INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6931-6941 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPH Pasal 21 Pada Pegawai Tetap PT. Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102
Muhammad Haikal Fadhlurrahman Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M Medan Email: haikalsofyan6@gmail.com

## Abstrak
Pajak  Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak  Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak orang  pribadi  dalam  negeri.  Pajak  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam  menghasilkan penerimaan  kas  dalam  negeri  guna  mewujudkan  kelangsungan  dan  peningkatan  pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tata cara perhitungan dalam Pemotongan Pajak Penghasilan  PPh  Pasal  21  pegawai  tetap  yang  dilakukan  oleh  PT.Kumala  Inti  Sindobuana  SPBU 142011102  berdasarkan  peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016  dan  Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Penghitungan yang menjadi pembahasan penelitian  ini  adalah  Perhitungan,  Penyetoran,  Pelaporan  dan  Pencatatan  PPh  Pasal  21  terutang Tahun Pajak 2022. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan observasi langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan di PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102.
Kata kunci: Pajak Penghasilan 21, Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

## Abstract
Income  tax  of article  21  is  an  income tax imposed  on  income  in  the  form  of  salaries,  honoraria, allowances and other payments do by individual taxpayers in the country. Taxes have a very big role in generating cash receipts in the country in other realize the continuity and improvement in national development. The research purpose was to evaluate the calculation of Income Tax Article 21 both regular income for permanent of PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 according to Director General of Taxation Regulation Number Per-16/PJ/2016 and Tax Harmonization Law Number 7 of 2021. The calculations being discussed in this research are the Calculation, Deposit, Reporting and Recording of Article 21 Income Tax payable for the 2022 tax year.This research is case study. The data was  obtained  by  direct  observation  by  observing  and  studying  every  event that  occurred  in  the implementation at the PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102.
Keywords: Income tax, Evaluation Calculation of Income Tax Article 21 Permanent Employees.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  pemungutan  pajak  yang  mengatur  tentang  Pajak  Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan perubahan  terakhir  menjadi  Undang-Undang  Harmonisasi  Perpajakan  Nomor  07  Tahun 2021 yang sebagaimana diuraikan di atas, dimasukkan dalam Pasal 21 PPh yang mengatur tentang pembayaran pajak tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain.
Pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh pegawai harus diberikan bukti pemotongan  pajak  oleh  perusahaan.  Pemberi  kerja  bertanggung  jawab  atas  bukti pemotongan pajak dan pegawai wajib menerima bukti pemotongan pajak dan membuat pelaporannya di SPT Tahunan. Bukti pemotongan pajak berfungsi tidak hanya sebagai kredit pajak, tetapi juga merupakan dokumen wajib pajak yang berfungsi untuk mengontrol pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Bukti pemotongan harus dilampirkan pada SPT Tahunan PPh. Bukti pemotongan pajak juga digunakan untuk memverifikasi kebenaran pajak yang dibayarkan. SPT PPh Tahunan dilaporkan dalam bentuk elektronik secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (https: //djponline.pajak.go.id) atau di laman elektronik  penyedia  layanan  SPT.  DJP  Online  adalah  layanan  perpajakan  online  yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui website dan/atau aplikasi mobile.
Sesuai dengan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak PER-32/PJ/2015, pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang terdiri atas gaji, upah, imbalan, ongkos, dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  yang  berkaitan  dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
Subjek Pemotong PPh Pasal 21 Menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2012, yaitu pengusaha yang terdiri dari orang perseorangan dan  badan.  Cabang,  perwakilan  atau  badan,  jika  kepengurusan  yang  berkaitan  dengan pembayaran  gaji,  upah,  tantiem,  dan  pembayaran  lainnya  dilakukan  seluruhnya  atau sebagian oleh cabang, perwakilan atau badan. Bendahara atau pemegang uang Pemerintah Republik Indonesia, termasuk bendahara atau pemegang uang pemerintah pusat, termasuk instansi  TNI/POLRI,  pemerintah  daerah,  instansi  atau  lembaga  pemerintah,  instansi pemerintah  lainnya  dan  kedutaan  asing  Republik  Indonesia  yang  membayar  Gaji  dan Honorarium, Kompensasi dan pembayaran lain dengan nama apapun menurut dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pensiun lainnya yang  membayar  tunjangan  berkala  dan  hari  tua  atau  jaminan  hari  tua.  Penyelenggara kegiatan,  termasuk  lembaga  pemerintah,  organisasi  nasional  dan  internasional,  asosiasi, individu dan badan lain yang terlibat dalam kegiatan yang membayar wajib pajak dalam bentuk remunerasi, hadiah atau hadiah sehubungan dengan kegiatan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tata  cara  perhitungan,  penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap pada PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102. Manfaat dari penelitian ini agar dapat mengembangkan, mempraktikkan  dan  merealisasikan  ilmu  yang  telah  didapat  selama  perkuliahan.  Dan sebagai  masukan  bagi  penulis  untuk  menambah  wawasan,  ilmu  pengetahuan  dan  serta untuk menerangkan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan  literatur  bagi  pihak  lain  yang  membutuhkan  khususnya  mahasiswa  yang  akan mengadakan studi khusus pada bidang yang sama.
Mekanisme yang digunakan oleh PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 terkait setoran PPh 21 yang dipungut dari penghasilan pegawai tetap adalah dengan memproses pembuatan  kode  billing  untuk  pembayaran  pajak  penghasilan  terutang  Pasal  21.  Kode Billing atau E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara online. Sistem ini diperkenalkan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak karena dianggap lebih mutakhir dan modern. Dengan e-billing, pembayaran pajak dilakukan secara online dengan terlebih dahulu membuat kode billing pada portal pembayaran pajak.
Selain  itu  Pasal  21  dalam  peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016 untuk pegawai tetap telah menjelaskan cara membayar pajak pph yaitu:
A. Jumlah penghasilan bruto  yang diterima atau diperoleh penerima  penghasilan, yang telah dipotong  dari  pajak penghasilan pasal 21 dan/atau  pajak  penghasilan  pasal 26
adalah jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa atau periode atau pada waktu dibayarkan.
B. Penghasilan kena pajak:
1. Untuk  pegawai  tetap  dan  pensiunan  waktu  tertentu,  penghasilan  neto  dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
2. Besaran penghasilan bruto pegawai tidak tetap dikurangi PTKP.
3. Bagi Bukan Pegawai misalnya tenaga ahli, pemusik, dsb, 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, dikurangi PTKP setiap bulan.
C. Penghasilan bersih pegawai tetap, setelah dikurangi pajak penghasilan sesuai dengan pasal 21, adalah jumlah total penghasilan bruto dikurangi:
1. Biaya  jabatan  sebesar  5%  (lima  persen)  dari  penghasilan  bruto,  sampai  dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)  per  bulan atau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya  telah  disetujui  oleh  Menteri  Keuangan,  atau  kepada  badan  dana pensiun terkait yang menyelenggarakan iuran hari tua atau asuransi hari tua, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.
D. Besarnya  penghasilan  neto  pensiun  berkala  yang  dikenai  pemotongan  PPh  Pasal  21 adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahun
E. Penghasilan Kena Pajak setiap bulan bagi pegawai tetap atau pensiunan adalah jumlah penghasilan  bruto  yang  dipotong  biaya  jabatan  atau  biaya  pensiun  dan  dikurangi dengan PTKP yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (ayat 3). Penghasilan yang dapat dipotong pajak dari upah harian, mingguan dan upah tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto, setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan  (ayat 4). Tarif pemotongan  penghasilan  yang  ditentukan  dalam  pasal  1  adalah  tarif  pajak  yang ditentukan  dalam  pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  peraturan pemerintah (ayat 5).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menghitung  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  PT.Kumala  Inti  Sindobuana  SPBU 142011102  telah  sesuai  dengan  peraturan  Dirjen  Pajak  yang  ada.  Untuk  menentukan penghasilan  bruto  pegawai  tetap,  perlu  menjumlahkan  gaji,  tunjangan-tunjangan  yang diberikan  pemberi  kerja,  dan  untuk  menentukan  penghasilan  neto,  penghasilam  bruto harus dikurangi dengan biaya jabatan, besarnya 5% dari penghasilan bruto dan setinggi- tingginya  Rp  6.000.000,00  per  tahun  atau  Rp.  500.000,00  per  bulan.  Selanjutnya penghasilan neto dihitung  setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Setelah  penghasilan  neto  diketahui  maka  dapat  ditentukan  besarnya  Penghasilan  Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangkan penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak  (PTKP).  Untuk  menentukan  pajak  terutang,  PKP  dikalikan  dengan  tarif  pasal  17 undang-undang pajak penghasilan.
Tabel 1 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102
Perhitungan Tidak Memakai THR Perhitungan Memakai THR Gaji Pokok 7.000.000   Gaji Pokok 7.000.000 Tunjangan Jabatan 3.000.000   Tunjangan Jabatan 3.000.000 Penghasilan Bruto Sebulan 10.000.000   Penghasilan Bruto Sebulan 10.000.000 Penghasilan Bruto disetahunkan 120.000.000 Tunjangan Hari Raya 7.000.000 Penghasilan Bruto 127.000.000 Pengurangan Pengurangan Biaya Jabatan 500.000 Biaya Jabatan 6.000.000 Penghasilan Neto Sebulan     9.500.000 Penghasilan Neto Setahun 114.000.000 Penghasilan Neto Setahun 121.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K3) 72.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K3) 72.000.000 Penghasilan Kena Pajak 42.000.000 Penghasilan Kena Pajak 49.000.000
PPh Pasal 21 Setahun (Tarif
5%) 2.100.000 PPh Pasal 21 Atas Gaji & THR Setahun (Tarif 5%) 2.450.000 PPh Pasal 21 Sebulan 175.000 PPh Pasal 21 Atas Gaji Setahun 2.100.000 PPh Pasal 21 Atas THR 350.000 PPh Pasal 21 Atas Gaji + THR Sebulan (175.000+350.000) 525.000
Pembayaran PPh Pasal 21 Januari sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut:
PPh yang tidak memakai THR 175.000,- x 11 = 1.925.000,- PPh yang memakai THR = 525.000,- Total PPh dipotong dari gaji setahun = 2.450.000,-
Tabel 2 Perhitungan PPh Pasal 21 disetahunkan Pegawai Tetap periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 SPT Tahunan PPh Pasal 21 PT.Kumala Inti Sindobuana
SPBU 142011102 : Nama Pegaw ai Stat us Penghasi lan disetahu nkan THR Penghasi lan Bruto disetahu nkan Biaya Jabata n Setah un Pengha silan Neto Setahu n PTKP PKP PPh Uhsinsy ah K/3 120.000. 000 7.000.0 00 127.000. 000 6.000. 000 121.000. 000 72.000. 000 49.000. 000 2.450. 000 Ahmad Zubeir K/3 84.000.0 00 6.000.0 00 90.000.0 00 4.500. 000 85.500. 000 72.000. 000 13.500. 000 675.0 00 Ahmad Sofyan K/3 84.000.0 00 6.000.0 00 90.000.0 00 4.500. 000 85.500. 000 72.000. 000 13.500. 000 675.0 00 Rizka Pratini TK/ 0 60.000.0 00 4.000.0 00 64.000.0 00 3.200. 000 60.800. 000 54.000. 000 6.800.0 00 340.0 00
Desti Silaban TK/ 0 60.000.0 00 4.000.0 00 64.000.0 00 3.200. 000 60.800. 000 54.000. 000 6.800.0 00 340.0 00 Leli Januari TK/ 0 60.000.0 00 4.000.0 00 64.000.0 00 3.200. 000 60.800. 000 54.000. 000 6.800.0 00 340.0 00 Hariadi  K/1 68.400.0 00 4.700.0 00 73.100.0 00 3.655. 000 69.445. 000 63.000. 000 6.445.0 00 322.2 50 Agus Agian K/1 68.400.0 00 4.700.0 00 73.100.0 00 3.655. 000 69.445. 000 63.000. 000 6.445.0 00 322.2 50 Syarif Husni TK/ 0 57.600.0 00 4.000.0 00 61.600.0 00 3.080. 000 58.520. 000 54.000. 000 4.520.0 00 226.0 00 Erika Lauren TK/ 0 57.600.0 00 4.000.0 00 61.600.0 00 3.080. 000 58.520. 000 54.000. 000 4.520.0 00 226.0 00 Imbran TK/ 0 57.600.0 00 4.000.0 00 61.600.0 00 3.080. 000 58.520. 000 54.000. 000 4.520.0 00 226.0 00 Apri TK/ 0 57.600.0 00 4.000.0 00 61.600.0 00 3.080. 000 58.520. 000 54.000. 000 4.520.0 00 226.0 00 Dita TK/ 0 57.600.0 00 4.000.0 00 61.600.0 00 3.080. 000 58.520. 000 54.000. 000 4.520.0 00 226.0 00 Habib TK/ 0 57.600.0 00 4.000.0 00 61.600.0 00 3.080. 000 58.520. 000 54.000. 000 4.520.0 00 226.0 00 Firman TK/ 0 57.600.0 00 4.000.0 00 61.600.0 00 3.080. 000 58.520. 000 54.000. 000 4.520.0 00 226.0 00
Yoland a TK/ 0 57.600.0 00 4.000.0 00 61.600.0 00 3.080. 000 58.520. 000 54.000. 000 4.520.0 00 226.0 00 Amirud din TK/ 0 57.600.0 00 3.000.0 00 60.600.0 00 3.030. 000 57.570. 000 54.000. 000 3.570.0 00 178.50 0 Hasan Basri TK/ 0 58.800.0 00 3.000.0 00 61.800.0 00 3.090. 000 58.710.0 00 54.000. 000 4.710.0 00 235.5 00 Ahmad Zailani TK/ 0 58.800.0 00 3.000.0 00 61.800.0 00 3.090. 000 58.710.0 00 54.000. 000 4.710.0 00 235.5 00 Jamalu ddin TK/ 0 58.800.0 00 3.000.0 00 61.800.0 00 3.090. 000 58.710.0 00 54.000. 000 4.710.0 00 235.5 00 TOTAL 1.299.60 0.000 84.400. 000 1.384.00 0.000 8.157. 500
Gambar 1. Cara Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Tetap memakai DJP Online dengan E- Billing PPh Pasal 21 PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102
Gambar 2. Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Pegawai Tetap memakai DJP Online PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102
Tabel 3 Pencatatan Jurnal Akuntansi Penghasilan/Gaji dan pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102
Tanggal Keterangan Kode Akun Nama Akun Debet Kredit 31/01/2021 Gaji Pegawai Januari 2021 5- 400.01 Beban Gaji Pegawai 108.300.000 - 31/01/2021 Pemotongan PPh Pasal 21 2-1001  Utang Pajak - 240.000 31/01/2021 Gaji Pegawai Januari 2021 2-1002  Utang Beban - 108.060.000 Tanggal Keterangan Kode Akun Nama Akun Debet Kredit 01/02/2021 Pembayaran Gaji Pegawai Jan 21 2-1002  Utang Beban 108.060.000 - 01/02/2021 Pembayaran Gaji Pegawai Jan 21 1-110  Kas - 108.060.000 Tanggal Keterangan Kode Akun Nama Akun Debet Kredit 10/02/2021 Pembayaran PPh Pasal 21 Jan 21 2-1001  Utang Pajak 240.000      -
10/02/2021 Pembayaran PPh Pasal 21 Jan 21 1-110  Kas - 240.000

## SIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  dan  analisis  mengenai  penerapan  perhitungan, penyetoran  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21  pada  PT.Kumala  Inti Sindobuana SPBU 142011102 maka penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.  Perhitungan  PPh  Pasal  21  terhadap  penghasilan  pegawai  tetap,  pada  perhitungan tersebut PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 14201102 telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan  (PPh)  pasal  21  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008, peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016), dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
2.   Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Badan PT.Kumala  Inti  Sindobuana  SPBU  142011102  terlaksana  sesuai  ketentuan  peraturan perpajakan  yang  berlaku  saat  ini,  baik  waktu  penyetoran  maupun  waktu  pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin yang telah ditetapkan yaitu pembayaran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.
3.  Prosedur  pencatatan  jurnal  akuntansi  untuk  penghasilan/gaji  pegawai  tetap, pemotongan  PPh  dan  pembayaran  PPh  Pasal  21  PT.  Kumala  Inti  Sindobuana  SPBU 142011102 terlaksana sesuai ketentuan akuntansi pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Benny Setiawan, 2017 “Kupas Tuntas PPh Potput” Salemba Empat, Jakarta
Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia, 2016 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016
Direktorat  Jendral  Pajak  Republik  Indonesia,  2021  tentang  Undang-Undang  Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
Darussalam,  2021  “Susunan  dalam  satu  naskah  Undang -Undang  Ketentuan  Umum  dan Tatacara Perpajakan” DDTC, Jakarta
Eko Hadi Siswanto, 2020 “Akuntansi Pajak” Rajawali Pers, Depok
Erly Suandy, 2017 “Perencanaan Pajak” Salem ba Empat, Jakarta https://jdih.kemenkeu.go.id https://www.online-pajak.com
https://www.pajak.go.id https://news.ddtc.co.id https://ortax.org
Mardiasmo, 2018 “Perpajakan” Andi, Yogyakarta.
Sartono, 2021 “Akuntansi Perpajakan” Human Persona Indonesia, Tange rang
Siti Resmi, 2018 “Praktikum Perpajakan” Salemba Empat, Jakarta Siti Resmi, 2019 “Perpajakan” Salemba Empat, Jakarta Waluyo, 2018 “Perpajakan Indonesia” Salemba Empat, Jakarta.