Kajian Multikulturalisme dan Kaitannya dengan Kerukunan
M. Amin Nurdin UIN Syarif Hidayatulah Jakarta amin.nurdin@uinjkt.ac.id
Abstract: Multiculturalism is the best alternative model that can offer a policy of interaction and  bilateral  enrichment  to  the  dominant  culture  and  the  minority  culture  concerned. While religious pluralism offers a policy that is analogous with integration policy.  Religion becomes  a  resource  for  value  and  norms  which  can  influence  the  way  of  thinking,  mental attitude,  and  behaviour  of  the  dominant  culture  and  minority  culture  in  the  society. Multiculturalism tries to gradually change  all the minority cultures to be  eventually fit  in the batter within the dominant culture without seeing the values and norms of the religions followed. Similar with the liberal-democracy state, ethnic conflict in Indonesia empties into the conflict of local ethnics versus the incoming ethnic (immigrant). Impact of this conflict has  caused  social  crisis  and  economic  crash  and  the  migrant’s  ethnic  environment  and eviction from the home where they have lived in so far. Therefore, multiculturalism ideology could  become  a  solution  to  create  harmonious  society  with  fairness  and  equality  without regard to any socio-cultural background.
Keywords: Multiculturalism, Culture, Ideology.
Abstrak: Multikulturalisme merupakan sebuah model alternatif terbaik yang menawarkan sebuah  kebijakan  interaksi  dan  pengayaan  timbal  balik  pada  budaya  dominan  maupun budaya  minoritas  yang  terkait.  Sementara  pluralisme  agama  menawarkan  sebuah kebijakan  yang  analog  dengan  kebijakan  interaksi.  Agama  merupakan  sumber  nilai  dan norma yang bisa mempengaruhi cara berpikir, sikap mental, dan perilaku budaya dominan dan  budaya-budaya  minoritas  dalam  sebuah  masyarakat  tertentu.  Multikulturalisme berupaya  merubah  secara  bertahap  semua  budaya  minoritas  agara  bisa  cocok  dengan adonan dalam budaya dominan tanpa menafikan nilai dan norma agama yang dianutnya. Sama halnya  dengan  negara demokrasi  liberal, konflik  etnis  di  Indonesia bermuara pada konflik  etnik  lokal  dengan  etnik  pendatang.  Pengaruh  konflik  tersebut  mengakibatkan krisis sosial dan hancurnya ekonomi dan lingkungan etnik pendatang serta pengusiran dari tempat  tinggal  yang  selama  ini  mereka  huni.  Karenaitu,  ideologi  multikul-turalisme merupakan  solusi  bagi  terwujudnya  suatu  masyarakat  yang  rukun,  berkeadilan,  dan kesetaraan tanpa memandang latarbelakang sosial budaya tertentu.
Kata Kunci: Multikulturalisme, Budaya, Ideologi.

## Pendahuluan
Bagi  masyarakat  kontemporer,  multikulturalisme  sudah  menjadi  istilah fashionable yang  secara  luas    diterima  sebagai  konsep  sosial  yang  ideal  dalam ideologi  negara  ‘Dunia  Baru’ vis-a-vis ‘Dunia  Lama’  yang  bersifat  konservatif, rasis,  dan  fasis.  Secara  historis,  multikulturalisme  merupakan  fenomena  baru yang  muncul  seiring  dengan  mengalirnya  para  imigran  dari  ‘Dunia  Timur’  ke negara-negara  barat  terutama  setelah  Perang  Dunia  II  dan  meningkat  pada tahun  1960-an.  Imigrasi  ini  pada  gilirannya  berakibat  kepada  perubahan komposisi  demografis  baik  secara  etnik,  sosial,  dan  budaya  sejalan  dengan munculnya problems  of  migrant yang  merupakan  akibat  langsung  dari  adanya perbedaan  budaya  yang  dibawa  dari  negara  asal  dengan  prinsip-prinsip  nilai yang  berkembang  dalam  kebudayaan  negara  yang  didatangi. 1 Era  baru  ini menandai munculnya sebuah politik kebudayaan baru tentang perbedaan.
Bagi  beberapa  negara  yang  menerapkan  demokrasi  liberal,  pendekatan budaya  dan  ideologi  ‘multikultural’  dianggap  lebih  baik  daripada  pendekatan ‘assimilisi’  dalam  menyikapi  realitas  keberagamaan  etnik  budaya  penduduk penadatang  yang  menjadi  kelompok  minoritas  di  tengah mainstream budaya Kulit  Putih. 2 Sebagaimana  yang  diketahui,  pendekatan  yang  terakhir  disebut- kan,  yakni  ideologi  assimilasi,  dibangun  atas  asumsi  bahwa  kaum  pendatang diharapkan  mampu  melepaskan  cara  hidup  lama  mereke  dengan  cara  me- nyesuaikan  diri  dalam  kerangka  budaya  dan  gaya  hidup  Barat  ( western conformism ).  Di  sini,  nilai-nilai  kebudayaan  barat  (pribumi)  harus  menjadi rujukan  utama,  sedangkan  komponen  budaya  etnis  minoritas  pendatang menjadi  pelengkap  bagi  kebudayaan  baru  itu.  Dalam  situasi  seperti  ini  maka, sebagai misal, makanan khas etnik minoritas tertentu pada ujungnya dicurigai; bahasa asal mereka dianggap kurang intelektual; kultur yang mereka kembang- kan  dianggap  tidak  menguntungkan  secara  sosial  maupun  politik.  Pada  titik tertentu, ideologisasi pendekatan assimilasi ini cenderung rasis dan diskriminatif terhadap segala akses  sosial dan  negara terhadap para pendatang itu, dan  pada ujungnya menjadi lahan subur bagi tumbuhnya sikap etnosentrisme .
Seiring  dengan  munculnya  kesadaran  tentang  kesetaraan  dan  keadilan bagi  kelompok  minoritas  sebagai  akibat  langsung  dari  fluktuasi  komposisi populasi kaum migran yang membengkak, ideologi assimilasi yang dikembang- kan menuai kritik tajam yang memuncak sekitar tahun 1960-an. Pada giliran- nya,  wacana  perbaikan  nasib  kaum  minoritas  ini  memunculkan  sebuah pandangan  baru  dalam  melihat  relasi  antar-etnis  yang  dikenal  sebagai  ideologi multikulturalisme. Betapapun, bagi beberapa kalangan tertentu, wacana multi- kulturalisme  merupakan  ancaman  bagi  identitas  Nasional  dan  ‘way  of  life’
Barat,  namun  ideologi  ini  dipandang  mampu  memecahkan  masalah  hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas 3 dan mendorong terwujudnya per-lindungan identitas dan budaya kelompok minoritas.
Lalu  apa  sebenarnya  multikulturalisme  itu?  Harus  digaris  bawahi  bahwa istilah ini memang interpretable dan multi-dimensional. Beberapa sarjana men- definisikan multikulturalisme sebagai suatu kenyataan sosial adanya kelompok- kelompok  masyarakat  dari  beraneka  budaya  yang  tinggal  menetap  bersama, suka maupun tidak suka, di sebuah negara. Ada juga definisi multikulturalisme sebagai sebuah tatanan sosial ideal berupa lambang dari prinsip-prinsip keadilan sosial  yang  mengemukakan  tentang  hak-hak,  nilai,  dan  kesetaraan  kelompok dari berbagai tradisi budaya dan etnik. Pendapat pertama merujuk kepada terma multikulturalisme  dalam  arti demografi  empiris dan  fakta  sosiologis,  sedangkan pendapat kedua merujuk kepada terma ideologis dan konsep normatif tentang way  of  life atau  bagaimana  seharusnya  masyarakat  itu  diatur  ( should  be organised ).  Kedua  terma  ini  dalam  multikulturalisme  bisa  digunakan  secara bergantian. 4 Namun  dalam  pembahasasn  tulisan  ini,  lebih  banyak  merujuk kepada terma terakhir.
