INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8582-8590 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perkembangan Partisipasi Politik Menuju Demokrasi Pemilu 2024
Friska Lorentian Purba 1 , Natasya Adriani 2 , Nike Margaretha Br Sembiring 3 , M. Iraqi Fauzi 4 , Tessa Lonika Simanullang 5 , Julia ivanna 6
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan Email: friskapurba169@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam lingkup demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik sangat mempengaruhi legitimasi negara. Partisipasi  politik  yang  semakin  tinggi,  akan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  memang  mahami, mengikuti  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  kewargaraan.    Indonesia  adalah  suatu  negara demokrasi, salah satu contoh demokrasi ialah  Pemilu.  Tingkat Partisipasiasyarakat masyarakat  dalam pemilu,  terutama  pemilu    yang  akan  datang  yaitu  pemilu  2024  mencermin  bagaimana  tingkat perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Dimana asas pemilu negara Indonesia bahwa pemilu di selenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum yang adil dan berintegritas, berkaitan dengan penggunaan hak pilih oleh masyarakat dan memahami tujuan memilih pemimpin yang bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan study literatur yaitu  serangkaian  kegiatan  pengumpulan  data  pustaka,  baikbitu  dari  jurnal,  buku,  karya  ilmiah  dan skripsi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana    perkembangan    partisipasi  politik masyarakat dalam menuju Pemilihan Umum tahun 2024.
Kata Kunci: Partisipasi Politik,  Masyarakat, Pemilu 2024

## Abstract
In the scope of democracy, public participation in politics greatly affects the legitimacy of the state.  The  higher  political  participation,  will  show  that  people  do  understand,  follow  and participate in civic activities.  Indonesia is a democratic country, one example of democracy is elections.  The level of community participation in elections, especially the upcoming elections, namely the 2024 elections, reflects how the level of democratic development in the country of Indonesia.  Where  the  principle  of  elections  in  Indonesia  is  that  elections  are  held  directly,
openly,  freely,  secretly,  honestly  and  fairly.  Fair  elections  and  integrity,  related  to  the  use  of voting rights by the public and understanding the purpose of choosing leaders who can bring a better life. This research uses a literature  study, which  is a series  of  library data collection activities, both from journals, books, scientific papers and theses. The purpose of this research is to find out how the development of community political participation in the 2024 General Election.
Keywords: Political Participation, Community, General Election 2024

## PENDAHULUAN
Tingginya  suara  masyarakat  dalam    pemilu  merupakan  harapan  ideal  bagi terselenggaranya  pemilu  parlemen  sedemikian  rupa  sehingga  penyelenggaraan    pemilu menjadi  penyelenggaraan  pemilu  yang  bermutu  dan  mencerminkan  tingginya  kesadaran atau  tanggung  jawab  serta  sinergi  antar  pihak  terkait.  Untuk  mencapai  partisipasi masyarakat  yang  tinggi  diperlukan  strategi  yang  tepat  untuk  memahami  keadaan masyarakat.  Pemahaman    masyarakat  dapat  dilihat  melalui  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat, yakni. dengan mengidentifikasi atau mengakui komunitas, mengambil langkah- langkah untuk memperkuat dan melindungi komunitas.
Partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi  demokrasi  di  Indonesia.  Partisipasi  masyarakat  penting  untuk    legitimasi kekuasaan  dalam  pemerintahan.  Sebagaimana  asas    pemilu    Indonesia  bahwa  pemilu diselenggarakan  secara  langsung,  terbuka,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil,  hal  inilah  yang menjadi landasan dalam menganalisis  partisipasi masyarakat. Tingginya  persentase  warga yang  tidak    memilih  atau    datang  ke  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  menunjukkan rendahnya  partisipasi  masyarakat  dan  buruknya  kualitas  demokrasi  sebagai  sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diterima pemerintah Indonesia.
Rendahnya partisipasi masyarakat  dalam pemilu parlemen  menjadi alasan mengapa perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu dan hal-hal lain yang terkait  dengannya  guna  mencapai  penyelenggaraan  pemilu  yang  lebih  berkualitas. Permasalahan    ketidakhadiran  masyarakat  pada  saat  pemungutan  suara  menunjukkan bahwa  sistem  pemerintahan  demokratis  di  Indonesia  perlu  dievaluasi  atau  diterapkan. Berdasarkan data, Indonesia dengan jumlah 548 wilayah yang  terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten,  dan 98 kota merupakan tantangan karena struktur  penduduk Indonesia  yang sangat besar dan beragam.
Dalam kaitannya dengan masyarakat luas, pemilu dapat dilihat sebagai pertarungan antagonisme  politik,  dimana  masyarakat  mempunyai  hak  untuk  menentukan  siapa  yang baik dan siapa yang buruk, siapa yang jujur atau tidak, atau siapa yang dianggap bermoral dan tidak bermoral.  dasar evaluasi calon yang   dipilih baik oleh  badan eksekutif maupun legislatif  (Hiariej:  2014).  Bahasa  moral  lainnya  dapat  dikatakan  sebagai  patriotisme  dalam perjuangan merebut kepercayaan  masyarakat. Analisis berdasarkan moral judgement atau metode  antagonisme  berikut  ini  dapat  dilihat  pada  pemilu  presiden  Indonesia,  dimana berdasarkan  konteks  antagonisme  cenderung  memutuskan  bahwa  partai  yang  dianggap baik akan memenangkan pemilu (Flahaut: 2003).
Kualitas  implementasi  demokrasi  pada  pemilu    2024  terlihat  melalui  evaluasi  pada pemilu  sebelumnya.  Dalam  perdebatan  yang  sedang  berlangsung,  dampak    pemilu sebelumnya  dipadukan  dengan  hasil  yang  dicapai  pemerintah  dalam  melaksanakan amanah yang   diberikan sesuai dengan tujuan   kesejahteraan sosial nasional.  Keterkaitan antara  penyelenggaraan  pemilu  dengan  hasil  kerja  pejabat  dimasukkan  sebagai  satu kesatuan  dalam  persiapan  pelaksanaan  pemilu,  memberikan  pelayanan  yang  maksimal mulai  dari  pendataan  awal  hingga  penghitungan  suara  untuk  menampilkan  hasil  pemilu sesuai dengan ketentuan. hasil pemilu. prinsip transparansi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif  merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang sudah ada    dan  mendeskriptifkan  sesuai  fenomena.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif ialah    pengungkapan  dan  pengklarifikasian  mengenai  suatu  fenomena  atau pernyataan    social.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  mempelajari  masalah-masalah dalam    masyarakat,  serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  situasi-situasi tertentu,    termasuk  tentang  hubungan  kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap,  pandangan- pandangan  serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu    fenomena.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  penerapan  metode  kualitatif.  Selain itu    semua  yang  dikumpulkan  berkemungkinan  menjadi  kunci  terhadap  apa  yang sudah    diteliti.  Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  metode  kualitatif. Melalui    metode  ini,  penulis  akan  menggambarkan  masalah  yang  dibahas  berdasarkan data-  data  yang  relevan  diperoleh  serta  menafsirkan  data-data  yang  dimaksud  sebagai
suatu  proses  analisa  untuk  mencari  relevansi  antar  variabel.  Penulis  melalukan metode    Wawancara  (Interview),Wawancara  dilakukan  dengan  pihak  yang  berkompeten atau    berwenang  serta  yang  dianggap  lebih  mengetahui  dan  memahami  masalah peneliti    memberikan  informasi  dan  keterangan  yang  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuh oleh  peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Partisipasi Politik
Di  Indonesia,  partisipasi  politik  sangat  penting  untuk  menjaga  sistem  demokrasi. Meningkatnya  partisipasi  politik  di  suatu  negara  menunjukkan  bahwa  masyarakat mempunyai  pemikiran  yang  bijaksana  dan  memahami  pentingnya  politik  dalam mentransformasi  suatu  negara.  Secara  umum,  partisipasi  politik  dapat  diukur  dari  jumlah masyarakat yang bersedia menganggur. Partisipasi politik secara umum tidak akan pernah lepas  dari  pemilihnya,  khususnya  pemilihan  umum.  Warga  negara  yang  memenuhi persyaratan untuk memilih aktor politik memutar kekuasaan adalah pemilih. Tidak berlaku bagi  pengemudi  pemula,  yang  dimaksud  dengan  pengemudi  yang  baru  pertama  kali mengajukan  perizinan umum. Berdasarkan keterangan  para  perintis, mereka diidentifikasi sebagai WNI yang berusia 17 tahun atau belum 17 tahun namun telah menikah.
Terdapat  perbedaan  kualitas  pelaksanaan  demokrasi  antara  Indonesia,  negara marginal,  dan  negara  lain  yang  sistem  politik  nasionalnya  terdiversifikasi.  Berdasarkan agenda  demokrasi,  demokrasi  Indonesia  mempunyai  definisi  yang  jelas  tentang  idiom Pancasila  yang  perlu  diperlakukan  sebagai  sesuatu  yang  sakral.  Hal  ini  berkaitan  dengan upaya  kebijakan  yang  akan  dilakukan  pada  masing-masing  wilayah  pemerintahan  yang mempunyai  karakteristik  berbeda-beda,  sehingga  setiap  kebijakan  yang  digagas  akan mempunyai  karakteristik  yang  sesuai  atau  dapat  dilaksanakan  pada  suatu  wilayah pemerintahan tertentu.
Faktor-faktor yang menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik adalah sebagai berikut:
1. Kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik dapat muncul melalui jalur swasta atau organisasi, jika individu tersebut termotivasi untuk berpartisipasi dalam politik dengan aktif dalam organisasi tertentu atau dengan mengamati media.
2. Menganalisis  karakteristik  sosial  yang  berdampak  negatif  terhadap  partisipasi  politik,
meskipun status politik individu berbeda-beda, banyak pihak yang menentang otoritas politik.
3. Baik  sistem  politik  nasional  maupun  sistem  kepartaian  berdampak  pada  dinamika pemula.  Bangsa  yang  demokratis  selalu  bersedia  berpartisipasi  karena  menghargai kebaikan bersama.
4. Perbedaan  wilayah  mempengaruhi  perbedaan  kinerja  individu.  Karena  preferensi pribadi, lingkaran pemungutan suara menghasilkan pemilih pemula yang berpartisipasi tanpa paksaan.
Ada  beberapa  faktor  yang  secara  konsisten  melemahkan  kehidupan  politik  mereka sehari-hari  dan  menghalangi  mereka  untuk  menjalankan  peran  kepemimpinan  mereka secara  efektif.  Misalnya,  faktor  rasa  tidak  stabil  akibat  perubahan  standar  ekonomi  dan pendidikan  serta  kesenjangan  gender.  Masalah  ini  masih  berkembang  karena  status perempuan dalam politik lebih menonjol dibandingkan laki-laki, dan mereka yang memiliki status sosial atau ekonomi lebih tinggi cenderung lebih aktif dan memiliki kemauan lebih besar  untuk  berpartisipasi  dalam  masyarakat  dibandingkan  mereka  yang  berstatus  sosial lebih  rendah.  Kemudian,  keluarga  juga  menjadi  faktor  pengaruh  atau  penghambat partisipasi politik.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  untuk  memudahkan  peserta  baru berpartisipasi.  Pertama  dan  terpenting,  pemerintah  harus  rajin  mengatur  proses  transisi. Oleh  karena  itu,  aturan  pelanggaran  dikembangkan  sesuai  dengan  spesifikasi  teknis  dan pedoman etika. Selain itu, setiap partai politik profesional, termasuk KPU, harus berusaha lebih  tegas  terhadap  pendatang  baru  di  bidang  sosial  dan  politik  guna  memperdalam pemahaman  mereka  terhadap  permasalahan  tersebut.  Terakhir,  untuk  melawan monetarisme, para pendatang baru perlu memperkuat pendidikan politik mereka. Selain itu, pemilih yang bijak memilih pemimpin.
Partisipasi  masyarakat  menentukan  dalam  membentuk  ruang  publik,  dalam setiapprosespolitikmelahirkansikap  politik  setawal,  dalam  ruang  publik  berkaiannerat dengan  partisipasimasya-rakat  dalam  demokratisasi  (Adi  Himawan,  2013).  Ruang  publik tercermin di semua lapisan masyarakat, kecuali di komunitas lokal dimana anak-anak kecil kemungkinannya  untuk  terlibat  dalam  aktivitas  kriminal.  Perkembangan  ruang  publik mengakomodasikan  suatu  proses  masayarakat  yang  bersama  tentang  kemampuan komunikasi. Habermas (1989) mengkategorikan ruang publik menjadi dua kategori: ruang publik politik dan ilmu sosial ruang publik. Realisme politik tidak hanya menyoroti volatilitas
perekonomian tetapi juga menyoroti cara-cara perubahan struktur sosial masyarakat. Selain itu,  keterlibatan  dalam  partai  politik  juga  penting.  Iklim  politik  saat  ini  telah  mengurangi partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik  dan  pemerintahan.  Menurut  teori,  semakin banyak  politisi  yang  menawarkan  lebih  banyak  peluang  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  memajukan  tujuan  dan  nilai-nilai  mereka  serta  keinginan  untuk mempengaruhi isu-isu politik dan sosial.
Partai  politik  merupakan  sarana  terselenggaranya  sistem  demokrasi  sesuai  dengan hukum yang telah ada sejak awal sejarah bangsa Indonesia. Hal ini terutama berlaku pada keyakinan  masyarakat  yang  anti-musyawarah,  namun  juga  berlaku  pada  proses pembentukan sikap konsisten yang dapat menimbulkan konflik jika keyakinan musyawarah tersebut ditegakkan.
Pendekatan yang berkualitas dapat ditambah melalui pendekatan secara inklusifisme, yang melihat  pada  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  ekonomi  termasuk  berdasarkan pemahaman yang dilakukan tepatnya dalam pembagian wilayah di Indonesia. Hal ini terkait dengan  upaya  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  strategi  pembangunan  nasional Indonesia  yang  berbasis  pada  pendentan  sosial,  budaya,  politik,  dan  ekonomi.  Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dicapai melalui kegiatan pemilu, namun sangat didukung oleh kondisi masyarakat luas yang telah dimulai.

## Pemilu dan Upaya Wujudkan PEMILU 2024 Berkualitas
Pemilihan  umum  merupakan  peristiwa  penting  sebagai  perwujudan  pelaksanaan sistem  pemerintahan  demokrasi  yang  dianut  negara  Indonesia.  Pemilihan  umum  adalah suatu proses demokratis di mana warga negara berhak memilih wakil-wakil mereka untuk mengepalai pemerintahan atau lembaga-lembaga legislatif. Pemilu merupakan mekanisme fundamental  dalam  sistem  demokrasi  yang  memungkinkan  partisipasi  masyarakat  dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara.
Pelaksanaan  dan  proses  pemilu  tentu    telah  diatur  dalam  Undang-Undang  yaitu Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  (UU  Pemilu),  Undang-undang  ini mengatur  seluruh  proses  pemilihan  umum  di  Indonesia,  termasuk  pemilihan  presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pilkada  (UU  Pilkada,  Undang-undang  ini  fokus  pada  pemilihan  kepala  daerah (pilkada)  di  tingkat  provinsi,  kabupaten,  dan  kota.    Selanjutnya  juga  telah  diatur  dalam Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Tata  cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Termasuk  Panitia  pengawas  Kecamatan  yang
dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  dan  pemilihan berdasarkan  mandate  yang  diberikan  Bawaslu  kabupaten  dan  kota  kepada  panitia pengawas kecamatan.
Untuk  mewujud  Pemilu  2024  berkualitas  yang  adil  dan  berintegritas,  berkaitan dengan  penggunaan  hak  pilih  oleh  masyarakat  dan  memahami  tujuan  nya    memilih pemimpin yang bisa membawa kehidupan negara yang lebih baik. Pemilu yang efektif dan efesien disini, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada calon pemimpin yang tepat memiliki visi dan misi yang jelas, mudah dimengerti masyarakat dan bisa dilaksanakan visi misi tersebut, tidak omong kosong saja.
Dalam  mewujudkan  pemilu  2024  yang  berkualitas  dan  pandai  dalam  menentukan arah  pemerintahan,  harus  dibutuh  upaya  masyarakat  itu  sendiri  terutama  upaya pemerintah. Pemerintah dapat mengambil berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Beberapa upaya yang mungkin diambil antara lain:
1. Edukasi  Pemilih:  Melakukan  kampanye  edukasi  yang  intensif  untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu, prosedur pemilihan, dan dampak partisipasi aktif dalam proses demokratis.
2. Pendidikan  Politik  Menyelenggarakan  program  pendidikan  politik  di  sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan kesadaran akan isu- isu politik.
3. Kampanye  Sosial  Media:  Memanfaatkan  platform  media  sosial  untuk  menyebarkan informasi tentang pemilu, mendorong partisipasi, dan memberikan penjelasan tentang kandidat dan platform mereka.
4. Pemberdayaan  Pemuda:  Mendorong  partisipasi  aktif  pemuda  dengan  mengadakan program dan acara yang relevan, serta memberikan peran yang signifikan dalam proses demokratis.
5. Pelatihan  Petugas  Pemilu:  Memberikan  pelatihan  kepada  petugas  pemilu  untuk meningkatkan  profesionalisme  dalam  menyelenggarakan  pemilu  dan  memberikan pelayanan yang baik kepada pemilih.
6. Promosi  Keterlibatan  Perempuan:  Mendorong  keterlibatan  perempuan  dalam  proses politik, baik sebagai pemilih maupun kandidat, dengan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin ada.
Tetapi  perlu  di  tegas  kan  tidak  hanya  peran  pemerintah  saja  yangbdibutuh  dan  di perlukan.  Upaya  dari  masyarakat  sendiri  sangat  di  butuh  kan  untuk  mewujudkan  pemilu
yang  berkualitas  dan  mendapat  pemimpin  negara  dan  lembaga  -  lembaga  yang  akan membawa  negara  lebih  baik  lagi  dan  mensejahterakan  rakyat.  Berikut  beberapa  upaya masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas:
1. Pendidikan  Politik  Mandiri:  Masyarakat  dapat  meningkatkan  literasi  politik  mereka sendiri dengan membaca, mengikuti berita politik, dan memahami posisi kandidat serta platform mereka.
2. Partisipasi Aktif dalam Kampanye: Mengambil peran aktif dalam kampanye dan diskusi politik  di  lingkungan  sekitar  untuk  memotivasi  partisipasi  lebih  banyak  warga  dalam proses pemilu.
3. Pemantauan Pemilu: Masyarakat dapat membentuk kelompok pemantau pemilu untuk memantau tahapan-tahapan pemilu, termasuk proses pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan suara.
4. Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab: Berpartisipasi  dalam  percakapan politik  di  media  sosial  dengan  cara  yang  bertanggung  jawab,  membagikan  informasi yang valid, dan menghindari penyebaran berita palsu.
5. Mengikuti Penyuluhan Pemilih: Masyarakat  dapat menyelenggarakan sesi  penyuluhan atau diskusi terbuka untuk membahas isu-isu politik, calon-calon, dan platform pemilu guna meningkatkan pemahaman pemilih.
6. Pentingnya  Suara  Setiap  Pemilih:  Mendorong  teman,  keluarga,  dan  tetangga  untuk menggunakan hak pilih mereka, serta menyadarkan mereka akan dampak pentingnya partisipasi setiap pemilih dalam proses demokratis.
7. Ikut  Partisipasi  dalam  Organisasi  Sipil:  Bergabung  dengan  organisasi  non-pemerintah yang fokus pada pemantauan pemilu, advokasi, dan edukasi politik untuk memberikan suara dan dukungan yang lebih besar.

## SIMPULAN
Dari  studi  literatur  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat memainkan peran penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks  Pemilihan  Umum  2024.  Faktor-faktor  seperti  kesadaran  masyarakat,  karakteristik sosial,  sistem  politik,  dan  perbedaan  wilayah  mempengaruhi  partisipasi  politik.  Peran pemerintah, partai politik, dan pendidikan politik juga diakui sebagai faktor penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Selain itu, penting untuk memperhatikan pendekatan inklusifisme  dalam  meningkatkan  kualitas  partai  politik  dan  memperluas  partisipasi
masyarakat,  bukan  hanya  melalui  pemilu  tetapi  juga  melalui  kondisi  masyarakat secara keseluruhan

## DAFTAR PUSTAKA
Rismawati, R., Ulandari, P., Utari, E., Argadinata, B., & Anwar, M. S. (2023). Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 11686-11697.
Hayati, N. N. (2021). URGENSI PELIBATAN GENERASI MUDA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 YANG DEMOKRATIS. Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 23-34.
Sinaga, K. (2023). ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK MENUJU DEMOKRASI BERKUALITAS PADA PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024. Warta Dharmawangsa, 17(3), 1396- 1412.
Arlen Intani. (2023). Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8), 2986-6340.
Rismawati, Putri U., Emilia U., Bagas A., Moh. Syaiful A. (2023). Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024.  Journal Of Social Science Research, 3(2), 2807-4246