## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 894-899 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.2933 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Hukum Pidana Terkait Tes DNA Korban dalam Rangka Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi
Hiqnii Futuhaat, Ery Agus Priyono Universitas Diponegoro Correspondence email: alhiqnii2017@gmail.com eapfhundip@gmail.com
Abstrak. Terjadinya Pembunuhan dengan disertai mutilasi korban pada dasarnya membutuhkan alat bukti yang memadai  supaya  terbukti  tindak  kejahatan  tersebut,  sebagai  salah  satu  upaya  pembuktiannya  diperlukan kepastian bahwa korban telah dimutilasi dan jika ada anggota tubuh yang hilang maka perlu di cari identitasnya. Seringkali pelaku  berupaya  menghilangkan barang bukti.  Upaya tes  DNA  menjadi  salah  satu pilihan termasuk apabila ditemukannya barang-barang yang mencurigakan yang di duga menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Darah  yang  menempel  pada  barang  temuan  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  supaya  menemukan  aturan hukum dalam rangka memanfaatkan tes DNA oleh penyidik mengidentifikasi korban dalam mengungkap tindak pidana  pembunuhan  dengan  cara  memutilasi  bagian-bagian  tubuh  korban  pada  kasus  pembunuhan  dengan disertai  mutilasi.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Dalam  penggunaan  analisa menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif  atau  pendekatan  undang-undang.  Dalam  meneliti permasalahan pada penelitian  ini digunakan teknik analisa pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang  dilakukan  terhadap  aturan  hukum  dalam  peraturan  perundangundangan  dan  menghubungkannya  dengan keseluruhan sistem hukum yang ada. Sedangkan jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Kesimpulan  hasil  penelitian:  1)  Masih  terdapat  ketidakjelasan  terkait  pengaturan  hukum  yang  jelas  terhadap kasus  pembunuhan  mutilasi  baik  dalam  KUHP  maupun  peraturan  lainnya  tindak  pidana  mutilasi.  2.  Belum adanya  pengaturan  hukum  yang  secara tegas  mengatur  perihal  tindak  pidana  mutilasi.  3.  Perihal  tes  DNA sebagai  alat  bukti  adanya  tindak  pidana mutilasi belum diakui sebagai alat bukti mandiri, hingga belum dapat menjadi  alat  bukti  yang  mengikat  hakim  di  pengadilan,  sebab  tes  dna  sebagai  alat  bukti  petunjuk  saja  maka hakim  dapat  mempertimbangkan  yang  lain  dan  tidak  terikat  oleh  bukti  tersebut,  4.Terkait  hal  tersebut  maka sudah seharusnya dibuat  aturan  yang  secara  khusus dalam  KUHP untuk  mengatur pembuktian dengan  hasil tes DNA terhadap korban kejahatan mutilasi.
Kata Kunci: Pembuktian; Mutilasi; Tes DNA ( Deoxyribonucleic Acid )
Abstract.  The  occurrence  of  murder  accompanied  by  the  mutilation  of  the  victim  basically  requires  adequate evidence so that the crime is proven, as one of the efforts to prove it requires certainty that the victim has been mutilated  and  if  there  is  a  missing  limb it is necessary  to find his identity. Often perpetrators try  to eliminate evidence. DNA testing is an option, including if suspicious items are found that are suspected of being a tool to commit crimes. The blood attached to the found items was carried out. The purpose of this study was to find out how  the  law  regulates  the  use  of  DNA  testing  by  investigators  to  identify  victims  in  uncovering  the  crime  of murder by mutilating the body parts of the victim in a murder case accompanied by mutilation. This study uses a qualitative  research  type.  In  conducting  the  analysis,  the  juridical-normative  research  method  used  a  law approach.  The data  analysis  technique  in  examining  the  problems  in  this  research  is  the  statute  approach, which is carried out on the rule of law in the legislation and relates it to the entire existing legal system. While the types  and sources of data are primary data and secondary data. Conclusions from the results of the study: 1)  There  is  still  uncertainty  regarding  clear  legal  arrangements  for  mutilation  murder  cases  both  in  the Criminal Code and other regulations for the crime of mutilation. 2. There is no legal regulation that explicitly regulates the crime of mutilation. 3. Regarding the DNA test as evidence of the criminal act of mutilation, it has not  been  recognized  as  independent  evidence,  so  it  cannot  yet  become  binding  evidence  for  judges  in  court, because  DNA  tests  are  only  as  evidence,  so  judges  can  consider  others  and  are  not  bound  by  evidence.  4. Related to this,  a special regulation in the Criminal Code should be made to regulate evidence with the results of DNA tests against victims of the crime of mutilation.
Keywords: Proof; Mutilation; DNA Test (Deoxyribonucleic Acid)

## PENDAHULUAN
Konstitusi  Indonesia  memberikan  hak
asasi  manusia  di  bidang  hukum,  khususnya, jaminan  bagi  warga  negara  serta  jaminan
Hiqnii  Futuhaat,  Ery  Agus  Priyono.,  Hukum  Pidana  Terkait  Tes  DNA  Korban  dalam  Rangka  Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi
keamanan  wilayahnya  dalam  hukum.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  bukan  negara kekuasaan  (Supriyanto, 2014).  Indonesia  adalah negara  yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila yang  demokratis  dan  berdasar  atas  Undang- Undang  Dasar  1945.  Masyarakat  Indonesia wajib  untuk  memandang  hukum  sebagai  aturan, norma  atau  kaidah  yang  masyarakatnya  dijamin dalam  kepentingan  hak  serta  kewajibannya  bagi setiap masyarakat maupun serta dengan hadirnya  hukum  dimasyarakat  akan  menjadikan dampak  yang  positif  berupa  ketentraman kedamaian  dan  terciptanya  hidup  yang  selaras dalam  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara Gandamana, 2017).
Namun  kenyataan  disisi  lain  dari  adanya hukum  yang  selaras  dalam  peraturan-peraturan yang  tertulis,  pengaruh  dari  perkembangan zaman  munculah  kejahatan-kejahatan  yang berkembang  selaras  dengan  perkembangan hukum,teknik  dan  langkah-langkah  penjahat melakukan aksinya yang sangat kejam dan tidak manusiawi serta begitu melukai rasa kemanusiaan hal itu tentu cukup membuat resah bagi  setiap  orang  yang  memikirkan  akan keselamatan  dirinya  sendiri  bahkan  orang terdekatnya termasuk diantaranya yaitu pembunuhan  yang  disertai  pemotongan  tubuh korban,  upaya  yang  dilakukan  dalam  perbuatan kejahatan pembunuhan mutilasi untuk kelancaran  aksinya  si  pelaku  dengan  berbagai caranya  berusaha  licik  dengan  dengan  modus mengelabuhi  aparat  Kepolisian  (Ridwan  dan Arsitas, 2019).
Pengertiannya  bahwa  kejahatan  adalah suatu sikap atau perbuatan atau tindakan kegiatan yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  tidak sesuai  dengan  nilai  norma  yang  diantaranya norma sosial, sehingga merupakan perilaku yang terlarang  serta  pasti  akan  adan penentangan  dari masyarakat karena  menimbulkan kerugian bahkah dapat menimbulkan terlukanya seseorang  ataupun  matinya  seseorang.  Apabila korban  sampai  hilang  nyawa  maka  perbuatan itu  disebut  membunuh.  Pembunuhan  adalah suatu  tindakan  yang  kejam,  dimana  yang melakukan  kejahatan  tersebut  membunuh  atau merenggut  nyawa  seseorang  tanpa  rencana  atau juga  dengan  rencana  bahkan  suatu  ketika perbuatan  itu  melangkah  jauh  jika  dalam kenyataannya  kini  pelaku  pembunuhan  itu  tidak hanya  membunuh  atau  menghilangkan  nyawa orang lain  saja,  melainkan juga memutilasi atau
memotong  sebagian  tubuh  atau  seluruh  tubuh dari korbannya (Annisa dan Danty, 2022).
Jika  seseorang  melakukan  pelanggaran tentang  aturan  hukum  yang  berlaku  maka  orang itu akan dikenakan  sanksi  atau  hukuman, sesuai yang  telah diatur dalam peraturan  yang berlaku. Untuk  dapat  memberlakukan  sanksi  atau hukuman  terhadap  si  pelaku  maka  diperlukan adanya alat bukti dan barang bukti supaya dapat menjalankan hukum yang sesuai maka dilakukan upaya  pembuktian.  Pembuktian  itu  wajib disampaikan  di  depan  pengadilan.  Hal  itu merupakan  suatu  keharusan  jika  memang  akan menindak  suatu  tindak  pidana  pembunuhan. Pengertian  perbuatan  pidana pembunuhan  yaitu suatu perbuatan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang yang diperbuat dengan cara tak sengaja maupun dengan sengaja dan melakukannya  tidak  terencana  atau  dengan disertai  rencana.  Pembunuhan  merupakan  juga suatu  perbuatan  krimininal  membuat  resah  dan menganggu  ketentraman,  kenyamanan  dalam kehidupan  berbangsa  dan bernegera,  melainkan lebih  dari  hal  tersebut  tindak  kejahatan  juga memunculkan  rasa  gelisah,  takut  yang  berlebih terhadap publik.
Perkembangannya  semakin  hari  semakin banyak kasus  kehajatan  yang  muncul  di  antara masyarakat  serta  adanya  kenaikan  baik  dari jumlah kasus ataupun dari teknik kejahatan baru para penjahat yaitu pembunuhan secara mutilasi. Kenyataan  tersebut  tentunya  masuk  dalam  hal kejahatan  yang  tercela  dan  kejam.  Berdasar pada  Pasal  338  KUHP  serta  juga  Pasal  340 KUHP  merupakan  pasal  yang  menjadi  pasal  uji untuk menjatuhkan hukuman salah satu diantaranya pelaku-pelaku tindak pidana mutilasi,  dalam  pasal  tersebut  sebetulnya  tidak menjelaskan  secara  langsung  bahwa  tidak disebutkan  tindak  pidana  pembunuhan  yang disertai  mutilasi.  Pasal-pasal  tersebut  tersebut hanya  saja  untuk  tindak  pidana  pembunuhan biasa  yaitu  Pasal  338  KUHP  dan  tindak  pidana pembunuhan  yang  disertai  perencanaan  atau pembunuhan  berencana  pada  Pasal  340  KUHP. Pengadilan  di  Indonesia  menetapkan  bahwa sanksi  teruntuk  para  pelaku  kejahatan  pidana mutilasi  disamakan  dengan  kejahatan  pidana pembunuhan biasa dan berencana.
Untuk  menerapkan  pasal  tersebut  maka dalam hal ini kepolisian bertindak dengan upaya penyidikan  guna  pencarian  bukti.  Penyidikan diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  kepolisian  Negara  Republik
Hiqnii  Futuhaat,  Ery  Agus  Priyono.,  Hukum  Pidana  Terkait  Tes  DNA  Korban  dalam  Rangka  Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi
Indonesia,  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam hal  dan  menuntut  cara  yang  diatur  dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya merupakan pengertian dari penyidikan (Andreas, 2014).  Contoh  pembunuhan  mutilasi  yang  di lakukan  dengan  adanya  tindakan  memotong- motong  bagian  tubuh  dengan  juga  disertai pembuangan  di bermacam  tempat  yang  berbeda terhadap  potongan  tubuh  supaya  membuat kesulitan  polisi  dan  menjadi  bingung  dalam mengidentifikasi  korban  tersebut.  pembuktian dalam  tindak  pidana  pembunuhan  merupakan suatu  mekanisme  yang  sepenuhnya  menjadi kewajiban  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dari institusi  kepolisian  dengan  landasan  aturan hukum  yang  sesuai,  dalam  hal  ini  yang dimaksud  adalah  aturan  tugas,  wewenang,  dan fungsi  institusi  kepolisian  d  dalam  peraturan perundang-  undangan  dalam  proses  pembuktian tindak pidana pembunuhan, termasuk pembunuhan  dengan  disertai  kekerasan.  Pihak institusi  kepolisian  sangat  diharapkan  selalu berkoordinasi  dengan  instansi-instansi  yang mendukung  dalam  upaya  mengungkap  siapa dalang  dibalik  tindak  pidana  pembunuhan, instansi  yang  dimaksud  contohnya  instalasi kedokteran  kehakiman  atau  kedokteran  forensik rumah sakit yang ada di daerah tersebut ataupun rumah  sakit  lain  yang  dapat  mendukung  serta ahli ahli dalam pendidikan atau dengan kampus- kampus  Fakultas  Kedokteran  yang  terkemuka perguruan  tinggi  dimana  yang  masih  terjangkau dengan tempat kepolisian.

## METODE
Penelitian ini  menggunakan  metode pendekatan  kualitatif  yaitu  melihat  suatu peristiwa  kejahatan  pembunuhan  yang  disertai dengan  mutilasi  dengan  pembuktian  DNA korban dengan penggunaan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan  undang  undang  ( statute  approach ). Pendekatan konseptual yang melihat dari konsep konsep hukum, teori teori hukum yang kemudian ditelaah kembali  sehingga  relevan  dengan rumusan masalah  yang sedang diteliti.
Pendekatan  Undang  Undang  dilakukan  dengan mengidentifikasi dan kemudian menelaah peraturan  perundang-  undangan  atau  regulasi yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  mutilasi yang  dilakukan  untuk  mencari  pemecahan masalah  atas  permasalahan  hukum  yang  ada.
Pendekatan kualitatif menerangkan secara deskriptif  yang  berasal  dari  tindakan  sikap  dan peristiwa  tingkah  laku  yang  telah  di  observasi dan diamati oleh peneliti.
Dalam  penelitian  ini  mendeskripsikan tentang  bagaimana  perilaku  penyidik  dalam pemanfaatan  DNA  korban  sebagai  alat  bukti untuk mengungkap identitas korban pembunuhan  dengan  tindakan  mutilasi  oleh pelaku dimana seringkali tubuh  korban bercecer dan ditemukan dengan kondisi terpotong-potong sehingga  perlu  digunakan  identifikasi  korban menggunakan  tes  DNA,  dalam  permasalahan tersebut  akan  diperoleh  suatu kesimpulan dengan  cara  menggunakan  metode  serta  kaidah hukum  seperti  peninjauan  dari  sudut  sumber hukumnya  agar  diperoleh  pengetahuan  secara empiris tentang permasalahan  tersebut, sehingga dengan  metode  ini  penulis  dapat  menganalisis mengenai  “Hukum  Pidana  Terkait  Tes  Dna Korban  Dalam  Rangka  Pembuktian  Terhadap Kejahatan Mutilasi.”
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara menelaah  bahan  pustaka atau  bahan  sekunder  belaka.  Dengan  kata  lain tipe  penelitian  yuridis  normatif  merupakan  tipe penelitian  yang  menelaah  teori,  konsep,  serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  yaitu  mendasarkan  pada fungsi  tes  DNA  dalam  pembuktian  kasus kejahatan pembunuhan secara mutilasi. Penelitian  ini  akan  menghasilkan sebuah  uraian yang  bersifat  deskriptif  analitis. Deskriptif  yang artinya penulis menggambarkan secara jelas dan rinci  berkaitan  dengan  dna  sebagai  alat  bukti dalam proses penyidikan dengan segala fungsinya  menurut  hukum.  Sedangkan  analitis berarti  mengelompokkan  antara  data  dan  teori serta  prakteknya  dalam  kehidupan  sehari-hari dilapangan  selanjutnya  dianalisis  menyeluruh masalah-masalah  tersebut  dengan  solusi  yang diberikan  menurut  hukum.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  yang  kegiatannya dilakukan  secara  ilmiah  dengan  struktur  yang jelas  berupa  metode,  sistematika  dan  analisis secara  hukum  yang  bertujuan  menganalisis fenomena-fenomena hukum.

## HASIL
Dalam mengungkap kasus kejahatan yang merampas  nyawa  seseorang  maka  menjadi tanggung  jawab  kepolisian  dalam  proses selanjutnya setelah kejadian pembunuhan terjadi,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
Hiqnii  Futuhaat,  Ery  Agus  Priyono.,  Hukum  Pidana  Terkait  Tes  DNA  Korban  dalam  Rangka  Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi
menjadi  alat  negara  perannya  tentu  memelihara masyarakat diantaranya yaitu  melindungi, mengayomi,  dan  melayani  masyarakat  supaya tercipta  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum,  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan dalam  negeri.  Oleh  sebab  itu,  Polri  wajib  untuk lebih berkembang meningkatkan profesionalitasnya  pada  saat  melayani  supaya masyarakat  merasa lebih dekat dengan kepolisian.  Dengan  kata  lain,  Polri  dituntut untuk  mengembangkan  dirinya  menjadi  polisi yang melayani masyarakat sipil.

## Mencari Bukti
Langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh kepolisian  adalah  olah  tempat  kejadian  perkara dalam  rangka  mencari  barang  bukti.  Pengertian Barang  bukti  adalah benda  sitaan  dalam  waktu tertentu  yang  bersifat  sementara  harus  berada pada tangan pejabat yang berwenang mengambil alih  atau  berada  dalam  simpanan  yang  ada dibawah  penguasaannya,  sebab  barang  tersebut telah  diduga  terlibat  langsung  dalam  kejadian yang  ada  unsur  tindak  pidananya.  Menurut Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan  Persyaratan Permintaan  Pemeriksaan  Teknis Kriminalistik  Tempat  Kejadian  Perkara  dan Laboratoris  Kriminalistik  Barang Bukti  Kepada Laboratorium Forensik  Kepolisian Negara Republik  Indonesia  pada  pasal  5  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  barang  bukti  adalah benda,  material,  objek,  jejak,  atau  bekas  yang ada  hubungannya  dengan  suatu  tindak  pidana (Yurina,  2017).    Hal  itu  ditujukan  untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian  di  sidang  pengadilan.  Barang  bukti dalam perolehannya oleh penyidik dapat melalui berbagai  cara  diantaranya  dengan  cara  olah tempat kejadian perkara, penggeledahan, penyerahan  langsung  dari  saksi  yang  melapor atau penyerahan langsung tersangka, selanjutnya dapat  dengan  pihak  ketiga,  dan  juga  barang yang ditemukan pada saat penyidikan berlangsung. Proses Penyidikan adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  di  mana  penyidik  dengan  diatur dalam  undang-undang  melakukan  penyidikan tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  badan di  mana  keterangan  ahli  dibutuhkan  untuk melengkapi keterangan dan data dalam pengungkapan  suatu  tindak  pidana  yang berhubungan  dengan  badan.  Penyidik  dalam Pasal 133 KUHAP diberikan kewenangan untuk meminta  bantuan  ahli  kedokteran  kehakiman
(forensik)  atau  ahli  lainnya  termasuk  salah satunya  adalah  tes  DNA  untuk  kepentingan penyidikan (Hutagaol, (2019).
Apabila  ditinjau  secara  terminologis,  Tes DNA merupakan tes  atau  uji  atas persenyawaan kimia  yang  paling  penting,  yang  membawa keterangan  genetik  dari  sel  khususnya  atau  dari makhluk  dalam  keseluruhannya  dari  satu generasi  ke  generasi  berikutnya  (Muhtarom, 2013).  Tes  DNA  adalah  suatu  tes  atau  uji  yang mempergunakan  bahan  kimia  utama  sebagai fungsi  penyusun  gen yang  menjadi  unit penurunan  sifat  (hereditas)  dari  induk  kepada keturunannya.
Pembuktian Terhadap Kasus  Pembunuhan Mutilasi  Kondisi  Bagian  Tubuh  Korban  Tidak Ditemukan
Setelah  pelaku  melakukan  pembunuhan, akan  timbul  rasa  panik  sehingga  lantas  berpikir dengan sepintas demi melakukan upaya penyelamatan. Pelaku pembunuhan mutilasi juga umumnya  seseorang  yang  memiliki  tingkat kecerdasan  apalagi  jika  pelaku  berpikir  untuk menghilangkan  kepala,  jari,  dan  tulang  adalah cara  pelaku  untuk  mempersulit  penyelidikan. Jika  organ-organ  penting  untuk  identifikasi hilang,  uji  DNA  (deoxyribonucleic  acid) menjadi  satusatunya  cara.  Ilmu  kedokteran forensik  dapat  membantu  pembuktian  tindak pidana  pembunuhan  disertai  mutilasi  Keputusan No  551/Pid.B/2009/PN  TNG  tentang  tindak pidana  pembunuhan  disertai  mutilasi  telah mempertimbangkan  ilmu  kedokteran  forensik. Peran  ilmu  kedokteran  forensik  dalam  suatu pembuktian  perkara  pidana  mencari dan mengumpulkan  barang  bukti  kejahatan  guna menemukan  tersangkanya.  Penyidik  dalam melakukan  penyidikan  seringkali  membutuhkan bantuan dari beberapa pakar keilmuan, misalnya pakar viktimologi, pakar psikologi forensik,pakar antropologi forensik, pakar kriminologi,  pakar  kedokteran  forensik  dan pakar-pakar  keilmuan  lainnya,  untuk  bertujuan untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana sehingga  hakim  dapat  memutuskan  berdasarkan bukti-  bukti  serta  keyakinan  hakim.  Bahwa peran  dokter  dalam  membantu  mengungkap suatu  perkara  pidana  menggunakan  keahlianya dibidang  kedokteran  hasil  dari  keahlianya dituangkan  dalam  sebuah  surat  yang  berguna bagi  keadilan  dan  hal  tersebut  disebut  visum (Purba dan Silalahi, 2020).
Visum  et  repertum,  visum tersebut  dapat dipergunakan  bagi  korban  yang  masih  hidup,
Hiqnii  Futuhaat,  Ery  Agus  Priyono.,  Hukum  Pidana  Terkait  Tes  DNA  Korban  dalam  Rangka  Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi
pada  mayat,  psikiatri,  mengenai  umur  dan barang  bukti.  Bahwa  peran  ilmu  kedokteran forensik  dalam  kasus ini  adalah  sebagai  bahan pertimbangan sebagai saksi ahli yang dipergunakan  dalam  penyidikan  dikarenakan keahlianya  di  bidang  kedokteran  berdasarkan pendidikan  yang  memadai,  pengalaman,  serta kemampauan  yang  lebih  sehingga  dokter  dapat membuat  kesimpulan  secara  tertulis  yang dipergunakan  dalam  pembuktian  di  pengadilan sebagai  dasar  pertimbangan  hakim  dalam memutus  (Muksin  dan  Rochaeti,  2020).  Perlu adanya  kerjasama  yang  solid  dan  saling melengkapi antara  pihak  penyidik  dan  Dokter ahli  forensik  dimana  dokter  ahli  forensik  sangat berguna  dalam  penyidikan  khususnya  dalam kasus  mutilasi  dimana  keterangan  dan  keahlian dari  Dokter  ahli  forensik  dapat  dijadikan  alat bukti  bagi  penyidik.  Fungsi  keberadaan  alat bukti  khususnya  petunjuk  medis  sebagai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana serta apakah  keabsahan  tes DNA (Deoxyribo  Nucleic Acid) sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  pidana telah diatur dalam KUHP.
Jika  dilihat  dari  KUHAP,  macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu diantaranya  keterangan  saksi,  keterangan  ahli, surat,  petunjuk,  dan keterangan  terdakwa.  Alat bukti  menurut  Undang-undang  No.  24  tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  pasal  36 ayat  1  yang  terdiri  atas:  surat  atau  tulisan, keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  keterangan para  pihak,  petunjuk,  dan  alat  bukti  lain  berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan  itu. Kekuatan dan penilaian alat  bukti  terdapat  dalam  pasal  185  sampai dengan  pasal  189  KUHAP.  Kekuatan  alat  bukti atau  juga  dapat disebut  sebagai  efektivitas  alat bukti  terhadap  suatu  kasus.  Arti  kekuatan  alat bukti  adalah  seberapa  jauh  nilai  alat  bukti  itu masing-masing  dalam  hukum  pembuktian, yang diterangkan  oleh  Pasal  185  KUHAP  yang mengatur  penilaian  keterangan  saksi,kemudian oleh  Pasal  186 KUHAP  yang  mengatur penilaian  keterangan  ahli,  Pasal  187  KUHAP yangmengatur  penilaian  surat,  Pasal  188 KUHAP  yang  mengatur  penilaian  petunjuk  dan Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.
Mengingat pembuktian dengan menggunakan  Hasil  Tes  DNA  belum  diatur secara  khusus  dalam  aturan  hukum  pidana manapun  termasuk  dalam  KUHP  dan  KUHAP Namun,  sebelum  melangkah  jauh  mengenai
penggunaan Hasil Tes DNA sebagai alat bukti di muka  persidangan,  berbagai  pemikiran  dan ulasan  serta kerangka  berpikir  yang  terbangun nampaknya  sudah  mulai  mengerucut  bahwa Hasil  Tes  DNA  sebagai  alat  bukti  sangat dekat korelasinya dengan alat bukti petunjuk meskipun kenyataannya Masih terdapat ketidakjelasan  terkait  pengaturan  hukum  yang jelas  terhadap  kasus  pembunuhan  mutilasi  baik dalam  KUHP  maupun  peraturan  lainnya  tindak pidana  mutilasi.  Belum  adanya  pengaturan hukum  yang  secara  tegas  mengatur  perihal tindak pidana mutilasi. Perihal tes DNA  sebagai alat  bukti  adanya  tindak  pidana  mutilasi  juga belum  diakui  sebagai  alat  bukti  mandiri,  hingga belum  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  mengikat hakim di pengadilan, sebab tes DNA sebagai alat bukti  petunjuk  saja  maka hakim  dapat mempertimbangkan  yang  lain  dan  tidak  terikat oleh bukti tersebut.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  diperoleh  antara  lain sebagai  berikut  yaitu  kedudukan  Tes  DNA  itu yang  sangat  penting untuk  dijadikan  suatu  alat bukti  untuk  disertakan  dalam  proses  peradilan pidana yang meliputi macam-macam hal penting, diantaranya berkaitan siapakah pelakunya dengan  mengidentifikasi  pelaku  dalam  proses penyidikan perkara tersebut dan  dalam mengungkap  kasusnya.  Selain  berguna  dalam hal mengungkap pelaku tindak pidana itu sendiri, dapat berguna juga untuk mengetahui motif yang didasarkan  oleh  maksud  dan  tujuan  pelaku melakukan  perbuatan  tersebut  apa  saja  latar belakangnya  mengapa  dapat  muncul  niat  untuk melakukan  perbuatan  tersebut.  Namun  dapat disimpulkan juga bahwa pembuktian dengan  tes DNA  belum  pasti  secara  hukum  yang  mengikat untuk  dapat  menjadi  alat  bukti  petunjuk  untuk mengungkap  kasus  pembunuhan  dengan  cara mutilasi.  Bahwasanya  seorang  hakim  dapat mempertimbangkan  sesuai  keyakinan  karna tidak  ada  pasal  yang  secara  tertulis  menuliskan langsung pengaturan  pembuktian  tindakan pembunuhan  dengan mutilasi  dalam  ketentuan- ketentuan  hukum  pidana  atau  pengaturan lainnya.  Namun  dapat  dilakukan  upaya-upaya lain  seperti  upaya  yang  dilakukan  dengan dibantu  ilmu  pengetahuan  lain  yaitu  kedokteran forensik dengan alat-alat kedokterannya sehingga  dapat  menjadi  terang  penyelesaian kasus  pidana.  Dalam  pelaksanaannya  dapat disimpulkan  bahwa  sebetulnya  dalam  Pasal  338 dan  Pasal  340  KUHP  hanya  mengatur
Hiqnii  Futuhaat,  Ery  Agus  Priyono.,  Hukum  Pidana  Terkait  Tes  DNA  Korban  dalam  Rangka  Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi
pengaturan  yang  bersifat  dasar,  misalnya mutilasi  sebagai  salah  satu  bentuk  dari pembunuhan  biasa  (Pasal  338  KUHP)  dan pembunuhan  berencana  (Pasal  340  KUHP). Sebaiknya  dibentuk  suatu  pengaturan  khusus tentang  aturan  dan  hukuman  terhadap  kasus- kasus  pembunuhan  dengan mutilasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas,  Tunggul.  2014.  Analisis  Yuridis
Terhadap Pengungkapan Pelaku Pembunuhan  Melalui  Tes  DNA  oleh Kepolisianitle. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas  Riau ,  1(2), 15.
Arifin,  Ridwan  dan  Dewi  Arsitas.  2019.  Kajian
Hukum  Atas  Pembunuhan  Berencana yang  Disertai  Penganiayaan  dan  Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi
Kontroversi  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Hukum . 8(1). 118 Eato Yurina Ningsi, 2017. Keabsahan Alat Bukti Dan  Barang  Bukti  Pada  Perkara  Pidana. Jurnal Lex Crimen , 6(2), 75 Gandamana, Apiek. 2017 Memaknai  Demokrasi Pancasila.  Jurnal  Handayani  PGSD  FIP Unimed. 1(1). 1-4 Hutagaol,
Ramses. 2019. Perbandingan Kedudukan  Penyidik  Tindak  Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum .6(2), 86 Muhtarom,  Ali.  2013.  Integrasi  Sains  Dan Agama(Kontribusi Teknolgidna (Deoxirybo Nucleic Acid) Dalam Perkembangan  Hukum  Islam). Jurnal Studi Agama . 1(1),  94 Muksin,  Samara,  Muchlas  Rastra  dan  Rochaeti,
Nur,  2020.  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran  Forensik  Sebagai  Alat  Bukti Tindak  Pidana  Pembunuhan. Jurnal Pembangunan Hukum . 2(3). 345
Purba, Onan dan Silalahi Rumelda. 2020. Peran
Ilmu Kedoteran Forensik
Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Retentum, 1(2), 12
Rosana,  Annisa  Suci  dan  Danty  Shania  Rahma, 2022.  Urgensi  Pembentukan  Undang- Undang
Mutilasi
sebagai Bentuk Penanganan  Kasus  Kejahatan  Mutilasi  di Indonesia, Indonesian Journal
of Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) ,
3(1)
Supriyanto,  Bambang  Heri.  2014.  Penegakan Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  Menurut  Hukum  Positif  di Indonesia. Jurnal  Al  Azhar  Seri  Pranata Sosial , 2(3).151