupakan  sepenuhnya kewenangan  Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan Pertanahan Nasional.

## Kesimpulan
Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi  Secara  Elektronik  telah  terimplementasikan  dengan  baik  pada  Bank Perkreditan Rakyat Jateng di Kota Semarang. Sehingga apa yang menjadi cita-cita atau tujuan  dari  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  2020  terealisasi.  Pengimplementasian Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang  diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara  Elektronik  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  di  Kota  Semarang  tidak mengalami  kendala  yang  berarti.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Jateng  mengalami  kendala yang sifatnya teknis dikarenakan terkadang aplikasi / situs web https://htel.atrbpn.go.id/ eror sehingga tidak dapat diakses untuk melakukan pelayanan hak tanggungan, mengenai perkara ini yang berwenang adalah Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto,  Suharsimi,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,  (Jakarta:  Rineka Cipta, 2012).
Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Perbankan, (Bandung : Alumni, 1982).
Dewi,  IGA  Gangga  Santi,  Hukum  Agraria  di  Indonesia,  (Surabaya:  Jakad  Media Publishing, 2020).
Djoni, S Gazali, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Fuady,  Munir,  Hukum  Perkreditan  Kontemporer,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2003).
Ibrahim, Johannes, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi), (Bandung: Mandar Maju, 2004).
Mertokusumo,  Soedikno,  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar,  Edisi  Keenam,
(Yogyakarta: Liberty,2001).
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
Poesoko,  Herowati,  Parate  Executie  Obyek  Hak  Tanggungan  (Inkonsistensi,  Konflik Norma  dan  Kesesatan  Penalaran  dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan),
(Yogyakarta: : LaksBang PRESSindo, 2007).
Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009).
Republik  Indonesia,  Buku  I  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  Keenam  1994/95  - 1998/99, Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  Keenam  (REPELITA  VI),  (Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, 1994).
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986).
Soemitro, Ronny Haniatjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).
Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Cetakan  ke-31,  (Jakarta:  Intermasa,  2003), halaman 5.
Thamrin  Abdullah  dan  Francis  Tantri,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan,  (Jakarta:  Raja Grafindo, 2017).
Thomas, Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinin Yunianti Ananda, Djuhaepah T Marala,  Dasar-Dasar  Perkreditan,  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  1997), halaman 14.
Widjaya,  Gunawan,  Seri  Hukum  bisnis  Memahami  Prinsip  Keterbukaan  (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).

## Copyright holder:
Jonathan Budi Putra, Ana Silviana (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: