## RELASI AKTOR GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID-19 DI  INDONESIA
Ummu Habibah Gaffar 1
ummuhabibahgaffar@fisip.upr.ac.id
Sri Mujiarti Ulfah 2 sri.m.ulfa@gmail.com

## ABSTRACT
The  second  wave  of  Covid-19  has  hit  Indonesia  in  the  last  few  months.  This marks a new chapter for the Covid-19 variant in Indonesia, which is indicated by a very  high  transmission  rate.  At  the  same  time,  the  government  is  trying  to  take preventive measures to prevent the spread of Covid-19, one of which is a call for a Covid-19 vaccine. In this regard, this article will look at the relationship between governance actors in  efforts to  prevent  Covid-19  in  Indonesia, with  an  emphasis on  the  involvement  of civil  society and  private  actors  in  handling  Covid-19  in Indonesia.  By  using  a  qualitative  method,  this  article  takes  a  literature  study  by comparing  the  results  of  observations  made  by  observing  the  development  of Covid-19 and the involvement of various actors, especially in terms of preventing Covid-19 such as vaccination. This article concludes that the spread  of Covid-19 is still very high, meanwhile the involvement of actors in handling Covid-19 tends to  be  limited  and  closed.  The  actors  involved  are  mostly  dominated  by  the government,  while  the  private  sector  and civil  society have  not  been  involved much.  This  article  will  contribute  at  least  practically,  to  be  discussed  further, especially  to  formulate  a  scheme  for  the  involvement  of  other  actors  outside  the government, while still prioritizing the security and welfare of the community.
Keywords : Covid-19, Governance , actor relations.

## PENDAHULUAN
Covid-19  di  Indonesia  telah  memasuki  babak  baru.  Saat  ini  oleh pemerintah  Indonesia,  penanganan  Covid-19  telah  memasuki  fase  vaksinasi nasional(Muchtaruddin  Mansyur  2021).  Kegiatan  vaksinasi  nasional,  sebagai salah satu upaya preventif pemerintah untuk menekan angka penularanS Covid-19 di  Indonesia.  Kegiatan  vaksinasi  setidaknya  mulai  massif  diberlakukan  di Indonesia,  terutama  sejak  satu  terakhir.  Dari  data  yang  telah  dirilis  oleh  satgas Covid-19,  sejauh  ini  jumlah  vaksinasi  nasional  yang  telah  di  lakukan  telah menembus  di  angka  40.349.049,  dengan  rincian  untuk  vaksin  dosis  pertama sebanyak  28.304.774  atau  setara  dengan  70.15%  dan  di  angka  13.257.752  atau 32.86 % untuk vaksin dosis kedua.
Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 , diakses pada 29 Mei 2021
Secara  keseluruhan,  angka  diatas  relatif  masih  rendah.  Mengingat  sejak pemerintah  menyerukan  vaksin,  secara  keseluruhan  masyarakat  yang  telah melakukan  vaksin  baru  28.304.774  lebih  rendah  dari  target  pemerintah  yaitu 181.554.465 1 .
1 https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines , diakses pada 29 Mei 2021 VAKSIN DOSIS 2 32% DOSIS 1 68% DOSIS 1 DOSIS 2
Sumber: https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines ,  diakses  pada  29  Mei  2021 Berbagai  usaha  pemerintah  untuk  mendorong  vaksinasi  nasional  sebagai salah  satu  upaya  preventif  dalam  mencegah  penyebaran  Covid-19  perlu  di apresiasi.  Mengingat,  sejauh  ini  Covid-19  masih  menyisahkan  banyak  persoalan di  Indonesia.  Apalagi,  dengan  beberapa  waktu  belakangan  ini  dengan  adanya Covid-19  varian  baru  yang  di  sinyalir  jenis  Covid-19  varian  delta  yang penyebarannya  sangat  cepat,  menambah  kerumitan  penanganan  Covid-19  di Indonesia (Rahmansyah et al. 2020; Juaningsih et al. 2020). Hingga saat ini saja, pemerintah  Indonesia  melalui  satgas  Covid-19  telah  merilis  data  jumlah masyarakat  yang  terpapar  Covid-19  di  Indonesia  telah  mencapai  1.677.274 dengan  kasus  harian  menembus  diangka  4.000  perharinya.  Angka  ini  sangat mengkhawatirkan,  mengingat  varian  delta  disinyalir  varian  yang  proses penyebarannya sangat cepat.
Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 , diakses pada 29 Mei 2021
Selain  itu,  secara  regulatif  pemerintah  telah  menerbitkan  berbagai peraturan  baik  di  level  pusat  hingga  ke  daerah,  dengan  tujuan  mampu meminimasir  penyebaran  Covid-19  (Agustino  2020;  HS  et  al.  2020).  Meskipun hasilnya  belum  cukup  memuaskan,  tetapi  paling  tidak  kita  bisa  melihat  berbagai kebijakan  pemerintah  menunjukan  keseriusan  dalam  memerangi  Covid-19  di Indonesia.
Sejumlah  studi  di  Indonesia  yang  memotret  upaya  pencegahan  Covid-19 telah banyak dilakukan (Rivelino and Ginting 2020; Saraswati 2020; Sarah 2021; Wibowo  and  Afriyani  2021;  Hadiwardoyo  2020;  Fauzi  2020;  Suhartoyo  2020; Tuwu 2020; Harjudin 2020; Ryan 2020; Khoerunisa and Noorikhsan 2021; Anang Sugeng Cahyono 2021). Mereka pada umumnya melihat bahwa upaya pemerintah dalam  memerangi  Covid-19  sejauh  ini  sudah  sangat  efektif.  Para  sarjana berkesimpulan  seperti  ini  setelah  melihat  berbagai  kebijakan  dan  keputusan pemerintah  tentang  Covid-19  telah  di  terbitkan.  Sekalipun  dalam  prakteknya masih  banyak  lubang  yang  harus  di  tambal.  Sementara  yang  lain,  banyak  yang melihat  bahwa  tingginya  angka  Covid-19  di  Indonesia,  juga  tidak  lalai  dari abainya  protokoler  kesehatan  yang  selama  ini  di  terapkan.  Protokoler  kesehatan hanya  sebatas  slogan,  tidak  lebih  dari  itu.  Menurut  sebagian  sarjana,  ini  yang membuat  angka  ledakan  Covid-19  di  Indonesia  semakin  besar,  khususnya  di gelombang kedua.
Sementara  studi  lainnya  melihat  Covid-19  semakin  tinggi  di  Indonesia karena  adanya  inkonsistensi  pemerintah.  Inkonsistensi  ini setidaknya tergambarkan dalam praktek politik keseharian, dimana pada satu sisi pemerintah terus berupaya mengkampanyekan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan dan pertemuan-pertemuan secara langsung  yang tidak penting. Sementara di  saat bersamaan beberapa oknum pemerintah secara terang-terangan menunjukan sikap yang  justru  bertentangan  dengan  misalnya  menghadiri  hajatan  besar  yang mengudang kerumunan banyak orang, membuat acara yang dengan tidak sengaja membuat orang-orang terkonsentrasi pada satu tempat. Meskipun tidak ada unsur kesengajaan,  tetapi  paling  tidak  berbagai  tindakan  ini  ikut  di  aminkan  oleh masyarakat  umum  yang  dampak  dominonyo  pada  adanya  pembiaran  terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, tingginya mobilitas berpindah dari satu tempat ke tempat  yang lain  ikut  berkontribusi  besar  terhadap  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia.  Salah satu  bukti  penyebaran  Covid-19  sebagai  akibat  dari  adanya  mobilitas  adalah varian  Covid-19  yaitu  Delta,  yang  sejak  beberapa  hari  belakangan  ini  membuat repot  tenaga  kesehatan  di  Indonesia.  Dengan  tingkat  penyebaran  yang  sangat tinggi,  dengan  resiko  terpapar  yang  cukup  mudah.  Varian  ini  yang  di  sinyalir sebagai  penyebab  terjadinya  lonjakan  kedua  Covid-19  di  Indonesia,  yang memaksa pemerintah Indonesia kembali memperketat aktifitas sosial di beberapa tempat seperti di Jawa dan Kalimantan.
Sekilas,  beberapa  penelitian  yang  telah  disebutkan  diatas  lebih  banyak menyoroti  persoalan  penyebab  Covid-19  di  Indonesia.  Para  sarjana  dengan berbagai  sudut  pandang  berhenti  pada  satu  kesimpulan  yang  sama,  bahwa penyebaran  Covid-19  di  Indonesia  begitu  tinggi  tidak  lepas  dari  beberapa  faktor yang  ikut  berkontribusi  pada  penularan  Covid-19.  Karenanya,  para  peneliti
sebelumnya  belum  terlalu  jauh  untuk  memberikan  penjelasan  yang  memadai tentang bagaimana upaya taktis untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia.
Artikel  ini  secara  khusus  akan  mengambil  sudut  yang  berbeda  dengan artikel-artikel  sebelumnya.  Dengan  mengisi  lubang  yang  ditinggalkan  oleh peneliti  terdahulu,  artikel  ini  mencoba  mengeksplorasi  lebih  jauh  tentang  upaya penanggulangi  Covid-19  di  Indonesia  dengan  menggunakan  pendekatan Governance lebih  spesifik  pada  relasi  aktor  yang  terlibat.  Artikel  ini  ingin memeriksa,  sejauh  ini  penanganan  Covid-19  di  Indonesia  telah  melibatkan  aktor mana  saja  dalam Governance (Pemerintah,  Swasta, Civil  society ),  seperti  apa perannya dan jika belum dilibatkan apa kendalanya. Artikel ini harapannya dapat berkontribusi setidaknya dalam melengkapi diskusi tentang penanganan Covid-19 di  Indonesia dilihat dari  keterlibatan aktor governance ,  yang dampak dominonya secara praktis dapat menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Governance Kemunculan Governance di  Indonesia  sempat  menuai  polemik  yang berkepanjangan  (Rhodes  2007;  Pratikno  2007;  Wijayanti  and  Suryani  2015; Chhotray  and  Stoker  2009;  Weiss  2000;  Nurlinah,  Haryanto  2019).  Banyak sarjana  terbawa  arus  pada  perdebatan  yang  sengit  dalam  melihat  konsep governance .  Pasalnya,  sebagian  ada  yang  meletakan governance sebagai  konsep politik.  Pihak  ini  beralasan, Governance adalah  percampuran  antara  negara, swasta  dan civil  society. Percampuran  ini  dilihat  sebagai  interaksi  politik  antar aktor.  Tradisi  berfikir  ini  setidaknya  banyak  diilhami  oleh  konsep  “elit”  dan “aktor”.  Tidak  heran,  pada  paham  seperti  ini governance hanya  dilihat  sebagai arena perebutan kuasa bagi berbagai aktor. Aktor yang kuat akan lebih dominan. Begitu  lebih  dominan  dia  akan  lebih  banyak  mengusai  arena  dalam governance , yang wujudnya dapat dilihat dari kebijakan. Secara tidak langsung, pandangan ini melihat bahwa kebijakan sebagai produk politik hanyalah perwujudan secara tidak langsung  dari  aktor  yang  dominan.  Atau  kebijakan  sebagai  produk  politik merupakan perwujudan dari corak dan karakter dari aktor yang dominan.