Pembahasan  wacana  multikulturalisme  tidak  hanya  berkait  dengan masalah  toleransi,  tetapi  juga  penerimaan  dengan  baik  budaya  lain  sebagai sesuatu yang mempunyai nilai yang sama untuk dikembangkan masyarakat itu sendiri.  Hal  ini  terlihat  pada  tujuan  multikulturalisme,  yaitu  pertama,  perekat sosial  ( social  cohesion ),  yang  bertujuan  agar  aneka  kelompok  dapat  berinteraksi dengan  berbagai  cara  guna  mencapai  kebutuhan  bersama;  kedua,  identitas budaya  ( cultural  identity ),  yaitu  hak  masyarakat  dijamin  dan  diperbolehkan untuk mengekspresikan dan mewarisi budaya masing-masing, termasuk bahasa dan  agama;  ketiga,  persamaan  kesempatan  dan  akses  ( equality  and  acces )  di mana masyarakat diberi kesempatan dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan  ekonomi  dan  pekerjaan;  keempat,  rasa  tanggungjawab  ( equal responsbility ),  komitmen  dan  partisipasi  yang  sama  ( commitment  and  partici- pation ) yang mensyaratkan kelompok minoritas setia kepada negara melalu rasa tanggungjawab dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan berpegang teguh kepada ideologi multikultural. 5 Apakah multikulturalisme dapat menjadi model alternatif  dalam  membangun  masa  depan  bangsa?  Masalah  ini  menimbulkan dua  pendapat  yang  dapat  dilihat  dari  sisi  negatif  dan  positif.  Pandangan  yang negatif  mengatakan  bahwa  multikulturalisme  dan  etnisitas  merupakan  suatu ancaman  bagi  bangsa  dan way  of  life Barat.  Pendapat  sebaliknya  mengatakan, ideologi multikulturalisme dan etnisitas mampu memecahkan masalah hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas. Namun dalam kenyataannya,
pendapat  negatif  yang  datang  dari  kelompok  konservatif  ternyata  tidak mendapat dukungan masyarakat pada umumnya.
Berangkat dari pengalaman negara-negara yang sudah menjadikan  multi- kulturalisme sebagai ideologi, seperti Australia dan Canada yang penduduknya bersifat  multi-etnis  dan  bangsa  terlihat  mampu  meredam  ketegangan- ketegangan dan kekerasan-kekerasan dalam bentuk konflik budaya dan agama, termasuk  terorisme  serta  radikalisme.  Kedua  negara  ini,  khususnya  Australia banyak  dijadikan  model  multikulturalisme  di  banyak  negara  dunia    dalam membangun  suatu  kesatuan  sosial  ( social  integration )  dan  kohesi  sosial  ( social cohesiveness ) hingga saat ini.
Fase-fase Multikulturalisme Di Australia, perkembangan multikulturalisme secara umum dapat dibagi dalam  tingkat  kebijakan,  strategi,  dan  program  dengan  melalui  dua  fase.  Fase pertama,  penekanan  pada keanekaan  budaya .  Pada  fase  ini,  perlindungan  dan pemeliharaan budaya merupakan salah satu faktor kunci untuk dapat memberi dorongan  orang  untuk  mempertahankan  warisan  budaya  mereka  dan  meng- hargai tradisi budaya yang beraneka dengan tujuan untuk memperkuat identitas nasional  bangsa  dan  pengayaan  (enrichman)  budaya.  Prinsip  paling  penting dalam  hal  ini  adalah  toleransi.  Berdasarkan  pandangan  itu,  masyarakat  harus memberi  penghargaan  yang  sama  pada  tradisi  budaya  orang  lain.  Di  samping itu,  adanya  kesediaan  masyarakat  untuk  mendorong    tradisi-tradisi  lain  untuk bergerak maju dalam konteks sebuah masyarakat demokratis yang menghormati hak-hak  setiap  individu.  Prinsip  kebebasan  berbicara  dan  berekspresi  merupa- kan hak semua individu tanpa memperdulikan latarbelakang etnik, budaya, dan agama.  Hal  ini  diperkuat  melalui  kebijakan  pemerintah  dengan  diberlakukan- nya  undang-undang  anti  diskriminasi  sosial  ( The  Racial  Discrimination  Act ). Undang-undang merupakan legitimasi dalam kerangka rule of law . 6 Fase kedua, memasukkan  dimensi  keadilan  sosial  sebagai  inti  dari  prinsip  multikultural- isme. Tekanan pada tahap ini berarti ideologi ini tidak hanya menekankan pada kemerdekaan pribadi perorangan, tetapi juga tentang keadilan sosial bagi semua. Prinsip  dasar  di  sini  adalah  setiap  orang  berhak  memperoleh  persamaan  sosial ( social  equity ),  terutama  persamaan  dalam  mendapatkan  akses  dan  pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pemukiman awal, penyediaan sarana informasi, kesejahteraan sosial, dan lapangan kerja.

## Agama dan Multikulturalisme
Lalu  bagaimana  hubungan  multikulturalisme  dengan  agama?  Harus  di- garisbawahi  bahwa  persoalan  mengemuka  ini  memang  menjadi  wacana perdebatan yang cukup panjang. Sebab sebagai sebuah kebijakan, multikultural- isme  memang  sebuah  idealisme  yang  sekular  dan  bersifat  nilai-nilai  umum ( public ),  sementara  agama  selalu  diposisikan  dalam  spektrum  urusan  pribadi dan tertutup. Jadi bagaimana keduanya dipertemukan?
Untuk  membahas  agama  dalam  konteks  multikulturalisme,  mengutip Robert  Crotty,  harus  dimulai  dari  pembahasan  mengenai  makna  kebudayaan itu  sendiri.  Meminjam  denfinisi  budaya  Geertz,  Crotty  beranggapan  bahwa kebudayaan pada dasarnya adalah sebuah sistem simbol yang diwariskan turun temurun.  Kebudayaan  bersifat  dinamis,  adaptif  dan  bukan  statis  atau  deter- ministik. Kebudayaan memberikan ketertiban di dunia di mana baik kelompok maupun  individu  bisa  memperoleh  maknanya  sendiri-sendiri.  Multikultural- isme  adalah  sebuah  kebijakan  yang  mencari  cara  memelihara  berbagai  bentuk budaya dalam sebuah masyarakat tertentu. 7
Tiap agama harus dilihat sebagai sebuah sistem budaya yang menawarkan ketertiban dan pemaknaan pada titik-titik kritis munculnya ancaman kekacauan (chaos).  Kebenaran  yang  Mutlak  ( Ultimacy )  adalah  representasi  simbolik  dari ketertiban  dunia.  Tiap  individu  dalam  masyarakat  dunia  sekuler  dihadapkan dengan  sederet  budaya  agama  dan  budaya  dunia  sekuler  yang  bisa  saja mempunyai pandangan-pandangan  dunia yang saling bertabrakan. Keragaman ini menyebabkan kemungkinan pluralisme agama di mana semua budaya agama diakui sebagai sebuah varian, namun juga menjadi simbolisasi Kebenaran yang Mutlak.
Crotty  lebih  lanjut  memperkenalkan  sebuah  kerangka  nilai-nilai  yang besar  yang  bisa  disandang  bersama  oleh  budaya  dominan  dan  budaya-budaya minoritas  dalam  sebuah  masyarakat  tertentu.  Assimilasi,  misalnya,  berupaya merubah  secara  bertahap  semua  budaya  minoritas  agara  bisa  cocok  dengan adonan  dalam  budaya  dominan.  Sedangkan  multikulturalisme  merupakan sebuah  model  alternatif  terbaik  yang  menawarkan  sebuah  kebijakan  interaksi dan  pengayaan  timbal  balik  pada  budaya  dominan  maupun  budaya  minoritas yang  terkait.  Pluralisme  agama  menawarkan  sebuah  kebijakan  yang  analog dengan kebijakan interaksi.
Senada  dengan  Crotty,  Malory  Nye  mengatakan  posisi  agama  dalam multikulturalisme  harus  pertama-tama  mengasumsikan  adanya  kebebasan dalam  mempratekkan  agama  apa  pun  yang  diproduksi  oleh  berbagai  budaya. Karena  itu,  agama  dalam  hal  ini  perlu  dipikirkan  ulang  (redefinisi)  sebagai
pandangan  yang  terbuka  dan  bukan  yang  essensialistik. 8 Pandangan  terbuka sebagaimana  yang  dimaksud  Nye  adalah  inklusivisme  agama  yang  merupakan salah  satu  faktor  utama  keberhasilan  multikulturalisme,  yaitu  pandangan  yang mengatakan  bahwa  satu  budaya  agama  yang  benar,  walaupun  budaya  agama lain  bisa  saja  memiliki  kebenaran  meski  hanya  sebagian  dibanding  dengan budaya mereka.
Dalam  konteks  multikulturalisme,  etnosentrisme  dan  eksklusivisme agama  merupakan  faktor  disintegratif  bagi  terwujudnya  pencapaian  tujuan akhirnya, yaitu integrasi dan kohesi. Karena sikap-sikap tersebut akan membuka ruang  konflik  antara  multikulturalisme  sebagai  suatu  identitas  bangsa  di  satu pihak dan etnik budaya dan agama di lain pihak. Bagaimanpun ethnosentrisme menolak  pemayungan  masyarakat  multikultural  sehingga  menjadikannya ancaman.  Demikian  juga  dengan  eksklusivisme  agama,  yang  menganggap budayanya sebagai kebenaran dan sistem simbol satu-satunya yang diakui.
Bagi  masyarakat  masyarakat  Barat,  citra  ekslusif  kerap  dialamatkan kepada  masyarakat  muslim,  karena  itu  mereka  dianggap  memiliki  potensi konflik  yang  membahayakan  multikulturalisme.  Akibatnya,  sebagaimana  ter- lihat dalam perkembangan multikulturaslisme dalam beberapa tahun belakang- an mengalami degradasi, khususnya setelah peristiwa 11 September . Degradasi itu  ditandai  dengan  bangkitnya  kembali  aspirasi  ideologi  assimilasi  ( monokul- turalisme )  di  Inggris  dan  Australia. 9 Dalam  tabel  berikut  ini,  digambarkan adanya  tantangan-tantangan  besar  yang  bernuansa  konflik  bagi  kelangsungan kehidupan  masyarakat  multikultural  yang  dihadapi  negara-negara  demokrasi liberal  dan  negara-negara  lainnya.  Dalam  hal  ini,  kasus  muslim  Australia mungkin  bisa  menjadi  gambaran  konflik  antara  identitas  multikulturalisme sebagai identitas bangsa dan sikap ekslusif agama.

## Tabel Perbedaan antara Empat Model Identitas Muslim Australia
Model Identitas Orientasi Waktu Dasar Loyalitas Hubungan Sosial Mentalitas Keagamaan Dulu, sekarang, dan Masa depan Agama (Islam) Muslim Ekslusif  dan Formalistik Moderat Dulu,  Sekarang, dan Masa Depan Negara Australia, tapi Budaya dan Agama Negara Asal Orang Australia dan Negara Asal Inklusif  dan Substansialist Kosmopolitan Utamakan  Masa Depan Universal Antar Bangsa Pluralime Nasionalis Utamakan  Dulu dan Masa Depan Negara Asal Negara Asal Ekslusif
Multikulturalisme Indonesia dan Kerukunan
Dalam  sejarah  Indonesia,  ketegangan  dan  koflik  etnis,  agama,  budaya, dan  politik  telah  menjadi  bagian  dari  potret  interaksi  masyarakat.  Sejak  men- jelang  kemerdekaan  hingga  era  reformasi,  masalah  ini  tidak  pernah  terselesai- kan.  Perbedaan  primordial  sering  menjelma  menjadi  pertentangan,  sehingga pada gilirannya melahirkan ketidaknyamanan hidup bersama. Pergantian rezim sekan  tidak  berarti  pergantian  mental  dan  budaya  konflik  dan  kekerasan. Sementara  masyarakat  tidak  juga  merasa  menjadi  bagian  dari  upaya  men- ciptakan kehidupan harmonis dalam perbedaan itu.
