## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 2 ,September 2017, 24-36 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.2.141.24-36

## PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL OLEH ORANG AS- ING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
Gede Irwan Agustian 1 Simon Nahak 2 I Ketut Widia 3
Universitas Warmadewa gedeirwan@yahoo.com
Abstrak
Pemerintah telah mengeluarkan aturan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang as- ing yang berkedudukan di Indonesia menimbulkan konflik norma terhadap peraturan yang telah ada. Adanya  konflik  norma  tersebut  dapat  diteliti  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  nor- matif  dan  asas-asas  penyelesaian  konflik,  sehingga  akan  diketahui  sejauh  mana  wewenang pemerintah, peraturan yang akan digunakan, dan apa konsekuensi hukum terhadap ketentuan pem- ilikan  rumah  tempat  tinggal  atau  hunian  oleh  orang  asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia. Kewenangan  pemerintah  dalam  hal  ini  merupakan  kewenangan  atribusi,  penyelesaian  konflik diselesaian  dengan  asas  hukum  lex  specialis  derogate  lex  generali,  dan  konsekuensi  hukumnya dalam satu tahun wajib melepaskan haknya.
Kata kunci : kewenangan pemerintah, rumah tempat tinggal, orang asing

## Abstract
The government has issued home ownership rules for foreigners domiciled in Indonesia and raising conflicting  norms  against  existing  regulations.  This  conflict  of  norms  can  be  examined  by  using normative legal research methods and principles of conflict resolution, so they will know the extent of the  authority  of  government,  the  rules  that  will  be  used,  and  what  the  legal  consequences  of  the provision  of  ownership  dwelling  house    by  foreigners  domiciled  in  Indonesia.  The  authority  of  the government in this case is the authority of attribution, conflict resolution can be solved with the legal principle of lex specialis, derogate lex generali, and the legal consequences in one year shall waive its right.
Keywords : government authority, dwelling house, foreigner.

## PENDAHULUAN
Ketersediaan  tanah  yang  sangat  terbatas  dan  kebutuhan  tanah  yang  sangat tinggi  perlu  diatur  agar  tidak  menimbulkan  masalah  dikemudian  hari,  dapat  mem- berikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  bermanfaat  bagi  semua  orang  dan  juga bagi  orang  asing  yang  berinvestasi  di  Indonesia.  Untuk  itu  pengaturan  tentang tanah perlu diatur. Pengaturan tentang tanah telah disempurnakan semenjak diun- dangkannya/disahkannya  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria (lebih lanjut disebut UUPA), merupakan tonggak yang sangat pent- ing dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia 1 ,dari yang sebe- lumnya berlaku dualisme hukum tanah yaitu untuk hak-hak barat dan hak-hak adat. UUPA lahir dari turunan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
Negara dalam hal ini Pemerintah diberikan kewenangnan untuk berhak menga-
1 I Made Suwitra, 2010, Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah Adat di Bali , Logos Publishing, Hal. 1.
tur peruntukan dan penggunaan tanah termasuk didalamnya pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan  hukum  sebagai  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang ataupun badan hukum dengan tanah dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UUPA dan peraturan perundangan lainnya.
Indroharto  mengemukakan,  bahwa  wewenang  diperoleh  secara  atribusi,  dele- gasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:
“Wewenang  yang  diperoleh  secara  “atribusi”,  yaitu  pemberian  wewenang pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam  peraturan  perundang - undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi  terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh  Badan  atau  Jabatan  TUN  yang  telah  memperoleh  suatu  wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat,  disitu  tidak  terjadi  suatu  pemberian  wewenang  baru  maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain”. 2
UUPA  mengatur  penetapan  hak  atas  tanah  baik  bagi  orang  Indonesia  maupun orang  asing.  Orang  Indonesia  Indonesia  dapat  diberikan  berbagai  hak  atas  tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai, namun bagi orang asing hanya dapat diberikan Hak Pakai.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut AP. Parlindungan mengatakan bahwa: “UUPA  mempertegas  bahwa  kita  telah  menutup  pintu  terhadap  kepemilikan yang terbuka, artinya hanya warga Negara Indonesia saja tanpa diskriminasi antara sesama warga Negara Indonesia dan jenis kelamin sama mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu hak atas tanah (Pasal 9 UUPA)”. 3
sehingga dalam hal pemilikan tanah dengan Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh orang  Indonesia  dan  UUPA  telah  menutup  kemungkinan  bagi  orang  asing  untuk mempunyai  Hak  Milik  atas  tanah  di  Indonesia.  Pelaksanaan  asas  Nasionalitas dalam UUPA di samping secara normatif ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) seperti di atas, juga implisit tersirat dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 26 UUPA, yang juga  mengatur  dampak  atau  konsekuensi  hukum  akibat  orang  asing  yang  mem- peroleh hak tanah yang bukan dengan Hak Pakai.
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara  atau  tanah  milik  orang  lain,  yang  memberi wewenang  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  oleh pejabat  yang  berwenang  memberikannya  atau  dalam  perjanjian  dengan  pemilik tanahnya,  yang  bukan  perjanjian  sewa-menyewa  atau  perjanjian  pengolahan tanah,  segala  sesuatau  asal  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  dan  ketentuan- ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 UUPA).
Peraturan pemberian Hak Pakai bagi orang asing dalam kaitan penetapan pem- berian  rumah  tempat  tinggal  atau  hunian  adalah  UUPA,  UU  No.  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pe- rumahan  Dan  Kawasan  Permukiman,  UU  No.  20  Tahun  2011  tentang  Rumah
2 Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta , hal. 90
3 A.P Perlindungan, 1984, Serba Serbi Hukum Agraria , Bandung, hal. 44.
Susun,  PP  No.  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan Dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  PP  No.  103  Tahun  2015  tentang  Pemilikan  Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.
Dalam hal ini terdapat aturan yang mengatur jangka waktu pemberian Hak Pakai yang  berbeda,  pada  norma  pelaksanaannya  yakni  antara  PP  No.  40  Tahun  1996 dengan PP Nomor 103 Tahun 2015, Pasal 45 PP No. 40 Tahun 1996:
1. Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling  lama  dua  puluh  lima  tahun  dan  dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
2. Sesudah  jangka  waktu  Hak  Pakai  atau  perpanjangannya  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  habis,  kepada  pemegang  hak  dapat  diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.
3. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama di- pergunakan  untuk  keperluan  tertentu  sebagaimana  dalam  ayat  (1)  diberikan kepada:
a. Departemen,  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  dan  Pemerintah Daerah;
b. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional;
c.  Badan keagamaan dan badan sosial.
Sedangkan Pasal 6 PP No. 103 Tahun 2015 menyatakan:
1. Rumah tunggal yang diberikan di atas tanah Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  huruf  a  angka  1,  diberikan  untuk  jangka  waktu  30  (tiga  puluh) tahun.
2. Hak  Pakai  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dapat  diperpanjang  untuk  jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Dalam  hal  jangka  waktu  perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) berakhir,  Hak  Pakai  dapat  diperbaharui  untuk  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  ta- hun.
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  dalam  hal  ini sebagai  berikut  bagaimana  kewenangan  pemerintah,  bagaimana  terhadap  perbe- daan  pemberian  jangka  waktu  dan  bagaimana  terhadap  ketentuan  tentang  pem- ilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di In- donesia?.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan  adanya  konflik  norma  atau  adanya dissinkronisasi dasar hukum yang dipergunakan untuk mengatur pemberian jangka waktu Hak Pakai, dan dalam hal ini juga penulis ingin lebih memahami bagaiimana kewenangan Pemerintah dalam hal tersebut di atas, serta konsekuensi hukumnya.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dapat dikualifikasikan  sebagai  penelitian  hukum  normatif,  karena  penelitian  ini  beranjak dari  adanya  konflik  dalam  norma  yaitu  antara  PP  No.  40 Tahun  1996  dengan  PP No. 103 Tahun 2015.

## Pendekatan Masalah
Di  dalam  pendekatan  masalah  ini,  yakni  menggunakan  pendekatan  undang-
undang  ( statute  approach ), 4 yaitu  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  permasaahan hukum  tanah,  yakni  dilakukan  untuk  meneliti  peraturan  perundang-undangan, khususnya UUPA, PP No. 40 Tahun 1996, dan PP No. 103 Tahun 2015.

## Metode Pengumpulan
Metode yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti,  yang  selanjutnya  diklafikasikan  menurut  kelompoknya sesuai  dengan  hierarkhi  peraturan  perundang-undangan.  Terhadap  bahan  hukum sekunder  dan  tersier  dikumpulkan  dengan  menggunakan  telaahan  kepustakaan ( studi document ).

