Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan
Damara Wibowo
e-ISSN : 2621-4105

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN

## Damara Wibowo
Magister Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado rarawibowo272@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan oleh Polri terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dengan meneliti sejumlah peraturan perundang- undangan  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Hasil penelitian  ini  adalah  :  (1)  Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT),  penegakan hukum bagi pelaku kekerasan  dalam rumah tangga di lakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. (2) Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan  juga  terkait  dengan  pemulihan  dari  trauma  kejahatan  yang  menganggu  masa  depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih di persulit dengan segala regulasi yang ada. Tidak semudah kenyataanya.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia; Korban KDRT; Perlindungan Hukum

## LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE BY HUMAN RIGHTS DURING THE POLRI INVESTIGATION PROCESS

## Abstract
The purpose of this study was to determine the process of investigating criminal acts of domestic violence and legal protection of victims of domestic violence during the investigation process by the National Police against criminal acts of domestic violence in the perspective of Human Rights. The type of research method used is a statutory approach by examining a number of laws and regulations relevant  to  this  research  and  a  case  approach.  The  results  of  this  study  are:  (1)  Investigation  of criminal acts of Domestic Violence (KDRT), law enforcement for perpetrators of domestic violence is carried out by the police based on Law Number 8 of 1981 concerning the  Criminal Procedure Code  or  the  Criminal  Procedure  Code.  (2)  The  protection  of  the  human  rights  of  victims,  both children  and  women,  must  also  be  carried  out  related  to  recovery  from  the  trauma  of  crime  that disturbs the future of the victim. But in reality the victims are still in trouble with all the existing regulations. Not easy in fact.
Keywords: Human Rights; Victims Of Domestic Violence; Legal Protection
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hukum  adalah  himpunan  petunjuk- petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu  masyarakat,  dan  oleh  karena  itu  seharusnya  ditaati  oleh  anggota-anggota masyarakat  yang bersangkutan. 1 Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Tindak  Kekerasan  Dalam  Keluarga  diharapkan  mampu  menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam  rumah  tangga  serta  menjadi  payung  hukum  bagi  seluruh  anggota  keluarga  itu sendiri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus  dihapuskan.  Manusia  memiliki  hak  hidup  yang  memaksa  tiap  manusia  untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tiada seorangpun  yang  berwenang  untuk  mengakhiri  hidupnya  atau  membiarkan  badan  dan jiwannya tiada terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. 2
Hukum  berjalan  dan  menjalankan  fungsinya  sebagai  pembimbing,  pengayom, pelindung  dan  penjaga  moralitas  suatu  bangsa.  Hukum  yang  mengakar  dari  ajaran kebaikan  atau  moralitas,  mengemban  tugas  di  setiap  sendi-sendi  kehidupan  bangsa. 3 Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi  pada  anak-anak,  orang  tua,  suami terhadap  isteri  maupun  sebaliknya,  akan  tetapi  yang  sering  terjadi  di  masyarakat merupakan tindak kekerasan suami terhadap isterinya. Tindak kekerasan tersebut sering terjadi dengan berbagai faktor seperti laki-laki yang selalu berkuasa dalam rumah tangga, faktor kondisi sosial ekonomi antara kedua pihak yang tidak setara, kondisi rumah tangga yang sangat tertutup dan lain sebagainya.
Kekerasaan dalam rumah tangga berawal dari konflik di dalam rumah tangga itu sendiri antara suami dan isteri atau antara orang tua ke anak yang memicu kekerasan itu sendiri.  Permasalahan  di  dalam  rumah  tangga  sebenarnya  merupakan  hal  yang  wajar dalam  sebuah  keluarga,  yang  menjadi  berbeda  adalah  bagaimana  cara  mengatasi  dan menyelesaikan masalah tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik maka setiap anggota  keluarga  akan  mendapatkan  pelajaran  yang  berharga  dari  masalah  tersebut. Namun apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi  dan  akan  berujung  pada  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Hubungan  kedudukan pelaku  dan  korban  yang  intim  menyebabkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  masih  di pandang  sebagai  bagian  dari  hukum  privat  sehingga  penyelesaian  kasus  lebih  sering diselesaikan  dengan  jalur  damai  atau  di  selesaikan  secara  internal  keluarga.  Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain faktor budaya, agama, pengetahuan, dan sistem hukum yang tidak maksimal.
1 Wahyu Beny Mukti Setiyawan and Hadi Mahmud, “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 68–82.
2 Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 14.
3 Hervina  Puspitosari  and  Anggraeni  Endah  Kusumaningrum,  “Victim  Impact  Statement  Sebagai  Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn,” Jurnal Usm Law Review 4, no. 1 (2021): 67–81, https://156.67.218.228/index.php/julr/article/view/3307.
Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang kekerasan rumah tangga telah diteliti oleh  Angkasa 4 ,  penelitian  ini  lebih  fokus  mengkaji  tentang  “Efektivitas  Rancangan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai  Hukum  Positif  Dalam Perspektif  Viktimologi”  yang  mendapatkan  hasil  bahwa  rancangan  undang-undang penghapusan  kekerasan  seksual  dalam  perspektif  viktimologi  menunjukkan  sangat berorientasi  terhadap korban  yang ditunjukan dengan  adanya perlindungan hukum  dan perhatian hukum terhadap korban.
Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  La  Jamaa 5 mengkaji  fokus  tentang “Perlindungan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia”,  penelitian  ini  mendapatkan  hasil  bahwa  bentuk  perlindungan  yang  diatur dalam undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan  serta  penempatan  korban  di  “rumah  aman”.  Namun  hasil  penelitian  baik melalui putusan pengadilan negeri maupun dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana  penjara)  kepada  pelaku,  sedangkan  perlindungan  sementara  dan  perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.
Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dikaji juga oleh Kasmanita 6 yang mengkaji  tentang  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Dalam  Penegakan  Hukum”,    hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara  normatif telah  terpenuhi  dalam  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  tetapi  perlu  pelaksanaan  lebih  lanjut  dari  ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.
Selama ini terdapat kesenjangan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki yang lebih mengutamakan kaum laki-laki. Kaum perempuan selalu menjadi nomor dua dalam berbagai  kegiatan  dan  selalu  terjadi  diskriminasi  yang  cukup  rentan  terhadap  kaum perempuan,  memang  selama  ini  kodrat  antara  laki-laki  dan  perempuan  sangat berkebalikan.  Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  telah  terjadi  dalam  kurun  waktu yang  cukup  lama  dan  membuat  banyak  kaum  perempuan  menjadi  pihak  yang  selalu dirugikan  serta    telah  membuat  mereka  mengalami  kekecewaan  sepanjang  hidupnya. Keadaan  seperti  itu  apabila  dibiarkan  terus  menerus  akan  mengakibatkan  penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum perempuan yang menjadikannya kurang mendapatkan kesempatan  mengembangkan  kemampuan  yang  dimilikinya serta kurang mendapatkan kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  serta  ikut  menikmati  hasil pembangunan negaranya.
4 Angkasa  Angkasa,  Rili  Windiasih,  and  Ogiandhafiz  Juanda,  “Efektivitas  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 117–45.
5 La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014): 249–72, https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467.
6 Kasmanita  Kasmanita,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum 6,  no.  2  (2019):  240–47, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA) mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir mengalami  peningkatan.  Bahkan,  kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  bermasalah dengan  hukum  juga  meningkat.  Pada  tahun  2018  kasus  KDRT  yang  berhasil  dicatat KPPPA sebanyak 9.637 kasus. Pada tahun 2019 meningkat dengan jumlah 11.105 kasus. Memasuki tahun 2020, sejak 29 Februari 2020 sampai dengan 10 Juni 2020 terdapat 787 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 523 kasus KDRT. 7
Perbedaan  penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya  antara  lain,  penelitian  ini lebih  fokus  mengkaji  tentang    proses  penyidikan  bagi  pelaku  rumah  tangga,  dan bagaimana  penyidikan  yang  ideal    bagi  pelaku  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT selama proses penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia, dan bagaimana langkah konkrit penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari penelitian ini.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan  menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  (1)  Bagaimanakah  proses  penyidikan terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga?  (2)  Bagaimanakah perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  selama  proses penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach ) dengan meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dan pendekatan kasus ( case approach ). Penelitian ini menggunakan bahan hukum  sekunder  yaitu  artikel,  paper,  hasil  penelitian,  dan  buku-buku  yang  berkaitan dengan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan Polri.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam penegakan hukum, pelaksanaan penyelidikan pada dasarnya tidak dibedakan korban  harus  seorang  istri  atau  suami  karena  di  undang-undang  tersebut  tidak  disebut istri,  yang  jelas  orang  yang  ada  dalam  lingkungan  rumah  tersebut,  baik  itu  istri,  anak- anak, orang tua, pembantu atau orang yang di bawah pengawasan. Ketersediaan alat bukti yang cukup untuk pembuktian adalah hal yang mempersulit korban. Bentuk KDRT tidak hanya  kekerasan  fisik,  tetapi  juga  kekerasan  seksual  dan  mental  seperti  caci  maki, penghinaan dan terror mental jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental. 8 Korban mengalami kesulitan ketika diminta membuktian adanya kekerasan apalagi dalam hal kekerasan psikis, karena pengertian dari kekerasan psikis sendiri masih
7 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak,  “Data  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2020,” Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) , 2020.
