INCLUSIVE SOCIETY:
MERAJUT TOLERANSI BERBANGSA BERBASIS AGAMA,

## SOSIAL-EKONOMI, DAN POLITIK LOKAL
Muhammad Zaki Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo, Jambi muhammadzaki@staiyasnibungo.ac.id

## Abstract
The  diversity  that  develop  in  the  earth  of  Indonesia  is  sunnatullah  and  a necessity that cannot be rejected by anyone, whether they like or dislike. As an entity, the Indonesian people should make the diversity as a force in order to  achieve  the  goal  and  noble  ideals  of  Indonesian  nation,  is  to  bring prosperity  for  all  people,  both  welfare  and  spiritual,  vertical  well-being  or horizontal. The phenomenon that occurs in some Indonesian society at this time is the depletion of community inclusivism at various levels of life, thus becoming  a  problem  for  the  integration  and  wholeness  of  the  nation-state. This fact can be seen from the events that occur in the homeland these days, which  feels  very  exclusive  nuances,  such  as  the  growing  understanding  of radicalism,  terrorism,  religious  politicization  and  intolerant  attitudes  in addressing a social issue. This happens because of various factors, such as the occurrence  of  irregularities  in  religious  understanding  for  some  adherents, the  existence  of  political  interests,  and  the  existence  of  socio-economic problems. Therefore, the inclusive understanding of the community needs to be knit again by promoting the spirit of togetherness, openness and tolerance among fellow elements of the nation. This study aims to re-knit the concept of an  inclusive  Indonesian  society  and  ready  to  accept  the  diversity  and differences.  The  development  of  inclusive  society  in  this  study  is  based  on differences  in  religious,  socio-economic,  and  political  perspectives  that embraced by Indonesians.
Keywords : Inclusive Society, Socio-Economic, Local Politics.

## Abstrak
Keberagaman  yang  berkembang  di  bumi  Indonesia  merupakan sunnatullah dan  sebuah  keniscayaan  yang  tidak  dapat  ditolak  oleh siapapun,  baik  yang  suka  maupun  tidak  suka.  Sebagai  sebuah  entitas, maka  masyarakat  Indonesia  harus  menjadikan  keberagaman  tersebut sebagai  sebuah  kekuatan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  cita-cita mulia bangsa Indonesia, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,  baik  kesejahteraan  lahir  maupun  bathin,  kesejahteraan  vertikal maupun  horizontal.  Fenomena  yang  terjadi  pada  sebagian  masyarakat Indoensia saat ini adalah menipisnya inklufisme masyarakat di berbagai level  kehidupan,  sehingga  menjadi  persoalan  bagi  integrasi  dan keutuhan  berbangsa-bernegara.  Kenyataan  ini  dapat  dilihat  dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini, yang sangat
terasa nuansa eksklusifnya, seperti berkembangnya paham radikalisme, terorisme, politisasi agama dan sikap-sikap intoleran dalam menyikapi suatu persoalan sosial  kemasyarakatan. Hal  ini  terjadi karena berbagai faktor,  diantaranya  adalah  terjadinya  penyimpangan  dalam pemahaman  keagamaan  bagi  sebagian  pemeluknya,  adanya kepentingan  politik,  serta  adanya  problematika  sosial-ekonomi.  Oleh karena  itu,  paham  inklusif  masyarakat  perlu  untuk  dirajut  kembali dengan  mengedepankan  semangat  kebersamaan,  keterbukaan  dan toleransi  antar  sesama  elemen  bangsa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk merajut  kembali  konsep  masyarakat  Indonesia  yang  inklusif  serta  siap menerima  keberagaman  dan  perbedaan  yang  ada.  Pembangunan masyarakat  inklusif  dalam  penelitian  ini  berbasiskan  pada  perbedaan pemahaman  keagamaan,  sosial-ekonomi  dan  sudut  pandang  politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Masyarakat Inklusif, Sosial-Ekonomi, Politik Lokal.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  bangsa  yang  majemuk  dan  merupakan  anugerah  dari  sang Pencipta alam semesta. Namun kemajemukan dapat berpotensi menjadi masalah jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Salah  satu  masalah  berkaitan  dengan kemajemukan  bangsa  Indonesia  adalah  dalam  hal  toleransi  kehidupan masyarakat.  Abad  ke-21  Masehi  sebagai  milenium  ketiga  merupakan  era kebangkitan berbagai pemikiran, diantaranya adalah pemikiran keagamaan yang diikuti dengan maraknya konflik sosial di mana-mana, walaupun agama bukan satu-satunya  faktor  utama,  namun  dalam  eskalasinya  pemikiran  keagamaan memainkan peranan penting. Kesetiaan umat terhadap agamanya secara negatif cenderung  melahirkan  ideologi  eksklusif  yang  dapat  melahirkan  konflik  umat beragama, 1 khususnya sikap intoleransi antar maupun internalpenganut agama. Praktik keberagamaan yang eksklusif ini telah menggejala di berbagai kalangan umat  beragama  di  dunia,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Pola  kehidupan keagamaan seperti ini merupakan salah satu ancaman bagi penciptaan integrasi dan  kohesi  sosial  dalam  masyarakat  yang  plural  dan  multikultural  seperti  di Indonesia. Hal  yang demikian menyulut dampak negatif terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
1 Kunawi Basyir, “Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali”, dalam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman , Vol. 8 (1), 2013, 1.
Dalam  perspektif  sosial  budaya,  agama  tidak  terlepas  dari  masyarakat tempat para pemeluk agama setempat berada. Agama berfungsi sebagai sistem pengetahuan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan di dunia dan memasuki kehidupan  di  akherat.  Karena  fungsi  agama  seperti  itulah,  maka  agama dianggap sebagai roh dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agama dapat menjadi perekat kedamaian, tetapi agama juga dapat menimbulkan ketegangan dan kekerasan sosial. 2
Pemasalahan  toleransi  yang  terjadi  dalam  masyarakat  juga  disebabkan oleh  faktor  sosial-ekonomi,  sebagaimana  konflik  yang  meletus  pada  bulan Januari  1999  di  kota  Ambon.  Hasil  penelitian  Basman  menyebutkan  bahwa interaksi  dalam  bidang  perekonomian  menjadi  salah  satu  sumber  konflik  di Ambon,  karena  masyarakat  (pribumi  komunitas  Islam-Kristen)  di  Ambon merasa tergeser dalam kehidupan ekonomi, karena harus bersaing dengan para pendatang  Bugis,  Buton,  Makassar,  Jawa,  Sumatera,  dan  lain-lain  yang menguasai sebagaian besar sektor perekonomian. 3 Demikian juga halnya dengan konflik yang terjadi di desa Manis Lor Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suwandi  Sumartias  dan  Agus  Rahmat  pada tahun  2013  menyimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara faktor sosial-ekonomi dengan konflik sosial anarkis. 4
Selain  faktor  agama  dan  sosial-ekonomi,  politik  lokal  juga  merupakan bagian  dari  sumber  konflik  di  Indonesia  yang  mengarah  kepada  disintegrasi berbangsa  dan  bernegara.  Dinamika  politik  lokal  mempunyai  peran  penting dalam  eskalasi  konflik  dan  intoleransi  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini  terjadi karena  momen  ini  merupakan  pertemuan  berbagai  kepentingan  politik  dan kekuasaan. 5 Hal  ini  penting  menjadi  perhatian  karena  tidak  bisa  dipungkiri
2 Anonim,“Membangun  Kerukunan  Umat  Beragama  guna  Terwujudnya  Hamonisasi Kehidupan Masyarakat dalam Rangka  Ketahanan Nasional”, dalam Jurnal  Kajian  Lemhanas  RI , Edisi 14, 2012, 122.
3 Basman,  “Komunikasi  Antar Komunitas  Agama dalam Membangun Kerukunan (Studi Terhadap Komunitas Islam-Kristen di Kota Ambon Pasca Konflik)”, dalam Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25 (1), 2009, 57.
4 Suwandi  Sumartias  dan  Agus  Rahmat,  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Konflik Sosial”, dalam Jurnal Penelitian Komunikasi , Vol. 16, (1), 2013, 13. 5 Muhammad  Iqbal  Ahnaf,  dkk, Politik  Lokal  dan  Konflik  Keagamaan:  Pilkada  dan Struktur  Kesempatan  Politik  dalam  Konflik  Keagamaan  di  Sampang,  Bekasi,  dan
politik lokal akan terus menjadi bagian penting dari dinamika politik yang akan menentukan kehidupan masyarakat di Indonesia.
Sejarah  politik  lokal  hampir  setua  umur  penjajahan  kolonial, desentralisasi  kekuasaan,  dan  administrasi  pemerintahan  itu  sendiri.  Bahkan apabila kita menelusuri jauh ke belakang, ke jaman kerajaan yang pernah berdiri dengan megahnya seantero nusantara, para bangsawan mempergunakan politik lokal  untuk  memperluas  wilayah  dan  kekuasaannya.  Sehingga  politik  lokal dapat  dikatakan  bukanlah  barang  baru  dalam  sejarah  pembentukan  karakter bangsa dan negara sampai  detik tulisan ini  dibuat. Sejarah politik lokal terbagi dalam  beberapa  tahapan  masa,  yaitu:  penjajahan  kolonial  Belanda;  penjajahan kolonial  Jepang;  pasca  kemerdekaan  tahun  1945;  Republik  Indonesia  Serikat tahun 1948-1949. 6
Perhatian  terhadap  dinamika  politik  lokal  tidak  bisa  dilepaskan  dari konteks  desentralisasi  di  Indonesia.  Otonomi  daerah  justru  menjadi  pemicu pergeseran konflik dari tingkat nasional ke daerah juga menggeser pola konflik yang  bersifat  vertikal,  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  atau  pemerintah daerah  level  provinsi  dengan  level  di  bawahnya,  akan  tetapi  sudah  bergerak kearah  horizontal,  antar  anggota  masyarakat  sendiri.  Padahal,  otonomi  daerah bermaksud  untuk  meredam  friksi  kepentingan  di  daerah  mengatasnamakan pemerataan  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  di seluruh  Indonesia.  Eskalasi  konflik  demikian  kuat  di  daerah  mampu menggetarkan  kestabilan  politik  nasional.  Konflik  komunal,  terutama  berbasis etnis-religius,  berakibat  pada  semakin  menipisnya  dinding  bangungan  negara bangsa (nation state) , berganti dengan bangunan identitas etnis ataupun religius yang demikian sempit. 7
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas menunjukkanbahwa persoalan pemahaman terhadap pluralitas pemikiran, baik dalam  bidang  keagamaan,  sosial-ekonomi,  maupun  politik  lokal  merupakan
Kupang (Yogyakarta:  Program  Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya  Sekolah  Pasca  Sarjana  UGM, 2015), 3.
6 Ratri  Istania, Modul  Kuliah:  Dinamika  Politik  Lokal (Jakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Adnimistarsi LAN, 2009), 8.
7 Ibid., 47-48.
tantangan  utama  yang  harus  dihadapi  oleh  masyarakat  di  Indonesia.  Terkait dengan  hal  ini,  kesadaran  akan  eksistensi  pluralitas  pemikiran  perlu  dipahami bersama  sebagai  realitas  alamiah.  Kenyataan  ini  akan  membawa  konsekuensi logis  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  tuntutan  untuk  hidup damai antar sesama elemen bangsa. Paradigma dan sikap-sikap yang cenderung eksklusif,  dipertaruhkan  dalam  lingkup  multikulturisme  di  tengah-tengah masyarakat,  sehingga  paradigma  yang  bersifat  inklusif,  toleran,  bahkan pemahaman yang moderat menjadi sebuah solusi atas persoalan intoleransi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan toleran berbasis keragaman agama, sosial-ekonomi dan politik lokal.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  komprehensif  tentang upaya  peningkatan  toleransi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  melalui pendekatan  agama,  sosial-ekonomi  dan  politik  lokal.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  dijadikan  referensi  dan  pedoman  bagi  pengambil  kebijakan maupun stakeholders lainnya  dalam  rangka  menciptakan  kehidupan  berbangsa yang lebih baik, di tengah pluralitas masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek dan tidak dapat dipungkiri eksistensinya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif-eksploratif  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan deskripsi mengenai fenomena serta kondisi toleransi dan intoleransi kehidupan masyarakatIndonesia.  Melalui  pendekatan  kualitatif,  memungkinkan  penulis untuk  mengelaborasi  data  yang  diperoleh  secara  komprehensif  dan  hasil deskripsi  menjadi  lebih  akuntabel.Berdasarkan  topik  (masalah)  yang  diangkat, data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  berasal  dari  dokumentasi dan  literatur.  Dokumentasi  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  literatur-literatur yang representatif dan relevan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh, baik  primer  maupun  sekunder  diolah  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif analitis secara komprehensif, sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang anatomi toleransi yang berbasis pada pendekatan agama, sosial-ekonomi dan politik lokal.

## KAJIAN TEORITIK
1. Masyarakat Inklusif ( Inclusive Society )
Inklusif  secara  bahasa  adalah  terbuka. 8 Kata  inklusif  berasal  dari  bahasa Inggris“ inclusive ”  yang  berarti  sampai  dengan  atau  termasuk.  Istilah  ini digunakan untuk menunjukkan pada suatu keadaan atausikap yang memandang kelompok  lain  sebagai  bagian  atau  termasuk  dari  keadaan  tersebut.  Selain  itu istilah  ini  juga  digunakan  untuk  menyatakan  bahwa  sesuatu  yang  dimiliki seseorang boleh jadi juga terdapat pada orang lain. 9
Masyarakat  inklusif  adalah  masyarakat  yang  terbuka  terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupannya, serta dapat menerimanya sebagai  sebuah  keniscayaan.  Sikap  inklusif  dalam  bermasyarakat  didasarkan pada sikap yang mau saling menghargai dalam perbedaan, dan menjadikannya sebagai  pengikat  dalam  membangun  harmonisasi  hidup  bukan  justru menonjolkan nilai partikular masing-masing.

## 2. Toleransi
Menurut kamus bahasa Indonesia, toleransimerupakan nomina yang berarti sifat atau  sikap  toleran.  Sedangkan  kata  toleranmerupakan  kata  sifat  atau  adjektiva yang  berarti  bersifat  atau  bersikap  menenggang(menghargai,  membiarkan, membolehkan)pendirian (pendapat, pandangan,kepercayaan, kebiasaan, kelakuan,dan  sebagainya)  yg  berbeda  atau  bertentangandengan  pendirian sendiri. 10 Toleransi  berasal  dari  bahasa  latin tolerantia ,  berarti  kelonggaran, kelembutan  hati,  keringanan  dan  kesabaran.  Secara  umum  istilah  toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan. 11
Dalam  Deklarasi  Prinsip-Prinsip  Toleransi UNESCO dinyatakan  bahwa toleransi  adalah  rasa  hormat,  penerimaan,  dan  penghargaan  atas  keragaman budaya  dunia  yang  kaya,  berbagai  bentuk  ekspresi  diri,  dan  cara-cara  menjadi
8 Rofiq  Nurhadi,  dkk,  “Dialektika  Inklusivisme  dan  Eksklusivisme  Islam:  Kajian Semantik Terhadap Tafsir Alquran tentang Hubungan antar Agama”, dalam Kawistara, Vol. 3, (1), 2013, 59. 9 Zain Abidin, “Islam Inklusif: Telaah atas Doktrin dan Sejarah”, dalam Humaniora, Vol. 4, (2), 2013, 1277.
10 Tim  Penyusun, Kamus  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1538.
11 Casram,  “Membangun  Sikap  Toleransi  Beragama  dalam  Masyarakat  Plural”,  dalam Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , Vol. 1, (2), 2016, 188.
manusia.  Toleransi  adalah  kerukunan  dalam  perbedaan. 12 Sedangkan  Sullivan, Pierson  dan  Marcus  menjelaskan  toleransi  sebagai a  willingness  to  put  up  with those things one rejects or opposes, yakni “kesediaan untuk menghargai, menerima atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang”. 13
Toleransi  dalam  penelitian  ini  adalah  kesediaan  menghargai, menghormati  dan  menerima  keberadaan  orang  lain  yang  diaktualkan  dalam sikap  dan  perilaku  baik  perorangan  maupun  kelompok  orang  tanpa  ada paksaan,  dengan  sikap  maupun  perilaku.Toleransi  harus  didukung  oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan  beragama.  Pendek  kata  toleransi  setara  dengan  sikap  positif,  dan menghargai  orang  lain  dalam  rangka  menggunakan  kebebasan  asasi  sebagai manusia.

## 3. Politik Lokal
Politik  lokal  secara  harfiah  adalah  bagian  dari  suatu  sistem  politik  yang dijalankan  oleh  suatu  Negara.  Konteks  lokal  dalam  hal  ini  menyiratkan  pada pemaknaan heterogenitas masyarakat lokal (daerah) yang memiliki kesejarahan, situasi  batin  dan  psikologis  yang  berbeda.  Kondisi  tersebut  tentu  memberikan kontribusi  pada  praktek  politik  di  daerah  sebagai  cara  memanifestasikan  atau praktek dari paradigma yang terbangun. 14
Secara  umum  politik  lokal  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  politik nasional  atau  sistem  politik  yang  dianut  oleh  suatu  negara.  Politik  lokal merupakan dinamika institusi-institusi politik di daerah dalam mengaktualisasikan  interaksi  dalam  penyelenggaran  pemerintahan  dan kehidupan  bermasyarakat  dan  memfungsikan  peran-peran  yang  dilaksanakan oleh masing-masing institusi tersebut. Dalam konteks ini maka institusi-institusi politik lokal adalah dapat dikategorikan menjadi supra struktur politik dan infra struktur politik. Supra struktur politik yang dimaksud adalah pemerintah daerah
12 Ahsanul  Khalikin  dan  Fathuri  (ed.), Toleransi  Beragama  di  Daerah  Rawan  Konflik (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2016), 12.
13 Ibid.
14 Bappenas, Politik  Lokal  Terhadap  Efektifitas  Pemerintahan  Daerah (Jakarta: Ditpolkom Bappenas RI, 2014), 8.
dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD).  Infra  struktur  politik  dalam  hal  ini meliputi partai politik, kelompok kepentingan dan media massa. 15

## Merajut Toleransi Berbasis Agama, Sosial-Ekonomidan Politik Lokal
Toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia merupakan  sebuah  keniscayaan  dalam  berbagai  aspek.  Hal  ini  mengingat pluralitas  masyarakat  yang  tidak  dapat  dipungkiri.  Dalam  realitasnya, kemajemukan ini juga dapat menjadi penyebab perpecahan di antara masyarakat yang  dapat  mengancam  keutuhan  berbangsa  dan  bernegara.  Bagi  masyarakat Indonesia,  kondisi  ini  memerlukan  pendekatan  khusus  untuk  menciptakan toleransi  berbangsa  serta  menghindari  intoleransi,  sehingga  terwujud masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, baik jasmani maupun rohani.
Agama  merupakan  kebutuhan  ideal  bagi  umat  manusia  dan  memiliki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan.  Bahkan manusia tidak dapat hidup  dengan  sempurna  tanpa  melalui  bimbingan  agama.  Peranan  agama menjadi  sangat  penting ketika  agama  dianut  sekelompok  manusia  yang terkait dengan  kegiatan  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  Dalam  kondisi  semacam itulah agama telah menjadi kultural  manusia. Sehingga agama dan masyarakat memiliki keterkaitan yang bersifat timbal balik.
Dalam  masyarakat  yang  plural  dari  segi  agama,  sebagaimana  di Indonesia, jika terjadi konflik sosial, faktor agama seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak  yang  konflik  untuk  menciptakan  solidaritas  kelompok  sekaligus sebagai  pemicu.  Dengan  demikian,  di  kalangan  umat  beragama  konflik  sosial dapat berkembang menjadi konflik atau intoleransi keagamaan.
Berdasarkan hasil  kajian Badan Litbang dan Diklat  Kementerian Agama yang  kemudian  disosialisasikan  oleh  H.M.  Atho  Mudzhar  melalui  tulisannya dalam buku berjudul “Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan” ada beberapa  faktor  penyebab  ketidakrukunan  atau  yang  dapat  menimbulkan konflik  atau  intoleransi.  Faktor-faktor  dimaksud  meliputi  “faktor  keagamaan” dan  “faktor  non  keagamaan”.  Faktor-faktor  keagamaan  selain  doktrin
keagamaan,  yaitu:  penyiaran  agama;  pendirian  rumah  ibadat;  bantuan keagamaan  luar  negeri;  perkawinan  antar  pemeluk  agama  yang  berbeda; pengangkatan  anak;  pendidikan  agama;  perayaan  hari  besar  keagamaan; perawatan  dan  pemakaman  jenazah;  penodaan  agama;  kegiatan  kelompok sempalan;  dan  transparansi  informasi  keagamaan.  Sedangkan  faktor  non keagamaan, meliputi: kesenjangan ekonomi; kepentingan politik dan perbedaan nilai budaya. 16
Sikap toleran terhadap aspek atau faktor-faktor keagamaan tertentu yang dilakukan  seseorang  maupun  kelompok  orang  terhadap  umat  beragama  lain, dapat  ditingkatkan  dan  dikembangkan  untuk  menangkal  kemungkinan timbulnya konflik serupa pada masa mendatang, sehingga daerah yang semula dikategorikan  sebagai  “rawan  konflik”  diharapkan  tingkat  kerawanannya berkurang. Sebaliknya, jika sikap intoleransi berkembang di suatu daerah maka dapat  menjadi  faktor  pemicu  yang  akan  mendorong  daerah  rawan  konflik menjadi daerah konflik.
Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan  kemudian  berpindah  atau  merubah keyakinan-nya  untuk  mengikuti dan  berbaur  dengan  keyakinan  atau  peribadatan  agama-agama  lainnya (sinkretisme);  tidak  pula  dimaksudkan  untuk  mengakui  kebenaran  semua agama/  kepercayaan;  melainkan  bahwa  ia  tetap  pada  suatu  keyakinan  yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain, sehingga dalam  dirinya  terdapat  kebenaran  yang  diyakininya  sendiri  menurut  suara hatinya  sendiri  yang  tidak  diperoleh  atas  dasar  paksaan  orang  lain  atau diperoleh dari pemberian orang lain.
Masyarakat  multikultural  terpola  oleh  keragaman  budaya  termasuk keragaman agama.  Di  dalam perjalanannya, agama-agama yang muncul dalam masyarakat multikultural kemudian dipahami oleh umatnya. Di antara mereka, ada yang memahaminya secara rasional an sich dan ada pula yang memahami- nya  secara  irrasional  atau  mistis.  Dampak  heterogenitas  agama  ini  bisa memunculkan  konflik  di  antara  umat  berbeda  agama.  Toleransi  sangat
16 Fathuri (ed.), Toleransi, 4.
dibutuhkan  untuk  menciptakn  keseimbangan  dan  kohesi  sosial  dalam masyarakat  multikutral.  Untuk  menciptakan  sikap  toleransi  beragama  yang proposional  dalam  masyarakat  multikultural  perlu  menumbuhkan  sikap inklusifdalam  berteologi.  Sikap  inklusifini  mutlak  diperlukan  tanpa  kompromi agar  mereka  bisa  menjalankan  toleransi  beragama  dengan  baik.  Jika  sikap inklusifini tidak dimiliki, maka toleransi terhadap agama orang lain hanya akan sebatas basa-basi atau,  sekalipun  toleransi  beragama  bisa  dilakukan, kecenderungan  menyampur  seluruh  ajaran  beragama  atau  menafikan  ajaran agama dan digantikan dengan kepentingan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat umum dan sekuler akan muncul.
Pemasalahan  intoleransi  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dapat  juga disebabkan  oleh  faktor  sosial-ekonomi,  beberapa  penelitian  terdahulu menjelaskan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  faktor  sosial- ekonomi dengan konflik sosial. Selain faktor agama dan sosial-ekonomi, politik lokal  juga  merupakan  bagian  dari  sumber  konflik  dan  intoleransi  di  dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  mengarah  kepada  disintegrasi  berbangsa  dan bernegara.  Dinamika  politik  lokal  mempunyai  peran  penting  dalam  eskalasi konflik dan intoleransi di tengah masyarakat. Hal ini  terjadi karena momen ini merupakan  pertemuan  berbagai  kepentingan  politik  dan  kekuasaan.Hal  ini penting menjadi perhatian karena tidak bisa dipungkiri politik lokal akan terus menjadi bagian penting dari dinamika politik yang akan menentukan kehidupan masyarakat di Indonesia.
Pada  dasarnya,  dalam  keragaman  terkandung  kekayaan  yang  membuat hidup  semakin  berarti.  Tetapi  dalam  keragaman  juga  terbuka  peluang  untuk saling  bersinggungan  atau  bahkan  konflik.  Motif  ekonomi,  politik,  atau kekuasaan  menjadikan  pluralitas  sering  diposisikan  sebagai  komoditas  untuk meraih  tujuan  yang  tidak  beradab.  Maka,  atas  nama  perbedaan,  antaranggota dalam  satu  kelompok  dapat  saling  ejek,  saling  serang,  bahkan  saling memusnahkan. Realitas semacam inilah yang sering terjadi di Indonesia. Konflik
etnis, kelompok, atarsuku, dan ataragama menjadi persoalan serius yang masih sering meletup setiap waktu. 17
Ketika  pluralitas  merupakan  sebuah  realitas,  maka  membangun kesadaran terhadap inklusifisme dalam berbagai aspek, termasuk sosial-ekonomi dan politik merupakan dimensi yang sangat penting. Sebab, kesadaran terhadap inklusifisme  inilah  yang  seharusnya  menjadi  landasan  dalam  bersikap, berinteraksi,  dan  membangun  relasi  sosial  secara  luas.  Tanpa  kesadaran demikian,  setiap  perbedaan  dinilai  sebagai  ancaman  yang  harus  ditundukkan. Pihak  yang  berbeda  dinilai  sebagai  lawan,  bukan  sebagai  kawan  dialog  yang setara. Kata kuncinya adalah membangun kesadaran tentang inklusif.
Dalam  membangun  kesadaran  tersebut  perlu  sebuah  upaya  intensif. Upaya  intensif  tersebut  bisa  berupa  pendidikan  multikultural  bagi  masyarakat yang  dilakukan  dalam  semua  jenjang  pendidikan,  serta  melibat  seluruh komponen  bangsa,  sesuai  dengan  kapasitasnya  masing-masing.  Masyarakat yang  telah  memiliki  wawasan  tentang  multikulturalisme  dan  memiliki  cara pandang yang inklusif terhadap agama, sosial dan politik, maka dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang harmonis akan tercipta.

## PENUTUP
Masyarakat  inklusif  adalah  masyarakat  yang  terbuka  terhadap  perbedaan- perbedaan  yang  ada  dalam  kehidupannya  dalam  berbagai  aspek,  serta  dapat menerimanya sebagai  sebuah  keniscayaan.  Sikap  inklusif  dalam  bermasyarakat didasarkan  pada  sikap  yang  mau  saling  menghargai  dalam  perbedaan,  dan menjadikannya  sebagai  pengikat  dalam  membangun  harmonisasi  kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran terhadap inklusifisme merupakan landasan dalam bersikap, berinteraksi, dan membangun relasi sosial secara luas, sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik dalam bingkai toleransi kebangsaan. Dengan kesadaran ini, akan terealisasi semangat kehidupan berbangsa dan sebagai syarat bagi terlaksananya keadilan dan kesejahteraan bersama.
17 Eko  Sumadi,  “Membangun  Keberagmaan  Inklusif  Melalui  Konseling  Multikultural”, dalam Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam , Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 15.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Zain.  “Islam  Inklusif:  Telaah  atas  Doktrin  dan  Sejarah”.Dalam Humaniora, Vol. 4 (2), 2013.
Ahnaf,  Muhammad  Iqbal,  dkk. Politik  Lokal  dan  Konflik  Keagamaan:  Pilkada  dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang .  Yogyakarta:  Program  Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya  Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2015.
Anonim.  “Membangun  Kerukunan  Umat  Beragama  guna  Terwujudnya Hamonisasi  Kehidupan  Masyarakat  dalam  Rangka  Ketahanan Nasional”.Dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI , Edisi 14, 2012.
Bappenas. Politik Lokal Terhadap Efektifitas Pemerintahan Daerah . Jakarta: Ditpolkom Bappenas RI, 2014.
Basman. “Komunikasi Antar Komunitas Agama dalam Membangun Kerukunan (Studi  Terhadap  Komunitas  Islam-Kristen  di  Kota  Ambon  Pasca Konflik)”.Dalam Kontekstualita:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan, Vol.  25, (1), 2009.
Basyir,  Kunawi.  “Pola  Kerukunan  Antarumat  Islam  dan  Hindu  di  Denpasar Bali”.Dalam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman , Vol. 8 (1), 2003.
Casram.  “Membangun  Sikap  Toleransi  Beragama  dalam  Masyarakat Plural”.Dalam Wawasan:  Jurnal  Ilmiah  Agama  dan  Sosial  Budaya ,  Vol.  1  (2), 2016.
Istania,  Ratri. Modul  Kuliah:  Dinamika  Politik  Lokal .  Jakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Adnimistarsi LAN, 2009.
Khalikin,  Ahsanul  dan  Fathuri  (ed.). Toleransi  Beragama  di  Daerah  Rawan  Konflik . Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2016.
Nurhadi, Rofiq, dkk. “Dialektika Inklusivisme dan Eksklusivisme Islam: Kajian Semantik  Terhadap  Tafsir  Alquran  tentang  Hubungan  antar Agama”.Dalam Kawistara, Vol. 3 (1), 2013.
Sumadi,  Eko.  “Membangun  Keberagmaan  Inklusif  Melalui  Konseling Multikultural”.Dalam Konseling  Religi:  Jurnal  Bimbingan  Konseling  Islam , Vol. 7 (1), 2016.
Sumartias,  Suwandi  dan  Agus  Rahmat.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Konflik Sosial”.Dalam Jurnal Penelitian Komunikasi , Vol. 16 (1), 2013.
Tim  Penyusun. Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional, 2008.