Pemantapan  Pemahaman  Kewajiban  Perpajakan  Dana  Desa  Bagi  Aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat
Zainal Putra 1 , Cut Devi Maulidasari 2 , Mimin Suriadi 3
1,2 Universitas Teuku Umar
3 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh

## INFO NASKAH
Diserahkan 30 November 2019 Diterima 30 November 2019 Diterima dan Disetujui 06 Juni 2020
Kata Kunci: Dana Desa, Pajak Dana Desa, PPN, PPh, Bea Materai

## Keywords:
Village Funds, Village Fud Taxes, VAT, Income Tax, Stamp Duty

## ABSTRAK
Tujuan  dilaksanakannya  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  untuk meningkatkan  pemahaman  aparatur  pemerintah  Gampong  mengenai  tata  cara perpajakan  dana  desa.  Selain  itu,  kegiatan  ini  sangat  berguna  dalam  rangka meningkatkan  kesadaran  aparatur  pemerintah  Gampong  yang  terlibat  sebagai pengelola  dana  desa  untuk  mematuhi  segala  kewajiban  perpajakan  dana  desa. Sehingga dapat menghindari secara dini kasus hukum yang berpotensi menimpa mereka.  Sasaran  program  ini  adalah  aparatur  Pemerintah  Gampong  Puuk Kecamatan  Kaway  XVI  Kabupaten  Aceh  Barat.  Metode  pelaksanaan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan/workshop plus praktik/latihan  serta  tanya  jawab  terkait  dengan perpajakan  dana  desa.  Kegiatan  seperti  ini  dirasakan  sangat  perlu  bagi  aparatur pemerintah  Gampong,  mengingat  minimnya  pengetahuan  mereka  terkait  aspek perpajakan  dana  desa.  Adapun  bahan  pembelajarannya  meliputi:  a).  Wajib pungut pajak dana desa dan jenis pembelanjaan dari dana desa yang kena pajak; b). PPh Pasal 21; c). PPh Pasal 22; d). PPh Pasal 23; e). PPh Pasal 4 ayat (2); f). PPN;  dan  g).  Bea  Materai.  Hasil  yang  dicapai  dari  pelaksanaan  program  ini adalah  meningkatnya  pengetahuan  aparatur  pemerintah  Gampong  mengenai kewajiban perpajakan dana desa dan  meningkatnya keterampilan  mereka secara teknis  dalam  menghitung  berbagai  macam  tarif  pajak  terkait  pengelolaan  dana desa.
Abstract. This c ommunity  service  aimed  to  increase  the  understanding  of  the Gampong  government  apparatus  regarding  the  procedures  for  taxing  village funds. Besides, this activity is beneficial to increase the awareness of Gampong government  officials  involved  as  village  fund  managers  to  comply  with  all village  fund  tax  obligations.  To  avoid  early  legal  cases  that  could  potentially occur them. This program's target is the Gampong Puuk Government apparatus, Kaway  XVI  District,  West  Aceh  Regency.  The  method  of  implementing community service activities is carried out by providing training/workshops plus practice/training  and  questions  and  answers  related  to  village  taxation. Activities  like  this  were  felt to  be  very  necessary  for  the  Gampong  government apparatus,  given  their  lack  of  knowledge  related  to  aspects  of  the  taxation  of village funds. The learning materials include a). Taxpayers of village funds and types of expenditures from village funds that are taxable; b). Article 21 Income Tax;  c).  Article  22  Income  Tax;  d).  Income  Tax  Article  23;  e).  Income  Tax Article 4 paragraph (2); f). PPN; and g). Stamp Duty. The results achieved from the implementation of this program were increased knowledge of the Gampong government  apparatus  regarding  the  tax  obligations  of  village  funds.  They increased their technical skills in calculating various tax rates related to village fund management.

## 1. Pendahuluan
Tindak  lanjut  dari  lahirnya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pemerintah  telah mengalokasikan secara resmi  dana desa dalam APBN mulai tahun 2015. Sejak tahun 2015  – 2018,  pemerintah  pusat  telah  mengucurkan  dana  desa  di  seluruh  Indonesia  lebih  kurang sebesar Rp208 triliun (Putra & Maulidasari, 2018). Terdapat sebanyak 74.958 desa di seluruh Indonesia,  diantaranya  sebanyak  6.496  desa  (8,67%)  berada  di  Provinsi  Aceh  dan  sebanyak 322 desa (0,43%) ada di Kabupaten Aceh Barat  (PMK No. 226/2017). Ada berbagai sebutan Desa  di  Indonesia,  seperti  Gampong  di  Aceh,  Nagari  di  Padang,  Banjar  di  Bali,  Marga  di Palembang (BRAINLY, 2018). Sementara di Papua Desa disebut Kampung (Perda Kabupaten Jayapura No. 11/2003).
Buku  Kisah  Sukses  Dana  Desa:  Lilin-lilin  Bercahaya  di  Ufuk  Fajar  Nusantara (Kemenkeu,  2018),  telah  dipaparkan  berbagai  keberhasilan  dari  kebijakan  dana  desa. Kementerian  Keuangan  RI  mengklaim  penggunaan  dana  desa  yang  tepat  sasaran  ini  telah memajukan  lima  sektor  di  pedesaan:  yakni:  infrastruktur  desa,  ekonomi  kreatif  untuk kesejahteraan  desa,  membangun  pertanian  menuju  kemandirian,  memajukan  pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan, serta meningkatkan pesona wisata desa.
Buku  tersebut  membahas  sebanyak  168  Desa  di  Indonesia  telah  berhasil  memanfaatkan dana  desa  dengan  baik.  Dari  jumlah  tersebut  sebanyak  empat  Desa  di  Provinsi  Aceh  turut disoroti keberhasilannya, yaitu:
a. Gampong Pasi Pinang, Aceh Barat berhasil dalam membangun infrastruktur desa.
b. Gampong  Blang  Krueng,  Aceh  Besar  dan  Gampong  Jambo  Apha,  Aceh  Selatan  sukses dalam membangun ekonomi kreatif untuk kesejahteraan desa.
c. Gampong  Kuta  Lawe  Loning  Aman,  Aceh  Tenggara  sukses  membangun  pertanian menuju kemandirian.
Terlepas  dari  gambaran  keberhasilan  secara  makro  yang  klaim  oleh  Kemenkeu  RI, sebenarnya  masih  cukup  banyak  persoalan  yang  dijumpai  di  lapangan  terkait  dengan  dana desa.  Hal  ini  dikarenakan  butuh  proses  dan  waktu  lama  bagi  desa  dalam  mendewasakan aparatur  pemerintah  gampong  terkait  bagaimana  cara  mengelola  dana  desa  secara  baik  dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara Desa yang merupakan unsur Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) telah mendapat  peringatan serius  dari  Direktorat Jenderal Pajak, karena banyak dari mereka belum memenuhi kewajiban perpajakan (DJP, 2019).
Sebagai  informasi,  Pelaksana  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PPKD)  adalah  perangkat
Desa  yang  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  Desa  berdasarkan  keputusan  kepala  desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. PPKD terdiri atas:  sekretaris desa, kaur/kasi, dan kaur keuangan.  Kaur  keuangan tugasnya melaksanakan  fungsi kebendaharaan.  Sehingga biasanya kaur keuangan sekaligus menjabat sebagai bendahara desa.
Sebagaimana  amanat    Pasal  58,  ayat  2  Permendagri  No.  20/2018,  bahwa  setiap pengeluaran kas Desa yang  menyebabkan  beban atas anggaran  belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas desa atas beban  belanja  pegawai,  belanja  barang/jasa  dan  belanja  modal.  Kaur  Keuangan  sekaligus Bendahara  Desa  yang  merupakan  unsur  PPKD  merupakan  wajib  pungut  pajak  atas pengeluaran  kas  Desa.  Ditegaskan  pula  bahwa  Kaur  Keuangan  wajib  menyetorkan  seluruh penerimaan  pajak  yang  dipungut  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Pasal 58, ayat 4 Permendagri No. 20/2018).
Sebagai  bentuk  akuntabilitas  dari  pajak  yang  telah  dipungut/disetor,  Kaur  Keuangan diwajibkan  pula  membuat  buku  pembantu  pajak,  yang  merupakan  catatan  penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak (Pasal 64, ayat 1 dan ayat 3 Permendagri No. 20/2018). Dalam kaitan itu tidak berlebihan ketika Direktur Jenderal Pajak menyatakan perlu melakukan  pengawalan  terhadap  pajak  dana  desa,  karena  banyak  dijumpai  Bendahara  Desa yang  enggan  membayar pajak (DJP, 2018). Salah  satu  faktor  penyebabnya adalah  minimnya edukasi pajak kepada mereka.
Untuk itu sangat diperlukan pelatihan peningkatan kapabilitas bagi seluruh unsur PPKD dalam rangka meningkatkan pemahaman kewajiban perpajakan dana desa. Selain itu, kepada tokoh masyarakat setempat juga dirasa penting mendapat pelatihan serupa, sebagai pengawal pertama  untuk  mencegah  penyimpangan  pajak  dana  desa.  Dengan  adanya  edukasi  ini diharapkan  dapat  mencegah kebocoran keuangan negara, juga  dapat  menghindari  secara dini permasalahan  hukum  dikemudian  hari.  Atas  dasar  itu  kami  merasa  terpanggil  untuk melakukan  pengabdian  yang  diberi  judul  “Pemantapan  Pemahaman  Kewajiban  Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong”.

## 2. Masalah
Pada pemerintahan gampong yang ada di lingkup Kabupaten Aceh Barat, Kaur Keuangan sekaligus  bertindak  sebagai  bendahara  Gampong  yang  bertugas  menerima,  menyimpan  dan melakukan  pengeluaran  kas  atas  beban  keuangan  desa,  serta  melakukan  penatausahaan terhadap  penerimaan,  pengeluaran,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Mayoritas
Bendahara  Gampong  tersebut  memiliki  tingkat  pendidikan  SMA  atau  sederajat,  bahkan  ada yang berpendidikan  di  bawahnya. Sepanjang pengetahuan  penulis,  sangat terbatas  bendahara Gampong  dalam lingkup  Kabupaten  Aceh Barat  yang  memiliki kualifikasi sarjana  ekonomi, dengan latar belakang S1 Akuntansi/S1 Manajemen/S1 Ekonomi Pembangunan. Terlebih lagi bagi desa pelosok yang sangat minim sumber daya manusia yang berpendidikan sarjana.
Para bendahara Gampong belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai tata cara perpajakan keuangan desa. Ditambah lagi dengan regulasi perpajakan yang sangat  beragam  semakin  menambah  kesulitan  bagi  mereka  dalam  memahami  dan mengimplementasikannya.  Adapun  praktik  perpajakan  yang  selama  ini  dijalankan  oleh mereka,  merupakan  suatu  praktik  tiru-meniru  atau  sekadar  mencontoh  kelaziman  yang  ada, sehingga  tidak  sedikit  yang  mengalami  kesesatan  dalam  hal  perpajakan  ini.  Mereka  sama sekali tidak memiliki basis pengetahuan yang mumpuni tentang perpajakan.
Akibatnya  tidak  sedikit  bendahara  Gampong  yang  mengabaikan  kewajiban  perpajakan ataupun  terjadi  kekeliruan  dalam  pemotongan/pemungutannya.  Sebagaimana  hasil  observasi yang kami lakukan, secara spesifik permasalahan mitra mencakup:
a. Tidak  melakukan  pemotongan  pajak  atas  pembayaran  yang  dilakukan,  yang  seharusnya menurut ketentuan dikenakan pajak.
b. Melakukan  pemungutan  pajak  atas  pembayaran  yang  dilakukan,  yang  seharusnya menurut ketentuan tidak dikenakan pajak.
c. Pajak yang telah dipungut tidak disetor atau terlambat disetor ke kas negara.
d. Tidak  mampu  menjelaskan  kepada  masyarakat  terkait  ketentuan  yang  mendasari  atas pemungutan pajak dari penghasilan berupa upah/gaji yang diterima.
e. Tidak memahami aneka ragam  regulasi  perpajakan  yang  berhubungan  dengan keuangan desa.
Tambahan  pula,  dari  hasil  wawancara/survei  pendahuluan  yang  kami  lakukan  diperoleh informasi bahwa pihak mitra mengakui mereka belum memahami secara mendalam mengenai kewajiban  perpajakan  dana  desa  dan  mereka  terus  terang  menyatakan  sangat  membutuhkan pencerahan/peningkatan kapabilitas terkait perpajakan dana desa dari pihak yang berkompeten dengan topik tersebut.