Sementara  yang  lain,  melihat  dengan  perspektif  yang  berbeda.  salah  satu diantaranya  melihat Governance sebagai  bentuk  penyelenggaraan  pemerintahan. Pandangan  ini  memiliki  perbedaan  yang  sangat  tipis  dengan  pandangan sebelumnya. Hanya saja yang paling bisa dilihat, bahwa pandangan ini setidaknya menempatkan governance sebagai  asas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dengan mengedepankan  prinsip-prinsip  dasar  penyelanggaraan  seperti  transparansi, akuntabilitas  dan  partisipasi.  Kubu  ini  membangun  proposisi,  bahwa penyelanggaraan  pemerintahan  dapat  dikatakan  berlangsung  baik  ketika  prinsip- prinsip  pada governance dapat  direalisasikan.  Prasyarat  ini  dibentuk  sekaligus sebagai  norma  umum  yang  kira-kira  digunakan  dalam  penyelanggaraan pemerintahan.  Asumsinya,  jika  prinsip-prinsip  tersebut  di  realisasikan  maka penyelanggaraan  pemerintahan  dikatakan  baik,  yang  kemudian  hari  konsep  ini banyak di populerkan dengan istilah “Good Governance ”.
Berangkat  dari  dua  argumen  besar  diatas,  penulis  tidak  bermakud memberikan  penilaian  yang  terlalu  dini  untuk  menghakimi  mana  diantara  kedua
argumen yang benar. Penulis pada konteks ini, melihat jika kedua argumen diatas sama-sama punya kontribusi yang sangat besar. Bagi penulis governance sebagai alat analisis, pada satu sisi bisa di tempatkan sebagai bagian dari penyelanggaraan pemerintahan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  seperti  transparansi,  akuntabilitas  dan partisipasi. Tetapi pada sisi yang lain juga bisa dilihat sebagai jejaring aktor yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi swasta dan civil society .
Untuk  konteks  pada  penelitian  ini,  penulis  mencoba  mengkolaborasikan kedua  pendekatan  diatas.  Dengan  melihat  bahwa  kedua  pendekatan  sama-sama pentingnya, dan pada kadar tertentu punya kontribusi yang besar terutama sebagai pendekatan  dalam  melihat  fenomena  dalam  berbagai  aspek  termasuk  dalam  hal penanganan  Covid-19  di  Indonesia.  Karena  itu,  penulis  merasa  perlu  untuk menggunakan  pendekatan Governance baik  sebagai  tata  kelola  maupun governance sebagai relasi aktor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang mangadopsi cara kerja metode  kualitatif.  Dengan  pertanyaan  penelitian,  bagaimana  keterlibatan  aktor governance dalam  penanganan  Covid-19  di  Indonesia.  Pertanyaan  ini  yang  akan menjadi  pemandu  utama  dalam  riset  ini.  Untuk menjawab  pertanyaan  ini,  artikel ini menggunakan pendekatan governance . Pendekatan Governance di pilih, sebab pendekatan ini dianggap relevan dengan sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia, yaitu penyelenggaraan pemerintahaan yang dari segi aktor pelaksanaan melibatkan aktor yang lain, seperti swasta dan civil society . Selain itu, konsep ini telah  banyak  di  adopsi  sebagai  konsep  kolaborasi  yang  pelaksanaannya dilapangan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial berbagi tugas dnegan berbagai  aktor, antara civil society dan swasta. Sementara itu, penelitian  ini akan melihat sejauhmana keterlibatan aktor dalam penanganan Covid-19 di  Indonesia. Kedua  aspek  ini  memiliki  relevansi  yang  kuat,  antara  pertanyaan  yang  ingin  di jawab  dengan  pendekatan governance .  Tetapi,  perlu  dicatat  bahwa  pendekatan governance disini  tidak  tertuju  pada  aspek-aspek  penyelenggaraan  seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Namun, lebih kepada aspek pelaku atau penyelenggaraan. Sehingga artikel ini lebih banyak menaruh perhatian pada relasi aktor alih-alih melihat pada asas pada governance itu sendiri.
