Dampak Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor terhadap Peningkatan Ekspor IKM di Indonesia

## DAMPAK FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR TERHADAP PENINGKATAN EKSPOR IKM DI INDONESIA
Respati Wulandari 1 , Wendy Junaidi 2 , Rano K 3 , Michael A 4 1,2,3,4 Management Department, BINUS Business School Undergraduate Program, Bina Nusantara University Jakarta, Indonesia 11480 respati.wulandari@binus.edu

## Abstract
The agricultural sector is one of the economic sources of Indonesian society, especially Crude Palm Oil (CPO). Indonesia is the largest producer of CPO in the world supported by  the  land  area  in  the  country.  According  to  some  parties,  Indonesian  CPO’s  export levy policy is still considered ineffective. The government raised export levies as one of the  government's  policy  instruments  in  reducing  the  rise  in  cooking  oil  prices  and government programs in subsidizing bio-diesel. This study aims to identify the existing problems  ranging  from  aspects  of  CPO  production  and  exports,  factors  affecting  the area, productivity, and export of CPO and also evaluating the influence of export taxes and levies toward sales decisions. Data processing is done qualitatively. The amount of data  obtained  from  the  primary  data  was  acquired  from  interviews  with  respondents residing in the CPO industry in Indonesia.
Keywords : CPO, export tax, Indonesia

## Abstrak
Sektor pertanian adalah salah satu sumber ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya Minyak  Sawit  Mentah  (CPO).  Indonesia  adalah  produsen  CPO  terbesar  di  dunia  yang didukung  oleh  luas  lahan  di  negara  tersebut.  Menurut  beberapa  pihak,  kebijakan pungutan  ekspor  CPO  Indonesia  masih  dianggap  tidak  efektif.  Pemerintah  menaikkan pungutan ekspor sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengurangi kenaikan  harga minyak goreng  dan program pemerintah dalam mensubsidi  bio-diesel. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  ada  mulai  dari  aspek produksi  CPO  dan  ekspor,  faktor  yang  mempengaruhi  area,  produktivitas,  dan  ekspor CPO  serta  mengevaluasi  pengaruh  pajak  ekspor  dan  retribusi  terhadap  keputusan penjualan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Jumlah data yang diperoleh dari data primer diperoleh dari wawancara dengan responden yang berada di industri CPO di Indonesia.
Kata kunci : CPO, Pajak ekspor, Indonesia

## Pendahuluan
Perdagangan menjadi faktor yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat  (Kerr  and  Gaisford,  2012).  Selain berdagang  antar  daerah,  di  era  globalisasi  di mana  pembatas  antar  negara  yang  sudah mulai  pudar,  maka  perdagangan  antar-negara telah  menjadi  faktor  utama  yang  menjadi perhatian  khusus  bagi  pemerintah  Indonesia. Berkembangnya luas jangkauan pasar menjadi kesempatan  bagi  negara-negara  terutama yang  sedang  berkembang  untuk  bisa memanfaatkan kekayaan alam dan menjualnya kepada  negara  yang  tidak  memiliki  kekayaan tersebut.  Pada  awalnya  dalam  perdagangan internasional  terjadi  kesenjangan  antara negara  maju  dan  negara  berkembang  (Dunn
dan  Mutti,  2010).  Hal  ini  terjadi  karena kecenderungan  barang  yang  di  produksi negara  berkembang  adalah  bahan  mentah sedangkan  negara  maju  dapat  melakukan proses  bahan  baku  menjadi  barang  dengan nilai yang lebih tinggi.
Perdagangan  internasional  nyatanya juga  memberikan  dampak  negatif  kepada negara  (Ahuja,  2001).  Negara  berkembang akan  lebih  bergantung  kepada  negara  maju, membuat  posisi  negara  maju  menjadi  lebih tinggi  di  banding  negara  berkembang. Persaingan antar negara maju dan berkembang juga perlu dipertanyakan sebagaimana  negara  berkembang  harus berlomba  dengan  produk  negara  maju  yang memiliki  standar  lebih  tinggi.  Di  dalam  negeri
sendiri  juga  perlu  berhati-hati  tentang konsumsi  domestik  untuk  tidak  di  kuasai  oleh produk-produk yang berasal dari luar negeri.
Perdagangan  Internasional  semakin berkembang  terutama  ketika  negara-negara mulai  banyak  membuka  diri  untuk  menerima produk-produk  dari  luar  negeri  (Kerr  and Gaisford,  2012).  Bidang  perpajakan  atau  tarif kemudian  menjadi  hal  yang  tidak  terlepas. Institusi  kepabean  menjadi  hal  yang  penting untuk  dimiliki  dalam  pemerintahan.  Seperti  di Indonesia,  sejak  1  Oktober  1946  berdiri institusi  Pejabatan  Bea  dan  Cukai,  yang  di tahun  1965  berganti  nama  menjadi  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai,  berada  langsung  di bawah  Menteri  Keuangan  (DJBC;  2013;
Sejarah Bea dan Cukai; http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-
bea-dan-cukai.html    diakses  tanggal  29 November 2017).
Tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  adalah  untuk  merumuskan,  mengawasi, menegaskan,  dan  optimalisasi  penerimaan negara lewat bea dan cukai. Bea atau dengan nama  lain  adalah  Tarif  menjadi  komponen yang  mengikuti  setiap  adanya  kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu  negara  (Hermawan,  2012).  Tarif digunakan  sebagai  pemasukan  bagi  negara dan  juga  sebagai  alat  untuk  yang  bersifat untuk melindungi produsen pada sektor-sektor industri tertentu dari persaingan produk impor ataupun  ketika  bersaing  di  pasar  luar  negeri (Batavia dan Nandakumar, 2017).
Berorientasi  pada  sifat  Tarif  yang mendukung produsen dalam negeri untuk bisa berkompetisi  di  pasar  internasional  (Batavia dan  Nandakumar,  2017),  maka  Indonesia lewat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor: 580/KMK.04/2003  tanggal  31  Desember  2003 mengenal  fasilitas  yang  disebut  sebagai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pada tahun  2016,  sejalan  dengan  misi  untuk meningkatkan  ekspor  Indonesia,  maka  dibuat fasilitas  KITE  khusus  untuk  Industri  Kecil  dan Menengah  (IKM).  Adapun  perkembangan fasilitas  ini  bertujuan  untuk  memaksimalkan penggunaan dana subsidi kepada industri atau usaha  yang  benar-benar  membutuhkan,  yakni industri  dengan  skala  Kecil-Menengah  yang memerlukan  bantuan  dalam  meningkatkan kesempatan  bersaing  melawan  produk  luar negeri.  Pemberian  insentif  fiskal  ini  berupa
pembebasan  bea  masuk  impor  untuk  bahan baku dan tidak dipungutnya Pajak pertambahan  Nilai  barang  impor  tersebut (Gumilar, Sayuti dan Agusti, 2015). Pemerintah juga  mendukung  lebih  banyak  industri  untuk melakukan  ekspor  sesuai  strategi  promosi ekpspor yang menekankan pada pengembangan  industri  yang  berorientasi  ke pasar  internasional  dan  dilandasi  oleh pemikiran  bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi  hanya  dapat  direalisasikan  jika produk-produk  yang  dibuat  di  dalam  negeri dijual  ke  pasar  ekspor  (Januar,  2012).  Dalam meningkatkan  potensi  ekonomi  negara  maka berkembang  strategi  promosi  ekspor  yang lebih  menekankan  pada  pengembangan industri yang berorientasi ke pasar internasional  dan  dilandasi  oleh  pemikiran bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi hanya  dapat  direalisasikan  jika  produk-produk yang  dibuat  di  dalam  negeri  dijual  ke  pasar ekspor (Lubis, 2010).
Industri  Kecil  Menengah  atau  yang biasa disingkat sebagai IKM, adalah istilah bagi usaha yang berbasis produksi dalam skala kecil dan menengah (Kerr and Gaisford, 2012). IKM sendiri  merupakan  penopang  perekonomian Indonesia  yang  jarang  terpublikasi  oleh  media kepada masyarakat.  Dalam  sejarah  perubahan perekonomian  Indonesia,  Industri  menjadi peranan  penting  yang  mengubah  struktur masyarakat  dan  pendapatan  masyarakat. Industri  Kecil  menengah  berperan  untuk mengolah  sumber  daya  alam  yang  dimiliki Indonesia,  untuk  diubah  menjadi  barang  jadi atau setengah jadi dengan menambahkan nilai tambah  lewat  proses  industri  (Ashari,  2017). Industri  Kecil  Menengah  selain  itu  juga berperan  banyak  dalam  menyerap  tenaga kerja, dan meningkatkan kesejateraan penduduk  di  daerah  sekitarnya.  Industri  Kecil Menengah  dalam  perjalananya  memiliki beberapa  keunggulan,  layaknya  Usaha  Kecil menengah, Industri Kecil Menengah cenderung lebih fleksibel dan tahan terhadap krisis global atau  ekonomi  (Ashari,  2017).  Jumlah  Industri Kecil  Menengah  juga  bertumbuh  setiap tahunnya.  Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik, Sembilan  puluh  Sembilan  persen  Industri  di Indonesia  berskala  mikro  dan  kecil,  membuat jumlah industri mikro dan kecil sebanyak lebih dari tiga juta lima ratus unit.
Ada  tiga  alasan  mengapa  keberadaan  IKM sangat  diperlukan  (Agwu,  2014),  pertama, kinerja  IKM  cenderung  lebih  baik  dalam menghasilkan  tenaga  kerja  yang  produktif. Kedua, IKM sering meningkatkan produktivitasnya  melalui  investasi  dan  aktif mengikuti  perubahan  teknologi.  Ketiga,  IKM diyakini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dibandingkan usaha besar.
Melihat  dari  keunggulan  tersebut  IKM maupun  UKM  memiliki  nilai  yang  berharga dalam  pertumbuhan  ekonomi  daerah  bahkan negara  (Mpunga,  2016).  Untuk  itu  perlu banyak  dukungan  dari  berbagai  pihak  untuk membantu  tumbuh  berkembangnya  IKM,  baik dari pemerintah, indsutri besar, sampai juga ke lapisan  masyarakat  dan  ketenaga-kerjaan (Gumilar, Suyadi dan Agusti, 2015).
Berdasarkan  data  dari  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beberapa permasalahan  yang  dihadapi  pengusaha  kecil dan  menengah  untuk  dapat  meningkatkan ekspor,  antara  lain  yaitu:  biaya  perolehan bahan  baku  yang  mahal,  khususnya  bagi pengusaha  yang  membutuhkan  bahan  baku produksi asal impor; dan kesulitan perizinan di bidang  impor  dan  ekspor  (Antara,  Tempo, 2017).
Potensi besar yang dimiliki industri kecil dan  menengah  perlu  didukung  oleh  kebijakan pemerintah  dan  peremajaan  industry  (Januar, 2012).  Kebutuhan  untuk  pembinaan  bagi industri  kecil  menengah  menjadi  faktor  yang perlu  diperhatikan  hingga  bantuan  untuk pemasaran  dan  media  distribusi  dari  produk- produk hasil industri kecil menengah (Mpunga, 2016).  Namun  di  balik  itu,  pemerintah  dalam perekonomian  bertugas  sebagai  memberikan fasilitas  dan  juga  membuat  peraturan  yang mendukung  tumbuh  dan  berkembangnya industri  kecil  dan  menengah.  Pemerintah memiliki  alat-alat  yang  bisa  digunakan  untuk membantu  secara  langsung  industri  kecil  dan menengah ini. Seperti alokasi untuk pendanaan dan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Peran  pemerintah  selanjutnya  adalah, bagaimana  pemerintah  sebagai  penyelenggara peraturan dan undang-undang dapat membuat lingkungan  usaha  yang  mendukung  bagi pelaku  usaha  (Ahuja,  2001).  Bila  dicontohkan dalam  perdagangan  internasional,  salah  satu contoh  yang  pemerintah  lakukan  adalah
peraturan  mengenai  pajak  impor  tertentu untuk  mengurangi  barang  luar  negeri  masuk dan mendorong konsumsi produk dalam negeri juga,  untuk  menjaga  harga  dan  persaingan yang  menguntungkan  bagi  pengusaha  lokal. Untuk  dapat  menarik  dan  mengembangkan industri  di  dalam  negeri,  diperlukan  adanya beberapa  kemudahan  diantaranya  berupa insentif  kepabeanan  dan  perpajakan.  Insentif ini  tentunya  akan  merangsang  pertumbuhan industri di dalam negeri, baik yang berorientasi ekspor  maupun  untuk  memenuhi  kebutuhan pasar domestik. Pertumbuhan industri tersebut,  tentunya  akan  memberi  keuntungan kepada negara  dalam  beberapa sektor,  antara lain  peningkatan  pendapatan  per  kapita, peningkatan  ekspor,  pertumbuhan  sektor  riil, peningkatan  pajak  penghasilan,  pengurangan angka pengangguran, dan lain sebagainya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas, sesuai  dengan   visi  dan  misi  dari  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  yang  salah satunya  adalah industrial  assistance  dan  trade facilitation, DJBC memberikan fasilitas perdagangan,  baik  fiskal  maupun  operasional, sehingga  dapat  mendukung  pertumbuhan industri  dan  perdagangan  dalam  negeri  serta dapat  meningkatkan  ekspor  (Albram,  2016). Fasilitas  tersebut  diberikan  dalam  beberapa bentuk, salah satunya dalam bentuk pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan  untuk  diolah,  dirakit,  atau  dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (Pembebasan) dan pengembalian bea masuk yang  telah  dibayar  atas  impor  barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (Pengembalian).  Tujuan  utama  fasilitas  ini adalah  meningkatkan  nilai  dan  volume  ekspor (Albram,  2016).  Fasilitas  ini  diamanatkan melalui Pasal 26 dan Pasal 27 UU Kepabeanan yang  menyatakan  bahwa  pembebasan  atau keringanan bea masuk serta pengembalian bea masuk yang telah dibayar dapat diberikan atas impor  barang  dan  bahan  untuk  diolah,  dirakit dan  dipasang  dengan  tujuan  untuk  ekspor. Mengandung  makna  bahwa  tujuan  akhir daripada  fasilitas  ini  adalah  ekspor  dimana dalam pelaksanaannya memerlukan kemudahan  atas  impor  barang  dan  bahannya. Hal  ini  untuk  menegaskan  bahwa  yang  perlu difasilitasi  tidak  hanya  impornya  tetapi  juga kegiatan  produksi  dan  ekspornya.  Sedangkan
dari  sisi  perekonomian  secara  luas,  tujuan lanjutannya  adalah  menggiatkan  kegiatan produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan  investasi  beserta  dampak turunannya  ( multiplier  effect).  Kedepan, diharapkan  Indonesia  menjadi  basis  kegiatan produksi internasional.

## Metode Penelitian
Desain  penelitian  dilakukan  peneliti secara deskriptif, di lengkapi dengan penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam dimensi waktu cross sectional. Sekaran dan Bougie (2015:332) mendefinisikan penelitian  kualitatif  sebagai  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  dapat  diamati  (Miles  dan Huberman,  2014).  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan  cenderung  menggunakan  analisis.  Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif  (Bogdan dan Taylor,
2014).
Landasan teori
dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar  fokus penelitian  sesuai  dengan  fakta  di  lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan  gambaran  umum  tentang  latar penelitian  dan  sebagai  bahan  pembahasan hasil penelitian (Bogdan dan Biklen, 2012).
Penulis  melakukan  wawancara  secara mendalam  untuk  mendapatkan  data  dan menemukan  permasalahan  yang  timbuk sekaligus  bersifat  evaluasi  atas  program fasilitas KITE IKM. Sesuai pembagian tersebut, maka  metode  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti  adalah  studi  kasus,  dimana  juga  di dalamnya mempelajari aspek landasan hukum, kelembagaan, insentif dan pembiayaan subsidi sebagai  upaya  meningkatkan  ekspor  Industri Kecil  dan  Menengah  serta  mengulas  lebih dalam  mengenai  Kemudahan  Impor  Tujuan Ekspor  untuk  Industri  Kecil  Menengah  hingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekspor dan lingkungan  sekitar. Preliminary  Analysis merupakan  tahapan  awal  dalam  perancangan suatu  system  dimana  ide-ide  dan  gambaran awal  mengenai  suatu  kondisi  yang  berjalan dikumpulkan  untuk  menjadi  acuan  penelitian selanjutnya (Sugiyono, 2012). Dalam tahap ini penulis melakukan wawancara yang mendalam dengan  pihak  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai.  Tahap  ini  dilakukan  untuk  mengetahui
gambaran besar mengenai KITE IKM itu sendiri dan  indikator  untuk  penilaian  program  dari KITE IKM.
Tahap berikutnya adalah tahapan input. Dalam  tahap  ini  penulis  melakukan  evaluasi terhadap  input  yang  dibutuhkan  untuk berjalannya  fasilitas  KITE  IKM,  kemudian menentukan  variable  yang  digunakan  sebagai penilaian  berdasarkan  hasil  dari  wawancara pada  tahap Preliminery  Analysis.  Adapun variable  dan  penilaian  untuk  evaluasi  pada tahap  Input  fasilitas  KITE  IKM  adalah  Dasar Hukum & Skema KITE IKM , Profiling IKM, dan Perolehan  Bahan  Baku.  Penilaian  variable  ini untuk  menilai  apakah  IKM  yang  ikut  serta dalam fasilitas , tujuan dan pemanfaatan KITE IKM tepat sasaran.
Tahapan  berikutnya  adalah  peneliti melihat  proses  saat  KITE  IKM  sudah diresmikan  mendapatkan  fasilitas  KITE  IKM.
Variabel-variabel
Pengajuan dan Surat Perizinan,  Kesulitan  proses  ekspor-impor, Proses Pelaporan muncul dan digunakan untuk menggali permasalahan lebih dalam.
Tahapan  terakhir  adalah  tahapan output,  dalam  bagian  ini,  penulis  melihat bagaimana hasil dan dampak yang timbul atas terselenggaranya  fasilitas  KITE  IKM.  Peneliti juga  akan  mengambil  indikator  apakah output dari  KITE  IKM  sudah  sesuai  sebagaimana tujuan  dan  pemanfaatan  KITE  IKM  yang sebagaimana  sudah  ditetapkan  oleh  DJBC  dan pemerintah untuk meningkatkan potensi IKM.

## Hasil dan Pembahasan
Data  dari  hasil  penelitian  ini  didapat melalui wawancara mendalam dengan informan: pemilik perusahaan ataupun seorang karyawan  akuntansi  atau  bagian  ekspor-impor yang  bekerja  di  perusahaan  Industri  Kecil Menengah  yang  mendapatkan  fasilitas  KITE IKM  dari  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai. Hasil  Penelitian  juga  merangkum  dokumen- dokumen  yang  relevan  menyangkut  penelitian perkembangan  kondisi  ekonomi,  politik,  sosial pada  masyarakat  dan  usaha  kecil  menengah sebagai  rumah  dari  Industri  Kecil  dan Menengah.
Ekspor  dan  impor  yang  diilihat  dari  tren jangka  panjangnya  cenderung  mengalami pergerakan  yang  meningkat  secara  simultan sejak  tahun  2009.  Di  lain  pihak  perlu diperhatikan juga porsi impor terhadap ekspor
yang  terus  mengalami  kenaikan.  Hal  ini memiliki  dampak  yang  relatif  besar  terhadap pergerakan neraca luar negeri.
Cerminan perkembangan IKM menunjukan  bahwa  pada  dasarnya  terdapat jiwa  kewirausahaan  yang  terus  berkembang. Hal  ini  kemudian  banyak  berdampak  pada keadaan  sosial  dari  sisi  ketengakerjaan  dan juga  alur  roda  pereknomian  yang  berjalan semakin kencang. Hal ini kemudian mempengaruhi aktivitas ekspor yang dilakukan
IKM di bahan baku.