Tidak  hanya  kekerasan  dan  konflik  horisontal  semacam  itu.  Kekerasan struktural  ( state  violence )  yang  dilakukan  negara  (pemerintah)  yang  bentuk puncaknya  adalah state  terrorism terus  memperumit  masalah  interaksi  hori- sontal.  Masyarakat  yang  cenderung  tidak  menghargai  perbedaan  seringkali  di- pengaruhi oleh kekerasan-kekerasan  pemerintah dan aparaturnya,  selain tentu saja elit-elit dan tokoh-tokoh politik dan agama. Politik pemerintah yang tidak demokratis  atau  diskriminatif  terhadap  kelompok-kelompok  masyarakat  baik yang  bersifat  keagamaan,  budaya,  etnik,  maupun  politik,  tak  terasa  menjadi pembenaran  tindakan-tindakan  serupa  pada  akar  rumput  yang  berbentuk anarkisme atau bahkan terorisme.
Ide  Persatuan  nasional,  meski  sering  sangat  efektif  untuk  meredam keinginan  berpisah  dan  bercerai  atau  sekedar  berontak,  ternya  bagi  banyak kelompok  masyarakat  berfungsi  sekedar  untuk  menakut-nakuti.  Harapan sebagian  besar  masyarakat  untuk  dihargai  identitas,  agama,  etnis,  kelompok politiknya  tidak  kunjung  dipenuhi,  yang  ada  hanya  dengan  slogan  “Persatuan Nasional”.
Slogan  lain Bhinneka  Tunggal  Ika ,  berbeda-beda  tapi  tetap  satu  telah kehilangan  daya  gebrak  tentang  pentingnya  hidup  bersama  dalam  perbedaan. Tunggal  Ika lebih  ditekankan  ketimbang Bhineka ,  sehingga  akhirnya  melahir- kan persatuan semu ( psedo-unity ). Dengan kata lain, Bhineka Tunggal Ika belum mampu secara efektif mengakomodir perbedaan masyarakat Indonesia. Hal ini juga  terlihat  pada  prinsip  monokulturalisme  yang  cenderung  digunakan  pada rezim  Soeharto  terlihat  kurang  menghargai  kebhinekaan,  tetapi  lebih  memen- tingkan Tunggal Ika . Di sini, barangkali perlu pelurusan pengertian atau pener- jemahan istilah  warisan budaya ini dengan  mempertimbangkan sebuah kebija- kan  multikulturalisme  untuk  menata  ulang  pengelolaan  keragaman  budaya ( managingcultural diversity ) untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan negara.
Masalah  yang  dihadapi  Indonesi  asebagai  sebuah  masyarakat  majemuk ( plural )  terpusat  pada  aspek  hubungan  antara  pihak  pemerintah  atau  sistem nasional dan kelompok etnik. Pemerintah dalam hal ini, sejak rezim Soekarno hingga  Megawati  ini  belum  membangun  sebuah  kebijakan  nasional  yang bersifat strategis. Masing-masing mempunyai kebijakan sendiri-sendiri di dalam pengelolaan  keberagaman.  Soekarno,  misalnya,  menggunakan  kebijakan amal- gamasi .  Soeharto,  seperti  dijelas  di  atas,  sementara  Habibie  terjebak  antara  ide demokrasi  dan  pengaruh  despotis  Suharto  dan  pendekatan  militer.  Namun pada masa Gus Dur, ide multikulturalisme mulai menampakkan diri.
Penutup: Kerukunan Basis Multikulturalisme
Sama halnya dengan negara demokrasi liberal, konflik etnis di Indonesia bermuara  pada  konflik  etnik  lokal  dengan  etnik  pendatang.  Pengaruh  konflik tersebut  mengakibatkan  hilangnya  kehidupan  masyarakat  dan  hancurnya ekonomi dan lingkungan etnik pendatang serta pengusiran dari tempat tinggal yang  selama  ini  mereka  huni.  Pada  umumnya  faktor  disintegrasi  tersebut disebabkan  oleh  persaingan  sumber-sumber  ekonomi,  posisi,  dan  kekuasaan, yang kemudian sering bergeser menjadi konflik keagamaan.
Di  sini  perlunya  kebijakan  multikulturalisme  sebagai  kebijakan  politik negara  dalam  kerangka  pembentukan  masyarakat  multikultural  yang  sehat. Namun  hal  ini  tidak  bisa  dilakukan  secara taken  for  granted  dan  trial  error , sebaliknya  diupayakan  secara  sistematis,  programatis,  integrated,  dan  ber- kesinambungan.  Beberapa  langkah  yang  paling  strategis  untuk  mengelola keragaman,  tidak  hanya  menyangkut  persoalan  agama,  tetapi  sekaligus    etnik, antara  lain,  pertama,  pembentukan  institusi,  seperti  Lembaga  Urusan  Multi- kultural  ( Indonesian  Institute  of  Multicultural  Affairs )  dan  Kantor  Urusan Multikultural  ( The  Office  of  Multicultural  Affairs ).  Kedua  badan  ini  bertugas menciptakan  kerangka  Kebijakan  Agenda  Nasional,  menerbitkan  buku-buku, mengadakan bank  of  research ,  dan  menyiapkan  tenaga  ahli  sehingga memudahkan perolehan pengakuan kelembagaan dan terciptanya komitmen di pihak Pemerintah pada prinsip-prinsip multikulturalisme. Alternatif lain, peme- rintah  perlu  membentuk  Komisi  Urusan  Etnis  dan  Agama  ( Ethnic  Affairs Commission )  untuk  dijadikan  semacam  social  engineering  untuk  mereformasi multikulturalisme  Indonesia  dengan  menyusun  sebuah  agenda  Nasional  bagi terwujudnya multikulturalisme bangsa.
Kedua, langkah strategis lainnya adalah melalui pendidikan multikultural yang  diselenggarakan  melalui  seluruh  lembaga  pendidikan  formal  dan  non- formal  dalam  masyarakat  luas.  Tahap  pertama  bentuk  pendidikan  ini  bisa
dalam  bentuk  pendidikan  interkultural  sebagai  wujud cross-cultural untuk mengembangkan  nilai-nilai  universal  yang  dapat  diterima  berbagai  kelompok masyarakat berbeda. Pada tahap ini,  pendidikan  interkultural  ditujukan  untuk mengubah  tingkah  laku  individu  agar  tidak  meremehkan  budaya  atau kelompok lain, khususnya kalangan minoritas. Selain itu juga ditujukan untuk timbulnya  toleransi  dalam  diri  individu  terhadap  berbagai  perbedaan  rasial, etnis,  agama,  dan  lain-lain.  Tahap  berikutnya  ditujukan  bagaimana  mengelola dan  memelihara  serta  memperkaya  warisan  kultural  yang  terdapat  dalam masyarakat sehingga masing-masing kelompok bisa saling berbagi ( sharing ) dan saling memiliki.
1 Baubock,  Reiner  et  all  (eds.), The  Challenge  of  Diversity:  Integration  and  Pluralism  in Societies of Immigration , Avebury, Vermont, 1996, h. 157.
2 Jean  I.  Martin, The  Migrant  Presence:  Australian  Responses  1947-1977 ,  George  Allen &Unwin,  Sydney,  1978,  h.  207.  Lihat  juga  James  Jupp,  ‘One  among  Many”,  dalam      David Goodman, et al, Multicultural Australia: The Challenges of Change , Scribe and the University of Melbourne, Victoria, 1991, h. 124.
3 Ellie Vasta, ‘Multiculturalism and Ethnic Identity: Relationship between Racism  and Resistance’, dalam Australian and New Zealand Journal of Sociology , No. 2, August 1993, h. 209.
4 Mark  Lopez, The  Origins  of  Multiculturalism  in  Australian  Politics  1945-  1975 , Melbourne University Press, Melbourne, 2000, h. 3.
5 Mark Lopez, The Origins of Multiculturalism in Australian Politics 1945- 1975 , h. 84.
6 Castles,  Stephen  Castles  (ed), Mistaken  Identity:  Multiculturalism  and  Demise  of Nationalism in Australia , Pluto Press, Sydney, 1988, h. 45.
7 Norman  C.  Habel  (ed), Religion  and  Multiculturalism  in  Australia ,  Australian Association for the Study of Religious (AARS), Adelaide, 1992, h. 31.
8 Gadis  Arivia,  “Multikulturaalisme:  Re-imaging  Agama”,  dalam  Jurnal Refleks i, vol.VII,no.1, 2005, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN, Jakarta, h. 11.
9 Tahir Abbas, Religion, Radicalism and Multiculturalism: Indonesia and UK Experience , International Seminar Paper, Muhammadiyah dan British Council, 30 Januari, Jakarta, 2006, h. 26.
Daftar Bacaan
Abbas,  Tahir,  Religion,  Radicalism  and  Multiculturalism:  Indonesia  and  UK
Experience,  International  Seminar  Paper,  Muhammadiyah  dan  British
Council, 30 Januari, Jakarta, 2006.
Advisory  Council  on  Multicultural  Affairs,  Towards  a  National  Agenda  for  a Multicultural Australia: A Discussion Paper, Commenwealth of Australia,
Canberra, 1988.
Australian Council on Population and Ethnic Affairs, Multiculturalism for All AusTralians: Our Developing Nationhood, Commonwealth of Australia, 1982.
Arivia, Gadis, “Multikulturaalisme: Re-imaging Agama”, dalam Jurnal Refleksi,
vol.VII,no.1, 2005, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN, Jakarta.
Azra,  Azyumardi,  Konflik  Baru  antar  Peradaban,  Globalisasi,  Radikalisme  & Pluralitas, RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2002.
Baubock,  Reiner  et  all  (eds.),  The  Challenge  of  Diversity:  Integration  and Pluralism in Societies of Immigration, Avebury, Vermont, 1996.
Black,  Alan  (ed.),  Religion  in  Australia:  Sociological  Perspective,  Allen  and
Unwin Sydney, 1991
Carens,  Joseph  H.  &  Melissa  William  S.,  ‘Muslim  Minorities  in  Liberal Democracies:  The  Politic  of  Misrecognition,  in  Rainer  Baubock  (at  al),
The  Challenge  of  Diversity:  Integration  and  Pluralism  in  Societies  of
Immigration, Avebury, EngLand, 1996
Castles,  Stephen  (ed),  Mistaken  Identity:  Multiculturalism  and  Demise  of
Nationalism in Australia, Pluto Press, Sydney, 1988
Departement of Prime Minister and Cabinet Office of Multicultural Affairs, Na tional  Agenda  for  a  Multicultural  Australia,  Australian  Government Publishing Service, Canberra, 1989
Habel, Norman C. (ed), Religion and Multiculturalism in Australia, Australian Association for the Study of Religious (AARS), Adelaide, 1992 Jupp, James, ‘One among Many’, in David Goodman (at al), Multicultural:The Challenge of Change Australia, Scribe, Victoria, 1991 Lopez, Mark, The Origins of Multiculturalism in Australian Politic 1945-1975,
Mel bourne University Press, Melbourne, 2000 Martin, Jean I., The Migrant Presence: Australian Responses 1947-1977, Allen
& Unwin , Sydney, 1978.
Suparlan,  Parsudi,  “Ethnicity  and  Its  Potential  for  Social  Disintegration  in Indonesia”,  dalam  Communal  Conflicts  in  Contemporary  Indonesia,
Pusat Bahasa-Bahasa, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002.
Vasta, Ellie, “Multiculturalism and Ethnic Identity: The Relationship between Racims and Resistance”, in Australian and New Zealand Journal of Sociology, vol. 29, no. 2, August 1993.