## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cidera Janji Di Masa Pandemi Covid-19
Amaliasyifa Agustina 1 , Suwaebatul Aslamiyah. 2
1 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jalan Raya Tengah No.80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13670 E-mail : Amaliasyifa.Agustina@unindra.ac.id
2 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jalan Raya Tengah No.80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13670
E-mail :  aslamiyart@gmail.com
Abstract—  This  study  discusses  a  fiduciary  guarantee  where  the  debtor  defaults  or  fails  to  pay  during  the  Covid-19 Pandemic Period. It is undeniable that in Indonesia, buying a motor vehicle is paid for in monthly installments with a tenor (term) in accordance with the purchase contract, and the guarantee commonly used in this case is a fiduciary guarantee.  In the  period  prior  to  this  Covid-19,  many  debtors  often  broke  their  promises  or  failed  to  pay  due  to  several  factors  and  the creditor's  settlement  method  for  dealing  with  it  was  in  accordance  with  the  existing  agreement  for  the  withdrawal  of motorized vehicles that were guaranteed by a fiduciary. After the Covid-19 pandemic, of course, the solution will be different from  normal  conditions  in  general,  all  aspects  are  affected  by  the  Covid-19  pandemic.  Debtors,  who  should  have  no obstacles  in  making  installment  payments,  are  hampered  and  even  unable  to  pay  vehicle  installments  because  they  are affected  by  this  pandemic.  This  research  will  aim  to  be  able  to  face,  overcome,  and    resolve  problems  related  to  debtor defaults  during  the  Covid-19  pandemic.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  by  conducting analytical descriptive. This research is expected to be a reference, guideline, and source of information for people who are in the position of a debtor in default and as input for creditors.
Keywords : Aggretment; guarantee;  debt;  creditor

## I. PENDAHULUAN
Ketika menjalankan suatu perusahaan pembiayaan, seringkali bahkan tidak jarang perjanjian yang dibuat antara perusahaan (kreditur)  dengan  konsumennya  yaitu  debitur,  dibebankan  dengan  jaminan  kebendaan,  dalam  hal  ini  yang  biasa  digunakan untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yaitu Jaminan Fidusia. Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu  perjanjian  antara  kreditur  dengan  debitur,  dimana  debitur  memperjanjikan  sejumlah  hartanya  untuk  kepentingan pelunasan  utang  menurut  ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  apabila  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  terjadi  kemacetan pembayaran  utang  debitur. 1 Undang-undang  tidak  memberikan  penjelasan  mengenasi  pengertian  jaminan.  Namun  Undang- undang hanya mengatur secara umum tentang jaminan. Rumusan tentang Jaminan ini  dapat dilihat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata hanya mengatur jaminan secara umum saja, secara rinci kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1131 KUHPerdata, menyebutkan: 2
“ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik   yang  sudah  ada  maupun  yang  baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
Pasal 1132 KUHPerdata, menyebutkan: 3
1 Ifa Latifa Ftriani, (2017), Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional ,(Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1: 134-149), hal. 137.
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pasal. 1131.
3 Ibid., pasal. 1132.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
“  Kebendaan  tersebut  menjamin  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  menguntangkan  padanya;  pendapatan penjualan  benda-benda  itu  di  bagi-bagi  menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut  besar-kecilnya  piutang  masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
Definisi jaminan menurut para ahli, diantaranya: 4
- Mariam Darus Bdrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggunganyang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.
- Hartono Hadisoeprapto, berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- M.  Bahsan,  berpendapat  bahwa  jaminan  adalah  segala  sesuatu  yang  diterima  kreditur  dan  diserahkan  kepada  debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu bentuk tanggungan yang di nilai dengan uang, dengan kebendaan tertentu uang diserahkan  debitur  sebagai  penjamin  dari  hubungan  perjanjian  utang  piutang  atau  perjanjian  lain.  Dengan  kata  lain  jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur  seandainya wansprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.
Jaminan  kebendaan  adalah  jaminan  mutlak  atas  suatu  benda  tertentu  yang  menjadi  objek  jaminan  dalam  suatu  hutang. Kedudukan  kreditur  dalam  jaminan  kebendaan  ini  bersifat privilege atau  diistimewakan  dalam  pelunasannya  (kreditur preferen). 5
Fidusia dan Jaminan fidusia menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memiliki arti yaitu: 6
a. Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
b. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima  Fidusia  terhadap  kreditur lainnya.
Kebendaan  yang  dibebankan  dengan  suatu  jaminan,  dalam  hal  ini  ialah  jaminan  fidusia,  permasalahan  yang  sering  terjadi ialah terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat dilakukan dengan cara: 7
1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJF oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda  yang  menjadi obyek Jaminan Fidusia atas  kekuasaan Penerima  Fidusia  sendiri  melalui pelelangan  umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemberi  dan  Penerima  Fidusia  jika  dengan  cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pastinya didasari dari beberapa faktor yang menyebabkan debitur melakukan  hal  itu,  dimana  dalam  penangananya  dan  terhadap  hal  eksekusinya  tentunya  mengikuti  apa  yang  telah  ditetapkan oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  debitur  dan  kreditur.  Tetapi, apakah sama penerapan semua nya tersebut diatas, dengan  kejadiaan  yang sedang  menimpa Indonesia saat ini,  yaitu  pandemi Covid-19.  Pandemi  Covid-19  ini  menyebabkan  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan.  Banyak  sekali  masyarakat  yang mengalami  PHK  (Putus  Hubungan  Kerja)  secara  tiba  tiba,  pemotongan  gaji  yang  lumayan  besar  selama  pandemi  ini,  dan banyak masyarakat yang susah mencari pekerjaan kembali. Oleh karena faktor faktor diatas tentunya menjadi rantai yang saling terikat,  dikarenakan  jika  terjadi  hambatan  terhadap  hal  tersebut,  maka  dibelakannya  aka  nada  hambatan  lagi.  Debitur  yang seharusnya  sudah  menyiapkan  dana  untuk  membayar  utang  secara  dicicil  dengan  baik,  namun  dikarenakan  hal  ini menyebabkanterhambatnya pembayarannya tersebut, atau bahkan tidak dapat membayar utang tersebut.
Hal ini perlu kita perhatikan, dikarenakan fakta nya bukan kemauan si debitur untuk melakukan cidera janji atau wanprestasi tetapi keadaan krisis Indonesia terhadap pandemi Covid-19 ini. Apakah keadaan yang seperti ini dapat dikatakan force majeur sehingga dalam mengatasi hal hal ini tentunya ada cara lain sehingga nantinya akan terdapat perlindungan terhadap debitur yang terkena dampak dari pandemi ini.
4 https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!, diunduh pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 13.25 WIB.
5 Lidya Mahendra, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa, (2016), Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur, (Acta Comitas 2 : 267-280),hal. 270.
6 Indonesia (a), Undang-undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN. No. 168 Tahun 1999, TLN. No. 3889, Pasal. 1., angka. 1-2.
7 Ibid. , Pasal. 29.,ayat. (1).

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Berangkat  dari  permasalahan  diatas,  terlihat  banyak  yang  harus  di  jelaskan,  uraikan,  di  teliti,  dan  menjadi  hal  yang  menarik penyelesainnya dalam penelitian ini. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini peneliti akan  membahas tentang jaminan  fidusia terhadap debitur yang cidera janji di masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur cidera janji (kredit macet) dimasa pandemi COVID-19?
2. Bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia terhadap debitur cidera janji (kredit macet) di masa pandemi COVID-19?

## II. METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk  penelitian  yuridis-normatif.  Tipe  penelitian  dari sifatnya  merupakan  tipe  penelitian  deskritif  analitis.  Penelitian  ini  dilakukan  yaitu  dengan    studi  dokumen,  dimana  studi dokumen ini dengan mempergunakan analisa isi ( content analysis ). 8 Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian yaitu metode  kualitatif,  karena  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Adapun  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Cidera Janji (kredit macet) di Masa Pandemi COVID-19
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 9 Lembaga  pembiayaan  ini  merupakan  lembaga  keuangan  non-bank  di  Indonesia.  Lembaga  pembiayaan  meliputi  3 perusahaan yaitu :
1. Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan  Pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  khusus  didirikan  untuk  melakukan  sewa  guna  usaha,  anjak  piutang, pembiayaan  konsumen,  dan/atau  kartu  kredit. 10 Berdasarkan  Pasal  3  Perpres  No.  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan, menyebutkan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi: 11
a. Sewa guna usaha;
b. Anjak Piutang;
c. Usaha Kartu Kredit;
d. Pembiayaan Konsumen.
2. Perusahaan modal ventura
Perusahaan  modal  ventura  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  usaha  pembiayaan/penyertaan  modal  kedalah  suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan ( incestee Company ) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian, obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 12 3. Perusahaan pembiayaan Infrastruktur
Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. 13
Dalam penelitian ini yang akan kita sangkut pautkan ialah pembiayaan konsumen. Pembiayaan  konsumen  ( consumer Finance)  adalah  kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan  kebutuhan konsumen  dengan  pembayaran  secara  angsuran,  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Peraturan  presiden  No.9  Tahun  2009  tentang Lembaga Pembiayaan dan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan  konsumen  ini  dipilih  oleh  masyarakat  karena  administrasi  yang  mudah  dan  cepat  membuat  masyarakat  tertarik melakukan peminjaman di pembiayaan konsumen.Masyarakat melakukan pembelian mobil atau motor dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara diangsur (kredit).Sistem angsuran  merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara mencicil atau dengan pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak yang membayar dan penerima pembayaran. 14
8 Amaliasyifa Agustina, 2017, “Kedudukan Pelunasan Utang Kreditur Penerima Fidusia Terhadap Kreditur Pajak”,Tesis.FH, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, hal. 11-13.
9 Presiden (1), Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan , Keppres No. 9 Tahun 2009, pasal.1, angka.1.
10 Ibid., pasal.1.,angka.2.
11 Ibid., pasal.3.
12 Ibid., pasal.1.,angka.3.
13 Ibid., pasal.1.,angka.4.
14 Anggraini Kosasih, Henny Arianty Simanjuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifli, (2019), Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Stusi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan), (Junal Darma Agung Vol XXVII, No.1: 797-806),hal. 797-798.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Jaminan  –  jaminan  yang  diberikan  dalam  transaksi  pembiayaan  konsumen  ini  pada  prinsipnya  serupa  dengan  jaminan terhadap perjanjian kredit bank, untuk itum daminan dalam pembiayaan konsumen dibagi kedalam: 15

## 1) Jaminan utama
Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen),  bahwa  pihak  konsumen  dapat  dipercaya  dan  sanggup  memenuhi  kewajibannya.  Disini  prinsip  pemberian kredit  5c  ( character,  capital,  capacity,  condition  of  economic, dan collateral )  juga  berlaku  dan  diterapkan  pada pembiayaan konsumen. Untuk mengetahui dan menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya perbankan mengunakan instrument analisa 5C ( the five of credit ).

## 2) Jaminan pokok
Sebagai  jaminan  pokok  terhadap  transaksi  pembiayaan  konsumen  adalah  barang  yang  dibeli  dengan  dana  atau pembiayaan  dari  perusahaan  pembiayaan  tersebut.  Jika  dana  tersebut  diberikan  misalnya  untuk  membeli  mobil,  maka mobil  yang  bersangkutan  menjadi  jaminan  pokoknya.Biasanya  jaminan  tersebut  dibuat  dalam  bentuk  “ Fiduciary Transfer  of  Ownership ”  (Fidusia).  Mengingat  dalam  pembiayaan  konsumen  umumnya  adalah  barang  kebutuhan konsumen  seperti  :  komputer,  alat  elektronik,  alat  berat,  kendaraan  bermotor,  dan  lain-lainnya,  yang  notabena  masuk kategori barang bergerak, maka pembebanannya atau pengikatannya memakai lembaga jaminan fidusia.

## 3) Jaminan tambahan
Sering juga dalam praktek pembiayaan konsumen dimintakan jaminan tambahan, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit oleh bank. Dalam pengamatan Munir Fuady, biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi ini adalah berupa  :  Surat  Pengakuan  utang  ( promissory  notes ),  atau acknowledgment  of  indebtedues, kuasa  menjual  barang,  dan assignment  of  proceed (cassie)  dari  asuransi.  Disamping  itu  sering  juga  dimintakan  “persetujuan  istri/suami”  untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris / RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.
Pembebanan  atau  pengikatan  barang  yang  menjadi  obyek  pembiayaan  konsumen  dilakukan  dengan  membuatkan  perjanjian tambahan  yaitu  perjanjian  pemberian  jaminan  fidusia  yang  mengikuti  perjanjian  pokoknya  yaitu  perjanjian  pembiayaan konsumen.
Peneliti  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu  apakah  yang  dimaksud  dengan  Jaminan.  Pasal  1131  KUHPerdata, menyebutkan: 16 Segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan  perseorangan.  Pasal  1132  KUHPerdata, menyebutkan: 17 Kebendaan  tersebut  menjamin  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang    menguntangkan  padanya; pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  di  bagi-bagi  menurut    keseimbangan,  yaitu  menurut  besar-kecilnya  piutang  masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
Pasal  1131  KUHPerdata  adalah  suatu  jaminan  umum,  sedangkan  Pasal  1132  KUHPerdata  memungkinkan  adanya  suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dalam hal ini dapat terjad karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan. Didalam jaminan khusus,masih terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1. Jaminan Perorangan
Jaminan perorangan menurut Pasal 1820 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan  si  berpiutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatan  si  berutang  manakala  orang  ini  sendiri  tidak memenuhinya. 18 Menurut  Subekti  Jaminan  Perorangan  adalah  suatu  perjanjian  antara  seorang  berpiutang  dengan  orang ketiga  yang  menjamin  dipenuhinya  kewajiban  si  berhutang/  debitur  ia  bahkan  dapat  diadakan  di  luar  (tanpa  si  berhutang tersebut). Pada dasarnya penanggunan ini untuk kepentingan kreditur namum demikian penanggungan ini tidak mengubah status  debitur  menjadi  kreditur  preferen,  sehingga  jika  terjadi  kelalaian  debitur  maka  tetap  berlalu  ketentuan  pelunasan secara proposional. 19
Jaminan  perorangan  hanya  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  pihak  pemberi  jaminan,  bukan  terhadap  benda tertentu. 20 Pada perkembangannya jaminan perorangan juga dipraktekkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lainnya. Bank dalam hal ini sering menerima jaminan serupa, yang sering di sebut Corporate Guarantee. 21

## 2. Jaminan Kebendaan
15 Purwanto, (2012), Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia , ( Rechts Vinding Vol 1 No.2 : 199-214), hal. 208-209.
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., pasal.1131.
17 Ibid., pasal. 1132.
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., pasal. 1820.
19 Dwi Tatak Subagiyo, 2018, Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) , (Surabaya: UWKS Press), hal. 148.
20 Munir Fuady, 2015, Konsep Hukum Perdata , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 56.
21 Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, (2015), Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang , (Jurnal Sosial Humaniora Vol 8 No.1: 120-134), hal 127.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Jaminan  kebendaan  ialah  jaminan  yang  memberikan  kepada  kreditur  atas  suatu  kebendaan  milik  debitur  hak  untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Benda milik debitur yang dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak jaminan kebendaan uang berlaku saat ini ialah: 22
1. Gadai, dengan dasar hukumnya KUHPerdata Pasal 1150 sampai dengan 1160, yang berobjek benda-benda bergerak.
2. Hipotek dengan dasar hukumnya KUHPerdata Buku kedua.
3. Hak Tanggungan, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan dengan hipotik atas  kapal  laut  dengan  bobot  20  M 3  ke  atas  dan  pesawat  terbang  serta  helikopter.  Sedangkan  untuk tanah  beserta  benda-benda  yang  serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
4. Fidusia, dengan dasar hukumnya UU Fidusia dengan objek adalah benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujudu) dan benda bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
5. Gadai Tanah, yang berobjek tanah dengan dasar hukumnya adalah hukum adat, dikuatkan dengan UUPA.
Jaminan  kebandaan  merupakan  hak  mutlak  (absolut)  atas  suatu  benda  tertentu  yang  menjadi  objek  jaminan  suatu  utang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur itu sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyediaan atas benda objek jaminan didalam perjanjian jaminan kebendaan  adalah  untuk  kepentingan  dan  keuntungan  kreditur  tertentu  yang  telah  memintanya,  sehingga  memberikan  hak atau  kedudukan  istimewa  kepada  kreditur  tertentu  yang  telah  memintanya,  sehingga  memberikan  hak  atau  kedudukan istimewa  kepada  kreditur  tersebut.  Kreditur  tersebut  mempunyai  kedudukan  sebagai  kreditur  preferen  yang  didahulukan daripada  kreditur  yang  penggambilan  pelunasan  piutangnya  dari  objek  jaminan,  bahkan  dalam  kepailitan  debitur,  ia mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis. 23
Jaminan  perorangan  dan  jaminan  kebendaan  timbul  dari  perjanjian  yang  bertujuan  untuk  adanya  kepastian  hukum  bagi kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi tertentu sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga, jaminan secara yuridis materiil mempunyai fungsi untuk pelunasan utang apabila debitur ingkar janji. 24
Peneliti dalam hal ini akan menghubungkan jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia terhadap pembahasan kali ini. Fidusia adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaaan  pemilik  benda.  Jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. 25 Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:
a. Utang yang telah ada;
b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan
c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
Jaminan  fidusia  dapat  diberikan  kepada  lebih  dari  satu  penerima  fidusia  atau  kepada  kuasa  atau  wakil  dari  penerima  fidusia tersebut. 26
Setelah  fidusia  didaftarkan  maka  akan  didapatkan  sertifikat  jaminan  fidusia,  dalam  sertifikat  jaminan  fidusia  dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.  Sertifikat yang didalamnya tersebut kata  demikian  ini  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  jadi  Apabila  si  debitur  atau  pemberi  fidusia  yaitu  pihak  yang  mempunyai  piutang  karena  perjanjian  dan pembayarannya  dijamin  dengan  Jaminan  Fidusia  tidak  melaksanakan  kewajibannya  atau  ingkar  janji,  maka  penerima  fidusia mempunyai  hak  untuk  menjual  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasannya  sendiri,  dilakukanlah  eksekusi Jaminan fidusia. 27 Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat dilakukan dengan cara: 28
1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJF oleh Penerima Fidusia; Ada 2 syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi oleh Penerima Fidusia, yaitu:
a. Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji:
b. Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. penjualan  benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan  Penerima  Fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
22 Munir Fuady, op.cit, hal. 57-58.
23 Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, op.cit, hal. 128.
24 Ibid., hal. 127.
25 Indonesia (a), Undang-undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN. No. 168 Tahun 1999, TLN. No. 3889, Pasal. 1., angka. 1-2.
26 Ibid., pasal 7-8.
27 Ibid. , pasal. 14 ayat 2 dan pasal. 15.
28 Ibid. , Pasal. 29.,ayat. (1).

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
3. penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemberi  dan  Penerima  Fidusia  jika  dengan  cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Masyarakat di Indonesia, dalam hal ini, banyak sekali yang mengutang untuk pembelian benda bergerak seperti  kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) , yang dijaminkan dengan jaminan fidusia. Ketika melakukan cidera janji tentunya sudah jelas tertuang didalam Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bagaimana cara nya prosedur dan pengeksekusiannya. Tetapi tentunya apakah  hal tersebut  secara nyata penerapannya dapat diterapkan ketika ada  nya  situasi  pandemi  COVID-19  ini.  Tentunya  pasti  akan  ada  pertimbangan  mengingat  pandemi  COVID-19  ini  benar  – benar berakibat menyerang semua aspek perekonomian di Indonesia, tidak ada yang tidak terkena dampak dari COVID-19 ini. Cidera janji yang terjadi pastinya didasari dari beberapa faktor yang menyebabkan debitur melakukan hal itu, salah satu faktor terbesarnya terjadi dikarenakan pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian mereka semakin berat. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak sekali masyarakat yang mengalami PHK (Putus Hubungan Kerja) secara  tiba  tiba,  pemotongan  gaji  yang  lumayan  besar  selama  pandemi  ini,  dan  banyak  masyarakat  yang  susah  mencari pekerjaan  kembali.  Oleh  karena  faktor  faktor  diatas  tentunya  menjadi  rantai  yang  saling  terikat,  dikarenakan  jika  terjadi hambatan terhadap hal tersebut, maka dibelakannya aka nada hambatan lagi. Debitur yang seharusnya sudah menyiapkan dana untuk  membayar  utang  secara  dicicil  dengan  baik,  namun  dikarenakan  hal  ini  menyebabkan  terhambatnya  pembayarannya tersebut, atau bahkan tidak dapat membayar utang tersebut.
Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Bencana  nonalam  yang  diakibatkan  oleh  Penyebaran Corona  Virus  Disease (COVID-19) telah dinyatakan sebagai suatu bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. 29 COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang  terkena  bencana,  serta  menimbulkan  implikasi  pada  aspek  sosial  ekonomi  yang  luas  di  Indonesia. World  Health Organization (WHO), juga  telah  menetapkan  pandemi  COVID-19  sebagai Global  Pandemic tanggal  11  Maret  2020. Adanya Keppres  12  Tahun  2020,  menandakan  bahwa  pandemi  COVID-19  benar  benar  membuat  dampak  yang  sangat  besar  terhadap aspek ekonomi di Indonesia bahkan di dunia. Sangat sering ditemukan pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu Cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini perlu kita perhatikan, dikarenakan fakta nya mungkin keadaan krisis Indonesia terhadap pandemi Covid-19 ini. Apakah keadaan yang seperti ini dapat dikatakan force majeur ? Force majeur suatu keadaan  memaksa ( overmach t), diatur didalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan bahwa Debitur harus dihukum untuk  mengganti  biaya,  kerugian dan bunga, bila ia tak dapat  membuktikan  bahwa  tidak  dilaksanakannya  perikatan  itu  atau  tidak  tepatnya  waktu  dalam  melaksanakan  perikatan  itu disebabkan  oleh  sesuatu  hal  yang  tak  terduga,  yang  tak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya,  walaupun  tidak  ada  itikad  buruk kepadanya.  Pasal  1245  KUHPerdata  menyebutkan  Tidak  ada  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  bila  karena  keadaan memaksa  atau  karena  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan,  debitur  terhalang  untuk  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Kedua pasal diatas dapat diartikan bahwa selama si debitur tidak ada niatan buruk atau tidak ada itikadi yang buruk, dan adanya suatu peristiwa tak terduga di luar kesalahan pihak debitur maupun para pihak yang terkait, maka kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang force majeur , walaupun tentunya harus  dibuktikan  terlebih  dahulu,  dan  kembali  lagi  kedalam  perjanjian  yang  dibuat  antara  krerditur  dan  debitur  menggatur tentang force majeur seperti  apa.  Pandemi  COVID-19  ini  tentunya  merupakan  suatu  keadaan  yang  tidak  diprediksi  terlebih dahulu, atau hal yang bisa kita katakana sebagai hal yang tak terduga. Namun hal ini tidak serta merta membuat debitur lepas tangan  akan  perjanjian  yang  telah  dibuat,  melainkan  dengan  adanya  kejadian force  majeur ini  seperti  menunda  apa  yang  di wajibkan bukan untuk  meniadakan atau  membatalkan sesuatu  yang ada secara sepihak, tentunya kalau ada hal seperti itu jika ada pembatalan sepihak, maka akan merugikan pihak kreditur itu sendiri.
Pada  dasarnya  perjanjian  yang  dibuat  antara  debitur  dan  kreditur  mempunyai  itikad  baik.  Pasal  1338  KUHPerdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,  persetujuan  ini  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan- alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Jadi  jika  ada  suatu  keadaan seperti pandemi COVID-19 ini tentunya diluar kemauan dari segala pihak baik debitur maupun kreditur, atau bisa dikatakatan tidak ada yang mau mengalami keadaan seperti ini.
Dalam hal ini, tentunya dikarenakan semua kondisi hukum yang terjadi itu didasarkan pada suatu perjanjian dimana adanya kesepakataan antara para pihak untuk membuat perjanjian tersebut,maka seharusnya walaupun UUJF telah menyebutkan secara jelas  dalam  proses  penangannya,  akan  lebih  baiknya  kalau  didapatkan  cara  win  win  solution  terkait  kasus  yang  dihadapi ditengah pamdemi COVID-19 ini agar antara debitur, maupun kreditur tidak merasa dirugikan. Dikarenakan kalau melihat dari segi UUJF, maka debitur akan dirugikan jika kitra ambil contoh : debitur tinggal 5 kali angsuran dari 36 bulan angsuran yang diperjanjikan, maka menurut UUJF objek benda nya dapat langsung dilakukan eksekusi sehingga debitur kehilangan objek nya yang  sedikit  lagi  dinyatakan  lunas,  dan  tidak  adanya  pengembalian  uang  yang  telah  di  bayarkan,  padahal  keadaan  seperti  ini bukan  kemauan  dari  si  debitur  tetapi  keadaan  yang  tidak  bisa  untuk  memenuhi  kewajiban  si  debiturnya.  Walaupun  untuk mengeksekusi objek tersebut ada prosedur yang harus dipakai oleh si pihak kreditur.
29 Presiden (2), Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan , Keppres No. 12 Tahun 2020, pasal.1.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Balik  lagi  kedalam  apa  yang  melandasi  itu  semua  ialah  suatu  perjanjian,  dengan  adanya  pandemi  COVID-19  yang  telah dinyatakan sebagai bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional, dan bisa dikategorikan kedalam suatu keadaan force  majeur dikarenakan  bencana  tersebut  tidak  dapat  diprediksi  dan  diluar  kemampuan  manusia.  Walaupun  dikategorikan force majeure bagaimanapun terhadap kewajiban yang ada bukan hilang atau menjadi gagal bayar, tetapi hanya kewajiban yang ditunda  sampai  adanya  perbaikan  perekonomian  yang  ada.  Perjanjian  pada  dasarnya  dibuat  dalam  itikad  baik,  dan  adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan jika ada debitur yang cidera janji bukan dikarenakan dia nya tidak punya itikad baik atau apa, tetapi dikarenakan kondisi perekonomian yang di sebabkan oleh pandemi COVID-19 ini.

## B. Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cidera Janji (Kredit Macet) di Masa Pandemi COVID-19
Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa untuk penyelesaian kredit macet yang di alami oleh debitur tentunya sudah ada pengaturannya sebelum adanya pandemic COVID-19, tetapi adanya pandemic COVID-19 tentunya aturan tersetur mungkin tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Dalam hal ini pemerintah pun sudah mengeluarkan terkait aturan lanjutan terhadap Presiden Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, seperti :
- Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  14/POJK.05/2020  tentang  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  Nonbank  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6489);
- Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  58/POJK.05/2021  tentang  Perubahan  pertama  atas  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  14/POJK.05/2020  tentang  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19) bagi  Lembaga  Jasa Keuangan Nonbank  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 287, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6596);
- Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  30/POJK.05/2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  14/POJK.05/2020  tentang  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19) bagi  Lembaga Jasa Keuangan Nonbank  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6751).
Kebijakan POJK diatas merupakan langkah antisipasi untuk menjaga momentum perbaikan kinerja debitur COVID-19 dan juga  menjaga  stabilitas  kinerja  Lembaga  jasa  Keuangan  Nonbank  (LJKNB)  serta  menghindari  potensi  gejolak  antara  lain peningkatan risiko kredit yang dapat menggangu stabilitas LJKNB. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelamatkan pihak kreditur terkait dengan pandemi yang sedang berlangsung.
Terkait  dengan  kredit  /  pembiayaan  yang  macet,  atau  ada  debitur  yang  terkena  dampak  dari  penyebaran  COVID-19, diharapkan  merestrukturisasi  kredit  /  pembiayaan  yaitu  dengan  cara  sebagaimana  yang  terdapat  didalam  POJK  Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulusus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID- 19 yang sudah diubah pada POJK Nomor 48/POJK.03/2020, yaitu :
1. Penuruan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahanfasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
Dengan  adanya  hal  tersebut  diatas  digunakan  untuk  menghadapi  dan  mendorong  fungsi  intermediasi  perbankan,  menjaga stabilitas  sistem  keuangan,  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  diperlukan  untuk  kebijakan  stimulus  perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.
Pemerintah  dengan  adanya  salah  satu  peraturan  yang  telah  diterbitkan  terkait  terhadap  perekonomian  di  Indonesia  dalam penyebaran  COVID-19,  menandakan  pemerintah  memperhatikan  kepentingan  kreditur  dan  kepentingan  debitur.  Tinggal bagaimana  Kreditur  menyikapi  peraturan  yang  sudah  ada  dan  pengaplikasiannya.  Oleh  karena  itu  terhadap  permasalahan  ini, ada  baiknya  antara  debitur  dan  kreditur  melakukan  renegoisasi  atau  dibuatnya  suatu  perjanjian  turunan  dari  perjanjian  pokok yang sudah ada, dimana  mungkin bisa di lakukan dengan  pengurangan suka bunga, perpanjangan jangka  waktu, pengurangan tunggakan pokok dan pengurangan tunggakan bunga.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan dari penelitian diatas ialah:
1. Pandemi  COVID-19  ini  merupakan  suatu  bencana  non  alam  dan  sudah  ditetapkan  melalui  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 sebagai bencana nasional, memang berdampak terhadap meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda,  meluasnya cakupan  wailayah  yang terkena bencana, serta  menimbulkan implikasi pada aspek  sosial ekonomi yang luad di Indonesia. Oleh karena dikeluarkan nya Keppres tersebut menandakan bahwa penyebaran COVID-19 ini termasuk kedalam force majeur. Keadaan dimana si debitur tidak ada niatan buruk atau tidak ada itikadi yang buruk, dan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
adanya suatu peristiwa tak terduga di luar kesalahan pihak  debitur  maupun para pihak  yang terkait,  maka kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu  yang force majeur ,  walaupun tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu, dan kembali lagi kedalam  perjanjian  yang  dibuat  antara  krerditur  dan  debitur  menggatur  tentang force majeur seperti  apa.  Walaupun tergolong force majeur tetapi  tindakan  hukum  bukan  serta  merta  hilang  atau  gagal  bayar  tetapi  hanya  ditunda  saja. Sebenarnya dengan adanya Keppres ini juga secara tidak langsung melindungi debitur, dan dengan adanya Keppres ini maka adanya  aturan  lanjutan  terhadap  permasalahan  ini  dimana  aturan  nya  berupaya  mencarikan  jalan  terbaik  untuk menyelamatkan perekonomian.
2. Penyelesaian jaminan fidusia terhadap permasalahan kredit macet atau debitur cidera janji di masa pandemi COVID-19 ini, pada  dasarnya  walaupun  didalam  UUJF  sudah  jelas  tercantum  bagaimana  cara  penyelesaian  dan  cara  mengeksekusinya tetapi tidak serta merta dilakukan seperti itu, kreditur harus mengikuti procedural lagi, apalagi dimasa pandemi COVID-19 ini.  Balik  lagi  adanya  jaminan  fidusia  ini    dikarenakan  adanya  suatu  perjanjian  antara  debitur  dank  kreditur,  dan  untuk menjadin  bahwa  debitur  akan  membayar  utang  nya  secara  angsuran  masa  dibebankan  dengan  jamina  fidusia.  Oleh  karena itu,  akan  lebih  baiknya  penyelesainya  ini  dengan  cara  renegoisasi  dan  merekstruriksasikan  perjanjian  yang  ada  atau perjanjian pokok dengan ketentuan yang meringkan kan kedua nya yaitu seperti yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulusus  Perekonomian  Nasional  sebagai  Kebijakan countercyclical dampak  penyebaran COVID-19  yang  sudah  diubah  pada  POJK  Nomor  48/POJK.03/2020,  yaitu  dengan  penurunan  suku  bunga,  perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan suku bunga.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Fuady, Munir. 2015. Konsep Hukum Perdata . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Muliadi, Ahmad. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan.C et.1. Jakarta: Akademia Permata. Tatak, Dwi Subagiyo. 2018. Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) . Surabaya: UWKS Press. Yulia. Hukum Perdata . 2015. Hukum Perdata . Lhokseumawe : CV BieNa Edukasi

## B. Jurnal
Kosasih, Anggraini, Henny Arianty Simanjuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifli. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Stusi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan). Junal Darma Agung Vol XXVII, No.1: 797-806.
Latifa, Ifa Fitriani. (2017). Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1: 134-149.
Mahendra, Lidya, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa. (2016).Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur . Acta Comitas 2 : 267-280.
Prasetyawati, Niken, Tony Hanoraga. (2015). Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, Jurnal Sosial Humaniora Vol 8 No.1: 120-134. Purwanto. (2012). Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia. Rechts Vinding Vol 1 No.2 : 199-214.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai bencana nasional Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020

## D. Sumber Lainnya
https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!, diunduh pada tanggal 22 Februari 2022. Pukul 13.25 WIB. Agustina, Amaliasyifa. 2017. “Kedudukan Pelunasan Utang Kreditur Penerima Fidusia Terhadap Kreditur Pajak”. Tesis.FH, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok.