## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN       : 2621-0312 e-ISSN    : 2657-1560 Vol. 4  No.  1  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i1.9713 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Implikasi Demokrasi Semu dan Politik Pencitraan Berbingkai  Islam Terhadap  Good Governance

## Mustiqowati Ummul Fitriyyah, Atika Windi Astuti, Muhammad Saiful Umam, Risma Lutfia Wahyu Ningsih
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, PW Fatayat NU Riau, IAIN Kediri, Universitas Riau
mustiqowati@uin-suska.ac.id , atika.windi@student.unri.ac.id , saifulmu7@gmail.com , rismalutfiawn@gmail.com

## Abstract

## PSEUDO DEMOCRACY:

## POLITICAL IMAGING WITHIN ISLAMIC FRAMEWORK AND IMPLICATIONS FOR GOOD GOVERNANCE
Democracy  and  religion  are  two  very  different  things  that  are  integrated  into  today‟s  Indonesian  politics.  As  a  Muslim-majority country, that kind of politics will cause the revival of Islamic political identity as a means to create political imaging to win over the voices of Muslims in Indonesia or what is often called the Politicization of Islam. This method is  not allowed to be implemented in Indonesia which adheres to a democratic system. Principally, political imaging is carried out in order to influence society by instilling opinions. The goal of this imaging is to appear to be flawless in the public‟s eye when it is factually the most flawed one. That kind of imaging is certainly contradictory when viewed from the perspective of Islamic political communication. This article aims  to see how politics should be done from an Islamic perspective. The method used to study the problems is a qualitative method. The result of this study shows that the plurality that exists in Indonesia requires special attention from the government to manage the  political religions  which  can  create  controversy  between  religious  communities.  In  order  to  build  an  essential  democracy  in  Indonesia  and avoid the presence of political power of religious identity in the political arena, every candidate must avoid identity involvement in the electoral arena as a way of avoiding the awakening of identity and its sentiment that occurs in Indonesia.
Keywords: Pseudo-Democracy, Political Imaging, Good Governance

## Abstrak
Demokrasi  dan  agama  adalah  dua  hal  yang  sangat  berbeda  yang  terintegrasi  ke  dalam  politik  Indonesia  saat  ini.  Sebagai  negara mayoritas  Muslim,  politik  semacam  itu  akan  menyebabkan  kebangkitan  kembali  identitas  politik  Islam  sebagai  sarana  pencitraan politik  untuk  merebut  suara  umat  Islam  di  Indonesia  atau  yang  sering  disebut  Politisasi  Islam.  Cara  ini  tidak  diperbolehkan  untuk diterapkan  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  demokrasi.  Pada  prinsipnya,  pencitraan  politik  dilak  ukan  untuk  mempengaruhi masyarakat  dengan  cara  menanamkan  opini.  Tujuan  dari  pencitraan  ini  adalah  untuk  tampil  sempurna  di  mata  publik  padahal sebenarnya  pencitraan  itulah  yang  paling  cacat.  Pencitraan  seperti  itu  tentu  saja  kontradiktif  jika  dipandang  dari  perspektif komunikasi  politik  Islam.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengamati  bagaimana  politik  seharusnya  dilakukan  dari  Perspektif  Islam. Metode  yang  digunakan  untuk  mempelajari  masalah  tersebut  adalah  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kemajemukan  yang  ada  di  Indonesia  memerlukan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  untuk  mengelola  politik  agama  yang  dapat menimbulkan  kontroversi  antar  umat  beragama.  Untuk  membangun  demokrasi  yang  utama  di  Indonesia  dan  menghindari  adanya kekuatan  politik  berbasis  identitas  agama  di  arena  politik,  setiap  calon  harus  menghindari  keterlibatan  identitas  di  arena  pemilu sebagai cara untuk menghindari bangkitnya identitas dan sentimennya yang terjadi di Indonesia.
Kata kunci: Demokrasi semu, politik pencitraan, good governance