Data  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  observasi.  Observasi dilakukan  dengan  melihat  dan  mengamati  perkembangan  Covid-19  di  Indonesia. Obyek  observasi  pada  pemberitaan  resmi  yang  dirilis  oleh  pemerintah  melalui website  resmi  https://covid19.go.id.  Website  ini  sudah  menyajikan  berbagai  data terkait  dengan  Covid-19  di  Indonesia.  Mulai  dari  alas  hukum  yang  digunakan untuk  menyikapi  Covid-19,  data  masyarakat  yang  terinfeksi,  sembuh  meninggal serta  data  tentang  hasil  vaksinasi  baik  untuk  dosis  pertama  maupun  dosis  kedua. Peneliti  mengamati  setiap  perkembangan  Covid-19  dengan  memantau  website tersebut, termasuk mengobservasi kebijakan-kebijakan terkait penanganan Covid- 19 di berbagai tingkatan. Tujuannya, untuk melihat pihak mana saja yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, sumber dari hasil penelitian berupa jurnal/artikel juga dijadikan sebagai salah satu sumber penunjang dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan
artikel  sebagai  data  tambahan  yang  akan  melengkapi  hasil  interpretasi  penulis terhadap  persoalan  yang  disajikan  disni.  Artikel  dipilih  setelah  penulis mengumpulkan  beberapa  artikel  dengan  tema  yang  sama  dengan  penelitian  ini dengan  kata  kunci  pencarian  “ Covid-19 ”,  dan  “ aktor  governance ”.  Beberapa artikel  sangat  membantu,  khususnya  memperdalam  analisa  penulis  terutama dalam melihat relasi aktor pada kaitannya dengan kasus Covid-19 di Indonesia.
Penyajian  data  dilakukan  setelah  data  hasil  observasi  di  komparasikan dengan  beberapa  data  dari  hasil  literatur  revie  jurnal/artikel.  Kemudian  disajikan dengan  model  naratif  analisis.  Dalam  penyajian  ini,  penulis  menggunakan pendekatan  aktor governance .  Sehingga  pembahasan  yang  disajikan  akan  lebih banyak melihat proporsional peran aktor governance dalam penanganan covid-19 di  Indonesia.  Untuk  menjaga  kredibilitas  dan  keabsahan  hasil  temuan  dan penyajian,  penulis  menggunakan  triangulasi  sumber  untuk  melakukan perbandingan  hasil  penyajian  dengan  beberapa  temuan  dan  hasil  penelitian  di tempat lain yang telah dilakukan dengan tema yang sama

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aktor Governance
Sejumlah  studi  telah  mengungkap  begtu  banyak  keterlibatan  aktor  selain pemerintah  dalam  penyelesaiaan  masalah-masalah  sosial  di  Indonesia,  termasuk diantaranya  untuk  persoalan  yang  belakangan  ini  di  hadapi  yaitu  Covid-19. Meskipun,  dalam  studi  yang  ada  terdapat  polarisasi  yang  cukup  kental  dalam melihat  keterlibatan  aktor  lain  selain  pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19. Polarisasi ini terutama muncul karena satu sisi sebagian sarjana tidak begitu yakin dengan  keterlibatan  pihak  lain  selain  pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19 sementara  yang  lainnya  memiliki  argument  yang  kontras  dengan  sangat  optimis bahwa  persoalan  Covid-19  di  Indonesia  setidaknya  bisa  di  tekan  dengan melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor lain seperti pihak swasta dan juga civil society .
Untuk  konteks  penelitian  ini,  tidak  ingin  larut  dalam  perdebatan  yang terjadi.  Kendati  demikian,  juga  tidak  ingin  membenarkan  salah  satu  dari  dua argumen  yang  silang  pendapat.  Dengan  sudut  pandang  yang  berbeda,  artikel  ini menemukan  bahwa  ada  relevansi  yang  menunjukan  kedua  argumen  diatas  pada konteks  tertentu  dapat  dibenarkan.  Temuan  lapangan  melihat,  bahwa  realisasi penanganan  Covid-19  selama  ini  di  Indonesia  memang  masih  di  dominasi  oleh pemerintah.  Pemerintah  sebagai  aktor  yang  lebih  dominan,  saking  dominannya aktor yang lain seperti swasta dan civil society nyaris tidak terlihat.
Dominasi  pemerintah  dalam  upaya  penanganan  Covid-19  seperti  yang telah diamati oleh penulis tidak terlepas dari urgensi Covid-19 sebagai salah satu hal  yang  paling  mendasar,  menyangkut  kehidupan  orang  banyak.  Penulis membenarkan bahwa memang di awal-awal Covid-19 peran setral  yang dominan pemerintah sangat diperlukan. Paslanya, diawal-awal kemunculan wabah ini, ada begitu  banyak  informasi  yang  berseliweran  di  media  sosial.  Banyak  yang menyangkutpautkan  Covid-19  dengan  berbagai  macam  tuduhan.  Ada  yang menuduh Covid-19 sebagai konspirasi, ada yang melihat Covid-19 hanya sebagai akal-akalan  pemerintah.  Dan  yang  paling  mengkhawatirkan,  diawal-awal
kemunculan  Covid-19  banyak  yang  meragukan  bahkan  menganggap  enteng Covid-19.
Sehingga  dari  kecamata governance ,  pemerintah  harus  bersikap  tegas. Memerangi  setidaknya  dua  hal,  Covid-19  dan  penyebaran  berita  “bohong” mengenai Cobid-19. Pada konteks seperti ini, penulis sangat sepakat bahwa peran pemerintah  harus  tegas.  Pemerintah  harus  lebih  dominan  ketimbang  aktor  yang lain, sebab ini menyangkut hajat orang banyak. Yang jika dibiarkan, bukan tidak mungkin persoalan Covid-19 di Indonesia akan semakin sulit untuk di cegah.
Dominasi  yang  lain  pemerintah  terhadap  aktor  yang  lain  dalam penyelenggaraan  pemerintah  dapat  dilihat  dari  “Pangkalan  Data  Covid-19”. Selama ini memang terkesan ada polemik terkait dengan ketersediaan data covid- 19  di  Indonesia.  Beberapa  pihak  mempersoalkan  data  covid-19  di  Indonesia. Banyak  tuduhan  yang  di  alamatkan  ke  pemerintah,  bahwa  angka  Covid-19  tidak ditampilkan seutuhnya. Tuduhan ini sempat membuat gaduh, soalnya data Covid- 19  dianggap  terlalu  dimonopoli  oleh  pemerintah.  Sehingga  tidak ada perbandingan data lain yang bisa dijadikan sebagai pembanding. Konteks ini bagi penulis, sudah relevan dengan kedudukan dan tugas pemerintah.
Gerakan  vaksin  yang  gencar  dilakukan  pemerintah  sejak  beberapa  bulan terakhir ini juga banyak di dominasi oleh pemerintah. Realisasi vaksin dilapangan banyak  di  nahkodai  oleh plat  merah .  Keterlibatan  pemerintah  yang  sangat dominan  juga  tidak  bisa  disalahkan.  Ditengah  krisis  yang  berlangsung,  dengan ketersediaan  pasokan  vaksin  yang  sangat  terbatas.  Pemerintah  harus  turut memastikan  bahwa  distribusi  vaksin  harus  sampai  ditengah-tengah  masyarakat. Vaksin  harus  ditujukan  untuk  masyarakat  yang  membutuhkan.  Jika  pemerintah tidak  ikut  campur  atau  tidak  dominan  dalam  mengawal  pelaksanaan  vaksin  di Indonesia, maka kecenderungan vaksin bisa di salah gunakan untuk kepentingan- kepentingan tertentu.
Selain  pemerintah,  kami  juga  melihat  bahwa  aktor  yang  lain  memiliki keterlibatan  dalam  penanganan  Covid-19  di  Indonesia.  Meskipun  perannya seringkali  tidak  terlihat,  namun  memiliki  dampak  yang  sangat  signifikan.  Salah satu misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan paguyuban atau kelompok masyarakat seperti yang berlangsung di beberapa tempat diantaranya Sambatan Jogja (Sonjo) di  Jogjakarta.  Sonjo,  sebagai  kelompok  dan  komunitas  yang  hadir  untuk membantu  masyarakat  terdampak  Covid-19.  Kami  melihat,  solidaritas  yang terbangun  dari  masyarakat  ditengah  Covid-19  sebagai  bentuk  dan  keterlibatan civil society .
Di  media  sosial  juga  pernah  di  hebohkan  dengan  banyaknya  postingan viral yang berasal dari beberapa masyarakat. Banyak postingan yang menunjukan masyarakat  menawarkan  bantuan  berupa  makanan  kepada  sesama  masyarakat yang  membutuhkan.  Meskipun  cara  ini  berbeda  dengan  lumbung  pangan,  dalam hal  keterlibatan  masyarakat  dilakukan  secara  spontan  dan  sukarela  tanpa  ada koordinasi.  Namun,  cara-cara  seperti  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  keterlibatan civil society dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Sumber: https://news.detik.com/foto-news/d-5225617/gratis-sembako-ini- digantung-untuk-bantu-warga-terdampak-covid-19
Selain kedua aktor yang telah disebutkan diatas, aktor ketiga yaitu swasta juga  punya  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  upaya  penanganan  Covid-19. Seperti  halnya  dengan civil  society ,  aktor  ini  jarang  sekali  dilihat,  padahal memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar.  Salah  satu  keterlibatan  aktor  swasta yang  penulis  amati  dalam  penanganan  Covid-19  misalnya  ikut  menunjang kebijakan-kebijakan  pemerintah,  seperti  untuk  pemberlakuan  jam  malam  dan pembatasan  kegiatan  pada  tempat-tempat  makan/minum  serta  tempat  hiburan. Keterlibatan  pihak  swasta  dengan  ikut  memberlakukan  kebijakan  tersebut meskipun  tidak  banyak  disorot  tetapi  memiliki  implikasi  yang  besar.  Dalam kecamata  kebijakan,  kebijakan  yang  bagus  sekalipun  jika  tidak  ditunjang  oleh realisasi  dan  pelaksanaan  di  lapangan  hasilnya  tidak  akan  maksimal.  Untuk konteks penanganan Covid-19 dengan melibatkan pihak swasta dapat di pandang sebagai kontribusi aktor lain selain pemerintah untuk memerangi Covid-19.
