Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 47-50| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2341.47-50

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TERJADINYA PERCERAIAN
Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Perkawinan merupakan sebuah hal yang menyatukan  dua individu menjadi satu melalui sebuah upacara secara agama  dan  hukum.  Setelah  upacara  pernikahan  berlangung  maka  kedua  individu  tersebut  adalah  sebuah pasangan suami istri. Dalam menjalani perkawinan, banyak hal yang harus dilalui sehingga pasangan suami istri tersebut  akan  memiliki  perbedaan  pendapat.  Perbedaan  pendapat  kadang  membuat  pasangan  suami  istri mengalami  pertentangan  yang  biasanya  akan  menimbulkan  sebuah  perkelahian  yang  sering  berujung  dengan perceraian.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan  bagaimana  pengaturan  tentang  hak  asuh anak  menurut  hukum  di  Indonesia  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  anak  akibat perceraian. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengaturan  tentang  hak  asuh  anak  menurut  hukum  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga disebutkan hak dan kewajiban anak. Dalam Undang-Undang ini perlindungan anak lebih diutamakan. Selain itu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat  perceraian  juga  dijamin  dimana  anak  tetap  berhak  mendapatkan  hak  dari  orang  tuanya  seperti mendapatkan  pendidikan,  tempat  tinggal  dan  kehidupan  yang  layak,  merasakan  keamanan,  dan  mendapatkan jaminan kesehatan.
Kata Kunci: Anak; Perceraian; Perkawinan

## Abstract
Marriage  is  a  thing  that  unites  two  individuals  into  one  through  a  religious  and  legal  ceremony.  After  the wedding ceremony takes place, the two individuals are married-couple. In undergoing marriage, a lot of things must be passed, so the husband and wife will have differences of opinion. The differences of opinion sometimes cause husband and wife to experience conflict which will usually lead to a fight that often ends to divorce. This research was conducted with the aim of describing how the regulation of child custody rights according to the law in Indonesia and how the legal protection of children's rights due to divorce. This research was designed using a normative legal research method. The results of this study showed that the regulation of child custody according to the law in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and also mentions  children's  rights  and  obligations.  In  this  law,  child  protection  takes  precedence.  In  addition,  legal protection  for  children's  rights  due  to  divorce  is  also  guaranteed  where  children  are  still  entitled  to  receive rights  from  their  parents  such  as  getting  an  education,  a  decent  place  to  live,  feel  secure,  and  get  health insurance.
Keywords: Children; Divorce; Marriage

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  sebuah  proses  bersatunya  dua  individu  melalui  upacara  agama  maupun hukum. Perkawinan umumnya bertujuan untuk membangun sebuah keluarga, memiliki keturunan, dan hidup  bahagia  ( Puspani  &  Herdiyanto,  2016 ; Suardiman,  1998 ).  Namun  dalam  sebuah  perkawinan akan  melalui  banyak  rintangan  seperti  perbedaan  pendapat,  penyusuaian  sifat  dan  banyak  hal  yang dapat terjadi sehingga dapat menimbulkan sebuah ketidakharmonisan keluarga hingga pertengkaran, bahkan beberapa pasangan sampai memutuskan untuk bercerai ( Afriadi, Juhaepa, & Sarmadan, 2020 ; Dewi & Basti, 2008 ; Harjanti, Amin, Ali, & Kasim, 2017 ; Rossalia & Priadi, 2018 ).
Perceraian  adalah  sebuah  hal  yang  seharusnya  dihindari  dalam  sebuah  perkawinan  karena sebuah perceraian dapat merugikan banyak pihak, seperti merusak nama keluarga, menimbulkan luka seorang  anak.  Perceraian  merupakan  proses  putusnya  suatu  hubungan  perkawinan  melalui  proses
hukum dan agama karena tuntutan salah satu pihak. Sebuah proses perceraian harus diputuskan  oleh hakim  karena  telah  diatur  dalam  undang-undang  bahwa  sebuah  proses  perceraian  tidak  dapat diputuskan antara pasangan suami istri saja karena harus diputuskan secara sah oleh pengadilan dan harus  berdasarkan  atas  alasan-alasan  yang  jelas.  Dalam  sebuah  perceraian,  banyak  hal  yang  harus dilalui  seperti  keputusan  pembagian  harta,  mengenai  hak  asuh  anak  dan  beberapa  hal  lainnya  yang harus diresmikan (Fahriyanti, 2019; Zuhrah, 2018 ).
Anak  merupakan  generasi  penerus  yang  akan  melanjutkan  orang  tua  sehingga  seorang  anak harus  dididik  dengan  baik  dan  benar  agar  anak  tersebut  bisa  menjadi  seseorang  yang  berguna  di kemudian  hari  dan  dapat  bertaqwa  kepada  Tuhan  dan  juga  dapat  meneruskan  cita-cita  yang berdasarkan  pancasila.  Sebuah  perceraian  sering  terjadi  karena  adanya  perbedaan  pendapat, perselisihan, timbulnya sebuah masalah dan ketidak harmonisan suatu hubungan keluarga. Perceraian adalah  keputusan  yang  diambil  ketika  beberapa  usaha  telah  dilakukan  namun  tidak  menemukan penyelesaian untuk menyatukan dan memperbaiki perkawinan.
Salah satu hal yang harus diperhatikan ketika terjadinya sebuah perceraian adalah tentang hak- hak  yang  harus  didapatkan  oleh  seorang  anak  akibat  terjadinya  perceraian  tersebut.  Hak-hak  yang harus  didapatkan  oleh  seorang  anak  meskipun  orang  tuanya  sudah  bercerai  adalah  hak  untuk mendapatkan  kehidupan  yang  layak,  hak  mendapatkan  pendidikan,  hak  untuk  mendapatkan perlindungan, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan hak-hak lainnya yang harus didapatkan oleh seorang anak ( Fakhria, 2019 ; Yusuf, 2014 ).
Anak  adalah  pihak  yang  paling  merasakan  dampak  akibat  terjadinya  perceraian  dan  sangat sering  menjadi  korban.  Oleh  karena  itu,  anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  demi  kelangsungan hidup dan masa depannya. Hak perlindungan tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak.
Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan bagaimana  pengaturan  tentang  hak  asuk  anak  menurut  hukum  di  Indonesia  dan  bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan  pendekatan masalah  konseptual.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  ialah  bersumber  dari  penelitian dan  kepustakaan,  yaitu:  bahan  hukum  primer  berupa  Peraturan  Perundang-Undangan  yakni  hukum positif Indonesia yang diambil dari undang-undang RI tahun 1945, undang-undang RI nomor 4 tahun 1979  mengenai  hak  anak,  KUH  Per,  UU  perkawinan  no  1  tahun  1974,  UU  no  35  tahun  2014 mengenai  perubahan  perlindungan  anak.  Selain  itu,  bahan  hukum  sekunder  juga  digunakan,  yaitu bahan hukum yang berupa buku literature, hasil karya tulis ilmuah. Bahan hukum lain yang digunakan adalah bahan hukum tersier yang berupa kamus ensiklopedia dan kamus besar Bahasa Indonesia.
Teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  ialah  teknik kepustakaan  dirangkum  dengan  cara  mencari,  meringkas,  menyatat,  dan  mempelajari  buku-buku ilmiah  yang  ada  tentang  pendapat  para  ahli.  Peraturan  perundang-undangan  juga  dipakai  untuk melengkapi penelitian ini. Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL  DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan tentang Hak Asuh Anak Menurut Hukum di Indonesia
Anak merupakan seseorang yang lahir dari hasil perkawinan antara seseorang laki-laki dengan wanita, dan  yang  dilahirkan  oleh  seorang  wanita  walaupun  tidak  atas  dasar  perkawinan  tetap  disebut  anak. Anak  adalah  asset  bangsa  yang  merupakan  generasi  baru  penerus  cita-cita  bangsa  dan  juga  sumber daya  manusia  bagi  pembangunan  nasional.  Maka  dari  itu,  kepribadian  anak  sangat  menentukan kehidupan masa depan bangsa yang akan datang.
Anak  merupakaan  subjek  hukum  nasional  yang  harus  dilindungi,  dibina,  dibesarkan,  dan dipelihara.  Tanggung  jawab  pemerintah  dan  masyarakat,  anak  juga  berhak  untuk  pelayanan, pengembangan di bidang kemampuan dan kehidupan sosial. Anak berhak terhadap pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.
Selama  anak  tersebut  belum  pernah  menikah  maka  anak  tersebut  masih  berada  di  bawah kekuasaan orang tua. Namun belum  menunjukan hasil, bahwa masyarakat Indonesia bisa memenuhi
sesuai kebutuhan dan perkembangannya. Hal ini menyebabkan kondisi dan situasi serta keterbatasan pemerintah juga masyarakat yang belum mungkin mengembangkan secara nyata peraturan UU yang sudah ada.
Dalam pengajuan permohonan perceraian dapat diajukan juga permohonan atas hak asuh anak kepada pengadilan. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan hak asuh anak demi kepentingan dan  keberlangsungan  masa  depan  anak.  Secara  umum  anak  berhak  mendapat  perlakuan  yang  baik, kasih  sayang  meskipun  kedua  orang  tua  telah  bercerai,  tetapi  anak  harus  tetap  mendapatkan  kasih sayang.  Anak  juga  berhak  untuk  tetap  mendapatkan  jaminan  pendidikan,  kehidupan  yang  layak, kesehatan, dan perlindungan.
Hak  asuh  anak  menurut  hukum  di  Indonesia  menyebutkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  juga  disebutkan  hak  dan  kewajiban  anak.  Dalam  Undang-  undang ini perlindungan anak lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau  ayahnya  yang  bersengketa  salah  satunya  berkeyakinan  di  luar  Islam,  atau  diantara  mereka berlainan  bangsa,  namun  dalam  memutuskan  terhadap  pilihan  anak  tersebut  harus  melihat  keadaan anak tersebut.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian
Perceraian  adalah  putusnya  hubungan  pernikahan  yang  diakibatkan  oleh  sebuah  ketidakcocokan, perbedaan  pendapat  yang  membuat  sebuah  perkawinan  tidak  dapat dipertahankan.  Perkawinan  yang umumnya  terdiri  dari  dua  orang  yang  tinggal  dan  hidup  bersama  yang  memiliki  latar  belakang, keinginan, nafsu, kebutuhan, serta nilai sosial yang bisa saja berbeda satu dengan yang lainnnya. Hal ini  mengakibatkan  munculnya  ketegangan  dan  ketidakbahagiaan  yang  dirasakan  semua  anggota keluarga yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian.
Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu, bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis  terdapat  aturan  hukum  yang  berakibat  langsung  bagi  anak.  Sedangkan  perlindungan  non yuridis  menyangkut  perlindungan  dalam  beberapa  bidang,  yaitu:  1)  dalam  bidang  sosial  yang  ada hubungannya  dengan  perlindungan  anak  untuk  bermasyarakat  atau  bersosial  dan  lingkungan  yang kondusif untuk tumbuh kembang anak juga pengadaan kondisi sosial. Seorang anak mempunyai hak untuk  dapat  tempat  layak  untuk  hidup  dan  berkembang.  2)  Dalam  bidang  kesehatan  yang  ada hubungannya dengan perlindungan juga kesehatan anak baik jasmani dan juga rohani serta melakukan tindakan meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Pemerintah seharusnya bisa memberikan jalan yang mudah  agar  anak  bisa  mendapat  jaminan  kesehatan,  memberikan  fasilitas  kesehatan  gratis  agar dilakukan untuk baiknya tumbuh kembang anak. 3) Dalam bidang pendidikan menyangkut hak anak agar  dapat  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dengan  banyak  program  bantuan  serta  fasilitas pendidikan canggih dan lengkap, guna meningkatkan perkembangan anak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, hak  asuh  anak  menurut  hukum  di  Indonesia  menyebutkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  juga  disebutkan  hak  dan  kewajiban  anak.  Dalam  Undang-Undang  ini perlindungan anak lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya  yang  bersengketa salah  satunya  berkeyakinan  di  luar  Islam,  atau  diantara  mereka  berlainan bangsa,  namun  dalam  memutuskan  terhadap  pilihan  anak  tersebut  harus  melihat  keadaan  anak tersebut.  Kedua,  anak  tetap  berhak  mendapatkan  hak  dari  orang  tuanya  seperti  mendapatkan pendidikan,  tempat  tinggal  dan  kehidupan  yang  layak,  merasakan  keamanan,  dan  mendapatkan jaminan kesehatan meskipun keduanya telah melakukan perceraian.

## 2. Saran
Ada juga beberapa saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini,  yaitu:  pertama,  bagi  anak  muda  yang  hendak  membentuk  keluarga  sebaiknya  sebelum melangsungkan pernikahan ada baiknya untuk mempersiapkan mental dan mengetahui kemungkinan- kemungkinan  yang  akan  terjadi  ketika  sudah  menjalani  kehidupan  berumah  tangga,  sehingga  dalam menjalani  kehidupan  berumahtangga  bisa  lebih  bijak  dalam  mengambil  keputusan  juga  lebih  bisa mengkondisikan  diri  dalam  suatu  permasalahan.  Kedua,  bagi  orang  tua  juga  perlu  memperhatikan
hak-hak  anak  yang  menjadi  kewajiban  orang  tua  seperti  menjamin  kesehatan  anak,  menjamin pendidikan anak dan beberapa hal lainnya yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriadi,  A.  I.,  Juhaepa,  &  Sarmadan.  (2020).  Catatan  Keluarga  Broken  Home  dan  Dampaknya terhadap Mental Anak di Kabupaten Kolaka Timor. Journal of Social Welfare , 1 (1), 31–41. Dewi, E. M. P., & Basti. (2008). Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri. Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma , 2 (1), 42–51. Fahriyanti, N. (2019). Gugat Cerai: Membebaskan Prempuan dari Penderitaan? Qawwam , 13 (2), 101– 122.
Fakhria, S. (2019). Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 96–119.
Harjanti,  S.,  Amin,  M.,  Ali,  B.,  &  Kasim,  A.  (2017).  Konflik  Perkawinan  di  Kabupaten  Sambas. Jurnal Diskursus Islam , 5 (2), 161–183.
Puspani,  N.  L.  K.  D.,  &  Herdiyanto,  Y.  K.  (2016).  Proses  Penerimaan  Dukungan  Sosial  Orangtua pada Laki-laki dalam Perkawinan Nyentana. Jurnal Psikologi Udayana , 3 (3), 79–91.
Rossalia, N., & Priadi, M. A. G. (2018). Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal bersama Mertua. Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA , 7 (1), 35–50.
Suardiman.  (1998).  Kehidupan  Perkawinan  Bahagia:  Dampak  Positif  untuk  Keseimbangan  Mental Anak Kini dan Nanti. Buletin Psikologi , 6 (2), 40–49. Yusuf, M. (2014). Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak. Jurnal Al-Bayan , 20 (29), 33–44. Zuhrah,  F.  (2018).  Perempuan  Menggugat:  Telaah  Perceraian  Wanita  Muslimah  Berkarir  di  Kota Medan. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 42 (2), 319–334.