## Pendahuluan (Introduction)
Pada  beberapa  negara  berkembang,  demokrasi  ibarat  pedang  bermata  dua.  Di  satu  sisi, demokrasi  menyediakan  kesempatan  untuk  menata  masyarakat  politik  dengan  mekanisme kompetensi dan kepatuhan pada konstitunsi, tetapi di sisi lain demokrasi dapat merusak demokrasi itu  sendiri.  Sisi  yang  kedua  ini  lebih  banyak  menjelma  dalam  bentuk  konflik  antar  etnis,  agama, khusus di kalangan masyarakat yang plural. Dalam hal ini fungsi demokrasi yang merupakan solusi konflik,  malah  menjadi  pendorong  konflik  itu  sendiri  (Suntara,  2010).    Indonesia,  sebagai  negara yang  bergerak  menuju  pada postauthoritarian ,  setelah  jatuhnya  kekuatan  militer  Soeharto  1998, Indonesia  berada  dalam  masalah  yang  pelik.  Demokratisasi  di  Indonesia  menghadapi  ujian  yang cukup  serius.  Konflik  antaretnis,  antaragama  dan  gerakan  separatisme  adalah  tantangan  tersendiri bagi  demokrasi  (Suntara,  2010).    Demokrasi  yang  baik  seharusnya  mengubah  birokrasi  menjadi instrument  pelayanan  masyarakat,  Bukan  hanya  mencari  simpati  dengan  pencitraan  politik  untuk mendapatkan kedudukan namun setelahnya hanya semu dan tidak menguntungkan bagi pemilih.
Makna  demokrasi  bukan  hanya  sekadar  kebebasan  menyampaikan  pendapat.  Begitu  pula dalam sistem pemerintahan, demokrasi belum bisa dikatakan ideal dengan sekadar dibuatnya sistem pemilihan  umum.  Demokrasi  yang  sehat  haruslah  berjalan  sehat  tahapan  pemilunya,  termasuk kontestasinya.  Tanpa  itu,  demokrasi  hanyalah  pepesan  kosong  nan  semu.  Sebagai  negara  dengan mayoritas  muslim,  maka  ini  memicu  adanya  kebangkitan  politik  identitas  Islam  sebagai  upaya pembentukkan  citra  diri  dengan  mengandalkan  Islam  sebagai  senjata  untuk  merebutkan  suara mayoritas  muslim  yang  ada  di  Indonesia  atau  yang  kerap  disebut  dengan  Politisasi  Islam.  Cara seperti  ini  tidak  dibenarkan  untuk  dilakukan  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  Demokrasi.
Penonjolan  warga  negara  muslim  harus  memilih  pemimpin  muslim  ini  bahkan  menjadi  sebuah polemik  yang  membelah  publik  sepanjang  pemilihan  umum  yang  berlangsung.  Sebagai  contoh yaitu pemilihan gubernur Jakarta dan Pemilu Presiden beberapa tahun lalu. Identitas Islam dijadikan sebagai  acuan  untuk  melakukan  pencitraan  politik.  Moment-moment  Islam  dijadikan  sebagai senjata  kampaye  perpolitikan.  Seperti  momentum  Reuni  212  di  Monas  pada  Ahad,  2  Desember 2018. “Ingat  semuanya  sudah  saatnya  2019  ganti  presiden,  Haram  pilih  presiden  dari  partai Penista Agama” , begitu propaganda dari salah seorang petinggi sebuah ormas kala itu. Hal lainnya yang  menjadi  penguat  adalah  tameng  Islam  yang  dijadikan  sebagai  bahan  pencitraan  perpolitikan ini  terlihat  pada  media  cetak  (Baliho,  Spanduk,  dll)  yang  terpajang  pada  setiap  usungan  partai politik.  Seperti  dengan  menyertakan  ayat-ayat  Al-Quran,  hadist,  dengan  menonjolkan  visi  misi pengusung kandidat dari para ijtima, backgroud kepemimpinan seperti kiai, dll. Bahkan momentum pilkada Jakarta juga telah menunjukkan sejumlah issu kampanye yang menyita energi bangsa bukan cuma  publik  Jakarta  tapi  juga  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  antar  lain  kasus  Surat  Al Maidah ayat 51 yang berujung pada mobilisasi massa dari berbagai daerah di tanah air untuk datang berunjuk  rasa  di  Jakarta,  sampai  beredarnya  opini  publik  „Saya  Muslim,  saya  pilih  Pemimpin Muslim‟.
Politik  pencitraan  pada  prinsipnya  diupayakan  untuk  mempengaruhi  masyarakat  dengan cara  menanamkan  opini.  Tujuannya  adalah  agar  terlihat  sempurna  di  mata  publik,  meskipun sesungguhnya  bukanlah  seperti  pada  kenyataanya.  Pencitraan  bukan  lagi  sekadar  memoles  sisi negatif  politisi  yang  secara  manusiawi  memiliki  kekurangan,  melainkan  sudah  menjadi  lampu aladin yang diharapkan dapat mengubah hitam menjadi putih  (Kristiadi, 2008). Praktik pencitraan semacam ini tentu bertentangan jika ditinjau dari perspektif komunikasi Politik Islam. Membangun pencitraan  dalam  Islam  adalah  sebentuk  upaya  ketulusan  untuk  pembaharuan  dan  penyempurnaan diri kearah yang lebih baik, dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Pesan dalam komunikasi Islam harus  disampaikan  secara  otentik,  menghindari  fitnah  dan  sebagainya.  Kata  kuncinya  ialah kejujuran bukan sekadar gimik yang artifisial.
Instrumen  lain  yang  tak  kalah  penting  dalam  pencitraan  politik  yakni  kredibilitas.  Dimana tindakan  dari  kandidat  harus  sesuai  dengan  yang  diucapkan.  Hal  tersebut  dapat  dinilai  dari penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilakukan.  Di  sini track  record memiliki  peranan  yang strategis  dan  signifikan.  Penerepan good  governance dapat  menjadi  tolak  ukur  bahwa  pencitraan politik yang dilakukan memiliki kredibilitas  yang tinggi. Namun sebaliknya jika good governance tidak  terlaksana  dan  kredibilitas  dari  kandidat  di  nilai  lemah  maka  kandidat  akan  kehilangan kepercayaan publik. Keberhasilan dari pencitraan publik dilihat dari terjaganya kepercayaan publik. Kepercayaan  publik  merupakan  sebentuk  konsep  yang  bersifat  mutifaset  yang  mana  mengenai konsensus dasar di antara anggota masyarakat pada nilai-nilai kolektif, prioritas dan perbedaan serta
penerimaan  implisit  masyarakat  dimana  mereka  hidup.  Aspek  kepercayaan  mengacu  pada kepercayaan kepada pemerintah, pemerintah harus bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang  terkait  dalam  mengelola  aspirasi  dari  masyarakat  atau  pemilih.  Karena  apabila  pemerintah tidak  mampu  mengelola  dan  mewujudkan  harapan  warganya  maka  akan  dapat  merusak kepercayaan  yang  sudah  diberikannya.  Oleh  sebab  itu,  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah harus kredibel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat (Goldmas, Smith, 2010).
Dari  landasan  di  atas,  penulis  bertujuan  untuk  menganalisis  demokrasi  semu  dan  politik pencitraan  berbingkai  Islam  yang  terjadi  di  tengah  fenomena  citra  kinerja  pemerintahan  Anies Baswedan  yang  didukung  oleh  gerakan  212  pada  tahun  2018.    Hal  yang  dapat  dilakukan  untuk menghidari  terjadinya  demokrasi  semu  yakni  mengamalkan  Politik  pencitraan  dari  pespektif komunikasi  Islam  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  komunikasi  Islam,  yaitu menekankan  pada  unsur  pesan  ( message ),  atau  nilai-nilai  yang  disampaikan  harus  sesuai  dengan ajaran  Islam,  cara  ( how )  penyampaiannya  juga  mengandung  kejujuran,  yakni  gaya  bicara  yang digunakan harus ditopang dengan kesantunan dan menjujung etika. Serta pencitraan politik terhadap good governance, dimana pencitraan politik dengan kredibilitas  yang baik dapat  mempertahankan pencitraan  politik  yang  menerapkan  komunikasi  Islam  tanpa  terlepas  juga  menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

## Pembahasan (discussion)

## Politik Pencitraan dan Demokrasi Semu dalam Konteks Good Governance
Pencitraan  merupakan  kesan  yang  sengaja  diciptakan  dari  suatu  objek,  orang  atau organisasi.  Pencitraan awalnya identik dengan kegiatan kehumasan (public relations) dalam dunia bisnis. Tetapi terminologi ini bergerser pada kegiatan partai politik, sehingga dinamika perpolitikan erat  dengan  istilah  politik  pencitraan.  Dalam  konteks  perpolitikan  Indonesia  misalnya,  politik pencitraan  menjadi  bahasa  sehari-hari  yang  lazim  disajikan  oleh  media  massa  cetak  maupun elektronik.  Istilah  politik  pencitraan  semakin  kencang  berhembus  dalam  percakapan  masyarakat Indonesia  ketika  kaum  akademisi  maupun  praktisi  menjadikannya  sebagai  bahan  diskusi  ilmiah dalam berbagai kesempatan (Azhar, 2017). Istilah tersebut menjadi kian santer terdengar utamanya saat menjelang hajatan demokrasi semisal pemilu.
Term  politik  pencitraan  dalam  perpolitikan  Indonesia  mulai  berkembang  sejak  berubahnya sistem  politik  Indonesia  dari  monopolitik  kepada  sistem  multi  partai.  Sebagaimana  disebutkan Anwar  Arifin,  bahwa  dalam  konteks  perpolitikan  di  Indonesia,  ontran-ontran  pencitraan  politik semakin  mengkristal  ketika  Indonesia  menerapkan  sistem  pemilu  langsung  berdasarkan  suara terbanyak. Janji politik yang dikemas dengan berbagai bentuk dan disebarkan melalui media massa
merupakan salah satu bentuk pencitraan politik. (Anwar, 2003). Bagi para politisi, pencitraan sangat penting karena dapat mempengaruhi perolehan suara pada pemilihan umum. Jika partai beserta para politisi di dalamnya mampu membangun citra positif, maka besar kemungkinan partai tersebut akan berhasil  menarik  simpatisme  dan  dukungan  kuat  dari  masyarakat.  Akibat  begitu  pentingnya  citra bagi  partai  politik,  maka  dibutuhkan  konstruksi  atau  langkah-langkah  untuk  membangun  dan membentuk  citra  positif  partai  politik  agar  makin  mendapatkan  kepercayaan  dan  dukungan  dari masyarakat.
Semakin  terbukanya  era  demokrasi  mendorong  setiap  partai  berupaya  memberikan  yang terbaik  bagi  masyarakat.  Karena  dalam  era  demokrasi,  kompetisi  antara  parpol  semakin  ketat, sehinga  salah  satu  tugas  berat  bagi  parpol  adalah  begaimana  caranya  agar  parpol  tersebut  bisa diterima  oleh  masyarakat.  Kondisi  tersebut  kemudian  mendorong  partai  berupaya  menguatkan keberadaanya  dengan  berbagai  upaya  dan  strategi.  Ada  yang  menunjukkan  eksistensinya  dalam menonjolkan  progamnya,  ada  yang  menonjolkan  ketokohan  dalam  parpolnya,  simbol-simbol, jargon-jargon  hingga  singkatan  nama.  Hal  itu  semua  dilakukan  partai  dalam  rangka  politik pencitraan  sehingga  mampu  membentuk  solidaritas  dan  soliditas.  Singkatnya,  politik  pencitraan merupakan salah satu strategi marketing untuk memenangkan kontestasi politik.
Di Indonesia, demokrasi yang menjadi instrumen politik paling sahih adalah Pemilu. Pemilu merupakan  proses  yang  selayaknya  ditempuh  untuk  memperbaiki  kualitas  demokrasi  yang berlangsung di dunia ketiga, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari adanya praktik demokrasi semu (pseudo democracy) yang dapat memberangus demokrasi itu sendiri. Proses pencitraan politik yang  sering  terjadi  dalam  momen  pemilu  dimaksudkan  untuk  memenuhi  hak-hak  individu  agar terbuka peluang dan partisipasi dalam menentukan pemimpin sebagai bagian yang dipercaya dapat meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan.  Namun,  dalam  demokrasi  terdapat  ancaman  yakni pseudo  democracy. Hal  ini  dikarenakan  demokrasi  yang  dianut  di  Indonesia  belumlah  sempurna dan  kokoh.  Hal  itu  terjadi  lantaran  penikmat  demokrasi,  pada  kenyataanya  ialah  segelintir  kaum elite  saja.  Biaya  seseorang  untuk  maju  kedalam  gelanggang  pemilu  diyakini  sangatlah  tinggi. Karena faktor tingginya cost politik itulah demokrasi di Indonesia masih memiliki catatan serius.
Politik  pencitraan  sering  terjadi  beriringan  dengan  pelaksanaan  demokrasi,  sebagai  upaya untuk  memikat  hati  masyarakat  agar  memilih  kandidat  yang  diusung.  Namun  pada  pelaksaannya, demokrasi  yang  dijalankan  malah  kebanyakan  menyimpang  dari  prinsip-prinsip  demokrasi  yang sesungguhnya,  atau  sering  disebut  dengan  demokrasi  semu.  Ini  yang  menjadi  kendala  ketika  para praktisi politis menggunakan cara-cara tidak sehat untuk menduduki kekuasan, apalagi menjadikan agama  sebagai  tameng  penguat  dari  pencitraan  politik  tersebut.  Politik  pencitraan  lebih  kerap ditampilkan sebagai  ajang membungkus kebohongan dengan segala pernak-pernik kesalehan  yang
artifisial.  Terlebih  dengan  menggunakan  agama  sebagai  pembungkusnya.  Praktik  semacam  ini nyatanya terbukti cukup efektif untuk menarik simpati massa.
Fragmentasi politik pencitraan yang ditampilkan oleh elit politik di Indonesia, erat kaitannya dengan  penjelasan  Jon  Simons,  ia  menegaskan  bahwa  politik  demokratis  modern  adalah  politik pencitraan,  di  mana  urusan  penampilan  lebih  penting  dari  subtansi,  dan  kepribadian  lebih  penting daripada kebijakan (Simon, 2006). Namun menariknya dari perkembangan demokrasi di Indonesia, masyarakat  mulai  banyak  belajar  untuk  menterjemahkan  proses  simbolisme  dan  pencitraan  yang dilakukan  para  elit  politik.  Terdapat  masyarakat  yang  mulai  cerdas  menilai,  bahwa  apa  yang dilakukan oleh seorang kandidat atau satu partai pada saat menjelang Pemilu adalah bentuk  gimik dan pencitraan. Keduanya dilakukan agar partai atau kandidat yang bersangkutan dianggap baik dan layak untuk dipilih. Inilah sesungguhnya demokrasi semu (Pseudo Demokracy).
Citra  menempati  unsur  terpenting  yang  menjadi  pertimbangan  pemilih  dalam  menentukan pilihannya, maka tidak mengherankan jika politisi memanfaatkan konsep citra untuk menjembatani jarak  antara  perilaku  pemilih  yang  dipahami  politisi  dengan  apa  yang  sesungguhnya  tersimpan  di benak para pemilih (Newman & Kenworthy, 1999). Sebenarnya praktik  demokrasi semu (pseudo democracy) yang memberangus demokrasi itu sendiri. Hal ini juga dengan masa frozen democracy. Demokrasi  yang  terjadi  adalah democracy  pseudo dimana  demokrasi  dalam  keadaan  semu  dan beku.  Penikmati  demokrasi  ini  hanya  segelintir  kaum  elite  saja.  Sehingga,    pemerintah  perlu merefleksikan dan mengidentifikasi formulasi yang tepat untuk memanifestasikan demokrasi secara substantif ke tengah masyarakat dan mengatasi ketimpangan yang terjadi. Ada 3 (tiga) pendekatan yang  menjadi  strategi  untuk  mencapai  asumsi  yang  diinginkan.  Pendekatan  tersebut  adalah pendekatan  partisipasi  politik,  pendekatan  perubahan  sosial  dan  pendekatan  pemberdayaan masyarakat.  Pendekatan-pendekatan  dilakukan  untuk  memberikan  wawasan  kepada  masyarakat terhadap aturan-aturan yang mengikat terhadap peserta pemilu dan relasi ideal yang harus terbentuk antara peserta dan pemilih. Hal ini dilakukan agar dapat mendegradasi pragmatisme dalam pemilu yang  muncul  akibat  ketimpangan  yang  terjadi.  Ini  adalah  upaya  awal  untuk  menghindari  potensi pseudo democracy terjadi .
Demokrasi semu yang dihasilkan melalui politik pencitraan memiliki kecenderungan keluar dari  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  tersusun  melalui  persepsi  dan  memiliki  makna  gejala  politik. Kemudian  menyatakan  makna  itu  melalui  kepercayaan,  nilai,  dan  pengharapan  dari  pemilih. Namun,  ada  yang  lebih  penting  dibandingkan  citra  yang  baik  yakni  kepercayaan  publik. Kepercayaan  publik  tidak  hanya  dihasilkan  melalui  pencitraan  politik,  namun  juga  dari  kinerja kandidat.  Kinerja  nyata  mampu  memiliki  pengaruh  signifikan  di  hati  publik.    Ia  mampu meninggalkan  impresi  yang  kuat  di  alam  bawah  sadar  masyarakat.  Kinerja  dari  kandidat  dinilai pemilih melalui penyelenggaraan  yang dilakukan di  pemerintahan.  Penyelenggaraan pemerintahan
yang  baik  atau  dikenal  dengan  istilah good  governance akan  menjadi  tolah  ukur  dari  pencitraan politik yang terealisasi.
Good  governance dapat  diartikan  sebagai  cara  mengelola  semua  hajat  publik  dengan  baik. Kepercayaan  publik  dan good  governance merupakan  dua  hal  yang  saling  berkaitaan.  Berbeda dengan  government  atau  pemerintah,  governance  lebih  merujuk  pada  struktur  fungsi  dan penampilan  otoritas  publik  institusi  di  semua  level.  Governance  ini  meliputi  manajemen  fungsi publik seperti regulatory powers  are  exer cised including enforcement) dalam mengelola masalah negara public service delivery, public resources  (human natural economic dan financial dan public (Zuhro, 2016) .
Pencitraan mungkin bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, namun itu tidak ada  artinya  dibandingkan  dengan  kerugian  jangka  panjang  yang  dapat  ditimbulkannya.  Sebagai contoh,  pada  masa  kampanye  para  calon  berlomba  untuk  memoles  citra  dirinya  sebaik  mungkin. Dalam  jangka  pendek  mungkin  ia  bisa  mendapat  keuntungan.  Namun  jika  citra  yang  ditampilkan ternyata  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  sesungguhnya,  lambat  laun  publik  akan  mengetahui dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi dirinya (Frank, 1992). Tentu  kita  pernah  mendengar  sebuah  peribahasa,  sepandai  apapun  seseorang  menyimpan kebohongan,  pada  akhirnya  akan  ketahuan  juga.  Atau  jika  mengutip  ungkapan  Christina  Tirta, jangan  pernah  menyembunyikan  kebohongan  karena  kebenaran  akan  selalu  menemukan  jalannya. Seperti  bayangan selalu menemukan pemiliknya saat matahari beranjak pergi.
Untuk memberikan panduan bagaimana membangun good governance, setidaknya, terdapat 4 (empat) prinsip yang saling berkaitan yaitu Accountability, Transparancy, dan Democration, Rule of law (Mardiasmo, 2009). Berikut penjelasan dari prinsip-prinsip good governance .

## a. Accountability (Akuntabilitas)
Pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap  aktivitas  yang  dilakukan.  Akuntabilitas  mutlak diperlukan  agar  setiap  lembaga  Negara  dan  penyelenggara  Negara  melaksanakan  tugasnya secara  bertanggungjawab.  Untuk  itu,  setiap  penyelenggaraan  harus  melaksanakan  tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan public yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang.
b. Transparancy (Transparansi)
Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  memperoleh  infomasi.  Informasi  yang  dimaksud tentu informasi yang berkaitan dengan kepentingan public. Dengan transparansi tersebut, publik diharapkan mampu memperoleh informasi yang mereka butuhkan .
c. Democration (Demokrasi)
Demokrasi  mengandung  tiga  unsur  pokok  yaitu  partisipasi,  pengakuan  adanya  perbedaan pendapat  dan  perwujudan  kepentingan  umum.  Asas  demokrasi  harus  diterapkan  baik  dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalan penyelenggaraan Negara.
d. Rule Of Law (Aturan Hukum) Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan  hukum  harus  dibangun  agar  lembaga  Negara  dan  penyelenggaraan  Negara  dalam melaksanakan tugasnya. Langkah penyelenggara Negara harus selalu didasarkan pada keyakinan untuk  berpegang  teguh  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini harus  menjamin  bahwa  hukum  dapat  ditegakkan  sebagaimana  mestinya.  Tidak  pantas  lagi  kita masih mendengar adagium yang berbunyi, hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah.
Jika  prinsip-prinsip  tersebut  diterapkan  dengan  baik  dan  sungguh-sungguh  maka  dapat mencapai  hasil  yang diinginkan oleh stakeholder . Dalam prinsip Good Governance dapat  terlihat bahwa good  governance dilakukan  dengan  tujuan  menciptakan  pemerintahan  yang  professional. Good  Governance dipandang  sebagai  alat  untuk  mewujudkan  demokrasi.  Menggeser  pencitraan politik  yang  terkesan  sentralistik  dan  monopolistis  dimana  sudah  diatur  segalanya,  kandidat  yang dipercaya  public  dan  menjadi  pemerintah  yang  memiliki  wewenang  dan  sebagai  fasilitator  yang berkolaborasi dengan stakeholder sebagai pilar good governance.

## Demokrasi Semu dan Politik Pencitraan Dalam Perspektif Islam
Politik pencitraan yang dilakukan partai atau kandidat pasti menggunakan komunikasi yang akan menampilkan dirinya sebagus mungkin untuk menjaa citranya di depan publik. Sebagaimana dalam  komunikasi  bisnis  dan  komunikasi  politik  atau  yang  lainnya,  komunikasi  dalam  perspektif Islam,  harus  dilaksanakan  dengan  mengedapankan  prinsip-prinsip  kebaikan,  kejujuran  dan kebenaran.  Jika  merujuk  literarur  komunikasi  Islam,  ada  beberapa  prinsip  komunikasi  Islam  yang lazim  dipahami,  yaitu:  1. Qaulan  sadida;  2.  Qaulan  baligha;  3.  Qoulan  ma’rufa;  4.  Qaulan Karima; 5. Qaulan Layina; 6. Qaulan masyura (Rakhmat, 1996). Dua dari 6 prinsip komunikasi yang  telah  disebutkan  tadi  menjadi  hal  utama  yang  harus  diperhatikan  dalam  proses  pencitraan politik.  Pertama, qawlan  sadida (berkata  dengan  benar  dan  jujur).  Pencitraan  dari  perspektif terminologi  ini,  harus  dilakukan  dengan  menjunjung  tinggi  kejujuran  dan  kebenaran.  Apa  yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Islam memandang bahwa komunikasi harus dilakukan dengan benar, faktual dan tidak mengandung unsur rekayasa atau manipulatif. Kebenaran dan kejujuran, merupakan landasan filosofis komunikasi politik Islam seperti yang dijelaskan dalam surag al-Ahzab ayat 70-71:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kamu  kepada  Alah  dan  katakanlah  perkataan  yang  benar, niscaya  Allah  memperbaiki  bagimu  amal-amalanmu  dan  mengampuni  bagimu  dosa-dosamu.  Dan  barang
siapa  mentaati  Allah dan  Rasul-Nya,  maka  sesungguhnya  ia  telah  mendapatkan  kemenangan  yang  besar”. (QS. Al-Ahzab, 70-71)
Ayat  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  komunikasi  politik  Islam  tidak  hanya  menekankan kepada komunikator, tetapi menekankan juga pada kemaslahatan komunikan. Seorang komunikator dituntut untuk menghindari kebohongan yang dimungkinkan dapat merugikan komunikator. Hal ini dapat  diperhatikan  dari  bahasa  Alquran  yang  sunyi  dari  kebohongan  dalam  mengajak  manusia dengan bahasa yang benar ( qoulan sadida ) sehingga akan membekas pada jiwa manusia. Pesan lain yang dapat ditangkap dari ayat di atas, bahwa pesan-pesan yang mengandung makna menjatuhkan atau  mendiskreditkan  harus  segera  koreksi.  Ucapan  yang  arahannya  meruntuhkan,  pada  saat  yang sama  harus  pula  diiringi  dengan  pesan-pesan  perbaikan.  Artinya,  kritik  yang  disampaikan  harus mendidik  dan  konstruktif.  Dalam  konteks  lain  kata  Wahyu  Ilaihi,  pesan  yang  disampaikan merupakan  kalimat-kalimat  yang  baik  sesuai  dengan  kebiasaan  pada  masing-masing  masyarakat, dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-ilahian (Ilahi, 2010).
Kedua, qawlan ma’rufan (perkataan  yang baik). Qawlan  ma’rufan sebagaimana dijelaskan Ilaihi dapat diartikan sebagai ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik. Pantas maksudnya adalah sebagai  kata-kata  yang  terhormat,  sedangkan  baik  diartikan  sebagai  kata-kata  yang  sopan.  Istilah Jalaluddin  Rahmat  kata  ilaihi  adalah  pembicaraan  yang  bermanfaat,  memberikan  pengetahuan, mencerahkan  pemikiran  dan  menunjukkan  pemecahan  terhadap  kesulitan  orang  yang  lemah.  Bila ditelaah  lebih  jauh, qawlan  ma’rufan menggambarkan  mengenai  etika  berkomunikasi  dengan komunikan.  Misalnya,  bagaimana  etika  seorang  komunikator  yang  memiliki  kekuatan  (power) terhadap masyarakat yang lemah, seperti orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Bagimana etika seorang komunikator dalam berkomunikasi terhadap orang yang lebih mengedepankan emosi daripada akhlaknya (Ilahi, 2010).
Prinsip-prinsip  komunikasi  yang  telah  dijelaskan  di  atas  sangat  dekat  dengan  komunikasi islam.  Prinsip  ini  diterapkan  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  komunikasi  politik  islam  tanpa menjadikannya sebagai topeng/senjata dalam pemilihan umum. Calon kandidat yang memposisikan dirinya sebagai komunikator harus mempersiapkan diri sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip komunikasi  islam  yang  telah  djelaskan  sebelumnya.  Pesan  yang  disampaikan  juga  harus  di formulasikan, dikemas dan disajikan sesuai dengan nilai-nilai tersebut tanpa ada keberpihakkan ke satu etnis, budaya maupun agama.
Dalam dunia politik, istilah pencitraan merupakan suatu hal yang wajar dan logis. Pencitraan merupakan  aspek  penting  yang  tak  terpisahkan  untuk  memperoleh  jumlah  suara  yang  lebih  besar, dukungan  maupun  simpati  publik.  Oleh  karenanya,  banyak  para  elit  politik  yang  menggunakan pencitraan  diri  maupun  kelompoknya  guna  memperoleh  daya  dukung  masyarakat.  Namun
demikian,  ada  yang  perlu  digarisbawahi  menyangkut  bagaimana  semestinya  politik  pencitraan tersebut dilakukan, utamanya jika ditinjau dari segi perspektif Islam
Menurut  analisis  penulis,  ada  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  dalam  proses  politik pencitraan  jika  ditinjau  dari  perspektif  Islam,  yaitu:  pertama,  menjaga  agar  opini  publik  tetap bergerak sehat. Kedua, menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menyampaikan pesan secara jujur.

## b. Menjaga Opini Publik Tetap Sehat
Opini publik sebagai kekuatan politik tidak hanya mampu menopang suatu pemerintahan atau  kekuasaan,  melainkan  juga  memiliki  kekuatan  untuk  mengulingkannya.  Sebagaimana yang  pernah  dialami  oleh  Soeharto  dan  Abd  Rahman  Wahid  (Gus  Dur),  baik  melalui  cara yang  konstitusional  (melalui  parlemen),  maupun  melalui  pergolakan-pergolakan  atau  aksi- aksi  massa, atau kedua-keduanya  (aksi  massa dan parlemen).  Opini  publik dapat  dibentuk, dipelihara,  dibina  dengan  baik  oleh  semua  kekuatan  politik,  melakui  komunikasi  politik yang intensif, persuasif,  informatif, edukatif dan  koersif. Karakteristik  yang paling penting dari  opini  publik  yang  telah  mendorong  para  ilmuwan  sosial  untuk  menyelidikinya  adalah kekuatannya yang luar biasa terhadap pemerintah dan individu masyarakat.
Namun  demikian,  dalam  perspektif  Islam,  pencitraan  yang  dilakukan  harus dilakukan  secara  benar,  tidak  mengandung  kebohongan  dengan  kata  lain  harus  tetap menjunjugn tinggi etika komunikasi. Opini yang dibangun harus didasarkan pada kebenaran dan tidak mengandung fitnah dan kebohongan. Sebagimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW  dalam  membangun  pencitraan  nama  baik  terhadap  Abu  Bakar  dan  sahabat  lainnya. Demikian  pula  pencitraan  nama  baik  terhadap  mereka  yang  diangkat  sebagai  saksi  guna menunaikan  hak  orang  lain.  Pencitraan  yang  dilakukan  Rasulallah  SAW  didasari  kepada ketakwaan. Bahkan tercatat dalam sejarah keislaman, bahwa para sahabat Rasulullah SAW pada  masa  kepemimpinanya  juga  melakukan  pencitraan.  Sepeninggal  Rasulullah  SAW, Imam  Ali  tetap  melanjutlan  perjuangan  Rasul,  yakni  menghapuskan  segala  bentuk penindasan  terhadap  sesama  manusia.  Ali  tampil  sebagai  pemimpin  yang  tidak  berjarak dengan  rakyatnya,  kehidupan  sehari-harinya  terlihat  tidak  seperti  pemimpin  kebanyakan, tempat  tinggal,  makanan  serta  pakaiannya  sangat  sederhana,  sehingga  orang  miskinpun hidup  lebih  baik  daripada  kehidupannya.  Padahal  Ali  adalah  seorang  pemimpin  yang memiliki kesempatan untuk hidup mewah selama jadi pemimpin (Jordac, 1996).
Dengan  demikian,  membangun  pencitraan,  berarti  melakukan  proses  perbaikan dengan  kesadaran  dan  sungguh-sungguh  secara  gradual,  yakni  melakukan  perbaikan  dari waktu  ke  waktu  secara  bertahap.  Pencitraan  dalam  pandangan  Islam,  bukan  sekedar mengemas  secara  baik  tampilan  luarnya,  tetapi  tampilan  luar  tersebut  diharapkan  dapat
menjadi  indikator  kebaikan  di  dalamnya.  Ini  erat  kaitannya  dengan  sebuah  pepatah  Arab yang  dikutip  oleh  Munir,  „ Az  zahiru  yadullu  alal  batin (hiasan  lahir  menunjukkan  hiasan batin)‟.  Hal  ini  kata  Munir  menggambarkan  bahwa  penampilan dzahir seseorang  sangat berkaitan  erat  dengan  hal-hal  yang  bersifat  batin  dalam  dirinya.  Karena  biasanya  dalam menilai batin seseorang dimulai dari penampilan luarnya. Inilah pentingnya mengapa harus menjaga penampilan fisik (Munir, 2010).
c. Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Menurut  perspektif  Islam,  pencitraan  haruslah  dilakukan  dengan  sebentuk  kejujuran, sehingga  melahirkan  kepercayaan  yang  otentik. Trust dalam  pandangan  Islam  tidak  jauh berbeda dengan amanah (terpercaya) yang merupakan salah satu dari sifat Nabi Muhammad SAW. Amanah berarti tidak memiliki prasangka buruk kepada orang lain, tidak berkhianat dan  juga  tidak  menyebarkan  fitnah  tentang  sesuatu  apapun.  Hal  ini  seperti  yang tergambarkan dalam Alquran, surat An Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya.  Dan (menyuruh  kamu)  apabila  mentapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkannya  dengan adil. Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mendengar Lagi Maha Melihat”. (QS.4:58)
Ayat  ini  turun  ketika  Ali  mengambil  kunci  ka‟bah  secara  paksa  dari  Utsman  bin Thalhah  Al-Hajabi  yang  saat  itu  menjadi  penjaga  Ka‟bah.  Tetapi  dia  menolaknya  dan berkata:  “Seandainya  aku  tau  bahwa  dia  adalah  Rasulullah  SAW,  aku  tidak  akan menolaknya.” Kemudian Rasulullah memerintahkan agar kunci itu dikembalikan kepadanya dan  bersabda:  “ Ambillah  untuk  selamanya  dan  seterusnya.” Kemudian,  dia  merasa  takjub akan hal tersebut. Lantas Ali membacakan ayat tersebut kepadanya dan ia langsung masuk Islam.  Ketika  Utsman  bin  Thalhah  Al-Hajabi  menjelang  meninggal  dunia,  ia  memberikan kunci itu kepada adiknya Syaibah, kemudian dipegang oleh anaknya. Kendati ayat ini turun karena  sebab  yang  khusus,  tetapi  keumumannya  bisa  dijadikan  sebagai  pegangan,  dengan qarinah (indikasi) jamak (Junaidi, 2011).

## Kinerja Pemerintah DKI Jakarta dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Salah satu fenomena pencitraan politik berbasis agama yakni gerakan 212 yang mendukung Anies  Baswedan  dalam  membentuk  citra  politik  saat  menjadi  kandidat  Pilgub  2018.  Dinilai  telah membuat framing yang mengarahkan keputusan masyrakat dalam menentukan pilihan penggunaan hak  suara  yang  didasari  oleh  framing  gerakan  212  yang  bernuansa  Agama. Praktik  berdemokrasi tidak  hanya  sebatas  procedural  melalui  pemilu,  masyarakat  harus  dapat  ikut  serta  atau  dilibatkan
dalam  proses  demokrasi  dalam  bentuk  apapun.  Namun,  dalam  kenyataannnya  politik  pencitraan membangun perspektif masyarakat dengan preferensi yang tunggal diatas berbagai kepentingan dan latarbelakang  preferensi.  Dalam  praktiknya,  politik  pencitraan  selalu  menggunakan  isu  SARA sebagai  media  dalam  tindakan-tindakan  pencitraan.  Hal  tersebut  terlihat  dari  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  pasangan  calon  Anies-Sandi  saat  mencalonkan  diri  di  Pilkada  DKI  Jakarta 2018. Penelitian dari Dony Arung Triantoro (2019), menemukan fenomena bahwa saat pencalonan Anies-Sandi  terindikasi  politik  identitas.  Politik  identitas  oleh  Anies-Sandi  dilakukan  melalui facebook  dan  instagram  berupa  penyebutan  identitas  agama  seperti  kata  “seiman,  Islami,  kami berpeci dan syariah” (Triantoro, 2019). Seharusnya dalam praktik demokrasi yang terwujud dalam pesta  rakyat  pemilu  khususnya  di  indonesia  yang  mengangkat  prinsip  Luber  dan  Jurdil,  maka hendaknya  pemilihan  umum  yang  menjadi  tempat  bertarungnya  kandidat  dari  berbagai  latar belakang suku ras dan agama harus bebas dari ketimpangan keadilan.
Praktik-praktik  politik  pencitraan  dengan  menggunkan  identitas-identitas  latas  belakang masyarakat  yang  tunggal  cenderung  mengabaikan  preferensi  dari  sisi  minoritas.  Framing  agama dalam  politik  pencitraan  pun  dijadikan  sebagai  blok-blok  pembatas,  mana  yang  harus  ditentukan oleh  pemilik  suara  dan  mengabaikan  opsi-opsi  lain.  Opsi  alternatif  lain  yang  bisa  menjadi  pilihan yang  lebih  baik  dari  pada  pilihan  yang  di  Framing  wajib  untuk  di  pilih.  Sehingga,  ide  kebebasan yang merupakan ciri  khas  dari demokrasi  pun terabaikan dalam praktik tersebut,  kemudian prakik politik  identitas  mengarah  pada  situasi  demokrasi  semu (Pseudo  Democracy) .  Prinsip  Demokrasi seharusnya  memberikan  kebebasan  kepada  masyarakat  untuk  menggunakan  hak  suaranya  tanpa memaksa  untuk  memilih  satu  pasangan  calon.  Menjunjung  konsepsi  mengenai  partispasi  politik masyarakat berangkat dari anggapan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Keadaan demokrasi seperti  itu  di  modern  ini  sudah  sulit  ditemui,  hak  suara  masyarakat  memang  dibebaskan.  Namun, fikiran dan ide untuk memilih masih dibelenggu oleh praktik pencitraan politik yang menggunakan politik identitas framing agama sebagai alat yang secara tidak langsung mengatur pemilik hak suara untuk memilih.
Pasangan  calon  Anies-Sandi  saat  Pilgub  menjadi  contoh  praktik  demokrasi  di  Indonesia yang menggunakan pencitraan politik dengan Framing agama melalui masa Aksi 212 yang saat itu menjadi  pendukungnya. Masa Aksi  212 menjadi salah satu bentuk  partsipasi politik  yang menjadi motor  penggerak  pandangan-pandangan  berlandaskan  agama  dalam  menentukan  pilihan  publik pada  Pilgub  2018.  Keterlibatan  Anies-Sandi  dalam  gerakan  212  secara  eksplisit  tidak  bisa dipungkiri. Tercatat dalam pemberitaan online, Anies menghadiri reuni para pendiri dan massa Aksi 212  di  Jakarta  pada  bulan  desember  2019.  Dalam  media  CNBC  Indonesia,  tertulis  bahwa  Anies menyampaikan terima kasih kepada semua yang ikut dan menciptakan keteduhan di Jakarta. Hal ini
membuktikan dengan memberikan izin atas penyelenggaraan acara reuni Massa Aksi 212 hubungan antara Anies dan Massa 212 tetap terjalin bahkan setelah kemenangannya di Pilgub Jakarta 2018.
Dalam  penelitian  Elis  Nugraha  Dkk  (2020),  menjelaskan  hasil  penelitian  mereka  terkait Aksi  212  dan  Kemenangan  Anies-Sandi  pada  Pemilihan  Gubernur  Jakarta  2017  bahwa  Aksi  212 memiliki peran besar dala memenangkan pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 207. Hal tersebut terlihat dari 2 (dua) hal yakni, modal sosal yang dimiliki oleh jaringan akitivitas Aksi 212 dengan pemanfaatan kepercayaan public dengan menggunakan fatwa MUI dan pengaruh para tokos muslim.  Aksi  212  sukses  mempengaruhi  perilaku  pemilih  Jakarta  yang  memicu  banyaknya deklarasi  dukungan  Anies-Sandi  sehingga  akhirnya  keduanya  memenangkan  Pilgub  tersebut (Septiana  et  al.,  2020).  Anies  Baswedan  melalui  momentum  Aksi  212  tidak  terlepas  dari  politik pencitraan  yang  Ia  manfaatkan  untuk  membangun  kepercayaan  publik  melalui  politik  identitas framing agama. Adapun kepercayaan (Trust) publik , merupakan pondasi dari suatu hubungan antara kedua pihak yang akan terjalin. Menurut Yilmas dan Atalay bahwa kepercayaan mengandung suatu sikap  yang  menganggap  bahwa  individu  atau  kelompok  bermaksud  baik,  adil  dan  sesuai  dengan norma etika (Septiana et al., 2020).
Dalam penelitian Elis Nugraha Dkk (2020) juga menjelaskan bahwa ketika para ulama yang sebagai  motor  penggerak  Aksi  212  menentukan  pilihannya  kepada  seorang  calon  kepala  daerah yang  Muslim,  maka  umat  muslim  atau  masyarakat  yang  beragama  Islam  akan  mendukung  calon tersebut.  Pilihan  mereka  jatuh  pada  Anies-Sandi  yang  dianggap  seiman,  hal  tersebut  kemudian berdampak  terhadap  kemenangan  Anies-Sandi  pada  Pilgub  Jakarta  2017.  Pencitraan  politik  yang dilakukan  Anies-Sandi  dan  Aksi  212  berhasil  dalam  mempengaruhi  masyarakat  dan  mendapatkan kepercayaan  publik.  Hal  in  terlihat  dari  kemenangan  Anies-Sandi  saat  Pilgub  DKI  Jakarta  2017 dengan  perolehan  suara  52.73%  suara.  Pencitraan  politik  dengan  framing  agama  ini  terlihat  jelas dengan dukungan para pelaku Aksi 212. Dimana kepercayaan public yang didapat diguakan untuk memobilisasi masa Aksi 212 untuk mendukung Anies-Sandi.
Pada  reuni  Aksi  Massa  212  tahun  2018  yang  dihadiri  Anies  setahun  pasca  dilantiknya  Ia menjadi  Gubernur  DKI  Jakarta  justru  menjadi  ajang  bagi  Anies  untuk  mencari  dukungan.Hal tersebut ditandai dengan pernyataannya  yang liput di media Tirto.id bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies  Baswedan  menyinggung  capaian  kinerjanya  sebagai  kepala  daerah  dalam  reuni  akbar  212. Anis  mengklaim  bahwa  kepemimpinannya  selama  setahun  ini  telah  membuahkan  hasil,  salah satunya  yakni  menghentikan  reklamasi  hingga  merealisasikan  janji  DP  0  rupiah.  Direktur  Populi Center juga berpendapat bahwa Anies Baswedan yang di nilai mencari dukungan ,sebab momentum reuni  212  menjadi  momen  yang  baik  untuk  menyampaikan  pesan  bagi  aktor  yang  didukungnya. Pengamat  tata  kota  menilai  bahwa  janji  kampanye  Anies-Sandi  pada  Pilgub  DKI  Jakarta  2017 untuk memoratorium reklamasi di Teluk Jakarta mencerminkan keinginan masyarakat yang tinggal
di  sekitaran  lahan  yang  akan  di  targetkan  menjadi  pulau  reklamasi.  Hal  ini  dilakukan  karena sebagian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga reklamasi  dapat  mengganggu  sumber  pendapatan  nelayan  dengan  berkurangnya  komoditas  laut secara drastis.
Upaya-upaya Anies dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di bawah komandonya, tidak lepas dari segala citra yang dibangunnya saat menjadi kandidat di Pilgub DKI Jakarta 2017. Tidak jarang  permasalahan  yang  dihadapi  Pemprov  Jakarta  ditanggapi  public  dengan  membawa  citra Anies  yang  lekat  di  dirinya  sejak  sebelum  dilantik  menjadi  gubernur.  Banjir-banjir  besar  yang terjadi di Jakarta menjadi bencana tahunan yang tak kunjung terselesaikan dapat menjadi alat bagi oposisi untuk menjatuhkan kinerja Anies.
Meskipun pencitraan politik dengan framing agama berhasil dilakukan oleh Massa Aksi 212 yang sukses  menghantarkan Anies-Sandi menjadi pemenang Pilgub DKI Jakarta 2017, hal tersebut tidak  serta  merta  mencerminkan  kapabilitas  pasangan  tersebut  menjadi  pemimpin  di  DKI  Jakarta. Kepercayaan  public  menurun,  dengan  dibuktikan  rendahnya  tingkat  kepuasan  publik  terhadap kinerja  Anies  selama  2  tahun  menjabat  menjabat.  Survey  dari  Populi  Sentre    menunjukkan  trend penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Anies (tempo.com, 2019). Tercatat pada 2019, tingkat kepercayaan  public  berada  di  angka  65,5%.  Terjadi  penurunan  saat  2021,  yang  di  rilis  oleh Nusantara Strategic Network yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 39,3%. Namun prestasi yang diraih oleh DKI Jakarta sejak dipimpin oleh gubernur Anies pun lebih kurang diilirik public dibanding dengan permasalah yang sedang melanda DKI Jakarta.

## Simpulan
Islam  dan  demokrasi  kerap  dipertentangkan  oleh  sejumlah  kelompok  kecil  di  Indonesia. Padahal senyatanya, keduanya hadir secara sinergis dan berkait-kalidan satu sama lain. Hal tersebut ditopang oleh cara pandang mayoritas muslim di Indonesia, yang selalu berusaha mencari titik temu di antara berbagai konsepsi kehidupan (termasuk konsep bernegara) dari berbagai arah kebudayaan dan  peradaban  sehingga  memunculkan  pencitraan  yang  dikemas  dalam  bingkai  Islam.  Gerak langkah mayoritas muslim yang moderat inilah yang seyogyanya kita rawat bersama.
Upaya  yang  bisa  dilakukan  tanpa  menghilangkan  unsur  keIslaman  dan  menjunjung  tinggi adanya  keberagaman,  maka  dapat  diterapkan  sebuah  prinsip  komunikasi  politik  Islam,  yaitu Qawlan sadida (berkata dengan benar dan jujur) dan Qawlan Ma’rufan (perkataan yang baik) tanpa ada  unsur  kontroversi  dan  provokasi.  Politik  pencitraan  yang  seharusnya  dilakukan  dengan menggunakan komunikasi politik Islam, yaitu memberikan pesan secara jujur serta otentik dan tidak manipulatif.
a. Melihat  kemajemukan  yang  ada  di  Indonesia,  maka  perlu  adanya  perhatian  khusus  dari pemerintah  terhadap  politik  dalam  bingkai  agama  yang  dapat  menjadikan  kontroversi  antar umat beragama.
b. Setiap  calon  harus  menjauhi  kampanye  yang  menonjolkan  identitas  lebih-lebih  bernuansa SARA  dalam  arena  pemilu  sebagai  langkah  untuk  menghindari  meningkatnya  sentimen identitas  yang  terjadi  di  Indonesia.  Hal  ini  harus  dilakukan  dalam  upaya  pembangunan demokrasi yang subtansial dan beradab di Indonesia.
Pencitraan politik itu dikemas dengan pola komunikasi yang baik sebagaimana yang ada dalam konsep  komunikasi  perspektif  Islam,  maka  hal  tersebut  akan  meningkatkan  kepercayaan  publik. Kepercayaan  publik  yang  berhasil  dibangun  oleh  kandidat  akan  menjadi  kekuatan  bagi terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintaan yang baik (good governance).

## Daftar Pustaka
Azhar, A. A.  (2017).  Politik  dan  Pencitraan  dalam  Konteks  Islam. Jurnal  Analytica Islamic , 1 .
Frank, J. (1992). Public Relation . Erlangga.
Goldmas, Smith, C. (2010). Building Trust in Government: Inovation in Governance Reform in Asia . United Nation University.
Ilahi, W. (2010). Komunikasi DAkwah . Remaja Rosdakarya.
Jordac,  G.  (1996). Suara  Keadilan,  Sosok  Ali  bin  Abi  Thalib,  terj.Muhammad  Al- Sajjad . Lentera.
Junaidi, N. (2011). Tafsir Jalalain Jilid1 . elBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
Kristiadi, J. (2008, July 22). Kampanye dan Demokrasi Prosedural. Kompas.com .
Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik . Andi.
Munir,  A.  (2010). Super  Teacher  (Sosok  Guru  yang  Dihormati  dan  dicintai) . Pedajogja.
Newman,  P.,  &  Kenworthy,  J.  (1999). Sustainability  and  cities:  exstending  the metabilism model . Island Press.
Rakhmat, J. (1996). Islam Aktual . Mizan.
Septiana,  E.  N., Al-Hamdi,  R.,  &  Gusmi, A.  D.  (2020). Aksi  212  dan  Kemenangan Anies-Sandi  pada  Pemilihan  Gubernur  Jakarta  2017. JISPO  Jurnal  Ilmu  Sosial

## Dan Ilmu Politik , 10 (2).
Simon,  J.  (2006). The  Power  Of  Politic  Image .  American  Political  Science Assosiation.
Suntara, I. (2010). Kapita Selekta Politik Islam . Pustaka Setia.
tempo.com.  (2019,  October  14).  Tingkat  Kepuasan  Publik  Turun, Anies  Baswedan:
Saya  Baca  Dulu. Tempo.co .  https://metro.tempo.co/read/1259717/tingkat- kepuasan-publik-turun-anies-baswedan-saya-baca-dulu/full&view=ok
Triantoro,  D. A.  (2019).  Praktik  Politik  Identitas  dalam  Akun  Media  Sosial  Anies-
Sandi. Jurnal Ilmu Komunikasi , 16 (1).
Zuhro, R. S. (2016). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik .