## Analisis Persepsi Petugas RSPG Cisarua Bogor Tidak Melapor Insiden Keselamatan Pasien

## Analyze Perception Healthcare Worker’s in RSPG Cisarua Bogor Not Reporting Patient Safety Incident
Arifah Alfiyyah 1 *, Robiana Modjo 2
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia| arifah.alfiyyah21@ui.ac.id 2 Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia| bian@ui.ac.id *Korespondensi Penulis: arifah.alfiyyah21@ui.ac.id

## Abstrak
Latar belakang: Fasilitas layanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal maupun eksternal secara terus-menerus  dan  berkesinambungan.  Pelaporan  Insiden  Keselamatan  Pasien  (IKP)  merupakan  upaya  dalam  peningkatan  mutu  layanan kesehatan. Rumah Sakit Paru M. Goenawan (RSPG) Cisarua Bogor memiliki pelaporan IKP yang rendah berdasarkan data laporan tahun 2021 hingga triwulan tiga 2023.
Tujuan: Menganalisis persepsi petugas di RSPG Cisarua Bogor yang menyebabkan tidak melakukan pelaporan IKP kepada tim komite mutu rumah sakit.
Metode: Penelitian  ini  menggunakan  desain  studi mixed-method  sequential  explanatory dengan  melakukan  tahap  pertama  melalui  survei kepada  45  responden  petugas  yang  melakukan  pelayanan  langsung  kepada  pasien  mengenai  penyebab  enggan  melapor  IKP.  Tahap  kedua melalui wawancara mendalam kepada 8 petugas mengenai alasan tidak melapor IKP.
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi penyebab dengan persentase tertinggi ada pada petugas kesehatan tidak melapor IKP takut akan  disipliner,  merasa  tidak  adanya  anonimitas  pelapor  dan  kerahasiaan  tidak  terjaga,  dan  memakan  banyak  waktu  dalam  pembuatan pelaporan. Pelaporan IKP di rumah sakit menggunakan formulir  kertas secara tertulis dan diserahkan kepada tim komite  mutu keselamatan pasien. Saat proses evaluasi petugas kesehatan merasa tim komite mutu masih kurang dalam anonimitas ruangan terjadinya insiden. Kesimpulan: Pelaporan  menggunakan  kertas  membuat  pelapor  merasa  menambah  beban  kerja.  Perlu  adanya  sosialisasi  secara  berkala mengenai  jenis  insiden  yang  harus  dilaporkan  dan  komitmen  manajemen  tidak  adanya  budaya  menyalahkan.  Adanya  perubahan  dalam pelaporan IKP secara elektronik dapat memudahkan pelaporan.
Kata Kunci: Insiden Keselamatan Pasien; Pelaporan; Mutu; Pelayanan Kesehatan; Rumah Sakit

## Abstract
Introduction: Hospital obligated to improve the quality of health care both internally and externally continously. The Patient Safety Incidents (PSIs)  reporting  system  is  one  of  the  tools  to  improve  the  quality  of  healthcare  services.  The  number  of  reporting  PSIs  at  Respiratory  M. Goenawan Hospital Cisarua Bogor each year has remained low.
Objective: The purpose of this study to analyze perception of healthcare workers about the reasons not reporting the PSIs to Quality Assurance Committee in hospital.
Method: The  study  uses  the  design  of  a  mixed-method  sequential  explanatory  study  by  conducting  the  first  phase  through  a  survey  of  45 respondents officers on the reasons for refusal to report PSIs.. The second phase is through in-depth interviews to eight health workers on the perception of not reporting PSIs and to two quality assurance committee officers.
Result: This research shows that the perception of cause with the highest percentage exists in health workers who do not report PSIs fears of disciplinary, feel the absence of anonymous report and unawakened confidentiality, and take a lot of time in reporting. The PSIs report in the hospital uses paper forms in writing and submitted to the patient safety quality assurance committee team.
Conclusion: Reporting on paper makes healthcare workers feel an additional burden of work. There is a need for regular socialization of the type of incidents to be reported and a commitment from management with no blaming culture. Changes in the electronic reporting of PSIs can make reporting easier.
Keywords: Patient Safety Incidents; Reporting; Quality Assuramce; Health care; Hospital

## ISSN 2597– 6052
DOI: https://doi.org/10.56338/mppki.v7i4.4892

## MPPKI

## Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia The Indonesian Journal of Health Promotion
Research Articles
Open Access

## PENDAHULUAN
Rumah sakit sebagai jasa penyedia layanan kesehatan hal mendasar yang harus dipenuhi ialah keselamatan pasien. Kejadian yang buruk, kesalahan yang dilakukan dan risiko yang berkaitan dengan layanan kesehatan dapat dihindari dan menjadi sebuah tantangan bagi institusi rumah sakit (1). Pelayanan rawat di rumah sakit dari 134 juta insiden  mengakibatkan  2,6  juta  kematian  akibat  perawatan  yang  tidak  sesuai  (2).  Setiap  insiden  yang  terjadi dilaporkan  untuk  dilakukan  peninjauan  dan  analisis  oleh  tim  khusus  keselamatan  pasien  (3).  Dikarenakan  rumah sakit ditemukan lebih banyak kejadian insiden dibandingkan pelayanan kesehatan lainnya sehingga kontribusi terjadi kesalaman  yang  mengancam  keselamatan  pasien  hingga  mengakibatkan  pasien  meninggal  dunia  sangat memungkinkan terjadi (4).
Indonesia  melalui  peraturan  Undang-undang  nomor  17  tahun  2023  tentang  kesehatan  untuk  meningkatkan mutu  layanan  kesehatan  secara  internal  melalui  pelaporan  Insiden  Keselamatan  Pasien  (IKP).  Sistem  pelaporan insiden  keselamatan  pasien  adalah  jenis  pengawasan  yang  memantau,  mencegah,  dan  mengurangi  terjadinya peristiwa keselamatan pasien di sebagian besar rumah sakit. Sistem ini bergantung pada petugas kesehatan untuk melaporkan  setiap  insiden  yang  merugikan  keselamatan  pasien,  sehingga  memungkinkan  organisasi  dan  stafnya belajar dari kesalahan pihak lain (5,6).
Setiap  rumah  sakit  wajib  membentuk  tim  keselamatan  pasien  rumah  sakit  dan  menegakkan  program keselamatan pasien yang mencakup pelaporan insiden. Pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien rumah sakit melaporkan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP). Oleh  karena  itu,  seluruh  rumah  sakit  terakreditasi  di  Indonesia  harus  melaporkan  insiden  baik  internal  yang dilaporkan  kepada  komite  mutu  rumah  sakit  maupun  eksternal  melalui  komite  mutu  rumah  sakit  kepada  KNKP. Insiden  yang  harus  dilaporkan  secara  internal  antara  lain  kondisi  tidak  aman  yang  harus  dilaporkan  kepada  tim keselamatan pasien rumah sakit seluruh kejadian yang ada baik kejadian sentinel, kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian tidak cedera (KTC), kejadian nyaris cedera (KNC), dan kejadian potensial cedera (KPC). Insiden yang wajib dilaporkan secara eksternal ialah kejadian sentinel dan KTD.
Menurut World  Health  Organization (WHO)  setiap  10  pasien  yang  menerima  perawatan  di  rumah  sakit terdapat satu pasien yang dapat terjadi sebuah insiden (7). Penelitian menunjukkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dapat terjadi dari 10.000 pasien setidaknya ada 4,40 insiden yang terjadi (8). Rumah Sakit dr. M. Paru Goenawan (RSPG) Cisarua Bogor memiliki tim komite mutu keselamatan pasien. Berdasarkan laporan yang terdata sejak tahun 2021 hingga triwulan ketiga tahun 2023 memiliki total 25 laporan atau dengan rata-rata 0,7 laporan setiap bulannya. Sedangkan  jumlah  rata-rata  pasien  yang  melakukan  perawatan  di  RSPG  Cisarua  Bogor  berkisar  40.000  pasien. Berdasarkan jumlah laporan yang rendah di RSPG, peneliti melakukan analisis penyebab petugas tidak melaporkan kejadian  insiden  yang  terjadi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menguatkan  budaya  keselamatan  pasien  di  RSPG  dengan melakukan pelaporan IKP untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi mixed method sequential explanatory . Pada tahap pertama dengan  melakukan  penyebaran  survei  berdasarkan Patient  Safety  2030 yang  dikembangkan  oleh NIHR  Imperial Patient Safety Translational Research Centre melalui 20 pernyataan petugas tidak mau melapor IKP (9). Populasi dalam penelitian ini ialah petugas rumah sakit yang berhubungan dengan asuhan pelayanan langsung kepada pasien di poli rawat jalan, rawat inap, farmasi, ICU dan kamar operasi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu total sampel dengan kriteria eksklusif petugas rumah sakit yang tidak berkenan mengisi survei, sehingga sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  45  orang  responden.  Pada  tahap  kedua  melakukan  wawancara mendalam kepada satu perawat dari dari rawat jalan, tiga perawat rawat inap, satu petugas farmasi, satu perawat ICU dan satu perawat kamar operasi mengenai persepsi petugas terhadap alasan tidak melapor kejadian insiden.

## HASIL Hasil Penelitian Kuantitatif
Berdsarkan hasil survei mengenai persepsi dari 20 pernyataan petugas tidak melaporkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dapat dilihat distribusi karakteristik responden pada tabel berikut:
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Masa Kerja dan Unit terkait Persepsi Penyebab Petugas Tidak
Melapor IKP di RSPG Cisarua Bogor tahun 2023 Variabel n % Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 27 18 60 40 Masa Kerja >30 tahun 3 7

## MPPKI (April, 2024) Vol. 7 No. 4
Variabel n % >21-30 tahun 11-20 tahun 2-10 tahun ≤ 1 tahun
6 24 11 1 13 54
24 2 Unit Rawat Jalan Rawat Inap Farmasi ICU Kamar Operasi 4 24 4 10 3 9 53 9 22
7
Pada tabel 1 dapat diketahui distribusi karakter  responden yaitu jenis kelamin, masa kerja dan unit bekerja. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang paling banyak mengisi survei ialah laki-laki sebesar 60%, persentase masa kerja yang tertinggi pada rentang 11-20 tahun sebesar 54% dengan persentasi terendah dengan masa kerja ≤ 1 tahun dan persentase unit bekerja tertinggi pada poli rawat inap sebesar 53% dan persentase terendah pada unit kamar operasi sebesar 7%.
Tabel 2. Persepsi Petugas Tidak Mau Melapor Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
Pernyataan STS TS S SS n % n %
n % n %
Petugas tidak mau melapor IKP karena penyebab insiden sudah jelas dan sudah tertangani dengan baik
8 17,78 27 60,00 8 17,78 2 4,44 Petugas tidak melapor IKP karena insiden tidak dapat dicegah 15 33,33 26 57,78 4 8,89 - - Petugas tidak melapor IKP karena proses pelaporan terlalu ribet 9 20,00 27 60,00 9 20,00 - - Petugas tidak melapor IKP karena bukan prioritas untuk dikerjakan/dilakukan 8 17,78 29 64,44 7 15,56 1 2,22 Petugas tidak melapor IKP karena takut/khawatir akan respon negatif dari rekan kerja 9 20,00 24 53,33 10 22,22 2 4,44 Petugas tidak melapor IKP karena takut/khawatir dipandang sebagai petugas yang tidak kompeten 10 22,22 23 51,11 10 22,22 2 4,44 Petugas tidak melapor IKP karena tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan 9 20,00 26 57,78 9 20,00 1 2,22 Petugas tidak melapor IKP karena tidak percaya bahwa adanya perubahan dengan adanya pelaporan 9 20,00 26 57,78 3 6,67 - - Petugas tidak melapor IKP karena merasa adanya beban tugas tambahan administrasi 8 17,78 28 62,22 9 20,00 - - Petugas tidak melapor IKP karena tidak adanya anonimitas pelapor dan kerahasiaan tidak terjaga 7 15,56 21 46,67 16 35,56 1 2,22 Petugas tidak melapor IKP karena mengganggu proses pekerjaan/tugas yang sedang dikerjakan 6 13,33 31 68,89 7 15,56 1 2,22 Petugas tidak melapor IKP karena tidak timbulnya konsekuensi/dampak besar kepada pasien 9 20,00 28 62,22 6 13,33 2 4,44 Petugas tidak melapor IKP karena merasa insiden tidak akan terulang kembali 9 20,00 29 64,44 7 15,56 - -
Petugas tidak melapor IKP karena sudah pernah ada insiden serupa dan sudah pernah dilaporkan sehingga cukup 1 kali saja 10 22,22 29 64,44 6 13,33 - - Petugas tidak melapor IKP karena takut/khawatir akan hukuman yang akan diterima 7 15,56 26 57,78 11 24,44 1 2,22 Petugas tidak melapor IKP karena ketidakjelasan definisi IKP yang harus dilaporkan 7 15,56 27 60,00 10 22,22 1 2,22 Petugas tidak melapor IKP karena memakan banyak waktu dalam pembuatan pelaporan 6 13,33 26 57,78 13 28,89 - - Petugas tidak melapor IKP karena takut adanya disciplinary action/disipliner 7 15,56 21 46,67 17 37,78 - - Petugas tidak melapor IKP karena bertambahnya beban kerja 7 15,56 27 60,00 11 24,44 - - Petugas tidak melapor IKP karena tidak adanya masukan perbaikan setelah pelaporan 7 15,56 26 57,78 11 24,44 1 2,22
Pada tabel 2 dapat diketahui terdapat 20 pernyataan penyebab petuas tidak mau melapor Insiden Keselamatan Pasien (IKP). Responden menjawab sangat tidak setuju (STS) dan tidak setuju (TS) jika responden merasa pernyataan
tidak sesuai dengan penyebab petugas tidak melapor IKP. Responden menjawab Setuju (S) dan sangat setuju (SS) jika pernyataan sesuai dengan penyebab petugas tidak melapor IKP.
Tabel 3. Persentasi Persepsi Petugas Tidak Mau Melapor Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
Pernyataan Ya (%) Tidak (%) Takut adanya disciplinary action /disipliner 38 62 Tidak adanya anonimitas pelapor dan kerahasiaan tidak terjaga 38 62 Memakan banyak waktu dalam pembuatan pelaporan 29 71 Tidak adanya masukan perbaikan setelah pelaporan 27 73 Takut/khawatir akan respon negatif dari rekan kerja 27 73 Takut/khawatir dipandang sebagai petugas yang tidak kompeten 27 73 Takut/khawatir akan hukuman yang akan diterima 27 73 Ketidakjelasan definisi IKP yang harus dilaporkan 24 76 Bertambahnya beban kerja 24 76 Karena penyebab insiden sudah jelas dan sudah tertangani dengan baik 22 78 Tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan 22 78 Tidak percaya bahwa adanya perubahan dengan adanya pelaporan 22 78 Proses pelaporan terlalu ribet 20 80 Merasa adanya beban tugas tambahan administrasi 20 80 Mengganggu proses pekerjaan/tugas yang sedang dikerjakan 18 82 Tidak timbulnya konsekuensi/dampak besar kepada pasien 18 82 Bukan prioritas untuk dikerjakan/dilakukan 18 82 Merasa insiden tidak akan terulang kembali 16 84 Sudah pernah ada insiden serupa dan sudah pernah dilaporkan sehingga cukup 1 kali saja 13 87 Insiden tidak dapat dicegah 9 91 TOTAL 23 77
Pada tabel 3 dapat diketahui persentase “ya” menyatakan setuju dan sangat setuju dan “tidak” menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju pada persepsi responden tidak mau melapor Insiden Keselamatan Pasien (IKP). Persepsi  dengan  persentase  tertinggi  pada  pernyataa  takut  adanya disciplinary  action /disipliner  dan  tidak  adanya anonimitas  pelapor  dan  kerahasiaan  tidak  terjaga  sebesar  38%.  Pernyataan  tertinggi  selanjutnya  ialah  mengenai memakan  banyak  waktu  dalam  pembuatan  pelaporan  sebesar  29%.  Pernyataan  dengan  persentase  terendah  yang menyatakan ”ya” sebesar 9% pada insiden tidak dapat dicegah.

## Hasil Penelitian Kualitatif
Pada tahap kedua dilakukan penelitian secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 8 koordinator instalasi/ruangan yaitu 1 koordinator dari unit rawat jalan, 3 koordinator dari unit rawat inap, 1 koordinator dari unit farmasi,  1  koordinator  IGD,  1  koordinator  dari  unit  ICU  dan  1  koordinator  dari  unit  Kamar  Operasi.  Wawancara mendalam dilakukan untuk  melihat secara mendalam  dengan  menjelaskan lebih lanjut mengenai: 1) Menjelaskan terkait  insiden  yang  pernah  dan  atau  sering  terjadi  di  unit.  2)  Menjelaskan  gambaran  budaya  petugas  mengenai pelaporan IKP. 3) Menjelaskan alasan petugas melakukan dan tidak melaporkan IKP. 4) Menjelaskan terkait laporan IKP  yang  rendah  di  RSPG  berdasarkan  data  tahun  2021  hingga triwulan  ketiga2023.  5) Menjelaskan  upaya  yang dilakukan agar petugas melapor jika terjadi insiden yang berkaitan dengan keselamata pasien.
Tabel 4. Karakteristik Informan Petugas RSPG Cisarua Bogor
Identitas Informan 1 2 3 4 5 6 7 8 Jenis Kelamin Pr Lk Pr Lk Lk Pr Pr Lk Pendidikan S2 SMA D3 S1 Profesi S1 Profesi S1 Profesi Dokter Spesialis S1 Profesi Umur (tahun) 56 48 46 43 37 55 43 39 Masa Kerja (tahun) 30 15 18 23 15 35 9 13 Keterangan:
Pr  = Perempuan Lk = Laki-laki
Berdasarkan  tabel  4,  informan  dalam    peneliyian  ini  berjumlah  8  orang  yakni  dengan  masing-masing  4 informan  laki-laki  dan  4  informan  perempuan.  Pendidikan  terakhir  informan  masing-masing  dengan  jumlah  1 informan yaitu berpendidikan SMA, D3, S2,  dan dokter spesialis. Pendidikan terakhir informan S1 profesi dengan jumlah 3 informan.  Rata-rata umur informan sudah lebih dari 30 tahun dengan rentang umur 37 tahun sampai dengan 56 tahun. Berdasarkan lama masa kerja <10 tahun dengan jumlah 1 informan, rentang 11-20 tahun dengan jumlah 4 informan dan masa kerja ≥ 30 tahun dengan jumlah 2 informan.
Tabel 5 Matriks Hasil Wawancara Mendalam Informan Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 I-1 ”Semua rangkaian disini titik rawan...lebih sering pada saat pemberian kesalahan pemberian obat...” ”...kalau KNC suka laporan pas ganti shift atau langsung nulis di buku...Lebih sering KTD aja yang lapor ke komite mutu...” ”...kami di dalam unit selalu laporan di dalam buku jika ada kesalahan yang ada...teman- teman langsung isi buku sih jika nemu insiden.” ”...belum sama mindset nih buat yang dilaporkan apa saja...Sebenernya sudah tahu kalo ada insiden dilaporkan tapi karna udah diatasi jadi ga dilaporkan ke komite mutu.” ”...perlu sosialisasi untuk apa aja sih laporan yang harus dilaporkan. Manajemen yakinkan ga ada blaming saat lapor dengan ajak persuasif...” I-2 ”...ada risiko jatuh karna disini lebih mudah diakses pakai tangga. Tapi sejauh ini ga sering ada insidens, karna petugas sigap bantu pasien.” ”Kita sih kalo emang ada insiden parah lapor ke kepala poli baru ke komite mutu...” ”...khawatir kalau lapor langsung ke komite mutu, jadi lebih sering lapor lewat kepala ruangan.” ”...mungkin lebih ke jika sudah diatasi atau tertangani jadi ga lapor deh makanya rendah...” ”...perlu ada training nih sebenernya untuk nambah wawasan dengan simulasi cara isi lapor insiden.” I-3 ”Pernah dapet salah label obat..., salah dosis obat..., adanya auto ekstubasi pasien..., trus nyaris cedera infus pump jatuh...” ”...budaya bisa dibilang belom baik...Sistem lapor ada, format ada, pernah di share, tapi ya belum baik karena petugas was-was...” ”...pelapor takut ditanya dan dituduh....nambah beban kerja adanya laporan dengan form banyak...kadang malah nanya solusi padahal kitakan yang butuh solusi...” ”Mungkin karena petugas khawatir tadi makanya sedikit yang mau lapor...” ”Manajemen harus tidak blaming, ada rewardlah dari laporan yang ada...trus ada sosialisasi rutin paling ga sebulan sekali atau disisipkan saat rapat.” I-4 ”Pernah terjadi salah kasih kantong darah....ada double obat pasien dari IGD padalah obat harus habis...” ”...budaya masih rendah karena alur lapor ribet...terlalu banyak berkas yang perlu di ttd...” ”...di kita sih lapor kalo ada insiden, cuman ya kalau saat investigasi banyak orang berasa salah banget...no blaming udah ada si...” ”Mungkin karna merasa ga ada kerahasiaan, saat evaluasi kadang ditampilin ruangan mana, siapa, foto bukti, kan itu identitas ya kaya merasa tersangka...” ”...investigasi tertutup dan kecil...hasil feedback disamarkan identitasnya, kalau bisa alur pelaporan lebih simpel dan mudah...” I-5 ”Pernah ada salah pasien masuk ruang OK, RM bener tapi pasien yang dateng beda orang...tunda operasi juga cukup sering...” ”Kalau ada insiden langsung lapor sih ke komite mutu...” ”...disini terbuka kalau ada insiden langsung dilaporkan, trus saya rekap dan catat di buku khusus buat jadi bahan masukan kedepannya.” ”Karna persepsi belum sama, jadi yang sebetulnya termasuk insiden dan harus dilaporkan tapi ga dilaporkan ke tim mutu...” ”Perlu ada sosialisasi menyamakan jenis-jenis insiden yang dilaporkan, kalau bisa ada elektronik yang mudah untuk lapor IKP lebih oke lagi...”

## MPPKI (April, 2024) Vol. 7 No. 4
Informan Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 I-6 ”...sering terjadi tuh lupa pasang gelang ke pasien...” ”...budaya disini oke, kalo ada insiden langsung ditangani...” ”...konfirmasi ke pasien kalau terjadi insiden, trus kita pasang gelang, ...trus kita selesaikan secara internal...” ”Semua insiden dilaporkan ke koordinator jadi kalau merasa sudah tertangani merasa tidak perlu buat laporan ke mutu...” ”Harus ada sosialisasi lagi nih, insiden apa aja yang emang harus dilaporkan, kalau bisa formnya disederhanakan...” I-7 ”...belum pernah ada sih, paling khawatir pasien jatuh karna akses buat kursi roda belum memadai...” ”Lumayan baik sih, biasanya lapor...” ”...kalau emang ada insiden lapor ke kepala poli, cuman kalau bisa kita atasi sendiri yasudah...” ”...karena khawatir kali ya kalo lapor langsung ke mutu, jadi kalau kita udah bisa tanganin merasa ga perlu lapor...” ”Harus perbanyak sharing dan sosialisasi berkala...jadi biar sama paham apa yang perlu dilaporkan.” I-8 ”...infus pasien kemo tidak benar, sehingga pasien kesakitan itu pernah terjadi.” ”Untuk di dalam unit kami sih sudah mulai membaik, teman-teman mulai lapor...saat operan lapor ke kepala ruangan” ”Karna ada grup wa unit yah jadi lapor lewat situ...Tapi kalau emang sampai fatal ke pasien baru buat kronologi...” ”...sistem terlalu ribet, jadi temen- temen lapor ke kar baru deh karu lapor ke mutu, jadi karu banyak kerjaan tambahan... formnya banyak...” ”Sistem lapornya harus ditelaah lagi gimana biar mudah... Harus no blaming dan kalau bisa saat feedback ada investigasi tertutup.”
Berdasarkan tabel 5 dari hasil wawancara mendalam dengan informan 1, informan 2, informan 3, informan 4, informan 5, informan 6, informan 7 dan informan 8 ada yang memberikan pendapat positif dan negatif mengenai budaya  petugas  dalam  pelaporan  IKP.  Berkaitan  dengan  laporan  IKP  yang  rendah  berdasarkan  data  laporan  dari komite mutu tahun 2021hingga triwulan ketiga 2023, seluruh informan kecuali informan3, informan 4, dan informan 8 menyatakan jika insiden sudah ditangani dengan baik di dalam unit maka merasa tidak perlu dilaporkan ke komite mutu.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 45 responden bahwa persepsi petugas tidak mau melapor IKP takut adanya disipliner dan tidak adanya anonimitas pelapor serta kerahasiaan tidak terjaga sebesar 38%. Persepsi tersebut didukung saat melukan wawancara mendalam kepada koordinator, kerahasiaan dari tempat kejadian insiden saat dilakukan evaluasi tidak disamarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pnelitian dari Mihdawi, et al (2020) dan Kumbi, et al (2020) bahwa perawat enggan melapor insiden yang berhubungan dengan pasien karena anonimitas dari perawat  yang  melapor  disebarluaskan  saat  melakukan  evaluasi  (10,11).  Dari  hasil  wawancara  mendalam kekhawatiran akan disalahkan menyebabkan takut akan adanya disipliner yang diterima. Untuk menghilangkan rasa akan adanya tindakan disipliner dan menumbuhkan rasa untuk melapor, budaya no blaming atau tidak menyalahkan harus ditegakkan (12,13).
Selanjutnya mengenai memakan banyak waktu dalam membuat pelaporan sebesar 29% dan didukung dengna wawancara mendalam peugas melapor insiden kepada kepala ruangan atau koordinator tidak melakukan pelaporan secara langsung ke komite mutu. Bertambahnya beban kerja sebesar 24% didukung dengan hasil wawancara bahwa banyak formulir yang harus ditanda tangan pada setiap insiden. Hal ini membuat kepala ruangan atau koordinator memiliki  tugas  tambahan  yang  berlebih  sehingga  memakan  banyak  waktu.  Budaya  dalam  melakukan  pelaporan sangat  mempengaruhi  petugas  memandang  sebuah  pelaporan  insiden  keselamatan  pasien  (14).  Dengan  adanya komunikasi yang buruk dan ketidakmerataan tugas maka akan membuat petugas enggan membuat laporan (15,16).
Tidak adanya masukan perbaikan setelah pelaporan sebesar 27% didukung oleh hasil wawancara mendalam saat melakukan evaluasi, pelapor ditanyakan mengenai solusi, sehingga merasa tidak ada masukan yang didapatkan dan  tidak  percaya  bahwa  adanya  perubahan  dengan  adanya  pelaporan  sebesar  22%.  Kurangnya  masukan  yang diberikan kepada pelapor, membuat pelapor merasa sia-sia untuk melapor, menjadi salah dampak indikasi kesalahan medis yang lebih besar (17). Takut atau khawatir akan adanya respon negatif dari rekan kerja sebesar 27%, takut atau khawatir dipandang tidak kompeten sebesar 27% dan takut atau khawatir akan hukuman yang akan diterima sebesar 27%. Menjadi salah satu halangan bagi petugas untuk melaporkan mengenai kekhawatiran akan sebuah insiden yang
nyaris cedera kepada pasien, sehingga petugas tidak percya diri dan khawatir untuk mengungkapkan sebuah insiden (18).
Ketidakjelasan  definisi  IKP  yang  harus  dilaporkan  sebesar  24%  sangat  didukung  dari  hasil  wawancara mendalam.  Hampir  seluruh  informan  merasa  jenis-jenis  IKP  yang  harus  dilaporkan  masih  memiliki  perbedaan pemahaman.  Definisi  IKP  menjadi  sangat  esensial  dalam  melindungi  tenaga  kesehatan  dari  kesalahan  perawatan yang  lebih  besar  (19).  Definisi  IKP  yang  berbeda  antara  WHO  dengan Joint  Commission  International (JCI) membuat rumah sakit harus selalu memiliki pedoman dalam istilah IKP yang dilaporkan (20).
Karena  penyebab  insiden  sudah jelas  dan  sudah tertangani  dengan  baik sebesar  22%  dan  didukung  dengan hasil wawancara mendalam seluruh informan menyatakan jika sudah ditangani dengan baik maka tidak dilapokan kepada tim komite mutu keselamatan pasien. Hal ini juga didukung oleh persepsi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab  untuk  melakukan  pelaporan  sebesar  22%.  Adanya  kesalahan  sistem  yakni  pedoman  dalam  kejelasan  alur pelaporan IKP sangat penting (21). Jika insiden sudah ditangani kepada pasien dan dilakukan dan tindakan ini terus menjadi tantangan di rumah sakit (22,23).
Proses pelaporan terlalu ribet sebesar 20% didukung dengan hasil wawancara  mendalam bahwa alur sistem pelaporan yang menggunakan formulir secara tertulis dan adanya tanda tangan yang banyak sehingga perlu kajian ulang  untuk  membuat  secara  elektronik  atau  formulir  sederhana  yang  mudah.  Petugas  yang  melaporkan  insiden secara  elektronik  membuat  mutu  layanan  keselamatan  pasien  selama  perawatan  di  rumah  sakit  meningkat  dan memudahkan rumah sakit dalam evaluasi secara cepat (24,25).

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi penyebab petugas tidak melapor insiden yang berkaitan dengan keselamatan pasien ialah takut akan adanya disipliner jika melapor, kerahasiaan pelapor serta tempat kejadian insiden tidak terjaga, memakan banyak waktu dalam membuat pelaporan, merasa tidak adanya perbaikan yang didapatkan setelah  melapor,  ketidakjelasan  definisi  insiden  yang  bekaitan  dengan  keselamatan  pasien  yang  harus  dilaporkan, dan alur sistem pelaporan yang ribet. Pelaporan IKP di RSPG Cisarua Bogor menggunakan formulir secara tertulis dan  kurangnya  pemahaman  dari  petugas  mengenai  pedoman  yang  harus  diperhatikan  mengenai  laporan  IKP menyebabkan  angka  pelaporan  rendah  di  tahun  2021  hingga  triwulan  ketiga  2023.  Dari  hasil  penelitian  dengan menggunakan  metode  campuran  ( mixed  methods )  menunjukkan  bahwa  persepsi  terbesar  ada  pada  kurangnya anonimitas pelapor dan ketidakjelasan definisi IKP yang harus dilaporkan.

## SARAN
Penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh petugas di rumah sakit melalui tim komite mutu keselamatan pasien melakukan sosialisasi budaya dalam melapor insiden yang berkaitan dengan keselamatan dengan menyisipkan panduan mengenai istilah dan jenis-jenis IKP yang dilaporkan kepada komite mutu. Melakukan analisis dan diskusi bersama mengenai evaluasi agar anonimitas terjaga dan hasil evaluasi tetap bisa diberikan kepada seluruh pelayanan untuk  menjadi  pembelajaran  perbaikan  mutu.  Rumah  sakit  juga  dapat  mulai  mempertimbangkan  penggunaan teknologi untuk melakukan pelaporan guna mempermudah pelaporan insiden  yang berkaitan dengan keselamatan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
1. WHO. Global patient safety action plan 2021-2030: towards eliminating avoidable harm in health care. World Health Organization; 2021.
2. Dhingra-Kumar N, Brusaferro S, Arnoldo L. Patient safety in the world. textbook of patient safety and clinical risk management. 2021;93–8.
3. WHO. Patient safety incident reporting and learning systems: technical report and guidance. 2020;
4. Lee SE, Quinn BL. Safety culture and patient safety outcomes in East Asia: A literature review. West J Nurs Res. 2020;42(3):220–30.
5. Uibu E, Põlluste K, Lember M, Kangasniemi M. Reporting and responding to patient safety incidents based on data from hospitals’ reporting systems: a systematic review. J Hosp Adm. 2020;9(2):22–32.
6. Fernando GHS, Bandara T, Purva M. Are Incident Reporting Systems in Healthcare Systems a Requirement for Improving Patient Safety? A Review. 2023;
7. WHO. Fact file, 10 facts on patient safety. 2017.
8. Singh S, Mahomed O. Nature and type of patient-reported safety incidents at a tertiary hospital in South Africa during the COVID-19 period (2018–2021)-A retrospective review. PLoS One. 2023;18(11):e0293933.
9. Yu  A,  Flott  K,  Chainan  IN,  Fontana  G,  Darzi  A.  Patient  Safety  2030:  NIHR  Imperial  Patient  Safety Translational Research Center. 2016.
10. Kumbi M, Hussen A, Lette A, Nuriye S, Morka G. Patient safety culture and associated factors among health care providers in Bale Zone Hospitals, southeast Ethiopia: An institutional based cross-sectional study. Drug Healthc Patient Saf. 2020;1–14.
11. Mihdawi M, Al-Amer R, Darwish R, Randall S, Afaneh T. The influence of nursing work environment on patient safety. Workplace Health Saf. 2020;68(8):384–90.
12. Harsul W, Irwan AM, Sjattar EL. The relationship between nurse self-efficacy and the culture of patient safety incident reporting in a district general hospital, Indonesia. Clin Epidemiol Glob Health. 2020;8(2):477–81.
13. Basson  T,  Montoya  A,  Neily  J,  Harmon  L,  Watts  B  V.  Improving  patient  safety  culture:  a  report  of  a multifaceted intervention. J Patient Saf. 2021;17(8):e1097–104.
14. Burlison JD, Quillivan RR, Kath LM, Zhou Y, Courtney SC, Cheng C, et al. A multilevel analysis of US hospital  patient  safety  culture  relationships  with  perceptions  of  voluntary  event  reporting.  J  Patient  Saf. 2020;16(3):187.
15. Chin MH. Advancing health equity in patient safety: a reckoning, challenge and opportunity. BMJ quality & safety. BMJ Publishing Group Ltd; 2020.
16. Burgener AM. Enhancing communication to improve patient safety and to increase patient satisfaction. Health Care Manag (Frederick). 2020;39(3):128–32.
17. Al-Worafi YM. Medication errors. In: Drug safety in developing countries. Elsevier; 2020. p. 59–71.
18. Etchegaray JM, Ottosen MJ, Dancsak T, Thomas EJ. Barriers to speaking up about patient safety concerns. J Patient Saf. 2020;16(4):e230–4.
19. Chatterjee  P,  Sommers  BD,  Joynt  Maddox  KE.  Essential  but  undefined—reimagining  how  policymakers identify safety-net hospitals. New England Journal of Medicine. 2020;383(27):2593–5.
20. Harmer B, Lee S, Duong TVH, Saadabadi A. Suicidal ideation. 2020;
21. Mulac A, Taxis K, Hagesaether E, Granas AG. Severe and fatal medication errors in hospitals: findings from the Norwegian Incident Reporting System. European Journal of Hospital Pharmacy. 2020;
22. Chaboyer W, Harbeck E, Lee B, Grealish L. Missed nursing care: An overview of reviews. Kaohsiung J Med Sci. 2021;37(2):82–91.
23. Jannah SR. Peran Perawat Tentang Insiden yang Terjadi dalam Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. 2020;
24. Marcomini I, Destrebecq A, Rosa D, Terzoni S. Self-reported skills for ensuring patient safety and quality of care  among  Italian  nursing  students:  A  descriptive  cross-sectional  study.  Int  J  Health  Promot  Educ. 2022;60(2):67–78.
25. Ahmed S, Hawarna S, Alqasmi I, Mohiuddin M, Rahman MK, Ashrafi DM. Role of Lean Six Sigma approach for enhancing the patient safety and quality improvement in the hospitals. Int J Healthc Manag. 2022;1–11.