Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9061

## PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK MENGURANGI DAMPAK ABRASI
Raden Imam Al Hafis 1 , Data Wardana 2 , Sulis Setiawati 3 , Adrian Ilham Putra 4 Universitas Islam Riau 1,2,3,4 imamalhafis@soc.uir.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  proses collaborative  governance untuk mengurangi dampak abrasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  kepentingan  yang  berbeda  pada  setiap stakeholder dalam  penanganan  abrasi,  koordinasi  dilaksanakan  pada  saat  kegiatan penanganan berlangsung bukan pada tahapan face to face dialogue, kesiapan dalam aspek finansial  yang  kurang  memadai  dari  daerah  dalam  penanganan  abrasi,  pemanfaatan teknologi yang masih belum memadai baik sebelum maupun sesudah abrasi, serta adanya dominasi stakeholder yakni masyarakat yang lebih dominan dalam penanganan karena adanya dampak langsung yang dirasakan oleh warga. Simpulan penelitian yaitu perlunya keterlibatan aktif baik dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat terdampak,  sektor  swasta,  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH),  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah untuk mengurangi dampak abrasi.
Kata Kunci: Abrasi, Berkelanjutan, Collaborative , Governance.

## ABSTRACT
The aim of this research is to determine the collaborative governance process to reduce the impact of abrasion. This research method uses a qualitative approach. The results of the  research  show  that  there  are  different  interests  for  each  stakeholder  in  handling abrasion, coordination is carried out when handling activities are taking place, not at the face-to-face  dialogue  stage,  preparedness  in  financial  aspects  is  inadequate  from  the region in handling abrasion, the use of technology is still inadequate. before and after abrasion, as well as the dominance of stakeholders, namely the community who is more dominant  in  handling  because  of  the  direct  impact  felt  by  residents.  The  research concludes that there is a need for the active involvement of both Colleges, Swadaya Public Institutions, affected communities, the private sector, the Environmental Services (DLH), Public Works and People's Housing (PUPR), as well as the Government to reduce the impact of abrasion.
Keywords: Abrasion, Collaborative, Governance, Sustainable.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  proses  alami  yang sering  terjadi  di  pesisir  pantai  adalah abrasi,  proses  ini  merupakan  aktivitas ombak dan arus laut yang kuat sehingga membuat  pantai  maupun  tebing  batu tererosi  atau  terkikis.  Proses  abrasi dimulai saat ombak menghantam tebing maupun  pantai  dengan  kekuatan  penuh serta energi yang tinggi. Ombak tersebut selanjutnya  dapat  mengikis  pantai dengan mengangkut dan menggerakkan material seperti kerikil, pasir, dan batuan ke arah daratan (Istijono, 2018). Secara bertahap, proses yang berulang-ulang ini menyebabkan penipisan dan erosi pantai, serta  merusak  ekosistem  pesisir  yang sensitif  (Istijono,  2018;  Fajrin,  2016; Purwanto,  2016).  Abrasi  berdampak negatif baik pada lingkungan, pemukiman, maupun infrastruktur yang berlokasi  di  sekitar  pesisir.  Selain  itu, abrasi juga dapat menyebabkan kerusakan  pada  ekosistem  pesisir, menurunnya  kualitas  air,  hilangnya tanah,  sampai  pada  ancaman  bagi keberlanjutan  wilayah  pesisir  (Istijono, 2018;  Fajrin,  2016;  Hamsah,  2022; Ervianto, 2021). Dampak lain abrasi juga berpotensi  menyebabkan  kerugian  pada bidang  perekonomian  yang  signifikan, terutama pada sektor perikanan maupun pariwisata yang memiliki kebergantungan pada keberadaan lingkungan  laut  yang  kaya  serta  pantai yang indah (Istijono, 2018) Beberapa faktor yang menyebabkan  abrasi  diantaranya  faktor alam  yaitu  perubahan  alamiah  kondisi pesisir  maupun  peningkatan  tingkat permukaan  air  laut  akibat  perubahan iklim  serta  pemanasan  global.  Faktor aktifitas  manusia  yang  tidak  terkendali seperti  kegiatan  reklamasi  pantai, pembangunan  pelabuhan,  penebangan pohon  mangrove  di  pinggiran  pantai serta  penambangan  pasir  (Cahyati, 2020). Pada beberapa kejadian, penebangan  hutan  di  hulu  sungai  juga mempengaruhi tingkat sedimentasi serta mengintensifikasi proses abrasi. Beberapa paparan mengenai abrasi yang dimulai dari proses, dampak negatif serta faktor penyebab terjandinya abrasi maka penanganan  dalam  mengatasi  abrasi yang bersifat terpadu serta berkelanjutan sangat diperlukan. Selain menjaga pantai dan ekosistem pesisir, penanganan abrasi sangat  penting  untuk  kelangsungan hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat pesisir.
