## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, Vol 9, No 1 (2024): April, 61-66 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI: 10.33087/jmas.v9i1.1431

## Model Good Governance Berbasis E- Government dan Motivasi Pelayanan Publik Pada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Cimahi

## Mochamad Vrans Romi
Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531 *Correspondence: vransromi@gmail.com

## ABSTRAK
Praktek  pemerintahan  di  masa  maraknya  artificial  intelegen  mengedepankan  E-government  dalam  pelaksanaannya  , namun pada kenyataannnya masih belum maksimal digunakan oleh para stakeholder sehingga masyarakat pun kurang pengetahuannya  akan  adanya  program  program  yang  ada  dalam  e-givernment  yang  digunakan.  Minimnya  akses informasi yang ada pada portal resmi Pemerintah Kota Cimahi juga menjadi salah satu perhatian dimana pemerintah selaku pelayan publik harus mengedepankan keterbukaan penyedia informasi bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  membuat  sebuah  model  untuk  mengetahui  pengaruh  e-government  dan  motivasi  pelayanan  publik terhadap  good  governance pada aparatur  sipil negara  pemerintah  Kota  Cimahi baik  secara  parsial  maupun  simultan. Metodologi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  metode  kuantitatif,  objek  Penelitian  yakni sampel  sebanyak  98  Aparatur  Pemerintah  Kota  Cimahi.  cara  pengambilan  sampel  yaitu  dengan  mengambil  sampel Apartur  Pemerintah  Kota  Cimahi  berdasarkan  teknik  simple  random  sampling  dari  keseluruhan  jumlah  Apartur Pemerintah  Kota  Cimahi.  Analisis  data  menggunakan  regression  linier  berganda  pengolahan  data  melalui  software SPSS  v.25.  Hasil  dari  Penelitian  ini  menghasilkan  menunjukan  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  dari  e- government  dan  motivasi  pelayanan  publik  terhadap  peningkatan  good  governance  di  Kota  Cimahi.  Hal  ini  dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi e-government dan motivasi pelayanan publik maka hal ini akan berdampak pada peningkatan good governance di Kota Cimahi penyelenggaraan pemerintahan yang baik disertai kemudahan akses di berbagai pelayanan publik untuk para masyarakat khususnya di Kota Cimahi.
Kata kunci : E-government , Motivasi pelayanan publik, Good governance

## ABSTRACT
Government practice in the era of the rise of artificial intelligence prioritizes e-government in its implementation, but in reality it is still not used optimally by stakeholders so that the public lacks knowledge of the existing e-government programs  that  are  used.  The  lack  of  access  to  information  on  the  official  Cimahi  City  Government  portal  is  also a concern  where  the  government  as  a  public  servant  must  prioritize  openness  in  providing  information  to  the  public. The aim of this research is to create a model to determine the influence of e-government and public service motivation on  good  governance  in  the  civil  service  of  the  Cimahi  City  government,  both  partially  and  simultaneously.  The methodology in this research uses descriptive analysis with quantitative methods, the research object is a sample of 98  Cimahi  City  Government  Apparatus.  The  sampling  method  is  by  taking  a  sample  of  Cimahi  City  Government Apartments  based  on  a  simple  random  sampling  technique  from  the  total  number  of  Cimahi  City  Government Apartments. Data analysis uses multiple linear regression, processing data using SPSS v.25 software. The results of this research show that there is a positive and significant influence of e-government and public service motivation on improving good governance in Cimahi City. It can be concluded that the higher the e-government and public service motivation, this will have an impact on improving good governance in Cimahi City, good governance accompanied by easy access to various public services for the community, especially in Cimahi City.

## Keywords :   E-government, Motivasi pelayanan publik, Good governance

## PENDAHULUAN
Capaian  kinerja  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang  disusun  dalam  Renstra  Badan kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah Cimahi Tahun 2017-2022 melalui strategi, kebijakan, program  dan  kegiatan  berdasarkan  capaian  pengelolaan  anggaran  dan  fisik  kegiatan  berdasarkan ketentuan yang berlaku (Widiani and Abdullah, 2018).
Tata Kelola di Kota Cimahi saat ini di fokuskan pada pengembangan sistem informasi di setiap lininya,  khususnya  untuk  pengembangan  pelayanan  publik  yang  mengedepankan  aspek
profesionalitas  sebagai  kota  dengan  pelayanan  publik  yang  baik  di  Jawa  Barat.  Peningkatan  akan aspek  pelayanan  publik  tidak  terlepas  dari  aparatur  pemerintah  d  Kota  Cimahi  itu  sendiri,  dengan adanya  aparatur  yang  memiliki  kinerja  yang  baik  maka  prinspip-prinsip  good  governance  akan tercapai dari mulai tingkat Kota, kecamatan hingga ke kelurahan.(Andinia and Trisnawati, 2021)
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam mengoptimalkan good governance telah banyak  melakukan  peningkatan  dalam  hal  penerapan  sistem  informasi  terutama  yang  menyangkut pelayanan publik seperti telah dikembangkannya portal pelayanan online yang memungkinkan warga di  Kota  Cimahi  mengakses  layanan  pemerintah  secara  elektronik.  Sistem  lainya  yakni  sistem informasi  Geografis  (SIG),  sistem  pembayaran  online,  aplikasi  mobile,  sistem  pengaduan  online  e- procurement,  media  sosial  dan  komunikasi  Digital  (www.cimahikota.go.id).  Sistem  yang  digunakan saat ini dikembangkan bertujuan untuk memudahkan warga dalam mengakses informasi pemerintah , melaporkan  masalah  infrastruktur  dan  mengakses  layanan  publik  lainya  dengan  mudah  melalui perangkat selulernya.(Situmeang, 2021)
Pada  kenyataannya  saat  ini  berbagain  fitur  e-government  yang  telah  dikembangkan  oleh Pemerintah  kota  Cimahi  masih  minim  tersosialisasi  dengan  baik  maupun  memyeluruh  ke  seluruh lapisan masyarakat di Kota cimahi, yang pada akhirnya masyarakat harus datang secara langsung ke kantor  pemerintah  kota  Cimahi  maupun  ke  mall  pelayanan  pubik  Kota  Cimahi,  hal  ini  menjadikan feonomena  dilapangan,  dengan  biaya  yang  sangat  besar  di  investasikan  ke  pembuatan  sistem informasi  tidak  sejalan  dengan  sosialisasi  yang  seharusnya  lebih  meyeluruh  agar  sistem  yang  telah dibuat secara maksimal dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat di Kota Cimahi.(Romi et al. , 2020) Selain  hal  teknis  berkaitan  dengan  sistem  informasi  yang  digunakan  terdapat  pemasalahan lainya  yang  harus  menjadi  bahan  pertimbangan  Pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan  terkait pengunaan  sistem,  seperti  keterbatasan  akses  internet  yang  dapat  mennghambat  warga  dalam mengakses  layanan  pemerintahan  secara  online.  Faktor  lainya  yakni  kurang  nya  literasi  digital dikarenakan  sebagian  warga  masyarakat  mungkin  tidak  terbiasa  dengan  teknologi  informasi  dan komunikasi, keamanan data dan Privasi juga merupakan hal yang harus perhatikan, warga masyarakat memiliki kekhawatiran keamanan informasi pribadi mereka saat menggunakan layanan e-government secara online.   (Romi et al. , 2019)
Masalah lainya yang akan timbul yakni penerapan sistem informasi pemerintah membutuhkan sumber  daya  manusia  yang  terlatih  untuk  mengelolanya  agar  dapat  digunakan  secara  maksimal, pelatihan  dan  pendampingan  harus  diberikan  untuk  mengatasi  kurangnya  keterampilan  dan pengetahuan  staf  pemerintah  dalam  mengelola  sistem  informasi  dengan  efektif  dan  efisien  guna terciptanya  pelayanan  paripurna  dari  penggunaan  e-government  di  Kota  Cimahi.(Harianja,  2021), selain itu faktor kesulitan dalam integrasi sistem yang di gunakan oleh pemerintah kota cimahi dengan berbagai fitur yang berbeda-beda pada setiap pelayanannya, yang berdampak pada sulitnya integrasi sistem  yang  dapat  menghambat  pertukaran  data  yang  efektif  dan  efisien  antar  departemen  dan  unit pemerintah.(Satiawati, Rumapea and Pombengi, 2016)
Kekurangan dari penerapan aplikasi pelayanan yang terjadi di Kota Cimahi dari hasil observasi yakni  kurangnya  kesesuaian  dengan  kebutuhan  user/ pengguna  dimana  salah  satu  masalahnya  yakni kurangnya  konsultasi  dengan  pengguna  akhir  dalam  hal  ini  masyarakat  di  Kota  Cimahi  khususnya dalam  pengembangan  aplikasi,  hal  ini  dapat  menyebabkan  ketidaksesuaian  antara  fitur  yang disediakan  oleh  sistem  informasi  yang  dibuat  dengan  kebutuhan  referensi  pengguna,  faktor  lainya yakni kurangnya dukungan manajemen dan komitmen dari pemerintah, karena dalam hal kesuksesan penerapan  aplikasi  pelayanan/  sistem  informasi  memerlukan  dukungan  dari  pemerintah  yang  dapat meminimalisir kekurangan penerapan sistem tersebut.(Khan et al. , 2021)
Kinerja  Organisasi  yang  baik  dapat  didorong  melalui  motivasi  yang  diberikan  oleh  para pegawainya,  dengan  memaksimalkan  motivasi  maka  peningkatan  kinerja  akan  berjalan  dengan  baik (Sedarmayanti,  2017).  Optimalisasi  dalam  good  governance  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah, organisasi  dan  masyarakat  yang  secara  sinergi  membantu  memaksimalkan  tata  kelola  Kotanya, praktik  good  governance  yang  baik  harus  dapat  mengedepankan  transparansi  denga  memastikan informasi  yang  relevan  dan  penting  tersedia  dan  mudah  diakses  publik,  mencangkup  pengambilan keputusan,  kebijakan,  dan  program-program  pemerintah  atau  organisasi.  (Hayat,  2020)  Keaktifan masyarakat  dalam  berpartisipasi  juga  dapat  memaksimalkan  pelaksanaan  good  governance,  dapat melalui konsultasi publik, forum dan berbagai macam kegiatan pemerintahan lainya.(Tahili, 2018)
Akuntabilitas  dari  pelaksanaan  good  governance  juga  harus  diperhatikan  dengan  baik  karena adanya  keterlibatan  pimpinan  dan  institusi  yang  bertanggung  jawab  atas  pelayanan  yang  diberikan kepada masayarakat luas, hal ini mencangkup sistem pengawasan yang baik serta penegakan hukum yang  efektif  (Satiawati,  Rumapea  and  Pombengi,  2016).  Pemerintah  kota  Cimahi  juga  diharapkan dapat  memastikan  Memastikan  bahwa  pejabat  pemerintah  atau  anggota  organisasi  memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik  (Caroline J. Tolbert and Karen Mossberger, 2006).

## METODE
Pendekatan  ilmiah  yang  digunakan  dalam  metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan mengumpulkan  dan  menganalisis  data  yang  bersifat  kuantitatif,  yakni  yang  dapat  diukur  dengan menggunakan  angka  dan  statistik.  Metode  kuantitatif  memiliki  karakteristik  utama  yakni  desain penelitiannya terstruktur, adanya penggunaan instrumen pengumpulan data (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  kuantitatif  ini  yakni  random  sampling  yang melibatkan pemilihan elemen sampel dari target populasi sehingga setiap anggota populasi memiliki probabilitas  yang  sama  untuk  dipilih  menjadi  bagian  dari  sampel  (Sugiyono,  2012).  Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di  Pemerintah Kota Cimahi.
Penentuan  jumlah  sampel  minimum  dalam  penelitian  yang  akan  digunakan  dengan  teknik proposional random sampling dari populasi dengan menggunakan rumus slovin (Husein Umar, 2013) hasilnya  diperoleh  total  jumlah  sampel  sebanyak  98  Aparatur  Pemerintah  Kota  Cimahi.  cara pengambilan  sampel  yaitu dengan mengambil  sampel  Apartur  Pemerintah  Kota Cimahi  berdasarkan teknik simple random sampling dari keseluruhan jumlah Apartur Pemerintah Kota Cimahi
Selanjutnya  akan  dilakukan  proses  pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  menggunakan kuesioner  atau  survei,  wawancara,  observasi,  studi  dokumen,  pengumpulan  data  secara  elektronik, focus  grup  discussion  dan  lainya.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  yakni  analisis  deskriptif dengan  melalukan  proses  analisis  dan  merangkum  data  yang  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan ringkas  tentang  karakteristik  dari  data  yang  dikumpulkan.  Selanjutnya  digunakan  metode  metode asosiatif  untuk  menganalisis  hubungan  atau  korelasi  antara  dua  variabel  atau  lebih,  hal  ini dimaksudkan  untuk  memahami  seberapa  erat  atau  lemah  hubungan  antar  variabel.    Pengujian hipotesis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  antara  variabel  independen  (X) terhadap variabel dependen (Y) baik dilihat secara parsial maupun simultan, yang pada akhirnya akan diambil kesimpulan berupa penerimaan atau penolakan
Model  pelaksanaan  good  governance  berbasis  e-government  dan  motivasi  pelayanan  publik pada aparatur sipil negara pemerintah Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar berikut;

## Gambar 1  Model Hubungan Antar Variabel Penelitian

## HASIL
Untuk  mengetahui  tanggapan  responden  mengenai e-goverment ,  peneliti  menyebarkan kuesioner kepada 98 responden. Peneliti telah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan  program  SPSS  26.0.  setelah  melakukan  perhitungan  sub  variabel Content  and Appearance of Information (isi dan tampilan informasi) menjadi sub variabel tertinggi yang memiliki total  rata-rata  sebesar  2,65  sedangkan  sub  variabel Reability (keandalan)  menjadi  sub  variabel terendah yang memiliki total rata-rata sebesar 2,35.
Secara  keseluruhan  variabel e-goverment memiliki  total  skor  rata-rata  sebesar  2,50  yang dimana  termasuk  ke  dalam  kriteria buruk .  setelah  melakukan  perhitungan  sub  variabel  Tanggung jawab  terhadap  kepentingan  publik  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  menjadi  sub  variabel tertinggi  yang  memiliki  total  rata-rata  sebesar  2,61  sedangkan  sub  variabel  Melaksanakan  layanan dengan  mengutamakan  masyarakat  menjadi  sub  variabel  terendah  yang  memiliki  total  rata-rata sebesar  2,33.  Secara  keseluruhan  variabel  motivasi  pelayanan  publik  memiliki  total  skor  rata-rata sebesar 2,45 yang dimana termasuk ke dalam kriteria rendah .
Perhitungan sub variabel visi strategis menjadi sub variabel tertinggi yang memiliki total rata- rata sebesar 2,95 sedangkan sub variabel Berorientasi consensus menjadi sub variabel terendah yang memiliki  total  rata-rata  sebesar  2,10.  Secara  keseluruhan  variabel good  governance memiliki  total skor rata-rata sebesar 2,43 yang dimana termasuk ke dalam kriteria buruk. Hasil uji analisis regresi berganda dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Uji Regresi Berganda
VARIABEL UNSTANDARDIZED COEFFCIENTS STANDARDIZED COEFFCIENTS B B (Constant) 6,040 E_GOVERMENT ,534 ,470 Motivasi_Pelayanan_Publik ,775 ,457
. Dependent Variable: Good_Governane Sumber: Hasil Output Program SPSS 26.0, Diolah Kembali 2022
Berdasarkan  tabel  1  diperoleh    hasil  uji  regresi  berganda  yang  kemudian  diperoleh  hasil persamaan  regresi  berganda  adalah  Y1  =  6,040  +  0,534X1  +  0,775X2.  Pada  penelitian  ini  juga mengukur  sejauh  mana  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variabel  dependen.  Jika  nilai R Square mendekati 0, maka semakin lemah variabel independen dalam menjelaskan hubungan variabel dependen.  Namun  jika  nilai R  Square mendekati  1,  maka  semakin  kuat  variabel  independen  dalam menjelaskan hubungan dependen tertera pada tabel berikut:
Tabel 2  Determinasi Variabel Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,815 a ,737 ,833 4,624
a. Predictors: (Constant), Motivasi_Pelayanan_Publik, E_GOVERMENT Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26.0, 2022
Dari  hasil  tersebut  besar  pengaruh  secara  bersama-sama  pelatihan,  pelaksanaan e-government dan  motivasi  pelayanan  publik  berpengaruh  terhadap good  governance aparatur  sipil  negara pemerintah  Kota  Cimahi.  Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  dari  hasil  pengolahan  data  yaitu  sebesar 0,737.  Artinya  variabel  pelaksanaan e-government dan  motivasi  pelayanan  publik  berpengaruh terhadap good  governance dapat  menerangkan  variabel good  governance sebesar  83%,  termasuk dalam kriteria pengaruh tinggi/kuat.

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  mengetahui  signifikansi  pengaruh  antara  variabel independen dan variabel dependen, untuk pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji parsial dan uji  simultan.  Untuk  mengetahui  pengaruh  antara  variabel  independen  (X)  secara  individual  atau parsial terhadap variabel dependen (Y). Perhitungan ini menggunakan SPSS versi 26.0 untuk menguji parsial,  selain  itu  peneliti  juga  harus  mencari  df  ( degree  of  freedom )  terlebih  dahulu  untuk  melihat t tabel .
Jadi df yang digunakan adalah 98 –2 - 1 = 95, maka t tabel yang digunakan adalah 1,985. Hasil perhitungan dapat dilihat sebagai berikut:
Mochamad  Vrans  Romi,  Model  Good  Governance  Berbasis  E-  Government  dan  Motivasi  Pelayanan Publik Pada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Cimahi
Tabel 3 Hasil Uji Parsial Variabel t hitung t tabel Sig. Prob. Keterangan X1 3,582 1,985 0,030 0,05 Signifikan X2 3,484 1,985 0,038 0,05 Signifikan
Sumber: Hasil Output Program SPSS 26.0, Diolah Kembali 2022
Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa pada kepemimpinan nilai t hitung > t tabel 3,582> 1,985.  Besarnya  pengaruh  dari  variabel  pelatihan  terhadap  kinerja  dari  nilai  signifikansi  sebesar 0,040<  0,05.  Maka  H a diterima  dan  H 0 ditolak  yang  berarti  Pelaksanaan E-government berpengaruh positif terhadap Good governance aparatur sipil negara pemerintah Kota Cimahi..
Sementara untuk variabel kedua berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa pada variabel kompetensi  nilai  t hitung >  t tabel 3,582>1,985.  Besarnya  pengaruh  dari  variabel  kompetensi  terhadap kinerja  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0,038<  0,05.  Maka  H a diterima  dan  H 0 ditolak  yang  berarti Motivasi  Pelayanan  Publik  berpengaruh  positif  terhadap Good  governance aparatur  sipil  negara pemerintah Kota Cimahi.
Uji  simultan  (Uji  F)  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  antara  variabel independen  (X1  dan  X2)  secara  simultan  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Y).  Dari hasil uji simultan menggunakan SPSS 26.0 didapatkan nilai f hitung yaitu 3,293. Jadi f tabel yang digunakan adalah 2 ; 98 – 2 – 1 = 95, maka f tabel yang digunakan 2 ; 95 adalah 3,09. Hasil perhitungan dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Uji Simultan Variabel f hitung f tabel Sig.
Prob.  Keterangan Pelaksanaan E-government dan  Motivasi  Pelayanan Publik terhadap Good governance 3,311 3,09 0,030 0,05 Signifikan

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
1. Tanggapan  responden  terhadap  penerapan e-government pada  aparatur  sipil  negara  Pemerintah Kota  Cimahi    termasuk  kategori  Kurang  Baik  Sub  variabel  tertinggi  terdapat  pada Content  and Appearance  of  Information (isi  dan  tampilan  informasi)  dan  sub  variabel  terendah  terdapat  pada Reability (keandalan). 2. Tanggapan  responden  terhadap  motivasi  pelayanan  publik  pada  aparatur  sipil  negara  Pemerintah Kota Cimahi termasuk kategori Kurang Baik Sub variabel tertinggi terdapat pada Tanggung jawab terhadap  kepentingan  publik  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  dan  sub  variabel  terendah terdapat pada Melaksanakan layanan dengan mengutamakan masyarakat.
3. Gambaran Good  governance pada  aparatur  sipil  negara  pemerintah  Kota  Cimahi.  termasuk kategori  Cukup  Sub  variabel  tertinggi  terdapat  pada  visi  strategis  dan  sub  variabel  terendah terdapat pada Berorientasi konsensus.
4. Pengaruh e-government dan  motivasi  pelayanan  publik  terhadap good  governance pada  aparatur sipil negara pemerintah Kota Cimahi baik secara parsial maupun simultan.
a. Pelaksanaan E-government berpengaruh positif terhadap Good governance aparatur sipil negara pemerintah Kota Cimahi.
b. Motivasi Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Good governance aparatur sipil negara pemerintah Kota Cimahi.
c. Pelaksanaan E-government dan  Motivasi  Pelayanan  Publik  berpengaruh  terhadap Good governance aparatur sipil negara pemerintah Kota Cimahi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andinia,  V.  A.  and  Trisnawati,  R. (2021) ‘The  Effect  of the  Implementation  of  SAK  ,  SPI  ,  Work Motivation  and  Good  Governance  on  the  Quality  of  Financial  Reports  Pengaruh  Penerapan SAK , SPI , Motivasi Kerja dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan’, pp. 221–230.
Caroline  J.  Tolbert  and  Karen  Mossberger  (2006)  ‘The  Effects  of  E-Government  on  Trust  and
Mochamad  Vrans  Romi,  Model  Good  Governance  Berbasis  E-  Government  dan  Motivasi  Pelayanan Publik Pada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Cimahi
Confidence in Government’, Public Administration Review , 66(3), pp. 354–369. Harianja, H. (2021) ‘Analisis kebijakan publik dalam penerapan E-Government Binjai Smartcity’, … (Seminar  of  Social  Sciences  Engineering  and  … , pp. 54–60.  Available at: http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1157.
Hayat,  H.  (2020)  ‘Paradigma  Good  Governance  Menuju  Shared  Governance  Melalui  Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik.’, Aristo , 8(1), p. 1. doi: 10.24269/ars.v8i1.2270. Husein Umar (2013) Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis . Jakarta: Rajawali Pers. Khan,  S. et  al. (2021)  ‘Antecedents  of  trust  in  using  social  media  for  E-government  services:  An empirical  study  in  Pakistan’, Technology in Society , 64, p. 101400. doi: 10.1016/j.techsoc.2020.101400. Romi,  M.  V. et  al. (2019)  ‘Model  For  Improving  Performance  Of  Employees  Based  On Organizational  Commitment  ,  Role  Conflict  And  Emotional  Intelligence  In  Education  In Bandung Islamic University’. doi: 10.4108/eai.10-9-2019.2289339.
Romi, M. V. et al. (2020) ‘Islamic work ethics-based organizational citizenship behavior to improve the job satisfaction and organizational commitment of higher education lecturers in Indonesia’, International Journal of Higher Education , 9(2), pp. 78–84. doi: 10.5430/ijhe.v9n2p78. Satiawati, W., Rumapea, P. and Pombengi, J. (2016) ‘Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat’, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT , 3(400), p. 74987. Sedarmayanti (2017) Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Refika Aditama.
Situmeang, L. (2021) ‘Analisis Hubungan Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Dengan Motivasi Kerja  Dalam  Penerapan  Good  Governance’, Scientific  African ,  4(June),  p.  146.  Available  at: https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00146.
Sugiyono  (2012) ‘Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif dan  R &  D.Bandung:Alfabeta.’, Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta. doi:
10.1017/CBO9781107415324.004.
Tahili, M. H. (2018) ‘The Effect of Public Service Motivation on Integrated Administration Services at  District  Level  of  Government’, Bisnis & Birokrasi Journal , 25(2). doi: 10.20476/jbb.v25i2.9827.
Widiani,  Y.  N.  and  Abdullah,  A.  (2018)  ‘Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  E-Government Melalui  Aplikasi  E-Filing  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Cibeunying  Terhadap Kepuasan  Pengguna  Aplikasi’, Jurnal  Riset  Bisnis  dan  Manajemen ,  11(2),  p.  38.  doi: 10.23969/jrbm.v11i2.721.