Penggunaan  IT  Inventory  atau  dalam KITE  IKM  yang  disebut  sebagai  modul, mempunyai  permasalahan  yang  sama  yakni tidak  siapnya  modul,  serta  tidak  siapnya sumber  daya  manusia  yang  mampu  untuk menggunakan sistem aplikasi tersebut. Pemberian  fasilitas  KITE  yang  didalamnya adalah  memberikan  kebebasan  pembayaran bea  masuk  dan  tidak  dipungutnya  PPn  untuk impor  bahan  baku.  Hasil  penelitian  Batavia (2017),  Pemotongan  tariff  impor  khususnya untuk  bahan  material  dapat  menstimulus kegiatan  ekspor.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan dari  fasilitas  KITE  yang  ada  di  Indonesia. Fasilitas  KITE  menunjukan  hasil  bahwa terdapat  peningkatan  ekspor  pada  industri yang  medapatkan  fasilitas  tersebut.  Berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  pada  KITE Besar,  masalah  seperti  tidak  menariknya  KITE karena  COO  dan  AFTA,  tidak  ditemukan  pada IKM.  Hal  ini  mungkin  dikarenakan  belum luasnya  pengetahuan  dan  informasi  hingga masih  awamnya  industri  kecil  dan  menengah mengenai  impor.  KITE  memberikan  dampak domino,  dimana  dengan  peningkatan  ekspor, maka  terjadi  perkembangan  UKM,  dengan begitu IKM atau UKM mampu untuk menyerap tenaga  kerja  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan meningkatnya tenaga kerja pada IKM.
Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Bea dan  Cukai  dalam  menyempurnakan  fasilitas KITE  IKM.  Dalam  prakteknya,  beberapa  IKM yang  memang  memiliki  daya  produksi  yang masih  kecil,  kesulitan  untuk  dapat  mengimpor bahan  baku  dengan  kuota  yang  banyak. Mengatasi masalah ini, melakukan impor bahan baku bagi IKM yang membutuhkan bahan baku yang  sama  bisa  menjadi  solusi.  Hal  ini disebutkan dengan istilah konsorsium.
Perbaikan sistem modul perlu dilakukan dengan  cepat.  Perbaikan  manajemen  dalam pelatihan  penggunaan  modul  juga  perlu disosialisasikan pada setiap cabang DJBC yang ada  di  provinsi  terutama  di  Denpasar  Bali. DJBC bisa melakukan pelatihan serentak untuk setiap  perwakilan  cabang,  sehingga  DJBC cabang  bisa  dengan  sigap  memberikan  solusi dan  pelatihan  komperhensif  kepada  karyawan IKM yang menggunakan modul.
DJBC  perlu  mengkaji  kembali  industri atau  sektor  IKM  yang  memang  dirasa  perlu untuk  mendapatkan  KITE  IKM.  DJBC  bisa melakukan  riset  terlebih  dahulu  tentang kompetisi  setiap  pasar  di  pasar  internasional. Industri  seperti  kerajinan  tangan  atau  produk kecantikan,  cenderung  tidak  sensitif  terhadap harga,  sehingga  keunggulan  kompetitif  tidak dimaksimalkan  oleh  IKM,  dan  fasilitas  KITE digunakan  untuk  penambahan  keuntungan. Sedangkan  IKM  berbasis  manufaktur  yang melibatkan  pengolahan  yang  sulit  dan menyangkut  teknologi,  memerlukan  fasilitas KITE karena kompetisi dengan produsen China dan  Vietnam  yang  memiliki  harga  jauh  lebih murah.

## Daftar Pustaka
Agwu,  Okechukwu.  (2014).  Issues,  Challenges and  Prospects  of  Small  and  Medium Scale  Enterprises  (SMEs)  in  Port- Harcourt City, Nigeria. European Journal of Sustainable Development (2014)
Ahuja (2001). Export Incentives in India Within WTO  Framework.  Indian  Council  for Research  on  International  Economic Relations, 72.
Albram  (2016). Perspektif  Kelambagaan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC) Dalam Biang Pelayanan Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor (KITE)  di  Indonesia. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, 01. Antara,  Tempo  (2017).  “KITE  IKM  Signifikan Turunkan  Biaya  Produksi”.  Diakses  30 September 2017 dari https://m.tempo.co/read/news/2017/01 /30/090841272/ kite-ikm-signifikan-
turunkan-biaya-produksi

## Dampak Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor terhadap Peningkatan Ekspor IKM di Indonesia
Ashari, Muhammad. (2017). Presiden Luncurkan  KITE  IKM  untuk  pengusaha kecil.  Diakses  30  September  2017  dari http://www.pikiran- rakyat.com/ekonomi/2017/ 01/30/presiden-luncurkan-kite-ikm- untuk-pengusaha-kecil-392042

## Batavia  dan  Nandakumar.  (2017).  The
Equivalence  of  Export  Subsidies  and Import Tariff Reduction in a Macroeconomic  Model. The  Journal  of Economic  Asymmetries  2017,  15,  76- 80.
Bogdan  dan  Taylor.  (2014). Introduction  to Qualitative  Research  Method.  New Jersey: Wiley.
Bogdan  dan  Biklen.  (2012). Qualitative Research  for  Education.  New  York:
Peason. Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  (2013). Sejarah  Bea  dan  Cukai.  Diakses  29 November 2017 dari http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sej arah-bea-dan-cukai
Dunn dan Mutti, International Economics, Fifth Edition. Routledge, London (2010)
Hermawan,  Iwan.  (2012)  Analisis  Dampak
Kebijakan  Tarif  Impor  Serat  Kapas Terhadap  Kesejahteraan  Petani  Serat Kapas di Indonesia. Setjen DPR RI. Gumilar, Suyadi dan Agusti. (2015). Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor  Tujuan  Ekspor  (KITE)  Untuk Meningkatkan  Eskpor  Dalam  Negeri (Studi  Pada  Kantor  Wilayah  Direktorat
Jenderal  Bea  Cukai  Jatim  1,  Sidoarjo). Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6, No.2.
Januar.  (2012).  Analisa  Dampak  Pemberian Fasilitas  KITE  (Kemudahan  Impor Tujuan  Ekspor)  Terhadap  Kinderja Keuangan  Perusahaan  (Studi  dari  PT. XYZ).  Tesis  S2.  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Kerr  and  Gaisford.  (2012). Handbook  on International Trade Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. Lubis,  Adrian  (2010).  Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi Kinerja Ekspor Indonesia. Litbang Perdagangan, Vol. 4 No. 1 Miles  dan  Hubermen.  (2014). Qualitative  Data Analysis. Los Angeles: SAGE Publication. Mpunga, Happy. (2016). Examining the Factors Affecting  Export  Performance  for  Small and  Medium  Enterprises  (SMEs)  in Tanzania. Journal  of  Economics  and Sustainable  Development  Vol  7  No.  6
(2016). Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai Nomor PER-01/BC/2017 tetang Petunjuk Pekasanaan Peraturan Menteri Keuangan  Replublik  Indonesia  Nomor 177/PMK.04/2016  tetnag  Pembebasan Bea  Masuk  dan  Tidak  Dipungut  Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan  Nilai dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Dan/Atau  Bahan,  Dan/Atau  Mesin  yang Dlakukan  Oleh  Industri  Kecil  dan Menengah Tujuan Ekspor. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  176/PMK.04/2013 tentang  Pembebasan  Bea  Masuk  Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  177/PMK.04/2013 tentang  Pembebasan  Bea  Masuk  Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  177/PMK.04/2016 tentang  Pembebasan  Bea  Masuk  dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  atas
Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau  Mesin  yang  Dlakukan  Oleh Industri  Kecil  dan  Menengah  Tujuan Ekspor. Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  11/M- IND/3/2014 tetang Program Retrukturasi  Mesin  Dan/Atau  Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengeah.
Sekaran dan Bougie. (2015). Research Method for  Business:  A  Skill  Building  Approach (9 th Edition). Seattle: John Wiley
Sugiyono.  (2012). Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.