Secara  keseluruhan,  sejauh  ini  pengamatan  yang  kami lakukan menunjukan  jika  keterlibatan  aktor governance yang  berlangsung  dalam penanganan  Covid-19  di  Indonesia  cukup  baik.  Meskipun  dari  hasil  observasi kami,  aktor  pemerintah  memiliki  peran  yang  paling  dominan  dalam  penanganan Covid-19.  Ilustrasi  keterlibatan berbagai  aktor dalam memerangi  Covid-19 dapat di lihat dari skema berikut ini:
State Swasta Covid-19 Civil
Society
Relasi Aktor Governance dalam Penanganan Covid-19: Motifnya/Orientasinya berbeda
Seperti  yang  telah  di  bahas  sebelumnya,  aktor  yang  terlibat  dalam penanganan  Covid-19  di  Indonesia  cukup  beragam.  Setidaknya  dari  pengamatan yang kami lakukan ada tiga aktor yang saling beririsan mereka adalah pemerintah, swasta  dan civil  society .  Hal  ini  sangat  menarik,  pasalnya  kami  melihat  ketiga aktor ini dipersatukan oleh satu persoalan yang sama padahal ketiganya memiliki prinsip  dasar  yang  berbeda.  Namun,  itu  tidak  menjadi  penghalang.  Justru  ketiga aktor  tersebut  mampu  bersinergi  meskipun  dengan  motif  pendorong  yang beragama.
Pemerintah  sebagai  salah  satu  aktor governance yang  terlibat  pada penanganan  Covid-19  di  Indonesia.  Perlu  dicatat,  peran  pemerintah  sangat signifikan. Jika ditelusuri dari motif atau dorongan pemerintah untuk terlibat lebih jauh  pada  penanganan  Covid-19,  maka  sudah  jelas  bahwa  pemerintah  memiliki tanggung  jawab  yang  sangat  besar.  Pemerintah  harus  hadir  untuk  memberikan pelayanan  dan  jaminan  keamanan  kepada  masyarakat.  Termasuk  pada  konteks untuk  penanganan  Covid-19,  pemerintah  disini  didorong  oleh  tanggung  jawab moril.  Sehingga  tidak  terlalu  mengherankan  jika  diantara  aktor governance yang terlibat pemerintah lebih dominan ketimbang dengan aktor yang lainnya.
Sementara  untuk civil  soceity ,  jika  melihat  dari  keterlibatan civil  society dalam  penanganan  Covid-19  sejauh  ini  juga  sangat  berkonrtibusi.  Terlepas  dari banyaknya  kritik  yang  dialamatkan  bahwa  tingginya  Covid-19  akibat  lalainya protokoler  Kesehatan  yang  terjadi.  Namun,  disini  menurut  hemat  penulis civil society seperti  yang  sudah  disinggung  sebelumnya  juga  punya  kontribusi  yang besar  dalam  penanganan  Covid-19.  Keterlibatan civil  society setidaknya  bisa dilihat dengan menelusuri motif atau dorongan yang membuat dia bergerak secara kolektif.  Hasil  observasi  penulis,  melihat  bahwa civil  society digerakan  oleh tingginya  rasa  solidaritas  terhadap  sesama.  Nilai-nilai  kekeluargaan  dan kebersamaan  menjadi  pendorong  bagi  kelompok civil  society dalam  memerangi Covid-19  meskipun  dengan  arena  yang  berbeda  dengan  pemerintah.  Jika pemerintah  lebih  banyak  pada  aspek  normatif  kelompok civil  society mengambil posisi  pada  penguatan  jejaring  di  akar  rumput.  Saling  membantu,  menyemangati sebagai praktik keseharian civil society dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Untuk  swasta,  dapat  dilihat  bahwa  keterlibatan  mereka  pada  penanganan
Covid-19  juga  tidak  bisa  diabaikan.  Pihak  swasta  meskipun  tidak  sedominan pemerintah  tetapi  implementasinya  dilapangan  sangat  membantu  terutama  dalam merealisasikan peraturan-peraturan pemerintah, seperti pada pembatasan  aktifitas malam atau pemberlakukan pembatasan skala sosial pada daerah-daerah tertentu. Terlpas  dari  itu,  penulis  melihat  jika  motif  dan  dorongan  aktor  swasta  terutama dalam  kecamatan governance sedikit  berbeda  dari  dua  aktor  sebelumnya.  Aktor swasta  lebih  banyak  di  dorong  oleh  motif  keuntungan.  Atau  dalam  hal  ini,  lebih kepada kepentingan ekonomis.
Gambar Dorongan dan Motif Aktor Governance
Jika  melihat  ketiga  motif  dari  aktor  yang  terlibat  dalam  penanganan Covid-19 di Indonesia dapat dikatakan bahwa motif mereka sebenarnya berbeda- beda.  Menariknya,  perbedaan  yang  ada  tidak  membuat  ketiga  aktor  untuk  saling berkonflik.  Malah  sebaliknya,  para  aktor  terlibat  bersama.  Saling  bersinergi memerangi  Covid-19  di  Indonesia  dengan  caranya  masing-masing.  Hal  ini  oleh penulis  melihatnya  karena  adanya  kepentingan  yang  sama.  Ketiga  aktor  dalam governance meskipun  berangkat  dari  motif  atau  dorongan  yang  berbeda,  mereka pada  akhirnya  dipersatukan  oleh  satu  kesamaan,  yaitu  ketiga-ketiga  sama-sama ingin  memerangi  dan  berupaya  menekan  penyebaran  Covid-19.  Irisan  ini  yang pada  akhirnya  membuat  relasi  pada  aktor governance dalam  penanganan  Covid- 19 tidak menimbulkan konflik.

