Volume 03 Nomor 01, Desember 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TIMOR AMARASI DI DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG
Delila Siki Magister Kenotariatan UNTAG Semarang delilasiki26@gmail.com
Yulies Tiena Masriani Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang yuliestiena@gmail.com

## ABSTRAK
Hukum adat mengatur tingkah laku masyararakat adat dalam berbagai bidang kehidupan. Hukum adat disebut hukum tidak tertulis (unstatuta law), sedangkan hukum kontinental sebagai  hukum  tertulis  (statuta  law).Mengenai  pengertian  hukum  waris  barat  atau perdata  atau  disebut  juga  waris  BW  (Burgerlijk  Wetboek),Dalam  hal  pewarisan, masyarakat  suku  Timor  Amarasi  mempunyai  cara  tersendiri  dalam  pembagian  harta warisan.  Biasanya  harta  warisan  yang  dibagi  berupa  bidang-bidang  tanah  dan  hewan ternak yang ditinggalkan si pewaris.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  Empiris,  pendekatan  yang  berdasarkan  hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Hukum Waris Adat.Aspek empirisnya adalah menekankan pada permasalahan yang  diteliti  berdasarkan  kenyataan-kenyataan  yang  ada  dan  berkembang  dalam masyarakat yang bersumber pada data primer. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuui kedudukan perempuan dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat Timor Amarasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  pada  kedudukan  perempuan  dalam  pewarisan  bahwa anak  perempuan  tidak  berhak  mewaris,  tetapi  dia  bisa  diberikan  bagian  oleh  anak  laki- laki.  Perempuan  bisa  mendapatkan  uang,  perhiasan,  ataupun  hewan  ternak,  semuanya merupakan pemberian. Akan tetapi menyangkut harta berupa tanah, walaupun diberikan oleh  anak  laki-laki  kepada  anak  perempuan,  namun  pemberian  itu  hanya  sebatas  untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Tanah pemberian itu hak kepemilikannya bukanlah anak perempuan  melainkan  tetap  kepemilikan  anak  laki-laki.  Jadi  tanah  tersebut  tidak  bisa dijual oleh anak perempuan ataupun diambil alih oleh suami si anak perempuan tersebut. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peggunaan  di  Desa  Soba  Kecamatan  Amarasi  yang menggunakan Adat Timor memiliki pembagian waris yang berbeda dengan hukum waris Perdata/Nasional. Dari pernyataan tersebut di atas, menunjukan bahwa anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Anak perempuan Timor Amarasi tidak dianggap  sebagai  ahli  waris.  Hanya  anak  laki-laki  saja  yang  dianggap  sebagai  ahli  waris yang  berhak  untuk  menerima  warisan  peninggalan  orangtua.  Anak  perempuan  hanya mendapatkan  bagian  berdasarkan  pemberian  dari  anak  laki-laki  yang  tidak  dapat dikatakan sebagai hak karena tidak dapat dituntut.
Kata Kunci : Hukum Adat, Warisan, Hukum Waris BW, Hak Perempuan, Adat Tiimor, Desa Soba, Amarasi.

## ABSTRACT
Customary  law  regulates  the  behavior  of  indigenous  peoples  in  various  fields  of  life. Customary law is called unwritten law (unstatute law), while continental law is written law (statute law). Regarding the understanding of western or civil inheritance law or also called BW inheritance (Burgerlijk Wetboek), In terms of inheritance, the Timorese Amarasi tribal community  has  its  own  way  of  distributing  inheritance.  Usually  the  inheritance  that  is divided is in the form of plots of land and livestock left by the heir.
This research is an empirical  juridical research, an  approach based on applicable  law  and based on reality in  practice. The juridical aspect in  this research is Customary Inheritance Law. The empirical aspect is emphasizing on the problems studied based on the facts that exist and develop in society which are sourced from primary data. The results of the analysis are presented descriptively. The purpose of this study was to find out the position of women in inheritance based on the customary inheritance law of Timor Amarasi.
The results of this study indicate the position of women in inheritance that girls have no right to inherit, but they can be given a share by sons. Women can get money, jewelry, or livestock, all of which are gifts. However, regarding property in the form of land, although it is given by a son to a daughter, the gift is only limited to be used according to his needs. The land that was given away was not owned by a daughter, but by a son. So the land cannot be sold by the daughter or taken over by the husband of the girl. So it can be concluded that the use in Soba Village,  Amarasi  Subdistrict  which  uses  Timorese  Customs  has  a  different  inheritance distribution  from  the  Civil/National  inheritance  law.  From  the  statement  above,  it  shows that girls have absolutely no rights as heirs. The daughter of Timor Amarasi is not considered an heir. Only boys who are considered as heirs are entitled to receive the inheritance left by their  parents.  Girls  only  get  a  share  based  on  gifts  from  boys  which  cannot  be  said  to  be rights because they cannot be sued.
Keywords: Customary  Law,  Inheritance,  BW  Inheritance  Law,  Women's  Rights,  Tiimor Customary, Soba Village, Amarasi

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  diatur  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Sebagai  Negara  Hukum artinya setiap tindakan dan perbuatan masyarakat diatur oleh hukum. Segala tingkah laku manusia dalam  hampir semua bidang kehidupan manusia diatur oleh  hukum. Masuknya hukum  ke  dalam  masyarakat  untuk  dapat  mengatur  berbagai  bidang  kehidupan masyarakat adalah merupakan salah satu peran penting dari negara.
Salah  satu  bidang  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  adalah mengenai  pewarisan.  Hukum  waris  yang  berlaku  di  kalangan  masyarakat  Indonesia sampai  sekarang  masih  bersifat  pluralistis,  yaitu  ada  yang  tunduk  kepada  hukum  waris Barat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Hukum  Waris  Islam dan Hukum Waris Adat. Indonesia dengan beraneka ragam suku bangsa, budaya dan adat istiadat  menjadikan  hukum  waris  adat  pun  berbeda  antara  mayarakat  adat  yang  satu dengan yang lainnya.
Berbeda  dengan  hukum  waris  yang  lain,  hukum  waris  adat  sesuai  dengan  sifat hukum  adat  yaitu  tidak  tertulis  dan  bersifat  dinamis.  Walaupun  tidak  tertulis,  namun hukum  waris  adat  tetap  diturunkan dari  generasi ke  generasi  dan tetap  berlaku  sampai
dengan  saat  ini.  Bersifat  dinamis  berarti  hukum  waris  adat  dapat  berubah  sesuai perkembangan  zaman.  Dalam  masyarakat  adat,  ketika  seseorang  meninggal,  maka pembagian  harta  kekayaan  orang  yang  meninggal  kepada  ahli  waris  dilakukan berdasarkan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat adat itu.
Hukum  waris  adat di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  prinsip garis  keturunan yang  berlaku  pada  masyarakat  bersangkutan.  Prinsip-prinsip garis  keturunan  ini  sangat berpengaruh  terhadap  penetapan  ahli  waris  maupun  bagian  harta  peninggalan  yang diwariskan.  Dalam  prinsip  patrilineal,  kedudukan  dan  pengaruh  pihak  laki-laki  dalam hukum  waris  adat  sangat  kuat.  Sedangkan  dalam  prinsip  matrilineal  kedudukan  dan pengaruh  pihak  perempuan  dalam  hukum  adat  waris  sangat  kuat.  Ada  juga  prinsip bilateral atau parental, yang mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum  waris  adat  adalah  sama  atau  sejajar,  sehingga  baik  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka.
Perpindahan  harta  warisan  harus  mampu  dilakukan  dengan  jalan  kekeluargaan,
dengan  menjadikan  musyawarah  dan  kebersamaan  sebagai  hal  yang  paling  utama. Kebersamaan  dalam  hubungan  kekerabatan  harus  dipertahankan  sebagai  identitas  nilai luhur,  seperti  keberadaan  Suku  Timor  Amarasi  yang  tetap  menjaga  kebersamaan  dalam hubungan kekerabatan sebagai budaya yang tetap dijaga.
Masyarakat suku  Timor Amarasi merupakan masyarakat yang sangat memegang aturan-aturan  adat.  Segala  permasalahan  kehidupan,  masyarakat  adat  suku  Timor Amarasi  selalu  menyelesaikannya  dengan  hukum  adat  yang  berlaku,  termasuk  masalah pewarisan. Masyarakat suku Timor Amarasi melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah berdasarkan hukum adat yang berlaku.
Masyarakat  adat  Timor  Amarasi  merupakan  masyarakat  adat  yang  menganut sistem  kekerabatan  patrilineal. 1 Dalam  masyarakat  patrilineal,  kedudukan  laki-laki  lebih tinggi  daripada  perempuan,  sehingga  hal  ini  berpengaruh  pula  dalam  pembagian  harta warisan. Pembagian waris mengikuti garis keturunan laki-laki.
Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat suku Timor Amarasi, berarti  bahwa  ahli  waris  yang  berhak  atas  segala  harta  peninggalan  si  ayah  yang meninggal dunia adalah anak laki-laki. Anak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan dari orangtuanya, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak. Hal ini disebabkan  juga  karena  anak  perempuan  suatu  saat  nanti  akan  menikah  dan  mengikuti keluarga suaminya, sehingga misalkan anak perempuan mewarisi tanah yang ditinggalkan orangtuanya,  maka  kelak  jika  si  anak  perempuan  menikah  dengan  sendirinya  tanah tersebut  akan  diambil  alih  oleh  suaminya  serta  diteruskan  kepada  garis  keturunan suaminya, dimana berbeda klan atau berbeda marga dengan orangtua si anak perempuan dan anak laki-lakilah yang berhak mewarisi harta warisan orangtua.
Masyarakat adat suku Timor Amarasi sangat menjaga harta kekayaannya terutama harta berupa tanah, sehingga yang berhak atas tanah warisan haruslah keturunan laki-laki yang  tentunya  menggunakan  nama  marga/fam  (nama  keluarga)  dari  si  pewaris  (ayah). Sebenarnya  anak  perempuan  juga  menggunakan  nama  marga/fam  dari  ayahnya,  tetapi berdasarkan  sistem  perkawinan  suku  Timor  Amarasi,  apabila  si  perempuan  menikah maka  dia  akan  masuk  ke  dalam  bagian  dari  keluarga  suaminya,  sehingga  si  anak
1 Windiyarti, Dara, September 2006, Tradisi Agama, Dais Modertosasi dalam Perkembangan Kebudayaan Timor , Sahda Volume I Nomor 1, hlm 37.
perempuan akan menggunakan nama marga suaminya.
Permasalahan yang timbul adalah apabila  si pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan saja. Jika yang berhak atas harta warisan hanya anak laki-laki,  maka  dalam  kasus  seperti  siapakah  yang  berhak  menjadi  ahli  waris.  Harta warisan  haruslah  diturunkan/  dipindahkan  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Anak perempuan  harusnya  dapat  mengambil  bagian  untuk  mengklaim  harta  warisan orangtuanya.

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat Timor Amarasi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan apabila tidak memiliki anak  laki-laki berdasarkan  hukum waris adat Timor Amarasi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang?
3. Bagaimana  perbandingan  kedudukan  anak  perempuan  antara  hukum  waris  adat Timor Amarasi di Desa Soba dibandingkan dengan hukum waris Perdata?

## C. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  maka  metode pendekatan  yangh  dipergunakan  adalah  yuridis  empiris.    yaitu  pendekatan  yang berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dan  berdasarkan  kenyataan  dalam  praktek.  Aspek yuridis  dalam  penelitian  ini  adalah  Hukum  Waris  Adat,  sedangkan  aspek  empirisnya adalah  perilaku-perilaku  atau  kenyataan-kenyataan  yang  ada  dan  berkembang  dalam masyarakat  tentang  kedudukan  anak  perempuan  dalam  hal  mewaris.yang  bersumber pada data primer.
Spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis,  yang  akan  menggambarkan secara  sistematis,  faktual,    dan  valid  berdasrkan  korelasi  data  yang  dikumpulkan  yaitu menganalisis dan  menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami  dan  disimpulkan. 2 Sumber  data  yang  dipergunakan  adalah  data  primner  dan data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  wawancara  dengan keluarga  yang  telah  melakukan  pembagian  warisan  berdasarkan  hukum  waris  adat  dan tua-tua  adat  sebagai  informan  dari  masyarakat  Timor  Amarasi  yang  menjadi  objek penelitian  di  wilayah  penelitian  yaitu  Desa  Soba,  Kecamatan  Amarasi  Barat,  Kabupaten Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari bahan-bahan  pustaka,  sepertidokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitianyang berwujud laporan, dan sumber hukum adat. 3
Teknik  analisa  data  sekunder  yangdipergunakan  adalah  analisis  kualitatif  yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.
2 Soehartono, Irawan, 1999, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya , Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 63
3 Amirudin & H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Anak  Perempuan  Dalam  Pembagian  Harta  Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Masyarakat adat Timor Amarasi menganut sistem kekerabatan patrilineal yang  mana  menarik  garis  keturunan  laki-laki.  Aturan  adat  yang  berlaku  dalam masyarakat  adat  tentu  saja  mengikuti  sistem  kekerabatan  yang  dianut.  Hal  ini sangat  berpengaruh  juga  dalam  hukum  adat  perkawinan  sampai  pada  hukum waris adat.
Jadi  pada  dasarnya  anak  perempuan  Timor  Amarasi  sama  sekali  tidak memiliki  hak  sebagai  ahli  waris  dalam  pembagian  warisan.  Anak  perempuan tetap  tetap  diperhitungkan  tetapi  menyangkut  pewarisan  tidak  dapat  menuntut hak atau tidak memiliki hak. Anak perempuan tetap dipanggil dalam pembagian warisan  tetapi  tidak  berhak  mewaris,  hanya  dibagikan  atau  diberikan  bagian berdasarkan  rasa  sayang  dan  belas  kasih  dari  anak  laki-laki.  Apabila  dalam pembagian  itu  anak  perempuan  tidak  dibagikan  pun  tetap  harus  diterima  dan tidak dapat menuntut hak .
Otniel  Siki 4 sebagai  salah  satu  tua  adat  Timor  Amarasu  di  Desa  Soba memberikan pendapatnya sebagai berikut:
“Harta  warisan  itu  baik  harta  yang  merupakan  warisan  keluarga  turun - temurun maupun yang didapat setelah ayah dan ibu menikah, yang didapat dengan hasil usaha mereka, saat meninggal harta itu jatuhnya ke ahli waris anak  laki-laki.  Anak  perempuan  itu  bisa  dapat  kalau  diberikan  oleh  anak laki-laki. Tapi kalau berupa tanah itu biasanya anak laki-laki memberikan kepada anak perempuan untuk dipakai, tidak untuk memiliki tetapi hanya untuk dipakai saja. Jadi kalau misalnya anak perempuan itu tidak menikah, maka dia bisa dibuatkan rumah di tanah tersebut, tetapi kalau nantinya dia menikah,  maka  dia  harus  meninggalkan  tanah  itu  untuk  ikut  dengan suaminya.”
Artinya  bahwa  anak  perempuan  tidak  berhak  mewaris,  tetapi  dia  bisa diberikan  bagian  oleh  anak  laki-laki.  Perempuan  bisa  mendapatkan  uang, perhiasan, ataupun hewan ternak, semuanya merupakan pemberian. Akan tetapi menyangkut harta berupa tanah, walaupun diberikan oleh  anak laki-laki kepada anak  perempuan,  namun  pemberian  itu  hanya  sebatas  untuk  digunakan  sesuai kebutuhannya.  Tanah  pemberian  itu  hak  kepemilikannya  bukanlah  anak perempuan melainkan tetap kepemilikan anak laki-laki. Jadi tanah tersebut tidak bisa  dijual  oleh  anak  perempuan  ataupun  diambil  alih  oleh  suami  si  anak perempuan tersebut.
Hal  tersebut  berlaku  tidak  hanya  pada  harta  bawaan  saja,  tetapi  berlaku juga  terhadap  harta  bersama  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan  kedua orangtua.  Jadi  disini  dapat disimpulkan,  bahwa  bagi  masyarakat  Timor  Amarasi menjaga  tanah  keluarga  sangatlah  penting  dan  merupakan  harga  diri  keluarga, bukan  hanya  tanah  yang  memang  telah  diwariskan  turun-temurun  saja,  tetapi
4 Otniel Siki, Wawancara, Tokoh Adat/Tua Adat, pada tanggal 07 Agustus 2021 di Desa Soba, Kupang.
termasuk  tanah  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha  pun  tetap  dijaga  untuk diturunkan sesuai garis keturunan laki-laki.
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas,  menunjukan  bahwa  anak  perempuan sama  sekali  tidak  memiliki  hak  sebagai  ahli  waris.  Anak  perempuan  Timor Amarasi  tidak  dianggap  sebagai  ahli  waris.  Hanya  anak  laki-laki  saja  yang dianggap  sebagai  ahli  waris  yang  berhak  untuk  menerima  warisan  peninggalan orangtua.  Anak  perempuan  hanya  mendapatkan  bagian  berdasarkan  pemberian dari  anak  laki-laki  yang  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  hak  karena  tidak  dapat dituntut.
2. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Yang Tidak Memiliki Anak Laki-Laki Menurut  Melkias  Kristofel  Siki,  apabila  dalam  perkawinan tidak  memiliki anak  laki-laki  dan  hanya  ada  anak  perempuan  saja,  tidak  berarti  bahwa  anak perempuan  itu  berhak  mewaris  atas  harta  warisan  orangtuanya.  Melkias mengatakan sebagai berikut: 5
“kalau  hanya  ada  anak  perempuan  dan  memang  tidak  ada  anak  laki -laki pun tetap saja anak perempuan tidak berhak. Warisan itu jatuhnya kepada saudara  laki-laki  dari  almarhum  ayah,  atau  kalau  saudara  laki-laki  juga sudah  meninggal  maka  warisan  jatuh  kepada  anak  laki-laki  dari  saudara laki- laki almarhum ayah .”
Artinya  bahwa  harta  warisan  dari  suatu  keluarga  hanya  boleh  diwarisi oleh orang dari keluarga itu. Marga pewaris dan ahli waris haruslah sama. Orang dari marga yang berbeda, sekalipun dia adalah anak kandung tetapi telah berganti marga karena pengangkatan anak atau hal lainnya, tidak bisa mewaris.
Anak  perempuan  bisa  mendapatkan  bagian  seperti  uang,  perhiasan  atau hewan  ternak.  Semuanya  itu  atas  pemberian  karena  berdasarkan  kasih  sayang dan  belas  kasih.  Tetapi  menyangkut  tanah  leluhur  atau  tanah  warisan,  anak perempuan  hanya  boleh  menggunakan  atau  mengolah  serta  mengambil  hasil. Anak  perempuan  tidak  memiliki  hak  untuk  memiliki  tanah  warisan,  karena prinsip adat bahwa anak perempuan pastilah akan menikah dan keluar mengikuti suaminya,  sehingga  ketika  dia  memiliki  tanah  warisan  maka  nantinya  di kemudian hari tanah tersebut akan dikuasai oleh garis keturunan yang marganya mengikuti marga suami dari si anak perempuan itu.
Selanjutnya  dijelaskan  juga  oleh  Jemmy  Suwandi  Kapitan,  bahwa  ketika suatu  perkawinan  hanya  memiliki  anak  perempuan,  maka  anak  perempuan  itu sudah harus diajarkan mengenai adat Timor Amarasi, bahwa suatu saat dia akan pergi  mengikuti  suaminya,  sehingga  apa  yang  menjadi  harta  keluarga  biarlah tetap  menjadi  milik  keluarga  besar.  Anak  perempuan  menerima  itu  sebagai aturan  adat  yang  harus  ditaati  dan  dijalankan.  Sehingga  ketika  orangtuanya
5 Melkias Kristofel Siki, Wawancara,  Warga Desa Soba), pada tanggal 08 Agustus 2021 di Desa Soba, Kupang.
meninggal  dia  tahu  bahwa  dia  tidak  berhak  mewaris.  Dia  hanya  menerima  apa yang pemberian atau hadiah dari saudara laki-laki ayahnya. 6
Harta  warisan  yang  merupakan  harta  atau  pusak  yang  diturunkan  turun temurun  harus  kembali  dikuasai  oleh  keluarga  satu  darah  dan  satu  marga. Sehingga penguasaannya haruslah garis keturunan laki-laki. Namun apabila harta tersebut  merupakan  harta  yang  didapatkan  dengan  usaha  orangtua  sejak menikah,  yang  merupakan  hasil  keringat  orangtua  sendiri,  tidak  wajib  untuk kembali dikuasai atau dimiliki oleh garis keturunan laki-laki dari ayah. Sehingga dalam  hal  ketika  hanya  memiliki  anak  perempuan  saja  tanpa  adanya  anak  laki- laki,  maka  ada  kemungkinan  atau  kesempatan  bagi  anak  perempuan  untuk memiliki harta warisan.
Menurut  Otniel  Siki,  harta  yang  diperoleh  orangtua  dari  hasil  jerih payahnya  dan  bukan  warisan  nenek  moyang,  sebenanrnya  dapat  dimiliki  oleh anak  perempuan  yang  mana  dalam  keluarga  tersebut  tidak  memiliki  anak  laki- laki. Dalam hal tidak adanya anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, berarti jelas harta warisan jatuh kepada saudara laki-laki dari ayah. Namun tidak mungkin  anak  perempuan  itu  tidak  diberikan  atau  tidak  mendapat  apa-apa. Meskipun  anak  perempuan  itu  tidak  berhak  mewaris,  tetap  saja  tidak  ada larangan  untuk  memberikan  hadiah  atau  pemberian.  Harta  warisan  tersebut biasanya  dibagikan  juga  kepada  anak  perempuan  sebagai  pemberian,  namun bagiannya lebih sedikit dari bagian yang diterima saudara laki-laki ayah. 7
Dalam  masyarakat  adat  Timor  Amarasi,  biasanya  ketika  suatu  sepasang suami  istri  hanya  memiliki  anak  perempuan,  mereka  bisa  mengangkat  seorang anak  laki-laki  yang  dipersiapkan  untuk  nantinya  menjadi  ahli  waris. Pengangkatan  anak  ini  haruslah  berdasarkan  penetapan  pengadilan,  sehingga anak  angkat  tersebut  sah  untuk  menjadi  ahli  waris  dari  kedua  orangtua angkatnya.
Pengangkatan  anak  ini  haruslah  mengutamakan  marga  dari  keturunan sedarah.  Menurut  Ruben  Adonis,  biasanya  ketika  hanya  memiliki  anak perempuan ataupun tidak memiliki anak, pasangan suami istri dapat mengangkat seorang  anak  laki-laki  yang  nantinya  akan  menjadi  ahli  waris  mereka.  Anak angkat yang akan menjadi ahli waris ini haruslah merupakan anak laki-laki dari saudara  laki-laki  si  suami.  Hal  ini  agar  anak  tersebut  merupakan  keturunan sedarah dan bermarga yang sama dengan si suami. 8
Selanjutnya  hal  tersebut  disampaikan  juga  oleh  Samuel  Adonis  sebagai berikut: 9
“kalau  hanya  ada  anak  perempuan  atau  mungkin  tidak  punya  anak,  bisa saja mengangkat anak dari saudara laki-laki. Anak laki-laki yang diangkat dari saudara laki-laki tentunya memiliki marga yang sama. Oleh karena itu,
6 Jemy Suwandi Kapitan, Wawancara,  Kepala Desa Soba , pada tanggal 10 Agustus 2021 di Desa Soba, Kupang.
7 Otniel Siki, Op Cit . 8 Ruben Adonis, Wawancara, Warga masyarakat, pada tanggal 09 Agustus 2021 di Desa Soba, Kupang.
9 Samuel Adonis, Op Cit .
anak  angkat  tersebut  nantinya  akan  menjadi  ahli  waris  ketika  orangtua angkatnya meninggal.”
Dengan adanya pengangkatan anak ini, maka anak angkat laki-laki tersebut akan  menjadi  ahli  waris  dari  orangtua  angkatnya.  Sedangkan  anak  perempuan walaupun  dia  adalah  anak  kandung,  namun  dalam  pewarisan  tetap  saja  anak perempuan  tersebut  tidak  memiliki  hak  atas  harta  warisan.  Kedudukan  anak perempuan kandung dalam waris adat tidak masih dibawah anak angkat laki-laki. Dalam  hal  ini  anak  perempuan  hanya  mendapat  bagian  dari  pemberian  atau hadiah  serta  hanya  dapat  memakai  atau  mengelolah  dan  mengambil  hasil  dari tanah-tanah warisan keluarga dan tidak dapat memiliki.
3. Perbandingan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Antara Hukum  Waris  Adat  Timor  Amarasi  Di  Desa  Soba  Dengan  Hukum  Waris Perdata
Dalam hukum waris Indonesia, terbagi atas 3 hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris barat (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Ketiga hukum waris ini pada prinsipnya sama-sama mengatur tentang penurunan atau pengalihan harta kekayaan atau warisan dari pewaris kepada ahli waris. Namun terdapat  perbedaan  dalam  hal  penentuan  ahli  waris  atau  siapa  yang  berhak menerima harta warisan serta bagian warisan yang diterima masing-masing ahli waris.
Dalam  subbab  ini,  penulis  mengkaji  tentang  perbandingan  hukum  waris adat  Timor  Amarasi  dengan  hukum  waris  barat  (BW),  yang  mana menitikberatkan  penelitian  pada  permasalahan  kedudukan  anak  perempuan dalam  waris.  Kedudukan  anak  perempuan  dalam  waris  adat  Timor  Amarasi tentunya  tidak  sama  dengan  kedudukan  anak  perempuan  dalam  hukum  waris barat.
Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya  sulit  untuk  diperbaharui  dengan  jalan  perundang- undangan    atau    kodifikasi    guna    mencapai  suatu  unifikasi  hukum.  Hal  itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan        kesadaran        masyarakat        akan        senantiasa        mendapat        kesulitan, mengingat beranekaragamnya  corak  budaya,  agama,  sosial, dan  adat  istiadat serta  sistem  kekeluargaan  yang hidup  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat Indonesia.  Sebagai  akibat  dari  keadaan  masyarakat seperti  dikemukakan  di atas,  hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia  dewasa  ini  masih  tergantung pada hukumnya si pewaris. 10
Kedudukan  anak  perempuan  dalam  hukum  waris  adat  Timor  Amarasi telah  dibahas  dalam  subbab  sebelumnya.  Dari  situ  dapat  kita  lihat  bahwa  anak perempuan  tidak  diperhitungkan  dalam  hal  pembagian  waris.  Warisan  bagi masyarakat Timor Amarasi hanya diperuntukkan atau menjadi hak dari anak laki- laki  saja,  sedangkan  anak  perempuan  tidak  memiliki  hak  dan  tidak  dapat menuntut  hak  atas  warisan  orangtuanya.  Anak  perempuan  hanya  mendapat bagian dari pemberian atau hadiah yang diberikan oleh anak laki-laki atas dasar
10 Sutantio, Retnowulan, 1979, Wanita dan Hukum , Alumni, Bandung, hlm. 84-85
penghargaan,  kasih  sayang  dan  belas  kasih.  Pemberian  itu  pun  tidak  dapat dituntut  untuk  harus  diberikan.  Kedudukan  anak  perempuan  dalam  waris  adat Timor Amarasi ini tentu berbeda dengan hukum waris barat.
Hukum  waris  barat  atau  waris  pedata  (BW)  diatur  dalam  Buku  II  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPedata),  yang  berjumlah  300  pasal,  yaitu dimulaidari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Dalam Pasal 830 menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi waris barulah terbuka atau dapat  dilakukan  pembagian  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Hal  ini  berbeda dengan  waris  adat  Timor  Amarasi,  yang  mana  warisan  sudah  bisa  dibagikan bahkan saat pewaris masih hidup dan dibagikan sendiri oleh pewaris.
Dalam  KUH  Perdata,  terdapat  2  (dua)  macam  pewarisan,  yaitu  yang pertama  pewarisan  menurut  Undang-Undang  atau  karena  kematian  atau  Ab Instestato atau tanpa wasiat, dan yang kedua pewarisan dengan surat wasiat atau testamentair. Untuk mejadi pewaris, seseorang harus memenuhi Pasal 830 KUH Perdata,  yang  menyebutkan  bahwa  pewarisan  hanya  terjadi  karena  kematian. Dengan  meninggalnya  pewaris,  maka  berakibat  harta  warisan  terbuka  atau terluang. Dengan terbukanya harta warisan tersebut, maka harus dialihkan atau dibagikan kepada ahli waris.
Kedudukan  anak  perempuan  dalam  hukum  waris  barat  sama  dengan kedudukan  anak  laki-laki.  Tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  pewarisan.  Semua  memiliki  hak  yang  sama  dan  bagian  yang  sama.  Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan:
“Menurut  undang -undang  yang  berhak  untuk  menjadi  ahli  waris ialah  para  keluarga  sedarah,  baik  sah  maupun  luar  kawin,  ,  dan  si  suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.  Dalam  hal,  bilamana  baik  keluarga  sedarah,  maupun  yang  hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peniggalan mencukupi untuk itu.” Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  ahli  waris  ialah  para  keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin serta suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah disni mencakup semua garis keturunan yang sedarah. Tidak ada dibedakan keluarga sedarah laki-laki atau keluarga sedarah perempuan. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  ahli  waris  dalam  hukum  waris  barat,  baik  laki-laki maupun  perempuan  mempunyai  hak  yang  sama  sebagai  ahli  waris  atas  harta warisan yang ditinggalkan pewaris.
Selanjutnya dalam hukum waris barat, ahli waris menurut undang-undang yaitu  keluarga  sedarah  yang  sah  maupun  luar  kawin  dan  suami  atau  istri  yang hidup terlama. Ahli waris ini dibagi menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut: 11
a. Golongan Pertama (Pasal 852 KUH Perdata) Golongan pertama adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, meliputi  anak-anak  beserta  keturunannya  serta  suami  atau  istri  yang
11 Ali, Zainudin, Op.Cit , hlm. 87-92
ditinggalkan/yang hidup terlama. Masing-masing per kepala memiliki bagian yang sama besar.
b. Golongan Kedua (Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata) Golongan  kedua  adalah  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas,  meliputi orangtua dan saudara (sekandung), baik laki-laki  maupun perempuan, serta keturunannya
c. Golongan Ketiga (Pasal 850 jo. Pasal 853 KUH Perdata) Golongan ketiga ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur dan selanjutnya dalam garis lurus ke atas
d. Golongan Keempat (Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata) Ahli Waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan  sanak  keluarga  lainnya  sampai  derajat  keenam.  Hal  dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu.
Apabila  dari  garis  ibu sama  sekali  tidak  ada  ahli waris  sampai  dengan derajat ke enam, maka bagian dari garis ibu jatuh kepada ahli waris dari garis ayah, demikian pula sebaliknya.
Sesuai  dengan  pembahasan  dalam  tulisan  ini,  maka  kedudukan  anak perempuan dapat kita lihat pada ahli waris golongan pertama. Disini hukum waris barat  mengatur  bagian  yang  sama  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan. Tidak  ada  perbedaan  hak  waris  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan,  semua mendapat hak dan bagian yang sama besar kepala per kepala.
Hal ini sangat berbeda dengan pembagian waris menurut waris adat Timor Amarasi,  yang  mana  anak  perempuan  Timor  Amarasi  tidak  memiliki  hak  sama sekali  dalam  pewarisan.  Semua  harta  warisan  menjadi  hak  bagi  anak  laki-laki. Anak  perempuan  hanya  dapat  mengharapkan  pemberian  atau  hadiah  dari  anak laki-laki.
Kemudian  mengenai  permasalahan  ketika  orangtua  tidak  memiliki  anak laki-laki  dan  hanya  memiliki  anak  perempuan  saja.  Bila  dilihat  berdasarkan hukum  waris  barat,  maka  walaupun  hanya  memiliki  anak  perempuan  baik  satu maupun  lebih  dari  satu,  anak  perempuan  itu  merupakan  ahli  waris  golongan pertama dan berhak atas harta warisan orangtuanya. Apabila lebih dari satu maka anak perempuan itu masing-masing memperoleh bagian yang sama besarnya dari harta warisan orangtua.
Berbeda  halnya  dengan  pewarisan  menurut  waris  adat  Timor  Amarasi, yang mana ketika orangtua hanya memiliki anak perempuan, maka yang berhak menerima  dan  menguasai  harta  warisan  adalah  saudara  laki-laki  dari  ayah  atau garis  keturunan  laki-laki  dari  ayah  yang  terdekat  dan  masih  hidup.  Anak perempuan  sama  sekali  tidak  memiliki  hak,  dan  hanya  medapatkan  apabila  ada pemberian atau hadiah. Selain itu juga anak perempuan hanya boleh mengelolah dan mengambil hasil dari tanah dan tidak untuk memiliki tanah tersebut.
Selanjutnya mengenai permasalahan bahwa orangtua hanya memiliki anak perempuan  saja  dan  sebab  itu  mengangkat  seorang  anak  laki-laki  dari saudaranya. Apabila dilihat dari hukum waris barat, maka anak perempuan itulah yang merupakan ahli waris golongan pertama. Oleh karena itu yang berhak atas
harta warisan orangtua adalah anak perempuan sebgai anak kandung (ahli waris golongan  pertama).  Sedangkan  posisi  anak  angkat  hanya  mewaris  berdasarkan wasiat. Bagian anak angkat berdasarkan wasiat juga tidak boleh melebihi bagian mutlak  ( legitime  portie )  dari  ahli  waris  menurut  undang-undang  dalam  hal  ini anak  perempuan  tersebut.  Anak  perempuan  dapat  menuntut  bagiannya  sesuai dengan bagian mutlak yang harus ia terima apabila dalam pembagian dia hanya memperoleh bagian yang lebih kecil dari bagian mutlak yang harus ia terima. Namun  berbeda  dengan  hukum  waris  adat  Timor  Amarasi,  yang  mana dalam  permasalahan  ini  anak  perempuan  tidak  memiliki  hak  mewaris.  Anak angkat  laki-laki  menjadi  ahli  waris  dari  orangtua  angkatnya.  Kedudukan  anak angkat  laki-laki  lebih  tinggi  daripada  anak  kadnung  perempuan.  Terdapat perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan dalam waris adat Timor Amarasi yang  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal.  Kedudukan  anak  perempuan dalam waris adat Timor Amarasi tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian, serta dihubungkan dengan  hasil  penelitian  dan  pembahasannya,  dapat  dibuat  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Kedudukan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut waris adat Timor Amarasi di Desa Soba masih belum diperhitungkan sebagai ahli waris atas warisan orangtuanya. Yang dianggap sah menjadi ahli waris adalah anak laki-laki.  Anak  laki-laki  berhak  menguasai  semua  harta  warisan  yang ditinggalkan  orangtua,  sedangkan  anak  perempuan  hanya  bisa  mendapat bagian  apabila  diberikan  oleh  anak  laki-laki,  dan  itu  tidak  dianggap  sebagai hak sebagai ahli waris melainkan hanyalah pemberian atau hadiah dari anak laki-laki  serta  boleh  mengolah  tanah  dan  mengambil  hasil,  semuanya  itu berdasarkan kasih sayang dan belas kasih dari anak laki-laki sebagai saudara sekandung;
b. Dalam permasalahan pewaris hanya memiliki anak perempuan saja dan tidak ada  anak  laki-laki,  anak  perempuan  tetap  tidak  dianggap  sebagai  ahli  waris dari  orangtuanya.  Ahli  waris  adalah  saudara  laki-laki  ayah  atau  garis keturunan  laki-laki  ayah  yang  terdekat  dan  masih  hidup.  Selain  itu,  apabila orangtua  mengangkat  seorang  anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki  atau saudara  perempuan  ayah,  yang  mana  pengangkatan  anak  tersebut  telah mendapatkan penetapan pengadilan, dan anak tersebut memakai marga ayah angkatnya,  maka  anak  angkat  laki-laki  tersebut  adalah  ahli  waris  yang  sah, sedangkan anak perempuan tetap tidak memiliki hak waris;
c. Perbandingan  pembagian  harta  warisan  menurut  hukum  waris  adat  Timor Amarasi dan hukum waris barat atau perdata (KUHPerdata) terlihat dengan jelas. Anak perempuan berdasarkan hukum waris adat Timor Amarasi sama sekali tidak memilliki hak sebagai ahli waris atas harta warisan orangtuanya. Anak perempuan hanya mengharapkan pemberian atau hadiah dari anak laki-
laki.  Anak  perempuan  juga  tidak  memiliki  hak  untuk  menuntut  bagian  dari harta  warisan  orangtuanya.  Bahkan  jika  tidak  ada  anak  laki-laki  sekalipun anak perempuan tetap tidak berhak atas harta warisan orangtua. Sedangkan dalam  hukum  waris  barat,  kedudukan  anak  perempuan  adalah  ahli  waris golongan pertama (I) yang memiliki bagian hak waris yang sama dengan anak laki-laki  atas  harta  warisan  orangtua.  Anak  perempuan  juga  memiliki  hak saisine  sebagai  ahli  waris  berdasar  undang-undang  yang  mana  dengan sendirinya  memperoleh  hak  atas  segalah  harta  warisan  ketika  orangtua meninggal  dunia.  Anak  perempuan  juga  memiliki  hak  untuk  menuntut pembagian waris atas harta warisan sesuai bagiannya.
2. Saran
Dari  hasil  penelitan  dan  pembahasan,  penulis  mempunyai  saran-saran yang  ingin  disampaikan  dengan  harapan  agar  ke  depan  pemberian  belis  dalam perkawinan adat dapat berkembang ke arah yang lebih baik yaitu sebagai berikut:
a. Saran  untuk  masyarakat  adat,  agar  ke  depan  dalam  pembagian  waris berdasarkan  hukum  waris  adat  harus  lebih  memperhatikan  kesetaraan gender dan aspek keadilan. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keadilan  tanpa  membeda-bedakan  baik  jenis  kelamin,  ras,  suku,  agama, maupun tingkat sosial. Perlu lebih memperhatikan kedudukan seorang anak perempua.  Hal  ini  juga  untuk  mencegah  adanya  gugatan  atau  tuntutan  di kemudian hari;
b. Saran  untuk  pemerintah,  khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Kupang  agar dapat  lebih  memperhatikan  perkembangan  hukum  adat.  Dengan melakukakan  pendekatan-pendekatan  serta  sosialisasi-sosialisai  bersama para pemuka adat, mengenai kesetaraan gender dan nilai-nilai keadilan, maka di  kemudian  hari  hukum  adat  dapat  lebih  berkembang  sehingga  dalam pembagian waris berdasarkan waris adat dapat tercipta keadilan yang dapat mencegah timbulnya gugatanatau tuntutan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU : Ali, Zainuddin. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Amirudin  &  H.  Zainal  Asikin.  (2006). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bisri, Ilhami. (2010). Sistem Hukum Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta.
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nusa  Tenggara  Timur.  (2003). Adat  dan  Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur , Dinas P dan K NTT, Kupang.
Fuady, Munir. (2014). Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindi Persada , Jakarta.
Hadikusuma, Hilman. (1997). Hukum Kekerabatan Adat , Fajar Agung, Jakarta.
Mulyadi.  (2008). Hukum  Waris  Tanpa  Wasiat ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Nugroho, Sigit Sapto. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia , Pustaka Iltizam, Solo.
Pitlo, A. (1979). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I , Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
Poeponoto,  Soebakti.  (1994). Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  Terjemahan  Ter  Haar Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Prodjodikoro, Wirjono. (1974). Hukum Perkawinan di Indonesia , Sumur, Bandung.
Rahardjo, Satjipto. (1996). Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung.
Rato, Dominikus. (2011). Hukum Adat : Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia , LakBang Pressindo, Jakarta.
Simanjuntak, P.N.H. (2015). Hukum Perdata Indonesia , Prenadamedia Group, Jakarta.
Soehartono,  Irawan.  (1999). Metode  Penelitian  Sosial  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya , Remaja Rosda Karya, Bandung.
Soekanto, Soerjono. (1981). Hukum Adat Indonesia , CV. Rajawali, Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta.
Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (1995). Penelitian Hukum Normatif Sesuatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.
Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. (1981). Hukum Adat Indonesia , CV. Rajawali, Jakarta.
Soepomo, R. (2003). Bab-Bab Tentang Hukum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta.
Suartha, I Dewa Made. (2015). Hukum dan Sanksi Adat , Setara Press, Malang.
Sudiyat, Iman. (1985). Azaz-Azaz Hukum Adat , Liberty, Yogyakarta.
Tedjosaputro , Liliana. (2020) Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek), Edisi Revisi, Semarang.
Waluyo, Bambang. (1991). Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta.
Wignjodipoero,  Soerojo.  (1996). Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  Toko  Gunung Agung, Jakarta.

## PERATURAN (UNDANG-UNDANG) :
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945 (UUD NRI 1945). - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor  16 Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan.

## JURNAL :
Windiyarti,  Dara.  (2006). Tradisi  Agama,  Dais  Modertosasi  dalam  Perkembangan Kebudayaan Timor , Sahda Volume I Nomor 1.
Liunokas,  Marsel  Eliaser.  (2020). Perempuan  dan Liminalitas  dalam  Tradisi  Perkawinan Adat  di  Timor  Tengah  Selatan ,  Universitas  Kristen  Satya  Wacana,  Anthropos  Volume  6 Nomor 1.
Neonnub, Fransiska Idaroyani & Habsari, Novi Triana. (2018). Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat  Insana  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  (Kajian  Historis  dan  Budaya  Tahun 2000-2017) , Universitas PGRI Madiun, Jurnal Agastya Volume 08 Nomor 01.

## INTERNET
Sumarya,  Ray.  (2020). Ketahui  Perbedaan  Hukum  Positif  dan  HukumNegatif , https://kumparan.com/ray-arya1513263361665/ketahui-perbedaan-hukum-positif- dan-hukum-negatif., Diakses pada tanggal 05 April 2021, pukul 19.15 WIB.