## PELAKSANAAN  ELEKTRONIK  SYSTEM  (E-SYSTEM)  DAN  AKUNTANSI  PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
Budi Harto – Dosen Prodi Akuntansi Politeknik LP3I Bandung (budieto@gmail.com)

## ABSTRACT
Economic  development  is  directed  at  efforts  to  achieve  economy  of  an independent  and  viable  state  to  improve  the  welfare  of  the  entire  territory  of Indonesia in a fair and equitable. Thus economic growth should be directed to increase  the  income  of  Indonesia,  in  the  economic  crisis  while  the  wheels  of government  and  development  may  not  be  driven  without  the  financial  support comes  primarily  from  domestic  revenues.  Therefore,  the  government  tried  to constantly enhance the role of sources of state revenue, especially revenue from non-oil  exports.  Proceeds  from  this  non-oil  part  will  be  improved  through taxation revenue. The main mission of the Directorate General of Taxation is the mission  of  the  fiscal  tax  revenue  by  collecting  tax  law  that  can  support  the independence  of  government  funding  and  are  carried  out  effectively  and efficiently (Suryadi, 2006).
To achieve the target of the tax, have grown continuous public awareness and  compliance  of  taxpayers  to  fulfill  tax  obligations  in  accordance  with applicable  regulations.  Given  the  awareness  and  taxpayer  compliance  is  an important factor for the increase in tax revenue, it needs to be studied intensively about  the  factors  that  influence  taxpayer  compliance,  particularly  corporate taxpayers .
Key Words : Implementation of E-System, Understanding of the Tax Accounting and Tax Compliance .

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian Negara yang  mandiri  dan  andal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  wilayah  Negara  Indonesia secara  adil  dan  merata,  dengan  demikian  pertumbuhan  ekonomi  harus  diarahkan  untuk meningkatkan  pendapatan  bangsa  Indonesia,  dimana  sedang  mengalami  krisis  ekonomi sedangkan  roda  pemerintahan  dan  pembangunan  tidak  mungkin  dapat  digerakkan  tanpa dukungan  dana  terutama  berasal  dari  pendapatan  dalam  negeri.  Oleh  karena  itu  pemerintah berusaha terus-menerus meningkatkan peranan sumber penerimaan Negara, terutama penerimaan yang berasal dari non-migas. Penerimaan dari non-migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 2 NO 1
JANUARI 2016
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
penerimaan  dari  sektor  pajak.  Misi  utama  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  misi  fiskal yaitu  menghimpun  penerimaan  pajak  berdasarkan  Undang-undang  perpajakan  yang  mampu menunjang  kemandirian  pembiayaan  pemerintah  dan  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien (Suryadi, 2006).
Pajak  merupakan  sumber  pemasukan  utama  APBN  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  melalui  perbaikan  dan  peningkatkan  pelayanan publik. Alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat  yang  tidak  wajib  pembayar  pajak.  Dengan  demikian,  pajak  berfungsi  mengurangi kesenjangan  antar  penduduk  sehingga  pemerataan  kesejahteraan  bisa  tercapai.  Untuk  lebih mengoptimalkan penerimaan Negara di sektor perpajakan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah.
Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  faktor  penting  bagi  peningkatan penerimaan  pajak,  maka  perlu  secara  intensif  dikaji  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.
Upaya  peningkatan  penerimaan  pajak,  pemerintah  melakukan  perubahan  mendasar dengan  dikeluarkannya  UU  No.6  tahun  1983  tentang  KUP  merubah  sistem  pemungutan  pajak yang  digunakan  di  Indonesia  yaitu  dengan  digunakannya Self  Assessment  System yang menggantikan Official  Assessment  System .  Kedua  sistem  ini  memiliki  perbedaan  dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak.
Pemungutan  pajak  menggunakan Self  Assessment  System mengharuskan  wajib  pajak mengenal  bagaimana  tata  cara  perpajakan.  Wajib  pajak  orang  pribadi  (WP  OP)  dapat menggunakan  dua  cara  perhitungan,  pertama  dengan  menggunakan  norma  dan  yang  kedua dengan  pembukuan.  Sedangkan  wajib  pajak  badan  harus  menggunakan  pembukuan.  Dalam rangka  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  wajib  pajak  badan  harus  memahami  peraturan perpajakan,  tata  cara  pelaporan  dan  perhitungan  perpajakan  dengan  menggunakan  akuntansi perpajakan.  Wajib  pajak  badan  yang  menggunakan  pembukuan  disamping  membuat  laporan keuangan  komersial,  wajib  membuat  laporan  keuangan  fiskal.  Laporan  keuangan  fiskal digunakan untuk menghitung pajak penghasilan.
Hal  ini  dapat  digunakan  untuk  mengukur  perilaku  wajib  pajak,  yaitu  seberapa  besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan meyampaikan Surat Pemberitahuan  (SPT)  secara  benar  dan  tepat,  semakin  tinggi  tingkat  kebenaran  dalam menghitung,  ketepan  menyetor  serta  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  secara  benar dan  tepat,  maka  diharapkan  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.
Selain  merubah  sistem  pemungutan  pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak  memperbaharui sistem  perpajakan  yang  merupakan  bagian  dari  reformasi  di  bidang  perpajakan  dimana  dalam rangka reformasi ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem produk online yaitu E-Registration, E-Transaction/E-Payment, dan E-Filling System.
Electronic Registration yang dibangun pada tahun 2003 dan dipublish untuk masyarakat luas  sejak  tahun  2004  adalah  sistem  pendaftaran,  perubahan  data  wajib  pajak  dan  atau
pengukuhan serta pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung  secara  online  dengan  Direktorat  Jenderal  (Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor KEP-173/PJ/2004).
Electronic Filling System adalah sistem penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online yang real time. Sebagaimana diatur dalam pasal 6  ayat  2  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP),  yang  berbunyi:  “Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak”.
Berdasarkan  bunyi  pasal  6  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  diatas jelas  bahwa  penyampaian  SPT  dapat  dilakukan  secara  tercatat  atau  dapat  pula  dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu disampaikan secara elektronik. Sehubungan dengan itu Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 518/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2000 (BN No.6555 hal 15B-16B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian terhadap  implementasi  e-system  dan  kepatuhan  wajib  pajak  badan  dan  menuangkannya  dalam skripsi  yang  berjudul: “Pelaksanaan Elektronik  System  (E-System) dan  Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  dikemukakan,  penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Seberapa  besar  pengaruh  Pemahaman  Akuntansi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.

