## PENGGUNAAN KOSAKATA DALAM WACANA BERITA TENTANG KASUS HAMBALANG

## SUHARTINI KHALIK , SUARDI ZAIN

## Dosen STKIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penggunaan  kosakata  dalam  wacana berita tentang kasus Hambalang, khususnya yang hangat menjadi perbincangan di media catak  pada  tahun  2014.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  langkah - langkah:  (a)  peneliti  mengumpulkan  bahan-bahan  bacaan  yang  berhubungan  dengan berita  tentang  kasus  Hambalang;  (b)  bahan-bahan  bacaan  tersebut  kemudian  dibaca secara  berulang-ulang  dan  diidentifikasi  yang  termasuk  dalam  kosakata  yang  terkait dengan  kasus  Hambalang;  (c)  langkah  terakhir,  yaitu  mengklasifikasikan  data  yang terkumpul  dan  menginterpretasikannya.  Setelah  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya adalah  menganalisis  data  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka.    Hasil  analisis dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan kosakata yang terkandung di dalamnya. Pengklasifikasian  berdasarkan  aspek-aspek  formal  teks,  yaitu  eksperensial,  relasional, dan ekspresif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  kosakata  yang  sering  digunakan  dalam ‘Kasus Hambalan’ yaitu ‘tindak pidana pencucian uang’ yang dikaitkan dengan aliran dana dan  alur  dalam  dalam  kasus  Hambalang.  Kosakata  ‘gratifikasi’  digunakan  dalam  klasifikasi ini untuk mengungkapkan arti ucapan terima kasih dan pemberian uang. Kosakata ‘korupsi’ dikaitkan  dengan  makna  penyalahgunaan  kewenangan.kosakata  ‘eksepsi’  melingkupi  kata lain  yaitu  ‘nota  keberatan’.  Kosakata  terakhir  dalam  pengklasifikasian  ini  yaitu  ‘skandal’ yang dikaitkan dengan kasus Hambalang.
Kata kunci: kasus Hambalang, kosakata, pencucian uang