## Pengolahan Dan Analisis
Analisis  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  proses  penguraian  secara  sistematis dan  konsisten  terhadap  gejala-gejala  tertentu. 5 Analisis  bahan  hukum  adalah bagaimana  memanfaatkan  sumber-sumber  bahan  hukum  yang  telah  terkumpul untuk  digunakan  dalam  memecahkan  permasalahan  dalam  penelitian.  Dasar  dari penggunaan  analisis  secara  normatif,  dikarenakan  bahan-bahan  hukum  dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas- asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.
Terhadap  kewenangan  pemerintah  dianalisis  dengan  teori  kewenangan,  yaitu wewenang  diperoleh  secara  atribusi,  delegasi,  dan  mandat,  yang  masing-masing dijelaskan  sebagai  berikut  Wewenang  yang  diperoleh  secara  “atribusi”,  yaitu pemberian  wewenang  pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan.  Terhadap  norma  hukum  mengenai  jangka  waktu yang  bertentangan  dianalisis  dengan  teori  keadilan  yaitu  kata  “adil”  mengandung lebih  dari  satu  arti.  Adil  dapat  berarti  menurut  hukum,  dan  apa  yang  sebanding, yaitu yang semestinya, dan asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:
1. Lex superiori derogate legi inferiori yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi  akan  melumpuhkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih rendah.
2. Lex  specialis  derogate  legi  generali  yaitu  peraturan  khusus  akan  me- lumpuhkan  peraturan  yang  umum  sifatnya  atau  peraturan  yang  khususlah yang harus didahulukan.
3. Lex posteori derogate legi priori yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. 6
Dan  serta  terhadap  konsekuensi  hukum  di  analisis  dengan  teori  kepastian hukum, yaitu adanya aturan itu dan pelaksanaannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kewenangan Pemerintah Dalam Menetapan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Kewenangan  Negara  yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Pemerintah, yang  ditentukan  dalam  UUPA  tentang  kewenangan  mengurus  bidang  pertanahan berdasarkan  pada  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  yang  menentukan  bahwa
4 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93
5 Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Rajawali, Jakarta, hal. 137.
6 Sudikno Mertokusumo, 2001, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, hal. 85.
“bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini dapat diartikan  bahwa  Negara  mempunyai  kewenangan  untuk  menguasai  tanah  di wilayahnya  atau  mempunyai  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  mengatur. Makna “dikuasai Negara” merupakan dasar bagi konsep hak penguasaan Negara.
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  kata  “menguasai”  berarti  kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. 7 Kekuasaan be- rasal  dari  kata  “kuasa”  yang  berarti  wewenang  (untuk  melakukan  perbuatan- perbuatan). 8 Mengacu pada ketentuan konstitusi di atas, ini berarti hak menguasai Negara adalah  meliputi semua tanah tanpa terkecuali. Dengan demikian rumusan sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  dapat  berarti  bahwa  Negara memegang kekuasaan atas sumber-sumber daya agraria.
Untuk itu lahirlah UUPA  merupakan  penyatuan  hukum tanah dari hukum tanah barat dan hukum tanah berdasarkan hukum adat. UUPA mengatur berbagaimacam hak atas tanah. Untuk orang asing diatur pada Pasal 9, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UUPA, Pasal 9 ayat (1) UUPA, dan hanya dapat diberi- kan  Hak  Pakai.  Hak  Pakai  juga  dapat  diberikan  bagi  orang  Indonesia  tetapi  pada umumnya diberikan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha. Untuk dapat diberlakukan undang-undang tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang lebih rendah sehingga ada petunjuk lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan teknis di kantor pertanahan.
Pemeritah  telah  mengeluarkan  PP  No.  40  Tahun  1996  yang  lahir  atas  dasar bahwa pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih dia- rahkan  bagi  semakin  terjaminnya  tertib  di  bidang  hukum  pertanahan,  administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemiliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat ter- wujud. Aturan  yang  mengkhususkan  tentang pemberian hak bagi  orang asing da- lam  9,  Pasal  16,  Pasal  19,  Pasal  41,  Pasal  42,  dan  Pasal  43  PP  No.  40  Tahun 1996, demikian pula dapat diberikan Hak Pakai..
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 UUPA, dan untuk lebih memberikan  kepastian  hukum  pemilikan  rumah  tempat  tinggal  atau  hunian  oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Maka diterbitkanlah PP No. 103 Ta- hun  2015  sebagai  pengganti  PP  No.  41  Tahun  1996  tentang  Pemilikan  Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia yang terdiri dari 13 Pasal yang lebih menekankan pada jenis rumah yang dapat di- peroleh,  perubahan  jangka  waktu,  dan  pewarisan  haknya,  dan  besaran  nilai  jual beli rumah tersebut.  yakni:
Untuk melaksanakan Pasal 11 PP No. 103 Tahun 2015, maka diterbikan Pera- turan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pemberian,  Pelepasan,  Atau  Pengalihan  Hak Atas  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  Atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang Berkedudukan  Di  Indonesia.  Inti  dari  aturan  ini  adalah  daftar  harga  minimal  pem- belian  rumah  tunggal  berbeda  tiap-tiap  provinsi  dari  yang  seharga  Rp.  1  milyar sampai  dengan  Rp.  10  milyar  dan  untuk  rumah  susun  dari  seharga  Rp.  750  juta sampai  dengan  Rp.  5  milyar,  contoh  untuk  daerah  Bali  ditetapkan  harga  rumah tunggal minimal seharga Rp. 3 milyar dan rumah susun minimal seharga Rp. 2 mi- lyar.
7 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
8 Michael R. Purba, 2009, Kamus Hukum Internasional&Indonesia, Widyatamma, Jakarta, hal. 242
Secara teknis permohonan hak bagi orang asing selain mengacu pada Pasal 11 PMATR/KBPN 29 Tahun 2016, juga mengacu pada Keputusan Menteri Agraria No- mor  16  Tahun  1997  tentang  Perubahan  Hak  Milik  menjadi  Hak  Guna  Bangunan atau  Hak  Pakai  dan  Hak  Guna  Bangunan  menjadi  Hak  Pakai,  Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengel- olaan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 ten- tang  Standar  Pelayanan  Dan  Pengaturan  Pertanahan  khususnya  pada  kelompok pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, jenis pelayanan Hak Pakai pero- rangan WNA, dan serta peraturan perundangan lainnya.
Berdasarkan  uraian  di atas, kewenangan  yang  diperoleh  pemerintah dalam hal ini  BPN  saat  ini  diganti  dengan  KATR/BPN  sangat  tepat  sebagai  kewenangan atribusi, yaitu kewenangan mengatur pemilikan rumah tempat tinggal karena pem- berian  wewenang  pemerintah  karena  ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan. Indroharto mengemukakan, bahwa:
“Wewenang  diperoleh  secara  atribusi,  delegasi,  dan  mandat,  yang  masing - masing  dijelaskan  sebagai  berikut  Wewenang  yang  diperoleh  secara “atribusi”,  yaitu  pemberian  wewenang  pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu ketentuan  dalam  peraturan  perundang - undangan.  Jadi,  disini  dilahirkan/ diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi  terjadilah pelimpahan  suatu  wewenang  yang  telah  ada  oleh  Badan  atau  Jabatan  TUN yang  telah  memperoleh  suatu  wewenang  pemerintahan  secara  atributif kepada  Badan  atau  Jabatan  TUN  lainnya.  Jadi,  suatu  delegasi  selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada  mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain”. 9

## Jangka Waktu Hak Pakai Untuk Orang Asing
Menurut  Supartha  Djelantik,  terkait  dengan  reforma  agraria  di  bidang  per- tanahan, ada 3 (tiga) isu menarik untuk dibahas, yaitu:
1. hukum  adat  sebagai  hukum  asli  Indonesia  yang  menjadi  dasar  system  hukum pertanahan nasional,
2. UU Agraria (pertanahan) sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 memuat 2 (dua) hal yaitu:
a.politik agraria, dan
b.kaidah hukum agrarian, dan
3. pemilikan rumah tempat tinggal (tanah) oleh orang asing, yang tinggal menetap di Indonesia, yaitu:
a. sebagai  investor,  yang  diberi  Hak  Pakai  sampai  80  tahun  dan  dapat  diwaris- kan, dan
b. akibat perkawinan campuran (WNI kawin dengan WNA) yang diberi hak atas tanah sama dengan WNI sepanjang bukan harta bersama. 10
Pemberian Hak Pakai tersebut di atas disertai dengan jangka waktu 80 (delapan puluh) tahun, sesuai dengan PP No. 103 Tahun 2015 dan bertentangan dengan PP No.  40  Tahun  1996  yang  memberikan  jangka  waktu  Hak  Pakai  selama  70  (tujuh puluh) tahun. Berdasarkan Pasal 45 PP No. 40 Tahun 1996, menetapkan:
9 Indroharto, Op. Cit., hal. 90
10 I Gusti Ngurah Supartha Djelantik, 2016, Pembangunan Hukum Agraria dan Perspektif Gobalisasi (Jurnal Hukum Prasada Vol. 3), Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, Hal. 25-26.
1. Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling  lama  dua  puluh  lima  tahun  dan  dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak diten- tukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
2. Sesudah  jangka  waktu  Hak  Pakai  atau  perpanjangannya  sebagaimana  dimak- sud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.
3. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama di- pergunakan  untuk  keperluan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diberikan kepada:
a. Departemen,  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  dan  Pemerintah  Dae- rah;
b. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional; Badan keaga- maan dan badan sosial.
dan berdasarkan Pasal 6 PP No. 103 Tahun 2015, menentukan:
1. Rumah  tunggal  yang  diberikan  di  atas  tanah  Hak  Pakai  sebagaimana  dimak- sudkan  dalam  Pasal  4  huruf  a  angka  1,  diberikan  untuk  jangka  waktu  30  (tiga puluh) tahun.
2. Hak  Pakai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diperpanjang  untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) be- rakhir, Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
Terdapat  perbedaan  jangka  waktu  yaitu  pada  PP  No.  40  Tahun  1996  secara keseluruhan diberi jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun dan sesuai dengan PP No. 103 Tahun 2015 secara keseluruhan diberi jangka waktu 80 (delapan puluh) tahun. Secara  keberlakuan  PP  No.  40  Tahun  1996  berlaku  bagi  orang  Indonesia  dan orang asing, sedangkan PP No. 103 Tahun 2015 berlaku hanya bagi orang asing. Ditinjau  dari  teori  keadilan  dan  penyelesaian  konflik  norma,  ada  ketidakadilan mengenai  jangka  waktu  Hak  Pakai  bagi  orang  Indonesia  dibandingkan  dengan orang  asing,  karena  menurut  Aristoteles  dalam  Darji  Darmodiharjo,  menyatakan bahwa:
“Kata  “adil”  mengandung  lebih  dari  satu  arti.  Adil  dapat  berarti  menurut hukum,  dan  apa  yang  sebanding,  yaitu  yang  semestinya.  Dalam  hal  ini ditunjukkan  bahwa  seseorang  dikatakan  berlaku  tidak  adil  apabila  orang  itu mengambil  lebih  dari  bagian  yang  semestinya.  Orang  yang  tidak menghiraukan  hukum  juga  dapat  dikatakan  “tidak  adil”,  karena  semua  hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil”. 11
Demikian juga menurut Soerjono Soekanto:
“Keadilan  adalah  merupakan  tujuan  hukum  yang  hendak  dicapai,  guna memperoleh kesebandingan di  dalam masyarakat, di samping  itu juga untuk kepastian  hukum.  Masalah  keadilan  (kesebandingan)  merupakan  masalah yang  rumit,  persoalan  mana  dapat  dijumpai  hampir  pada  setiap  masyarakat, termasuk Indonesia”. 12
Selanjutnya Jhon Rawls dalam I Nyoman Putu Budiartha menyatakan:
11 Darji Darmodiharjo, 2006, Pokok - Pokok Filsafat Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 156
12 Soerjono Soekanto, 1980, Pokok - pokok Sosiologi Hukum , CV. Rajawali, Jakarta, hal. 169
“Adalah  tidak  adil  mengobarkan  hak  dari  satu  atau  beberapa  orang  hanya demi  keuntungan  ekonomis  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  secara  kese- luruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai fairness yang menuntut  prinsip  kebebasan  yang  sama  sebagai  basis  yang  melandasi pengaturan kesejahtraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tid- ak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  kebebasan  dan  hak  yang  sama  bagi semua  orang.  Dengan  kata  lain,  keputusan  sosial  yang  mempunyai  akibat bagi  semua  anggota  masyarakat  harus  dibuat  atas  dasar  hak  (right  based weight)  dari  pada  atas  dasar  manfaat  (good  based  weight).  Hanya  dengan keadilan sebagai fairness dinikmati semua orang. 13
Berdasarkan hal-hal tersebut penulis merasakan adanya hal yang tidak sebad- ing perlakuan terhadap orang Indonesia dengan orang asing, dalam hal ini semesti- nya orang Indonesia jangka waktunya lebih banyak mengingat konsep menguasai Negara dan asas Nasionalitas seperti tersebut di atas. Menurut penulis teori keadi- lan semestinya diterapkan dalam  pembentukan peraturan  baru,  merevisi, maupun dalam mengganti peraturan yang telah ada.
Ditinjau  dari  asas  penyelesaiannya  konflik  norma,  dapat  diselesaikan  melalui asas penyelesaian konflik yaitu lex specialis derogate legi generali yaitu peraturan khusus  akan  mengesampingkan  peraturan  yang  umum  sifatnya  atau  peraturan yang khususlah yang harus didahulukan, yaitu berpedoman pada PP No. 103 Ta- hun 2015.
Konsekuensi  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Ketentuan  Pemilikan  Rumah Tempat Tinggal Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Konsekuensi  hukum  atau  akibat  hukum  dalam  pengertain  yang  lebih  menye- luruh, menurut Fully Handayani dalam Ni Made Irpiana Prahandari menyatakan:
“Akibat  hukum  adalah  akibat  yang  diberikan  oleh  hukum  atas  suatu  peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu:
1. Akibat  hukum  berupa  lahirnya,  berubahnya,  lenyapnya  suatu  keadaan hukum tertentu. Misalnya, Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru  dari  tidak  cakap  bertindak  menjadi  cakap  bertindak  atau  orang  de- wasa  yang  dibawah  pengampuan,  melenyapkan  kecakapan  dalam  tinda- kan hukum.
2. Akibat  hukum  berupa  lahirnya,  berubahnya,  atau  lenyapnya  suatu  hub- ungan  hukum  tertentu.  Misalnya,  sejak  kreditur  dan  debitur  melakukan akad  kredit,  maka  melahirkan  hubungan  hukum  baru,  yaitu  utang  piutang atau sejak pembeli melunasi harga suatu barang dan penjual menyerahkan barang  tersebut,  maka  berubahlah  atau  lenyaplah  hubungan  hukum  jual beli diantara mereka.
3. Akibat  hukum  berupa  sanksi,  yang  tidak  dikehendaki  oleh  subjek  hukum. Sanksi  dari  suatu  akibat  hukum  berdasarkan  pada  lapangan  hukum, dibedakan menjadi:
a. Sanksi Hukum di bidang hukum publik seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan.
b. Sanksi hukum di bidang hukum privat yang terdiri atas:
 Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan
13 I  Nyoman  Putu  Budiartha,  2016, Hukum  Outsourcing  (Konsep  Alih  Daya,  Bentuk  Perlindungan,  dan  Kepastian  Hukum), Setara Press, Malang, hal. 24.
seseorang  yang  mengakibatkan  kerugian  terhadap  yg  sebelumnya tidak diperjanjikan sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian.
 Melakukan  Wanprestasi  seperti  diatur  dalam  Pasal  1366 KUHPerdata,  yaitu  akibat  kelalaian  seseorang  tidak  melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara lay- ak  sesuai  perjanjian,  sehingga  ia  dapat  dituntut  memenuhi kewajibannya  bersama  keuntungan  yg  dapat  diperoleh  atas lewatnya batas waktu”. 14
Konsekuensi  hukum  berupa  lahirlah,  berubahnya,  atau  lenyapnya  suatu  hub- ungan  hukum  tertentu  adalah  semenjak  haknya  dimohon  baik  secara  lansung dengan  akta  pelepasan  dan  akta  peralihan  hak,  maka  lahirlah  hubungan  hukum baru  yaitu terjadinya pemindahan hak atau sejak orang asing itu menandatangani akta pelepasan dan akta peralihan hak, maka saat itu juga pihak yang mendapat- kan hak tersebut atau orang asing menjadi pemilik sah.
Kemudian  akibat  hukum  berupa  sanksi,  yang  tidak  dikehendaki  oleh  subjek hukum  yaitu  dalam  hal  hukum  publik  berdasarkan  Pasal  10  KUHP  untuk  pidana tambahan  yaitu  berupa  pencabutan  hak-hak  tertentu,  dan  hal  ini  sesuai  dengan UUPA, PP No. 40 Tahun 1996, dan PP No. 103 Tahun 2015.
Berasarkan UUPA, sanksi hukum yang diatur pada Pasal 52, yaitu:
1. Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  dalam  pasal  15    dipidana dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  bulan  dan/atau  denda  setinggi- tingginya Rp. 10.000,-
2. Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman  pidana  atas  pelanggaran  peraturannya  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
3. Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran. Konsekuensi hukum berdasarkan PP No. 40 Tahun 1996 diantaranya tercantum pada Pasal 55 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996:
Hak Pakai hapus karena :
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pem- berian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
1. tidak  dipenuhinya  kewajiban-kewajiban  pemegang  hak  dan/atau  dilang- garnya  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau
2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau
3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
c.  dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
14 Fully Handayani, 2013, “ Pengertian Pokok Dalam Sistem Hukum ”, dalam Prahandari, Ni Made Irpiana, 2014, Pengusahaan Hak Milik Atas Tanah Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus), Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, http://www.pps.unud.ac.id/ thesis/pdf_thesis/unud, diakses tanggal 20-12-2016, Hal. 118.
f.  tanahnya musnah; g. ketentuan Pasal 40 ayat (2) Pasal 56 PP No. 40 Tahun 1996:
1. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.
2. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud da- lam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.
3. Hapusnya  Hak  Pakai  atas  tanah  Hak  Milik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik.
Pasal 57 PP No. 40 Tahun 1996:
1. Apabila Hak Pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diper- baharui, maka bekas pemegang Hak Pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak ha- pusnya Hak Pakai.
2. Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi.
3. Pembongkaran  bangunan  dan  benda-benda  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Pakai.
4. Jika  bekas  pemegang  Hak  Pakai  lalai  dalam  memenuhi  kewajiban  sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak Pakai.
Pasal 58 PP No. 40 Tahun 1996:
“Apabila Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana  dimaksud  Pasal  56,  bekas  pemegang  Hak  Pakai  wajib  menye- rahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan  memenuhi  ketentuan  yang  sudah  disepakati  dalam  perjanjian  penggunaan tanah  Hak  Pengelolaan  atau  perjanjian  pemberian  Hak  Pakai  atas  tanah  Hak Milik”.
Berdasarkan  PP  No.  103  Tahun  2015,  konsekuensi  hukum  atau  akibat  hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelangaran terhadap ketentuan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang telah diberikan Hak Pakai dian- taranya:
Pasal 10 PP No. 103 Tahun 2015:
1. Apabila Orang Asing atau ahli waris yang merupakan Orang Asing yang mem- iliki rumah yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas ru- mah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
2. Apabila  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hak  atas rumah  dan  tanahnya  tersebut  belum  dilepaskan  atau  dialihkan  kepada  pihak lain yang memenuhi syarat:
a. rumah  di  lelang  oleh  Negara,  dalam  hal  dibangun  di  atas  tanah  Hak  Pakai atas tanah Negara;
b. rumah  menjadi  milik  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan,  dalam hal  rumah  tersebut  dibangun  di  atas  tanah  berdasarkan  perjanjian  se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf b.
4. Hasil  lelang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  menjadi  hak  dari bekas pemegang hak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Orang Asing atau ahli waris yang merupakan orang asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  diatur  dengan  peraturan  menteri  yang  menyelenggarakan  uru- san pemerintahan di bidang keimigrasian.
Uraian  tersebut  di  atas  masih  belum  secara  pasti  menunjukan  adanya  sanksi yang tegas yang diatur pada peraturan/norma yang ada, namun berdasarkan UU- PA telah ditetapkan sanksi pidana namun dalam aturan pelaksanaannya tidak dia- tur secara tegas. Menurut Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan:
“Hukum  adalah  sebuah  system  norma.  Norma  adalah  pernyataan  yang menekankan  aspek  seharusnya  atau  das  sollen,  dengan  menyertakan  be- berapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Norma - norma  adalah produk  dan  aksi  manusia  yang  liberatif.  Undang - Undang  yang  berisi  aturan - aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku dalam  masyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun dengan hubungannya dengan masyarakat. Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi  masyarakat  dalam  membebani  atau  melakukan  tindakan  terhadap  indi- vidu.  Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaannya  aturan  tersebut  menimbulkan kepastian hukum”. 15
Kepastian  hukum  sangat  penting  bagi  orang  asing  dan  pemerintah  dalam pengambilan keputusan. Adanya aturan yang tidak secara tegas mengaturnya ten- tunya akan terjadi keragu-raguan dan mungkin terjadi penyeludupan hukum. Begitu juga  kepastian  hukum  dalam  hal  setelah  hak  itu  diperoleh  tentunya  juga  semesti- nya  dibarengi  dengan  pengawasannya.  Pengawasan  sangat  penting,  karena dengan pengawasan apakah hak yang telah diperoleh oleh orang asing itu sudah dilaksanakan  atau  tidak.  Pengawasan  ini  juga  telah  ditegaskan  kembali  pada  Pu- tusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, dalam putusan menimbang  nomor  angka  9,  dinyatakan  bahwa  “dikuasai  Negara  mengadung pengertian  (1)  pemilikan  (2)  pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan  dan  (3) penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh Pemerintah”. ``

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  dapatlah  ditarik  kesimpulan  yang mendasar pada ketiga pokok permasalahan, sebagai berikut:
1. Bahwa kewenangan pemerintah dalam menetapkan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing  yang berkedudukan di Indonesia ada- lah merupakan kewenangan atribusi, atas dasar pengaturannya berdasarkan UUPA, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 103 Tahun 2015.
2. Penetapan pemberian jangka 70 tahun berdasarkan PP No. 40 Tahun 1996 dan  selama  80  tahun  berdasarkan  PP  No.  103  Tahun  2015,  dapat diselesaikan  dengan  asas  penyelesaian  konflik  (asas  preferensi)  yaitu  lex
15 Peter Mahmud Marzuki, 2008, pengantar ilmu hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 158.
specialis  derogate  legi  generali  karena  PP  No.  103  Tahun  2015  mengkhu- suskan pemberian Hak Pakai bagi orang asing sedangkan PP No. 40 Tahun 1996 mengatur pemberian Hak Pakai dan hak lainnya bagi orang Indonesia dan orang asing
3. Konsekuensi hukum bagi orang asing yang tidak lagi berkedudukan di Indo- nesia,  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  wajib  melepaskan  atau  menga- lihkan  hak  atas  rumah  dan  tanahnya  kepada  pihak  lain  yang  memenuhi syarat, dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hak atas rumah dan tanahnya  tersebut  belum  dilepaskan  atau  dialihkan  kepada  pihak  lain  yang memenuhi syarat, dengan ketentuan:
a. rumah di lelang oleh Negara, dalam hal dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara,
b. rumah menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dalam hal rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian.
4. Hasil lelang sebagaimana dimaksud tetap menjadi hak dari bekas pemegang hak,  dan  serta  sanksi  pidana  maupun  perdata  belum  ditemukan  aturan hukumnya secara tegas, hanya sedikit dituangkan pada Pasal 52 UUPA, yai- tu  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga  bulan,  dan  denda  setingi- tingginya Rp. 10.000,-

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar  besarnya  kepada  reviewer  dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini baik dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiartha,  I  Nyoman  Putu,  2016, Hukum  Outsourcing  (Konsep  Alih  Daya,  Bentuk  Perlin- dungan, dan Kepastian Hukum) , Setara Press, Malang.
Darmodiharjo,  Darji,  2006, Pokok - Pokok  Filsafat  Hukum ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Djelantik,  I  Gusti  Ngurah  Supartha,  2016, Pembangunan  Hukum  Agraria  dan  Perspektif Gobalisasi (Jurnal Hukum Prasada Vol. 3) , Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa.
http://kbbi.kata.web.id/, diakses pada tanggal 22-11-2016. Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Nega- ra . Pustaka Harapan, Jakarta.
Jurnal  Hukum  Prasada  Vo.  3 Pembangunan  Hukum  Agraria  dan  Perspektif  Gobalisasi , Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas War- madewa.
Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakar- ta.
_______, 2008, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2001, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Cetakan Ketiga, Liber- ty, Yogyakarta.
Perlindungan,    AP.,  1984, Serba  Serbi  Hukum  Agraria ,  Percetakan  Offset  Alumni  Kotak Pos 272, Bandung
Purba, Michael R., 2009, Kamus Hukum Internasional & Indonesia , Widyatamma, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1980, Pokok - pokok Sosiologi Hukum . CV. Rajawali, Jakarta. _______, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . CV. Rajawali, Jakarta.
Suwitra, I Made, 2010, Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah Adat di Bali , Logos Publishing.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Putusan Perkara (MK) Nomor 001-021-022/PPU-I/2003
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pemberian,  Pelepasan,  Atau  Pengalihan  Hak  Atas Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  Atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang Berkedudukan Di Indonesia.
Prahandari, Ni Made Irpiana, 2014, Pengusahaan Hak Milik Atas Tanah Milik Warga Nega- ra Indonesia Oleh Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus), Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universi- tas Udayana
Tim  Penyusun  Kamus-Pusat  dan Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  1994 Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta.