## KRISIS KARAKTER DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL
Purnomo Sidi SMP Negeri 3 Leksono Wonosobo

## Abstrak
Karakter  adalah  nilai-nilai  yang  harus  dimiliki  suatu  bangsa  untuk  bisa  eksis  dala  persaingan global.  Struktur  yang  ada  dalam  masyarakat  punya  peranan  dan  tugas  untuk  menjaga  nilai  dan norma agar dapat menjadi pedoman masyarakat dalam bertindak.  Krisis karakter yang terjadi di Indonesia  adalah  cermin  dari  kegagalan struktur sosial  yang  ada dalam  menjalankan  peran dan fungsinya.  Mengembalikan  fungsi  struktur  masyarakat  adalah  jawaban  untuk  menciptakan stabilitas  dan  keteraturan  kehidupan  masyarakat,  sehingga  dapat  menghindarkan  diri  dari  krisis karakter.
Kata kunci: krisis karakter, nilai dan norma, stuktural fungsional

## THE CRISIS OF CHARACTERS IN THE PERSPECTIVE OF STRUCTURAL FUNCTIONAL THEORY
Purnomo Sidi SMP Negeri 3 Leksono Wonosobo

## Abstract
Characters are the values that must be possessed by the nation to exist in the global competition. The social structure in the society  holds an important role and function to keep these values and norms in place to guide the society. The crisis of caracters occuring in Indonesia is the reflection of the  social  structure  failure  in  implementing  its  role  and  function.  Re-establishing  the  role  and function is the answer to creat stability and regularity of society life, so that character crisis does not happen.
Keywords: character crisis, values and norm, social stucture

## PENDAHULUAN
Karakter  suatu  bangsa  sangat  penting untuk  menentukan  keberlangsungan  hidup suatu bangsa tersebut. Bangsa dengan karakter kuat  akan  mampu  eksis  dan    bersaing  dalam percaturan  dunia  global.  Sebaliknya  bangsa yang  mengalami  krisis  karakter  akan  tergilas oleh  perubahan  akhirnya  menjadi  banga  pe- cundang dalam persaingan global. Negara dan masyarakat adalah sebuah organisasi fungsio- nal  yang  berfungsi  menjamin  masyarakat hidup  dalam  keteraturan  dan  keselarasan. Struktur  yang  terbentuk  dalam  negara  dan masyarakat  harus  bisa  menjalankan  fung- sinya masing-masing agar terjadi keharmonis- an dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Karakter  suatu  bangsa  akan  kuat  apabila apabila  masing  masing  lembaga  yang  ada pada  masyarakat  baik  itu  negara,  keluarga, lembaga  pendidikan,  lembaga  pers  ataupun struktur masyarakat yang lain dapat menjalan- kan fungsinya dalam menjaga nilai dan norma dan mampu  mengendalikan perilaku anggota- nya  agar  bertindak  sesuai  dengan  nilai  dan norma yang ada di masyarakat.
Negara akan gagal menjalankan fungsi- nya  apabila  dalam  proses  penyelanggaraan negara  khususnya  oleh  aparatur  birokrasi  di- penuhi  dengan  praktik-praktik  kotor  seperti korupsi, nepotisme, pungli dan tindakan mela- wan  hukum  lainya  yang  umumnya  demi kepentingan  pribadi  atau  golongan.  Indonesia sebagai negara besar disinyalir belum mampu menjalankan  fungsinya  sebagai  negara  yang mampu  menjamin  kesejahteraan  warganya. Krisis  multidimensi  adalah  kata  yang  tepat untuk  menggambarkan  keadaan  Negara  Indo- nesia  pada  beberapa  tahun  yang  silam  dan keadaan  itu  berlangsung  hingga  sekarang. Dimulai  dengan  krisis  moneter  pada  sekitar tahun  1997,  krisis  akhlak,  krisis  kepercayaan diri,  dan  krisis  moral  terus  melanda  bangsa Indonesia. Kasus korupsi merupakan penyakit birokrasi  yang  telah  mengakar  dari  tingkat pusat  sampai  dengan  daerah.  Mental  korup telah  menghinggapi  hampir  semua  aparat birokrasi. Uang, materi,  jabatan, dan kekuasa- an mengabaikan, melupakan, bahkan memati- kan moralitas.
Lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman  dirasakan  semakin  langka  di  masya- rakat  kita.  Kasus  pencurian,  perampokan, perkosaan  bahkan  pembunuhan  semakin sering  dijumpai  dalam  masyarakat.  Banyak-
nya  perjudian,  minum-minuman  keras  men- jadikan  lingkungan  tempat  tinggal  menjadi tempat  yang  tidak  aman  untuk  pendidikan anak  agar  tumbuh  kembang  menjadi  pribadi yang baik. Banyaknya kasus penculikan anak, perkosaan di tempat umum menjadikan ruang publik  menjadi  tempat  yang  berbahaya  bagi anak-anak dan perempuan.
Keluarga sebagai peletak dasar pertama dan  utama  dari  sistem  nilai  dan  norma  pada kehidupan  modern  sering  kali  bergeser peranannya  disebabkan  orang  tua  lebih  sibuk bekerja  karena  tuntutan  hidup  yang  makin tinggi,  sehingga  seringkali  mengabaikan fungsi  lainya.  Banyak  kaum    ibu  atas  nama emansipasi,  merintis  menjadi  wanita  karier yang super sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak mereka atau mem- beri  kenyamanan  bagi  para  suami  mereka. Kurangnya  kasih  sayang  dan  kenyamanan dalam  keluarga  sehingga  banyak  anak  yang melarikan  diri  dari  keluarga  dan  terjebak  da- lam  pergaulan  bebas,  tawuran,  mengonsumsi rokok,  minuman  keras,  dan  narkoba.  Tidak sedikit  jumlah  tindak  kriminalitas  yang  di- lakukan  oleh  remaja,  seperti  pengompasan, anarkisme  ala  geng  motor,  dan  tindak  keke- rasan di antara geng anak perempuan.
Kejujuran  juga  dirasakan  mulai  mele- mah  dalam  praktik  pendidikan  di  Indonesia. Kasus  bertindak  curang  baik  berupa  me- nyontek,  mencontoh  pekerjaan  teman  seolah- oleh merupakan pekerjaan sehari-hari. Praktik kecurangan  yang  dilakukan  para  pendidik dalam  Ujian  Nasional, markup nilai  demi mengejar kelulusan selalu terjadi setiap tahun. Di  kalangan  perguruan  tinggi  tidak  kalah memprihatinkan  fenomena  menyontek  ujian dan tugas di kalangan mahasiswa, plagiarisme dalam  karya  ilmiah  bahkan  jual  beli  ijazah dari mahasiswa tingkat sarjana sampai dengan doktoral  marak  terjadi.  Mengapa  pendidikan belum  mampu  mengubah  perilaku  warga bangsa menjadi lebih baik?. Kasus PAK palsu yang  melibatkan  beberapa  oknum  guru,  bukti lain bahwa dunia pendidikan telah kehilangan kejujuran  yang  seharusnya  hal  itu  diajarkan pada anak didiknya.
Menurut UU No 40 tahun 1999 tentang Pers,  pada  Pasal  3  menyebutkan  bahwa  Pers nasional  mempunyai  fungsi  sebagai  media informasi,  pendidikan,  hiburan,  dan  kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial pers diharapkan mampu  memberikan  berita  yang  kritis  dan
berimbang  dalam  rangka  membuka  komuni- kasi dengan publik untuk mengontrol adannya penyimpangan  dalam  masyarakat.  Kebebasan pers yang tanpa kendali membuat peran media massa  sebagai  agen  perubahan  yang  meng- edukasi masyarakat terhadap, fakta, peristiwa, pengetahuan  baru  menjadi  paradoks  ketika tampilan  yang  disajikan  justru  lebih  dominan berita  negatif  seperti;  korupsi,  pembunuhan, perkosaan,  perselingkuhan  artis  atau  pejabat pemerintah.  Judi online , cybersex ,  atau  ta- yangan  yang  berbau  pornografi  merupakan produk  media  massa  yang  bisa  mengikis karakter masyarakat. Dengan konten pemberi- taan negatif dan tidak berimbang media massa justru  menciptakan  kontradiktif,  mendorong adanya penyimpangan dalam masyarakat yang bermuara pada krisis karakter bangsa.
Berbagai  macam  bentuk  kasus  yang telah  penulis  uraikan  dimuka  merupakan  se- bagian  bukti  bahwa  krisis  karakter  telah  akut melanda  Bangsa  Indonesia.  Krisis  karakter tersebut  disinyalir  karena  lembaga  dan  struk- tur  yang  ada  dalam  negara  dan  masyarakat gagal  menjalankan  fungsinya  dengan  baik. Sehingga  kendali  yang  harusnya  dapat diperankan  oleh  struktur  tersebut  tidak  dapat berjalan  sebagaimana  mestinya.  Berdasarkan uraian masalah pada makalah ini penulis ingin memfokuskan pembahasan pada: (1) Tinjauan tentang  krisis  karakter;  (2)  Tinjauan  tentang teori struktural fungsional; (3) Krisis karakter dalam  perspektif  teori  struktural  fungsional; (4)  Upaya  solusi  dari  krisis  karakter  dalam perspektif teori struktural fungsional.