## Solusi yang Ditawarkan
Berdasarkan  analisis  situasi  dan  permasalahan  mitra  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka kami menawarkan solusi kepada mitra berupa pelatihan pemantapan pemahamanan kewajiban
perpajakan  dana  desa  bagi  aparatur  pemerintah  Gampong,  meliputi  pembahasan  tentang:  a). Wajib  pungut  pajak  keuangan  desa  dan  jenis  pembelanjaan  dari  keuangan  desa  yang  kena pajak; b). PPh Pasal 21; c). PPh Pasal 22; d). PPh Pasal 23; e). PPh Pasal 4 ayat (2); f). Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN);  dan  g).  Bea  Materai.  Sekilas  dapat  kami  jelaskan  bahwa  yang bertindak sebagai wajib pungut pajak atas pengeluaran kas desa adalah Kaur Keuangan selaku bendahara  Gampong.  Adapun  pemotongan  pajak  meliputi  pengeluaran  kas  Desa  atas  beban belanja  pegawai,  belanja  barang/jasa  dan  belanja  modal  (Pasal  58,  ayat  2  dan  ayat  3 Permendagri No. 20/2018).
PPh Pasal 21 adalah  pajak penghasilan  sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  subjek  pajak  dalam  negeri.  PPh  Pasal  21 dikenakan  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain dengan  nama dan  dalam bentuk apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan atau jabatan, jasa  dan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  subjek  pajak  dalam  negeri.  PPh  Pasal  22 merupakan  pajak  penghasilan  yang  dipungutdari  pengusaha/toko  atas  pembayaran  atas pembelian  barang dengan  nilai  pembelian  diatas Rp2.000.000,- tidak terpecah-pecah dengan tarif 1,5%. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari pengha silan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik,  jasa  konsultan  dan  jasa  lain.  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  adalah  pajak  penghasilan  yang dipungut  sehubungan  dengan  sewa  tanah/bangunan  (tarif  10%)  dan  pajak  penghasilan  yang dipungut  atas  jasa  konstruksi  (tarif  2%)  (UU  No.  36/2008;  Kemenkeu,  2017;  dan Perdirjenpajak No. Per-16/2016).
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  pemungutan  atas  pembelian  barang/jasa  kena pajak  yang  jumlahnya  diatas  Rp1.000.000,-  tidak  merupakan  pembayaran  yang  terpecah- pecah (Kemenkeu, 2017; dan Dirjenpajak, 2013b).  Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas  dokumen  seperti  surat  perjanjian,  akta-akta  notaris,  akta-akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), surat yang memuat jumlah uang, surat berharga dan dokumen yang  akan  digunakan  sebagai  alat  pembuktian  di  muka  pengadilan  dengan  tarif  bea  materai 3000 atau 6000, tergantung jenis dokumennya (UU No. 13/ 1985; dan Perpres No. 24/ 2000).

## 3. Metode
Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Sasaran program adalah aparatur pemerintah Gampong, tuha peut , tokoh pemuda dan  tokoh  perempuan  gampong  setempat.  Total  peserta  yang  diikutsertakan  sebanyak  20
orang.  Kegiatan  pengabdian  dilangsungkan  di  desa  setempat  dengan  durasi  waktu  satu  hari penuh (Kamis, 17 Oktober 2019).
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  dengan memberikan  pelatihan/workshop  plus  praktik/latihan  serta  tanya  jawab  terkait  dengan perpajakan dana  desa.  Pada  sesi awal acara kami  menyelenggarakan pre-test yang bertujuan untuk  melihat  tingkat  pemahaman  awal  peserta  mengenai  topik  yang  disajikan.  Kemudian pada  akhir  acara  kami  melakukan post-test yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat penyerapan pengetahuan dari masing-masing peserta.
Kegiatan  pengabdian  ini  dirasakan  sangat  perlu  bagi  aparatur  pemerintahan  Gampong, mengingat minimnya pengetahuan mereka terkait aspek perpajakan dana desa. Adapun bahan pembelajaran yang akan diberikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 1. Bahan Pembelajaran Pelatihan/Workshop Plus Praktik/Latihan Serta Tanya Jawab Terkait Dengan Perpajakan Dana Desa
Uraian Luaran Materi 1 Wajib pungut pajak dana desa dan jenis pembelanjaan dari dana desa yang kena pajak. Referensi: (Permendagri No. 20/2018). Peserta pelatihan memahami wajib pungut pajak dan atas belanja apa saja dikenakan pajak. Materi 2 Buku Kas Pembantu Pajak sebagai Bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa. Referensi: (BPKP, 2015), (BPKP, 2016), (Kemenkeu, 2017), (Permendagri No. 113/2014) dan(Permendagri No. 20/2018). Peserta pelatihan memahami tentang buku kas pembantu pajak. Materi 3 PPh Pasal 21. Referensi: (UU No. 17/2000),  (UU No.36/ 2008), (PP No. 80/2010),(PP No. 23/ 2018), (PMK No. 252/2008), (PMK No. 262/ 2010), (PMK No. 101/ 2016), (PMK No. 102/2016) dan (Perdirjenpajak No. Per-16/PJ/2016). Peserta pelatihan memahami tentang PPh Pasal 21 yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa. Materi 4 PPh Pasal 22.
Referensi: (UU No. 8/1983), (UU No. 11/1994), (UU No. 18/2000),  (UU No. 42/2009), (PP No. 1/2012), (PMK No. 122/2013), (PMK No. 116/2017), (PMK No. 37/2015), (KMK No. 563/2003) dan (PMK No. 40/2010). Peserta pelatihan memahami tentang PPh Pasal 22 yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa. Materi 5 PPh Pasal 23 Referensi: (E-Book Pajak Penghasilan, Dirjenpajak, 2013). Peserta pelatihan memahami tentang PPh Pasal 23 yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa. Materi 6 PPh Pasal 4 ayat (2) Referensi: ( E-Book Pajak Penghasilan, Dirjenpajak, 2013a). Peserta pelatihan memahami tentang PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa. Materi 7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Referensi: (E-Book Pajak Pertambahan Nilai, Dirjenpajak, 2013b). Peserta pelatihan memahami tentang PPN yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa. Materi 8 Bea Materai Referensi: (PP No. 24/2000). Peserta pelatihan memahami tentang pengenaan bea materai atas pembelanjaan dari dana desa.
Indikator  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  ini  dilihat  dari  adanya  peningkatan pengetahuan  mengenai  aneka  ragam  perpajakan  dana  desa  dari  peserta  yang  berpartisipasi dalam acara ini.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Informasi  bahwa  kegiatan  pengabdian  ini  telah  selesai  kami  laksanakan  di  Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada Kamis, 17 Oktober 2019. Tempat pelatihannya di kantor Keuchik Gampong setempat. Adapun jadwal dan bahan pembelajaran yang diberikan pada saat  pelaksanaan pelatihan  sebagaimana disajikan dalam tabel  di  bawah ini.
Tabel 2. Jadwal dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pemantapan

## Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Gampong
Pukul (WIB) Materi Keterangan 08.00 – 08.30 Registrasi Peserta Panitia 08.30 – 08.40 Pembukaan Moderator 08.40 – 08.50 Sambutan dari Ketua Panitia Ketua Tim 08.50 – 09.50 Sambutan dari keuchik gampong Penyerahan cindera mata Foto bersama Keuchi gampong 09.50 – 10.50 Pre – test Wajib  pungut  pajak  dana  desa  dan  jenis  pembelanjaan dari dana desa yang kena pajak Buku  Kas  Pembantu  Pajak  sebagai  Bagian  dari Penatausahaan Keuangan Desa Panitia Ketua Tim 10.50 – 11.00 ISTIRAHAT 11.00 – 12.00 PPh Pasal 21 Ketua Tim 12.00 – 12.30 PPh Pasal 22 Ketua Tim 12.30 – 14.00 SHALAT ZUHUR / ISTIRAHAT 14.00 – 15.30 PPh Pasal 23 Ketua Tim 15.30 – 16.00 PPh Pasal 4 ayat (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ketua Tim 16.00 – 16.30 SHALAT ASHAR / ISTIRAHAT 16.30 – 17.30 Bea Materai Post test Ketua Tim Panitia 17.30 – 18.00 Penutup Moderator
Pelaksanaan kegiatan ini,  melibatkan  sebanyak 6 (enam) orang  mahasiswa dari Program Studi  S1  Manajemen  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Teuku  Umar,  yaitu:  a).  Taufiq Qurrahman,  NIM  1605906020025;  b).  Muhammad  Adam  Putera  Setiawan,  NIM 1605906020021;  c).  Zaini,  NIM  1705906020024;  d).  Zulfahmi,  NIM  1705906020026;  e). Fani  Sri  Wahyuni,  NIM  1605906020009;  f).  Srilia  Afrida,  NIM  1605906020032.  Pelibatan mahasiswa  ini  bertujuan  supaya  mereka  dapat  merasakan  pengalaman  lapangan  dan  belajar membangun  hubungan  yang  baik  dengan  masyarakat.  Adapun  peserta  yang  hadir  pada
kegiatan ini sebanyak 20 (dua puluh) orang, seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3. Peserta Pelatihan Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Gampong
Mitra: Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat
No. Inisial Jabatan di Gampong Keterangan 1. Hs Keuchik Gampong Laki-laki 2. YY Sekretaris Gampong Laki-laki 3. Kh Ketua Pemuda Perempuan 4. Sb Anggota Tuha Peut Laki-laki 5. TRI Anggota Tuha Peut Laki-laki 6. Awd Kaur Pembangunan Laki-laki 7. HR Anggota Tuha Peut Laki-laki 8. Bk Ketua Tuha Peut Laki-laki 9. AF Anggota Tuha Peut Laki-laki 10. Sm Kepala Dusun Murni Laki-laki 11. Hdn Kaur Pemerintahan Laki-laki 12. Ydi Bendahara Laki-laki 13. MB Kepala Dusun Mulia Laki-laki 14. MA Kaur Kesra Laki-laki 15. Zh Anggota Tuha Peut Laki-laki 16. Nr Ibu PKK Perempuan 17. Mkh Anggota Tuha Peut Laki-laki 18. Ism Anggota Tuha Peut Laki-laki 19. Nri Wakil Ketua Tuha Peut Perempuan 20. TAZ Teungku Meunasah Laki-laki
Peserta  yang  ikut  pelatihan  secara  nyata  dari  Gampong  Puuk  Kecamatan  Kaway  XVI Kabupaten Aceh Barat sebanyak 20 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 17 orang (85%) dan perempuan  sebanyak  3  orang  (15%).  Untuk  mengukur  keberhasilan  pelaksanaan  pelatihan, kami  menyelenggarakan pre  test dan post  test kepada  seluruh  peserta  pelatihan, pengerjaannya  dilakukan  secara  masing-masing.  Dari  total  20  orang  peserta  pelatihan  mitra Gampong Puuk Kecamatan  Kaway  XVI  Kabupaten  Aceh Barat, diperoleh nilai  rata -rata pre test =  33,09,  dengan  nilai  minimum  =  23,81  dan  nilai  maksimum  =  35,00.  Sedangkan  nilai rata-rata post test = 51,29, dengan nilai minimum = 71,43 dan nilai maksimum = 85,71.
Tabel 4. Nilai hasil pre-test dan post-test No. Inisial Pre-Test Post-Test Selisih 1. Hs 25,57 50,50 24,93 2. YY 71,43 76,19 4,76 3. Kh 28,57 50,00 21,43 4. Sb 25,57 45,00 19,43 5. TRI 25,57 45,00 19,43 6. Awd 25,00 55,00 30,00 7. HR 25,57 40,00 14,43 8. Bk 25,57 45,00 19,43 9. AF 47,62 85,71 38,09 10. Sm 25,57 50,00 24,43 11. Hdn 42,86 66,66 23,80 12. Ydi 66,67 80,95 14,28 13. MB 30,00 45,00 15,00 14. MA 28,57 45,00 16,43 15. Zh 23,81 42,85 19,04 16. Nr 23,81 35,00 11,19 17. Mkh 25,57 38,00 12,43 18. Ism 42,86 45,00 2,14 19. Nri 26,00 40,00 14,00 20. TAZ 25,57 45,00 19,43 Rata-rata 33,09 51,29 Minimum 23,81 35,00 Maximum 71,43 85,71
Memberikan  keyakinan  secara  ilmiah  untuk  dapat  mengklaim  bahwa  kegiatan  ini dikatakan berhasil/sukses, kami melakukan pengujian statistik dengan metode ‘ Paired Sample t Test ’. Sebagaimana dikatakan (Siregar, 2017) bahwa Paired Sample t Test digunakan untuk menganalisis  dua  sampel  berkorelasi  dengan  jenis  data  interval  atau  rasio.  Selain  itu ditambahkan  (Siregar,  2017)  bahwa  uji  ini  sangat  cocok  digunakan  untuk  mengetahui  ada tidaknya  perbedaan  nilai  rata-rata  antara  dua  kelompok  data  berpasangan.  Berpasangan maksudnya satu sampel mendapat perlakukan berbeda dari dimensi waktu.
