## Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah :
Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal

## Ihsan Nul Hakim
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup sanulki_74@yahoo.com

## Abstrak
Kajian  ini  dilakukan  untuk  menganalisa  pemikiran  ushul  fiqih  Ibnu Qudamah,  melalui  beberapa  permasalahan  fiqhiyah  yang  terdapat  dalam buku al-Kafi  Fi  Fiqih  al-Imam  Ahmad  bin  Hanbal .  Ibnu  Qudamah merupakan  seorang  ulama  terkemuka  di  kalangan  Mazhab  Ahmad  bin Hanbal.  Namun  terdapat  keraguan  apakah  ia  dalam  berijtihad mengembangkan  kerangka  metodenya  sendiri  atau  masih  banyak bergantung kepada atau dipengaruhi oleh metode dari sang guru.  Adapun data  yang  disajikan  dalam  kajian  ini  bersumber  dari  literatur  kepustakaan dengan sumber primernya adalah kitab al-Kafi Fi Fiqih al-Imam  Ahmad bin Hanbal ,  dengan  memberikan  pengantar  singkat  tentang  tema-tema  fiqih yang  dibahas  kemudian  memaparkan  pendapat-pendapat  hukum  para fuqaha  (khusunya  mazhab  fiqih  yang  empat)  dari  segi-segi  perbedaannya serta  alasan  dan  dasar  pendapat  mereka,  selanjutnya  baru  dihadirkan pemikiran  ushul  fiqih  Ibnu  Qudamah.  Adapun  permasalahan  atau  tema yang  dipilih  secara  garis  besar  dibagi  dalam  empat  bidang  yaitu  fiqih ibadah,  fiqih munakahat ,  fiqih muamalah dan  fiqih jinayah .  Kajian  ini menyimpulkan  bahwa  pendapat  fiqih  Ibnu  Qudamah  pada  umumnya sejalan dengan fiqih gurunya Ahmad bin Hanbal, begitu juga dalam bidang usnul  fiqih,  Ibnu  Qudamah  menggunakan  dasar-dasar  antara  lain  Al- Qur’an, Hadis, Qaul Sahabat, Qiyas dan maslahah mursalah
Kata Kunci : Ushul Fiqih, Kitab Al - Kafi , Ibnu Qudamah

## Abstract
This study has conducted to analyze the thought of Ibn Qudamah about “ushul  fiqih”  through  some  “fiqhiyah”  problems  contained  in  the  book “ al-Kafi  Fi  Fiqh  al-Imam  Ahmad  bin  Hanbal ”.  Ibn  Qudamah  is  a  famous theologian  in  the  sect  of  Ahmad  ibn  Hanbal.  However,  there  are  doubts whether he developed a framework or  his own method or  influenced by the  methods  of  his  teacher.  The  data  presented  in  this  study  came  from primary source, the book titled “ al-Kafi Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal ”,
by giving a brief introduction about the discussed themes of jurisprudence and  then  introducing  the  opinions  of  law  of  jurists  (especially  the  four sects  of  islamic  fiqh)  on  aspects  of  the  differences  and  the  reasons  and basis  of  their  opinion,  finally  presenting“ushul-fiqih”  thought  of  Ibn Qudaamah. The issues or themes broadly divided into four areas, they are religious  jurisprudence,  wedding  jurisprudence,  commerce  jurisprudence and  felony  jurisprudence.  This  study  has  concluded  that  the  opinion  of Ibn  Qudamah  jurisprudence  generally  in  line  with  his  teacher’s jurisprudence,  Ahmad  ibn Hanbal,  as  well  as  in  the  field  of  “ushul-fiqh” jurisprudence, Ibn Qudamah used the basics, such as The Qur'an, Hadith, judgment of prophet’s friends, “Qiyas” and “maslahah mursalah”.
Key words : The Origin of Jurisprudence, The Book of Kafi, Ibnu Qudamah

## Pendahuluan
Sebagaimana  bunyi  teks  judulnya  tulisan  ini  merupakan  sebuah  kajian atas kitab Al-Kafi Fi Fiqih Al-Imam Ahmad bin Hambal salah satu karya besar dari Ibnu Qudamah. Kitab ini sebenarnya termasuk salah satu kitab fiqih yang cukup luas  dan  komprehensif.  Namun  bukan  berarti  tulisan  ini  berusaha  mengkaji semua  masalah  fiqih  yang  terdapat  dalam  buku  tersebut.  Tetapi  sekedar menganalisa  pemikiran  ushul  fiqih  Ibnu  Qudamah  melalui  beberapa permasalahan fiqhiyah yang dipilih dari buku tersebut.
Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  pemikiran  fiqih  Ibnu Qudamah  dan  penerapan  metode  ushul  fiqihnya  dalam  kasus-kasus  yang  telah dipilih dalam makalah ini dan kemudian memperbandingkan dengan para ulama fiqih lainnya.
Secara  garis  besar  ada  empat  bidang  fiqih  yang  diangkat  sebagai  bahan kajian disini yakni fiqih ibadah, fiqih munakahat , fiqih muamalah dan fiqih jinayah , secara khusus penulis memilih masalah-masalah tertentu yang berada di lingkup masing-masing  di  bidang  fiqih  di  atas.  Di  bidang  ibadah  penulis  memilih masalah  yang  berhubungan  dengan  syarat-syarat  wajib  zakat,  sedangkan  di bidang munakahat penulis memilih macam-macam nikah yang fasid , sementara di bidang muamalah berhubungan dengan masalah wasiat dan di bidang jinayah yang berhubungan dengan harta ghanimah .

## Bidang Ibadah
Fiqih  ibadah  yang  hendak  di  uraikan  disini  adalah  masalah  zakat, pembahasan  tentang  zakat  dalam  buku  Ibnu  Qudamah Al-Kafi terdapat  dalam jilid 1 bab ke empat setelah bab thaharah bab sholat dan bab jenazah, pemikiran
83 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
fiqih Ibnu Qudamah di bidang ibadah yang diangkat disini adalah seputar syarat- syarat wajib zakat yang banyak diperdebatkan oleh para ulama fiqih.
Secara  umum  para  fuqaha  telah  sepakat  bahwa  yang  wajib  membayar zakat  adalah  orang  Islam  yang  merdeka  (bukan  budak)  sudah  dewasa  ( baligh ) berakal  sehat  (tidak  gila)  dan  memiliki  hak  penuh  atas  harta  benda  yang  telah mencapai  satu nisab ,  meskipun  demikian  ternyata  mereka  masih  berbeda pendapat tentang kewajiban membayar zakat atas harta benda yang dimiliki oleh anak  kecil,  orang  gila,  hamba  sahaya,  orang  kafir  dan  orang  yang  tidak  pasti kepemilikannya  seperti  orang  yang  berhutang  dan  berpiutang.  Bagaimana pendapat  Ibnu  Qudamah  dan  para  ulama  tentang  masalah  tersebut  dan  apa alasan  besar  bagi  pemikiran  mereka  atas  pendapat  mereka  tersebut,  akan diuraikan di bawah:

## 1. Zakat Anak Kecil dan Orang Gila
Jika  anak  kecil  atau  orang  gila  memiliki  harta  apakah  mereka  wajib membayar zakat? menurut Hanafi anak kecil dan orang gila tidak wajib berzakat, dengan  alasan  bahwa  kedewasaan  ( baligh )  dan  berakal  merupakan  syarat diwajibkannya membayar zakat sedangkan menurut Maliki dan Syafi’i baligh dan berakal  tidak  menjadi  syarat  karena  itu  menurut  mereka  harta  orang  gila  dan anak-anak wajib dizakati dan walinya yang harus mengeluarkannya.
Ibnu Qudamah berpendapat bahwa harta orang gila dan anak-anak wajib dikeluarkan zakatnya, pendapatnya ini didasarkan hadis nabi berikut
“ Investasikanlah harta anak yatim agar tidak berkurang oleh zakat ” (HR. Muslim)
Menurut Ibnu Qudamah, yang menjadi dasar tuntutan dalam kewajiban zakat adalah adanya keluasan atau kelapangan pada harta. Atau zakat bertujuan untuk  memberi  keluasan  dan  kelapangan  bagi  fakir  miskin,  karena  itu  zakat diwajibkan  atas  orang  kaya  atau  atas  orang  yang  memiliki  harta,  karena menciptakan kelapangan bagi fakir miskin.
Perintah nabi dalam hadis di atas menurut Ibnu Qudamah menunjukkan adanya kemungkinan kelapangan tersebut pada anak yatim yang memiliki harta, sehingga diperintahkan untuk memeriksa zakatnya. Dengan demikian anak kecil dan orang gila yang memiliki harta termasuk dalam kategori tersebut karena itu terhadap keduanya wajib dikenakan zakat atas harta mereka.

## 2. Zakat Kafir Dzimmi
Sementara menurut mazhab Maliki terdapat kafir dzimmi juga diwajibkan sebagaimana  diwajibkan  kepada  orang  Islam,  tidak  ada  bedanya,  menurut Hanafi, Syafi’i dan Hanbali zakat tidak diwajibkan kepada non Muslim termasuk
kafir dzimmi ,  pendapat  Maliki  berdasarkan  kepada  tindakan  Umar  bin  Khattab yang memungut zakat dari orang Nasrani dari suku Taghlab. Namun oleh ulama lain  yang  tidak  sependapat  dengan  Maliki  alasan  ini  dianggap  lemah  karena bertentangan dengan hukum aslinya dan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar adalah kebijakan beliau sendiri.
Pendapat  Ibnu  Qudamah  secara  khusus  berkenaan  dengan  zakat  kafir dzimmi tidak  ditemukan  dalam  bukunya Al-Kafi .  Dalam  buku  tersebut,  Ibnu Qudamah  tidak  menyinggung  soal  zakat  atas  orang  kafir  secara  umum. Menurutnya  kewajiban  zakat  tidak  dikenakan  pada  orang  kafir,  baik  kafir  asli (yang  sejak  semula  memang  kafir)  maupun  murtad  (yang  dahulunya  muslim kemudian menjadi kafir karena keluar dari Islam). Alasannya adalah karena zakat merupakan  cabang  atau  bagian  dari  Syari’at  Islam,  sebagaimana  halnya  puasa, tidak diwajibkan kepada orang kafir.
Dalam  memberikan  alasan  tampaknya  Ibnu  Qudamah  sejalan  dengan para  ulama  yang  tidak  mewajibkan  zakat  atas  kafir dzimmi .  Ibnu  Qudamah agaknya berpegang kepada hukum asli berkenaan dengan kewajiban zakat, yakni zakat  hanya  menjadi  kewajiban  orang  Islam.  Dengan  kata  lain  menurut  Ibnu Qudamah salah satu diantara syarat wajib zakat itu adalah Muslim.
3. Zakat Hamba Sahaya
Iman  Malik  dan  Ahmad  bin  Hanbal  berpendapat  budak  tidak  wajib membayar zakat. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa harta budak wajib dizakati  oleh  majikannya,  berdasarkan  riwayat  dari  Ibnu  Munzir.  Menurut Zhahiri  budak  wajib  mengeluarkan  zakat  dari  hartanya,  berdasarkan  riwayat Ibnu  Umar  dari  kalangan  sahabat.  Sementara  Ibnu  Qudamah  sendiri berpendapat  bahwa  zakat  diwajibkan  kepada  orang  merdeka,  tidak  diwajibkan kepada hamba atau budak.
Perbedaan pendapat ini boleh jadi dipicu oleh perbedaan dalam menilai apakah  budak  itu  memiliki  hak  penuh  atas  hartanya  atau  tidak.  Kepemilikan penuh atau sempurna atas harta sudah disepakati oleh ulama sebagai salah satu syarat wajib zakat. Milik penuh yang dimaksud adalah orang yang memiliki harta itu  menguasai  sepenuhnya  terhadap  harta  bendanya  dan  dapat  mengeluarkan sekehendaknya.  Karena  itu  tidak  diwajibkan  zakat  atas  harta  yang  hilang  atau dirampas  dari  pemiliknya,  sekalipun  secara  hukum  harta  itu  tetap  dipandang sebagai miliknya.
Ulama  yang  berpendapat  bahwa  tidak  ada  kewajiban  zakat  bagi  budak, memandang  yang  memegang  hak  milik  atas  harta  itu  tidak  jelas.  si  budak memang  pemiliknya,  tetapi  si  majikan  berhak  meminta  harta  itu  dari  si  budak. Sementara  ulama  yang  berpendapat  bahwa  pembayar  zakat  adalah  majikannya.
85 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
Mengapa  budak  itu  tidak  memiliki  hartanya  secara  penuh,  karena  pemiliknya adalah majikannya dan harta itu selalu di tangan majikannya, adapun ulama yang berpendapat budak wajib berzakat beralasan bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada  siapa  saja  yang  berhak  membelanjakan  harta  itu,  karena  zakat  itu diwajibkan kepada siapa yang mampu, tidak dibatasi orang merdeka atau budak.
Alasan  dan  dasar  pemikiran  Ibnu  Qudamah  sendiri  dalam  hal  ini tampaknya  sejalan  dengan  alur  pendapat  ulama  kelompok  kedua  yang disebutkan di atas. Budak tidak diwajibkan berzakat dengan alasan karena budak menjadi  aset  atau  bagian  dari  harta  benda  sang  majikan.  Dalam  statusnya  itu kepemilikan  budak  terhadap  harta  lemah  atau  tidak  kuat.  Oleh  sebab  itu menurut  Ibnu  Qudamah  yang  wajib  berzakat  adalah  tuannya  karena  dialah sesungguhnya si pemilik harta.

## 4. Zakat Orang Berhutang
Para  ulama memberikan fakta hukum yang beragam dalam masalah  ini. Abu  Hanifah  mengatakan,  kalau  hutang  itu  menjadi  Hak  Allah  yang  harus  di tunaikan  dan  tidak  ada  orang  yang  menuntutnya,  seperti  haji  dan kifarat ,  maka hal  itu  tidak  lah  mencegah  zakat.  Tetapi  kalau  hutang  tersebut  untuk  hak manusia  maka  ia  tidak  wajib  mengeluarkan  zakat  kecuali  zakat  tanam-tanaman dan  buah-buahan.  Dengan  kata  lain  Abu  Hanifah  dalam  hal  ini  berpendapat bahwa utang tidak menghalangi zakat tanaman, tapi hanya menggugurkan zakat selain tanaman.
Sedangkan  Maliki  berpendapat  bahwa  hutang  hanya  menghalangi  zakat mata  uang  (emas  dan  perak)  tidak  untuk  zakat  pertanian,  binatang  ternak  dan barang  tambang  dengan  demikian  orang  yang  memiliki  hutang  hanya mempunyai berupa emas dan perak yang sudah mencapai nishab , maka ia harus membayar  hutangnya  terlebih  dahulu,  setelah  itu  baru  mengeluarkan  zakatnya jika  sisa  hartanya  masih  mencapai nishab .  Namun,  apabila  orang  yang mempunyai  hutang  memiliki  harta  lain  selain  emas  dan  perak  serta  sudah mencapai nishab , maka ia tetap wajib membayar zakat.
Syafi’i  mengemukakan  pendapat  bahwa  hutang  tidak  menjadi  syarat untuk  bebas  dari  kewajiban  zakat.  Siapa  yang  memiliki  hutang  ia  wajib mengeluarkan zakat meskipun hutang itu sekedar cukup sampai jatuhnya nishab , bahkan  ulama  Imamiyah  berpendapat  jika  ada  seseorang  yang  meminjamkan harta yang wajib dizakati dan mencapai nishab serta berada di tangannya selama satu  tahun,  maka  harta  di  tangan  nya  itu  wajib  dizakati.  Dengan  kata  lain kalangan  Imamiyah  mewajibkan  zakat  hutang,  hutang  yang  mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.
Sedang menurut Ahmad bin Hanbal, hutang itu mencegah zakat. Orang yang  mempunyai  hutang,  sedangkan  ia  memiliki  harta,  maka  ia  harus  menutup hutang lebih dahulu,  seandainya sisa hartanya ada satu nishab , maka wajib zakat. Kalau  sisanya  tidak  mencukupi  satu  nisab,  maka  tidak  wajib  zakat.  Alasan pendapatnya  ini  agaknya  ditekankan  pada  masalah  nishab  harta  sebagai  syarat wajib zakat. Orang berhutang wajib zakat atau tidak tergantung pada jumlah sisa hartanya setelah dibayarkan hutang-hutangnya mencapai nishab atau tidak
Bidang Munakahat
Pemahaman  tentang  fiqih munakahat ini  dapat  ditemukan  pada  buku Ibnu Qudamah, Al-Kafi jilid III bab keenam belas. Pemikiran Ibnu Qudamah di bidang munakahat yang  akan  diuraikan  di  sini  menyangkut  beberapa  macam pernikahan  yang  terlarang  dalam  Islam,  yakni  nikah syighar ,  nikah mut’ah dan nikah muhalil .
Nikah  merupakan salah satu sarana  untuk memperoleh keturunan  yang dapat  menjamin  kelangsungan  eksistensi  manusia  dimuka  bumi.  Disamping sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis suami-isteri dalam sebuah rumah tangga. Karena itu, syariat nikah sangat cocok dan sejalan dengan fitrah manusia yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.
Nikah secara bahasa berarti “menghimpun” atau “mengumpulkan”. Ada beberapa  definisi  nikah  yang  dikemukakan  ahli  fiqih.  Berikut  ini  disebutkan beberapa di antaranya :
a. Syafi’i: akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.
b. Hanafi: akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami-istri antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  selama  tidak  ada  halangan  syara’. Artinya,  kehalalan  seorang  laki-laki  bersenang-senang  dengan  seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari’at.
c. Abu  Zahrah:  akad  yang  menjadikan  halalnya  hubungan  seksual  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita,  saling  tolong  menolong  antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

## Pernikahan yang dilarang dalam Islam
1. Nikah Syighar (Kawin Tukar)
Nikah Syighar menurut ahli fiqih ialah bentuk pernikahan ketika seorang laki-laki  mengawinkan  perempuan  yang  berada  di  bawah  kekuasannya  dengan tujuan  agar  laki-laki  lain  itu  juga  mengawinkan  perempuan  di  bawah kekuasaannya  dengan  laki-laki  pertama,  tanpa  ada  mas  kawin  pada  kedua
87 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
pernikahan  itu.  Sesuai  dengan  tujuannya  boleh  jadi  yang  dijadikan  mas  kawin disini adalah organ kelamin perempuan yang dinikahi sebagai imbalan bagi organ kelamin  perempuan  lainnya.  Dengan  kata  lain  mas  kawinnya  hanya  pertukaran menikmati organ kelamin wanita.
Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah syighar tidak diperbolehkan karena ada  larangan  berkenaan  dengan  pernikahan  tersebut  yang  diriwayatkan  dalam hadis  shahih.  Namun  para  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  apabila  terjadi pernikahan  s yighar ,  maka  pernikahan  tersebut  dapat  disahkan  dengan memberikan mahar mitsil .
Hanafi mengemukakan bahwa nikah syighar itu sah dengan memberikan mahar mitsil .  Malik  berpendapat  bahwa  perkawinan  itu  tidak  dapat  disahkan selamanya,  dan  harus  dibatalkan  baik  sebelum  atau  sesudah  terjadi  hubungan ( jima’ ).  Syafi’i  mengatakan  bahwa  jika  untuk  salah  satu  pengantin  atau  kedua pengantin  disebutkan  suatu  mas  kawin,  maka  pernikahan  menjadi  sah  dengan mahar mitsil ,  sedangkan  mas  kawin  yang  telah  disebutkan  itu  menjadi  tidak berlaku.
Ibnu Qudamah tidak memperbolehkan nikah syighar dan menempatkannya  dalam  deretan  pernikahan  yang  batal  ( fasid ).  Beliau  beralasan bahwa Nabi Saw melarang pernikahan semacam itu, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut.
Rasulullah Saw melarang pernikahan syighar (HR. Muttafaq ‘alaih).
Menurut Ibnu Qudamah yang menyebabkan batalnya pernikahan syighar adalah  karena  masing-masing  dari  kedua  laki-laki  yang  melangsungkan pernikahan syighar itu sepakat menjadi imbalan satu sama lain sebagai pengganti maharnya. Ia mengkiyaskan batalnya akad nikah ini dengan batalnya akad dalam transaksi  jual  beli.  Ia  mencontohkan  bahwa  tidak  sah  jual  beli  bagi  orang  yang mengatakan:  “ Aku  beli  bajumu  dengan  syarat  kamu  juga  membeli  bajuku ”.  Hal  ini menurutnya  sama  artinya  dengan  mensyaratkan  akad  di  atas  akad.  Pertukaran ( syighar ) semacam inilah yang dimaksud dalam larangan Nabi di atas.
Lebih lanjut Ibnu Qudamah menjelaskan, jika kedua orang yang berakad dalam  nikah syighar tersebut  menyebutkan  maharnya,  pernikahan  tersebut  tetap tidak sah. Disamping ahli hadis, Ibnu Qudamah juga merujuk kepada kebijakan yang pernah ditempuh oleh Mu’awiyah terhadap kasus syighar Abdurrahman bin Hakam.  Mu’awiyah  pernah  mengirim  surat  kepada  Marwan  bin  Hakam  untuk membatalkan pernikahan tersebut.
Dengan  paparan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Ibnu  Qudamah berpendapat  bahwa nikah syighar itu tidak  sah ( fasid ) baik tanpa mahar maupun
menyebutkan  mahar.  Dari  segi  dasar  dalam  berpendapat,  Ibnu  Qudamah beralasan dengan hadis Nabi dan pendapat sahabat serta menerapkan qiyas .
Jika  diperhatikan  pertikaian  pendapat  di  atas,  perbedaan  ulama  tentang sah atau tidaknya nikah syighar dengan penyebutan mahar boleh jadi disebabkan karena perbedaan dalam menilai sebab pelarangan Nabi. Ulama yang mensahkan memandang  bahwa  alasan  dilarangnya  pernikahan  tersebut  karena  tiada maskawin, maka pernikahan tersebut dapat diserahkan dengan pemberian mahar mitsil .  Ulama  yang  tidak  membolehkan  pernikahan  itu  memahami  bahwa batalnya pernikahan tersebut disebabkan karena rusaknya akad. Ibnu Qudamah tampaknya termasuk kelompok yang terakhir ini.
2. Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak)
Kata mut’ah berasal  dari  bahasa  Arab  bentuk  dari  akar  kata mata’a - yamta’u-mata’aan - muta’atan yang  berati  “kesenangan,  kenikmatan,  barang  yang menyenangkan,  pemberian  kepada  istri  yang  ditalak”.  Nikah mut’ah menurut ilmu fiqih adalah  pernikahan yang dilakukan  antara  laki-laki dan wanita dengan akad  dan  jangka  waktu  tertentu.  Ada  ulama  yang  memberikan  definisi:  akad seorang  laki-laki  dengan  wanita  tertentu  untuk  hidup  bersama  dalam  waktu tertentu. Al-Jaziri mendefinisikan: nikah yang dikaitkan dengan pembatasan waktu .
Yang  dimaksud  dengan  “ akad  dan  jangka  waktu  tertentu ”  menurut  ahli fiqih  dalam  nikah mut’ah adalah  akad  yang  tidak  diikat  oleh  keinginan  bersama berdasarkan  cinta  kasih  untuk  hidup  berumah  tangga  selama-lamanya  sebagai suami-istri.  Akad  ini  hanya  didasarkan  atas  kebutuhan  biologis  hingga  waktu tertentu. Saat akad nikah dilangsungkan disebutkan jenis atau jumlah mahar dan begitu juga batasan waktunya.
Di  Indonesia  nikah mut’ah bisa  juga  disebut  nikah  kontrak  atau  kawin kontrak.  Ada  juga  menamakannya  nikah munqati :  jumhur  ulama  fiqih menyebutkannya juga dengan nikah mu’aqqat . Hanafi membedakan antara nikah mut’ah dan nikah mu’aqqat , sebab dalam proses akadnya digunakan kalimat yang berbeda. Dalam nikah mut’ah misalnya digunakan kalimat “ aku nikah kamu dengan nikah mut’ah ”. Sedangkan dalam nikah mu’aqqat tidak demikian.
Nikah mut’ah ,  nikah munqati ,  nikah mu’aqqati atau  kawin  kontrak merupakan  salah  satu  bentuk  pernikahan  yang  pernah  diperbolehkan  oleh Rasulullah, tetapi kemudian beliau melarangnya. Para ulama berpendapat bahwa nikah ini diperbolehkan pada periode awal Islam karena pada saat itu umat Islam jumlahnya  sedikit  dan  banyak  terkonsentrasi  perhatiannya  untuk  menghadapi musuh Islam. Keadaan ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga dan membina rumah tangga yang dikehendaki oleh sebuah perkawinan.
89 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
Mengenai  hukum  nikah mut’ah mazhab  fiqih  yang  empat  sepakat mengharamkan  nikah mut’ah hanya  sebagai  kecil  ulama  dari  kalangan  sahabat atau tabiin, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud dan beberapa pengikut mereka di  Mekah  dan  Yaman,  berpendapat  sebaliknya,  yakni  nikah mut’ah masih  boleh dilakukan.
Begitu  juga  aliran  Syi’ah  tetap  memperbolehkannya  sampai  sekarang. Ulama yang menjadi tokoh pembahasan disini Ibnu Qudamah, mengemukakan pendapat yang senada dengan jumhur ulama. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pernikahan  yang  diberi  batasan  hingga  waktu  tertentu  dan  berakhir  dengan berakhirnya batas waktunya, maka pernikahan semacam itu batal atau tidak sah. Yang  menjadi  dasar  bagi  Ibnu  Qudamah  mengharamkannya  adalah  hadis  yang diriwayatkan Saburah ibn Ma’bad al-Juhani berikut:
Rasulullah pernah melarang nikah mut’ah pada haji wada’ (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam riwayat lain:
Rasulullah  telah  mengharamkan  menikahi  wanita  dengan  nikah  mut’ah (HR.  Abu Daud).
Selain  itu  Ibnu  Qudamah  juga  menegaskan  bahwa  pembatasan  waktu yang  disyaratkan  dalam  nikah mut’ah mencegah  terciptanya  rumah  tangga  yang langgeng.  Dengan  demikian  menurutnya  nikah mut’ah dilihat  dari  tujuannya bahkan untuk menjaga kelangsungan keturunan dan keutuhan rumah tangga.
Perbedaan  ulama  fiqih  tentang  hukum  nikah mut’ah menurut  penulis tampaknya  dipicu  oleh  perbedaan  dalam  memahami  apakah  larangan  nikah mut’ah itu berlaku seterusnya atau tidak. Ulama yang berpendapat keharaman itu berlaku  untuk  selamanya  beralasan  bahwa  keharamannya  dalam  syari’at  Islam sudah  merupakan  hasil  ijma’.  Mereka  juga  mencermati  kronologis  terjadinya perubahan  dari  dibolehkannya  sampai  dilarangnya  oleh  beberapa  hadis  yang berbeda, nikah mut’ah  dibolehkan dua  kali, yakni sebelum perang Khaibar dan ketika perang Autas, larangannya juga  dua  kali yakni masa  perang Khaibar dan ketika Fath Makkah,  setelah  itu  Nabi  mengharamkan  sampai  hari  kiamat, bersandar  kepada  hadis  yang  menyebutkan  larangan  untuk  seterusnya,  yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Saw bersabda:
“ Wahai  sekalian  manusia,  aku  pernah  membolehkan  kalian  nikah  mut’ah.  Ketahuilah sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti.
Ulama  yang  memandang  nikah mut’ah masih  dibolehkan  beralasan dengan firman Allah surat An-Nisa: 24 berikut ini:
                                                               
Maka  istri-istri  yang  telah  kamu  nikahi  (campuri)  di  antara  mereka,  berikanlah  kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban...
Ayat  ini  dijadikan  acuan  dalam  membolehkan  nikah mut’ah menurut mereka, nikah mut’ah diperbolehkan sejauh masih dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa. Jadi tidak  halal secara mutlak. Sementara kalangan Syi’ah memandang  nikah mut’ah masih  tetap  dibolehkan  atau  dihalalkan  sampai sekarang, nikah mut’ah bagi mereka sama halnya dengan nikah permanen (nikah da’im ). Mereka mengemukakan beberapa alasan berikut ini :
a. Surat  Al-Nisa  ayat  24  (sebagaimana  dikutip  sebelumnya)  bahkan menurut  Qira’at  Ibnu  Mas’ud  di  dalamnya  disisipkan  kalimat ila  ajal musamma
b. Tidak  ada  naskah  terhadap  ayat  itu  oleh  dalil  lain  maupun  hasil  ijma’ ulama
c. Hadis  nabi  yang  membolehkan  melakukan  nikah  mut’ah  sebagimana yang  diriwayatkan  oleh  muslim  dari  Jabir  bin  Abdullah  “Jabir  berkata saya  melakukan mut’ah haji  dan  nikah mut’ah bersama  Rasulullah kemudian  Umar  melarang  dua mut’ah tersebut.  Kemudian  kami  tidak melakukannya.
d. Pendapat beberapa orang sahabat seperti Ibnu Abbas Ibnu Mas’ud Abu Sa’id  al-Khudri  dan  Jabri  bin  Abdullah  dan  beberapa  tabi’in  seperti Rabah dan Sa’id bin Jabair

## 3. Nikah Muhallil
Nikah  Muhallil  adalah  nikah  yang  dimaksudkan  untuk  menghalalkan bekas istri yang ditalak tiga. Dalam pernikahan semacam ini, terselubung maksud suami  kedua  dari  wanita  yang  dinikahi  berperan  sebagai  “mediator”  untuk menghalalkan  pernikahan  kembali  antara  suami  pertama  dan  wanita  bekas istrinya yang telah ditalak tiga itu. Inilah sebabnya perkawinan ini disebut dengan muhallil .  Di  kalangan  masyarakat  Indonesia,  termasuk  istilah  dalam  hukum perdata di Indonesia, nikah ini biasa disebut KCB (Kawin Cinta Buta).
Menyangkut  soal  status  hukumnya,  Maliki  berpendirian  bahwa  nikah muhallil itu tidak sah dan dapat dibatalkan. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa  nikah muhallil itu  sah,  Ibnu  Qudamah  sendiri  mengharamkan  nikah  ini dengan ungkapan yang tegas sebagaimana terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh  Ahmad  dan  Abu  Dawud.  Silang  pendapat  ulama  fiqih  menyangkut  nikah muhallil ini  diantaranya  disebabkan  oleh  perbedaan  mereka  dalam  menangkap maksud dari hadis berikut:
Allah melaknat orang yang nikah muhallil (HR. Ahmad dan Abu Daud).
91 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
Maliki  dan  Hanbali  memahami  hadis  tersebut  menunjukkan  haramnya atau  terlarangnya  perbuatan  tersebut,  sehingga  menyebabkan  batalnya  akad nikah  dan  tidak  sah  perkawinan  yang  dilakukan  antara  suami  pertama  dan mantan  istrinya.  Selain  itu  menurut  Maliki  dan  Hanbali  niat  suami  kedua berpengaruh kepada sah atau tidaknya perkawinan itu, jika suami tidak ada niat tahlil ,  maka  perkawinan  itu  sah,  sebaliknya  jika  perkawinan  itu  dilakukannya dengan  niat tahlil ,  baik  sebelum  akad  maupun  setelah  akad,  baik  dinyatakan maupun dalam hati maka perkawinan itu tidak sah.
Menurut  Hanafi  dan  Syafi’i  hadis  tersebut  hanya  menunjukkan perbuatan  itu  dosa  dan  nikahnya  tetap  sah.  Di  samping  itu,  kedua  mazhab  ini juga  menyatakan  bahwa  perkawinan  suami  kedua  itu  sah  meskipun  niatnya untuk tahlil (menghalalkan) kembali perkawinan antara suami pertama dan bekas istri  tersebut.  Menurut  mereka,  unsur  niat  dalam  hati  tidak  mempengaruhi keabsahan suatu akad nikah, selama akad pemahaman mereka terhadap nas Al- Quran surat Al-Baqarah: 230, berikut:
                                                                                                          
                                                                                           
Kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua)  maka  perempuan  itu tidak  lagi  halal  baginya  hingga  dia  kawin  dengan  suami  yang  lain.  kemudian  jika  suami yang lain menceritakannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduannya berpendapat akan dapat menjalankan hukum- hukum  Allah  itulah  hukum-hukum  Allah  diterangkan-Nya  kepada  kaum  yang  (mau) mengetahui.
Ibnu  Qudamah  juga  berpegang  pada  hadis  riwayat  Ahmad  dan  Abu Daud di atas sebagai dasar bagi pendapatnya. Dalam memahami hadis tersebut, ia berpegang pada keumuman hadis, bahwa hadis ini mencakup siapa saja yang bermaksud melangsungkan nikah muhallil maka pernikahan itu batal.

## Bidang Mu’amalat
Dalam bidang mu’amalat penulis memilih beberapa masalah seputar fiqih wasiat sebagai topik kajian untuk mengkaji pemikiran fiqih dan ushul fiqih Ibnu Qudamah.  Fiqih  wasiat  dibahas  oleh  Ibnu  Qudamah  pada  bab  16  dalam  kitab Al-Kafi jilid  II.  Pemilihan  topik  ini  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  wasiat termasuk  masalah  penting  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  umat  dan  menjadi ajang perdebatan yang cukup ramai oleh berbagai mazhab fiqih.
Wasiat  adalah  pemberian  hak  untuk  memiliki  suatu  benda  atau mengambil  manfaatnya  setelah  meninggalnya  si  pemberi  wasiat,  melalui pemberian  sukarela.  Wasiat  mendapat  tempat  dalam  syari’at  Islam  dan  telah diakui  kebolehannya  oleh  semua  mazhab.  Wasiat  dianggap  sah  jika  dilakukan dalam  keadaan  sehat  dan  bebas  dari  sakit,  atau  dalam  keadaan  sakit  yang membawa kepada maut atau sakit lainnya. Dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.
Dalam  buku-buku  fiqih  disebutkan  bahwa  rukun  wasiat  itu  ada  empat, yaitu  pemberi  wasiat  ( mushiy ),  penerima  wasiat  ( mushan  lah), redaksi  wasiat ( shighat )  dan  barang  yang  diwasiatkan  ( mushan  bih ).  Berikut  ini  akan  dipaparkan pendapat  Ibnu  Qudamah  tentang  rukun  wasiat  dan  landasan-landasan  yang digunakan  dalam  pendapatnya,  kemudian  diperbandingkan  dengan  pendapat- pendapat fuqaha lainnya.

## 1. Pemberi Wasiat
Ulama  fiqih  sepakat  bahwa  pemberi  wasiat  itu  adalah  setiap  pemilik barang yang sah kepemilikannya terhadap orang lain. Ibnu Qudamah dalam hal ini  juga  mengemukakan  pendapat  senada  “tidak  sah  wasiat  orang  yang  tidak mempunyai kepemilikan, seperti mayat, budak, dan janin”
Para ulama sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam keadaan gila  dan  wasiat  anak  kecil  yang  belum mumayyiz ,  tidak  sah  namun  mereka berbeda pendapat tentang wasiat anak kecil yang sudah mumayyiz . Maliki, Syafi’i dalam  salah  satu  qaul-nya  dan  Hanbali  memandang  boleh  ( ja’iz )  wasiat  anak umur  sepuluh  tahun  penuh,  dengan  alasan  khalifah  Umar  membolehkannya. Hanafi  berpendapat,  pemberian  wasiat  oleh  anak  yang  belum  dewasa  itu  tidak diperbolehkan.
Para  Fuqaha  juga  mempersoalkan  keabsahan  wasiat  seseorang  yang sudah baliqh yang  berwasiat  dalam  keadaan  waras,  kemudian  setelah  itu  dia menjadi  gila.  Hanafi  mengatakan  “jika  gilanya  itu  berlangsung  terus  menerus selama  enam  bulan,  maka  wasiatnya  batal.  Tetapi  jika  tidak  demikian,  maka wasiatnya  tidak  batal.  Bagi  Maliki  dan  Hanbali  wasiat  tidak  batal  dengan datangnya  gila,  meskipun  gilanya  itu  terus  berlangsung  hingga  ia  meninggal dunia.  Alasan  mereka  hal-hal  yang  muncul  belakangan  tidak  membatalkan hukum sebelumnya.
Tentang wasiat orang idiot ( safih ) menurut pendapat Hanafi , Syafi’i dan Maliki wasiat orang safih diperbolehkan, sedangkan menurut Hanbali orang safih boleh berwasiat menyangkut hartanya, tapi tidak boleh dalam soal anak-anaknya.
93 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
Adapun  berkenaan  dengan  wasiat  orang  mabuk  dan  orang  yang bermain-main,  Hanafi  berpendapat  bahwa  wasiat  yang  dilakukan  secara bermain-main  atau  tersalah  tidak  sah.  Maliki  dan  Hanbali  mengatakan  “ wasiat orang mabuk tidak sah ” Syafi’i menyatakan “ wasiat orang yang hilang kesadaran tidak sah, tapi wasiat orang yang sengaja mabuk adalah sah .
Apa  pendapat  Ibnu  Qudamah  mengenai  persoalan  wasiat  di  atas  dapat dilihat dalam kutipan berikut :
Dalam  tulisannya  di  atas  diketahui  bahwa  anak-anak,  orang  gila  dan orang gangguan ingatan menurut Ibnu Qudamah tidak sah wasiat mereka. yang menjadi  alasan  bagi  Ibnu  Qudamah  adalah  bahwa  keabsahan  wasiat  terkait dengan adanya tasharruf (kemampuan pengelolaan harta) dan tamyiz (kemampuan berfikir,  memahami  dan  membedakan  baik  buruk).  Selain  itu,  Ibnu  Qudamah menambahkan  wasiat  dinyatakan  lewat  perkataan,  sementara  perkataan  anak- anak tidak menjadi pegangan.
Sebagaimana diketahui anak-anak yang belum mumayyiz tentu saja belum memiliki kemampuan tasharruf . Hal yang sama juga ditemukan pada kasus orang gila dan sejenisnya. Orang gila dan gangguan ingatan tidak memiliki kemampuan tamyiz karena  kesehatan  akal  mereka  terganggu.  Orang  mabuk  juga  masuk kategori  ini.  Oleh  karena  itu  tidak  sah  wasiat  yang  dilakukan  orang  gila  atau gangguan ingatan, termasuk orang dalam keadaan mabuk.
Sebaliknya  Ibnu  Qudamah  berpendapat  sah  wasiat  anak-anak  yang mumayyiz. ia mengambil dalil kepada apa yang telah dilakukan oleh Umar. Umar pernah  membolehkan  wasiat  anak  muda.  Ibnu  Qudamah  juga  membolehkan wasiat  anak  yang  berumur  10  tahun,  tetapi  jika  usianya  kurang  dari  10  tahun maka  wasiatnya  tidak  sah.  Alasan  pendapat  ini  merujuk  kepada  yang disampaikan oleh Abu Bakar.

## 2. Penerimaan Wasiat
Mengenai  penerimaan  wasiat,  para  Fuqaha  dari  mazhab  yang  empat sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan hadis nabi saw.
َﻋ ْﻦ َأ ِﰊ ُأ َﻣ َﻣﺎ َﺒﻟا ﺔ ِﻫﺎ ِﻠ َِﲰ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﻲ ْﻌ ُﺖ َر ُﺳ َلﻮ َـﻳ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا ُﻘ ْﻮ ُل ِإ : ﱠن َﷲا َﻗ ْﺪ َأ ْﻋ َﻄ ُﻛ ﻰ ﱠﻞ ِذ َﺣ ى ﱟﻖ َﺣ ﱠﻘ ُﻪ َﻓ َﻼ َو ِﺻ ﱠﻴ َﺔ ِﻟ َﻮ ِرا ٍث ﺔﻌﺑرﻷاو ﺪﲪأ ﻩاور) . ﺪﲪأ ﻪﻨﺴﺣو ،ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ﻻإ .دوﺮﳉا ﻦﺑاو ﺔﳝﺰﺧ ﻦﺑا ﻩاﻮﻗو يﺬﻣﱰﻟاو
Dari  Abu  Umamah  al-Bahili  r.a.  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  saw.  bersabda, “sesungguhnya allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat
untuk  ahli  waris.  (HR.  Ahmad  dan  Imam  Empat,  kecuali  an-Nasa’i,  hadis  ini  hasan menurut Ahmad dan at-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud)
Yang  menarik  al-Hasan,  Thawus  dan  Ishaq  justru  menolak  wasiat kepada selain keluarga. Dengan kata lain wasiat hanya untuk keluarga, dasar yang dikemukakan golongan ini adalah zahir ayat berikut :
                                                                                                      
                                    

“ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meningkatkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara  ma’ruf  (ini  adalah)  kewajiban  atas  orang-orang  yang  bertawakal (Qs.  al- Baqarah/2:180)
Menurut  mereka  huruf alif dan lam pada  kata al-walidain dan al-aqrabin mengandung  makna  pembatasan  ( al-hasr )  ini  berarti  wasiat  dibatasi  pada  dua golongan yang tersebut dalam ayat itu.
Masih tentang wasiat untuk ahli waris, bagaimana jika ahli waris lainnya sepakat membolehkan? terjadi silang pendapat ulama dalam menyikapi persoalan ini.  Jumhur  Fuqaha  mengatakan  boleh.  Sedangkan  fuqaha  Zahiri  tidak memperbolehkan. Mazhab Imamiyah berpendapat: “ boleh berwasiat untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta waris.
Ibnu  Qudamah  berpendapat  sama  dengan  fuqaha.  Yakni  tidak  boleh berwasiat  untuk  ahli  waris  dan  juga  menggunakan  dalil  yang  sama,  yakni  hadis riwayat Muslim dan Abu Daud di atas. Namun beliau membolehkan untuk ahli jika  ahli  waris  lainnya  menyetujuinya.  Jadi  kebolehan  tersebut  tergantung  ada tidaknya  persetujuan  ahli  waris  yang  lain.  Ia  berdalil  kepada  hadis  dari  Ibnu Abbas dari Nabi saw, beliau bersabda.
(ﻦﺴﺣ ﻩدﺎﻨﺳإو ﲏﻄﻗراﺪﻟا ﻩاور) .ُﺔَﺛِرَﻮْﻟا َءﺎَﺸَﻳ ْنَأ ﱠﻻِإ ٍثِراَﻮِﻟ َﺔﱠﻴِﺻَو  َﻼَﻓ
Tidak  boleh  berwasiat  untuk  salah  seorang  ahli  waris  kecuali  ahli  waris  lainnya mengizinkan . (HR. ad-Daruquthni dengan sanad hasan)
Selanjutnya tentang wasiat untuk orang kafir semua mazhab juga sepakat bahwa seorang muslim boleh berwasiat untuk kafir dzimmi ,. Berdasarkan firman Allah  di  bawah  ini  yang  menjadi  dasar  bolehnya  berbuat  baik  kepada  orang- orang kafir yang hidup bersama kaum muslimin.
95 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
                                                                                                                 
                                                                                                           
                                                                                                         
“ Allah  tidak  melarang  kamu  untuk  berbuat  baik  dan  berlaku  adil  terhadap  orang-orang yang  tiada  memerangimu  karena  agama  dan  tidak  (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu, sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  berlaku  adil,  sesungguhnya  Allah  hanya melarang  kamu  menjadi  sebagai  kawanmu  orang-orang  yang  memerangimu  karena  agama dan  mengusir  kamu  dari  negerimu  dan  membantu  (orang  lain)  untuk  mengusirmu.  Dan siapa  yang  menjadi  mereka  sebagai  kawan  maka  mereka  itulah  orang-orang  yang  zalim. (QS. Al-Mumtahanah/60:8-9)
Namun  para  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  sah  tidaknya  wasiat seorang muslim untuk kafir harbi . Maliki, Hanbali dan Syafi’i mengatakan bahwa wasiat  yang  demikian  tidak  boleh.  Hanafi  mengatakan  tidak  sah.  Terhadap wasiat untuk kafir harbi , Ibnu Qudamah lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan  tidak  sah,  disebabkan  karena  wakaf  tidak  boleh  diberikan  untuk mereka.  Ia  menegaskan  bahwa  sesuatu  yang  tidak  diperbolehkan  semasa  hidup berarti juga tidak diperbolehkan setelah meninggal dunia. Di sini terlihat bahwa Ibnu Qudamah mencoba mengkiyaskan hukum wasiat untuk kafir harbi kepada hukum wakaf untuk mereka.
Tentang  wasiat  untuk  kafir dzimmi ,  Ibnu  Qudamah  mengatakan  sahnya wasiat  tersebut.  Ia  beralasan  bahwa  umat  Islam  boleh  bersedekah atau  berbuat baik  kepada  mereka  di  masa  hidup,  maka  hal  yang  sama  boleh  juga  dilakukan setelah  wafat.  Selain  itu,  ia  juga  mendasari  pendapatnya  dengan  riwayat  dari Shofiyah, Istri Nabi SAW berikut:
Sofiah pernah berwasiat untuk saudara laki-lakinya tiga ratus ribu, sedangkan saudaranya itu adalah orang Yahudi.

## 3. Batasan Wasiat
Ukuran atau Batasan wasiat adalah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.  Jika  memang  terdapat  ahli  waris.  Inilah  pendapat  jumhur  fuqaha’. Mereka berpegang kepada hadis Nabi berikut :
Sesungguhnya  Allah  telah  menetapkan  untuk  kalian  sepertiga  harta  dalam  berwasiat sementara jika  wasiat  melebihi  1/3  harta  warisan  menurut  pendapat  jumhur  fuqaha kebolehannya  membutuhkan  izin  dari  para  ahli  waris.  Jika  semua  mengizinkan  maka menjadi sah wasiat itu, jika mereka menolak maka batallah wasiat itu .
Tentang masalah ini. Ibnu Qudamah tampaknya sejalan dengan jumhur fuqaha  dari  keterangan  Ibnu  Qudamah  diketahui  pada  dasarnya  ia  tidak  boleh membolehkan wasiat lebih dari 1/3 harta tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini cukup panjang berikut ini hanya kutipan sebagian kecil saja.
Rasulullah  berkata  (lagi)  sepertiga  dan  sepertiga  itu  banyak. Sesungguhnya  jika  engkau  meninggalkan  ahli  warismu  dalam  keadaan  cukup adalah lebih daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.
Seandainya  si  pemberi  wasiat  tetap  meneruskan  niatnya  mewariskan lebih dari 1/3 hartanya, sedangkan ia punya ahli waris, maka menurut pendapat Ibnu Qudamah keabsahan wasiat itu tergantung pada persetujuan ahli warisnya, sebagaimana yang di bawah ini:
Tampak dalam kutipan di atas, Ibnu Qudamah menekan pentingnya izin dan  persetujuan  dari  ahli  waris.  Mengapa  izin  mereka  demikian  penting?  boleh jadi hal ini ada kaitannya dengan alasan atau illat hukum yang terkandung dalam hadis  terdahulu,  yakni  meninggalkan  ahli  waris  sebagai  orang  miskin  yang meminta-minta kepada orang banyak.

## Bidang Jinayah
Dalam  Bidang  Jinayah,  pemikiran  fiqih  dan  ushul  fiqih  Ibnu  Qudamah yang  akan  dikemukakan  di  sini  berkenaan  dengan  masalah  harta  rampasan perang  ( ghanimah ). Ghanimah secara  bahasa  berarti  segala  diperoleh  manusia melalui usaha tertentu. Yang dimaksud dengan harta rampasan perang (ghanimah) menurut  istilah  fiqih  adalah  harta  yang  diperoleh  dari  musuh-musuh  Islam melalui cara pertempuran atau peperangan.
Harta Ghanimah terdiri  dari  beberapa  macam  jenis  harta.  Antara  lain harta bergerak, peralatan perang, dan tanah.

## 1. Ketentuan Bagian Ghanimah
Dalam kitab al-Kafi , Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa harta rampasan perang  telah  ditetapkan  bagian-bagiannya  berdasarkan  nash  Al-Qur’an.  Harta ghanimah secara  umum  dibagi  menjadi  dua  bagian.  Seperlima  bagian ghanimah diberikan untuk kelompok yang lima yang terdiri dari :
a. Allah dan Rasul-Nya
b. Kerabat
c. Anak Yatim
97 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
d. Fakir Miskin
e. Ibnu sabil .
Sedangkan  empat  perlima  bagian  dari  ghanimah  itu  dibagikan  kepada pejuang  atau  tentara  yang  ikut  bertempur.  Ketentuan  ghanimah  dengan  cara demikian dipahami oleh Ibnu Qudamah berdasarkan firman Allah surat al-Anfal ayat 41 :
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak- anak yatim, orang – orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dalam  memahami  petunjuk  ayat  di  atas,  Ibnu  Qudamah  tampaknya berpegang pada mantuq dan mafhum ayat. Secara tersurat atau mantuq ayat, dalam ayat  tersebut  Allah  telah  menetapkan  1/5  bagian ghanimah itu  untuk  kelompok yang  lima  (Allah  dan  Rasul,  karib  kerabat,  anak  yatim,  fakir  miskin,  dan ibnu sabil ). Adapun sisanya 4/5 bagian ghanimah tidak sebutkan secara tegas ( maskut ‘anh )  kepada  siapa  diberikan,  namun  dapat  dipahami  ( mafhum )  dari  redaksi  ayat yang  secara  implicit  menunjukkan  bahwa  4/5  bagian  tersebut  adalah  untuk mereka  yang  ikut  serta  berperang.  Selain  itu,  kesimpulan  demikian  menurut Qudamah  juga  ditunjang  oleh  petunjuk  yang  diberikan  oleh  ayat  lain  yang mengarahkan  4/5  bagian  sisa  ghanimah  untuk  para  pejuang  kaum  muslimin. Yakni surat al-Anfal ayat 69 berikut ini:
                                                                           
Maka  makanlah  dari  sebagian  rampasan  perang  yang  telah  kamu  ambil  itu,  sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ibnu  Qudamah  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  sasaran pembagian  untuk  lima  orang  yang  mereka  bersekutu  atas  seperlima  harta ghanimah.

## a. Allah dan Rasul
Bagian untuk Allah dan Rasul menurut Ibnu Qudamah dikeluarkan atau dikembalikan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Pendapatnya ini berdasarkan kepada hadis berikut:  “ Demi jiwaku yang berada di tanganNya, Allah tidak  memberikan  untukku  bagian  kecuali  seperlima,  dan  seperlima  itu  dikembalikan kepada  kalian “.  Bagian  rasul  itu  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umat  Islam. Harta  itu  tidak  mungkin  dibagi  rata  untuk  seluruh  umat,  karena  itu  harus dikelola  untuk  kemaslahatan  umum  mereka,  seperti  pos  jaga  peralatan  perang dsb.

## b. Karib Kerabat
Menurut  Ibnu  Qudamah  yang  dimaksud  dengan  karib  kerabat  adalah kerabat rasul dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib. Hal ini berdasarkan kepada hadis nabi yang diceritakan oleh Khubair bin Mut’im, ia berkata:
“  Pada  masa  perang  Khaibar,  Rasulullah  menyisihkan  bagian  untuk  kerabat  beliau  dari Bani  Hasyim  dan  Bani  Muthallib.  Datanglah  saya  dan  Usman,  lalu  kami  berkata:  Ya Rasulullah, sungguh kami tidak sedikitpun meremehkan keutamaan Bani Hasyim, karena keberadaan  engkau  yang  telah  Allah  tetapkan  di  tengah-tengah  mereka.  Bagaimana pendapat engkau  tentang saudara-saudara  kami dari Bani Muthallib, engkau  beri mereka tetapi  kami  tidak?  Padahal  kedudukan  kami  dan  mereka  sesungguhnya  sama’.  Nabi menjawab: ‘Mereka tidak pernah meninggalkanku baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Sesungguhnya Bani  Hasyim  dan  Bani Muthallib  adalah satu  bagian ” (HR.  Abu Daud)
Dalam pembagiannya, harus mencakup semua karib kerabat rasul, tanpa membeda-bedakan  mereka.  Ibnu  Qudamah  berpegang  pada  keumuman  ayat. Ungkapan Li  Zil  Qurba adalah  redaksi  umum,  karena  itu  menjadi  hak  bagi seluruh kerabat Rasulullah dan harus dibagikan kepada semua mereka, baik yang kaya,  maupun  yang  miskin,  wanita,  laki-laki,  anak-anak,  maupun  orang  tua, sebagaimana halnya pembagian harta warisan.
Menurut pendapat Hanafi, karib kerabat rasul diberikan bagian ghanimah karena  alasan  miskin  jika  mereka  memang  termasuk  orang  miskin,  sedangkan menurut  Syafi’i  mereka  mendapatkan  bagian  karena  hubungan  kekerabatan dengan Rasulullah.

## c. Anak Yatim
Menurut  Ibnu  Qudamah  yang  dimaksud  dengan Yatama dalam  ayat  di atas adalah anak-anak yang tidak mempunyai bapak. Definisi ini didasarkan pada penjelasan  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda  :  “ Tidak lagi  dinamakan  anak  yatim
99 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
jika  ia  telah  bermimpi” .  Anak  yatim  mendapatkan  bagian  dari ghanimah karena dipandang  sebagai  orang  miskin;  karena  kebutuhannya  terhadap  harta  lebih besar daripada kebutuhannya kepada seorang ayah.
Ada  ulama  yang  berpendapat  bahwa  harta ghanimah khusus  diberikan untuk anak yatim yang fakir atau miskin. Pendapat lain mengatakan, pengertian yatim  tersebut  mencakup  anak  yatim  yang  kaya  maupun  yang  miskin,  karena anak-anak  yatim  tersebut  sesungguhnya  orang-orang  yang  lemah  sekalipun mereka kaya.

## d. Fakir Miskin
Menurut Qudamah, kata Masakin dalam ayat di atas dalamnya mencakup orang-orang  fakir  dan  orang-orang  miskin,  yang  keduanya  termasuk  kelompok yang  berhak  mendapatkan  harta  zakat.  Qudamah  beralasan,  jika  kata Masakin dan  Fuqara’ muncul  terpisah  atau  tidak  datang  bergandengan,  maka  pengertian masing-masing kata itu mencakup kedua kelompok tadi.

## e. Ibnu Sabil
Ibnu sabil di  sini  menurut  Ibnu  Qudamah  adalah  orang-orang  termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai salah satu mustahiq zakat.
2. Bagian Orang-orang Yang Tidak Ikut dalam Peperangan
Ibnu  Qudamah  berpendapat  bahwa  orang-orang  yang  tidak  ikut berjuang atau berperang tidak mendapatkan bagian dari  harta ghanimah . Karena itu, anak-anak, para wanita dan budak tidak ada bagian ghanimah untuk mereka, karena  mereka  tidak  termasuk  pejuang  atau  tentara.  Namun  menurut  Ibnu Qudamah  mereka  boleh  diberi  sedikit,  tetapi  itu  bukanlah  bagian  atau  jatah. Ibnu Qudamah mengambil dalil kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini :
“Rasulullah pernah pergi berperang disertai para wanita, mereka ikut mengobati orang-orang yang  terluka,  lalu  beliau  member  mereka  sedikit  dari  ghanimah.  Adapun  bagian  tidak ditetapkan untuk mereka” (HR. Muslim)
Demikian pula dengan anak-anak dan budak. Mereka boleh diberi sedikit dari  harta ghanimah .  Dasar  dan  pegangan  Qudamah  dalam  pendapatnya  ini adalah  perkataan  Sa’id  bin  Musayyab,  ia  berkata;  “ Anak-anak  dan  budak  pernah diberi sedikit ghanimah sejak masa-masa awal Islam .
Bagi Ibnu Qudamah, Mukatab dan Mudabbar sama saja statusnya dengan budak  kebanyakan,  dan  karena  itu  mereka  boleh  diberi  sedikit  harta ghanimah . Alasannya,  karena  mereka  belum  sempurna  kemerdekaan  dirinya.  Tetapi,  jika
Ihsan Nul Hakim : Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah | 100
seorang  budak  telah  dimerdekakan  atau  seorang  anak  telah  bermimpi  sebelum selesai  peperangan,  maka  mereka  mendapatkan  atau  menerima  bagian  dari ghanimah,  sebab  dengan turut  serta  ke  medan  perang  jadilah  mereka  termasuk kelompok yang berhak atas ghanimah.

## 3. Yang Berwewenang Membagikan Ghanimah
Ibnu  Qudamah  berpendapat,  pembagian  harta  perang  ini  menjadi wewenang  dan  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  penguasa.  Keputusan  apapun yang  diambil  penguasa  dalam  pembagian  harta  rampasan  perang  harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan kaum muslimin semuanya.
Pertimbangan  kemaslahatan  umat  oleh  penguasa  itu  dapat  dicontohkan sebagai berikut. Seandainya harta  rampasan  perang itu berupa  tanah atau lahan pertanian,  sebaiknya  tidak  dibagikan  semuanya  kepada  para  tentara.  Sebagai akibatnya mungkin tanah-tanah itu dikuasai oleh orang-orang tertentu saja yang mungkin  tidak  semua  mereka  mampu  mengelolanya  sehingga  menjadi  sia-sia. Sedang  orang  lain  yang  mampu  mengelolanya  tidak  memiliki  tanah  garapan sehingga mereka tetap hidup dalam keadaan miskin.
Selanjutnya  Ibnu  Qudamah  berpendapat  bahwa  penguasa  saja  memilih apakah membagi-bagikan ghanimah di wilayah perang atau melakukan pembagian setelah  pulang  ke  negeri  Islam.  Hal  ini  menurut  Qudamah  didasarkan  kepada praktek  yang  dilakukan  oleh  Nabi.  Rasulullah  pernah  membagi-bagikan  harta ghanimah pada perang Badar berupa jalur atau jalan air dekat lembah Badar , dan beliau juga pernah membagikan hasil tebusan para tawanan di Madinah.
Praktek yang dilakukan Nabi di atas menunjukkan bahwa kadang beliau membagi  langsung,  dan  kadang  menunda  pembagiannya.  Dengan  demikian dapat ditegaskan bahwa pemerintah boleh membagikannya kepada para pejuang yang ikut perang secara langsung di daerah tempat harta itu diperoleh dan boleh juga  menunda  pembagiannya  setelah  kembali  dari  medan  perang.  Keputusan yang  diambil  oleh  penguasa  tidak  terlepas  dari  pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan  umat,  seperti  keamanan,  keutuhan  harta,  dan  kesulitan membawanya dari tempat asalnya.
Dengan  alasan  kemaslahatan,  pemerintah  atau  penguasa  juga  boleh menjualnya  sebagai  harta  rampasan  perang  sebelum  dibagi-bagikan  jika kebijakan  ini  dipandang  mengandung  manfaat  dan  kemaslahatan,  seperti kesulitan  membawanya  dari  tempat  harta  itu  didapatkan  atau  kesulitan membaginya  dalam  wujudnya  yang  asli.  Wewenang  dalam  pembagian  ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
101 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016

## Kesimpulan
Ibnu  Qudamah  adalah  salah  seorang  ulama  terkemuka  dalam  bidang fiqih dan ushul fiqih dari kalangan mazhab Hanbali. Ia memiliki beberapa karya besar  di  bidang  tersebut  yang  menjadi  rujukan,  baik  oleh  ulama  dari  mazhab Hanbali maupun mazhab fiqih lainnya.
Dari  berbagai  masalah  fiqih  yang  dipaparkan  seputar  bidang  ibadah, munakahat , mu’amalat dan jinayat , dapat disimpulkan bahwa pendapat hukum atau fiqihnya  dalam  banyak  hal  sejalan  dengan  pendapat-pendapat  fiqih  sang  guru utama,  Ahmad  Bin  Hanbal.  Dari  segi  metode istidlal atau istinbath ,  sepanjang masalah-masalah  yang  dibahas  dalam  artikel  ini,  Ibnu  Qudamah  dalam menetapkan  pendapat  hukumnya  menggunakan  dasar-dasar,  antara  lain  Al- Qur’an, Hadist, pendapat sahabat, Qiyas dan maslahah mursalah .■
Ihsan Nul Hakim : Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah | 102

## Daftar Pustaka
Dahlan,  Abdul  Aziz,  dkk., Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jakarta  :  PT.  Ichtiar  Baru van Hoeve
---------, Ensiklopedia Hukum Islam , Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid III
---------, Ensiklopedia Hukum Islam , Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid IV
Qudamah,  Ibnu, al-Kafi  fi  Fiqh  al-Iman  Ahmad  bin  Hanbal ,  Beirut:  Dar  al-Fikr, 1992, Jilid I
---------, al-Kafi fi Fiqh al-Iman Ahmad bin Hanbal , Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jilid II
---------, al-Kafi  fi  Fiqh al-Iman  Ahmad bin Hanbal , Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jilid III
---------, al-Kafi  fi  Fiqh al-Iman  Ahmad bin Hanbal , Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jilid IV
Rusyd,  Ibnu, Bidayatul  Mujtahid : Analisa  Fiqh  Para  Mujtahid ,  Jakarta:  Pustaka Amani, 2002, Jilid I
---------, Bidayatul  Mujtahid:  Analisa  Fiqh  Para  Mujtahid ,  Jakarta:  Pustaka  Amani, 2002, Jilid I
---------, Bidayatul  Mujtahid:  Analisa  Fiqh  Para  Mujtahid ,  Jakarta:Pustaka  Amani, 2002, Jilid II
---------, Bidayatul  Mujtahid:  Analisa  Fiqh  Para  Mujtahid ,  Jakarta:Pustaka  Amani, 2002, Jilid III
Mughniyah,  Muhammad  Jawad, Fiqh  Lima  Mazhab ,  Jakarta:  Lentera,  2005,  cet. Ke-3
http:// Wikipedia.org/wiki/Ibnu_qudamah
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
Zuhri, Muh., Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah , Jakarta: Rajawali Pers, 1996
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid I
---------, Fiqh al-Sunnah , Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid II
---------, Fiqh al-Sunnah , Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid III