## MENUMBUHKAN BUDAYA BIROKRASI YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL
Etih Henriyani FISIP Universitas Galuh Ciamis henriyanietih@gmail.com

## ABSTRAK
Inovasi dalam sektor publik dapat diasumsikan sebagai upaya untuk menuju keadaan yang lebih  baik.  Dimana  semakin  inovatif  suatu  penyelenggaraan  pemerintahan,  maka  semakin  besar pula  manfaat  atau  nilai  tambah  bagi  masyarakat.  Oleh  karenanya,  dalam  mewujudkan  inovasi diperlukan  individu,  kelompok  dan  organisasi  yang  memiliki  keberanian  mengambil  resiko. Dengan  kata  lain,  inovasi  bukan  sekedar  “kebaruan”  dan  “keunikan”, akan  tetapi  berhubungan dengan tingkat kinerja dan dampak yang dipertemukan dengan kepentingan publik.
Meningkatkan  kapasitas  inovasi  sektor  publik  menjadi  keharusan  jika  Indonesia  tidak  ingin ketinggalan  dalam  persaingan  global.  Apabila  kapasitas  inovasi  dapat  ditingkatkan,  maka  bukan hanya  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  saja  yang  meningkat.  Namun  legitimasi pemerintah di mata warga juga dengan sendirinya akan menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, perlu adanya perubahan mindset dari budaya birokrasi lama yang cenderung Paternalistik, kaku, tertutup  dan  ingin  dilayani  ke  budaya  birokrasi  baru  yang  lebih  fleksibel,  terbuka  dan  memiliki inovasi dan daya saing yang tinggi.
Kata Kunci : Budaya Birokrasi, Inovasi .

## I. PENDAHULUAN
Reformasi  birokrasi  terhadap  aparatur pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  terbuka berbasis informasi dan teknologi, partisipatif dan melayani  masyarakat  dengan  didukung  SDM aparatur yang kompetitif. Adapun cerminan ASN yang  profesional  adalah  tidak  mudah  puas  pada hasil  kerja  yang  serba  standar,  rutin  dan tradisional,  jika  dimungkinkan  diperoleh  hasil dan  kualitas  kerja  yang  lebih  baik  dengan mengoptimalkan  bakat  dan  intelegensi  sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  birokrat  perlu mereposisi  peran  dan  mentransformasi  fungsi untuk  meninggalkan  tubuh  serta  jiwa  birokrasi lama  (Dwiyanto,  2011).  Konsekuensi  menjadi pelayan rakyat, mesti diikuti pula dengan adanya perubahan yang signifikan pada aparatur berkaitan  dengan  kinerjanya.  Yaitu  kinerja pelayan  yang  selalu  mendahulukan  kepentingan rakyat.  Jika  dahulu  lamban,  kini  harus  menjadi lebih  gesit.  Jika  sebelumnya  dikenal  bergantung pada  pemerintah,  kini  penuh  inisiatif  dan  kreatif dalam  mengemban  fungsinya  dengan  sungguh- sungguh.  Jika  dahulu  koruptif,  sekarang  harus bersih  dan  akuntabel.  Jika  dahulu  hanya menunggu  peran,  kini  terlibat  aktif  mencari  cara dan  upaya  demi  memberikan  pelayanan  terbaik bagi masyarakat.
Inovasi menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai pendukung gerakan
reformasi  setelah  terjadi  pergeseran  paradigma reformasi  birokrasi  yang  mengedepankan  hasil, partisipasi,  berorientasi  pelanggan,  digerakan oleh  misi  dan  desentralisasi.  Menurut  Howie (2011),  “Inovasi  merupakan  sebuah  proses  di mana  beberapa  individu  atau  sekelompok  orang mengidentifikasi  masalah  yang  dianggap  paling krusial kemudian mengembangkan solusi terhadap  masalah  tersebut”.  Bahkan  konsep  dari IDeA  sebagaimana  dikutip  Prasojo  (2017  :  35), bahwa  inovasi  bukan  hanya  menghasilkan  solusi tetapi  juga  dapat  menghasilkan  kontribusi signifikan  bagi  peningkatan  terhadap  efektivitas, efisiensi serta kualitas pelayanan publik.
Pada  beberapa  Negara  seperti  Korea, menunjukkan  bahwa  penerapan  inovasi  pada Negara  tersebut  telah  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  lokal (Yoo,  2002).  Keberhasilan  yang  sama,  juga terjadi  di  Kanada  (Robertson  and  Ball,  2002). Berikutnya  di  China,  bahwa  inovasi  telah dianggap  sebagai  bagian  dari  tradisi  China (Shenkar, 2006). Inovasi birokrasi tersebut sangat mendukung  terhadap  perkembangan  ekonomi dan teknologi China. Kemudian Australia banyak mengarahkan inovasi sektor publik dalam bentuk rekayasa pelayanan publik secara lebih terintegrasi (Prasojo, 2017).
Di  Indonesia  sendiri  berbagai  upaya pemerintah  untuk  mendorong  inovasi  pada birokrasi  terus  diupayakan  melalui  beberapa penghargaan  dan  penerapan  kebijakan One Agency One Innovation . Pengembangan
kompetensi  ASN  melalui  pendekatan Corporate University dan  model-model  pertukaran  pegawai antar  instansi  baik  pemerintah  maupun  non pemerintah  ke  depan  juga  akan  memberikan peluang  bagi  SDM  aparatur  untuk  memiliki kapabilitas,  kompatibel,  akseptabel,  akuntabel dan  responsif.  Dengan  demikian    penguatan kapasitas  aparatur  ini  mesti  terus  dilakukan secara  berkelanjutan,  sehingga  tumbuh  budaya birokrasi yang inovatif dan berdaya saing global.

## II. Kajian Literatur
Bergulirnya  reformasi  birokrasi  yang dijalankan  oleh  Pemerintah  saat  ini  memberikan peluang  yang  besar  bagi  daerah  untuk  terus melakukan  perubahan.  Dimana  perubahan  ini bisa terkait dengan perubahan perilaku, perubahan  sistem  nilai,  tata  nilai  dan  penilaian, perubahan  dalam  metoda  dan  cara  kerja, perubahan  pola  pikir,  perubahan  penggunaan teknologi serta perubahan yang lainnya.
Manajemen perubahan merupakan mekanisme  kerja  organisasi  yang  sistematik untuk  mengubah  pola  pikir  serta  budaya  kerja individu  atau  unit  kerja  agar  organ-organ  di dalamnya  menjadi  lebih  baik,  sehingga  akan tercipta komitmen dari seluruh elemen pemerintahan  (pimpinan  dan  pegawai  instansi pemerintah)  untuk  melaksanakan  reformasi birokrasi, mengubah pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan risiko kegagalan dan resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. (Kumolo, 2017 :252).
Perubahan menjadi sangat penting, apabila organisasi  ingin  mempertahankan  dan  berupaya untuk melakukan daya saing yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti ( 2009 :  232),  “Jika  perubahan  dalam  organisasi  tidak atau  terlambat  dilakukan    maka  organisasi  akan tertinggal,  karena  tidak  mampu  bersaing  dan akhirnya mati”.
Perubahan teknologi yang sangat pesat dan persaingan  yang  semakin  ketat  di  era  global  ini menuntut  birokrasi  pemerintah  untuk  merespon perubahan tersebut. Dimana birokrasi pemerintah membutuhkan  sistem  nilai  dan  budaya  baru. Secara  umum  dalam  konteks  penataan  aparatur birokrasi,  pemerintah  pusat  maupun  daerah, wajib  mengubah  budaya  kerja  ASN  dan  para pejabat  publik  dari  sikap  dan  perilaku  yang tertutup, single  majority ,  dan  otoritarian  menjadi sikap  transparan,  akuntabel  dan  demokratis (Kumolo,  2017  :237).  Memang  cukup  beralasan jika  pemerintah  memberikan  penekanan  pada area  pengelolaan  sumber  daya  aparatur  pada program-program percepatan reformasi birokrasi.
Karena  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan komponen  penggerak  administrasi  Negara  yang bersentuhan  langsung  dengan  penerima  layanan publik sehari-hari.
Budaya  birokrasi  penting  untuk  dibangun dan  dikembangkan  agar  mampu  memberi petunjuk, menginspirasi dan mendorong perubahan menuju pada pencapaian visi dan misi birokrasinya.  Dan  mengubah  budaya  birokrasi dapat  dilakukan  dengan  membebaskan  para pejabat  publik  dari  belenggu  penyakit  birokrasi Weberian  Plus  (Dwiyanto,  2016).  Hal  lainnya juga  ditegaskan  dalam  buku  saku  ASN  (2015), apabila  sebelumnya  aparatur  dari  pejabat  tinggi hingga  pejabat  paling  bawah  dikenal  bermental priyayi (dilayani), saat ini harus berubah menjadi abdi  dengan  mental  yang  melayani,  artinya pejabat  Negara  harus  bertransformasi  menjadi pelayan  Negara  atau  lebih  tepatnya  pelayan rakyat.
Adapun gambaran aparatur sipil pemerintahan  yang  ideal  menurut  Roskin, et  al. (2012), yaitu :
 Menghindarkan  pendekatan  kekuasaan dan  kewenangan  untuk  menghadirkan pengayoman yang melayani;
 Organisasi  modern,  ramping,  efektif, dan efisien;
 Menyelenggarakan sistem dan prosedur  kerja  yang  lebih  berorientasi pada pelayanan cepat, tepat, akurat dan terbuka;
 Sebagai  fasilitator  pelayan  publik; serta
 Strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif. Tuntutan  akan  perubahan  bukan  hanya pada  teknologi,  melainkan  juga  pada  manusia. Peran sumber daya manusia sangat krusial dalam strategi organisasi. Terlebih paradigma manajemen sumber daya manusia terus berkembang,  yang  pada  era  ini  menempatkan sumber daya manusia sebagai asset dan investasi.
Dengan  kualitas  sumber  daya  manusia yang  mumpuni,  diharapkan  birokrasi  pemerintah mampu  menyelaraskan  perubahan  internal  pada kekuatan perubahan eksternal seperti kemampuan dalam  persaingan  global.  Frinces (2011), mengemukakan  bahwa  tenaga  kerja  yang dibutuhkan pada era globalisasi ini adalah :
 Mempunyai  keahlian  yang  tinggi  dan mengatasi bidangnya secara profesional dan spesialis.
 Mandiri dalam menyajikan solusi terhadap suatu masalah dan mengajukan pemikiran alternatif.
 Profesional dalam melaksanakan tugas.
 Mempunyai  keterampilan  praktis  untuk mendukung keahlian professional.
 Mempunyai  wawasan  yang  luas  dan bersedia  melakukan  perubahan  secara fleksibel  untuk  menghargai  pendapat pihak lain.
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  bahwa aparatur  birokrasi  yang  dibutuhkan  saat  ini adalah  aparatur  yang  profesional,  mandiri  dan kaya  akan  inovasi.  Di  mana  orang  inovatif memerlukan pola pemikiran tertentu seperti yang dikemukakan  oleh  Sutrisno  (2015  :  104),  antara lain “(1) melahirkan gagasan, (2) menyampaikan hal  lain  yang  signifikan,  (3)  menjual  gagasan secara efektif, (4) merencanakan proses perkembangan,  dan  (5)  mengatasi  berbagai rintangan (waktu, uang, relevansi)”.
Di  era  global  ini,  kompetensi  yang  harus dimiliki  pegawai  juga  bersifat  global.  Terlebih pegawai  yang  bekerja  di  lintas  benua  dan  lintas Negara  perlu  menguasai  beberapa  kompetensi berikut :
1. Keahlian Berbahasa
2. Intelegensi Sosial
3. Kemampuan untuk Menghadapi Konflik
4. Fleksibilitas
5. Stabilitas Emosi dan Adaptabilitas
6. Kemampuan untuk Mendengarkan dengan baik
7. Sensitivitas
8. Perbedaan Nilai
9. Kemampuan  untuk  Komunikasi  Non Verbal
10. Kesadaran Lintas Budaya (Prinasa, 2016 : 42-44) Dengan  demikian  bahwa  kompetensi global yang harus dimiliki seorang pegawai yakni menguasai  bahasa  internasional,  mudah  untuk berbaur  atau  bersosialisasi,  tangguh  dalam menghadapi  konflik,  mampu  menempatkan dirinya  di  tengah  lingkungan  yang  multikultural, mampu  menjaga  emosi  dengan  baik,  mampu mendengarkan  dengan  baik,  peka  dengan keadaan  lingkungan,  mampu  mengelola  isu perbedaan  nilai,  mampu  berkomunikasi  secara nonverbal  dan  paham  terhadap  perbedaan budaya.

## III. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  analisis kajian ini adalah metode kualitatif, dimana dalam penulisan  karya  ilmiah  ini  tidak  menggunakan prosedur analisis statistik atau metode kuantifikasi  lainnya.  Namun  penulis  berupaya
menyajikan  suatu  pandangan  untuk  memahami fenomena  yang  terkait  dengan  fokus  kajian berupa  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  melalui  studi  pustaka  atau  penelaahan terhadap  berbagai  buku,  literatur  yang  berkaitan dengan analisis permasalahan.

## IV. Pembahasan
Menurut  Utomo  (2018  :  34),  “budaya inovasi  merupakan  seperangkat  kebijakan  atau aturan,  kebiasaan,  sikap,  kondisi  lingkungan  dan faktor-faktor  organisasi  yang  memungkinkan tumbuh  dan  berkembangnya  kreativitas  dan inovasi secara progresif dan berkelanjutan dalam sebuah organisasi”.
Namun  demikian,  untuk  menumbuhkan budaya  inovasi  dalam  sebuah  birokrasi  tentu banyak  tantangan  dan  rintangan  yang  harus dihadapi.  Selain  ketegasan  aturan,  inovasi  juga butuh keberanian untuk membiasakan pembaruan dan memperbaharui kebiasaan. Sehingga diperlukan sikap terbuka, adaptif, positif, optimis, apresiatif dan demokratis.
Hal  lain  yang  harus  diperhatikan  untuk menumbuhkan  budaya  birokrasi  yang  inovatif adalah  dukungan  moril  untuk  menerima  resiko kegagalan dalam berinovasi, kemudian dukungan sumber  daya  baik  sumber  daya  manusia, keuangan  dan  perlengkapan  lainnya.  Perhatian terhadap  pengetahuan  dan  kemampuan  pegawai yang  berfikir  kreatif  dan  berprestasi  juga  perlu diapresiasi dengan pemberian rewards .  Sehingga pegawai  terbiasa  dengan  pengembangan  bakat- bakat  inovasi  dan  menghasilkan  metode  baru yang semakin menyuburkan budaya inovasi.
Perubahan  yang  begitu  cepat  dan  serba tidak  pasti  membawa  perubahan  besar  terhadap kelangsungan organisasi. Perubahan yang dilakukan  organisasi  tentunya  tidak  hanya  pada aspek  operasional,  sistem,  prosedur,  namun  juga terjadi pada aspek sumber daya manusia. Dengan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, organisasi akan  dengan  mudah  mengimplementasikan perubahan  budaya.  Karena  pemberdayaan  orang lain  pada  hakikatnya  merupakan  perubahan budaya  (  Sutrisno,  2015  :  60).    Untuk  itu, beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  pimpinan organisasi  agar  pemberdayaan  pegawai  berjalan efektif,  antara  lain  :  Pimpinan  perlu  memahami lingkup  pemberdayaan  berikut  dengan  unsur penunjangnya,  memberikan  kesempatan  kepada pegawai untuk berkembang, membangun kepercayaan  bersama  pegawai,  mengadakan
evaluasi  serta  tindak  lanjut  dengan  menilai kemajuan pemberdayaan pegawai.
Seorang  pemimpin  yang  akan  melakukan perubahan,  akan  berperan  sebagai  seorang  agen perubahan. Dan  seorang agen perubahan dituntut untuk  selalu  waspada  terhadap situasi atau orang yang  membutuhkan  perubahan,  selalu  terbuka terhadap  gagasan-gagasan  yang  cemerlang,  dan mampu  mendukung  implementasi  dari  gagasan baru tersebut dalam praktik nyata (Schermerhorn, 1996).  Penolakan  terhadap  perubahan  bisa  saja terjadi  dengan  berbagai  alasan,  seperti  :  Rasa takut  dan  tidak  percaya  diri  terhadap  hal  yang baru, merasa nyaman dan tidak mau meninggalkan kebiasaan lama atau merasa beban kerja  yang  baru  lebih  berat  serta  kehilangan kendali.  Menyikapi  hal  ini  tentu  saja  pimpinan organisasi  dapat  melakukan  pendekatan  dengan cara  :  edukasi,  komunikasi  dan  sosialisasi, memberi kesempatan kepada pegawai untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan, memberikan  dukungan  dan  komitmen  untuk meminimalisir  rasa  takut  serta  cemas  terhadap perubahan,  dan  membangun  hubungan  yang positif.
Saat  ini  kinerja    birokrasi  memang  belum memberikan  hasil  yang  signifikan.  Namun  rasa optimis  mesti  tetap  ditegakkan  demi  mencapai cita-cita  reformasi.  Peluang  bagi  aparatur birokrasi  untuk  dapat  memanfaatkan  segala potensi  berkaitan  dengan  pembangunan  dan pelayanan  publik  masih  terbuka  asalkan  mau terus  berbenah  menghadapi  patologi  birokrasi. Dan itu semua dapat diawali dengan menumbuhkan  budaya  inovasi  dan  iklim  yang kompetitif.  Sebagaimana  yang  diungkapkan Banga  (2018 : 8), bahwa “iklim kompetitif akan menumbuhkan  kreativitas  dan  pada  gilirannya kreativitas akan melahirkan inovasi”.
Melalui  figur    pemimpin  yang  kreatif  dan inovatif pula, tindakan-tindakan  yang kecil dapat menjadi  gerakan  pembaruan  yang  besar.  Seperti yang  telah  di  lakukan  oleh  Ridwan  Kamil  dalam menata  Kota  Bandung.  Berbekal  jiwa  arsitektur, beliau  respon  terhadap  keindahan  alam  yang membawa  imajinasinya  untuk  menata  Kota Bandung  yang  indah  dan  membahagiakan. Perubahan  itu  antara  lain  :  Taman  Tematik, Smart  City,  Tour  on  The  Bus  yang  dikenal dengan  bus  pariwisata  Bandros,  dan  Bandung Creative  Hub.  Gedung  ini  difungsikan  untuk memberdayakan warga Bandung untuk mengasah kreativitasnya. Bangunan tersebut juga dilengkapi dengan perpustakaan, galeri, museum, studio inovasi tiga dimensi, studio fashion , desain museum,  desain store , amfiteater ,  ruang  belajar
dan  toko  yang  menampilkan  produk  kreatif terbaik Bandung.
Figur  pembaharu  lainnya  adalah  Bupati Banyuwangi,  Abdullah  Azwar  Anas  yang berhasil  menata  dan  mengelola  potensi  daerah. Kabupaten Banyuwangi meraih berbagai penghargaan  karena  prestasinya  baik  di  bidang ekonomi,  pariwisata,  pendidikan,  kesehatan maupun  pertanian.  Dan  yang  menarik  salah satunya  adalah  inovasi  di  bidang  pelayanan melalui  program  Smart  Kampung.  Program tersebut merupakan program pengembangan desa dengan  pendekatan  Teknologi  Informasi  (TI) yang  dibarengi  dengan  perbaikan  layanan  publik dan upaya peningkatan ekonomi warga.
Adapun  kunci  sukses  dari  keberhasilan figur-figur  pemimpin  tersebut  adalah  kesolidan antara  pimpinan  dan  bawahan.  Bahkan  bagi Bupati  Banyuwangi,  bekerja  untuk  memberikan pelayanan,  bukanlah  sekedar  pencitraan.  itu semua dibuktikan dengan antusiasme masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  program  pemerintah karena  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  yang  tinggi.  Berbagai  festival  di Banyuwangi  semuanya  berjalan  atas  kolaborasi semua  pihak.  Hal  ini  menandakan  bahwa masyarakat  merasa  puas  dan  akhirnya  legitimasi pemerintah di mata masyarakat juga tinggi.  Oleh karena  itu,  dengan  menumbuhkan  budaya birokrasi yang inovatif dan berdaya saing global, daerah-daerah  lainnya  di  Indonesia  juga  dapat melakukan  hal  yang  sama  bahkan  lebih  untuk mempercepat  pelayanan  publik,  penyelesaian masalah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## V. Kesimpulan dan Saran
Budaya  memberikan  pengaruh  yang  besar terhadap  kinerja  reformasi,  karena  reformasi sangat terkait dengan kepercayaan, nilai-nilai dan sikap  yang  diadaptasi  dan  dikembangkan  dalam birokrasi.  Salah  satu  budaya  birokrasi  yang sangat penting bagi reformasi adalah berkembangnya inovasi dalam instansi Pemerintah.
Untuk  menumbuhkan  budaya  inovasi dalam sebuah birokrasi diperlukan sikap terbuka, adaptif, positif, optimis, apresiatif dan demokratis. Melalui figur  pemimpin yang kreatif dan  inovatif  pula,  tindakan-tindakan  yang  kecil dapat  menjadi  gerakan  pembaruan  yang  besar. Seperti yang telah di lakukan oleh Ridwan Kamil dalam  menata  Kota  Bandung  dan  Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang berhasil menata  dan  mengelola  potensi  daerah.  Dari contoh keberhasilan figur-figur tersebut,
diharapkan  daerah-daerah  lainnya  di  Indonesia juga  dapat  mereplikasinya  sehingga  mampu mempercepat  pelayanan  publik,  penyelesaian masalah, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Banga,  Wempy.  2018. Kajian  Administrasi Publik  Kontemporer .  Gava  Media  : Yogyakarta. Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan
Kepercayaan  Publik  Melalui  Reformasi
Birokrasi . Kompas Gramedia : Jakarta.
----------------------  2016. Memimpin  Perubahan Di  Birokrasi  Pemerintah .  Gadjah  Mada University Press : Yogyakarta.
Frinces, Z. Heflin. 2011. Persaingan   dan Daya Saing . Mida Pustaka : Yogyakarta.
Howie,  Patrick.  J.  2011. The  Evolution  of Revolutions : How  We Create, Shape, and React  to  Change .  Promotheus  Books  : New York.
Kumolo,  Tjahyo.  2017. Nawa  Cita  Untuk Kesejahteraan  Rakyat  Indonesia .  PT Kompas Media Nusantara : Jakarta. Prasojo,  Eko.  2017. Reformasi  Birokrasi  Dalam Transisi . Kencana : Jakarta. Priansa,  Donni  Juni.  2016. Perencanaan  dan Pengembangan SDM . Alfabeta : Bandung. Roskin, Michael G., et al. 2012. Political Science : An Introduction . Harlow, Essex : Pearson Education Limited.
Schermerhorn,  J.R.  1996. Management. John Willer & Sons, Inc. Newyork. Sedarmayanti.  2009. Reformasi  Administrasi Publik, Reformasi
Birokrasi dan Kepemimpinan  Masa  Depan .  PT  Refika Aditama : Bandung.
Sutrisno,  Edy.  2015. Budaya  Organisasi . Prenadamedia Group : Jakarta. Utomo,  Tri  Widodo.  2018. Inovasi  Harga  Mati . PT Raja Grafindo Persada : Depok.