## TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KONTRAK PERBANKAN
Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman, Erisa Delaria Ananfa Fakultas Hukum Universitas Kadiri
gentur@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, perbankan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Bank sebagai pelaku usaha terikat perikatan dengan masyarakat selaku penggubna jasa perbankan, dimana dalam perikatan tersebut melahirkan kewajiban di masing-masing pihak. Dalam penelitian ini menangkap isyu hukum terkait bagaimana pertanggungjawaban pihak bank atas dana nasabah yang disimpan dalam rekening bank, dimana permasalahan tersebut  akan  dibahas  secara  normative  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan. Menurut Undang-Undang Nomor  Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai  pelaku usaha maka bank memiliki tanggung jawab atas kehilangan dana nasabah yang  disimpan  pada  rekening  bank,  dengan  ketentuan  ada  proses  pembuktian  bahwa hilangnya dana tersebut adalah karena adanya unsur kelalaian pihak bank.
Kata kunci : Tanggungjawab bank, dana nasabah, perlindungan hukum,

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  mendorong  pertumbuhan i perekonomian  negara,  lembaga  perbankan memiliki  peran  yang  cukup  besar. 1 Dalam  ketentuan  yang  ditetapkan    Pasal  1  ayat  (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan  dinyatakan  bahwa  “Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkanya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  rakyat  banyak”.  Secara  yuridis  menurut  Undang-undang  perbankan  lembaga
1 Fachrudin Husein, Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun), Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm.1.
perbankan  merupakan  lembaga  yang  berfungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  pada masyarakat.
Masyarakat  pemilik  dana  memiliki  kepentingan  guna  menyimpan  dana  yang dimilikinya,  dalam  hal  ini  dengan  mempertimbangkan  unsur  keamanan  sejumlah  dana tersebut  masyarakat  banyak  memilih  lembaga  perbankan  untuk  menyimpan  uang  yang dimilikinya. Ketika masyarakat tersebut menyimpan sejumlah dananya di bank maka secara langsung mereka akan terikat dengan perjanjian dengan pihak bank. Hubungan yang terjadi antara pihak bank dan pihak nasabah ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang  Perbankan  bahwa  “simpanan  merupakan  dana  yang  dipercayakan masyarakat  kepada  bank  berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana  dalam  bentuk  giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dana tau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Secara generalis hal perjanjian ini termuat dalam aturan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Aturan yang termaktub dalam Buku III ini memberikan ruang kebebasan bagi  para  pihak  untuk  melakukan  perjanjian  dalam  bentuk  apapun  delama  hal  ini  tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan rasa susila, hal ini sesuai dengan sifat dari Buku III KUHPerdata yang bersifat terbuka.
Lembaga  perbankan  memiliki  berbagai  macam  produk  jasa  yang  ditawarkan  baik dalam  hal  penghimpunan  dana  masyarakat  (simpanan)  dan  penyaluran  dana  pada masyarakat(kredit,hutang)  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  “Dalam  bidang  jasa simpanan  banyak  produk  yang  ditawarkan  seperti  giro,  deposito,  tabungan  berjangka, tabungan investasi dan lain sebagainya dimana masing-masing lini produk tersebut memiliki karakter  dan  resiko  yang  bebeda-beda”.  Selain  menjanjikan  keuntungan  bisnis  perbankan merupakan bisnis yang juga penuh dengan resiko (full risk business), hal ini karena aktifitas bisnis perbankan utamanya mengandalkan dana yang dititipkan masyarakat.
Hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah pada praktek usaha perbankan dapat berupa hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual, hubungan kontraktual antara bank  dan  nasabah  diwujudkan  dalam  bentuk  tertulis,  berupa  perjanjian  yang  telah disepakatinya,  dan  hubungan  non  kontraktual  terjalin  antara  bank  dengan  nasabah  dalam bentuk tidak tertulis namun hubungan tersebut melekat pada perjanjian mereka. Hal yang mendasari  hubungan  non  kontraktual  antara  bank  dan  nasabah  tersebut  yaitu  adanya kepercayaan, kerahasiaan dan kehati-hatian.
Menjaga  kerahasiaan  data  nasabah  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  dan merupakan kewajiban lembaga perbankan , sebagai sebuah lembaga berdasar kepercayaan maka  dalam  menjalankan  bisnisnya  rahasia  bank  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting untuk diterapkan. Maka dari itu bank dan pihak yang ada didalamnya, dalam hal ini adalah pegawai  bank  dan  pihak  management  bank  memiliki  kewajiban  utama  mengetahui  dan update setiap regulasi yang mengatur rahasia bank.
Bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data dan dana nasabah baik bersifat eksplisit maupun implisit, secara umum kontrak yang dibuat pihak bank dan pihak nasabah tidak  tercantum  secara  eksplisit.  Kewajiban  bank  menjaga  kerahasiaan  data  dan  dana nasabah  biasanya  ada  pada  kontrak  pembukaan  rekening  koran,  tabungan  serta  deposito. Namun  meskipun  hal  tersebut  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  perjanjian  tetapi berdasarkan  asas  itikad  baik  dalam  melaksanakan  perjanjian,  maka  dalam  perjanjian dianggap  telah  mencantumkan  secara  diam-diam  sesuai  dengan  aturan  dalam  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pinsip Kerahasiaan Bank.
Perlindungan  atas  data  dan  dana  mayarakat  yang  melakukan  transaksi  perbankan, merupakan  hal  yang  cukup  penting  untuk  membangun  rasa  kepercayaan  nasabah  dalam melakukan setiap jenis transaksi perbankan. Meskipun dapat dikatakan menyimpan dana di bank merupakan cara yang relative aman namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa setiap transaksi perbankan juga memiliki resiko yang cukup tinggi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasar atas uraian latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini permasalahan yang  menarik  untuk  dikemukakan  adalah  bagaimana  bentuk  tanggungjwab  bank  atas keamanan dana nasabah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  kegiatan  ilmiah,  yang  berdasar  atas  sebuah  metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk  mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta hukum tersebut, dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan” 2 .
Dalam pelaksanaan Penelitian hukum ini, digunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menelusuri bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut akan disusun sistematis, dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. “Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni penelitian yang dilakukan pada system norna perundang-undangan tertentu ataupun  hukum  positif,  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  terhadap  pengertian- pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum” 3 .
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  hukum  merupakan  suatu  penelitian guna  menganalisa  situasi  faktual  dan  menerapkan  doktrin-doktrin  hukum  yang  telah terbentuk  atau  dengan  merujuk  kepada  putusan-putusan  hakim  terdahulu  dalam  perkara serupa, doktrin-doktrin hukum tersebut bukan tidak mungkin saling berbenturan, oleh karena itulah  dengan  penelitian  hukum  ini  dilakukan  kegiatan  menimbang  doktrin  mana  yang mempunyai  relevansi  dengan  masalah  yang  dihadapi,  dan  keahlian  semacam  ini  hanya didapatkan dari Fakultas Hukum”. 4
Guna menjawab setiap permasalahan yang diajukan diperlukan sebuah metode yang sistematis  sehingga  akan  memberikan  hasil  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah.  Isu  hukum  terkait  tanggungjawab  bank  atas  transaksi  perbankan  akan  dianalisis secara normative dalam hukum positif yang berlaku yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan.
2 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal. 42
3 Soerjono  Soekanto dan  Sri Mamudji,  2007, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 15.
4 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, hal. 57

## PEMBAHASAN

## 1. Tanggungjawab Bank Atas Keamanan Data Pribadi
Dalam usaha perbankan, aspek hukum yang terkandung dalam hubungan antara bank dan nasabah merupakan aspek hukum yang beradsa pada ranah hukum perdata, yakni aspek hubungan hukum diantara dua pihak, yaitu bank dan nasabah, dimana dari hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban diantaranya. Hubungan hukum yang lahir antara bank sebagai penyedia produk dan nasabah adalah hubungan kontraktual, disini maka perikatan yang lahir adalah perikatan yang didasarkan atas perjanjian. 5
Sebagai  lembaga  intermediasi  keuanagan,  perbankan  memiliki  posisi  yang  cukup penting  dalam  proses  pembangunan  nasional.  Pertanggungjawaban  bank  atas  keamanan dana  nasabah  merupakan  point  penting  yang  harus  diperhatikan  untuk  menjaga  stabilitas kelancaran bisnis perbankan. Kepercayaan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana pada sebuah bank  akan dipengaruhi oleh bagaimana bank memberikan jaminan atas keamanan dana  nasabah  perbankan.  Untuk  itu  regulasi  terkait  keamanan  dana  nasabah  ini  perlu diberikan tempat yang baik dalam sebuah system perbankan nasional.
Untuk itu, dalam upaya memberikan keamanan dalam proses perbankan diperlukan pengaturan,  baik  melalui  perundang-undangan  pada  bidang  perbankan  maupun  dalam perundang-undangan yang lain yang memiliki keterkaitan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  memiliki  keterkaitan  erat khsusunya  dalam  hal  perlindungan  bagi  nasabah  perbankan  yang  dapat  diartikan  pula sebagai  seorang  konsumen.  Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  perbankan  dari  bank merupakan  bentuk  dari  pertanggung  jawaban  bank  terhadap  nasabah,  dalam  hal  ini pertanggung  jawaban  bank  kepada  nasabahnya  merupakan  bagian  dalam  Undang-undang yang mengatur dalam arsitektur proses perbankan.
Terkait dana masyarakat yang disimpan pada bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan dengan membentuk lembaga penjamin simpanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 37B ayat (1) dan (2), yakni:
(1). Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank;
(2). Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud pasal (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.
5 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 242
Sebagai  sebuah  badan  hukum  lembaga  penjamin  simpanan  berfungsi menyelenggarakan  kegiatan  penjaminan  pada  simpanan  nasah  penyimpanan.  Dalam undang-undang ini memberikan amanat untuk membentuk lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan bagi seluruh bank untuk menjamin dama masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.
Dalam  menjalankan  proses  usahanya,  yaitu  menghimpun  dana  masyarakat  baik dalam  bentuk  dana  simpanan  seperti  tabungan,  depodsitio  dan  lain  sebagainya  serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk dana pinjaman, kredit dan  lain  sebaganya  guna  meningkatkan  perekonomian  rakyat.  Dana  yang  dihimpun  oleh lembaga  perbankan  dalam  bentuk  simpanan  ini,  terjadi  atas  dasar  kepercayaan  yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga perbankan, dalam hal ini maksudnya adalah bahwa dana  yang  disimpan  dalam  bank  tersebut  akan  terjamin  keamananya.  Dalam  membentuk kepercayaan nasabah harus didasari adanya mekanisme yang akan memberikan keyakinan masyarakat atas jaminan keamanan dana yang disimpan pada lembaga perbankan.
Dalam  dunia  perbankan  asas  atau  prinsip  kehati-hatian  perlu  mendapat  perhatian khusus, maksud dari prinsip kehati-hatian adalah sebuah asas atau prinsip yang menyatakan bahwa  bank  didalam  menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usaha  wajib  melaksanakan  prinsip kehati-hatian  sebagai  upaya  untuk  melindungi  dana  masyarakat  sebafgai  konsumen  atau nasabah  perbankan  yang  menyinmpan  dana  pada  bank.  Lembaga  perbankan  dalam menjalankan setiap sector kegiatan usahanya dihwajibkan untuk konsisten dalam mematuhi peraturan perundang-undangan secara professional dan berladaskan itikad baik.
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  lalu-lintas  kegiatan  usaha  perbankan merupakan satu upaya yang diterapkan lembaga perbankan untuk mengurangi resiko yang timbul dalam kegiatan usaha perbankan. Dalam pelaksanaan produk perbankan baik berupa penghimpunan  dana  masyarakat  maupun  penyaluran  dana  oleh  bank  kepada  masyarakat terkadung resiko-resiko baik bagi pihak perbankan maupun pihak konsemen pengguna jasa perbankan. Proses penyaluran dana pada masyarakat seperti dalam bentuk kredit/pinjaman membawa resiko,  bagi  pihak bank selaku kreditur adalah atas kepastian kembalinya dana yang telah disalurkan pada mayarakat.
Berbagai resiko yang timbul dalam setiap proses pelaksanaan produk perbankan ini, merupakan  sebuah  refleksi  bagi  lembaga  perbankan  dalam  upaya  memberikan  standar keamanan bagi para nasabah yang menggunakan jasa perbankan. Tanggungjawab lembaga
perbankan  terhadap  keamanan  dana  nasabah  merupakan  permasalahan  penting  yang memerlukan  perhatian  khusus,  dimana  dalam  hal  ini  diperlukan  peran  pemerintah  untuk memberikan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  yang  menggunakan  produk  jasa perbankan.  Perlindungan  hukum  yang  diatur  dalam  peraturan-perundang-undangan merupakan  bentuk  tanggungjawab  lembaga  perbankan  terhadap  nasabah  pengguna  jasa perbankan. Kewajiban bank sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah memiliki arti penting terkait keamanan dana nasabah yang disimpan pada bank, dimana dengan semakin pesatnya  perkembangan  media  teknologi  dan  informasi  juga  berdampak  pada  dunia perbankan.  Dalam  perkembangannya  hingga  saat  ini  banyak  produk  perbankan  yang menggunakan  platform  teknologi  dan  informasi.  Penggunaan  teknologi  dan  informasi banyak memberikan perubahan positif dalam beragamnya fasilitas jasa perbankan, seperti fasilitas sms banking, internet banking, mobil banking, dan sebagainya. Namun dibalik itu juga memberikan beberapa dampak negative, karena dengan penggunaan platform teknologi modus kejahatan di dunia perbankan juga semakin meningkat. Hal-hal terkait keamanan data pribadi  nasabah,  pembobolan  rekening  atau  dana  nasabah  dan  lain  sebagianya  menjadi tantangan  bagi  pihak  perbankan  dalam  menjamin  system  keamanan  dalam  memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.
Banyak fakta yang terjadi bahwa dana yang disimpan oleh nasabah pada bank hilang secara tiba-tiba, dimana nasabah tidak melakukan transaksi perbankan sama sekali. Peristiwa hilangnya  dana  dalam  rekening  nasabah  perbankan  ini  dapat  disebabkan  baik  karena kelalaian  pihak  bank  dan  juga  dapat  disebabkan  oleh  kesalahan  nasabah.  Dengan perkembangan  teknologi  dan  informasi  ini  juga  memicu  meningkatnya  pola  kejahatan  di bidang perbankan yang menggunakan sarana teknologi dan informasi. Peristiwa hilangnya dana dalam rekening nasabah perbankan salah satu modus yang kerap terjadi adalah dengan teknik pembobolan mesin ATM dengan modus skimming card untuk menggandakan kartu ATM. Modus skimming ini dilakukan dengan memasang alat skimming pada mesin ATM dengan tujuan untuk merekam dan mencuri data pada kartu atm serta mengetahui nomor PIN ATM.
Hilangnya dana dalam rekening nasabah yang disebabkan diantaranya dengan modus kejahatan skimming card, peretasan internet banking dan modus-modus kejahatan lainnya merupakan  bentuk  dari  kurangnya  perlindungan  dari  pihak  bank  dalam  menjaga  system keamanan  jaringan  dan  sarana  perbankan  sehingga  dapat  diretas  oleh  pelaku  tindak
kejahatan. Dalam hal ini nasabah sebagai konsumen wajib diberikan perlindungan hukum atas penggunaan produk-produk yang ditawarkan oleh bank. Hal ini memiliki arti penting karena perlindungan hukum dari bank kepada nasabah penguna jasa perbankan adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat  sebagai  konsumen  pengguna produk jasa  perbankan.  Turunya  tingkat  kepercayaan  terhadap  lembaga  perbankan,  karena perbuatan  orang-orang  yang  tidak  bertangungjawab  ini  akan  sangat  mempengaruhi perekonomian sebuah negara.
Terkait bentuk tanggungjawab atas kelalaian maupun kesalahan pihak bank tersebut dapat dikaitkan kepada struktur kepengurusan bank yang bersangkutan. Dalam hal ini yang dimaskud  pengurus  bank  adalah  setiap  yang  secara  yuridis  sesuai  dengan  anggaran  dasar perusahaan  memiliki  tugas  mewakili  bank  sebagai  badan  hukum.  Perlindungan  dan pemberdayaan terhadap konsumen merupakan pilar ke enam di dalam arsitektur perbankan Indonesia  untuk  mencapai  target  tersedianya  standar  pengaduan,  lembaga  mediasi independen, transparansi, dan edukasi mengenai  produk perbankan bagi nasabah. Dengan menempatkan perlindungan konsumen kedalam arsitektur perbankan merupakan wujud dari komitmen  Bank  Indonesia  dan  lembaga  perbankan  dalam  upaya  memberikan  posisi konsumen yang sejajar dengan pihak bank.
Mengenai  keenam  pilar  arsitektur  perbankan  yang  ditetapkan  sebagai  bentuk pertanggung jawaban bank adalah berupa : 6
(1). Menciptakan  struktur  perbankan  domestic  yang  sehat  sehingga  mampu memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  mendorong  pembangunan  ekonomi nasional.
(2). Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional
(3). Menciptakan  industri  perbankan  yang  kuat  dan  memiliki  daya  saing  yg  tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko.
(4). Menciptakan good  corporate  governance dalam  rangka  memperkuat  kondisi internal perbankan nasional
(5). Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yg sehat
6 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 130
(6). Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.
Antara  nasabah  penyimpanan  dana  dan  pihak  bank  hubungan  hukum  yang  terjadi didasarkan atas  suatu perjanjian. Oleh sebab itu maka merupakan hal yang wajar apabila kepentingan atau hak dari nasabah memperoleh perlindungan hukum dari pihak bank sebagai lembaga yang menyediakan produk jasa perbankan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan sudah ada political will dari pemerintah dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  selain  norma  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, dalam pasal  memberikan devinisi  tentang konsumen. Konsumen menurut  undang-undang ini adalah “setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”
Devinisi  terkait  perlindungan  konsumen  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dimana  dalam  pasal  1  ayat  (1)  disebutkan bahwa : “perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen”. Klausula yang menyatakan “segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”,  diharapkan  dapat  dugunakan  sebagai tameng untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang merugikan para pihak 7 .
Selanjutnya berdasar ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) serta pasal  47  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan  bahwa  sengketa  kondumen  dapat  diselesaikan  diluar  pengadilan.  Nasabah sebagai  konsumen  produk  perbankan  disini  setiap  konsumen  yang  merasa  dirugikan diberikan  ruang  dalam  Undang-undang  untuk  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga yang  memiliki  tugas  menyelesaikan  permasalahan  antara  konsumen.  Pihak-pihak  yang bersengketa menurut ketentuan dalam undang-undang ini dapat menentukan pilihan secara sukarela  untuk  menyelesaikan  sengketanya  baik  melalui  jalur  pengadilan  maupun  diluar pengadilan.
7 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1
Hilangnya  dana  dalam  rekening  nasabah  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum, tanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah dapat dibebankan ada pihak yang dalam  dirinya  terdapat  unsur  kesalahan/kelalaian.  Bilamana  dapat  dibuktikan  bahwa hilangnya dana dalam rekening nasabah terjadi karena ada unsur kesalahan atau kelalaian pihak perbankan sebagai penyedia produk, maka bank memiliki kewajiban untuk mengganti dana nasabah, atau dengan kata lain nasabah selaku konsumen dapat menuntut bank untuk mengganti dana dalam rekening yang hilang akibat kejadian yang timbukl diluar kesalahan atau kelalaian nasabah.
Bentuk  tanggungjawab  bank  atas  hilangnya  nasabah  tersebut  sebagai  akibat  dari kurangnya system keamanan yang dimiliki oleh bank sehingga tindak mampu memberikan jaminan keamanan terhadap produk yang ditawarkan. Bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban  untuk  memberikan  rasa  aman,  nyaman  dalam  menggunakan  produk  yang ditawarkan oleh produsen dalam hal ini bank sebagai penyedia jasa.
Dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas pemanfaatan produk barang dan jasa. Produsen selaku pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam  rangka  upaya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas  terpenuhinya hak-hak yang harus didapatkan dalam memanfaatkan produk barang dan jasa. Perlindungan bagi konsumen ini didasarkan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan konsumen dan kepastian hukum.
Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen secara spesifik telah memberikan standar atas hak-hak yang dimiliki konsumen dalam kedudukanya sebagai pengguna produk pada pola hubungannya dengan produsen sebagai penyedia produk. Dalam pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan hak konsumen adalah:
1. kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa;
2. memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak-hak  konsumen  yang  diberikan  oleh  undang-undang  perlindungan  konsumen tersebut wajib diberikan oleh pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah :
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
3. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
4. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Terkait  tanggung  jawab  lembaga  perbankan,  dalam  ketentuan  KUHPerdata,  pada pasal 1467 dinyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya.
Bank Indonesia dalam upaya melindungi nasabah dalam transaksi perbankan yang berbasis  teknologi  dan  informasi  menetapkan  regulasi  yang  ditetapkan  dalam  peraturan
Bank Indonesia dan Surat Eddaran Bank Indonesia. Penetapan regulasi ini memiliki tujuan untuk  meningkatkan  keamanan  dan  penyediaan  layanan  e-banking.  Kaidah  dalam  aturan tersebut  ditujukan  guna  peningkatan  keamanan,  integritas  data  dan  ketersediaan  layanan electronic banking.
Dalam  peraturan  yang  ditentukan  oleh  OJK  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pasal 29 menyatakan bahwa pelaku usaha jasa  keuangan  yaitu  bank  wajib  untuk  bertanggung  jawab  atas  timbulnya  kerugian  pada nasabah  selaku  konsumen  yang  diakibatkan  atas  kesalahan  dan/atau  kelalaian  pengurus, pegawaidan/atau pihak ketigayang bekerja bagi pelaku jasa keuangan.
Berdasar  atas  hal  tersebut  diatas,  maka  dalam  hal  ini  pihak  bank  dapat  diminta pertanggung  jawaban  bila  terjadi  kesalahan/kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pegawai  bank, yang berakibat kerugian bagi konsumen/nasabah, maka dalam konteks ini bank bertanggung jawab atas kesalahan berupa hilangnya dana nasabah. Dalam hal ini tanggung jawab bank pada  perspektif  hukum  perdata  adalah  berdasar  atas  kesalahan  maupun  kelalaian pegawainya, dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan, maka dari itu tanggung jawab ini sebagai tanggung jawab bank secara perusahaan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
OJK  memiliki  peran  penting  guna  memberi  perlindungan  hukum  bagi  konsumen khusus  yang  berhubungan  dengan  lembaga  jasa  keuangan.  Dalam  peristiwa  hukum hilangnya dana dalam rekening sehingga menimbulkan adanya kerugian bagi nasabah bank, dalam  hal  ini  Undang-Undang  OJK  telah  mengatur  terkait  perlindungan  konsumen  dan masyarakat  dengan  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen  dan  masyarakat, yang meliputi:
(1). Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
(2). Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
(3). Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Selain mengatur tentang upaya pencegahan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang OJK, diatur juga beberapa instrument yang mengatur pelayanan pengaduan konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang meliputi:
1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
2) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
3) Memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen kewenangan yang dimiliki oleh OJK adalah :
1) “Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud;”
2) Mengajukan gugatan:
a. “Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau”
b. “Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada  konsumen  dan/atau  lembaga  jasa  keuangan  sebagai  akibat  dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

## KESIMPULAN
Atas peristiwa tindak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, pihak bank bertanggungjawab atas hilangnya dana dalam rekening nasabah dengan memberikan  ganti  kerugian  dengan  terlebih  dahulu  memastikan  bahwa  memang  benar hilangnya dana dalam rekening nasabah tersebut adalah akibat dari tindak pidana bukan atas dasar kelalaian dari nasabah pribadi.  Karena jika dapat  dibuktikan bahwa hilangnya dana tersebut karena murni kelalaian dari nasabah maka pihak bank tidak wajib untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Jhohanes Ibrahim, Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis , Refika Aditama, Bandung, 2014
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata,  Buku  III  Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1994.
Muhamad  Djumain, Asas-Asas  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005
N.H.T.Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, Jakarta, 2013
Setiawan. R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Alumni, Bandung,1979.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesi a, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.