## KESIMPULAN
Gelombang  kedua  Covid-19  telah  melanda  Indonesia.  Bencana  ini  hadir justru  di  tengah-tengah  pemerintah  gencar  melakukan  upaya  preventif  dengan gerakan vaksinasi nasional. Vaksinasi nasional dipercaya sebagai salah satu solusi yang  akan  mempersempit  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia.  Langkah  ini meskipun menuai banyak kritik tetap perlu diapresiasi. Pemerintah dengan segala sumber  daya  telah  melakukan  yang  terbaik,  vaksinasi  nasional  salah  satu  wujud konkret penanganan terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Sama seperti tempat lain dibelahan  dunia  lainnya.  Memilih  vaksinasi  sebagai  upaya  mencegah  penularan Covid-19.  Sembari,  tetap  mengoptimalkan  upaya  preventif  dengan  tetap mematuhi protokoler kesehatan.
Di  Indonesia,  upaya  melawan  Covid-19  terus  dilakukan  baik  oleh pemerintah  maupun  aktor  yang  lain.  Penelitian  ini  menyimpulkan,  sejauh  ini penanganan  Covid-19  tidak  hanya  melibatkan  pemerintah.  Namun,  telah melibatkan banyak aktor, civil society dan swasta sebagai aktor yang melengkapi
PELAYANAN
KEUNTUNGAN SOLIDARITAS
PEMERINTAH SWASTA
CIVIL SOCIETY
TUJUAN YANG SAMA
peran  pemerintah.  Kedua  aktor  ini,  meskipun  tidak  terlalu  dominan  tetapi perannya  cukup  signifikan  dalam  penanganan  Covid-19  di  Indoensia. Civil society ,  mengambil  peran  yang  cukup  setral.  Membangun  solidaritas  dan kebersamaan  untuk  saling  membantu  antar  masyarakat  terdampak  Covid-19. Sementara  aktor  lainnya  swasta,  ikut  merealisasikan  kebijakan  pemerintah diantaranya  dengan  mengimplementasikan  pemberlakuan  pembatasan  aktifitas jam operasional kantor.
Terakhir,  perlu  dicatat  bahwa  yang  menarik  dari  temuan  ini  karena berbagai  aktor  yang  terlibat  dalam  penanganan  Covid-19  justru  berangkat  dari motif dan dorongan yang berbeda. tetapi, ketiga aktor masih bisa bersinergi. Tidak minumbulkan  konflik  sebagaimana  yang  banyak  dilihat  di  tempat  lain  bahwa pertemuan  antara  berbagai  aktor  justru  akan  membuat  konflik  terbuka  semakin besar.  Alih-alih  mencapai  kesepahaman  yang  sama  justru  keberadaan  berbagai aktor  dengan  motif  yang  berbeda  dapat  memicu  konflik.  Kebalikan  dari  temuan ini, justru temuan ini menunjukan bahwa perbedaan motif dan dorongan yang ada pada  masing-masing  aktor  tidak  menimbulkan  potensi  konflik.  Malahan,  yang kami lihat  ada kesamaan  yang terbangun antara  ketiga  aktor tersebut.  Persamaan yang  menjadi  irisan  yang  mengeliminasi  konflik  tersebut  karena  adanya  tujuan bersama  yang  ingin  di  wujudkan,  yaitu  melawan  penyebaran Covid-19 di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2020.  “Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:
Pengalaman  Indonesia.” Jurnal  Borneo  Administrator 16  (2):  253–70. Https://Doi.Org/10.24258/Jba.V16i2.685.
Anang  Sugeng  Cahyono.  2021.  “Implementasi  Model  Collaborative  Governance Dalam  Penyelesaian  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Publiciana 13  (1):  83–88. Https://Doi.Org/10.36563/P.V13i1.207.
Chhotray,  Vasudha,  And  Gerry  Stoker.  2009.  “Governance:  From  Theory  To Practice.” Governance Theory And Practice , 214–47.
Https://Doi.Org/10.1057/9780230583344_10.
Fauzi,  Ahmad.  2020.  “Implementasi  Pembatasan  Sosial  Berskala  Penanganan Pandemi Covid-19.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 16 (1): 174–78. Hadiwardoyo,  Wibowo.  2020.  “Kerugian  Ekonomi  Nasional  Akibat  Pandemi Covid-19.” Baskara:  Journal  Of  Business  And  Entrepreneurship 2  (2):  83– 92. Https://Doi.Org/10.24853/Baskara.2.2.83-92.
Harjudin,  Laode  Ode.  2020.  “Dilema  Penanganan  Covid-19:  Antara  Legitimasi Pemerintah  Dan  Kepatuhan  Masyarakat.” Jurnal  Kesejahteraan  Dan Pelayanan Sosial 1 (1): 90. Https://Doi.Org/10.52423/Jkps.V1i1.13249.
Hs, Heri Kurniawansyah, Amrullah, S Salahuddin, Muslim, And Sri Nurhidayati.
2020.  “Konsep  Kebijakan  Strategis  Dalam  Menangani  Eksternalitas Ekonomi  Dari  Covid  -  19  Pada  Masyarakat  Rentan  Di  Indonesia  Heri.” Indonesian  Journal  Of  Social  Sciences  And  Humanities, 1  (2):  130–39. Https://Journal.Publication-Center.Com/Index.Php/Ijssh/Article/View/117.
Juaningsih,  Imas  Novita,  Yoshua  Consuello,  Ahmad  Tarmidzi,  And  Dzakwan Nurirfan. 2020. “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan
Covid-19  Terhadap  Masyarakat  Indonesia.” Salam:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya Syar-I 7 (6): 509–18. Https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.V7i6.15363.
Khoerunisa,  Nisa,  And  Faisal  Fadilla  Noorikhsan.  2021.  “Perbandingan  Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia Dan India.” Journal Of Political Issues 2 (2): 89–101. Https://Doi.Org/10.33019/Jpi.V2i2.36. Muchtaruddin  Mansyur.  2021.  “Vaksinasi  Covid-19  Bagi  Pekerja,  Harapan Pulihnya Produktivitas.” Journal Of The Indonesian Medical Association 71 (1): 1–4. Https://Doi.Org/10.47830/Jinma-Vol.71.1-2021-534.
Nurlinah,  Haryanto,  Sunardi.  2019.  “Jurnal  Ilmu  Sosial  Disparity  Between  E  - Government And Human Resources” 18 (1): 17–34. Https://Doi.Org/10.14710/Jis.18.1.2019.17.
Pratikno.  2007.  “Governance  Dan  Krisis  Teori  Organisasi.” Jkap Vol  11,  No: 121–38.
Rahmansyah,  Wildan,  Resi  Ariyasa  Qadri,  Rts  Ressa  Anggia  Sakti,  And  Syaiful Ikhsan.  2020.  “Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Untuk Penangangan Covid-19 Di  Indonesia.” Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara
1 (4): 159–166. Rhodes,  R.  A.W.  2007.  “Understanding  Governance:  Ten  Years  On.” Organization Studies 28 (8): 1243–64. Https://Doi.Org/10.1177/0170840607076586. Rivelino,  Rivelino,  And  Arwanto  Harimas  Ginting.  2020.  “Tata  Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektive Penanganan Covid - 19 Dki Jakarta.” Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 13 (1): 36–51. Https://Doi.Org/10.33701/Jppdp.V13i1.1027.
Ryan,  Jacko.  2020.  “Peranan  Jaringan  Aktor  Dalam  Kebijakan  Penanganan Covid-19 Di Indonesia.”
Journal Publicuho 3 (4): 491.
Https://Doi.Org/10.35817/Jpu.V3i4.15380.
Sarah, Ayu. 2021. “Kualitas Pelayanan Publik Pada Administrasi Kependudukan Di  Bidang  Pembuatan  Elektronik  Kartu  Tanda  Penduduk  (E-Ktp).” Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan 7 (2): 1–10. Https://Doi.Org/10.37304/Jispar.V7i2.2192. Saraswati,  Putu  Sekarwangi.  2020.  “Kebijakan  Hukum  Terhadap  Penanganan Pandemi  Covid-19  Di  Indonesiasaraswati,  P.  S.  (2020).  Kebijakan  Hukum Terhadap  Penanganan  Pandemi  Covid-19  Di  Indonesia.  Kertha  Wicaksana, 14(2), 147–152. Https://Doi.Org/10.22225/Kw.14.2.1923.147-152.” Kertha Wicaksana 14 (2): 147–52.
Suhartoyo. 2020. “Governance Services Against Pandemic Covid 19 As A Form Of  Good  Governance.” Administrative  Law  &  Governance  Journal 3  (4):
708–18. Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Alj/Article/View/9660/0. Tuwu, Darmin. 2020. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid- 19.” Journal Publicuho 3 (2): 267. Https://Doi.Org/10.35817/Jpu.V3i2.12535.
Weiss,  Thomas  G.  2000.  “Governance,  Good  Governance  And  Global Governance: Conceptual And Actual Challenges.” Third World Quarterly 21 (5): 795–814. Https://Doi.Org/10.1080/713701075.
Wibowo,  Muhammad   Taufiq   Hatta,   And   Ami   Afriyani.   2021.   “Strategi
Kebijakan,  Tata  Kelola  Pemerintahan  Dalam  Penanganan  Covid-19  Di Kabupaten Sumedang.” Jurnal Ilmu Administrasi 12: 1–14.
Wijayanti,  Dyah  Retno,  And  Sri  Suryani.  2015.  “Waste  Bank  As  Community- Based  Environmental  Governance:  A  Lesson  Learned  From  Surabaya.” Procedia  -  Social  And  Behavioral  Sciences 184  (August  2014):  171–79. Https://Doi.Org/10.1016/J.Sbspro.2015.05.077.