## Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia
Mesra Berlyn Hakim 1 , Temon Bagus Hidayahtullah 2* , Tri Winarsih 3 , Umar Yeni Suyanto 4 1,2,3,4) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
1) berlynproject1@gmail.com , 2) masmon967@gmail.com , 3) triwinarsih3113@gmail.com ,
4) umarsuyanto@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 13 Desember 2022 Disetujui
: 2 Januari 2023
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
Various policies related to Pandemi Covid 19 have an impact on the decline in the realization of the  2021  State  Expenditure  Budget  as  evidenced  in  the  2020  APBN  Realization  Data experienced  a  decrease  in  the  delivery  of  realization  by  19.6%,  annual  tax  notification  for Income  Tax  in  2021,  in  particular  taxpayers  experienced  Pandemi  Covid  uncertainty  19, Shortfall  factors  have  a  stake  in  swelling  of  the  realization  of  budget  financing  by  6.1%  in economic  recovery  so  that  it  has  an  impact  on  slowing  the  profitability  of  business  entities caused  by  the  policy  of  increasing  installment  discounts  to  50%  and  a  decrease  in  corporate income  tax  rates  by  11%.  This  study  was  conducted  with  the  aim  of  finding  out  the implementation,  payment,  deduction  and  reporting  of  PPh  21  tax  obligations,  PPh  23,  Final Construction  Services  PPh.  The  method  used  in  this  study  uses  qualitative,  primary  and secondary data sources through documentation, observation and interviews. Data analysis uses data reduction, while it is to validate data using the triangulation technique of source, time and technique. The results of the study concluded: (1) Payment, Cutting, and Reporting of PPh 21 in accordance  with  Law  Number  36  Year  2008  concerning  Taxation  (2)  Payment,  Cutting, Reporting  PPH  23  Not  in  accordance  with  Law  Number  36  Year  2008,  because  of  the postponement  of  vendors  in  PPh  13  payment  (3)  Payment,  Cutting,  and  Final  Income  Tax Reporting in accordance with Tax Law Number 36 of 2008.
Keywords:  Final  Income  Tax,  Income  Tax  23,  Payment,  Reporting  of  Income  Tax  21, Withholding

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  berkembang  berupaya  meningkatkan  kesejahteraan  hidup masyarakat  melalui  pembangunan  berkelanjutan,  sesuai  dengan  tujuan  nasional  Indonesia tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah  Indonesia;  memajukan  kesejahteraan  umum;  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Pembangunan  berkelanjutan  dalam  hal  ini  perwujudan  kesejahteraan  masyarakat diperlukan sumber penerimaan negara yang besar salah satunya dari sektor pajak (Lianty, 2017). Menurut  Eka  (2019)  pajak  sebagai  sumber  penerimaan  internal  suatu  negara,  maka  dari  itu perumusan  kebijakan  dan  pembuatan  administrasi  perpajakan  menjadi  prioritas  bagi  Negara berkembang (Peprah 2020).
Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Indonesia  menggunakan self  assesment system dalam  pemungutan  pajak.  Menurut  Mardiasmo (2016:9) Self  Assesment  System merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  pajak terutangnya. Berdasarkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun
2021 bahwa ketidakpastian akibat pandemi covid 19 data realisasi APBN tahun 2020 peneriman pajak tercatat  sebesar  Rp. 1.072,1  triliun  atau  terkontraksi  19,6%  dibandingkan  realisasi  tahun 2019.  Realisasi  tersebut  89,4%  dari  target  APBN  dari  Peraturan  Presiden  71  atau  terdapat shortfall berkisar  Rp.  126,7  triliun.  Faktor shortfall memiliki  andil  terhadap  membengkaknya realisasi  pembiayaan  anggaran  sebesar  Rp.  945,8  triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor lainnya adalah penanganan pandemi Covid-19 dan  pemulihan  ekonomi  yang  membutuhkan  biaya  besar. Berdasarkan  akun    pajak  terbesar, realisasi  Pajak  Penghasilan  tahun  2020  mencapai  Rp.  594  triliun  atau  terkontraksi  23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019, dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020. Kondisi ini berasal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Pertama, melambatnya  profitabilitas  badan  usaha  tahun  2019  sebagai  basis  perhitungan  pajak  2020. Kedua,  insentif  perpajakan  berupa  potongan  angsuran  sebesar  30%  dan  menjadi 50%.  Ketiga, penurunan  tarif  PPh  Badan  dari  15%  menjadi  11%.  Selanjutnya,  realisasi  Pajak  Pertambahan Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah  (PPN  dan  PPnBM)  sebesar  Rp.  450,3  triliun  atau terkontraksi  15,3%.  PPN  Dalam  Negeri  dan  PPN  Impor  juga  terkontraksi  cukup  dalam disebabkan menurunnya konsumsi dalam negeri di tengah kondisi pembatasan sosial masyarakat dan kebijakan insentif restitusi dipercepat. Penurunan penerimaan pajak disebabkan pemanfaatan insentif  perpajakan  berkontribusi  sekitar  22,1%  terhadap  penurunan realisasi penerimaan pajak tahun 2020.
Data  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  menunjukkan, realisasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan tahun pajak 2021  yang  sudah  masuk  sebanyak  6,1  juta  SPT  Tahunan,  bila  dibandingkan  dengan  periode sama  tahun  lalu  yang  sebesar  6,36  juta,  maka  jumlah  SPT  Tahunan  yang  disampaikan  pada periode tahun ini lebih rendah 265,5 ribu atau turun 4,16%. Sebagian besar dari WP melaporkan SPT  Tahunannya  secara  daring  atau  melalui e-Filling terdiri  5,32  juta  Laporan  WP  Orang Pribadi, 51,05 ribu Laporan SPT WP Badan. Pelaporan SPT Tahunan juga dilakukan dengan e- Form terdiri  97,46  ribu  Laporan  WP  Badan,  dan  294,89  ribu  laporan  WP  Orang  Pribadi. Penyampaian Laporan lewat e-SPT sebanyak  6,95  ribu  Laporan  WP  Badan  serta 112,60 ribu Laporan  WP  Orang  Pribadi,  Sedangkan  sebanyak  118  ribu  Laporan  SPT  disampaikan  secara manual.  Ini  terdiri  dari  26,79  ribu  Laporan  WP  Badan  dan  191,20  ribu  Laporan  WP  Orang Pribadi. E-Felling berperan  penting  dalam  kepatuhan  Wajib  Pajak  (Solichah,  2019), (Handayani, 2016),  ini  sejalan  dengan    begitu juga e-Form dan e-SPT dalam  kepatuhan  Wajib Pajak Prakoso (2019), Kartika (2019).
Wajib  Pajak  (WP)  badan  menjadi  salah  satu  yang  berpengaruh  dalam  penerimaan  pajak, terutama  WP  badan  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa  konstruksi.  Menurut  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1999  Jasa  Konstruksi  adalah  layanan  jasa  konsultasi  perencanaan  pekerjaan konstruksi,  layanan  jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  dan  layanan  jasa  konsultasi pengawasan  pekerjaan  konstruksi.  Sedangkan  pekerjaan  konstruksi  adalah  keseluruhan  atau sebagian  rangkaian  kegiatan  perencanaan  dan  atau  pelaksanaan  beserta  pengawasan  yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta  kelengkapannya,  untuk  mewujudkan  suatu  bangunan  atau  bentuk  fisik  lain.  Lingkup layanan  jasa  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  secara  terintregasi,  dapat  terdiri  dari: rancang  bangun; perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi; penyelenggaraan  terima jadi.  Sedangkan  pengembangan  layanan  jasa  perencanaan  dan/atau  pengawasan  lainnya  dapat mencakup:  manajemen  proyek;  manajemen  konstruksi;  penilaian  kualitas;  kuantitas  dan  biaya pekerjaan.  Pengenaan  pajak  atas  penghasilan  dari  usaha  jasa  konstruksi.  Peraturan  Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan.  Berdasarkan  Undang-undang  Pajak  Penghasilan,  dimana  penghasilan  yang diterima  dapat  dikenakan  pemotongan  pajak  yang  bersifat  final.  Berdasarkan  Undang-Undang Perpajakan  No.36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  bahwa  Jasa  Kontruksi  juga  dapat dikenakan  pajak  penghasilan  lainnya  yang  wajib  dibayar  dan  dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak Badan.
Penelitian ini dilakukan pada PT. Taiba Consulting Indonesia yang bergerak di bidang  jasa
konsultasi  perencanaan  infrastruktur  telekomunikasi, perangkat  lunak  dan  solusi  kebijakan  dan harmonisasi  infrastruktur  teknologi  informasi  komunikasi  antara  insfrastruktur  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  milik  swasta  dengan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi milik  Pemerintahan  Daerah.  PT.  Taiba  Consulting  sebagai  subyek  pajak  penghasilan  badan berkewajiban  menjalankan  perpajakan  sesuai  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2008  tentang pajak penghasilan badan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas  penghasilan  dari  usaha  jasa  konstruksi  dan  harus  melaporkan  dan  menyetorkan  pajak penghasilannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha  jasa  konsultasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  perhitungan kewajiban  pajak  penghasilan,  pelaporan,  penyetoran  perpajakan  PT.  Taiba  Consulting  sebagai perusahaan jasa konsultasi selama 1 tahun.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian penerapan pajak  penghasilan atas jasa konstruksi dilakukan:  (Rolia, 2018) Penelitian  dengan  judul  Analisis  Penerapan  Pajak  Penghasilan  Atas  Jasa  Konsultasi  Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK NO. 34), hasil penelitian menyatakan pemotongan  pajak  menunjukkan  adanya  kekeliruan  sehingga  dapat  dikatakan  belum  sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini disebabkan PT. APM termasuk badan usaha jasa konstruksi kelas II (kualifikasi usaha kecil). Penelitaian Laura (2018) bahwa analisis dan perhitungan pajak penghasilan pada PT. Anugerah Abba Prakarsa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun  2008  JO  Peraturan  Pemerintah  No.  40  tahun  2009.  Penelitian  (Riaman,  2019)  tentang Penerapan Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Badan  pada  PT  Jasa  Konstruksi “I” Tahun  2015  Di Surabaya menyatakan bahwa di dalam melakukan perencanaan PT. “I” belum optimal dan tidak sesuai  dengan  Undang-Undang  Pajak  yang  berlaku.  Penelitianyang  dilakukan  Didi  (2017) dengan judul Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur  yang  berada  di  Karawang  menghasilkan  bahwa  prosedur  menghitung,  menyetor, dan  melaporkan  oleh  perusahaan  telah  sesuai  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008,  serta pencatatan telah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku

## Tinjauan Pustaka

## Konseptual Perpajakan
Menurut  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada Negara  yang  terutang  oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat paksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal  balik  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  pajak  merupakan  pungutan  wajib  berupa  uang  yang  harus  dibayar  oleh  penduduk  asli sebagai  sumbangan  wajib  kepada  Negara  atau  Pemerintah  sehubungan  dengan  pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Pajak sebagai iuran kepada Negara (bersifat dapat dipaksakan)  yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak  dengan  membayar  sesuai  peraturan-peraturan, dengan  tidak    mendapat    prestasi    kembali,  langsung  dapat    ditunjuk,    dan  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara  sebagai penyelenggara pemerintahan.

## Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan  Pasal  17  Ayat  1  UU  PPh,  perhitungan  tarif  pajak  pribadi  menggunakan  tarif progresif  dengan  tarif  pajak  progresif  tertinggi  30%.  Menurut  Mardiasmo  (2016:197) menyatakan  Pajak  Penghasilan  21  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  terkait  jabatan,  jasa  dan  kegiatan  yang  dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Menurut RUU HPP ta rif pajak progresif PPh Pribadi atau PPh 21 untuk mengetahui PPh Terutang adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Tarif Pajak Pregresif PPh 21 Lapisan Tarif Rentang Penghasilan (UU PPh) Tarif Rentang Penghasilan (RUU HPP) T a r i f I 0 – Rp 50.000.000 5%  0 – Rp. 60.000.000 5 % II >Rp. 50.000.000 - Rp. 150.000.000  15%  > Rp. 60.000.000 - Rp. 150.000.000 1 5 % III >Rp. 150.000.000 - Rp. 500.000.000 juta 15%  > Rp. 150.000.000 – Rp. 500.000.000 1 5 % IV >Rp 500.000.000 30%  > Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000  3 0 % V – – > Rp. 5.000.000.000 3 5 % Sumber : https://blog.pajak.io/
Sedangkan  untuk  Wajib  Pajak  yang  tidak  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) dikenakan tarif sebesar 10% lebih tinggi dari pada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

## Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak  Penghasilan  Pasal  23  merupakan  pemotongan  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang  berasal  dari  modal,  penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang  telah dipotong  PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah  atau Subjek  Pajak  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau  perwakilan perusahaan  luar  negeri  lainnya.  Penghasilan  yang  dikenakan  PPh  23  diantaranya  :  Dividen, Royalti,  Bunga,  Hadiah,  Sewa  dari  penghasilan  lain,  Imbalan  dari  jasa  teknik,  manajemen,  jasa kontruksi, jasa konsultan.

## Pajak Penghasilan Final
Dasar  Hukum  pengenaan  Pajak  Pemotongan  Penghasilan  (PPh  21)  adalah  pasal  4  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah  beberapa kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Peraturan  Menteri Keuangan  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemotongan  Pajak  atas  Penghasilan  Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Menurut Octavia (2020) Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan  yang  pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak  dapat  dikreditkan  (dikurangkan)  dari  total  Pajak  Penghasilan  terutang    pada  akhir  tahun pajak.  Obyek  pajak  final  meliputi:  Bunga  Deposit/Obligasi,  Hadiah,  Transaksi  Saham  dan Pengalihan Aset/Sewa Tanah/Bangunan.

## Jasa Konstruksi
Jasa  konstruksi  merupakan  kegiatan  dalam  bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran  guna  menunjang  terwujudnya pembangunan  nasional.  Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  belum berorientasi  baik  kepada  kepentingan    pengembangan    jasa    konstruksi    sesuai    dengan karakteristiknya  yang  mengakibatkan  kurang  berkembangnya  iklim  usaha  yang  mendukung peningkatan  daya  saing  secara  optimal,  maupun  bagi  kepentingan  masyarakat.  Pemerintah menetapkan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  jasa  konstruksi  yaitu  UU  No.18  Tahun 1999  yang  dimaksud  jasa  konstruksi  adalah  layanan  jasa  konsultasi  perencanaan  pekerjaan konstruksi,  layanan  jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  dan  layanan  jasa  konsultasi pengawasan  pekerjaan  konstruksi.  Bidang  usaha  jasa  konstruksi  tersebut  mencakup  pekerjaan arsitektural,  sipil,  mekanikal,  elektrikal  dan  atau  tata  lingkungan  masing-masing  beserta kelengkapannya. Pekerjaan konstruksi memerlukan waktu panjang bisa lebih dari 1 tahun pajak, sehingga perusahaan akan menunggu sampai proses konstruksi selesai sebagai pengakuan pajak terutang.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  mencocokkan  antara  realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan pada  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  kontruksi  dengan  lokasi  di  Ds.  Deket  Wetan  Kec. Deket Kab. Lamongan - Jawa Timur. Sumber data menggunakan data primer dengan wawancara langsung  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  PT.  Taiba  Consulting  Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama observasi yaitu pengamatan langsung pelaksanaan  kegiatan  operasional  PT.  Taiba  Conculting  Indonesia,  kedua  dokumentasi  dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung berupa surat setoran pajak, bukti pemotongan PPh 21, PPh 23 dan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa  konstruksi  dan  dokumentasi  pendukung  lainya,  dan  yang  ketiga  wawancara  secara mendalam dengan memberikan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman pengalian informasi.
Metode analisis data dengan cara pertama menyajikan data yang relevan, kedua reduksi data dengan  menganalisis  data  yang  mengarah,  merangkum,  menggolongkan  tema  dan  membuang yang tidak perlu sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan dapat ditarik  serta  diverifikasi  dengan  mudah  untuk  menganalisis  data.  Ketiga  penarikan  kesimpulan data  dan    verifikasi  atau  jawaban    dari  rumusan  masalah.  Analisis  kualitatif  bersifat sementara  dan  akan  berkembang  atau  berubah  apabila  ditemukan  bukti  yang  kuat  dan mendukung  pada  pengumpulan  data.  Kesimpulan  yang  didukung  oleh  bukti  yang  kuat  atau konsisten  saat  ditemukan  fakta  di  lapangan  maka  kesimpulan  diperoleh  akurat  atau  kredibel, kesimpulan  dapat  berupa  teori  deskripsi  atau  objek  gambaran  yang  tidak  jelas  menjadi  jelas setelah diteliti, Keempat teknik validasi data yaitu menggunakan teknik triangulasi dengan cara menggunakan  berbagai  sumber  dan  melakukan  pengecekan  terhadap  observasi  dilapangan, catatan lapangan, studi literatur dan wawancara dengan narasumber.

## HASIL
Hasil penelitian ini menyajikan bahwa mekanisme pembayaran PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan.  PPh  Pasal  21  yang  dilaporkan  setiap  tahunnya sejak berdiri pada tahun 2017, namun besaran pajak yang dilaporkan adalah nihil, karena jumlah penghasilan  karyawan  setiap  tahunnya  di  bawah  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP),  oleh karena  itu  tidak  ada  pemotongan  PPh  21. Hal  ini  dibuktikan dengan Rekap  Gaji karyawan pada tahun 2021 rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 per karyawan.
Berdasarkan hasil wawancara melalui staf perusahaan bagian pajak tetap melaporkan PPh 21 Nihil  dengan  menggunakan  sistem  elektronik E-Felling sejak  perusahaan  berdiri  2017  hingga terakhir  pelaporan  pada  tahun  2019.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  Penyampaian  SPT  Massa  PPh Pasal 21 sebagai berikut:
Gambar 1. Bukti Elektronik SPT Masa PPh Pasal 21
Sumber gambar : PT. Taiba Consulting Indonesia
Berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor: 143/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan diwajibkan  untuk  pelaporan  yang  nihil  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) No.9/PMK.03/2018 yang memberitahukan bahwa sudah tidak wajib lagi melaporkan SPT Masa
Nihil.  Bahwa  pelaporan  PPh  21,  PPh  23  dan  PPh  4  Ayat  2  telah  dilakukan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak membayar dan memotong PPh Pasal 23, karena sudah dipotong oleh Pemberi kerja sebesar 2%. Pemberi kerja akan memotong sekaligus membayarkan PPh  Pasal  23  bersamaan  dengan  penerbitan  faktur  pajak.  Hal  ini  dibuktikan  pada  perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sehubungan dengan jasa  Perencanaan  Infrastruktur  Telekomunikasi Perusahaan  mendapat  penghasilan  atas  jasanya  dari  PT.  INDOSAT.  Tbk  sebesar Rp.199.210.000  maka  perhitungan  pajak  penghasilan  pasal  23    sebagai  berikut:  2%  dikalikan penghasilan  jasa  senilai  Rp.  199.210.000  menjadi  Rp.  3.984.200  Jadi  PT.  INDOSAT  Tbk berhak  memotong  PPh  23  sebesar  Rp.  3.984.200,  sehingga  yang  dibayarkan  PT.  INDOSAT Tbk adalah Rp. 199.210.000 – Rp. 3.984.200 = Rp. 195.225.800 Maka setelah  pengenaan  tarif untuk  PT.  INDOSAT  Tbk,  perusahaan  harus  membayar  sebesar  Rp.  195.225.800.  Dibuktikan dengan  formulir  1714-III  Bukti  Pemotongan  PPh  23  tahun  2021  sebesar  3.984.200  (Tiga  Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dari PT Indosat Tbk.
Gambar 2. Bukti Potong PPh 23
Sumber gambar : PT. Taiba Consulting Indonesia
Kendala pemotongan PPh Pasal 23 yaitu pihak  pemotong  sering  mengalami  keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Akibat dari  penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.
Pembayaran PPh  Final pasal 4 ayat 2 tidak  dilakukan  karena tidak  ada obyek  pajak  yang bisa  dikenakan  PPh  Final pasal 4  ayat  2,  namun  perusahaan  membayar  PPh  Final  Pasal  31  E setiap  akhir  tahunnya.  PPh  Pasal  31  E  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  di  bawah Rp  4.800.000.000  akan  mendapatkan  diskon  tarif  50%  dari  PPh  badan  Pada  Peraturan Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  atas  penerapan  skema  PPh  Final  dibatasi  selama  3  tahun pajak  untuk  wajib  pajak  badan  perorangan  terbatas  (PT).  Batas  waktu  4  tahun  pajak  berlaku untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV) atau firma dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tidak terdapat PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang dibayarkan maupun dilaporkan setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan staf pajak,  perusahaan  menerapkan  PPh  Pasal  31  E  dalam  PPH  final  Pasal  31  E  dikenakan  pada akhir tahun dengan melakukan perhitungan tarif non fasilitas serta tarif fasilitas hasil usaha jasa sehubungan  dengan  jasa  perencanaan  Infrastruktur  jaringan  selama  periode  satu  tahun  serta mengumpulkan  bukti  potong  PPh  23  dari  pemberi  kerja  (vendor)  kemudian  di  perhitungkan dimasa  akhir  SPT  Tahunan.  Hasil  bukti  potong  dan  perhitungan  akan  masuk  sebagai  kredit pajak PPh 23 sebagai contoh PPh akhir tahun  yang dikenakan pada perusahaan sebesar 50 juta. dikurangi kredit pajak dengan nilai 49 juta dari bukti potong PPh 23 maka besaran pajak yang harus dilaporkan sebesar Rp. 1.000.000.
Tabel 2. Perhitungan Pasal 31 E
Peredaran Usaha Penghasilan  Neto Fiskal Rp.  2.537.088.675 Rp.     464.678.161 dibulatkan 471,678,000.00 Fasilitas Peredaran Rp. 4.800.000.000     x  Rp. 471.678.000  =  Rp.   892.382.841 Tarif 11% Rp.      98.162.112 Non Fasilitas Tarif 11% Rp.     464.678.161 Rp.     (47.047.514) -  Rp. 892.382.841 = Rp.  (427.704.680) PPh Terutang Kredit Pajak Rp.      51.114.598 Rp.      50.741.773 Rp.       372.824         Kurang Bayar
Sumber : PT Taiba Consulting  Indonesia (Data Diolah)
Dari  data  tabel  diatas  peredaran  usaha  perusahaan  sebesar  Rp.  2.537.088.675  dengan Penghasilan  Neto  Fiskal  sebesar  Rp.  464.678.161.000  maka untuk  menentukan  PPh Terutang maka  perhitungannya  adalah  Fasilitas  dibagi  Peredaran  Usaha  dikali  Neto  Fiskal  yaitu:  Rp. 4.800.000.000 / Rp.2.537.088.675.00 x Rp. 471.678.000 = Rp. 892.382.841 selanjutnya besaran Nilai  Fasilitas  tersebut  dikali  11%,  menjadi  Rp.  892.382.841  x 11%  = Rp. 98.162.112, kemudian  dilakukan  perhitungan  terhadap  Non  Fasilitas  dengan  menggurangkan besarnya  Penghasilam  Neto  Fiskal  dengan  Fasilitas  menjadi  Rp.  464.678.161  –    Rp. 892.382.841  = Rp.  (-427,704,680) selanjutnya dari   hasil tersebut dilakukan perhitungan untuk PPh Terutang dengan rumus Non Fasilitas dikali 11%, menjadi 11% x Rp. 427,704,680 = Rp. (- 47.047.514) selanjutnya untuk menentukan nilai PPh Terutang hasil dari tarif 11% dikurangkan dengan hasil Non Fasilitas menjadi Rp. 98.162.112 - Rp. 47.047.514 = Rp. 51.114.598.
Berdasarkan  penghitungan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  PPh  Terutang  sebesar  Rp 51.114.598 jumlah tersebut masih dapat dikurangkan dengan kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp  50.741.773  dari  semua  faktur  pajak,  sehingga  terdapat  PPh  Terutang  yang  masih  harus dibayar  untuk  tahun  pajak  2022,  terdapat  kredit  pajak  sebesar  Rp.  50.741.773  yang  diperoleh dari pengumpulam semua faktur pajak lalu PPh  Terutang  sebesar  Rp  50.741.773  sehingga  PPh terutang  kurang  bayar  sebesar  Rp.  372.824.  Setelah  melakukan  pembayaran  pajak,  maka kewajiban perpajakan  yang  harus  dilakukan  adalah  pelaporan  pajak.  SPT  Tahunan  1771  yang diperuntukkan bagi  wajib pajak badan. Perusahaan    telah  melakukan  pelaporan SPT Tahunan 1771  dengan  melampirkan  laporan  keuangan  selama  tahun  2011  dan  juga  telah  melakukan pelaporan SPT ke Dirjen Perpajakan mengunakan E-Felling .

## PEMBAHASAN
Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT. Taiba Consulting Indonesia sebagai berikut: Kewajiban Perpajakan telah dilaksanakan ini terbukti dari mekanisme pembayaran  PPh  Pasal  21  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 dimana tidak ada pemotongan PPh 21 karena gaji karyawan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perusahaan hanya di minta melaporkan setiap tahunnya kepada  Dirjen  Perpajakan.  Perusahaan  tidak  melakukan  pembayaran  dan  pemotongan  PPh  23 karena PPh 23 telah dipotong oleh vendor pemberi kerja dengan besaran 2%. Sedangkan untuk pembayaran  PPh  Final  pasal  4  ayat  2  tidak  dilakukan  karena  tidak  ada  obyek  pajak  yang  bisa dikenakan  PPh  Final  pasal  4  ayat  2,  namun  pembayaran  PPh  Final  Pasal  31  E  setiap  akhir tahunnya.  PPh  Pasal  31  E  dalam  PPh  final  Pasal  31  E  dikenakan  pada  akhir  tahun  dengan melakukan perhitungan tarif non fasilitas serta tarif fasilitas hasil usaha jasa sehubungan dengan jasa  perencanaan  Infrastruktur  jaringan  selama  periode  satu  tahun  serta  mengumpulkan  bukti potong  PPh  23  dari  pemberi  kerja  (vendor)  kemudian  diperhitungkan  dimasa  akhir  SPT Tahunan.  Hasil  ini  selaras  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  (Orie,  2020)  tentang  Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2 Pada PT. TAC Tahun 2018.
Berdasarkan penjelasan di atas dimana perusahaan sebagai penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pengembangan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat 2, termasuk perusahaan jasa konsultasi yang taat dan terbuka melaporkan semua mekanisme peraturan perpajakan. Hasil ini  selaras  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  ( Akbar,  2019)   dalam  Analisis  Kewajiban Perpajakan  Perusahaan  Jasa  Konstruksi  PT.  Andal  Rekacipta  Pratama  Tahun  2019,  bahwa Pemotongan PPh pasal 23 di potong dan dibayarkan oleh pihak yang menerima jasa. PT. Taiba Consulting Indonesia meski baru berdiri dan termasuk perusahaan konsultasi skala kecil dengan karyawan  di  bawah  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak,  namun  perusahaan  mampu  melaporkan ketentuan  perpajakan,  terlihat  dari  beberapa  vendor  yang  dikelola.  Kewajiban  Perpajakan  PPh 21,  PPh  23  dan  PPh  Final  telah  dibayarkan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Hasil  ini  selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widi (2019) yang berjudul Analisis Penerapan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Sarana  Bangun Perkasa Surakarta bahwa  pembayaran  PPh  21,  PPh  23  dan  PPh  Final  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  kewajiban  Pembayaran  PPh  Pasal  21  PT.  Taiba Consulting  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu Undang-Undang  No.  36  tahun  2008,  tidak  ada  Pemotongan  PPh  21  dikarenakan  penghasilan karyawan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan sesuai dengan peraturan dengan nomor Nomor: 143/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan diwajibkan untuk pelaporan yang bernilai Nihil dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.9/PMK.03/2018  yang  memberitahukan  bahwa sudah tidak wajib lagi melaporkan SPT Masa Nihil. Pembayaran Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal  23  PT.  Taiba  Consulting  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  No.  36  tahun  2008  Pasal  23.  Pembayaran  dan  Pelaporan PPh  Final  tidak  dilakukan  karena  sebagai  pihak  yang  dipotong  oleh  vendor  diakhir  tahun bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan sehingga beralih menggunakan PPh Final Pasal 31 E dengan  pengumpulan  bukti  potong  PPh  23  dari  pemberi  vendor,  hal  ini  dapat  diartikan  sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 23.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  narasumber  yang  telah  memberikan  bantuan data  dan  informasi  selama  pelaksanaan  penelitian  pada  PT.  Taiba  Consulting  Indonesia.  Serta semua  teman-teman dosen dan  pihak-pihak  yang  telah  membantu  dan mendukung  tersusunnya jurnal  ilmiah  ini.  Saran  dalam  penelitian  agar  perusahaan  mampu  meningkatkan  sistem administrasi perpajakan agar dokumen dapat tertata dengan baik dan rapi sehingga memotivasi ketaatan kewajiban perpajakan.

## REFERENSI
Akbar R. I. P. (2019). Analisis Tax Review Atas PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2 Di Hotel X Tahun Pajak 2017. Jurnal Kepariwisataan , Volume 18 Nomor 1.
Didi M., S., dan Iman A., (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Berada  Di  Karawang. Jurnal  Bisnis  dan Akuntansi , Vo. 19, No. 1a Hlm. 218-225.
Eka W. P., Lila I., K., dan Widyana M. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Badan  di Wilayah Kota Jambi). Jurnal Akuntansi dan Pajak , Vol. 20(01), Hal. 43-54.
Handayani K. R and Tambun S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Sosialisasi  sebagai  Variabel Moderating  (Survei  pada  Perkantoran  Sunrise  Garden  di  Wilayah  Kedoya,  Jakarta Barat). Media Akuntansi Perpajakan , 59-73.
https://blog.pajak.io/ https://klikpajak.id/blog/ https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak https://pajak.go.id/id
Indonesia,  P.  R.  (2007). Pemerintah  Republik  Indonesia  Undang-Undang  Ketentuan  Umum Perpajakan  (KUP)  Nomor  28  Tahun  2007  . Retrieved  from  Pemerintah  Republik Indonesia Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007
Indonesia,  P.  R.  (2008). Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Perubahan-perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang Pajak  Penghasilan. Retrieved  from  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2008  tentang  Perubahan-perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Indonesia,  P.  R.  (2009). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia. Retrieved  from  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari Usaha Jasa Konstruksi
Kartika,  D.  (2017).  Pengaruh  Kepercayaan,  Sikap  Perilaku  Wajib  Pajak,  Persepsi  Kemudahan, Kualitas  Sistem  dan  Kualitas  Informasi  Terhadap  Penggunaan  E-Filling  Dalam Penyampaian SPT Masa Secara Elektronik (E-SPT) . Jurnal ekonomi , 11(1).
Keuangan, M. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Retrieved from Tanggal  Jatuh  Tempo  Pembayaran  dan  penyetoran  Pajak,  Penentuan  Tempat Pembayaran Pajak, Dana Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Laura  J.,  E.,  M.,  dan  Sudrajat.  (2018).  Analisis  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Badan  Pada Perusahaan  Jasa  Konstruksi  Studi  Kasus  Pada  PT.  Anugerah  Abba  Prakarsa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES) , Vo. 6, No. 3.
Lianty, M., A., R., Wahjoe, H. D. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi Kontemporer (JRAK), Vo. 9, No. 2 Hal. 55-65
Mardiasmo. (2016). PERPAJAKAN (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: Andi.
Octavia S., dan Helen P., W. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT.  Andal  Rekacipta  Pratama  Tahun  2019. Jurnal Multiparadigma  Akuntansi, Vol.  III No. 4 Hal. 1815-1822
Orie E., R., Helen P., W., dan Nataherwin. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan PPH 21, PPH 23  dan  PPH  4  Ayat  2  Pada  PT.  TAC  Tahun  2018. Jurnal  Multiparadigma  Akuntansi Tarumanagara, Vol.2 Hal. 1258-1265
Peprah  C.,  Ibrahim  A.,  and  Williams  A.,  (2020).  Compliance  with  income  tax  administration among micro,  small  and  medium  enterprises  in  Ghana. Cogent  Economics &  Finance , 8:1782074
Prakoso, B. D. (2019). Pengaruh e-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada  (KPP)  Surabaya  Sukomanunggal. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi ,  Volume  8, Nomor 8.
Riaman, A. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Jasa  Konstruksi  "I"  Tahun  2015  Di  Surabaya. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Universitas Surabaya , Vo. 8, No. 1.
Rolia.  (2018).  Analisis  Penerapan  Pajak  Penghasilan  Atas  Jasa  Konstruksi  dan  Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK NO. 34). Jurnal ACSY Politeknik Sekayu , Vol VII, No. 2.
Shanne O. dan Helen, P., W. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT.  Andal  Rekacipta  Pratama  Tahun  2019. Jurnal  Multiparadigma  Akuntansi , Volume III No. 4/2021 Edisi Oktober Hal : 1815-1822.
Solichah,  N.,  N.,    Isnalita,  dan  Soewarno,.  N.  (2018).  The  Effect  Of  E-Filing  Implementation, Level  Of  Tax  Comprehension,  and  Tax  Sanction  on  Formal  Compliance  of  Individual Taxpayer. International  Conference  on  Islamic  Economiccs  and  Business  (ICONIES 2018) , 4.0
Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: ALFABETA
Widi  N.,  Sari,  Fadjar  H.,  Bambang  W.,  (2019).  Analisis  Penerapan  Kewajiban  Perpajakan Perusahaan  Jasa  Konstruksi  Pada  PT.  Sarana  Bangun  Perkasa  Surakarta. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi , Vo. 15 No. 2 Hal. 178-188.