Submission Review Process Revised Accepted Published 30-07-2022 10 s/d 25-08-2022 25-08-2022 29-08-2022 30-08-2022
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3  No.3, Agustus 2022 (174-183)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Politik Kebudayaan Zuriat Kiyai Marogan Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Di Pulau Kemaro

## Badas Sajiwa
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: badassajiwa0607@gmail.com

## M. Syawaluddin
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email : syawaluddin@radenfatah.ac.id

## Leo Andi Guna
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email : leoandiguna77@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  cultural  policies  of  the  descendants  of  Kiyai  Marogan  in maintaining  the  cultural  values  of  Kemaro  Island  as  a  form  of  prevention  for  the Palembang  city  government  who  wants  to  develop  the  area.  This  paper  also  describes the politics of development by the Palembang city government which will be carried out on  the  island  of  Kemaro.  This  study  aims  to  1.  To  find  out  the  political  form  of  the descendants of Kiyai Marogan who maintains the cultural values that exist on Kemaro Island. 2. To examine the efforts of Zuriat Kiyai Marogan in preserving the local culture of Kemaro Island.
Research  result.  This  shows  that  the  involvement  of  zuriat  kiyai  marogan  In maintaining  the  cultural  balance  on  the  island  of  Kemaro  so  that  there  is  no marginalization  of  development  carried  out  by  the  palembang  city  government  which
only  decides  a  unilateral  policy  of  coordination  with  local  communities  and  land owners,  then  the  politics  of  zuriyat  Ki  Marogan  shows  efforts  to  maintain  culture  by means  of  cross-cultural  relations  with  the  intention  that  the  existence  of  one  culture must  take  into  account  the  existence  of  another.  This  gives  rise  to  ideas  such  as  fun, tolerance  and  mutual  respect.  The  results  of  this  study  are  expected  to  be  a  source  of information  for  students,  especially  the  Islamic  Politics  study  program  at  UIN  Raden Fatah Palembang and all students in South Sumatra Province.
Keywords: cultural politics, kemaro island, cleric.

## ABSTRAK
Kajian  ini  membahas  tentang  kebijakan  budaya  keturunan  Kiyai  Marogan  dalam menjaga  nilai-nilai  budaya  Pulau  Kemaro  sebagai  bentuk  pencegahan  kepada pemerintah kota palembang yang ingin membangun kawasan tersebut. Tulisan ini juga menguraikan  terkait  politik  pembangunan  oleh  pemerintah  kota  palembang  yang  akan dilakukan di pulau kemaro. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui bentuk politik keturunan Kiyai Marogan yang mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Pulau  Kemaro.  2.  Mengkaji  upaya  Zuriat  Kiyai  Marogan  dalam  memelihara  dan melestarikan budaya lokal Pulau Kemaro.
Hasil . penelitian . ini  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  zuriat  kiyai  marogan Dalam menjaga nilai budaya atau melestarikan kembali nilia-nilai kebudayaan di pulau kemaro  supaya  tidak  terjadinya  marjinalisasi  pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kota  palembang  yang  hanya  memutuskan  kebijakan  sepihak  tanpa  adanya koordinasi dengan masyarakat setempat dan pemilik tanah, maka orientasi sikap politik dari  zuriyat  Ki  Marogan  menunjukkan  upaya-upaya  dalam  mempertahankan kebudayaan  dengan  Suatu  cara  yang  menekankan  hubungan  lintas  budaya  dengan maksud  bahwa  keberadaan  satu  budaya  harus  memperhitungkan  keberadaan  budaya lain. Hal ini memunculkan ide-ide seperti kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  informasi  bagi  mahasiswa khususnya  program  studi  Politik  Islam  UIN  Raden  Fatah  Palembang  dan  seluruh mahasiswa di Provinsi Sumatera Selatan.
Keywords: budaya politik, pulo kemaro, kiyai

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kaya akan budaya yang terdiri dari rangkaian budaya yang ada  di  seluruh  tanah  air  indonesia  yang  berupa  budaya  lokal.  Melihat  kenyataannya bahwa  Manusia  dan  budaya  tidak  dapat  dipisahkan  dan  saling  menguatkan  Bersama- sama dalam membentuk kehidupan. Manusia mengumpulkan diri mereka ke dalam unit sosial Budaya menjadi masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang menciptakan, menumbuhkan dan mengembangkan budaya (Kistanto, 2017). Artinya tidak ada budaya tanpa  manusia,  begitupun  sebaliknya  tanpa  manusia  budaya  tidak  akan  hidup  dan berkembang di masyarakat.
Suatu  kebudayaan  pada  dasarnya  memiliki  dua  aspek,  yaitu  aspek  tujuan,  atau perwujudan  nilai-nilai  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan.  Kebudayaan  berarti perwujudan kehidupan dan perilaku manusia. Kebudayaan adalah usaha manusia untuk memahami,  menaklukkan,  dan  menata  kembali  proses  alam  yang  selalu  berubah  ini (Duija, 2005)
Namun jika ditelusuri lebih dalam manusia sebagai makhluk sosial dan budaya akan terus hidup berdampingan dengan budaya, dengan adanya kebudayaan yang terus berkembang  di  kehidupan  masyarakat,  maka  akan  terbentuk  perilaku  atau  sikap  yang inklusif terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada. Sebagaimana yang dimaksud oleh (Kistanto,  2017)  bahwa  dalam  kebudayaan  terdapat  perilaku  yang  dapat  diartikan sebagai  suatu  kesiapan  untuk  bertindak,  yang  dimiliki  seseorang  atau  kelompok  untuk menghadapi,  merespon  atau  menilai  suatu  budaya.  Selanjutnya  (Hamid,  2020) mengungkapkan bahwa, sebetulnya kajian perilaku sangat berkaitan dengan politik dan budaya, diantaranya memiliki pandangan yang sama-sama berasal dari kajian sosiologi, psikologi  dan  antropologi  yang  kemudian  diadopsi  dan  di  dialogkan  dengan  Ilmu Politik.  Haryatmoko  (2009)  mengemukakan  bahwa  Politik  kebudayaan  ialah “pengakuan  keberagaman  budaya  yang  menumbuhkan  kepedulian  agar  berbagai kelompok  yang  termarjinalisasi  dapat  terintegrasi,  dan  masyarakat  mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan identitas mereka diakui”
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  politik  dan  kebudayaan  adalah  dua  aspek  yang penting  terhadap  perkembangan  sosial  kemasyarakatan  untuk  membawa  perubahan- perubahan. Baik itu kepada kehidupan sosial maupun kepada ekonomi politik. Adapun rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah,  mengkaji  tentang  Bagaimana  bentuk politik  kebudayaan  Zuriyat  Kiyai  Marogan  dalam  mempertahankan  Nilai-nilai  Budaya di  pulau  kemaro?  Dan  upaya  apa  yang  dilakukan  zuriyat  kiyai  marogan  dalam mempertahankan nilai budaya yang ada di pulau kemaro.

## TINJAUAN LITERATUR
Berdasarkan  kajian  politik  kebudayaan  yang  diuraikan  diatas  penulis  juga  menggali informasi  dari  buku  maupun  jurnal  dalam  rangka  mendapatkan  suatu  informasi  yang
ada  sebelumnya  tentang  teori  yang  berkaitan  dengan  judul  yang  digunakan  untuk memperoleh landasan teori ilmiah, diantaranya adalah:
Pertama, Rikza  Fauzan,  dan  Nashar  dalam  jurnal  ”Mempertahankan  Tradisi, Melestarikan  Budaya  (Kajian  Historis  dan  Nilai  Budaya  Lokal  Kesenian  Terebang Gededi  Kota  Serang)”. Pendidikan  Sejarah  FKIP  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa. Penelitian ini membahas tentang perkembangan seni Terebang Gede di Serang, Banten dari  tahun  1980  hingga  2008  (studi  sejarah  nilai  budaya  lokal).  Masalah  yang  dibahas adalah  tentang  keberadaan  kesenian  tradisional  di  Terebang  Gede,  Serang.  Dari  segi sejarah,  mulai  dari  kemunculan  kesenian  ini,  perkembangannya,  dinamika  dan perubahan  yang  terjadi,  peran  seniman  dalam  melestarikan  dan  mengembangkannya. Seni Awal dan dampak modernisasi dan globalisasi (Rikza Fauzan, 2017).
Kedua, Andi Chandra Jaya dalam konteks kemelayuan (Strategi Budaya Melayu Dalam  Pemecahan  Konflik  Masyarakat  Melayu  Palembang  Dalam  Menghadapi Tantangan  Global).  Program  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  (Uin)  Raden FatahPalembang.  Studi  ini  menjelaskan  tentang  bagaimana  potensi  kebudayaan beroperasi  dalam  merespons  tantangan  kehidupan  masyarakat  Melayu  yang  memiliki arti penting bagi  kajian Islam  dan Melayu. Paling tidak ada tiga arti pentingyang akan diperoleh dari kajian ini. Pertama, Studi ini akan memungkinkan diperolehnya satu peta sustensi dan resitensi budaya atas berbagai tekanan dari luar kebudayaan. Kedua, Kajian ini  akan  menegaskan  konstekstualisasi  budaya  sebagai  jawaban  atas  kritik  yang menempatkan kebudayaan sebagai faktor statis. Ketiga, Studi ini akan memberi peluang bagi  revitalisasi  dan  rekayasa  budaya  dalam  menjawab  kebutuhan-kebutuhan  nyata masyarakat  Melayu  yang  dinamis.  Keterpaparan  dari  ketiga  hal  tersebut  sangat  besar artinya  dalam  melihat  perkembangan  kebudayaan,  mengukur  modal  kekuatan  kultural yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai pelaku budaya.
Ketiga, I.N  Duija  dalam  jurnal  yang  berjudul  “konteks  catatan  politik kebudayaan  (tradisi  lisan,  naskah  dan  sejarah)”.  Studi  yang  menjelaskan  eksitensi manusia dan kebudayaan yang memerlukan strategi pengembangan yang secara khusus masuk  pada  ranah  politik  kebudayaan.  Dalam  fenomena  politik  kebudayaan  ini  jika dicermati  secara  mendalam  ada  tiga  tradisi  yang  berkembang  secara  simultan,  yakni. Pertama, tradisi lokal yang mengusung politik identitas keetnikan berbagai suku bangsa di  Indonesia. Kedua, tradisi  nasional  (nilai  kearifan  budaya  nasional)  yang  tersirat dalam  falsafah  pancasila.  Dan  yang ketiga, tradisi  global  (nilai  baru  yang  bersifat mondial  dan  transional).  Dalam  praktik  kebudayaan  sesungguhnya  ketiga  tradisi tersebut sulit diberi batas-batas yang pasti meskipun secara teoritis dapat diidentifikasi (Duija I. , 2005).

## METODE PENELITIAN
Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Sukardi (2004) menjelaskan, dalam penelitian pendekatan kualitatif ini peneliti melakukan eksplorasi, menggambarkan,  dengan  tujuan  untuk  dapat  menerangkan  dan  memprediksi  terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  Indonesia,  Secara  prinsip  kebudayaan  adalah  entitas  terakhir  yang  memungkinkan lahirnya sebuah peradaban manusia. Sebab ia adalah proses, maka dinamika tentangnya sudah  pasti  dan  seharusnya  ada.  Meminjam  istilah  Marx  seperti  yang  dikutip  oleh  M Chairul  Basrun  Umanailo  (Pemikiran-pemikiran  Karl  Marx)  dinamika-lah  yang melahirkan sejarah manusia dan kemanusiaan.
Manusia dan kebudayaan dalam hal yang konteks memang tak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun  diri menjadi  satuan sosial- budaya,  menjadi  masyarakat  (W  Irawan,  2018).  Kesadaran  manusia  terhadap pengalamannya mendorongnya menyusun rumusan, batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-kegiatan  hidupnya  yang  kemudian  disebut  kebudayaan,  ke  dalam  konsepsi tentang kebudayaan. Kesadaran demikian bermula dari karunia akal, perasaan dan naluri kemanusiaannya,  yang  tidak  dimiliki  oleh  mahluk  lain,  seperti  hewan  atau  binatang. Seperti  yang  disampaikan  oleh  (Kusumadewi,  2010)  bahwa  individu  adalah  sebuah kesatuan unik dimana bercampur kehidupan dan pemikiran, pengalaman dan kesadaran.
Selanjutnya  (Syawaludin,  2017)  mengemukakan  terkait  konsep  budaya  dalam masyarakat sesungguhnya turun menjadi pola tingkah laku yang terikat pada kelompok- kelompok tertentu yang membentuk adat-istiadat. Artinya secara luas bahwa masyarakat adalah individu-individu yang berbuat dan bertindak, harus menjalankan satu hubungan adaptif dengan lingkungannya dalam rangka untuk tetap hidup. Seperti yang dikatakan oleh Mgs. Ahmad Fauzan dalam wawancara sebagai berikut:
“Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang  lain.  Setiap  sektor  berjuang  bersama-sama  untuk  kebudayaan  itu  sesuai  dengan kodratnya.  Dalam  melaksanakan  kebudayaan  nasional,  kami  berusaha  mencipta dengan sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan  martabat  diri  kami  sebagai  bangsa  di  tengah-tengah  masyarakat bangsa-bangsa” (Wawancara Mgs. Ahmad Fauzan, Tanggal 17 Juni 2020). Berbicara tentang politik kebudayaan (Haryatmoko, 2009) mengatakan bahwa arah politik  multikultural  mengacu  pada  keberagaman  budaya  yang  menumbuhkan kepedulian  agar  kelompok  yang  termarjinalisasi  dapat  terintegrasi,  dan  masyarakat mengakomodasi perbedaan budayanya, artinya setiap manusia mesti mempelajari kultur masyarakatnya  di  antara  unsur  budaya  yang  paling  signifikan  yang  harus  dipelajari seseorang adalah nilai (values), norma (norms) dan peranan (roles).
Badas Sajiwa, M. Syawaluddin, Leo Andi Guna, Politik Kebudayaan Zuriat Kiyai Marogan Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Di Pulau Kemaro, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 3 Agustus 2022
Nilai-nilai sebuah kultur mengidentifikasi yang diangap ideal, tujuan paling tinggi dan standar paling umum untuk memastikan baik dan buruk atau yang disukai dan yang dibenci  adalah  nilai,  norma,  dan  peranan.  Ketiga  poin  tersebut  akan  membentuk karakter  individu,  karena  dengan  adanya  karakter  tersebutlah  yang  akan  mengarahkan politik yang baik dan akan membawa perilaku serta tutur kata yang baik, seperti yang di katakan oleh KH Msg Ahmad Fauzan
“ sebagai  ahli  waris  dari  Ki  Marogan,  kami  bukan  hanya  mendapatkan  warisan harta, akan tetapi Ki  Marogan  sebagai  kiayi karismatik juga  mewariskan tentang tata cara bersosialisasi dan bernegosiasi, baik dibidang keagamaan maupun bidang politik, Ki  Marogan  mengutamakan  egaliter  dalam  penyampaian  pesan  dan  penuntasan masalah,  dan  ini  sudah  menjadi  kebudayaan  yang  nilainya  akan  terus  hidup  dalam insan.  Oleh  karena  itu,  hal-hal  inilah  yang  dapat  kami  pelajari  dan  nantinya  akan membentuk karakter politik dan memberikan contoh perilaku yang terpuji ,” Artinya  politik  kebudayaan  yang  menjadi  indikator  Zuriat  Ki  Marogan  dalam mempertahankan kebudayaan tersebiut karena adanya nilai (values), norma (norms) dan peranan  (roles).  Hal  ini dikarenakan untuk  mencapai  tujuan yang lebih baik.  Tentunya sebagai pewaris dari Ki Marogan tidak akan lepas dari perilaku yang baik dan tutur kata yang  sopan  yang  menjadikan  karakternya  berkualitas  baik  dibidang  keaagamaan maupun  dibidang  politik,  dalil-dalil  Al-Quran  maupun  Hadits  secara  tidak  langsung juga mengatakan dalam berpolitik maupun berkomunikasi dengan sesama harus bersifat lemah lembut dan tidak angkuh agar terjalinnya sebuah keharmonisan dalam kehidupan bersmasyarakat.
Adapun wujud kekuasaan politik dalam islam adalah sebuah sistem politik yang berlandaskan hukum  Allah  yang  terkandung  dalam  Al  Qur'an,  meskipun  di  dalamnya tidak menyebutkan dengan tegas bagaimana mewujudkan suatu sistem politik. Sebagian besar  ayat-ayat  politik  dalam  Al  Quran  berbentuk  nilai-nilai  universal  dan  substansial, sehingga memiliki relevansi dalam berbagai bentuk kehidupan politik baik dalam skala besar  maupun  kecil,  di  tingkat  tinggi  seperti  negara  maupun  dalam  level  yang  lebih rendah seperti dalam kehidupan kepartaian.
Konsep-konsep  politik  seperti  yang  disampaikan  (Surbakti,  1992)  Sejak  awal. hingga perkembangan yang terlahir ada sekurang kurangnya lima pandangan mengenai politik.  Pertama,  politik  ialah  usaha-usaha  yang  ditempuh  warga  negara  untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang betkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  dan  'pemerintahan.  Ketiga,  politik  sebagai segala  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan  dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai· kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, dan pelaksanaan  kebijakan  umum.  Kelima,  politik  sebagai  konflik  dalam  rangka  mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Keberagaman  bangsa  Indonesia  dapat  dibentuk  oleh  banyaknya  jumlah  suku bangsa  yang  tinggal  di  wilayah  Indonesia  dan  tersebar  di  berbagai  pulau  dan  daerah. Setiap  suku  bangsa  memiliki  ciri  khas  dan  karakteristik  sendiri  pada  aspek  sosial  dan budaya.  Menurut  penelitian  badan  pusat  statistik,  yang  di  lakukan  tahun  2010,  di Indonesia  terdapat  1.128  suku  bangsa  (diakses  pada  tanggal  28  Juni  pada  laman https://www.bps.go.id).  Artinya  keberagaman  yang  ada  pada  masyarakat,  bisa  saja menjadi  tantangan,  hal  itu  disebabkan  karena  orang  yang  mempunyai  perbedaan pendapat bisa lepas kendali.
Secara  hipotetis  (Syaifuddin,  2006)  semua  atau  sekurang-kurangnya  sebagian besar kebudayaan multikultural di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga model multikulturalisme
Pertama,  model  yang  mengedepankan  nasionalitas  (nationality).  Nasionalitas adalah  sosok  baru  yang  dibangun  bersama  tanpa  memperhatikan  anekaragam  suku bangsa,  agama,  dan  bahasa,  dan  nasionalitas  bekerja  sebagai  perekat  integrasi.  Model ini memandang setiap orang – bukan kolektif – berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara.
Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat  yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para  founders. Selain  itu,  kesatuan  bahasa  juga  merupakan  ciri  nasionaletnik  ini.  Model  ini  dianggap sebagai  model  tertutup  karena  orang  luar  yang  tidak  memiliki  sangkut  paut  hubungan darah dengan etnis pendiri bangsa akan tersingkir menjadi orang luar dan diperlakukan sebagai orang asing.
Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik  secara  kolektif.  Dalam  model  ini  keanekaragaman  menjadi  realitas  yang  harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan.
Model  multikulturalisme  memiliki  premis  bahwa  masing-masing  kebudayaan diakui  dan  harus  menjaga  kebudayaannya  sendiri,  hidup  berdampingan  secara  damai. Hingga  kini  masih  terus  diupayakan  untuk  menemukan  model  yang  pas  untuk  kondisi Indonesia masa kini dan proyeksi ke masa depan.
Dalam  Masyarakat  luas,  kebudayaan  atau  multikultural  memiliki  karakteristik heterogen  dengan  pola  hubungan  sosial  antar  individu  yang  bersifat  toleran  dan  harus menerima  kenyataan  untuk  hidup  berdampingan  secara  damai  satu  sama  lain  dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya.
Dewasa  ini  para  ilinuwan  politik  cenderung  mempelajari  interaksi  antara pemerintah  (sebagai  lembaga  maupun  elit  dalam  ·pemegang  rangka  peranan)  dan masyarakat  (individu  maupun  kelompok),  dalam  rangka  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  keputusan  ·yang  mengikat  mengenai  kebaikan  bersama  untuk  seluruh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh (Surbakti, 1992) yang dipelajari ilmu politik tidak  hanya  perilaku  kelompok,  tetapi  juga  perilaku  anggota  kelompok.  Jadi,  yang
dikategorikan  politik  adalah  interaksi  individu  dan  kelompok  dengan  pemerintah. Menurut  Ramlan  Surbakti  interaksi  merupakan  proses  yang  berkenaan  pembuatan  dan pelaksanaan  keputusan  politik  ialah  kegiatan  lembaga-lembaga  pemerintah  dan  para pejabatnya  dalam  membuat,  melaksanakan,  dan  menegakkan  keputusan  karena pemerintah yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik.
Pembuat  dan  pengambil  keputusan  politik  akan  sangat  berpengaruh  terhadap masyarakat,  dan  hubungan  kehidupan  ·politik  dengan  perubahan  sosial  ekonomi  -dan budaya  dalam  masyarakat.  Seperti  pengamatan  peneliti  yang  terjadi  di  pulau  kemaro, terdapat rancangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang yang sangat  mempengaruhi  terhadap  budaya  dan  nilai-nilai  kebudayaan.  hal  ini  membuat Zuriat Ki Marogan angkat bicara, menurutnya
“ masyarakat  juga  berhak  mempengaruhi  proses  politik.  Termasuk  dalam  kategori yang  berupa  menentang,  mendukung,  mengubah,·dan.  mengajukan  alternatif  lain  dari kebijakan  umum  yang  ada.  selain  itu,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di kawasan masyarakat, tentunya harus berkoordinasi terlebih dahulu untuk memberikan kebijakan  yang  mengarah  kepada  kebaikan  bersama” (wawancara  dengan  KH  Msg Ahmad Fauzan).
Dalam  menjaga  nilai  budaya  atau  melestarikan  kembali  nilia-nilai  kebudayaan maka orientasi sikap politik dari zuriyat Ki Marogan menunjukkan upaya-upaya dalam mempertahankan kebudayaan yang ada seperti yang dikatakan oleh Dedek Chaniago “ketika . orang . dalam . suatu . kelompok . etnis . dan . budaya . menyadari . cara . hidup . dan . adat-istiadat . warisan . leluhur . sedang . terancam . punah . oleh . masuknya . gelombang . budaya . asing . dan . kelompok . etnis . luar, banyak . pihak . dari . etnis . yang . terancam . itu . bersikap . dan . berprilaku . nativism . ,  upaya . keras . dan . menyeluruh . untuk . melestarikan . ,  bahkan . menghidupkan . kembali . ,  budaya . leluhur . dan . tradisi . mapan . bertambah . kuat . persepsi . terhadap . ancaman  itu . ,  bertambah . kuat . aspirasi . untuk . ethnic . revivalism . ini.” (wawancara  bersama  Dedek  Chaniago  Selaku  jubir  dari Zuriat Ki Marogan, Tanggal 15 Juni 2022).
Artinya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  zuriat  memiliki  urusan-urusan  yang menyangkut  kebaikan·  bersama,  terkandung  nilai  moral  yang  lebih  tinggi  dari  pada ururan-urusan  yang  menyangkut  kepentingan  individu.  Selain  itu,  dalam  kelompok masyarakat  harus  memahami  teori-teori  multikultural  yang  lebih  menekankan  relasi antar-kebudayaan  dengan  pengertian  bahwa  keberadaan  suatu  kebudayaan  harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sini lahir gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya.
Kebesaran kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa terletak pada kemampuannya untuk  menampung  berbagai  perbedaan  dan  keberagaman  dalam  satu  ikatan  yang berdasarkan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi.  manfaat  keberagaman
budaya  suku-suku  bangsa  adalah  sarana  untuk  menengahi  setiap  ada  isu  konflik separatis dan disintegrasi sosial.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  Bentuk  Politik  Kebudayaan  Zuriat  Kiyai Marogan  Dalam  Mempertahankan  Nilai-Nilai  Budaya  Di  Pulau  Kemaro  dan  Upaya- Upaya  Zuriat  Kiyai  Marogan  Dalam  Melestarikan  Budaya  Lokal  Di  Pulau  Kemaro. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk  Politik  Kebudayaan  Zuriat  Kiyai  Marogan  Dalam  Mempertahankan  Nilai- Nilai  Budaya  Di  Pulau  Kemaro  adalah  politik  kebudayaan  yang  menjadi  indikator Zuriat Ki Marogan dalam mempertahankan kebudayaan tersebut karena adanya nilai (values),  norma  (norms)  dan  peranan  (roles).  Hal  ini  dikarenakan  untuk  mencapai tujuan yang lebih baik. Tentunya sebagai pewaris dari Ki Marogan tidak akan lepas dari  perilaku  yang  baik  dan  tutur  kata  yang  sopan  yang  menjadikan  karakternya berkualitas baik dibidang keaagamaan maupun dibidang politik, dalil-dalil Al-Quran maupun  Hadits  secara  tidak  langsung  juga  mengatakan  dalam  berpolitik  maupun berkomunikasi  dengan  sesama  harus  bersifat  lemah  lembut  dan  tidak  angkuh  agar terjalinnya sebuah keharmonisan dalam kehidupan bersmasyarakat.
2. Upaya-Upaya  Zuriat  Kiyai  Marogan  Dalam  Melestarikan  Budaya  Lokal  Di  Pulau  Kemaro antara  lain,  ,  pertama dalam  kelompok  masyarakat  harus  memahami  teori-teori multikultural  yang  lebih  menekankan  relasi  antar-kebudayaan  yang  nantinya  akan menimbulkan  sebuah  gagasan  mengenai  kesetaraan,  toleransi,  saling  menghargai, untuk  mengatur.  Kedua,  dalam  Pembuat  dan  pengambil  keputusan  politik  akan sangat  berpengaruh  terhadap  masyarakat,  dan  hubungan  kehidupan  ·politik  dengan perubahan  sosial  ekonomi  -dan  budaya  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  zuriyat kiyai  marogan  selalu  melibatkan  dan  mengedapankan  masyarakat  dalam  berbagai kepentingan terutama yang berhubungan dengan memperthankan estitensi nilai-nilai kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah, M., & Syawaludin, M. (2021). Politik Identitas: Peran Politik Etnis Tionghoa dalam  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Palembang  Tahun 2018. Ampera:  A  Research  Journal  on  Politics  and  Islamic  Civilization , 2 (2), 107-117
Duija, I. (2005). konteks Catatan Politik Kebudayaan (Tradisi Lisan, Naskah dan
Sejarah). Jurnal Wacana , 123.
Duija, I. N. (2005). Tradisi Lisan, naskah dan sejarah: Sebuah Catatan politik kebudayaan. Wacana , 112.
Hamid, I. (2020). PERILAKU POLITIK, Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth. Mataram: Sanabil.
Haryatmoko. (2009). Menakar Politik Kebudayaan. Kompas , 6.
Kistanto, N. H. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan , 8.
Kusumadewi, L. R. (2010). Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. Sosiologi , 68.
Lubis, N. A. (2006). MULTIKULTURALISME DALAM POLITIK:Sebuah Pengantar
Diskusi. Antropologi Sosial Budaya , 22.
Mikail,  K.  (2020).  Problem  Doktrin  Keagamaan  Dan  Fundamentalisme  Dalam Membangun Budaya Multikultural. Journal of Darussalam Islamic Studies , 1 (1),
12-19.
Rikza Fauzan, M. d. (2017). Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang) .
Jurnal Candrasangkala , 67.
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.
Syaifuddin, A. F. (2006). MEMBUMIKAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA. Antropologi Sosial Budaya , 8.
Syawaludin, D. M. (2017). Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit. Palembang: NoerFikri (CV AMANAH).