## PENDAHULUAN
Keinginan    untuk  mencegah  dan menanggulangi tindak pidana perdagangan  orang    didasarkan  pada nilai-nilai  luhur,  komitmen  nasional, dan  internasional  untuk    melakukan upaya    pencegahan    Sejak  dini. Perdadangan    orang,  khususnya perempuan    dan  anak,    merupakan tindakan yang  bertentangan  dengan harkat    dan  martabat    manusia    dan melanggar      hak  asasi  manusia, sehingga  harus  diberantas.
Bila    dilihat  perkembangannya, dimana  perdagangan    orang    telah meluas    dalam  bentuk    jaringan kejahatan      terorganisasi    maupun tidak    terorganisasi,    baik    bersifat antar negara  maupun dalam  negeri, sehingga  menjadi  ancaman terhadap masyarakat,    bangsa,  dan  negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan  terhadap    hak    asasi manusia.
Pada  tingkat  dunia  perdagangan perempuan    dan  anak  terkait    erat dengan kriminalitas  dan  dinyatakan sebagai    pelanggaran    hak  asasi manusia (HAM) berat. Karena korban diperlakukan  seperti  barang dagangan  yang      dijual,  dibeli, dipindahkan    dan    dijual    kembali
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
serta      dirampas    hak  asasinya bahkan  beresiko kematian.
Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan  anak  adalah
kelompok    yang    paling    banyak menjadi    korban    tindak  pidana perdagangan    manusia.  Korban diperdagangkan   tidak hanya  untuk tujuan  pelacuran    atau    bentuk eksploitasi  lain,  misalnya    kerja paksa, menjebak dan menjerumuskan atau  memanfaatkan  orang    tersebut ke  dalam        praktik  eksploitasi dengan      segala    bentuknya    dengan ancaman    kekerasan,  penggunaan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas  sorban (Yentri Yani: 2004)
Secara    normatif  (merujuk    pada al-Qur’an),    Islam    tampaknya membenarkan    perbudakan,  namun demikian    di  sisi  lain    juga menentang  perbudakan  itu  sendiri. Dalam    banyak    ayat  al-Qur’an  dan hadits    Nabi  SAW,  disebutkan misalnya  tentang  kewajiban  kafarat (tebusan)  atas    pelanggaran  hukum dengan  cara    membebaskan    budak, tentang      kemuliaan    memerdekakan budak,  dan    seterusnya.  Fakta    ini, jika    dipikirkan  secara    mendalam, justru    menunjukkan    posisi    atau kedudukan
al-Qur’an pada
menentang    perbudakan  (Syekh  Ali Ahmad: 2006)

## TINDAK PIDANA  TRAFFICKING  MENURUT  HUKUM POSITIF DAN HUKUM  ISLAM (SUATU ANALISIS PERBADINGAN  HUKUM)
Ruslan  Abdul  Gani 1

## Abstract
This study discusses the criminal acts of Trafficking according to positive law and Islamic  law  (an  analysis  of  comparative  law).  As  for  the  problem  that  dibahan among  others  How  positive  law  and  Islamic  law  Against  Trafficking  and  the Trafficking  problem  in  the  settings  How  the  view  of  the  second  law.  From  the results  obtained  from  studies  that  both  positive  law  and  Islamic  law  looked Against Trafficking is a form of offence that constitutes crimes against humanity. Setting the problem Trafficking in view of the positive law can be found in Act No. 21 of 2007 of Traffiking, whereas in view of Islamic law is set out in the Qur'an and the Hadith, the Prophet, where Islam is said to be opposed to slavery itself. Keyword : Trafficking, Positive law, Islamic law
Namun    demikian,  jika  dianalisis, al-Qur’an  justru    banyak  yang menyinggung  perihal  dampak  atau akibat    dari trafficking itu    sendiri, yakni  adanya    konsep    perbudakan hingga    ada    istilah    budak    belian. Fenomena    perbudakan    adalah gambaran    dari    relasi    pemikiran manusia    atas      manusia  lain,  baik karena    transaksi  jual    beli,  jadi    di sini,    sesungguhnya    secara    tidak langsung Al-Qur’an mengakomodasi    isu    atau    tema tentang    perdagangan    manusia (Trafficking ),  dalam    posisi    inilah maka ulama menyamakan perdagangan    manusia (Trafficking)
di zaman  sekarang,  dan perbudakan di  masa  lalu.