Santoso  (2018)  juga  menjelaskan  bahwa Paired  Sample  t  Test dilakukan  terhadap  dua sampel  yang  berpasangan (paired) .  Sampel  yang  berpasangan  diartikan  sebagai  sebuah sampel  dengan  subjek  yang  sama,  namun  mengalami dua  perlakukan atau pengukuran  yang berbeda, seperti subyek A akan mendapatkan perlakukan I dan kemudian perlakuan II. Kami melakukan uji ini dengan menggunakan software SPSS.
Hasil Paired  Sample  t  Test Gampong  Puuk  Kecamatan  Kaway  XVI  Kabupaten  Aceh Barat seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5. Hasil Paired Sample t Test
Mitra: Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat
Paired Differences
t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviatio n Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 Sebelum - Sesudah - 18,2050 0 8,10812 1,81303 - 21,99972 - 14,41028 - 10,041 19 0,000
Perumusan hipotesis:
H 0 :  Tidak  ada  perbedaan  tingkat  pengetahuan  peserta  sebelum  dan  sesudah  mengikuti pelatihan perpajakan dana desa.
H a :  Ada  perbedaan  tingkat  pengetahuan  peserta  sebelum  dan  sesudah  mengikuti pelatihan perpajakan dana desa.
H 0 : µ sebelum = µ sesudah
H a : µ sebelum ≠ µ sesudah
Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel :
Apabila t hitung ≤ t tabel ,  maka H 0 diterima (H a ditolak)  atau
-t hitung ≥ -t tabel ,  maka H 0 diterima (H a ditolak)
Apabila t hitung > t tabel , maka H 0 ditolak (H a diterima) atau
-t hitung < -t tabel , maka H 0 ditolak (H a diterima)
Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas:
Apabila probabilitas > 0,05, maka H 0 diterima (H a ditolak) Apabila probabilitas < 0,05, maka H 0 ditolak (H a diterima)
Catatan: untuk uji dua sisi, setiap sisi dibagi 2, sehingga:
Apabila probabilitas/2 > 0,025, maka H 0 diterima (H a ditolak) Apabila probabilitas/2 < 0,025, maka H 0 ditolak (H a diterima)
Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel :
Pertama, menentukan nilai t tabel ; sebagai informasi kami menggunakan taraf signifikansi α = 0,05. Mengacu pada hipotesis di atas, diketahui menggunakan uji dua sisi, maka nilai  α/2 = 0,05/2 = 0,025.  Kemudian mencari derajat kebebasan ( degree of freedom -df).Jadi df = n – 1 = 20 – 1 = 19. Dengan demikian t (α, df) = t (0,025, 19) = 2,093 (lihat t tabel).
Kedua,  membandingkan  nilai  t hitung dengan  nilai  t tabel .  Berdasarkan  tabel  4  di  atas diketahui  nilai  t hitung =  -10,041.  Sedangkan  nilai  t tabel seperti  telah  dihitung  di  atas  adalah  - 2,093.  Dengan  demikian  t hitung -10,041<  nilai  t tabel -2,093.  Artinya  H 0 ditolak  (H a diterima). Dapat  dimaknai  bahwa  ada  perbedaan  tingkat  pengetahuan  peserta  sebelum  dan  sesudah mengikuti  pelatihan  perpajakan  dana  desa.  Maksudnya  pelatihan  ini  telah  berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mitra Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas:
Karena ini merupakan uji dua sisi, makanilai alpha 0,05/2 = 0,025. Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui nilai probalitas Sig. = 0,000. Dengan demikian  nilai probalitas Sig.0,000<nilai alpha 0,025.  Artinya H 0 ditolak (H a diterima). Dapat  dimaknai  bahwa ada  perbedaan tingkat pengetahuan  peserta  sebelum  dan  sesudah  mengikuti  pelatihan  perpajakan  dana  desa. Maksudnya  pelatihan  ini  telah  berhasil  meningkatkan  pengetahuan  peserta  mitra  Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
Di  akhir  acara  kami  juga  memintakan  beberapa  testimoni  dari  peserta  pelatihan  seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 6. Testimoni Peserta Pelatihan Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Gampong
Mitra: Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

## 5. Kesimpulan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat dukungan penuh dari pihak mitra yaitu Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Selain itu atas inisiatif pelaksanaan kegiatan ini, tim kami mendapat sambutan yang baik dari pihak aparatur pemerintah gampong setempat. Karena selama ini mereka memang menunggu kegiatan  tersebut,  namun  belum  ada  pihak  yang  menyelenggarakannya.  Hasil  yang  dicapai dari  pelaksanaan  program  ini  adalah  meningkatnya  pengetahuan  aparatur  pemerintah Gampong mengenai kewajiban perpajakan dana desa dan meningkatnya keterampilan mereka secara  teknis  dalam  menghitung  berbagai  macam  tarif  pajak  terkait  pengelolaan  dana  desa. Diharapkan  kepada  pihak  manajemen  puncak  Universitas  Teuku  Umar  agar  dapat memprioritaskan  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  terkait  dengan  tema  ‘Dana Desa’,  karena  pihak  pemerintah  Gampong  sangat  membutuhkan  pendampingan  dari  pihak akademisi, agar penggunaan dan pengelolaan dana desa efektif, efisien, dan ekonomis.

## Ucapan Terima kasih
Terima  kasih  kepada  Masyarakat  serta  perangkat  pemerintahan  Gampong  Puuk kecamatan  Kaway  XVI  Kabupaten  Aceh  Barat  atas  dukungan  serta  kerja  sama  hingga pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

## Daftar Pustaka
BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa . Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
BPKP.  2016. Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Jakarta:  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan Pembangunan.
BRAINLY.  2018.  Istilah  Desa  di  Wilayah  Indonesia.  Retrieved  from  Tersedia: https://brainly.co.id/tugas/4718781 (diakses 19 Juli 2019).
Dirjenpajak. 2013. E-Book Pajak Penghasilan . Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
Dirjenpajak.  2013. E-Book  Pajak  Pertambahan  Nilai .  Jakarta:  Direktur  Jenderal  Pajak Kementerian Keuangan RI.
DJP. 2018. Mengawal Pajak Dana Desa. Retrieved from. Tersedia: https://www.pajak.go.id/artikel/mengawal-pajak-dana-desa, (diakses 21 Juli 2019).
DJP.  2019.  Miris,  Masih  Terdapat  Desa  di  Jabon  Belum  Bayar  Pajak.  Retrieved  from. Tersedia: https://www.pajak.go.id/index.php/berita/miris-masih-terdapat-desa-di- jabon-belum-bayar-pajak, (diakses 21 Juli 2019).
Kemenkeu. 2017. Buku Saku Dana Desa . Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Kemenkeu.  2018. Kisah  Sukses  Dana  Desa:  Lilin-lilin  Cahaya  di  Ufuk  Fajar  Nusantara . Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Nomor  11  Tahun  2003  tentang  Perubahan  Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 tetang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa  dan  Kegiatan  Orang Pribadi.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  102/PMK.010/2016  tentang  Penetapan  Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai  Tidak  Tetap  Lainnya  yang  Tidak  Dikenakan  Pemotongan  Pajak Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  226/PMK.07/2017  tentang  Perubahan  Rincian  Dana
Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota TA 2018.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  252/PMK.03/2008  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pemotongan PPh atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu.
Peraturan  Pemerintah Nomor 80  Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.
Putra, Z., & Maulidasari, C. D. 2018. Analisis Kinerja Pemerintah Gampong Pasca Lahirnya Kebijakan  Dana  Desa:  Pendekatan  dengan  Data  Envelopment  Analysis  (DEA) . Meulaboh: Universitas Teuku Umar.
Santoso, S. 2018. Menguasai SPSS Versi 25 . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Siregar, S. 2017. Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Kencana.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1994  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  8  Tahun  1983 tentang PPN atas Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tetang Bea Materai.
Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan  Ketiga atas  UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  Nomor  8 Tahun1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan  Ketiga atas  UU N omor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pejak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.