Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 74-79| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PT. ORINDO ALAM AYU
Ratih Cahya Pramitasari, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Di  era  globalisasi  ini,  kegiatan  perdagangan  berbasis  elektronik  berkembang  sangat  pesat.  Tentunya  perlunya internet sebagai media menyambung antara halaman belanja online sangatlah penting. Inilah yang disebut dengan E-Commerce, yaitu bentuk perdagangan yang berbasis elektronik. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan  elektronik  ialah  PT.  Orindo  Alam  Ayu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan pada transaksi elektronik di PT. Orindo Alam Ayu dan juga untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  melalui  transaksi  elektronik pada  PT.  Orindo  Alam  Ayu. Metode  penelitian yang  digunakan adalah  penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian yang sering dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi elektronik di  PT. Orindo Alam Ayu ialah kegagalan melakukan transfer sehingga menimbulkan  terhambatnya  pengiriman  barang dari PT. Orindo  Alam Ayu ke pihak konsumen. Konsumen merasa rugi waktu, karena harus melakukan komplain ke  pihak pelaku  usaha,  sampai  ke  pihak  penyalur  dana  yaitu  bank.  Maka  sebab  itu  PT.  Orindo Alam  Ayu berusaha  sebaik  mungkin  untuk  dapat  menyelesaikan  segala  permasalahan  dengan  baik  agar  tidak  terjadi keluhan  konsumen  yang  panjang.  Pihak  pelaku  usaha disini  mengganti  rugi  berupa  pemberian  hadiah  produk. Serta  penyelesaian  sengketa atas  kerugian  konsumen  dengan  mengembalikan  seluruh  uang  yang  mengalami gagal transaksi ke rekening masing-masing konsumen. Jadi penyelesaian akhirnya tidak sampai merambat ke jalur peradilan, karena masalahnya dapat diselesaikan secara baik.
Kata kunci: Ganti Rugi; Pelindungan Konsumen; Penyelesaian Sengketa,

## Abstract
In this globalization era, electronic-based trading activities develop rapidly. Of course the need for the internet as a medium to connect between online shopping pages is crucial. This is what is called E-Commerce, which is a form of electronic-based trading. One of the companies engaged in electronic commerce is PT. Orindo Alam Ayu. This  study  aims  to  determine  the  form  of  legal  protection  for  consumers  who  are  disadvantaged  in  electronic transactions at PT. Orindo Alam Ayu and also to find out how to resolve disputes against consumers who are disadvantaged through electronic transactions at PT. Orindo Alam Ayu. The research method used is empirical research.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  losses  that  are  often  experienced  by consumers  who  make electronic transactions at PT. Orindo Alam Ayu is a failure to make a transfer causing delays in the delivery of goods from PT. Orindo Alam Ayu to the consumers. Consumers feel the loss of time, because they have to make complaints to the business, to the channeling of funds, namely banks. Therefore, PT. Orindo Alam Ayu is trying her best to be able to solve all problems well so that no long consumer complaints occur. The business actors here compensate in the form of product gift giving. And the settlement of disputes over consumer losses by returning all money that has failed transactions to the accounts of each consumer. So the final solution is not to spread to the court, because the problem can be resolved properly.

## Keywords: Compensation; Consumer Protection; Dispute Resolution

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  menimbulkan  adanya  suatu  gaya  baru  dalam sistem  perdagangan. PT.  Orindo  Alam  Ayu merupakan suatu perusahan yang bergerak pada bidang kecantikan dan kesehatan . Perusahaan  ini  melakukan transaksi  pembayaran pesanan  dan pengiriman barang secara online melalui pihak kedua yaitu pihak bank sebagai media pembayaran dan kurir sebagai media pengiriman.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  konsumen  atau pembeli  produk  yang  melakukan  pembayaran  secara  elektronik  atau  transfer  melalui  bank  namun terjadi  gangguan,  sehingga  proses  pembayaran  gagal  dan  mengakibatkan  tidak  dapat  dilakukannya pengiriman barang dari pihak perusahaan PT. Orindo Alam Ayu kepada pihak konsumen. PT.  Orindo Alam  Ayu  selaku  pihak  pelaku  usaha berusaha  semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, tanpa harus menyelesaikan ke jalur peradilan. Maka sebab itu penganti rugi yang  akan  didapatkan  oleh  konsumen  harus  diberikan  dengan  baik  yaitu  penganti  rugi  dengan memberikan hadiah berupa produk gratis kepada konsumen yang dirugikan  atas  kegagalan  transaksi elektronik tersebut. Serta pengembalian uang yang mengalami kegagalan transfer dari pihak konsumen ke pihak bank, yang menimbulkan tidak dapat terkirimkannya produk pesanan konsumen.
Adapun beberapa penelitian terkait yang telah dikaji sebelumnya, seperti Dananjaya, Sutama, & Priyanto (2013)  dan  Tuela  (2014).  Penelitian  serupa lainnya juga dikaji  oleh  Nangin (2017)berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang oleh Perusahaan  Ekpedisi  Menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen”. Berdasakan  analisis,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1)  tanggung  jawab  pengangkut  ini  di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam Pasal 468. Selain dalam KUHD, tanggung jawab perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi mempunyai tiga (3) bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang. Pemberian kompensasi/ganti rugi dengan standar yang sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen akibat pengiriman barang yang cacat, musnah atau hilang. Pemberian ganti rugi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPdt dan ditegaskan kembali dalam Pasal 188 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1)  UU  No.  8  Tahun  1999.  Kedua,  bertanggung  jawab  terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang dilakukan pekerjanya ( Employment Tort ). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPdt dan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009. Ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat dalam Izin usahanya, sebagaimana diatur dalam Kepmenhub No. 10 Tahun 1988. 2) Setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hakhaknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Yunizar  &  Suradi  (2017)  juga  mengkaji  penelitian  serupa  berjudul  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Yang  Dirugikan  Akibat  Beredarnya  Vaksin  Palsu  di  Kota Semarang  (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan  dan  Dinas  Kesehatan  saling  berkordinasi dengan  membentuk  satuan  tugas  yang  bertugas  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  penelusuran terhadap kemungkinan penyebaran vaksin palsu, melakukan program vaksin ulang, dan perbaikan tata kelola  produksi  dan  distribusi  vaksin  guna  menghilangkan  potensi  adanya  vaksin  palsu.  Untuk masyarakat yang merasa dirugikan dengan beredarnya vaksin palsu di Kota Semarang dapat melakukan upaya-upaya  seperti  mendatangi  puskesmas  terdekat  untuk  melakukan  vaksin  ulang,  menghubungi pihak–pihak terkait untuk meminta kejelasan informasi terkait rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu, dan melakukan upaya hukum baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, serta dapat meminta  pendampingan  oleh  Lembaga  Pembinaan  dan  Perlindungan  Konsumen  (LP2K)  dengan melakukan pengaduan. Demi meningkatkan rasa kepercayaan kepada pemerintah di masa yang akan datang, perlu adanya keterbukaan informasi dari pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga  meminimalisir  keresahan  yang  timbul  di  masyarakat.  Penelitian  serupa  lainnya  juga  dikaji oleh Nanda & Sukranatha (2019) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat  Iklan  Makanan  Tidak  Sesuai  Dengan  Kondisi  Barang  Yang  Diperdagangkan”.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  akibat  iklan makanan yang tidak sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap aspek periklanan pangan di tingkat nasional dipegang oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menjalankan tugas sebatas menerima laporan dari masyarakat serta hal yang menyebabkan kerugian akibat iklan makanan yang tidak sesuai ialah lemahnya substansi yang mengatur terkait kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi kendala utama dalam konsep penyiaran di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  pada  transaksi  elektronik  yang
sering terjadi di Indonesia dan juga untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tersebut, sehingga setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat transaksi elektronik dapat mengetahui perlindungan dan penyelesaian yang seharusnya didapatkan.

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  empiris  dengan  melakukan  penelitian  langsung  di  PT.  Orindo Alam  Ayu  yang  beralamat  di  Jalan  By  Pass  Ngurah  Rai  No  3  Simpang  Dewa  Ruci,  Badung,  serta berpedoman dengan undang-undang dan buku.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjadi  salah  satu pedoman  bagaimana  perlindungan  konsumen  itu  didapatkan  apabila  kerugian  sampai  terjadi  kepada pihak  konsumen.  Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam hal ini PT. Orindo Alam Ayu dan juga konsumen selaku pelanggan yang selalu melalukan transaksi dan pembelanjaan pada perusahaan tersebut.
Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum  konsumen yang memuat asas- asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha  yang  bertindak  sewenang-wenang  dan  tidak  bertanggung  jawab  yang  menempatkan  posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hokum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen (Sunyoto, 2016).
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  merupakan  hal  penting  dalam  menjaga  keseimbangan hubungan  hukum  antara  produsen  dengan  konsumen,  sehingga  perlu  adanya  prinsip-prinsip perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  dapat  menjadi  acuan  dalam  memberikan  perlindungan kepada  konsumen.  Demikian  pula,  untuk  memudahkan  bagi  produsen  dan  mengemukakan  berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat membantu baik produsen maupun konsumen dalam menegakkan hak-hak konsumen.
Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum  konsumen yang memuat asas- asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha  yang  bertindak  sewenang-wenang  dan  tidak  bertanggung  jawab  yang  menempatkan  posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Adapun  dasar  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  melindungi kepentingan konsumen.

## Bentuk  Perlindungan  Preventif  dan  Represif  Terhadap  Konsumen  Yang  Dirugikan  Pada Transaksi Elektronik Di PT. Orindo Alam Ayu
Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan berbagai bentuk,  seperti  melalui  pemberian  restitusi,  kompensasi,  pelayanan  medis,  dan  bantuan  hukum (Soekanto, 1984).
Bentuk Perlindungan Preventifnya ialah PT. Orindo Alam Ayu melindungi dan bekerja sangat professional  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumennya.  Contoh  bentuk  Perlindungan Preventifnya, PT. Orindo Alam Ayu telah mempersiapkan halaman belanja yang memiliki akses untuk komplain apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan konsumen.
Bentuk  perlindungan  represifnya  ialah  diluar  peradilan  umum,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK) membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan  mengajukan  gugatan  ke  pelaku  usaha  diluar  pengadilan  yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK).  BPSK  adalah  pengadilan  khusus  konsumen  yang  sangat  diharapkan  dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah.
Proses  berperkara  di  BPSK  dapat  dikategorikan  sebagai  proses  yang sederhana. Proses  yang sederhana maksudnya adalah pemeriksaan atau penyelesaian sengketa dilakukan hanya pada sengketa
konsumen  tersebut. Tanpa adanya konsumen atau yang mewakilinya sebagai salah satu pihak, maka sengketa itu bukan sengketa konsumen.
Arbitrase  atau  alternative  penyelesaian  sengketa  atau alternative dispute  resolution (ADR. Perlindungan  represif  untuk  perlindungan  akhir,  PT.  Orindo  Alam  Ayu  memberikan  kompensasi kepada  konsumen  yang  mengalami  kerugian  ketika  bertransaksi  melalui  elektronik,  berupa pengembalian uang sesuai jumlah yang dibayarkan ke deposit nomor member konsumen.
Dari data wawancara yang dilakukan penulis terhadap pimpinan perusahaan PT. Orindo Alam Ayu  yakni  Bapak  Bayu  Arko  Anggoro,  sebagian  sesar  penyebab  terjadinya  kerugian  terhadap konsumen  ialah  kegagalan  pembayaran  yang  menimbulkan  kerugian  pada  konsumen.  Untuk mengurangi permasalahan diatas maka penulis melakukan kuisioner yang dibagikan kepada beberapa konsumen yang sering melakukan pengaduan terhadap kerugiannya akibat kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi online pada PT. Orindo Alam Ayu.
Permasalahan  tersebut  tidak  sampai  ke  ranah  lembaga  penyelesaian  sengketa  karena  pihak pelaku  usaha  PT.  Orindo  Alam  Ayu telah memberikan kompensasi atas kerugian tersebut.

## Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Terhadap  Kerugian  Yang  Terjadi  Pada  Transaksi Elektronik Di PT. Orindo Alam Ayu
Konsumen dalam melakukan suatu transaksi memerlukan kepastian mengenai dengan siapa dia berkomunikasi dan kepastian mengenai  objek  transaksi. Lebih  lanjut,  Schelleken dan Van der  Wees mengungkapkan  bahwa  bukan  perbedaan  dalam mata  uang  yang mempengaruhi  dalam  perdagangan online, melainkan tingkat harga, tingkat pelayanan, dan jenis produk (Prins, Ribbers, Tilborg, Veth, & Wees,  2002).  Selain  itu,  konsumen  online  juga  terkadang  mempertimbangkan  mengenai  bagaimana penyelesaian sengketa jika dikemudian hari ada konflik yang harus diselesaikan.
Salah  satu  upaya  untuk  menutupi  kekurangan  dalam  perlindungan  bagi  konsumen  adalah pemberian trustmark oleh pelaku usaha dalam websitenya yang dapat dilihat oleh konsumen. Melalui trustmark tersebut konsumen dapat mengetahui bahwa pelaku usaha tersebut merupakan penyelenggara transaksi  elektronik  yang  dapat  dipercaya  dan  mendapat  sertifikasi  dari  lembaga  sertifikasi  yang berwenang,  independen,  dan  professional.  Konsumen  juga  hendaknya  mendapat  perlindungan  dari pemberi trustmark yang menjamin apabila  ada yang salah  dalam  proses pemberian trustmark, maka yang  bersangkutan  dapat  dituntut.  Selain  mengatur  mengenai  kewajiban,  hukum  perlindungan konsumen Indonesia juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Selain itu, kita juga dapat menemukan ketentuan serupa di undang-undang lainnya.
Pada PT. Orindo Alam Ayu dimana perusahaan ini bergerak di bidang jual beli secara elektronik. Penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  ialah  diluar  peradilan.  Karena  PT.  Orindo  Alam  Ayu  dapat menyelesaikannya dengan baik secara internal bersama para konsumen yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi secara elektronik.
Diluar peradilan umum, Undang-Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK) membuat terobosan dengan memfasilitasi  para konsumen  yang merasa  dirugikan  dengan  mengajukan  gugatan ke  pelaku usaha  di  luar  pengadilan  yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  BPSK  adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses perkara berjalan cepat, sederhana, dan murah (Kristiyanti, 2008).
Dalam  hal  transaksi  elektronik  maka  gugatan  ganti  rugi  tersebut  dapat  dilakukan  apabila  PT. Orindo  Alam  Ayu  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai penyelenggara transaksi elektronik. Kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
Proses  berperkara  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dikategorikan  sebagai proses  yang  sederhana.  Proses  yang  sederhana  maksudnya  adalah  pemeriksaan  atau  penyelesaian sengketa dilakukan hanya pada sengketa konsumen saja. Jadi, dalam setiap sengketa konsumen, salah satu pihak yang wajib adalah pihak konsumen dalam sengketa tersebut. Tanpa adanya konsumen atau yang mewakilinya sebagai salah  satu  pihak,  maka  sengketa  itu  bukan  sengketa  konsumen (Nugroho, 2008).  Artinya,  konsumen  berhak  untuk  menggugat  ganti  rugi  pelaku  usaha  yang  tidak  memenuhi kewajiban tersebut sehingga timbul kerugian dari pihak pembeli. Selain itu, PT. Orindo Alam Ayu juga
terikat dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, PT. Orindo Alam Ayu juga bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi di media sosial ataupun media cetak. Dengan demikian, apabila pelaku usaha tidak menepati janjinya sebagaimana disepakati dalam kontrak pada suatu transaksi atau  produk yang diterima konsumen  tidak  sesuai  dengan  iklan  dari pelaku  usaha,  maka  konsumen dapat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk meminta petanggungjawaban dari pelaku usaha.
Oleh  karena  itu,  dalam  hal  penyelenggaraan  transaksi  elektronik  antara  pelaku  usaha  dan konsumen, apabila terjadi sengketa akan lebih tepat diselesaikan melalui penyelesaian di luar peradilan. Dimana proses penyelesaian sengketanya juga tidak memerlukan waktu yang lama, serta lebih efisien bagi pelaku usaha PT. Orindo Alam Ayu, dan juga tidak memerlukan biaya yang besar.
Sejauh  ini  pihak  pelaku  usaha  yaitu  PT.  Orindo  Alam  Ayu  dalam  menyelesaikan permasalahan  kerugian  terhadap  konsumen  melalui  transaksi  elektronik  ini  dengan  baik.  Sehingga proses penyelesaian sengketa tidak sampai ke jalur peradilan karena pihak konsumen yang dirugikan tersebut juga tidak ingin masalahnya terlalu panjang serta menyita lebih banyak waktu lagi, maka pihak konsumen telah sepakat atas kesepakatan  yang  diberikan  oleh  PT.  Orindo  Alam  Ayu  terhadap proses penyelesaian sengketa kerugian yang dialaminya. Hal ini dikarenakan konsumen tersebut juga tidak  ingin  pelanggannya  menunggu  produk  yang  telah  dibeli  datang  terlalu  lama  sehingga  akan menimbulkan kegagalan dalam  pembelian.  Hal  itu  akan  menyebabkan  kerugian  yang  lebih  besar bagi pelaku usaha PT. Orindo Alam Ayu dan juga pihak konsumen.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perlindungan  Preventif  atau  perlindungan  pencegahan  yang  dilakukan  PT.  Orindo  Alam  Ayu  ialah melakukan perbaikan sistem dan control berkala agar segala jaringan dapat berjalan dengan baik dan proses  pembelajaan  serta  transaksi  dalam  berjalan  mulus.  Selanjutnya  perlindungan  hukum Perlindungan  Hukum  Represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  penjara,  dan hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran. Maka PT. Orindo Alam Ayu memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian atas transaksi elektronik tersebut berupa pengembalian uang beruba deposit ke akun yang telah dimiliki konsumen. Dalam  keputusannya,  PT.  Orindo  Alam Ayu  dapat  menyelesaikan sengketa terhadap konsumen yang dirugikan pada transaksi elektronik tersebut. Dengan memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bertujuan untuk menetapkan besarnya  ganti  rugi  dan/atau  menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali kerugian yang diderita konsumen. Serta penyelesaian sengketa Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR).

## 2. Saran
Diharapkan  agar  konsumen  selalu  teliti  dan  berhati-hati  ketika  akan  melalukan  transaksi  secara elektronik. Pastikan semua jaringan internet berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi  gangguan saat  melakukan  pembayaran  sehingga  kedepannya  tidak  merugikan  kedua  belah  pihak,  baik  pihak konsumen maupun pelaku usaha yaitu PT. Orindo Alam Ayu selaku penyedia perusahaan yang bergerak di bidang E-Commerce. Sebagai masukan juga untuk pelaku usaha PT. Orindo Alam Ayu untuk selalu melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap jaringan yang terpantau secara terpusat di Jakarta. Agar sistem jaringan yang digukanan sebagai media pembelanjaan dan transaksi elektronik oleh konsumen dapat  berjalan  lancar  sehingga  dapat  menghindari  atau  mengurangi  kadar  kerugian  konsumen  yang gagal melakukan pembayaran karena gangguan yang terjadi pada sistem tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Dananjaya,  I.  G.  W.,  Sutama,  I.  B.  P.,  &  Priyanto,  I.  M.  D.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  yang  Dirugikan  Atas  Jasa  Praktek  Tukang  Gigi  di  Kota  Denpasar. Kertha  Semaya:
Journal Ilmu Hukum , 1 (10), 1–14. Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42042 Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika.
Nanda, A. A. G. S., & Sukranatha, A. A. K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Iklan Makanan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Barang Yang Diperdagangkan.
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6 (11), 1–14.
Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53303
Nangin,  C.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang  Mengalami  Kerugian  Akibat Pengiriman  Barang  oleh  Perusahaan  Ekpedisi  Menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Crimen , 6 (4).
Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16439 Nugroho, S. A. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Kendala Implementasinya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Prins, J. E. J., Ribbers, P. M. A., Tilborg, H. C. A. Van, Veth, A. F. L., & Wees, J. G. L. Van Der. (2002). Trust in Electronic Commerce: The Role of Trust from a Legal, an Organizational and a Technical Point of View . Netherland: Kluwer Law International. Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Sunyoto, D. (2016). Aspek Hukum Dalam Bisnis . Yogyakarta: Nuha Medika.
Tuela, M. L. (2014). Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang Diperdagangkan.
Lex Privatum , 2 (3). Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6159
Yunizar, D., & Suradi, D. H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Beredarnya Vaksin Palsu di Kota Semarang (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen). Diponegoro  Law  Journal , 6 (2),  1–14. Retrieved  from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16972