Abstract: The  existence  and  habits  that  live  into  the  rule  of  law  for  indigenous  peoples within  the  framework  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  still  exist  and  are developing. This study aims to analyze the process of resolving criminal acts based on the Moi tribal custom (a case study at the Sorong City Police Station). This study uses a juridical empirical  research  method.  Data  collection  techniques  are  carried  out  by  conducting  field studies (field research). The results of this study indicate that the enforcement of customary law  against  criminal  acts  based  on  Moi  customs  is  influenced  by  the  respect  of  the  Moi indigenous people who highly uphold customs as a way of life. Meanwhile, the cause of the use of the Moi custom in the process of solving problems in the Moi custom is considered more fair and represents the inner atmosphere of the Moi tribal community, and provides a more  deterrent  effect  on  the  perpetrators,  and  is  also  related  to  the  supernatural punishments that are believed to be faced by the perpetrators.
Keywods: Customs; Customary law; Customary Crime; Moi tribe.
Abstrak: Keberadaan  serta  kebiasan-kebiasaan  yang  hidup  menjadi  aturan  hukum masyarakat adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini masih eksis dan mengalami perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses  penyelesaian  tindak  pidana  berdasarkan  adat  suku  moi  (studi  kasus  di  polres  kota sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Teknik pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi  lapangan  (field  reseach).  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa penegakkan hukum adat terhadap tindak pidana berdasarkan adat Moi dipengaruhi oleh penghormatan masyarakat adat Moi yang sangat menjunjung tinggi adat
Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Berdasarkan Adat  Suku  Moi  (Studi  Kasus  di  Polres  Kota Sorong)
Muhammad  Ilham 1 ,  A.  Sakti  R.S.  Rakia 2 ,  Wahab  Aznul  Hidaya 3 ,  Dwi  P. Markus 4 , Masrifatun Mahmudah 5 .
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong.
Email : muhamadilhamm150@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong.
Email : saktialwiyah@um-sorong.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong.
Email : wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id
4 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong.
Email : dwypratiwimarkus@gmail.com
5 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong.
Email : masrifatun.mm@gmail.com
* email correspondence:

## Vol. 8, No. 1
Tahun 2022
Article History Received: 16/10/2021 Revised: 28/11/2021 Published: 31/12/2021
Citation Suggestion: Muhammad Ilham, A. Sakti R.S. Rakia, Wahab Aznul Hidaya, Dwi P. Markus & Masrifatun Mahmudah. (2022). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong). JUSITISI, 8 (1), 40-54
istiadat  itu  pedoman  hidup.  Sementara  itu,  penyebab  digunakan  adat  Moi  dalam  proses penyelesaian  masalah  di  adat  Moi  dianggap  lebih  adil  dan  mewakili  suasana  kebatinan masyarakat  suku  Moi,  serta  lebih  memberikan  efek  jera  pada  pelaku,  dan  juga  berkaitan dengan hukuman ghaib yang dipercaya akan dihadapi oleh pelaku.
Kata Kunci : Adat; Hukum Adat; Pidana Adat; Suku Moi.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  pada  dasarnya  tidak  dapat dipisahkan dari pembentukan negara Indonesia itu sendiri, mengingat eksistensi masyarakat hukum  adat  telah  lama  eksis  jauh  sebelum  bangsa  Indonesia  merdeka  secara  berdaulat. Namun  demikian,  dalam  UUD  1945  sebelum  amandemen,  tidak  ada  satu  pun  ketentuan dalam konstitusi yang secara tegas memuat klausul mengenai eksistensi masyarakat hukum adat. Klausul mengenai eksistensi masyarakat hukum adat baru  tercantum dalam UUD NRI 1945 sesudah amandemen perubahan kedua, yakni pada Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi :
“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang”.
Frasa  “ yang  diatur  dalam  undang-undang”  pada  Pasal  18B  ayat  (2)  ini  pada  hakikatnya memerintahkan  agar  selanjutnya  dibentuk  undang-undang  yang  memuat  segala  hal  yang berkaitan dengan kesatuan masyarakat adat. Namun, hingga saat naskah ini ditulis, tidak ada satupun  undang-undang  dari  segi  nomenklatur  dan  materi  muatan  yang  secara  khusus mengatur perihal masyarakat adat. 1
Meski  demikian,  aktivitas-aktivitas  warga  negara  yang  berkaitan  dengan  kaidah “hukum adat”, tetap berlangsung dan terpelihara. Hal ini karena hukum adat memiliki arah sama dengan hukum posisif Indonesia,  yang berkaitan dengan keadilan, social order, serta mengusahakan  upaya  kebaikan  bersama,  sehingga  dapat  diterapkan  di  masyarakat berdampingan dengan jenis dan bentuk hukum lainnya. 2 Hukum adat juga berfungsi sebagai institusi yang masih relevan dengan perkembangan hukum nasional, yang sebagiannya telah berbentuk kodifikasi serta menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan hukum nasional. 3
Salah satu eksistensi dari masyarakat hukum adat di Indonesia, yakni masyarakat adat suku Moi sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong, Papua Barat. 4 Kota Sorong Papua Barat merupakan salah satu daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus. 5 Masyarakat adat
1 Saat ini hanya terdapat RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, namun belum disahkan menjadi undang-undang. Oleh  sebab  itu,  selama  ini  pengaturan  mengenai  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  hanya  tersebar  dalam beberapa peraturan perundang-undangan tanpa undang-undang secara khusus.
2 Arliman,  L.  (2018).  Hukum  Adat  di  Indonesia  dalam  Pandangan  Para  Ahli  dan  Konsep  Pemberlakuannya  di Indonesia. Jurnal Selat, 5(2), 177-190. DOI : https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320
3 Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  dalam  Membangun  Sistem  Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 319-331. DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213
4 Suaib,  Hermanto.  (2017). Suku  Moi:  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  dan  Modal  Sosial  dalam  Pemberdayaan Masyarakat. Tangerang Selatan : An1mage, hlm. 58.
5 A.  Sakti  R.S.  Rakia.  (2021).  Kewenangan  Khusus  Majelis  Rakyat  Papua  Terhadap  Pembentukan
di  kota  sorong  atau  yang  sering  disebut  masyarakat  Adat  Moi  yang  sangat  menjunjung tinggi atas peraturan yang telah ada, dari zaman nenek moyang adat suku moi yang mereka percayai dan akan tetap berlaku selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah  diwariskan.  Dalam  komunitas  adat  suku  Moi,  ditetapkan  peraturan  peraturan  yang berkaitan dengan masalah pembayaran mas kawin, perzinahan, ataupun pembunuhan yang diterapkan oleh adat yang dianggap mengikat. 6
Perkembangan penerapan hukum adat oleh banyak kalangan dikatakan cukup lambat dibandingkan  dengan  hukum  lainnya  untuk  digunakan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus konkrit. Salah satu penyebabnya dikarenakan bahwa adat masih bersifat tradisional sehingga kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan modern. 7 Oleh sebab itu, opsi penerapan hukum adat kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan jenis hukum lainnya.  Hal  ini  juga  pernah  terjadi  dalam  sebuah  kasus  di  kota  sorong,  dimana  sebuah perkara  adat  yang  telah  diputuskan  melalui  adat,  kemudian  di  bawa  ke  pengadilan  umum untuk diselesaikan. 8 Disisi lain, dalam pembangunan sistem hukum nasional, yang dimaksud dengan  hukum  positif  Indonesia  yakni  hukum  berbentuk  perundang-undangan  ataupun yurisprudensi, 9 hukum agama, serta hukum adat. Artinya, wibawa hukum adat sama dengan wibawa  hukum-hukum  lainnya,  sehingga  seharusnya  tidak  boleh  terjadi  subordinasi  antar satu sama lain.
Meski  begitu,  penerapan  hukum  adat,  khususnya  adat  Moi  di  kota  Sorong  masih dilakukan  oleh  beberapa  kalangan  yang  menganggap  bahwa  daya  ikat  hukum  adat digunakan  karena  tidak  hanya  berkaitan  dengan  keadilan  substantif,  tetapi  juga  sebagai upaya dalam melestarikan eksistensi serta keberlangsungan hukum adat Moi. Dalam struktur adat  Moi  sendiri  terdapat  materi-materi  hukum  yang  berkenaan  dengan  berbagai  aspek, termasuk aspek pidana yang digunakan untuk mengadili perkara-perkara masyarakat. Secara konseptual, hal ini diistilahkan sebagai hukum adat delik ( adatdelicten recht), atau dapat juga disebut “hukum pidana adat”, atau “hukum pelanggaran adat”, yakni, aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyrakat. 10
Dalam hal ini jika kita menganalisa dalam salah satu aliran sistem hukum dalam ilmu hukum  yaitu Socioligical  Jurisprudence  yang  disampaikan  oleh  Eugen  Ehrlich  yang mengkonseptualkan dari pemikiran Ehrlich tentang Ilmu Hukum yaitu apa yang dinamakan “Living  Law”.  Hukum  positif  yang  sedang  berlaku  pada  suatu  waktu  tertentu  dan  tempat tertentu.  merupakan hukum yang baik dan efektif dalam hukum yang sesuai dengan konsep Living  Law  dari  masyarakat  yang  mencerminkan  nilai  nilai  masyarakat  yang  hidup  di dalamnya.  Jika  diperhatikan  dalam  kutipan  Ehrlich  tentang living  law  dalam  kehidupan masyarakat adat Moi memiliki suatu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri bahwa hukum
Perdasus. JUSTISI, 7(1), 14-25. DOI: https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1168
6 Mugu, D., Ali, M., & Purwanti, N. (2019). Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi Di Kabupaten Sorong. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 61-69.
7 Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat… Op.cit.
8 Kasus ini  merupakan hasil pra-wawancara  penulis dengan narasumber yang didaulat sebagai  tetua adat suku MOI.
9 Hukum berbentuk perundangan dan yurisprudensi sering diistilahkan sebagai hukum nasional.
10 Hadikusuma, H. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, hlm. 230.
adat yang berlaku di kota sorong khususnya masyarakat adat Moi.
Kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembedahan terhadap  struktur  hukum  adat  Moi,  terutama  mengenai  hukum  adat  Moi  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana.  Dalam  pada  itu,  penelitian  ini  mencoba  untuk  menjawab  2  (dua) pertanyaan,  yaitu  (i)  Bagaimana  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Dengan Menggunakan  Pendekatan  Adat  Moi  di  Kota  Sorong;  dan  (ii)  Apa  yang  menyebabkan Pendekatan  Adat  Moi  menjadi  bagian  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  di Kota Sorong.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  metode  penelitian  empiris yuridis.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi  lapangan  ( field reseach), yakni mewawancarai narasumber, survey, serta studi perbandingan hukum terbatas yang berkaitan dengan objek permasalahan yakni perihal tindak pidana dengan pendekatan hukum  adat  Moi.  Selanjutnya,  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  kualitiatif  untuk menghasilkan makna hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penyelesaian tindak pidana  dengan  pendekatan  hukum  adat  MOI.  Adapun  lokasi  penelitian  yang  ditentukan dalam  penelitian  ini  adalah  Polres  kota  Sorong,  serta  Lembaga  Masyarakat  Adat  Moi (Malamoi) sesuai dengan kebutuhan objek penelitian.

## PEMBAHASAN

## A. Konsep Hukum Adat
Secara  umum,  hukum  adat  dipahami  sebagai  hukum  yang  hidup  dalam  suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup  berdampingan  antar  sesama  masyarakat.  Menurut  A.A  Fyzee,  istilah  hukum  adat berasal  dari  kata  arab,  yakni  “ huk’m”  (jamak:  ahkam),  yang  berarti  sebuah  “suruhan”  atau ketentuan. Sedangkan “ adah” atau adat artinya adalah kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. 11 Rangkaian evolusi hukum adat dimulai  dari akal atau pikiran  manusia sebagai sarana berpikir yang diberikan oleh Tuhan, yang diwujudkan dalam perilaku. Apabila perilaku ini ditiru oleh orang lain, maka akan lahir suatu kebiasaan. Ketika kebiasaan tersebut diakui oleh banyak orang, selanjutnya kebiasaan tersebut menjadi adat, serta dalam tingkat pemerintahan maka disebut sebagai hukum adat.  Adapun rangkaian tersebut,  oleh Hilman Hadikusuma digambarkan sebagai berikut : 12
Gambar 1. Diagram Evolusi Hukum Adat
Dalam  literatur  klasik,  Bushar  Muhammad  menguraikan  hukum  adat  adalah  sebagai berikut :
11 Hadikusuma, H. (2003). Ibid.
12 Ibid.
MANUSIA
(Pikiran kehendak perilaku) KEBIASAAN (pribadi) ADAT (masyarakat) (negara) HUKUM ADAT (rakyat)
Istilah  “hukum  adat”  adalah  terdjemahan  dari  istilah  dalam  bahasa  Belanda,  yakni “adatrecht”.  Snouck  Hurgronje  adalah  orang  paling  pertama  jang  memakai  istilah “adatrecht”  itu.  Istilah  “adatrecht”  kemudian  dikutip  dan  dipakai  untuk  selandjutnja oleh  van  Vollenhoven.  Sebelumnja,  hukum  adat  itu  dinjatakan  dengan  dipakainja berbagai  kata-kata,  seperti  perundang-undangan,  yaitu  “godsdienstige  wetten, volksinstellingen  en  gebruiken”,  atau  “godsdienstige  wetten,  instellingen  en gebruiken”.  Dalam  perundang-undangan,  istilah  ,”adatrecht”  itu  baru  muntjul  pada tahun 1920, jaitu untuk kali pertama dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan  tinggi  di  Negeri  Belanda,  Ned  (erlands)  Stbl.  1920  nr  105  dan  dalam Academisch Statuut. 13
Sebenarnya  ada  perbedaan  mendasar  berkaitan  dengan  istilah  “hukum  adat”  dan “hukum  kebiasaan”.  Dikalangan  masyarakat  umum,  istilah  hukum  adat  sebenarnya  jarang digunakan, tetapi yang banyak dipakai adalah isitilah “adat”, misalnya untuk menyebut adat jawa, adat bugis, adat batak. Kata “adat” ini juga sama maknanya dengan “kebiasaan”. 14 Hal ini sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Achmad Ali yang menyebutkan bahwa sebenarnya yang dikenal dalam kehidupan bangsa Indonesia hanya “adat”, bukan “hukum adat”. 15 Lebih lanjut  secara  tegas  Achmad  Ali  mengatakan  bahwa,  istilah  “hukum  adat”  harus  segera ditinggalkan karena tidak sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia, oleh karena ciri khas dari hukum adat  itu  sendiri yang bersifat tradisional.
Adat  atau  kebiasaan  merupakan  tingkah  laku  yang  dilakukan  terus  menerus  dengan cara-cara  tertentu  serta  diikuti  atau  ditiru  oleh  masyarakat  dalam  waktu  yang  relatif  lama. Oleh sebab itu, menurut Yulia, unsur-unsur adat adalah :
a. Adanya tingkah laku seseorang;
b. Dilakukan terus menerus;
c. Adanya dimensi waktu; dan
d. Diikuti oleh orang lain. 16
Selanjutnya, disebutkan bahwa ciri-ciri hukum adat yaitu :
a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi;
b. Tidak tersusun secara sistematis;
c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan;
d. Tidak teratur;
e. Keputusannya tidak memakai konsideran ( pertimbangan); dan
f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. 17
Dalam pada itu, menurut Achmad Ali, ciri-ciri khas adat adalah sebagai berikut :
13 Bushar, Muhammad. (1961). Pengantar Hukum Adat. Djakarta : Penerbit dan balai Buku “Ichtiar”, hlm. 12.
14 Hadikusuma, H. (2003). Op.cit.
15 Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum : Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, hlm 115.
16 Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Lhokseumawe : Unimal Press, hlm. 1.
17 Ibid.
a. Konkret;
b. Magis religius;
c. Kontan; dan
d. Lokal. 18
Adat  istiadat  membentuk  sikap,  tindakan atau perubahan  manusia  pada  masyarakat hukum  adat,  yang  selanjutnya  mempertahankan  adat  istiadat    tersebut  dan  berlaku  di lingkungan wilayah tertentu. Terkadang, adat istiadat dipertahankan oleh karena kesadaran masyarakatnya, namun dapat pula adat istiadat dipertahankan karena sanksi ataupun akibat hukum tertentu sehingga menjadi hukum adat.
Hukum  adat  terdiri  dari  beberapa  bidang.  Beberapa  pembidangan  oleh  para  ahli dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Pembidangan Hukum Adat Nama Tokoh Jenis Pembidangan Van Vollen Hoven 1.  Bentuk-Bentuk  Masyarakat  Hukum  Adat;  2.  Tentang  Pribadi;  3. Pemerintahan Dan Peradilan; 4. Hukum Keluarga; 5. Hukum Perkawinan; 6. Hukum Waris; 7. Hukum Tanah; 8. Hukum Hutang Piutang; 9. Hukum Delik ; 10. Sistem Sanksi. 19 Soepomo 1. Hukum Keluarga; 2.  Hukum Perkawinan; 3. Hukum Waris; 4.  Hukum Tanah; 5. Hukum Hutang Piutang; 6. Hukum Pelanggaran. 20 Ter Harr 1. Tata Masyarakat; 2. Hak-Hak Atas Tanah; 3. Transaksi-Transaksi Tanah; 4.  Transaksi-Transaksi  Dimana  Tanah  Tersangkut;  5.  Hukum  Hutang Piutang; 6. Lembaga/ Yayasan; 7. Hukum Pribadi; 8. Hukum Keluarga; 9. Hukum Perkawinan; 10. Hukum Delik; 11. Pengaruh Lampau Waktu. 21 Surojo Wignjodipuro 1.  Tata  Susunan  Rakyat  Indonesia;  2.  Hukum  Perseorangan;  3.  Hukum Kekeluargaan;  4.  Hukum  Perkawinan;  5.  Hukum  Harta  Perkawinan;  6. Hukum  (Adat)  Waris;  7.  Hukum  Tanah;  8.  Hukum  Hutang  Piutang;  9. Hukum (Adat) Delik. 22 Hilman Hadikusuma 1. Hukum Adat Ketatanegaraan; 2. Hukum Adat Perkawinan; 3. Hukum Adat Kekerabatan; 4. Hukum Adat Waris; 5. Hukum Adat Perekonomian; 6. Hukum Adat Delik; 7. Hukum Adat Peradilan. 23
18 Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum, Op.cit.
19 Ragawino, Bewa. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. Bandung : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, hlm 16.
20 Ibid.
21 Ibid 22 Ibid
23 Hadikusuma, H. (2003). Op.cit.

## B. Pidana dan Delik Adat
Dalam  kaidah  adat  juga  dikenal  struktur  aturan  adat  yang  berkaitan  dengan  aspek pidana,  yakni  merupakan  aturan  yang  mengatur  peristiwa  atau  perbuatan  kesalahan  yang berakibat  pada  terganggunya  keseimbangan  masyarakat  sehingga  perlu  dibebankan hukuman  kepada  pelaku.  Aspek  pidana  dalam  adat,  isitlah  yang  digunakan  adalah adatdelicten  recht  atau  delik  adat,  yang  oleh  Van  Vollen  Hoven  diuraikan  sebagai  suatu perbuatan  yang  dilarang  atau  tidak  boleh  dilakukan,  meskipun  perbuatan  itu  hanya sumbang, atau kesalahan kecil. 24
Menurut  Teer  Haar,  suatu  delik  itu  sebagai  tiap-tiap  gangguan  dari  keseimbangan, tiap-tiap  gangguan  pada  barang-barang  materiil  dan  immaterial  milik  hidup  seorang  atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. 25 Sedangkan menurut Soepomo, delik adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang  sangat menggangu kekuatan batin masyarakat. Segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin dan merusak kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. 26
Adapun  mengenai  sifat  dari  delik  adat,  oleh  Hilman  Hadikusuma  diuraikan  sebagai berikut:
a. Tradisional magis, yakni perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Apabila larangan ini dilanggar,  maka  bukan  saja  keluarga,  masyarakat  akan  terganggu  juga keseimbangannya, akan tetapi juga mendapat kutukan dari yang ghaib.
b. Menyeluruh  dan  menyatukan,  yakni  tidak  memisahkan  antara  delik  yang  bersifat pidana atau bersifat perdata.
c. Tidak praes-existente,  yakni  tidak  seperti  hukum  pidana  barat  sebagaimana dinyatakan dalam KUHP.
d. Tidak menyamaratakan, yakni dengan memperhatikan antara reaksi dan koreksi atas delik  yang  terjadi.  Jika  delik  dilakukan  oleh  orang  yang  bermartabat,  maka hukumannya akan lebih berat.
e. Terbuka dan lentur, yakni senantiasa terbuka terhadap unsur-unsur yang baru, yang berubah.  Adat  tidak  menolak  perubahan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat.
f. Terjadinya delik adat, yakni apabila tata tertib adat setempat dilanggar, atau karena suatu pihak menderita kerugian oleh pihak lain.
g. Delik  aduan,  yakni  terjadinya  suatu  delik  yang  berakibat  mengganggu keseimbangan  maka  untuk  menyelesaikan  tuntutan  atau  gugatan  dari  pihak  yang
24 Ibid.
25 Ragawino, Bewa. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, Loc.cit.
26 Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat, Loc.cit.
dirugikan melalui pengaduan, harus disertai pemberitahuan dan permintaan kepada tetua atau kepala adat.
h. Reaksi  dan  koreksi,  yakni  untuk  dapat  memulihkan  kembali  keseimbangan masyarakat yang terganggu.
i. Pertanggungjwaban  kesalahan,  yakni  berkaitan  dengan  suatu  delik  adat  yang mempermasalahkan  “akibat”  dari  perbuatan  tersebut  serta  sipa  atau  pihak  mana yang diminta pertanggungjawaban.
j. Keberlakukan, yakni tidak berlaku secara nasional. 27
Selain  itu,  terdapat  pula  macam-macam  delik  adat,  yaitu  yang  terdiri  dari  kesalahan mengganggu ketertiban dan keamanan, dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Kesalahan  mengganggu  keamanan.  Misalnya  kebakaran,  perampokan  dan kerusuhan, pembunuhan, pertikaian, penganiayaan, pencurian, menemukan barang.
b. Kesalahan mengganggu ketertiban. Misalnya  kesalahan tata tertib masyarakat, tata tertib  pemerintahan,  kesopanan  dan  kesusilaan,  kesalahan  dalam  perjanjian, kesalahan menyangkut tanah serta tanaman dan hasil hutan, kesalahan menyangkut hewan ternak. 28

## C. Tinjauan Umum Mengenai Adat MOI

## 1. Sejarah Suku Moi di Wilayah Sorong, Papua Barat
Suku  Moi  merupakan  suku  asli  yang  mendiami  wilayah  Kota  dan  Kabupaten  Sorong dan  kabupaten  Raja  Ampat.  Istilah  Moi  atau  Mosana  bermakna  “orang  yang  lembut  dan ramah”,  yakni  menggambarkan  orang-orang  di  bagian  pulau  Salawati  yang  menghadap pada  tanjung  kepala  burung.  Istilah  mosana  sebenarnya  ditujukan  untuk  suku  Moi  secara menyeluruh meskipun hal tersebut tidak berlaku menyeluruh. 29
Sorong  dalam bahasa suku Moi  disebut  engan maladum oleh karena saat daerah ini dibuka, pemerintahan Belanda memperkerjakan penduduk pulau ini, yakni suku Moi, untuk membersihkan lahan yang dipenuhi oleh tumbuhan gelobak (sejenis lengkuas), yang dalam bahasa  Moi  disebut dum.  Oleh  karena  itu,  suku  Moi  menamakan  wilayah  sorong  dengan sebutan dum, yakni lahan yang banyak tumbuhan dum. 30 Suku Moi sendiri merupakan suku asli  yang  ada  di  wilayah  ini,  suku  Moi  menyebut  daerah  tempat  mereka  tinggal  dengan sebutan maladum. Kata Moi merupakan istilah untuk masyarakat dengan karakteristik yang lembut,  sopan,  tidak  beringas,  dan  bertutur  kata  manis.  Suku  Moi  tidak  memiliki  tulisan sebagai bukti yang dapat menunjukkan identitas asal muasal suku Moi sendiri. 31
27 Hadikusuma, H. (2003). Loc.cit.
28 Ibid.
29 Malak, Stevanus, & Likewati, W. (2011). Etnografi Suku Moi. Bogor : PT Sarana Komunikasi Utama, hlm. 24.
30 Suaib, Hermanto. (2017). Suku Moi…Loc.cit.
31 Yunita, F. E. (2018). Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong  Provinsi  Papua  Barat.  Tesis.  Program  Magister  Kenotariatan  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 60
Seiring perkembangannya, belakangan terdapat suku pendatang yang diistilahkan ne saf  sehingga  menghasilkan  adanya  percampuran  budaya,  termasuk  karakter  asli  dari  suku Moi  yang  diistilahkan  dengan neulig,  yakni  seseorang  yang  diakui  dalam  adat  istiadat budaya suku Moi adalah seorang tuan tanah, yang telah mendiami tanah di lingkungannya untuk pertama kali. Oleh sebab itu maka terjadilah perkawinan campuran, serta membentuk marga  baru  dalam  suku  Moi  yang  terdiri  dari  marga  besar  dan  marga  kecil  yang  disebut gelet.. 32

## 2. Pembagian Sub-Suku dan Marga Suku Moi
Adat suku Moi pada dasarnya terbagi menjadi beberapa sub-suku dan marga dengan wilayah  masing-masing,  yang  terdiri  dari  suku  besar  dan  suku  kecil.  Dalam  proses indentifikasi sub-suku dan marga suku Moi, terdapat perbedaan dari segi referensi. Misalnya, disebutkan  bahwa  sub-suku/etnik  Moi  terdiri  dari  Moi  legin,  Moi  abun,  Moi  karon,  Moi klabra, Moi moraid, Moi segin, dan Moi maya. 33 Sumber lain menyebutkan bahwa suku Moi yang  terdiri  atas  12  rumpun  suku  Moi  besar  antara  lain,  yakni  Moi  Kilin,  Moi  Sigali  (Moi Mare), Moi Maya, Moi Klasa, Moi Moraid, Moi Seget, Moi Klabra, Moi Madik, Moi Karon, Moi Meiyakh, Moi Batan Mee/Batbat, dan Moi Fiyawat. 34
Referensi  yang  menyertakan  sub-suku/etnik  yang  cukup  lengkap,  dapat  diuraikan dalam tabel sebagai berikut : 35
Tabel 2. Daftar Suku dan Marga Moi
Suku Moi Marga Moi Kalasa Bisulu,  Do,  Gifelem,  Lagu,  Malawok,  Malak,  Malasumuk,  Mulu,  Pa, Salamala, Sani, Sawisa, Siwele, Ulim kalapoto, Ulimpa. Moi Kalagedi Kadakolo,  Kalami,  Kalasuat,  Kalawin,  Magablo,  Mainolo,  Mobalen, Mobilala, Ulim, Wali, Idik. Moi Malaimsimsa Bewela, Sani, Kalagison, Malabalus, Malasalim. Moi Amber Kalaibin, Kalaluk, Kalawi, Malaseme, Malibela, Mili, Osok Moi Malayik Bisi,  Kalawaisa,  Kalawen,  Komala,  Semugu,  Aksili,  Malagili,  Maga, Malagam, Mamerni. Moi Seget Fedan, Felis, Fes, Funus,  Gisim, Trik, Kalawom, Kami, Malakubu, Malalu, Sawak, Simi. Moi Kelim Fami, Gilik, Kalalu, Kalasibin, Kalamali, Kilala,  Komigi, Kwaktolo, Samolo, Su, U, Siwele
32 Ibid.
33 Suaib, Hermanto. (2017). Suku Moi…Loc.cit.
34 Suroto,  H.  (16  Januari  2020).  Lebih  Dekat  Dengan  Suku  Moi  Dari  Sorong.  Diakses  pada  14  Juli  2021  dari  : https://www.nabire.net/lebih-dekat-dengan-suku-moi-dari-sorong/
35 Yunita, F. E. (2018). Pelepasan Hak Atas Tanah Adat…Op.cit.
Moi Walala Asrima,  Balinsa,  Dan,  Galus,  Keling,  Ligik,  Madewe,  Malagifik, Malawanutu,  Mingginsubu,  Minggintuak,  Metla,  Sekamuk,  Sipolo, Tuwen, Ulala, Ulimene, Urini, Yempolo, Supukala, Patele. Moi Abun Suwalik, Mialim, Faam, Kibiy, Tiplu. Moi Malaibin Saden, Satenes, Kalagilila, Meder, Kalafuyu, Kampak.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan bersama tim di Sorong, Papua  Barat,  Beberapa  marga  yang  terdapat  di  dalam  suku  Moi  ada  21  (dua  puluh  satu) marga,  yaitu,  marga  Ulim,  Ulimpa,  Osok,  Malibela,  Bawela,  Mobilala,  Mobalen,  Mainolo, Magablo, Sani, Gifelem, Do, Malak, Kalasuat, Kamuru, Kalaibin, Komili, Su, Kadokolo, Kwatolo, Kalami.

## 3. Persebaran Suku Moi
Berdasarkan catatan Pdt. E. Osok yang dibenarkan oleh saksi sejarah Sangaji Warwei, suku Moi pertama kali mengenal dan keluar hutan dan bertemu dengan suku Biak dengan marga  Warwei,  Warfandu,  dan  Mansawer  yang  sudah  mendiami  wilayah  suku  Moi.  Ketiga marga ini mendiami hulu hingga hilir sungai Mariat sebelum ditempatkan oleh Raja suku Moi Fun Najam dan Nagerim ke Pulau Doom. 36
Disebutkan bahwa 12 rumpun Moi besar, yakni Moi Kilin, Moi Sigali (Moi Mare), Moi Maya, Moi Klasa, Moi Moraid, Moi Seget, Moi Klabra, Moi Madik, Moi Karon, Moi Meiyakh, Moi Batan Mee/Batbat, dan Moi Fiyawat, bermukim Suku Moi ini bermukim di tepi pantai, daratan rendah  dan muara sungai. 37 Sumber lain menyebutkan beberapa suku atau marga suku Moi, terdiri dari suku Klabra, Karon, Madik, Kebar, Keboro, dan Yaun, yang tersebar di Distrik  Feet,  Abun,  Sausafor,  Moraid,  Makbon,  Aimas,  Salawati,  Seget,  Segun,  Beraur, Klamono,  dan  Disrik  Sayosa. 38 Sekarang  ini  sebagian  besar  suku  Moi  mendiami  atau bertempat tinggal di beberapa kampung, yakni kampung malaumkarta yang terbagi menjadi 3  (tiga)  kampung  yaitu  kampung  Kwadas,  kampung  Klaluk,  dan  kampung  Malaumkarta, distrik makbon dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. 39

## 4. Penyelesaian Masalah dalam Adat Moi
Kehidupan masyarakat suku Moi dilandasi kepercayaan bahwa tempat tinggal mereka telah  ditentukan  oleh  nenek  moyang  berdasarkan  batas-batas  alam.  Masyarakat  suku  Moi hidup  bertalian  satu  sama  lain  sesuai  tanah  yang  didiami.  Hubungan  ini  kemudian memunculkan  sejumlah hak-hak,  misalnya hak-hak  peralihan atas tanah atau yang disebut
36 Suaib, Hermanto. (2017). Suku Moi…Loc.cit.
37 Yapsenang,  Y.  N.,  &  Usmany,  D.P.  (2019).  Mekanisme  Penyelesaian  Konflik  Tradisional  Suku  Bangsa  Moi (Traditional Solution  of Conflict in Moi  Tribe). Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat, 11(1), 57-69. https://doi.org/10.24832/papua.v11i1.266
38 Dikutip dari dokumen Bab II RPIJM Kabupaten Sorong. Tidak diterbitkan.
39 KKP.go.id. (03 Mei 2019). Egek (Sasi), Kearifan Lokal Suku Moi Perembahan Suku Moi Kelim Untuk Konservasi Perairan  Yang  Berkelanjutan.  Diakses  pada  14  Juli  2021  dari  : https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/10387- egek-sasi-kearifan-lokal-suku-moi-perembahan-suku-moi-kelim-untuk-konservasi-perairan-yang-berkelanjutan
dengan hak tegestemoi, yakni hak yang diturunkan secara turun temurun. 40 Contoh dari hak- hak tegestemoi berupa :
a. Hak egefmun, yakni merupakan hak milik yang biasanya diperoleh  dari  keturunan darah.
b. Hak  subey,  yakni  hak  pakai  yang  diberikan  kepada  seorang  anak  susuan  untuk dipakai tapi tidak dimiliki.
c. Hak sukubang, yakni hak pemberian tanah kepada anak perempuan sebagai tempat berladang.  Hak  ini  berfungsi  manakala  anak  tersebut  menetap,  namun  jika  tidak menetap, maka tanahnya dikembalikan.
d. Hak  woti,  yakni  hak  pemberian  tanah  kepada  orang  yang  telah  membantu/ melindungi dalam perang (balas jasa).
e. Hak somala, yakni penyerahan hak ulayat kepada orang luar karena wilayah tersebut dianggap tidak aman. 41
Dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  atau  konflik,  dahulu  suku  Moi  dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sosial,  memiliki suatu mekanisme  tersendiri yang  diistilahkan  dengan teh  bless  dan  kalak  foo. 42 Teh  bless  adalah  suatu  mekanisme penyelesaian konflik dalam perselingkuhan, pencurian, dan masalah yang seringkali terjadi di suku Moi. Terhadap permasalahan tersebut, tetua adat akan melakukan rapat dengan pihak- pihak yang bertikai, untuk menentukan mekanisme penyelesaian konflik, lokasi, serta waktu dan besaran pembayaran.
Sedangkan kalak foo tidak diketahui secara pasti kapan bermulanya, namun kalak foo digunakan sebagai sarana untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi, serta dapat  juga  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  dalam  diri  masyarakat  pada  saat  itu. 43 Baik teh bless dan kalak foo  diperoleh secara tidak sengaja melalui “orang tua” dari alam, atas  pertanyaan  mengenai  mekanisme  yang  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan permasalahan antar suku bangsa Moi. 44

## D. Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Adat Moi

## 1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  dengan  Menggunakan  Pendekatan Hukum Adat Moi
Masyarakat Moi sangat menjunjung tinggi adat istiadat sehingga mereka menganggap hukum  adat  itu  sebagai  pedoman  hidup  mereka,  dan  mereka  sangat  lekat  dengan  adat sehingga  adat  istiadat  itu  tidak  bisa  dihilangkan  (turun  temurun)  dan  sudah  menjadi ketentuan  adat.  Masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  adat  akan  dikenakan  sanksi-saknsi atau denda tertentu sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.
40 Suroto, H. (16 Januari 2020). Lebih Dekat Dengan Suku Moi Dari Sorong… Loc.cit.
41 Ibid.
42 Yapsenang, Y. N., & Usmany, D.P. (2019). Mekanisme Penyelesaian… Loc.cit.
43 Ibid.
Meski  begitu,  penerapan  sanksi  pidana  dikota  sorong  harus  didahului  dengan penyelesaian  adat  terdahulu  dikarenakan  pada  kasus-kasus  pidana  untuk  penyelesaian litigasi ataupun non-litigasi akan adanya tinjauan terhadap masyarakat adat atau kepala adat Moi sebagai  pemangku tinjauan adat. Dalam pada itu, hukum adat  Moi  yang berlaku bisa menjadi subsidair atau sebagai pengganti hal pokok apabila hal pokok tidak terjadi seperti hukuman  denda  sebagai  pengganti  hukuman  kurungan,  apabila  pelaku  tidak  menjalankan hukuman kurungannya.
Contoh  sanksi  atau  denda  adat  Moi  terhadap  kejahatan  atau  pelanggaran,  yakni membayar denda berupa :
a. Piring gantung sebagai barang adat dalam jumlah yang ditentukan.
b. Guci sebagai barang adat dalam jumlah yang ditentukan.
c. Kain Melteba sebagai barang adat dalam jumlah yang ditentukan.
d. Babi  sebagai  bentuk  upacara  dalam  melakukan  kegiatan  adat  dalam  jumlah  yang ditentukan.
e. Sejumlah uang tunai yang ditentukan.
Untuk jumlah  denda hukuman adat ditentukan oleh korban atau orang yang  merasa dirugikan dan kepala adat Moi. Setelah hukum adat telah tercapai dan terlaksanakan maka untuk  pencapaian  proses  selanjutnya  dalam  perihal  kasus-kasus  pidana  akan  berlangsung sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Dan ketika melanjutkan kasus pidana ke tahap pengadilan, hasil dari penyelesaian hukum adat dapat menjadi tolak ukur atau pertimbangan dalam keputusan pengadilan jika diselesaikan dengan metode litigasi.
Upaya  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  pidana  dengan  menggunakan  metode pendekatan  adat  di  kota  Sorong,  Polres  Sorong  Kota  sebagai  wadah  atau  tempat  bagi masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di kota Sorong bekerjasama  dengan  masyarakat  Adat  setempat  khususnya  masyarakat  Adat  Moi.  Dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, Polres Sorong Kota menggunakan mekanisme bekerja sama aparat Kepolisian polres Sorong kota dengan Masyarakat Adat yang bersangkutan atau yang  berperkara  (  Lembaga  adat  ),  mulai  dari  adanya  menerima  laporan,  memanggil  para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat atau masyarakat Adat yang bersangkutan.
Polres  Sorong  kota  berdiri  sebagai  fasilitator  menyediakan  tempat  guna  masyarakat adat dari kedua belah pihak melakukan musyawarah, kedua masyarakat adat, baik dari pihak masyarakat  adat  yang  menjadi  korban  maupun  dari  pihak  masyarakat  adat  yang  menjadi pelaku kasus pidana tersebut. Dalam pengamatan langsung yang dilakukan terhadap proses penyelesaian tersebut, kedua belah pihak berkumpul dalam satu tempat atau ruangan yang telah di sediakan kepolisian polres Sorong kota agar kedua belah pihak dari masyarakat adat dapat bermusyawarah mencari titik temu atau keputusan dalam menyelesaikan kasus pidana tersebut.
Biasanya dilakukan proses mediasi yang berkaitan dengan perihal ganti ruginya secara materil  atau  sejumlah  uang  yang  di  minta  oleh  masyarakat  adat  yang  menjadi  korban.
Masyarakat adat yang  menjadi pelaku dalam kasus  pidana tersebut wajib membayar ganti rugi sejumlah uang yang telah di tentukan.  Setelah adanya pembayaran dari  pihak korban maka  kasus  pidana  tersebut  dianggap  telah  selesai  dan  masyarakat  adat  yang  menjadi korban dalam kasus pidana tersebut menarik laporan dari kepolisian polres Sorong kota.

## 2. Penyebab Pendekatan Hukum Adat Moi dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pelanggaran terhadap hukum pidana memiliki konsekuensi harus diadili oleh negara. Tetapi  di  Kota  Sorong,  masyarakat  adat  Moi  cenderung  lebih  memilih  untuk mengesampingkan penyelesaian dengan sistem peradilan pidana nasional dan lebih memilih penyelesaian  di  luar  pengadilan  termasuk  dengan  mekanisme  hukum  adat.  Dalam penegakan hukum dengan mengunakan metode pendekatan adat Moi, ada kecenderungan untuk  mengedepankan  asas  kekeluargaan  menggunakan  musyawarah  untuk  mengambil keputusan yang telah di sepakati kedua belah pihak yang berperkara baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku.
Kota Sorong sebagai daerah dimana masyarakat adat sangat di hormati dan berperan aktif  dalam  mengambil  keputusan  dalam  semua  masalah  yang  ada  di  kota  tersebut. Sehingga  keputusan  yang  telah  di  putuskan  oleh  masyarakat  adat  menjadi  representasi masyarakat secara keseluruhan yang ada di kota Sorong.  Lembaga adat (Masyarakat Adat) yang  menjatuhkan  pidana  adat  itu  diakui  dalam  sistem  peradilan  Indonesia,  sehingga  bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai.
Dalam proses wawancara yang dilakukan berkaitan dengan penyebab serta tujuan dari pelaksanaan  proses  adat  dalam  menyelesaikan  perkara,  dikatakan  bahwa  masyarakat  Moi menganggap  hukum  adat  sebagai  pedoman  hidup.  Jadi  masyarakat  suku  Moi  tidak  dapat terlepas  dengan  hukum  adat  sebagai  pedoman  kehidupan  suku  Moi.  Dari  segi  kepuasan, berdasarkan  keterangan  dari  suku  adat  Moi,  pada  dasarnya  masyarakat  adat  cukup  puas, selama  proses  hukum  adatnya  tetap  berjalan  sesuai  dengan  permintaan  denda  adat  yang diminta oleh pihak korban karena telah melanggar norma budaya mereka. Dari segi manfaat, dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari penyelesaian masalah dengan menggunakan adat  sangat  jelas  dirasakan  manfaatnya  karena  dengan  menggunakan  hukum  adat  lebih memberikan efek jera terhadap pelaku dan rasa keadilan terhadap pihak korban.
Terkait  dengan  penerapan  sanksi  atau  denda  adat  Moi,  pelaksanaan  prosesi  adat terhadap suku yang berbeda marga pada dasarnya sama, yakni dikenakan denda adat sesuai yang di minta dari pihak korban. Kepala suku adat akan mempertemukan kedua pihak untuk mendamaikan. Cara perdamaian itulah yang kerap di sebut denda adat berupa uang, piring gantung,  guci,  kain  melteba  (kain  kepala)  dan  beberapa  ekor  babi.  Biasanya  babi  yang  di dapatkan dari pihak pelaku akan di potong ,di masak dan di makan bersama sama dengan keluarga terdekat, akan tetapi hasil masakan yang di makan bersama tidak boleh di nikmati oleh pihak pelaku.

## KESIMPULAN
Penegakkan  tindak  pidana  melalui  adat  Moi  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh penghormatan  masyarakat  adat  Moi  yang  sangat  menjunjung  tinggi  adat  istiadat  itu
pedoman hidup. Adat isitiadat suku Moi mereka sangat lekat dengan masyarakat suku Moi, dan telah berlangsung secara turun temurun sebagai ketentuan adat. Hal ini menyebabkan beberapa  kasus  yang  meski  telah  ditangani  oleh  kepolisian,  namun  tetap  saja  proses pelaksanaannya dengan memerhatikan ketentuan adat yang berlaku. Adapun penyebab dari penggunaan adat sebagai sarana penyelesaian masalah di suku Moi karena dirasakan lebih sesuai  dengan  makna  adil  dalam  suasana  kebatinan  masyarakat  suku  Moi,  serta  lebih memberikan  efek  jera  pada  pelaku.  Hal  ini  tidak  hanya  berkaitan  dengan  pembebanan hukuman, tetapi juga berkaitan dengan hukuman ghaib yang dipercaya akan dihadapi oleh pelaku.

## ACKNOWLEDGEMENT
Terima  kasih  kepada  Kemendikbud  Ristek  yang  telah  menyelenggarakan  program hibah Center  of  Exellent  (CoE)  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka,  dalam  hal  pembiayaan terkait  dengan  program  penelitian/riset  kolaborasi  mahasiswa  dan  dosen  pada  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

## REFERENSI
Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  dalam  Membangun Sistem  Hukum  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum, 13(2),  319-331. DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213
Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
Arliman,  L.  (2018).  Hukum  Adat  di  Indonesia  dalam  Pandangan  Para  Ahli  dan  Konsep Pemberlakuannya  di  Indonesia. Jurnal  Selat, 5(2),  177-190.  DOI: https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320
Bushar,  Muhammad.  (1961). Pengantar  Hukum  Adat.  Djakarta:  Penerbit  dan  balai  Buku “Ichtiar”.
Dokumen Bab II RPIJM Kabupaten Sorong. Tidak diterbitkan.
Hadikusuma, H. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
KKP.go.id. (03 Mei 2019). Egek (Sasi), Kearifan Lokal Suku Moi Perembahan Suku Moi Kelim Untuk  Konservasi  Perairan  Yang  Berkelanjutan.  Diakses  pada  14  Juli  2021 dari: https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/10387-egek-sasi-kearifan- lokal-suku-moi-perembahan-suku-moi-kelim-untuk-konservasi-perairan- yang-berkelanjutan
Malak,  Stevanus,  &  Likewati,  W.  (2011). Etnografi  Suku  Moi.  Bogor:  PT  Sarana  Komunikasi Utama.
Mugu, D., Ali, M., & Purwanti, N. (2019). Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi Di Kabupaten Sorong. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 61-69.
Ragawino, Bewa. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
Rakia, A. Sakti R.S. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. JUSTISI, 7(1), 14-25. DOI: https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1168
Suaib,  Hermanto.  (2017). Suku  Moi:  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  dan  Modal  Sosial  dalam Pemberdayaan Masyarakat. Tangerang Selatan : An1mage.
Suroto, H. (16 Januari 2020). Lebih Dekat Dengan Suku Moi Dari Sorong. Diakses pada 14 Juli 2021  dari  : https://www.nabire.net/lebih-dekat-dengan-suku-moi-dari- sorong/
Yapsenang, Y. N., & Usmany, D.P. (2019). Mekanisme Penyelesaian Konflik Tradisional Suku Bangsa Moi (Traditional Solution of Conflict in Moi Tribe). Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat, 11 (1), 57-69. https://doi.org/10.24832/papua.v11i1.266
Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Lhokseumawe: Unimal Press.
Yunita, F. E. (2018). Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi  Di  Kabupaten  Sorong  Provinsi  Papua  Barat.  Tesis.  Program  Magister Kenotariatan  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia.