History: Received  : 25 Febuari 2024 Revised  : 10 Maret 2024 Accepted  : 29 Maret 2024 Published : 27 April 2024
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 591 - 601 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4232

## TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAMBI NOMOR 38/PDT/2023/PT JMB TERHADAP PENANGANAN KREDIT MACET DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT PEGADAIAN
Zulkifli 1) , Holijah 2) , Abdul Latif Mahfuz 3)
PT. Pengadilan, Jambi, Indonesia 1)
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia 2,3) Corresponding Author: zulkifli1989aja@gmail.com 1) , magisterhukumppsump@gmail.com 2,3)

## Abstrak
Kredit  macet  menjadi  salah  satu  permasalahan  sangat  berpengaruh  serta  menjadi  skala  prioritas  dalam penanganannya  oleh  PT  Pegadaian.  Penelitian  ini  dibuat  untuk  mengetahui  1.  Bagaimanakah  tinjauan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023 PT JMB terhadap penanganan kredit macet serta proses eksekusi jaminan fidusia pada PT Pegadaian? 2. Bagaimanakah penanganan kredit macet serta proses  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  oleh  PT  Pegadaian  setelah  dikeluarkan  Putusan Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor  38/PDT  /2023/PT  JMB?.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, wawancara, pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian  1.  Tinjauan  Hukum  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor  38/Pdt/2023/PT  JMB  Terhadap Penanganan  Kredit  Macet  Dan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Pada  PT  Pegadaian  yaitu  terdapat  perbedaan pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  meskipun  terdapat  yurisperudensi  yang  terkait pemeriksaan  gugatan  konvensi  dan  rekonvensi  antara  Putusan  Tingkat  pertama  dan  Putusan  Tingkat banding.  2.  Penanganan  Kredit  Macet  Serta  Proses  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Yang  Dilakukan  Oleh  PT Pegadaian  Setelah  Dikeluarkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor  38/PDT/2023/PT  JMB  adalah tetap  melakukan  proses  penanganan  kredit  macet  dan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pegadaian, sehingga tidak terdapat perbedaan proses penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia antara sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB.
Kata Kunci : Kredit; Macet; Eksekusi; Jaminan; Fidusia; Pegadaian

## Abstract
Bad credit is one of the most influential problems and is a priority scale in handling it by PT Pegadaian. This research was created to find out 1. What is the legal review of the Jambi High Court decision Number 38/PDT/2023 PT JMB regarding the handling of bad credit and the process e ecution guarantee fiduciary at PT Pegadaian? 2. How is the handling of credit problems and the process of e ecuting fiduciary guarantees carried out by PT Pegadaian after the Jambi High Court Decision Number  38/PDT /2023/PT JMB is issued? This research uses  uridis normative research types. The data collection method used in this research is through document study, interviews, direct observation of situations  and  conditions  in  the  field.  Based  on  the  results  of  research  1.  Legal  Review  of  the  Jambi  High  Court Decision  Number  38/Pdt/2023/PT  JMB  Regarding  the  Handling  of  Credit,  Losses  and  E  ecution  of  Guarantees,
Fiduciaries at PT Pegadaian, namely that there are differences in the judge's considerations in deciding cases even though there  is  jurisprudence  related  to  e  amining  convention  and  reconvention  lawsuits  between  the  First  Level Decision and Appeal Level Decision. 2. Handling Credit   Losses and E ecution Process   Fiduciary Collateral between before and after the issuance of the Jambi High Court Decision Number 38/PDT/2023/PT JMB.
Keywords: Credit; Congested; E ecution; Guarantee; Fiduciary; Pawnshop

## PENDAHULUAN
Perkenomian suatu negara berkembang ditandai dengan semakin kompleknya sistem keuangan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam sektor keuangan, lembaga jasa keuangan memiliki peran yang sangat vital. Menurut Torado, terdapat 3 faktor atau komponen uatama dalam pertumbuhan ekonomi setiap bangsa. Faktor tersebut adalah (Hasan and Azis 2018):
1. Akumulasi modal. Hal ini mencakup segala bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah , peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk. Pada akhirnya jumlah pekerja akan bertambah.
3. Kemajuan teknologi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektro Keuangan  menerangkan  bahwa  lembaga  jasa  keuangan  adalah  lembaga  yang melaksanakan  kegiatan  di  sektor  perbankan,  pasar  modal,  Perusahaan  asuransi,  dana pensiun,  lembaga  keuangan  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya    Pengelolaan  dan penjaminan  dana  wajib  masyarakat,  termasuk  penyelenggara  skema  jaminan  sosial, pensiun dan kesejahteraan yang diatur dalam undang-undang pergadaian, pembiayaan ekspor  di  Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  lembaga  hukum, perusahaan  pembiayaan  sekunder  real  estate,  pengelola  dana  masyarakat  wajib,  dan lembaga  jasa  keuangan  lainnya  yang  berada  di  bawah  pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (Anggraeni and Pratomo 2023).
PT Pegadaian adalah salah satu lembaga jasa keuangan di Indonesia yang bergerak dalam  bidang  pembiayaan,  khususnya  pemberian  kredit  dengan  jaminan  fidusia. Berdirinya PT Pegadaian dilatar belakangi oleh:
1. Mencegah kerja paksa, riba, dan peminjaman yang tidak adil.
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat kecil.
3. Dukungan terhadap program nasional di bidang perekonomian dan pembangunan nasional.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti    Undang-Undang    Nomor  19  Tahun 1960  tentang  Perusahaan  Negara.  Tahun  1969  bentuk  badan  hukum  berubah  dari “Perusahaan  Negara”  menjadi  “PERJAN”berdasarkan  Peraturan  Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk PerusahaanNegara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian. Tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” menjadi  “PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  1990  tentang  Pengalihan  Bentuk  Perusahaan  Jawatan  (Perjan)
Pegadaian  menjadi  Perusahaan  Umum  (Perum)  Pegadaian  yang  diperbaharui  dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” menjadi “PERSERO” berdas arkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Bentuk  Badan  Hukum  Perusahaan  Umum  (Perum) Pegadaian  menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero).    Pada  tahun  2021,  bentuk  badan hukumnya  berubah  dari  “  Persero”  menjadi  “Perseroan”  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2021  tentang  Penambahan    Modal Provinsi  Negara  Republik  Indonesia  ke  dalam  Modal  Saham  Perseroan.  Perusahaan (Persero). PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Pegadaian mempunyai visi dan misi. Visi PT Pegadaian adalah “menjadi perusahaan keuangan paling bernilai di Indonesia dan agen  pilihan inklusi keuangan bagi masyarakat lokal.
Sedangkan misi PT Pegadian adalah:
1. Memberikan  keuntungan  dan  manfaat  yang  optimal  kepada  seluruh  pemangku kepentingan melalui pengembangan bisnis inti kami.
2. Memperluas  cakupan  layanan  UMKM  dan  meningkatkan  value  proposition kepada pelanggan dan pemangku kepentingan melalui sinergi Ultra Mikro.
3. Memberikan pelayanan prima yang berfokus pada pelanggan melalui :
- Proses bisnis menjadi lebih sederhana dan digital
- Teknologi informasi yang andal dan modern.
- Praktik Manajemen Risiko yang Kuat.
- Departemen SDM profesional dengan budaya kinerja tinggi.
PT Pegadaian memiliki produk yang berbasis jaminan fidusia kepada individu dan perusahaan. Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan yang dapat digunakan dengan  pinjaman  untuk  memperoleh  pinjaman  PT  Pegadaian.  Jaminan  ini  memiliki peran  penting  dalam  menjaga  keamanan  kredit  dan  perlindungan  kepentingan  para kreditur dalam menghadapi risiko kredit macet.  Kata fidusia berasal dari bahasa latin fiduciary  yang  menurut  kamus  hukum  berarti  kepercayaan.  Istilah  amanah  dalam bahasa  Indonesia  mengacu  pada  pengalihan  hak  milik  oleh  wali  amanat,  sedangkan dalam  terminologi  Belanda  disebut  juga  dengan  cerukan  khusus  wali  amanat. Menurutnya,  istilah  “Fiduciair  Eigendom  Overdracht”  (f.e.o)    sering  digunakan  di masyarakat khususnya di dunia perbankan, dimana seorang nasabah meminta pinjaman kepada  bank  dan    dijadikan  sebagai  jaminan  berupa  barang  bergerak,  namun  tidak bergerak.  Properti  Digunakan  karena  tidak  diserahkan  kepada  orang  yang  meminjam uang dari pemilik properti (bank) dan masih dikuasai dan digunakan oleh pemiliknya. Menurut undang-undang, semua kontrak jaminan utang adalah kontrak berlangganan. Seperti  kepentingan  jaminan    lainnya,  kepentingan  kepemilikan  ini  melekat  atau bertanggung jawab kepada kreditur.  Oleh karena itu bersifat substantif dalam arti ada pihak  ketiga  yang  mempunyai  hak  milik,  tetapi  juga  bersifat  memaksa  dalam  arti kreditur  sendiri  bukanlah  pemilik  di  antara  para  pihak.  Jadi  ini  hanya    semacam
kesepakatan.  Jaminan  fidusia  bukanlah  suatu  akad  yang  berdiri  sendiri,  tetapi keberadaan atau lenyapnya tergantung pada akad pokoknya, dan sekalipun akad pokok itu dilaksanakan dengan akta atau secara langsung, tidak memberikan jasa yang dapat dinilai dengan uang. dari pihak yang menyediakan Indonesia atau luar Indonesia.
Sebagai  kontrak  tambahan,  kontrak  akta  jaminan  perwalian  mempunyai  ciri-ciri sebagai berikut:
1. Sifat ketergantungan pada kontrak utama.
2. Keabsahannya hanya bergantung pada keabsahan akad pokok.
3. Sebagai perjanjian yang bersyarat,  hanya dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang disyaratkan dalam perjanjian pokok dipenuhi.
Dalam menangani kredit macet, PT Pegadiane bertanggung jawab dalam mengelola kredit macet, sehingga harus melakukan pengolahan yang efektif untuk meminimalkan kerugian dan memulihkan kredit  macet  dengan sebaik-baiknya.
Selain  penanganan  kredit  macet,  PT  Pegadaian  juga  berwenang  melaksanakan jaminan  fidusia.  Apabila  debitor  atau  Pemberi  Fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
1. Pelaksanaan perintah eksekutif oleh wali amanat. Artinya penegakan hukum dapat dilakukan  secara  langsung    tanpa  melalui  pengadilan,  dan    para  pihak  pada akhirnya terikat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
2. Barang-barang yang dilindungi jaminan perwalian akan dijual melalui pelelangan umum  di  bawah  pengawasan  wali  amanat,  dan  utangnya  akan  dilunasi  dengan hasil penjualan.
3. Penjualan  di  bawah  tangan  akan  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama apabila dengan cara itu dapat dicapai harga terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.
4. Penjualan secara tertutup akan dilakukan satu bulan setelah adanya pemberitahuan tertulis  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dan dimuat dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar di daerah yang bersangkutan.

## A. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  tinjauan  hukum  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor 38/PDT/2023  PT  JMB  terhadap  penanganan  kredit  macet  serta  proses  eksekusi jaminan fidusia pada PT Pegadaian?
2. Bagaimanakah penanganan kredit macet serta proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Pegadaian setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB?

## METODE PENELITIAN
Merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  hukum  yang  mengutamakan  peraturan  perundang-undangan sebagai bahan hukum, dan  pendekatan kasus yang mengutamakan seluruh peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  (permasalahan  hukum) yang  dihadapi  dalam  penelitian  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan untuk  melakukan  penelitian  ini    menggunakan  data  primer  dan    sekunder  melalui penelitian  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  diperoleh  selama  penelitian  ini dianalisis secara kualitatif. Kemudian analisis menjelaskan data yang diperoleh baik data primer  maupun  data  sekunder  diinterpretasikan  dan  ditarik  kesimpulan.  Penulis berupaya  menjelaskan  hasil  penulisan  secara  sistematis  dalam  bentuk  pertanyaan deskriptif hingga mencapai suatu kesimpulan/jawaban terhadap rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023 PT JMB Terhadap  Penanganan  Kredit  Macet  Serta  Proses  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Pada PT Pegadaian.
Tinjauan hukum adalah proses analisis dan pemeriksaan terhadap suatu masalah atau situasi  dari  sudut  pandang  hukum,  yang  dilakukan  untuk  memahami  dari  suatu peristiwa  dan/atau  tindakan  tertentu.  Prinsip  dasar  jaminan  fidusia  adalah  sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip jaminan fidusia berlaku untuk jaminan fidusia. Dengan kata lain, jaminan  fidusia  selalu  mengikuti  barang-barang  yang  dijaminkan,  tanpa memandang di mana barang-barang itu berada atau di tangan siapa barang-barang itu berada;
2. Prinsip profesionalisme dan keterbukaan berlaku dalam ikatan perwalian. Artinya, obligasi perwalian hanya dapat digunakan untuk mengikat barang-barang tertentu yang  dapat  dinilai  secara  andal,  dan  obligasi  tersebut  harus  didaftarkan  dengan tujuan  untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  status  obligasi perwalian  tersebut.  Barang  sebagai  milik  debitur.  Akibat  hukum  dari  penerapan asas  teknis  dan  keterbukaan  adalah  dengan  sendirinya  suatu  jaminan  perwalian mengikat  pihak  ketiga  terhadap  harta  debitur  yang  menjadi  subyek  jaminan perwalian;
3. Jaminan perwalian adalah jaminan penerus yang mengikuti akad pokok, sehingga apabila  akad  pokoknya  batal,  maka  akad  jaminan  perwalian  pun  ikut  batal sebagaimana  halnya  utang  yang  dijamin  dengan  jaminan  perwalian  dialihkan kepada orang lain. Artinya jaminan  atas utang tersebut juga dialihkan kepada wali amanat;
4. Janji  yang  memberi  wewenang  kepada  kreditur  penerima  perwalian  untuk mengambil alih barang yang dilindungi jaminan perwalian itu batal demi hukum apabila debitur mengingkari janjinya.
5. Jaminan  fidusia  dapat  diberikan  baik  terhadap  kewajiban-kewajiban  yang  sudah ada maupun terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul secara kontinjensi (akan ada kewajiban baru di kemudian hari), dan jaminan fidusia dapat diberikan baik terhadap benda-benda yang sudah ada maupun benda-benda baru yang  akan ada di kemudian hari;
6. Suatu  bangunan    di  atas  tanah  milik  orang  lain  dapat  diikatkan  pada  jaminan fidusia (apabila pemilik benda dan pemilik bangunan adalah pihak yang berbeda, maka bangunan  di atas tanah tersebut tidak boleh diikatkan pada jaminan fidusia)
7. Prinsip  ketidakterpisahan  berlaku  untuk  jaminan  kepercayaan.Menurut  asas pembagian utang, subyek jaminan amanah tidak dibagi-bagi di antara utang-utang tersebut.Akta  jaminan  perwalian  mempunyai  nilai  pembuktian  penuh  (volldig bewijs) dan tunduk pada akad pokok.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Solikin  selaku  Manager  Non  Gadai Cabang PT Pegadaian Muara Bungo, menjelaskan bahwa penanganan kredit macet yang dilakukan  PT  Pegadaian  terhadap  nasabah  yang  termasuk  dalam  klasifikasi  macet, dengan beberapa cara sebagai berikut:
1. Melakukan collection / penagihan rutin ke nasabah sebagai Upaya persuasive.
2. Mengirimkan  somasi/surat  peringatan  ketika  nasabah  telah  menunggak  2  (dua) bulan  berturut-turut  atau  menunggak  sampai  dengan  jatuh  tempo  dengan menyimpan arsip dan bukti tanda terima baik berupa surat atau media lainnya atau dapat  mengirimkan  melalui  kurir  resmi  dengan  mengarsipkan  pengirimannya. Dengan ketentuan hari ke 61 (enam puluh satu) tunggakan diberikan somasi / surat peringatan Pertama, hari ke 68 (enam puluh delapan) tunggakan diberikan somasi / surat peringatan Kedua, hari ke 75 (tujuh puluh lima) tunggakan diberikan somasi / surat peringatan Ketiga.
3. Melakukan  pelaksanaan  penarikan  barang  jaminan  yang  dilakuakn  oleh  Tim Collection  ,  7  (tujuh)  hari  setelah  dikirimkan  somasi  /  surat  peringatan  Ketiga  , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah somasi/surat peringatan Ketiga.
4. Apabila  nasabah  menyetujui  untuk  dilakukan  penyerahan  barang  jaminan  yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela oleh nasabah kepada PT Pegadaian, maka nasabah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Sukarela dengan  ketentuan    apabila  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  dari  tanggal enyerahan  jaminan,  nasabah  tidak  melakukan  penyelesaian/melunasi  seluruh kewajibannya,  maka  PT  pegadaian  berhak  melakukan  penjualan  baik  melalui pelelangan umum dan /.atau secara di bawah tangan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain, serta nasabah menandatangi  Surat Pernyataan Kuasa Menjual  yang  menerangkan  bahwa  hasil  penjualan  barang  jaminan  seluruhnya digunakan untuk membayar seluruh sisa kewajiban nasabah sesuai dengan jumlah pelunasan kewajiban nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mau menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela untuk  dilakukan  penjualan  secara  bersama-sama  untuk  membayar  seluruh kewajiban nasabah, maka dilakukan Upaya lanjutan yaitu permohona Eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat, dengan cara:
a. Mengajukan permohonan eksekusi kepada  Ketua Pengadilan  Negeri setempat oleh pemohon selaku PT Pegadaian dan termohon selaku nasabah.
b. Menunggu  jadwal  penetapan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk pelaksanaan Aanmaning / teguran kepada termohon.
c. Pelaksanaan Aanmaning
d. Jika  terjadi  kesepakatan  pada  saat  pelaksanaan  Aanmaning,  maka  dibuatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.
e. Jika  tidak  terjadi  kesepakatan  maka  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  eksekusi objek  jaminan  fidusia  dengan  jadwal  pelaksanaannya  menunggu  dari Pengadilan Negeri setempat.
Dalam  pelaksanaan  eksekusi  yang  dilakukan  secara  sukarela  terdapat  beberapa nasabah yang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri setempat dengan berbagai macam  gugatan,  sehingga  PT  Pegadaian  mengalami  kerugian  materiil  maupun immaterial  terhadap  gugatan  yang  diajukan  oleh  nasabah  meskipun  telah  dilakukan penyerahan barang jaminan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh nasabah kepada PT  Pegadaian,  sebagaimana  perkara  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  nomor perkara  35/Pdt.G/2022/PN  Mrb  di  pengadilan  Negeri  Muara  Bungo  dengan  putusan berupa  Menyatakan  nasabah  telah  wanprestasi  kepada  PT  Pegadaian  berdasarkan Perjanjian Kredit antara PT pegadaian dan nasabah, serta Perjanjian jaminan Fidusia dan Akta  jaminan  Fidusia.  Dan  PT  Pegadaian  mengalami  kerugian  akibat  tidak  dilakukan pembayaran oleh nasabah yang terdiri dari sisa utang pokok , sewa modal, tunggakan, dan  denda  yang  merupakan  akibat  dari  Tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh nasabah. Namun terdapat Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara di tingkat banding dengan nomor perkara 38/PDT/2023/PT JMB dengan amar putusan  dalam  konvensi,  dalam  pokok  perkara  menyatakan  gugatan  konvensi pembanding semula penggugat konvensi / tergugat rekonvensi bahwa gugatan nasabah tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard), dan dalam rekonvensi , dalam pokok perkara  menyatakan  gugatan  rekonvensi  terbanding  semula  terguat  konvensi  / penggugat  rekonvensi  (gugatan  balik  PT  pegadaian)  tidak  dapat  diterima  (Net Ontvankelijk Verklaard).
Putusan perkara 35/Pdt.G/2022/PN Mrb di pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Putusan perkara 38/PDT/2023/PT JMB di Pengadilan Tinggi Jambi terdapat perbedaan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tentang Konvensi dan Konvensi Baru dalam    perkara  nomor  35/Pdt.G/2022/PN  Mrb  dituangkan  pertimbangan  hakim, mengingat hal itu didasarkan pada tuntutan para penggugat Konvensi.Tergugat dalam gugatan  konferensi  ulang  ditolak,  namun  permohonan  konferensi  ulang  dari
penggugat/tergugat  ditolak.Jika  perjanjian  diakui  sebagian  dan  penggugat perjanjian/tergugat rekonvensi  kalah, maka penggugat perjanjian/tergugat rekonvensi harus  diperintahkan  untuk  membayar  biaya  perkara.  Adapun  amar  putusan  perkara 35/Pdt.G/2022/PN  Mrb  di  pengadilan  Negeri  Muara  Bungo,  dalam  rekonvensi,  dalam pokok  perkara  menyatakan  (1)  mengabulkan  gugatan  penggugat  rekonvensi  untuk Sebagian , (2) Tergugat rekovensi menyatakan  telah wanprestasi terhadap Penggugat Rekovensi  berdasarkan  Perjanjian  Kredit  Pegadian  Creasi  nomor  1076621030000111 tanggal 30 Juni 2021, perjanjian jaminan fidusia tanggal 30 Juni 2021, dan akta jaminan fidusia nomor 13 tanggal 03 Juli 2021, (3) menyatakan kerugian yang dialami pengggugat rekonvensi  yang  terdiri  dari  sisa  utang  pokok,  sewa  modal,  tunggakan,  dan  denda dengan total Rp 99.703.661,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) Hal ini merupakan akibat dari tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonfvensi. Sedangkan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara nomor 38/PDT/2023/PT JMB di Pengadilan Tinggi Jambi, dalam konvensi dan rekonvensi  menyatakan,  (1)  menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  pembanding semula penggugat konvensi / tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan  terbanding  semula  tergugat  konvensi  /  penggugat  rekonvensi  semula  juga dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  pembanding  semula  penggugat  konvensi  /  tergugat rekonvensi  berada  di  pihak  yang  kalah,  Dalam  hal  ini,  harus  diperintahkan  untuk membayar  biaya  hukum  baik  di  tingkat  peradilan  maupun  tingkat  banding, sebagaimana  tercantum  dalam  putusan,  (2)  menimbang,  bahwa  Berdasarkan pertimbangan    di  atas,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi  berpendapat  Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mrb Pengadilan Negeri Muara Bungo  tanggal 2 Maret 2023 dalam  tahap  banding.  tidak  dapat  dipertahankan  dan  dapat  dan  harus  dibatalkan berdasarkan  keputusan  yang  ditetapkan  di bawah  ini.  Adapun  amar  putusan  perkara 38/PDT/2023/PT JMB di Pengadilan Tinggi Jambi, dalam konvensi, dalam pokok perkara menyatakan  gugatan  konvensi  pembanding  semula  penggugat  konvensi  /  tergugat rekonvensi bahwa gugatan nasabah tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard), dan  dalam  rekonvensi,  dalam  pokok  perkara  menyatakan  gugatan  rekonvensi terbanding  semula  terguat  konvensi  /  penggugat  rekonvensi  (gugatan  balik  PT pegadaian) tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard).
Sehingga  antara  putusan  Tingkat  pertama  dan  Tingkat  terdapat  perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara meskipun terdapat yurisperudensi yang terkait pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi , yaitu: (1) Putusan MARI 1057 K/ Sip/ 1973 :" “Gugatan ganti rugi tidak didasarkan pada tuntutan ganti rugi, melainkan bersifat  mandiri  (terpisah),  sehingga  apabila  tuntutan  ganti  rugi  tidak  disetujui,  maka tuntutan ganti rugi dengan sendirinya  tidak diterima..  (2) Putusan MARI 1527 K/ Sip/ 1976:  "Karena  gugatan  rekonpensi  yang  telah  diputus  oleh  Jude    Facti  sangat  erat hubungannya  dengan  gugatan  konpensi,  sedangkan  gugatan  konpensi  tidak/  belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi mustinya
tidak  dapat  diperiksa  /  diputus  sebelum  gugatan  konpensinya  diperiksa  /diputus". Meskipun  tujuannya  untuk  menghemat  biaya  dan  waktu  sebagaimana  didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penerapan sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## B. Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh PT Pegadaian Setelah Dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB
Peringkat kredit buruk atau dipertanyakan adalah pinjaman yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai  batas waktu pembayaran angsuran pinjaman yang telah disepakati sebelumnya. Kredit macet, juga dikenal sebagai Non Performing Loan (NPL) adalah jenis kredit  yang  tidak  dapat  dilunasi  oleh  pihak  debitur  sesuai  dengan  ketentuan  yang disepakati.  Kredit  macet  adalah  kredit  yang  tidak  membayar  cicilan  atau  bunga  pada waktu tepat, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kredit macet terjadi  ketika  pihak  debitur  mengalami  kesulitan,  mengalami  kegagalan  usaha,  atau menghadapi  kondisi  ekonomi  yang  sulit  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban pembayaran kreditnya. Terjadinya kredit macet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebabkan oleh debitur. Dengan kata lain: Debitur menyalahgunakan kelayakan kreditnya. Setiap pinjaman yang diterima  debitur biasanya disertai dengan perjanjian kredit mengenai tujuan penggunaan pinjaman tersebut. Setelah  menerima pinjaman dari lembaga keuangan, debitur wajib memanfaatkan fasilitas kredit tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meminjam di luar kontrak biasanya berarti debitur tidak mampu membayar kembali pinjamannya secara penuh.
Debitur tidak akan berhasil menjalankan usahanya.Dalam praktiknya, debitur yang memperoleh  fasilitas  kredit  dari  lembaga  keuangan  tampaknya  tidak  mengelola transaksinya dengan pinjaman dari lembaga keuangan dengan baik. Debitur beroperasi secara longgar karena mereka kurang memahami bisnis yang mereka jalankan.
Debitur tidak bertanggung jawab. Beberapa debitur secara sadar meminjam uang dari lembaga  keuangan  untuk  menunjang  gaya  hidupnya,  namun  setelah  memperoleh fasilitas kredit, debitur tidak mau memikul tanggung jawab untuk melunasi utangnya. Ada  kasus  dimana  debitur  melarikan  diri  sebelum  batas  waktu  pelunasan.  Terkait dengan teori penyelesaian sengketa fidusia di pengadilan, para pihak yang bersengketa dapat melakukan proses penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan atau badan peradilan negara. Artinya, perselisihan disidangkan oleh hakim  dalam beberapa sidang. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh  Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pada Mahkamah Umum,  Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Konstitusi.  Tugas  pokok  pengadilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  adalah menerima dan mempertimbangkan segala sengketa yang diajukan ke pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta melaksanakan supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memutus dan menyelesaikannya.

## SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Tinjauan  Hukum  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor  38/PDT/2023  PT  JMB Terhadap Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Pengadilan  Negeri  Muara  Bungo  pada  Tingkat  pertama  dengan  Nomor  Perkara 35/Pdt.G/2022/PN Mrb di pengadilan Negeri Muara Bungo dan pada Pengadilan Tinggi pada Tingkat banding dengan Nomor Perkara perkara 38/PDT/2023/PT JMB di  Pengadilan  Tinggi  Jambi,  dimana  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri Muara Bungo terhadap gugatan penggugat rekonvensi / tergugat konvensi dalam hal  ini  PT  pegadaian  dapat  dikabulkan  untuk  sebagian,  dan  gugatan  penggugat konvensi  /  tergugat  rekonvensi  ditolak.  Sedangkan  pertimbangan  hakim Pengadilan  Tinggi  Jambi  terhadap  gugatan  pembanding  semula  penggugat konvensi  /  tergugat  rekonvensi  telah  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (Net Ontvankelijk  Verklaard)  dan  gugatan  terbanding  semula  tergugat  konvensi  / penggugat  rekonvensi  juga  mempunyai  konsekuensi  hukum  pula  terhadap gugatan rekonvensi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard).  Meskipun  tujuan  dalam  pelaksanaan  gugatan  konvensi  /  rekonvensi adalah  menghemat  biaya  waktu  sebagaimana  Meskipun  tujuannya  untuk menghemat biaya dan waktu  sebagaimana ketentuan ddialam ketentuan Pasal 4 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004    tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang menyatakan bahwa penerapan sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Penanganan Kredit Macet Serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh PT Pegadaian Setelah Dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB adalah tetap melakukan proses penanganan kredit macet dan eksekusi  objek  jaminan  fidusia  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  pada  PT Pegadaian,  dan  tidak  terdapat  perbedaan  proses  penanganan  kredit  macet  dan eksekusi objek jaminan fidusia antara sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PDT/2023/PT JMB.

## B. Saran
1. Dalam penerapan sistem peradilan di Indonesia sebagaimana ketentuan Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  agar  dalam pelaksaan  proses  peradilan  tetap  menjunjung  tinggi  penerapan  sitem  peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memperjelas pelaksaan gugatan konvensi /  rekonvensi  sehingga  tidak  terdapat  perbedaan  pendapat  serta  yurisperudensi yang digunakan dalam proses peradilan di Indonesia.
2. PT Pegadaian tetap melakukan upaya penanganan kredit macet dan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrik Mukamad Rofli, Putu Sarda Ardyan, Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Tenaga Kerja Terhadp Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur , Jurnal Ekonomi & Bisnis, Volume 2 Nomor 1, Maret 2017
Andi  Wahyu  Agung  Nugraha, Prinsip-Prinsip  Hukum  Jaminan  Fidusia  Dalam  Persefektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Anggraeni, Devi, and Wisnu Budhi Pratomo. 2023. “Dampak Undang -Undang Nomor 4 Tahun  2023  Tentang  Pengembangan  Dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (P2SK) Terhadap  Kelangsungan  Sektor  Jasa  Keuangan  Khususnya  Sektor  Lembaga Pembiayaan.” Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 5(12).
Alfina  Rahmatun, Analisis  Kredit  Macet  Dan  Penanganannya  :  Persfektif  Hukum  Ekonomi Syariah, Al-Muamalat : Jurnal Ilmu Hukum &Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 2 Dwi  Tatak  Subagiyo,2018, Hukum  Jaminan  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Jaminan Fiddusia  (Suatu  Pengantar) ,  UWKS  Press  Universitas  Wijaya  Kusuma  Surabaya, Surabaya
Hasan,  Muhammad,  and  Muhammad  Azis.  2018.  “Pembangunan  Ekonomi  & Pemberdayaan  Masyarakat:  Strategi  Pembangunan  Manusia  Dalam  Perspektif Ekonomi Lokal.”
Mr. Martiman Prodjohamidjo, 2002, Strategi Memenangkan Perkara, PT Pradnya Paramita,
Jakarta
Rosita, Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  (Litigadi  dan  Non  Litigasi) ,  Al-Bayyinah Journal of Islamic Law, Volume VI Nomor 2, 2017
Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan DI Indonesia, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Depok
Sudarto,  Budi  Santoso, Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Pada  Perbankan  Di  Indonesia, Notarius, Volume 12 Nomor 2, 2019