DILEMA KEAMANAN DAN RESPONS KOLEKTIF ASEAN TERHADAP SENGKETA LAUT CINA SELATAN

## Yoga Suharman
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM, Indonesia; email: yoga.shrmn@amikom.ac.id

## Abstract
The article aims to explain two dimensions of political-security in the South China Sea. First, the collective response of ASEAN in an effort to maintain security stability in the South  China  Sea  by  looking  the  belief  system  of  interested  parties.  Second,  the configuration  of  extra-regional  power  within  the  sphere  of  influence  in  the  disputed area. This article uses perception theory and the concept of security dilemma. The data and information of this article obtained from secondary sources which are interpreted to  produce  descriptive  analytical  explanations.  The  article  indicates  that  some  of  the South  China  Sea  interested  parties  which  are  ASEAN  members  has  different  belief systems  in  perceiving  security  threats  that  are  increasingly  complicated  by  the configuration of extra-regional power.
Keywords: ASEAN,  collective  responsses,  perception,  security  dilemma,  South China Sea

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  menjelaskan  dua  aspek  politik  keamanan  di  Laut  Cina  Selatan. Pertama,  peran  kolektif  ASEAN  dalam  usaha  memelihara  stabilitas  keamanan  di  Laut Cina Selatan dengan melihat pada aspek sistem keyakinan masing-masing negara yang berkepentingan.  Kedua,  konfigurasi  kekuatan  ekstra-regional  dalam  lingkup  pengaruh pada  kawasan  yang  dipersengketakan.  Analisis  dalam  artikel  ini  menggunakan  konsep Dilema  Keamanan  dan  teori  Persepsi.  Data  dan  informasi  dalam  artikel  ini  diperoleh melalui  telaah  literatur  dari  sumber  sekunder  yang  diinterpretasikan  sehingga menghasilkan  penjelasan  yang  bersifat  analitis  deskriptif.  Artikel  ini  menunjukkan bahwa  sebagian  negara  penuntut  Laut  Cina  Selatan  yang  tergabung  dalam  ASEAN memiliki  sistem  keyakinan  yang  berbeda  dalam  mempersepsikan  ancaman  keamanan yang semakin diperumit oleh konfigurasi kekuatan ekstra-regional.
Kata Kunci : ASEAN,  dilema  keamanan,  Laut  Cina  Selatan,  persepsi,  respons kolektif

## Pendahuluan
Laut  Cina  Selatan  adalah  jantung  geopolitik  dan  geoekonomi  bagi  negara-negara  di Asia Tenggara (Leifer, 1996: 9). Negara-negara di kawasan ini sangat bergantung pada stabilitas kawasan sebagai jalur pelayaran energi dan sumber produksi. Di kawasan ini, terdapat cadangan minyak dengan jumlah tujuh miliar barel dan diperkirakan 900 triliun kubik  gas  alam  (Kaplan,  2015).  Keberadaan  sumber-sumber  produksi  dan  jalur perdagangan  yang  potensial  di  Laut  Cina  Selatan  menjanjikan  pemanfaatan  cadangan energi  dalam  jangka  panjang  dan  pertukaran  barang  lintas  negara  di  kawasan  Asia Timur, Asia Pasifik dan Asia Tenggara.
Sebagai  salah  satu  jalur  perlintasan  maritim,  Laut  Cina  Selatan  memberikan kontribusi  terhadap  peningkatan  nilai  transaksi  global  dengan  nilai  berkisar  $5  triliun setiap tahun (Brady, 2017). Latar belakang teritori yang melimpah dengan sumber daya produksi memberi peluang Laut Cina Selatan menjadi medan persaingan geopolitik dan geoekonomi  strategis  ( strategic  competition ),  tidak  hanya  bagi  negara  besar  seperti Cina,  Jepang  dan  Amerika  Serikat,  tetapi  juga  negara  di  sekitar  kawasan  yang  seperti Taiwan  dan  kelompok  negara  penuntut  yang  tergabung  dalam  ASEAN  (Bader, Lieberthal & McDevitt, 2014: 3). Berdasarkan kondisi itu, sumber konflik di Laut Cina Selatan dapat dikelompokan menjadi dua hal. Pertama, persaingan yang dimotivasi oleh penguasaan  akses  sumber-sumber  produksi.  Kedua,  sengketa  teritorial  yang  terkait dengan  kepentingan  politik-keamanan  negara-negara  yang  berkepentingan  di  Asia Tenggara (Christensen, 2005: 25).
Mengingat  Laut  Cina  Selatan  merupakan  jantung  geopolitik  dan  geoekonomi bagi banyak negara, maka setiap gejala perubahan politik internasional dan munculnya ancaman  akan  berpengaruh  terhadap  ASEAN.  Dalam  konteks  sengketa  Laut  Cina Selatan,  terdapat  empat  negara  anggota  ASEAN  yang  berkepentingan  di  antaranya: Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, termasuk Indonesia (Firestein, 2019). Negara-negara  ini  terbagi  ke  dalam  kelompok  negara  penuntut  dan  bukan  penuntut, namun  tetap  dinilai  memiliki  kepentingan.  Selain  itu,  terdapat  kekuatan  ekstraregional seperti  Amerika  Serikat  yang  turut  mempengaruhi  dinamika  politik  internasional  di Laut Cina Selatan. Klaim Sembilan Garis Putus-putus oleh atau sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan oleh Cina menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai wilayah
sengketa.  Klaim  ini  menimbulkan  perselisihan  negara-negara  atas  wilayah  dan kedaulatan di Laut Cina Selatan.
Berdasarkan  perspektif  tradisional,  semua  negara  yang  terlibat  dalam  sengketa Laut  Cina  Selatan  memiliki  kesamaan  tujuan  nasional,  yaitu  untuk  mengamankan kedaulatan  teritorial  dan  memperoleh  sumber  produksi  bagi  pertumbuhan  dan kepentingan  ekonomi  domestik.  Perkembangan  kontemporer  di  Laut  Cina  Selatan  dan posisi  individu  anggota  ASEAN  yang  berkepentingan  masih  dicirikan  oleh  adanya perbedaan  nilai  dan  sistem  keyakinan  dalam  merespons  sengketa  Laut  Cina  Selatan. Pada  saat  yang  sama,  hingga  tahap  pembentukan  komunitas  ASEAN  tahun  2015, komitmen anggotanya untuk membentuk kesepakatan bersama di sektor pertahanan dan keamanan masih belum dapat diwujudkan (Hacke, 2005: 48).
Klaim-klaim  yang tumpang tindih dari negara penuntut yang tergabung sebagai anggota  ASEAN  adalah  wujud  dari  konflik  kepentingan  multidimensi  terhadap  Laut Cina Selatan. Cara setiap negara yang berkepentingan dalam mempersepsikan ancaman berpengaruh terhadap sikap ASEAN dalam menyelesaikan sengketa wilayah Laut Cina Selatan  secara  kolektif.  Persoalan  ini  semakin  kompleks  ketika  Cina  relatif  berhasil mempengaruhi  negara-negara  penuntut  secara  bilateral  dan  mengesampingkan penyelesaian secara multilateral. Misalnya, dukungan Kamboja terhadap klaim Cina di Laut  Cina  Selatan  berpengaruh  terhadap  solidaritas  organisasi  untuk  menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.
Salah  satu  karakter  kerja  sama  di  ASEAN  bersifat  lunak.  Menurut  Truong  dan Knio (2016), kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh anggota ASEAN identik dengan persepsi individu negara, bukan pada persepsi organisasi secara keseluruhan (Truong & Knio,  2016:  78).  Peta  kebijakan  luar  negeri  anggota  ASEAN  jauh  dari  nilai kolektivisme.  Kondisi  ini  mengafirmasi  bahwa  sebagian  anggota  ASEAN  yang berkepentingan  di  Laut  Cina  Selatan  meliputi  Malaysia,  Filipina,  Brunei  Darussalam, termasuk  Indonesia  mempunyai  sikap  kebijakan  luar  negeri  yang  berbeda.  Persoalan besar  yang dihadapi  oleh ASEAN adalah belum  adanya norma  yang mampu  mengikat secara  hukum  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan,  termasuk  yang  tertuang  dalam Declaration  of  Conduct .  Kondisi  ini  memberi  peluang  bagi  krisis  yang  berkelanjutan. Pelanggaran  Cina  terhadap  hasil  pengadilan  arbitrase  internasional  merupakan  bentuk- bentuk  pelanggaran  terhadap  hukum  internasional  dan  ASEAN  belum  dapat
menghasilkan  keputusan  bersama  yang  mengikat  semua  pihak  dan  menghentikan ekspansi Cina di Laut Cina Selatan (Heydarian, 2018).
Dalam konteks lingkup pengaruh kekuatan ekstraregional, persaingan pengaruh Amerika  Serikat  dan  Cina  memiliki  tujuan  yang  lebih  jauh,  yaitu  kehendak  untuk menjadi  kekuatan  hegemonik  di  wilayah  ini  (Alatas,  2016:  34).  Masalah  solidaritas dalam  konteks  sengketa  Laut  Cina  Selatan  menjadi  tantangan  jangka  panjang  bagi ASEAN untuk memelihara stabiltas kawasan sekaligus menghindari dominasi eksternal yang  berasal  dari  Cina.  Berdasarkan  hal  ini,  muncul  pertanyaan  mengapa  ASEAN belum mampu mengambil peran strategis dalam memelihara stabilitas kawasan di Laut Cina Selatan secara kolektif?

## Kerangka Konseptual

## Dilema Keamanan
Teori  dilema  keamanan  ( security  dilemma )  dipergunakan  oleh  ilmuwan  Hubungan Internasional  untuk  mendeskripsikan  tentang  dinamika  keamanan  kawasan.  Dilema Keamanan  dalam  Hubungan  Internasional  digambarkan  sebagai  keadaan  di  mana tindakan  yang  diambil  oleh  negara  yang  memperkuat  sistem  pertahanan  dan keamanannya  sangat  mempengaruhi  reaksi  negara  lain  untuk  mengambil  tindakan defensif sekaligus menciptakan kemitraan strategis bersama negara lain yang lebih kuat.
Pada sisi lain, dilema keamanan juga berpotensi memicu tingkat persaingan yang tinggi  dan  menggambarkan  dinamika  umum  tentang  konflik  dan  usaha  negara  untuk memelihara  perdamaian  (Thu,  2018).  Dalam  konteks  keamanan  kawasan,  dilema keamanan juga menggambarkan bagaimana sebuah dinamika politik internasional dapat memicu persaingan dan konflik di suatu kawasan (Jervis, 2017: 167-174). Selanjutnya, Jervis  menyatakan  bahwa  konsep  dilema  keamanan  merupakan  suatu  kondisi  dimana kebijakan  keamanan  suatu  negara  dapat  berpotensi  untuk  melemahkan  kebijakan keamanan negara lain (Jervis 1978 dikutip Scrafton, 2016).
Dalam sistem internasional yang anarkis, ketidakpercayaan antara dua atau lebih negara dapat menentukan posisi masing-masing pihak untuk mengambil tindakan yang ofensif. Ketegangan kawasan dapat dipengaruhi oleh tingkat bahaya yang dimunculkan oleh  suatu  negara  terhadap  yang  lain.  Konsep  dilema  keamanan  dipergunakan  untuk menganalisis  sengketa  Laut  Cina  Selatan  mengenai  persaingan  dan  konflik  yang
dinamis.  Setiap  negara  yang  dicurigai  sebagai  ancaman  ofensif  dapat  memicu  reaksi yang  sama  bagi  negara  yang  berada  di  sekitar  kawasan  (Christensen,  2003:  26). Konsekuensinya adalah persaingan dan konflik keamanan berpotensi menjauhkan setiap negara untuk mencapai kesepakatan bersama.

## Teori Persepsi
Persepsi  pemimpin  pemerintahan  terhadap  sebuah  situasi  internasional  dapat mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  terhadap  lingkungan  eksternal.  Franck  dan Weisband berlangsung (dalam Mas’oed, 1990:  19), misalnya, menyatakan bahwa cara dua negara saling melihat satu sama lain dan memandang persoalan eksternal seringkali menentukan  cara  mereka  berinteraksi.  Pilihan  negara  untuk  menjalin  kerja  sama bilateral  dan  multilateral  tergantung  pada  bagaimana  cara  negara  menilai  perubahan politik  internasional  yang  sedang.  Persepsi  dibedakan  menjadi  tiga  komponen  yang terdiri  dari  nilai,  keyakinan  dan  kognisi.  Nilai  merupakan  preferensi  realitas  negara terhadap yang lain. Keyakinan merujuk pada deskripsi terhadap realitas yang diperoleh dari  proses  penerimaan  dari  lingkungan  eksternal.  Kognisi  merujuk  pada  pengakuan terhadap lingkungan eksternal (Jones & Rosen 1982: 212-213).
Persepsi  negara  merupakan  salah  satu  objek  yang  akan  diteliti  dalam  sengketa Laut Cina Selatan dengan cara mengidentifikasi sistem keyakinan antarnegara terhadap lingkungan eksternal (Mas’oed, 1990: 20). Perbedaan persepsi  yang meliputi nilai dan sistem  keyakinan  dalam  merespons  sengketa  Laut  Cina  Selatan  menghadirkan kompleksitas  bagi  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  untuk  merumuskan  kebijakan kolektif.  Persepsi  mendeskripsikan  tentang  bagaimana  suatu  negara  mempersepsikan ancaman  yang  bersumber  dari  lingkungan  eksternal  dan  keyakinan  yang  terbentuk terhadap  tindakan  negara  lain.  Teori  persepsi  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk menilai  bagimana  sistem  keyakinan  anggota  ASEAN  yang  berkepentingan  terhadap Laut  Cina Selatan dalam  memandang aksi  dan reaksi  negara lain dalam  sengketa  Laut Cina Selatan.

## Metode Riset
Artikel  ini  merupakan  luaran  penelitian  yang  menggunakan  metode  kualitatif  dalam proses  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  bersifat  analitis-deskriptif  mengenai pemahaman  yang  bersifat  kompleks  dengan  membangun  hubungan  antara  fenomena
konflik  dan  persaingan  di  Laut  Cina  Selatan,  konsep  dilema  keamanan  dan  teori persepsi  tentang  sistem  keyakinan  dari  negara  dan  organisasi  ASEAN  sebagai  unit analisis  yang  diteliti.  Pengumpulan  data  menggunakan literature  research untuk memperoleh data-data sekunder yang bersumber dari buku, media cetak, jurnal, artikel online,  pernyataan  resmi  dan  dokumen  kebijakan  luar  negeri  para  pihak  yang berkepentingan.  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menghasilkan  pembahasan  yang bersifat  analitis-deskriptif  yang diperoleh dari hasil interpretasi terhadap informasi dan data yang telah diperoleh sebelumnya.

## Analisis dan Diskusi

## Pragmatisme Malaysia
Malaysia  merupakan  salah  satu  negara  penuntut  dalam  sengketa  Laut  Cina  Selatan. Kepentingan Malaysia, sebagian besar, dimotivasi oleh akses terhadap sumber daya dan keamanan  ekonomi  domestik.  Namun,  aspek  yang  lebih  mendasar  terhadap  klaim Malaysia yang berakar dari konsepsi normatif tentang negara-bangsa pasca-Westphalian dan  prinsip-prinsip  kedaulatan,  aspek  geografis  dan  integritas  teritorial  (Noor,  2017: 207; Cordner, 1994 dikutip Ahmad & Sani, 2017: 74). Malaysia mengklaim empat belas fitur  maritim  yang  diduduki  oleh  militer  Malaysia  di  sekitar  kepulauan  Spratly,  di antaranya:  Terumbu  Mantanani,  Terumbu  Ubi,  Terumbu  Layang-Layang,  Terumbu Laya, Terumbu Siput, Terumbu Peninjau, Pulau Amboyna Kecil, Terumbu Perahu dan Terumbu Laksamana. Enam fitur pertama telah diduduki Malaysia dan sisanya diduduki oleh  Vietnam  dan  Filipina.  Selain  itu,  ada  fitur  maritim  dalam  kelompok  Kepulauan Spratly  yang  tidak  berpenghuni,  namun  diduga  telah  berada  di  bawah  kendali administratif  pemerintahan  Malaysia  di  antaranya  Terumbu  Semarang  Besar  Barat, Gugusan Beting Raja Jarum, Terumbu Semarang Barat Kecil, Gugusan Beting Patinggi dan Beting Serupai (Ahmad & Sani, 2017: 72).
Dalam upaya menegaskan klaim kedaulatannya atas maritim yang diperebutkan, secara diam-diam,  Malaysia melakukan berbagai aktivitas disejumlah wilayah tersebut dengan  mengerahkan  kapal-kapal  perang  kecil  dan  personel  militer  serta  bendera Malaysia  untuk  menegaskan  posisinya  dari  negara  penuntut  lainnya.  Malaysia  telah memiliki  landasan  pacu  untuk  pesawat  C-130  di  Swallow  Reef  (Cobus,  t.t). Dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina, Malaysia cenderung mengadopsi kebijakan
luar  negeri  yang  pragmatis  dalam  merespons  agresifitas  Cina  di  wilayah  sengketa (Ahmad  &  Sani,  2017:  69-71)  –  meminjam  terminologi  Parameswaran  –  sebagai pendekatan “ playing it safe ” (Parameswaran, 2016: 375). Malaysia tidak secara terbuka memusuhi Cina sebagaimana yang dilakukan oleh negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam.  Sampai  sejauh  ini,  tindakan  Malaysia  belum  sampai  pada  tahap  konflik diplomatik  dengan  Cina  atas  persaingan  kedaulatan  dan  klaim  teritorial  yang dipersengketakan.
Sikap  Malaysia  yang  cenderung  terlihat  “lunak”  disebabkan  oleh  adanya manfaat  ekonomi  yang  diperoleh  dari  hubungan  bilateral  dengan  Cina.  Selama  enam tahun berturut-turut ekonomi domestik Malaysia mengalami peningkatan signifikan atas kerja  sama  perdagangan  dengan  Cina.  Malaysia  cenderung  menggunakan  pilihan rasional  sebagai  landasan  kebijakan  keamanan  di  Laut  Cina  Selatan.  Kebijakan  luar negeri  Malaysia  diarahkan  untuk  menghindari  konflik  yang  konfrontatif  sekaligus bentuk diplomasi “diam-diam” (Parameswaran, 2016: 376). Oleh karena itu, Malaysia dapat  dipandang  sebagai  aktor  rasionalis  dan  pragmatis  yang  dimotivasi  untuk memperoleh  insentif  ekonomi  yang  lebih  besar  dari  Cina.  Kebijakan  luar  negeri Malaysia  cenderung  mengarah  pada  keberlanjutan  atas  kemakmuran  ekonomi  dan pembangunan domestik dibandingkan dengan fokus terhadap keamanan kawasan.

## Perspektif Filipina dan Inkonsistensi Sikap Luar Negeri
Konfigurasi geografis Filipina terdiri dari lebih dari 7.100 pulau dan berada pada lokasi yang  strategis  di  persimpangan  jalur  perairan  utama  yang  meliputi  Samudra  Pasifik, Laut  Sulawesi  dan  Laut  Cina  Selatan.  Negara  ini  memanfaatkan  perairan  dan  pesisir untuk  pertukaran  barang  dan  masyarakat  dalam  negeri.  Atas  dasar  ini,  Filipina membentuk sebuah “Doktrin Kepulauan” dan menjadikan lingkungan maritim sebagai identitas  nasional.  Sebagai  salah  satu  negara  pesisir  di  wilayah  Laut  Cina  Selatan, Filipina  memiliki  kepentingan  yang  sejak  lama  di  kawasan  ini,  dan  pulau-pulau, perairan  dan  sumber  daya  laut  yang  paling  dekat  dengan  kepulauan  utama  negara tersebut.  Laut  Cina Selatan penting bagi  Filipina untuk  menjadi  teritori keamanan dari ancaman eksternal (Baviera, 2017: 161-162).
Garis  komunikasi  laut  ( Sea  Lines  of  Communications  -  SLOCs )  yang  melewati Laut  Cina  Selatan  menopang  Filipina  dalam  hubungannya  dengan  transportasi  dan ekonomi seluruh dunia. Filipina memanfaatkan 25 persen sumber daya laut di wilayah
Barat Kepulauan Palawan untuk produksi pangan dalam bidang perikanan. Pada bagian pesisir  sebelah  barat  menghadap  Laut  Cina  Selatan,  yang  langsung  berbatasan  dengan sebelas provinsi yang menyebabkan konflik atau tensi di masa lalu dengan negara lain, termasuk  sejumlah  fitur  Kepulauan  Spratly  (Baviera,  2017:  162).  Negara-negara  ini meliputi: Jepang, Taiwan, Malaysia, Vietnam dan Cina.
Berdasarkan hal ini, Filipina mengklaim Kepulauan Spratly sebagai bagian dari negaranya dengan nama Gugusan Pulau Kalayan. Fitur maritim ini menjadi bagian dari kepentingan Filipina sebelum kemerdekaan tahun 1946. Pada tahun 1970-an, cadangan minyak  dan  gas  bumi  mulai  ditemukan  di  landasan  kontinental  Filipina.  Sejak  tahun 1974-1975, setelah Cina merebut pulau-pulau yang diduduki Vietnam di Paracel, Hanoi mulai  menduduki  fitur  di  Kepulauan  Spratly.  Tindakan  ini  memicu  ketegangan  antara Filipina dan Vietnam.  Pada 2011, Filipina pernah mengusulkan kepada  ASEAN untuk mengembalikan  Laut  Cina  Selatan  sebagai  zona  perdamaian,  kebebasan,  persahabatan dan  kerja  sama.  Namun,  upaya  tersebut  tidak  cukup  berhasil  menyatukan  pandangan negara  penuntut versus non-penuntut  di  Asia  Tenggara.  Sampai  sejauh  ini,  Filipina masih  berupaya  untuk  membendung  agresivitas  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  sekaligus mempertahankan hubungan luar negeri dengan Cina.
Dasar  pertimbangan  Filipina  untuk  mempertahankan  wilayah  yang  diklaim adalah  penegakan  terhadap  kedaulatan  teritorial  dan  memanfaatkan  sumber-sumber produksi  dari  persedian  minyak  dan  gas  di  Reed  Bank.  Meskipun  sejumlah  negara penuntut  telah  melangsungkan  hubungan  ekonomi  dengan  Cina,  tetapi  Filipina  tetap mencurigai  peningkatan  postur  kekuatan  militer  Cina  di  Laut  Cina  Selatan.  Dalam konteks  ini,  Filipina  menerapkan  “standar  ganda”  untuk  tetap  memperoleh  manfaat ekonomi  sekaligus  mempertahankan  dominasinya  terhadap  Cina.  Pada  2013,  Filipina merilis pernyataan resmi dan lampiran dokumen kebijakan yang menentang keberadaan Cina di wilayah yang diklaim sebagai milik Filipina.
Dalam pernyataan resmi ini dinyatakan tentang sikap dan posisi hukum Filipina atas  wilayah  sengketa.  Berdasarkan  pernyataan  resmi  tersebut,  memperlihatkan  dua sikap  tegas  Filipina  terhadap  Cina.  Pertama,  klaim  sembilan  garis  putus-putus  ( nine dash  line )  oleh  Cina  bertentangan  dengan  Konvensi  PBB  tentang  hukum  laut (UNCLOS).  Kedua,  Cina  telah  mengganggu  implementasi  hukum  laut  di  zona  laut Filipina yang sah. Dalam konteks ini, Filipina memproyeksikan agenda keamanan luar negeri  dengan  dasar  keyakinan  terhadap  kedudukan  hukum  internasional  dan
menganggap  Cina  telah  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  secara  ilegal  di  wilayah Zona  Ekonomi  Ekslusif  serta  mengancam  kebebasan  navigasi  di  Zona  Ekonomi Ekslusif (GBTimes, 2016).
Kebijakan  luar  negeri  setiap  negara  juga  dipengaruhi  oleh  nilai  yang  dimiliki oleh  kepala  pemerintahan,  dalam  hal  ini,  adalah  Presiden.  Pada  saat  kepemimpinan Presiden  Rodrigo  Duterte,  arah  kebijakan  luar  negeri  Filipina  mengalami  perubahan drastis.  Pada  tahun  2018,  Filipina  mengubah  keputusannya  untuk  mengikuti  kehendak dari  Cina  dengan  tidak  mengibarkan  Bendera  Filipina  di  pulau-pulau  yang dipersengketakan (Mourdoukoutas, 2019).

## Brunei Darussalam: “The Silent Claimant State”
Brunei  Darussalam  adalah  negara  penuntut  yang  tidak  secara  terang-terangan mengklaim  teritori  Kepulauan  Spratly.  Klaim  yang  diajukan  Brunei  kepada  adalah Louisa  Reef.  Dasar  pertimbangannya,  Louisa  Reef  berada  di  landasan  kontinental Brunei; alasan yang juga digunakan oleh Malaysia, Cina dan Vietnam untuk mengklaim salah  satu  fitur  di  Kepulauan  Spratly  (Roach,  2014:  ii).  Meskipun  demikian,  Brunei Darussalam  merupakan  negara  penuntut  yang  tidak  terlalu  intensif  dalam  merespons sengketa Laut Cina Selatan.
Adapun alasan mengapa Brunei cenderung defensif terhadap Cina adalah akibat kondisi  domestik  yang  sedang  mengalami  resesi  ekonomi.  Negara  ini  dapat  dikatakan gamang dalam merespons masalah Laut Cina Selatan, mengingat Cina terus melakukan upaya  diplomatik  secara  bilateral  kepada  Kesultanan  Brunei  agar  merelakan  wilayah yang  dipersengketakan.  Salah  satu  upaya  Cina  untuk  mempengaruhi  posisi  dan  sikap luar negeri Brunei terhadap wilayah sengketa adalah dengan cara menawarkan insentif- insentif ekonomi untuk  memulihkan kondisi  ekonomi domestik sekaligus menciptakan ketergantungan ekonomi Brunei Darussalam.
Intensitas  hubungan  Brunei-Cina  ditunjukkan  dalam  bentuk  dukungan  kepada pemerintahan  Brunei  untuk  melanjutkan  kebijakan  diversifikasi  ekonomi  dari ketergantungan pada minyak dan gas. Harga minyak yang rendah telah membuat Brunei berada dalam resesi ekonomi. Menurut Tiezzi (2018), Kesultanan Brunei berkeyakinan bahwa  kerja  sama  dengan    dapat  memulihkan  kembali  tatanan  ekonomi  domestik (Tiezzi,  2018).  Meskipun  demikian,  kerja  sama  antara  kedua  negara  tidak  juga mempengaruhi hak dan klaim maritim masing-masing pihak (Zhen, 2018).
Kesultanan  Brunei  meyakini  bahwa  kesediaannya  untuk  tunduk  terhadap kehendak  di  wilayah  Laut  Cina  Selatan  justru  dianggap  dapat  mendukung  pemulihan ekonomi  dan  diversifikasi,  mendorong  pertumbuhan  dan  pada  gilirannya  legitimasi politik  pemerintahan  dalam  negeri.  Sebagai  negara  kecil  dalam  kelompok  penuntut, Brunei  relatif  menggunakan  kekuatan  lunak  ( soft  power )  dalam  mengajukan  klaim wilayah  dan  lebih  berorientasi  pada  penguatan  kerja  sama  ekonomi  berdasarkan  nilai persahabatan, kepercayaan dan kehendak politik yang baik antara keduanya.
Pada  kenyataannya,  Brunei  telah  sepakat  untuk  menjalin  kemitraan  strategis  di bidang  ekonomi  dan  pembangunan  serta  cenderung  mengabaikan  masalah  yang dihadapi bersama dengan negara penuntut di dalam organisasi  ASEAN (Tiezzi, 2018). Upaya  Cina  ini,  secara  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  pelemahan  sikap  politik luar  Brunei  Darussalam  dalam  masalah  Laut  Cina  Selatan.  Konsekuensinya,  ASEAN akan menghadapi kesulitan untuk menghasilkan konsensus bersama atas ekspansi Cina di Laut Cina Selatan.

## Keyakinan Historis Vietnam
Vietnam adalah negara penuntut mengingat posisi geopolitiknya dan hubungan sejarah dengan Cina. Perbedaan interpretasi wilayah sengketa dengan Cina telah menimbulkan tensi  diplomatik  antara  kedua  negara.  Pada  2011,  terjadi  peristiwa  pemotongan  jalur eksplorasi  minyak Vietnam  oleh dua kapal  nelayan Cina. Cina, kemudian, membantah tindakannya  dan  justru  menuding  Vietnam  melanggar  kedaulatan  maritim  (Truong  & Knio,  2016:  68).  Selanjutnya  adalah  tindakan  Cina  untuk  mendaratkan  pesawat pengebom  di  Pulau  Woody yang  sama-sama  diklaim  oleh  kedua  negara  memaksa Vietnam  melalui  Kementerian  Pertahanan,  Nguo  Xuan  Lich  untuk  mengeluarkan pernyataan  protes  kepada  Cina.  Dalam  pernyataan  tersebut  disampaikan  bahwa “tindakan yang dilakukan oleh Cina merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain,  melanggar  hukum  internasional,  memperumit  situasi  dan  secara  negatif mempengaruhi perdamaian, stabailitas dan keamanan regional” (Viray, 2018).
Sikap dan posisi  kebijakan luar negeri Vietnam  terhadap Cina didasarkan pada hukum  internasional  dan  keyakinan  historis  untuk  membuktikan  kedaulatannya  atas kepulauan  Hoang  Sa  (Paracel)  dan  Trưong  Sa  (Spratly).  Menurut  keyakinan  historis Vietnam,  negara  ini  menguasai  setidaknya  25  struktur  batu  karang,  pasir  dan  pulau- pulau kecil di Kepulauan Spratly. Pada 2018, Presiden Vietnam semakin mengukuhkan
konsistensinya  untuk  memperjuangkan  kedaulatan  dan  integritas  wilayah  berdasarkan nilai-nilai  historis  yang  diyakini oleh pemerintahannya  (Doan, 2019;  GBTimes, 2016). Sampai sejauh ini, Vietnam sedang berupaya untuk memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan  dengan  mendorong  diberlakukannya  ketentuan  yang  tertuang  dalam Code  of Conduct  (CoC) di  Laut  Cina  Selatan  sekaligus  mencari  dukungan  internasional  yang lebih luas. Selama ini, Vietnam menilai bahwa CoC belum mengikat semua pihak yang berkepentingan  sehingga  memungkinkan  terjadinya  pelanggaran  internasional.  Oleh karena itu, Vietnam menginginkan bahwa kode etik yang dihasilkan dari Declaration of Conduct di  Laut  Cina  Selatan  seharusnya  dapat  mencegah  tindakan  Cina  memperluas pembangunan  pulau  buatan  dan  peningkatan  aktivitas  militer  di  wilayah  yang dipersengketakan.
Keyakinan  Vietnam  terhadap  integritas  teritorialnya  ditegaskan  dengan mengumumkan  Hukum  Laut  pada  21  Juni  2012.  Namun,  pemerintah  Cina  melalui China  National  Offshore  Oil  Corporation (CNOOC)  menanggapinya  dengan  merilis peta yang menyatakan bahwa sembilan garis putus-putus ( nine dash line ) di lepas pantai di  Laut  Cina  Selatan  telah  dijadikan  ruang  eksplorasi  melalui  kerja  sama  dengan perusahaan  asing.  Sebaliknya,  Vietnam  mengklaim  bahwa  aktivitas  eksplorasi  yang dilakukan  Cina  berada  di  Zona  Ekonomi  Ekslusif  Vietnam.  Vietnam  terus  mendorong kesepakatan  dan  perjanjian  internasional  yang  mengarah  pada  usaha  untuk membendung  ekspansi  Cina  di  Laut  Cina  Selatan,  baik  secara  independen  maupun pelibatan negara anggota ASEAN.
Sampai sejauh ini, Vietnam berupaya untuk mempertahankan kedaulatan teritori dari ekspansi Cina dengan tiga pendekatan. Pertama, mendorong penyelesaian sengketa dalam  bingkai  internasional  dengan  melibatkan  negara  ekstraregional  untuk menciptakan  perimbangan  kekuatan  ( balance  of  power )  di  kawasan.  Kedua, menempatkan masalah sengketa dalam kerangka penyelesaian secara multilateral untuk memperoleh dukungan diplomatik. Ketiga, mengembangkan kapabilitas militer dengan tujuan  untuk  menangkis  ( deterrence )  potensi  konflik  terbuka  dengan  Cina.  Namun, perubahan  tajam  kebijakan  luar  negeri  Filipina  di  bawah  Presiden  Rodrigo  Duterte meningkatkan antisipasi Vietnam sebagai negara ASEAN yang berada di garis terdepan dalam sengketa wilayah dan maritim dengan Cina meskipun harus menghadapi konflik asimetris (Thu, 2018).

## Posisi Indonesia: Implementasi Bebas Aktif
Secara  teknis,  Indonesia  bukan  merupakan  negara  penuntut  dalam  sengketa  Laut  Cina Selatan. Namun, klaim Cina terhadap sembilan garis putus-putus menjadikan Indonesia sebagai  negara  yang  juga  berkepentingan  terhadap  batas-batas  maritim  dan  zona ekonomi ekslusif di Laut Cina Selatan, khususnya di sekitar Kepulauan Natuna. Dalam konteks  ini,  pemerintah  Indonesia  mengadopsi  kebijakan  keseimbangan  yang  lunak ( delicate  equilibrium )  yang  melibatkan  Cina  dan  aktor-aktor  di  kawasan  sekaligus mengupayakan  langkah-langkah  strategis  di  bidang  keamanan,  hukum  dan  ekonomi yang  dirancang  guna  melindungi  kepentingan  nasional  ( hard  power )  (Parameswaran, 2017).
Sikap  Indonesia  setelah  terjadi  perselisihan  dengan  kapal-kapal  Cina  adalah dengan  mengganti  nama  Kepulauan  Natuna  menjadi  Laut  Natuna  Utara.  Hal  ini merupakan sinyal politik kepada Cina dan negara lain di kawasan atas posisi Indonesia di  kawasan  sengketa  sekaligus  menghormati  pertalian  dengan  Cina  dan  negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada 2016, Indonesia telah mendaftarkan Laut Natuna Utara ke dalam  Organisasi  Hidrografi  Internasional  ( International  Hydrography  Organization  - IHO )  sebagai  langkah  strategis  yang  sejalan  dengan  hukum  internasional  untuk mengamankan kedaulatan teritorinya dan wujud dari reaksi balasan terhadap agresifitas Cina.  Namun,  Cina  jusru  menilai  bahwa  tindakan  Indonesia  untuk  mengganti  nama Natuna  justru  dapat  merusak  perdamaian  dan  stabilitas  serta  mengganggu  hubungan Indonesia dengan Cina (Parameswaran, 2017).
Dasar  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  terhadap  Laut  Cina  Selatan  ditempuh melalui doktrin bebas aktif yang mempunyai sisi ganda. Pertama, pemerintah Indonesia tetap  menempuh  jalur  diplomatik  dalam  mengelola  konflik  yang  terkait  dengan  klaim sembilan garis putus-putus yang ditetapkan oleh Cina. Kedua, langkah diplomatik yang ditempuh  Indonesia  terhadap  Cina  juga  bersamaan  dengan  pengerahan  armada  tempur di  Kepulauan  Natuna,  termasuk  penguatan  langkah  hukum  internasional dan  ekonomi. Tindakan  Indonesia  ditempuh  karena  adanya  cara  pandang  bahwa  negara  tetangga  di Asia Tenggara yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan dipandang lebih akomodatif terhadap klaim teritorial Cina (Parameswaran, 2017).

## Konfigurasi Kekuatan Ekstra-Regional: Amerika Serikat versus Cina
Sengketa  teritorial  Laut  Cina  Selatan  juga  melibatkan  pertarungan  kekuatan  ekstra- regional (Susan & Brand, 2016: 247). Tawar menawar  kepentingan cenderung bersifat relatif  karena  tergantung  pada  relasi  sejarah  yang  terbentuk  dengan  kekuatan  di  luar kawasan pada masa lampau. Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan ekstra-regional yang  mempengaruhi  kontestasi  keamanan  di  Laut  Cina  Selatan.  Sementara  itu,  elit politik Cina mempunyai kepentingan untuk memperkuat statusnya sebagai kuasa besar ( great  power )  di  Asia  Timur  (Li,  2008:  171).  Sejak  berdirinya  Republik  Rakyat  Cina (RRC)  pada  1949,  Cina  secara  konsisten  mengejar  tujuan  untuk  menegaskan  klaim kedaulatannya di seluruh wilayah maritim Laut Cina Selatan dalam upaya (Tuan, 2017: 187). Keyakinan politik domestik yang dilegitimasi oleh kepemimpinan Partai Komunis membuat  menolak  mundur  dari  Sengketa  Laut  Cina  Selatan.  Bagi  Partai  Komunis, tindakan defensif sama saja dengan menyerahkan kembali kekuatan hegemonik kepada kekuatan yang bersumber dari luar kawasan, yakni Amerika Serikat (Scrafton, 2016).
Dilema  ASEAN  dalam  menentukan  kesepakatan  kolektif  menjadi  semakin kompleks ketika melibatkan persaingan antara kekuatan ekstra-regional maupun antara negara kuasa besar. Ketergantungan ekonomi ASEAN dalam China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) turut melemahkan ASEAN untuk menekan tindakan provokatif Cina di Laut Cina Selatan. Reaksi terhadap aktivitas Cina tidaklah berlangsung secara kolektif, sehingga  memecah  kesatuan  ASEAN.  Pada  sisi  lain,  Amerika  Serikat  menggunakan negara-negara penyangga ( buffer states ) maupun aliansi di kawasan untuk membendung ekspansi Cina.
Konfigurasi  kekuatan  ekstraregional  merupakan  perebutan  antar  kekuatan hegemoni untuk sama-sama memperoleh penguasaan sumber-sumber produksi dan jalur maritim. Amerika Serikat selalu berupaya untuk mempertahankan posisi unipolar dalam sistem  internasional  dengan  cara  memperluas  kehadiran  militernya  hampir  di  berbagai kawasan  dunia,  termasuk  di  Filipina.  Pada  sisi  lain,  Cina  sedang  berupaya  untuk mengejar  status  kuasa  besar  dan  pemeran  dominan  dalam  urusan  regional  (Li,  2008: 172-173;  Qodarsasi  &  Rachmawati,  2018:  145).  Penyebarluasan  pengaruh  politik Amerika  Serikat  terhadap  negara  penyangga  dan  aliansi  strategis  ( strategic  alliance ) negara-negara  di  kawasan  seperti  Jepang  dan  Taiwan  dianggap  oleh  Cina  sebagai
ancaman  dan  usaha-usaha  ofensif  untuk  menggagalkan  kepentingan  nasional  Cina  di kawasan (Firestein, 2016).
Sebaliknya, klaim Amerika Serikat di Laut Cina Selatan merupakan upaya untuk menegaskan  tentang  pentingnya  kebebasan  navigasi  dan  penyeimbangan  kembali kekuatannya  di  Asia  tanpa  ada  satu  kekuatan  dominan  (Poling  dan  Glaser,  2019). Kenyataan  inilah  yang  kemudian  meningkatkan  kewaspadaan  Cina  untuk  memperkuat militer  dan  memperketat  kontrol  atas  wilayah  laut  dan  udara  di  Laut  Cina  Selatan terhadap kehadiran kekuatan Amerika Serikat di kawasan (Poling & Glaser, 2019). Oleh karena itu, persaingan posisi kuasa besar antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan merupakan masalah yang muncul akibat persepsi strategis terhadap pengelolaan konflik dan sumber daya kawasan.
Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan negara Asia Tenggara didasari oleh pentingnya Laut Cina Selatan bagi kebutuhan pembangunan dan industri nasional yang terus meningkat. Cina tidak khawatir jika harus menempuh konfrontasi dengan negara- negara  ASEAN.  Pemerintah  Cina,  baik  secara  sepihak  dan  bilateral  terus  berupaya untuk  memanfaatkan  persediaan  minyak  dan  gas  serta  menemukan  cadangan  energi baru  untuk  meningkatkan  kapabilitas  ekonomi  nasional  di  Laut  Cina  Selatan  (Noor, 2017).
Pada  sisi  lainnya,  Amerika  Serikat  mempunyai  proyek  pembentukan  aliansi strategis  dengan  sejumlah  negara-negara  ASEAN  dan  mempertahankan  keyakinannya tentang  zona  kebebasan  navigasi  di  Laut  Cina  Selatan.  Secara  perlahan,  Amerika Serikat memperkuat kembali aliansi tradisionalnya dengan Filipina, dilanjutkan dengan Vietnam, membangun membangun persekutuan secara de facto dengan Singapura, dan bahkan  mempengaruhi  Kamboja  dan  Myanmar  sebagai  negara-negara  yang  lama terpinggirkan  dari  radar  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  (Kurlantzick,  2011). Namun, pada 2016, usaha-usaha Amerika Serikat dapat dikatakan belum berhasil karena Cina  justru  lebih  mampu  mempengaruhi  sebagian  negara  penuntut  yang  tergabung  di ASEAN  secara  bilateral  melalui  insentif  ekonomi  yang  ditawarkan  kepada  Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina era kepemimpinan Rodrigo Duterte.
ASEAN  merupakan  mitra  kerja  sama  terbesar  Cina  dengan  total  perdagangan sebesar  USD  346,4  miliar  pada  2015  melalui  China-ASEAN  Free  Trade  Area.  Kerja sama  perdagangan  ini  menyumbang  15,2  persen  dari  total  keseluruhan  perdagangan ASEAN.  Investasi  Asing  Langsung  (FDI)  yang  mengalir  dari  Cina  ke  ASEAN
berjumlah USD 8,2 miliar pada tahun 2015, mengukuhkan posisi Cina sebagai sumber investasi  luar  negeri  terbesar  keempat  di  ASEAN  (ASEAN  Overview,  2017). Ketergantungan  ekonomi  ASEAN  terhadap  Cina  berpengaruh  terhadap  bagaimana ASEAN sebagai organisasi menyikapi tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan.
Sejak  2017,  Cina  semakin  meningkatkan  aktivitas  di  Laut  Cina  Selatan  tanpa tekanan  berarti  dari  negara-negara  ASEAN. Sejak  2014,  Cina  telah  memperluas wilayahnya  hingga  290.000m 2 atau  72  hektar  daratan  baru  (Nguyen  &  Than,  2018). Perluasan pulau buatan telah memperkuat kemampuan negara itu untuk mengendalikan sumber-sumber  produksi  Laut  Cina  Selatan.  Cina  telah  berupaya  keras  untuk meluncurkan  propaganda  besar  untuk  menghindari  penerapan  putusan  arbitrase internasional tahun 2016 dengan cara menawarkan prospek pembangunan infrastruktur dalam  bentuk  inisiasi Belt  and  Road sekaligus  memberikan  tekanan  melalui  ancaman penggunaan  kekuatan  yang  memaksa.  Konsekuensinya,  keuntungan  ekonomi  yang ditawarkan  Cina  mengurangi  tingkat  kesepahaman  di  dalam  ASEAN  dan  sekaligus memberi kesempatan kepada Cina untuk menghindar dari penerapan CoC .

## Respons Kolektif: Kontradiksi Internal ASEAN
Status Cina sebagai negara besar membuat negara sekitar kawasan relatif lunak terhadap tindakan Cina. Bagaimanapun juga, strategi kebijakan luar negeri Cina sejauh ini dapat dikatakan  mampu  menjinakkan  solidaritas  ASEAN.  Strategi  Cina  untuk  menginisiasi pertumbuhan  ekonomi  melalui  pendekatan  bilateral  dalam  bentuk  inisiatif Belt and Road kepada  sejumlah  negara  anggota  ASEAN  menjadi  faktor  yang  menyebabkan pelemahan  kekuatan  kolektif  ASEAN  dalam  membendung  ekspansi  Cina.  Pada  tahun 2002,  negara-negara  anggota  ASEAN  dan  Cina  daratan  menandatangani  Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Indonesia Laut Cina Selatan untuk menjajaki kerja sama sebagai  sarana  mengelola  konflik.  Namun,  sejumlah  negara  penuntut  menilai  bahwa penerapan  Deklarasi  para  pihak  bersifat  tidak  mengikat  dan  karakter  kelembagaan ASEAN  yang  lunak  melemahkan  kapasitas  organisasi  untuk  mengkonsolidasikan kepentingan di antara negara-negara anggota (Noor, 2017).
Tantangan  untuk  menghasilkan  konsensus  bersama  bagi  ASEAN  memerlukan kekuatan  kolektif  untuk  mencegah  perpecahan  internal  dan  ancaman  eksternal  (Leifer, 1996:  119).  Meskipun  ASEAN  mempunyai  kebanggan  dengan  mempraktekan diplomasi ASEAN Way, namun sejauh ini, belum menunjukkan sikap satu suara dalam
mengelola  stabilitas  keamanan  Laut  Cina  Selatan  (Noor,  2017).  Pada  kenyataannya, Cina  masih  terus  membangun  pulau  buatan  sekaligus  mengerahkan  armada  militer  di wilayah  yang  dipersengketakan  dan  ASEAN  belum  mampu  mengambil  sikap  politik yang tegas terhadap ekspansi Cina secara kolektif. Bahkan, kelompok negara penuntut seperti  Filipina  sebelum  kepemimpinan  Duterte  dan  Vietnam  mengalami  kekecewaan besar terhadap kemampuan ASEAN untuk mengambil peran kolektif.
Kontradiksi  internal  ASEAN  dalam  merumuskan  kebijakan  bersama  tergambar pada  bagaimana  masing-masing  anggota  mempersepsikan  masalah  sengketa  dan ancaman  terhadap  keamanan  di  Laut  Cina  Selatan  (Schmitt  &  Mazza,  2011).  Pilihan sikap  luar  negeri  Filipina  (era  Presiden  Duterte),  Brunei  Darussalam,  Malaysia  dan Indonesia pada kenyataanya tidak sejalan dengan kepentingan anggota kelompok negara penuntut  yang lain seperti Vietnam jika diletakan dalam kerangka organisasi  kawasan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perbedaan  sikap  dan  posisi  kebijakan  luar  negeri  negara- negara penuntut berdampak bagi munculnya persaingan di dalam tubuh  organisasi dan melemahkan  kekuatan  ASEAN  dalam  merumuskan  kebijakan  kolektif.  Pada  April 2016,  Cina  telah  mencapai  konsensus  bersama  dengan  Brunei  Darussalam,  Kamboja dan  Laos  bahwa  persoalan  sengketa  Laut  Cina  Selatan  bukan  masalah  antara  Cina dengan  ASEAN  secara  keseluruhan,  melainkan  persoalan  yang  dapat  diselesaikan secara bilateral diantara negara penuntut dengan Cina (Chanborey, 2016).
Adapun  alasan  tentang  keterkaitan  antara  perbedaan  sikap  masing-masing anggota  ASEAN  dengan  kolektivitas  ASEAN  dipengaruhi  oleh  dua  hal.  Pertama, kontradiksi yang disebabkan oleh perubahan persepsi ancaman di kawasan yang bersifat dinamis.  Kedua,  masing-masing  negara  yang  telah  memperoleh  manfaat  ekonomi  dari Cina lebih memilih untuk menempuh kebijakan luar negeri yang cenderung kooperatif. Konsekuensinya,  perbedaan  persepsi  ancaman  dalam  merumuskan  pilihan  kebijakan antara  negara  anggota  ASEAN  menimbulkan  masalah  ketidakseimbangan  dalam mengelola  akses  dan  pengelolaan  terhadap  sumber-sumber  produksi  di  Laut  Cina Selatan.  Kesenjangan  dalam  memandang  tindakan  Cina  memunculkan  kontradiksi  di dalam tubuh ASEAN sendiri untuk mengambil keputusan kolektif.
Bahkan,  konflik  dan  persaingan  di  Laut  Cina  Selatan  secara  perlahan  telah mendorong  sebagian  negara  ASEAN  yang  berkepentingan  untuk  meningkatkan anggaran pertahanan dalam usaha melakukan modernisasi militer masing-masing. Pada gilirannya, konflik kepentingan menyebabkan peningkatan postur militer antarnegara di
kawasan.  Meskipun  persaingan  kekuatan  militer  untuk  memperoleh  hak  kedaulatan teritori  dan  akses  sumber  produksi  dapat  dikatakan  sebagai  strategi  defensif  untuk menyeimbangkan  kekuatan  hegemonik,  namun  sebaliknya  justru  menimbulkan dilemma  bagi  keamanan  dan  stabilitas  kawasan.  Persaingan  dan  pamer  kekuatan pertahanan  antara  negara  penuntut  yang  tergabung  dalam  ASEAN  dan  kekuatan ekstraregional menjadi tidak terelakkan.

## Simpulan
Pada  dasarnya,  setiap  negara  dalam  hubungan  internasional  memiliki  perspesi  dan sistem  keyakinan  yang  berbeda  dalam  merespons  gejala  perubahan  dan  dinamika internasional.  Hal  ini  berlaku  pula  bagi  negara-negara  ASEAN  dalam  merespons sengketa  di  Laut  Cina  Selatan.  Masing-masing  negara  penuntut  ASEAN  mengadopsi pendekatan kebijakan luar negeri yang berbeda, baik dalam mengambil serangkaian aksi dan reaksi dalam merespons ekspansi kekuatan Cina di Laut Cina Selatan.
Watak  fundamental  negara  yang  cenderung  mengutamakan  kepentingan nasional  membuat  kerja  sama  kawasan  di  bawah  tatanan  internasional  yang  anarkis sangat  kompleks.  Kompleksitas  kerja  sama  kawasan  untuk  memelihara  stabilitas  dan keamanan  di  Laut  Cina  Selatan  dipersulit  dengan  lemahnya  norma  dan  hukum internasional yang tertuang di dalam CoC . ASEAN tampak belum mempunyai kapasitas untuk  mengambil  peran  kolektif  sebagai  pemelihara  stabilitas  keamanan  regional. Perbedaan  persepsi  strategis  terhadap  Laut  Cina  Selatan  menjadikan  kawasan  ini sebagai  medan  persaingan  di  dalam  keanggotaan  organisasi  dan  pertarungan  antara Amerika  Serikat  dan  Cina  serta  bagaimana  upaya  keduanya  untuk  memenangkan persaingan pengaruh kepada negara-negara anggota ASEAN.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa,  ketidakmampuan  ASEAN  untuk mengambil kebijakan kolektif dalam merespons sengketa Laut Cina Selatan dihadapkan pada  dua  keterbatasan.  Pertama,  persepsi  terhadap  lingkungan  eksternal  yang  meliputi nilai,  sistem  keyakinan  dan  kognisi  masing-masing  negara  anggota  ASEAN.  Kedua, pengaruh  ekonomi-politik  yang  bersumber  dari  kekuatan  ekstra-regional  terhadap masing-masing  anggota  ASEAN.  Agenda  integrasi  ASEAN  yang  menjunjung  tinggi otonomi  organisasi  dengan  cara  memelihara  hubungannya  dengan  kekuatan  eksternal dan  mempertahankan  netralitasnya  secara  kolektif  menjadi  tantangan  terbesar  ASEAN
untuk  mewujudkan  integrasi  yang  solid  demi  memelihara  stabilitas  politik-keamanan dan perdamaian kawasan.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  M.  Z.  &  Sani,  M.  A.  (2017).  China’s  Assertive  Posture  in  Reinforcing  its Territorial  and  Sovereignty  Claims  in  the  South  China  Sea:  An  Insight  Into Malaysia’s Stance. Japanese Journal of Political Science, 18 ( 1 ): 67-105.
Alatas, S. M. (2016). The South China Sea and Energy Security: Malaysia’s Reaction to Emerging Geopolitical Reconfigurations. African and Asian Studies, Vol. 15: 33- 52.
Bader,  J.,  Lieberthal,  K.  &  McDevitt,  M.  (2014).  Keeping  the  South  China  Sea  in
Perspective. The Foreign Policy Brief. ___: Brookings Education.
Baviera,  A.  S.P.  (2017).  The  Philipines  and  the  South  China  Sea  Dispute:  Security Interest  and  Perspectives  dalam  Storey,  I.&  Lin,  C.  Y. The  South  China  Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tension. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Brady, M.  (2017). Mitigating Risk of  US-Beijing  conflict in  South China Sea . Diambil 11  April  2018  dari: http://www.atimes.com/mitigating-risk-us-beijing-conflict- south-china-sea/
Chanborey,  C.  (2016). The  South  China  Sea  and  ASEAN  Unity:  A  Cambodian
Perspective . Diambil 14 April 2019 dari:
https://thcasean.org/read/articles/268/The-South-China-Sea-and-ASEAN-Unity- A-Cambodian-Perspective
Christensen, T. J. (2003). China, the U.S. – Japan Alliance and the Security Dilema in East  Asia,  dalam  Ikenberry,  G.  John  &  Mastanduno,  Michael. International Relations Theory and the Asia-Pacific. New York: Columbia University Press. Cobus, P. (t.t) Conflict and Diplomacy on the High Seas . Diambil 21 Januari 2019 dari: https://projects.voanews.com/south-china-sea/
Doan, X. L. (2019). Is Vietnam adopting a tough South China Sea posture?. Diambil 18 Januari  2019  dari: http://www.atimes.com/is-vietnam-adopting-a-tough-south- china-sea-posture/
Firestein, D. J. (2016). The US-China Perception Gap in the South China Sea . Diambil 14 April 2019 dari: https://thediplomat.com/2016/08/the-us-china-perception-gap- in-the-south-china-sea/
GBTimes.  (26  May  2016). What  China,  Phillipines,  Vietnam  and  others  say  about South China Sea Arbitration . Diambil 23 Januari 2019 dari: https://gbtimes.com/what-china-philippines-vietnam-and-others-say-about-south- china-sea-arbitration
Hacke, J. (2005). Michael Leifer and the Balance of Power. The Pacific Review, 18 (1)
Heydarian, R. J. (2018). ASEAN under Duterte: Lost Oppurtinities on the South China Sea .  Diambil  22  Januari  2019  dari: https://amti.csis.org/asean-under-duterte-lost- opportunities-scs/
Jervis,  R.  (1978).  Cooperation  under  the  Security  Dilema. World  Politics ,  No.  30  (2): 167–174.
_______.(2017). Perception  and  Misperception  in  International  Politics .    Princeton: Princeton University Press.
Jones,  W.  S.  &  Rosen,  S.  J.  (1982). The  Logic  of  International  Relations 4 th Edition.
Boston: Little, Brown and Company.
Kaplan, R. D. (2015). Why the south China  Sea is so Crucial?. Diambil  27 Desember 2018  dari: https://www.businessinsider.com.au/why-the-south-china-sea-is-so- crucial-2015-2
Kurlantzick, J. (2011). Growing U.S. Role in South China Sea . Diambil 17 April 2018 dari: https://www.cfr.org/expert-brief/growing-us-role-south-china-sea)
Leifer, M. (1996). The ASEAN Regional Forum . London: Oxford University Press.
Mas’oed,  M.  (1990). Ilmu  Hubungan  Internasional:  Disiplin  dan  Metodologi .  Jakart: LP3ES
Mourdoukoutas,  P.  (2019). South  China  Sea:  Vietnam  Dares  What  Phillipines  Didn’t . Diambil 23 Januari 2019 dari: https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2019/01/02/south-china-sea- vietnam-dares-what-philippines-didnt/#3441b6f6149b
Nguyen, H. T. & Thanh, B. T. (2018). Perspectives on the South China Sea Dispute in 2018 . Diambil 31 Desember 2018 dari:
https://www.nbr.org/publication/perspectives-on-the-south-china-sea-dispute-in-
2018/
Noor, E. (2017). The South China Sea Dispute: Option for Malaysia. The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tension. Storey, I. & Lin, C. Y. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Overview  of  ASEAN-China  Dialogue  Relations.  (2017). ASEAN  Secretariat Information Paper , Jakarta: ASEAN Secretary.
Parameswaran,  P.  (2017). The  Truth  About  China’s  Indonesia  South  China  Sea Tantrum . Diambil  18 April  2018 dari: https://thediplomat.com/2017/09/the-truth- about-chinas-indonesia-south-china-sea-tantrum/
________________. (2016). Malaysia’s Approach to the South China Sea Dispute after the  Arbitral  Tribunal’s  Ruling. Contemporary  Southeast  Asia:  A  Journal  of International and Strategic Affairs, No. 38 (3): 375-381. Poling, G. & Glaser, B.  S. (2019). How the U.S Can Step Up in the South China  Sea . Diambil  14  April  2019  dari: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019- 01-16/how-us-can-step-south-china-sea
Qodarsasi, U. & Rachmawati, T. (2018). Upaya Cina Menjadi Kekuatan Maritim dalam Indian  Association  Rim  (IORA). Nation  State:  Journal  of  International  Studies,
No. 1 (2): 145-146. Diambil 2 Januari 2019 dari:
https://journal.amikom.ac.id/index.php/nationstate/article/view/5272/pdf
Roach,  J.  A.  (2014).  Malaysia  and  Brunei:  An  Analysis  of  their  Claims  in  the  South China Sea. A CNA Occasional Paper. United States:  International Affairs Group Center for Strategic Studies.
Schmitt,  G.  J.  &  Mazza,  M.  (2011). Weakness  of  the  ASEAN  Way .  Diambil  14  April 2019 dari: http://www.aei.org/publication/weakness-of-the-asean-way/print/ Scrafton, M. (2016). The Security Dilema and the South China Sea . Diambil 7 Januari 2019 dari: https://www.aspistrategist.org.au/security-dilema-south-china-sea/ Thu,  H.  L.  (2018). Vietnam  Should  Update  Its  South  China  Sea  Strategy. Diambil  22 Januari  2019  dari: https://amti.csis.org/vietnam-should-update-south-china-sea- strategy/
Tiezzi,  S. (2018). In Brunei,  China  Woos Rival  South  China  Sea Claimant . Diambil  7 Januari  2019  dari: https://thediplomat.com/2018/11/in-brunei-china-woos-rival- south-china-sea-claimant/
Truong, T. D. & Knio, K. (t.t.). The South China Sea and Asian Regionalism: A Critical Realist Perspectivez. Germany: Springer.
Tuan, H. A. (2017). A Vietnam Perspective on the South China Sea Dispute. The South China  Sea  Dispute:  Navigating  Diplomatic  and  Strategic  Tension. Storey,  I.  & Lin, C. Y. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Viray, P. L. (2018). Vietnam asks Phillipines, China to stop escalating tension in South China Sea . Diambil 23 Januari 2019 dari: https://www.philstar.com/headlines/2018/06/04/1821552/vietnam-asks- philippines-china-stop-escalating-tension-south-china-sea Zhen,  L.  (2018). China  and  Brunei  to  step  up  Oil  and  Gas  Development  in  Disputed South China Sea . Diambil 7 Januari 2019 dari:
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2173959/china-and-brunei-step- oil-and-gas-development-disputed-south