Salah    satu    pilihan    hukuman bagi pelanggaran ajaran agama Islam adalah    memerdekakan    budak,    dari arti    zaman    jahiliyah,    disepakati ulama      dengan    mengharamkan, tidak  berarti  perbudakan  kemudian lenyap.  Perbudakan    era      jahiliyah kini  menjelma    dalam  bentuk
Trafficking atau perdagangan manusia  untuk  kepentingan    bisnia prostitusi  yang  dikelola  sangat  rapi oleh    jaringan    mafia    internasional sebagaimana  perbudakan    berbau seks  yang  terjadi  pada  masa  Nabi dilarang. Sebelum Islam datang, perbudakan  sangat  memprihatinkan di  mana    pada    masa    itu    budak dipergunakan    sebagai    alat    kerja seperti    membajak,  bercocok    tanam dan  sebagai  alat    angkutan    muatan berat, dalam  arti  kata  budak  adalah orang      yang    paling    sial    bahkan paling   buruk  masa  depannya.
Setelah    melihat    wasiat    dari Allah  dan  Rasul-Nya  ini  menjadi bukti  bahwa    Hukum  Islam    datang untuk    menghapus    perilaku    biadab terhadap    budak    dan    mengasihi mereka    dengan    sebaik-baiknya. (Syekh Ali  Ahmad: 2006).
Dilihat dari pengertian Trafficking  ( Perdagangan  orang  ) itu sendiri,  di  dalam  Pasal  1  angka    1 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  21    Tahun    2007  adalah: Tindakan    perekrutan,  pengankutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekeraran,  penggunaan    kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan  atau  posisi    rentan, penjeratan  utang    atau    memberi bayaran    atau  manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang    memegang    kendali    atas orang    lain  tersebut,  baik    yang dilakukan  di dalam negara  maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi  atau    mengakibatkan orang  tereksploitasi. Menurut  Yentri  Yani,  Traffiking adalah: Rekruitmen atau pemindahan    orang    oleh  pihak    lain dengan    menggunakan    kekerasan, ancaman    dengan    menggunakan kekerasan, penyelewenangan kekuasaan   atau    posisi    rentan  yang dominan,  penipuan    atau    segala bentuk  kekerasan,  untuk    tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut    secara    seksual  maupun ekonomi    untuk  keuntungan    pihak lain  seperti    si  perekrut,  mucikari, perantara,  pemilik    rumah    bordil dan pegawai lainnya, pelanggan atau sendikat    criminal    (Yentri  Yan:
2004). Adapun yang menjadi permasalah    dalam    makalah    ini antara    lain:  Bagaimana    Pandangan Hukum    Positif  dan  Hukum  Islam Terhadap Trafficking dan Bagaimana pengaturan masalah
Trafficking dalam pandangan  kedua hukum  tersebut. PEMBAHASAN
Pandangan    Hukum    Positif  dan Hukum Islam Terhadap Trafficking Trafficking merupakan serangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi  terhadap  perempuan  dan anak yang meliputi kegiatan perdagangan  manusia,  khususnya perempuan dan anak adalah tindakan pelaku trafficking, yang mengandung salah  satu  atau  lebih  tindakan perekrutan, pengangkutan, penerimaan dan penampungan sementara  atau  di  tempat  tujuan menggunakan kekerasan atau ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau  posisi  dominan,  penjeratan utang,  kebohongan  atau  bentuk- bentuk  paksaan  lainnya,  adapun bentuk-bentuk trafficking itu  sendiri antara lain (Faqihuddin  Abdul Kodir Dkk: 2006).
1. Penghambaan : Keadaan dimana seseorang berada dibawah penguasaan seseorang.
2. Pemilik  atau  majikan  :  Atau hilangnya  kebebasan  pribadi, untuk  bertindak  sebagaimana yang dikehendakinya.
3. Perbudakan  :  Keadaan  dimana seseorang  terbelenggu  dalam penghambaan  sebagai  pemilik seorang  penguasa  budak  atau suatu rumah tangga, atau praktek untuk  memiliki  budak,  atau metode  produksi  dimana  budak merupakan tenaga kerja pokok.
4. Perbudakan  seksual  :  Ketiak seseorang  memiliki  orang  lain dan  mengekploitasinya  untuk aktivitas seksual.
5. Prostitusi : Tindakan seksual  yang  dilakukan  untuk memperoleh uang.
6. Pekerja seks komersial :
Seseorang  yang  melakukan tindakan seksual untuk memperoleh uang.
7. Prostitusi  anak  :  Prostitusi  yang dilakukan anak merupakan salah
satu  bentuk  pekerjaan  terburuk bagi anak.
8. Prostitusi paksa :  Mendesak (memaksa) seseorang untuk bekerja sebagai pekerja seks. 9. Pekerja hiburan :  Seseorang yang  dipekerjakan  dibidang  jasa layanan / service dengan kondisi kerja  eksploitatif,  porno  aksi  / striptease dan kondisi rentan. 10. Rentan   : Menghadapi kemungkinan besar untuk dilukai atau mudah untuk diserang.
Setelah  dilakukan  konvensi  No. 105, 1957 tentang penghapusan kerja paksa memperhatikan bahwa konvensi perbudakan, 1926, menyatakan  bahwa  semua  tindakan yang  perlu  dan  wajib  untuk  diambil dan mencegah wajib kerja atau kerja paksa  berkembang  menjadi  kondisi yang  sama  dengan  perbudakan  dan bahwa  konvensi  tambahan  tentang penghapusan perbudakan, perdagangan  budak  dan  lembaga- lembaga serta praktek-praktek sejenis perbudakan menyatakan penghapusan  menyeluruh  kerja  ijon dan  penghambaan  (Hadi    Setia Tunggal : 2000).
Di dalam Undang-Undang RI No. 21  Tahun  2007  sesuai  dengan pembukaan di halaman 1 menyatakan  bahwa,  dengan  Rahmat Tuhan  Yang  Maha  Esa  Presiden Republik Indonesia :
1. Menimbang,  bahwa  setiap  orang sebagai  mahluk  Tuhan  Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi dengan  kemuliaan  harkat  dan martabatnya  yang  dilindungi  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa perdagangan orang,
khususnya  perempuan  dan  anak merupakan tindak yang bertentangan  dengan  harkat  dan martabat  manusia  dan  melanggar
hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.
3. Bahwa  perdagangan  orang  telah meluas  dalam  bentuk  jaringan kejahatan  yang  terorganisasi  dan tidak  terorganisasi,  baik  bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap  masyarakat,  bangsa,  dan negara,  serta  terhadap  norma- norma  kehidupan  yang  dilandasi penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia.
4. Bahwa  untuk  mencegah  dan menanggulangi tindak pidana perdagangan  orang  didasarkan pada  nilai-nilai  luhur,  komitmen nasional,  dan  internasional  untuk melakukan upaya pencegahan sejak  dini,  pendidikan  terhadap pelaku,  perlindungan  korban,  dan peningkatan kerjasama.
5. Bahwa peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum positif  yang  menyeluruh  dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang.
6. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya    bila  diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana terdapat pada Pasal (1) bahwa “tiada suatu  perbuatan  boleh  dihukum melainkan  atas  kekuatan  ketentuan pidana  dalam  undang-undang  yang ada  terdahulu  daripada  perbuatan’.
Berkaitan dengan pembahasan tentang Trafficking merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang  termuat  dalam  KUHP dijelaskan bahwa terdapat pada Pasal
296,297, yakni :
Pasal  296  :    Barangsiapa  yang pencahariannya  atau  kebiasaannya yaitu  dengan  sengaja  mengadakan atau  memudahkan  perbuatan  cabul dengan  orang  lain  dihukum  penjara selama-lamanya  satu  tahun  empat bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 15.000.000.
Bila  dilihat  ketentuan    pasal  296 tersebut    di  atas,    dimana  g  untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat  di  kota-kota  besar.  Supaya dapat  dihukum  harus  dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencaharian  (dengan  pembayaran) atau kebiasaan (lebih dari satu kali).
Pasal  297:      Memperniagakan perempuan  dan  memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum  penjara  selama-lamanya enam tahun. Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan  dengan  maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran.
1. Memperdagangkan orang laki-laki yang belum  dewasa.
2. Perdagangan budak belian. Ketentuan mengenai larangan perdagangan  orang  pada  dasarnya telah  diatur  dalam  Kitab  undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), yang mengatur larangan perdagangan wanita  dan  anak  laki-laki  belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan  tersebut  sebagai  kejahatan, oleh  karena  itu  penulis  sengaja mengambil  suatu  rumusan  bahwa diperlukan  undang-undang  khusus tentang  tindak  pidana  perdagangan orang  ( Trafficking )  yang  mampu menyediakan landasan hukum
material  dan  formal  sekaligus  untuk tujuan tersebut terdapat pada Pasal 2,
yaitu :
1. Setiap  orang  yang  melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang atau memberi bayaran atau manfaat  walaupun  memperoleh persetujuan  dari  orang yang memegang  kendali  atas  orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 120.000.000  (Seratus  Dua  Puluh Juta  Rupiah)  dan  paling  banyak Rp.  600.000.000  (Enam  Ratus Juta Rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereskploitasi, maka pelaku pidana dipidana  dengan  pidana  yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat  (1).  Pasal  12,  setiap  orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan  cabul  lainnya  dengan korban  tidak  perdagangan  orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan  dari  hasil  tindak pidana perdagangan orang dipidana  dengan  pidana  yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2.
Selanjutnya Pasal 88, setiap orang yang  mengeksploitasi  ekonomi  atau seksual  anak  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain,  dipidana  dengan  pidana
penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.  200.000.000  (Dua  Ratus  Juta Rupiah).
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa setiap pelanggaran atau tindak pidana dengan maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain,    dikenakan  dengan  Pasal 296 KUHP artinya dengan memudahkan perbuatan cabul dengan  orang  lain  dihukum  penjara selama-lamanya  satu  tahun  empat bulan dan denda sebanyak- banyaknya  Rp.  15.000.000  (lima belas juta rupiah). Sebelum dikeluarkannya  undang-undang  yang secara  khusus  menangani  masalah perdagangan orang maka yang dipakai adalah UU Nomor 23 Tahun 2002  yakni  perlindungan  anak  yang barangsiapa mengeksploitasi
ekonomi  atau  seksual  anak  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  dipidana  dengan penjara  paling  lama  sepuluh  tahun atau  denda  paling  banyak  Rp.
200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), kemudian setelah dikeluarkannya  undang-undang  yang secara khusus menangani
perdagangan orang terdapat pada UU Nomor  21  Tahun  2007  diantaranya terdapat  pada  Pasal  2  dan  12  bahwa setiap  orang  yang  memanfaatkan korban  tindak  pidana  perdagangan orang  berupa  melakukan  praktek eksploitasi atau
mengambil keuntungan  dari  hasil  tindak  pidana, dipidana  paling  singkat  tiga  tahun dan  paling  lama  lima  belas  tahun atau  denda  paling  sedikit  Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh juta Rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
60.000.000 (Enam Puluh Juta
Rupiah).
Selanjutnya    bila    kita    lihat trafficking dalam    hukum  Islam, dimana  salah  satu  metode  yang dikembangkan  Ulama  Ushul  Fiqh
dalam  mengistimbatkan  hukum  dari nash  adalah  Masalah  Al-Mursalah, yaitu  suatu  kemaslahatan  yang  tidak ada nash juz’i (rinci) yang mendukungnya  tetapi  kemasalahatan ini  didukung  oleh  sejumlah  nash melalui  cara  istiqara  (indikasi  dari sejumlah nash).
Secara etimologi terdapat defenisi maslahah  yang  mengandung  esensi menurut Imam Al-Ghozali sebagaimana    dikutif  oleh  Iman  Al- Syatibi  mengemukakan  bahwa  pada prinsipnya masalah adalah mengambil  manfaat  dan  menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara yang mana  tujuan  syara  itu  yakni  yang harus  dipelihara  ada  lima  bentuk yaitu  ;  memelihara  Agama,  Jiwa, Akal,  Keturunan  dan  Harta,  dalam kaitannya  dengan  ini,  Imam  Al- Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat karena kedua  kemaslahatan  itu  apabila bertujuan  untuk  memelihara  kelima tujuan syara tersebut termasuk kedalam konsep maslahat (Imam Al- Syatibi : 2000).
Dilihat  dari  segi  kualitas  dan kepentingan  kemaslahatan  itu  para ahli  Ushul  Fiqh  menggolongkan kelima  tujuan  syara  itu  kedalam bagian Maslahah Al-Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok  umat  manusia  didunia  dan diakhirat. Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok  umat  manusia  didunia  dan diakhirat.  Kemaslahatan  seperti  ini ada lima, yaitu:
1) memelihara agama
2) memelihara jiwa
3) memelihara akal
4) memelihara keturunan
5) memelihara harta,
Kelima  kemaslahatan  ini  disebut Al-Mashalih  Al-Khamsah  Imam  Al- Syatibi : 2000).
Memeluk agama merupakan fitrah dan  naluri  insansi  yang  tidak  bisa diingkari  dan  sangat  dibutuhkan umat  manusia.  Untuk  kebutuhan tersebut Allah mensyari’atkan agama yang  wajib  dipelihara  setiap  orang baik  yang  berkaitan  dengan,  Ibadah, Aqidah maupun Mu’amalah.
Hak  hidup  juga  merupakan  hak paling  asasi  bagi  setiap  manusia.
Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan,  keselamatan  jiwa  dan kehidupan manusia Allah mensyari’atkan  berbagai  hukum yang  terkait  dengan  itu,  seperti syari’at Qishas, kesempatan mempergunakan  hasil  sumber  alam untuk  dikonsumsi  manusia,  hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi  manusia,  dan  berbagai hukum lainnya.
Akal  merupakan  sasaran  yang menentukan  bagi  seseorang  dalam menjalani  hidup  dan  kehidupannya. Oleh  sebab  itu,  Allah  menjadikan pemeliharaan  akal  itu  sebagai  suatu yang  pokok,  untuk  itu,  antara  lain Allah  melarang  minum-minuman keras,  karena  minuman  itu  bisa merusak  akal  dan  hidup  manusia. Berketurunan juga merupakan
masalah  pokok  bagi  manusia  dalam rangka  memelihara  kelangsungan manusia  dimuka  bumi  ini.  Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari’atkan  nikah  dengan  segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir,  manusia  tidak  bisa hidup  tanpa  harta,  oleh  sebab  itu,
harta merupakan sesuatu yang dikaruniai  (pokok)  dalam  kehidupan manusia.  Untuk  mendapatkannya Allah mensyari’atkan berbagai ketentuan  dan  untuk  memelihara
harta seseorang Allah mensyari’atkan hukuman. Merujuk  kepada  basis  pemikiran Fiqh  anti Trafficking tampak  bahwa dimensi kejahatan Trafficking demikian kompleks, meliputi berbagai  bentuk  pelanggaran  hukum dan  kejahatan  kemanusiaan,  mulai dari tindakan bujuk rayu, menawarkan iming-iming, janji palsu, sampai pemaksaan, kekerasan, eksploitasi,  penyerang  fisik,  psikis, dan  seksual.  Pengambilan  organ tubuh, serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan, bisa  dikatakan  bahwa Trafficking adalah  kejahatan  yang  menghimpun sejumlah  pelanggaran  kemanusiaan dan moral yang berlapis-lapis, terpenggal-penggal, tetapi berangkai, berkait,  dan  melibatkan  banyak pihak.
Cara  pandang  keagamaan  jelas berangkat  dari  kecenderungan  fiqh yang menyalahkan perempuan sebagai  penyebab  perjualan,  patut diapresiasikan,  pada  musyawarah Nasional  Alim-Ulama  Organisasi Nahdatul  Ulama  di  Surabaya  pada tanggal  28-31  Juli  2006  telah mengagendakan pembahasan Trafficking sebagai  salah  satu  dari sepuluh agenda utama, sayangnya isu Trafficking hanya  dibicarakan  secara umum dan belum menjadi keputusan resmi munas-NU tersebut, Pembahasan itu, NU telah melahirkan  fatwa  yang  sangat  tegas terhadap  segala  tindak  kejahatan Trafficking .
Ada  dua  isi  fatwa  penting  yang dikeluarkan NU antara lain : Pertama mengharamkan  eksploitasi  selama proses  perekrutan,  pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan  kekerasan,  penculikan,
penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
penyalahgunaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberikan bayaran  atau  manfaat  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang  memegang  kendali  atas  orang itu,  baik  yang  dilakukan  dalam negara maupun antara negara.
Kedua  mewajibkan  semua  pihak, Pemerintah  Tokoh  Agama,  dan masyarakat  mencegah Trafficking dan  melindungi  korban,  selain  itu fatwa  NU  juga  merekomendasikan agar  PBNU  beserta  seluruh  badan otonomi  dan  lembaganya  dari  pusat hingga  daeraeh  untuk  melakukan gerakan bersama menolak Trafficking .
Mencermati  semua  kondisi  ini, tetap dipandang perlu adanya wacana keIslaman  yang  dikaitkan  dengan segala upaya untuk meminimalisasikan  tindak  kejahatan Trafficking ,  mulai  dari  pencegahan, perlindungan dan upaya-upaya advokasi, serta rehabilitasi korban, di samping  itu,  wacana  keIslaman  ini diharapkan  bisa  dijadikan  sebagai landasan moral-teologis untuk menindak para pelaku dengan hukum positif  yang  berlaku.  Inilah  yang telah  termaktub  dalam  fiqh  anti Trafficking , yakni sebuah pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat kemanusiaan  yang  ditegaskan  ayat- ayat  Al-Quran  dan  teks-teks  Al- hadits untuk menumbuhkan
kesadaran tentang bahaya dan keharaman tindak kejahatan Trafficking .
Kesadaran  keagamaan  dipandang sangat  efektif  untuk  menumbuhkan social  warning  system  dikalangan masyarakat  agar  semakin  peka  dan waspada atas segala bentuk kejahatan Trafficking, karena tindakan-tindakan  yang  mengarah pada  kejahatan Trafficking sering kali  tampak  sebagai  suatu  yang ilegal,  bahkan  terkesan  manusiawi,
meskipun  yang  terjadi  sebaliknya.
Keadaan ini tentu saja bisa menyulitkan  banyak  pihak,  jelaslah penanganan Trafficking tidak  bisa instant  dan  pasti  membutuhkan banyak  elemen,  banyak  strategi,  dan perlu  banyak  melibatkan  banyak pihak, fiqh anti Trafficking sekaligus dimaksudkan  untuk  menggugahkan kesadaran  Islam  setiap  anggota masyarakat  mulsim  agar  terlibat memberikan  kontribusi  nyata  dalam mengentaskan  problem  kemanusiaan abad  moderen  ini,  karena  setiap prinsip, Islam adalah agama pembebasan  manusia  dari  segala bentuk kezaliman dan risalah perlindungan agar tidak terjadi dehumanisasi.
Pengaturan  masalah Trafficking dalam pandangan kedua hukum  tersebut Sebagaimana telah dijelaskan bahawa  kejahatan  Trafficking  sering kali  bermula  dari  kasus-kasus  yang sederhana,  seolah-olah  legal,  dan terkesan manusiawi, misalnya dengan  cara  menawarkan  orang bekerja, mengajak untuk memperbaiki  nasib,  membantu  agar dapat  mencapai  kesempatan  kerja meski dengan memalsukan dokumen menolong menyeberangkan orang ke negara lain demi seuatu penghidupan yang lebih baik, memberikan pinjaman  hutang,  mempertemukan orang  yang  perlu  menikah  untuk dibawa keluar negeri, dan lain-lain.
Bila    kita    lihat    cara-cara perbuatan    traffiking    tersebut dilakukan,  baik    hukum  positif maupun  hukum  Islam  memandang perbuatan    traffikig    merupakan suatu    perbuatan  yang    bertentangan dengan  hukum. oleh  sebab itu  agar pelaku    dari    traffiking    tersebut dapat    dipertanggungjawabkan  atas perbuatannya,  maka  perlau    aturan hukum  yang    lebih  tegas    sehingga mempunyai kepastian.
Pengaturan  masalah  traffiking  di dalam  hukum  positif    dapat  dapat kita    lihat    di  dalam  Nomor  21 Tahun    2007.    Di    dalam  Undang- Undang    tersebut    dijelaskan    secara tegas  bahwa    traffiking    merupakan perekrutan, pengangkutan, atau penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan    kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi    rentan, penjeratan  utang    atau    memberi bayaran    atau  manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang    memegang    kendali    atas orang    lain  tersebut,  baik    yang dilakukan  di dalam negara  maupun antarnegara, untuk tujuan
eksploitasi  atau    mengakibatkan orang  tereksploitasi.
Jadi  traffiking    identik    dengan perdagangan manusia bisa  terjadi  di dalam negeri  atau  dilakukan  lewat antara    negara,  dimana    perbuatan tersebut      secara    hukum    di  larang keras,  karena    manusia    bukanlah objek    hukum,  malinkan    sebagai subjek  hukum.  sebagai    subjek hukum    tentunya      manusia mempunyai suatu hak dan kewajiban.  Hak    dimaksudkan    di sini  adalah  Hak  asasi,  sedangkan kewajiban    adalah    keharusan  yang harus  ia  lakukan    di  dalam  suatu negara.
Selanjutnya  mengenai  pengaturan masalah Trafficking
dalam pandangan    Islam,    dimana  secara normatif (merujuk  pada  al-Qur’an), Islam    menentang    perbudakan    itu sendiri. Hal  ini  dapat kita  lihat  dari ayat- ayat al-Qur’an dan hadits  Nabi SAW, disebutkan  misalnya  tentang kewajiban    kafarat  (tebusan)  atas pelanggaran  hukum      dengan  cara membebaskan
budak, tentang kemuliaan    memerdekakan  budak,
dan    seterusnya.  Fakta    ini,    kita simak    secara    mendalam,  justru menunjukkan posisi atau kedudukan al-Qur’an pada menentang  perbudakan.
Namun    demikian,  jika    kita melihatnya    secara    analisis,  al- Qur’an  justru    banyak  yang menyinggung  perihal  dampak  atau akibat    dari trafficking itu    sendiri, yakni  adanya    konsep    perbudakan hingga    ada    istilah    budak    belian. Fenomena    perbudakan    adalah gambaran    dari    relasi    pemikiran manusia    atas      manusia  lain,  baik karena    transaksi  jual    beli,  jadi    di sini,    sesungguhnya    secara    tidak langsung Al-Qur’an mengakomodasi    isu    atau    tema tentang    perdagangan    manusia (Trafficking ),  dalam    posisi    inilah oleh ulama menyamakan perdagangan    manusia (Trafficking)
di  zaman    kita,    dan  perbudakan    di masa  lalu.

## SIMPULAN
Berdasarkan    uraian  yang    telah penulis    kemukana    di  atas,    dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan    antara    lain  sebagai berikut: Bahwa  baik    Hukum    Positif  dan
Hukum Islam memandang  Terhadap Trafficking merupakan  bentuk pelanggaran hukum yang merupakan kejahatan  kemanusiaan,  mulai  dari tindakan  bujuk  rayu,  menawarkan iming-iming,  janji  palsu,  sampai pemaksaan,  kekerasan,  eksploitasi, penyerang  fisik,  psikis,  dan  seksual. Pengambilan  organ  tubuh,  serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan martabat
kemanusiaan,  bisa  dikatakan  bahwa Trafficking adalah  kejahatan  yang menghimpun  sejumlah  pelanggaran kemanusiaan  dan  moral  dan  modus perbuatan  perbuatannya  melibatkan banyak pihak.
Pengaturan  masalah Trafficking dalam  pandangan    hukum  Positif dapat  ditemukan  di dalam Undang- undang    Nomor    21    Tahun  2007 tentang  Traffiking,  sedangkan  dalam pandangan    hukum  Islam  diatur dalam    al-Qur’an    dan  Hadist  Nabi SAW,  dimana  dikatakan      Islam menentang  perbudakan  itu  sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap  Korban    Kekerasan Seksual ,  Bandung,  PT.  Rafika
Aditama. 2001.
A.  Hanifi, Azas-Azas    Hukum Pidana  Islam , Bulan  Bintang, Jakarta, 1967.
Faqihuddin    Abdul  Kodir  Dkk  Fiqh Anti Traffiking, Rineka Cipta : Jakarta, 2006.
H.  Ahmadi  Muslich,    Pengantar hukum  Pidana    Islam,  Fikih jinayah,  Sinar Grafika,  2004.
Hadi    Setia    Tunggal, Konvensi  Ilo Tentang    Hak  Asasi    Manusia
Mendasar , Harfarindo, 2000.
Imam Al-Syatibi, Pengantar Hukum Islam ,    Aneka  Ilmu  Semarang:
2000. R.  Soegandhi,S.H,  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)  Dengan  Penjelasan yang terdapat. (Surabaya indonesia :Penerbit Usaha Nasional). 2001. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana  Kumpulan  Kuliah  dan Pendapat –Pendapat  Para Ahli  Hukum Terkemuka , Balai
Lektur  Mahasiswa, 2000.
Syekh  Ali    Ahmad, Indahnya
Syari’at    Islam ,  Jakarta:  Gema Insani Press 2006. Syekh Ali Ahmad Jarjawi, Traffiking   di Tinjau  dari Fiqh Islam, Matahari Internusa Bandung, 2009. Yentri  Yani, Politik  Perdagangan Perempuan, Yogyakarta: Galang Press. 2004.