## ANALISIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SARANA  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
Anggraeni Endah Kusumaningrum* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang anggraeniwijayanto@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transaksi terapeutik sebagai sarana perlindungan  hukum  bagi  pasien.    Transaksi  terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter dengan  pasien  yang  memberikan  kewenangan  kepada  dokter  untuk  melakukan  kegiatan memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  berdasarkan  keahlian  dan  keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Hubungan  hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak.  Penelitian    ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif dengan    sumber data utama adalah data sekunder yang didukung data primer. Data  primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum, baik primer,  sekunder dan tertier yang akan dianalisis secara kualitatif  melalui pengkoleksian data, mereduksi data, PHQ\DMLNDQGDWDGDQPHPYHULÀNDVLGDWDDWDXSHQDULNDQNHVLPSXODQ+DVLO\DQJGLSHUROHK bahwa Transaksi terapeutik memposisikan kedudukan dokter dan pasien, pada  hubungan yang sederajat dengan harapan akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, namun pada kenyataannya norma-norma tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum.Hal itu terjadi disebabkan karena belum adanya pengaturan pelaksanaan transaksi terapeutik secara konsisten.
Kata Kunci : transaksi terapeutik, perlindungan hukum

## Abstract
This paper aims to know and analyze therapeutic transactions as a means of  legal protection for patients. Therapeutic transactions are agreements between physicians and patients who authorize the  physician  to  perform  activities  to  provide  health  services  to  patients  based  on  the  skills  and skills possessed by the doctor. The legal relationship in such therapeutic transactions creates rights and obligations that must be obeyed and implemented by each party. This research uses normative juridical approach method with primary data source is secondary data supported by primary data. Primary  data  is  obtained  directly  through  interviews  and  secondary  data  in  the  form  of   legal materials, both primary, secondary and tertiary which will be analyzed qualitatively through data FROOHFWLQJGDWDUHGXFWLRQGDWDSUHVHQWDWLRQDQGYHULÀFDWLRQRI GDWDRUFRQFOXVLRQV7KHUHVXOWV obtained that therapeutic transactions position physicians and patients, on equal relations in the hope  of   providing  legal  protection  for  the  parties,  but  in  fact  these  norms  have  not  been  able  to provide legal protection. That happens because there is no arrangement of  the implementation of transactions therapeutic consistently.
Keywords: therapeutic transactions, legal protection
Dr Anggraeni E.K, SH.MHum  : ANALISIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SARANA  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN

## I. Pendahuluan
1. Latar Belakang Pada awalnya hubungan dokter dan  pasien  didasarkan  pada  hubungan paternalistik 1 . Hubungan    paternalistik ini  merupakan  pola  hubungan      yang didasarkan  pada  adanya  rasa  kepercayaan ( ÀGXFLDU\UHODWLRQVKLS ) antara pasien kepada seorang  dokter.  Pola    hubungan  yang didasarkan  pada  kepercayaan  ini  diartikan bahwa  seorang  pasien  akan  menyerahkan sepenuhnya  pengobatan penyakitnya   pada dokter. Artinya pasien pasrah dan menerima apapun yang dilakukan dokter atas tubuhnya demi  kesembuhannya.  Sikap  pasrah  ini tercermin  bila  akibat  pengobatan  tersebut pasien menjadi cacat atau bahkan meninggal dunia,  maka hal itu dianggap sebagai takdir dari  Tuhan  YMK.  Oleh  karena  itu  dulu jarang  terdengar  pasien  atau  keluarganya, menyalahkan  atau  menuntut    dokter  yang merawatnya.
Seiring  dengan  perkembangan  jaman hubungan  dokter  dan  pasien    yang  berpola
1 Pola hubungan paternalistik, yaitu dokter dianggap akan  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  menyembuhkan pasien,  seperti  seorang  bapak  yang  baik  yang  akan  berbuat apa  saja  untuk  kepentingan  anaknya.  Pasien  diharapkan  akan bertindak  sebagai  anak  yang  patuh  dan  percaya  bahwa  dokter akan bertindak sebagai bapak yang baik. Doktrin inilah yang dulu tertanam di dalam pikiran seorang pasien. Pola hubungan vertikal yang  melahirkan  sifat    paternalistik  sang  pengobat  terhadap si  sakit  ini  mengandung  baik  dampak  positif  maupun  dampak negatif.  Dampak  positif  pola  vertikal  yang  melahirkan  konsep hubungan paternalistik ini sangat membantu si sakit dalam hal si sakit awam terhadap penyakitnya. Sebaliknya dapat juga timbul dampak  negatif  apabila  tindakan  sang  pengobat  yang  berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan si sakit itu merupakan  tindakan-tindakan  sang  pengobat  yang  membatasi otonomi  si  sakit,  yang  menurut  sejarah  perkembangan  budaya dan  hak-hak  dasar  manusia  telah  ada  sejak  lahirnya.  Hermien Hadijati  Koeswadji,  1998, Hukum  Kedokteran  :  studi  tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak , Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hlm.37. Pola hubungan demikian diidentik  dengan  pola  hubungan  vertikal  dimana  kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat, pasien menyerahkan nasib sepenuhnya kepada dokter yang merawatnya. James F. Childerss, 1989, Prioritas-prioritas dalam Etika Biomedis , Cetakan Pertama, Penerbit  Kanisius,  Yogyakarta,  hlm.17.  Apabila  dianalogi  ini diterapkan pada pelayanan kesehatan, dokter dipandang sebagai orang  tua  yang  memperlakukan  pasien  sebagai  anak  kecil  yang tidak  diizinkan  untuk  menentukan  kesejahteraannya  sendiri ataupun cara pencapaiannya.
paternalistik berubah  menjadi horizontal kontraktual . Hubungan horizontal kontraktual menyebabkan  dokter dan pasien mempunyai kedudukan yang sejajar 2 yaitu bahwa dokter dan  pasien  sepakat,  untuk  saling  memberi prestasi (dengan berbuat atau tidak berbuat) di  bidang  pelayanan  kesehatan.  Dokter  dan pasien adalah subjek hukum yang membentuk hubungan medik maupun hubungan hukum dengan objek berupa pemeliharaan kesehatan maupun pengobatan penyakit. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi  oleh  para  pihak.  Adanya  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  para pihak,  dan    konsekuensinya  tentu  berupa pertanggungjawaban  secara  hukum.  Oleh karena  itu    antara  dokter  dan  pasien  ada hubungan  hukum  berupa  perjanjian  atau SHUVHWXMXDQVHFDUDVSHVLÀNGDQOD]LPGLVHEXW transaksi  terapeutik 3 . Transaksi  terapeutik mencakup  bidang diagnostik,  preventif, rehabilitatif, maupun promotif .
Saat ini dengan  meningkatnya kesadaran masyarakat  akan  hak-hak  yang  mereka miliki    sebagai  pasien,  maka    pemahaman tersebut  membuat pasien tidak lagi bersikap pasif   menunggu  dan  mengiyakan  tindakan pemeriksaan  dan  pengobatan  apapun  yang diberikan  dokter  kepadanya,  namun  pasien ikut serta  menentukan apa yang terbaik bagi tubuhnya,  sekalipun    pemahaman  pasien tersebut sering kali tidak direspon oleh dokter

## VHKLQJJDPXQFXONRQÁLNGDQEHUXMXQJSDGD
2  Ani  Isfandyarie,  2005, Malpraktek  &  Resiko  Medik dalam Kajian Hukum Pidana, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm.2. 3 Transaksi terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka terapi, dalam hal ini terapi yang bukan hanya  menyangkut  kesehatan  saja  melainkan  juga  menyangkut semua  aspek  kesehatan  yaitu  menyangkut  promotif,  preventif, kuratif  maupun  rehabilitative.      Istilah  transaksi  terapeutik dapat  ditemukan  dalam  Mukadimah  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia ( KODEKI ) yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan  RI  Nomer  434/Men.Kes/X/1983  tentang  berlakunya Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  yang  mencantumkan  tentang transaksi  terapeutik  sebagai  berikut:  yang  diimaksud  dengan transaksi  terapeutik  adalah  hubungan  hukum  antara  dokter dan  penderita  yang  dilakukan  dalam  suasana  saling  percaya  ( konfidensial ) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan  kekhawatiran  mahluk  insani.  Oleh  karena  itu  bersifat menjelaskan, memerinci ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik untuk melindungi dokter dan pasien.
sengketa medik antara keduanya.
Berdasarkan  pengamatan  penulis  ada beberapa  kasus-kasus  pengabaian  maupun pengingkaran  hak  pasien  yang  pernah diberitakan media (baik surat kabar, majalah, maupun televisi) antara lain kasus antara:

## 0DU]XNL GDQ +HUDZDWL DQDN GDQ LVWUL
Hilyadi di Lampung Tengah mengadukan dokter  karena  mengakibatkan  Hilyadi meninggal  dunia  setelah  mendapatkan suntikan  di  Rumah  Sakit  Harapan Bunda Gunung Sugih Lampung Tengah. 4 2.  Ratna  Suminar  mengadukan  sebuah Rumah Sakit di Kota Cimahi Jawa Barat karena  anaknya  yang  bernama  Sepia 5L]NLDQL  EXODQ PHQJDODPL NHEXWDDQ setelah mendapat infus di kening, padahal Ratna  menolak  pemasangan  infus tersebut pada saat anaknya dirawat. 5
3.  Harun,  35  tahun  warga  Bogor  Jawa
Barat mensomasi dokter dan rumah sakit karena  melakukan  operasi  dengan  tidak hati-hati dan ceroboh 6 .
4.  Keluarga  almarhum  Wagiman  Riyanto (60  tahun),  yang  mengadukan  Rumah Sakit Daerah dr. Sobandi Jember karena tidak  mau  memberi  penjelasan  atas meninggalnya Wagiman. 7
5.  FM  (15  tahun)  warga  Banyumas mengadukan seorang dokter yang menyunatnya  dengan  ceroboh  sehingga FM  harus  kehilangan  alat  vitalnya sepanjang 5 centimeter.
6.  Keluarga  almarhum  Robinson  Sitorus warga  Pematang  Siantar  Sumatera Utara, yang mengadukan seorang dokter karena  salah  memberikan  obat  diabetes meskipun  sudah  diingatkan  bahwa
4 Kompasiana, 04/10/12 . diakses pada tanggal 14 juni 2015
5 Tempo.com ,  18 Agustus 2014 , jam 05.45, diakses pada tanggal 14 Juni 2015
6 Tempo.com, 30 Mei 2014, jam 14.34, diakses pada 14 Juni 2015
7 Tempo.com, 3 Desember  2013, jam 19.37, diakses pada 14 Juni 2015
8 Tempo.com, 28  November 2013, jam 15.51, diakses pada 14 Juni 2015
pasien tidak biasa mengkonsumsinya. 9
7.  Dokter  diadukan  karena  melakukan amputasi  (pemotongan)  jari  telunjuk seorang  bayi  akibat  pemasangan  infus yang  salah  dan  tanpa  ada  persetujuan tindakan medik. 10
Berdasarkan  kasus  –kasus  diatas  maka perumusan masalah dalam tulisan ini adalah :
a. Bagaimanakah  pengaturan  hak  dan kewajiban  dalam  transaksi  terapeutik antara dokter dan pasien menurut hukum positif  di Indonesia ?
b. Faktor-faktor apasajakah yang
menjadi  penyebab  transaksi  terapeutik antara  dokter  dan  pasien  belum  dapat memberikan perlindungan hukum ?

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang- undangan serta doktrin. Dalam penelitian ini dipergunakan  metode  pendekatan  yuridis, dengan  meneliti  kaidah  atau  aturan  hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan  suatu  peristiwa  hukum. 11 Jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data  Sekunder  yang  terdiri  dari  Bahan Hukum  Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder, dan  bahan  Hukum  Tertier  yang  diperoleh dari buku-buku, literatur, makalah, peraturan perundang-undangan dan sumber data  lain.  Pengumpulan  data  sekunder dilakukan menggunakan metode pendekatan
9 Indosiar.com, 10 Pebruari    2014, jam 19.37, diakses pada 14 Juni 2015
10 Indosiar.com, 10 April   2013, diakses pada 14 Juni 2015
11 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris , Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 36
Dr Anggraeni E.K, SH.MHum  : ANALISIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SARANA  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
literatur, yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan
menggunakan bahan-bahan pustaka  hukum  yang  mendukung  dalam penelitian  ini.  Pengumpulan  bahan-bahan hukum  dilakukan  dengan  cara  penelusuran, pengumpulan,  dan  studi  dokumen  secara konvensional  seperti  membaca,  melihat mendengarkan,  maupun  dengan  teknologi informasi  (media  internet).  Data  sekunder yang  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tertier  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah akan  dianalisis  dengan  metode  normatif yang  kemudian  akan  disajikan  secara deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dipergunakan analisis kualitatif.

## II. Hasil Penelitian dan Analisis Pembahasan
1. Pengertian transaksi terapeutik Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia persetujuan diartikan juga sebagai “ transaksi”. Transaksi    terapeutik  adalah persetujuan  yang  terjadi  antara  dokter  dan pasien  dibidang  pengobatan  (sesuatu  yang mengandung  unsur  atau  nilai  pengobatan) yang mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif .  Transaksi terapeutik  tersebut  timbul  sebagai  akibat dari adanya hubungan horizontal kontraktual. Transaksi terapeutik secara yuridis diartikan sebagai  hubungan  hukum  antara  dokter dengan  pasien  dalam  pelayanan  medis secara  profesional  dengan    didasarkan  pada kompetensi  yang  sesuai  pada  keahlian  dan keterampilan  tertentu  di  bidang  kesehatan. Transaksi terapeutik itu dikategorikan sebagai perjanjian  yang  diatur    dalam  ketentuan Pasal 1601 Bab 7A Buku III KUH Perdata, yaitu  termasuk    jenis  perjanjian  untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang dimaksudkan adalah  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan.  Selain  itu,  jika dilihat ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan  yang  dapat  dikategorikan sebagai  pengurusan  urusan  orang  lain
( zaakwaarnerning ) yang diatur dalam Pasal  1354  KUH  Perdata,  maka  transaksi terapeutik merupakan perjanjian ius generis. Adapun  yang  dimaksud  dengan  perjanjian pemberian  jasa,  yaitu  suatu  perjanjian  di mana  pihak  yang  satu  menghendaki  pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesanggupan membayar  upahnya,  sedangkan  cara  yang akan  dilakukan    untuk    mencapai    tujuan rsebut  diserahkan  pada  pihak    lawannya. Pihak    lawan  tersebut  adalah  seorang  ahli dalam bidangnya dan telah memasang tarif untuk jasanya. 12
2. Pengaturan    Transaksi  Terapeutik
Antara  Dokter  Dan  Pasien  Menurut  Hukum Positif  Di Indonesia Sekalipun transaksi terapeutik dikategorikan  sebagai  perjanjian  pemberian jasa,  namun  didasarkan  perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan, dan didasarkan prinsip pemberian  pertolongan,  sehingga  disebut sebagai  hubungan  pemberian  pertolongan medis.  berdasarkan  prinsip  pemberian pertolongan ini, maka dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan rnedis  melebihi  kebutuhan  dari  orang  yang ditolong,  karena  pemberian  pertolongan bertujuan  untuk  memulihkan  kemampuan orang  untuk  dapat  mengatur  dirinya sebaik-baiknya,  sehingga  pelayanan  medis yang  diberikannya  kepada  pasien  harus berorientasi  demi    kepentingan    pasien. Sementara  itu  pada  pihak  pasien    prinsip pemberian    pertolongan    berarti    pasien sebagai  penerima  pertolongan  tidak  dapat melepaskan  tanggung  jawab  atas  dirinya seluruhnya  atau  pasrah  kepada  dokter sebagai  pemberi  pertolongan  yang  memiliki kemampuan profesional di bidang medis. 13
Berdasarkan hal tersebut maka
12 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Op.cit., hal.140
13 Ibid, hal. 141.
Tujuan  Transaksi  Terapeutik  adalah  :1). Menyembuhkan  dan  mencegah  penyakit, pemberi  Pelayanan  kesehatan  berkewajiban untuk  memberikan  bantuan  Pelayanan kesehatan  yang  dibatasi  oleh  kriterium memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan  dapat  mencegah  atau    menghentikan proses penyakit yang bersangkutan. Sebagaimana  diatur    Pasal  53  Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  2009  bahwa tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan profesinya  bertugas  menyelenggarakan  atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang  keahlian  dan  atau  kewenangannya. Untuk  menjamin  terselenggaranya  kegiatan tersebut,  maka  setiap  tenaga  kesehatan termasuk dokter berhak memperoleh perlindungan  hukum,  sepanjang  yang dilakukannya  sesuai  dengan  standar  profesi dan tidak melanggar hak pasien/klien. Dengan demikian  standar  profesi  sebagai  pedoman yang  harus  digunakan  sebagai  petunjuk dalam  menjalankan  profesi  secara  baik, sebenarnya  merupakan  penyelenggaraan otonomi professional kesehatan dan sekaligus merupakan pembatasan dalam menjalankan profesi. Standar profesi yang dimaksud di atas adalah  standar  Pelayanan  kesehatan  yang disusun  oleh  masing-masing  asosiasi  profesi kesehatan  seperti  IDI,  PDGI,  PPNI,  IBI, IFI dan asosiasi  profesi  kesehatan lainnya. Standar  profesi  tersebut  dapat  dirumuskan sebagai cara bertindak dalam peristiwa yang nyata  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan pengalaman.2).  Meringankan  penderitaan, artinya  bahwa  tindakan  medik  yang dilakukan dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan  kesehatan  pasien  harus  secara nyata ditujukan untuk memperbaiki keadaan pasien  atau  agar  keadaan  kesehatan  pasien lebih  baik  dari      sebelumnya,  maka  guna meringankan penderitaan pasien, penggunaan metode  diagnostik  atau  terapeutik  yang lebih  menyakitkan  seharusnya  dihindarkan. Pemberian bantuan atau pertolongan untuk meringankan  penderitaan  ini  merupakan
bagian  dari  suatu  tugas  pemberi  Pelayanan kesehatan  professional,  sehingga  berlaku standar Pelayanan kesehatan yang didasarkan  pada  ketelitian    dan  sikap berhati-hati.  Di  dalam  pengertian  upaya kesehatan  terlihat  bahwa  kegiatan  yang dilakukan  adalah  untuk  memelihara  dan meningkatkan  kesehatan,  oleh  karena  itu dalam  pengertian  upaya  meringankan penderitaan  atau mengurangi perasaan sakit, termasuk  juga  menghindarkan  penderitaan yang  diakibatkan  oleh  upaya  perawatan kesehatan.  Secara  yuridis  apabila  dokter/ terapis  tidak    memenuhi    kewajibannya dengan  berbuat  sesuatu  yang  meringankan atau  mengurangi  perasaan  sakit,  sehingga PHQLPEXONDQ NHUXJLDQ ÀVLN DWDXSXQ QRQ ÀVLN SDGD SDVLHQ PDND GRNWHU GDQ DWDX tenaga  kesehatan  yang  bersangkutan  dapat GLWXQWXWSHQJJDQWLDQNHUXJLDQ3DVDO
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ). 3). Mendampingi  pasien.  Di  dalam  pengertian ini  termasuk  juga  mendampingi  menuju kematiannya. Kegiatan mendampingi pasien ini  seharusnya  sama  besar  dengan  kegiatan untuk  menyembuhkan  pasien.  Sehubungan dengan  hal  tersebut  seringkali  tidak terpenuhinya  kegiatan  untuk  meringankan penderitaan dan untuk mendampingi pasien dipersalahkan  karena  kurang  atau  tidak adanya  waktu  yang  tersedia.  Sekalipun kegiatan  teknis  medis  dapat  merupakan Pelayanan yang baik terhadap pasien, namun hukum  mewajibkan  seorang  dokter  atau tenaga kesehatan selaku   professional   untuk melakukan      baik      kegiatan      pemberian pertolongan  maupun  kegiatan  teknis  medik sesuai  dengan  waktu  yang  tersedia  dengan mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien/klien.
3. Faktor-Faktor    Penyebab  Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien Belum Dapat Memberikan Perlindungan Hukum
Transaksi  terapeutik    sebenarnaya memposisikan kedudukan dokter dan pasien, pada    hubungan  yang  sederajat.  Kondisi
tersebut  terlihat  dari  banyaknya  peraturan perundang-undangan  yang  mengaturnya, mulai  dari  undang-undang  (  Undang Undang  No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,  Undang  Undang  No  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang No. 44  Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ), ( PP NomorTahun 1960 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran) hingga peraturan yang berbentuk  tekhnis  yang  diatur  di  dalam Peraturan  /Keputusan  Menteri  Kesehatan

## 3HUPHQNHV1RPRU7DKXQWHQWDQJ
Rekam  Medik,  Permenkes  Nomor.  290

## 7DKXQ  WHQWDQJ 3HUVHWXMXDQ 7LQGDNDQ
Kedokteran,  PerMenKes  Nomor  2052/ 0(1.(63(5;WHQWDQJ,]LQ3UDNWLN dan  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran). Begitu  banyak  norma  yang  mengatur tentang transaksi terapeutik tersebut dengan harapan    dapat  memberikan  perlindungan hukum  bagi  para  pihak,  namun  pada kenyataannya  norma-norma  tersebut  belum dapat  memberikan  perlindungan  hukum. Hal  itu  terjadi  disebabkan  karena  belum adanya  pengaturan  pelaksanaan  transaksi terapeutik secara konsisten.  Dalam  arti para pihak menyadari dan mengetahui kedudukan dan  posisinya  masing-masing,  sebab  masih banyak dokter yang tidak memahami bahwa transaksi  terapeutik  menimbulkan    adanya hubungan  hukum  antara  dokter  pasiennya sehingga  akibatnya  dokter  menganggap bahwa  pasien  adalah  objek  bukan  subjek dalam  pelayanan  medik.  Selain  itu  saat  ini belum  dapat  tercipta  secara  baik  adanya komunikasi  dua  arah  antara  dokter  dan pasien,  untuk  saling  memberi  informasi yang dibutuhkan dan diperlukan agar  dapat memberikan  pengobatan  dan  mendapatkan pengobatan yang diharapkan.
Faktor  faktor  penyebab      transaksi terapeutik saat ini belum dapat memberikan perlindungan  hukum    bagi    pasien  yang terdapat  pada  substansi,  struktur  maupun budaya  hukumnya,  sebagaimana  penjelasan dibawah ini:

## a. Substansi hukum
Secara  substansi  hukum    ada  aturan maupun norma yang  saling berbenturan satu sama lain, ataupun peraturan tersebut tidak jelas ( kabur ). Selain itu juga terdapat hal-hal penting yang  belum atau tidak diatur dalam hukum  kesehatan.  Hal  diatas  terakumulasi sehingga terjadi banyak peraturan-peraturan yang  tidak  jelas.    Persoalan  tersebut tentu  akan  menimbulkan    ambiguitas  dan ketidakpastian hukum,
1). Benturan Hukum Sebagaimana  kita  ketahui  terdapat banyak  norma  hukum  yang  berlaku  dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Norma  tersebut  idealnya  diabdikan  untuk dapat  mengakomodir  kebutuhan  sekaligus melindungi  kepentingan  para  pihak    dalam pelayanan  kesehatan,  khsusunya  dokter dan  pasien  sehingga  dapat  memberikan keadilan,  kepastian  maupun  kemanfaatan bagi masyarakat. Kenyataannya, ada norma hukum yang berbenturan seperti pada pasal 4 ayat 1  dan ayat 2 Permenkes No. 2052 tahun 7HQWDQJ L]LQ SUDNWHN GDQ SHODNVDQDDQ praktik  kedokteran  terkait  Surat  Ijin Praktik  (SIP)  dokter  dan  dokter  spesialis diberikan  paling  banyak  untuk  tiga  (  3  ) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik  perseorangan.  Namun  dalam  pasal 6  Permenkes  yang  sama  mengatur  bahwa guna    melaksanakan  program  pemerataan pelayanan  kesehatan  SIP  dokter    berlaku juga  bagi  fasilitas  pelayanan  kesehatan pemerintah  dalam  wilayah  binaannya yang  tidak  memiliki  dokter,artinya  karena pemerataan  pelayanan  kesehatan,  maka seorang dokter diperbolehkan menggunakan
SIP  di  wilayah  binaannya  meskipun  dokter tersebut  sudah  memiliki  3  (tiga)  tempat praktik.  Ironisnya,  berdasarkan  pasal  37 ayat  3  Undang-Undang  Nomer  29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan pasal 10  ayat  2  Permenkes  No  2052  Tahun  2011 menyatakahn  bahwa satu Surat Ijin Praktik hanya berlaku untuk 1 (satu ) tempat praktik. Mencermati hal tersebut jelaslah bahwa pasal 6 Permenkes 2052 tahun 2011 ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
2). Kevakuman Hukum Pasal 19 Permenkes RI, Nomor  290/Men. .HV3HU,,, \DQJ PHQ\DWDNDQ EDKZD dalam  rangka  pembinaan  dan  pengawasan persetujuan  tindakan  kedokteran  kepada dokter  tersebut  dapat  diberikan  sanksi administrasi  berupa  teguran  lisan,  teguran WHUWXOLVVDPSDLGHQJDQSHQFDEXWDQVXUDWL]LQ praktek.  Adanya  ketentuan  yang  mengatur mengenai  pemberian  sanksi  administrasi ini  menjadi  penting  untuk  menunjukkan bahwa  telah  ada  ketentuan  yang  mengatur informed  consentper  se .    Artinya  sanksi tetap  dapat  diberikan  sekalipun  mungkin tindakan  medik  yang  telah  dilakukan  tidak menimbulkan  bahaya  apapun  bagi  pasien yang  telah  dirawatnya.  Sebaliknya  tanpa adanya  ketentuan  yang  mengatur  sanksi akan menunjukkan bahwa kewajiban meminta informed  consent seakan-akan hanya  sebagai  upaya  melindungi  profesi dokter  ketika  mengalami  kegagalan  dalam tindakan  mediknya.Namun  disayangkan ternyata  dalam  permenkes  tersebut  tidak ada  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai    hal pelanggaran  tindakan    kedokteran  seperti apa dan bagaimana yang akan mendapatkan sanksi administrasi.
Selanjutnya
berkaitan dengan penolakan  tindakan  kedokteran  meskipun dalam  pasal  16Permenkes  Nomor    290/ 0HQ.HV3HU,,, PHQJDWXU WHQWDQJ penolakan pasien terhadap tindakan kedokteran setelah pasien tersebut menerima penjelasan  tentang  tindakan  kedokteran yang  akan  dilakukan  maupun  tatacara penolakan  tindakan  kedokteran  tersebut, namun  muncul  permasalahan    lain  yang belum    diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. Masalah tentang informed consent yang  belum  ada  pengaturannya adalah:    apakah informed  consent yang telah  diberikan  oleh  pasien  dapat  dicabut atau  ditarik  kembali  oleh  pasien,  batas- batasdiperbolehkannya informed  consent itu  dicabut  atau  ditarik. Informed    consent merupakan wujud otonomi dari individu yang memberikannya. Informed  consent diberikan secara sepihak, artinya tidak ada kewajiban baik  dari  perjanjian  maupun  dari  undang- undang  bagi  pasien  untuk  memberikannya. Oleh  karena  itupemberian informed  consent merupakan hak, bahkan hak mutlak pasien. Terhadap  hak  mutlak  ini  tidak  ditemukan pembatasan  penggunaannya.  Dalam  hal ini  patut  dikemukakan  pendapat  yang menyatakan  apabila  tidak  dapat  dicabut, maka  hal  itu  merupakan  ketidak  adilan, sebab informed  consent sangat  berkaitan GHQJDQ ÀVLN PDQXVLD \DQJ VHGHPLNLDQ fundamental kepentingannya sebagai identitas  dan  otonomi  seseorang.  Sehingga seharusnya informed  consent dapat    dicabut sewaktu-waktu  dan  pada  tahap  apapun tanpa  berunding  dengan  pihak  yang  telah menerimanya sepanjang belum menimbulkan akibat hukum yang nyata.
Demikian  pula  mengenai  pengaturan Pasal  21  ayat  (1)  Permenkes  No  2052/ 0HQNHV3HU; WHQWDQJ ,]LQ 3UDNWLN
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
menyebutkan  bahwa  “Praktik  kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan  hubungan  kepercayaan  antara dokter dan dokter gigi dengan pasien dalam upaya  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan,” kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa kesepakatan  yang  dimaksudkan  ayat  (1) merupakan  upaya  maksimal  pengabdian profesi  kedokteran  yang  harus  dilakukan dokter  dan  dokter  gigi  dalam  penyembuhan dan  pemulihan  kesehatan  pasien  sesuai dengan  standar  pelayanan,  standar  profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis  pasien,  upaya  maksimal  sebagaimana dimaksud  ayat  2  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi setempat. Pasal 21 ayat 2 Permenkes No 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang

## ,]LQ 3UDNWLN GDQ 3HODNVDQDDQ 3UDNWLN
Kedokteran ini merupakan kewajiban dokter dalam  penyelenggaraan  praktik  kedokteran yang harus sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan  kebutuhan  medis  pasien,  namun sayangnya  sampai  saat  ini  belum  ada pengaturan  standar  pelayanan  medis (  SPM )  yang  berlaku  secara  nasional,  sehingga akibatnya sampai saat ini belum ada standart yang  sama  terhadap  penanganan  suatu penyakit, dalam arti dokter maupun  rumah sakit          menggunakan  standartnyasendiri- sendiri  sesuai  dengan  kemampuannya.  Hal ini  tentu  berpotensi  dapat  menimbulkan kerugian kepada pasien.
3). Kekaburan Hukum 1). Adanya Kesepakatan dalam hubungan  dokter  dan  pasien,  merupakan langkah  untuk  menyesuaikan  kehendak maupun kepentingan para pihak.
Kepentingan  itu  tertuang  dalam    hak  dan kewajiban.  Hak  pasien  adalah    hak  asasi yang  bersumber  dari  hak  dasar  individu dan hak dasar sosial. Dua asas hukum yang melandasi hukum kesehatan yaitu the right to health care atau hak atas pelayanan kesehatan dan the  right  ofself   determination atau  hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak  dasar  atau  hak  primer  dalam  bidang kesehatan  khususnya  hukum  kedokteran. Pengakuan hak pasien tersebut diatur dalam

## 3HUPHQNHV 1R  WHQWDQJ LQIRUPHG FRQVHQWGDQ3HUPHQNHV1R5HNDP
Medis  .  Hak-hak  ini  semakin  mendapat aktualisasinya  dengan  diundangkannya  UU No  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Sehingga  meskipun  Undang-undang  Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Hak pasien yang bersifat sosial (the right to  health  care )  dirumuskan  di  dalam  Pasal 4  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan    menyebutkan  bahwa “Setiap  orang  berhak  atas  kesehatan”. Konsep hak atas kesehatan ini merujuk pada makna  hak  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. Konsep ini sejalan dengan prinsip theright  to  health  care yang  diakui  di  dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Kovenant  Internasional  tentang  hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan landasan  pengakuan  dan  perlindungan
hak-hak  asasi  manusia  secara  universal. Pengakuan bahwa hak atas kesehatan adalah bagian dari hak asasi pun dinyatakan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 36 Tahun 2009. Pengakuan  ini    melahirkan  tanggung  jawab bagi  pemerintah/negara  untuk  mewujudkan hal  tersebut,  artinya  pemerintah/  negara bertanggung  jawab  menyediakan  berbagai fasilitas kesehatan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat  /  warga  negara  dalam  rangka memenuhi  hak  setiap  orang/warga  negara untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan. Termasuk dalam hal itu adalah perlindungan hak-hak  atas  kesehatan  yang  bersifat individual.
Berbeda dengan hak yang bersifat sosial dimana  pemenuhannya  langsung  menjadi tanggung jawab negara, maka hak kesehatan yang  bersifat  individu  pemenuhannya  akan bergantung  pada  pihak  kedua,  yang  dalam konteks  hak  pasien  ini  maka  tuntutan pemenuhannya ada pada dokter. Selanjutnya berkaitan  dengan  Pasal  4  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyebutkan  bahwa  “  setiap  orang berhak  atas  kesehatan  “,  dari  rumusan itu  dapat  diartikan  bahwa  setiap  orang mempunyai  hak untuk menentukan sendiri pelayanan  kesehatan  yang  dibutuhkan, serta  mempunyai    hak  untuk  memperoleh informasi  atas  kesehatan  dirinya.  Hak yang  terdapat  dalam  Pasal  4  Undang Undang  Kesehatan  tersebut    kemudian mendapat  penguatan    norma  melalui  Pasal 56  dan  Pasal  57  Undang  Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang    Kesehatan,    yang mengatur  mengenai    perlindungan  pasien 14 .
14  Periksa  Pasal    56    dan  Pasal  57  Undang  Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan, dalam  Pasal  56  ayat 1 yang menyatakan  bahwa setiap orang berhak menerima atau
Berdasarkan  hal  tersebut  ternyata  Undang- undang  Nomor  36  tentang    Kesehatan memberikan  perumusan  yang  berbeda terhadap  hak  yang  dimiliki  setiap  orang di  bidang  kesehatan    ketika  berada  dalam kedudukan sebagai pasien, bahkan meskipun judul  dari  paragraf   kedua  dalam  Undang- undang  Nomor  36  tentang    Kesehatan adalah  perlindungan  pasien,  namun  isinya sama  sekali  tidak  mengatur      mengenai perlindungan  kepada  pasien.  Demikian pula  dalam  Pasal  3  Undang  Undang  No  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran yang menyatakan bahwa pengaturan praktik  kedokteran  bertujuan  untuk:  a. memberikan perlindungan kepada pasien. b. Mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan  dokter  gigi;  c.  memberikan  kepastian hukum  kepada  masyarakat,  dokter  dan dokter  gigi.  Namun  baik  dalam  Undang Undang  Nomor  36  Tentang  Kesehatan dan  Undang  Undang  Nomor  29  Tahun 2004  tentang  Praktik  Kedokteran  dalam penjelasannya tidak memberikan penjelasan lebih  lanjut      mengenai  apa  yang  dimaksud dengan perlindungan pasien. Dalam penjelasan  ke  dua  undang  undang  tersebut
menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai  tindakan  tersebut  secara  lengkap  ,    sedangkan  ayat  2 menyatakan  bahwa  hak  menerima  atau  menolak  sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku pada : a. penderita penyakit  yang penyakitnya  dapat  secara  cepat  menular  kedalam  masyarakat yang  lebih  luas;  b.  keadaan  seseorang  yang  tidak  sadarkan diri,  atau,  c.  ganguan  mental  berat.  Ayat  3  menyatakan  bahwa ketentuan  mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.    Pasal  57  ayat  1  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang  telah dikemukakan  kepada  penyelenggara  pelayanan  kesehatan, sedangkan  ayat  2  menyatakan  ketentuan  mengenai  hak  atas rahasia  kondisi  kesehatan  pribadi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal : a. perintah undang- undang, b. perintah  pengadilan,c.  izin  yang  bersangkutan;  d.  kepentingan masyarakat; e. kepentingan orang tersebut.
hanya ada kata-kata “sudah jelas”, berkaitan dengan hal itu tentunya  dapat menimbulkan kerancuan, dan berujung pada tidak adanya kepastian hukum.
2). Transaksi terapeutik yang mendasari adanya  hubungan  antara  dokter  dan  pasien yang  dimulai  dari  adanya  pemilihan  dokter oleh  seorang  pasien  untuk  menyembuhkan sakit  yang  dideritanya.  Pemilihan  dokter ini  menunjukan  adanya  penundukan  diri secara  sukarela  seorang  pasien  terhadap dokter yang sudah dia pilih yang dilanjutkan dengan  penerimaan  ataupun  kesediaan dokter  untuk  mengobati  pasien  tersebut. Pasal 39 UU No 29 Tahun 2004  menyatakan bahwa  praktik  kedokteran  diselenggarakan berdasarkan  pada  kesepakatan  antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya  untuk  pemeliharaan  kesehatan, pencegahan
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, dari rumusan tersebut  menurut  Sabir  Alwi 15 tidaklah tepat,  karena  berdasarkan  pasal  1320    BW/ KUHPerdata  hubungan  keperdataan  dapat terjadi  bila  para  pihak  mampu  menyatakan kehendaknya, sementara itu dalam hubungan antara  dokter  dan  pasien  hanya  didasarkan pada kesepakatan dalam arti pasien mampu menyatakan  kehendaknya  padahal  kadang juga terjadi dalam hubungan pasien dengan dokter,  pasien  dalam  kondisi  tidak  mampu untuk memberikan partisipasi/ kehendaknya.
Selanjutnya Pasal 39 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  yang  menyebutkan  bahwa”
Praktik kedokteran
diselenggarakan
15  Wawancara  dengan  Dr Sabir Alwi SH.MH, wakil ketua MKDKI Pusat pada tanggal 19 Agustus 2015  jam 10.00.
berdasarkan  pada  kesepakatan  antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya  untuk  pemeliharaan  kesehatan, pencegahan
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan
pemulihan  kesehatan.”  Namun  sayangnya penjelasan  lebih  lanjut  dari  pasal  tersebut tidak  ada,  kemudian  pengaturan  adanya kesepakatan dalam praktik kedokteran dapat ditemukandalam Pasal 21 ayat (1) Permenkes

## 1R 0HQNHV3HU; WHQWDQJ ,]LQ
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyebutkan  bahwa  “  Praktik  kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan  hubungan  kepercayaan  antara dokter dan dokter gigi dengan pasien dalam upaya  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan,” kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa kesepakatan  yang  dimaksudkan  ayat  (1) merupakan  upaya  maksimal  pengabdian profesi  kedokteran  yang  harus  dilakukan dokter  dan  dokter  gigi  dalam  penyembuhan dan  pemulihan  kesehatan  pasien  sesuai dengan  standar  pelayanan,  standar  profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis  pasien,  upaya  maksimal  sebagaimana dimaksud  ayat  2  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi  setempat.  Namun  demikian  ayat 2  Permenkes  tersebut  sama  sekali  tidak menyebutkan      pengertian  lebih  lanjut apa  yang  dimaksudkan  dengan“upaya maksimal”dalam  penyelenggaraan  praktik kedokteran  yang  akan  dilakukan  tersebut, sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.
3).Berkaitan  dengan  hal  kepemilikan rekam medis, sebagaimana diketahui bahwa
Undang-undang  telah  mewajibkan  dokter dan  rumah  sakit  untuk  melakukan  rekam medis  atas  semua  hal  yang  berhubungan dengan  kondisi  kesehatan  seorang  pasien. Hal ini berarti segala sesuatu yang disetujui atau  ditolak  pasien  terkait  tindakan  medis terhadap  dirinya,  termasuk  pemberian berbagai  obat-obatan,  merupakan  bagian dari  hal  yang  harus  dirahasiakan  dokter dari  pihak  ketiga  yang  tidak  berwenang untuk  mengetahui  dan  tanpa  seijin  pasien. Pemahaman ini melahirkan implikasi hukum  bahwa  berkas  rekam  medis  yang diselenggarakan oleh health providers merupakan  milik  dokter/Rumah  Sakit namun  isi  rekam  medis  merupakan  milik pasien,  sehingga  pihak  dokter/RS  tidak diperkenankan  untukmenghalangi-halangi keinginan  pasien  yang  meminta  isi  rekam medis  untuk  kepentingan  diri  pasien  itu sendiri.  Oleh  karena  itu  hak  ini  cenderung disebut dengan hak inzage rekam medis atau hak  akses  terhadap  isi  (hak  untuk  melihat) rekam medis dan bukan hak terhadap berkas rekam medis itu sendiri.Kondisi ini yang masih sering  ditemukan  kesalahpahaman  antara dokter/RS dengan pihak pasien. Di satu sisi pasien  menganggap  rekam  medis  adalah miliknya  karena  berisikan  segala  informasi tentang kesehatan dirinya yang hanya boleh diketahui  orang  lain  (pihak  ketiga)  dengan seijin dirinya sehingga ia dapat meminta dan memperoleh  rekam  medis  tersebut  ketika ia  menghendaki.  Namun  di  sisi  lain,  pihak dokter/RS  pun  beranggapan  bahwa  rekam medis  adalah  milik  fasilitas  kesehatan  yang bersifat rahasia sehingga tidak boleh dibaca/ diketahui oleh pihak luar selain dokter yang merawat  atau  tenaga  kesehatan  tertentu
yang  telah  diberi  kewenangan  untuk  itu. Olehkarena  itu  penulis  menganggap  perlu untuk  memahami  makna  sebenarnya  dari sebuah  rekam  medis,  pihak-pihak  yang berwenang  dan  hak  serta  kewajiban  yang melingkupi  pihak-pihak  tersebut  agar  tidak terulang  sengketa  medis  yang  bermula  dari masalah rekam medis.
Berkaitan  dengan  isi  rekam  medis  ini sebagai  dasar  hukum  terhadap  hal  tersebut diatur  dalam  ketentuan  Pasal  47  ayat  1 Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran  menyebutkan bahwa  dokumen  rekam  medis  merupakan milik  dokter,  dokter  gigi  atau  sarana pelayanan  kesehatan,  sedangkan  isi  rekam medis  merupakan  milik  pasien.  Namun demikian dalam Pasal 12 ayat 3  Permenkes 1RPRU  7DKXQ  WHQWDQJ 5HNDP
Medis    menyebutkan  bahwa  pasien  hanya berhak untuk mendapatkan isi ringkasannya saja    dari  rekam  medik  itu,    bukan  isinya secara  keseluruhan  sebagaimana  ketentuan pasal  47  ayat  1  Undang-undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran. Pengaturan yang demikian, tentunya menimbulkan
permasalahan hukum tersendiri,sebab  pasien  tentunya  akan berpegang pada ketentuan  Undang-undang Praktik  Kedokteran    sebagai  peraturan yang  tertinggi  mengenai  kepemilikan  isi rekam  medis,  sedangkan  Rumah  Sakit akan  berpegang  pada  Permenkes  sebagai peraturan pelaksanaannya.  Sementara itu di dalam norma hukum terdapat  asas preferensi hukum  yang  menyatakan  bahwa  peraturan yang  lebih  tinggi  akan  mengalahkan peraturan  yang  lebih  rendah  ( lex  superiori derogat  legi  inferiori ).    Salah  satu    contoh
kasus  penolakan  pemberian  isi  rekam  medis adalah kasus  Prita Mulyasari yang minta isi Rekam Medisnya tapi ditolak pihak Rumah Sakit Omni Internasional, sehingga berujung di Pengadilan.

## 3DVDO881RPRU7DKXQ
menyebutkan  bahwa  “  setiap  orang  berhak menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang, tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian akibat  kesalahan  atau  kelalian  dalam pelayanan  kesehatan  yang  diterimanya”, sementara  penjelasan  pasal  tersebut  hanya menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “  kerugian  “    adalah  tindakan  akibat pelayanan  kesehatan  termasuk  di  dalamnya adalah  pembocoran  rahasia  kedokteran, tetapi  mengenai  kemana  tuntutan  kerugian tersebut  akan  diajukan  sama  sekali  tidak diatur.  Selanjutnya  dalam    ketentuan  Pasal 66  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran    menyebutkan bahwa,  setiap  orang  yang  mengetahui  atau kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan dokter/dokter  gigi    “  dapat  “  mengadukan secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI)  (  ayat  1  ),  dimana    pengaduan sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan hak  setiap  orang  untuk  melaporkan  adanya dugaan  tindak  pidana  kepada  pihak  yang berwenang  dan/atau  menggugat  kerugian ke  pengadilan  (  ayat  3  ).Apabila  dicermati konstruksi pasal  66 ayat 3 Undang- Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  maka,masih    memungkinkan dan    terbuka  peluang  bagi  pasien  yang merasa dirugikan  selain mengadu ke Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia
(  MKDKI  ),  sekaligus  juga  memberi  hak untuk  mengadukannya  baik  secara  perdata maupun  pidana    ke  lembaga  peradilan umum, hal ini tentunya akan menyebabkan ketidakpastian  hukum  dalam  penyelesaian sengketa medik tersebut.  Meskipun melalui 6XUDW (GDUDQ  6(0$  7DKXQ  WHODK memberikan  arahan  kepada  para  hakim untuk  menangani  kasus  dokter  atau  tenaga kesehatan yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian agar  tidak langsung diproses melalui  jalur  hukum  tetapi  terlebih  dahulu dimintakan  pendapat  Majelis  Kehormatan Etik Kedokteran ( MKEK ) dan /atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( MKDKI ). Ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang  Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang mengarah pada kesalahan praktik kedokteran “  hanya  “  memberikan  dasar  hukum  untuk melaporkan  dokter  ke  organisasi  profesinya dalam  hal  ini  MKDKI  bukan  sebagai  dasar untuk  menuntut  ganti  rugi  atas  tindakan dokter,  sehingga  pasal  ini  dapat  dikatakan hanya  mempunyai  arti  dari  sudut  hukum administrasi  saja.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  maka  akibatnya    ada  beberapa kasus yang ditangani dan diputuskan Majelis kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia ( MKDKI ) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  karena  menganggap  bahwa  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia dianggap tidak berwenang menangani kasus tersebut.
Hal  yang  lain  berkaitan  dengan pengaturan pelayanan praktik dokter sering meninbulkan  permasalahan  sebagaimana uraian dibawah ini.
1).  Dalam  keadaan  darurat  fasilitas pelayanan  kesehatan  baik  pemerintah
maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan  bagi  penyelamatan  nyawa  pasien dan  mencegah  kecacatan  terlebih  dahulu, sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  32 Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2009. Demikian  juga  dalam  Pasal  29  Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa  Rumah  Sakit  wajib  memberikan pelayanan  gawat  darurat  kepada  pasien sesuai  dengan  kemampuan  pelayanannya. Jadi  seharusnya  korban  kecelakaan  yang mengalami  keadaan  gawat  darurat  tersebut harus  langsung  ditangani  oleh  pihak  rumah sakit  untuk  menyelamatkan  nyawanya. Apabila  rumah  sakit  melanggar  kewajiban tersebut,  maka  rumah  sakit  dikenakan sanksi  administratif   berupa:    a).  teguran secara  lisan,    b).  teguran  tertulis,  c).  denda

## GDQSHQFDEXWDQL]LQUXPDKVDNLW
Senada dengan hal tersebut sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan khususnya  Pasal  59  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan praktik  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan wajib  memberikan  pertolongan  pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.  Demikian  pula  dalam  peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011  tentang  Disiplin  Profesional  Dokter dan Dokter Gigi khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf   o  menyebutkan  bahwa  pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi salah satunya adalah tidak melakukan pertolongan darurat atas  dasar  perikemanusiaan.  Namun  pada kenyataannya  pihak  rumah  sakit  sering menolak  pasien  yang  dalam  kondiri  gawat
darurat  dengan  alasan  karena  tidak  ada alat  yang  dibutuhkan  pasien  gawat  darurat tersebut  atau  karena  penuhnya  kamar perawatan.  Sementara  untuk  pengadaan alat  maupun  penambahan  ruang  perawatan tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit,  karena  alat-alat  kedokteran  yang digunakan  saat  ini  kebanyakan  merupakan barang  impor,  sementara  itu  pemerintah mengenakan  pajak  yang  tinggi  terhadap impor  alat-alat  kedokteran  tersebut,  hal  ini tentunya  menimbulkan  kesulitan  tersendiri bagi  rumah  sakit  untuk  dapat  memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasiennya.
Contoh kasus :
a.1.  Kasus  bayi  Dera  yang  di  tolak
5XPDK 6DNLW NDUHQD WLGDN WHUVHGLDQ\D NICU ( Neonatal Intensive Care Unit ). Bayi tersebut  terlahir  prematur  dengan  berat badan  1  (  satu  )  kilogram  dan  mengalami gangguan  pernafasan.  Oleh  karena  tidak segera mendapatkan perawatan yang dibutuhkan,  maka  bayi  yang  baru  berumur 5  hari  tersebut  akhirnya  meninggal  dunia. Sempat  beredar  kabar  bahwa  pihak  rumah sakit  menolak  bayi  Dera  karena  keluarga tidak  bisa  menyediakan  sejumlah  uang, meskipun  dibantah  oleh  Menkes  pada  saat itu, dimana Menkes menyatakan bahwa bayi Dera ditolak rumah sakit karena terbatasnya peralatan.
a.2.  Okky  Oktavianus  Elia  (  25  tahun )  pegawai  bagian  transaksi  informasi  di Harian  Nasional  yang  di  tusuk  senjata tajam  di  pinggang  sebelah  kanan  ketika mempertahankan  handphonenya    dari penjabret  dan  kemudian  oleh  temannya dibawa    ke  rumah  sakit.  Lima  rumah  sakit pertama  tidak  mau  menerimanya  dengan
alasan  tidak  memiliki  alat  lengkap.  Okky dibawa  temannya  yang  bernama  Andi pertama kali  ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Okky  sempat  diiberi  pertolongan  pertama, hanya dibebat perban untuk menahan darah agar tidak keluar tapi perawat menyarankan pindah  kerumah  sakit  besar.  Hal  yang sama  terjadi  lagi  di  RS  PGI  Cikini,  dimana petugas UGD menolaknya setelah mendapat penjelasan pasien adalah korban penusukan, alasan  yang  dikemukakan  karena  tidak ada  peralatan  lengkap.  Kemudian  di  RS Husni  Thamrin  petugas  jaga  UGD  sempat memeriksa,  tapi  setelah  tahu  bahwa  itu luka  tusukan  ,  petugas  tersebut  tiba-tiba mengatakan  bahwa  dokter  jaga  tidak ada.  Selanjutnya  Okky  dibawa  ke  Rs Cipto  Mangunkusumo,  dan  disuruh  duduk menunggu  karena  ternyata  UGD  penuh, karena  tidak  tega  melihat  kondisi    Okky selanjutnya  dia  dibawa  ke  RS  Moh  Ridwan Meuraksa  tapi  Okky  ditolak  dengan  alasan Okky  bukan  pasien  peserta  BPJS  dan akhirnya Okky dibawa ke RS Gatot Subroto, okky diterima di UGD dan langsung diperiksa petugas  jaga  dan  tertangani  setelah    ada  5 rumah sakit yang menolaknya.
2). Pengaturan  pasal  41 ayat 1 UU No
29 Tahun 2004 yo pasal 26 ayat 1  Permenkes No  2052/Menkes/Per/X/2011  dengan  pasal 4  ayat  1  Permenkes  Nomor  2052/Menkes/ Per/X/2011.  Pasal    41  ayat  1  UU  No  29 Tahun  2004,  dokter  atau  dokter  gigi  yang WHODK PHPSXQ\DL VXUDW L]LQ SUDNWLN GDQ menyelenggarakan praktik kedokteran, wajib  memasang  papan  nama  praktik kedokterannya,  demikian  pula  dalam  pasal 26  ayat  1    Permenkes  No  2052/Menkes/ Per/X/2011, dokter dan dokter gigi yang telah
memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan  wajib  memasang  papan  nama praktik  kedokteran.  Dalam    papan  nama praktik  dokter    tersebut    tentunya  tertera jadwal  jam  praktek  dokter  tersebut  namun seringkali  dokter  mengingkari  jam  praktik yang  tertera  dalam  papan  nama  tersebut seperti dokter datang terlambat dari jadwal jam praktik dengan alasan masih berpraktik di  tempat  lain,  karena  dokter  mendapatkan 3  (tiga)    tempat  praktik  baik  pada  fasilitas pelayanan  kesehatan  milik  pemerintah, swasta,  maupun  praktik  perorangan(Pasal 4  ayat  1  Permenkes  Nomor  2052/Menkes/ Per/X/2011)  atau  bahkan  sama  sekali  tidak datang  tanpa  ada  pemberitahuan  terlebih dahulu. Pengaturan pasal 4 ayat 1 Permenkes tersebut  berpotensi  menimbulkan  kerugian pada  pihak  pasien  berkaitan  dengan ketepatan  waktu  untuk  mendapatkan perawatan  yang  bisa  berakibat  fatal  bagi penyelamatan nyawa pasien.
Contoh  kasus :  seorang  ibu  yang  akan melahirkan  anak  pertamanya  di  Rumah Bersalin  Ikatan  Bidan  di  Bali,  dimana DNWLÀWDV UXPDK EHUVDOLQ WHUVHEXW GLEDZDK pengawasan seorang dokter namun sayangnya  pada  saat  si  ibu  datang,  dokter pengawas tidak berada di tempat,  sehingga pemeriksaan  awal  menjelang  persalinan  itu dilakukan oleh bidan yang bertugas. Setelah bidan  memeriksa  detak  jantung  bayi  dan memberi petunjuk tentang cara bernafas saat akan  melahirkan  ternyata  di  depan  rumah bersalin  tersebut  ada  kecelakaan  dan  bidan meninggalkan  si  ibu.  Bidan  tersebutbaru kembali  setelah  beberapa  lama,  kemudian melakukan  pemecahan  ketuban,  namun saat  ketuban  pecah  bidan  merasa  bingung
dan panik dan menganjurkan kepada suami si  ibu  untuk  segera  membawa  istrinya  ke RSUP  Sanglah  Denpasar.  Setiba  di  RSUP Sanglah  si  ibu  segera  ditangani  tim  medis dan  si  ibu  melahirkan  bayi  tetapi  dalam kondisi meninggal. Keterangan pihak RSUP menyatakan  bahwa  bayi  meninggal  karena prolaps tali pusat dan kematian sudah dalam kandungan,  karena  bidan  tidak  serius  dan hati-hati  dalam  menangani  pasien.  Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah bidan dan pimpinan rumah bersalin tersebut.
3). Ketentuan Pasal 3 huruf  a  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2009  yang menyebutkan  bahwa penyelenggaraan rumah sakit  bertujuan  untuk  mempermudah  akses masyarakat dalam  mendapatkan pelayanan kesehatan.  Berkaitan  dengan  kemudahan akses  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan    ini  ternyata    bagi sebagian masyarakat belum dapat diperoleh secara  mudah  terlebih  untuk  pasien  yang mempergunakan  kartu  jaminan  kesehatan, hal  itu  disebabkan  karena  ternyata  tidak semua  rumah  sakit  melakukan  kerjasama dengan  pemerintah  berkaitan  dengan  kartu jaminan  kesehatan.  Padahal  seperti  yang dicanangkan  pemerintah  bahwa  mulai  1 Januari  2014  masyarakat  wajib  menjadi anggota    BPJS  kesehatan    (  pasal  14  UU BPJS )
Contoh kasus : Kasus penolakan pasien dalam  pelayanan  kesehatan  yang  terjadi  di Lampung,  menimpa  Akbar Abdul Majid (  20 tahun  )    mahasiswa  Universitas  Malahayati Bandar Lampung yang ditolak Rumah Sakit Immanuel  karena  hendak  menggunakan pelayanan  kesehatan  dengan  kartu  BPJS, pasien  tersebut  dalam  kondisi  kritis  karena
mengalami  kecelakaan  motor.  Salah  satu keluarga  Akbar  menyatakan  bahwa  dia sempat  dibawa  ke  Rumah  Sakit  Islam Natar,  tapi  karena  peralatan  tak  memadai, akhirnya dirujuk ke RSUD Abdoel Moeloek ( RSUDAM) Bandar Lampung. Setibanya di RSUDAM ternyata ruang Intensif  Care Unit ( ICU ) penuh, karena Akbar membutuhkan perawatan serius , akhirnya pihak RSUDAM merujuk  ke  RS  Immanuel.  Setibanya  di  RS Immanuel,  Akbar  yang  sudah  kritis  ditolak perawat  penjaga  Unit  Gawat  darurat  ( UGD  )  RS  setempat  denganalasanRumah Sakit  Imanuel  tidak  melayani  pasien  yang menggunakan  BPJS.  Akhirnya  setelah menunggu beberapa jam RSUDAM mengabarkan  bahwa  ruang  ICU  di  rumah sakit  tersebut  sudah  tersedia  dan  pasien Akbar  ditangani  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah Abdoel Moeloek. 16

## III. PENUTUP
a. KESIMPULAN
Hubungan  hukum  dalam  pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum yang saling kait mengkait antara pemberi layanan kesehatan  ( health  provider )  dan  penerima layanan  kesehatan  ( health  receiver ),  dimana hubungan  tersebut  akan  menimbulkan suatu  transaksi  yang  disebut  dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik ini menimbulkan  hak  dan  kewajiban  diantara para  pihak    sebagaimana  diatur  dalam Undang  Undang  Nomer  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang Undang Nomer  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, Undang  Undang  Nomer  44  Tahun  2009
16Harian  Lampung.com,  ,  tanggal  25  Januari  2015, jam 21.00, diakses tanggal 1Maret 2015 jam 20.00
tentang  Rumah  Sakit.  Transaksi  terapeutik ini  sebagai  landasan  pemberian  persetujuan tindakan  medis  ( informed  consent ),  karena informed  consent merupakan  hak  atas informasi  seorang  pasien.  Pengaturan  hak dan kewajiban dimana salah satunya adalah adanya  persetujuan tindakan medis,  secara yuridis  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan  yang  seimbang  dan  objektif baik  terhadap  dokter  maupun  masyarakat. Namun ternyata saat ini perlindungan yang diharapkan  tersebut  belum  dapat  dirasakan oleh  pasien.  Adapun  faktor-faktor  yang menyebabkan  transaksi    terapeutik  saat  ini belum memberi perlindungan kepada pasien menyangkut  pelaksanaan  sistem  dalam pelayanan  kesehatan  yaitu,  bahwa  secara substansi  masih  terdapat    peraturan  yang berbenturan  dengan  etika,  disiplin,  maupun hukum.  berkaitan  dengan  fungsi  dan kewenangan  kelembagaan  bahwa  lembaga- lembaga  yang  dibentuk  sebagai  upaya perlindungan  ternyata  belum  menunjukkan REMHNWLÀWDVQ\D SDGD VDDW PHQDQJDQL kasus-kasus  sengketa  medis  karena    hanya berorientasi pada kesejawatan saja. Demikian    pula  dengan  faktor  budaya  atau kultur  masyarakat    yang    cenderung  pasif serta  permisif     mensikapi  permasalahan- permasalahan yang muncul dalam hubungan antara dokter dan pasiennya pada pelayanan kesehatan.

## b. SARAN
Transaksi  terapeutik  wajib  dijadikan bagian  dalam  kurikulum  sistem  pendidikan kedokteran di Indonesia
Dokter  yang  menjalankan  praktik
kedokterannya  harus  berpedoman  pada norma-norma  etik, disiplin maupun hukum. Norma etik berkaitan dengan perilaku dokter yang harus sesuai dengan kode etik profesinya maupun  sumpah  kedokteran  sebagaimana tertuang  dalam  sumpah  Hippocrates  yang sampai  saat  ini  masih  menjadi  landasan etik  seorang  dokter.  Sedangkan  disiplin berkaitan  dengan  ilmu  pengetahuan  yang ditekuninya yang menjadikan seorang dokter berkompeten  di  bidang  ilmu  kedokteran serta  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan posisinya sebagai subjek hukum pengemban hak  dan  kewajiban  yang  harus  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum  perdata,  hukum  pidana,  maupun hukum administrasi Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri  Amir,  1997, Bunga  Rampai  Hukum Kesehatan , Jakarta : Widya Medika
$EGXOUDKPDQ Tebaran Pikiran Tentang Strudi Hukum dan Masyarakat ,Jakarta
: Media Sarana Press
BBBBBBBBBBB Perkembangan Pemikiran tentang  Pembinaan  Hukum  Nasional di  Indonesia ,Jakarta  :  Akademika Pressindo
Albert  R.  Jonsen,2000, A  Short  History  of Medical  Ethics, School  of   Medicine University  of   Washington  , New  York  : Oxford University Press Ahmadi Miru,2004, Prinsi-Prinsip Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen di  Indonesia ,  Disertasi,  Program Pascasarjana  Universitas  Airlangga, Surabaya, tidak diterbitkan
Ameln,  Fred,  1991, Kapita  Selekta  Hukum
Kedokteran -DNDUWD*UDÀNDWDPD-D\D
Appelbaum,  Paul  Charles  and  Alan  Huseil, Informed  Consent  Legal  Theory and Clinical Practice , New York: Oxford
University Press
Abdulkadir  Muhamad,  2006, Etika  Profesi
Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti
Crisdiono  M  Achadiat,  2007, Dinamika  dan
Etika  Kedokteran  Dalam  Tantangan Zaman, Jakarta  :  Buku  Kedokteran
ECG. Cahyono, JB. Suharyo B, 2011, Mengungkap
Kekuatan Penyembuhan Diri yang Tidak terbatas , Jakarta : Gramedia
BBBBBBBBBBBBBBBBB Membangun Budaya  keselamatan  Pasien  dalam Praktik kedokteran , Yogjakarta : Kanisius Eka Julianta Wahjoepramono, 2012,
Konsekwensi  Hukum  Dalam  Profesi Medik , Bandung: Karya Putra Darwati.
Fredy Tengker, 2007, Hak Pasien , Bandung:
Mandar Maju
*XZDGL Hukum dan Dokter , Jakarta: Sagung Seto
+HUPLHQ+DGLDWL Hukum Kedokteran :
Studi tentang Hubungan Hukum Dalam
Mana  Dokter Sebagai Salah satu Pihak ,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hendrojono  Soewono,  2006, Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik,  Suatu  Tinjauan  Yuridis Setelah  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek Kedokteran , Surabaya : Srikandi, Surabaya. __________________, 2005, Batas
Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter  dalam  Transaksi  Terapeutik , Surabaya : Srikandi
Jhon  Rawls,1995. A  Theory  Of   Justice, Cambridge  Harvard  University  Press ,( edisi terjemahan oleh 8]DLU)DXVDQGDQ
Heru  Prasetyo.2011. Teori  Keadilan Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam  Negara ,    Yogyakarta  :  Pustaka
Pelajar)

## 0 -XVXI  +DQDÀDK GDQ $PUL $PLU
Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan
Ed.4, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran ECG
Munir  Fuady,  2005, Sumpah  Hippocrates
:  Aspek  Hukum  Malpraktek  Dokter , Bandung : Citra Aditya Bakti
Sudikno  Mertokusumo,  1996, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Yogyakarta: Liberty
6DÀWUL +DUL\DQL Sengketa  Medik Alternatif   Penyelesaian  Perselisihan Antara  Dokter  Dengan  Pasien ,  Jakarta:
Diadit Media
6\DKUXO0DFKPXG Penegakan Hukum dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter Yang  Diduga  Melakukan  Medikal Malpraktek ,  Bandung:Penerbit  Mandar Maju
Titon Slamet Kurnia, 2007, Hak Atas Derajat Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  di Indonesia , Bandung :  PT Alumni