## PENDAHULUAN
Bahasa  merupakan  alat  komunikasi terpenting  dalam  kehidupan  manusia.
Menurut Keraf (1993:4) bahasa merupakan saluran
perumusan maksud,  melahirkan  perasaan,  dan memungkinkan menciptakan kerja sama  dengan  sesama  warga.  Dengan demikian,  sebagai  makhluk  sosial, manusia  memerlukan  alat  berupa
bahasa untuk mengungkapakan pikiran, berinteraksi, bekerja sama dan berkomunikasi  dengan  manusia  di sekitarnya.  Ditinjau  dari  segi  bahasa, komunikasi  dibagi  menjadi  dua  yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulis.
Selain  itu,  Keraf  (1993:12) juga  mengemukakan  bahwa  bahasa dalam  pengertian  sehari-hari  adalah bahasa  lisan,  sedangkan  bahasa  tulis merupakan  pencerminan  kembali  dari bahasa  lisan  itu  dalam  bentuk  simbol- simbol  tertulis.  Komunikasi  lisan dapat  disampaikan  melalui  sarana media  massa  elektronik,  sedangkan komunikasi tulis penyampaiannya melalui sarana media massa cetak.
Media  massa  cetak  (pers)
merupakan salah satu sarana penyampaian  informasi  yang  efektif yang  mampu  menjangkau  cukup banyak  pembaca  di  semua  lapisan masyarakat.  Dengan  kata  lain,  media massa  sesungguhnya  berada  di  tengah realitas  sosial  yang  sarat  dengan berbagai  kepentingan,  konflik,  dan fakta  yang  kompleks  dan  beragam. Menurut  Louis  Althusser  (dalam Sobur, 2004:30), media massa sebagaimana lembaga-lembaga
pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan,  merupakan  bagian  dari alat  kekuasaan  negara  yang  bekerja secara  ideologis  guna  membangun kepatuhan
khalayak terhadap kelompok yang berkuasa. Hal tersebut didukung  oleh  Sobur  (31:2004)  yang mengungkapkan  bahwa  sebagai  suatu alat  untuk  menyampaikan  berita, penilaian, atau gambaran umum tentang  banyak  hal,  ia  mempunyai kemampuan  untuk  berperan  sebagai institusi  yang  dapat  membentuk  opini publik.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  media  massa  bukan  sesuatu yang bebas, independen, tetapi
memiliki  keterkaitan  dengan  realitas sosial.  Sebagai  saluran  komunikasi politik  dan  sosial,  media  massa berusaha  menyampaikan  informasi yang  tepat  kepada  masyarakat.  Maka dari  itu,  media  massa  dituntut  untuk menyampaikan  informasi  yang  netral dan berimbang kepada khalayak pembaca.  Namun,  media  massa  juga merupakan  produsen  informasi  politik dan  sosial  yang  harus  setia  kepada “pemilik” media yang menaunginya.
Media  massa  sebagai  suatu wacana  patut  mendapat  perhatian untuk  diteliti.  Norman  Fairclough merupakan  salah  seorang  analisi wacana kritis yang memandang bahwa pemahaman  terhadap  wacana  selama ini  lebih  banyak  didominasi  oleh paradigma  deskriptif  yang  bersifat nonkritis  sehingga  masih  banyak dimensi  kewacanaan  yang  belum terkuak dari pandangan tersebut (Santoso,  2003:  48).    Fenomena wacana semata-mata dipandang sebagai unit linguistik yang lebih besar daripada  klausa  atau  kalimat.  Wacana direalisasikan  dalam  bentuk  karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf,  kalimat  atau  kata  yang membawa amanat lengkap.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan mengenai analisis wacana merupakan suatu yang menarik. Kajian wacana yang dilakukan telah menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut  telah  mampu  mengubah
berbagai perspektif yang ada.  Wacana budaya seringkali menjadi pembahasan pokok di manapun, hingga pada akhirnya dilakukan kajian mengenai hal tersebut.
Di berbagai teks media, wacana ditempatkan pada posisi pertama  karena  mampu  mewakili keinginan sebuah komunitas masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tidaklah salah seorang penulis berita
menuangkan pikirannya dengan perspektif  yang  dimilkinya  untuk mampu menarik khalayak pembaca.
Berkaitan  dengan  pandangan deskriptif terhadap wacana, Fairclough (2003:25; 1995:135) mengusulkan
pengertian  wacana  sebagai  bentuk praktis  sosial.  Maksudnya  adalah wacana  sebagai  bagian  dari  bahasa juga merupakan bagian dari komunitas sosial dan tidak keluar dari itu.
Sebagaimana  juga  van  Dijk, analisis Norman Fairclough didasarkan pada pertanyaan bagaimana  menghubungkan  teks  yang mikro  dan  konteks  masyarakat  yang makro. Fairclough berusaha membangun  suatu  model  analisis wacana  yang  mempunyai  konstribusi dalam  analisis  sosial  dan  budaya sehingga  ia  mengkombinasikan  tradisi analisis tekstual dengan konteks masyrakat  yang  lebih  luas.  Titik perhatian besar dari Fairclough
(Eriyanto,  2003:285)  adalah  melihat bahasa  sebagai  praktik  kekuasaan. Untuk  melihat  bagaimana  pemakai
bahasa  membawa  nilai  ideologis tertentu,  dibutuhkan  analisis  secara menyeluruh.  Selanjutnya,  Fairclough (1995:  97;  Santoso,  2003:  49)  melihat wacana  secara  simultan  sebagai  (1) teks-teks  bahasa,  baik  lisan  atau tulisan,  (2)  praktik  kewacanaan  yaitu produksi teks dan interpretasi teks, (3) praktik sosiokultural, yaitu perubahan- perubahan masyarakat, institusi, kebudayaan,  dan  sebagainya  yang menentukan bentuk dan makna sebuah wacana.  Ketiga  unsur  wacana  itu disebut oleh Fairclough sebagai dimensi  wacana yang  harus  dianalisis secara  integral,  yang  dikombinasikan dengan  tiga  dimensi  metode  analisis wacana.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pembahasan  di atas,  maka  dirumuskan  masalah,  yaitu ”Bagaimanakah  penggunaan  kosakata dalam  wacana  berita  tentang  kasus Hambalang?”

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah mendeskripsikan penggunaan kosakata dalam  wacana  berita  tentang  kasus Hambalang.

## Manfaat Penelitian
Secara  teoretis,  penelitian  ini diharapkan dapat mengukuhkan
pandangan  analisis  wacana  kritis tentang  karakteristik  media  massa dalam  kaitannya  dengan  pihak-pihak lain  yang  berkepentingan  dengannya.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembinaan pengetahuan dan kepekaan dalam  menganalisis  wacana  media massa  secara  kritis  dalam  kajian analisis  wacana  ataupun  dalam  kajian wacana bahasa Indonesia.

## Metode Penelitian
1. Variabel dan Desain Penelitian a. Variabel penelitian
Pada  penelitian  ini,  hanya
terdapat  satu  variabel  penelitian, yaitu  penggunaan  kosakata  pada wacana berita tentang kasus
Hambalang.
b. Desain penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan  data  apa  adanya pada  saat  dilaksanakan  penelitian.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk menggambarkan eksistensi data sebagaimana adanya.
2. Defenisi operasional variabel
Adapun  definisi  operasional dari  penelitian  ini,  yaitu  penggunaan kosakata  dalam  wacana  berita  tentang kasus Hambalang
3. Data dan Sumber Data Adapun  yang  menjadi  data
dalam penelitian ini adalah kosakata tentang  kasus  Hambalang  yang terdapat  dalam  surat  kabar  Tribun Edisi Februari-April 2014.
Sedangkan  sumber  datanya,  yaitu
surat  kabar  Tribun  Edisi  Februari- April 2014.
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini merupakan penelitian  pustaka,  maka  sasaran penelitian  ini  adalah  bahan  tertulis yang  dalam  hal  ini  adalah  tulisan- tulisan  yang  berhubungan  dengan kosakata tentang kasus Hambalang
Adapun  teknik  pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah: a. peneliti  mengumpulkan  bahan- bahan bacaan yang berhubungan dengan berita tentang kasus Hambalang;
b. bahan-bahan  bacaan  tersebut kemudian dibaca secara berulang-ulang dan diidentifikasi  yang  termasuk dalam  kosakata  yang  terkait dengan kasus Hambalang;
c. Langkah terakhir, yaitu mengklasifikasikan  data  yang terkumpul dan menginterpretasikannya. 5. Teknik Anallisis Data Setelah  data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan
menggunakan  teknik  studi  pustaka. Hasil  analisis  dikumpulkan  dan diklasifikasikan sesuai dengan kosakata yang terkandung di dalamnya. Pengklasifikasian berdasarkan aspek-aspek formal teks,  yaitu  eksperensial,  relasional, dan ekspresif.
Hasil Penelitiam
Pola Klasifikasi
Pola  klasifikasi  ( classification scheme ) berhubungan dengan kosakata yang  diorganisasikan  dalam  tipe-tipe wacana (Fairclough, 1989: 114).
Kosakata pengklasifikasi realitas
sosial-politik Dalam  konteks  wacana  politik di  Indonesia  pertengahan  tahun  ini terkait  kasus  Hambalang,  keberadaan kosakata tertentu sebagai alat mengklasifikasikan realitas dapat diperoleh  dari  keberadaan  kata-kata kuncinya. Terkait dengan kasus Hambalang  terdapat  lima  kosakata
yang menonjol digunakan untuk klasifikasi realitas sosial politik, yakni (1) tindak  pidana  pencucian  uang,
(2) gratifikasi, (3) korupsi, (4) eksepsi, dan (5) skandal .
Klasifikasi  dengan  kata  ”tindak pidana pencucian uang”
Keberadaan kata tindak pidana  pencucian  uang (TPPU) sebagai alat atau sarana mengklasifikasikan realitas ini
dikaitkan  dengan aliran  dan  alur dana marak  diperbincangkan  di
berbagai media. Kata-kata yang sering digunakan  dalam  klasifikasi  ini  antara lain tindak pidana korupsi
Klasifikasi  ini  banyak  digunakan  oleh elit politik saat ini.
Kutipan (1):
”Tanah  di  tiga  lokasi  tersebut
disita pihak KPK karena
pembeliannya  diduga  bekaitan dengan TPPU atau berasal dari Tindak  Pidana  Korupsi  yang dilakuka  oleh  Anas.  Sebelum menjadi tersangka TPPU, Anas lebih  dulu  menjadi  tersangka penerimaan  gratifikasi  terkait proyek  Hambalang  dan  proyek lainnya.”
Pilihan  kata tindak  pidana pencucian uang dalam kasus Hambalang  selalu  dikaitkan  dengan Anas Urbaningrum. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.
Kutipan (2):
”Dokter  Pondok  Pesantren  Ali Maksum  Krapyak  itu  diperiksa sebagai  saksi  dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang  menjerat  mantan  ketua umum  partai  Demokrat  Anas Urbaningrum”
Pada  proses  peradilan  Anas Urbaningrum, pernyataan yang diutarakannya ramai mendapat bantahan dari kubu Demokrat.
Kutipan (3)
“Dalam kesempatan yang sama Firman  pun  mengaku  heran dengan ramainya bantahan dari kubu  Demokra.  Menurutnya pernyataan Anas adalah konsekuensidari tindak
pidana  pencucian  uang yang disangkakan kepada klienya.

## Klasifikasi dengan kata ”gratifikasi”
Klasifikasi  terhadap  realitas sosial-politik  juga  menggunakan  kata kunci lainnya, yakni gratifikasi . Kata- kata  yang  sering  digunakan  dalam klasifikasi  ini  antara  lain: uang ucapan  terima  kasih,  pemberian uang.
Kutipan (4):
”Penyidik  KPK  menjadwalkan pemeriksaan  mantan  Ketua Umum  Partai  Demokrat  Anas Urbaningrum  selaku  tersangka kasus  penerimaan gratifikasi
proyek  Center  Hambalang  dan proyek  lainnya  di  kantor  KPK Jakarta Rabu (12/2/2014) besok .” Kutipan (5) “... Sebelum menjadi tersangka TPPU Anas lebih dulu menjadi tersangka penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.” Kutipan (6)
“Firman  mengklaim  ada  saksi penting yang mengetahui pemberian  uang muka  dari SBY  kepada  Anas  tersebut. Namun ia enggan mengungkapkan  identitas  saksi peristiwa.”
Kutipan (7)
“Pemberian  uang  itu  menurut Mas Anas adalah ucapan terima  kasih  karena  jasa-jasa Mas
Anas selama ini menyangkut Pemilu 2009.”

## Klasifikasi dengan kata ”korupsi”
Klasifikasi  ketiga  yang  sering dimunculkan  adalah  kata korupsi. Penggunaan  kata  tersebut  dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Digunakannya kata korupsi dalam wacana ini memunculkan  dua  nama  yang  sering disebutkan.
Kutipan (8):
”Haryono  meminta  Anas  yang kini  ditahan  kasus  dugaan korupsi terkait proyek Hambalang  dan  lainnya  agar berpikir jernih sebelum menyampaikan  informasi  ke publik” Pada  kesempatan  lain  nama
Andi Mallarangeng juga disebut
sebagai  salah  seorang  terdakwa  dalam kasus hambalang.
Kutipan (9):
”Jaksa  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  menyatakan tetap  pada  surat  dakwaan  dan meminta majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum Andi  Alfian  Mallarangeng.  .... Karena  itu,  papar  jaksa  Irene tedakwa telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat dakwaan.”

## Klasifikasi dengan kata ”eksepsi”
Klasifikasi ini melingkupi eksepsi yang  merupakan  nama  lain dari  nota  keberatan . Kata  tersebut digunakan  oleh  Andi  Mallarangeng sebagai  pengganti  dari  kata  nota keberatan.
Kutipan (10):
”Jaksa  begitu  memaksakan sebuah  cerita,  bahwa  saya sebagai
mempora telah melakukan pelanggaran hukum menyalahgunakan  kewenangan saya  “kata  Andi  Mallarangeng saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan  Tipikor,  Jakarta, Senin (17/3/2014).”
Kutipan (11)
”Terdakwa kasus dugaan korupsi Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng menyinggung  asal-usul free  18
persen  dalam  nota  keberatan (eksepsi) pribadinya.”
Kutipan (12)
”Jaksa  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  menyatakan tetap  pada  surat  dakwaan  dan meminta majelis hakim menolak nota keberatan
(eksepsi) penasehat hukum terdakwa Andi Alfian Mallarangeng.”

## Klasifikasi dengan kata ”skandal”
Klasifikasi  kelima  yang  perlu dikemukakan  pada  bagian  ini  adalah klasifikasi dengan kata skandal .
Kutipan (13):
”Dari  bacaan  saya  tentang kesaksian  dalam  BAP  orang- orang  yang  diduga  terlibat dalam skandal Hambalang asal-usul free 18 persen tersebut sebenarnya tidak sederhana” kata Andi.”

## DALAM WACANA POLITIK
Leksikalisasi ( lexicalization ) merupakan  istilah  yang  dipergunakan oleh Halliday (1978; 1979) dan Fowler (1985; 1986). Fairclough (1989; 1995)
menggunakan istilah ”pengataan”
( wording )  yang  sejajar  dengan  istilah leksikalisasi  ini.  Terdapat  dua  bentuk ”pengataan”, yakni ”pengataan kembali”  ( rewording )  dan  ”kelebihan kata ( overwording atau overlexicalization ). Tujuan kajian terhadap  leksikalisasi  pada  wacana politik  era  pasca  Orde  Baru  adalah untuk  memperoleh  gambaran  dan pemahaman yang komprehensif tentang pendayagunaan berbagai kosakata  yang  menjadi  karakteristik wacana  politik  era  pasca  Orde  Baru
yang  membedakannya  dengan  era sebelumnya
Kosakata utama yang pertama muncul
Kosakata  utama  yang  pertama muncul  adalah kasus  hambalang dan korupsi .  Kata kasus  hambalang dan korupsi ,  misalnya,  adalah  dua  kata yang sebenarnya bersifat generik yang tidak  menunjuk  kepada  suatu  masa tertentu.  Secara  leksikal,  kata kasus hambalang memiliki arti ’penerimaan hadian  terkait  proyek  hambalang’, sedangkan  kata korupsi memiliki  arti ‘penyalahgunaan  dana  terkait  proyek Hambalang’.
Perkembangan kata ”korupsi”
Jika  selama  ini  kata korupsi lebih  banyak  didayagunakan  dan dipopulerkan  oleh  perorangan,  dalam perkembangan selanjutnya kata korupsi dipergunakan  oleh  banyak elite politik yang beragam.  Muncullah kata-kata: antikorupsi,  bersih  dari korupsi.
Kata korupsi selanjutnya berkembang  dalam  berbagai  bidang kehidupan.  Dalam  pemilihan  seorang kepala  daerah  atau  kepala  sebuah instansi,  misalnya,  salah  satu  kriteria yang selalu dimunculkan adalah bersih  dari  korupsi atau tidak terlibat korupsi.

## Kesimpulan
Temuan  penelitian  menjukkan  bahwa ada  beberapa  kosakata  yang  sering digunakan  dalam  ‘Kasus  Hambalan’ yaitu  ‘tindak  pidana  pencucian  uang’ yang dikaitkan dengan aliran dana dan alur  dalam  dalam  kasus  Hambalang. Kosakata ‘gratifikasi’ digunakan dalam klasifikasi ini untuk mengungkapkan  arti  ucapan  terima kasih  dan  pemberian  uang.  Kosakata ‘korupsi’  dikaitkan  dengan  makna penyalahgunaan  kewenangan.kosakata ‘eksepsi’  melingkupi  kata  lain  yaitu ‘nota  keberatan’.  Kosakata  terakhir dalam  pengklasifikasian  ini  yaitu ‘skandal’ yang dikaitkan dengan kasus Hambalang.

## DAFTAR PUSTAKA
Eriyanto. 2003. Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS.
Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis; The Critical Study of Language. New York: Longman Publishing.
---------. 2003. Language and Power; Relasi Kekuasaan dan Ideologi. Dialihbahasakan oleh Indah Rohmani-Komunias Ambarawa. Malang: Boyan Publishing .
Jufri. 2007. Analisis Wacana Kritis Teori dan Praktik. Makassar: Universitas Negeri Makassar
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Santoso, Anang. 2003. Bahasa Politik Pasca-Orde Baru. Jakarta: Wedatama Sastra.