## Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam

## Suwarno
STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh.

## Email:suwarno0963@yahoo.com
Abstrak .  Berbicara  mengenai  kebijakan  pendidikan  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  keadaan  politik. Keterkaitan pendidikan dan politik  yang ada pada suatu  negara hampir sulit  untuk dipisahkan, karena pendidikan  mempunyai peran  yang besar terhadap Negara, karena lembaga pendidikan  adalah tempat untuk  mendidik  warga  negara  agar  dapat  berguna  dan  berhasil  bagi  negara  tersebut.    Pendidikan  dan politik  adalah  dua  elemen  penting  dalam  sistem  sosial  politik  di  setiap  negara,  baik  negara  maju maupun  negara  berkembang.  Keduanya  sering  dilihat  sebagai  bagian-bagian  yang  terpisah  yang  satu sama  lain  tidak  memiliki  hubungan  apa-apa.  Padahal  keduanya  bahu  membahu  dalam  proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses  tersebut  pada  umumnya  tidak  pasti.  Kadangkala  rangkaian  kekuatan-kekuatan  yang  kompleks yang  disebut  pembuatan  kebiajakan  itu  menghasilkan  suatu  akibat  yang  dinamakan  kebijakan. Keberhasilan  dalam  pembuatan  kebijakan  adalah  langkah  pertama  dengan  mencakup  identifikasi  dari bidang  umum,  analisis,  penyusunan  sasaran,  memutuskan  bidang-bidang  pelaksanaan,  menjelajahi administrasi  secara  luas,  politik  dan  dimensi  masyarakat,  negosiasi  dan  konsultasi,  dan  akhirnya formulasi  akhir  serta  pelaksanaan  kebijakan.    Efektivitas  pembuatan  kebijakan  adalah  kesamaan  dari sasaran  pada  semua  level  untuk  meningkatkan  peluang  pencapaian  sasaran  organisasi  dan  tidak menghamburkan energi dalam konflik.
Kata kunci : kebijakan publik, politik, pendidikan Islam

## Pendahuluan
Dalam  konteks  apapun,  pendidikan  merupakan  sebuah  basis  vital.  Ketika pendidikan  sudah  tidak  lagi  mampu  memberi  input  positif  maka  semuanya  akan hancur.  Oleh  karena  itu,  tanpa  harus  berargumen,  pernyataan  pendidikan  harus mendapat  perhatian  khusus  perlu  menjadi  kesepakatan  bersama.  Dalam  konteks  ini, pendidikan  yang  mendapat  tanggung  jawab  besar atas  keberlangsungan  suatu peradaban manusia, perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan seksama.
Berbicara  mengenai  kebijakan  pendidikan  tidak  dapat  dilepaskan  dengan keadaan  politik.  Keterkaitan  pendidikan  dan  politik  yang  ada  pada  suatu  negara hampir  sulit  untuk  dipisahkan,  karena  pendidikan  mempunyai  peran  yang  besar terhadap  Negara,  karena    lembaga  pendidikan  adalah  tempat  untuk  mendidik  warga negara  agar  dapat  berguna  dan  berhasil  bagi  negara  tersebut  (Tabrani  &  Samsul Arifin, 1994:123 ) .  Realita  pendidikan  di  Indonesia  dapat  dikatakan  berjalan  tertatih- tatih  (tidak  sesuai  dengan  harapan)  sejak  awal  kemerdekaan,  mulai  dari  orde  lama (1945-1965), pada masa orde baru (1965-1998) dan pada masa orde reformasi (1998- sampai sekarang) pendidikan nasional belum memberi hasil yang optimal. Kegagalan-

## ISSN 2528-1402
Jurnal As-Salam, Vol.1, No. 1, Mei - Agustus 2016
Suwarno
kegagalan  pendidikan  di  Indonesia  pada  dasarnya  berakar  pada  persoalan  ketiadaan kerangka  pembangunan  pendidikan  nasional  jangka  panjang  yang  aspiratif, demokratis  dan partisipatif serta tidak  adanya konsistensi dan kesinambungan dalam melaksanakan  rencana  yang  sudah  ada  yang  tidak  tergantung  dengan  masa  jabatan menteri  (Malik  Fajar,    2001:22).  Hal  ini  dapat  dilihat  adanya  pergantian  pemerintah sebanyak  5  kali.  Dengan  adanya  kebiasaan  pergantian  pemerintahan,  maka  berganti pula  kabinet  yang  menduduki  jabatan  pemerintahan  dan  secara  otomatis  kabinet tersebut juga memunculkan kebijakan- kebijakan yang baru pula termasuk kebijakan pendidikan pada bidang kurikulum (Noeng Muhadjir, 2003).
Sebagai  contoh  sebelum  Indonesia  merdeka  setidaknya  telah  terjadi  dua  kali perubahan  kurikulum, yang  pertama  ketika  di  jajah  belanda  kurikulum  disesuaikan dengan  kepentingan  politiknya.  Kedua  ketika  dijajah  Jepang  kurikulum  disesuaikan dengan  kepentingan  politiknya  yang  bersemangatkan  kemiliteran  dan  kebangunan Asia Timur Raya. Kemudian setelah Indonesia merdeka pra orde baru terjadi pula dua kali  perubahan  kurikulum,  yang  pertama  dilakukan  dengan  dikeluarkannya  rencana pelajaran  tahun  1947  yang  menggantikan  seluruh  sistem  pendidikan  kolonial, kemudian  pada  tahun  1952  kurikulum  ini  mengalami  penyempurnaan  dan diberinanama rencana Pelajaran terurai 1952.
Perubahan  kedua  terjadi  dengan  dikeluarkannya  rencana  pendidikan  tahun 1964, perubahan tersebut terjadi karena merasa perlunya peningkatan dan pengejaran segala  ketertinggalan  dalam  ilmu  pengetahuan  khususnya  ilmu-ilmu  alam  dan matematika.   Saat  orde  baru  terlahir-pun  kurikulum  mengalami  beberapa  kali perubahan.  Perubahan  pertama  terjadi  dengan  dikeluarkannya  kurikulum  1968  yang didasari  oleh  adanya  tuntutan  untuk  mengadakan  perubahan  secara  radikal pemerintahan  orde  lama  dalam  segala  aspek  kehidupan  termasuk  pendidikan. Perubahan kedua terjadi dengan diterbitkannya kurikulum tahun 1975 (disempurnakan dengan kurikulum 1976 dan 1977).
Perubahan  ketiga  terjadi  dengan  diberlakukannya  kurikulum  tahun  1984. kemdian  perubahan  keempat  terjadi  Ketika  di  negara  kita  diberlakukan  Undang- undang  Sistem  pendidikan  Nasional  (UUSPN)  pada  tahun  1989  beserta  seperangkat peraturan  pemerintah  yang  mengatur  lebih  lanjut  pelaksanaan  UUSPN  tersebut, menyebabkan  perlunya  pembuatan  atau  penyusunan  kurikulum  yang  sesuai  dengan rumusan  pasal-pasal  yang  tercantum  dalam  UUSPN  dan  peraturan  pemerintahnya. Maka  pada  Tahun  1994  di  negara  kita  diberlakukan  kurikulum  baru  sesuai  dengan keputusan  menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  060/U/1993  tanggal  25 Februari 1993 (Faihansyadad, 2013).
Perubahan  dan  perbaikan  kurikulum  itu  wajar  terjadi  dan  memang  harus terjadi,  karena  kurikulum  yang  disajikan  harus  senantiasa  sesuai  dengan  segala perubahan  dan  perkembangan  yang  terjadi.  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh Subandijah,  Apabila  kurikulum  itu  dipandang  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan
pendidikan,  maka  kurikulum  dalam  kedudukannya  harus  memiliki  sifat anticipatori, bukan  hanya  sebagai reportorial .  Hal  ini  berarti  bahwa  kurikulum  harus  dapat meramalkan kejadian di masa yang akan datang, tidak hanya melaporkan keberhasilan peserta  didik  (Subandijah, 1993).  Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Syafaruddin, Perubahan merupakan suatu keniscayaan. Karena itu, setiap bangsa  yang  ingin  eksis dan  berkembang  dituntut  untuk  mampu  mengantisipasi  setiap  perubahan  dan perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya (Syafaruddin, 2008).
Namun  dengan  adanya  perubahan  tentu  harus  melalui  perumusan  tentang kebijakan  pendidikan,  Sebelum  diimplementasikan  hasil  kebijakan  yang  telah dirumuskan,  maka  hendaknya  dikomunikasikan  secara  terus  menerus  kepada khalayak. Supaya khalayak memahaminya lebih dalam, sebab tidak diterimanya suatu kebijakan tersebut, bisa jadi bukan karena kebijakan yang dirumuskan tersebut kurang aspiratif,  melainkan  karena  belum  dipahami  secara  mendalam  oleh  khalayak (Ali Imron,  2006).  Ketika  komunikasi  minim dilakukan maka  akan menyebabkan kurang saling  memahami  dan  tidak  ada  kemesraan  yang  akhirnya  timbul  saling  mencurigai satu sama lain yang kemudian terjadi demo dan bentrok.
Dalam  realita,  di  dunia  ini  tak  ada  negara  yang  tak  turut  campur  atas pendidikan  warga  negaranya,  maka  di  dunia  pendidikan  juga  ada  potensi-potensi konfliknya, terutama yang berkaitan dengan upaya menjembatani antara kepentingan masyarakat  dan  pemerintah.  Karena  masyarakat  bertekat  mewariskan  kepentingan- kepentingannya sendiri kepada generasinya, sementara pemerintah juga berkepentingan dengan mendidik warga negara yang baik menurut paham pemerintah, maka  tak  mustahil  antara  mesyarakat  dan  pemerintah  saling  berlawanan.  Tawar- menawar  antara  banyaknya  kepentingan lembaga-  lembaga, masyarakat,  politik yang mesti  dimasukkan  ke  dalam  kurikulum  adalah  salah  satu  wujud  dari  sekian  banyak terjadinya  konflik  kepentingan  antara  keduanya.  Kerena  itu  dibutuhkan  pengaturan dalam  hal  ini  sebuah  kebijakan  publik  dalam  bidang  pendidikan  yang  akan  dibahas secara luas dalam tulisan ini

## A. Konsep Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik

## 1. Konsep Politik Pendidikan
Pendidikan  dan  politik  adalah  dua  elemen  penting  dalam  sistem  sosial  politik  di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai  bagian-bagian  yang  terpisah  yang  satu  sama  lain  tidak  memiliki  hubungan apa-apa.  Padahal  keduanya  bahu  membahu  dalam  proses  pembentukan  karakteristik masyarakat  di  suatu  Negara  (M.  Sirozi,  2005). Kata  politik didalam  kamus  bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tatacara pemerintah,  dapat  pula  diartikan  segala  urusan  tindakan,  kebijakan,  siasat,  dan sebagainya  mengenai  pemerintah  suatu  negara  atau  negara  lain.  Politik  pendidikan adalah  suatu  pendekatan  atau  metode  yang  didasarkan  kepada  kebudayaan  nasional
Suwarno
untuk  mempengaruhi  pihak-pihak  yang  memiliki  kekuasaan  atau  wewenang  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  nasional. Politik  pendidikan  yang  menjadi  panduan dalam  perjalanan  pendidikan  nasional,  dengan  adanya  politik  pendidikan  maka  akan terbentuk  konsep  yang tepat,  kuat, dan kokoh,  yang  nantinya diharapkan pendidikan mampu  melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kecerdasan  baik  secara intelektual,  emosional,  maupun  sosial.  Selama  ini  pendidikan,  jarang  digunakan sebagai instrumen politik dalam menentukan arah dan bentuk masa depan. Pendidikan lebih banyak menjadi korban politik dan bukan katalis politik dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.
Implikasi  nyata  dari  kesadaran  ini,  yaitu  perlunya  pemberdayaan  pendidikan sebagai  bagian  penting  dari  proses  politik  di  Indonesia,  khususnya  politik  karakter bangsa bagi pembangunan negara yang absolut. Pendidikan adalah instrumen penting dalam  membangun  karakter  bangsa  dan  pembangkitan  kesadaran  atau  nasionalisme bangsa.  Sayangnya,  kita  belum  mampu  merumuskan  dan  atau  menggunakan pendidikan  sebagai  katalis  pembangunan,  atau  pendidikan  sebagai  instrumen  politik kebangsaan.  Politik  pendidikan  adalah  sektor  penting  bagi  masa  depan  Indonesia. Sebab, dengan politik pendidikan ini, Indonesia bisa menentukan potret hari esok dari saat ini. Setiap kesuksesan suatu negara dilandasi oleh pendidikan yang kokoh.
Kesuksesan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama dilandasi oleh suksesnya  pendidikan.  Pendidikan  merupakan soft  power ,  kekuatan  sejati  yang  tidak kasat mata, tetapi semua orang memerlukan dan merasakan kekuatannya. Pendidikan memberikan  pengaruh  politis  yang  amat  besar  dalam  kehidupan  manusia.  Manusia yang terdidik dengan baik dan sehat ia akan mampu mengkreasi diri untuk mengubah pendidikan  menjadi  media  berpolitik  yang  sehat  dan  sekaligus  mampu  mendidik politik lewat pendidikan. Pendidikan politik dan politik  pendidikan bisa berintegrasi, interkoneksi, tetapi juga bisa bermusuhan.
Tokoh  liberalisme  pendidikan  asal  Amerika  Latin  Paulo  Freire  menegaskan bahwa  bagaimanapun  kebijakan  politik  sangat  menentukan  arah  pembinaan  dan pembangunan  pendidikan.  Freire  memandang  politik  pendidikan  memiliki  nilai penting  untuk  menentukan  kinerja  pendidikan  suatu  negara.  Bangsa  yang  politik pendidikannya  buruk,  maka  kinerja  pendidikannyapun  pasti  buruk.  Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus ( Rum  Rosyid,  2010).  Hubungan  timbal  balik  antara  politik  dan  pendidikan  dapat melalui  tiga  aspek,  yakni:  pembentukan  sikap  kelompok  ( group  attitudes) ,  masalah pengangguran ( unemployment) , serta peranan politik kaum cendekia (the political role of the intelegensia).
Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda,  sesuai  dengan  karakteristik  seting  sosial  politik  dimana  hubungan  itu terjadi.  Negara-negara  berkembang,  pendidikan  formal  memiliki  peran  yang  penting dan nyata dalam  mencapai  perubahan politik dan dalam proses regenerasi  pemimpin
elite politik baru. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik  yang  banyak,  serta  memiliki  beberapa  fungsi  penting  yang  berdampak  pada sistem  politik,  stabilitas,  dan  praktik  sehari-harinya.  Pendidikan  merupakan  wilayah tanggung  jawab  pemerintah  yang  besar.  Pendidikan  publik  bersifat  politis  karena dikontrol  oleh  pemerintah  dan  memengaruhi  kredibilitas  pemerintah  (M.  Sirozi, 2005).

## 2. Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  merupakan  suatu  proses  yang amat  kompleks,  bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut  pada  umumnya  tidak  pasti.  Kadangkala  rangkaian  kekuatan-kekuatan  yang kompleks  yang  disebut  pembuatan  kebijakan  itu  menghasilkan  suatu  akibat  yang dinamakan kebijakan. Secara terminologi kebijakan publik menurut Robert Eyestone ialah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkunganya. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak  baik  berupa  tujuan,  prinsip  maupun  aturan  yang  berkaitan  dengan  hal-hal strategis  untuk  mengarahkan  para  menajer  dan  personel  dalam  menentukan  masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat (Syafaruddin, 2008).
Jika  mengakaji  kebijakan  publik  para  ahli  dalam  mengungkapkan  konsep kebijakan  muncul  berbagai  variasi  namun  pada  dasarnya  mempunyai  pandang  yang sama  seperti menurut  Anderson  yang  dikutib  oleh  Budi  Winarno  bahwa kebijakan merupakan  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh  seorang aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu  persoalan. Menurut Amir Santoso dalam sudut  pandangnya bahwa kebijakan publik terdiri dari dua  ranah  yaitu  ranah  pertama  dengan  menyamakan  kebijakan  publik  dengan tindakan–tindakan pemerintah dan pada ranah kedua bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan  pemerintah  yang  mempunyai  tujuan  dan  maksud-maksud tertentu  dan  menganggap  kebijakan  publik  memiliki  akibat-akibat  yang  bisa diramalkan ( Budi Winarno, 2008 ).
Maka dapat di katakan bahwasannya kebijakan publik di pandang sebagai proses perumusan,  implementasi  dan  evaluasi  kebijakan,  dari  sini  dapat  kita  lihat  bahwa lembaga-lembaga  pemerintahan  atau  aktor  yang  legitimasi  dalam  mengeluarkan serangkaian  intruksi  kepada  pelaksana  kebiajakan  yang  menjelaskan  tujuan-tujuan dan  cara-cara  untuk  tercapainya  tujuan.  Sebuah  kebijakan  tidak  mungkin  terjadi dengan  sendirinya  melainkan  adanya  perencanaan  dari  sebuah  fenomena–fenomena dan  masalah  yang  muncul  secara  publik  yang  menjadi  petunjuk  arah  bagi  pelaksana kebijakan  agar  tujuan  dari  solusi  permasalahan  dapat  terimplementasikan  sehingga tercapainya tujuan yang di inginkan.
Suwarno
Menurut  Carl  J  Friderick,  kebijakan  itu  adalah  serangkaian  tindakan  yang diusulkan  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan  kesempatan  terhadap  pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (M.Irfan, 2001). Hal ini dapat dipahami bahwa kebijakan itu adalah sebuah usulan yang mengesankan terciptanya  sebuah  tindakan  yang  menginginkan  tercapainya  suatu  tujuan.  Maka kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan pemerintah ( as decision of government ), sebagai bentuk  pengesahan  formal  ( as  formal  authorization ),  sebagai program  ( as programme ),  sebagai keluaran  ( as  output ),  sebagai hasil  akhir  ( as  outcome ), sebagai suatu teori atau model ( as a theory or model ), sebagai proses ( as process ).

## B. Proses Politik dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan
Keberhasilan  dalam  pembuatan  kebijakan  adalah  langkah  pertama  dengan mencakup identifikasi dari bidang umum, analisis, penyusunan sasaran, memutuskan bidang-bidang pelaksanaan, menjelajahi administrasi secara luas, politik dan dimensi masyarakat,  negosiasi  dan  konsultasi,  dan  akhirnya  formulasi  akhir  serta  pelasanaan kebijakan. Efektivitas pembuatan kebijakan adalah kesamaan dari sasaran pada semua level  untuk  meningkatkan  peluang  pencapaian  sasaran  organisasi  dan  tidak menghamburkan  energi  dalam  konflik  (H.A.R  Tilaar,  Rian  Nugroho,  2008).  Banyak ahli politik sepakat bahwa proses pembentukkan kebijakan adalah integral bagi sistem politik  yang  ada. Pembentukan  kebijakan  merupakan  tahap  penentu  pada  proses politik yang efektif, dirubah menjadi keputusan yang berkewenangan (Muhammad Nuh, 2013).
Kebijakan yang di hasilkan oleh sebuah pemerintahan tentunya melalui proses ilmiah  untuk  menghasilkan  sebuah  kebijakan,  begitu  juga  dengan  kebijakan pendidikan yang meracik seputar kebutuhan dalam pendidikan agar dapat terlaksana, untuk merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan sistematis seperti berikut ini:

## 1.    Munculnya masalah dan isu
Masalah kebijakan (publik) adalah kebutuhan dan nilai yang belum terpenuhi atau  kesempatan  untuk  mengadakan  perbaikan  yang  hanya  dapat  dilakukan  melalui kebijakan  publik.  Isu  kebijakan  (publik)  adalah  pandangan  yang  berbeda  tentang masalah  kebijakan  serta  cara  untuk  memecahkannya  (W.N.  Dunn,  2003). Masalah merupakan kensenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga dapat memunculkan kegelisahan pada masyarakat.
Bermuara  dari  problem  yang  muncul  hingga  berkembang  menjadi hot  news issue yang  berkembang  di  kancah  publik  menuai  pro–kontra  yang  merupakan  hasil perdebatan  mengenai  devinisi,  eksplanasi  dan  evaluasi  masalah.  Oleh  karena  itu munculnya  suatu  masalah  misalnya  apakah  pemerintah  harus  membuat  peraturan tentang  standar  pendidikan  dengan  tingkat  kelulusan  pada  dasarnya  merupakan
konflik asumsi mengenai tingkat kualitas pendidikan. Selanjutnya isu menjadi embrio bagi awal munculnya masalah publik di bidang pendidikan, jika masalah ini mendapat perhatian  khalayak  ramai  maka  akan  menyebabkan  isu  tersebut  masuk  ke  dalam agenda  kebijakan  khususnya  agenda  kebijakan  pendidikan  (Ali  Imron,  2006).  Isu yang  muncul  dan  berbuntut  masalah  di  dunia  pendidikan  pada  umumnya  berupa siswa,  guru,  sekolah,  kepala  sekolah,  lembaga  pendidikan,  mulai  dari  tingkat kabupaten atau kotamadya hingga tingkat elit yaitu di kementerian pendidikan, semua ini merupakan sorotan publik terhadap perkembangan pendidikan baik di tinjau secara umum maupun secara khusus. Sebagi contoh isu yang sedang berkembang mengenai kualitas  pendidikan  yang  sangat  bobrok  jika  di  bandingkan  dengan  negara berkembang  lainnya,  kualitas  pendidikan  dapat  di  katakan  seperti  ekor  tikus  yang semakin lama kualitasnya semakin merosot.
Perumusan  kebijakan  adalah  pijakan  awal  dalam  kebijakan  publik  di  bidang politik,  yang  terdiri  dari 2  lapisan  kelompok  sosial:  1)  lapisan  atas  dengan  jumlah yang  sangat  kecil  (elit)  yang  selalu  mengatur;  2)  lapisan  bawah  (massa)  dengan jumlah  yang  sangat  besar  sebagai  yang  diatur,  Peraturan  Pemerintah  mencerminkan kehendak  atau  nilai-nilai  elit  yang  berkuasa. Masyarakat  tidak  memiliki  kekuatan untuk  mempengaruhi  dan  menciptakan  opini  tentang  isu  kebijakan  yang  seharusnya menjadi  agenda  politik  di  tingkat  atas. Sementara  birokrat/administrator  hanya menjadi mediator  bagi  jalannya  informasi  yang  mengalir  dari atas  ke  bawah.  Elit politik  selalu  ingin  mempertahankan status  quo ,  maka  kebijakannya  menjadi konservatif.  Perubahan  kebijakan  bersifat  inkremental  maupun trial and error yg hanya  mengubah  atau  memperbaiki  kebijakan  sebelumnya.  Maka  disaat  isu  yang berkembang  menjadi  perhatian  publik  di  bidang  pendidikan,  dengan  semakin berkembangnya teknologi informasi, informasi bias di dapat dengan mudah, sehingga dapat mengetahui kesalahan dalam sebuah kebijakan dapat segera memperbaikinya.

## 2.   Pengagendaan
Pada  tahap  ini  seluruh  isu  dan  masalah  yang  berkembang  yang  mempunyai urgensi  terhadap  kemaslahatan  masyarakat,  maka secara  otomatis  isu  dan  masalah tersebut  mendapat  perhatian  publik  dan  pejabat  yang  berwenang.  Para  aktor  yang memfilter  masalah  dan  isu  yang  muncul  yang  layak  untuk  di  lakukan  untuk  di identifikasi  lebih  awal  di  bandingkan  dengan  isu  dan  masalah  lain  yang  sedang hangat,  untuk  dimasukkan  kepada  pengagendaan  kebijakan  merupakan  kesepakatan dan juga hasil konfliknya terjadi di antara elit politik itu sendiri.
Munculnya  berbagai  masalah  yang  sangat  urgen  di  kalangan  masyarakat menjadi  sorotan  publik  baik  melalui  media  massa  maupun  media  cetak  para  pejabat yang menangani masalah yang berkaitan dengan jabatannya menjadi pengagenda dan memfilter  masalah  yang  ada,  pada  tahap  ini  suatu  masalah  bisa  tidak  disentuh  dan yang lain menjadi fokus dengan melihat kualitas masalah yang ada.

## 3. Formulasi kebijakan
Setelah  masalah  teridentifikasi  maka  berlanjut  kepada  proses  yang  sangat urgen  yaitu  perumusan  kebijakan  pendidikan,  Anderson  mengungkapkan  perumusan kebijakan  menyangkut  upaya  menjawab  pertanyaan  bagaimana  berbagai  alternatif disepakati untuk  masalah-masalah  yang dikembangkan dan siapa  yang berpartisipasi (Ali  Imron, 2006).  Ini  merupakan  proses  yang  secara  spesifik  ditujukan  untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus.
Pada  tahap  formulasi,  masalah-masalah  yang  sudah  masuk  ke  dalam  agenda, para perumus kebijakan mencari pemecahan masalah terbaik, semua yang mempunyai kepentingan disini bersaing untuk memberikan kontribusi agar dapat dikonsumsi oleh perumus kebijakan, kemudian para perumus kebijakan mengadopsi masukan yang ada dari  sekian  banyak  alernatif  yang  di  tawarkan  oleh  perumus  hingga  mengambil keputusan  kebijakan  yang  akan  di  tetapkan  oleh  lembaga  legislatif,  atau  peradilan. Jika  sebuah  kebijakan  telah  diambil  maka  secara  tidak  langsung  pemerintah mewajibkan  untuk  mengimplementasikan  kepada  unit-unit  administtrasi  yang memobilisasikan  sumberdaya  finansial  dan  manusia,  kemusian  pada  tahap  terakhir evaluasi dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah di rumuskan dapat memecahkan permasalahan (Aswandi, 2011)  .

## C. Aktor-Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan
Seperangkat peraturan tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa adanya yang  membuat,  begitu  pula  dengan  kebijakan  pendidikan. Simeon,  menggolongkan lingkungan  kebijaksanaan  pendidikan  menjadi;  lingkungan  politik  dan  lingkungan non  politik,  kedua  lingkungan  ini  menurutnya  sama-sama  mempunyai  pengaruh terhadap kebijakan, termasuk kebijaksanaan pendidikan. Kedua aktor-aktor , dalam hal menentukan  siapa  aktor  kebijakan  David  Easton  menerangkan  bahwa  ciri  kebijakan publik yaitu kebijakan yang diformulasikan oleh penguasa dalam sistem politik. Yang dimaksud penguasa di sini adalah orang yang terlibat setiap hari dalam sistem politik sekaligus  bertanggung  jawab  dalam  persoalan  ini,  serta  diakui  keberadaannya  oleh sebagian  besar  anggota  sistem  politik  di  mana  tindakan-tindakannya  dapat  diterima serta  mengikat  dalam  waktu  yang  panjang  selama  tindakan  penguasa  dalam  batas kewenangannya.
Bercermin  dari  stakeholder  yang  sukses  dalam  memutuskan  kebijakan pendidikan  dilakukan  oleh  Bill  Clinton,  ketika  menjabat  Gubernur  Arkansas  dan dilanjutkannya  saat  menjabat  presiden  Amerika  Serikat,  yakni  selalu  melibatkan  3 (tiga) aktor utama dalam proses sebuah kebijakan pendidikan secara sinergis, mereka adalah unsur; (1) pemerintah, (2) para guru, dan (3) pakar pendidikan yang dipandang beliau lebih memahami kotak hitam ( black box ) persoalan pendidikan, bukan birokrat bermental  proyek  (Wajdi  Rahman,  2002). Disini  jelas  terlihat  bahwa  pengambilan keputusan  kebijakan  di  Amerika  sangat  sinergi  karena  aktor  yang  berberan  ialah
orang-orang  yang  berkompetensi  di  bidang  pendidikan  sehingga  para  aktor mengetahui  apa  yang  diharapkan  oleh  pasar  pendidikan  dan  percepatan  global. Berbeda halnya dengan negara Indonesia aktor yang di tetapkan oleh pemerintah ialah orang-orang  yang  mempunyai  power  didalam  kalangan  elit  politik  tanpa  melibatkan ahli pendidikan jikapun ada keputusan dominan pada elit politik. Dalam merumuskan kebijakan  pendidikan,  para  pembuat  kebijakan  hendaknya  memperhatikan  beberapa karakteristik  khusus  (Malcoln  L.  Goggin  dkk,  1990). Adapun  karakteristik  yang dimaksud adalah:
a. Memiliki tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih  khusus,  bahwa  ia  harus  memiliki  tujuan  pendidikan  yang  jelas  dan  terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
b. Memenuhi aspek legal-formal, kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan  itu  diakui  dan  secara  sah  berlaku  untuk  sebuah  wilayah.  Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi  yang  berlaku  di  sebuah  wilayah  hingga  ia  dapat  dinyatakan  sah  dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.
c. Memiliki konsep operasional, kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat  umum,  tentunya  harus  mempunyai  manfaat  operasional  agar  dapat diimplementasikan  dan  ini  adalah  sebuah  keharusan  untuk  memperjelas pencapaian  tujuan  pendidikan  yang  ingin  dicapai.  Apalagi  kebutuhan  akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
d. Dibuat oleh yang berwenang, kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di  bidangnya  yang  memiliki  kewenangan  untuk  itu,  sehingga  tak  sampai menimbulkan  kerusakan  pada  pendidikan  dan  lingkungan  di  luar  pendidikan. Para  administrator  pendidikan,  pengelola  lembaga  pendidikan  dan  para  politisi yang  berkaitan  langsung  dengan  pendidikan  adalah  unsur  minimal  pembuat kebijakan pendidikan.
e. Dapat  dievaluasi,  kebijakan  pendidikan  itu  pun  tentunya  tak  luput  dari  keadaan yang  sesungguhnya  untuk  ditindaklanjuti.  Jika  baik,  maka  dipertahankan  atau dikembangkan,  sedangkan  jika  mengandung  kesalahan,  maka  harus  bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.
f. Memiliki  sistematika,  kebijakan  pendidikan  tentunya  merupakan  sebuah  sistem juga,  oleh  karenanya  harus  memiliki  sistematika  yang  jelas  menyangkut  seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi  dan  substansibilitas  yang  tinggi  agar  kebijakan  pendidikan  itu  tidak bersifat  pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya  akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara  internal.  Kemudian  kebijakan  pendidikan  harus  padu  dengan  kebijakan
lainnya;  kebijakan  politik;  kebijakan  moneter;  bahkan  kebijakan  pendidikan  di atasnya atau disamping dan dibawahnya.
Menurut  James  Anderson  meringkas  nilai-nilai  yang  dapat  membantu  dalam mengarahkan  prilaku  para  pembuat  keputusan  kedalam  lima  bagian  yaitu:  a)  nilai- nilai  politik;  keputusan  yang di  hasilkan didasarkan pada keuntungan politik sebagai sarana  mencapai  tujuan-tujuan  partai  atau  kelompok  kepentingan,  b)  nilai-nilai organisasi  layaknya  kepentingan  sebuah  organisi  seperti  bandan  administrasif memberikan banyak imbalan agar menerima usulan kebijakan yang di tawarkan atau menolak  kebijakan  yang  akan  di  berlakukan  karena  dapat  merugikan  organisasi tersebut,  c)  nilai-nilai  pribadi  yaitu  upaya  melindungi  dan  mengembangkan kepentingan  ekonomi,  reputasi  atau  kedudukan  sejarah  seseorang,  seorang  politisi yang  menerima  suap  untuk  membuat  sebuah  keputusan  tertentu,  dan  disisi  lain presiden  mengatakan  bahwa  ia  tidak  akan  menjadi  presiden  yang  pertama  kalah perang mungkin ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi seperti keinginan  untuk  dicatat  dalam  sejarah,  d)  nilai-nilai  kebijakan  memutuskan  dengan melihat  kepentingan  masyarakat  atau  kepercayaan-kepercayaan  mengenai  apa  yang merupakan  kebijakan  publik  secara  moral  benar  atau  pantas,  namun  disini  mungkin para  lembaga  legislatif  harus  siap  dalam  menghadapi  resiko  politik,  e)  nilai-nilai ideologi,  karena  ideologi  merupakan  seperangkat  kepercayaan  dan  nili-nilai  yang berhubungan  secara  logis  yang  merupakan  pedoman  bagi  umat  manusia  (Media Indonesia 2009).

## Penutup
Proses  politik  mencangkup  banyak  segi  salah  satu  diantaranya  adalah  segi proses  perumusan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik.  Setiap  kegiatan politik  selalu berkaitan dengan  bagaimana  proses  perumusan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik. Kata lain dari keputusan politik adalah kebijakan politik sebagai wujud dari tindakan politik. Dalam konteks negara, wujud keputusan politik penyelenggara negara berupa peraturan  dan  perundang-undangan  yang  merupakan  bentuk  dari  kebijakan  publik. Sehingga  untuk  sampai  kepada  lahirnya  sebuah  kebijakan  publik  membutuhkan prosedur  yang  disebut  proses politik.  Mulai  dari pemunculan isu,  kemudian berkembang  menjadi  debat  publik dalam  berbagai  forum,  yang  selanjutnya diartikulasikan  dalam  lembaga  legislative  dan  diproses  menjadi  kebijakan publik, Kebijakan  publik  dapat  juga  berawal  dari  munculnya  isu dan  berkembang  menjadi wacana  publik kemudian  ditangkap  aspirasinya  oleh  pemerintah  yang  dituangkan dalam  sebuah  peraturan  pemerintah.  Dalam  hal  ini  salah  satu  wujud  dari  kebijakan publik  adalah  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  menyangkut  pendidikan (kebijakan pendidikan) .

## Daftar Pustaka
Ali Imron. 2006. Kebijakan Pendidikan Indonesia . Bumi Aksara. Jakarta.
Aswandi.  2011.  Proses  Sebuah  Kebijakan.  http://www.facebook.com/topic.php ,download. Diakses pada 2 Maret 2013.
Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Media Press. Yogyakarta.
Dunn,  William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gajah Mad University Press. Jogjakarta.
Faihansyadad.  2013.  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Bidang  Kurikulum http://Faihansyaddad.wordpress.com/2010/14/analisis-kebijakan-pendidikan- islam-bidang-kurikulum. Diakses pada tanggal 20 Mei 2013.
H.A.R.Tilaar  &  Rian  Nugroho,  2008, KebijakanPendidikan. Pusaka  Pelajar. Yogyakarta.
Malcoln L. Goggin dkk,. 1990. Implementation Theory and Practice . Scott Forgsman
/ Little: Brown Higer Education. London, England.
Malik Fajar. 2001. Platfrom  Reformasi Pendidikan dan Pengembangan  Sumberdaya Manusia . Logos Wacana Ilmu. Ciputat.
Media Indonesia. 2009. Proses Implementasi Kebijakan Publik.
http://hykurniawan.wordpress.com/2009. Diakses pada tanggal 8 Maret 2013.
M.Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
Muhammad Nuh, 2013. Kebijakan Pendidikan Didasarkan 5 K.
http://kotawaringinbaratkab.go.id  sebuah  artikel  4  Mei  2010.  Diakses  pada tanggal 8 Maret 2013.
M. Sirozi. 2005. Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia . INIS. Jakarta.
Noeng  Muhadjir.  2003. Metodologi  Penelitian  kebijakan  dan  Evaluasi  Research . Rake Sarasin. Yogyakarta.
Subandijah.  1993. Pengembangan  dan  Inovasi  Kurikulum .  Raja  Gravindo  Persada.
Jakarta.
Syafaruddin. 2008. Evektivitas Kebijakan Pendidikan: konsep, strategi, dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif . Rineka Cipta. Jakarta.
Tabrani  &  Samsul  Arifin. 1994. Islam  Pluralitas  Budaya  dan  Politik ,  SI Press.Yogyakarta.
Wajdi  Rahman.    2002.  Implementasi  Kebijakan  UU  No.22  Tahun  1999  di  DPRD Kota  Yogyakarta,  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  dan Legislasi. Tesis. MAP UGM. Yogyakarta.