Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)

## KAJIAN YURIDIS REGULASI HUKUM PROGRAM KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
Karmila Fitri Yana 1 , Lailatul Mu’arofah 2 , Inayatur Robbaniyah 3
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia 1,2
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia 3 E-mail: karmilafitriyana540@gmail.com

## ABSTRAK
Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang kuat  untuk terhindar  dari  perkawinan  anak.  Indonesia  memiliki  kebijakan  wajib  belajar  9 tahun yang diatur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  kemudian  ditingkatkan  masa  waktu  menduduki  pendidikan menjadi  12  tahun  melalui  “Program  Indonesia  Pintar”  yang  merupakan  janji politik  era  kepemimpinan  Presiden  Jokowi  dan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dan  data  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  yang  dianalisis  secara normative  kualitatif.  Hasil  penelitian  bahwa  Indonesia  belum  memiliki  payung hukum  yang  kuat  terkait  peningkatan  wajib  belajar  menjadi  12  tahun,  dalam kaitannya  untuk  megentaskan  perkawinan  bawah  umur,  wajib  belajar  baru mendukung  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dalam  menentukan  batas  usia  perkawinan  bagi  perempuan  namun belum  cukup  untuk  mengentaskan  perkawinan  bawah  umur  keseluruhan  karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16- 17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang  terjadi  maka  perlu  didukung  dengan  dibuat  aturan  hukum  yang  mengatur peningkatan  wajib  belajar  menjadi  12  tahun,  sehingga  adanya  kebijakan  yang mewajibkan  seorang  anak  untuk  menyelesaikan  pendidikannya  sampai  dengan usia 18 tahun.
Kata Kunci : Anak, pendidikan, pernikahan, wajib belajar.

## ABSTRACT
Underage  marriages  are  marriages  that  occur  under  the  age  of  18.  This  article describes the legal aspects of compulsory education as a powerful tool to prevent child marriage. Indonesia has a 9-year compulsory education policy stipulated in Law  Number  20  of  2003  concerning  the  National  Education  System  which  was later increased to 12 years through the "Smart Indonesia Program"  which was a political  promise  during  the  leadership  of  President  Jokowi  and  Vice  President
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
Jusuf  Kalla.  The  approach  method  used  is  normative  juridical  and  the  data obtained  through  library  research  and  field  studies  are  analyzed  qualitatively normatively.  The  results  of  the  study  show  that  Indonesia  does  not  yet  have  a strong legal umbrella related to increasing compulsory education to 12 years, in relation  to  eradicating  underage  marriages,  the  new  compulsory  education supports  the  implementation  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  in determining the age limit for marriage for women but it is not enough to eradicate underage  marriages  as  a  whole  because  it  is  known  that  many  marriages  occur among  vulnerable  children  aged  16-17  years.  In  connection  with  the  large number of underage marriages in Indonesia that are occurring, it is necessary to support legal provisions that regulate the increase in compulsory education to 12 years, so that there is a policy that requires a child to complete his education up to the age of 18.
Keywords : Child, education, wedding, compulsory education.

## PENDAHULUAN
Di tengah arus globalisasi maupun  digitalisasi,  pernikahan  di bawah  umur  menjadi  isu  sosial  yang sangat  memprihatinkan  sebab  akan berpengaruh terhadap kehidupan remaja  di  masa  depan.  Masalah  ini tidak  hanya  mempengaruhi  wilayah metropolitan,  itu  juga  mempengaruhi tempat-tempat pedesaan juga membuktikan  pada  gejala  yang  serupa. (Andina, 2021) Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan melaporkan  bahwa  hingga  Juni  2020, terdapat 24.000 kasus pernikahan anak. Indonesia kini menjadi negara pencapaian  terbanyak  kedua  di  Asia, terutama  Asia  Tenggara,  dalam  hal prevalensi  pernikahan  anak,  setelah Kamboja. Selain itu, berdasar pada data Bappenas,  400  hingga  500  perempuan berusia  10  sampai  dengan  17  tahun dinikahkan secara ilegal selama pandemi  COVID-19  (Wantu  et  al.,
2022). Pemerintah telah membuat undang-undang yang ketat yang mengatur mengenai usia legal menikah bagi  calon  pasangan  pria  maupun wanita dalam mengatasi masalah pernikahan anak. Berdasar pada undang-undang perkawinan No.16
Tahun  2019,  baik  pria  atau  wanita wajib  berusia  minimal  19  tahun. Sebelumnya  seorang  anak  berusia  16 tahun  serta  seorang  anak lelaki  berusia 19  tahun.  Tetapi  yang  disayangkan, jumlah  pernikahan  di  bawah  umur belum berkurang secara signifikan oleh UU  Perkawinan.  Karena  banyaknya pernikahan  di  bawah  umur,  pandemi, juga putus sekolah, kenaikan batas usia menjadi  19  tahun  terbukti  tidak berhasil.  Ironisnya,  situasi  ini  terjadi baik  di  kota  besar  atau  pedesaan  di seluruh  tanah  air  (Lasmadi  et  al., 2020).
