IMPLEMENTASI PASAL 372 (HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DPRD KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Made Yuda  Bahari 1 , Putu Sugi Ardana 2 , I Nyoman Lemes 3
(yuda.bahari@gmail.com) (sugi.ardana@unipas.ac.id) (nyoman.lemes@unipas.ac.id)
Abstrak  : Penelitian  Ini  Berjudul  “Implementasi  Pasal  372  (Hak  Anggota  Dprd Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Di  DPRD  Kabupaten  Buleleng”. Adanya  hak  inisiatif  juga  merupakan  salah  satu  pedoman  untuk  menilai  positif atau  negatifnya  kinerja  dari  badan  legislatif  sebagai  badan  yang  mewakili kepentingan  rakyat.  Dalam  mengajukan  rancangan  undang-undang,  semakin banyaknya  rancangan  undang-undang  yang  diusulkan  oleh  badan  legislatif mengindikasikan bahwa badan legislatif berjalan baik. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana Implementasi dan apa hambatan dari Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang  MPR,  DPR,  DPD,  DPRD  Di  Kantor  DPRD  Kabupaten  Buleleng.  Data yang  digunakan  bersumber  dari  hasil  wawancara  narasumber  yang  dipilih  dapat memberikan informasi terkait rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  narasumber  dari  Kantor  DPRD Kabupaten Buleleng. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis  deskriptif.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori lembaga parlemen dan teori peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini  adalah  pengimplementasian  Pasal  372  (Hak  Anggota  DPRD  Kabupaten) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Di  DPRD  Kabupaten  Buleleng  terkait  sudah baik.  Hambatan  yang  terjadi  yakni  kendala  SDM  dari  Anggota  DPRD,  kendala Dukungan Fasilitas dan Tenaga Keahlian serta kendala pada anggaran.
Kata kunci: Implementasi, Hak Anggota DPRD.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  masuk  dalam  wilayah  negara Asian.  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  hukum  yang  berlandaskan  pada  konsep demokrasi.  Berbicara  tentang  hukum,  secara    sederhana  dapat  didefinisikan sebagai  sebuah  acuan  atau  pedoman  dalam  pemerintahan  Indonesia  untuk membantu  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait konsep negara hukum  yang    dalam  menjalankan  pemerintahanya,  yang  menganut  paham demokrasi di  negara Indonesia, telah tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip demokrasi yang dianut mengandung  arti bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dalam  menjalankan  sistem  pemerintahannya  mendapatkan kekuasaan yang berasal dari rakyat dan harus mencerminkan kepentingan rakyat.
Demokrasi  sebagai  prinsip  yang  dianut  oleh  Indonesia  memiliki  pilar-pilar penting. Pilar-pilar tersebut antara lain, kemampuan mengelola perbedaan secara sehat,  tidak  adanya  kekuatan  politis  yang  bersifat  mutlak,  akuntabilitas  serta transparansi  publik,  dan  partisipasi  yang  tinggi  dari  setiap  warganya.  Salah  satu dari  keempat  pilar  tersebut  yaitu  tidak  adanya  kekuasaan  politis  yang  mutlak. Tidak  adanya  kekuasaan  politis  yang  mutlak  dalam  demokrasi  terimplementasi dari  adanya  konsep  pembagian  kekuasaan  yang  berkembang  menjadi  konsep pemisahan kekuasaan.
Pada konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan sejatinya merupakan suatu konsep  yang  berasal  dari  Trias  Politica.  Trias  Politica  ialah  suatu  teori  yang muncul  dan  membagikan  kekuasaan  menjadi  tiga  yaitu  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif.  Pembagian  kekuasaan  tersebut  merupakan  suatu  bentuk  dari pembatasan  kekuasaan  yang  absolut  yang  diharapkan  mampu  untuk  melindungi hak-hak  dari  warga  negara  dari  tindakan  sewenang-wenang  pemerintah.  Salah satu  dari  tiga  pilar  kekuasaan  tersebut  yaitu  adanya  kekuasaan  legislatif. Kekuasaan legislatif dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan yang dibentuk untuk membuat  Peraturan  Perundang-Undangan.  Badan  legislatif  yang  terbentuk
memiliki  dua  fungsi  utama,  yaitu  fungsi  menentukan  kebijakan  dan  membuat undang-undang,  dan  fungsi  kontrol.  Dalam  pembuatan  undang-undang,  badan legislatif  memiliki  hak  inisiatif.  Dalam  mengajukan  rancangan  undang-undang, semakin  banyaknya  rancangan  undang-undang  yang  diusulkan  oleh  badan legislatif mengindikasikan bahwa badan legislatif berjalan baik.
Secara mengkhusus, penelitian ini akan membahas terkait
pengimplementasian  pasal  372  terkait  tentang  hak  anggota  DPRD  Kabupaten, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak:
a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih;
e. Membela diri;
f. Imunitas;
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. Protokoler; dan
i. Keuangan dan administratif.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  maka  berikut  adalah rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini :
1. Bagaimana  implementasi  Pasal  372  (Hak  Anggota  DPRD  Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat  ,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan    Rakyat  Daerah  di  DPRD  Kabupaten Buleleng?
2. Apa  hambatan-hambatan  dalam  implementasi  Pasal  372  (Hak  Anggota DPRD  Kabupaten),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data  lapangan  sebagai  sumber  data  utama,  seperti  hasil  wawancara  dan observasi. "Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai  perilaku  masyarakat  yang  berpola  dalam  kehidupan  masyarakat  yang selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dalam  aspek  kemasyarakatan".(Bambang Sunggono,  2003:43).  Penelitian  ini  disebut  sebagai  penelitian  empiris  karena dalam hal ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengimplementasian  dan  hambatan-hambatan  dari    pelaksanaan  Pasal  372  (Hak Anggota DPRD Kabupaten) di DPRD Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. "Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah,  bahwa  peneliti  dalam  menganalisis  berkeinginan  untuk  memberikan gambaran  atau  pemaparan  atas  subyek  dan  obyek  penelitian  sebagaimana  hasil penelitian  yang  dilakukan.  Peneliti  tidak  melakukan  justifikasi  terhadap  hasil penelitian  tersebut"  (Muhaimin,  2020:105).  Penelitian  deskriptif  merupakan sebuah penelitian yang dibuat dengan tujuan utamanya agar memberi gambaran atau  deskripsi  mengenai  pengimplementasian  pasal  372  (Hak  Anggota  DPRD Kabupaten)  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014  serta  hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya sesuai situasi secara objektif.
Dalam  penelitian  hukum  empiris  ini  ada  dua  sumber  data  yang  digunakan yakni sebagai berikut :
1.    Sumber Data Primer
“Sumber  data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  sumber  utama. Data  primer  diperoleh  dari  responden  dan  informan  serta  narasumber” (Muhaimin, 2020:89). Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari  data  lapangan.  Data  lapangan  merupakan  data  yang  berasal  dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Anggota DPRD yang  bertugas  di  DPRD  Kabupaten  Buleleng  merupakan  sumber  utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan lain seperti Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014,  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017
2.    Sumber Data Sekunder
Data-data  yang  diperoleh  dari  sumber  kedua  yang  merupakan  pelengkap, meliputi  buku-buku  yang  menjadi  referensi  terhadap  tema  yang  diangkat. yaitu  mengenai  undang-undang  atau  peraturan  yang  mengacu  ke  judul penelitian  mengenai  hukum  dalam  pengimplementasian  pasal  372  (Hak Anggota  DPRD  Kabupaten)  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014  di DPRD Kabupaten Buleleng.
Metode  pengumpulan  data  yang  merupakan  teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  dari  salah  satu  atau  beberapa  sumber  data  yang  telah ditentukan.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  pengumpulan  data wawancara  ."Wawancara  adalah  jalan  mendapatkan  informasi  dengan  cara bertanya  langsung  kepada  responden”  (Masri  singarimbun,  2008:192).  "Jenis wawancara  yang  penulis  gunakan  adalah  wawancara  bebas  terpimpin    dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah" (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005:85). Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka  secara  fisik  dan  bertanya-jawab  denganAnggota  DPRD  Kabupaten Buleleng.
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  analisis  data  kualitatif.  "Data kualitatif  yaitu  suatu  cara  analisis  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  analitis  yang  dinyatakan  secara  tertulis  atau  lisan  serta  juga  tingkah laku  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang  utuh”  (Mukti Fajar ND, 2010:192). Dalam analisis ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam  pendekatan  ini  penyusun  diharuskan  dapat  menentukan,  memilah  dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.
Setelah  data-data  terkumpul  kemudian  diamati  secara  mendalam  dan selanjutnya  disusun  untuk  diuraikan  atau  dijabarkan  secara  sistematis,  sehingga
data  tersebut  menjadi  data  yang  teratur  dan  tersusun  sesuai  dengan  tujuan penelitian. Proses dalam analisis data terbagi menjadi 3, yakni:
a. Data Reduction (Reduksi Data).
"Reduksi  data  adalah  suatu  bentuk  analisis  yang  mengarahkan, menggolongkan, menajamkan, membuang waktu yang tidak perlu, serta mengorganisir  data  dengan  sedemikian  rupa  hingga  kesimpulan- kesimpulan  akhirnya  dapat  ditarik  dan  diverifikasi"  (Prastowo  :243). Oleh karena itu, jika dalam penelitian peneliti menemukan sesuatu yang aneh,  asing  atau  tidak  dikenal,  dan  sebelum  memiliki  pola,  hal tersebutlah  yang  harus  dijadikan  perhatian  oleh  peneliti  dalam mereduksi data.
b. Data Display (Penyajian Data).
"Penyajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  yang  memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Adapun  penyajian  yang  baik  merupakan  suatu  cara  yang  utama  dalam analisis  kualitatif.  Bentuk  penyajian  yang  digunakan  dalam  penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian-penyajian ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas dasar pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut” (Prastowo :243).
c. Conclucion Drawing/ Verivication (Penarikan Kesimpulan)
"Tahap  ketiga  dalam  analisis  data  kualitatif,  menurut  Miles  dan Huberman  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Sementara  itu Sugiyono  menjelaskan  bahwa  kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya. Akan  tetapi,  apabila  kesimpulan  yang  dikemukakan  pada  tahap  awal telah  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat  kita kembali  kelapangan,  kesimpulan  yang  telah  kita  kemukakan adalahkesimpulan yang kredibel dan terpercaya” ((Prastowo :243).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Pasal  372  (Hak  Anggota  DPRD  Kabupaten),  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan    Rakyat  Daerah  di  DPRD

## Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  pengumpulan  data  melalui  wawancara dengan  narasumber  yang  sudah  ditentukan  pada  bab  sebelumnya  bahwasannya implementasi    Pasal  372  (Hak  Anggota  DPRD  Kabupaten),  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  ,Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah di DPRD Kabupaten Buleleng yang memiliki tujuan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan  lembaga  perwakilan  daerah  perlu  menata  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam  wawancara  dengan  anggota  DPRD  Komisi  II  Kabupaten  Buleleng disebutkan bahwa:
“Pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten), Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  ,Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan    Rakyat  Daerah  di  DPRD  Kabupaten Buleleng ini sangat perlu dibentuk mulai dari diri sendiri. Hal ini perlu digaris bawahi  karena  jika  dari  anggotanya  tidak  paham,  tidak  ikutserta mengindahkan  apa  yang  menjadi  tujuan  Pasal  yang  disebutkan  ini,  maka penerapannya  juga  tidak  bisa  terlaksana  sebagaimanamestinya”.  Beliau  juga menyebutkan  bahwa  selama  ini  pengimplementasian  Pasal  terkait  sudah cukup baik yang diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap  dan  memperjuangkan  aspirasi  rakyat  dan  daerah  sesuai  dengan tuntutan  perkembangan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dan  untuk mewujudkan  lembaga  permusyawaratan  rakyat,  lembaga  perwakilan  rakyat, dan  lembaga  perwakilan  daerah  perlu  menata  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”
2.  Hambatan  dalam  implementasi  Pasal  372  (Hak  Anggota  DPRD
Kabupaten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan    Rakyat  Daerah  di DPRD Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten  Buleleng,  ada  beberapa  hambatan  yang  terjadi  ketika pengimplementasian  Pasal  372  (Hak  Anggota  DPRD  Kabupaten),  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yakni sebagai berikut :
a. Kendala  SDM  dari  Anggota  DPRD.  Kendala  yang  umumnya menyebabkan  beberapa  DPRD  di  Kabupaten/Kota  belum  dapat  optimal dalam  melaksanakan  fungsi  legislasi  sebagai  lembaga  legislatif  adalah sumber  daya  manusiaanggota  DPRD  itu  sendiri  di  tingkat  Kabupaten yang  masih  dirasakan  kurang.  Hal  ini  sangat  disayangkan  karena sebenarnya  hal  ini  sangat  menentukan  guna  pelaksanaan  hakhak  DPRD secara  tepat,  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  secara  efektif,  dan menempatkan kedudukannya secara proposional.
b. Kendala  Dukungan  Fasilitas  dan  Tenaga  Keahlian.  Peranan  DPRD Kabupaten dalam melaksanakan fungsi legislasi ini pun juga dipengaruhi sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  guna  menunjang  berperannya DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsinya.
c. Kendala  Anggaran  untuk  terselenggaranya  legislasi.  Hal  lainnya  yang juga  tidak  kalah  pentingnya  adanya  ketersediaan  anggaran  yang seharusnya  dimiliki  oleh  DPRD  Kabupaten  untuk  dapat  menjalankan fungsinya.
Dari pemaparan hasil observasi di atas, didukung juga dengan hasil rapat yang  diadakan  pada  hari  Jumat,  1  Juli  2022  yang  membahas  tentang  penerapan Pasal  372  (Hak  Anggota  DPRD  Kabupaten),  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
,Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  di  DPRD  Kabupaten  Buleleng.  Hasil  rapat  menyebutkan  bahwa masih sering terjadi kontroversi dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan hasil dari pelaksanaan tersebut kurang sesuai.

## SIMPULAN
Berdasarkan dari perolehan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti serta maka  hasil  penelitian  tentang  Implementasi  Pasal  372  (Hak  Anggota  Dprd Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Dprd Kabupaten Buleleng dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Pengimplementasian  Pasal  372  (Hak  Anggota  Dprd  Kabupaten)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Di  DPRD  Kabupaten  Buleleng terkait sudah baik.
2. Hambatan yang terjadi ketika pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota DPRD  Kabupaten),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yakni  kendala  SDM  dari  Anggota DPRD, kendala Dukungan Fasilitas dan Tenaga Keahlian serta kendala pada anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,  Abu  dan  Cholid  Narkubo.  2005.  Metode  Penelitian.  Jakarta:  PT BumiAksara.
Budiardjo, Miriam. 1988. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
Huda,  Ni’matul,  Imam  Nasef.  2017. Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  di Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta: Kencana.
Kurniawan,  Mahendra,  dkk.  2007. Pedoman  Naskah  Akademik  Perda Partisipatif . Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Kusnardi,  Moh,  Bintan  R  Sragih.  1993. Ilmu  Negara .  Jakarta:  Gaya  Media Pratama.
Masri  Singarimbun,  Sofian  Efendi.  2008.  Metode  Penelitian  Survai  (Cet.XIX). Jakarta: LP3ES.
Muhaimin. 2020. MetodePenelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad.  2010.  Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rohaniah,  Yoyoh,  Efriza.  2015. Pengantar  Ilmu  Politik .  Malang:  Intrans Publishing.
Sunggono,  Bambang.  2003.  Metodologi  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  PT  Raja GrafindoPersada.
Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
“Empat Pilar Demokrasi untuk Indonesia”, melalui, diakses tanggal 10 Desember 2021.
“Parlemen Trikameral”, melalui https://www.negarahukum.com., diakses tanggal 10 Desember 2021.