## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, Mei 2024, pp. 34-49 E-ISSN: 2776-6284
Received 30 Januari 2024● Revised 7 Juni 2024● Accepted 19 Juni 2024
Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 1,2 Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
Email : hilalramdhani@unsil.ac.id 1 , subhanagung@unsil.ac.id 2

## Abstract
The public image was built to give rise to the likes of the Tasikmalaya constituents which gave rise to being called a Kyai party, Islamic boarding school party, movement/preaching party. This image  has  a  connection  with  the  socio-cultural  culture  of  the  Tasikmalaya  people,  which incidentally is strongly associated with Islamic culture. This research uses a qualitative approach with a case study method that investigates contemporary phenomena in real life contexts. In this research the focus is on research on political imagery in the institutionalization of the United Development  Party.  The  results  of  the  research  show  an  imaging  model  that  develops  an imaging model of the four main cells of Tasikmalaya's political power, namely the image of the Charismatic Ulama party, the Nahdiyyin Party, the Mass Organization Party and the Dakwah Party. Among these four images, the most reliable one is that PPP is a party that is strongly supported  by  charismatic  ulama,  where  in  the  Tasikmalaya  context  charismatic  ulama  have political power as political actors who are liked and  followed by the public. By developing a model  of  imaging  the  charisma  of  Mainded  Ulama  as  a  strong  and  influential  actor  in Tasikmalaya, PPP can develop rapidly and because it is able to become a leader in the PPP executive and legislative institutions, it becomes a benchmark for the survival of political parties in Tasikmalaya.
Keywords: Political Imaging, Institutionalization, Partai Persatuan Pembangunan.

## Abstrak
Citra  publik  dibangun  untuk  melahirkan  kesukaan  konstituen  Tasikmalaya  yang  melahirkan penyebutan  sebagai  partai  kyai,  partai  pesantren,  partai  gerakan/dakwah.  Citra  ini  memiliki pertautan dengan sosio-kultural masyarakat Tasikmalaya yang nota bene kental dengan kultur ke-Islaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, dalam penelitian ini fokus pada penelitian pencitraan politik dalam institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan model pencitraan yang mengembangkan model pencitraan empat sel utama  kekuatan  politik  Tasikmalaya,  yakni  mencitrakan  sebagainya  partainya  Ulama Kharismatik, Partai Nahdiyyin, Partai Ormas dan Partai Dakwah. Diantara keempat pencitraan tersebut yang sangat diandalkan adalah PPP merupakan partai yang didukung kuat oleh para Ulama  Kharismatik,  dimana  dalam  konteks  Tasikmalaya  ulama  kharisatik  memiliki  kekuatan politik sebagai aktor politik yang disukai dan diikuti oleh masyarakat. Dengan mengembangkan model  pencitraan  Kharisma  Ulama Mainded sebagai  aktor  orang  kuat  dan  berpengaruh  di Tasikmalaya, maka PPP dapat berkembang dengan pesat dan karena mampu menjadi leader dalam lembaga eksekutif dan legislatif PPP, maka menjadi tolok ukur survivalitas partai politik di Tasikmalaya.
Kata kunci: pencitraan politik, PPP Tasikmalaya.
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020

## I. Pendahuluan
Kajian  mengenai  pembangunan  citra  positif (reification) banyak  dilakukan sesuai  dengan  perkembangan  Partai  Persatuan  Pembangunan—selanjutnya  ditulis PPP—yang  semakin  pesat  pasca  tuntuhnya  Rezim  Soeharto  (Orde  Baru)  di Tasikmalaya.  Di  mana  sebelumnya  partai  ini  hanyalah  sebagai  partai  “gurem” mengalami kesulitan dalam perkembangannya karena tekanan dari penguasa.
Terdapat beberapa hal menarik yang mewarnai dinamika politik Tasikmalaya, salah satunya adalah di mana PPP tampil sebagai dominasi baru dalam panggung politik lokal di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Eksistensi PPP di daerah Tasikmalaya secara konsisten  utamanya  setelah  bergulirnya  Era  Reformasi  dimulai  dengan  hasil  mampu mengungguli  berbagai  kontestasi  pemilihan  (Pemilu)  sepanjang  waktu  tersebut. Keunggulan demi keunggulan dalam berbagai kontestasi tersebut menghantarkan PPP di  daerah  ini  berhasil  bertahan  dan  berkembang  dalam  dinamika  perpolitikan  lokal Tasikmalaya, Jawa Barat.
Sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  bahwa  dalam  perkembangannya  PPP Tasikmalaya mampu bertransformasi dari partai “pelengkap penderita” di Masa Rezim Orde  Baru  kemudian  menjadi  partai  yang  memiliki  pengaruh  besar  di  Tasikmalaya. Tentu  perkembangan  tersebut  tidaklah  berjalan  begitu  saja,  namun  melalui  proses survivalitas yang panjang dan penuh perjuangan serta konsistensi dalam mengelola dan membangun  citra  positif  partai  di  mata  konstituen.  Survivalitas  tersebut  tentunya diwarnai dengan dinamika naik-turun kondisi partai, baik yang mengarah kepada situasi yang kondusif bagi partai, maupun kondisi yang dapat melemahkan partai.
Maksud  dari  penyebutan  partai  yang  mampu survive dalam  studi  ini  meliputi dua hal utama, yakni : pertama, secara internal partai mampu mengelola segala daya indegeniousitas partai  sehingga  mampu  mengelola  rumah  tangga,  melakukan  fungsi kepartaian dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kedua, secara eksternal partai dapat  merespon  berbagai  perubahan  situasi  sosial-politik  dan  mampu  berkontestasi dalam  pemilihan  jabatan  politik  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  baik  pimpinan eksekutif maupun legislatif dan dapat memberikan pembelajaran politik baik bagi kader, maupun masyarakat luas.
Kajian  teoritis  yang  akan  digunakan  dalam  menggambarkan reification partai Golkar ini adalah bersumber dari kajiannya Randall dan Svasand (2002). Dua pemikir ini  sebelumnya  melihat  dari  kajian-kajian  institusionalisasi  kepartaian  Huntington (1968) menggunakan istilah-istilah yang dipakai dalam bentuk kajian metriks. Model tersebut digunakan untuk mengkaji institusionalisasi kepartaian di Dunia Ketiga semisal Argentina,  Malaysia  termasuk  Indonesia.  Model  metriks  Randall  dan  Svasand  juga digunakan  Akbar  Tandjung  (2007)  sebagai  kerangka  teoritik  dalam  membaca institusionalisasi Partai Golkar pasca jatuhnya Soeharto dan juga yang terbaru dipakai oleh  Tomsa  yang  juga  sama  untuk  membaca  institusionalisasi  Partai  Golkar  Pasca Soeharto (Tomsa, 2008).
Pelembagaan  partai  politik  dalam  Randall  dan  Svasand  (2002)  adalah  proses pemantapan  partai  politik  baik  secara  struktural  dalam  rangka  mempolakan  perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (the process by wich the party  becomes  established  in  terms  of  both  integrated  patterns  on  behavior  and  of attitudes  and  culture). Proses  pelembagaan  ini  mengandung  dua  aspek,  yaitu  aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka  akan  tampak  sebuah  tabel  empat  sel,  yaitu; pertama ,  dimensi  kesisteman
( systemness )  suatu  partai  sebagai  hasil  persilangan  aspek  internal  dengan  struktural. Kedua, dimensi  identitas  nilai  ( value  infusion )  suatu  partai  sebagai  hasil  persilangan aspek internal dengan kultural. Ketiga, dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan ( decisional autonomy ) sebagai hasil persilangan aspek eksternal-struktural. Keempat, dimensi  pengetahuan  atau  citra  publik  ( reification )  terhadap  suatu  partai politik sebagai persilangan aspek eksternal-kultural.
Tabel 1. Metriks Dimensi-Dimensi dari Institusionalisasi Kepartaian Dimensi Kepartaian Internal Eksternal Struktural Kesisteman Otonomi Kultural Identitas Nilai Citra pada Publik Sumber: Randall dan Svasand (2002)
Pertama, dimensi  kesisteman  adalah  proses  pelaksanaan  fungsi-fungsi  partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. Kedua, dimensi identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai  dan  karena  itu  berdasarkan  basis  sosial  pendukungnya  dan identifikasi  anggota  terhadap  pola  dan  arah  perjuangan  yang  diperjuangkan  partai politik  tersebut. Ketiga, dimensi  otonomi  suatu  partai  politik  dalam  pembuatan keputusan  berkaitan  dengan  hubungan  partai  dengan  aktor  luar  partai,  baik  dengan sumber  otoritas  tertentu  (penguasa,  pemerintah),  maupun  dengan  sumber  dana (pengusaha,  penguasa,  negara  atau  lembaga  luar)  dan  sumber  dukungan  massa (organisasi masyarakat). Keempat, dimensi pengetahuan publik tentang partai politik, merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik dan bagaimana pihak lain menyesuaikan dengan visi-misinya (Randall & Svasand, 2002).
Dari  tulisan  di  atas,  terpetakanlah  dalam  ranah  mana  penulis  memfokuskan kajian, yakni memfokuskan pada salah satu dimensi  pelembagaan partai  politik yaitu pembangunan  citra  partai  politik (reification). Hal  inilah  yang  akan  dikaji  kemudian dalam  konteks  Partai  Golkar  masa  kepemimpinan  Akbar  Tandjung.  Kajian  dimensi yang lain jika ada hanya sebagai pelengkap argumen, jika hal tersebut berkaitan dengan citra  partai  ke  publik.  Hal  ini  dimungkinkan  terjadi,  karena  pada  dasarnya  metriks Randall dan Svasand ini include antara satu dimensi dengan dimensi lainnya. Sebagaimana dibahas di  atas, reification merupakan salah satu dimensi dalam kajian institusionalisasi kepartaian  (Ridha, 2016; Rachmayani & Warganegara, 2023; Ivanny,  2023). Reification maksudnya  adalah  bagaimana  partai  mampu  memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya (Kaypama, 2019; Lutfi, 2013). Selain itu juga bagaimana partai mampu menjelmakan  institusinya  sebagai  institusi  yang  memiliki  nilai  positif  dan  membawa impact positif dalam mendapatkan pilihan konstituen sebanyak-banyaknya.
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
Derajad  pengetahuan  publik  tentang  partai  politik  merujuk  pada  pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik (Susanto, 2019; Nurdin, 2013; Putra, 2019). Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada  imajinasi  publik,  maka  pihak  lain  baik  para  individu  maupun  lembaga  akan menyesuaikan  aspirasi  dan  harapan  ataupun  sikap  dan  perilaku  mereka  dengan keberadaan  partai  politik  tersebut  (Suryana,  Ardiansyah  &  Manan,  2020;  Goraph,  & Lopak,  2018;  Wanto,  2021;  Muhammad,  2018).  Derajad  pengetahuan  publik  ini merupakan  fungsi  dari  waktu  dan  kiprah  partai  tersebut.  Konsep  citra  terkait  dengan imajinasi  publik terhadap partai  tertentu yang berdasar dari fakta dan informasi  yang ada  akan  eksistensi  partai  tertentu.  Dalam  konteks  ini  reifikasi  akan  banyak  bicara politik simbol yang dimainkan partai, flat-form partai yang populis dan implementasi flat-form yang masif.
Secara  empiris  terdapat  berbagai  penelitian  yang  mengkaji  pencitraan  partai politik,  Muchtar  (2016)  menyatakan  Partai  politik  Golkar  menerapkan  model pencitraannya melalui beberapa cara, seperti, Pertama, pengusulan motto “Partai Idea” bertujuan  untuk  menampilkan  Golkar  sebagai  partai  progresif  yang  terlibat  dalam kompetisi  ide-ide  beragam  dan  inovatif  yang  diusungnya.  anggota.  Golkar  bertujuan untuk  menunjukkan  kapasitasnya  sebagai  partai  politik  dalam  menjadi  penampung konsep-konsep  inovatif  demi  kemajuan  negara  kita.  Selain  itu,  untuk  menumbuhkan citra  partai  yang  berorientasi  global,  Golkar  melakukan  tur  internasional  untuk berinteraksi dengan para pemimpin partai dan pejabat negara. Selain itu, pidato politik juga menjadi peluang untuk meningkatkan nama baik partai dan pemimpinnya dengan menyebarkan  pemikiran  dan  gagasan  Golkar  terkini  melalui  orasi  yang  disampaikan oleh ketua umum. Selain itu, dalam upaya meningkatkan reputasinya, Golkar juga aktif terlibat  di  beberapa  sektor  untuk  mewujudkan  tujuannya.  Golkar  menggunakan  tiga wahana untuk mewujudkan kehadirannya: di dalam parlemen, di pemerintahan, dan di dalam  Partai  Golkar  itu  sendiri.  Ketiga  alat  ini  saja  sudah  cukup  bagi  Golkar  untuk menumbuhkan  persepsi  positif  terhadap  partai,  tergantung  pada  kemampuan  Golkar dalam memanfaatkannya.
Nurussa’adah (2019) menyatakan media dan jurnalis SKH (Surat Kabar Harian) Republika  telah  mengembangkan  gambaran  yang  baik  ketika  meliput  partai-partai Islam. Arsitektur ini mengilhami setiap wacana yang diciptakan SKH Republika dengan konotasi positif, meliputi Struktur Makro, Superstruktur, dan Struktur Mikro wacana. Tujuannya  untuk  meningkatkan  persepsi  positif  terhadap  partai-partai  Islam  dengan menyebarkan berita tentang mereka. Media dan jurnalis SKH Tempo melakukan dialog dengan  mengedepankan  kritik  sosial.  Media  dan  jurnalis  SKH  Tempo  mengamati peristiwa tersebut secara adil dan tidak memihak, serta melakukan pengawasan terhadap faksi dominan. Memang secara khas menunjukkan karakteristik yang kurang baik jika diamati pada Struktur Makro, Superstruktur, dan Struktur Mikro yang dihasilkan oleh SKH Tempo.
Fahrianoor (2020) menyatakan strategi pencitraan Partai Demokrat pada pemilu 2019 adalah efektif menangani persoalan politik. Partai Demokrat menggunakan jasa konsultan  politik  sebagai  bagian  dari  strategi  pencitraannya,  khususnya  untuk menyusun  program  kampanye  partai  politik  tersebut.  Strategi  pencitraan  Partai Demokrat  dilaksanakan  melalui  media  arus  utama.  Partai  Demokrat  harus  menjaga konsistensi  dalam menyikapi  persoalan politik. Untuk  menumbuhkan persepsi  positif masyarakat,  Partai  Demokrat  Kota  Banjarmasin  sebaiknya  memilih  mempekerjakan
konsultan politik yang terampil. Ketika menggunakan media massa, cara yang paling efektif  adalah  dengan  memberikan  akses  kepada  semua  pejabat  partai,  daripada membatasi akses hanya kepada pimpinan partai saja.
