## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue III, September 2022; 546-562 ISSN: 2775-0477
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28525 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 3, September 2022
Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Lelang  Benda  Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
Andis Salham 1* , Rahma Amir 2 , Istiqamah 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 andishamsa@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022
Abstrak .
Adapun  tujuan  dari  tulisan  ini  yaitu  untuk  menganalisis  Pelaksanaan  Lelang  Benda  Sitaan  Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research).  Adapun hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  Penyitaan  dalam  perkara  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  walaupun  tidak diaitur  secara  khusus  dalam  undang-undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang namun penyitaan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Penanganan  Harta  Kekayaan  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  atau  tindak  Pidana  Lain  dibentuk  untuk  mengisi  kekosongan  hukum.  Petunjuk pelaksanaan  lelang  secara  umum  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi  pejabat  penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim  yang  sedang  memeriksa  perkara  dimaksud. Namun  untuk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dengan  Korupsi  sebagai  Tindak  Pidana  asalnya  itu diatur secara eksplisit didalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menganalisa  proses lelang  benda  sitaan  dalam  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  mengenai  rukun,  syarat  dan ketentuan umum jual beli lelang dalam islam.
Kata kunci: Lelang, Benda Sitaan, Pencucian Uang

## Abstract
AbstrakThe  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  the  implementation  of  the  auction  of  confiscated objects in the case of money laundering. This type of research is qualitative research by taking data sources  from  library  books  (library  research).  The  results  of  this  study  indicate  that  confiscation  in the  case  of  the  Crime  of  Money  Laundering,  although  not  specifically  regulated  in  the  Law  on Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, however, confiscation is regulated in the  Supreme  Court  Regulation  Number  1  of  2013  concerning  Procedures  for  Settlement  of Applications for the Handling of Domestic Assets. The Crime of Money Laundering or Other Crimes swas formed to fill a legal vacuum. Instructions for conducting auctions are generally regulated by the  Minister  of  Finance  Regulation  No.  27/PMK.06/2016  concerning  Auction  Implementation Guidelines, where the auction of evidence must also be subject to these provisions. This instruction for  the  implementation  of  the  auction  of  evidence  applies  to  the  respective  agencies  of  the investigating officer, public prosecutor and judge who is examining the case in  question. However, the  Crime  of  Money  Laundering  with  Corruption  as  its  original  crime  is  explicitly  regulated  in
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
Government  Regulation  Number  105  of  2021  concerning  Auction  of  Confiscated  Goods  by  the Corruption  Eradication  Commission.  As  for  what  needs  to  be  considered  in  analyzing  the  auction process for confiscated objects in the case of money laundering crimes regarding the pillars, general terms and conditions of buying and selling auctions in Islam.
Keywords:

## 1. Pendahuluan
Sebagaimana  yang  termasuk  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat )  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan belaka ( machtstaat ), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering merupakan  istilah  yang  sering  didengar  dari  berbagai  media  massa,  oleh  sebab  itu  banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris  bawahi,  dewasa  ini  istilah  money  laundering  sudah  lazim  digunakan  untuk menggambarkan  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana. 1 Istilah ini menggambarkan bahwa  pencucian  uang  (money  laundering)  adalah  penyetoran  atau  penanaman  uang  atau bentuk  lain  dari  pemindahan  atau  pengalihan  uang  yang  berasal  dari  pemerasan,  transaksi narkotika,  tindak  pidana  korupsi  dan  sumber-sumber  lain  yang  ilegal  melalui  saluran  legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.
Tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjutnya  disingkat  dengan  UU  No.  8  Tahun  2010).  Dalam  Pasal  3  UU  No  8  Tahun  2010 menyebutkan  “Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk, menukarkan  dengan  mata uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Diawa tahun 2021, jumlah penyampaian laporan terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang  ke  PPATK  semakin  terus  bertambah.  Berdasarkan  data  terkini,  hingga  Januari  2021 terdapat  448  putusan  pengadilan  terkait  TPPU  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Bila  diakumulasikan  sejak  Januari  2005,
1 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 7.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
jumlah  putusanpengadilan  terkait  TPPU  tercatat  sudah  sebanyak  556  kasus  dengan  hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp 32 Miliar. 2
Pencucian  uang  dalam  hukum  Islam  tidak  dijelaskan  secara  tekstual  dalam  al- Qur’an maupun  as-Sunnah,  tetapi  al- Qur’an  mengungkap  prinsip -prinsip  umum  untuk  mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan  jarimahnya,  dan  sanksi  yang  akan  diberikan.  Dalam  hal  ini  Islam  sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.
Dalam  proses  pemeriksaan  suatu  kasus  atau  perkara  pidana  baik  itu  pidana  umum maupun pidana  khusus.  Seperti  kasus  tindak  pidana  pencucian uang  seringkali  penyidik  harus melakukan  upaya  paksa  dalam  bentuk  penyitaan  barang  atau  benda  yang  dimiliki  oleh tersangka  karena  akan  dijadikan  sebagai  alat  bukti  untuk  menjerat  para  pelaku  pidana  guna melengkapi  bukti-bukti  dalam  hal  penyelidikan  sehingga  bisa  dapat  diajukan  kekejaksaan berdasarkan barang sitaan yang ada.
Pasal  1  butir  (16)  KUHAP.  Menurut  Pasal  1  butir  16  Kitab  Undang – Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  mengenai  pengertian  penyitaan  dalam  arti  yang  luas  menyebutkan bahwa:  “Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan.”
Di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang  menyebutkan  bahwa:  Ayat  (1).  “Benda  yang  dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: 3
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c. Perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  atau  perkara  itu  ditutup  demi hukum,  kecuali  apabila  benda  itu  diperoleh  dari  suatu  tindak  pidana  atau  yang  digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”
Pasal  39  KUHAP.  Di  dalam  Pasal  ini  disebutkan  bahwa  benda – benda  yang  dapat dilakukan penyitaan antara lain:
a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik.
b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidik delik.
c. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik.
2 Buletin Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3 M Karjadi, R Soesilo, and Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, “Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar,” Bogor: Politeia , 1997.
d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.
Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Di dalam Pasal ini dinyatakan bahwa: “Dalam hal benda sitaan terdiri  atas  benda  yang  dapat  lekas  rusak  atau  yang  membahayakan,  sehingga  tidak  mungkin untuk  disimpan  sampai  putusan  pengadilan  terhadap  perkara  yang  bersangkutan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu  tinggi,  sejauh  mungkin  dengan  persetujuan  tersangka  atau  kuasanya  dapat  diambil tindakan sebagai berikut:
a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat di  jual  lelang  atau  dapat  diamankan  oleh  penyidik  umum  atau  penuntut  umum,  dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya;
b. Apabila  perkara  sudah  di  tangan  pengadilan,  maka  benda  tersebut  dapat  diamankan  atau dijual  lelang  oleh  penuntut  umum  atas  izin  hakim  yang  menyidangkan  perkaranya  dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya. 4
Kegiatan  jual  beli  termasuk  dalam  kegiatan  perdagangan  yang  merupakan  perbuatan yang  diizinkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  dasar  hukum  yang  yang  dapat  dijadikan  petunjuk transaksi  jual  beli.  Perdagangan  atau  jual  beli  dapat  dilakukan  dengan  tunai  dan  dapat  juga dilakukan dengan pembayaran yang di tangguhkan.
Jual beli mempunyai berbagai macam bentuk. Jika di tinjau dari segi penentuan harga, maka  terdapat  bentuk  jual  beli muzayadah (lelang). 5 Jual  beli muzayadah (lelang)  adalah  jika seseorang  penjual  menawarkan  barang  dagangannya  dalam  pasar  di  hadapan  para  calon pembeli  kemudian  para  pembeli  saling  bersaing  dalam  menambah  harga,  kemudian  barang dagangan  itu  di berikan kepada  orang  yang Paling  tinggi dalam  memberikan  harga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli muzayadah (lelang) hukumnya boleh.
Lelang menurut pengertian transaksi mua’amalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan  barang  di  depan  umum  kepada  penawar  tertinggi.  Dalam  Islam  juga  memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari  karunia  Allah  berupa  rezki  yang  halal  melalui  berbagai  bentuk  transaksi  saling menguntungkan  yang  berlaku  di  masyarakat  tanpa  melanggar  ataupun  merampas  hak-hak orang lain secara tidak sah. 6
Didalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK.04 / 2002 tentang  Jasa  Pra  Lelang  Dalam  Lelang  Barang  Yang  Dinyatakan  Tidak  Dikuasai,  Barang  Yang
4 Karjadi  dan  Soesilo, Kitab  Undnag-Undnag  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dengan  Penjelasan  Resmi  dan Komentar, h. 49.
5 Ash- Shan’ and Imam Ani, Subulus Salam Juz.III (Beirut: Darul Kurub Al-Ilmiyah, 1995). h.23.
6 Dkk  Abdullah  Bin  Muhammad  ath-Thayyat, Ensoklopedia  Fiqih  Muamalah  Dalam  Pandangan  Mazhab (Yogyakarta: Al-Hanif, 2014). h.25.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada  Pasal  1  angka  5  menjelaskan  bahwa  lelang  adalah  penjualan  barang  yang  dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin  meningkat  atau  dengan  penawaran  harga  yang  semakin  menurun,  dan  atau  dengan penawaran  harga  secara  tertulis  yang  didahulukan  dengan  usaha  mengumpulkan  peminat. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa ayat 90:
Terjemahnya:
“Wahai orang -orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  berupa  perniagaan  atas  dasar  suka  sama  suka  di antara  kamu.  Janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu.” 7
Dalam  hukum  di  Indonesia  lelang  merupakan  penjualan  terbuka  untuk  umum  atau  di muka  umum  dengan  penawaran  harga  yang  dilakukan  secara  tertulis  atau  lisan  yang  semakin meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi  yang  didahuluhi  dengan pengumuman lelang terlebih dahulu.
Keputusan  Jaksa  Agung  tanggal  5  Agustus  1988.  Di  dalam  keputusan  Jaksa  Agung tersebut disebutkan bahwa benda – benda yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda yang telah  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  delik  dan  benda  lain  yang  mempunyai hubungan  langsung  dengan  delik  yang  dilakukan  seperti  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  39 KUHAP pada point 1 dan 4. 8
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor:  303  /  KMK.01  /2002  tentang  Crash  Program Pengurusan  Piutang  Negara  Perbankan  pada  Pasal  13  ayat  (1).  Di  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor: 303 KMK.01 / 2002 ini dijelaskan bahwa: “Penjualan secara lelang di dahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau  tempelan  yang  mudah  di  baca  oleh  umum  dan  atau  melalui  media  elektronik  termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.
Hukum  syariat  Islam  sendiri  telah  mengatur  kegiatan  jual  beli  lelang  ini  dengan  cukup ketat,  baik  dalam  dalil  al- Quran,  Hadist,  Ijma’,  dan  juga  qiyas.  Dimana  dibahas  tentang muamalah  khususnya  pada  kegiatan  jual-beli,  terkait  syarat-syarat  penjual,  pembeli,  barang yang dijual, juga tentang proses pelaksanaan jual beli sesuai dengan ketetntuan hukum Islam.
Dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam,  jual  beli  lelang  telah  pernah  dipraktikan  oleh Rasulullah  saw.  Maka,  dalam  Islam,  jual  beli  system  lelang  ini  telah  eksi  sejakmasa  Rasulullah saw. Oleh karena itu tidak aneh kalau lelang kemudian berkembang menjadi salah satu system
7 Kementrian Agama RI, al- Qur‟an dan Terjemahannya (CV. Pustaka Agung Harapan 2016). h. 107.
8 Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988
jual beli dan alat hukum. Berdasarkan uraian itulah, maka penulis terdorong untuk mengangkat sebuah  penelitian  yang  berjudul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Lelang  Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”.

## 2. Hasil dan Pembahasan

## 2.1. Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pencucian Uang
Sebagai  Negara hukum, Indonesia  adalah Negara  yang  menjamin  segala  warga  Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya. 9 Jadi  segala  tingkah  laku  dan  perbuatan masyarakat  indonesia harus  berdasarkan  pada hukum  yang berlaku, baik  hukum  yang  tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.
Demikian  pula  kiranya  dalam  Hukum  Acara  Pidana.  Indonesia  telah  memiliki  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP. 10 Ini  merupakan  kodifikasi  dan  unifikasi  yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah  Agung,  bahkan  juga  sampai  meliputi  peninjauan  kembali  (Herziening)  dan pelaksanaan  putusan.  Dalam  melaknakan  peranannya  sebagai  Hukum  Acara,  maka  KUHAP mengatur  adanya  upaya-upaya  paksa  dalam  penyidikan  yaitu  suatu  tindakan  berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berkaitan dengan penyitaan,  didalam  KUHAP  disebutkan  dalam  Pasal  1  butir  16  yang  menyebutkan:  “penyitaan adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpang  di  bawah penguasaanya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.
Penyitaan  sendiri  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV. Berbicara mengenai penyitaan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  butir  16  KUHAP,  yang  menyebutkan serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  dibawah penguasaan  benda  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Terkait  penyitaan  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  walaupun  tidak  diatur  secara khusus dalam  undang-undnag  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang
9 Hernadi Affandi, “Kontekstualitas Makna" Bersamaan Kedudukan" Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Menurut Undang- Undang Dasar 1945,” PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) 4, no. 1 (2017): 19 – 40.
10 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA and Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,” Sinar Grafika. Jakarta , 1981.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
namun penyitaan di atur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara  Penyelesaian  Permohonan  Penanganan  Harta  Kekayaan  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  atau  Tindak  Pidana  Lain  dibentuk  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  acara  pelaksanaan pasal  67  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tnetang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  memberikan  kewenangan  kepada  penyidik Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  untuk  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri untuk  memutuskan  Harta  Kekayaan  yang diketahui  atau patut  diduga  merupakan  hasil tindak pidana menjdi aset Negara atau dikembalikan kepada yanga berhak.
Penetapan  PERMA  tersebut  didasarkan  pada  undang-undang  Mahkamh  Agung  yaitu Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  1985,  yang antara  lain  menyatakan, bahwa  Mahkamah  Agung  mempunyai  kewenangan  untuk  memberi  petunjuk,  teguran,  atau peringatan  kepada  pengadilan  di  semua  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah kewenangannya  dan  membuat  peraturan  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan  atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan.
Beberapa  materi  yang  diatur  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2013  meliputi  ruang lingkup, mekanisme permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain dan hukum acaranya. 11 PPATK dapat melakukan perampasan aset dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pengadilan negeri seperti yang diatur dalam pasal 2 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013.
Selanjutnya  dalam  pasal  45  ayat  (1)  KUHAP  diatur  mengenai  benda  sitaan  yang  dapat dilangsungkan pelelangan. Sebagaimana disebutkan “Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang  dapat  lekas  rusak  atau  yang  membahayakan,  sehingga  tidak  mungkin  untuk  disimpang sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
a. Apabila  perkara  masih  ada  di  tangan  penyidik  atau  penuntut  umum,  benda  tersebut dapat  dijual  lelang  atau dapat  diamankan  oleh penyidik  atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
11 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohoanan Harta Kekayaan  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-perma- nomor-1-tahun-2013-tentang-tata-cara-penyelesaian-permohonan-harta-kekayaan-dalam-tindak-pidana- pencucian-uang/ , Diakses pada 11 Maret 2022
b. Apabila  perkara  sudah  ada  di  tangan  pengadilan,  maka  benda  tersebut  dapat  di amankan  atau  dijual  lelang  oleh  penuntut  umum  atas  izin  hakim  yang  menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
Dalam  penjelasan  Pasal  45  ayat  (1)  KUHAP  disebutkan  bahwa  pelaksanaan  lelang dilkukan  oleh  kantor  lelang  Negara  setelah  diadakan  konsultasi  dengan  pihak  penyidik  atau penuntut  umum  setempat  atau  hakim  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan dalam  proses  peradilan  dan  lembaga  yang  ahli  dalam  menentukan  sifat  benda  yang  mudah rusak.
Abdurrahman  berpendapat,  jika  dilihat  dari  pelelangan  benda  sitaan  yang  dilakukan sebelum  dijatuhkannya  putusan  hakim,  terkesan  bahwa  benda  sitaan  tersebut  telah  divonis memiliki  hubungan  dengan  tindak  kejahatan  yang  telah  dilakukan  oleh  tersangka  padahal kesalahannya  belum  terbukti. 12 Abdurrahman  menganggap  pelelangan  terhadap  barang  bukti sebelum  dijatuhkannya  putusan  hakim  adalah  bertentangan  dengan  asas Presumptio  of Innocence . 13
Pendapat  tersebut  dibantah  oleh  Yahya  Harahap,  beliau  menyatakan  bahwa  bertitik tolak  dari  cara  berfikir  yang  komprehensif,  penjualan  lelang  benda  sitaan,  tidak  bertentangan dengan  asas presumption  of  innocence . 14 Jika  pejabat  yang  bersangkutan  mengahadapi “kesulitan yang luar biasa” atau berada dalam keadaan difficulta s menyelamatkan dan menjaga keutuhan benda atau benda yang disita merupakan bahan kimia yang mudah meledak sedang tempat  penyimpanan  yang  serasi  untuk  itu  tidak  ada,  pejabat  yang  bersangkutan  dihadapkan pada  suatu  keadaan  yang extra  ordinary . 15 hal  tersebut  menurut  Yahya  Harahap  menjadi landasan  yang  memaafkan  bagi  pejabat  yang  melakukan  pelelangan  barang  bukti  sebelum dijatuhkannya putusan hakim.
Pendapat Yahya Harahap tersebut dikuatkan oleh Wahyu Rahardjo.
“Pelelangan  atas  barang  bukti  (yang  dilkukan  sebelum  proses  persidangan)  tidak bertentangan  dengan  asas  praduga  tak  bersalah.  Justru  pelelangan  tersebut  dilakukan untuk  kepentingan  pihak  yang  memiliki  barang  bukti/tersangka.  Contohnya  atas  ikan- ikan  hasil  tangkapan  tersangka,  jika  menunggu  proses  persidangan  selesai  akan
12 Albert  Sembiring  and  Yohana  Br  Manik,  “TINJAUAN  YURIDIS  TERKAIT  PELELANGAN  BARANG  SITAAN  YANG DILAKUKAN  OLEH  KPK  (DIKAITKAN  DENGAN  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  105  TAHUN  2021  TENTANG LELANG BENDA SITAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI),” Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2022): 395 – 405.
13 M  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). h. 18.
14 Nur  Hidayat  and  Sri  Sulastri,  “PELELANGAN  DAN  PENJUALAN  LANGSUNG  BENDA  SITAAN  DALAM  PERKARA PIDANA,” Jurnal YUSTITIA 22, no. 1 (2021).
15 Harahap, Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP: Pemeriksan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, h. 289-290
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
membusuk.  Sama  halnya  jika  kapal  tidak  diijinkan  tersangka  untuk  dilelang  akan  rusak saat proses persidangan telah selesai. Tersangka/terdakwa itu yang akan rugi sendiri. 16 Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHAP, barang bukti dapat dijual lelang, dengan syarat: a. Benda  sitaan  terdiri  atas  benda  yang  lekas  rusak  atau  membahayakan  keselamatan  orang atau lingkungan, bila disimpan sampai putusan hakim mempunyai kekuatan tetap;
b. Jika pemeliharaan atas benda sitaan tersebut akan memakan biaya yang terlalu tinggi;
c. Benda  sitaan  tersebut  tidak  mungkin  dapat  disimpan  di  RUPBASAN  dan  tidak  dapat  pula disimpang di tempat sebgaimana dimaksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M05-M.01.06 Tahun 1983;
d. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya;
e. Yang berwenang melakukan jual lelang atas benda sitaan tersebut adalah:
1) Penyidik  atau  Penuntut  Umum,  bila  perkara  tersebut  masih  dalam  penyidikan  atau penuntutan.
2) Penuntut  Umum  atas  izin  Hakim  yang  menyidangkan  perkaranya,  apabila  perkara tersebut sudah di tangan pengadilan.
f. Pelaksanaan  penjualan  lelang  benda  sitaan  tersebut  disaksikan  oleh  tersangka/terdakwa atau kuasanya
Dalam  KUHAP,  tidak  terdapat  penjelasan  mengenai  prosedur  pelelangan  barang  bukti yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Lelang,  dimana  atas  pelelangan  barang  bukti  juga  harus  tunduk  pada  ketentuan  tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi pejabat penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim  yang  sedang  memeriksa  perkara  dimaksud,  dimana prosedur  pelelangan  barang  bukti  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut  secara ringkas yaitu sebagai berikut:
a. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakuan oleh dan/ atau dihadapan pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
b. Penjual  yang  akan  melakukan  penjualan  barang  secara  lelang  melalui  KPKNL,  harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.
c. Penjual  atau  Pemilik  Barang  yang  bermaksud  melakukan  penjualan  barang  secara  lelang melalui  Balai  Lelang  atau  Kantor  Pejabat  Lelang  Kelas  II,  harus  mengajukan  permohonan
16 Nisa Ayu Spica, Analisis Terhadap Pelelangan Barang Bukti Pada Tahab Penyidikan dan Kekuatan Pembuktiannya di Persidangan (Studi Kasus Tindak Pidana Perikanan), Skripsi, (Depok: Program Kekhususan III Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 64.
lelang  secara  tertulis  kepada  Pemimpin  Balai  Lelang  atau  Pejabat  Lelang  Kelas  II,  disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.
d. Penjual bertanggung jawab terhadap: keabsahan kepemilikan barang; kebasahan dokumen persyaratan  lelang,  penyerahan  barang  bergerak  dan/  atau  barang  tidak  bergerak, penyerahan dokumen kepemilikan kepada pemebeli dan penetapan nilai Limit.
e. Penjual  bertanggung  jawab  terhadap  gugatan  perdata  dan/  atau  tuntutan  pidana  yang timbul akibat dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh penjual
f. Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab.
g. Penjual  memperlihatkan  atau  menyerahkan  asli  dokumen  kepemilikan  kepada  Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.
h. Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada
i. Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh: a. Kepala KPKNL; atau b. Pejabat Lelang Kelas II.
j. Waktu  pelaksanaan  lelang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  pada  jam  dan hari kerja KPKNL
k. Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ps 24 ayat (2) untuk:  Lelang  Eksekusi  Benda  Sitaan  Pasal  45  KUHAP  berupa  barang  yang  mudah  busuk/ rusak/  kedaluwarsa,  antara  lain  ikan  hasil  tindak  pidana  perikanan,  dengan  ketentuan KPKNL  harus  memberitahukan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  setempat  paling  lambat sebelum  pelaksanaan  lelang;  Lelang  Noneksekusi  Wajib  berupa  barang  yang  mudah busuk/kedaluwarsa,  dengan  ketentuan  KPKNL  harus  memberitahukan  kepada  Kepala Kantor  Wilayah  setempat  paling  lambat  sebelum  pelaksanaan  lelang;  Lelang  Noneksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat.
l. Pelaksanaan  lelang  atas  Barang  berupa  tanah  atau  tanah  dan  bangunan  harus  dilengkapi dengan SKT / SKPT dari Kantor Pertanahan setempat.
m. Lelang  yang  akan  dilaksanakan  hanya  dapat  dibatalkan  dengan  permintaan  Penjual  atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan.
n. Dalam  setiap  pelaksanaan  Lelang,  Peserta  Lelang  harus  menyetorkan  atau  menyerahkan Jam1nan penawaran lelang.
o. Penyetoran  Uang  Jaminan  Penawaran  Lelang  dilakukan:  melalui  rekening  ·  KPKNL  atau langsung  ke  Bendahara Penerimaan  KPKNL atau  Pejabat  Lelang  Kelas  I  untuk  Lelang  yang diselenggarakan  oleh  KPKNL;  melalui  rekening  Balai  Lelang  atau  langsung  ke  Balai  Lelang untuk  jenis  Lelang  Noneksekusi  Sukarela,  yang  diselenggarakan  oleh  Balai  Lelang  dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II; atau melalui rekening
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II atau langsung ke Pejabat Lelang Kelas II untuk lelang yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II.
p. Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: penilaian oleh Penilai; atau penaksiran oleh Penaksir.
q. Pelaksanaan  lelang  wajib  didahului  dengan  Pengumuman  Lelang  yang  dilakukan  oleh Penjual serta Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:
1) Identitas penjual
2) hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
3) jenis dan jumlah barang; lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya  bangunan,  khusus  untuk  barang  tidak  bergerak  berupa  tanah  clan/  atau bangunan;
4) Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
5) Waktu dan tempat aanwijzing, dalam hal Penjual melakukan aanwijzing.
6) Jaminan  penawaran  lelang  meliputi  besaran,  jangka  waktu,  cara  dan  tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang;
7) Nilai  Limit,  kecuali  Lelang  Kayu  dan  Hasil  Hutan  Lainnya  dari  tangan  pertama  dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak;
8) Cara penawaran lelang;
9) jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli;
10) kalamat  domain  KPKNL  atau  Balai  Lelang  yang  melaksanakan  lelang  dengan penawaran lelang melalui internet, atau alamat surat elektronik (emain KPKNL atau Balai  Lelang  atau  'Pejabat  Lelang  Kelas  II  yang  melaksanakan  lelang  dengan penawaran  lelang  melalui  surat  elektronik  (emazn;  dan  1.  syarat  tambahan  dari Penjual Uika ada).
g. Penawaran Lelang dilakukan dengan cara: lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; tertulis;  atau  tertulis  dilanjutkan  dengan  lisan,  dalam  hal  penawaran  tertinggi  belu:m mencapai Nilai Limit.
h. Pihak-pihak  yang  dilarang  menjadi  Peserta  Lelang  adalah:  Pejabat  Lelang  dan  keluarga sedarah  dalam  gans  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah  derajat  pertama;  Suami  atau  istri  serta saudara  sekandung  Pejabat  Lelang;  Pejabat  Penjual;  Pemandu  Lelang;  Hakim;  Jaksa; Panitera; Juru Sita; Pengacara atau Advokat; Notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Penilai; Pegawai  DJKN;  Pegawai  Balai  Lelang;  dan  Pegawai  Kantor  Pejabat  Lelang  Kelas  II,  yang terkait langsung dengan proses lelang.
i. Dalam  hal  Penjual  menyerahkan  asli  dokumen  kepemilikan  kepada  Pejabat  Lelang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (3),  Pejabat  Lelang  harus  menyerahkan  asli dokumen  kepemilikan  dan/  atau  barang  yang  dilelang  kepada  Pembeli,  paling  lambat  1
(satu)  hari  kerja  setelah  Pembeli  menunjukkan  kuitansi  atau  tanda  bukti  pelunasan pembayaran,  dan  menyerahkan  bukti  setor  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) jika barang yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan
j. Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat Risalah Lelang. Yang terdiri atas: Bagian  Kepala;  Bagian  Badan;  dan  Bagian  Kaki.  serta  Risalah  Lelang  dibuat  dalam  Bahasa Indonesia. juga Setiap Risalah Lelang diberi nomor urut.
k. Minuta  Risalah  Lelang  ditandatangani  oleh  Pejabat  Lelang  pada  saat  penutupan pelaksanaan  lelang  serta  Penandatanganan  Minuta  Risalah  Lelang  dilakukan  oleh:Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar terakhir; b.  Pejabat  Lelang  dan  Penjual  atau  kuasa  Penjual  pada  lembar  terakhir  dalam  hal  lelang barang  bergerak;  a  tau  c.  Pejabat  Lelang,  Penjual/kuasa  Penjual  dan  Pembeli  atau  kuasa Pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.
l. Dalam  rangka  kepentingan  proses  peradilan,  fotokopi  Minuta  Risalah  Lelang  dan/  atau surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Risalah  Lelang  dapat  diberikan  kepada  penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Kepala KPKNL bagi Pejabat Lelang Kelas I atau  Pengawas  Lelang  (Superintenden)  bagi  Pejabat  Lelang  Ke  las  II,  dan  Pengambilan  · fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/ atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Penyerahan
Tapi  khusus  pada  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dengan  pidana  asal  Tindak  Pidana Korupsi  itu  diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2021  tentang  Lelang  Benda Sitaan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK).  Dengan  berdasar  pada  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-XII/2014,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  juga  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  terhadapt indak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.
Didalam  pasal  3  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2021  tersebut dijelaskan  bahwa  lelang  benda  sitaan  dapat  dilakukan  dalam  tahap  penyidikan,  penuntutan atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Lelang benda sitaan pada tahap penyidikan atau penuntutan  sejauh  mungkin  dilakukan  dengan  persetujuan  tersangka  atau  kuasanya. “persetujuan  tersangka  atau  kusanya.  Hal  ini  secara  tegas  dijelaskan  dalam  pasal  3  dalam Peraturan  Pemerintah  tersebut  bahwa  “persetujuan  tersangka  atau  kuasanya  sebagaimana dimaksud diupayakan oleh penyidik atau penuntut Umum dengan menyampaikan permintaan persetujuan  secara  tertulis  kepada  tersangka  atau  kuasanya  melalui  media  elektronik  atau nonelektronik.”
Berdasarkan  permintaan  persetujuan  ini  tersangka  atau  kuasanya  memberikan tanggapan paling lama 3 hari sejak diterima permintaan persetujuan. Dalam hal tersangka atau
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
kuasanya  memberikan  tanggapan  yang  isinya  menyetujui  atau  tidak  memberikan  tanggapan dalam  jangka  waktu  sebagaiamna  dimaksud,  Penyidik  atau  penuntut  Umum  melanjutkan proses  lelang  benda  sitaan.  Namun  apanila  tersangka  atau  kuasanya  memberikan  tanggapan yang  isinya  menolak,  penyidik  atau  penuntut  Umum  menentukan  kelanjutan  proses  lelang benda sitaan tersebut berdasarkan kewenangan dan pertimbangan yang dimiliki penyidik atau penuntut  umum.  Sehingga  penyidik  atau  penuntut  umum  menyampaikan  pemberitahuan secara  tertulis  kepada  tersangka  atau  kuasanya  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak diterimanya surat jawaban dari tersangka atas kuasanya.
Didalam Peraturan Pemerintah itu juga dijelaskan bahwa benda yang bersifat terlarang atau  dilarang  untuk  diedarkan/diperjualbelikan  dan  dikecualikan  untuk  dilelang  antara  lain berupa  barang  yang  membahayakan  keselamatan,  keamanan,  kesehatan  atau  lingkungan, contohnya narkoba.
Adapun  yang  dapat  dilelang  atau  diperjual  belikan  daitur  pada  pasal  4  ayat  (1)  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tersebut yaitu
1. benda  yang  lekas  rusak  dan/  atau  benda  yang  secara  ekonomis  nilainya  cepat  turun, misalnya:  barang  elektronik  tertentu,  obat-obatan  yang  memiliki  kadaluarsa  atau kendaraan mewah.
2. Benda  sitaan  yang  membahayakan  antara  lain  berupa  barang  yang  membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan atau lingkungan contohnya bahan kimia
3. Benda  yang  biaya  penyimpanannya  akan  menjadi  terlalu  tinggi,  yaituh:  kendaraan bermotor,  alat  angkut  lainnya,  perhiasan/logam  mulia/batu  mulia,  alat  berat  atau hewan ternak/peliharaan.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  diatur  mengenai  kriteria  Benda  siataan  yang dapat  dilelang,  tahapan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  lelang  benda  sitaan  dan  tanggung jawab  penjual  dan  pejabat  Lelang,  sehinga  ruang  lingkup  pengaturan  lelang  benda  sitaan meliputi permintaan persetujuan atau izin, penetapan Nilai Limit, persiapan lelang, pelaksanaan lelang  dan  penata  usahaan  hasil  Lelang,  sehingga  dapat  diuraikan  proses  pelaksanaan  lelang benda sitaan tersebut yaitu:
1. Benda  sitaan  yang  akan  dilelang  harus  ditetapkan  nilai  limit  oleh  penjual.  Nilai  limit sebagaimana  tersebut  ditetapkan  berdasarkan  hasil  penilaian  yang  menyajikan  nilai pasar dan nilai likuidasi. Nilai limit ditetapkan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
2. Dalam  hal  Benda  Sitaan  termasuk  kriteria  “lekas  rusak”  maka  nilai  limit  dapat ditetapkan  berdasarkan  hasil  penaksiran  dilakukan  oleh  Penaksir.  Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  penaksiran  Benda  Sitaan  yang  lekas  rusak  nantinya  diatur  dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pada  proses  persiapan  lelang,  Penjual  mengajukan  permohonan  lelang  benda  sitaan kepada  kepala  Kantor  Lelang  Negara  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  benda sitaan  berada.  Permohonan  lelang  benda  sitaan  paling  sedikit  memuat  identitas Penjual, daftar benda sitaan yang dilelang, nilai limit benda sitaan yang dilelang, alasan penjualan  dengan  lelang.  Permohonan  lelang  benda  Sstaan  sebagaimana dimaksuddilengkapi  dokumen  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Kantor Lelang Negara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan lelang  dan  legalitas  formal  subjek  dan  objek  lelang.  Berdasarkan  hasil  verifikasi tersebut, kepala Kantor Lelang Negara menetapkan jadwal lelang benda sitaan dalam jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  hari  kerja  terhitung  sejak  dokumen  permnohonan Lelang  Benda  Sitaan  dinyatakan  lengkap  dan  memenuhi  legalitas  formal  subjek  dan objek lelang.
5. Penetapan  jadwal  Lelang  benda  sitaan  disampaikan  kepada  Penjual  paling  lambat  3 (tiga)  hari  terhitung  sejak  jadwal  lelang  benda  sitaan  ditetapkan.  Berdasarkan penetapan jadwal lelang benda sitaan, Penjual melakukan pengumuman Lelang Benda Sitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan  lelang  benda  sitaan  berdasarkan  jadwal  lelang  benda  sitaan  dan dilaksanakan  oleh  atau  di  hadapan  Pejabat  Lelang.  Pelaksanaan  lelang  benda  sitaan disaksikan  oleh  tersangka,  terdakwa,  atau  kuasanya,  berdasarkan  pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Penjual. Dalam hal tersangka, terdakwa, atau kuasanya tidak  hadir  menyaksikan  pelaksanaan  Lelang  Benda  Sitaan  sesuai  pemberitahuan tertulis, lelang tetap dilanjutkan.
7. Penjual  menyampaikan  informasi  mengenai  hasil  pelaksanaan  Lelang  Benda  Sitaan disampaikan  kepada  tersangka,  terdakwa,  atau  kuasanya  setelah  pelaksanaan  Lelang Benda  Sitaan.  Dalam  hal  terhadap  pelaksanaan  Lelang  Benda  Sitaan  terdapat perlawanan atau keberatan, pelaksanaan Lelang Benda Sitaan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan  Lelang  Benda  Sitaan  dibuat  risalah  lelang  oleh  Pejabat  Lelang.  Risalah lelang  merupakan  akta  otentik  yang  berfungsi  sebagai  berita  acara  penjualan  Benda Sitaan  yang  dilelang.  Penjual  berhak  mendapatkan  salinan  risalah  lelang  dari  Kantor Lelang Negara sebagai bukti pelaksanaan Lelang Benda Sitaan.
9. Sementara  itu,  Benda  Sitaan  yang  tidak  laku  terjual  dalam  pelaksanaan  Lelang  Benda Sitaan dapat diajukan Lelang ulang. Dalam pelaksanaannya, Penjual dapat menurunkan Nilai Limit. Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan Nilai Limit dalam pelaksanaan
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
Lelang  ulang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (21  diatur  dengan  Peraturan  Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Penjual  dan  pejabat  lelang  bertanggung  jawab  atas  Benda  Sitaan  yang  dilelang. Tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  paling  sedikit  meliputi  keabsahan  dokumen persyaratan Lelang Benda Sitaan, kebenaran formil dan materiil nilai limit, keabsahan pengumuman  Lelang  Benda  Sitaan,  penyerahan  Benda  Sitaan  dan  penyerahan dokumen kepemilikan. Sementara itu, Pejabat Lelang bertanggung jawab terbatas pada jalannya pelaksanaan Lelang Benda Sitaan yang dipimpinnya.
Sehingga  dari  uraian  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  proses  pelaksanaan  lelang benda  sitaan  dalam  perkara  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  telah  mencerminkan  asas-asas pelelangan  yaitu:  asas  keterbukaan  yang  menghendaki  agar  seluruh  lapisan  masyarakat mengetahui  dengan  didahului  pengumuman  lelang  dan  rencana  lelang  dan  mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang; 17 Asas  keadilan  yaitu  mencegah  terjadinya  keberpihakan  Pejabat  Lelang  kepada  peserta  lelang tertentu  atau  berpihak hanya pada  kepentingan  penjual dan  penjual  tidak  boleh  menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak pembeli.; 18 Asas kepastian Hukum yang menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.; 19 Asas Efisiensi yang menjamin pelaksanaan lelang dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli  di sahkan pada saat itu juga.; 20 Asas Akuntabilitas yang menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. 21 Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

## 3. Kesimpulan
Penyitaan  sendiri  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38
17 MEILANY  LIEM  BONO,  “PENERAPAN  ASAS– ASAS  HUKUM  LELANG  DALAM  PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN NOMOR 27/PMK. 06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG” (Univeristas Narotama Surabaya, 2018).
18 A  D  Y  CANDRA  N  U  R  WAKHID,  “ANALISIS  SISTEM  INFORMASI  AKUNTANSI  PELELANGAN  ATAS  BARANG  MILIK NEGARA  UNTUK  MENILAI  SISTEM  PENGENDALIAN  INTERNAL  PADA  BADAN  NARKOTIKA  NASIONAL  KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” 2019.
19 I R A YULIA  ALFIANI, “TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN DAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) ATAS OBJEK JAMINAN FIKTIF YANG DILELANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 696/PK/PDT/2012),” n.d.
20 Ade  Setiawati,  “Tinjauan  Pelaksanaan  Lelang  Non  Eksekusi  Sukarela  Produk  UMKM  Pada  KPKNL  Yogyakarta” (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).
21 Fathudin  Fathudin  et  al.,  “Sistem  Opersionl  Lelang  BPPKD  Kabupaten  Purworejo  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif,” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 4, no. 2 (2020).
sampai  dengan  Pasal  46  KUHAP  dan  sebagian  kecil  diatur  dalam  Bab  XIV.  Terkait  penyitaan dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  walaupun  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  undang- undang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  namun  penyitaan  di atur  dalam  peraturan  Mahkamh  Agung  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Permohonan  Penanganan  Harta  Kekayaan  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau  Tindak Pidana  Lain  dibentuk  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  acara  pelaksanaan  pasal  67  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Petunjuk  pelaksanaan  lelang  secara  umum  diatur  oleh  Peraturan  Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang  bukti  juga  harus  tunduk  pada  ketentuan  tersebut.  Petunjuk  pelaksanaan  pelelangan barang  bukti  ini  berlaku  pada masing-masing  instansi  pejabat penyidik,  Penuntut  Umum.  Tapi khusus  pada  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang    dengan    pidana  asal  Tindak  Pidana  Korupsi  itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

## Daftar Pustaka
Abdullah  Bin  Muhammad  ath-Thayyat,  Dkk. Ensoklopedia  Fiqih  Muamalah  Dalam  Pandangan Mazhab . Yogyakarta: Al-Hanif, 2014.
Affandi,  Hernadi.  “Kontekstualitas  Makna"  Bersamaan  Kedudukan"  Di  Dalam  Hukum  Dan Pemerintahan  Menurut  Undang- Undang  Dasar  1945.” PADJADJARAN  JURNAL  ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) 4, no. 1 (2017): 19 – 40.
ALFIANI,  I  R  A  YULIA.  “TANGGUNG  JAWAB  KANTOR  PELAYANAN  DAN  KEKAYAAN  NEGARA (KPKNL)  ATAS  OBJEK  JAMINAN  FIKTIF  YANG  DILELANG  (STUDI  KASUS  PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 696/PK/PDT/2012),” n.d.
Ash- Shan’, and Imam Ani. Subulus Salam Juz.III . Beirut: Darul Kurub Al-Ilmiyah, 1995.
BONO,  MEILANY  LIEM.  “PENERAPAN  ASAS– ASAS  HUKUM  LELANG  DALAM  PERATURAN MENTERI  KEUANGAN  NOMOR  27/PMK.  06/2016  TENTANG  PETUNJUK  PELAKSANAAN LELANG.” Univeristas Narotama Surabaya, 2018.
Fathudin,  Fathudin,  Adi  Wibowo,  Hajar  Mukaromah,  and  Muhammad  Mustahal.  “Sistem Opersionl  Lelang  BPPKD  Kabupaten  Purworejo  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif.” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 4, no. 2 (2020).
Harahap,  M  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Hidayat,  Nur,  and  Sri  Sulastri.  “PELELANGAN  DAN  PENJUALAN  LANGSUNG  BENDA  SITAAN DALAM PERKARA PIDANA.” Jurnal YUSTITIA 22, no. 1 (2021).
INDONESIA,  PRESIDEN  REPUBLIK,  and  Presiden  Republik  Indonesia.  “Undang  Undang  No.  8 Tahun  1981  Tentang:  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana.” Sinar  Grafika.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.
Jakarta , 1981.
Karjadi,  M,  R  Soesilo,  and  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  “Dengan  Penjelasan Resmi Dan Komentar.” Bogor: Politeia , 1997.
Sembiring,  Albert,  and  Yohana  Br  Manik.  “TINJAUAN  YURIDIS  TERKAIT  PELELANGAN  BARANG SITAAN  YANG  DILAKUKAN  OLEH  KPK  (DIKAITKAN  DENGAN  PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2021 TENTANG LELANG BENDA SITAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI).” Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2022): 395 – 405.
Setiawati, Ade. “Tinjauan Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela Produk UMKM Pada KPKNL Yogyakarta.” Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.
Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## WAKHID, A D Y CANDRA N U R. “ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELELANGAN ATAS
BARANG  MILIK  NEGARA  UNTUK  MENILAI  SISTEM  PENGENDALIAN  INTERNAL  PADA BADAN  NARKOTIKA  NASIONAL  KABUPATEN  TULUNGAGUNG  DALAM  PERSPEKTIF ISLAM,” 2019.