## KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH

## Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita
Fakultas Hukum Universitas Semarang dhian.indah.astanti@gmail.com dan ratna.shmh@yahoo.co.id
Abstrak
L embaga keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu Lembaga Keuangan bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Secara teoritis teknis, sebenarnya islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Permasalahan yang akan diteliti meliputi fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga perbankan syariah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah oleh OJK. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1)huruf (a) menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential. BI tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential.
Kata Kunci : Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah
Abstract
F inancial  institutions  in  Indonesia  can  be  classified  into  three  groups: bank Financial Institutions (LKB), bank Financial Institutions (NBFIs) and Financing Institutions. Theoretically, technically, in fact Islam does not differentiate between LKBB, LKB and Financing Institutions.Conventional banking system that existed before become more complete with the introduction of the Islamic banking system that is expected to meet the needs of all elements of the community banking services without the need to be more about whether or not to use the services of banking, especially if viewed from the perspective of  religion.Issues  to  be  examined  include  the  oversight  function  of  the Financial Services Authority of the Islamic banking institutions and forms of legal protection for the customers of Islamicbanking by the FSA. The method used in this research is normative juridical approach, research is descriptive analytical specifications, the type of data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials and then
analyzed qualitatively.Based on the survey results revealed that the explanation of Article 69 paragraph (1) letter (a) confirm that the task of Bank Indonesia in regulating and supervising banks were transferred to the FSA is the regulatory and supervisory tasks relating to microprudential.
Keywords: Authority, the Financial Services Authority, Islamic Banking
PENDAHULUAN
Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank 1 (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Secara teoritis teknis, sebenarnya islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Namun demikian islam menetapkan bermacam-macam akad (perjanjian) yang dapat digunakan. Macam-macam akad ini dapat digunakan dalam transaksi yang dilakukan pada LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan.
Di Indonesia perkembangan bank syariah 2 diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain : Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat.
Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh / tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan ( financial intermediary institution), akan tetapi karena di dalam operasional terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian ( maisyir ), unsur ketidakpastian/keraguan ( gharar) , unsur bunga ( interest/ riba), dan unsur kebathilan. 3
Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang  sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.
Menurut Boesono, paling tidak ada 3 prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu :
1.  Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan    ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah,
2.  Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dan pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap risiko dan keuntungan yang berimbang,
3.  Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta). 4
1 M. Zuhri, Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan :Sebuah Tilikan Antisipatif,(Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1995 ),halaman 142
2 Sutan Remi Syahdaeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia, (Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, 1999), halaman xvii.
3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (Bandung : Refika Aditama,2009), halaman2
4 Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani,  di situs http  : //batampos co.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2007.
Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal 5 terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak , bank syariah dan nasabahnya 6 . Oleh karena itu perlu ada lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Sejak Januari 2013, OJK resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Bapepam dan lembaga keuangan (Bapepam – LK) dan sejak Januari 2014 OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia. 7
Latar belakang yuridis pembentukkan Undang- undang OJK adalah Pasal 34 Undang-undang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. 8
OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perbankan syariah ternyata tidak melakukan pengawasan tehadap semua aktivitas lembaga syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah, yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai kewenangan OJK dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga perbankan syariah.

## PEMBAHASAN
1.  Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah Fungsi pengaturan dan pengawasan bank, termasuk bank syariah dan unit usaha syariah berada dalam otoritas Bank Indonesia. Fungsi regulasi dan supervisi ini melekat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang- undang.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk,  perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.
Dari sisi pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut Bank Indonesia telah dibentuk Departemen Perbankan Syariah. Departemen ini terdiri dari 4 divisi yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syaraiah, Divisis Pengawasan Bank Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah dan Divisi Perizinan, Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah. 9
Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor
5 Cak Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syar’iah (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012 ), halaman 5.
6 Ibid, halaman 6
7 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta : Raih Asa Sukses Penerbit Swadaya Group,2014), halaman 135.
8 Ibid, halaman 136.
9 http ://www.bi.go.id/web/id/Tentang BI/Organisasi/perbankan.htm, tanggal akses 25 Februari 2013.
jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan.  Sehingga  pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya. 10
OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. 11 Secara kelembagaan ,OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. 12
Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU OJK menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential . Adapun Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential. Berkaitan dengan hal ini jelas bahwa pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK karena pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan. 13
Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. OJK adalah lembaga independen yang dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 14
Pembentukan Undang-undang OJK dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan yaitu Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang menyatakan :
a.  Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang
b.  Pembentukkan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010.
Sifat independen OJK berkaitan dengan beberapa hal, yaitu : Pertama, independen yang berkait dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya  pembentukkan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative  agencies yang dapat sewaktu- waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. Kedua,
10   Op Cit, halaman 279 11 Penjelasan Umum Paragraf 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 12   Penjelasan UMum Paragraf 10  Undang -undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 13   Fransika Ari Indrawati,  “Mencermati Celah Independensi OJK dalam UU OJK”, Artikel pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan. Volume 10, Nomor 1, Januari-April 2012.
14   Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga tercermin dari :
a.  Kepemimpinan lembaga yang bersifat koleektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan- keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
b.  Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
c.  Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian ( staggered terms ). 15
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan : 16 a.  Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel b.  Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta
c.  Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
a.  Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
b.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
c.  Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang : 17
1.  Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi : a.  Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
b.  Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa
2.  Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : a.  Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
b.  Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank c.  Sistem informasi debitur
d.  Pengujian kredit
e.  Standar akuntansi perbankan
15  Zainal  Arifin  Mochtar  dan  Iwan  Satriawan,  “Efektivitas  Sistem  Penyeleksian  Pejabat  Komisi  Negara  di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009, halaman 152.
16  Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
17 Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3.  Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi : Manajemen risiko a.  Tata kelola bank
b.  Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang c.  Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
4.  Pemeriksaan bank
2.  Kedudukan PBI yang Mengatur Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah   Setelah Berdirinya OJK PBI digunakan sebagai instrumen hukum oleh BI di dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap Bank Syariah dan unit Usaha Syariah. Terkait dengan penyelenggaraan tugas pengaturan dan pengawasan BI menyusun PBI, yaitu untuk :
a.  Menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS;
b.  Menentukan persyaratan dan tata cara  pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik atau pihak lain atas nama Bank Indonesia;
c.  Menentukan persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah. 18
Dengan adanya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dari BI kepada OJK khususnya terhadap Bank Syariah dan UUS, maka ada beberapa PBI yang menjadi acuan pelaksanaan tugas yang penting untuk dipahami kedudukkan dan keberlakuannya. PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh BI dan mengikat setiap orang atau badan  yang  dimuat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Merujuk  pada  definisi tersebut maka adanya PBI tidak dapat terlepas dari kedudukan BI dalam struktur kenegaraan. BI merupakan Bank Sentral , sebagai lembaga yang lahir dan diatur dalam konstitusi.
Kedudukan PBI pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK dapat dijelaskan dalam 2 perspektif yaitu sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan dan pasca beralihnya. Kedua perspektif dapat dijelaskan  sebagai berikut : Pertama, mendasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa`sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi,tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Berdasarkan hal tersebut maka hingga sebelum  31 Desember 2013  fungsi,tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan masih ada pada Bank Indonesia. Dengan demikian PBI yang disusun oleh BI dalam rangka melaksanakan tugasnya terhadap Bank Syariah dan UUS masih tetap berlaku, bahkan BI masih dapat menyusun PBI tentang pengaturan dan pengawasan jika diperlukan.
Kedua,pasca fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan BI beralih ke OJK (sejak 31 Desember 2013), maka PBI tetap mempunyai kekuasaan mengikat secara hukum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa walaupun sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang BI beralih seluruhnya pada IJK, namun itu tidak lantas menjadikan PBI tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini disebabkan pada saat PBI tersebut disusun fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan masih ada pada Bank Indonesia. Hal itu berarti PBI dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi.
3.  Hubungan Kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa   Keuangan Keberadaan Bank Indonesia dimaksudkan untuk menjamin keberhasilan memelihara stabilitas nilai rupiah. Dalam menyelenggarakan pemeliharaan terhadap stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Bank 18  Lihat Pasal 51, 52, dan 54 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Indonesia juga bertugas mengatur dan mengawasi bank, yakni dengan menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 19
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap melaksanakan koordinasi dengan BI sehingga menimbulkan adanya hubungan kelembagaan antara BI dengan OJK, hubungan kelembagaan khususnya perihal koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, yakni :
a.  Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b.  Sistem informasi perbankan yang terpadu;
c.  Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing,dan pinjaman komersial luar negeri;
d.  Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank lainnya e.  Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan f.  Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
BI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam melakukan pemeriksaan BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank disampaikan kepada OJK paling lama satu bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. 20
Apabila OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan kepada BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. 21 OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Selain itu hubungan kelembagaan BI dan OJK tercermin melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri dari :
a.  Menteri keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
b.  Gubernur BI selaku anggota;
c.  Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; d.  Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. 22
Dengan demikian antara OJK dan BI memiliki hubungan yang erat dalam pengaturan maupun pengawasan Bank, termasuk di dalamnya Bank Syariah dan UUS. Pengawasan yang dilakukan BI terhadap Bank Syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung ( off-site supervision ) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung ( on- site supervision) . Pengawasan dilaksanakan dengan cara : a.    Menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS;
b.   Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank; c.    Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadapbank;
d.   Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu,baik rekening simpanan maupun rekening Pembiayaan;
e.    Menugasi kantor akuntan publik dan/atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan atas nama BI; serta
19 Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
20   Pasal 40 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 21   Pasal 41 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 22   Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
f.   Melakukan  tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain : 1)  Membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris,direksi, dan pemegang saham;
2)  Meminta pemegang saham menambah modal;
3)  Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah
4)  Meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
5)  Meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
6)  Meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
7)  Meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain, dan / atau;
8)  Meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau   kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
a.    Apabila tindakan sebagaimana di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, BI menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan an menyerahkan penangannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan;
b.   Dalam hal LPS menyatakan bank tidak diselamatkan, BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan dilakukan oleh LPS;
c.    Atas permintaan Bank Syariah, BI dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah menyelesaikan kewajibannya. 23
Dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK dapat menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut :
a)  Perihal menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS.
Dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 secara garis besar OJK diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan kesehatan bank. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 41 ayat (2) Undang-undangb Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK”. Dengan demikian OJK mempunyai kewenangan untuk menentukan kriteria kesehatan Bank Syariah dan UUS.
b)   Ketentuan memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat /dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadap bank. Dengan merujuk pada Pasal 7 huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan dengan jelas bahwa “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK mempunyai wewenang pemeriksaan bank’. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 9 huruf c yang mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka OJK dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank Syariah dan UUS.
c)  Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening pembiayaan. Mengenai pemblokiran tersebut menurut Pasal 49 ayat (3) huruf K kewenangan untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak menjadi kewenangan dari OJK melainkan merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS OJK tidak berwenang melakukan pemblokiran rekening.
d)  Menugasi kantor akuntan publik dan / atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan dan menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 8 huruf f yang mengatur bahwa OJK berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, dalam hal ini termasuk akuntan publik.
e)   Mencabut izin usaha Bank Syariah  tidak diselamatkan atas permintaan LPS dan mencabut izin usaha Bank Syariah yang telah melaksanakan kewajibannya atas permintaan bank yang bersangkutan. Mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 1 yang menyatakan bahwa OJK berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank,serta pencabutan izin usaha bank.
f)  Melakukan tindakan dalam rangka tindak pidana lanjut pengawasan yang meliputi beberapa hal yang termaktub dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tindak lanjut yang termaktub dalam pasal a  quo tidak termasuk dalam kewenangan OJK sehingga OJK tidak dapat melaksanakan tindak lanjut tersebut. Namun dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 diatur mengenai tindak lain pengawasan yang mencakup : melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan; dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. 24
Dari penjelasan tersebut maka dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan OJK selalu melibatkan BI dan LPS terlebih dahulu untuk menindaklanjuti indikasi bank bermasalah.
SIMPULAN Fungsi pengaturan dan pengawasan bank, termasuk bank syariah dan unit usaha syariah berada dalam otoritas Bank Indonesia. Fungsi regulasi dan supervisi ini melekat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.  Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat 24   Pasal 41 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
dilakukan terhadap perusahaan induk,  perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Dari sisi pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan.  Sehingga  pada tahun 2011 diundangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya.

## SARAN
1.  Sebagai Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, tentunya lembaga perbankan diwajibkan memelihara tingkat kesehatannya. Oleh karenanya untuk menjaga kesehatan tersebut, sangat diperlukannya peran lembaga pengawas yang mengawasi segala bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh perbankan agar tetap dalam kondisi yang diinginkan.
2.  Badan Pengawas Perbankan yang dahulu diambil alih dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia telah dialih fungsi tertanggal 31 Desember 2013 kepada OJK yang secara otomatis menandakan bahwa OJK dapat dan harus berperan aktif dalam pengawasan di dunia perbankan dari sisi microprudential . Lembaga baru yang diberi nama OJK ini sangat dapat menciptakan suasana yang kondusif pada industri keuangan perbankan sehingga bank dapat selalu memelihara tingkat kesehatannya dengan sifat ke-independenan yang dimilikinya. Sifat independensi yang dimiliki oleh OJK diyakini mampu memberikan energy positif pada dunia perbankan, sehingga tingkat kesehatan bank yang diharapkan akan dapat lebih membaik dari yang sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Abdul Ghofur Anshori. Hukum Perbankan Syariah. Bandung: Refika Aditama
Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani, di situs http://batampos co.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2007
Cak Basir. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  PA  dan  Mahkamah  Syariah. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012
Dewi Gemala. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
Muh.Firdaus,dkk. Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005
Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002
Sutedi Adrian. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014
Sudarsono Heri . Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Illustrasi , Cet.1. Yogyakarta : Ekonisia-FE  UII
Soekanto Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. UI : Press, 1986
Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1996
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta:  Ghalia Indonesia,Jakarta,1990
Syahdaeni, Sutan Remi . Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan    Indonesia. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-undang Nomor  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
Zuhri M. Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan :Sebuah Tilikan Antisipatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995