SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018 DI BUMDES TARUNA AGUNG DESA KEBONAGUNG, KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL
Anis Turmudhi, Ari Dwi Astono, Jati Widya Iswara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Jalan Gedongsongo Raya No.12 Manyaran, Semarang E-mail : anis@stietotalwin.ac.id,
Abstrak : Program pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi dari salah satu program Kepala  Desa  terpilih  hasil  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  di  Desa  Kebonagung Kecamatan  Ngampel  Kabupaten  Kendal  yaitu  menghidupkan  kembali  keberadaan BUMDes  Taruna  Agung  di  Desa  Kebonagung  yang  belum  bisa  berjalan  sesuai harapan  masyarakat  sejak  awal  berdiri.  Tahap  awal  yang  dilakukan  Kepala  Desa adalah  merestrukturisasi  pengelola  BUMDes  berdasar  AD/ART  BUMDes  Taruna Agung.  Pengetahuan  yang  sedikit  dari  pengelola  BUMDes  terpilih  menjadi permasalahan  baru.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat ini,  yaitu memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang peningkatan kapasitas pengelola  BUMDes  terkait  regulasi  yang  berlaku  dalam  tata  cara  mengelola BUMDes.  Diharapkan  pengelola  BUMDes,  perangkat  Desa  dan  masyarakat  yang mendukung  keberadaan  BUMDes  lebih  memahami  tentang  pengelolaan  BUMDes  , sehingga  dapat  bekerja  sama  demi  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa Kebonagung
Kata kunci : BUMDes, Penguatan Kapasitas, regulasi

## 1. PENDAHULUAN
BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan milik pemerintah desa dan berfungsi untuk mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lain untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  (Anggraeni  dalam  Ferosa,  2020).  Berdirinya BUMDes  dapat  mendorong  suatu  desa  bisa  menggali  dan  mengoptimalkan  potensi  wirausaha. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) bahwa setiap desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dalam desa.
Peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diterbitkan  mengenai  keberadaan  BUMDes, pemerintah mempunyai  harapan bahwa dengan adanya BUMDes di suatu desa akan membantu pemberdayaan dan fokus mendorong desa sebagai sarana utama pembangunan, serta menjadikan pengungkit  untuk  pembangunan  nasional  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Harapan pemerintah  yang  lain  yaitu  dapat  menjadi  kekuatan  ekonomi  baru  di  desa,  karena  dapat membuka peluang usaha baru untuk  masyarakat  di  suatu  desa. Hal  ini juga sudah tercantum di Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.4  Tahun  2015 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  memiliki  delapan  tujuan  yang  akan  dicapai  yaitu (1) Meningkatkan ekonomi desa, (2) Mengoptimalkan aset desa agar berguna bagi kesejahteraan desa,  (3)  Mengembangkan  rencana  kerja  sama  terkait  wirausaha,  (4)  Menciptakan  peluang  dan jaringan  pasar  yang  mendukung  kebutuhan  warga,  (5)  Membuka  lapangan  pekerjaan,  (6) Meningkatkan  kesejahteraan  warga  melalui  perbaikan  layanan  umum,  (7)  Pertumbuhan  dan
pemerataan ekonomi setiap desa, dan (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
Harapan pemerintah terkait dengan pembentukan BUMDes, kenyataannya masih sebagian besar belum sesuai dengan yang di harapkan. BUMDes yang sudah terbentuk tidak berkembang secara  optimal.  Termasuk  BUMDes  Taruna  Agung  yang  berkedudukan  di  Desa  Kebonagung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal ini, sejak berdiri tanggal    02 April 2018, pengelolaan BUMDes  belum  bisa  maksimal.  Hal  ini  disaat  pembentukan  awal,  para  pengelola  belum memahami tentang keberadaan, fungsi  dan tujuan di  dirikannya BUMDes. Selain itu dukungan dari pemerintah desa juga masih belum optimal kepada pengelola BUMDes yang terbentuk.
Salah  satu  program  yang  di  tetapkan  Kepala  Desa  terpilih,  hasil  Pemilihan  Kepala  Desa bulan  Maret  2020,  adalah  mendukung  sepenuhnya  dan  memaksimalkan  keberadaan  BUMDes taruna Agung agar bisa beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Langkah awal yang dilakukan Kepala  Desa  adalah  merestrukturisasi  pengelola  BUMDes  berdasar  AD/ART  BUMDes  Taruna Agung. Pengelola BUMDesa yang baru terbentuk, harus mengetahui konsep tentang pengelolaan BUMDes.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pelatihan  peningkatan  kapasitas  pengelola  BUMDes Taruna Agung Desa Kebonagung.

## 2. METODE PENGABDIAN
Pengelola  BUMDes  harus  memahami  prinsip-prinsip  pengelolaannya  dengan  baik. Terdapat  enam  prinsip  pengelolaan  BUMDesa,  yaitu  Kooperatif,  Partisipatif,  Emansipatif, Transparan,  Akuntabel  dan  Sustainabel  (Sapitri,  2016).  Pengelola  BUMDes  juga  harus mengetahui dan memahami regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengelolaan BUMDes  yang akan di  dikelolanya. Landasan hukum  yang menjadi pijakan dalam pengelolaan BUMDes adalah (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa dapat Mendirikan BUMDes,  (2)  Permendesa  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan,  dan  Pembubarab  BUMDes,  (3)  Perda  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  BUMDes  Propinsi  Jawa  Tengah,  dan  (4) AD/ART BUMDes Kebonagung, Ngampel, Kendal.
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  yang  dilakukan  penulis    adalah  dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat. Yakni memberikan penyuluhan tentang sosialisasi dan  implementasi  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  18  Tahun  2018  terhadap  peserta yang hadir. Adapun alur pemecahan masalah dari program PKM ini adalah sebagai berikut :
Dalam merealisasikan pemecahan masalah tersebut, kegiatan penyuluhan dilakukan secara terjadwal dan tersetruktur dengan melibatkan barbagai pihak, diantaranya Perangkat Desa, BPD, Pengelola  BUMDes  terbentuk,  UKM  dan  tokoh  masyarakat  di  Desa  Kebonagung.  Adapun metode penyuluhan terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ceramah, curahan pendapat, penugasan dan diskusi pleno.

## 3. HASIL KEGIATAN
Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes menjadi salah satu aspek penting yang dapat  membantu  tercapainya  tujuan  dan  target  pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  secara optimal.  Disamping  juga  untuk  melaksanakan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  18 Tahun2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan kepada BUMDes. Selain terdapat misi lain yakni untuk mendorong terwujudnya kemandirian Desa, Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Membuka  peluang  kerja  tingkat  Desa,  mengatasi  pengangguran  dan  kemiskinan  yang  pada gilirannya  bermuara  pada  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Salah  satu  alternatif strategi untuk mempercepat itu, dengan menguatkan kelembagaan BUMDes.
Kelembagaan  yang  sehat  harus  didukung  dengan  SDM/personil  yang  professional, berkomitmen  dan  handal.  Sehingga  kapasitas  dan  kompetensi  pengelola  BUMDes  harus ditingkatkan.  Salah  satu  kapasitas  yang  harus  di  kuasai  adalah  pengetahuan  tentang  kebijakan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor 18 Tahun 2018.

## Kondisi sebelum
Pelatihan
1. Adanya target program yang
harus di capai dari program Kepala Desa terpilih tentang BUMDes 2. Pengelola BUMDes baru yang belum
memahami tentang pengelolaan
BUMDes

## Program PKM
1. Sosialisasi dan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDes
2. Design target pelaksanaan implementasi peraturan Gubernur tersebut

## TUJUAN
1. Peserta penyuluhan khususnya pengelola
BUMDes, dapat memahami tentang landasan hukum pengelolaan BUMDes terutama Peraturan Gubernur Nomor 18
Tahun 2018 2. Pengelola BUMDesa
dapat mengimplemantasikan
Peraturan tersebut dengan target waktu yang direncanakan
Gambar 1. Acara Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Oleh Kepala Desa Didampingi Oleh Ketua BPD Desa Kebonagung
Pelatihan  peningkatan  kapasitas  pengelola  BUMDes  dari  sisi  regulasi,  menekankan  pada pendaratan  implementasi  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  landasan  hukum  dalam menjalankan BUMDes, khususnya pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahu 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDes. Dasar regulasi ini menjadi pilar dasar yang harus dipahami baik pemerintah Desa serta pengelola BUMDes.
Tujan  pelatihan  ini  untuk  memahamkan  kepada  peserta  tentang  regulasi  yang  berkaitan denga BUMDes, khususnya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018. Metode pelatihan yang diterapkan penulis pada saat pelatihan yaitu dengan ceramah, curahan pendapat, penugasan dan diskusi  pleno.  Diawali  dengan  ceramah  yang  menjelaskan  tujuan  penyampaian  materi,  serta menjelaskan target kompetensi dan ruang lingkup materi yang akan dibahas. Pelatih menjelaskan strategi  pembahasan  yang  akan  digunakan  yaitu  peserta  dapat  lebih  interaktif  dalam  menerima materi awal, dan diberi kesempatan untuk Tanya jawab.
Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes
Metode  pelatihan  kedua  yang  diterapkan  adalah  metode  curahan  pendapat.  Metode  ini memberikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  berdiskusi  tentang  latar  belakang  dan  tujuan didirikan  BUMDes,  kondisi  BUMDes  saat  ini  terkait  dengan  regulasi  pada  proses  pendirian, pengorganisasian,  permodalan  dan  lainnya.  Pelatih  bertugas  memberikan  rangkuman  dan penjelasan  dari  kerangka  pemahaman  tentang  regulasi  BUMDes  sesuai  dengan  perundang- undangan.

## Gambar 3. Ruang lingkup Pergub No.18 Tahun 2018
Metode ketiga, pelatih memberikan penugasan dalam menyusun matrik keterkaitan dengan Peraturan  Gubernur  Nomor  18  Tahun  2018  dengan  cara  di  bagi  menjadi  3  kelompok  yang masing-masing akan membahas tentang pasal-pasal sesuai pembagian tugas dari pelatih. Selain itu  pelatih  juga  memberikan  tugas  kepada  salah  satu  kelompok  untuk  mendesign  rencana  dan target  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Gubernur  Nomor  18  Tahun  2018  ini  dalam mengopersionalkan  BUMDes.  Metode  keempat  adalah  paparan  dan  diskusi  pleno.  Setiap kelompok  menyajikan  hasil  identifikasinya  agar  dapat  memahamkan  bagi  para  peserta  yang lainnya.  Sebagai  pelatih  akan  menyimpulkan  proses  dan  hasil  pelatihan  serta  memberikan penilaian penguasaan materi dengan memberikan pertanyaan untuk mereview.
Gambar 4. Peserta bertanya pada sesi diskusi
Melihat antusiasme para peserta dalam mengikuti tahapan-tapan pelatihan yang diterapkan pelatih,  serta  sebagian  besar  peserta  bisa  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  review  yang  di ajukan  pelatih,  memberikan  tolok  ukur  keberhasilan  pelatihan  peningkatan  kapasitas  pengelola BUMDes  dalam  program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini.  Diharapkan  dengan  adanya program  PKM  ini  bisa  memberikan  sumbangsih  ilmu  kepada  masyarakat  khususnya  pengelola BUMDes  Taruna  Agung  di  Desa  Kebonagung,  Kecamatan  Ngampel,  Kabupaten  Kendal. Sehingga cita-cita kesejahteraan masyarakat  desa Kebonagung  yang di  harapkan dapat  tercapai melalui keberadaan BUMDes Taruna Agung ini.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## a. Kesimpulan
Pelatihan  peningkatan  kapasitas  pengelola  BUMDes  Taruna  Agung  sangat  diperlukan, apalagi  pengelolaan  semenjak  berdirinya  BUMDes  belum  maksimal.  Hasil  dari  program  PKM ini,  pemerintah  Desa,  pengelola  BUMDes  dan  para  pengurus  lembaga-lembaga  UKM  di  Desa Kebonagung  lebih  mengerti  tentang  regulasi  BUMDes.  Para  peserta  bersepakat  untuk mengoptimalkan  keberadaan  BUMDes  Taruna  Agung  sebagai  lembaga  inti  Desa  yang mengantarkan kesejahteraan Masyarakat desa Kebonagung.

## b. Saran
Kegiatan  pelatihan  peningkatan  kapasitas  BUMDes  harus  diagendakan  secara  terjadwal dan  terprogram.  Selain  untuk  menjaga  motivasi  para  pengelola,  juga  berguna  untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para pengelola BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Pemerintah  Indonesia,  (2014),  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Yang  Mengatur  Tentang Desa  Dalam  Mendirikan  BUMDesa ,  Lembaran  RI  Tahun  2014,  Sekretaris  Negara. Jakarta, Indonesia
Kementrian Desa, (2015), Peraturan Menteri Pedesaan RI Nomor 4 Tahun 2015 Yang Mengatur Tentang  Pedoman  Pendirian,  Pengurusan,  Pengelolaan  dan  Pembubaran  BUMDesa , Lembaran  Kementrian  Pedesaan  RI  Tahun  2015,  Sekretaris  Kementrian  Pedesaan, Jakarta, Indonesia
Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah,  (2018),  Peraturan  Gubernur  Nomor  18  Tahun  2018 Yang Mengatur  Tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  BUMDesa  di  Jawa  Tengah , Lembaran Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah, Semarang, Indonesia
Anom Surya Putra, (2015), Buku 7 Badan Usaha Milik Desa , Spirit Kolektif Desa, Kementrian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia,  Jakarta, Indonesia
Kabupaten Kendal, (2020, Oktober 12), Kebonagung, Kendal http://kebonagung- ngampel.desa.id/ .
Turmudhi  A,  Savitri  D.A.M,  &  Tirtana  D,  (2020). Pelatihan  dan  Pendampingan  Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal , Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat PAKEM, 1(2), 51-57.
Anggraeni,  M.  R.  R.  S,  (2016). Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Pada Kesejahteraan  Masyarakat  Pedesaan  Studi  Pada  BUMDesa  di  Gunung  Kidul, Yogyakarta . Modus, 28(2), 155. https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848
Sapitri, R, (2016, Oktober), Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Riau , JOM Fisip 3(2), 1- 9.
Ferosa, M. I, & Hapsari A. N. S, (2020). Analisis Kendala Pengelolaan BUMDes Desa Kopeng Kabupaten Semarang . Seminar Nasional UNIBA Surakarta, Indonesia