INTERPRETASI HAKIM TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2078/K/PDT/2009)

## JUDGES' INTERPRETATION OF THE APPLICATION OF STANDARD CLAUSES UNDER THE CONSUMER PROTECTION LAW (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 2078/K/PDT/2009)
Nurul Hafilda 1 , Marlia Sastro 2 , Elidar Sari 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3. Dosen Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Studi  ini  untuk  mengkaji  penafsiran  hakim  terhadap  penerapan  klausula  baku  berdasarkan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Hakim  dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis dirasa kurang tepat maka hakim  dapat  melakukan  penafsiran  hukum  terhadap  penerapan  klausula  baku  secara  yuridis maupun  filosofis.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data di peroleh dari data primer, data sekunder  dan  data  tersier  serta  akan  dianalisis.  Kemudian  hasil  penelitian  tersebut  akan disusun  secara  sistematis  untuk  memperoleh  kejelasan  dari  permasalahan  yang  diteliti. Berdasarkan  hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  penafsiran  Hakim  terhadap  penerapan klausula baku yaitu dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan klausula baku, akan  tetapi  tidak  diperbolehkan  mencantumkan  isi  berupa  pengalihan  tanggungjawab.  Hal tersebut bertentangan dengan hak pelaku usaha.
Kata Kunci : Interpretasi Hakim, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen

## Abstract
This  study  is  to  examine  the  judge's  interpretation  of  the  application  of  standard  clauses based  on  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection,  Judges  in  examining, adjudicating and deciding a case must use written law as the basis for their decisions, but if the written law is deemed inappropriate then the judge can make legal interpretations of the application  of  standard  clauses  juridically  and  philosophically.  This  research  is  normative legal  research  with  a  statutory  approach  and  case  approach,  data  obtained  from  primary data, secondary data and tertiary data and will be analyzed. Then the results of the research will be arranged systematically to obtain clarity of the problems studied. Based on the results of  the  research,  it  explains  that  the  Judge's  interpretation  of  the  application  of  standard clauses  is  that  in  an  agreement  it  is  permissible  to  include  standard  clauses,  but  it  is  not permissible to include contents in the form of transfer of responsibility. This is contrary to the rights of business actors.
Keyword : Judge Interpretation, Standard Clauses, Consumer Protection.

## A. PENDAHULUAN
Penafsiran  hukum  (interpretasi)  adalah  sebuah  pendekatan  pada  penemuan  hukum dalam  hal  peraturannya  ada  tetapi  tidak  jelas  untuk  dapat  diterapkan  pada  suatu  peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang  yang  harus  diisi  atau  dilengkapi,  sebab  hakim  tidak  boleh  menolak, memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  dengan  dalih  tidak  ada  hukumnya  maka  hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. 1
Penafsiran Hakim dalam perkara Pengadilan Tinggi Nomor 513/Pdt/2008/PT.DKI.JKT yaitu  mengenai  banding  terhadap  pengalihan  tanggungjawab  pencantuman  klausula  baku, Majelis  Hakim  menolak  banding  tergugat    bahwa  mengenai  pengalihan  tanggungjawab berdasarkan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta no. 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak  bertanggungjawab terhadap segala bentuk kehilangan yang terjadi, terhadap pencantuman klausula baku tersebut Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan  dalil  tergugat,  hal  tersebut  didasarkan  pada pertimbangan hukum yang memuat ketentuan didalam PERDA tersebut bertentangan dengan aturan  hukum  yang  lebih  tinggi  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu  ketentuan  Pasal  18 yang  melarang  secara  tegas  bagi  pelaku  usaha  untuk  menerapkan  klausula  baku  dalam dokumen maupun perjanjian yang mempunyai akibat hukum dinyatakan batal demi hukum.
Pertimbangan  hukum Judex  Facti tersebut  yang  pada  pokoknya  membahas  adanya suatu  peraturan  yang  saling  bertentangan  yaitu  antara  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  No.  5 Tahun 1999 tentang Perparkiran dengan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  maka  sebagaimana  diketahui bahwa  apabila  ada  suatu  pertentangan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  maka  yang berwenang  memeriksa  perkara  a  quo  terhadap  kedua  peraturan  yang  saling  bertentangan tersebut dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.
Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh
1 Afif Khalid, Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia , Jurnal Hukum, Volume 06 Nomor 11, 2014, hlm. 10.
konsumen,  klausula  baku  yaitu  aturan  sepihak  yang  dicantumkan  didalam  kuitansi,  faktur, bon  dan  perjanjian  atau  dokumen  lainnya  dalam  transaksi  jual  beli  tidak  boleh  merugikan konsumen. 2
Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun  harus  diakui  bahwa  klausula  eksonerasi  yang  terdapat  dalam  perjanjian  baku banyak  mengalihkan  beban  tanggung  gugat  dari  pihak  perancang  perjanjian  baku  kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula eksonerasi yang dilarang berdasarkan undang-undang. 3
Soedjono  Dirdjosisworo  berpendapat  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ahmad  Fikri Assegaf.  Bahwa  perjanjian  baku  ( standard  contract ),  pada  dasarnya  merupakan  pembakuan atau  standarisasi  agar  transaksi  dapat  dilaksanakan  secara  cepat.  Oleh  karena  itu,  syarat- syarat yang telah disepakati itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. 4
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
b. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang dibeli konsumen.
c. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
e. mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa yang dibeli oleh konsumen.
2 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen ,PT Gramedia: Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53
3 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Edisi  Revisi) ,  PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.118
4 Ahmad  Fikri  Assegaf, Penjelasan  Tentang  Klausula  Baku ,Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hlm.43.
f. memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
g. menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran.
Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) disebutkan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak  atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,  atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya jika pelaku usaha melanggar pasal 18 ayat (1) dan  ayat  (2)  maka  perjanjian  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum  sebagaimana  yang disebutkan Pasal 18 ayat (3).
Perjanjian  baku  yang  memuat  klausula  baku  pada  awalnya  diterapkan  dalam  kegiatan bisnis  dengan  tujuan  untuk  menunjang  efisiensi  dan  efektivitas,  pada  perkembangannya dianggap  berpotensi  atau  telah  berbenturan  dengan  keseimbangan  para  pihak  dalam perjanjian  dan  melanggar  asas-asas  hukum  perjanjian  atau  hukum  kontrak  yang  berlaku  di Indonesia.
Permasalahan  mulai  muncul  ketika  adanya  kontrak  atau  perjanjian  yang  ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang lazimnya dilakukan oleh pelaku usaha yang disebut dengan nama kontrak baku ( standard contract ) atau kontrak adhesi ( adhesion contract ) yang isi atau klausula dari perjanjian tersebut mengandung keadaan yang cenderung tidak fairness bagi  konsumen  dengan  pencantuman  klausula  yang  bersifat  membatasi  kewajiban  pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian yang disebut dengan klausula eksonerasi. Akibatnya dari adanya perjanjian baku dan klausula baku yang dicantumkan telah menimbulkan perselisihan antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  pada  akhirnya  harus  diselesaikan  melalui pengadilan negeri secara keperdataan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskam diatas, maka dari itu penulis tertarik meneliti  mengenai  Interpretasi  Hakim  Terhadap  Penerapan  Klausula  Baku  Berdasarkan Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 2078/K/Pdt/2009),  dikarenakan  beberapa  pelaku  usaha  pada  saat  ini  sering  mencantumkan klausula  baku  berupa  pengalihan  tanggungjawab  pelaku  usaha,  yang  mana  hal  tersebut membuat  salah  satu  pihak  sering  dirugikan  akibat  dari  pencantuman  klausula  eksenorasi dalam klausula baku tersebut.
Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah interpretasi hakim terhadap penerapan  klausula  baku  menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  dan  kesesuaian  putusan  hakim  Mahkamah  Agung  terhadap penerapan  klausula  bakudalam  perkara  Nomor  2078/K/Pdt/2009  dengan  ketentuan  hukum yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  lazimnya  penelitian  ini  disebut  juga  dengan library  research. Artinya  penelitian yang  mencoba  menjelaskan  persoalan  dengan  menggunakan  doktrin  dan  asas  pada  ilmu hukum.3  Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan perundang-undangan,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  konsep.  Penelitian  yang dikaji  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  preskriptif,  sifat  ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Sumber data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier . Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui teknik  penelitian  dokumen/literatur (library  research). Sedangkan  analisis  data  dilakukan dengan  memberikan  telaah,  yang  dapat  berarti  menentang,  mengkritik,  mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Interpretasi  Hakim  Terhadap  Penerapan  Klausula  Baku  Menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
1. Penafsiran  Klausula  Baku  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam suatu hukum, penafsiran merupakan  suatu  metode  untuk  memahami  makna  yang  terkandung  dalam  teks-teks  hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit.  Secara  yuridis  maupun  filosofis,  hakim  indonesia  mempunyai  kewajiban  atau  hak untuk  melakukan  penafsiran  hukum  atau  penemuan  hukum  agar  putusan  yang  diambilnya dapat  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Penafsiran  hukum  oleh  hakim haruslah  dilakukan  atas  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  tertentu  yang  menjadi  dasar  sekaligus
rambu-rambu  bagi  hakim  dalam  menerapkan  kebebasannya  dalam  menemukan  dan menciptakan hukum. 5
Interpretasi  hakim  terhadap  penerapan  klausula  baku  biasanya  berdasarkan  pada  teks perjanjian  itu  sendiri.  Dalam  konteks  hukum  perjanjian  di  Indonesia,  klausula  baku  adalah bagian  integral  dari  perjanjian  dan  memiliki  kedudukan  yang  penting.  Hakim  biasanya  akan menafsirkan  klausula  baku  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Penafsiran  Hakim  terhadap  klausula  baku  dalam  konteks  Teori  gramatikal  yaitu interpretasi terhadap suatu teks hukum (termasuk klausula dalam perjanjian) harus didasarkan pada pemahaman kata-kata dalam teks tersebut secara  harfiah.  Dalam konteks klausula baku, hal ini berarti hakim akan melihat arti kata-kata dalam klausula tersebut dan bagaimana mereka digunakan dalam konteks perjanjian secara keseluruhan. Namun penting untuk diingat bahwa interpretasi  hakim  tidak  hanya  terbatas  pada  teks  perjanjian  itu  sendiri.  Hakim  juga  akan mempertimbangkan konteks di mana perjanjian itu dibuat, tujuan dari perjanjian, dan prinsip- prinsip hukum yang berlaku.Terdapat tiga pendekatan kontekstual dalam metode penafsiran ini:
a) Noscitur  a  socis ,  yaitu  suatu  perkataan  harus  dinilai  dari  ikatan  dalam  kumpulan- kumpulannya.
b) Ejusdem generis yaitu suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
c) Expressum  facit  cassare  tacitum ,  yaitu  suatu  kata-kata  yang  dicantumkan  secara  tegas mengakhiri  pencarian  maksud  dari  satu  perundang-undangan.  Contohnya  adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.
Penafsiran hakim terhadap klausula baku sering kali dikaitkan dengan pengertian literal dari  kata-kata  dalam  teks  perjanjian  karena  dalam  hukum,  kata-kata  dalam  suatu  perjanjian dianggap  sebagai  ekspresi  dari  kehendak  atau  niat  para  pihak  yang  membuat  perjanjian tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk  memahami  maksud  dan  tujuan  dari  perjanjian,  hakim  perlu melihat pada makna literal dari kata-kata dalam teks perjanjian.
Selain  itu,  penafsiran  literal  juga  dianggap  sebagai  cara  yang  paling  objektif  untuk menafsirkan suatu perjanjian. Dengan fokus pada kata-kata dalam teks perjanjian, hakim bisa menghindari  penafsiran  yang  subjektif  atau  berdasarkan  pada  pendapat  pribadi  mereka.  Ini penting untuk menjaga keadilan  dan konsistensi dalam  penegakan hukum.  Namun penafsiran literal bukanlah satu-satunya metode penafsiran dalam  hukum. Dalam  beberapa kasus, hakim
5 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum , UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 53
menggunakan metode penafsiran lain, seperti penafsiran berdasarkan konteks atau tujuan dari perjanjian, untuk memastikan bahwa penafsiran mereka sesuai dengan keadilan dan kebenaran.
Interpretasi Hakim dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 2078//K/Pdt/2009 tentang pencantuman klausula baku yaitu mengenai pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen,  dalam  hal  ini  adalah  mengenai  pengalihan tanggung jawab merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen. Yang dimaksud dengan pengalihan tanggung jawab adalah apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Klausula Baku dalam perjanjian diperbolehkan untuk  dicantumkan  akan  tetapi  tidak  diperbolehkan  mencantumkan  isi  berupa  pengalihan tanggungjawab. 6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hakim menafsirkan klausula baku dengan pertimbangan sebagai berikut:
a) Klausula  baku  yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha  harus  mengedepankan  prinsip keseimbangan,  keadilan,  dan  kewajaran.  Jika  prinsip-prinsip  ini  tidak  diterapkan, perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan.
b) Dalam hukum perdata, ada pembatasan asas kebebasan berkontrak. Hakim berwenang untuk  meneliti  isi  suatu  kontrak  jika  pembuatan  dan/atau  pelaksanaan  suatu  kontrak dinilai  bertentangan  dengan  peraturan,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  kebiasaan, kepatutan,  dan  keadilan.  Hakim  sebagai  pembentuk  hukum  ( judge  made  law ) berwenang  menambah,  mengurangi,  atau  meniadakan  syarat-syarat  yang  ditentukan dalam kontrak.
c) Asas  kebebasan  berkontrak  yang  terdapat  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  tidak bersifat  absolut.  Dalam  keadaan  tertentu,  hakim  berwenang  melalui  tafsiran  hukum untuk  meneliti  dan  menilai  serta  menyatakan  kedudukan  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  berada  dalam  keadaan  yang  tidak  seimbang,  sehingga  salah  satu  pihak dianggap  tidak  bebas  untuk  menyatakan  kehendaknya  dan  menyebabkan  perjanjian dapat dibatalkan.
Penerapan  klausula  baku  tidak  dilarang,  namun  terdapat  beberapa  hal  yang  dilarang dicantumkan  dalam  ketentuan  isi  dari  klausula  baku  seperti  pengalihan  tanggung  jawab pelaku  usaha,  penolakan  pengembalian  barang/uang  yang  sudah  dibayar,  konsumen  tunduk pada  aturan  baru,  perubahan,  dan  lanjutan,  kuasa  melakukan  tindakan  sepihak  terhadap
6 Andlina Larasati Dan Harjono, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola  Parkir  Dalam  Hal  Kehilangan  Kendaraan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  2078/K/Pdt/2009), Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret , Volume 08 Nomor 03, 2020, hlm. 8
barang  angsuran,  mengurangi  manfaat/  harta  kekayaan  konsumen,  dan  perihal  pembuktian konsumen.
Pada  dasarnya  perjanjian  dibuat  berdasarkan  kesepakatan    antara  kedua  belah  pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu  prestasi  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  berdasarkan kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif).
Salah  satu  konsekuensi  dari  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  Pasal  1338 ayat  (1)  Kitab  Undamg-undang  Hukum  Perdata  adalah  diberlakukannya  perjanjian  baku ( standard  contract )  dalam  berbagai  jenis  transaksi  konsumen,  yaitu  transaksi  yang  terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.  Perjanjian  baku  dapat  diartikan  bahwa  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat- syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib dipenuhi oleh konsumen.
Perjanjian  baku  biasanya  berupa  formulir  yang  isi,  bentuk  serta  cara  penutupannya telah  distandarisasi  atau  dibakukan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha,  serta  bersifat  massal tanpa  mempertimbangkan  perbedaan  kondisi  yang  dimiliki  konsumen,  perjanjian  tersebut tidak dapat ditawar atau dinegoisasikan oleh pihak lainnya. Isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku ( standardized clause ). 7
Dengan  memperhatikan  materi  atau  isi  dan  syarat-syarat  perjanjian  baku,  banyak ditemukan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen selalu  berada  di  pihak  yang  lemah  dibanding  dengan  pelaku  usaha.  Hal  ini  di  sebabkan karena isi dan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian baku ditetapkan dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha,
Para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip inilah  yang  kemudian  mendorong  para  pelaku  usaha  untuk  melakukan  tindakan  merugikan konsumen,  berkaitan  dengan  produk  yang  diedarkannya  di  dalam  masyarakat.  Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan
7 Abdul  Halim  Barkatullah, Hukum  Perlindungan  Konsumen;  Kajian  Teoritis  dan  Perkembangan Pemikiran , FH Unlam Press ,Banjarmasin, 2008, hlm. 96.
konsumen  sebagai  pihak  yang  lemah,  baik  dari  segi  pendidikan,  ekonomi  maupun  daya tawar. 8
Dapat dikatakan bahwa dalam era globalisasi seperti saat ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian  merupakan  jenis  suatu  perjanjian  yang  tidak  dapat  dihindarkan  bagi  para  pelaku usaha, hal tersebut dimaksudkan sebagai cara untukmencapai tujuan ekonomi secara efisien, praktis dan cepat. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena  hanya  dihadapkan  pada  suatu  pilihan,  yaitu  menyetujui  isi  dari  klausula  baku tersebut. 9
1. Penafsiran Hukum Berdasarkan Perbuatan Yang Dikecualikan Dalam Pasal 18 Ayat
(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan pencantuman klausula baku yang  biasanya  digunakan  di  dalam  hubungan  bisnis  atau  perjanjian,  dalam  hal  ini  dapat dilihat  bahwa  dalam  menafsirkan  Pasal  pengecualian  dalam  klausula  baku,  hakim  akan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  larangan  bagi  pelaku  usaha  ,  Di dalam  pasal  tersebut  jelas  disebutkan  bahwa  adanya  aturan-aturan  yang  mengatur  larangan yang dikecualikan dalam pencantuman klausula baku yaitu:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
b. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang dibeli konsumen.
c. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
e. mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa yang dibeli oleh konsumen.
f. memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
8 Sri  Redjeki, Aspek-Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Pada  Era  Perdagangan  Bebas,  Mandar Maju ,Bandung, 2000, hlm. 34.
9 CelinaTriSiwiKristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta , 2008,hlm.139.
g. menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran.
Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) disebutkan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak  atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,  atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya jika pelaku usaha melanggar pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh hakim sebagaimana yang disebutkan Pasal 18 ayat (3).
Kedudukan  klausula  baku  dalam  hukum  perjanjian  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut, serta penggunaan klausula baku  dalam  hubungan  keperdataan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak.  Mengenai  kedudukan klausula  baku  dapat  dilihat  dari  aturan  hukum  yang  mengaturnya  serta  beberapa  contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku.
Klausula  baku/perjanjian  baku  itu  sendiri  merupakan  bagian  dari  suatu  perjanjian sehingga  menyebabkan  pengaturan  akan  hal  tersebut  harus  berdasarkan  aturan-aturan  yang terdapat  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  pada  BAB  III  tentang Perikatan  secara  umum.  Selain  itu  dikarenakan  klausula  baku  pada  kenyataannya  banyak yang  merugikan  pihak  konsumen  dan  juga  klausula  baku  menyebabkan  terjadinya ketidakseimbangan  posisi  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  maka  pengaturan  mengenai klausula baku yang dilarang juga terdapat dalam ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18  UUPK.  Larangan  ini  dimaksudkan  untuk  menempatkan  kedudukan  konsumen  setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Posisi  yang  tidak  seimbang  ini,  dimana  pihak  konsumen  dalam  keadaan  lemah membutuhkan  perlindungan  secara  hukum.  Hubungan  pembeli  dan  pelaku  usaha  harus dijamin hak, kewajiban serta tanggung jawab kedua pihak agar sama-sama diuntungkan. Hal ini  tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. 10
10 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus , Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 125 .
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  bisnis  perparkiran  di  DKI  Jakarta  yaitu  dapat diketahui bahwa para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sering menerapkan klausula  baku  dengan  alasan  praktis  dan  efesiensi  waktu  .  Pengelola  parkir  sering mencantumkan  jenis  klausula  baku  dalam  tiket  parkir  yang  telah  mereka  serahkan  kepada konsumen  parkir,  yang  mana  isi  dari  klausula  baku  tersebut    yaitu  berupa  ketentuan  dalam bentuk  tertulis  yaitu  “  segala  kehilangan/kerusakan  barang  milik  konsumen  tidak  menjadi tanggung  jawab  pelaku  usaha  parkir,  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  mencantumkan  jenis perjanjian baku yaitu berupa klausula eksonerasi bertujuan untuk pembatasan tanggungjawab pelaku  usaha  dari  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak baik.
Pada  umumnya  kontruksi  hukum  yang  berlaku  dalam  perparkiran  adalah  perjanjian penitipan barang perjanjian penitipan barang sendiri diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ penitipan adalah terjadi apabila sesorang menerima suatu  barang  dari  seorang  lain  dengan  syarat  bahwa  dia  akan  menyimpannya  dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.
Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku didalam praktek perparkiran yaitu  menggunakan  tarif  per  jam  atau  penyewaan  tempat  parkir  yang  biasanya  dilakukan dalam  jangka  waktu  tertentu  yaitu  pembayaran  bulanan.  Karena  hubungan  hukum  yang terjadi  antara  pemilik  kendaraan  sebagai  pengguna  jasa  parkir  dan  pengelola  parkir  sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan Pasal 1704 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata disebutkan bahwa pengelola parkir wajib  bertanggungjawab  atas  terjadinya  kerusakan  atau  kehilangan  kendaraan  pada  area parkir yang dikelolanya.
Kedudukan  konsumen  yang  berada  pada  kedudukan  yang  lemah  membutuhkan  suatu perlindungan  terhadap  kepentingannya.  Hubungan  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha yang  terus  berkembang  membutuhkan  suatu  aturan  yang  memberikan  kepastian  terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

## 2. Penafsiran Klausula Baku Dalam Naskah Akademik
Pada  dasarnya  perjanjian  atau  kontrak  merupakan  kesepakatan  atau  persetujuan  hasil perundingan atau negosiasi yang dapat dituangkan dalam suatu dokumen (tertulis), atau tidak dituangkan  dalam  suatu  dokumen  (lisan).  Asas  yang  mendasari  pembuatan  suatu  perjanjian adalah  asas  kebebasan  berkontrak  (freedom  of  contracts),  yang  di  dalam  Hukum  Perdata Indonesia tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
Asas  kebebasan  berkontrak  mengandung  5  (lima)  macam  kebebasan  para  pihak  di dalam pembuatan sebuah kontrak, yang terdiri atas: 11
1) Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian.
3) Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian.
4) Kebebbasan untuk menentukan bentuk perjanjia.
5) Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian
Pemahaman  kontrak  sebagai  kesepakatan/  persetujuan  merupakan  hasil  dari  sebuah perundingan  telah  berlangsung  sejak  zaman  Romawi  kuno  sampai  dengan  timbulnya Revolusi  Industri  pada  abad  ke-18.  Perkembangan  revolusi  industri  telah  memungkinkan produksi barang secara massal ( mass production ) sehingga sistem pemasaran hasil produksi tersebut juga harus dilakukan secara massal. Sistem seperti ini tidak memungkinkan produsen hanya  bergantung  pada  bentuk  kontrak  yang  disepakati  melalui  negosiasi  yang  memakan waktu  lebih  lama.  Negosiasi  yang  berkepanjangan  akan  menghambat  pemasaran  dan transaksi barang yang diproduksi, sehingga timbul pemikiran untuk mengembangkan bentuk kontrak  yang  dapat  memfasilitasi  transaksi  barang  secara  cepat,  efisien,  namun  tetap memberikan kepastian hukum.
Bentuk kontrak yang dimaksud adalah perjanjian/kontrak baku atau perjanjian/kontrak standar ( standardized/adhesion contracts ), yaitu perjanjian/kontrak yang telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, kemudian digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk  ditawarkan  dan  digunakan  dalam  transaksi  barang  dengan  konsumen.  Dalam perkembangannya  kontrak/perjanjian  baku  ini  terjadi  pula  dalam  transaksi  jasa.  Saat  ini hampir semua transaksi barang dan/atau jasa telah menggunakan kontrak baku.
Sutan  Remy  Sjahdeini  mengartikan  Perjanjian  baku  sebagai  sebuah  perjanjian  yang hampir  seluruh  klausulanya  sudah  dibakukan  oleh  pemakainya  dan  pihak  yang  lain  pada dasarnya  tidak  mempunyai  peluang  untuk  merundingkan  atau  meminta  perubahan.  Sluijter memberikan definisi perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha (yang berhadapan  dengan  konsumen)  adalah  seperti  pembentuk  undang-undang  swasta  (legio particuliere  wetgever)  sedangkan  Pitlo  mengatakan  kalau  perjanjian  baku  merupakan perjanjian paksa. 12
11 Johannes  Gunawan, Penggunaan  Perjanjian  Standard  Dan  Implikasinya  Pada  Asas  Kebebsan Berkontrak , Majalah Padjajaran, Bandung, hlm. 55
12 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pigak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia , Institusi Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66
Fenomena  tingginya  intensitas  penggunaan  perjanjian/kontrak  baku,  menyebabkan tidak  semua  asas  kebebasan  berkontrak  yang  sudah  dikemukakan  di  atas  dapat  dipenuhi. Hanya  kebebasan  untuk  membuat  perjanjian  atau  tidak  membuat  perjanjian  dan  kebebasan untuk  memilih  yang  hendak  diajak  untuk  membuat  perjanjian,  yang  dapat  dipenuhi  dalam suatu kontrak baku. Klausula kontrak/perjanjian baku sering kali bertentangan dengan prinsip hukum  karena  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha.  Klausula  ini  disebut  klausula eksonerasi/eksemsi (exoneration/exemption clauses). Klausula semacam ini selalu merugikan konsumen karena isinya memberatkan konsumen.
Klausula  ini  sangat  mungkin  ada  di  dalam  kontrak  karena  bentuknya  adalah  kontrak baku  yang  isi,  bentuk,  maupun  cara  penutupannya  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pelaku usaha.  Konsumen  tidak  diberi  kesempatan  untuk  menyatakan  keberatan  atau  menolak  isi kontrak/perjanjian.  Sedangkan  salah  satu  prinsip  dari  sebuah  kontrak/perjanjian  adalah kontemporer (contemporaneous) yang mengharuskan para pihak mengetahui dan mengerti isi kontrak  sebelum  kontrak  ditutup.  Penggunaan  kontrak  baku  jelas  melanggar  prinsip  ini, karena  pihak  konsumen  ketika  menutup  kontrak  baku  pada  umumnya  belum  atau  tidak mengetahui apalagi mengerti isi kontrak/perjanjian. Namun ada juga kontrak/perjanjian baku yang  dalam  klausulnya  mensyaratkan  agar  calon  konsumennya  diberi  kesempatan  melihat dan  mempelajari  kontrak  baku  dalam  bentuk  polis  asuransi  sebelum  konsumen  menutup kontrak baku tersebut. Kesempatan mempelajari kontrak baku ini disebut sebagai free look .
Kontrak  baku  pada  dasarnya  bertentangan  dengan  prinsip  kebebasan  berkontrak berkenaan  dengan  penyalahgunaan  keadaan  (undue  influence)  yang  terdapat  dalam  klausul kontrak  baku,  yaitu  pemanfaatan  keadaan  konsumen  berupa  kelemahan,  keraguan,  atau keadaan  tertekan,  sehingga  keputusan  konsumen  tersebut  diambil  dapat  diambil  segera walaupun  dilakukan  secara  tidak  bebas.  Tujuan  pelaku  usaha  memanfaatkan  keadaan  ini adalah  agar  diperoleh  keuntungan  dengan  segera.  Indikasi  penyalahgunaan  keadaan  (undue influence), antara lain:
a) Isi  kontrak  baku  tidak  masuk  akal,  tidak  patut,  bertentangan  dengan  kemanusiaan ( unfair contract terms ).
b) Konsumen dalam keadan tertekan.
c) Konsumen tidak memiliki pilihan lain kecuali menerimaisi kontrak baku walaupun dirasakan memberatkan.
d) Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak baku tidak seimbang.
Kemajuan diberbagai bidang tersebut turut pula mendorong perubahan sistem ekonomi dari tradisional (agraris)  ke sistem ekonomi modern. Hal tersebut menimbulkan diferensiasi
kesatuan  produksi  dan  kesatuan  konsumsi  yang  pada  akhirnya  membentuk  polarisasi kelompok pengusaha dan kelompok konsumen sebagai sebuah solidaritas sosial.
Keadaan  yang  tidak  seimbang  antara  pengusaha  penyedia  barang  dan  jasa  dengan konsumen  yaitu  menjadi  semakin  berkembang  setelah  pemerintah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  ekonomi  khususnya  yaitu  kebijakan  impor  barang  konsumsi  yang  menghasilkan ribuan  jenis  barang  atau  jasa  baru  sementara  barang  atau  jasa  itu  dulunya  belum  atau  tidak dikenal oleh masyarakat yaitu konsumen.
Adapun konsep-konsep  perlindungan konsumen dalam Naskah Akademis RUU PPPK menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut :
a. penemuan kembali dan penegasan hak-hak konsumen;
b. bentuk-bentuk  praktik  usaha  negatif  yang  mempunyai  dampak  berat  pada perlindungan konsumen;
c. penimpaan sanksi hukum tertentu terhadap pelanggaran hak-hak konsumen;
d. institusi dan mekanisme perlindungan konsumen.
Keempat  aspek  perlindungan  konsumen  tersebut  kemudian  dituangkan  ke  dalam naskah  RUU  PPPK  yang  didasarkan  pada  tiga  aspek  yaitu  aspek  filosofis  yuridis  dan sosiologis.
Salah  satu  titik  kelemahan  konsumen  dalam  relasinya  dengan  produsen  yang  menjadi sorotan  dalam  Naskah  Akademis  RUU  PPPK  adalah  praktik-praktik  usaha  negatif  yang dilakukan  oleh  produsen  dalam  menjalankan  aktivitas  usahanya.  Dalam  hal  ini  naskah akademis  tersebut  mengidentifikasi  adanya  kecenderungan  dari  produsen  untuk  melakukan tindakan  yang  merugikan  konsumen  dalam  melakukan  aktivitas  bisnisnya.  Tindakan  yang merugikan konsumen tersebut dinamakan sebagai praktik usaha negatif. Praktik usaha negatif tersebut  dibentuk  dari  konsep  monopoli  terhadap  barang,  Sehingga  konsumen  tidak  dapat melakukan pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan atas dasar barang tertentu dan konsumen tidak berdaya pada keadaan mutu, harga, atau syarat-syarat yang ditentukan.
Ikatan  kontrak  mensyaratkan  persetujuan  sukarela  atau  bebas  sehingga  penjual berkewajiban  untuk  tidak  memanfaatkan  keadaan  emosional  yang  mungkin  mendorong pembeli  untuk  bertindak  secara  irasional  dan  bertentangan  dengan  kepentingannya.  Maka penjual  juga  berkewajiban  untuk  tidak  memanfaatkan  ketidaktahuan,  ketidakdewasaan, kebodohan atau faktor-faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas.
Salah  satu  pengakuan  pengadilan  atas  doktrin-doktrin  yang  memiliki  dampak  negatif terhadap  kepentingan  konsumen  tersebut  adalah  doktrin  kebebasan  berkontrak.  Pihak
produsen  menggunakan  kekuatannya  untuk  menerapkan  kontrak  baku  yang  memuat ketentuan  yaitu  menguntungkan  pihak  produsen,Untuk  mengatasi  persoalan  yang  terkait doktrin-doktrin  yang  memiliki  dampak  negatif  terhadap  kepentingan  konsumen,  khususnya dalam  hal  syarat  baku,  Didalam  penyusunan  Naskah  Akademis  RUU  PPPK  memunculkan konsep praktik-praktik usaha negatif.
Dalam  penyusunan  Undang-undang  membagi  pokok-pokok  Perlindungan  Konsumen kedalam tiga jenis perbuatan yaitu :
a. praktik  produksi  negatif,  yaitu  setiap  usaha  memproduksi  barang  dengan  tidak memenuhi standar mutu yang baik atau standar mutu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang atau standar pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang baik atau  yang  ditetapkan  oleh  instansi  yang  berwenang  dan  dapat  menimbulkan kerugian pada konsumen.
b. praktik pemasaran negatif, yaitu setiap usaha yang dijalankan dengan cara apapun yang dapat merugikan konsumen.
c. praktik niaga negatif, yaitu setiap usaha yang dijalankan dengan cara apapun yang dapat merugikan konsumen.
Meskipun  syarat  baku  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  namun  tidak  diatur didalam  pasal  tersendiri  sebagai  pasal  yang  dilarang,  penyusunan    RUU  PPPK  menerapkan syarat  baku  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilarang  kedalam  praktik  niaga  negatif.  Bentuk praktik  niaga  negatif  itu  antara  lain  terdiri  dari  persaingan  curang,  pemusatan  kekuatan ekonomi  pada  suatu  kelompok  (monopoli),  penjualan  barang  dengan  sistem  gandeng, penggabungan  beberapa  perusahaan  sejenis  menjadi  satu  perusahaan,  perikatan  perusahaan yang diskriminatif dan peniruan atau pemalsuan produk perusahaan lain.
Dalam  praktik  perdagangan  sehari-hari  konsumen  dihadapkan  pada  berbagai  macam perjanjian baku saat berhubungan dengan produsen. Dalam hubungan ini terdapat hubungan perjanjian ( privity of contract ) antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perjanjian tersebut disebutkan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melkukan perjanjian, apabila salah satu  pihak  yaitu  produsen  melakukan  ingkar  janji  (wanprestasi)  sehingga  berpotensi menimbulkan  kerugian  maka  pada  saat  itulah  produsen  harus  bertanggungjawab  atas kerugiaan yang ditimbulkan atas barang ataupun jasa  kepada konsumen. 13
13 H.  Rasyid  Sarumala, Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum  Tentang  Pelaksanaan  Pembuktian  Terbalik Dalam  Perlindungan  Konsumen ,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  Dan  Hak  Asasi Manusia Ri, Jakarta, 2003,Hlm.25.
Dari  pemaparan  tersebut  maka  terdapat  dua  masalah  pokok  yang  menyangkut  tentang perlindungan  konsumen  dalam  kaitannya  dengan  klausula  eksonerasi,  yaitu  ketentuan mengenai  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terhadap  praktik  usaha  negatif  dibebankan kepada  konsumen  dan  berdasarkan  pada  aturan  hukum  formal  yaitu  hukum  acara,  maka konsumen  harus  membuktikan  adanya  kerugian  dari  tindakan  pelaku  usaha  yang mempergunakan klausula eksonerasi untuk mengurangi, mengecualikan atau menghapuskan pertanggungjawaban pengusaha.
B. Kesesuaian Putusan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Klausula Baku
Dalam Perkara  Nomor 2078/K/Pdt/2009

## 1. Posisi Kasus
Bahwa  pada  tanggal  9  Oktober  2006.  pukul  08:10:01  Wib  sebagaimana  yang  terbukti dari  karcis  parkir  yang  dikeluarkan  oleh  Tergugat  (bukti  P-1),  Penggugat  dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006, No. Polisi B 6858 SFL (selanjutnya disebut sepeda motor) masuk kedalam areaparkir yang dikelola oleh Tergugat yaitu areal parkir Komplek Fatmawati Mas terletak di Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian Penggugat memarkirkan sepeda motornya tersebut .
Bahwa  sekitar  pukul  18.30  Wib  saat  Penggugat  hendak  menggunakan  motor  tersebut, Penggugat  sangat  terkejut  karena  tidak  menemukan  lagi  sepeda  motornya  di  lokasi  tempat Penggugat memarkirkan sepeda motornya, padahal Penggugat tidak memindahkan atau tidak menyuruh  orang  lain  memindahkan  sepeda  motor  tersebut,  sedangkan  karcis  parkir,  kunci sepeda motor serta STNK atas nama Penggugat masih dipegang dan dikuasai oleh Penggugat (bukti P-2).
Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari sepeda motor miliknya diseluruh areal parkir  yang  dikelola  Tergugat,  namun  usaha  Penggugat  tidak  berhasil,  sehingga  Penggugat melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  Tergugat.  Bahwa  setelah  dilaporkan,  Tergugat  tidak berupaya  mencari  keberadaan  sepeda  motor  Penggugat,  dan  pada  waktu  itu  hanya membuatkan  Surat  Tanda  Bukti  Lapor  (STBL)  tentang  hilangnya  sepeda  motor  milik Penggugat tersebut (bukti P-3).
Bahwa pada tanggal 6 November 2006 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat (bukti P-4), secara hukum Tergugat berkewajiban menjaga dengan baik setiap kendaraan yang dititipkan di areal parkir yang dikelolanya.
Bahwa  Tergugat  menjawab  surat  Penggugat  a  quo  dengan  suratnya  tertanggal20 November  2006,  Nomor  :  364/PT.SPI/OPR/XI/2006  (bukti  P-5),  yang  menyatakan  bahwa
Tergugat  turut  prihatin  dan  sangat  menyesal  atas  kejadian  tersebut  sekaligus  menyatakan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban dengan didasarkan kepada Perda No. 5 Tahun 1999, Pasal 36 ayat (2), diatur bahwa kehilangan merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir .
Bahwa  dengan   alasan   tersebut   membuktikan   bahwa   Tergugat   tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, padahal sepeda motor tersebut  hilang  di  areal  parkir  yang  dikelola  Tergugat  adalah  atas  kelalaian  serta  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Tergugat,  yang  berdampak  menimbulkan  kerugian besar bagi Pengugat.
Bahwa  sebelum  gugatan  ini  diajukan,  Penggugat  telah  mengadukan  hilangnya  sepeda motor  milik  Penggugat  di  areal  parkir  yang  dikelola  oleh  Tergugat  ke  BPSK  (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen),  Tergugat  hanya  bersedia  mengganti  kerugian  kepada Penggugat  sebesar  Rp.7.000.000,-  (tujuh  juta  rupiah)  (bukti  P-7).  Hal  ini  tentu  saja  ditolak oleh  Pengugat  karena  penawaran  yang  diajukan  Tergugatnilainya  jauh  dibawah  kerugian yang diderita oleh Penggugat. Sehingga Mediasi di BPSK gagal dan prosesnya dihentikan.
Bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  penyebab  hilangnya  sepeda  motor  milik Pengugat  di  areal  parkir  yang  dikelola  oleh  Tergugat  jelas  disebabkan  karena  kelalaian, kekurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/bawahan Tergugat yang berjaga di pintu keluar, yaitu :
a. Pegawai/bawahan  Tergugat  yang  berjaga  dipintu  keluar  telah  membiarkan  sepeda motor milik Pengugat dibawa keluar  areal parkir oleh pihak lain dan tidak memeriksa karcis  parkir,  STNK  yang  seharusnya  ditunjukkan  oleh  orang  yang  ingin  membawa sepeda motor keluar dari areal parkir .
b. Bahwa  sekalipun  Penggugat  telah  melaporkan  tentang  hilangnya  sepeda  motor  milik Penggugat  (vide  bukti  P-3),  namun  Pegawai  Tergugat  tidak  melakukan  upaya  yang maksimal untuk mencari kendaraan tersebut di lokasi parkir yang dikelola Tergugat .
Bahwa  sudah  jelas  dan  nyata  bahwa  pegawai  Tergugat  yang  berjaga  di  pintu  keluar telah membiarkan sepeda motor milik Penggugat dibawa pihak lain ke luar dari areal parkir tanpa menunjukkan karcis parkir ataupun STNK terlihat jelas bahwa pegawai Tergugat telah melakukan  kesalahan  besar  dan  fatal  sehingga  merugikan  Penggugat  perbuatan  pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar, yaitu tidak meneliti dan menyesuaikan terlebih dahulu antara  nomor  sepeda  motor  dengan  karcis  tanda  masuk,  serta  membiarkan  sepedamotor tersebut keluar dari areal parkir adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur- unsur perbuatan melawan hukumnya telah terbukti.
Bahwa  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  in  casu pegawai/bawahan  Tergugat,  telah  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  Penggugat,  adalah merupakan tanggung jawab perdata dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata,yang berbunyi :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian  kepada  pihak  lain,  mewajibkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti  kerugian  tersebut.  Selanjutnya  dalam  Pasal  1366  KUH  Perdata  berbunyi  yaitu :“Setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya”.  Dan  dalam  Pasal  1367  KUH  Perdata  berbunyi  yaitu  :  “Seseorang  tidak  saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk  kerugian  karena  perbuatan  orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  disebabkan  oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.
Bahwa  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  masih mencantumkan  klausula  baku  pengalihan  tanggung  jawab  pada  karcis  parkir  yang dikeluarkan Tergugat berisi :“Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko  atas  segala  kerusakan  dan  kehilangan  atas  kendaraan  yang  diparkirkan  dan  barang- barang  didalamnya  merupakan  kewajiban  pemilik  kendaraan  itu  sendiri  (tidak  ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir).

## 2. Hasil Analisis Kasus
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  Maka  yang  menjadi  pertimbangan Hakim  Agung  menolak  permohonan  kasasi  pengelola  parkir  dan  pemilik  kendaraan  pada putusan Mahkamah Agung No. 2078 /K/Pdt/2009. Karena Hakim Agung berpendapat bahwa judex factie Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga alasan-alasan yang  diberikan  pemohon  kasasi  I  dan  pemohon  kasasi  II  tidak  dapat  dibenarkan,  dengan begitu Hakim Agung tidak perlu membatalkan putusan judex factie Pengadilan Tinggi.
Merujuk  pada  Pasal  30  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa salah  satu  alasan  pengajuan  permohonan  kasasi  adalah  apabila  putusan  hakim  salah  dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pendapat Hakim Agung yang menyatakan bahwa judex  factie  Pengadilan  Tinggi  tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum  merupakan  pendapat yang mempunyai dasar hukum.
a. pertimbangan Hakim Agung
Bahwa  Pengadilan  Tinggi  Sebagai  Peradilan  Tingkat  Banding  Dapat  Mengambil  Alih Pertimbangan  Pengadilan  Negeri  Yang  Dianggapnya  Telah  Tepat  Dan  Benar  Dan Menjadikannya  Sebagai  Pertimbangan  Sendiri,  Maka  pengelola  parkir  keberatan  terhadap pertimbangan  hakim  judex  factie  Pengadilan  Tinggi,  karena  menurutnya  pertimbangan tersebut tidak cukup atau tidak layak karena hanya membenarkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan  hukum  judex  factie  Pengadilan  Negeri  tanpa  memberikan  pertimbangan sendiri.
Menurut  pertimbangan  Hakim  Agung,  keberatan  tersebut  tidak  diterima  dikarenakan Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah  benar.  Pertimbangan  Hakim  Agung  diperkuat  dengan  kaidah  hukum  yaitu Yurisprudensi  No.  786  K/SIP/1972:  “Tidak  dipertimbangkannya  memori  banding  oleh Pengadilan  Tinggi  tidak  mengakibatkan  batalnya  putusan  Pengadilan  Tinggi  tersebut, Pengadilan  Tinggi  berwenang  mengambil  alih  pertimbangan-pertimbangan  Pengadilan Negeri yang dianggapnya benar”.
Pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang merugikan konsumen dalam hal ini yaitumengenai  pengalihan  tanggung  jawab  merupakan  hal  yang  bertentangan  dengan  Pasal 18  ayat  (1)  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen.  Yang  dimaksud  dengan  pengalihan tanggung  jawab  adalah  apabila  pada  klausula  baku  terdapat  pernyataan  yang  berisi  bahwa pelaku  usaha  tidak  bertanggung  jawab  apabila  terjadi  kerusakan  atau  kehilangan  kendaraan maka  Klausula  baku  dalam  perjanjian  boleh  saja  dicantumkan  akan  tetapi  tidak  boleh mencantumkan berupa mengalihkan, membatasi atau menghindari tanggung jawab.
Dalam kasus ini, pemilik kendaraan memohonkan untuk menghukum pengelola parkir untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada karcis parkir.  Namun  Hakim  Agung  tidak  mengabulkan  permohonan  pemilik  kendaraan  tersebut karena tidak ada kaitan langsung dengan kerugian yang diderita pemilik kendaraan.
Menurut penulis, Hakim Agung sudah tepat dalam pertimbangannya. Dalam kasus ini sudah  terdapat  fakta  bahwa  pengelola  parkir  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu sebagai berikut :
a) Adanya perbuatan melawan hukum
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  pengelola  parkir  dan  pemilik  kendaraan  adalah perjanjian  penitipan  barang.  Kewajiban  penerima  titipan  adalah  menyimpan  dan memelihara barang yang dititipkan serta mengembalikan barang dalam keadaan seperti semula.  Berdasarkan  Kasus  kendaraan  hilang  saat  diparkirkan,  pengelola  parkir  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  telah  melanggar  Undang-undang  dan
melanggar  hak-hak  orang  lain.  Dikatakan  melanggar  hak  orang  lain  karena  pemilik kendaraan tidak mendapatkan haknya dalam hal mengembalikan barang seperti semula. Perbuatan yang termasuk melanggar hukum dan melanggar hak orang lain yaitu tidak memelihara, menyimpan serta mengembalikan barang pemilik kendaraan.
b) Adanya kesalahan
Kesalahan  pengelola  parkir  karena  kelalaian  dan  tidak  hati-hati  dalam  memelihara kendaraan  yang  dititipkan.  Dalam  kasus  ini,  pengelola  parkir  melakukan  kesalahan pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  di  pintu  keluar  parkir.  Pengelola  parkir  membiarkan kendaraan keluar lahan parkir tanpa menunjukkan karcis parkir maupun STNK, padahal dalam kasus ini karcis parkir dan STNK masih dikuasai oleh pemilik kendaraan.
c) Adanya kerugian.
Kerugian  diderita  oleh  pemilik  kendaraan  karena  tidak  mendapatkan  pengembalian kendaraannya.  Kendaraan  yang  hilang  memiliki  nilai  barang,  maka  apabila kendaraannya  hilang  maka  pemilik  kendaraan  mengalami  kerugian  dengan  hilangnya nilai  barang.  Kerugian  tersebut  dihitung  dengan  keadaan  seandainya  kehilangan  tidak terjadi atau seandainya tidak terjadi kerugian.
d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan melawan hukum  yang  dilakukan  pengelola  parkir  yaitu  tidak  melakukan  kewajibannya  sebagai penerima  titipan  yaitu  memelihara,  menyimpan  serta  mengembalikan  barang menimbulkan  kerugian  yang  diderita  pemilik  kendaraan.  Kelalaian  pengelola  parkir yang  membiarkan  kendaraan  keluar  lahan  parkir  tanpa  pemeriksaan  yang  teliti membuat  kendaraan  hilang.  Kendaraan  hilang  menimbulkan  kerugian  bagi  pemilik kendaraan,  karena  pemilik  kendaraan  telah  mempercayai  pengelola  parkir  untuk menjaga kendaraanya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  kerugian  yang  dialami  pemilik  kendaraan  karena pengelola parkir tidak melakukan kewajibannya sebagai penerima titipan serta lalai dan tidak hati-hati dalam memelihara kendaraan dan membuat kendaraan hilang bukan karena adanya pencantuman  klausula  baku  pada  karcis  parkir.  Pencantuman  klausula  baku  hanya  sebagai alasan pengelola parkir untuk tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 dan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  1367  K/Pdt/2002  hubungan  hukum  yang  terjadi antara  pengelola  parkir  dan  pemilik  kendaraan  adalan  perjanjian  penitipan.  Perjanjian Penitipan  adalah  perjanjian  riil  yang  terjadi  setelah  dilakukan  suatu  perbuatan  nyata  yaitu
adanya  penyerahan  dan  penerimaan.Kewajiban  penerima  titipan  salah  satunya  adalah mengembalikan barang seperti semula pada pemberi titipan.
Dalam kasus ini pemilik kendaraan tidak mendapatkan barang titipannya seperti semula dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir. Merujuk pada Pasal 1365 Kitab Uundang-undang Hukum Perdata yaitu “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian  itu,  mengganti  kerugian  itu”.  Pada  Pasal  1366  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa “Setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya”. Dan didalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.
Dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  pengelola  parkir  dan pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan, kemudian pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya  untuk  mengembalikan  barang  titipan  seperti  semula,  Perbuatan  melanggar hukum  bukan  hanya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  Undang-undang  tetapi  juga melanggar  kepatutan,  kehati-hatian  dan  kesusilaan.  Hal  tersebut  merupakan  perbuatan melawan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  pemilik  kendaraan,  dan  pengelola parkir wajib mengganti kerugian yang dialami pemilik kendaraan sesuai dengan Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Menurut  penulis,  pertimbangan  Hakim  Agung  menolak  permohonan  kasasi  pengelola parkir  yang  pertama  karena  pengelola  parkir  terbukti  melakukan  kelalaian  dalam menjalankan usahanya. Karyawan atau bawahan pengelola parkir telah melakukan kesalahan karena membiarkan kendaraan milik konsumen keluar pintu parkir tanpa menunjukkan karcis parkir, sedangkan karcis parkir sampai gugatan ini diajukan masih berada pada pihak pemilik kendaraan. Alasan kedua yaitu, pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan  melanggar  hak-hak  orang  lain  dalam  hal  ini  adalah  pemilik  kendaraan.  Pengelola parkir  telah  mengabaikan  hak  atas  keamanan  konsumen  hingga  menyebabkan  kendaraan hilang  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  4  huruf  (a)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pengelola  parkir  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  tidak  menjalankan kewajibannya  sebagai  penerima  titipan,  yaitu  tidak  menjaga  dan  memelihara  barang  titipan serta  tidak  mengembalikan  barang  titipan  seperti  keadaan  semula.  Alasan  ketiga,  terdapat
pihak yang dirugikan karena barang titipannya hilang yaitu konsumen dalam kasus ini adalah pemilik  kendaraan.  Alasan  keempat  yaitu,  adanya  hubungan  antara  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  pengelola  parkir  dan  kerugian  yang  diderita  pemilik  kendaraan memuat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.
Berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bahwa tiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  membuat  pihak  lain  menderita  kerugian  karena kesalahannya,  bukan  saja  perbuatan  yang  dilakukannya  sendiri  tetapi  juga  perbuatan  orang yang menjadi tanggunggannya, mewajibkan mengganti kerugian.
Alasan  kelima  yaitu,  bahwa  dalam  tiga  proses  hukum  yang  terjadi,  pengelola  parkir tetap  berpendirian  bahwa  adanya  pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  baku tersebut bertujuan untuk pembatasan tanggungjawab pelaku usaha dari perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
Hakim Agung menolak  karena melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416/K/Pdt/1985  yang  menyebutkan  bahwa  “perparkiran  merupakan  perjanjian  penitipan barang,  dengan  begitu  hilangnya  kendaraan  milik  konsumen  menjaditanggung  jawab pengusaha  parkir”  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  1367/K/Pdt/2002  yang menyebutkan  “bahwa  hubungan  penitipan  kendaraan  atau  yang  memarkir  dengan  yang menerima  parkir  berlaku  hukum  aqnom  dalam  kaidah  hukum  yaitu  tanggungjawab  sebagai penerima titipan parkir”.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan  kasasi  pengelola  parkir  karena  pengelola  parkir  dengan  fakta  yang  ada  telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya  tersebut  mencantumkan  klausula  eksonerasi  bertujuan  untuk  melindungi  hak  nya dari  tindakan  konsumen  yang  tidak  beritikad  baik,  karena  dalam  menjalankan  usahanya tersebut  pelaku  usaha  telah  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Pasal  7  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Karena  hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hukum, kesusilaan dan juga ketertiban umum  maka  putusan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku  karena  majelis  hakim  dalam  melakukan  pertimbangan  hukumnya  terhadap  putusan klausula baku dalam kasus ini maka hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak  yaitu  tergugat  dan  penggugat,  dikarenakan  pertimbangan  hukum  judex  facti  dalam putusan perkara perdata ini hanya mempertimbangkan dan memuat dari penggugat sedangkan dalil-dalil  dari  tergugat  hanya  dipertimbangkan  sebagian  kecil  saja  sehingga  proses
pengadilan  tidak  seimbang  dan  telah  mengabaikan asas  audi  et  alteram  partem (asas keseimbangan).

## D. KESIMPULAN
Putusan  Hakim  Mahkamah  Agung  terhadap  penerapan  klausula  baku  dalam  perkara Nomor  2078/K/Pdt/2009  belum  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  Karena  tidak terbukti  pelaku  usaha  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  ,  faktanya  bahwa  dalam pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut bertujuan untuk pembatasan tanggungjawab  pelaku  usaha.  Bukan  bertujuan  untuk  pengalihan  tanggungjawab  karena dalam  kasus  ini  pelaku  usaha  sudah  beritikad  baik  untuk  mengganti  sebagian  kerugian penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam sidang mediasi perkara di BPSK, namun  penggugat  menolaknya  kerena  nilai  yang  diajukan  oleh  tergugat  nilainya  jauh dibawah  kerugian  yang  diderita  oleh  penggugat  .  sehingga  mediasi  tersebut  gagal  dan prosesnya di hentikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen , Yogyakarta: Nusa Media.
Adrian  Sutedi,  2008, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen ,Bogor: Galia Indonesia.
Ahmad  Fikri  Assegaf,  2014, Penjelasan  Hukum  (Restatement)  tentang  Klausula  Baku , Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2011, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada ( Rajawali Press).
Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen , Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
A.Z. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Diadit Media.
Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta.
Carl  Joachim  Friedrich,2004, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia.
Celina Tri Siwi Kristiyanti,2016, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika.
Cholid  Narbuko  dan  Abu  Acmadi,2003, Metode  Penelitian ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia Pers

## B. Jurnal dan Tesis
M.  Syamsudin  dan  Fera  Aditias  Ramadhani, Perlindungan  Hukum  Konsumen  Atas Penerapan  Klausula  Baku  Kajian  Putusan  Nomor  26/P.BPSK/12/2014,  Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY,  dan  Nomor  184  K/PDT.SUS-BPSK/2016, Jurnal Yudisial,Vol.11,No.1.2018.
Putri  CitraPurnamawati,  Achmad  Busro  dan  R.Suharto, Kajian  Hukum  Terhadap  Klausula Baku  DalamPerjanjian  Jasa  Parkir  Pt  Cipta  Sumina  Indah  SatresnaDengan Konsumen  Di  Samarinda  (Studi  Kasus  :  Putusan  MA  No2157  K/Pdt/2010) , Diponegoro Law Journal,Vol.6,No.2. 2017.
Fiona  Wiananda  Adhyaksanti  dan  Kadek  Wiwik  Indrayanti, Ratio  Decidendi  Penafsiran Klausula  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian  Baku  di  Indonesia ,  Krtha  Bhayangkara, Vol.17,No.1.2023.
Muhammad  Syahid  Hidayat, Penyalahgunaan  Klausula  Eksenorasi    Yang  Merugikan Konsumen , Jurnal Juristic, Vol.1,No.1.2020
Ita  Susanti, Konstruksi  Hukum  Perparkiran  Di  Indonesia  Dan  Bentuk  Perlindungannya Terhadap  Konsumen  Menurut  Undang-undang    No.  8  Tahun  1999  (Studi  Kasus Terhadap  Putusan  Hakim  No.  34/Pdt.G/2001/Pn  Jakarta  Selatan  Dan  No. 421/Pdt.G/2003/Pn Jakarta Pusat ), Sigma-Mu, Vol.1, No.1,2020.
Budi  santoso, Penerapan  Dan  Akibat  Hukum  Klausula  Baku  Dalam  Kontrak  Garansi Komputer  Merek  Acer  Di  indonesia ,  Tesis,  Yogyakarta,Universitas  Islam Indonesia, 2011.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  5  Tahun  2012  tentang Perparkiran