## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 1 February 2022: TheJournalish Hal. 35-42 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i1.225
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

## PEMERINTAH
DALAM

## PENGEMBANGAN  DESTINASI  WISATA  PANTAI  KRAKAL  DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Purnamaningrum (1), Tri Nugroho (2)
(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email Korespondensi: Purnaman17@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul khususnya di Pantai Krakal dan mengetahui apa kendala yang ada dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan analisis deskriptif. Objek  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan  pengembangan  destinasi  wisata  Kabupaten  Gunungkidul. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Gunungkidul khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan lokasi yang dipilih adalah Pantai Krakal. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive dengan jumlah informan  sebanyak  10  orang.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Sejumlah faktor penghambat atau kendala yang bisa dipetakan adalah kurangnya komunikasi antar pelaku kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, kecenderungan  sikap  oleh  beberapa  masyarakat  di  Pantai  Krakal  yang  masih  menunjukkan  penolakan,  belum adanya  SOP  (Standart  Operating  Procedure)  yang  khusus  terkait  implementasi  kebijakan  serta  masih  adanya penyebaran tanggung jawab antar instansi.
Kata kunci; Implementasi; Kebijakan; Pemerintah; Pengembangan Pariwisata;
Abstract: This study aims to find out how to implement the development of tourist destinations in Gunungkidul Regency, especially in Krakal Beach and find out what obstacles exist in policy implementation. This research is a type of exploratory qualitative research with a descriptive analysis approach. The object of this research is the implementation  of  tourism  destination  development  policies  in  Gunungkidul  Regency.  The  location  of  this research  is  in  Gunungkidul  Regency,  especially  the  Tourism  Office  of  Gunungkidul  Regency  and  the  location chosen is Krakal Beach. Informant retrieval using purposive technique with the number of informants as many as 10 people. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. A number of inhibiting factors or obstacles that can be mapped are the lack of communication between policy actors, the lack of human resources owned by the Tourism Office of Gunungkidul Regency, the tendency of attitudes by some people in Krakal Beach who still show resistance, the absence of a special SOP (Standard Operating Procedure). related to policy implementation and the distribution of responsibilities between agencies.
Keywords: Implementation; Policy; Government; Tourism Development;
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-01-06; Direvisi 2022-01-20; Disetujui: 2022-02-10

## PENDAHULUAN
Destinasi  wisata  yang  ada di  Indonesia beragam  dan terkenal  sampai mancanegara.  Indonesia memiliki wilayah yang luas membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki keanekaragaman alam,  suku  bangsa  dan  kebudayaan.  Keanekaragaman  yang  dimiliki  di  setiap  daerah  harus  mampu dikelola  dengan  baik.  Beberapa  langkah  konkrit  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  upaya pengembangan  potensi  destinasi  wisata  antara  lain  dengan  membuat  atau  menjalankan  kebijakan,
memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  dalam  merawat  dan  melestarikan  lingkungan,  serta menjalain kerjasama dengan pihak swasta.
UU No. 32 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, menyatakan bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya  aktifitas  pembangunan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  dan daerahnya.  Sehingga  pemerintah  daerah  wajib  dengan  konsisten  mengelola  dan  mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakata yang melakukan pengelolaan dan pengembangan pariwisata adalah pada Kabupaten Gunungkidul.
Kabupaten  Gunungkidul  yang  terdiri  dari  18  kecamatan,  mempunyai  objek  wisata  pantai unggulan, yaitu objek wisata alam pantai sejumlah ± 46 pantai yang terbentang sejauh 70 km di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Wilayah pesisir ini berada di  Kecamatan  Purwosari,  Panggang,  Saptosari,  Tanjungsari,  Tepus  dan  Girisubo.  Menurut  Pusat Statistik Kepariwisataan DIY tahun 2020, jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD) sub sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 mencapai 32 milyar (kenaikan 27,3%). Kabupaten Gunungkidul didominasi  fungsi  lahan  tegalan  kering  (45,54%)  dan  terbesar  kedua  berupa  peruntukan  untuk permukiman  (17,04%)  keduanya  merupakan  fungsi  budidaya.  Sedangkan  fungsi  lindung  yang  ada adalah lindung setempat yang meliputi sempadan pantai, sungai dan telaga (RKPD Kab. Gunungkidul Tahun 2021).
Pantai Krakal merupakan salah satu pantai dengan hamparan pasir yang landai dan terpanjang dari  pantai  lainnya  di  Kabupaten  Gunungkidul.  Berada  di  Desa  Ngestirejo,  Kecamatan  Tanjungsari, Pantai Krakal dapat diakses dengan jarak kurang lebih 65 km dari Yogyakarta. Akses dapat dilalui oleh kendaraan roda dua, mobil pribadi, bahkan bus besar. Pantai Krakal diapit oleh dua batu karang besar yang terbentuk secara alami dengan karakteristik batuan kapur. Dalam pengembanganya, Pantai Krakal terdapat beberapa kendala yang terjadi. Pada tahun 2016 pemeritah membeli lahan seluas dua hingga tiga  hektarare  untuk  area  parkir  dan  menampung  ratusan  kios  pedagang  yang  ada  di  Pantai  Krakal. Pembanguanan  ratusan  kios  tersebut  mulai  dikerjakan  pada  tahun  2016.  Kios  yang  berda  di  pinggir Pantai  Krakal  akan  direlokasi  ke  area  parkir  Patai  Krakal  atau  menjauh  dari  bibir  pantai.    Relokasi tersebut dilakukan agar Pantai Krakal dapat terlihat lebih jelas oleh pengunjung selain itu agar bangunan yang ada dapat tertata dengan optimal dan lebih aman karena menjauhi bibir pantai. Pembangunan kios tersebut  ditangani  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gunungkidul  (https://www.solopos.com/wisata- gunungkidul-ratusan-kios-di-pantai-krakal-akan-direlokasi-761208)  diakses  pada  26  Mei  2021. Penataan  berbasis  masyarakat  bahkan  sudah  pernah  dilakukan  pada tahun  2010,  dimana masyarakat secara  mandiri  memindahkan  kiosnya  sejauh  200-meter  dari  bibir  pantai.  Relokasi  pemindahan masyarakat untuk kedua kali ke lokasi parkir terpadu belum terealisasi sampai sekarang, akibat kendala yang dihadapi oleh pemerintah maupaun msyarakat itu sendiri.
Pentingnya  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Gunungkidul  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Tahun  2014-2025  yang  merujuk  pada  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  bahwa  kepariwisataan  merupakan  bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dengan demikian, mampu mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.
Berdasarkan  observasi  sementara  oleh  peneliti,  informasi  mengenai  implementasi  kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat masih kurang optimal. Hal ini dilihat dari banyaknya bangunan di sempadan pantai, yang
seharusnya dilarang karena berbahaya. Masalah yang tampak di antaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi  yang  tidak  merata  membuat  sosialisasi  kebijakan  menjadi  kabur  sehingga masyarakat  belum  mengetahui  bahwa  ada  kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  pengembangan  pariwisata terjadi lebih cepat dari pada adanya pengesahan kebijakan mengenai pariwisata itu sendiri. Sehingga, masyarakat  yang  sudah  menetap  dari  sebelum  adanya  kebijakan  tersebut  enggan  untuk mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang dinilai hadirnya masyarakat lebih dulu ada dari pada keberadaan kebijakan itu sendiri. Penataan Pantai Krakal tidak dapat langsung selesai begitu saja, tetapi dilakukan  secara  bertahap  dikarenakan  dana  yang  terbatas  dan  pendekatan  terhadap  masyarakat dilakukan secara perlahan dikarenakan menyangkut perubahan (https://jogja.tribunnews.com/2018/02/08/penataan-pantai-dimulai-tahap-pertama-sasar-pantai- krakal?page=2) diakses pada 26 Mei 2021. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), masih belum banyak tenaga  pariwisata  yang  terferifikasi.  Masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  pengembangan  pariwisata karena Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan budaya dan wisata perlu pengembangan pariwisata yang berbasis budaya sehingga memerlukan SDM yang handal untuk pengembangannya. Masih adanya rasa  sungkan  antara  penegak  kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan  membuat  kebijakan  itu  terlaksana dengan  kurang  optimal,  hal  ini  menjadi  kendala  dalam  bidang  disposisi.  Sedangkan  dalam  bidang struktur  birokrasi  kendala  yang  masih  terjadi  yaitu  adanya  benturan  antara  dinas  pariwisata  dan masyarakat sehingga sosialisasi kebijakan kurang optimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  pengembangan  destinasi wisata  Kabupaten  Gunungkidul  di  Pantai  Krakal.  Dasar  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  model  implementasi  kebijakan  dari  Edward  III  sebagaimana  dijelaskan  dalam  (Bachry, 2019:1883), mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan,  yaitu Communication (Komunikasi), Resources (Sumber-sumber),  Dispotition  or Attitude (Sikap), dan Beraucratic Structure (Struktur Birokrasi).
Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi  kasus  dan  eksplorasi.  Metode  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  atau  perilaku  yang  dapat  diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll.,  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul di Pantai Krakal.
Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Gunungkidul khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No.126, Kepek, Wonosari, Ledoksari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813. Selain itu lokasi yang dipilih  adalah  di  Pantai  Krakal,  Ngestirejo,  Tanjungsari,  Gunungkidul.  Peneliti  memilih  lokasi  ini dikarenakan peneliti memiliki minat terhadap pengembangan destinasi wisata pantai dan karena peneliti berasal dan tinggal di lokasi penelitian sehingga memiliki sense of belonging terhadap destinasi wisata pantai  Krakal  serta  semangat  untuk  memajukannya.  Dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  yang  sering digunakan  adalah proposive.  Proposive adalah  teknik  pengambilan  informan  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:218). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap  paling tahu tentang  apa yang kita  harapkan,  mungkin  dia sebagai  penguasa sehingga  akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, sample yang digunakan adalah teknik proposive . Informan terdiri dari unsur pemerintahan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan dan unsur masyarakat terkait kebijakan seperti ketua POKDARWIS, pelaku usaha wisata,  dan  pengunjung.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pantai Krakal merupakan salah satu pantai yang ada di Kabupaten Gunungkidul. adapun fasilitas penunjang yang dimiliki selain akses jalan yang memadai, ada pula fasilitas lain seperti penginapan, kamar  mandi,  penjual  oleh-oleh,  tempat  parkir,  rumah  makan,  dan  masjid.  Pengembangan  destinasi wisata Pantai Krakal berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014- 2025.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah maupun masyarakat sekitar yang terdampak untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.
Dengan  menggunakan  data  yang  diperoleh  baik  melalui  wawancara  kepada  informan, pengumpulan  data  sekunder  serta  pengamatan  di  lapangan  dapat  dianalisis  kendala  kebijakan pengembangan destinasi wisata yaitu:

## Communication (Komunikasi)
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pelaku yang terlibat, san bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dibutuhkan setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide antara para anggota organisasi secara timbal balik  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  diteteapkan.  Faktor  komunikasi  dianggap  penting, karena  dalam  proses  kegiatan  yang  melibatkan  unsur  manusia  dan  unsur  sumber  daya  akan  selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan.
Sesuai  hasil  penelitian,  dapat  dikatakan  dalam  komunikasi  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabuapten Gunungkidul  masih  terdapat  kendala.  Secara  teknis  kendala  yang  terjadi  yaitu  keterbatasan  waktu, anggaran dan jumlah  karyawan  yang  kurang  memadai.  Penyampaian  informasi  yang  dilakukan  oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul masih banyak menggunakan cara yang konvensional seperti sosialisasi  langsung  kepada  para  pelaku  implementasi  kebijakan.  Cara  konvensional  ini  memiliki beberapa kelemahan antara lain membutuhkan waktu, tenaga dan anggaran yang lebih banyak. Alasan mengapa  dinas  pariwisata  masih  menggunakan  cara  konvensional  dikarenakan  masih  ada  pelaku implementasi kebijakan yang belum mengikuti perkembangan teknologi. Selain kendala fisik, ada pula kendala  non-fisik  yang  dihadapi  oleh  dinas  pariwisata.  Menurut  hasil  penelitian,  selain  terkendala dengan fisik dinas pariwisata juga terkendala dengan cara penyampaian komunikasi itu sendiri. Cara penyampaian komunikasi yang tidak dapat diterima akan menimbulkan konflik. Ketidakpahaman yang terjadi oleh pelaku implementasi kebijakan akan menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.
Hasil  observasi  peneliti,  sudah  terdapat  fasilitas  komunikasi  seperti  adanya  sinyal  dan  alat komunikasi.  Akan  tetapi,  tidak  adanya  sosialisasi  secara  langsung  oleh  dinas  pariwisata  kepada masayarakat  membuat  masyarakat  masih  kurang  dalam  memahami  apa  yang  dimaksud  dalam implementasi kebijakan. Hal ini yang belakangan ini menimbulkan misinterpretasi terhadap kebijakan- kebijakan baik yang sedang disusun maupun sedang dilaksnakan oleh pemerintah. Setiap kebijakan dari saat  menjadi  agenda,  perumusan,  penetapan,  pelaksanaan,  hingga  evaluasi  harus  menjadikan komunikasi  sebagai  faktor  penting  dan  berperan  signifikan.  Bagaimanapun  persoalan  informasi, koordinasi,  sosialisasi,  dan  persuasi  menjadi  contoh  bahwa  komunikasi  tidak  boleh  diabaikan  dari rangkaian proses pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah.

## Resources (Sumber-sumber)
Sumber  daya  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  meliputi  sumber  daya  alam  dan  sumber daya manusia. Sumber daya juga faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul di Pantai Krakal. Meskipun ada kebijakan yang bagus, akan tetapi jika tidak memiliki sumber daya yang memadai maka kebijakan tidak bisa diimplementasikan secara optimal. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, Pantai Krakal memang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bidang kepariwisataan. Tidak sedikit masyarakat di sekitar Pantai Krakal memanfaatkan kegiatan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain sumber daya alam, ada juga sumber daya manusia yang memiliki andil dalam implementasi kebijakan.
Kurangnya  jumlah  staf  yang  ada  di  dinas  pariwisata  menjadi  kendala  dalam  melaksanakan implementasi  kebijakan.  Faktor  sumber  daya  memiliki  peran  penting  dalam  setiap  program  yang
dijalankan untuk mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh seberapa kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang lainnya. Dinas Pariwisata  Kabupaten  Gunungkidul  memiliki  sarana  dan  prasarana  penunjang  dalam  melaksanakan implementasi  kebijakan.  Sarana  dan  prasarana  yang  ada  seperti  aula  dan  kantor  terpadu  pariwisata Pantai  Krakal  berfungsi  sebagai  penunjang  dalam  melaksanakan  sosialisasi  kebijakan  kepada masyarakat sekitar Pantai Krakal.
Kaitan  antara  sumber-sumber  dengan  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik,  bahwa  dengan ketercukupan  sumber-sumber  akan  mengundang  keterlibatan  individu-individu  atau  kelompok kepentingan  lain  dalam  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  implementasi  kebijakan.  Akan tetapi, apabila sumber-sumber yang tersedia sangat terbatas, tidak jarang akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dengan kata lain dinyatakan bahwa prospek manfaat dari implementasi kebijakan akan mengundang  partisipasi  optimal  berbagai  pihak  dalam  masyarakat,  sebaliknya  jika  tidak menguntungkan akan mendatangkan penolakan dari berbagai pihak dalam masyarakat.

## Dispotition or Attitude (Sikap)
Sikap  dari  para  pelaksana  kebijakan  merupakan  faktor  ketiga  yang  mempunyai  konsekuensi- konsekuensi  penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Jika  para  pelaksana  bersikap  baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan oleh para pembuat keputusan. Para pelaksana sangat memahami bahwa pemahaman mereka secara umum maupaun rinci tentang ukuran-ukuran dan sasaran-ssaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan adalah penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu ketidaktaatan mereka terhadap kebijakan akan berdampak pada kegagalan implementasi dari kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, dinas pariwisata selaku komponen penggerak dalam implementasi kebijakan memiliki sikap yang bersemangat dan juga mendorong akan tercapainya program kerja yang menunjang implementasi kebijakan.  Kecenderungan yang  bersemangat  oleh  dinas  pariwisata  ini tidak selalu  berbanding lurus dengan masyarakat di Pantai Krakal yang terdampak dengan implementasi kebijakan.
Implementasi  kebijakan  pengembangan  destinasi  wisata  Kabupaten  Gunungkidul  di  Pantai Krakal didukung dengan sikap semangat dan dorongan bagi kebanyakan pelaku wisata. Akan tetapi, masih ada beberapa masyarakat yang melakukan penolakan baik secara terang-terangan ataupun secara halus seperti menunda implementasi. Sikap penolakan ini terjadi akibat adanya faktor kebiasaan, rasa aman dengan kebijakan lama, faktor ekonomi, ketakutan dengan ketidakpastian sistem yang baru dan persepsi negatif. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang dilakukan secara berulang. Kebiasaan dilakukan hingga merasa nyaman. Jika implementasi kebijakan berpengaruh besar terhadap kebiasaan, maka  akan  muncul  penolakan  oleh  masyarakat  di  Pantai  Krakal.  Implementasi  kebijakan  membawa perubahan  terhadap  rutinitas  sehari-hari  masyarakat  di  Pantai  Krakal.  Jika  rasa  aman  sebelum implementasi kebijakan sudah memberikan rasa aman, dan setiap manusia memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak implementasi kebiajakan pun besar. Kebanyakan orang lebih  memilih  untuk  diam  dari  pada  berubah,  memberikan  semua  berjalan  seperti  sebelumnya, walaupun  sudah  menuju  pada  jurang  kehancuran.  Selama  manusia  sudah  merasa  puas  dan  nyaman, perubahan akan sangat sulit diwujudkan dan orang-orang yang melakukan implementasi kebijakan akan dihadapi  dengan  berbagai  halangan.  Faktor  lain  yang  menjadi  sumber  penolakan  implementasi kebijakan adalah soal menurunnya pendapatan. Implementasi kebijakan membawa perubahan dalam usaha  pengembangan  destinasi  wisata  yang  bisa  mengakibatkan  menurunnya  sumber-sumber pendapatan. Setiap perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Untuk itu muncul ketidak pastian dan keragu-raguan.  Jika  kondisi  pada  saat  ini  sudah  pasti  dan  merasa  tidak  ada  permasalahan  besar, implementasi kebijakan akan membawa kekhawatiran tentang sesuatu yang belum pasti. Dengan alasan ini  beberapa  anggota  Pokdarwis  di  Pantai  Krakal  akan  cenderung  menolak  implementasi  kebijakan. Persepsi negatif dan cara pandang individu terhadap implementasi kebijakan memengaruhi sikap pelaku kebijakan.  Perubahan  dengan  berbasis  implementasi  kebijakan  tidak  akan  luput  dari  komentar- komentar negatif dari orang-orang yang berargumentasi bahwa perubahan yang dilakukan salah dan menyimpang.  Orang-orang  yang  berpikir  negatif  akan  selalu  menciptakan  halangan-halangan  dan menunjukkan sikap negatif.

## Beraucratic Structure (Struktur Birokrasi)
Birokrasi  sebagai  pihak  administrasi  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam  implementasi kebijakan.  Pandangan  ini  berlaku  untuk  implementasi  kebijakan  destinasi  wisata  Kabupaten Gunungkidul  di  Pantai  Krakal.  Birokrasi  mempunyai  wewenang  yang  besar  untuk  sepenuhnya menguasai  daerah  implementasi  kebijakan  dalam  wilayah  operasinya  karena  memiliki  mandat  dari lembaga legislatif. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi  pelaksana  kebijakan.  Karakteristik  utama  birokrasi  merupakan  prosedur-prosedur  kerja  dan fragmentasi.  Dengan  menggunakan  SOP,  para  pelaksana  dapat  memanfaatkan  waktu  yang  tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang ada pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan  kesamaan  yang  besar  dalam  penerapan  peraturan-peraturan.  Sifat  kedua  struktur  birokrasi  yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi.
Menurut hasil wawancara dan observasi peneliti, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki  SOP  yang  khusus  dalam  program-program  penunjang  implementasi  kebijakan.  SOP merupakan  salah  satu  program  atau  jenis  kebijakan  yang  di-implementasikan  untuk  menyelesaikan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. SOP mempunyai dua makna, yaitu suatu  standar  atau  pedoman  tertulis  yang  dipergunakan  untuk  mendorong  dan  menggerakkan  suatu kelompok  dalam  mencapai  tujuan  organisasi  serta  SOP  merupakan  tata  cara  atau  tahapan  yang diberlakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Dengan SOP pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk menjalankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam penerapan peraturan sesuai program dan kontrol.
SOP  yang  tidak  jelas,  baik  itu  menyangkut  mekanisme,  sistem  dan  prosedur  pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawan di antara para pelaku serta tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana maka akan dapat menimbulkan kegagalan pelaksanaan  kebijakan.  Jika  SOP  jelas,  maka  akan  semakin  mudah  dalam  menentukan  kebutuhan sumber daya. Selain itu, semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, maka semakin memudahkan para pelaku implementasi kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik itu menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil apa yang dicapai maupun dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Keadaan ini akan memudahkan seseorang dalam menentukan sikap dalam melaksanakan implementasi kebijakan.
Sedangkan selain SOP, struktur birokrasi juga merupakan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Mengingat Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul merupakan hanya salah satu dinas yang juga dibantu da saling bekerja sama dengan dinas lain, maka diperlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang  terfragmentasi  dapat  meningkatkan  gagalnya  komunikasi  karena  akan  membatasi  kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat menimbulkan terjadinya ketidakefisienan serta pemborosan sumber daya yang ada. Fragmentasi dapat  meningkatkan  kegagalan  komunikasi,  dimana  instruksi  yang  dijalankan  oleh  para  pelaksna implementasi  kebijakan  akan  terdistorsi.  Fragmentasi  dapat  membatasi  kemampuan  para  pelaku implementasi  kebijakan  untuk  mengkoordinasikan  semua  sumber  daya  yang  relevan.  Organisasi pelaksana implementasi kebijakan yang terfragmentasi dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Organisasi pelaksana yang semakin terfragmentasi akan semakin membutuhkan koordinasi yang intensif, sehingga menimbulkan peluang terjadinya distorsi komunikasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.
Implementasi  kebijakan  pengembangan  destinasi  wisata  Kabupaten  Gunungkidul  di  Pantai Krakal  tidak  hanya  dilakukan  oleh  satu  lembaga  saja,  namun  ada  beberapa  lembaga  yang  ikut bertanggung  jawab.  Keterlibatan  program  lain  di  Pantai  Krakal  dapat  menunjang  keberhasilan implementasi kebijakan. Manfaat yang bisa didapatkan jika kegiatan dilaksanakan bersama antara lain selain  mempunyai tujuan  yang  sama juga  dapat menghemat  waktu.  Fragmentasi berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi. Kerjasama yang baik dari para pelaku implementasi kebijakan dapat mendorong  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  fragmentasi  dapat  merintangi koordinasi  yang  diperlukan  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  serta  dapat  memicu pemborosan.
Kebiajkan pada intinya merupakan suatu keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yaitu meliputi rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus  dilakukan  dan  memiliki  keinginan  yang  cukup  dan  sumber  daya  untuk  melakukannya,  tetapi mereka  masih  terhambat  dalam  pelaksanaan  oleh  struktur  organisasi  yang  digunakan.  Struktur organisasi  ini  dikembangkan  sebagai  respon  internal  akan  waktu  dan  pelaksana  sumber  daya  yang terbatas dan dimaksudkan untuk membakukan pekerjaan pada organisasi yang kompleks dan luas.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis,  dapat  dikatakan  bahwa  sosialisasi  Perda  Nomor  8  Tahun  2020  belum dilakukan secara optimal. Hal ini juga didukung dengan hasil analisis di lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun sarana komunikasi memadai baik sinyal maupun alat komunikasi, akan tetapi masih ada  pemilik  usaha  yang  belum  mau  melaksanakan  komunikasi  yang  baik  dan  benar.  Sesuai  hasil penelitian,  dapat  dikatakan  dalam  komunikasi  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabuapten Gunungkidul masih terdapat  kendala.  Secara  teknis  kendala  yang  terjadi yaitu  keterbatasan  waktu, anggaran  dan jumlah karyawan  yang  kurang  memadai.  Penyampaian  informasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Gunungkidul  masih  banyak  menggunakan  cara  yang  konvensional  seperti  sosialisasi langsung kepada para pelaku implementasi kebijakan.
Sumber-sumber yang berkaitan dengan implementasi kebijakan di Pantai Krakal dioptimalkan untuk memudahkan implementasi. Namun masih terjadi kekurangan jumlah pekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten  Gunungkidul.  Sebagai  sebuah  industri,  pariwisata  sangat  bergantung  pada  keberadaan manusia. Terwujudnya pariwisata di Pantai Krakal adalah bentuk interaksi manusia yang melakukan pariwisata  dan  bertindak  sebagai  konsumen  yaitu  pihak  yang  melakukan  perjalanan  wisata  dan produsen yaitu pihak yang menawarkan produk dan jasa pariwisata. Sehingga, sumber daya manusia menjadi penggerak keberlangsungan kepariwisataan di destinasi wisata Pantai Krakal.
Kecenderungan  sikap  dapat  dilihat  dari  komitmen  pelaksana  dalam  mengimplementasikan kebijakan pengembangan destinasi wisata Kabuapten Gunungkidul di Pantai Krakal. Pelaku kebijakan memiliki  komitmen  yang  baik  dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan  meskipun  masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sebagai tindak lanjut komitmen.
Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gunungkidul  tidak  memiliki  SOP  yang  khusus  dalam  program- program penunjang implementasi kebijakan. SOP yang tidak jelas, baik itu menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku serta tidak harmonisnya hubungan di anta organisasi pelaksana maka akan dapat menimbulkan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ati,  Nurul  Umi.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Prostitusi  di  Kota Surabaya. CV. Adanu Abimata. Indramayu.
Herlandi,  Gilang.  2020.  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  Pantai  Baron.  Tesis.  Sekolah  Tinggi Pembangunan Masyrakat Desa APMD. Yogyakarta.
Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung. Pedoman Kelompok Sadar Wisata. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012 Pitana, I.G. & Gayatri, P.G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset Pitana, I Gde., Surya Diarta, I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta. Andi Offset. Pusat Statistik Kepariwisataan DIY tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Sudaryanto. 2019. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Tesis.
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Yogyakarta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Widodo,  Joko.  2021.  Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan Publik. Revisi cetakan keduabelas. Media Nusa Creative Publishing. Malang.
Akib,  Haedar.  2010.  Implementasi  Kebijakan  Apa,  Mengapa  dan  Bagaimana.  Jurnal  Administrasi Publik. Vo. 1 No. 1. Hal 1-11. Universitas Negeri Makassar.
Bachry,  Johan.  2019.  Analisis  Konflik  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Tata  Ruang  Wilayah  di Pembangunan  Pariwisata  Berkelanjutan  di  Kawasan  Geopark  Rinjani-Lombok.  Jurnal  Media Bina Ilmiah. Vol. 13 No. 12. Institut Pemerintahan dalam Negeri. Nusa Tenggara Barat.
Bahiyah, Choridotul, Wahyu Hidayat R., dan Sudarti. 2018. Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di  Pantai  Duta  Kabupaten  Probolinggo.  Jurnal  Ilmu  Ekonomi.  Vol.  2  Jilid  1.  Hal  95-103. Universitas Muhammadiyah Malang.
Essing,  Ismiati.  2020.  "Implementasi  Kebijakan  Sektor  Pariwisata  di  Kabupaten  Kepulauan  Talaud (Studi  Tentang  Implementasi  Program  Destinasi  Wisata  Air  Terjun  Panulan)."  Jurnal  Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara. Vol. 2, No. 2. Universitas Negeri Manado.
Hasibuan,  Gading  Putra,  Yar  Johan  dan  Bieng  Brata.  2020.  Kajian  Kedudukan  Garis  Pantai  Untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu. Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Vol. 9, No. 2. Universitas Bengkulu.
Nawangsari, Dyanita, Chatarina Muryani dan Rahning Utomowati. 2018. Pengembangan Wisata Pantai Desa Watu Karung Dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan Tahun 2017. Jurnal GeoEco, Vol. 4, No. 1 Hal. 31-40 UNS. Surakarta.
Nerustia,  Arinda  Novpika,  Rita  Rahmawati,  dan  Denny  Hernawan.  2015.  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Konservasi Dan Pariwisata. Jurnal Governansi. Vol. 1 No. 1. Universitas Djuanda. Bogor.
Obot,  Filipus  &  Dody  Setyawan.  2017.  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Batu  Dalam Mewujidkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal 113-120. Universitas Tunggadewi. Malang.
Sahri, Wardan Fauzi. 2021. Study Implementasi Kebijakan Bupati Ponorogo. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 1, No 1. Hal 235-244. Universitas Slamet Riyadi. Surakarta.
Sumarni.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dalam Menghadapi  Adabtasi  Kebiasaan  Baru  di  Bidang  Pariwisata  di  Gunungkidul.  International seminar  on  Administration  and  Development  (INSORPAD2020).  14-15  Oktober  2020. STISIPOL Raja Haji, Riau.
Syamsuddin.  2017.  Penerapan  Fungsi-fungsi  Manajemen  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol. 1 No. 1. Hal 60-73. Makassar.
Tanod, Litha Maria, William Areros, And Very Londa. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025