Undang-undang  ini  dimaksudkan agar menjadi panduan dalam mencegah perkawinan anak, khususnya perkawinan  di  bawah  umur,  yang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
berulang  kali  membawa  bahaya  baik dari  segi  mental  maupun  kesejahteraan material.  Kenyataannya  ialah  bahwa anak-anak  muda  masih  menikah  saat ini.  Karena  anak  rentan  kehilangan haknya  atas  pendidikan,  kesehatan, gizi,  keamanan  dari  kekerasan maupun eksploitasi,  juga  kegembiraan  masa kanak-kanak,  pernikahan  anak  (usia dini)  ialah  pelanggaran  terhadap  hak anak perempuan maupun laki-laki juga berdampak  negatif  bagi  kehidupannya. Lebih buruk lagi yaitu anak perempuan (Badan  Pusat  Statistik  &  UNICEF, 2016).  Anak  perempuan  menderita berbagai efek negatif, seperti kehilangan  kasih  sayang  orang  tua mereka  sebagai  seorang  anak,  lebih mungkin  untuk  mengalami  kekerasan maupun  pelecehan,  menjadi  lebih tergantung pada ekonomi untuk bertahan  hidup,  ditolak  haknya  untuk memilih,  memiliki  kualitas  hidup  yang lebih  buruk  di  rumah,  juga  menjadi lebih  rentan  terhadap  diskriminasi status sosial yang rendah.
Menurut  garis  besar  perkawinan di  bawah  umur  yang  diberikan  oleh “ International  Planned  Parenthood Federation and The Forum on Marriage and the Rights of Women and
Girl”, pernikahan yang dijalankan oleh remaja  di  bawah  usia  18  tahun  yang secara  fisik  maupun  mental  tidak mampu  untuk  menyetujui  pernikahan. Pemahaman  ini  terkandung  dalam “U nited  Nations  Convention  on  The Rights  of  The  Child (UNCRC)”(Safira et al., 2019). Pasal 42 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1994  Mengenai
Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa anak yang lahir dalam atau hasil perkawinan yang sah dianggap sebagai anak  yang  sah,  sementara  Pasal  43 UUP  menerangkan  bahwa  “anak  yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai  ikatan  perdata  dengan  ibu serta  keluarganya”  (Dewi  Judiasih  & Suparto  Dajaan,  2017).  Berdasar  pada Pankaj  Kumar  Das Asisten  Professor South  Calcutta  Girls  College Di  era globalisasi,  pelanggaran  HAM  juga merupakan pernikahan di bawah umur. Hal  ini  juga  dipandang  sebagai  tanda matinya  teori  kesetaraan  gender  antara laki-laki  dengan  perempuan  serta membahayakan nyawa maupun kesehatan  perempuan  (Safira  et  al., 2019). Anak perempuan dianggap lebih rentan  daripada  anak  lelaki  untuk menikah ketika mereka masih di bawah umur (Naveed & Butt, 2020).
Indonesia  menempati  peringkat kedua di ASEAN juga ketujuh di dunia untuk  pernikahan  anak,  berdasar  pada penelitian United  Nations  Children's Fund (UNICEF)  (Jayadi  et  al.,  2021). Di  33  provinsi  di  Indonesia,  Provinsi Jawa Barat terdapat tingkat pernikahan di  bawah  umur  tertinggi  kesebelas,
menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang
dilaksanakan  tahun  2008,  2012,  2013, hingga  2015  (Sonny  Dewi  Judiasih, 2018).  Indramayu,  Cirebon,  Bandung, Sukabumi,  serta  Cianjur  hanyalah beberapa  wilayah  di  Jawa  Barat  yang terkenal  memiliki  berbagai  pengantin muda,  sehingga  membuat  wilayah  ini terkenal  sebagai  "lumbung  pengantin
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
kecil"  atau  berbagai  macamnya  tradisi pernikahan  muda  (Dini  &  Nurhelita,
2020). Pertumbuhan penduduk serta pernikahan  memiliki  ikatan  terbalik, dengan  usia  menikah  yang  lebih  muda bagi  perempuan  menimbulkan  tingkat kelahiran  semakin  banyak  (Indonesia, 1974). Hal  ini  diketahui  sebab  banyak suami  mengantisipasi  bahwa  istri mereka  akan  segera  hamil.  Kabupaten Bandung  yang  berpenduduk  3.525.149 jiwa yaitu satu dari beberapa daerah di Jawa Barat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi. Ini  menempati  urutan  kedua  dalam
IPM  tertinggi  setelah  Bogor.  Di Kabupaten Bandung, angka pernikahan dini  tetap  tinggi  pada  tahun  2014, dengan  60.000  pasangan  berusia  di bawah  18  tahun  menikah  dari  sekitar 600.000  pasangan  usia  subur  (Rusmita et al., 2018). Bersumber pada keterangan  yang  dikumpulkan  oleh Dinas  Pengendalian  Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
Kabupaten  Bandung  sejumlah  30.760 kejadian  pernikahan  pada  usia  tersebut pada tahun 2016 (Bandungkab, n.d.). Persyaratan  usia  untuk  menikah telah  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yang diatur dalam BAB  II Pasal  7  ayat  (1)  sebagai  berikut:
“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria  mencapai  19  tahun  dan  pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun”, batasan  usia  minimal  untuk  menikah
ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui proses pertimbangan, untuk memastikan  bahwa  semua  pihak  siap secara  mental,  fisik,  serta  emosional. Namun, pengecualian
terhadap persyaratan untuk melangsungkan perkawinan  dapat  diatur  oleh  Pasal  7 ayat  (2),  terutama  jika  seseorang memiliki  dispensasi  yang  dikeluarkan oleh  pengadilan  juga  belum  mencapai usia  minimum  yang  dipersyaratkan (Judiasih  et  al.,  2020).  Dispensasi perkawinan  ialah  pengecualian  yang berlaku  apabila  satu  diantara  atau kedua  calon  mempelai  ini  masih berusia  yang  belum  dipersyaratkan yang  diperbolehkan  untuk  menikah dalam  keadaan  tertentu.  Secara  tidak langsung  dapat  ditunjukkan  bahwa Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 terkait Perkawinan mengharuskan perkawinan dilakukan oleh anak dengan usia yang belum dipersyaratkan, maka akibatnya anak di bawah  umur  menjalankan  perkawinan di  bawah  umur  tetap  menjadi  realitas sosial  yang  tidak  dapat  dihindarkan dalam masyarakat Indonesia.
Sesuai  dengan Girls  Not  Bride , pernikahan  anak  menyebabkan  siswa putus  sekolah,  namun  perempuan dengan pendidikan rendah lebih cenderung  menikah  di  bawah  umur (Girls Not Brides, 2021). Atau perempuan  yang  tidak  bersekolah  3 kali  lebih  kemungkinan  akan  menikah sebelum  berusia  18  tahun  dibanding mereka  yang  berpendidikan  (Sekine  & Hodgkin, 2017). Terlepas dari kesepakatan  luas  bahwa  tidak  ada  cara
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
efektif  untuk  menghapus  pernikahan anak selain melalui pendidikan (Kurniawati  Br  Pinem  et  al.,  2021).
Kemungkinan  seorang  wanita  akan menikah  sebelum  usia  18  tahun berkurang seiring dengan lama pendidikannya. Menurut UNICEF, seorang wanita dengan pendidikan lebih dari 10 tahun  memiliki  kemungkinan  6  kali lebih  kecil  untuk bisa  menjalankan pernikahan di bawah umur. Pernikahan pertamanya  akan  dipengaruhi  secara langsung  oleh  lamanya  pendidikan,
terutama jika ia menyelesaikan pendidikan  menengah  atas.  Afrika Selatan ialah negara yang mengamanatkan persyaratan untuk memiliki  tingkat  pendidikan  yang tinggi,  yang  akan  sangat  bermanfaat dalam  mencegah  anak  perempuan  dari pernikahan  di  bawah  umur  (Michael Addaney  &  Onuora  Oguno  Azubike, 2017).
Di  Afrika  Selatan,  setiap  orang diberikan  hak  atas  pendidikan,  tanpa memandang  usia,  jenis  kelamin,  atau karakteristik  lainnya,  yaitu  instrumen yang ampuh untuk mencegah pernikahan  anak  (Michael  Addaney  & Onuora  Oguno  Azubike,  2017:  124). Di  Afrika  Selatan,  pernikahan  anak mengalami  penurunan  setiap  tahunnya, menurunkan  kemungkinan  buta  huruf sebesar  5,6%  serta  lulus  dari  sekolah menengah  sebesar  6,5%  (Michael Addaney  &  Onuora  Oguno  Azubike, 2017: 128).
Pendidikan  dasar  gratis  serta wajib,  juga  dikenal  sebagai  pendidikan
wajib  dengan  kurun  waktu  yang diperpanjang  di  Turki,  terbukti  secara signifikan menurunkan jumlah pernikahan  di  bawah  umur  serta kelahiran  di  kalangan  perempuan.
Kehadirannya  menurunkan  persentase 5,7%  wanita  menikah  pada  usia  16 tahun,  serta  4,6%  wanita  melahirkan anak  pada  usia  17  tahun  (Safira  et  al., 2019).  Dengan  demikian,  dikatakan bahwa kebijakan wajib belajar di Turki berdampak  signifikan  dalam  menjaga usia  seorang  wanita  pada  pernikahan pertamanya serta kelahiran anak pertamanya. Indonesia mempertahankan kebijakan  pemerataan  pendidikan  di bidang pendidikan yang dikenal dengan program wajib belajar, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Namun, Indonesia  hanya  memiliki  pendidikan dasar  sebagai  persyaratan  dengan “Program  Indonesia  Pintar”,  satu  dari beberapa  janji  politik  Presiden  Jokowi dan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  dan dirinci dalam Nawa Cita, dimaksudkan untuk  memperluas  persyaratan  ini  ke pendidikan  sekolah  menengah.  Seiring dengan  peningkatan  standar  sumber daya  manusia,  terutama  pada  bidang pendidikan,  sistem  wajib  belajar  di Indonesia  dapat  membantu  mengakhiri perkawinan  anak  sebab  menjadi  titik fokus  bagi  anak-anak  untuk  wajib menuntaskan  program  sekolah  yang diamanatkan pemerintah sebelum menikah.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
Pembatasan  wajib  belajar  dalam upaya  pencegahan  perkawinan  usia remaja  di  Indonesia,  serta  diambilnya tahapan  penegakan  wajib  belajar, semuanya  akan  dikaji  dalam artikel ini bersumber pada informasi latar belakang yang terkait diatas. METODE
Studi  ini  akan  dilangsungkan dengan menggunakan metodologi penelitian  yuridis  normatif,  yang  pada dasarnya memerlukan pengolahan data, tindakan untuk mengatur bahan hukum tertulis  sebagai  metodologi  penelitian. Bahasa  studi  ini  ialah  deskriptif analitis, artinya berusaha
memanifestasikan  keadaan  atau  tanda- tanda  suatu  objek  yang  telah  diteliti secara  seksama  maupun  metodis. Metode  pengumpulan  datanya  sejalan dengan  tahapan  penelitian  yang  telah diuraikan di atas, yaitu melakukan studi pustaka  yang  meliputi  penelusuran instrumen  hukum  nasional  yang  secara langsung relevan dengan isu pernikahan anak juga penelitian lapangan  berupa  wawancara  dengan berbagai pihak terkait (Arfa &
Marpaung, 2018). HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan  Sistem  Pendidikan  di Indonesia Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menguraikan tentang maksud  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Tujuan  tersebut  dibagi menjadi 4 kategori: Melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh
Indonesia seutuhnya; memajukan kesejahteraan  umum;  meningkatkan kualitas  hidup  semua  orang;  juga berkontribusi pada pembentukan tatanan  dunia  yang  konsisten  dengan kebebasan,  perdamaian  abadi,  serta keadilan. Diakui bahwa untuk mencapai  satu  diantara  tujuan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yaitu:
“Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa”. Ilmu  pengetahuan,  teknologi,  serta seni,  bersama  dengan  moral,  perilaku yang baik, juga keterampilan, semuanya ialah bagian dari pendidikan, yang  diakui  sebagai  proses  terencana serta  metodis  utama  yang  membantu siswa  mengembangkan  kecerdasannya (Ilham, 2019).
Sesuai  dengan  Pasal  28  C  ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang memuat  BAB  XA  yang  meliputi  Hak Asasi  Manusia,  pendidikan  diakui sebagai  satu  diantara  komponen  hak asasi  manusia:  “Setiap  orang  berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak  mendapat  pendidikan  dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Bersumber  pada  UUD  1945,
Pasal 31 Bab XIII Mengenai Pendidikan serta Kebudayaan mengatur pendidikan  secara  khusus.  Sementara Pasal  31  ayat  (1)  menyatakan  bahwa “pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara, di dalam ayat
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
selanjutnya  tercantum  bahwa  setiap warga  negara  berkewajiban  untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah  wajib  membiayainya”.  Hal ini  berkaitan  dengan  janji  pemerintah untuk  memberikan  kesempatan  kepada setiap orang untuk mengenyam pendidikan, maka akibatnya jika sebagian individu tidak dapat melakukannya,  pemerintah  tidak  akan mengingkari  janjinya,  mereka  dapat mengajukan  tuntutan  hukum  kepada pemerintah (Cecep et al., 2021).
Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 diikuti
dengan kalimat sebagai berikut: “pemerintah diharuskan untuk mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu  system  pendidikan  nasional  untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  serta  Akhlak  Mulia  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang diatur dengan Undang-undang”, undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan  Nasional  kemudian  dibuat. Satu diantara inisiatif yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup  masyarakat  Indonesia  ialah Undang-Undang  ini,  yang  berfungsi sebagai penyelenggara kebutuhan
pendidikan dasar bangsa. Sesuai dengan  Pasal  1  Angka  18  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Terkait Sistem  Pendidikan  Nasional,  setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti  program  pendidikan  dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah  juga  pemerintah  daerah. Organisasi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan,
serta Kebudayaan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sebagai sumber (UNESCO), wajib belajar ialah ketika  seorang  anak  diwajibkan  oleh hukum untuk bersekolah atau menyelesaikan pendidikannya. Usia ini telah  ditetapkan  untuk  jangka  waktu tertentu  (UNESCO,  2018). Berdasar pada Soedijarto, wajib belajar mengacu pada  kebijakan  yang  mengamanatkan agar penduduk usia sekolah menyelesaikan sejumlah sekolah
tertentu,  juga  pemerintah  memberikan dukungan  penuh  kepada  mereka  yang memilih untuk mengikuti wajib belajar
(Soedijarto et al., 2018).
Seluruh penduduk Indonesia yang  berusia  antara  7  hingga  15  tahun wajib  mengikuti  pendidikan  dasar, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  6 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan Nasional.  Masing-masing  anak  wajib menuntaskan  sekolahnya  baik  tingkat pertama  (SMP)  maupun  pendidikan dasar  atau  dapat  dikatakan  dengan Sekolah Dasar (SD). Pengenalan pendidikan dasar di Indonesia
ditentukan  oleh  empat  elemen  kunci (Nadziroh  et  al.,  2018).  Dijalanan dengan  persuasi  bukan  paksaan;  tidak adanya konsekuensi hukum akan tetapi menekankan  kebutuhan  moral  orang tua  untuk  menyekolahkan  anak-anak mereka;  aturan  yang  tidak  jelas mengendalikan  pelaksanaan  program; Peningkatan kehadiran di sekolah pada usia  6  sampai  dengan  15  tahun digunakan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
Jumlah  tahun  yang  dihabiskan siswa  di  sekolah  hingga  sekolah menengah,  atau  mandat  bahwa  seluruh siswa  wajib  bersekolah  selama  12 tahun,  meningkatkan  eksistensi  wajib belajar  di  Indonesia.  Pada  tahun  2014, uji  materi  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  terkait  Sistem  Pendidikan Nasional diajukan ke Mahkamah Konstitusi  sebab  sekarang  belum  ada undang-undang  yang  mengatur  terkait pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun. Hal  ini  karena  wajib  belajar  9  tahun saat  ini  menjadi  satu-satunya  pilihan tidak  lagi  sesuai  dengan  peningkatan, yaitu  pemohon  memiliki  masalah dengan  penerapan  peraturan  wajib belajar  “tujuh  tahun  sampai  dengan delapan  belas  tahun”  (Wicaksono  & Siska,  2020).  Mahkamah  Konstitusi memutuskan bahwa kewajiban pemerintah  serta  pemerintah  daerah yang merupakan open legal policy bagi pemerintah  maupun  pemerintah  daerah merupakan  program  minimal  yang wajib  dipatuhi  warga  Indonesia.  Maka dari  itu,  Mahkamah  mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya (Mahkamah Konstitusi, 2014). Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 terkait Pendidikan Menengah Universal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan  program  rintisan  wajib belajar 12 tahun dalam rangka mempersiapkan  program  wajib  belajar 12 tahun. Bersumber pada Pasal 1 Ayat 1  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  80  Tahun  2013 terkait Pendidikan Menengah Universal,  maksud  dari  program  ini ialah  memberikan  pelayanan  universal kepada  seluruh  penduduk  Indonesia untuk menempuh pendidikan menengah  yang  bermutu.  Berdasar pada  Pasal  2  Ayat  (1)  Perpres  ini, sasaran  penyelenggaraan  Pendidikan Menengah Universal ialah setiap warga negara  Indonesia  yang  berusia  antara 16  sampai  dengan  18  tahun  yang berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya. Satu diantara janji politik pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Jusuf Kalla  ialah  kampanye  untuk  sekolah wajib  12  tahun  dengan  menghapus semua  biaya,  sebagaimana  tertuang dalam  poin  Nawa  Cita  kelima,  yakni pendidikan harus menyita waktu
“Meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia  melalui  peningkatan  kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program  Indonesia  Pintar”  serta pemaparan  teknis  lanjutan  terdapat dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Hanya warga  negara  yang  dianggap  tidak mampu  secara  ekonomi  atau  memiliki akses  ke  pendidikan  yang  dibebaskan dari  pembayaran  biaya  sekolah  sebab persyaratan  wajib  belajar  12  tahun. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung mengatur wajib belajar melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  22 Tahun  2014  terkait  Perubahan  Atas
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung Nomor 26 Tahun 2009 terkait Penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan  di
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
Kabupaten Bandung, setelah selesainya program  wajib  belajar  9  tahun  serta program wajib belajar rintisan 12 tahun sebagaimana disyaratkan Pasal 15 Ayat
1 Huruf E, maka Pemerintah
Kabupaten  Bandung  selanjutnya  wajib memenuhi  Pasal  66  Ayat  2  Huruf  D serta  melengkapi  pendidikan  dasar program  wajib  belajar  juga  program wajib belajar percontohan 12 tahun.
Pemerintah  Kabupaten  Bandung sedang mempersiapkan untuk menetapkan  wajib  belajar  12  tahun  di wilayahnya  pada  tahun  2014  dengan mengalokasikan dana sebesar 52 Miliar yang  keberadaannya  telah  memasuki tahap  pelaksanaan  dan  juga  seluruh biaya  pendidikan  penduduk  dari  SD hingga  SMA/  SMK/Madrasah  Aliyah (MA)  benar-benar  gratis.  Akibatnya, tidak  ada  lagi  pembenaran  atas keputusan  sekolah  yang  diambil  di tengah jalan sebab tidak ada lagi biaya yang  terkait  (Humas  Setda  Kabupaten Bandung, 2022). Undang-Undang Nomor 32
Tahun  2004  terkait  Otonomi  Daerah diganti  pada  tahun  2014  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014  terkait  Pemerintahan  Daerah, yang  menggantikannya  serta  dianggap tidak berdasar mengingat perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Urusan  pemerintahan  ganda  dipahami dibagi  antara  pemerintah  pusat  dengan provinsi  serta  kota,  kemudian  kedua pemerintahan  ini  merangkap  berbagai urusan (Indonesia, 2014):
a. “Pemerintah Pusat mengelola perguruan tinggi” b. “Pemerintah  Provinsi  mengelola pendidikan menengah atas” c. “Pemerintah Daerah/Kabupaten mengelola pendidikan dasar” Pemerintah  Kabupaten  Bandung dikenal kaku dalam memaknai peningkatan  program  wajib  belajar lanjutan menjadi 12 tahun, oleh karena itu  Pemerintah  Kabupaten  Bandung semata-mata menyelenggarakan pendidikan  dasar  berdasarkan  amanat hukumnya  serta  belum  memberikan penafsiran  baru  untuk  memperpanjang masa  wajib  belajar  di  atas  1  tahun. Karena  adanya  pembagian  tanggung jawab pemerintah dalam mata pelajaran yang  berkaitan  dengan  pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  terkait Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten  Bandung  di  Indonesia dalam keseriusan menumbuhkan kualitas  sumber  daya  manusia  di daerahnya dengan menetapkan
program percontohan pendidikan wajib 12  tahun  untuk  pertama  kalinya berdasarkan  Peraturan  Daerahnya.  Hal ini  membuktikan  dedikasi  Pemerintah Kabupaten  Bandung  untuk  mendorong partisipasi masyarakat dalam kehadiran sekolah menengah atas dengan membuat sekolah menengah atas mudah diakses. Pemerataan juga termasuk
penuntasan  wajib  belajar  12  tahun dengan  persyaratan  kualitas  yang  lebih tinggi,  memperluas  akses  pendidikan juga  mendistribusikan  sumber  daya
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
secara  adil  di  Kabupaten  Bandung menempatkan pentingnya menyelesaikan  wajib  belajar  9  tahun. Pemerintah Kabupaten Bandung sedang fokus membuat Angka Partisipasi  Kasar,  (Disdik,  2018)  Di Kabupaten Bandung, pendidikan sekolah  menengah  pertama  hampir selesai, tepatnya pada tahun 2020–2021
APK  tingkat  SMP  sudah  mencapai 97,74%  atau  dikabarkan  sudah  tuntas paripurna.
Pemerintah  Daerah  berkomitmen untuk  menyelesaikan  program  wajib belajar 9 tahun juga memastikan bahwa itu  meluas  di  seluruh  wilayah,  yang berkontribusi  pada  tingginya  tingkat partisipasi pendidikan sekolah menengah  pertama  di  daerah  lain,
termasuk  beberapa  yang  cukup  jauh dari  pusat  kota,  seperti  Kecamatan Pasir  Jambu  di  Kabupaten  Bandung, yang  mencetak  nilai  91,91%  juga memiliki  tingkat  partisipasi  sekolah menengah pertama yang sangat tinggi.
Tabel. 1 Angka Partisipasi Kasar Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Tahun 2020/2021
Sumber Data: Profil Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021
Tabel  di  bawah  ini  menerangkan
Angka  Partisipasi  Kasar  Pendidikan
Menengah Pertama di Kecamatan Pasir Jambu yang cukup tinggi  yaitu sebesar 91,91%. Di dalamnya, dikatakan
penduduk  di  Kecamatan  Pasir  Jambu yang  berusia  7-15  tahun  hampir seluruhnya menduduki jenjang Pendidikan Menengah Pertama. Mendukung pembatasan usia perkawinan  16  tahun  bagi  perempuan sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  terkait Perkawinan.  Bersumber  pada  data  dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasir Jambu  tahun  2020–2021,  hanya  11 anak yang meminta pernikahan menyimpang dalam dua tahun terakhir, yang  merupakan  jumlah  minimum yang  dipersyaratkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Terkait Perkawinan.  Data  Kabupaten  Pasir Jambu mengenai  pernikahan  antar  usia di  bawah  18  tahun  yaitu  seperti  di bawah ini:
Tabel. 2 Data Perkawinan Lelaki dan Perempuan Usia <16 Tahun-18 Tahun, Kecamatan Pasir Jambu,
Kabupaten Bandung Tahun  2020-2021.
Sumber: Data Pencatatan Pelangsungan Perkawinan Tahun 2020-2021, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Jambu.
Fokus menuntaskan wajib belajar 9  tahun  di  Kabupaten  Bandung  tidak menjamin  bahwa  masyarakat  akan memperoleh pemahaman serta
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sebab Angka  Partisipasi  Kasar  Pendidikan
Menengah  Atas  di  Kabupaten  Pasir Jambu masih rendah dengan persentase 21,55%,  memperjelas  bahwa  78,45% anak berhak mengenyam pendidikan di jenjang SMA tanpa bersekolah.
Berdasar  pada  data  nikah  lanjut yang  dihimpun  dari  Kantor  Urusan Agama  Kabupaten  Pasir  Jambu  pada tahun 2020–2021, masih banyak terjadi pernikahan  antara  usia  muda  antara  16 hingga  24  tahun.  Hal  ini  disebabkan oleh rendahnya angka partisipasi sekolah  menengah  antar  warga  di Kecamatan  Pasir  Jambu.  Terdapat  180
anak  perempuan  serta  3  anak  laki-laki berusia 17 tahun. Prevalensi  wajib  belajar  9  tahun yang terkonsentrasi pada pelaksanaannya,  serta  wajib  belajar  12 tahun  yang  hadir  sebagai  jaminan  dari Pemerintah  Kabupaten  Bandung  agar masyarakat dapat mengakses pendidikan hingga SLTA belum signifikan berkontribusi terhadap penurunan praktik pernikahan di bawah umur  secara  keseluruhan,  terutama pernikahan  di  bawah  usia  18  tahun  di Kabupaten Bandung yang terus berlangsung.  Jumlah  pernikahan  antara usia  16  dan  17  tahun  berdasar  pada sistem  pendidikan  wajib  12  tahun  di Indonesia,  yang  belum  mempunyai kerangka  hukum  yang  jelas  juga mewajibkan penduduk untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah. Implementasi Program Wajib
Belajar  sebagai  Upaya  Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Pemerintah  Kabupaten  Bandung menawarkan inisiatif yang dapat membantu  mewujudkan  wajib  belajar, yang  merupakan  instrumen  ampuh untuk  mengakhiri  pernikahan  dengan batasan usia yang belum di persyaratkan  di  wilayah  hukumnya, dalam upaya mewujudkan ruang lingkup memperoleh pendidikan sebagai syarat dalam upaya mewujudkan mengakhiri praktik perkawinan di bawah umur di wilayahnya:
1. Program We  See  Equal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Melalui inisiatif “ We See Equal ”, Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bandung mengikutsertakan  masyarakat  binaan dalam  sosialisasi  informal  persuasif terkait pendidikan gender serta reproduksi  yang  merupakan  remaja sekolah menengah pertama yang mendapatkan  pendidikan  langsung. Selain menginformasikan kepada masyarakat  terkait  adanya  program wajib  belajar  kepada  kedua  orang  tua serta usia target program wajib belajar, Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bandung juga melangsungkan sosialisasi persuasif  formal  mengenai  pendidikan seksualitas (Brilliant Awal, 2022). Program “ We see Equal ” dikembangkan  oleh Save  The  Children dan  Procter  and  Gamble (P&G)  untuk mengadvokasi Healthy Life Skill
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
Education ,  yang  mencakup  promosi pendidikan  kesehatan  seksual  serta reproduksi bagi remaja juga peningkatan  norma  kesetaraan  gender di  ruang  kelas,  terutama  untuk  siswa sekolah  SMP  atau  remaja  usia  10-14 tahun di Kabupaten Bandung. Sebagaimana  diketahui  bahwa  karena organ  reproduksi  wanita  masih  dalam tahap  pematangan  pada  usia  ini,  maka bimbingan  serta  pendampingan  sangat diperlukan.
Di  Kabupaten  Bandung,  di  mana perempuan  lebih  cenderung  menikah dini  daripada  anak  lelaki,  terdapat tingkat  pernikahan  anak  yang  tinggi, yang  secara  langsung  terkait  dengan fakta  bahwa  anak  perempuan  berusia 13  hingga  15  tahun  memiliki  tingkat putus sekolah yang lebih besar daripada lelaki. Ini tidak diragukan lagi satu  dari  beberapa  penyebab  paling sering  anak  putus  sekolah  sebab kehamilan yang tidak diinginkan. 2. Program Generasi Berencana (Genre) oleh DP2KBP3A. Dalam  rangka  mengembangkan ketahanan remaja ( adolescent resiliency )  sebagai  landasan  untuk melahirkan  generasi  yang  terencana,
Program Generation Planning berupaya  membantu  remaja  dalam memahami serta terlibat dalam kegiatan  hidup  sehat  maupun  beretika. Mendorong  remaja  untuk  bertindak bermoral  serta  berbudi  luhur  dengan mengatakan  kepada  mereka  untuk menolak  seks  bebas,  memanfaatkan narkoba,  juga  menjadi  korban  HIV maupun  AIDS.  Termasuk  kaum  muda
dalam keluarga berencana atau Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP), Maka  akibatnya,  diperkirakan  bahwa usia  minimum  20  untuk  perempuan serta  25  untuk  lelaki  akan  diperlukan untuk menikah. Hal ini memungkinkan mereka  untuk  mengatur  kehidupan keluarga  mereka  dengan  hati-hati  saat masih remaja dan juga untuk menyelesaikan  tingkat  sekolah  yang direncanakan,  memiliki  karir  dalam pekerjaan yang direncanakan, kemudian menikah dengan pertimbangan cermat dari siklus Kesehatan Reproduksi. 3. Program Sosialisasi Pendekatan Keagamaan oleh Kementrian Agama Sejak  tahun  2015,  Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung  telah memakai strategi sendiri untuk berkontribusi terhadap penurunan jumlah pernikahan dengan batasan usia yang  tidak  dipersyaratkan  yang  terjadi di  daerah  dengan  mendorong  integrasi masyarakat melalui pendekatan keagamaan, khususnya dengan mengurangi  jumlah  300  pemeluk agama  lembaga  penyuluhan  milik Kementerian Agama Kabupaten Bandung  yang  wajib  mengikuti  ibadah 4 kali dalam seminggu. Mendistribusikan langsung kepada masyarakat melalui majelis taklim yang dimiliki ataupun dibina, serta melaksanakan  sosialisasi  himbauan kepada orangtua (ibu/ayah), menasehati agar  tidak  menikahkan  anaknya  terlalu muda  atau  menganjurkan  anaknya menikah  muda  dari  segi  organ  anak
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
serta juga perkembangan mental kelahiran  anak,  adanya  nasihat  untuk sekolah  asrama  Islam  serta  seminar untuk orang tua.

## KESIMPULAN
Satu  diantara  cara  paling  efektif untuk mengakhiri perkawinan di bawah umur ialah program wajib belajar yang merupakan bagian dari peraturan
Indonesia  terkait  sistem  pendidikan.
Sebagaimana ditemukan bahwa batasan usia  yang  telah  dipersyaratkan  untuk menikah,  terutama  bagi  perempuan, telah  diatur  berkat  adanya  ketentuan wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, akan tetapi di samping itu, keberadaannya belum berkembang menjadi  modal  yang  cukup  untuk sepenuhnya melarang perkawinan pada anak berusia 18 tahun sebab diketemukan  masih  banyak  terjadi perkawinan  terjadi  pada  anak-anak antara  usia  16  dan  17  serta  disebabkan oleh  kurangnya  dukungan  dari  satu diantara media yang seharusnya membantu mengakhiri praktik pernikahan  di  bawah  umur  dengan mengatur  sistem  wajib  belajar  di Indonesia, yang semata-mata mensyaratkan pendidikan sampai
tingkat SMP.

## DAFTAR PUSTAKA
Andina,  E.  (2021).  Meningkatnya angka  perkawinan  anak  saat pandemi covid-19. INFO Singkat , 13 (4), 13–18.
Arfa,  F.  A.,  &  Marpaung,  W.  (2018).
Metodologi  Penelitian  Hukum Islam:  Edisi  Revisi .  Prenada
Media. Badan  Pusat  Statistik,  &  UNICEF. (2016). Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Unicef Indonesia . https://doi.org/978-978-064-963- 6 Bandungkab.  (n.d.). Sosialisasi  Tolak Pernikahan Dini Harus Digencarkan . Retrieved November 7, 2022, from www.bandungkab.go.id Brilliant Awal. (2022). Dinas Pendidikan  Jabar  Buka  SMA Terbuka  dan  SMK  Pendidikan Jarak Jauh . http:www.galamedianews.com Cecep, H., Widyastuti, A., Subakti, H.,
Hasibuan,  F.  A.,  Sartika,  S.  H., Ardiana,  D.  P.  Y.,  &  Simarmata, J.  (2021). Dasar-Dasar  Ilmu Pendidikan . Yayasan Kita Menulis. Dewi  Judiasih,  S.,  &  Suparto  Dajaan, S. (2017). Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal  Bina  Mulia  Hukum , 1 (2),
145. https://doi.org/10.23920/jbmh.v1 n2.14 Dini,  A.  Y.  R.,  &  Nurhelita,  V.  F. (2020).  Hubungan  Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan  Usia  Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
Dini. Jurnal Kesehatan . https://doi.org/10.38165/jk.v11i1. 197
Disdik.  (2018). Rencana  Kerja  Dinas
Pendidikan Kabupaten Bandung . Girls  Not  Brides.  (2021). About  Child Marriage . March 15, 2021.
Humas  Setda  Kabupaten  Bandung. (2022). Kabupaten Bandung
Berlakukan  Wajib  Belajar  12 Tahun . www.bandungkab.go.id Ilham, D. (2019). Menggagas
Pendidikan  Nilai  dalam  Sistem Pendidikan  Nasional. Didaktika: Jurnal Kependidikan .
Indonesia,  R.  (1974).  Undang-Undang
Tentang  Perkawinan. Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun  1985  Tentang Jalan , 2003 (1), 2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/ Details/47406/uu-no-1-tahun- 1974 Indonesia, R. (2014). UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH . 3 (2), 1–46. http://journal.stainkudus.ac.id/ind ex.php/equilibrium/article/view/1 268/1127 Jayadi,  N.,  Usia,  P.,  Di,  M.,  Dalam,  I., Negara,  P.,  Agama,  D.,  & Permasalahannya, S. (2021). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya  (The  Under Marriage  In  Indonesia  On  The Country Perspective And Religion  As  Well  As  The Problem). JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan  Mazhab , 1 (1),  1– 12.
http://www.lksi.or.id/artikel2.htm , Judiasih,  S.  D.,  Dajaan,  S.  S.,  & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi  Antara  Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah  Umur  di  Indonesia. Acta Diurnal :  Jurnal  Ilmu  Hukum
Kenotariatan , 3 (2), 203–222. Konstitusi, M. (2014). Putusan Mahkamah  Konstitusi  Perkara No 92/PUU-XII/2014 . 13. https://medium.com/@arifwicaks anaa/pengertian-use-case- a7e576e1b6bf
Kurniawati  Br  Pinem,  R.,  Rahmah
Amini, N., & Zainah Nasution, I. (2021).  Bimbingan  Perkawinan Pranikah  Bagi  Usia  Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. Maslahah: Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 2 (3),
138–150. https://doi.org/10.56114/maslaha h.v2i3.174 Lasmadi,  S.,  Wahyuningrum,  K.  S.,  & Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. Gorontalo Law Review .
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 November 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022(683-697)
https://doi.org/10.32662/golrev.v 3i1.846
Michael  Addaney  &  Onuora  Oguno Azubike. (2017). “Education as A Contrivance  To  Ending  Child Marriage  in  Afrika:  Perspectives From  Nigeria  and  Uganda.”
Amsterdam  Law  Forum , 9 (2), 127.
Nadziroh,  Chairiyah,  &  Pratomo,  W.
(2018). Hak Warga Negara Dalam  Memperoleh  Pendidikan
Di  Indonesia. Trihayu:  Jurnal Pendidikan Ke-SD-An , 4 (3), 400– 405.
Naveed,  S.,  &  Butt,  D.  K.  M.  (2020). Causes and consequences of child marriages in South Asia: Pakistan’s  perspective. South Asian Studies , 30 (2). Rusmita,  E.,  Hidayat,  R.  H.,  & Supriyanto,  S.  (2018).  Sikap Siswi Kelas X Tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Lembang  Kabupaten  Bandung Barat. Jurnal Kesehatan Aeromedika , Vol  4  No  2  (2018): Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan  Aeromedika) ,  31–37.
https://jurnal.poltekestniau.ac.id/j ka/article/view/55/45 Safira,  L.,  Judiasih,  S.  D.,  Rubiati,  B., &  Yuanitasari,  D.  (2019).  Aspek Hukum  Wajib  Belajar  Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan  Bawah  Umur  Di Indonesia. Jurnal  Bina  Mulia Hukum , 3 (2), 159–175.
https://doi.org/10.23920/jbmh.v3 n2.13
Sekine,  K.,  &  Hodgkin,  M.  E.  (2017). Effect of child marriage on girls’ school dropout in Nepal: Analysis of  data  from  the  Multiple Indicator  Cluster  Survey  2014. PLoS ONE , 12 (7). https://doi.org/10.1371/journal.po ne.0180176
Soedijarto,  S.,  Thamrin,  T.,  Karyadi, B.,  Siskandar,  S.,  &  Sumiyati,  S.
(2018). Sejarah pusat kurikulum . Sonny Dewi Judiasih. (2018). Perkawinan  Bawah  Umur  di Indonesia . PT Refika Aditama. UNESCO. (2018). Compulsory Education Definition . http://uis.unesco.org/node/334574 Wantu,  A.  W.,  Mozin,  N.,  Adhani,  Y.,
&  Monoarfa,  S.  I.  (2022). Pencegahan  Perkawinan  Anak Dibawah  Umur  Pada  Remaja Desa  Lion  Kecamatan  Posigadan Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan. Jurnal Abdimas Terapan ,
1 (2),
36–38. https://doi.org/10.56190/jat.v1i2. 8 Wicaksono,  A.,  &  Siska,  Y.  (2020). Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Pendidikan  Menengah  Universal (Pmu). Prosiding Seminar Nasional  Pendidikan  Program Pascasarjana  Universitas  Pgri
Palembang 10 .