## PERAN INTELIJEN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI LAUT
Ahmad Virgaus *) ahmvirgaus@gmail.com
(Diterima 22-08-2019, disetujui 18-02-2020)

## ABSTRAK
Luasnya  wilayah  perairan  Indonesia  dengan  lokasi  yang  strategis  serta  kekayaan sumber  kelautan  yang  berlimpah  menjadi  permasalahan  tersendiri  bagi  Indonesia yang  akan  berdampak  pada  semakin  meningkatnya  potensi  berbagai  tindak kejahatan/pelanggaran  di  wilayah  perairan  Indonesia.  Untuk  mengatasi  dan mengantisipasi  permasalahan  tersebut,  maka  TNI  Angkatan  Laut  dituntut  memiliki intelijen  yang  berkualitas  agar  dapat  mendukung  tugas  dan  fungsi  TNI  Angkatan Laut.  Personil  intelijen  TNI  Angkatan  Laut  diharapkan  mampu  menganalisis, mendeteksi  dan  memprediksi  segala  potensi-potensi  ancaman  di  lapangan  serta pengungkapan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  di  laut.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mencari  solusi  terbaik  melalui  metode  wawancara  dan Analytical  Hierarcy Process (AHP) agar kedepannya intelijen TNI Angkatan Laut dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan inti dalam pemberantasan tindak pidana di laut.
Kata kunci: Intelijen TNI Angkatan Laut, Analytical Hierarchy Process (AHP), Tindak Pidana di Laut

## ABSTRACT
The  extent  of  Indonesia’s  territorial  waters  with  its  strategic  location  and  the abundance  of  marine  resources  is  a  big  task  for  Indonesia  to  anticipate  the developing crimes at Indonesian waters. To handle the issue, it is a must for TNI AL to have high quality intelligence capabilities to support TNI AL’s tasks and roles. TNI AL’s intelligence personels must able to analize, to detect and to predict any potential threats on the field as well as to disclose and to eradicate the criminality on the sea. In  order  to    maximize  roles  and    function  of  TNI  AL  as  the  core  unit  in  combating crime at the sea, this  research aims to find the best solution on how to increase TNI AL’s  intelligence  capabilities  by  using    interview  and  Analytical  Hierarcy  Process (AHP) methodes.
Keywords: Indonesian  Navy Intelligence, Analytical Hierarchy Process (AHP), Crime At The Sea

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  yang terletak  diantaranya  dua  benua  yaitu  Asia-Australia  dan  dua  samudera
*) Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke – 57 TP 2019
Indonesia-Samudera  Pasifik,  bentang  laut  wilayah  70%  lebih  luas  dibanding dengan  luas  daratan  yang  hanya  30%,  terdiri  dari  gugusan  pulau  yang mencapai  lebih  dari  17.504  pulau,  wilayah  daratan  dan  laut  keseluruhannya adalah  5.193.250  km2  yang  terdiri  dari  2.027.170  km2  daratan  dan  3.166.080 km2,  keterbatasan  energi  merupakan  penghambat  terbesar  Indonesia  untuk maju,  sementara  itu  pengembangan  kekayaan  perikanan  dan  kelautan  juga masuk  prioritas  (AS  Hikam,  2014).    Dengan  besarnya  luas  wilayah  perairan Indonesia  serta  kekayaan  sumber  kelautan  yang  berlimpah,  akan  berdampak pada semakin meningkatnya potensi berbagai tindak kejahatan/pelanggaran di wilayah  perairan  Indonesia  (Sayidiman:  2019).  Untuk  mengantisipasi permasalahan tersebut, maka TNI Angkatan Laut memerlukan pengawak/personil salah satunya di bidang intelijen yang memiliki kemampuan berkualitas  agar  dapat  mendukung  tugas  TNI  Angkatan  Laut  dalam pengungkapan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  di  laut.  Rumusan  Masalah pada tulisan ini adalah: bagaimana peran intelijen baik secara mandiri maupun terkoordinasi  dengan  Stakeholder  dalam  mendukung    operasi  dan  penerapan sistem  deteksi  dini  dalam  pengungkapan  segala  bentuk  potensi  ancaman  dan tindak pidana di laut?
Instrumen utama dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan metode  kualitatif  di mana  peneliti  sendiri,  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengumpulan data,  analisis,  penafsiran  data  sehingga  pada  akhirnya  menjadi  pelapor  dari hasil  penelitiannya.  (Moleong,  2010:  4)  Alasan  peneliti  memilih  metode  ini adalah  untuk  mendeskripsikan,  menggambarkan  dan  menganalisis  secara detail  mengenai  bagaimana  peran  dan  hambatan  dari  Intelijen  TNI  Angkatan Laut  dalam  mendukung  pemberantasan  tindak  pidana  di  laut  mengingat penelitian  ini  juga  menganalitik  peran,  hambatan  dan  tantangan  dari  intelijen TNI  Angkatan  Laut.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metoda Analitycal  Hierarchy  Process (AHP).  AHP  adalah  suatu  model yang luwes yang memungkinkan kita untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan  dengan  cara  mengkombinasikan  pertimbangan  dan  nilai  pribadi secara logis, dapat menyusun skala baru untuk mengukur sifat-sifat yang telah terjadi (Thomas: 1986).

## II. Tinjauan Pustaka

## 2.1.  Organisasi Intelijen TNI AL
Struktur organisasi TNI  Angkatan Laut  yang tertuang dalam  Pasal 97  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  62  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2010  tentang Susunan  Organisasi  Tentara  Nasional  Indonesia bahwa  “Dinas Pengamanan  TNI  Angkatan  Laut  adalah  salah  satu  badan  pelaksana pusat yang bertugas di bidang pengamanan ”.

## 2.2.  Tindak Pidana Dilaut
Tindak Pidana di Laut yaitu Tindak pidana yang hanya bisa terjadi di  laut  saja  dan  tidak  bisa  terjadi  di  darat,  dibedakan  dengan  tindak pidana  umum  yang  terjadi  di  laut  yang  artinya  memiliki  kekhususan sendiri  maka  hal  tersebut  bisa  dikategorikan  menjadi  suatu  ancaman. Perspektif  ancaman  konvensional  yang  berasal  dari  dalam  dan  luar negeri  baik  yang  sudah  terjadi  maupun  potensi  yang  dapat  terjadi, meliputi  :  peredaran  narkoba,  pemberontakan  yang  berujung  pada tindakan  separatis,  terorisme,  konflik  sosial,  konflik  teritorial,  terutama masalah perbatasan; kejahatan di laut, berupa pembajakan, penyelundupan, illegal  fishing,  illegal  entry ,  pelanggaran  wilayah  baik yang  sudah  terjadi maupun memiliki  potensi yang  dapat  mengarah  pada terjadinya persengketaan (Irawan : 2004).

## 2.3.  Intelijen TNI Angkatan Laut
Istilah  Intelijen  sendiri  berasal  dari  kata  intelegensia  yang  artinya kecerdasan (Saronto: 2004). Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Intelijen  Negara,  mengartikan  bahwa intelijen  adalah  pengetahuan,  organisasi,  dan  kegiatan  yang  terkait dengan  perumusan  kebijakan,  strategi  nasional,  dan  pengambilan keputusan  berdasarkan  analisis  dari  informasi  dan  fakta  yang  terkumpul melalui  metode  kerja  untuk  pendeteksian  dan  peringatan  dini  dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap  keamanan  nasional.  Pasal  6  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Intelijen  Negara  menjelaskan
“Intelijen  memiliki  beberapa  fungsi  yaitu  fungsi  penyelidikan,  fungsi pengamanan  dan  fungsi  penggalangan.  Dua  tindakan  utama  yang dilakukan  intelijen,  yakni  pengumpulan  dan  analisa,  harus  dilihat  dari sudut  pandang  yang  lebih  luas  yakni  yang  menghubungkan  kegiatan- kegiatan tersebut  dengan kebutuhan pembuat keputusan dan penggunaan  dari  produk  intelijen  yang  sudah  rampung.  Ini  dilakukan melalui  konsep  siklus  intelijen  yakni  suatu  proses  dimana  informasi didapatkan,  diubah  menjadi  produk  intelijen  dan  dibuat  disajikan  kepada pembuat kebijakan (Johnson, 2002: 187).
Intelijen  Maritim  merupakan  salah  satu  bagian  dari  intelijen  TNI yang  menitik  berat  pada  aspek  laut  (Komando  Pendidikan  Operasi  Laut Pusat  Pendidikan  Intelijen  Maritim:  3).  Intelijen  Maritim  mempunyai dimensi  yang  lebih  luas  daripada  intelijen  Angkatan  Laut  yang  meliputi semua aspek maritim yang menyangkut kehidupan politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan.

## 2.4.  Teori Kerjasama
Kerjasama  adalah  suatu  bentuk  proses  sosial,  dimana  didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan  saling  membantu  dan  saling  memahami  aktivitas  masing-masing (Abulsyani:  1994).  Aspek  koordinasi  lintas  organisasi  intelijen  juga merupakan  salah  satu  bentuk  kerjasama,  sehingga  dengan  adanya koordinasi antar kesatuan, maka akan terjadi sistem sharing informasi.

## 2.5.  Teori Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan IT dapat dibagi kedalam dua kategori (Chin dan Todd: 1995)  yaitu  Kemanfaatan  dengan  estimasi  satu  factor  dan  Kemanfaatan dengan  estimasi  dua  faktor  yang  dibagi  menjadi  dua  kategori  lagi  yaitu kemanfaatan dan efektifitas. Apabila pemanfaatan peralatan-peralatan yang jelas, maka akan diperoleh hasil yang maksimal untuk kepentingan operasi intelijen.    Dengan  demikian  sangatlah  mutlak  diperlukan  peralatan  khusus teknologi  intelijen  untuk  menunjang  kegiatan  deteksi  dini  dalam  persiapan operasi intelijen oleh lembaga intelijen kenegaraan.

## 2.6.  Konsep Ancaman
Persepsi  ancaman  akan  selalu  berada  dalam  konsep  pertahanan dan keamanan dan TNI Angkatan laut memandang aspek lautpun memiliki ancaman  yang  perlu  diwaspadai,  dan  ini  akan  menjadi  tugas  yang  akan diemban TNI Angkatan Laut sebagai inti kekuatan pertahanan negara dilaut yang  salah  satu  tugasnya  menegak  hukum  dan  menjaga  keamanan  di wilayah  laut  yuridiksi  nasional  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Fungsi dari TNI Angkatan Laut adalah :
a.  Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari  luar  dan  dalam  negeri  terhadap  kedaulatan,  keutuhan  wilayah,  dan keselamatan bangsa;
b.  Penindak terhadap setiap bentuk ancaman di, dari dan lewat laut;
c.  Pemulih  terhadap  kondisi  keamanan  negara  yang  terganggu  akibat kekacauan keamanan ( Keputusan Kasal Nomor KEP/1111/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe). Penangkalan  dilaksanakan  dengan  dukungan  kekuatan  Kapal  Republik Indonesia  (KRI)  TNI  Angkatan  Laut  yang  merupakan  wujud  dari  pengerahan kekuatan  pada  daerah-daerah  vital  dan  rawan  agar  mampu  menghalangi ancaman  dengan  cepat  serta  upaya  dalam  mendukung  tugas  TNI  Angkatan Laut  dan  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  pemenuhan  kebutuhan Alutsista TNI guna memperkuat postur pertahanan Negara.
3.1.  Tataran  Kewenangan  dan  Tanggungjawab  Intelijen  TNI  Angkatan Laut .
Baik  di  dalam  organisasi,  aktivitas  maupun  produk  maka  perlu adanya kepastian/kejelasan tentang tataran kewenangan dan tanggungjawab  oleh berkaitan  dengan tugas  intelijen  untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Laut yaitu: Tingkat Mabes Angkatan Laut (Kasal, Asisten Pengamanan dan Kadispamal) dan Tingkat Kotama dan Kolakops (Panglima Armada, Kadishidros, Danguspur/kamla).
Dalam  penelitian  ini,  alat  analisis  data  menggunakan Analytic Hierarchy  Process (AHP)  dengan  bantuan software  Expert  Choice 11. Dalam  penggunaannya,  AHP  mengenal  3  (tiga)  prinsip  pokok,  yaitu: Penyusunan hierarki, Penentuan Prioritas, dan Konsistensi Logis.
Peneliti melaksanakan pengambilan data dari responden dilakukan dengan  memberikan  pertanyaan  yang  mewakili  kriteria-kriteria  penilaian sebagai  ukuran  yang  mempengaruhi  terhadap  pemilihan  alternatif  model terciptanya keamanan.

## 3.2.  Matriks Perbandingan Berpasangan
Penelitian  lebih  difokuskan  pada  perumusan  suatu  model  berbasis AHP  untuk  menilai  dari  keempat  alternatif  model  terciptanya  keamanan yang diusulkan dan kelayakan yang paling baik. Secara mendasar, ada tiga langkah dalam model AHP yaitu membangun hirarki, penilaian dan sintesis prioritas.
a.  Pembentukan  hirarki  sendiri  terbagi  dalam  4  level  yaitu:  Sasaran  dari keputusan  yang  akan  diambil  dan  ditempatkan  pada  puncak  hirarki. Dalam  hal  ini  sasaran  yang  dimaksud  adalah  “Tercipta  Keamanan  di Wilayah  Yuridiksi  Indonesia,  Pada  tingkatan  kedua,  diajukan  kriteria- kriteria penilaian dari kewenangan yang dimiliki TNI Angkatan Laut dari alternatif  model  yang  diusulkan.  Kriteria-kriteria  tersebut  terdiri  dari Pelanggaran  Pelayaran  (Garyar), Illegal  Trading , Illegal  Fishing,  dan Illegal  Oil, Pada  tingkatan  ketiga,  diajukan  sub  kriteria  penilaian  dari kemampuan  satuan  intelijen  yang  dimiliki  TNI  Angkatan  Laut  dari alternatif kriteria yang diusulkan, dan Pada tingkatkan terakhir atau ke- empat, diusulkan alternatif strategis pada TNI Angkatan Laut.
Gambar 1: Struktur Pemilihan Alternatif Model
b.  Matrik Perbandingan Berpasangan.
Tabel 4.1 Matrik Orde 4 x 4 untuk Level 2 (Goal terhadap kriteria)
Tabel 4.2. Matrik Orde 3 x 3 untuk Level 3
Tabel 4.3.
Matrik Orde 3 x 3 untuk Level 3
Tabel 4.4. Matrik Orde 3 x 3 untuk Level 3
Tabel 4.5
Matrik Orde 3 x 3 untuk Level 3
Tabel 4.6.
Matrik Orde 4 x 4 untuk Level 4
c.  Tahap Pembobotan
Pengolahan  data  dalam  menentukan  goal  (tujuan)  yaitu terciptanya keamanan  di wilayah  Yuridiksi Indonesia. Adapun  alternatif yang  telah  ditetapkan  terdapat  4  alternatif  yaitu:  Membuat  Komunitas, (2)  Membuat  Satuan  Tugas,  (3)  Menciptakan  Personil  Intelijen  dan  (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi.
Hasil  akhir  dari  pengolahan  data  berdasarkan  metode  AHP adalah sebagai berikut :
Gambar 2 : Hasil Prioritas Terhadap Alternatif Goal.
Pengolahan  data  diatas  kemudian  dapat  diperoleh  bobot prioritas  dari  bobot  prioritas  alternatif  terhadap  goal  yaitu  (1)  Membuat Komunitas  0,22;  (2)  Membuat  Satuan  Tugas  0,19;  (3)  Menciptakan Personil  Intelijen  0.25;  (4)  Membangun  Intelijen  Berbasis  Teknologi 0,32.  Hasil  bobot  prioritas  tertinggi  pada  alternatif  ke  (4)  Membangun Intelijen  Berbasis  Teknologi  0.32  dan  ratio  konsistensi  0,02.  Pada  sub bab  berikutnya  hasil  pengolahan  data  dari  bobot  alternatif  terhadap masing-masing kriteria.
Gambar 3: Bobot Prioritas Alternatif Terhadap Kriteria Garyar.
Hasil  pengolahan  data  dari  bobot  prioritas  alternatif  terhadap kriteria  Garyar  yaitu  yaitu  (1)  Membuat  Komunitas  0,18;  (2)  Membuat Satuan  Tugas  0,21;  (3)  Menciptakan  Personil  Intelijen  0.28;  (4) Membangun  Intelijen  Berbasis  Teknologi  0,32.  Hasil  bobot  prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.32 dan ratio konsistensi 0,01.
Hasil  pengolahan  data  dari  bobot  prioritas  alternatif  terhadap kriteria  Trading  yaitu  yaitu  (1)  Membuat  Komunitas  0,22;  (2)  Membuat Satuan  Tugas  0,19;  (3)  Menciptakan  Personil  Intelijen  0.24;  (4) Membangun  Intelijen  Berbasis  Teknologi  0,33.  Hasil  bobot  prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.33 dan ratio konsistensi 0,03.
Gambar 5: Bobot Prioritas Terhadap Alternatif Illegal Fishing .
Hasil  pengolahan  data  dari  bobot  prioritas  alternatif  terhadap kriteria  Fishing  yaitu  yaitu  (1)  Membuat  Komunitas  0,24;  (2)  Membuat Satuan  Tugas  0,18;  (3)  Menciptakan  Personil  Intelijen  0.24;  (4) Membangun  Intelijen  Berbasis  Teknologi  0,32.  Hasil  bobot  prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.32 dan ratio konsistensi 0,02.
Gambar 6: Bobot Prioritas Terhadap Alternatif Illegal Oil
Hasil  pengolahan  data  dari  bobot  prioritas  alternatif  terhadap kriteria  Oil  yaitu  yaitu  (1)  Membuat  Komunitas  0,22;  (2)  Membuat
Satuan  Tugas  0,18;  (3)  Menciptakan  Personil  Intelijen  0.24;  (4) Membangun  Intelijen  Berbasis  Teknologi  0,34.  Hasil  bobot  prioritas tertinggi pada alternatif ke (4) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0.34 dan ratio konsistensi 0,01.

## 3.3.  Uji Konsistensi
Pengukuran konsistensi berdasarkan atas nilai eigenvalue maksimum.  Jika  akan  diukur  tingkat  konsistensi  untuk  keseluruhan  level, maka  digunakan Consistency  Ratio (CR)  yang  merupakan  rasio  antara  CI dengan  angka  random  indeks  konsistensi.  Penilaian  dikatakan  konsisten jika CR ≤ 0.1
Tabel 4.7. Konsistensi PERBANDINGAN PERPASANGAN CONSISTENCY RATIO Alternatif dengan Goal 0.01 Kriteria Garyar dengan Sub Kriteria 0.00 Kriteria Trading dengan Sub Kriteria 0.05 Kriteria Fishing dengan Sub Kriteria 0.01 Kriteria Oil dengan Sub Kriteria 0.00
Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel konsistensi menunjuk nilai  dibawah 10%  sehingga  dikatakan  penilaian  konsisten dan  hasil  dapat diterima.

## 3.4.  Analisis Sensitivitas
Analisis  sensitivitas  dapat  dilihat  kriteria  atau  elemen  dari  struktur hirarki  yang  paling  sensitif  terhadap  perubahan.  Untuk  melihat  tingkat sensitivitas perubahan prioritas dilakukan simulasi dengan menaikan bobot masing-masing  kriteria  dengan  asumsi  terdapat  kenaikan  pendapat responden dimasa mendatang dari masing-masing kriteria.
Gambar 8: Sensitivitas Skala Prioritas Alternatif terhadap Kriteria Saat ini
Kondisi  awal  pendapat  para  responden  menunjukan  bahwa  skala prioritas  secara  berturut  dari  yang  prioritas  utama  hingga  prioritas  akhir adalah (0.33) Membangun Intelijen Berbasis Teknologi; (0.25) Menciptakan Personil Intelijen;  (0.22) Membuat Komunitas;  dan (0.19) Membuat  Satuan Tugas.  Jika  diasumsikan  di  masa  depan  terjadi  peningkatan  penilaian kewenangan (kriteria) Garyar sebesar 10% dari  24.4% menjadi 34.6%.

## Gambar 9 : Perubahan Sensitivitas
Jika dilakukan simulasi pada kriteria Garyar dengan menaikan bobot 10%  maka  alternatif  membangun  intelijen  berbasis  teknologi  dari  0.33 menjadi  0.28.  Berdasarkan  hasil  analisis  simulasi  tersebut  secara keseluruhan  terlihat  bahwa  perubahan bobot  kriteria  hingga  kenaikan  atau penurunan  10%  ternyata  tidak  merubah  urutan  prioritas  alternatif  yaitu membangun  intelijen  berbasis  teknologi,  kemudian  menciptakan  personil intelijen dan membuat komunitas serta membuat satuan tugas.

## 3.5.  Analisis Hasil AHP
Berdasarkan  analisis  data  dengan  metode  AHP  ( Analitic  Hierarchy Process )  dan  Wawancara  yang  diolah  dengan software  expert  choice 11 dalam menganalisis prioritas kriteria dan alternatif adalah:
a.  Membuat Komunitas 0,22;
b.  Membuat Satuan Tugas 0,19;
c.  Menciptakan Personil Intelijen 0.25;
d.  Membangun Intelijen Berbasis Teknologi 0,32;
e.  Hasil  bobot  prioritas  tertinggi  pada  alternatif  Membangun  Intelijen Berbasis  Teknologi  0.32  dan  ratio  konsistensi  0,01.  Proses  bisnis internal  menjadi  prioritas  utama,  hasil  ini  relevan  dengan  asumsi pengambil  keputusan  yang  menilai  membangun  intelijen  berbasis teknologi merupakan kunci keberhasilan organisasi.
Hasil menunjukan responden ahli menitikberatkan pada pembangunan  intelijen  yang  berbasis  teknologi  sebagai  strategi  penting. Pembangunan intelijen berbasis teknologi merupakan strategi penting pada setiap  kewenangan  yang dimiliki  TNI  Angkatan Laut.  Dalam  meningkatkan peranan  intelijen  TNI  Angkatan  Laut  diharapkan  membangun  intelijen berbasis  teknologi  sebagai  prioritas  utama  dan  lebih  unggul  daripada  3 alternatif strategi lainnya.
Para  ahli  atau expert memberikan  tanggapan  bahwa  intelijen diharapkan  mampu  memberikan  informasi  yang  akurat  dalam  rangka mendukung  operasi.  Kemampuan  deteksi,  mencegah  dan  menangkal diperoleh  dari  alternatif  yang  telah  ditetapkan  yaitu  pengembangan teknologi    informasi  menjadi  prioritas  tertinggi.  Namun  tidak  menutup kemungkinan  alternatif  lainnya  seperti  pembentukan  personil  intelijen, pembentukan komunitas dan pembentukan satuan tugas. Kegiatan intelijen dapat  dilaksanakan  menggunakan Eletronic  Intelligent,  Imagery  Intelligent dan Signal  Intelligent namun  tidak  luput  keberhasilan  dari Human Intelligent. Kemampuan Human  Intelligent merupakan  garda  terakhir kekuatan yang mampu menilai dan analisa dari hasil deteksi.

## IV.  Kesimpulan dan Saran

## 4.1.  Kesimpulan
Wawancara  dan  penentuan  prioritas  menggunakan Analytical Hierarchy  Process (AHP)  dapat  disimpulkan  bahwa  kebutuhan  utama intelijen  TNI  Angkatan  Laut  guna  memaksimalkan  perannya  dalam memberantas  tindak  pidana  dilaut  adalah  membangun/mengembangkan dan memaksimalkan fungsi intelijen berbasis teknologi yang mutakhir dan inovatif.

## 4.2.  Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,  maka  dapat  saran  yang diberikan sebagai berikut :
a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan  terkait  peran  dan  fungsi  Intelijen  TNI  Angkatan  Laut dalam pemberantasan tindak pidana di laut.
b.  Bagi TNI Angkatan Laut, Pembangunan teknologi dan sistem informasi yang  terintegrasi  dalam  rangka  mengembangkan  sistem  informasi pertahanan  dan  keamanan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah yuridiksi Indonesia yang mandiri maupun terintegrasi dengan berbasis sistem  peringatan  dini.  Dan  Peningkatan  sarana  dan  prasarana pertahanan  dan  keamanan  laut  yang  berbasis  sistem  peringatan  dini, sebagai  berikut:  sarana  dan  prasarana  utama  operasi  laut  Kapal  TNI AL  (KRI),  sarana  dan  prasarana  surveillance/deteksi  dini  (radar  jarak jauh,  AIS/AISSAT  dan  peralatan  komunikasi).  Serta  peningkatan kapasitas  personil  intelijen  TNI  Angkatan  Laut  yang  kapabel, profesional, dan menguasai teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulsyani. 1994. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.
Chin,  W.C.  dan  Todd,  P.A.  1995. On  the  Use,  Usefulness  and  Ease  of  Use  of Structural  Equation  Modelling  in  MIS  Research:  A  Note  of  Caution.  MIS Quarterly .
Irawan,  Sukarno.  2004. Ancaman  Potensial  dan  Strategi  Penangkalan ,  Jakarta: Widyaiswara Luar Biasa Utama Ka-BIN.
Johnson,  och  K.  2002. Bombs,  Bugs, Drugs and Thugs: Intelligence and America’s quest forsecurity . New York: New York University Press.
Moleong, L.J. 2010. Metode Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Muhammad AS Hikam. 2014. Menyongsong 2014-2019 . Jakarta : BIN.
Saronto, Y. Wahyu dkk. 2004. Intelijen : Teori, Aplikasi dan Modernisasi . PT. Ekalaya Saputra.
Thomas  L.  Saaty.  1986 Decision  Making  for  Leaders,  The  Analitycal  Hierarchy Process for Decision in Complex World.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Presiden  Nomor 10 Tahun 2010  Tentang  Susunan  Organisasi  Tentara Nasional Indonesia.
Keputusan  Kasal  Nomor  KEP/1111/V/2018  Tanggal  11  Mei  2018  Tentang  Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe.
Komando Pendidikan Operasi Laut Pusat Pendidikan Intelijen Maritim
Naskah Sementara Buku Petunjuk Operasi Intelijen Maritim

## Artikel Jurnal
Sayidiman Suryohadiprojo, Kemaritiman Indonesia, (http://sayidiman.suryohadiprojo.com. Di akses pada 15 Maret 2019).