Khatami  (2021)  menyatakan  kemunculan  “Baliho  2024”  yang  menampilkan empat  tokoh  politik  terkemuka,  yakni  Puan  Maharani,  Airlangga  Hartanto,  Agus Harimurti  Yudhoyono,  dan  Muhaimin  Iskandar,  banyak  menuai  emosi  kurang  baik dalam  pembahasan  berita  Kompas.com  dan  Tempo.com,  serta  perbincangan  tentang Twitter.  Narasi  sentimen  positif  dan  netral  juga  memperlihatkan  proporsi perkembangan yang lebih rendah dibandingkan dengan sentimen negatif. Komunikasi dan  pencitraan  politik  yang  dilakukan  keempat  oknum  tersebut  berujung  pada peningkatan  elektabilitas,  meski  sikap  kurang  baik  muncul.  Hasil  elektabilitas  tidak hanya dipengaruhi oleh mood yang diungkapkan dalam debat online, namun juga oleh demografi pemilih tertentu yang menjadi target para tokoh politik.
Azhar  (2016)  kajian  terhadap  pencitraan  politik  yang  dilakukan  DPD  PAN Labuhan  Batu  Selatan  pada  tahun  2009-2014  menghasilkan  temuan  sebagai  berikut: Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  menggunakan  pendekatan  komunikasi  politik  yang sangat  strategis  dalam  kampanye  pemilu  di  Labuhan  Selatan.  Batu  dari  tahun  2009 hingga  2014.  Bervariasi.  Tujuan  dari  gambar  tersebut  adalah  untuk  membangkitkan empati masyarakat, sehingga memperkuat kelayakan elektoral suara PAN. Selain itu, beragamnya  pemanfaatan  beberapa  platform  komunikasi  dan  perangkat  lunak produktivitas telah secara efektif menarik minat masyarakat umum. Dukungan terhadap PAN  datang  dari  berbagai  lapisan  masyarakat,  baik  dari  kalangan  tokoh  maupun masyarakat umum. Lebih lanjut, DPD PAN Labuhan Batu Selatan melakukan beberapa model pencitraan politik, antara lain komunikasi massa, pemanfaatan media komunikasi kelompok, dan komunikasi luar ruangan. Model pencitraan politik ini telah mencapai kesuksesan.  Hal  ini  terlihat  dari  perolehan  kursi  PAN  Labuhan  Batu  Selatan  yang meningkat dari 1 menjadi 11 kursi.
Penelitian ini memiliki urgensi dalam mengkaji model pencitraan dalam partai politik  yang  mana  pada  masa  ini  elektabilitas  yang  berbasis  pada  pencitraan  partai politik  menjadi  aspek  penting  dalam  upaya  partai  politik  melewati  ambang  batas parlemen.  Kesalahan  partai  politik  dalam  membuat  citra  politik  berdampak  pada popularitas dan elektabilitas partai politik yang menurun.
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya, terutama  dalam  menjelaskan  model  pencitraan  Partai  Persatuan  Pembangunan  secara spesifik  di  Tasikmalaya.  Spesifikas  atas  objek  penelitian  mampu  memberikan penjelasan lebih elaboratif atas kasus yang diteliti. Dari latar belakang di atas, dengan fokus waktu penelitian tahun 2014 sampai tahun 2020, maka perumusan masalah dari kajian ini adalah bagaimanakah institusionalisasi kepartaian, khususnya pembangunan citra  positif  yang  senantiasa  dijalankan  oleh  PPP  Tasikmalaya  sehingga  mampu berkembang  pesat,  baik  sebagai  tolok  ukur  pengorganisasian  kepartaian,  maupun mampu berkontestasi dalam berbagai pemilihan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus.  Narbuko  dan  Achmadi  (2007) mendefinisikan analisis kasus  sebagai  penyelidikan menyeluruh terhadap  suatu  kasus yang menghasilkan temuan yang terstruktur dengan baik. Analisis kasus berfokus pada penciptaan kasus studi yang unik dan terdefinisi secara sempit yang berkaitan dengan
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
unit  tertentu.  Studi  kasus  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pencitraan  PPP  di  internal kepartaian. Penelitian ini dilakukan di PPP Kabupaten Tasikmalaya dengan melibatkan berbagai partisipan terkait. Model analisis Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga bagian - reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas, transferabilitas,  ketergantungan,  dan  konfirmabilitas  dilakukan  secara  konsisten sepanjang proses penelitian untuk menilai validitas temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan dikaji beberapa hal penting yang nantinya menjadi sub bab- sub  bab  dalam  menjawab  perumusan  masalah  yang  menyangkut  pembangunan  citra publik  yang  dilakukan  oleh  PPP  Tasikmalaya  sesuai  dengan  turunan  Visi  Misi  dan Program  perjuangan  partai  supaya  mampu  dikenali  oleh  masyarakat  umum  atau masyarakat konstituen. Yang dimaksud dengan pembangunan citra publik dalam kajian ini  adalah  bagaimana  partai  membuat  citra  yang  baik  dihadapan  konstituen  partai, bahkan masyarakat  secara umum sehingga disukai  dan mampu terinternalisasi  dalam publik  sebagai  partai  Islam  terdepan  yang  merepresentasikan  perjuangan  dari  tujuan Islam rahmatan lil alamiin.
Pembangunan citra publik tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai upaya seperti  model  komunikasi  dan  penyebaran  informasi  dalam  pengenalan  tujuan  dan program  partai,  pencitraan  dalam  wujud  kegiatan  dan  pelaksanaan  program  yang menguatkan  brand  (kemasan)  partai.  Sub  bab  yang  akan  dipaparkan  dalam  bab  ini diantaranya: (1) citra partai yang ingin dibangun, (2) strategi dalam membangun citra partai  (3). Impact pencitraan  partai  terhadap  keberlangsungan  (survivalitas)  PPP Tasikmalaya.

## A. Pencitraan Politik (Reification) PPP Tasikmalaya
Sebagai partai yang berasaskan Islam, hal yang paling utama ingin dibangun oleh PPP  Tasikmalaya  adalah  tentunya  partai  terdepan  dalam  memperjuangkan  nilai-nilai Islam yang bermanfaat bagi segenap manusia dan alam (Islam rahmatan lil ‘alamiin) melalui  perjuangan  politik-kenegaraan  dalam  mengatasi  masalah  kehidupan kemanusiaan, bangsa, agama dan negara.
Mengenai  citra  yang  ingin  dibangun  oleh  PPP  Tasikmalaya,  salah  seorang informan KH. Asop Sopiudin menyatakan bahwa jika berbicara citra partai, maka PPP Tasikmalaya  jelas  selalu  mencitrakan  sebagai  partai  Islam  terdepan,  karena  memang yang diperjuangkan oleh PPP adalah perbaikan kehidupan bangsa dan negara dengan mengimpleentasikan nilai-nilai ke-Islaman yang humanis dan rahmat bagi seluruh alam. PPP  menginginkan  menjadi  bagian  penting  dalam  kehidupan  politik  dengan menggunakan cara-cara politik yang baik untuk mencapai kehidupan bangsa Indonesia yang bermartabat, maju dan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Jadi PPP menginginkan nilai-nilai Islam yang luhur tersebut mampu diejawantahkan dalam kehidupan politik praktis.
Oleh  karena  itu,  supaya  masyarakat  mengetahui  perjuangan  luhur  tersebut  maka perlu  disebarluarkan,  diinformasikan  dan  juga  dikampanyekan  program  perjuangan partai  baik  dalam  kegiatan-kegiatan  formal  partai  maupun  informal,  baik  dalam legislatif, eksekutif maupun di luar pemerintahan. Kampanye-kamapanye politik juga dapat  dilakukan  untuk  memasifkan  ide-ide  gerakan  politik  dan  kebangsaan  yang dilakukan oleh PPP dan PPP Tasikmalaya secara khusus. Asop Sopiudin menyebut
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
bahwa sebagai bukti terhadap upaya pencitraan tersebut misalnya PPP Tasikmalaya selalu  menjadi  pioneer  dalam  pembuatan  regulasi  yang  memiliki  pertautan  dengan perjuangan  ke-Islaman  seperti  Perda  Tata  Nilai,  Perda  Minuman  keras  (Miras), dukungan  terhadap  pemberdayaan  pesantren  yang  ke  depannya  mendorong pembentukan  Perda  Pesantren,  desakan  kepada  pemerintah  untuk  sesegera  mungkin menerbitkan Sertifikat Wakap untuk Mesjid dan Pesantren se-Kabupaten Tasikmalaya dan beberapa hal lainnya yang menjadi concern PPP kedepan yang tentunya merupakan pengejawantahan dari orientasi nilai-nilai ke-Islaman tersebut.
Menurut  pandangan  informan  H.  Afip  Ipan  Permadi  (wakil  ketua  DPRD Kabupaten  Tasikmalaya  dari  PPP.  Ideologi  kepartaian  PPP  Tasikmalaya  telah dipaparkan bahwa PPP Tasikmalaya sebagai bagian dari PPP secara umum dan sesuai dengan  AD/ART  menginginkan  tegaknya  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  politik praktis  di  Indonesia.  Politik  seharusnya  dilandasi  nilai-nilai  keber-Islaman  sehingga bermanfaat bagi umat Islam maupun kehidupan manusia pada umumnya. Namun PPP tidak berupaya menyeragamkan nilai-nilai Islam seperti apa yang dikehendaki terdapat pada  setiap  kader  PPP.  Sebagai  organisasi  politik  yang  berasaskan  Islam,  PPP Tasikmalaya membebaskan pemahaman keber-Islaman yang dipahami dan dipercayai oleh kader-kadernya. Yang terpenting adalah Islam yang dipahami dan dianut memiliki dasar argumentasi dan manhaj yang jelas dan tidak menyesatkan sesuai dengan tujuan luhur PPP yang merupakan gabungan berbagai organisasi Islam.
Mengenai  model  pencitraan  PPP  Tasikmalaya  terdapat  hal  yang  menarik  yang disampaikan  oleh  salah  satu  informan.  Menurut  informan  Asop  Sopiudin,  PPP Tasikmalaya  mengembangkan  3  (tiga)  hal  penting  terkait  mencitrakan  diri  sebagai partai Islam inklusif dan dimiliki khalayak umat Islam khusunya di Tasikmalaya, yakni : Pertama, PPP  memiliki  citra  sebagai  partainya  umat  Islam  Tasikmalaya  multi organisasi.  Maksudnya  semua  organisasi  ke-Islaman,  baik  yang  kuantitasnya  besar maupun kecil dapat nyaman bergabung dan melabuhkan aspirasinya di PPP, karena PPP memang partainya umat Islam dan hal ini merupakan esensi dari selogan Rumah Besar Umat  Islam  Indonesia,  bukan  partai  yang  berafiliasi  dengan  salah  satu  organisasi tertentu  seperti  beberapa  partai  Islam  lainnya,  seperti  dapat  disebutkan  dalam  hal  ini adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki afiliasi dengan Muhammadiyah dan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  yang  memiliki  kelekatan  dengan  Nahdatul Ulama (NU). Kalau PPP didalamnya tergabung dari berbagai organisasi termasuk NU, Muhammadiyah, Persis, Al-irsyad, PUI, dan Ormas Islam lainnya.
Kedua, dalam perkaderan PPP, tidak dikenal istilah “darah biru” partai, sehingga semua kader yang memiliki potensi dan bekerja keras ingin maju difasilitasi tanpa ada pembedaan perhatian, loncat karir dan diskriminasi di PPP Tasikmalaya. Dalam partai Islam lainnya nuansa model “darah biru” disadari ataupun tidak dirasakan sangat kental seperti  misalnya  kemudahan  dan  akses  informasi  partai  lebih  dirasakan  jika  kader tersebut merupakan putra kyai besar pemimpin Ormas yang berafiliasi dengan partai, putra  pimpinan  Ponpes  tertentu  misalnya.  Hal  lainnya  juga  misalnya  kader  tersebut merupakan pengurus Ormas atau petinggi Muhammadiyah akan mendapat akses yang cepat dalam perkaderan seperti partai Amanat Nasional (PAN).
Informan  Asop  Sopiudin  menyampaikan  bahwa  imej  tersebut  sangat  popular sebagai citra PPP yang lebih masuk ke semua kalangan Islam dan kalangan kelas sosial tertentu. Sebagai contoh dia mengilustrasikan bahwa dia sendiri merupakan kader PPP yang  lahir  dari  nol,  dan  bukan  kalangan  “darah  biru”  pesantren.  Orang  tua  bukanlah
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
kalangan kyai yang memiliki pesantren dan kalangan darah biru Ormas tertentu. Kalau pun saat ini dia memiliki pesantren dan pimpinan yayasan sebuah lembaga pendidikan, hal itu dibangunnya setelah ia mampu menjadi bagian elit partai PPP Tasikmalaya yang dibangunnya puluhan tahun silam. Dia mengakui bahwa sebagai orang biasa dia merasa tidak  dibeda-bedakan  oleh  para  elit  dan  pengurus  partai  saat  itu,  karena  memang diakuinya PPP Tasikmalaya tidak memberlakukan diskriminasi perkaderan.
Perkaderan yang berlaku di PPP Tasikmalaya lebih partisipatif dan melalui model perkaeran yang seperti ini mampu menaikkan kelas sosial lapisan bawah seperti dirinya menjadi kelas menengah ke atas. Asop Sopiudin memang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya  tiga periode dan menjadi  pemimpin yayasan Daarul Abroor, Cisayong  Tasikmalaya  yang  membawahi  lembaga  pendidikan  pesantren,  pendidikan formal dasar hingga menengah atas yang memiliki santri dan murid mencapai ratusan hingga  ribuan  orang.  Dapat  dikatakan  tokoh  ini  berasal  dari  kalangan  non-elit  partai yang berjuang dari nol dan dikader oleh tokoh-tokoh penting PPP Tasikmalaya seperti Tatang Farhanul Hakim dan lainnya sehingga saat ini menjelma menjadi salah satu elit PPP Tasikmalaya yang disegani dan populer.
Ketiga, PPP  mengembangkan  model  pencitraan  sebagai  Mitra  Pesantren-Ormas (Jaringan  Pesantren-Ormas),  artinya  PPP  mencitrakan  diri  sebagai  mitra  pesantren dalam  pengembangan  dan  jaringan  dakwah  Islam,  khususnya  di  bidang  politik  di Tasikmalaya. Ini juga berarti bahwa PPP bukanlah underbouw salah satu Ormas atau Pesantren  di  Tasikmalaya,  begitu  juga  sebaliknya  pesantren  dan  Ormas  bukanlah lembaga kantong PPP melainkan bekerja sama sesuai fungsi masing-masing. PPP dapat masuk  ke  seluruh  pesantren  di  Tasikmalaya  yang  dikenal  berpengaruh  dan  memiliki santri  ribuan  orang.  Dalam  konteks  ini  misalnya  PPP  bisa  dekat  dan  masuk  dengan tokoh-tokoh  pesantren seperti Ponpes Sukahideng, Ponpes KH. Mustofa Sukamanah, Ponpes  Pasir  Bokor,  Cintawana,  Ponpes  Persis  Benda,  Cipasung,  Cilendek,  Paseh, Bahrul  Ulum  Cibereum,  Ponpes  Cintapada  Kota  Tasikmalaya,  Ponpes  Condong, Haurkoneng  Mandalaguna  Salopa,  Pager  Ageung,  Ihya  AssSunah,  Miftahul  Huda Manonjaya dan sederat pesantren lainnya baik di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya.
Di  semua  pesantren  tersebut  tersebar  kader-kader  yang  secara  structural  juga merupakan pengurus dari tingkat kecamatan hingga nasional dan memiliki kedekatan dengan partai. Pesantren-pesantren tersebut juga memiliki orientasi ke-Ormasan yang berbeda-beda dari mulai NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, DMI, Al-Irsyad, dan lainnya sehingga  menjadikan  PPP  secara  kultural  juga  memiliki  kedekatan  dengan  semua Ormas dan dapat masuk ke jaringan Ormas-Ormas tersebut (dari yang moderat hingga yang berorientasi kanan/fundamental). Imej inilah menjadi keuntungan bagi PPP yang tidak gamang dalam membangun hubungan baik dan dapat berada di berbagai Ormas dan  pesantren  yang  ada  di  Tasikmalaya.  Hal  ini  tentunya  berbeda  dengan  partai  lain yang  memiliki  stempel  dekat  atau  bagian  dari  Ormas  tertentu  yang  biasanya  terbatas dalam membangun jaringan di pesantren yang setipe dengan nya.
Untuk  membangun  keutuhan  informasi  mengenai  pencitraan  PPP  digali  juga informasi dari tokoh PPP lainnya dari Kota Tasikmalaya yakni Agus Wahyudin (Wakil Ketua  DPRD  Kota  Tasikmalaya  dari  Fraksi-PPP).  Menurut  informan  H.  Agus Wahyudin  bahwa  citra  yang  ingin  dibangun  oleh  PPP  adalah  sebagai  partai  Islam modernis yang selalu dinamis terhadap perkembangan zaman.
Menurutnya  sebagai  bukti  citra  yang  ingin  dibangun  tersebut  misalnya  terdapat dalam AD/ART PPP itu sendiri. Dalam muqodimmah AD/ART sebenarnya sudah jelas
bahwa PPP lebih mengedepankan Islam pertengahan (Islam wasaton) yang merangkul semua  model  keber-Islaman.  Hal  ini  tentunya  sesuai  dan  sejalan  dengan  sejarah  dan cita-cita  PPP  yang  merupakan  fusi  dari  berbagai  aliran  ke-Islaman ahlussunah waljamaah.
Hal  ini  tentunya  belum  sepenuhnya  tercapai  dalam  pencitraan  PPP  Tasikmalaya yang saat ini merangkak untuk membenahi diri ke arah partai yang modern sebagaimana disebutkan di atas. Namun PPP memiliki modal besar berupaya keunggulan partai yang sesungguhnya diuntungkan dengan model sosio-kultural masyarakat Tasikmalaya yang nota bene menyukai model ideologi partai yang dibangun oleh PPP. Internalisasi PPP di Tasikmalaya relatif baik dengan konstituen tetap yang bertahan dari waktu ke waktu apapun gejala politiknya. Paling tidak hal ini dibuktikan oleh sejarah panjang PPP yang eksis berpuluh-puluh tahun dan bahkan dalam dua dekade ini bisa dikatakan menjadi tolok ukur kiprah kepartaian di Tasikmalaya.
Selain itu informan Agus Wahyudin juga menyampaikan tantangan kelemahan PPP untuk  membentuk  partai  yang  modern  tersebut  adalah  partai  ini  masih  belum teroraganisir  dengan  baik.  Faktanya  partai  ini  masih  menjalankan  model  pencitraan yang taken  for  granted apa  adanya,  tidak  menunjukkan  wujud  dan  aktivitas  sebagai partai  di  masa  modern  yang  memiliki  berbagai  peluang  dalam  memasarkan  partai. Dalam model persaingan liberalisasi politik masa kini, apalagi dalam kontestasi Pemilu dan Pemilukada langsung saat ini, yang cenderung mengedepankan politik uang, klik politik  yang  curang  dan  mengedepankan  kepemilikan  modal  materi  dibandingkan modal  sosial  dan  kemampuan indegeniuositas kader  (calon),  PPP  memang  harus memiliki strategi pencitraan yang mampu meredam hal itu supaya tidak masuk dalam pusaran money centric mechanism , namun juga harus mampu menyesuaikan diri dengan model  zaman  saat  ini  dengan  memanfaatkan  media  dan  teknologi  yang  efektif  untuk melakukan pencitraan yang mencerdaskan konstituen.
Menurut  Cecep  N.  Yakin  PPP  sebagai  satu-satunya  partai  yang  berasas  Islam berani dengan tegas mendeklarasikan diri sebagai partai yang ingin membumikan niai- nilai kebaikan Islam dalam politik. Perjuangan politik merupakan perjuangan yag mulia karena  perjuangan  yang  menyangkut  nasib  banyak  rakyat,  masyarakat,  bangsa.  Jika politik  tidak  diluruskan  oleh  kebaikan  nilai-nilai  Islam,  maka  pada  gilirannya  politik menjadi arena yang sangat buruk dan dapat menyengsarakan rakyat. Oleh karena itulah, PPP  secara  tegas  sebagai  partainya  umat  Islam  yang  menghendaki  kebaikan  untuk semua (rahmatan  lil  ‘alamiin). Menurutnya  juga  upaya  yang  paling  utama  dalam menderivasikan  pencitraan  sebagai  partai  Islam  adalah  partai  itu  sendiri  harus  dekat dengan Islam. Para elitnya harus menyatu dengan umat Islam. Representasi umat Islam adalah ulamanya, dan Tasikmalaya sangat mematuhi ulamanya. Ini makanya jawaban mengapa  PPP  Tasikmalaya  dapat  eksis  dan  berkembang  pesat  karena  dekat  dengan ulama.

## B. Strategi Pencitraan Partai
Pencitraan  yang  dilakukan  oleh  PPP  Tasikmalaya  sebenarnya  tidak  ada  yang aneh  dan  kenyataannya  hamper  serupa  dengan  partai-partai  lainnya  di  Tasikmalaya. Selain melalui kampanye-kampanye politik, pencitraan dilakukan melalui media-media konvensional seperti baligho dan selebaran lainnya. PPP memang belum secara serius menggarap  model  yang  saat  ini booming yakni  melalui  media-media  internet  seperti sosial media, informasi melalui web site dan lainnya.
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
Bahkan menurut H. Agus Wahyudin (informan elit PPP Kota Tasikmalaya) web site PPP  masih  sangat  menyedihkan,  informasi  tidak  sistematis  dan  tidak  dapat memberikan  info  yang  menyeluruh  mengenai  arah  perjuangan,  kegiatan  apalagi mengenai pencitraan yang dibangun. Disitulah kelemahan PPP ketika berbicara sebagai partai modern. Pengarsipan PPP sangat lemah, jangankan online yang ofline saja sangat menghawatirkan catatan-catatan penting mengenai sejarah, risalah-risalah penting juga tidak dapat dijumpai dalam kepustakaan PPP Tasikmalaya.
Artinya  dalam  banyak  hal  PPP  belum  dapat  secara  efektif  memanfaatkan wahana-wahana  yang  kompatibel  dengan  zona  digital  yang  mulai  digemari  saat  ini. Model pencitraan pun masih bersifat personal masing-masing kader seperti ketika mau pemilihan  umum.  Model-model  konvensional  yang  saat  ini  sebenarnya  sudah  mulai ditinggalkan dan tidak efektif, karena tidak menyentuh pendukung yang mulai melek internet. Liberalisasi politik lewat pemilihan umum langsung memang mengharuskan partai politik, termasuk PPP harus kreatif dalam membuka wahana seperti aplikasi yang mampu mendekatkan informasi mengenai partai politik ke konstituen melalui tayangan yang  dapat  dilihat  kapan  saja  lewat  genggaman  tangan.  Hal  ini  yang  diakui  oleh informan Agus Wahyudin PPP Tasikmalaya masih sangat lemah. Namun tentunya ke depan akan terus dikembangkan supaya PPP tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Terdapat hal menarik terkait dengan pencitraan PPP di Tasikmalaya menurut H. Agus Wahyudin, dimana model ke-Islaman Kota Tasikmalaya ini sangat unik, di mana dalam banyak hal Tasikmalaya ini dominan ber-ormas Nahdatul Ulama yang memiliki tipikal ke-Islaman  moderat,  namun  dalam  perilaku  ke-Islaman  warga  Tasikmalaya  dalam banyak hal memiliki kecenderungan kea rah kanan (cenderung fundamen/keras) dalam merespon beberapa fenomena kemungkaran yang muncul.
Selain  itu  juga  ketika  PPP  mengusung  isu-isu  atau  dukungan  terhadap  mode keber-Islaman  yang  “keras”  tersebut  tren  suara  PPP  di  Tasikmalaya  cenderung  naik seperti misalnya dalam Pemilu tahun 2014. Sdenagkan ketika mengusung model Islam kemoderatan  sebagaimana  desakan  dari  PPP  secara  umum  tren  suara  dalam  Pemilu justru menurun, seperti terjadi dalam Pemilu tahun 2019 kemarin yang menempatkan PPP di urutan kedua setelah partai Gerindra yang memang pada saat itu mencitrakan diri  sebagai  partai  pengusung  syariat,  selain  karena  Prabowo  efek  yang  memang dgambarkan  didukung  oleh  ijtima  Ulama  saat  itu.  Tren  seperti  ini  menunjukkan keunikan  model  dukungan  dari  konstituen  Tasikmalaya  yang  merasa  diwadahi  atau tidak terwadahi dengan keberadaan PPP dan pencitraan politik yang berkembang. Tahun  2019  PPP  dikalahkan  oleh  Gerindra  yang  secara  isu  pencitraan  meng- handle mode dukungan terhadap keber-Islaman yang cenderung “kanan” dan dukungan terhadap isu syariat karena didukung oleh Habib Riziq Cs. Sedangkan PPP saat itu lebih memilih  jalur  PPP  pusat  yang  mengembangkan  Islam  moderat  dengan  berkolaborasi dengan PDIP sebagai partai penguasa yang berideologi nasionalis, tren suaranya justru berkurang,  bahkan  Pemilu  2019  menjadi  sejarah  tersendiri  jatuhnya  PPP  sebagai pemuncak raihan kursi baik di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menarik karena sedikit banyak menunjukkan sebuah tren baru di mana stretegi pencitraan dengan memperhatikan  pencitraan  sebagai  partai  pendukung  Islam  politik  cenderung  disukai dalam kontestasi politik di Tasikmalaya.

## C. Analisis terhadap Pencitraan PPP Tasikmalaya
Citra  publik  merupakan  situasi  yang  salah  satunya  mampu  mengangkat  nilai kesetiaan  konstituen  dalam  memberikan  dukungannya,  disamping  itu  untuk  menguji derajat  pengetahuan  publik,  baik  yang  akan  mempengaruhi  aspirasi,  sikap,  perilaku bahkan  imajinasi  publik  terhadap  partai  politik  (Randall  dan  Svasand,  2002).  Dalam pendekatan systemness untuk  menjawab  pertanyaan  mengenai  eksistensi  PPP  di Tasikmalaya, seperti yang telah dijelaskan bahwa pertautan antara kemapanan sistem, baik  secara  organisasi  maupun  fungsi-fungsi  partai  politik  pra  dan  pasca  Reformasi, juga faktor struktural mengenai sosio-kultur yang mempengaruhi sosio-politik, di mana identitas dan nuansa ke-Islaman yang kental, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan orientasi politik masyarakat Tasikmalaya, maka dalam mencari derajat citra publik ini penulis  menemukan  pengaruh  secara  kultural  juga  merupakan  faktor  yang  signifikan dalam menentukan besarnya citra publik PPP di Tasikamalaya yang akan menentukan derajat pengetahuan publik bahkan imaji publik terhadap PPP di Tasikmalaya.
Faktor  kultural  tersebut  menjadi  pembentuk  dan  kemudian  memapankan ideologi  partai  ditengah-tengah  masyarakat  Tasikmalaya.  Citra  yang  terbentuk  saling berkelindan antara ke-Islaman dalam dimensi pendidikan (pesantren), ke-Islaman dalam dimensi  kultur  yakni  salah  satunya  dengan  mendekati  salah  satu  Ormas  terbesar  di Indonesia  dan  juga  di  Tasikmalaya  yakni  Nadhatul  Ulama,  Muhammadiyah  dan lainnya.  Selain  itu  juga  PPP  mendekati  para  ulama  lokal  dan  melakukan  pendekatan terhadap cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan sosok ulama yang ditaati, dan kemudian mempengaruhi dalam ke-Islaman dalam dimensi politik, yang menentukan orientasi politik masyarakat Tasikmalaya yang pada akhirnya merancang bangun nilai- nilai politik PPP, baik yang melekat dalam individu dan kemudian menjadi kolektif. Hal tersebut di ataslah relasi-relasi yang terbentuk mengenai citra publik terhadap eksistensi PPP  di  Kota  dan  Kabupaten  Tasikmalaya.  Artinya  ketika  berbicara  citra  PPP,  maka sekaligus  berbicara  tentang  konsepsi  ke-Islaman,  nilai-nilai  religiusitas  dan  harapan mengenai  implementasi  nilai-nilai  ke-Islaman,  baik  secara  sosiologis  maupun  politis bahkan formalistis dalam wujud kebijakan pemerintah daerah Tasikmalaya.
Isu-isu, wacana-wacana atau gagasan-gagasan bahkan simbol-simbol politik ke- Islaman  merupakan  fondasi  yang  membuat  infra-struktur  dan  supra-struktur  PPP  di Tasikmalaya  kokoh,  bahkan  menurut  Informan  Asop  Sopiudin,  selama  PPP  masih menggunakan gambar Ka’bah, maka sampai kapanpun masyarakat dan konstituen akan punya harapan besar terhadap cita-cita ke-Islaman dan masih percaya terhadap partai politik  yang  memperjuangkan  nilai-nilai  ke-Islaman  di  Tasikmalaya.  Gurawan  Asop Sopiudin  ini  bukan  tanpa  alasan,  karena  pada  kenyataannya  banyak  kalangan  di Tasikmalaya  ini  sudah  terinternalisasi  oleh  PPP  sebagai  partai  Islam  melalui  turun- temurun  dari  orang  tuanya.  Hal  ini  boleh  jadi  menjadi  salah  satu  keunggulan  PPP disbanding  partai  lainnya  yang  memiliki  sejarah  panjang  perjuangan  eksistensi  dan partai yang memiliki pengalaman dari mulai tekanan rezim sampai menjadi partai besar di Tasikmalaya seperti sekarang ini.
Dakwah  agama  juga  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  upaya menjaga citra publik PPP Tasikmalaya, karena dalam konteks eksistensi partai, dakwah mempunyai  dua  fungsi  yakni  pertama  sebagai  media  penyampai  pesan,  ajaran  dan kebenaran  agama  sekaligus  sebagai  media  sosialiasasi  partai,  sehingga  dakwah merupakan  investasi  politik  yang  mendulang  citra  positif  partai.  Dalam  ruang-ruang
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
inilah publik mengenali citra PPP Tasikmalaya sebagai partai yang merepresentasikan umat Islam.
Oleh karena itulah banyak kader PPP yang juga merangkap sebagai pendakwah di Tasikmalaya. Selain juga memang sebagai pemimpin pesantren dan juga Ormas yang senantiasa mengisi berbagai ceramah dan dakwah Islam. Peran dakwah ke-Islaman ini juga  dalam  gilirannya  memberi  bayangan  partai  yang  lekat  dengan  Islam.  Bayangan atau imajinasi publik dan konstituen partai ketika berbicara PPP adalah gerbong suara umat  Islam,  kendaraan  perjuangan  umat  Islam  dan  rumah  besar  umat  Islam.  Inilah gambaran citra publik PPP di Tasikmalaya.
Relasi  yang  kedua  dalam  membentuk  citra  partai  juga  pengetahuan  dan imajinasi publik tentang PPP adalah adanya figur atau ketokohan Ulama, baik ulama yang  langsung  menjadi  politisi  yang  punya  jabatan  struktural  di  PPP  maupun  ulama yang tidak aktif dalam kepengurusan partai tetapi mempunyai dukungan secara politis kepada  PPP.  Keberadaan  ulama  yang  ke-Islamannya  dalam  dimensi  pendidikan (pesantren) maupun ke-Islaman dalam dimensi kultur, cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan  sosok  ulama  yang  menempatkan  ulama  sebagai  sosok  penuh  dengan nilai-nilai religiusitas yang harus dipatuhi, digugu dan ditiru, maka dalam hal ini ketika ke-kharismaan Ulama tersebut melekat unsur-unsur ataupun atribut-atribut partai, maka dengan  sendirinya  citra  Ulama  dengan  segala  ke-Kharismaan  akan  melekaat  sebagai citra  partai  yang  penuh  nuansa  religiusitas.  Maka  selama  ruang-ruang  kultural  akan nilai-nilai  ke-Islaman  dalam  sosio-kultur  masyarakat  Tasikmalaya  masih  kuat,  ke- kharismaan  sosok  Ulama  masih  kental  dalam  mempengaruhi  pikiran  publik,  maka secara politik kekuatan PPP akan tetap mendominasi, karena secara politik simbol, PPP “mengelola”  situasi  kebatinan  religi  masyarakat  Tasikmalaya,  sehingga  isu-isu  ke- Islaman  menjadi  “modal”  politik  PPP  di  Kabupaten  Tasikmalaya  untuk mempertahankan dominasi politiknya.
Di  Kabupaten  Tasikmalaya  misalnya  sosok  KH.  Asep  Maoshul  Affandi merupakan  sosok  ulama-politisi  yang  kharismatik  dan  memiliki  massa  pendukung sangat banyak. Putra pendiri pesantren Miftahul Huda Manonjaya KH. Choer Affandi ini merupaka anggota DPR-MPR RI dari PPP dan merupakan pengurus DPP PPP yang saat ini salah satu tokoh paku bumi PPP di Tasikmalaya. Ada banyak anggapan yang berkembang bahwa selama figure ini berada dalam wadah PPP, maka pendukung PPP di  Tasikmalaya  akan  bertahan.  Hal  ini  tentunya  bukanlah  perkiraan  semata,  namun memiki alasan yang cukup kuat, karena ketika PPP secara nasionl saat ini mengalami “kembang  kempis”  dalam  mempertahankan parlementary  threshold dan electoral threshold , justru PPP Tasikmalaya mampu survive dan bertahan mempertahankan kursi parlemen  yang  relative  tinggi  dan  kursi  eksekutif  yang  selalu  dikuasai  PPP. Kemenangan  Asep  Maoshul  untuk  yang  kedua  kalinya  menduduki  kuri  parlemen Indonesia juga menjadi bukti kuatnya pengaruh itu.
Dukungan  ulama  seperti  KH.  Dede  Saiful  Anwar  (Ponpes  Rancapaku Kabupaten  Tasikmalaya)  terhadap  Uu  Ruzhanul  Ulum  juga  menjadi  salah  satu dukungan tersendiri bagi suksesnya Uu-Ade Sugianto Tahap 2 dalam Pemilihan kepala daerah  tahun  2015.  Dukungan  kompak  pesantren  yang  digalang  Dede  Saiful  Anwar sebagai  ketua  Perhimpunan  Dewan  Kemakmuran  Masjid  ini  juga  menjadi  supporter tersendiri dalam memainkan image PPP yang kadernya menjadi calon Bupati saat itu. Belum juga hubungan baik PPP dan elit-elit PPP baik sebagai alumni maupun pengurus pesantren-pesantren besar seperti Sukahideng, Sukamanah, Condong, Cintapada
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
menempatkan PPP diterima oleh sebagian umat Islam Tasikmalaya dibanding partai yang berbasis Islam lainnya di Tasikmalaya. PPP merupakan partai selain PKB yang mampu mendapat simpatik masyarakat NU Tasikmalaya, partai selain PAN yang mendapat simpatik masyarakat Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya seperti Persis, FPI,  Al-Irsyad,  PUI  juga  merasa  terepresentasikan  oleh  PPP  di  Tasikmalaya.  Hal  ini yang  menjadikan  PPP  mendapatkan  kantong-kantong  raihan  suara  yang  relatif  tinggi dalam  berbagai  kontestasi  politik  di  Tasikmalaya.  Gambaran  umum  kondisi  reifikasi tersebut secara konseptual dapat digambarkan dalam bagan 5 sebagai berikut:
Gambar 1. Model Citra Publik PPP Tasikmalaya
Berdasarkan  gambar  tersebut  menunjukkan  bahwa  citra  publik  PPP  di Tasikmalaya  dibentuk  oleh  para  ulama  kharismatik  yang  memiliki  pengaruh  di Tasikmalaya,  kemudian  mendapat  dukungan  dari  kaum  Nahdiyin  dan  pesantren, pengkaderan yang partisipatif, dan adanya simbol gerakan keislaman.
Secara umum yang terlihat dalam perilaku ke-Islaman masyarakat Tasikmalaya adalah  mereka  mencerminkan  ke-Islaman  yang  moderat  apalagi  NU  merupakan organisasi dengan massa terbesar di Tasikmalaya yang selalu mendengung-dengungkan moderatisasi  dalam  keber-Islaman.  Namun  uniknya  dapat  berubah  sangat  drastis menjadi  massa  yang  sangat  keras,  ketika  agama  merasa  dilecehkan  atau  melihat kemungkaran di depan mata. Maka dapat disebut Ormas seperti Brigade Taliban yang sangat keras dalam melawan segala sesuatu yang dianggapnya kemungkaran.
Dalam konteks keber-islaman yang seperti itulah kelompok-kelompok  tersebut merasa tertampung dan terepresentasi dalam PPP yang relatif “campur aduk” berbagai model  keber-Islaman  dibanding  partai  yang  memiliki  latar  belakang  Islam  lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Flatform yang lebih tegas dan sektarian sesuai dengan organisasi induknya sepertinya membuat “keki” orang-orang tersebut untuk berada di PAN dan PKB, sehingga lebih nyaman dan merasa terwadahi di PPP Tasikmalaya.
Dengan kata lain PPP mampu mendulang suara tinggi di  Tasikmalaya karena mampu  mencitrakan  partai  yang  berada  dibelakang  para  ulama  kharismatik.  Ulama
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
kharismatik di Tasikmalaya memiliki pengaruh dan pendukung setia di Tasikmalaya. Pendukung  tetap  PPP  Tasikmalaya  dipastikan  berasal  dari  sumber  ini.  Bonus pendukung  bagi  PPP  didapatkan  dari  Ormas-Ormas  yang  sebenarnya  memiliki kedekatan  dengan  partai  lain  seperti  NU,  Muhamadiyah  dan  Persis.  Tapi  PPP  dapat masuk dan diterima juga oleh Ormas-ormas tersebut dan merebut dukungan dari PKB, PAN atau PKS. Jika PPP mendapat pendukung dari keran-keran tersebut, maka partai lain hanya mendapatkan dukungan dari sumber jaringannya yang terbatas tersebut. Hal inilah  yang  menjadi  jawaban  PPP  di  Tasikmalaya  lebih  berkembang  dibandingkan partai Islam lainnya.

## KESIMPULAN
Pembangunan citra PPP diuntungkan dengan kondisi sosio-politik masyarakat Tasikmalaya yang memiliki model budaya ke-Islaman yang unik. Jika ada pembelahan antara  Islam  fundamental  dengan  liberal,  maka  model  Tasikmalaya  dapat  dikatakan tidak  masuk  dari  keduanya.  Kultur  ke-Islaman  yang  berlaku  di  Tasikmalaya  lebih mencerminkan  ke-Islaman  yang  taat  namun  tidak  berlebihan.  Budaya  ke-Islaman tersebut  terbentuk  dari  banyaknya  model  pembawaan  pesantren  di  Tasikmalaya,  dari mulai  Salafiyah/tradisional,  modern,  pesantren  yang  menggabungkan  budaya  lokal dengan  syariat  dan  lainnya.  Citra  publik  dibangun  untuk  melahirkan  kesukaan konstituen  Tasikmalaya  yang  melahirkan  penyebutan  sebagai  partai  kyai,  partai pesantren,  partai  gerakan/dakwah.  Citra  ini  memiliki  pertautan  dengan  sosio-kultural masyarakat  Tasikmalaya  yang  nota  bene  kental  dengan  kultur  ke-Islaman.  Model pencitraan yang mengembangkan model pencitraan empat sel utama kekuatan politik Tasikmalaya,  yakni  mencitrakan  sebagainya  partainya  Ulama  Kharismatik,  Partai Nahdiyyin,  Partai  Ormas  dan  Partai  Dakwah.  Diantara  keempat  pencitraan  tersebut yang  sangat  diandalkan  adalah  PPP  merupakan  partai  yang  didukung  kuat  oleh  para Ulama  Kharismatik,  dimana  dalam  konteks  Tasikmalaya  ulama  kharisatik  memiliki kekuatan politik sebagai aktor politik yang disukai dan diikuti oleh masyarakat. Dengan mengembangkan model pencitraan Kharisma Ulama Mainded sebagai aktor orang kuat dan berpengaruh di Tasikmalaya, maka PPP dapat berkembang dengan pesat dan karena mampu menjadi leader dalam lembaga eksekutif dan legislatif PPP, maka menjadi tolok ukur survivalitas partai politik di Tasikmalaya.
Penting  bagi  penelitian  selanjutnya  dalam  mengkaji  model  pencitraan  partai politik di era media sosial, sehingga bagi penelitian selanjutnya disarankan fokus pada penggunaan media sosial bagi citra partai politik di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar, A. A. (2016). Pencitraan politik Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2009-2014. Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam, 1(1).
Fahrianoor, F. (2020). Strategi Pencitraan Partai Demokrat Wilayah Kota Banjarmasin Saat  Pemilu  Tahun  2019.  Metacommunication;  Journal  of  Communication Studies, 5(1), 38-50.
Goraph,  F.  A.,  &  Lopak,  A.  (2018).  Mekanisme  Rekrutmen  Partai  Politik  Dalam Penetapan  Calon  Legislatif  Di  Kabupaten  Halmahera  Utara  (Studi  Kasus  di DPC PDIP Kabupaten Halmahera Utara 2014).
Huntington, PS. (1968). Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven and London.
Ivanny,  J.  C.  (2023).  Urgensi  Penguatan  Institusionalisasi  Partai  melalui  Revisi Undang-Undang  Partai  Politik  untuk  Akselerasi  Konsolidasi  Demokrasi. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 26-42.
Kaypama,  O.  D.  (2019).  Dominasi  Partai  Golkar  di  Kabupaten  Tanah  Datar  pada Pemilihan  Legislatif  Tahun  2014.  Jurnal  Demokrasi  dan  Politik  Lokal,  1(2), 149-159.
Khatami,  M.  I.  (2021).  Eksistensi  “Baliho  2024”  dalam  Pertarungan  Elektabilitas: Analisis  Pencitraan  Tokoh  Politik.  JISIP  UNJA  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Ilmu Politik Universitas Jambi), 5(2), 14-24.
Lutfi, M. (2013). Kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan Pada Pemilu 2009. Jurnal Ilmiah Administrasita', 2(2), 43-52.
Miles,  M.D.  &  Huberman,  M.  (1992).  Analisis  Data  Kualitatif.  Jakarta:  Penerbit  UI Press.
Muchtar,  K.  (2016).  Komunikasi  politik  dan  pembentukan  citra  partai.  Jurnal  Ilmu Komunikasi, 14(2), 136-147.
Muhammad,  H.  A.  (2018).  Pembangunan  Pelembagaan  Partai  Persatuan  Indonesia (PERINDO) Sebagai Partai Politik Baru di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2(2), 53-70.
Narbuko, C. & Achmadi, A. (2007). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara. Nurdin, M. (2013). Presidensial Yang Kompromistis (Studi Presidensialisme Reduktif Pada Masa Pemerintahan SBY-Boediono). Jurnal Ilmiah Administrasita', 2(2), 31-36.
Nurussa’adah,  E.  (2019).  Pencitraan  Parpol  Islam  dalam  Surat  Kabar.  Jurnal  Ilmu Komunikasi AKRAB, 3(2).
Putra,  D.  K.  S.  (2019).  Komunikasi  CSR  politik:  membangun  reputasi,  etika,  dan estetika PR politik. Prenada Media.
Rachmayani, I., & Warganegara, A. (2023). Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan).  Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, 9(2), 389-398.
Randall,  V  dan  Svasand,  L.  (2002), Party  Institusionalization  in  New  Democracies, Party Politics, Vol.8 No.1, Sage Publication, London.
Ridha,  M.  (2016).  Dilema  Pelembagaan  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  di  Tingkat Lokal:  Fenomena  Politik  Klan.  CosmoGov:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  2(1), 160-182.
Romli, L., dkk. (2003). Potret Partai Politik Pasca Orde Baru, P2P-LIPI, Jakarta, Salim  HS,  dkk.  (1999). Tujuh  Mesin  Pendulang  Suara  :  Perkenalan,  Prediksi  dan Harapan Pemilu 1999, LKiS, Yogyakarta.
Suryana, N., Ardiansyah, A. G., & Manan, F. (2020). Pelembagaan Partai Politik: Studi pada  Partai  Solidaritas  Indonesia  Kota  Bandung  Tahun  2019.  Jurnal  Civic Hukum, 5, 52-61.
Susanto, A. (2019). Strategi Partai Perindo jelang pemilu 2019. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(2), 123-134.
Subhan Agung 1 , Hilal Ramdhani 2 Model Pencitraan Politik ( Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020
Tandjung,  A.  (2007). The  Golkar  Way  :  Survival  Partai  Golkar  dalam  Turbulensi Politik Era Transisi, Gramedia, Jakarta.
Tomsa, D. (2008). Party politics and democratization in Indonesia: Golkar in the post- Suharto era. Routledge.
Wanto, K. (2021). Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall  dan  Lars  Svasan  pada  partai  Gerindra  kota  Tangerang).  Jurnal MoZaiK, 13(1), 33-46.