## PEMBAHASAN

## Tinjauan tentang Krisis Karakter
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia  kata “krisis” berarti keadaan yang berbahaya, atau genting.  Sedangkan  karakter  adalah  sesuatu yang  ada  dalam  pikiran  yang  diwujudkan secara  konsisten  dalam  tindakan  sehari-hari. Seperti  dikatakan  oleh  Helen  G.  Douglas, (Samani, 2012, p.41) Character isn’t inherited.
One builds its daily by the way one thinks and act,  tought  by  thought,  action  by  cotion. Hal ini  diperkuat  oleh  Muchlas  Samani  (2012, p.43),  yang  mengatakan  bahwa:  karakter dapat  dimaknai  sebagai  nilai  dasar  yang membangun  pribadi  seseorang,  ter-bentuk baik  karena  pengaruh  hereditas  maupun pengaruh  lingkungan,  yang  membe-dakannya dengan  orang  lain  serta  diwujudkan  dalam
sikap  dan  perilakunya  sehari-hari.  Lebih eksplisit  Darmiyati  Zuhdi  (2012,  p.15),  me- ngataakan  bahwa  karakter  tesusun  atas  ciri- ciri  yang  akan  memandu  seseorang  mela- kukan  hal-hal  yang  benar  atau  tidak  akan melakukan  hal-hal yang tidak benar.
Dari pengertian kedua istilah krisis dan karakter, maka dapat dipahami yang dimaksud dengan krisis karakter adalah hilangnya nilai- nilai/norma  yang  seharusnya  dipegang  teguh dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  perila- kunya  menyimpang  dari  nilai-nilai  yang  ada dalam masyarakat. Krisis karakter merupakan persoalan  serius,  karena  mengancap  sendi- sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sehingga menyebabkan tumbuh menjadi bang- sa  yang  lemah,  bangsa  yang  tertindas  oleh kemajuan jaman.
Gede Raka (Dwiningrum, 2012, pp.106-
107)  mengidentifikasi  beberapa  penyebab yang  memicu  krisis  karakter  yang  terus berkelanjutan, yaitu:
1. Terlena  oleh  sumber  daya  alam  yang melimpah
Persepsi  bahwa  Indonesia  kaya  dengan sumbr  daya  alam  yang  melimpah  justru akan menjadi malapetaka ketika tidak ada invensi kecerdasan sumber daya manusia, maka  sumber  daya  alam  tersebut  tetap bernilai rendah.
2. Pembangunan  ekonomi  yang  terlalu tertumpu pada  modal fisik Pembangun  di  Indonesia  mulai  era  orde lama  sampai  dengan  orde  reformasi  ter- lalu  tertumpu  pada  modal  fisik.  Pem- bangunan  modal  nirwujud/maya  seperti kecerdasan  bangsa,  pembangunan  karak- ter,  yang  justru  menjadi  tumpuan  eko- nomi bangsa lain justru terabaikan.
3. Surutnya idealisme, berkembangnya

## pragmatism “overdoses”
Idealisme  dianggap  tidak  penting,  keju- juran dianggap penganggu pembangunan, sehingga masyarakat terjebak dalam pola pikir  pragmatis  yang  overdoses,  dan  ter- jebak  pula  dalam  sikap  dan  perilaku menghalalkan  segala  cara  agar  tujuan tercapai.
4. Kurang  berhasil  belajar  dari  pengalaman bangsa sendiri.
Kemerdekaan bangsa yang diperjuangkan para  pahlawan  dengan  kekuatan  senjata dan  berubah  dengan  kekuatan  modal maya  harusnya  menjadi  catatan  bahwa
keberhasilan  memerlukan  pengorbanan besar  memerlukan  pemikiran  besar.  Hal ini  yang  tampaknya  belum  menginter- nalisasi dalam bangsa Indonesia.
Sedangkan  menurut  Lickona,  sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran jika memiliki  sepuluh  tanda-tanda  seperti;  (1) meningkatnya  kekerasan  di  kalangan  remaja; (2)  membudayanya  ketidakjujuran;  (3)  sikap fanatik  terhadap  kelompok/ peer  group ;  (4) rendahnya  rasa  hormat  kepada  orang  tua  dan guru;  (5)  semakin  kaburnya  moral  baik  dan buruk;  (6)  penggunaan  bahasa  yang  mem- buruk;  (7)  meningkatnya  perilaku  merusak diri seperti, penggunaan narkoba, alkohol, dan seks  bebas;  (8)    rendahnya  rasa  tanggung jawab  sebagai  individu  dan  sebagai  warga negara;  (9)  menurunnya  etos  kerja,  dan;  (10) adanya  saling  curiga  dan  kurangnya  kepe- dulian diantara sesama (Wibowo, 2012, p.16).
Ciri-ciri seperti disebutkan di atas dalam skala  tertentu  banyak  kita  jumpai  dalam  ke- hidupan masyarakat kita. Hal ini dapat disim- pulkan  bahwa  telah  terjadi  krisis  karakter hampir  dalam  semua  lapangan  kehidupan  da- lam berbagai jenjang usia. Krisis karakter da- pat  dipengaruhi  oleh  faktor  individu  maupun adanya pengaruh dari struktur sosial yang ada dalam  masyarakat.  Secara  umum  struktur  so- sial  yang  ada  dalam  masyarakat  secara  fung- sional  mampu  mempengaruhi  karakter  indi- vidu, jadi peran struktur sosial sangat penting untuk  mencegah  dan  mengurangi  adanya krisis karakter dalam masyarakat.

## Tinjauan tentang Teori Struktural Fungsional
Menurut  teori  struktural  fungsional seperti yang dikemukakan Parsons bahwa ma- syarakat akan berada dalam kedaaan harmonis dan  seimbang  bila  institusi/atau  lembaga- lembaga yang ada pada masyarakat dan nega- ra mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut.  Struktur  masyarakat  yang  dapat menjalankan  fungsinya  dengan  baik  dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi  oleh  masyarakat  maka  hal  ini  akan menciptakan  stabilitas  pada  masyarakat  itu sendiri (Craib, 1986, p.58).
Teori  struktural  fungsional  Talcot Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk  semua  sistim  ”tindakan”  yang  disebut dengan  skema  AGIL.  Melalui  AGIL  ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai
struktur  dan  sistem.  Menurut  Parson  fungsi adalah  kumpulan  kegiatan  yang  ditujukan  ke arah  pemenuhan  kebutuhan  tertentu  atau kebutuhan sistem. Menurut Parson agar dapat bertahan  sebuah  sistem  harus  terdiri  dari  4 fungsi yaitu :
1. Adaptation (adaptasi).
Sebuah  sistem  harus  menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistim harus menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Goal attainment (pencapaian tujuan). Sebuah  sistem  mendefinisikan  dan  men- capai tujuan utamanya.
3. Integration (integrasi).
Sebuah  sistim  harus  mengatur  antar hubungan  bagian-bagian  yang  menjadi komponennya. Sistem juga harus menge- lola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). Masyarakat harus me- ngatur  hubungan  di  antara  komponen- komponennya  supaya  dia  bisa  berfungsi secara maksimal.
4. Latency (pemeliharaan pola)
Sebuah  sistem  harus  memperlengkapi, memelihara,  dan  memperbaiki,  baik  mo- tivasi individu maupun pola-pola kultural yang  menciptakan  dan  menopang  moti- vasi (Ritzer & Douglas, 2005, p.121).
Menurut  Parsons  sebuah  sistem  sosial harus memiliki persyaratan-persyaratan yaitu ; Pertama ,  sistem  sosial  harus  terstruktur (ditata)  sedemikian  rupa  sehingga  bisa  ber- operasi  dalam  hubungan  yang  harmonis dengan  sistem  lainya. Kedua, untuk  menjaga kelangsungan  hidupnya,  sistem  sosial  harus mendapat  dukungan  yang  diperlukan  dari sistem  yang  lain. Ketiga, sistem  sosial  harus mampu  memenuhi  kebutuhan  para  aktornya dalam  proporsi  yang  signifikan. Keempat, sistem  harus  mampu  melahirkan  partisipasi yang  memadai  dari  anggotanya. Kelima, sistem  sosial  harus  mampu  mengendalikan perilaku  yang  berpotensi  menganggu. Ke- enam, bila  konflik  akan  menimbulkan  ke- kacauan  maka  itu  harus  dikendalikan. Ke- tujuh, untuk  kelangsungan  hidupnya,  sistem sosial memerlukan bahasa (Ritzer & Douglas, 2005, p.125).
Tokoh  dengan  pandangan  penting dalam  teori  stuktural  fungsional  antara  lain adalah Robert K Merton yang lebih menyukai
teori-teori  yang  sifatnya  terbatas  dalam  teori tingkat  menengah.  Salah  satu  sumbangan  ter- penting  Merton  adalah  analisisnya  mengenai hubungan  antara  kultur,  struktural,  dan  ano- mie. Merton mendefinisikan kultur sebagai se- perangkat  hubungan  sosial  yang  terorganisir, yang  menentukan  perilaku  bersama  anggota masyarakat atau anggota kelompoknya. Struk- tur sosial adalah seperangkat hubungan sosial yang  terorganisir,  yang  dengan  berbagai  cara melibatkan  anggota  masyarakat  atau  kelom- pok  di  dalamnya  (Anomie  terjadi  bila  ada keterputusan  hubungan  antarnorma  kultural dan  tujuan  dengan  kapasitas  yang  terstruktur secara  sosial  dari  anggota  kelompok  untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural. Artinya karena  posisi  mereka  dalam  struktur  sosial masyarakat,  beberapa  orang  tak  mampu  ber- tindak  sesuai dengan  nilai normatif  (Ritzer  & Douglas,  2005,  p.142).  Anomi  terjadi  ketika terdapat  disfungsi  akut  antara  norma–norma dan  tujuan  kultural  yang  terstruktur  secara sosial  dengan  kemampuan  anggota  untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut.
Masyarakat  sebagai  suatu  sistem  diatur oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mapan. Suatu  masyarakat  yang  bisa  menjalankan fungsinya  dengan  baik,  maka  secara  fungsi- onal  masyarakat  tersebut  telah  mampu  men- jaga nilai dan norma agar kehidupan masyara- kat  tersebut  dapat  berjalan  selaras  dan  har- monis.  Konflik  dalam  suatu  sistem  masyara- kat  struktur  fungsional  yang  teratur  akan mampu  teratasi  dengan  sendirinya,  karena sistem  selalu  akan  membawa  pada  keteratur- an.  Tetapi  pada  masyarakat  yang  secara struktural  fungsional  tidak  mampu  menjalan-
kan  perananya  maka  akan  terjadi  gesekan, konflik  yang  akan  berujung  pada  krisis karakter dalam masyarakat.
Menurut  Merton  perilaku  menyimpang disebabkan  oleh  ketidakbertautan  antara  nilai kultural  dan  cara-cara  struktur  sosial  men- capai  nilai  kultural  itu.  Penyimpangan  berarti adanya  konsekuensi  disfungsional  dalam kesenjangan  antara  kebudayaan  dan  struktur yang  mengarah  pada  penyimpangan  dalam masyarakat  (Ritzer  &  Douglas,  205,  p.143). Lebih  lanjut  Merton  mengatakan  bahwa perilaku  individu  sangat  dipengaruhi  oleh struktur sosialnya, menurutnya penyimpangan akan  terjadi  bila  fungsi  kontrol  dari  lembaga tersebut tidak ada (Poloma, 2007, p.33).

## Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional
Krisis  karakter  yang    melanda  hampir semua  bidang  kehidupan  bermasyarakat  di Indonesia  adalah  karena  adanya  kegagalan atau  disfungsi  lembaga-lembaga  negara  dan juga  struktur  sosial  yang  ada  dalam  masya- rakat. Ketidakberdayaan lembaga dan struktur masyarakat  dalam  pengendalian  sosial  pada umumnya  karena  adanya  penyimpangan  oleh sebagian besar dari penyelenggara negara atau oleh  sebagian  besar  pemimpin  dan  anggota masyarakat tersebut. Stuktur masyarakat tidak lagi  mampu  menjalankan  fungsinya  bila sebagian  besar  anggotanya  melakukan  pe- nyimpangan  nilai  dan  norma  yang  dianut. Gambaran  penyimpangan  akan  nilai  dan norma  sebagai  indikator  krisis  karakter  di- sajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Kasus Korupsi di Kementerian dan Lembaga Negara
Kementerian/ Lembaga Negara Kerugian Negara Belum ditindaklanjuti 1. Kejagung 2. Kemenkeu 3. Kemendikbud 4. Kemenkes 5. Kemen ESDM 6. Kemenhut 7. Kemensos 8. Kemenag 9. Kemenpora 10.Kemenkominfo Rp 5,43 triliun (473 temuan) Rp 5,36 triliun (269 temuan) Rp 3,34 triliun (887 temuan) Rp 332,86 miliar (282 temuan)
Rp 319,86 miliar (68 temuan) Rp 163,50 miliar (148 temuan)
Rp 157,84 miliar (46 temuan) Rp 119,31 miliar (464 temuan) Rp 115,447 miliar (29 temuan) Rp 102,48 miliar (168 temuan) Rp 5,41 triliun (427 temuan) tidak ada data (10 temuan) Rp 1,35 triliun (670 temuan) Rp 119,89 miliar (69 temuan) tidak ada data Rp 9,02 miliar (42 temuan) Rp 1,09 miliar (3 temuan) Rp 42,89 miliar (287 temuan) Rp 101.86 miliar (17 temuan) Rp 64,58 miliar (119 temuan)
Sumber: Data diolah FITRA dari hasil audit BPK terhadap anggaran 2009-2011
Tabel 2. Data Kriminalitas 2012
Jenis kasus 2011 2012 Peningkatan Peningkatan (%) 1. Narkoba 2. Pembunuhan
3. Miras
4. Perampokan
5. Tawuran
6. Pelacuran
7. KDRT 8. Sex bebas 22.976 21.770 211 935 128 1.676 898 110.468 26.561 32.219 260 1.094 330 2.298 1357 113. 878 3.585 10.449 49 159 202 622 459 3.410 15,6 47,9 23,2 17,0 157,8 37,1 51,1 3,1
Sumber : disarikan dari berbagai sumber.
Dari  data  kasus  korupsi  yang  terjadi  di lembaga  dan  kementerian  Negara  dapat  di- peroleh  gambaran  betapa  akutnya  kasus korupsi  di  Indonesia.  Jumlah  kasus  yang  se- demikian  besar  cerminan,  betapa  korupsi sebagai  sesuatu  yang    jamak  dilakukan  oleh penyelenggara  negara.  Hal  ini adalah cermin- an  telah  hilangnya  karakter  penyelenggara negara,  sehingga  harapan  untuk  mewujudkan good government and clean government gagal terwujud. Goal  attainment negara  telah  gagal karena Negara gagal membangun memelihara pola  kerja  yang  jujur  dan  bersih.  Dari  survei yang dilakukan oleh transparency.org, sebuah badan  independen  dari  146  negara,  tercatat data 10 besar negara yang dinyatakan sebagai negara  terkorup  Indonesia  berada  pada  pe- ringkat  5,  sementara  untuk  kawasan  Asia  Pa- sifik  Indonesia  ditempatkan  pada  peringkat pertama  negara  terkorup.  Penyelenggara  ne- gara  dan  pejabat  pemerintah  baik  pusat  mau- pun  daerah  yang  seharusnya  menjadi  contoh dalam  pelaksanaan good  government  and clean government , justru banyak yang terlibat kasus korupsi yang berujung terali besi. Kasus korupsi  Hambalang,  wisma  atlet,  dana  hibah perguruan  tinggi  telah  menyeret  banyak politisi  yang  awalnya  gencar  mengatakan “tidak”  pada  korupsi.  Mereka  yang  seharus- nya  memperhatikan  dan  memperjuangkan nasib  rakyat  justru  malah  rakus  makan  uang rakyat.  DPR  sebagai  lembaga  legislatif  yang seharusnya  sebagai  penjaga  ketertiban  negara dengan  produk  hukum  yang  dihasilkanya, justru  menjadi  pelopor  pelanggar  hukum. Lembaga  DPR  menjadi  sarang  koruptor  yang memperkaya  diri  atau  partainya  dengan  de- ngan  makan  uang  negara.  Negara  telah  gagal menjalankan  fungsi goal  attainmentnya ,  se- hingga  negara  gagal  mewujudkan  tata  kelola
pemerintahan  yang  bersih  yang  dapat  me- nyejahterakan rakyatnya.
Krisis  karakter  terjadi  dalam  masya- rakat  seperti  yang  tergambar  pada  Tabel  2  di atas,  tingginya  angka  kriminalitas  seperti penggunaan  narkoba,  pembunuhan,  peram- pokan  yang  dari  tahun  ketahun  jumlah pemakai  maupun  kasusnya  terus  bertambah. Masyarakat  sebagai  pemelihara  nilai  dan norma  tidak  berdaya  mengendalikan  perilaku menyimpang  warganya.  Perubahan  sosial  dan budaya  dalam  masyarakat  membawa  dampak positif  dan  negatif.  Ketidakmampuan  struktur masyarakat  menyesuaikan  diri  dengan  per- ubahan akan mendorong masyarakat bertindak di  luar  nilai  dan  norma.  Kegagalan  masya- rakat  dalam  melakukan  integrasi  antara  nilai- nilai  yang  dianut  dengan  keinginan  masyara- kat  mendorong  masyarakat  untuk  berperilaku menyimpang  yang  akan  berujung  pada  krisis karakter di masyarakat.
Disfungsi keluarga juga nampak menggejala  dalam  masyarakat  modern.  Kelu- arga  sebagai  tempat  sosialisasi  penanaman nilai-nilai karakter pada anak gagal menjalan- kan  perannya,  karena  banyaknya  konflik dalam  keluarga  itu  sendiri.  Data  akhir  tahun 2012  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak (Komnas  PA),  sebanyak  10.105.230  anak Indonesia  menjadi  korban  pelanggaran  pada perlindungan khusus. Angka tersebut dikelompokan pada 10 cluster, yakni kekeras- an, anak berhadapan dengan hukum, narkoba, rokok, pembuangan bayi termasuk penelantar- an  dan  penculikan,  perdagangan  anak,  pen- candu  pornografi  dan  seks  bebas,  anak  men- jadi  korban  bunuh  diri,  pernikahan  dini,  serta pekerja  anak  (http://sains.kompas.com/-read/ 2012/12/22/13370183/Tahun.2012).  Data  ter- sebut sebagai gambaran keluarga sudah meng-
alami  disfungsi  sebagai  tempat  yang  nyaman untuk anak tumbuh dan berkembang. Banyak- nya konflik dalam keluarga ini membuat anak, secara  mental  ada  sosialisasi  yang  tidak  sem- purna  sehingga  terjadilah  penyimpangan-pe- nyimpangan  dalam  tindakan  mereka.  Mereka melampiaskan  kekecewaanya  pada  tawuran, seks  bebas,  narkoba  dan  bentuk  penyimpang- an  lainya.  Berdasarkan  data  dari  KPAI  se- tidaknya  17  remaja  tewas  dalam  tawuran  di wilayah  Jabodetabek  sejak  1  Januari  2012 hingga  26  September  2012.  “Jumlahnya  me- ningkat  dari  2011  yang  sebesar  12  orang tewas.  (http://www.kpai.go.id/publikasi-main menu33/artikel/258-tawuran-pelajar-mempri hatinkanduniapendidikan.  html).  Banyaknya kasus  penyimpangan  dalam  keluarga  ini  me- nunjukkan  disfungsi  keluarga  dalam  men- jalankan  fungsinya  sebagai  tempat  pertama dan  utama  dalam  menanamkan  nilai  dan norma untuk membentuk anak yang berkarak- ter  dan  bermoral  tinggi.  Keluarga  telah  gagal mempertahankan  pola  sebagai  peletak  dasar nilai-nilai  dan  norma  untuk  membekali  anak dengan  budi  pekerti  yang  baik.  Orang  tua banyakn  yang  gagal  melakukan  adaptasi  de- ngan  perubahan  pola  piker  dan  budaya  anak jaman  modern.  Ketidak  mampuan  ini  mem- buat  kelaurga  tidak  mampu  membawa  dan mengarahkan  pola  perilaku  agar  sesuai  de- ngan  nilai  dan  norma.  Tingginya  angka KDRT,  kasus  perselingkuhan  yang  berujung pada perceraian cermin hilangnya goal attain- ment keluarga  itu  sendiri  yang  secara  Islam dimaknai  untuk  mewujudkan  keluarga  yang sakinah mawadah warahmah .
Banyaknya  praktik  penyimpangan  da- lam  pengelolaan  pendidikan,  dikarenakan lembaga  pendidikan  sudah  mulai  kehilangan ruhnya  sebagai  pihak  yang  paling  bertang- gung  jawab  untuk  menanamkan  nilai-nilai karakter  kepada  siswa.  Pendidikan  telah banyak  terkontaminasi  dan  diintervensi  oleh kepentingan-kepentingan,  baik  itu  kepenting- an  pribadi  kepala  sekolah  atau  pejabat  Dinas Pendidikan  maupun  kepentingan  politik  pe- merintah  daerah.  Banyaknya  kasus markup nilai,  budaya  menyontek  yang  sistemik  mau- pun banyaknya manipulasi dalam pengelolaan keuangan  sekolah  cermin  hilangnya  krisis karakter  dari  para  pemangku  dunia  pendidik- an.  Perguruan  tinggi  belum  mempunyai uni- versity  culture ,  yang  tercermin  dengan  ba- nyaknya  kasus plagiarism ,  rendahnya  peng-
hargaan  akan  sebuah  karya  dan  rendahnya integritas  mahasiswa.  Kemampuan  adaptasi ( adaptation )  manajemen  sekolah  terhadap perubahan  regulasi  maupun  perilaku  perkem- bangan  anak  nampak  tidak  berhasil,  sehingga sekolah gagal mempertahankan pola ( latency ) sebagai  tempat  menyemai  dan  menanam utama akan nilai-nilai karakter.
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegi- atan  jurnalistik  meliputi  mencari,  mempero- leh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk tulisan,  suara,  gambar,  suara  dan  gambar, serta  data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk lainnya  dengan  menggunakan  media  cetak, media  elektronik,  dan  segala  jenis  saluran yang tersedia (UU No. 40 tahun 1999, tentang pers). Kebebasan pers yang seharusnya mem- bawa  manfaat  berupa  pencerahan  kepada masyarakat  terhadap  perkembangan  dunia lokal  dan  global  justru  membawa  dampak negatif  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Ke- bebasan pers yang kurang bertanggung jawab, seperti  pemberitaan  yang  tidak  memenuhi kode  etik  jurnalistik,  justru  malah  menim- bulkan  konflik  pihak-pihak  yang  berkepen- tingan.  Kebebasan  pers  yang  tidak  bertang- gung  jawab juga justru sering  kali  merugikan narasumber  berita  itu  sendiri.  Banyaknya kasus  kekerasan,  kriminalitas  dan  budaya sex bebas indikasi adanya peran pers. Pemberitaan tentang  kekerasan,  criminal  ataupun  konflik yang  terus-menerus  membuat  masyarakat semakin terbiasa dan permisif dengan budaya kekerasan  yang  ada  dimasyarakat.  Tayangan porno  aksi  dan  porno  grafi  dari  mass  media, ataupun  film  dan  sinetron  yang  banyak menayangkan  pergaulan  bebas,  banyak  mem- pengaruhi  pola  pergaulan  remaja  yang  lebih bermisif  sehingga  sering  terjadi sex bebas  di kalangan remaja. Hal ini dimungkinkan karena mandulnya  pihak  yang  berwenang  dalam mengendalikan  kelalain  ini,  seperti  lembaga penyiaran  maupun  dewan  pers  yang  kurang maksimal dalam  menjalankan fungsinya. Pers telah  mengadaptasi  perubahan  perilaku  ma- syarakat  yang  salah,  sehingga  secara  goal attainment pers telah kehilangan arah sebagai media  pencerah  bagi  pemikiran  masyarakat. Media  massa  telah  gagal  mengintegrasikan antara  fakta,  kebutuhan  masyarakat  dengan kebutuhan  media  massa  yang  terlalu profit oriented .

## Upaya Solusi Krisis Karakter Teori Struktural Fungsional
Upaya  solusi  dari  krisis  karakter  harus berangkat  dari  upaya  mengembalikan  peran lembaga dan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat, untuk tetap berpegang teguh pada nilai  dan  norma  yang  dianut  masyarakat,  se- hingga  ia  mampu  mengendalikan  adanya penyimpangan  nilai  dan  norma  yang  dilaku- kan oleh anggotanya. Upaya solusi dari krisis karakter  di  Indonesia  dapat  dilihat  dalam lembaga atau struktur masyarakat berikut.

## Lembaga Pemerintah
Komitmen  pemerintah  untuk  menegak- kan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih harus  dibarengi  tindakan  nyata.  Dimulai dengan  pemilihan  anggota  kabinet  harus benar-benar dipilih orang-orang yang ahli dan kompeten  dalam  bidangnya  tidak  sekedar politik balas budi karena telah partainya telah ikut  memenangkan  pilpres.  Kalau  ini  terjadi maka  pembentukan  kabinet  tidak  lebih  dari sekedar  politik  dagang  sapi.  Penyelenggaraan tata  pemerintahan  yang  bersih  juga  dapat  di- mulai  dari  proses  seleksi  anggota  PNS maupun  TNI dan polri yang bersih dan bebas KKN.  Transparansi  dan  akuntabilitas  yang tinggi  dalam  penerimaan  CPNS  maupun anggota  TNI  Polri  merupakan  langkah  awal pembenahan  birokrasi.      Hal  ini  untuk  meng- hindari  pungutan  liar  penerimaan  CPNS maupun  seleksi  anggota  TNI  dan  Polri  yang mencapai  ratusan  juta  rupiah  yang  mencer- minkan  kemandulan  lembaga  pemerintah dalam  mencegah  praktik  KKN.  Transparansi dan  akuntabilitas  publik  harus  dikedepankan dalam  rangka good  government dan clean government .
Perubahan  mekanisme  dan  peraturan tentang  pemilihan  dan  keanggotaan  DPR harus  ditinjau  ulang.    Bagaimana  agar  meka- nisme  pencalonan  dan  pemilihan  anggota DPR dapat dikemas lebih efisien dan berbiaya murah.  Biaya  politik  yang  mahal  mendorong permaian  politik  uang  yang  mengorbankan demokrasi, karena suara pemilih harus dibayar dengan  uang.  Hal  inilah  yang  mendorong tingginya  biaya politik DPR, termasuk tuntut- an  gaji  yang  tinggi  fasilitas  berbiaya  tinggi belum  lagi  rentan  tindak  korupsi  karena tuntutan high  cost politik  untuk  membiayai partai,  memelihara  konstituen  dan  lain  seba-
gainya.  Perlu  kesadaran  yang  tinggi  untuk bersikap  sebagai  negarawan  untuk  menjadi pejabat  pemerintah  baik  eksekutif,  yudikatif, maupun  legislatif.  Pemilihan  aparat  penegak hukum  harus  berdasarkan  prestasi  dan  kom- petensi  yang  dilakukan  secara  transparan  dan independenpent ,  bukan  karena  pertimbangan strategi  kepentingan  kelompok/golongan    ter- tentu saja.
Hal  ini  untuk  menghindari  adanya  bias kepentingan  ketika  dihadapkan  pada  suatu kasus  yang  dialami  oleh  pihak-pihak  yang telah  mempromosikanya.  Antara  lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif harus mam- pu  bersinergi  mengembangkan  peran  kontrol antarlembaga bersama dengan masyarakat dan mass  media  sehingga  penyimpangan  dalam praktik pemerintahan dapat diminimalkan.

## Masyarakat
Masyarakat  adalah  cermin  budaya, tindakan  yang  dilakukan  masyarakat  secara umum adalah cermin sekaligus sebagai repre- sentasi dari dari nilai dan norma yang dianut- nya.  Pemeliharaan  nilai  dan  norma  adalah tanggung  jawab  bersama  masyarakat  yag umumnya  dipimpin  oleh  tokoh-tokoh  masya- rakat maupun tokoh agama. Komunikasi yang baik  antarwarga  masyarakat  misalnya  dengan adanya kumpulan RT dan RW dapat berfungsi untuk  mencari  solusi  permasalahan  warga, termasuk  di  dalamnya  untuk  mengatasi  apa- bila  ada  penyimpangan  di  lingkunganya  mi- salnya  perjudian,  mabuk-mabukan  ataupun pesta narkoba.
Keberadaan  lembaga  agama    berperan penting untuk menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat. Pada masyarakat Islam, pengajian yang  dilakukan  secara  intensif,  baik  untuk bapak-bapak,  untuk  kaum  ibu,  maupun  pe- muda  atau  yang  sifatnya  umum  dapat  ber- peran  efektif  untuk  mengendalikan  masyara- kat  agar  bertindak  sesuai  dengan  nilai  dan norma.  Masyarakat  dengan  aktivitas  religius yang kuat, akan lebih tertib dan terhindar dari perilaku  menyimpang.  Untuk  itu,  peran  lem- baga  agama    harus  terus  didorong  sebagai kendali atas penyimpangan dalam masyarakat.

## Keluarga
Keluarga  harus  memposisikan  diri sebagai  tempat  penanaman  nilai-nilai  yang pertama  dan  utama  bagi  seorang  anak.  Nafsu materialisme  dan  semangat  eksistensi  diri
yang  berlebihan  harus  dikurangi,    agar  orang tua  punya  lebih  punya  banyak  waktu  untuk mengasuh  dan  mendidik  anak.  Apakah  se- orang  wanita  karier workaholic pasti  dapat memberikan pengasuhan yang lebih baik buat anak-anaknya?  Siapa  yang  dapat  mengganti- kan peran ibu untuk membimbing dan tempat berbagi  cerita  anak-anak  mereka  yang  masih dalam masa perkembangan? Kurangnya kasih sayang  dan  pengasuhan  dari  orang  tua  meng- akibatkan  adanya  penurunan  karakter  anak. Hal  ini  dikarenakan  anak  tidak  mendapatkan bimbingan  dan  pendampingan  yang  cukup untuk membantunya tumbuh manjadi manusia dewasa.  Orang  tua  sebagai  model  utama  se- orang  anak,  maka  harus  pintar  menempatkan diri sebagai sosok yang dijadikan teladan baik tingkah  laku  ucapan  maupun  pemikirannya. Keluarga harus mampu memainkan perananya sebagai peletak dasar nilai dan norma sebagai dasar bagi pembentukan karakter anak.
Orang  tua  harus  bisa  membangun komunikasi  yang  efektif  dengan  anak-anak- nya,  budaya  demokratis  dan  sikap  terbuka penting  untuk  dikembangkan.  Hal  ini  dimak- sudkan    agar  anak  terbiasa  terbuka  dengan orang  tuanya  untuk  mendiskusikan  permasa- lahan  dan  hal-hal  yang  menimbulkan  kegeli- sahan  baginya  sehingga  orang  tua  bisa  bisa memberikan  bimbingan  yang  dibutuhkan. Orang  tua  harus  mengupgrade  keilmuanya dalam hal pengasuhan anak. Perubahan jaman berdampak  pada  perubahan  pola  pikir  dan pola  perilaku  anak,  orang  tua  tidak  bisa mendidik  anak  hanya  dengan  mengandalkan pola-pola  lama.  Ilmu parenting menjadi  pen- ting  untuk  terus  diasah,  agar  orang  tua  dapat menjalankan  pengasuhan,  dan  pembimbingan sesuai dengan kebutuhan anak.

## Lembaga Pendidikan
Sekolah  atau  perguruan  tinggi  sebagai lembaga  pendidikan  merupakan  pengawal utama  kebudayaan,  harus  menanamkan  nilai- nilai  luhur  melalui  pengajaran  di  kelas  dan juga  praktik  keteladanan  penyelenggara  pen- didikan  di  sekolah.  Praktik  keteladanan  peri- laku  oleh  semua  pemangku  praktik  pendidik- an  termasuk  juga  guru  dalam  menerapkan nilai kejujuran sportivitas, transparansi, terma- suk dalam pengelolaan dana pendidikan harus diutamakan. Penanaman nilai-nilai karakter di dalam  lembaga  pendidikan  dapat  dilakukan melalui  dua  cara: pertama ,  dengan  desaian
berbasis kelas, yang berbasis pada relasi guru sebagai  pendidik  dan  siswa  sebagai  pembela- jaran. Kedua ,  desain  pembelajaran  yang  ber- basis kultur sekolah yang mampu membentuk karakter  anak  didik  dengan  bantuan  pranata sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terba- tinkan  dalam  diri  siswa.  Pendidikan  karakter berbasis  kelas  berarti  dengan  upaya  mengin- tegraikan  nilai-nilai  karakter  dalam  pembela- jaran  dengan  menanamkan  nilai-nilai  sesuai dengan topik atau materi yang sedang dipela- jari. Pendidikan karakter berbasis kultur seko- lah  berarti  upaya  penanaman  nilai  melalui budaya yang diciptakan di lingkungan sekolah, seperti  melalui  kantin  kejujuran,  upacara bendera  untuk  menanamkan  rasa  kebangsaan, pendidikan  demokrasi  di  lingkungan  sekolah atau melalui pendidikan lngkungan hidup.
Perguruan tinggi perlu untuk mencipta- kan university  culture yang  menghargai budaya  intelektual,  dan  budaya  ilmiah  untuk mengikis  perilaku plagiarism e.  Penciptaan iklim  yang  ilmiah  yang  kompetitif  dan  mem- berikan  apresiasi  yang  tinggi  terhadap  karya ilmiah juga penting untuk mendorong lahirnya karya  dan  ilmu  baru  yang  bermanfaat  bagi masyarakat.
Keterlibatan  yang  intensif  antar  ber- bagai stake  holder pendidikan  kiranya  akan mampu  mengeliminasi  berbagai  penyimpang- an  pengelolaan  pendidikan.  Transparansi  dan komunikasi yang intensif antar berbagai stake holder pendidikan akan mampu meningkatkan terhadap  praktik  pengawasan  pengelolaan pendidikan  sehingga  dunia  pendidikan  dapat diselamatkan dari krisis karakter.

## Lembaga Pers
Pers memegang peranan besar terhadap kehidupan manusia modern, yang selalu dina- mis  dan  penuh  perubahan.  Derasnya  arus informasi  masyarakat  global  harus  dikemas dengan apik dan bertanggung jawab sehingga informasi    yang  disampaikan  kepada  masya- rakat  membawa  dampak  progresif  bagi  ke- hidupan  masyarakat.  Untuk  itu  lembaga  yang berwenang  dalam  hal  ini  dewan  pers  atau komisi penyiaran untuk acara televisi hendak- nya  mempunyai rule yang  jelas  dan  tegas sehingga  berita  dan  acara  yang  disampaikan membawa dampak positif kepada masyarakat, bukan  justru  menimbulkan  konflik  dan mengikis  karakter  masyarakat.  Sosok  pekerja media  harus  dibekali  dengan  moralitas  yang
baik,  karena  karya  mereka  menjadi  konsumsi publik  yang  akan  sangat  memengaruhi  cara pandang dan perilaku masyarakat secara luas.
Peran  serta  pemerintah  sebagai  peng- awas sangat diperlukan untuk menjamin dunia pers mampu  mengedepankan moralitas dalam menyajikan  berita  dan  tanyangannya  kepada masyarakat.  Masyarakat  sebagai  konsumen juga  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai controller dengan  bersikap  kritis  terhadap produk  pers  dan  media  massa,  dan  menun- jukkan  rasa  kepedulianya  melaporkan  kepada pihak yang berwenang bila menjumpai adanya produk pers dan media massa yang menimbul- kan  keresahan  dan  goncangan  dalam  sistem nilai masyarakat.

## SIMPULAN
Karakter  adalah  hal  fundamental  yang harus dimiliki suatu bangsa untuk dapat eksis dalam  percaturan  persaingan  global.  Struktur masyarakat  yang  ada  suatu  negara  berfungsi untuk  menjaga  agar  nilai-nilai  karakter  yang dianut masyarakat agar kehidupan masyarakat berjalan  stabil  penuh  keteraturan.  Penyim- pangan  nilai  dan  norma  yang  ada  dalam masyarakat akan berujung krisis karakter apa- bila  struktur  dalam  masyarakat  tidak  mampu untuk mengendalikannya.
Berbagai  kasus  pelanggaran  nilai  dan norma  baik  yang  dilakukan  baik  oleh  pe- nyelenggara  negara,  anggota  masyarakat, media massa, maupun keluarga adalah cermin adanya  krisis  karakter  yang  dialami  bangsa Indonesia.  Struktur  yang  ada  pada  lembaga negara,  masyarakat  maupun  keluarga  telah gagal  menjalankan  fungsinya  untuk  menjaga nilai  dan  norma  dan  sebagai  pengendali tindakan  masyarakat  untuk  berbuat  sesuai dengan nilai dan norma.
Mengembalikan fungsi dan peran struk- tur  yang  ada  dalam  masyarakat  adalah  cara yang  bisa  dilakukan  agar  struktur  masyarakat termasuk  keluarga  mampu  menjaga  nilai  dan norma  sehingga  mampu  menjadi  pengendali
dari  tindakan  anggota-anggotanya.  Struktur masyarakat  yang  kuat  secara  fungsional  akan mampu  menciptakan  kehidupan  masyarakat yang  stabil  dan  penuh  keteraturan.  Adanya tranparansi,  akuntabilitas  serta  fungsi  kontrol yang efektif dari berbagai elemen dan struktur masyarakat  juga  dapat  menjadi  kendali  atas krisis karakter yang terjadi dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Craib, I. (1986). Teori-teori sosiologi modern . CV. Rajawali: Jakarta.
Dwiningrum, S. I. A., dkk (2012). Ilmu sosial
&  budaya  dasar .  UNY  Press:  Yogya- karta.
http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu- 33/artikel/258-tawuran-pelajar- memprihatinkan-dunia- pendidikan.html.  Pada  17  Feruari  2012 jam 04.10.
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/29/0
78426251/Ribuan-Pejabat-Daerah Terlibat-Kasus-Korupsi.Pada 17 Feruari 2012 jam 04.15.
Poloma, M. M.(2007). Sosiologi kontemporer . Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Ritzer,  G.  &  Douglas,  J.  G.  (2005). Teori sosiologi  modern .  Prenada  Media:  Ja- karta.
Samani,  Muchlas  &  Hariyanto  (2012). Pen- didikan  karakter .  Remaja  Rosdakarya: Bandung.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers http://www.antaranews.com/berita/318
719/setiap-hari-ada-311-kasus-kdrt. Pada 17 Feruari 2012 jam 04.00
Wibowo,  Agus.  (2012). Pendidikan  karakter . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Zuchdi, Darmiyati. (2012). Pendidikan karak- ter . UNY Press: Yogyakarta.