## ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM ALOKASI DANA DESA

## Aston Pakpahan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangka Raya (email:astonantonius62@feb.upr.ac.id)

## Dewi Ratna Sari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan:  1)  Untuk  mengetahui  bagaimana kemampuan  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan Parenggean.  2)  Untuk  mengetahui  bagaimana  model  pengelolaan  alokasi  dana  desa dikantor  desa  Kecamatan  Parenggean.  Penelitian  ini  berlangsung  kurang  lebih  2-3 bulan dan berlokasi di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran  secara mendalam terkait dengan masalah  yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian  yang menghasilkan prosedur analisayang tidak menggunakan prosedur analaisa statistic atau cara kuantitatifikasi lainnya.
Penelitian  kualitatif  memiliki  karakteristik  dengan  mendeskripsikan  suatu keadaan  yang  sebenarnya,  tetapi  laporannya  bukan  sekedar  bentuk  laporan  suatau kejadian  tanpa  suatu  interprestasi  ilmiah  serta  memahami  atau  memperoleh pemahaman  mengenai  fenomena  atau  gejala  yang  diangkat  untuk  diteliti  secara mendalam.
Hasil  Penelitian:  1)  Pengelolaan  ADD  di  Desa  Bandar  Agung  Kecamatan Parenggean  untuk  saat  ini  sudah  berjalan  secara  optimal.  Hal  tersebut  dikarenakan. Kemampuan pemerintah desa baik dari aspek administratif maupun dalam penentuan program kerja dalam penggunaan ADD yang sudah baik
Model  pengelolaan  ADD  yang  dijalankan  di  Desa  Bandar  Agung  sudah berjalan  dengan  baik  dengan  bukti  bahwa  untuk  keterwakilan  musrembang  dari kereterwakilan  masyarakat  disampaikan  oleh  RT  masing-masing  ini  menunjukan bahwa  adanya  transparansi  dalam  penggunaaan  dana  desa,  dan  masyarakat mendapatkan  manfaatnya  meskipun  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah  desa juga  mengalami  kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam  membantu  pengelolaan keuangan secara baik.

## Kata kunci :  Pengelolaan Dana Desa

## Pendahuluan
Disahkannya  UU  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  desa  diberikan kesempatan  yang  besar  untuk  mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan
untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah  desa  diharapkan  untuk  lebih mandiri dalam megelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam  yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar  peran  yang  diterima  oleh  desa, tentunya  disertai  dengan  tanggung  jawab yang  besar  pula.  Oleh  karena  itu pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya,  dimana  semua  akhir kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan desa  harus  dapat  di  pertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan ketentuan.
Desa  tak  lebih  hanya  sekedar menjadi kepanjangan tangan dari
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah  Desa  lebih  banyak  hanya bertugas  sebagai  pelaksana  pembangunan yang  telah  didesign  oleh  pemerintah diatasnya.  Mengerjakan  proyek  yang direncanakan  meskipun  seringkali  kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang  ini  regulasi  tentang  Desa  telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014  tentang  Desa  menegaskan  desa bukan  lagi  local  state  government  tapi desa  sebagai  pemerintahan  masyarakat, hybrid  antara  self  governing  community dan local self government.
Paradigma atau cara pandang  yang dibangun  antara  Desa  sama  dengan  Desa Baru juga berbeda. Desa lama mengunakan asas atau prinsip
desentralisasi-residualitas,  artinya  desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari
Pemerintah Kabupaten/Kota.  Desa  hanya  menerima sisa  tanggung  jawab  termasuk  anggaran dari  urusan  yang  berkaiatan  dengan pengaturan desanya. Sementara, desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisisubsidiaritas. Rekognisi
merupakan  pengakuan  dan  penghormatan terhadap  Desa,  sesuai  dengan  semangat Undang-Undang Dasar (UUD)  1945 Pasal 18  B  ayat  2  yang  memberikan  pengakuan dan  penghormatan  terhadap  kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya.
Makna subsidiaritas menurut Sutoro  Eko  memiliki  tiga  makna  antara lain; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi  penggunaan  kewenangan  dan pengambilan
keputusan tentang kepentingan  masyarakat  setempat  kepada desa.  Kedua,  negara  bukan  menyerahkan kewenangan  seperti  asas  desentralisasi, melainkan  menetapkan  kewenangan  lokal berskala  desa  menjadi  kewenangan  desa melalui undang-undang. Ketiga, pemerintah  tidak  melakukan  campur tangan  (intervensi)  dari  atas  terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap  desa.  Pemerintah  mendorong, memberikan  kepercayaan  dan  mendukung kepentingan masyarakat setempat.
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada  pasal  1  dijelaskan  bahwa  “Desa adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Sangat  jelas,  bahwa  desa  memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  warganya  dalam segala  aspek,  baik  dalam  pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment).  Perananan  pemerintah desa  memang  dirasa  sangat  dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya,  inovasi-inovasi  baru  serta perhatian  pemerintah  desa  pada  sarana prasarana  desa  juga  sangat  diperlukan demi  terwujudnya  pembangunan  yang seutuhnya.  Desa  sebagai  salah  satu  ujung tombak  organisasi  pemerintah  dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah  pusat.  Perihal  ini  disebabkan desa  lebih  dekat  dengan  masyarakat sehingga  program  dari  pemerintah  lebih cepat tersampaikan.
Desa  mempunyai  peran  untuk mengurusi  serta  mengatur  sesuai  dengan amanat  UU  No  6  Tahun  2014  tentang Desa  yang  salah  satu  pasalnya  dijelaskan bahwa  desa  memiliki  kewenangan  dalam bidang  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.
Menjalankan fungsi-fungsi
pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan  dengan  tugas  yang  cukup berat, mengingat desa sebagai ensitas yang berhadapan  langsung  dengan  rakyat.  Pada saat  ini,  perananan  Pemerintah  Desa sangat  diperlukan  guna  menunjang  segala bentuk  kegiatan  pembangunan.  Berbagai bentuk  perubahan  sosial  yang  terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan  dijalankan  melalui  Pemerintah  Desa.
Untuk  dapat  menjalankan  peranannya secara  efektif  dan  efesien,  Pemerintah Desa  perlu  terus  dikembangkan  sesuai dengan perkembangan
kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.  Dengan  kata  lain,  perubahan sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan  kapasitas  pemerintahan desanya. Sehingga, desa
dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai  objek  pembangunan,  tetapi  dapat memposisikan  diri  sebagai  salah  satu pelaku pembangunan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pengembangan  wawasan  dan  pengetahuan bagi  para  penyelenggara  pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan  wawasan,  pengetahuan, sikap dan keterampilan
para penyelenggara  pemerintahan  senantiasa teraktualisasi  seiring  dengan  bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan  kapasitas  Pemerintahan Desa  akan  memberikan  peluang  yang besar  bagi  terlaksananya  segala  bentuk kegiatan  pembangunan  desa  secara  efektif dan efesien.
Sebagai  konsekuensi  logis  adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi  desa  adalah  tersedianya  dana yang cukup.
Sadu Wisanto,
penyelenggaraan  Otonomi  Desa,  2006, hal.107  menyatakan  bahwa  pembiayaan atau  keuangan  merupakan  faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi  desa,  sebagaimana  juga  pada penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Sejalan dengan  pendapat  yang  mengatakan  bahwa “autonomy“  indentik  dengan  “auto
money“,  maka  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  desa membutuhkan  dana  atau  biaya  yang memadai  sebagai  dukungan  pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.
Rangka  mendukung  pelaksanaan kewenangan  tersebut,  dalam  UU  No  6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan  yang  berasal  dari  tujuh sumber, yaitu:
a. Pendapatan  asli  desa,  terdiri  atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,  gotong  royong,  dan lain-lain pendapatan asli desa;
b. Alokasi APBN (Dana Desa);
c. Bagian  dari  Pajak  Daerah  dan Retribusi
Daerah (PDRD) Kabupaten/kota,  minimal  sebesar 10%  dari  hasil  pajak  daerah  dan daerah kabupaten/kota;
d. Alokasi  Dana  Desa,  yaitu  bagian dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota  diluar  DAK  (DAU dan DBH) sebesar 10%;
e. Bantuan  keuangan  dari  APBD provinsi/kabupaten/kota;
f. Hibah  dan  sumbangan  yang  tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain  pendapatan  desa  yang sah. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah
Kabupaten  untuk  mengalokasikan  dana perimbangan  yang  diterima  Kabupaten kepada  Desa-desa  yaitu  dalam  bentuk Aokasi  Dana  Desa (ADD)  dengan memperhatikan  prinsip  keadilan  dan menjamin  adanya  pemerataan.  ADD adalah  alokasi  dana  ke  desa  dengan perhitungan  dari  Dana  Perimbangan  yang diterima  oleh  Kabupaten  sebesar  10% setelah  dikurangi  dengan  Dana  Alokasi Khusus (DAK).
Dasar
hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa
sesuai  dengan  amanat  dari  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6),dimana Pemerintah  dapat  melakukan  penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan  setelah  dikurangi  Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  43  Tahun  2014 yang  telah  direvisi  menjadi  PP  No  47 tahun  2015  tentang  peraturan  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3)
pengalokasian  ADD  disalurkan  dengan pertimbangan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah  dan  tingkat kesulitan geografis.
Pengelolaan  ADD  di  Kecamatan Parenggean  tepatnya  di  Desa  Bandar Agung  Kabupaten  Kotawaringin  Timur masih  terdapat  beberapa  permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah ADD. Permasalahan  yang  ditemukan  yaitu  pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat pada penggunaan  bantuan  ADD.  Pada  tahapan perencanaan penggunan ADD lebih cenderung  pada  program  yang  akan dilaksanakan  dibuat  oleh  Kepala  Desa sehingga  pada  saat  musyawarah  rencana pembangunan  dan  sampai  pada  tahap pembahasan  rencana  penggunaan  ADD, sementara  hasil  dari  pembahasan  rencana penggunaan ADD bukan tidak diinformasikannya kepada masyarakat secara umum sehingga masayarakat hanya saja masyarakat umum sudah mempercayai  pihak  pemerintah  desa  dan tokoh masyarakat lainnya dalam
membahas  pembangunan  desa.  Hal  ini  di sebabkan  karena  masyarakat  umum  sibuk dengan aktivitasnya masingmasing sehingga  tidak  ada  waktu  baginya  untuk ikut kegiatan dalam membahas pembangunan desa.
Permasalahan  yang  lain  dijumpai pada  kemampuan  pemerintah  desa  dalam perencanaan penggunaan ADD pada tahap pembuatan  rencana  kerja,  pembuatan laporan  penggunaan  ADD  sehingga  dapat membuat  keterlambatan  pencairan  dana untuk tahap selanjutnya.
Metode Penelitian penelitian  yang  digunakan  adalah tipe  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam  terkait  dengan  masalah  yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian    yang  menghasilkan  prosedur analisayang  tidak  menggunakan  prosedur analaisa  statistic  atau  cara  kuantitatifikasi lainnya.
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu  keadaan  yang  sebenarnya,  tetapi laporannya  bukan  sekedar  bentuk  laporan suatau  kejadian  tanpa  suatu  interprestasi ilmiah  serta  memahami  atau  memperoleh pemahaman  mengenai  fenomena  atau gejala  yang  diangkat  untuk  diteliti  secara mendalam.
Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar  yang  terperenci  tentang  satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan  yang  digunakan  jika  ada pengetahuan  atau informasi  tentang  gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan.
Pengetahuan  tersebut  diperoleh dari  survey  literature,  laporan  hasil penelitian,  atau  dari  hasil  studi eksplorasi.
Melalui  pengetahuan  atau  informasi  yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan  melakukan  pengukuran  yang cermat atas masalah tersebut akan dapat di deskripsikan  secara  jelas  dan  terperinci tentang  apa,  siapa,  kapan, diaman, bagaimana,  dan  mengapa  dari  gejala  itu. Jadi  penelitian  deskriptif  berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan Model Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa  Bandar Agung
Pengelolaan  ADD,  pemberiannya berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling sedikit 10%. Tujuan diberikannya  Alokasi Dana  Desa  adalah  untuk  meningkatkan penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam melaksanakan  pelayanan,  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat.  Hasil  dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian  dibuatkan  berita  acara  dan dituangkan  dalam  Daftar  Usulan  Rencana Kegiatan (DURK).
Penyusunan  rencana  kegiatan  ini dilaksanakan  pada  saat  menjelang  awal tahun  anggaran  baru  atau  berakhirnya tahun  anggaran  berjalan.  Musyawarah penyusunan DURK bertujuan untuk menentukan rencana-rencana kegiatan yang  nantinya  didanai  dengan  ADD  baik rencana  kegiatan  untuk  pembangunan yang  di  arahkan  pada  kepentingan masyarakat/publik  secara  umum  maupun kegiatan  operasional  rutin  pelaksanaan pemerintahan  desa.  DURK  merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD.
Penyusunan  daftar  usulan  rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen  yang  ada  di  desa  tentunya bertujuan  untuk  menyampaikan  aspirasi mengenai  usulan  kegiatan  yang  menjadi kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat. Stake  holder yang  ada  dalam  masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan  anggaran  untuk  kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan  anggaran  apabila  semakin melibatkan  banyak  pihak  maka  hasilnya juga  akan  semakin  dapat  mengakomodir banyak kepentingan yang ada.
Proses  perencanaan  ADD  di  awali dengan  penyusunan  rencana  prioritas kegiatan  desa  yang  dibiayai  ADD  yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD.  Untuk  menyusun  rencana  Kegiatan tersebut  harus  melibatkan  partisipasi seluruh  komponen  yang  ada  di  desa  baik lembaga kemasyarakatan
maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Secara  umum  pemerintah  desa  di desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean telah menjelaskan dengan baik tentang  tujuan  penggunaan  ADD  yaitu digunakan pada pembiayaan bidang pemerintahan  dan  kegiatan  pembangunan desa  non  fisik.  Hal  tersebut  diterangkan oleh  Kepala  desa  Bandar  Agung,  Slamet Harianto:
“ADD  diperuntukkan  sebagian dalam pembiayaan
belanja operasional Desa dan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.” (Wawancara  Pada  Pada  14  Januari 2020)
Pertanyaan  yang  lain  juga  penulis tujukan  kepada  pemerintah  Desa  Bandar Agung tentang pembangunan yang diperbolehkan dengan menggunakan anggaran  ADD.  Salah  satu  responden yaitu  kaur  umum  dan  perencanaan Mujiburrohman,
“Pembangunan  fisik  itu  digunakan 70% dari ADD. Tapi ADD banyak digunakan dalam kegiatan pemberdayaan  masyarakat  seperti kegitan PKK dan kegiatan organisasi  pemuda  dan  gaji  kepala desa  dan  aparat  desa  lainnya.” (Wawancara  Pada  14  Januari 2020).
Senada  dengan  pernyataan  Kepala Desa  Bandar  Agung  Slamet  Harianto dalam penggunaan ADD.