Untuk membatasi efek berbahaya  dari  abrasi  dan  melindungi pantai  sebagai  sumber  daya  alam  yang tak ternilai harganya dengan mengambil tindakan  pencegahan  yang  diperlukan pemahaman  secara  menyeluruh  mulai dari proses sampai dengan upaya untuk menghadapinya (Istijono, 2018; Cahyati, 2020; Arianti, 2018).
Pendekatan  dalam  penanganan yang  berkelanjutan  tersebut  tentunya memerlukan  keterlibatan  perencanaan tata ruang pesisir, pengelolaan air yang yang  baik,  perlindungan  pantai  yang tepat,  tindakan  restorasi  ekosistem pesisir, maupun partisipasi dan kolaborasi  dari  berbagai  pemangku kepentingan  mulai  dari  masyarakat, pemerintah, non-government
organization, lembaga pendidikan,
swasta,  media  serta  lembaga  lain  yang berkepentingan dalam permasalahan ini guna  mencapai  hasil  yang  efektif  dan berkesinambungan.  Akan  tetapi,  dalam penanganan  abrasi  melalui  pendekatan kolaborasi memiliki masalah utama yang akan dihadapi. Masalah tersebut diataranya: (Istijono, 2018).   Prioritas serta  kepentingan  yang  berbeda  pada setiap stakeholder dalam  menghadapi abrasi  di  Kabupaten  Bengkalis  berbeda antar masing-masing
stakeholder .
(Fajrin,  2016).  Kurangnya  koordinasi antar stakeholder yang  terkait  dalam penanganan  abrasi.  (Purwanto,  2022).
Kurangnya sumber daya finansial dalam penanganan  abrasi  di  Kabupaten Bengkalis. (Hamsah, 2022). Keterbatasan pengetahuan dan teknologi yang  komprehensif  dalam  penanganan
abrasi. (5). Terdapat dominasi stakeholder dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Dimulai  dari pendeskripsian  terhadap  gejala  atau fenomena  yang  terjadi  secara  holistik dan  kontekstual  melalui  pengumpulan data  dan  peneliti  sebagai  instrument kunci dalam penelitian ini. Ada beberapa argumen yang menjadi bahan pertimbangan  mendasar  dalam  memilih serta menggunakan pendekatan kualitatif pada kajian yang dilaksanakan, yaitu diharapkan peneliti bisa memaparkan  hasil  secara  menyeluruh dalam  menganalisis  suatu  fenomena yang terjadi. Pengumpulan data dengan
melakukan  observasi  sumber  baik melalui  media  maupun  ke  lapangan, wawancara  kepada  informan  dan key informan ,  serta  dokumentasi.  Analisis data  spiral  dimulai  dari  pengumpulan data,  pengelompokan  data,  membaca dan melakukan koding data, melakukan penjelasan serta mengklasifikasikan data dan  interpretasi  data.  Tahap  akhir  dari proses  analisis  yaitu  dengan  melakukan visualisasi data.
Tahap  awal  yang  dilakukan  yaitu pengumpulan data. Proses pengumpulan data  ini  dilakukan  baik  melalui  media (berita  online,  media  sosial,  website resmi  pemerintah)  maupun  dengan tahapan  wawancara,  observasi,  serta dokumentasi. Dari berita online tersebut, ditentukan  siapa  yang  akan  menjadi informan maupun key informan . Teknik yang digunakan yaitu snowball sampling .
Tahap  ke  dua  pengelompokan data,  data  yang  diperoleh  selanjutnya dikelompokkan  sesuai  dengan  dimensi yang  ditetapkan  dalam  penelitian  ini untuk mempermudah dalam
menganalisis fenomena yang dibahas.
Tahap ke tiga yaitu membaca dan
melakukan coding data, semua data yang diperoleh selanjutnya dibaca dan dilakukan  pengkodean  (coding)  agar sesuai dengan agar tertata sesuai dengan tujuan dan tahapan. Tahap ke empat melakukan penjelasan, mengklasifikasikan dan interpretasi  data.  Data  yang  diperoleh selanjutnya diberikan penjelasan, diklasifikasikan  sesuai  dimensi  dan tujuan  yang  dibahas,  serta  dilakukan interpretasi terhadap semua
permasalahan sesuai dengan tujuan pada latar  belakang  masalah  serta  teori  yang digunakan.  Tahap  akhir  yaitu  dengan menganalisis data dan visualisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan kebijakan atau menjalankan suatu program, pemerintah tidak cukup hanya dengan mengandalkan  kemampuan  internal organisasinya.  Keterbatasan  kapasitas, sumber daya serta jaringan yang dimiliki oleh  organisasi  publik  khususnya merupakan  suatu  tantangan  dalam berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan kebijakan. Berbagai kekurangan tersebut mendorong pemerintah melakukan kerjasama di berbagai pihak terutama di luar  instansi  publik  (swasta)  maupun masyarakat  atau  masyarakat  yang tergabung dalam Afiliasi Sosial (NGO/LSM) sehingga mampu memberikan masukan, pandangan dalam proses  pencapaian  tujuan  pelaksanaan kebijakan pemerintah (Purwanti, 2016).
Collaborative  governance mulai digaungkan pada 1990-an. Prinsip utama dari collaborative  governance yaitu kesamaan  hak  serta  relasi  diantara pejabat publik (pemangku kepentingan), sektor swasta serta masyarakat atas dasar konsensus  (Cullen,  2000;  Innes,  2004; Ansell,  2008).  Konsensus  atas  dasar negosiasi  antar  lintas  aktor  dalam menyelesaikan isu yang terus berkembang menjadi satu kesatuan yang sangat  representatif  dalam  pembahasan
collaborative governance (Innes, 2004). Collaborative governance
sebagai pengaturan  pemerintahan  dimana  satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan  aktor  di  luar  pemerintahan pada  tahapan  pengambilan  keputusan kolektif  yang  formal,  berorientasi  pada consensus  dan  musyawarah  serta bertujuan membuat, melaksanakan kebijakan  publik,  pengelolaan  program atau aset publik (Ansel, 2008). Collaborative governance merupakan  proses  yang  di  dalamnya melibatkan  berbagai stakeholder yang terkait  untuk  mengusung  kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan  bersama  (Hartmman,  2002; Cordery, 2004). Pernyataan yang hampir sama  disampaikan  bahwa collaborative governance memerlukan adanya intensitas  yang  menunjuk  sejauh  mana kesetaraan  hubungan  yang  terjadi diantara  pihak  yang  berkolaborasi (Bingham, 2011). Menguatkan pandangan (Ansell, 2008), collaborative governance tidak  hanya  terbatas  pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah atau lembaga di luar pemerintah, namun juga terbentuk atas adanya ” multipartner governance ” yang terdiri dari pemerintah, sektor privat, dan
masyarakat  sipil  atau  yang  terafiliasi dengan  lembaga  sosial  yang  terbangun atas  sinergitas  peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybird seperti  halnya  kerjasama public-private & privat-social (Lemos, 2007) . Selain  itu  (Emerson,  2012) collaborative  governance merupakan sebuah  proses  dan  struktur  dalam manajemen  dan  perumusan  keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor- aktor  yang  secara  konstruktif  yang berasal  dari  berbagai  level,  baik  dalam tahapan  pemerintahan  dan  atau  instansi publik,  institusi  swasta  dan  masyarakat dalam  rangka  mencapai  tujuan  publik yang  tidak  dapat  dicapai  apabila dilaksanakan  oleh  satu  pihak  saja. Substansi dari collaborative governance
tidak  hanya  sebuah  pengaturan  yang beberapa  lembaga  dalam  sebuah kepentingan  akan  tetapi  pada  proses yang bersifat transformatif serta berlaku dalam jangka panjang.
Menguatkan  pandangan  di  atas,
(Robertson, 2010) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses kolektif  egalitarian,  yang  mana  setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan  aspirasinya  dalam  proses tersebut.  Pandangan yang berbeda yang menyatakan bahwa
collaborative governance merupakan  suatu  sebuah proses yang bersifat transformatif mulai dari  hubungan  yang  bersifat  komando hingga interaksi yang bercirikan kolaborasi  diantara  pilar governance yang  akan  membentuk  suatu  kontinum dari  hubungan  informal  sampai  dengan formal (Shergold, 2008). Dengan penjelasan  yang  ada  (Cullen,  2000; Cordery,  2004;  Lemos,  2007;  Wanna, 2008) definisi dapat disimpulkan bahwa collaborative  governance merupakan karakteristik kerjasama antar lintas aktor baik  dari  pemerintah,  lembaga  di  luar pemerintah maupun masyarkat sipil atau yang  terafiliasi  dengan  lembaga  sosial yang  berkaitan  dengan  kebijakan  yang akan dilaksanakan dan diputuskan secara konsensus  agar  proses  pencapaian kebijakan dapat terlaksana secara transformatif  serta  inovatif  dengan harapan memperoleh hasil yang berkelanjutan.  Adapun  kerangka/model (Ansell,  2004)  terdapat  empat  variabel diantaranya starting conditions,
institutional design, facilitative
leadersip  and  collaborative  process. Untuk  lebih  jelas,  dapat  dilihat  pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell and Gash
(Sumber: Ansell and Gash, 2007)
Gambar  di  atas  menjelaskan tentang  empat  tahapan  yang  ada  dalam proses collaborative
governance.
Diawali  dengan starting  cinditions merupakan awal  dari beberapa lembaga melakukan kolaborasi. Diantaranya adanya kesenjangan kekuasaan, sumberdaya,  pengetahuan,  insentif  dan pembatasan partisipasi. Facilitative leadership bertujuan melakukan mediasi serta  memfasilitasi  proses  kolaborasi yang  akan  dilaksanakan.  Selanjutnya pada institutional  design menetapkan kebijakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan  kolaborasi  antar  berbagai lembaga yang akan teribat. Collaborative process merupakan proses mencakup dialog tatap muka,
pembangunan  kepercayaan,  komitmen untuk proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Semua tata kelola kolaboratif dibentuk melalui dialog tatap muka di antara para pemangku kepentingan.
Ditetapkan
melalui konsensus,  dialog  sangat  dibutuhkan oleh  para  pemangku  kepentingan  guna mengidentifikasi  manfaat  dan  peluang bersama yang akan diperoleh.
Dalam  tulisan  ini,  fokus  utama yang  menjadi  sorotan  adalah  proses collaborative governance untuk
mengurangi dampak abrasi di Kabupaten
Bengkalis. Maka, bagian-bagian penting dalam  tahapan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Pertama, Face  to  Face  Dialogue. Pada tahap awal, dibutuhkan komunikasi dan dialog antara para stakeholder yang akan  terlibat  dalam  proses  kolaborasi yang  tujuan  akhir  dari  kolaborasi  ini konsensus  (Ansell,  2008).  Adapun tujuan  utama  dalam  dialog  yang  akan dilaksanakan adalah untuk mengidentifikasi  peluang,  tantangan, kelemahan  serta  keuntungan  yang  akan di dapat jika kolaborasi ini dilaksanakan.
Dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis  belum  terjadi  dialog  tatap muka yang melibatkan berbagai pemangku  kepentingan  selain  dari Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat terdampak serta rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi dengan kepentingan  dan  mempunyai  perhatian yang  sama.  Sedangkan  dari  pemerintah sulit diajak berkomunikasi dan koordinasi,  hal  ini  juga  tidak  terlepas
dari ego sektoral yang masih ditunjukkan oleh lembaga pemerintah pada lembaga lain.
Kedua ,  Trust  Building. Proses yang  selanjutnya  adalah  membangun kepercayaan  antar  aktor  yang  terlibat dalam proses kolaborasi (Ansell, 2008).
Kepercayaan merupakan aspek awal dan paling menonjol dari proses kolaborasi.
Temuan yang berkaitan dengan membangun kepercayaan antar stakeholder yang terjadi dalam penanganan  abrasi  di  Kabupaten Bengkalis hanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat terdampak serta rekan-rekan  mahasiswa  dari  perguruan tinggi. Sehingga membangun kepercayaan  antar  lembaga  di  luar  tiga lembaga  tersebut  tidak  terjadi  dalam penanganan  abrasi  di  Kabupaten Bengkalis. Jika kegiatan yang dilaksanakan  oleh  lembaga  pemerintah, maka kegiatan tersebut bukan atas dasar dari  proses collaborative  governance yang dicanangkan akan tetapi atas dasar tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah kepada  warga,  hal  itupun  selalu disampaikan  bukan  kewenangan  dari lembaga yang seharusnya terlibat.
Ketiga, Commitment  to  Process. Peran  komitmen  merupakan  suatu  hal yang sangat  penting untuk  diperhatikan dalam  proses  kolaborasi,  agar  sikap diantara stakeholder yang  menganggap keberadaan mereka yang paling absolut, sehingga  membutuhkan  legitimasi  dan komitmen bersama agar tercipta
konsensus  yang  diinginkan  (Ansell,
2008). Penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis  memerlukan  komitmen  dari berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat,  masyarakat  terdampak maupun  mahasiswa  yang  mewakili perguruan tinggi atas dasar kepentingan yang  sama  akan  tetapi  peran  serta pemerintah sangat besar dalam penanggulangan  permasalahan  ini  agar tidak  menimbulkan  dampak  yang
semakin  besar  dan  semakin  kompleks jika tidak ditangi dengan segera.
Dalam  kajian  yang  dilakukan ditemukan bahwa dari pemerintah sangat sulit  untuk  mendapatkan  komitmen dalam  penanganan  abrasi,  hal  ini ditandai dengan absennya pihak pemerintah yang diundang oleh Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dalam audiensi pada penanganan abrasi. Selain itu,  sulit  serta  lamanya  tanggapan  dari pemerintah  yang  dilayangkan  oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut untuk bekerja bersama dalam penanganan permasalahan ini. Ditambah dengan  penarikan  kewenangan  Dinas Lingkungan  Hidup  yang  diambil  alih oleh pusat dalam penanganan
permasalahan  yang  berkaitan  dengan lingkungan.
Keempat, Shared  Understanding. Selanjutnya pemahaman bersama mengenai apa    yang  menjadi  tujuan  kolaborasi  ini dilaksanakan.  Beberapa  istilah  mengenai pemahaman  bersama  yaitu  misi  bersama, tujuan bersama, tujuan yang jelas, atau arah yang jelas (Ansell 2008). Dengan kata lain pemahaman bersama menyiratkan kesepakatan  pada  definisi  masalah  atau kesepakatan  tentang  pengetahuan  yang relevan  mengenai  permasalahan  akan diselesaikan dalam proses kolaborasi. Pada kajian yang dilaksanakan untuk penanganan abrasi  di  Kabupaten  Bengkalis  itu  hanya terjadi  antara  tiga  (Purwanto,  2016) stakeholder yang  mempunyai  peran  aktif dalam penanganan hal tersebut terutama dari unsur  masyarakat  terdampak  pada  abrasi. Selain  itu  Lembaga  Swadaya  Maysrakat serta  pencinta  alam  dari  unsur  mahasiswa pada perguruan tinggi setempat.
Kegiatan  berbagi  pemahaman  ini dilaksanakan hanya pada beberapa unsur tersebut  dikarenakan  kesulitan  dan adanya  jenjang  terutama  ego  sektoral dari lembaga pemerintah dalam penanganan  ini  sehingga  kecendrungan dalam  penanganan  abrasi  hanya  pada beberapa stakeholder .
Kelima, Intermediate  Outcome . Pada tahapan ini, output merupakan hasil dari  proses  yang  dilaksanakan,  dimana diperlukan  capaian  minimal  sebagai indikator  dari  pencapaian  hasil  proses kolaborasi (Ansell, 2008). Capaian yang seharusnya diperoleh dalam penanganan ini  adalah  meminimalisir  dampak  yang terjadi  dan  potensi  abrasi  yang  akan terjadi.  Sehingga  kerusakan  alam  serta ekosistem  baik  laut  maupu  darat  dapat terpelihara  dengan  baik  di  kemudian hari.  Akan  tetapi  dalam  kajian  yang dilaksanakan  berkaitan  penanganan abrasi  masih  belum  menumukan  titik maksimal dalam penanganan abrasi yang sudah  terjadi  dan  pencegahan  di  masa yang  akan  datang  dari  potensi-potensi yang ada.
Model Pelaksanaan Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi  Dampak  Abrasi  di Kabupaten Bengkalis Pada kajian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan
penanganan  abrasi  ditinjau  dari  aspek proses collaborative  governance maka belum  dapat  dikatakan  bahwa  proses penanganan  abrasi  sebagai  bagian  dari kerangka kerja yang bersifat kolaboratif, hal  ini  ditandai  dengan  lemahnya koordinasi  baik  dari  lembaga  di  luar pemerintah  ke  pemerintah  maupun  dari masyarakat  ke  pemerintah.  Selain  itu tidak responsif pemerintah pada berbagai  rancangan  penanganan  abrasi yang  diinisiasi  oleh  lembaga  di  luar pemerintah,  sehingga  banyak  kendala dalam  proses  pelaksanaan  yang  tidak dapat diselesaikan oleh hanya sebagaian lembaga  di  luar  pemerintah  ditambah dengan penanganan abrasi yang membutuhkan  pembiayaan  yang  tidak dapat  di cover oleh  Lembaga  Swadaya
Masyarakat. Berikut dapat digambarkan lembaga  di  luar  pemerintah.  Sehingga dalam  kajian  ini  penulis  mencoba merancanga model proses collaborative governance untuk  penanganan  dampak abrasi di Kabupaten Bengkalis.
Gambar 2. Model Pelaksanaan Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi (Sumber: Olahan Penelitian, 2023)
SIMPULAN Terdapat kepentingan yang berbeda  pada  setiap stakeholder dalam penanganan abrasi, koordinasi dilaksanakan pada saat kegiatan penanganan  berlangsung  bukan  pada tahapan face to face dialogue, kesiapan dalam  aspek  finansial  yang  kurang
memadai dari daerah dalam penanganan abrasi,  pemanfaatan  teknologi  yang masih  belum  memadai  baik  sebelum maupun  sesuadah  abrasi,  serta  adanya dominasi stakeholder yakni  masyarakat yang  lebih  dominan  dalam  penanganan karena  adanya  dampak  langsung  yang dirasakan oleh warga.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell, C., Gash, A., (2008). Collaborative Governance in Theory  and  Practice, Journal  of Public Administration Research and Theory . 18(4). 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum 032 Arianti, D., Satlita, L. (2018). Collaborative  Governance  dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Jurnal  Narapraja:  Kajian Ilmi  Administrasi  Negara.  6 (2).
https://doi.org/10.21831/jnp.v6i2.2 4252
Bingham,  L.  B.  (2011). Collaborative
Governance. The SAGE Handbook of Governance. Berkeley,
Cahyati,  F.  (2020).  Analisis  Tingkat
Kerusakan  Pantai  Akibat  Bencana Abrasi  di  Kabupaten  Bengkalis. Skripsi.  Thesis.  Universitas  Islam Riau  Pekanbaru.  Diakses  dari: https://repository.uir.ac.id/16192/1/
133410789.pdf Cordery,  J.  L.  (2004).  Another  Case  of the  Emperor’s  New  Clothes?.
Journal of Occupational and
Organizational  Psychology.  77 (4).
481-484. http://dx.doi.org/10.1348/09631790 42596432 Creswell,  J.  W.  (2007) Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publication. London Creswell,  J.  W.  (2016). Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif  dan  Campuran  (Edisi Keempat). Pustaka Pelajar. Yogyakarta Cullen, F. T., Fisher, B. S., Applegate, B. K.  (2000).  Public  Opinion  about Punishment and Corrections. Crime and Justice. 27. 1–79. http://dx.doi.org/10.1086/652198
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  Balogh,  S.
(2012).  An  Integrative  Framework for Collaborative Governance. Journal  of  Public  Administration Research  and  Theory.  22 (1).  1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur0 11 Eppel, E. (2013). Collaborative Governance: Framing New Zealand Practice. Institute  for  Governance and  Policy  Studies:  A  Research Institute of the School of
Goverment.  1–55.  Available  from: https://core.ac.uk/download/pdf/30 677000.pdf Ervianto,  A.,  Hariyanto,  B.  (2021). Analisis  Dampak  Abrasi  Pantai Terhadap  Lingkungan  Sosial  di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Swara  Bhumi.  1 (1).  1-8.
https://ejournal.unesa.ac.id/index.p hp/swara-bhumi/article/view/38939
Fajrin,  F.  M.,  Muskananfola,  M.  R.,  & Hendrarto,  B.  (2016).  Karakteristik Abrasi  dan  Pengaruhnya  terhadap
Masyarakat  di  Pesisir  Semarang Barat. Management of Aquatic Resources  Journal  (MAQUARES), 5 (2), 43- 50. https://doi.org/10.14710/marj.v 5i2.11645 Hamsah, H., Nirmala, N. (2022). Zonasi Bencana  Abrasi  Pantai  Sappoang Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Geografi. 9 (2). 62–72. https://doi.org/10.15294/jg.v19i2.3 4486 Hartman, C. L., Hofman, P. S., Stafford, E.  R.  S.  T.  (2002).  Chapter  2
Potential and Limits. Springer Link.
8. 21–40.
Innes,  J.  E.,  Booher,  D.  E.  (2004). Reframing  Public  Participation: Strategies  for  The  21st  Century. Planning Theory and Practice. 5 (4). 419-436. http://dx.doi.org/10.1080/14649350
42000293170
Istijono  B,  Hakam  A,  Ophiyandri  T.
(2018). Investigation of The Effects of  Plant  Variety  and  Soil  Sediment to  the  Coastal  Abrasion  in  West Sumatra. Geomate Journal, 14 (44), 52–57. Retrieved from https://geomatejournal.com/geomat e/article/view/1821 Lemos,  M.  C.,  Agrawal,  A.  (2007).  A Greener Revolution in The Making?: Environmental Governance  in  the  21st  Century. Environment. 49 (5). 36–45. http://dx.doi.org/10.3200/ENVT.49 .5.36-45 Munandar,  M,  Kusumawati,  I.  (2017). Studi Analisis Faktor Penyebab dan Penanganan Abrasi Pantai di
Wilayah Pesisir Aceh Barat. Jurnal
Perikanan  Tropis.  4 (1).  47-56.
http://dx.doi.org/10.35308/jpt.v4i1 Purwanti,  N.  D.  (2016). Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif:  Isu-isu  Kontemporer. Gava Media. Yogyakarta
Purwanto W, Haryanto  DM, Priambada RI.  (2020).  Study  of  Abration  in
Pangkalan Jambi Village, Bengkalis District. Social,  Humanities,  and Educational Studies (SHES): Conference  Series.  3 (1).  1–23. https://doi.org/10.20961/shes.v3i1.4 5025 Robertson,  P.  J.,  Choi,  T.  (2010).
Ecological Governance: Organizing Principles  for  an  Emerging  Era. Public Administration Review. 70 (s1).
s89–s99. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540- 6210.2010.02250.x Shergold, P. (2008). Governing through Collaboration. Collaborative
Governance. 13-23. Available from:
http://dx.doi.org/10.22459/CG.12.2 008.02 Wanna, J. (2008). Collaborative Government: Meanings, Dimensions, Drivers and Outcomes. Collaborative  Governance.  3–11. Available from: http://dx.doi.org/10.22459/CG.12.2 008.01 Hardiyati,  M.,  Apriani,  F.,  Zulfiani,  D. (2022).  Penanggulangan  Abrasi Pantai  Biru  Kersik  Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Perspektif Collaborative  Governanc. eJournal Administrasi  Publik.  10 (1).  5953- 5964. http://ejournal.ap.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2022/10/eJurnal%2
0Mila%20Hardiyanti%2015020150
589%20(10-20-22-12-54-58).pdf