## Tujuan Penelitian.
Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh Pelaksanaan  E-System Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  Pemahaman  Akuntansi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

## LANDASAN TEORI

## Implementation Elektronic System (E-System)
Terobosan penggunaan sarana elektronik melalui internet (e-system) ini tidak lain adalah sebagai  bagian  dari  reformasi  perpajakan  (tax  reform),  khususnya  di  bidang  administrasi perpajakan.  Hal  ini  dilakukan  mulai  dari  pendaftaran  sebagai  wajib  pajak  (e-Regristration), pembayaran  pajak  (e-Transaction/e-Payment)  dan  pelaporan  pajak  dengan  SPT  (e-Filling) bahkan  layanan On-Line  Research  and  Solution  Finding ,  e- Consulting serta  SMS  info  pun tersedia (Pikiran Rakyat, Presiden resmikan “e-System” perpajakan, 25 Januari 2005).
Electronic Regristration (E-Reg)
Yang  dimaksud  dengan  sistem  e-Regristration  (e-Reg)  adalah  sistem  pendaftaraan, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan serta pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004). Dengan adanya penerapan sistem  yang  dapat  terbilang  baru  ini  diharapkan  akan  mempermudah  calon  wajib  pajak  dalam mendaftarkan  dirinya  sebagai  wajib  pajak  yaitu  dengan  tidak  harus  datang  sendiri  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  kedudukan  wajib  pajak  untuk mendapatkan nomor NPWP sementara, walaupun di kemudian hari tetap harus datang ke Kantor Pelayanan  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  kedudukan  wajib  pajak  hanya  untuk mencetak NPWP tetap.
Electronic  Regristration  (e-Reg)  yang  dibangun  pada  tahun  2003  dan  di-publish  untuk masyarakat luas sejak tahun 2004 dengan ditempelkan di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.co.id serta  pernah  mengalami  redesign  pada  tahun  2005  adalah  merupakan  buah kerja dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.
Kelebihan e-Reg:
1. Calon  wajib  pajak  mendapatkan  kemudahan  untuk  memperoleh  NPWP,  karena  dengan adanya  sistem  e-Reg  seorang  calon  wajib  pajak  dapat  mendaftarkan  dirinya  untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak secara on-line atau lewat internet, sehingga seorang calon wajib  pajak  tidak  harus  datang  sendiri  ke  KPP  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat kedudukan wajib pajak.
2. Bagi  KPP  sendiri  akan  mengurangi  data  error  dalam  NPWP,  karena  pengisian  formulir NPWP dilakukan sendiri oleh calon wajib pajak.
3. Dengan adanya e-Reg, data yang diinput oleh calon wajib pajak sudah langsung on-line ke bank, sehingga dapat mengefisienkan waktu pengolahan data & pentransferan data dari KPP ke Bank, dan berarti sejak saat itu pula seorang wajib pajak dapat dengan segera memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah melalui tempat-tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk secara sah oleh pemerintah.
Kekurangan e-Reg:
1. Pencetakan NPWP harus menunggu selama ½ hari, dikarenakan adanya waktu tunggu yang terjadi dalam proses pemasukan data dari KPP setempat ke server pusat Direktorat Jenderal Pajak  yang  berkedudukan  di  Jakarta,  yang  jika  akan  diperbandingkan  dengan  sistem pendaftaran  secara  manual  yang  sebelumnya  diterapkan,  dimana  pencetakan  NPWP  dapat ditunggu  dan  langsung  jadi  NPWP  tetap,  karena  pemasukan  data  calon  wajib  pajak  hanya pada server lokal (internet KPP setempat).

## Electronic Transaction / Electronic Payment (E-Transaction/E-Payment)
E-Payment merupakan pembayaran secara online pada lembaga keuangan yang menjadi rekanan  Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk  menerima  pembayaran  wajib  pajak.  Melalui  sistem  ini pembayaran pajak  yang  dilakukan  melalui  bank  pesepsi  terhubung  langsung(online)  dengan database  DJP  dan  secara  sistem  akan  diteruskan  kedatabase  KP  yang  secara  otomatis  akan dibukukan pada rekening WP sebagai bukti validasi WP mendapatkan Tanda Pembayaran Pajak (NTPP)
Electronic Filling (E-Filling)
E-Filling atau electronic filling system adalah sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)  secara  elektonik  yang  dilakukan  melalui  sistem  on-line  yang  real  time.  Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi: “Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak”.
Berdasarkan bunyi pasal 6 ayat 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di atas  jelas  bahwa  penyampaian  SPT  dapat  dilakukan  secara  tercatat  atau  dapat  pula  dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu disampaikan secara elektronik. Sehubungan dengan itu Direktur  Jenderal  Pajak  telah  mengeluarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP- 518/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2000 (BN No. 6555 hal 15B-16B) tentang penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik.
Keputusan Dirjen Pajak ini menyatakan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selain  melalui  Kantor  Pos  dapat  dilakukan  dengan  melalui  perusahaan  jasa.  Berdasarkan  hal tersebut  Dirjen  Pajak  telah  mengeluarkan  Keputusan  Nomor  KEP-88/PJ/2004  tanggal  14  Mei 2004 (BN No. 7069 hal 4B) tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider atau ASP) yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
Kelebihan e-Filling:
a. Dapat dilakukan dimana saja, kapan saja selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.
b. Data akurat karena yang meng-input data adalah wajib pajak sendiri.
c. Keamanan  data  terjamin  karena  adanya e-FIN dan  Sertifikat  ( Digital  Certificate )  yang mengskripsi data selama proses pengiriman ke DJP.
d. Meningkatkan  keyakinan  bahwa  SPT  dapat  diterima  dikantor  pajak  dengan  benar  dan akurat.
e. Memberikan keuntungan bagi para wajib pajak yang menggunakan sistem e-filling.
f. Memberikan dampak positif bagi wajib pajak dan kantor pajak serta Negara, dampak positif tersebut yaitu:
1. Peningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan pajaknya.
2. Efisiensi waktu dan tenaga.
Sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dalam  hal  pembuktian,  maka  untuk  sementara masih  dilakukan  penyampaian print  out induk  SPT  wajib  pajak  baik  langsung  ke  Kantor Pelayanan Pajak ataupun kantor pos terdekat. Namun bila nantinya UU cyber law sudah berlaku maka penyampaian print out induk SPT wajib pajak tidak diperlukan lagi.

## Prinsip Akuntansi Pajak
Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi:
1. Kesatuan Akuntansi
Prinsip  kesatuan  akuntansi  yang  juga  dianut  dalam  akuntansi  pajak  meliputi  ketentuan seperti berikut:
a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
b. Ada  pemisahan  yang  jelas  antara  perusahaan  dengan  pemilik,  persero,  atau  pemegang saham,  mengenai  kekayaan,  hutang-piutang,  penerimaan  dan  pengeluaran  uang;  antara kepentingan  perusahaan  dengan  kepentingan  pribadi  pemilik/pemegang  saham  tidak boleh bercampur.
Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta dari wajib pajak.
2. Kesinambungan
Prinsip  kesinambungan  mengandung  arti  bahwa  suatu  entitas  ekonomi  diasumsikan  akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.
Prinsip  kesinambungan  ini  dapat  dilihat  dari  perubahan  neraca  setiap  tahunnya.  Neraca tahun ini merupakan perubahan dari neraca tahun lalu akibat adanya laporan laba-rugi tahun ini, dan seterusnya.
Berdasarkan pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun.
3. Harga Pertukaran yang Objektif Transaksi  keuangan  harus  dinyatakan  dengan  nilai  uang.  Transaksi  antara  penjual  dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (cost).
Harga pertukaran tersebut harus objektif, atau harga pasar yang wajar, yaitu:
• Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa
• Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen
• Tidak terdapat transfer pricing
• Tidak ada mark-up, tidak ada KKN, dan sebagainya Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Dirktur Jenderal Pajak berwenang menentukan  kembali  besarnya  penghasilan  dan  pengurangan  serta  menentukan  hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai  hubungan  istimewa  dengan  Wajib  Pajak  lainnya  sesuai  kewajaran  dan kelaziman.
4. Konsistensi
Prinsip  konsistensi  mengandung  arti  bahwa  penggunaan  metode  dalam  pembukuan  tidak diperbolehkan  berubah-ubah.  Berdasarkan  pasal  28  ayat  5  UU  KUP,  pembukuan diselenggarakan  dengan  prinsip  atau  asas  konsisten.  Artinya,  apabila  wajib  pajak  telah memilih  salah  satu  metode  pembukuan  maupun  dalam  perhitungannya,  metode  tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini:
§ Penentuan tahun buku  menggunakan tahun takwin atau tidak.
§ Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode lainnya.
§ Perhitungan persediaan menggunakan rata-rata, FIFO, atau LIFO.
§ Pengakuan  nilai  kurs  valuta  asing  menggunakan  Kurs  tetap  atau  Kurs  Tengah  Bank Indonesia.
Berdasarkan pasal 28 ayat 8 UU KUP, ditetapkan sebagai adanya perubahan dalam prinsip maupun  metode  penghitungan  dalam  pembukuan  harus  mendapat  persetujuan  Direktur Jenderal  Pajak,  untuk  dilakukan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  tentang  ada  tidaknya  objek pajak yang timbul akibat adanya perubahan tersebut.
5. Konservatif
Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui.
Secara akuntansi prinsip konservatif diterapkan pada berbagai kegiatan seperti berikut ini:
§ Penyisihan piutang
§ Penyisihan potongan penjualan
§ Penyisihan retur penjualan
§ Penyisihan klaim
§ Penyisihan biaya setelah penjualan
§ Penilaian persediaan barang dagangan berdasarkan “harga pokok dan harga pasar mana yang paling rendah”
Akuntansi  pajak  cenderung  menggunakan  prinsip  realisasi,  walaupun  terdapat  juga pengakuan  terhadap  prinsip  konservatif  seperti  pada  perhitungan  rugi  selisih  kurs,  dimana wajib pajak boleh memilih:
§ Kurs tetap, dimana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi.
§ Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, dimana rugi kurs diakui pada tiap-tiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.
Prinsip realisasi dalam akuntansi pajak ini tampak pada ketentuan berikut ini:
Pasal  9  ayat  1  (c)  UU  PPh,  dimana  wajib  pajak  tidak  diperbolehkan  membentuk  dana cadangan (penyisihan), kecuali untuk:
§ Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank.
§ Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha sewa guna usaha dengan hak opsi.
§ Cadangan untuk usaha asuransi.
§ Cadangan biaya reklame untuk pertambangan.
Pasal  10  ayat  6  UU  PPh,  persediaan  dan  pemakaian  persediaan  untuk  menghitung  harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, tidak diperbolehkan berdasar “harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah”.

## Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Anggito  Abimanyu  dan  Andre  Megantara  (2009:183), meningkatkan kepatuhan  perpajakan  wajib  pajak  merupakan  tujuan  utama  reformasi  administrasi  perpajakan jangka menengah. Ada tiga strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini, yaitu:
1. Dengan  membuat  program  dan  kegiatan  yang  diharapkan  dapat  menyadarkan  dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya wajib pajak yang selama ini belum patuh.
2. Meningkatkan  pelayanan  terhadap  wajib  pajak  yang  relatif  sudah  patuh  sehingga  tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
3. Untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  dengan  memerangi  ketidakpatuhan (combatting noncompliance) dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan.

## METODE PENELITIAN

## Operasionalisasi Variabel
Secara  teoritis  variabel  dapat  didefinisikan  sebagai  atribut  seseorang,  atau  obyek,  yang mempunyai  “variasi”  antara  satu  orang  dengan  yang  lain  atau  satu  obyek  dengan  obyek  yang lain. (Hatch dan Farhady, 1981) dalam Sugiyono (2011:3) . Sedangkan  menurut Kerlinger  (1973)  dalam  Sugiyono  (2011:3) ,  menyatakan  bahwa variabel adalah konstruk ( constructs ) atau sifat yang akan dipelajari.
Setiap  variabel  pada  dasarnya  bersumber  dari  konsep.  Konsep  sendiri  bersifat  abstrak, tetapi belum menunjuk pada obyek-obyek tertentu yang konkrit. Suatu konsep disebut variabel jika ia menampakkan variasi pada objek-objek yang ditunjukkan pada tingkat realitas (empiris) sehingga dimungkinkan dilakukan pengukuran.
Dengan  demikian  setiap  variabel  yang  akan  diteliti,  diukur  melalui  operasionalisasi variabel berikut:
a. Variabel Implementasi E-System (X 1 ) merupakan sarana elektronik melalui internet sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya dibidang administrasi perpajakan, yang diukur dengan  tiga  indikator  yang  terdiri  dari:  (1)  E-Regristration,  (2)  E-Transaction/E-Payment, (3)  E-Filling.  Tetapi  untuk  indikator  E-Regristration  tidak  di  ikutsertakan  karena  setiap wajib  pajak pasti  sudah  melakukan E-Regristration atau pendaftaraan menjadi  wajib  pajak dan sudah memiliki NPWP.
b. Variabel  Pemahaman  Akuntansi  Pajak  (X 2 ),  Proses  pengidentifikasian,  pencatatan,  dan penyampaian  atau  pelaoran  informasi  ekonomi  sesuai  dengan  aturan  perpajakan,  yang diukur  dengan  satu    indikator,  yaitu:  penyusunan  laporan  keuangan  dengan  ketentuan perpajakan.
c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  perpajakan, yang diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu: (1) Kepatuahn Formal.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari operasionalisasi variabel, dalam table 3.1 disajikan pengukuran  variabel  yang  diobservasi  yang  terdiri  dari  unsur  variabel,  konsep  variabel, indikator, dan skala pengukuran. Seluruh indikator tersebut diukur pada tingkat skala ordinal.
Tabel Operasionalisasi Variabel Variabel Konsep Indikator Ukuran Skala Implementasi E-System (X 1 ) Sarana elektronik melalui internet sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya dibidang administrasi 1. E-Transaction/ E-Payment Tingkat memudahkan pembayaran Ordinal 2. E-Filling Tingkat memudahkan pelaporan SPT Ordinal
perpajakan. Liberty
Pandiangan (2008)
Pemahaman Akuntansi Pajak (X 2 ) Proses pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan. Tulis S. Meliala (2010:29) Pemahaman penyusunan laporan keuangan fiskal Tingkat pemahaman penyusunan laporan keuangan fiskal Ordinal Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2009:138) Kepatuhan Formal 1. Tepat waktu melaporkan SPT Ordinal 2. Tidak memiliki tunggakan pajak Ordinal 3. Tidak pernah dijatuhi sanksi Ordinal

## Sumber: data diolah dari berbagai sumber

## Uji Statistik
Kegiatan analisis data yang dilakukan penulis dalam hal ini merupakan kegiatan setelah data  dari  seluruh  responden  yang  telah  diambil  sampelnya  tersebut  terkumpul  dengan menggunakan  alat  analisis  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  jenis  data  dan  jenis  hipotesis. Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  analisis  regresi.  Dalam  analisis  regresi,  selain mengukur  kekuatan  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih,  juga  menunjukan  arah  hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih,  juga  menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel  dependen dengan variabel independen.
Sebelum dilakukan pengujian model regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Ada lima cara untuk menguji regresi, yaitu :
1. Uji Multikolinieritas
2. Uji Heteroskedastisitas
3. Uji Autokorelasi
4. Uji Normalitas

## PEMBAHASAN
Sebelum  melakukan  analisis  data  statistik,  penulis  mencoba  memaparkan  analisa  yang berkaitan  dengan  hasil scoring dari  tiap  variabel  dalam  penelitian  ini  yakni  variabel Implementasi E-System (X 1 ) dan Akuntansi Pajak (X 2 ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).
Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode atau teknik analisis regresi linier berganda.  Analisis  regresi  merupakan  teknik  statistik  yang  berguna  untuk  memeriksa  dan memodelkan hubungan di antar variabel-variabel. Dimana penerapan regresi tersebut umumnya dikaitkan  dengan  studi  ketergantungan  suatu  variabel  (variabel  terikat)  pada  variabel  lainnya (variabel  bebas).  Sedangkan  analisis  regresi  linier  berganda  secara  umum  digunakan  untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel bebas.
Untuk  mengetahui Implementasi  E-System (X 1 ),  Akuntansi  Pajak  (X 2 )  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Y)  baik  secara  simultan  maupun  parsial.  Dengan  bantuan software SPSS 11.50 for Windows , maka hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel
Data Pengolahan

## Sumber : Data Olahan
Dari  tabel  diatas  pengujian  menunjukkan  persamaan  regresi  dengan  persamaan  regresi linier yaitu berganda sebagai berikut:
ε β β β + + + = 2 2 1 1 0 X X Y Yang diperoleh adalah sebagai berikut: 2 1 415 , 0 579 , 0 489 . 1 X X Y + + − =
Dari  persamaan  regresi  diatas  dapat  dilihat  bahwa  koefisien  regresi  (ß i )  untuk  variabel Implementasi  E-System (X 1 )  bertanda  positif  (+)  dan  variabel  Akuntansi  Pajak  (X 2 )  bertanda positif  (+),  artinya  variabel Implementasi  E-System (X 1 )  berpengaruh  positif  (+)  tehadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Y)  dan  variabel  Akuntansi  Pajak  (X 2 )  berpengaruh  positif  (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
Variabel Implementasi E-System (X 1 ) memiliki nilai koefisien regresi (ß i ) sebesar 0,579. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Implementasi E-System (X 1 ) satu satuan nilai  akan  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  0,579  satuan  nilai,  dengan  asumsi variabel lainnya nol.
Variabel Akuntansi Pajak (X 2 ) memiliki nilai koefisien regresi (ß i ) sebesar 0,415. Hal ini menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  variabel  Akuntansi  Pajak  (X 2 )  satu  satuan  nilai  akan
Coefficients a -1.489 4.156
-.358 .726 .579 .305 .431 1.895 .082 .587 1.704 .415 .210 .449 1.974 .072 .587 1.704 (Constant)
X1 X2 Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta
Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Y a.
menngkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0,415 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol.
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel Implementasi  E-System (X 1 )  dan Akuntansi  Pajak  (X 2 )  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  baik  secara  simultan  maupun parsial, maka akan dilakukan pengujian terhadap garis regresi tersebut melalui hipotesis.
Implementasi  E-System (X 1 )  dan  Akuntansi  Pajak  (X 2 )  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan (Y) Secara Simultan
Setelah  asumsi-asumsi  klasik  linier  berganda  diperiksa  dan  dipenuhi  maka  berikutnya akan diuji pengaruh Implementasi E-System (X 1 ) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X 2 ) secara simultan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Y).  Bentuk  hipotesisnya  adalah  sebagai berikut:
Ho :Tidak terdapat pengaruh Implemntasi E-System (X 1 ) dan Pemahaman Akuntansi Pajak (X 2 ) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) H 1 :Terdapat  pengaruh Implementasi  E-System (X 1 )  dan  Pemahaman  Akuntansi  Pajak  (X 2 ) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh kedua variabel X tersebut secara simultan terhadap variabel Y adalah dengan melakukan pengujian dengan koefisien determinasi (R 2 ).  Dari  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  persamaan  regresi  yaitu sebesar 0.441 (nilai R-Square pada tabel Model Summary ) berikut ini:
Tabel
Data Pengolahan

## Sumber : Data Olahan
Ini  berarti  secara  bersama-sama  variabel Implementasi  E-System (X 1 )  dan  Akuntansi Pajak (X 2 ) memberikan pengaruh sebesar 63.6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Angka 63.6% disini artinya setiap perubahan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 63.6% dipengaruhi oleh  perubahan  variabel Implementasi E-System dan  Akuntansi  Pajak.  Adapun  sebesar  36.4% sisanya  disebabkan  oleh  variabel-variabel  lain  diluar  kedua  variabel  tersebut  yang  tidak dilibatkan  dalam  penelitian  ini.  Statistik  uji  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  tersebut ialah uji-F.
Untuk  mengetahui  signifikan  tidaknya  pengaruh Implementasi  E-System (X 1 )  dan Akuntansi  Pajak    (X 2 )  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Y)  secara  keseluruhan,  maka dilakukan  uji  F  dengan  uji  satu    pihak  dalam  taraf  nyata  5%  (0,05).  Adapun  hasilnya  adalah sebagai berikut:
Model Summary b .797 a .636 .575
2.89767 1.757 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-W atson Predictors: (Constant), X2, X1 a.
Dependent Variable: Y b.
66 . 4 636 . 1 7.632 ) 0.636 1 ( 2 ) 0.636 )( 1 2 15 ( ) 1 ( ) 1 ( 2 2 = = − − − = − − − = F F F R k R k n F Tabel

## Data Pengolahan
Sumber : data olahan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  terlibat  pada  tabel  ANOVA  diatas  diperoleh  nilai F hitung sebesar 10.483. Sedangkan nilai F tabel pada taraf nyata ( α ) 5 % dengan derajat bebas V 1 = k ; V 2 = n-k-1 = 15 – 2 – 1 = 12 ialah 2.62. Nilai F di atas kemudian dibandingkan dengan nilai F 0.05;(15-2) . dari tabel distribusi F di mana diperoleh nilai  F 0.05;(115-2) sebesar 2.62.
Tabel Data Pengolahan Nilai F hitung Nilai F tabel Kesimpulan 10.483 3.89 Signifikan Sumber : hasil perhitungan
Dari  Tabel  di  atas  terlihat  bahwa  nilai  F hitung lebih  besar  dari  nilai  F tabel sehingga  hasil pengujian yang diperoleh adalah signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H 0 ditolak. Atau dengan kata lain secara simultan Implementasi E-System (X 1 ) dan Akuntansi Pajak (X 2 ) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).
ANOVA b 176.048 2 88.024 10.483 .002 a 100.758 12 8.397 276.806 14 Regression Residual Total Model
1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Constant), X2, X1 a. Dependent Variable: Y b.
Pengaruh Implementasi  E-System (X 1 )  dan  Pemahaman  Akuntansi  Pajak  (X 2 )  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) Secara Parsial
Berikutnya akan diuji pengaruh dari masing-masing variabel penerapan Implementasi   E- System (X 1 )  dan  Pemahaman  Akuntansi  Pajak  (X 2 )  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) secara parsial. Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut :
H 0 : ß i ≤ 0,  berarti  tidak  terdapat  pengaruh  antara Implementasi  E-System (X 1 )  secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).
H 1 : ß i <0, berarti H 0 ditolak dimana terdapat pengaruh antara Implementasi E-System (X 1 ) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).
H 0 : ß i < 0, berarti terdapat pengaruh antara Akuntansi Pajak (X 2 ) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).
H 1 : ß i ≥ 0 berarti H 0 ditolak dimana tidak terdapat pengaruh antara Akuntansi Pajak (X 2 ) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).
Statistik  uji  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  diatas  adalah  uji-t.  Untuk mengetahui  pengaruh  langsung  secara  individual,  maka  harus  dilakukan  uji  t  terlebih  dahulu. Langkah pengujiannya sama seperti pada uji F.
Terlebih dahulu harus dicari nilai t hitung dari masing–masing X 1 dan X 2. Setelah itu nilai t hitung tersebut  dibandingkan  dengan  nilai  t  di  tabel.  Jika  nilai    t hitung lebih  besar  dari  nilai  t tabel , maka  hipotesis  signifikan,  artinya  bahwa  pengaruh  yang  terjadi  dapat  digeneralisir  terhadap seluruh populasi.  Sebaliknya apabila nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel , maka hipotesis tidak signifikan, artinya pengaruh yang terjadi tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  sebagaimana  terlihat  pada  tabel Coeffecients diperoleh nilai t hitung :
Tabel

## Data Pengolahan

## Sumber : Data Olahan
Dari tabel Coefficients diatas, maka dapat diambil kesimpulan seperti yang tertera dalam tabel t hitung dari masing-masing variabel bebas seperti dibawah ini. Sedangkan nilai t tabel ialah nilai distribusi t-student pada taraf nyata ( α ) 5 % dengan derajat bebas 15. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
Coefficients a
-1.489 4.156 -.358 .726 .579 .305 .431 1.895 .082 .587 1.704 .415 .210 .449 1.974 .072 .587 1.704 (Constant) X1 X2
Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients
Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Y a.

## Tabel

## Kesimpulan Pengujian Secara Individual Model Persamaan I
Variabel Nilai t hitung Nilai t tabel Kesimpulan X 1 1.895 1,753 Signifikan X 2 1.974 1,753 Signifikan Sumber : hasil perhitungan
Dari Tabel di atas terlihat bahwa X 1 dan X 2 memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya apabila terjadi perubahan sedikit saja pada variabel Implementasi E-System (X 1 ) dan Pemahaman Akuntansi  Pajak  (X 2 ),  maka  akan  langsung  terjadi  perubahan  yang  berarti  pada  variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Selain itu pengaruhnya dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi Perusahaan Cargo di Kawasan Bandara Husein Sastranegara Bandung.

## KESIMPULAN
Penelitian  mengenai  pengaruh Implementasi E-System (X 1 )  dan  Pemahaman  Akuntansi Pajak  (X 2 )  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Y)  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Melakukan penerapan e-SPT untuk memudahkan dalam melaporkan SPT terutama untuk pelaporan  SPT,  dengan  adanya  penerapan  e-SPT  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak.
2. Kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  Pengusaha  Kena  Pajak  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan  dari  jumlah  Wajib  Pajak  dalam  penerapan  e-SPT.  Ini  dapat  dilihat  dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak PKP dalam menyampaikan pelaporan e-SPT lebih banyak dibandingkan  dengan  yang  tidak  menggunakan  e-SPT  (non  e-  SPT).  Pada  tahun  2010 terlihat  persentase  kepatuhan  sebesar  40,32  %,  tahun  2011  sebesar  46,13  %,  dan  tahun 2012 persentase kepatuhan sebesar.
3. Dengan adanya penerapan e-SPT, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah meningkat dari tahun ke tahun, tetapi harus diadakan sosialisasi bagi Pengusaha Kena Pajak untuk lebih  meningkatkan  lagi  penerimaan  pajak  terutama  dengan  penerapan  aplikasi  e-SPT, sehingga lebih memudahkan Wajib Pajak itu sendiri dalam melaporkan pajaknya.
4. Pada  penggunaan  e-SPT  PPh  untuk  kedepannya  lebih  di  tingkatkan  lagi  dalam penggunaan penerapan e-SPT, sehingga diharapkan para Wajib Pajak lebih mudah untuk melaporkan  pajaknya,  sehingga  dapat  meningkatkan  pula  kepatuhan  Wajib  Pajak, misalnya dengan melakukan sosialisasi di instansi tertentu yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito  Abimanyu  &  Andie  Megantara.  2009. Era Baru Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta: Kompas.
Direktorat  Jenderal  (Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-173/PJ/2004)  tentang sistem e-Regristration .
Djoko Muljono & Baruni Wicaksono. 2009. Akuntansi Perpajakan Lanjutan . Yogyakarta: Andi.
Iis  Rosmawar . 2003. Pengaruh  Pemahaman  Prosedur  dan  Akuntansi  Perpajakan  terhadap Kepauhan Wajib Pajak Badan (Survey pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Kantor Pelayana Pajak Bandung Karees Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung). Tidak Dipublikasikan, Skripsi STIE STEMBI Bandung.
Imam  Ghozali.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS .  Badan  Penerbit Universitas Dipenogoro: Semarang.
Iqbal  Hasan.  2002. Metodelogi  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Edisi  Ke  Satu,  Ghalia  Indonesia Bogor.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-518/PJ/2000  tanggal  4  Desember  2000  (BN No.6555  hal  15B-16B)  tentang  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  secara elektronik.
Keputusan  Nomor  KEP-88/PJ/2004  tanggal  14  Mei  2004  (BN  No.  7069  hal  4B)  tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik.
KMK  No.544/KMK04/2000  dan  KDP  No.  KEP-550/PJ/2000  dalam  lampiran  surat  edaran nomor : SE-39/PJ.53/2002 menjelaskan mengenai kriteria wajib pajak patuh.
Liberti  Pandiangan.  2008. Modernisasi  &  Reformasi  Pelayanan  Perpajakan  Berdasarkan Undang-Undang . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Moh Nazir. 2003. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia
Mardiasmo. Edisi Revisi 2011. Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Pasal  1  angka  1  UU  No  6  Tahun  1983  sebagaimana  telah  disempurnakan  terakhir  dengan  UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
UU perpajakan No.6 KUP pasal 4 ayat 4 mengatur tentang SPT tahunan yang dimasukkan oleh wajib pajak harus dilengkapi dengan Laporan Keuangan.
Siti  Kurnia  Rahayu.  2009. Perpajakan  Indonesia;  Konsep  dan  Aspek  Formal. Yogyakarta  : Graha Ilmu.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sudjana. 2002. Metoda Statistika. Edisi Ke Enam, Tarsito Bandung.
Suryadi.  2006.  ”Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Pengaruhnya  terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak:  Suatu  Survei  di  Wilayah  Jawa Timur”. Jurnal Keuangan Publik . Suyana Utama. 2007. Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif . Denpasar: Sastra Utama.
Tulis S. Meliala,Drs.,Ak , Francisca Widianti Oetomo,SE.,Ak 2010. Perpajakan dan Akuntansi Pajak . Jakarta: Semesta Media.
Waluyo. 2010. Akuntansi Pajak . Jakarta: Salemba Empat
Yusdianto Prabowo. 2006. Akuntansi Perpajakan Terapan . Jakarta: Grasindo.