“Aturannya  memang  seharusnya kita tidak diperbolehkan menggunakan ADD dalam pembangunan fisik. ADD diperuntukkan  khusus  pada  bidang penyelenggraan  pemerintahan  desa dan  kegiatan-kegiatan  pembinaan LPMD.”  (Wawancara  Pada  14 Januari 2020)
Pencatatan penggunaan  ADD telah dilakukan  dengan  baik.  Penggunaan  ADD pada  bidang  operasional  pemerintahan maupun  pada  bidang  kegiatan  pembinaan masyarakat  telah  dirincikan  dengan  baik. Sesuai  dengan  asas  pengelolaan  keuangan desa  yaitu  tertib  dan  disiplin  anggaran yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya  sesuai  dengan  prinsip akuntansi  keuangan  di  desa.  Hal  ini
dimaksudkan bahwa
pengelolaan keuangan  desa  harus  sesuai  dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  Hal  tersebut  diterangkan  oleh sekertaris Desa Bandar Agung Sri Widarti: “Sebelum melakukan musrenbangdes pertama-tama harus  mencari  tahu  berapa  jumlah pagu anggaran ADD yang diterima.  Perencanaan  dilakukan bersama kelopok-kelompok masyarakat  melalui  musyawarah desa  sebelum  kembali  dibahas  di forum  musrenbang  kecamatan.”
(Wawancara Pada 13 Januari 2020)
Pernyataan senada juga disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Bandar Agung, Slamet Hariadi yang mengatakan: “Sebelum  menetapkan  rencana kerja kami terlebih dahulu melakukan  murenbangdes  bersama dengan  tokoh-tokoh  masyarakat.” (Wawancara Pada 14 Januari 2020) Terkait dengan pelibatan masyarakat secara umum dalam musrenbangdes  pemerintah  desa  di  Desa Bandar  Agung  memiliki  persefsi  yang sama  bahwa  ada  bebrapa  penyebab  yang tidak  memungkinkan  untuk  melibatkan seluruh  masyarakat.  Hal  ini  disampaikan oleh  Kepala  Desa  Bandar  Agung,  Slamet Hariadi yang menyatakan bahwa:
“Tidak diundang
semua
masyarakat karena tidak ada tempat  yang  muat.”  (Wawancara Pada 14 Januari 2020) “Kalau masalah transparansi kepada  masyarakat  kan  tidak mungkin  kita  mau  datangi  satu- satu  untuk  dikasih  tau  bahwa  ada
bantuan ADD. Kita hanya sampaikan informasi melalui Ketua RT  dan  RW,  Setelah  itu  Ketua RT/RW masing-masing akan menginformasikan hasil rapat kepada masyarakat setempat”
(Wawancara Pada 14 Januari 2020)
Pernyataan juga di sampaikan oleh Ketua  RT  1,  Rahmat  yang  menyatakan bahwa”
“Memang  hanya  ketua  RT/RW  di setiap  RT  yang  dipanggil  dalam rapat rencana kerja dalam melakukan musrenbangdes, setelah rapat  nanti  setiap  ketua  RT  yang mewakili  rencana  kerja  itu  baru disampaikan  kepada  masyarakat setempat”  (Wawancara  Pada  14 Januari 2020).
Pernyataan juga disampaikan kepada salah satu masyarakat Desa Bandar Agung,  Bapak  Yanto  yang  menyatakan bahwa:
“Ketua RT Bandar Agung memang selalu memberikan informasi kepada  masyarakat-masyarakat  di desa  ini.  Kami  masyarakat  Desa Bandar Agung sudah mempercayai para pemerintah desa dalam melakukan segala hal yang mungkin menyangkut dengan bidang pemerintahan. Karena kami selaku  masyarakat  desa  Bandar Agung  yang  berprofesi  sebagai petani  yang  dari  pagi  sampai  sore berada dilahan pertanian kami, jadi kami  tidak  memiliki  waktu  untuk mengurusi  kinerja  para  aparat pemerintah  desa  itu  sendiri.  Jadi kami telah memberikan kepercayaan kepada aparat
pemerintah  desa  itu  sendiri” (wawancara pada 14 Januari 2020).
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukan bahwa aparatur  pemerintah  desa  di  Desa  Bandar Agung, Kecamatan Parenggean,
Kabupaten  Kotawaringin  Timur  telah mengabdi  sebagai  perangkat  desa  dalam waktu  yang  cukup  lama  sehingga  dalam melaksanakan  tugas  tentu  saja  telah memiliki  banyak  pengalaman.  Namun, dalam  menjalankan  tugas  selama  masa pemerintahan  yang  ditekuni  ternyata belum  cukup  untuk  memberi  pengalaman dikarenakan  kebanyakan  tugas  mereka ditangani  langsung  oleh  kepala  desa  atau sekretaris desa.

## Aspek  Kemampuan  Pemerintah  Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Adapun aspek tentang kemampuan pemerintah  desa  dalam  mengelola  alokasi dana Desa sebagai berikut;
1) Kelemahan,  aparat  desa  telah memiliki tugas masing-masing dari kepala  desa  di  kantor  desa  itu sendiri, sedangkan yang menyangkut  tentang  pelaksanaan
ADD  ada  yang  berperan  aktif didalamnya  seperti  sekretaris,  kaur keuangan,  kaur  perencanaan  dan anggota-anggota  lainnya.  Yang jadi  pokok  permasalahannya  yaitu ada  beberapa  aparat  desa  yang tugasnya  double  dibanding  dengan aparat yang lain, contohnya seperti sekretaris  desa,  Sekretaris  desa memiliki tugas double inilah merupakan  kelemahan  aparat  desa dalam mengelola alokasi dana desa sehingga dalam pengelolaan alokasi  dana  desa  tersebut  jadi terhambat.
2) Kekuatan,  adanya  dorongan  dari kepala  desa  bahwa  dimana  setiap manusia pasti memiliki skill, itulah yang  dapat  menunjang  kita  dalam melakukan  sesuatu  dalam  hal  ini sebagai  aparat  desa  kita  memiliki skill  untuk  membangun  desa  kita sendiri  dari  pemahan  yang  di berikan  kepala  desa  dan  juga  dari pengalam  yang  sudah  didapat  dari kegiatan-kegiatan  selama  ini  yang sudah dilaksanakan.
3) Peluang,  Semangat  kerja  dan melihat  kondisi  bahwa  mereka sebagai  aparat  desa  yang  memiliki tanggungjawab  yang  sangat  besar itu  merupakan  peluang  bagi  desa itu  sendiri  dan  bagi  dirinya  sendiri dalam hal ini parat desa,
4) Hambatan,  aparat  desa  selalu lambat  dalam  penyetoran  LPJ karena  ketidakmampuan  aparat desa  dalam  menyelesaikan  LPJ tersebut karena tidak dapat membagi  pekerjaan  dikantor  desa hal  ini  dikarenakan  kurangnya sumber  daya  manusia  di  kantor Desa Bandar Agung yang mengakibatkan terhambatnya pencairan DD. Terkait dengan
kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi  dana  desa  di  Desa  Bandar  Agung yang memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya
terlaksananya  ADD  di  desa Bandar Agung .  Hal  ini  di  sampaikan  oleh  Kepala Desa, Slamet Hariadi:
“Terhambatnya pelaksanaan alokasi  dana  desa  itu  diakibatkan karena  kurangnya  sumber  daya manusia.”  (Wawancara  Pada  14 Januari 2020).
Pernyataan yang sama juga disampaikan  oleh  Ketua  BPDesa  Bandar
Agung, Nur Eko Siswandoyo:
“Masalah  kemampuan  aparat  desa, selaku  pelaksana  ADD  itu  sangat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tugas yang
diberikan.  Saya  perhatikan  semua aparat  desa  yang  menjadi  actor dalam  pengelolaan  alokasi  dana desa  itu  semangat  dalam  bekerja.” (Wawancara Pada 14 Januari 2020)
Pernyataan-pernyataan yang disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Bandar Agung, Slamet Hariadi;
“Kalau  tentang  kekuatan  aparat desa  dalam  pelaksanaan  alokasi dana  desa  di  desa  ini,  saya  sudah melihat  kinerja  mereka  beberapa tahun  kemarin  bahwa  dimana mereka  apabila  diberikan  tugas maka  mereka  akan  mengerkajan dana  menyelesaikan  pekerjaan  itu dengan baik nah contohnya pengelolaan  alokasi  dana  desa  ini. “  (Wawancara  Pada  14  Januari
2020)
Desa  dikenal  sebagai  miniatur negara dimana pemerintahannya berhubungan  langsung  dengan  rakyat. Oleh  karena  itu,  aparat  pemerintah  desa tidak  cukup  jika  hanya  dibekali  oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik.

## Kesimpulan
a) Pengelolaan  ADD  di  Desa  Bandar
Agung  Kecamatan  Parenggean  untuk saat  ini  sudah  berjalan  secara  optimal. Hal tersebut dikarenakan. Kemampuan pemerintah  desa  baik  dari  aspek administratif maupun dalam penentuan
program  kerja  dalam  penggunaan ADD yang sudah membaik,
Permasalahan  tersebut  dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
1) Kurangnya  sumber  daya  manusia (SDM)  untuk  ditempatkan  di kantor          Desa  Bandar  Agung  itu sendiri.
2) Pembinaan  dan  pengawasan  oleh pemerintahan diatasnya masih kurang. 3) Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan  yang  tidak  konsisten membuat  pemerintah  desa menjadi dilema dalam menjalankan pemerintahan.
b) Model pengelolaan ADD yang dijalankan  di  Desa  Bandar  Agung sudah  berjalan  dengan  baik  dengan bukti bahwa untuk keterwakilan musrembang dari kereterwakilan masyarakat  disampaikan  oleh  RT masing-masing  ini  menunjukan  bahwa adanya transparansi dalam
penggunaaan dana desa, dan masyarakat  mendapatkan  manfaatnya meskipun dalam pengelolaan keuangan pemerintah  desa  juga  mengalami kurangnya  sumber  daya  manusia dalam membantu pengelolaan
keuangan  secara  baik.  Diharapkan kepada  pemerintah  bisa  memberikan support baik pengalaman dan pendidikan yang baik untuk peningkatan SDM
di tingkat Pemerintahan Desa.

## Referensi
Musanef  199, Manajemen  Pegawai  Di Indonesia PT Toko Gunung Agung, Jakarta

## Siagian,  Sondang,  1998,  Manajemen
Sumber Daya Manusia, Bumi
Aksara Indonesia, Jakarta
Widjaja,HAW.  2012. Otonomi  Desa.
Jakarta . PT Raja Grafindo Persada. TP,  Yansen.2014. Revolusi  Dari  Desa . Jakarta .PT Elex Media Komputindo. Suparyogo,  2001, Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  Penerbit  Bina  Marga Jakarta.
Sutardjo  Kartohadikusumo  1975, Desa dan  Pembangunan  Desa ,  PT  Sinar Mas Jakarta.
Widjaja,HAW.  2012. Otonomi  Desa. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.
TP, Yansen.2014.Revolusi Dari
Desa.  Jakarta  .PT  Elex  Media Komputindo.
Didik  Sukrino,  dkk.  2014. Otonomi  Desa dan Kesejahteraan Rakyat. Instrans Institute. Taliziduhu Ndraha.1991. Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa . Jakarta :PT Bumi Aksara Sutoro  Eko.  2015. Kepemimpinan  Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Sutoro  Eko.  2015. Regulasi  Baru,  Desa Baru .  Jakarta.  Kementerian  Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Singarimbun,  Masri  dan  Effendi.  1995.
Metode  Penelitian  Survey .  Pustaka LP3ES. Jakarta. Bambang  Trisantono  Soemantri.  2011.
Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung:
Fokus  Media.  Inu  Kencana  Syafi’I.
1994.  Etika  Pemerintahan.  Jakarta  :
Rineka  Cipta.  (Maria  Eni  Surasih, 2002: 23). Ttg pemerintah desa Undang-Undang Dasar tahun 1945 Undang-Undang  No  5  tahun  1979  tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang  No  32  Tahun  2004 tentang Otonomi daerah
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang
Desa
PP  No  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan
Pelaksana  UU  No  6  Tahun  2014 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  No  47  Tahun  2015 hasil  revisi  dari  PP  No  43  tahun 2014  tentang  peraturan  pelaksanan UU NO 6 Tahun 2014.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  22 Tahun 2015 yang direvisi dari PP No  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa yang bersumber dari APBN.