Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.965            pp. 630-643

## Research Article
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam:

## Ghanimah d an Fa’i
Heris Suhendar 1 , Yadi Janwari 2 , Sofian Al-Hakim 3
1. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan; heris.suhendar@uingusdur.ac.id 2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id 3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  December 03, 2023 Revised :  February 14, 2024 Accepted :  March 15, 2024 Available online    :  April 26, 2024
How to Cite: Heris Suhendar, Yadi Janwari and Sofian Al- Hakim (2024) “Fiscal Policy Instruments in Islam:  Ghanimah  and  Fa’i”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(2),  pp.  630 – 643.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.965.

## Fiscal Policy Instruments in Islam: Ghanimah and Fa'i
Abstract. Ghanimah and  fa'i  are  one  of  the  fiscal  policy  instruments  implemented  by  the  Prophet Muhammad SAW which was later followed by the government of Khulafaur Rasyidin . The research aims to examine the function of allocation, distribution and stabilization of ghanimah and fa'i fiscal policies by the Prophet Muhammad SAW to his companions from various ulama opinions. This type of research is literature review research with a historical and conceptual approach. Research materials were obtained from library materials using documentation techniques. The research results found that: 1)  state  revenues  are  allocated  from ghanimah and  fa'i  fiscal  policy  instruments  based  on  text instructions; 2) there are differences of opinion among ulama in the distribution of ghanimah and fa'i; and 3) the social and economic conditions behind the various development policy directions during the  time  of  the  Prophet  SAW  and  his  companions,  resulting  in  different  fiscal  policy  stabilization functions.
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
Keywords: fa'i, ghanimah, fiscal policy, economic development
Abstrak. Ghanimah dan fa’i merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang mulai diterapkan pada  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  yang  kemudian  diikuti  oleh  para  sahabat.  Penelitian bertujuan untuk mengkaji fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi kebijakan fiskal ghanimah dan fa’i dari zaman Nabi  Muhammad  SAW  sampai  kepada  sahabat  dari  berbagai  pendapat  ulama.  Jenis  penelitian merupakan  penelitian literature  review (kepustakaan)  dengan  pendekatan  sejarah  dan  konseptual. Bahan penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian  ditemukan  bahwa:  1)  pendapatan  negara  dialokasikan  dari  instrumen  kebijakan  fiskal ghanimah dan fa’i berdasarkan petunjuk nash ; 2) terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam pendistribusian ghanimah dan fa’i ;  dan  3)  kondisi  sosial  dan  ekonomi  yang  melatarbelakangi beragamnya  arah  kebijakan  pembangunan  pada  zaman  Nabi  SAW  dan  para  sahabat,  sehingga menghasilkan fungsi stabilisasi kebijakan fiskal yang berbeda.
Kata Kunci: fa’i, ghanimah, kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi

## PENDAHULUAN
Kata  fiskal  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu fiscus (Sihombing,  2020,  p.  143) . Secara harfiah, fiskal artinya keranjang atau tas (Aulawi, 2020, p. 113). Secara istilah, fiskal  berkaitan  dengan  pendapatan  dan  pengelolaan  keuangan  negara  (Christia  & Ispriyarso, 2019, pp. 151 – 153). Sedangkan  kebijakan  fiskal merupakan  landasan atau aturan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  pendapatan  dan mengelola keuangan termasuk belanja negara (Karbila, Helim, & Rofii, 2020, p. 155).
Kebijakan  fiskal  memiliki  tiga  fungsi  utama,  yaitu  fungsi  alokasi,  distribusi, dan  stabilisasi  (Aqmarina  &  Furqon,  2020,  pp.  268 – 269).  Fungsi  alokasi,  yaitu mengalokasikan pendapatan negara guna terpenuhinya kebutuhan public goods dan privat  goods .  Fungsi  distribusi  merupakan  pembagian  pendapatan  negara  untuk semua  kalangan  dan  tingkat  kehidupannya.  Sedangkan  fungsi  stabilisasi  bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di  dalam  struktur  dan  lapisan  masyarakat,  pemenuhan  kebutuhan  negara,  dan pemenuhan  kepentingan  umum  lainnya  yang  bersifat public goods (Ibrahim  et  al., 2021, p. 577; Lubis & Zein, 2022, p. 221).
Kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  Islam  mencakup  berbagai  instrumen  yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengatur pengeluaran keuangan  negara  saja,  tetapi  juga  untuk  memastikan  keadilan  dan  kesejahteraan ekonomi  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Salah  satu  instrumen  kebijakan  fiskal dalam Islam di antaranya ghanimah dan fa’i . Instrumen ini memiliki peranan penting dalam membentuk struktur ekonomi yang adil dan berkelanjutan di zamannya.
Sejarah ekonomi Islam memberikan wawasan tentang bagaimana instrumen kebijakan fiskal telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Evolusi ini mencerminkan  adaptasi  prinsip  ekonomi  Islam  terhadap  berbagai  tantangan ekonomi dan sosial yang berubah sepanjang waktu. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk mengkaji bagaimana implementasi instrumen fiskal ghanimah dan fa’i ke dalam fungsi utama kebijakan fiskal.
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 632

## Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ghanimah dan fa’i sebagai salah satu instrumen  kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  Islam,  yang  dibagi  ke  dalam  tiga pembahasan.  Pertama,  fungsi  alokasi  kebijakan  fiskal ghanimah dan fa’i ;  Kedua, fungsi  distribusi  kebijakan  fiskal ghanimah dan fa’i ;  dan  Ketiga  fungsi  stabilisasi kebijakan fiskal ghanimah dan fa’i . Ketiga fungsi utama dari kebijakan fiskal tersebut dijelaskan dari berbagai pendapat para fuqaha .

## METODE
Jenis penelitian merupakan penelitian literature review (kepustakaan) dengan pendekatan  sejarah  dan  konseptual  (Prayogi,  2021;  Subagiya,  2023,  p.  309).  Bahan penelitian  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,  dan  dokumen lainnya. Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui dokumentasi (Sari &  Asmendri,  2020,  p.  45),  yaitu  mencari  data  mengenai  topik  atau  kajian  tentang ghanimah dan fa’i sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dari berbagai literature (pustaka). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi (penafsiran) dan historiografi  terhadap bahan hukum dan non-hukum (Miftahuddin, 2020, p. 22).

## PEMBAHASAN
1. Fungsi Alokasi Kebijakan Fiskal Ghanimah dan Fa’i
Fungsi utama kebijakan fiskal di antaranya adalah fungsi alokasi. Negara dapat mengalokasikan pendapatannya dari salah satu instrumen fiskal ghanimah dan fa’i untuk  memenuhi  kebutuhan public  goods dan privat  goods (Aini,  2019,  p.  43; Miskiyah, Zunaidi, Almustofa, & Suhardi, 2022, p. 74). Bentuk jamak dari ghanîmah yaitu ghanâim (Al- ‘Arabiyah,  2004,  p.  828) .  Secara  bahasa, ghanimah merupakan sesuatu  yang  diperoleh  dari  usaha  manusia  (kemenangan)  (Sabiq,  2008,  p.  102). Secara  istilah, ghanimah merupakan  harta  yang  diambil  dari  kaum  kafir  melalui perang  dan  pertempuran. Ghanimah disebut  juga  sebagai anfal ,  sebab  sama-sama harta  rampasan  perang  yang  diambil  dari  musuh  Islam  melalui  perang  dan pertempuran yang nyata (Janwari, 2016, p. 38). Harta ghanimah mencakup harta yang berwujud barang; tawanan; dan area tanah (Hamdiyah, 2019, pp. 15 – 16; Sabiq, 2008, p. 102).
Sementara fa’i berasal dari kata fâ’a – yafî’u yang berarti kembali  (Manzhur, 2005,  p.  131;  Sabiq,  2008,  p.  101).  Sedangkan  menurut  istilah, fa’i merupakan  harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir tanpa melalui peperangan (Janwari, 2016,  p.  38).  Menurut  al-Mawardi, fa’i dapat  diperoleh  dari  hasil  perjanjian  damai, atau setelah berakhirnya peperangan seperti jizyah, kharaj, dan ‘usyur dari pedagang di kalangan ahlu dzimmah dan bea masuk yang melintasi wilayah Islam  (Khaeroni, 2015,  p.  345).Instrumen  kebijakan  fiskal ghanimah atau anfal diatur  dalam  Q.S.  al-
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 633
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
Anfal ayat 1 1 ,  41 2 , dan 69 3 . Selanjutnya di dalam hadits Nabi SAW dijelaskan bahwa, ketentuan ghanimah hanya  khusus  bagi  umat  muslim  sementara  umat  terdahulu tidak diperkenankan mengambil sedikitpun dari ghanimah tersebut.
Jabir  bin  Abdullah  Nabi  SAW  berkata:  "Rasulullah  SAW  bersabda:  Aku  telah diberi  lima  macam  yang  tidak  diberikan  kepada  nabi-nabi  sebelumku;  1)  Aku dimenangkan dengan kegentaran musuh pada jarak perjalanan sebulan; 2) Bumi ini  dijadikan  untukku  sebagai  masjid  dan  alat  bersuci,  maka  di  mana  saja umatku  menemui  waktu  shalat,  boleh  langsung  shalat;  3)  Dan  dihalalkan untukku hasil ghanimah (rampasan perang); 4) Semua nabi diutus khusus bagi kaumnya, sedang aku diutus untuk semua manusia; 5) Dan aku diberi hak untuk memberi syafa'at" (Baqi, 2017, pp. 180 – 181).
Sementara dalil hukum fa’i sebagai instrumen kebijakan fiskal terdapat dalam Q.S. al-Hasyr ayat 6 4 dan 7 5 dan fatwa Umar bin Khathab sebagai berikut:
Umar r.a. berkata: Harta kekayaan Bani Nazhir termasuk fa’i yang diberikan Allah  kepada  Rasulullah  tanpa  pengerahan  pasukan  berkuda  atau  kendaraan lainnya, maka itu khusus bagi Rasulullah. Maka Nabi SAW mengambil darinya sebagai  belanja  satu  tahun  untuk  isteri-isterinya,  kemudian  sisanya dipergunakan untuk keperluan perang, pedang, perisai, kuda dan lainnya untuk persiapan fisabilillah (Baqi, 2017, p. 662). Setelah Nabi SAW wafat, pengelolaan harta  fa’i  pada  masa  khalifah  Umar  r.a.  dipergunakan  sebagaimana  yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar r.a. (Baqi, 2017, pp. 663 – 665).
Di dalam menafsirkan Q.S. al-Anfal ayat 1 dan 41, Q.S. al-Hasyr ayat 6 dan 7 para fuqaha berbeda-beda pendapat, di antaranya (Djazuli, 2009, pp. 236 – 237):
a. Semua  ayat  di  atas muhkamat ,  sehingga  urusan ghanimah diserahkan  kepada kebijaksanaan pemerintah. Sebab perintah membagi di dalam Q.S. al-Anfal ayat 41 tidak menunjukkan kewajiban secara mutlak, tetapi menunnjukkan kebolehan memilih  alternatif-alternatif  seperti  ternyata  dilakukan  Nabi  SAW  di  dalam
1 ِل ْوُس َّرلا َو  ِ ه ِلِلّ  ُلاَفْنَ ْلْا  ِلُق   ِِۗلاَفْنَ ْلْا  ِنَع   َكَن ْوُلَٔـْسَي “Mereka  bertanya  kepadamu  (Nabi  Muhammad)  tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul- Nya).”
2 ِلْيِبَّسلا   ِنْبا َو   ِنْيِكٰس َمْلا َو  ى ٰمٰتَيْلا َو  ىٰب ْرُقْلا  ىِذِل َو  ِل ْوُس َّرلِل َو  ٗهَسُمُخ  ِ ه ِلِلّ  َّنَاَف  ٍءْيَش   ْنِ م  ْمُتْمِنَغ  اَمَّنَا  ا ْْٓوُمَلْعا َو “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang- orang miskin, dan ibnusabil.”
3 اابِ يَط  الًٰلَح ْمُتْمِنَغاَّمِم ا ْوُلُكَف “(Jika demikian halnya ketetapan Allah,) makanlah (dan manfaatkanlah) sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik.”
4 ُِۗءۤاَشَّي  ْنَم ىٰلَع ٗهَلُس ُر ُطِ لَسُي  َ هاللّٰ َّنِكٰل َّو ٍباَك ِر  َلْ َّو ٍلْيَخ  ْنِم ِهْيَلَع ْمُتْفَج ْوَا ْٓاَمَف ْمُهْنِم  ٖهِل ْوُس َر ىٰلَع ُ هاللّٰ َءۤاَفَا ْٓاَم َو “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki.”
5 ِءۤاَيِنْغَ ْلْا َنْيَب ۢ اةَل ْوُد َن ْوُكَي  َلْ ْيَك  ِِۙلْيِبَّسلا  ِنْبا َو ِنْيِك ٰسَمْلا َو ى ٰمٰتَيْلا َو ىٰب ْرُقْلا ىِذِل َو ِل ْوُس َّرلِل َو ِ ه ِ َ فَلِل ى ٰرُقْلا ِلْهَا  ْنِم  ٖهِل ْوُس َر ىٰلَع ُ هاللّٰ َءۤاَفَا ْٓاَم ا ْوُهَتْناَف  ُهْنَع  ْمُكى ٰهَن  اَم َو  ُه ْوُذُخَف  ُل ْوُس َّرلا  ُمُكىٰتٰا  ْٓاَم َو   ِْۗمُكْنِم “ Apa  saja  (harta  yang  diperoleh  tanpa  peperangan)  yang dianugerahkan  Allah  kepada  Rasul-Nya  dari  penduduk  beberapa  negeri  adalah  untuk  Allah,  Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu  tidak  hanya  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.”
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
pembebasan  Mekkah  dan  Hunaen.  Pendapat  ini  kebanyakan  dipegang  oleh ulama-ulama Kufah.
b. Pendapat kedua menyatakan bahwa Q.S. al-Anfal ayat 1 dinasakh oleh Q.S. al- Anfal ayat 41. Oleh sebab itu, harta rampasan di sini meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak yang semuanya wajib dibagi-bagi menurut petunjuk Q.S. al-Anfal  ayat  41.  Sehinga  kepala  negara  tidak  boleh  memilih  salah  satunya. Sedangkan Q.S. al-Hasyr ayat 6 dan 7 khusus untuk pengaturan fa’i .
c. Pendapat  ketiga  menyatakan  bahwa  Q.S.  al-Anfal  ayat  1  adalah  pembagian- pembagian  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  untuk  pejuang,  sedangkan  Q.S.  al- Anfal ayat 41 merupakan pengaturan pembagian harta yang dapat dipindahkan seketika. Adapun mengenai tanah, pemerintah boleh memilih mana yang paling maslahat.
Selain  itu,  para fuqaha juga  berbeda  pendapat  dalam  mengkategorisasikan macam-macam  dan  kriteria  dari  masing-masing ghanimah ,  di  antaranya  (Al- Islamiyah, 1994, pp. 303 – 306; Al-Mawardi, 2014, pp. 231 – 245):
a. Tawanan  perang,  yaitu  para  tentara  kafir  yang  terlibat  peperangan  dengan pasukan Islam kemudian pasukan Islam berhasil menangkapnya hidup-hidup Imam  al- Syafi’i  berpendapat  bahwa,  apabila  mereka  bersikukuh  dengan kekafirannya,  maka  khalifah  atau  wakilnya  boleh  memilih  alternatif  di  antara empat  pilihan  sebagai  berikut:  1)  membunuhnya;  2)  memperbudak;  3) membebaskan  dengan  tebusan  uang  atau  tukar  tawanan;  dan  4) membebaskannya  tanpa  uang  tebusan.  Apabila  tawanan  perang  masuk  Islam, maka alternatif pertama menjadi gugur. Selanjutnya khalifah atau wakilnya boleh memilih  alternatif  lainnya  selain  membunuhnya.  Imam  Malik  berpendapat bahwa,  apabila  mereka  bersikukuh  dengan  kekafirannya,  maka  khalifah  atau wakilnya  boleh  memilih  alternatif  di  antara  tiga  pilihan  sebagai  berikut:  1) membunuhnya; 2) memperbudak; dan 3) membebaskan  dengan tebusan tukar tawanan  dan  bukan  dengan  uang.  Menurut  Imam  Malik,  tidak  boleh membebaskannya  begitu  saja  tanpa  ada  tebusan.  Abu  Hanifah  berpendapat bahwa,  apabila  mereka  bersikukuh  dengan  kekafirannya,  maka  khalifah  atau wakilnya  boleh  memilih  alternatif  di  antara  dua  pilihan  sebagai  berikut:  1) membunuhnya;  dan  2)  memperbudak.  Menurut  Imam  Malik,  tidak  boleh membebaskannya begitu saja atau membebaskan dengan tebusan tukar tawanan dan tebusan uang.
b. Sandera, yaitu orang yang ditawan dari kalangan wanita dan anak-anak. Apabila mereka termasuk ahli kitab, mereka tidak boleh dibunuh dan statusnya menjadi budak  yang  boleh  dibagikan  bersama  harta  rampasan  perang  lainnya.  Namun apabila mereka tidak termasuk ahli kitab dan menolaknya untuk masuk Islam, makan  pendapat  Imam  Syafi’i  membolehkan  untuk  membunuhnya.  Adapun pendapat Abu Hanifah, mereka yang tidak termasuk ahli kitab dan menolaknya untuk masuk Islam, maka hanya boleh diperbudak.
c. Tanah yang didapatkan dari hasil peperangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1)  tanah  yang  diperoleh  dengan  paksaan;  2)  tanah  yang  ditinggalkan  oleh pemiliknya karena takut; dan 3) tanah yang diperoleh dengan cara melakukan

## Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
perjanjian damai ( dzimmah ) yang dilakukan oleh pemimpin atau perwakilan dari kaum  muslimin  dengan  musuh.  Adapun  perbedaan  ulama  mengenai  masing- masing kategori tanah dari hasil peperangan sebagai berikut:
1) Para fuqaha berbeda  pendapat  mengenai  status  dan  hukum  tanah  yang diperoleh  dengan  paksaan.  Pendapat  Imam  Syafi’i,  status  tanah  tersebut merupakan ghanimah yang  harus  dibagikan  kepada  para  pasukan  yang berhasil  merebutnya,  kecuali  mereka  mengikhlaskan  tanahnya  sehingga menjadi tanah wakaf untuk kepentingan umat Islam. Pendapat Imam Malik, status tanah tersebut tidak dapat dibagi, namun menjadi harta wakaf untuk kaum  muslimin.  Pendapat  Abu  Hanifah,  boleh  memilih  antara membagikannya kepada pasukan yang berhasil merebutnya sehingga menjadi tanah ‘usyriyyah (dikenakan  kewajiban  pajak  sepersepuluh)  atau mengembalikannya  kepada  pemilik  sahnya  dari  kaum musyrikin dengan ketentuan harus membayar kharaj , sehingga status tanahnya menjadi tanah kharaj dengan syarat harus berubah menjadi kafir dzimmi . Selanjutnya Abu Hanifah  berpendapat  bahwa,  tanah  tersebut  bisa  juga  diserahkan  kepada kaum muslimin sehingga statusnya menjadi dar al-Islam , baik tanah tersebut ditempati oleh kaum muslimin atau kaum musyrikin dengan catatan pemilik sah dari tanah tersebut adalah kaum muslimin. Sedangkan Imam Ahmad satu pendapat dengan Abu Hanifah dan Imam Malik.
2) Tanah  yang  ditinggalkan  oleh  pemiliknya  karena  takut,  tidak  termasuk ghanimah ,  namun  status  hukumnya  menjadi  tanah  wakaf.  Namun  tanah tersebut  dikenakan  biaya kharaj yang  digunakan  untuk  menggaji pengelolanya,  baik  dari  kalangan  orang  Islam  maupun  kafir mu`ahid (kafir yang terikat dengan perjanjian kaum muslimin). Uang kharaj dari tanah tanah tersebut,  berikut  zakat  sepersepuluh  dari  hasil  tanaman  dan  buah-buahan dikumpulkan menjadi satu, kecuali buah kurma yang sebelumnya sudah ada sewaktu tanah itu dikuasai. Buah kurma yang sebelumnya sudah ada menjadi harta  wakaf  berikut  tanahnya,  sehingga  tidak  dikenakan  kewajiban  zakat sepersepuluh  di  dalamnya.  Namun,  apabila  buah  kurma  dan  buah-buahan lainnya  yang  ditanam  setelah  itu,  tetap  dikenakan  zakat  sepersepuluh. Menurut Abu Hanifah, kewajiban membayar zakat sepersepuluh tidak boleh disatukan  dengan  kewajiban  membayar kharaj .  Oleh  sebab  itu,  dengan diwajibkannya membayar zakat sepersepuluh tersebut maka menjadi gugur kewajiban untuk membayar kharaj terhadapnya. Selanjutnya, tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan digadaikan.
3) Status  tanah  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan  perjanjian  damai ( dzimmah )  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  atau  perwakilan  dari  kaum muslimin  dengan  musuh,  maka  tanah  tersebuh  dapat  dimiliki  oleh  kaum muslimin dan/atau tetap dimiliki oleh pemiliknya. Aapabila tanah tersebut dimiliki  oleh  kaum  muslimin  dan  kemudian  dikelola  oleh  pemilik sebelumnya,  maka  pengelola  tanah  tersebut  diwajibkan  membayar kharaj . Namun  apabila  tanah  tersebut  tidak  dimiliki  oleh  kaum  muslimin,  maka pemilik tanah tersebut harus membayar kharaj , di mana status kharaj di sini adalah sama dengan jizyah selama mereka belum masuk Islam. Harta yang
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 636

## Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
diperoleh dari kharaj dan jizyah tersebut tidak lagi disebut dengan ghanimah , melainkan masuk ke dalam fa’i .
d. Harta dalam bentuk barang yang dapat dipindahkan seperti uang, makanan, dan hewan yang diambil dari musuh di dar al-harb dengan kekuatan militer, di mana dar al-harb merupakan kawasan perang (Anshor, 2013, p. 2).
Selain ghanimah ,  sumber  pendapatan  negara  dapat  dialokasikan  dari fa’i . Adapun sumber fa’i sendiri dapat diperoleh dari uang perdamain, jizyah , kharaj, dan `usyur (pajak  sepersepuluh).  Besaran  uang  perdamaian  didasarkan  atas  perjanjian atau kesepakatan antara kaum muslimin dan musyrikin . Jizyah merupakan pajak per- kapita  yang  dibebankan  kepada  ahli  kitab  dan  non  muslim  yang  berada  di  bawah taklukan  muslim  atau  peraturan  negara/wilayah  Islam). Kharaj adalah  pajak  atas tanah produktif di bawah pendudukan non-muslim yang muncul setelah penaklukan Islam. Sedangkan ‘usyur adalah pajak sepersepuluh dari pedagang di kalangan ahlu dzimmah atau bea masuk dari pedagang non-muslim yang masuk ke wilayah dar al- Islam (Khaeroni, 2015, p. 346).
Para fuqaha berbeda pendapat mengenai ketentuan besaran jizyah . Pendapat Abu Hanifah, orang non-muslim yang dapat dikenakan jizyah terbagi ke dalam tiga kategori,  yaitu:  1)  kalangan  orang  kaya  sebesar  48  dirham;  2)  kalangan  orang menengah  sebesar  24  dirham;  dan  3)  kalangan  orang  fakir  sebesar  12  dirham. Pendapat  Imam  Malik,  besaran  minimal  dan  maksimal jizyah tidak  ditentukan, dikembalikan  lagi  kepada  ijtihad  yang  berwenang.  Pendapat  Imam  Syafi’i,  besaran minimal jizyah yaitu  1  (satu)  dinar  dan  besaran  maksimalnya  tidak  ditentukan (dikembalikan  kepada  ijtihad  yang  berwenang)  (Al-Mawardi,  2014,  p.  256). Sedangkan  besaran kharaj harus  dihitung  dari  luasnya  tanah,  tingkat  kesuburan, sistem  pengairan  tanah  (tadah  hujan,  peralatan/mekanik,  atau  irigasi),  dan penghasilan dari tanah tersebut (Al-Mawardi, 2014, pp. 262 – 263).
Berdasarkan pemaparan di atas, ghanimah dan fa’i memiliki persamaan dan perbedaan.  Menurut  Abu  Ya’la,  persamaan ghanimah dan fa’i sebagai  berikut:  1) ghanimah dan fa’i sama-sama  diperoleh  dari  orang-orang  non-muslim;  dan  2) golongan yang menerima seperlima dari ghanimah dan fa’i adalah sama. Sedangkan perbedaan ghanimah dan fa’i sebagai  berikut:  1) fa’i diperoleh  dengan  jalan  damai tidak  dengan  jalan  peperangan,  sedangkan ghanimah diperoleh  dengan  jalan peperangan;  dan  2)  yang  menerima  bagian  empat  perlima  di  dalam fa’i menurut sebagian ulama berbeda dengan yang menerima empat perlima di dalam ghanimah (Djazuli, 2009, pp. 233 – 234).
2. Fungsi Distribusi Kebijakan Fiskal Ghanimah dan Fa’i
Fungsi  distribusi  merupakan  pembagian  pendapatan  negara  untuk  semua kalangan dan tingkat kehidupannya (Ibrahim et al., 2021, p. 577; Lubis & Zein, 2022, p. 221). Orang-orang yang berhak menerima jatah seperlima dari ghanimah adalah orang-orang  yang  juga  berhak  menerima  jatah  seperlima  dari fa’i ,  di  antaranya:  1) jatah dari seperlima pertama adalah Nabi SAW, setelah Nabi wafat — bagian tersebut dialokasikan  untuk  kemaslahatan  umum;  2)  jatah  dari  seperlima  kedua  adalah kerabat Nabi SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib; 3) jatah dari seperlima ketiga

## Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
adalah anak-anak yatim; 4) jatah dari seperlima keempat adalah orang-orang miskin; dan 5) jatah dari seperlima kelima adalah ibnu sabil (musafir) (Al-Mawardi, 2014, p. 246). Pembagian ghanimah dilakukan setelah semua harta ghanimah terkumpul dan peperangan  dipastikan  sudah  selesai,  sehingga  tentara  tidak  disibukkan  oleh pembagian ghanimah dan dapat diketahui terlebih dahulu kemenangan ada dikaum muslimin.  Pembagian ghanimah dapat  dilakukan  secara  langsung  ditempat peperangan, meskipun berada di wilayah non-muslim ( dar al-harb ) atau pembagian ghanimah dapat ditangguhkan apabila peperangan dilakukan di wilayah muslim ( dar al-Islam ). Kebijakan terkait dengan tempat pembagian ghanimah diserahkan kepada panglima  perang,  meskipun  Abu  Hanifah  memiliki  pendapat  lain,  di  mana  harta ghanimah tidak boleh dibagikan di dar al-harb , tetapi harus dibawa terlebih dahulu ke dar al-Islam .
Pendapat Abu Hanifah diduga kuat agar dapat dipisahkan terlebih dahulu di antara  harta salab (harta  yang  berada  dalam  diri  musuh  yang  terbunuh,  misalnya senjata,  pakaian,  dan  sebagainya).  Mengenai  harta salab ,  para fuqaha berbeda pendapat. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa salab harus ditetapkan oleh  kepala  negara  sebelum ghanimah didapatkan  (Al-Mawardi,  2014,  p.  246). Ketentuan  hukum  penetapan salab didasarkan  kepada  Hadits  Nabi  SAW, bahwasannya:  “Barangsiapa  yang  membunuh  musuh,    maka  berhak  atas salab -nya (HR. Bukhari dan Muslim)” (Baqi, 2017, p. 659).
Pertama, para  pihak  yang  mendapatkan  bagian ghanimah, di  antaranya:  1) jatah  seperlima  yang  sudah  ditentukan  oleh nash ;  2) ahlu  radhakh (orang  yang mendapat  jatah  sedikit),  yaitu  orang  yang  ikut  dalam  peperangan  seperti  budak, kaum wanita, anak-anak, dan para penyandang cacat (Al-Mawardi, 2014, p. 246); dan 3) orang-orang  yang  ikut  dalam  peperangan,  seperti  kaum  laki-laki  merdeka, beragama  Islam,  baligh,  berakal,  dan  sehat — baik  yang  terlibat  langsung  dalam peperangan  maupun  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam  peperangan.  Adapun masing-masing  bagian  dari ahlu  radhakh dan  orang-orang  yang  ikut  dalam peperangan ditentukan oleh imam (khalifah) (Al-Mawardi, 2014, p. 247).
Kedua, para pihak yang mendapatkan bagian fa’i, yaitu jatah seperlima yang sudah ditentukan oleh nash — sama halnya dengan jatah ghanimah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun setelah Nabi SAW wafat, para fuqaha berbeda pendapat di dalam  menentukan  bagian  pertama  dan  bagian  kedua  dari  seperlima  tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa, bagian tersebut dapat diwariskan  kepada ahli waris Nabi SAW. Namun sebagian ulama berpendapat, bagian tersebut tidak dapat diwariskan. Argumentasi pendapat ulama yang kedua didasarkan kepada Hadits Nabi SAW sebagai berikut:
‘Aisyah  r.a  berkata:  Ketika  Nabi!  telah  wafat,  maka  isteri -isteri  beliau bermaksud  mengutus  Utsman  untuk  memintakan  warisan  mereka  dari  Nabi kepada  Abu  Bakar,  maka  Aisyah  berkata:  “Bukankah  Nabi!  telah  bersabda: 'Kami  tidak  diwariskan  (hartanya),  semua  peninggalanku  sebagai  sedekah.' (HR. Bukhari dan Muslim) (Baqi, 2017, p. 665)
‘Aisyah  r.a.  berkata:  Fatimah,  putri  Nabi  SAW  menuntut  Abu  Bakar  dan menanyakan  warisannya  dari  Rasulullah  SAW  yaitu  dari  bagian  fai'  yang
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
diberikan  Allah  kepadanya  dari  Fadak  dan  dari  sisa  seperlima  Khaibar.  Abu Bakar  menjawab:  Rasulullah  SAW  telah  bersabda:  “Kami  (harta  kami)  tidak diwariskan dan semua peninggalan kami menjadi sedekah.” (Baqi, 2017, p. 665)
Pendapat Abu Hanifah mengenai bagian fa’i di atas menjadi hilang. Abu Tsaur berpendapat,  bagian fa’i tersebut  berpindah  kepada  kepala  negara  pengganti  Nabi SAW. Sedangkan pendapat Imam al- Syaf’i, bagian fa’i tersebut dipergunakan untuk kepentingan  kaum  muslimin,  seperti  gaji  para  tentara,  gaji qadhi dan  para  imam mesjid,  pembangunan  infrastruktur,  dan  kepentingan  umum  lainnya  (Al-Mawardi, 2014, p. 225).
Selanjutnya  bagian  kedua  dari  seperlima  yang  diperuntukkan  bagi  kerabat Nabi  setelah  Nabi  SAW  wafat,  terjadi  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama. Pendapat Abu Hanifah, bagian untuk kerabat Nabi menjadi hilang, karena Nabi SAW sudah  wafat.  Sedangkan  pendapat  Imam  al- Syafi’i  berbeda  dengan  Abu  Hanifah, bagian  tersebut  tetap  ada  dan  diberikan  kepada  kerabat  Nabi  SAW  dari  keluarga Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang kedunya merupakan keturunan Abdul Manaf dengan porsi bagian laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian dari  seperlima  yang  diperuntukkan  bagi  kerabat  Nabi  SAW,  baik  bagi  yang  kaya maupun yang miskin (Al-Mawardi, 2014, p. 225).
Adapun untuk sisanya (empat perlima) dari harta fa’i dapat digunakan untuk kepentingan  umum,  seperti  gaji  tentara, qadhi ,  pembangunan  infrastruktur,  gaji petugas  pengumpul fa’i ,  dan  kepentingan  umum  lainnya.  Harta fa’i tidak  boleh diberikan kepada penerima zakat, dan begitupun sebaliknya penerima fa’i tidak boleh menerima  harta  zakat.  Para  penerima  zakat  pada  masa  Nabi  SAW  disebut  kaum A’rab ,  sedang  para  penerima fa’i disebut  kaum muhajirin .  Namun  Rasulullah  SAW pernah  memberikan  harta fa’i kepada  seorang  mullaf  dari  kaum A’rab pada  saat perang  Hunain,  seperti  Uyainah  bin  Hushn  sebanyak  seratus  ekor  unta,  Aqra’  bin Habis sebanyak seratus ekor unta, dan Mirdas al-Sulami sebanyak lima puluh ekor unta (Al-Mawardi, 2000, p. 252).

## 3. Fungsi Stabilisasi Kebijakan Fiskal Ghanimah dan Fa’i
Fungsi  stabilisasi  dari  kebijakan  fiskal,  erat  kaitannya  dengan fungsi  alokasi dan fungsi distribusi  (Oktaviana & Harahap, 2020, p. 305). Sebab, fungsi stabilisasi merupakan  tujuan  akhir  dari  ketercapaian  kebijakan  fiskal ghanimah dan fa’i yang ditetapkan  oleh  Nabi  SAW  berdasarkan  ketentuan  dan  petunjuk  wahyu  saat  itu. Setelah Nabi SAW wafat, kebijakan tersebut diikuti juga oleh para sahabat.
Untuk mencapai fungsi stabilisasi dari kebijakan  fiskal di atas, dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, yaitu:  1)  membangun  mesjid  (mesjid  Quba)  (Macca  &  Aryanti,  2017,  p.  1).  Selain dijadikan tempat ibadah, mesjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW digunakan juga sebagai tempat pembelajaran, pusat pemerintahan, mengadili suatu perkara, dan berbagai kegiatan muamalah lainnya  (Omar, Muda, Yaakob, & Maoti, 2019, p. 768; Triayudha, Pramitasary, Anas, & Mahfud, 2019, p. 142). 2) mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar .  3)  membangun  pasar  (pasar suqul  anshar )  dipinggir  kota Madinah (Harmain & Fikriyah, 2023, p. 125). Selanjutnya Nabi SAW mendirikan baitul
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 639

## Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
mal (lembaga  kas  negara), al-hisbah (institusi  pengawas  pasar),  pembangunan infrastruktur,  membagikan  tanah  kepada  masyarakat  untuk  pembangunan pemukiman,  membangun  kamar  mandi  umum  disudut  kota  Madinah,  dan menentukan  tempat  yang  berfungsi  sebagai  pasar  di  kota  Madinah  (Qoyum  et  al., 2021, pp. 124 – 127; Zakiyah, Prananingtyas, Disemadi, & Gubanov, 2019, p. 249). Pada  masa  pemerintahan  Abu  Bakar,  fungsi  alokasi  kebijakan  fiskal menggantungkan  dari  instrumen  zakat,  bahkan  kaum  muslimin  yang  tidak membayar zakat diperangi (Iskandar & Aqbar, 2020, p. 951). Hasil pengumpulan zakat dijadikan  sebagai  fiskal  negara  kemudian  disimpan  di baitul  mal dan  selanjutnya didistribusikan  seluruhnya  kepada  kaum  muslimin  hingga  tidak  ada  yang  tersisa. Oleh  sebab  itu,  selama  pemerintahan Abu  Bakar,  harta  di baitul  mal tidak  pernah menumpuk  dalam  jangka  waktu  lama  karena  langsung  didistribusikan  kepada seluruh  kaum  muslimin,  bahkan  ketika  Abu  Bakar  wafat,  hanya  ditemukan  satu dirham di dalam perbendaharaan negara (Qoyum et al., 2021, p. 152).
Pada masa pemerintahan Umar bin Khathab terdapat beberapa kebijakan yang progresif dalam meningkatkan pendapatan negara dan memaksimalkan pengelolaan kas negara yang efektif dan efisien, di antaranya: Pertama, membuat kebijakan fungsi alokasi  fiskal  selain  bersumber  dari  zakat, ghanimah, fa’i,  kharaj,  jizyah, Umar  r.a. menetapkan ‘ usyur (cukai sepersepuluh) kepada para pedagang non-muslim dari luar wilayah  Islam  yang  berdagang  di  wilayah  Islam  (Rahmat,  Kusuma,  Cahyadi,  & Handayani, 2023, p. 210; Said & Jamarudin, 2023, p. 52) . Ketentuan ‘ usyur diadopsi dari perlakuan non-muslim kepada para pedagang muslim yang masuk ke  wilayah non-muslim (Qoyum et al., 2021, pp. 156 – 157).
Kedua, fungsi stabilisasi yang dilakukan oleh Umar r.a., yaitu mengembangkan baitul mal dan diwan (buku penerimaan negara) dengan bantuan Utsman r.a. yang pada waktu itu menjabat sebagai penasihat ekonomi negara (Sucilawati, 2020, p. 28). Umar  r.a.  menunjuk  beberapa  orang  pengelola  dan  pencatat  dari  Persia  untuk mengatur  dan  mengawasi  pembukuan baitul  mal atas  usulan  Homozan    seorang tahanan  dari  Persia,  akibat  Perang  Qadisiyah  yang  dipimpin  oleh  Saad  bin  Abi Waqqash  dan  berhasil  mengalahkan  kerajaan  Persia.  Homozon  kemudian  masuk Islam  dan  menetap  di  Madinah  dan  banyak  menjelaskan  kepada  kepada  Umar  r.a tentang sistem administrasi yang dilakukan oleh Raja Sasanian (Qoyum et al., 2021, p. 160).
Ketiga,  instrumen  kebijakan  fiskal  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat, sehingga pemerintah daerah tidak berhak menentukan  instrumen kebijakan fiskal. Namun  pemerintah  daerah  diberikan  hak  untuk  menarik  fiskal  dan membelanjakannya  untuk  keperluan  daerah,  tetapi  apabila  ada  kelebihan  harus dikembalikan kepada pemerintah pusat (Qoyum et al., 2021, p. 160). Keempat, setiap pejabat  yang  akan  dilantik  harus  dilakukan  audit  terlebih  dahulu.  Apabila  tidak bersedia diaudit, maka Umar r.a. tidak akan  melantiknya. Selanjutnya, apabila ada penambahan  harta  yang  tidak  wajar,  maka  harus  menyerahkannya  ke baitul  mal (Qoyum et al., 2021, p. 161).
Pelaksanaan  fungsi  stabilisasi  yang  dilakukan  oleh  Umar  r.a.,  selain mendistribusikan pendapatan negara yang sudah ada ketentuannya secara qath’i di dalam nash seperti  hak  penerima  zakat, ghanimah, dan fa’i, Umar  r.a.  melakukan

## Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
pembangunan  infrastruktur,  seperti  membangun  kota  Kufah  dan  Bashrah, membangun  jalan,  membangun  mesjid.  Selain  itu,  melakukan  perintah  terhadap gubernur  Mesir,  Amr  bin  Ash  agar  mengalokasikan  sepertiga  penerimaan  Mesir untuk  membangun  jembatan,  terusan,  dan  jaringan  persediaan  air.  Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Umar r.a. yang paling terkenal adalah menggali terusan  Al-Fustat,  ibu  kota  Mesir,  yang  terletak  di  dekat  Kairo  dengan  pelabuhan Suez.  Terusan  ini  difasilitasi  dengan  pelayaran  antara  Hijaz  dan  Mesir  yang memudahkan transportasi dan pengiriman makanan dari Mesir ke Madinah. Terusan ini  disebut  sebagai  Terusan Amirul  Mukminin ( The  Channel  of  Commander  of Believers ). Terusan ini menjadi jalur transportasi terbesar antara Mesir, Laut Merah, dan India (Qoyum et al., 2021, pp. 162 – 163).
Pelaksanaan fungsi stabilisasi pada masa pemerintahan Utsman r.a., banyak mengikuti  kebijakan-kebijakan  pemerintahan  sebelumnya  ketika  dipimpin  oleh Umar r.a. Namun di antara kebijakan pada masa Utsman r.a. yang paling menonjol, yaitu membangun angkatan laut. Pembentukan angkatan laut ini awalnya diinisiasi oleh Mu’awiyah (Gubernur Syam) yang sebelumnya pernah diajukan kepada Umar r.a., namun baru direalisasikan pada masa khalifah Utsman r.a. (Maimun, 2023, p. 75).
Pada masa pemerintahan Ali r.a. membuat kebijakan bahwa, kehidupan fakir- miskin non-muslim ditanggung oleh baitul mal (Qoyum et al., 2021, p. 177). Fungsi stabilitasi  ekonomi  (selain  alasan  politik  dan  sosial)  yang  dilakukan  pada  masa pemerintahan Ali r.a., yaitu memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah (Syamsuri,  2020,  p.  214).  Perpindahan  ibu  kota  sangat  menguntungkan,  karena setelah  penaklukan  daerah  Irak,  Syiria,  Iran,  dan  wilayah  lainnya,  letak  ibu  kota Negara  dan baitul  mal secara  geografis  menjadi  lebih  strategis.  Pada  masa  Ali  r.a. dibuat kebijakan terkait dengan pendirian baitul mal di setiap provinsi, membentuk polisi yang terorganisir secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar shahibus syurthah (Qoyum et al., 2021, p. 178).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa,  penggunaan instrumen fiskal ghanimah dan fa’i tidak dapat dilepaskan dari kebijakan fiskal yang diterapkan  oleh  Nabi  SAW  dan  selanjutnya  diikuti  oleh  sahabat.  Adapun  dasar penetapan instrumen kebijakan fiskal tersebut, mulai dari fungsi alokasi, distribusi, dan  stabilisasi  ekonomi  bersumber  dari  al-Quran, Hadits  Nabi SAW,  dan  berbagai kebijakan  yang  dibuat  oleh  Nabi  SAW  sampai  kepada  para  sahabat  yang kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Hukum , 17 (2). https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798
Al- ‘Arabiyah,  M.  A. -L.  (2004). Al- Mu’jam  Al -Washith .  Lahore-Pakistan:  Maktaba  E Rehmania.
Al-Islamiyah, W. A.-A. wa A.-S. (1994). Al- Mausu’ah Al -Fiqhiyah Jilid 31 . Kuwait: Dar Al-Shofwah.

## Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
Al-Mawardi. (2000). al-Ahkam al-Sulthaniyyah Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani,
Kamaluddin Nurdin . Jakarta: Gema Insani Press.
Al-Mawardi,  I.  (2014). al-Ahkam  al-Sulthaniyyah  Penerjemah:  Khalifurrahman  Fath dan Fathurrahman . Jakarta: Qisthi Press.
Anshor, A. M. (2013). Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh: Kajian Fikih Siyasah.
Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 8 (1), 53 – 68.
https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.53-68
Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. Finansia ,
3 (2), 255 – 274. https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507
Aulawi,  A.  (2020).  Penerbitan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang nomor  1  tahun  2020  sebagai  strategi  kebijakan  pajak  pemerintah  indonesia dalam  menghadapi  dampak  pandemi  covid-19  terhadap  keuangan  negara. Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan , 3 (2), 110 – 132. Baqi,  M.  F.  A.  (2017). Shahih  Bukhari  Muslim  Penerjemah:  Muhammad  Ahsan  bin Usman . Jakarta: Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform , 15 (1), 149 – 163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Djazuli,  A.  (2009). Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu- rambu Syariah . Jakarta: Prenada Media Group.
Hamdiyah, H. (2019). Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam , 13 (1), 14 – 34. Harmain, R. I., & Fikriyah, K. (2023). Perilaku Pedagang Pasar Pabean Surabaya Dalam Perspektif Prinsip Dasar Pasar Islami. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam , 6 (2),
124 – 136. https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n2.p124-136
Ibrahim,  A.,  Amelia,  E.,  Akbar,  N.,  Kholis,  N.,  Utami,  S.  A.,  &  Nofrianto.  (2021). Pengantar Ekonomi Islam (R. Ismal, A. Sakti, M. S. Nurzaman, & L. Tamanni, eds.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
Iskandar,  A.,  &  Aqbar,  K.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penarikan  Zakat  Umar  bin Khattab  dan  Relevansinya  Terhadap  Masa  Krisis  Pandemi  Covid-19. Jurnal Salam , 7 (10), 949 – 960. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15359 Janwari,  Y.  (2016). Pemikiran  Ekonomi  Islam (N.  N.  Muliawati,  ed.).  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. AL-Muqayyad , 3 (2), 153 – 168. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283 Khaeroni, F. (2015). Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. YUDISIA:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 6 (2),  340 – 359. https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1375
Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). Pengantar Ekonomi Islam (D. Harahap, ed.). Medang Sunggal: Merdeka Kreasi Group.
Macca, A. A., & Aryanti, T. (2017). The Domes: El Wakil’s Traditionalist Architecture of Quba Mosque. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 1 – 4. Bandung: IOP Publishing
Ltd. https://doi.org/10.1088/1757- 899X/180/1/012092
Maimun,  A.  (2023).  Pembunuhan  Khalifah  Utsman  Bin  Affan  Sebagai  Anarkisme
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 642

## Heris Suhendar, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
Politik:(Kajian  atas  Fenomena  Post-truth  dalam  Kekerasan  Politik  di  Awal Sejarah Islam). Tafhim Al- ’Ilmi , 15 (01), 69 – 86.
https://doi.org/10.37459/tafhim.v15i01.7079 Manzhur, I. (2005). Lisan al- ’Arab Jilid 1 . Beirut: Dar Al-Kutub Al- ‘Ilmiyah.
Miftahuddin. (2020). Metodologi Penelitian Sejarah Lokal . Yogyakarta: UNY Press.
Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah , 6 (1),
69 – 83. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33
Oktaviana,  M.,  &  Harahap,  S.  B.  (2020).  Kebijakan  Fiskal  Zaman  Rasulullah  Dan
Khulafarasyidin. Nazharat: Jurnal Kebudayaan , 26 (01), 283 – 307. https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29
Omar,  N.,  Muda,  Z.,  Yaakob,  R.,  &  Maoti,  M.  (2019).  Mosques  as  an  Agent  for Community  Developement  in  the  History  of  Islam. International  Journal  of Academic  Research  in  Business  and  Social  Sciences , 9 (9),  763 – 772. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i9/6368
Prayogi,  A.  (2021).  Pendekatan  Kualitatif  dalam  Ilmu  Sejarah:  Sebuah  Telaah Konseptual. Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah , 5 (2), 240 – 254.
Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K.
M.  (2021). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (A.  Sakti,  S.  E.  Hidayat,  &  S. Samidi,  eds.).  Jakarta:  Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  -  Bank Indonesia.
Rahmat,  I.,  Kusuma,  B.  M.  A.,  Cahyadi,  A.,  &  Handayani,  A.  (2023).  Early  Islam Compensation:  Pattern  from  Umar’s  Caliphate  and  Learning  for  Human Resources Management. International Journal of Economics, Management and Accounting , 205 – 217.
Sabiq,  S.  (2008). Fikih  Sunnah  Jilid  5  Penerjemah:  Khairul  Amru  Harahap .  Jakarta: Cakrawala Publishing.
Said, M., & Jamarudin, A. (2023). SHARIA ECONOMIC LAW POLICY UMAR IBN AL- KHATTAB. Tadayun:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , 4 (1),  39 – 62. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.90
Sari,  M.,  &  Asmendri,  A.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science , 6 (1), 41 – 53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555
Sihombing,  J.  S.  P.  (2020).  Redivasi  Kelembagaan  Otoritas  Penerimaan  Pajak
Indonesia  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Hukum  Perpajakan  Nasional  Yang Progresif. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 140 – 158.
https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093
Subagiya,  B.  (2023).  Eksplorasi  penelitian  Pendidikan  Agama  Islam  melalui  kajian literatur:  Pemahaman  konseptual  dan  aplikasi  praktis. Ta’dibuna:  Jurnal Pendidikan Islam , 12 (3), 304 – 318. https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.14113 Sucilawati, S. (2020). The Concept of Shura in Islamic Governance Practice of Shura during the Caliph Umar Bin Khattab. The International Journal of Politics and Sociology Research , 8 (1), 19 – 32.
Syamsuri, S. (2020). Peradaban Infrastruktur Ibnu Khaldun. Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat , 16 (2), 213 – 241.
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa’i
https://doi.org/10.24239/rsy.v16i2.598
Triayudha, A., Pramitasary, R. N., Anas, H. A., & Mahfud, C. (2019). Relations between mosque and social history of Islamic education. Hunafa: Jurnal Studia Islamika , 16 (1), 142 – 153. https://doi.org/10.24239/jsi.v16i1.531.142-153
Zakiyah,  N.,  Prananingtyas,  P.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Gubanov,  K.  (2019).  Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia. Al- ’Adalah , 16 (2), 249 – 262. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5365