## STATUS KEPEMILIKAN TANAH HASIL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960

## ULFIA HASANAH

## Jalan Garuda  Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru

## Abstrak
Dengan  berlakunya  UU Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria terjadi  perubahan  fundamental  terhadap  hukum agraria  di  Indonesia  terutama  di  bidang  pertanahan. Adapun  yang  menjadi  landasan  hukum  bagi pelaksanaan  konversi  hak  atas  tanah  adalah  bagian kedua  UUPA  tentang  ketentuan-ketentuan  konversi yang  terdiri  atas    sembilan  pasal  yang  mengatur tiga  jenis  konversi  yaitu;  konversi  hak  atas  tanah yang  bersumber  dari  hak-hak  Indonesia,  konversi hak  atas  tanah  bekas  Swapraja  dan  konversi  hak atas  tanah  yang  berasal  dari  hak-hak  barat.

## Abstract
With  the  enactment  of  Law  No.  5  of  1960  concerning the Basic Agrarian fundamental changes to the agrar- ian  law  in  Indonesia,  especially  in  the  area  of  land. As for the legal basis for the conversion of land rights is the second part of the Act concerning the provisions of  the  conversion  consists  of  nine  chapters  that  gov- ern the conversion of three types, namely: the conver- sion  of  land  resulting  from  Indonesia’s  rights,  con- version  rights  to  land  former  Autonomous  and  con- version  of land  rights  from the  rights  of  the  west.

## A.  Pendahuluan
Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan  bertambahnya  jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani tetapi juga dipakai sebagai jaminan mendapatkan  pinjaman  di  bank,  untuk  keperluan  jual  beli,  sewa  menyewa.  Begitu pentingnya,  kegunaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  bagi  orang  atau  badan  hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. 1
Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial belanda, tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa misalnya tanah hak eigendom,  hak  opstall,  hak  erfpacht  dan  lain-lainnya.  Penguasaan  tanah  dengan  hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak mempunyai bukti tertulis, yang dipunyai penduduk setempat sering disebut tanah adat misalnya tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan dan lainnya.
Tanggal 24 September 1960, yang merupakan hari bersejarah karena pada tanggal tersebut telah diundangkan dan dinyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  bagi  seluruh  wilayah  Indonesia. Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya di sebut UUPA) terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan. 2 Maka berakhirlah dualisme hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi yaitu kesatuan hukum dilapangan hukum pertanahan di Indonesia. Ketentuan ini sekaligus mencabut Hukum Agraria yang berlaku
1 Florianus,  S.P  Sangsun, Tata  Cara  Mengurus  Sertifikat  Tanah ,  Visi  Media,  Jakarta,  2008,  hlm.  1
2 Budi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  jilid  I  Hukum  Tanah  Nasional ,  Jakarta:  Djambatan,  Jakarta, 2007,  hlm.  1
Kata  kunci :  Konversi,  hak  tanah.
pada zaman penjajahan antara lain yaitu Agrarische Wet (Stb. 1870 Nomor 55), Agrarische Besluit dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku II tentang Kebendaan, salah satunya yang mengatur tentang masalah hak atas tanah.
Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penyediaan perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan lain dibidang hukum pertanahan nasional yang mendukung kepastian hukum serta selanjutnya lewat perangkat peraturan yang ada dilaksanakan penegakan hukum berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.
Menurut  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun    1997  Tentang  Pendaftaran Tanah, yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah :
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
b. tanah hak pengelolaan;
c. tanah wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan; f. tanah negara;
Pada kenyataannya ternyata didalam masyarakat masih terdapat hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht serta hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat  yang  tidak  mempunyai  bukti  tertulis,  yang  dipunyai  penduduk  setempat  sering disebut tanah adat misalnya tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan dan lainnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut di atas, maka jelas tanah-tanah yang berasal dari hak-hak barat tidak bisa didaftar.  Jika tanah-tanah ini tidak bisa didaftarkan tentukan akan merugikan para pemilik tanah, karena mereka tentu akan kehilangan haknya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara agar tanah ini dapat didaftarkan, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan konversi terhadap tanah yang bersumber dari hak barat tersebut. Dengan adanya konversi tanah dari hak-hak barat diharapkan masyarakat tidak ada yang dirugikan haknya karena setelah dikonversikan hak tersebut akan dapat didaftarkan.
Konversi bekas hak-hak atas tanah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi asas unifikasi hukum melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 mengatur ketentuan mengenai penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah secara normatif. Peraturan  konversi  tersebut  merupakan  implementasi  ketentuan  peralihan  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960.
Tujuan pendaftaran konversi tanah untuk  memberikan kepastian hukum, perlin- dungan hukum kepada pemegang hak atas tanah atau menghasilkan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3
3 Agung  Raharjo, Pendaftaran  Konversi  Tanah Hak  Milik Adat  oleh Ahli  Waris ,    Tesis, Universitas  Diponegoro, Semarang,  2010,  Hlm.  14

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini yang meliputi:
1. Bagaimanakah  klasifikasi  hak  atas  tanah  bekas  hak  barat  setelah  dilakukan konversi    sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
2. Bagaimanakah status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  dihubungkan  dengan  PP  No.24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah?

## C.   Klasifikasi Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat Setelah Dilakukan Konversi Sebagaimana Diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Setelah berlakunya UUPA, maka semua hak-hak barat yang belum dibatalkan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dan masih berlaku tidak serta merta hapus dan tetap diakui, akan tetapi untuk dapat menjadi hak milik atas tanah sesuai dengan sistem yang diatur oleh UUPA, harus terlebih dahulu dikonversi menurut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi dan aturan pelaksanaannya. Dalam Pelaksanaan konversi tersebut ada beberapa prinsip, yaitu :

## 1.  Prinsip Nasionalitas
Dalam  Pasal  9  UUPA,  secara  jelas  menyebutkan  bahwa  hanya  Warga  Negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang  angkasa. Badan-badan  hukum  Indonesia juga  mempunyai  hak-hak atas  tanah, tetapi  untuk  mempunyai  hak  milik  hanya  badan-badan  hukum  yang  ditunjuk  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak Milik atas Tanah, antara lain : Bank-bank yang didirikan oleh  Oleh  Negara,  Perkumpulan-perkumpulan  koperasi  pertanian  yang  didirikan berdasarkan  Undang-undang  Nomor  79  Tahun  1963,  badan-badan  keagamaan  yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar pendapat Menteri Agama, dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau mendengar Menteri Sosial.
2.  Pengakuan Hak-hak tanah terdahulu
Ketentuan-konversi di Indonesia mengambil sikap yang human atas masalah hak- hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak-hak yang pernah tunduk kepada Hukum Barat  maupun Hukum  Adat yang  kesemuanya akan  masuk melalui  Lembaga Konversi ke dalam sistem dari UUPA.
3.   Penyesuaian pada ketentuan Konversi
Sesuai dengan Pasal 2 dari Ketentuan Konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agraria maupun dari Edaran-edaran yang diterbitkan, maka hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada Hukum Barat dan Hukum Adat harus disesuaikan dengan hak- hak yang diatur oleh UUPA.

## 4. Status Quo Hak-hak Tanah terdahulu
Dengan berlakunya UUPA, maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak baru atas tanah-tanah yang akan tunduk kepada Hukum Barat. Setelah diseleksi menurut ketentuan- ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan pelaksanaannya maka terhadap hak-hak atas tanah bekas hak barat dapat menjadi :
a. Tanah  Negara  karena  terkena  ketentuan  asas  nasionalitas  atau  karena  tidak dikonversi menjadi hak menurut Undang-undang Pokok Agraria.
b. Dikonversi  menjadi  hak  yang  diatur  menurut  Undang-undang  Pokok  Agraria seperti Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya macam-macam hak atas tanah hak-hak Barat adalah :
1. Hak Eigendom ( Recht van Eigendom )
Dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa hak eigendom adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undanga tau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi akan pencabutan atas kebenda hak itu demi  kepentingan umum  berdasarkan atas  ketentuan Undang-Undang  dan dengan pembayaran ganti rugi.
2. Hak Erfpacht ( Recht van Erfpacht )
Hak Erfacht, menurut Pasal 720 KUHPerdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan  kewajiban  akan  membayar  upeti  tahunan  kepada  sipemilik  sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang maupun pendapatan lainnya.
3. Hak Opstal ( Recht van Opstal )
Hak Opstal adalah suatu hak kebendaan ( zakelijk recht ) untuk mempunyai rumah- rumah, bangunan-bangunan dan tanaman diatas tanah milik orang lain. Hak Opstal menurut Pasal 711 KUHPerdata merupakan hak numpang karang yaitu suatu hak kebendaan  untuk  mempunyai  gedung-gedung,  bangunan-bangunan  dan penanaman diatas pekarangan orang lain.
Bagi pemegang Hak Opstal, mempunyai kewajiban, antara lain :
a. Membayar  Canon  (uang  yang  wajib  dibayar  pemegang  hak  opstal  setiap tahunnya kepada negara)
b. Memelihara tanah opstal itu sebaik-baiknya
c. Opstaller dapat membebani haknya kepada hipotik
d. Opstaller dapat membebani tanah itu dengan pembebanan pekarangan selama hak opstall itu berjalan
e. Opstaller dapat mengasingkan hak opstall itu kepada orang lain.

## 5. Hak Van Gebruik
Menurut  Pasal  756  KUHPerdata, Recht  van  Gebruik adalah  suatu  hak kebendaan, dengan mana  seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu, dan dengan kewajiban memeliharanya.
Konversi hak-hak atas tanah adalah penyesuaian hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. 4 Sedangkan menurut A.P Parlindungan, konversi hak-hak atas tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem UUPA. 5
Dalam UUPA terdapat 3 (tiga) jenis konversi:
· Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah hak barat
· Konversi hak atas tanah, berasal dari hak Indonesia
· Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah bekas Swapraja
Khusus konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdapat 3 (tiga ) hak yang dikonversi ke dalam UUPA, yaitu; Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstall. Apabila kita cermati arti konversi diatas, bahwa ada suatu peralihan atau perubahan dari hak tanah tertentu kepada hak tanah yang lain, yaitu perubahan hak lama yang secara yuridis  adalah  hak-hak  sebelum  adanya  UUPA  menjadi  hak-hak  baru  atas  tanah sebagaimana dimaksud dalam rumusan UUPA, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
Berikut ini akan diuraiakan landasan hukum konversi terhadap hak atas tanah yang berasal  dari  tanah  hak  barat,  sebagaimana  diuraikan  dalam  ketentuan  konversi UUPAseperti:

## PASAL I:
(1) Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak  saat  tersebut  menjadi  hak  milik,  kecuali  jika  yang  mempunyainya  tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.
(2) Hak Eigendom kepunyaan pemerintah asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.
(3) Hak  Eigendom  kepunyaan  orang  asing,  seorang  warga  negara  yang  disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai  kewarganegaraan asing dan badan- badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 Tahun.
4 Ali  Achmad  Chomzah, Hukum  Agraria  (Pertanahan)  Indonesia  Jilid  1 ,  Prestasi  Pustaka  Raya,  Jakarta, 2004,  hlm.  80
5 A.P.  Parlindungan, Konversi  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  Mandar  Maju,  Bandung,  1990,  hlm.  21
(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfacht tersebut  diatas, tetapi selama-lamanya 20 Tahun.
(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3  Pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan  pemegang  hak  opstal  atau  hak  erfpacht  selanjutnya  diselesaikan  menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
(6) Hak-hak Hypotheek, Servituut , Vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak  menurut Undang-Undang ini.
PASAL  III:
(1) Hak  Erfpacht  untuk  perusahaan  perkebunan  besar,  yang  ada  pada  mulai berlakunya  Undang-undang  ini,  sejak  saat  tersebut  menjadi  hak  guna  usaha tersebut  dalam  Pasal  28  ayat  1  yang  akan  berlangsung  selama  sisa  waktu  hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 Tahun
(2) Hak Erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan- ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

## PASAL V:
Hak Opstall dan hak Erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal  35  ayat  (1)  yang  berlangsung selama  sisa  waktu  hak  opstall  dan  erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya.

## PASAL  VIII:
(1) Terhadap hak-guna-bangunan tersebut dalam Pasal I ayat 3 dan 4, Pasal II ayat 2 dan Pasal V berlaku ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2.
(2) Terhadap  Hak-guna-usaha  tersebut  Pasal  II  ayat  2,  Pasal  III  ayat  1  dan  2  dan Pasal IV Ayat 1 berlaku ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mengenai penggolongan konversi hak atas tanah yang bersumber dari hak barat sebagai berikut:
1) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak milik meliputi: hak eigendom atas tanah (Pasal I ayat 1 ).
2) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak guna usaha meliputi:
a. Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar ( Pasal III ayat 1 )
b. Pemegang  concessie  dan  sewa  untuk  perusahaan  kebun  besar  (Pasal  IV ayat  1)
3) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak guna bangunan meliputi:
a. Hak eigendom kepunyaan orang/ badan hukum asing ( Pasal I ayat 3 ). b. Hak opstall atau hak erfpacht yang membebani hak eigendom ( Pasal I ayat 4).
c. Hak opstall dan hak erfpacht untuk perumahan ( Pasal V ).
4) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak pakai meliputi: hak eigendom kepunyaan pemerintahan negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan ( Pasal I ayat 2 ).
5) Hak-hak  yang  setelah  dikonversi  menjadi  hapus  meliputi:  hak  erfpacht  untuk pertanian kecil ( Pasal III ayat 2 ).

## D.  Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Dihubungkan dengan Pendaftaran Tanah
Pasal 19 UUPA mengamanahkan bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemerintah wajib melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dilakukan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat serta keperluan lalu lintas sosial ekonomis masyarakat. Secara legal formal pendaftaran tanah menjadi dasar bagi status/kepemilikan tanah bagi individu atau badan hukum selaku pemegang hak yang sah secara hukum.
Bachtiar Effendi menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan recht cadaster yang bertujuan  memberikan kepastian hak,  yakni untuk  memungkinkan orang-orang yang mempunyai  tanah dengan  mudah membuktikan bahwa  dialah yang  berhak atas sebidang tanah, apa hak yang dipunyainya, letak dan luas tanah. Serta memungkinkan kepada siapapun guna mengetahui  hal-hal yang ia ketahui berkenaan dengan sebidang tanah, misalnya calon pembeli, calon kreditur, dan sebagainya. 6
Berkaitan dengan pelaksanaan konversi hak atas tanah, khususnya yang berasal dari hak  barat  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA,  pendaftarn  tanah  menjadi  dasar  bagi terselenggaranya konversi, karena konversi bukan peralihan hak secara otomatis, tetapi harus dimohonkan dan didaftarkan ke Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ( BPN ).
Jika  dilihat  ketentuan  konversi,  maka  jelas  bahwa  prinsipnya  hak-hak  atas  tanah sepanjang pemegang haknya pada saat ketentuan konversi berlaku adalah Warga Negara Indonesia tunggal maka hak itu akan dikonversikan menjadi hak milik menurut UUPA. Konsekuensi dari berlakunya ketentuan konversi ( UUPA ) mengharuskan semua bukti kepemilikan  sebelum  berlakunya  UUPA  harus  diubah  status  hak  atas  tanah  menurut ketentuan konversi yang diatur dalam UUPA. Cara mengubah status hak atas tanah tersebut yaitu dengan mendaftarkan tanah tersebut untuk diberikan bukti kepemilikan yang baru, yaitu  sertifikat hak atas  tanah, dengan  catatan  hal itu  dilakukan  sebelum jangka waktu yang ditetapkan yakni sampai 24 september 1980, jika permohonan atau pendaftaran hak atas tanah tidak dilakukan maka hak atas tanah akan dikuasai langsung negara.
Cara  melakukan  pendaftaran  tanah  untuk  mengubah  status  hak  atas  tanahdapat dibagi atas 2 (dua) cara yaitu:
6 Bachtiar  Effendi, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan  Pelaksanaannya ,  Alumni,  Bandung,  1983, hlm.  7
1) Jika pemohon memiliki bukti hak atas tanah yang diakui berdasarkan Pasal 23 dan 24  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  maka  dapat  ditempuh  proses Konversi langsung yaitu dengan cara mengajukan permohonan dan menyerahkan bukti kepemilikan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan.
2) Jika pemohon tidak memiliki atau kehilangan bukti kepemilikan hak atas tanah, maka  carra  yang  ditempuh  adalah  melalui  Penegasan  Konversi  atau  melalui Pengakuan Hak.
Terdapat 3 ( tiga ) bukti tertulis yang dapat diajukan oleh pemilik tanah, yaitu:
1. Bukti tertulisnya lengkap.
2. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi.
3. Bukti tertulisnya semua tidak ada lagi.
Dalam kondisi bukti tertulisnya lengkap, maka tidak lagi memerlukan tambahan alat bukti,  jika  buktinya  sebagian  maka  harus  diperkuat  dengan  keterangan  saksi  atau pernyataan yang bersangkutan. Sedangkan jika bukti tertulisnya senuanya tidak ada lagi maka harus diganti keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.
Penegasan  konversi  dilakukan  jika  ada  surat  pernyataan  kepemilikan  tanah  dari pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi tentang kepemilikan tanah tersebut, tapi juga tergantung pada lamanya penguasaan fisik tanah tersebut oleh pemohon.
Pengakuan hak sangat bergantung dengan lamanya penguasaan fisik, yaitu selama 20 tahun demikian disebutkan didalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997. Persyaratan pengakuan hak tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
1) Bahwa pemohon telah menguasai tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau dari pihak lain yang telah menguasainya.
2) Penguasaan itu telah dilakukan dengan itikad baik.
3) Penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu gugat dan diakui serta dibenarkan oleh masyarakat di kelurahan atau tempat objek hak tersebut.
4) Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa.
5) Bahwa  jika  pernyataan  tersebut  memuat  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan kenyataan maka pemohon dapat dituntut secara pidana maupun perdata dimuka pengadilan karena memberikan keterangan palsu.
Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak diatur didalam pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut:
1) Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Hak  atas  sebidang  tanah  yang  alat  bukti  tertulisnya  lengkap  sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkat tapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana yang  dimaksud  pasal  60  ayat  (3)  oleh  Ketua  Panitia  Ajudikasi  ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir.
b. Hak atas tanah yang bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun sebagaimana dimaksud pasal 61 oleh Ketua Ajudikasi diakui sebagai hak milik.
2) Untuk  pengakuan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,  tidak diperlukan penerbitan surat keputusan pengakuan hak.
Sementara terhadap pelaksanaan konversi dapat dilakukan dalam 2 (dua) kondisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Bagi konversi langsung, maka dokumen yang dibutuhkan adalah:
a. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
b. Bukti pemilikan/ penguasaan tanah; berupa surat bukti seperti, girik/ letter c, pipit, verponding Indonesia ( jika dimiliki ). Bukti tersebut harus juga dilakukan dengan bukti lain:
i. Surat-surat asli jual beli, tukar menukar, hibah atau akta waris. ii. Pernyataan dari pemohon atas penguasaan tanah tersebut, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
c. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
d. Kartu keluarga.
e. Surat tanda bukti pelunasan SPPT PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) yang terakhir.
f. Surat berkewarganegaraan Republik Indonesia dan atau surat pernyataan Ganti Nama ( apabila warga keturunan ).
g. Surat ukur/ gambar situasi ( bila sudah ada dan masih dapat digunakan ).
2. Bagi penegasan konversi/ pengakuan hak, dokumen yang dibutuhkan adalah:
a. Surat  permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  bukti  penguat pemilikan penguasaan tanah;
i. Pernyataan dan permohonan.
ii. Keterangan dari kelurahan dan keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi atau lebih yang  dapat dipercaya serta telah menjadi penduduk setempat dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan pemohon.
b. Foto copy KTP pemohon
c. Kartu Keluarga.
d. Bukti pelunasan PBB terakhir.
e. Surat kuasa ( bila dikuasainya ).
f. Surat  Berkewarganegaraan  Republik  Indonesia  (  SKBRI  )  dan  surat pernyataan ganti nama ( apabila warga keturunan ).
g. Surat ukur/ gambar situasi ( apabila sudah ada dan masih dapat digunakan).
Permohonan hak atas tanah dapat dilakukan terhadap:
a. Tanah negara bebas; belum pernah melekat sesuatu hak diatasnya.
b. Tanah  negara  asalnya  masih  melekat sesuatu  hak  dan  jangka  waktunya  belum berakhir, namun dimintakan perpanjangannya.
c. Tanah  negara  asalnya  pernah  melekat  sesuatu  hak  dan  jangka  waktunya  telah berakhir untuk dimintakan pembaharuannya, termasuk tanah-tanah Hak Barat, sebagai mana dijelaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat, pasal 1 ayat (1); “Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak pakai asal konversi hak barat, yangg jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. sebagaimana yang  dimaksud  dalam  UUPA,  pada  saat  berakhirnya  hak,  yang  bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara“ maupun tanah-tanah yang telah terdaftar menurut Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ).
Selanjutnya  terkait  dengan  pendaftaran  SK  pemberian  hak  untuk  mendapatkan sertifikat tanda bukti hak diperlukan dokumen berikut ini:
a. Surat permohonan pendaftaran.
b. Surat pengantar.
c. SK pemberian hak untuk keperluan pendaftaran.
d. Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apabila dipersyaratkan. e. Identitas pemohon.
Hak milik dapat diberikan kepada; warga negara Indonesia, badan-badan hukum yang ditetapkan pemerintah, misalnya Bank Pemerintah, Badan Keagamaan, dan Badan Sosial yang ditunjuk pemerintah. Hak ini bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial tanah, maka jangka waktu berlakunya hak milik dalah untuk waktu yang tidak ditentukan. Terhadap hak ini juga dapat hapus, apabila; (1) Karena pencabutan hak, (2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, (3) Karena ditelantarkan, (4) Beralih kepada orang asing, (5) Tanahnya musnah. 7
Sementara ittu terhadap hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat memperoleh HGU. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Jangka waktu berlakunya  HGU adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lam 25 tahun, dan apabila waktu tersebut berakhir maka kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU diatas tanah yang sama.
b. Hak  guna  Bangunan  (HGB)  diberikan  kepada  WNI,  badan  hukum  yang  didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia. HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, setelah berakhir maka kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGB diatas tanah yang sama. 8
7 Pasal  27  Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.
8 Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Dan Hak  Pakai  Atas  Tanah.
c. Hak  pakai  dapat  diberikan  kepada  WNI,  orang  asing  yang  berkedudukan  di Indonesia,  instansi  pemerintah,  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain, jangka waktu berlakunya adalah 25 tahun dan diperpanjang selama 20 tahun atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dengan  syarat  selama  tanahnya dipergunakan  untuk  keperluan  tertentu,  setelah jangka waktu hak dan perpanjangan berakhir, maka kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama.
d. Hak  pengelolaan  diberikan  kepada;  instansi  pemerintah  termasuk  pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT Persero, badan otorita,  badan  hukum  pemerintah  lainnya  yang  ditunjuk  pemerintah.  Jangka waktunya tidak ditentukan tetapi bergantung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
e. Hak milik atas satuan rumah susun; hak milik ini diberikan atas pemilikan rumah susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan dibangun secara terpisah, terutama untuk tempat hunian atau bukan hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama dan tanah bersama.

## E. Kesimpulan
Konversi merupakan pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk kedalam sistem dari UUPA, atau dengan kata lain adanya peralihan, perubahan ( omzetting ) dari suatu hak kapada suatu hak lain. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan konversi hak atas tanah adalah bagian kedua UUPA tentang  ketentuan-ketentuan  konversi  yang  terdiri  atas  9  (  sembilan  )  pasal  yang mengatur tiga jenis konversi yaitu; konversi hak atas tanah yang bersumber dari hak- hak Indonesia,konversi hak atas tanah bekas Swapraja dan konversi hak atas tanah  yang berasal dari hak-hak barat. Khusus mengenai hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat  seperti,  hak  eigendom,  hak  opstal,  hak  erfpacht,  dengan  berlakunya  ketentuan konversi  akan  mengalami  perubahan  atau  peralihan.  Dalam  ketentuan  konversi, sebagaimana dimaksud pada bagian kedua UUPA dinyatakan bahwa semua hak yang ada sebelum berlakunya UUPA  beralih menjadi hak milik, hak guna  usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dengan pemberlakuan ketentuan konversi ini berarti pengakuan dan penegasan terhadap hak-hak lama, juga sebagai maksud penyederhanaan hukum dan upaya untuk menciptakan kepastian hukum.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, ketentuan konversi bagi hak-hak barat telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, berarti telah diberikan jangka waktu yang relatif lama sampai 20 tahun sejak diberlakukannya ketentuan konversi sebagaimana diatur dalam UUPA, yang dimaksudkan untuk mengakhiri sisa-sisa hak barat atas tanah di Indonesia dengan segala sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian setiap hak atas tanah barat hanya dapat dikonversi sesuai
jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila lewat jangka waktu tersebut maka hak atas tanah tersebut akan dibawah kekuasaan negara. Selanjutnya bukti hak atas tanah yang muncul setelah jangka waktu tersebut, maka kepada pemegang hak diharuskan meng- ajukan permohonan langsung ke Kepala Kantor Pertanahan, dengan melengkapi syarat sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk selanjutnya akan di proses sebagai pemegang hak yang sah atas tanah. Pemberlakuan ketentuan konversi terhadap hak-hak atas tanah yang berasal dari hak barat meliputi 2 kondisi yakni; (1) hak-hak yang dapat dikonversi langsung, (2) pengakuan hak/ penegasan konversi, jadi setiap hak-hak atas tanah perlu dilakukan legalisasi kepemilikan hak baik secara fisik maupun yuridis, melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku guna terciptanya kepastian hak dan kepastian hukum.

## E.  Daftar Pustaka
Agung Raharjo, Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat oleh Ahli Waris ,  Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria ( Pertanahan ) Indonesia Jilid 1 ,  Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2004 )
A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah , Mandar Maju, Bandung, 1990 ——————————, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2001 )
Bachtiar  Effendi, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan  Pelaksanaannya ,
Alumni, Bandung, 1983
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya ,  Djambatan, Jakarta, 2005
—————————, Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional , Djambatan, Jakarta, 2007
Florianus, S.P Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah , Visi Media, Jakarta, 2008)