## Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum
Muhammad Irsyad
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan-Sumatera Utara
E-mail: muhammadirsyad953@gmail.com Naskah Diterima: 26-07-2020 Direvisi: 29-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021
How to cite:
Muhammad Irsyad (2021). “Hukum dan Penyelesaian Konflik Hukum”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 137-143

## Abstrak
Hukum  adalah  pelembagaan  aturan.  Ketika  masyrakat  menyadari  bahwa  kekuasaan  setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan berkewajiban  tidak ditentukan oleh yang berkuasa,  melainkan  oleh  yang  diakui  bersama  suatu  kebenaran.  Jejak  kekerasan  dalam hukum  selalu  terlupakan  oleh  perjalanan  waktu  dan  tersembunyikan  oleh  berbagai  fiksi tentang  moralitas  penegakan  hukum.  Akibatnya,  kita  sering  tidak  mengenali  lagi  kekerasan yang  diproduksi  oleh  berbagai  produk  hukum  dan  menganggapnya  sebagai  sebuah  hal  yang wajar,  bahkan  tidak  jarang  menganggapnya  sebagai  sebuah  hal  yang  wajar,  bahkan  tidak jarang mengagnggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai  contoh  tindakan  /penganiayaan  dan  pembunuhan  yang  dilakukan  dalam  berbagai peristiwa  main  hakim  sendiri  atau  konflik  diberbagai  daerah  justru  sering  memperoleh dukungan  dan  pengesahan  dari  lingkungan  masyarakat  sekitar.  Akibatnya,  ketika  aparat keamanan  mengambil  tindakan  hukum  terhadap  pelakunya,  masyarakat  justru  memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebesan pelaku dan menyerang aparat kemanan. Sepertinya kekerasan  merupakan  keharusan  moral  yang  harus  dilakukan  untuk  menyelesaikan  suatu masalah atau konflik.
Kata kunci:Hukum, Konflik Hukum.

## Abstract
Law is the institutionalization of rules. When the community realizes that the power of each individual  needs  to  be  controlled  by  law,  the  rights  and  obligations  are  not  determined  by those in power, but by those who are jointly recognized as a truth. Traces of violence in the law  are  always  forgotten  by  the  passage  of  time  and  hidden  by  various  fictions  about  the morality of law enforcement. As a result, we often no longer recognize the violence produced by various legal products and regard it as a natural thing, not infrequently even considering it  as  a  natural  thing,  not  infrequently  even  considering  it  as  a  moral  imperative  in  people's lives in Indonesia. For example, acts/persecution and murder that are committed in various vigilante incidents or conflicts in various regions often receive support and approval from the surrounding  community.  As  a  result,  when  the  security  forces  take  legal  action  against  the perpetrators,  the  community  actually  reacts  back  by  demanding  the  release  of  the perpetrators  and  attacking  the  security  forces.  It  seems  that  violence  is  a  moral  imperative that must be done to resolve a problem or conflict.

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
Keywords: Law, Legal Conflict.

## PENDAHULUAN
Hukum  adalah  pelembagaan  aturan.  Ketika  masyrakat  menyadari  bahwa  kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan berkewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari suatu individu kepada individu yang lain. Suatu usaha pasti akan menghasilkan suatu pertambahan nilai (bila dilaksanakan secara benar) maka  sistem  ini  berpotensi  menaikkan  tingkat  hidup  atau  kesejahteraan  masyarakatnya. Budaya  adalah  nilai-nilai  bersama  dari  suatu  masyarakat  yang  berkembang  sejalan  dengan kesadaran  masyarakat  tentang  hal  yang  baik,  luhur,  indah,  dan  sebagainya.  Di  dalamnya termasuk nilai-nilai normal, agama, sopan santun, seni, pendidikan dan sebagainya (Rahardjo, 1982).
Salah  satu  sumber  utama  konflik  dan  kekerasan  di  berbagai  daerah  adalah  kondisi penegak  hukum  di  Indonesia  yang  sangat  lemah.  Ditambah  lagi  dengan  berbagai  bentuk diskriminasi  dan  marginalisasi  dalam  pengaturan  sosial-ekonomi,  politik  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam,  bahkan  kehidupan  budaya.  Berbagai  perasaan  ketidakadilan  dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.
Penduduk  yang  mendiami  wilayah  Republik  Indonesia  harus  mengatakan  bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai  konflik  dan  kekerasan  di  Indonesia.  Periode  otoritan  yang  intens  selama  empat dasawarsa  pada masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  telah menghasilkan  sistem  hukum  represif yang  tidak  saja  dirasakan  akibatnya  secara  langsung  oleh  masyarakat,  tetapi  secara  tidak langsung  telah  membentuk  kesadaran,  perilaku  dan  struktur  sosial  yang  bersendikan  pada kekerasan sebagai norma utama.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normative , yaitu penelitian hukum  yang  mengkaji  hukum  secara  tertulis  dari  berbagai  aspek,  mulai  dari  aspek  teori, sejarah,  filosofi,  perbandingan  struktur  dan  komposisi,  lingkungan  dan  materi,  konsistensi, penjelasan  umum,  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  undang- undang  serta  bahan  hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak  mengkaji  aspek  terapan  dan implementasinya.  Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statuta  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus (c ase  approach ).  Pendekatan  undang-undang  ( statuta  approach )  yang  dilakukan  untuk menelaah  semua  undang-undang  dan  semua  hal  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yang melihat dari pandangan- pandangan  serta  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  ruang  lingkup  ilmu  hukum,  peneliti akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian  konsep  hukum  dan  asas-asas  hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS Hukum dan Penyelesaian Konflik
Melalui  produk  perundang-undangan  maupun  praktik  hukum  yang  dilakukan  oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat  diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta  memperoduksi  diri  dalam  berbagai  sikap  dan  perilaku  sosial  masyarakat  di  Indonesia. Pelaksanaan  hukum  di  Indonesia  telah  melambangkan  kekerasan  dalam  berbagai  bentuk pengaturan, kebijakan dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari.
Derrida dalam dalam Positions (1981) mengungkapkan bahwa jejak kekerasan dalam hukum  selalu  terlupakan  oleh  perjalanan  waktu  dan  tersembunyikan  oleh  berbagai  fiksi tentang  moralitas  penegakan  hukum.  Akibatnya,  kita  sering  tidak  mengenali  lagi  kekerasan yang  diproduksi  oleh  berbagai  produk  hukum  dan  menganggapnya  sebagai  sebuah  hal  yang wajar,  bahkan  tidak  jarang  menganggapnya  sebagai  sebuah  hal  yang  wajar,  bahkan  tidak jarang mengagnggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai  contoh  tindakan  /penganiayaan  dan  pembunuhan  yang  dilakukan  dalam  berbagai peristiwa  main  hakim  sendiri  atau  konflik  diberbagai  daerah  justru  sering  memperoleh dukungan  dan  pengesahan  dari  lingkungan  masyarakat  sekitar.  Akibatnya,  ketika  aparat keamanan  mengambil  tindakan  hukum  terhadap  pelakunya,  masyarakat  justru  memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebesan pelaku dan menyerang aparat kemanan. Sepertinya kekerasan  merupakan  keharusan  moral  yang  harus  dilakukan  untuk  menyelesaikan  suatu masalah atau konflik (Ali, 2008).
Keadaan  tersebut  disebabkan  masyarakat  Indonesia  tertentu  mengalami  kesulitan untuk  mengenali  lagi  referensi  lain  dalam  kehidupan  sosialnya  selain  kekerasan  itu  sendiri. Pola  represif  yang  yang  beroperasi  selama  rezim  otoritarian  telah  memberikan  pengalaman kekerasan  pada  masyarakat  Indonesia,  sehingga  mereka  kehilangan  kapasitas,  kereativitas sosial,  dan  Imajenasi  Hukum  dalam  menyeleaikan  berbagai  konflik  yang  dihadapi  selain menggunakan  cara-cara  kekerasan.  Apa  yang  dilakukannya  tidak  lain  adalah  bentuk reproduksi atau berbagai nilai atau norma yang dikenalinya dari berbagai aturan serta praktik hukum yang di alaminya.
Model-model  rekonsiliasi,  negoisasi,  atau  mediasi  yang  umumnya  tersedia  dalam khazanah tradisi sebagai bentuk keraifan lokal menjadi tumpul dan tidak dikenali dengan baik sehingga sulit untuk dipraktikkan kembali secara utuh. Perilaku kekerasan justru dihidupkan kembali oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara yang mengenalkan kembali pola-pola kekerasan  sebagai  cara  penyelesaian  konflik.  Aturan  hukum  yang  disuplai  oleh  negara  telah menghancurkan  kesadaran  dan  norma-norma  sosial  masyarakat  lokal  yang  selama  bertahun- tahun  telah  berhasil  mempertahankan  tatanan  sosial  di  antara  mereka.  Sebagai  contoh, penyeragaman  struktur  pemerintahan  desa  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 yang telah menghancurkan sistem kepemimpinan lokal. Kemudian kebijakan birokrasi dalam pengelolaan  hutan  yang  memberikan  konsesi  HPH  (Hak  Pengusaha  Hutan)  bagi  segelintir orang  yang  tidak  saja  telah  menyebabkan  kehancuran  lingukngan  alam,  tetapi  juga menghancurkan  kesadaran  kultural  yang  dimilikinya,  ditambah  lagi  dengan  berbagai dikriminasi  yang  mereka  rasakan  dalam  kebijakan  politik  dan  pemerintahan  (seperti tersingkirnya  “Putra  Daerah”)  serta  penegakan  hukum  yang  sangat  lemah  yang  telah melahirkan perasaan ketidakadilan yang meluas (Ali, 2009).
Contoh  lain,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah. Undang-undang dimaksud, dalam pelaksanaannya menciptakan diskriminasi antara penduduk kelahiran setempat dengan penduduk pendatang.  Putra dearah diharapkan mendapat prioritas pada  jabatan-jabatan  tertentu.  Hal  itu  akan  memicu  konflik  sosial  di  masa  akan  datang  bila tidak  diluruskan  oleh  perancang  roh  (jiwa)  peraturan  perundang-undangan  otonomi  daerah dimaksud.
Semuanya itu telah menghilangkan kapasitas dan kreativitas sosial yang mereka miliki pada  saat  harus  berhadapan  dengan  konflik  yang  setiap  saat  dapat  timbul  dalam  kehidupan
sosial mereka. Mereka hanya mengenal kekerasan sebagai satu-satunya cara yang disuplai dan dilembagakan  oleh  berbagai  aturan  dan  praktik  hukum  negara.  Dalam  kondisi  seperti  ini, tidak  sepenuhnya  dapat  disalahkan  bila  mereka  menggunakan  kekerasan  sebagai  cara penyelesaian  konflik.  Dalam  hal  ini  yang  terjadi  bukan  hanya  karena  adanya ketidakpercayaan pada hukum dan aparat hukum, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu masyarakat memang tidak terlatih untuk mengembangkan kreativitas sosial dan imajinasi hukum dalalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapinya selain dengan jalan kekerasan.

## Hakikat Hukum
Kedudukan  perbandingan  hukum  sebagai  disiplin  ilmu  hukum  merupakan  salah  satu ilmu  kenyataan  hukum  disamping  sejarah  hukum,  sosiologi  hukum,dan  psikologi  hukum. Pendapat  lain  mengemukakan  bahwa  perbandingan  hukum  merupakan  metode. Perkembangan tentang studi perbandingan sistem hukum merupakan ilmu yang sama tuanya dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. Namun dalam perkembangannya studi perbandingan system hukum baru tampak pada abad ke 19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum. Secara  historis,  studi  perbandingan  hukum  ini  telah  berkembang  di  Eropa  pada  abad  ke  19 dipelopori  oleh  Jerman,  Perancis  dan  Inggris.  Ada  beberapa  manfaat  atau  kegunaan mempelajari perbandingan system hukum, diantaranya adalah (Safriani, 2018):
1. Menurut Rane David dan Brierley:
a. Bermanfaat dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
b. Penting  untuk  memahami  lebih  baik  dan  untuk  mengembangkan  hukum  kita sendiri.
c. Membantu  dalam  mengembangkan  pemahaman  terhadap  bangsabangsa  lain dan  oleh  karena  itu  memberikan  sumbnagan  untuk  menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.
2. Menurut  Ade  Maman  Suherman,  perbandingan  sistem  hukum  ditujukan  untuk memperoleh  suatu  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  semua  system  hukum yang eksis secara global dan paling tidak diperoleh manfaat:
a. Dengan  mempelajari  perbandingan  system  hukum  dapat  memahami  potret budaya  hukum  negaranya  sendiri  dan  mengadopsi  hal-hal  yang  positif  dari system hukum asing guna pembangunan hukum nasional.
b. Dengan  mempelajari  perbandingan  system  hukum  baik  individu,  organisasi  , maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.
c. Untuk  kepentingan  harmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  hukum supranasional.
Perbandingan  hukum  sebagai  disiplin  hukum  sekaligus  sebagai  cabang  ilmu  hukum pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda pemahaman sistem hukum, namun dalam perkembangannya telah dipergunakan lebih luas lagi sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin meningkat.
Hukum  dipandang  sebagai  tugas  etis  manusia  di  dunia  ini.  Artinya,  manusia berkewajiban  membentuk  suatu  kehidupan  bersama  yang  baik  dengan  mengaturnya  secara adil.  Menurut  keinsafan  keadilan  yang  timbul  secara  spontan  dalam  hati  manusia,  bahwa hukum  merupakan  pernyataan  keadilan.  Hukum  yang  tidak  adil  itu  bukan  hukum.  Hal  itu mempunyai alasan sebagai berikut: (Huijbers, 1995)

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
1. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakannya dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya.
2. Undang-undang  yang  tidak  cocok  lagi  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  seringkali dianggap usang dan tidak berlaku adil.
3. Dengan bertindak secara tidak adil suatu pemerintah sebenarnya bertindak di luar wewenangnya.
Hakikat  hukum  ialah  menjadi  sarana  bagi  penciptaan  suatu  aturan  masyarakat  yang adil. Pengertian tentang hakikat hukum ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.
1. Semua orang ingin mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil
Semua  orang  mempunyai  kemauan  mewujudkan  suatu  aturan  masyarakat  yang  adil sehingga  keadilan  itu  menjadi  fokus tujuan  utama  pembentukan  undang-undang,  yang  harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan pihak lain dengan tujuan yang sama maka  didirikan  pengadilan.  Pengadilan  itu  tugasnya  adalah  menyelesaikan  perkara-perkara yang  timbul  dari  akibat  perbedaan  pandangan  antara  warga  negara,  sesuai  dengan  prinsip- prinsip keadilan. Dari gambaran hukum tersebut, menurut hakikatnya,  yakni sebagai hukum, melebihi negara, walaupun hukum itu berasal dari negara. Sama halnya sebuah patung  yang dibuat  oleh  seorang  seniman,  tetapi  seniman  itu  membuat  patung  terikat  oleh  norma-norma estetis,  karena  pada  hakikatnya  patung  sebagai  patung  ditentukan  oleh  norma-norma  estetis, bukan oleh seniman.
2. Pada umumnya hukum mempunyai kewibawaan
Pada  umumnya  hukum  mempunyai  kewibawaan  sehingga  secara  pisikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang berada di bawah hukum tersebut. Wibawa hukum itu tidak  terletak  pada  kekuasaan  pemerintah  yang  menciptakannya.  Jika  demikian  halnya, hukum  ditakuti,  bukan  dihormati.  Sebaliknya  wibawa  ada  pada  hukum,  sebab  hukum  itu mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar perinsip-prinsip keadilan (yang sebagian diambil dari norma kesusilaan dan sebagiannya lagi dari norma agama).
Filsafat    seperti    yang    sudah    banyak    kita    ketahui merupakan    pemikiran yang   mendalam   dan   pemikiran   bijak terhadap sesuatu. Walaupun tidak dibahas secara mendetail disini tentang  makna  filsafat,  tetapi  setidaknya  kita  mengetahui  bahwa filasafat secara  garis  besar.  Membicarakan    masalah    hakikat    hukum    dalam    konsepsi  barat      tidak akan      terlepas      dari      periodisasi      zaman      klasik      dan  modern.    Zaman    klasik    ditandai dengan    adanya    hukum    sebagai  salah  satu  gejala  alam  yang  berasal  dari  Tuhan,  sehingga manusia hanya mampu mengikutinya dan mentaati aturan tersebut. Makna hukum   saat   itu adalah  Natural  dan      berasal      dari      Tuhan.  Sedangkan    masa    berikutnya    yaitu    masa modern,    hukum    mulai  berubah   maknyanya.    Hal    ini    ditandai    dengan    banyak    lahirnya aliran-aliran    dalam    bidang    etika    dan    hukum.    Yang    termashur  antara  lain  adalah Positivisme,  aliran  ini  meyakini  bahwa  hukum  adalah    berasl    dari    sesuatu    yang    bersifat empiris    dan    fakta-fakta  yang  nyata.  Namun  pada  kenyataannya  tetap  saja  keadilan  adalah tujuan    utama    dalam    pembentukan    hukum.    Yaitu    keadilan    yang  menyeluruh      bagi perdamaian   manusia2.   Tidak   sampai   disitu pembahasan berakhir, ada beberapa dikotomi makna hukum yang membedakan  hakikat  hukum  dan  orientasinya  dalam  realitas sehari- hari (Zulfikar, 2019).

## KESIMPULAN
Jejak  kekerasan  dalam  hukum  selalu  terlupakan  oleh  perjalanan  waktu  dan tersembunyikan  oleh  berbagai  fiksi  tentang  moralitas  penegakan  hukum.  Akibatnya,  kita sering  tidak  mengenali  lagi  kekerasan  yang  diproduksi  oleh  berbagai  produk  hukum  dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang mengagnggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh tindakan /penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik diberbagai daerah justru  sering  memperoleh  dukungan  dan  pengesahan  dari  lingkungan  masyarakat  sekitar. Akibatnya,  ketika  aparat  keamanan  mengambil  tindakan  hukum  terhadap  pelakunya, masyarakat  justru  memberikan  reaksi  balik  dengan  menuntut  pembebesan  pelaku  dan menyerang  aparat  kemanan.  Sepertinya  kekerasan  merupakan  keharusan  moral  yang  harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik.

## SARAN
Sebaiknya  sistem  hukum  dapat  menjadi  jawaban  yang  berdasar  bagi  konflik-konflik yang  disebabkan  oleh  hukum  itu  sendiri,  karena  pada  hakikatnya  hukum  memiliki  sifat mengatur dan memaksa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2008). Sosiologi Hukum Jakarta: Sinar Grafika.
------. (2009). Filsafat Hukum Jakarta: Sinar Grafika.
Huijbers, T. (1995). Filsafat Hukum , Yogyakarta: Kanisus.
Rahardjo, S. (1982). Ilmu Hukum , Bandung: Alumni.
Safriani,  A.  (2018).  “Hakikat  Hukum  Dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum”,  Jurnal Jurisprudentie 5 (2).
Zulfikar,  F.  (2019).  “Hakikat  Hukum  Dan  Pembidangannya;  Suatu  Perbandingan  Antara Paham Barat Dan Islam” Jurnal al- Qisthas 10 (1).