8 Kristin L. Anderson, “Theorizing Gender in Intimate Partner Violence Research,” Sex Roles 52, no. 11–12 (2005): 853, https://doi.org/10.1007/s11199-005-4204-x.
e-ISSN : 2621-4105
belum  sempurna.  Sedangkan  untuk  pembuktian  kekerasan  fisik  harus  ada visum  et repertum (VER).  Namun  yang  terjadi  hasil  dari  visum  hanya  menunjukkan  kekerasan yang terakhir di lakukan padahal yang terlihat hanya lecet pada kenyataanya korban sudah berulang kali mendapatkan kekerasan fisik tersebut.
Merupakan  kewajiban  dari  kepolisian    untuk  memberikan  rasa  aman  dan perlindungan  atas  hak-hak  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Salah  satu  upaya dalam  pemberian  rasa  aman  dan  perlindungan  hukum  bagi  korban  yaitu  dengan menindaklanjuti  secara  cepat  laporan  atas  terjadinya  kasus  kekerasan  dalam  rumaha tangga, sehingga dengan mempercepat proses akan meminalkan terjadinya pengulangan kekerasan dalam rumah tangga  yang dialalmi oleh korban.
Selama  proses  penyidikan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dasar pelaksanaan    penyidikan  secara  materil  menggunakan  undang-undang  khusus  yaitu Undang-undang  No  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga yang memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian, hal tersebut di atur dalam  Pasal  55  yang  menerangkan  bahwa  “sebagai  alat  bukti  yang  sah,  keterangan seorang  saksi  korban  saja  sudah  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  untuk  membuktikan  kekerasan  dalam  rumah tangga  hanya  diperlukan  keterangan  saksi  korban  sudah  cukup  sepanjang  didukung dengan  satu  alat  bukti  lain  yang  sah  menurut  undang-undang  contohnya visum  et repertum (VER).  Hal  tersebut  jauh  berbeda  dengan  Pasal  185  ayat  (2)  KUHAP  yang mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa ( unus testis nuluus testis ). Undang-undang No.
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah melarang berbagai  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh,  orangtua,  atau  pasangan.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  ditunjukkan dalam  berbagai  bentuk,  di  antaranya:  kekerasan  fisik,  penggunaan  kekuatan  fisik; kekerasan  seksual,  setiap  aktivitas  seksual  yang  dipaksakan;  kekerasan  emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.
Untuk  menemukan  tindak  pidana,  penyidik  berdasarkan  Undang-undang  No  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
e-ISSN : 2621-4105
b. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
c. Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga tersebut (pekerja rumah tangga/PRT).
Memiliki  sebuah  keluarga  sakinah  adalah  idaman  setiap  keluarga,  untuk mewujudkan suatu keluarga sakinah baukan merupakan suatu hal yang mudah, terdapat halangan  dan  rintangan  dalam  menuju  proses  keluarga  yang  sakinah.  Hambatan  dan godaan  yang  muncul  sesuai  denganperkembangan  zaman  dan  tekhnologi  adalah  salah satu tantangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah saat ini. 9
Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki  yang  merasa  mencari  nafkah  dan  memandang  isteri  dan  anak-anak  sebagai makhluk  yang  lemah,  ditambah  dengan  seorang  isteri  yang  hanya  sebagai  ibu  rumah tangga yang tidak memperoleh penghasilan dari manapun selain dari suami, inilah yang menjadi dilema yang membuat seorang isteri sangat takut terhadap suaminya dan kadang sampai rela diperlakukan seenaknya oleh suaminya yang tentu saja sang isteri tidak berani berbuat  apapun  seperti  melawan  balik  dan  tidak  berani  melaporkan  ke  pihak  yang berwajib.  Perlu  kita  sadari  bahwa  anak  merupakan  aset  yang  harus  diberikan perlindungan, oleh karena itu hak anak semenjak dilahirkan harus terpenuhi secara hukum yang  berlaku.  Melindungi  anak  bukan  hanya  kewajiban  orang  tua  biologisnya,  tapi merupakan kewajiban kita sebagai manusia. 10
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Melalui Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Tahun 2020 merupakan  tahun  yang spesial di  karenakan adanya wabah penyakit mendunia  yaitu  pandemi  Covid-19  yang  memberikan  dampak  luar  biasa  di  segala  lini kehidupan.  Pandemi  Covid-19  menyebabkan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga menjadi meningkat. Hal ini disebabkan akibat adanya kebijakan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah ( work from home ) dan belajar dari rumah ( school from home ). Bahkan yang menjadi ironi adalah banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset bahkan kebangkrutan yang menyebabkan sebagian atau seluruh karyawannya di rumahkan atau di  berhentikan.  Sejak  bulan  Maret  2020  pelajar  dari  taman  kanak-kanak  hingga mahasiswa  di  haruskan  belajar  dari  rumah.  Hal  tersebut  menjadi  beban  tersendiri  bagi orang tua khususnya ibu untuk memantau anaknya belajar di rumah padahal tidak semua ibu mampu untuk membelajarkan anaknya di rumah.
Permasalahan  akibat  pandemi  Covid-19  ini  dapat  memperburuk  keadaan  rumah tangga  sehingga  memicu  timbulnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sejak  14  Maret sampai  dengan  22  April  2020  telah  terjadi  105  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan,
9 Oxsis  Mardi  and  Fatmariza  Fatmariza,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Keterabaian  Hak-Hak  Anak  Pasca Perceraian,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 182–99. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282
10 Nopiana  Mozin  and  Maisara  Sunge,  “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 166–81. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485
e-ISSN : 2621-4105
dengan 106 korban yang 67 di antaranya mengalami KDRT. 11 Hak lain yang juga dapat diberikan  kepada  korban  adalah  “memberikan  informasi  kepada  kepolisan  yang  bebas dari  tekanan  dan  ancaman  dari  pihak  lain.  Hak  ini  sekaligus  dapat  membantu pengungkapan kasus yang terjadi”. Informasi tndak hanya diberikan oleh korban terhadap pihak  aparat  penegak  hukum,  namun  sebaliknya  informasi  terkait  proses  penyelesaian kasusnya dari aparat penegak hukum yang diberikan kepada korban juga dirasakan sangat besar manfaatnya dan penting bagi korban. 12
Berdasarkan  data  dari  Bidang  Pidana  Umum  Kejaksaan  Tinggi  NTT,  Kejaksaan Negeri  (Kajari)  Kota  Kupang  dan  Kajari  Lembata,  menunjukkan  bahwa  selama  tahun 2017 hingga 2019 terdapat 17 kasus KDRT, terdiri dari kasus penelantaran dan kekerasan fisik sejumlah 3 kasus, kekerasan fisik sejumlah 3 kasus, dan penelantaran sejumlah 11 kasus.  Dari  kasus  yang  terjadi  sebanyak  4  kasus  pelakunya  adalah  perempuan  yakni  1 kasus dari Kajari Kota Kupang, 2 kasus dari Polda NTT dan 1 kasus dari Polres Lembata di  tahun  2017.  Rincian  4  kasus  tersebut  yakni  3  kasus  kekerasan  fisik  dan  1  kasus penelantaran.  Kasus  tersebut  telah  teregistrasi  pada  Kejaksaan  Tinggi  Nusa  Tenggara Timur. 13
Begitu  juga  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  di  Kabupaten  Lombok timur, terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Polres Lombok Timur pada tahun  2018,  dimana  terdapat  20  laporan  peristiwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan yang dinyatakan selesai pada tahun 2018 sebanyak 17 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 9  laporan  peristiwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  yang  dinyatakan  selesai  pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus, dan pada tahun 2020 dari bulan januari-meret sebanyak 5 laporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan yang dinyatakan selesai pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus. 14
Di seluruh wilayah Negara Indonesia selalu dijumpai adanya kasus-kasus kekerasan dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  haruslah  menjadi  perhatian  bagi  aparat  hukum  untuk melakukan penegakan hukum bagi pelakunya.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa :
1. Pertama,  perlindungan  oleh  pihak  kepolisian  berupa  perlindungan  sementara  yang diberikan  paling  lama  7  (tujuh)  hari  dan  dalam  waktu  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh empat)  jam  sejak  memberikan  perlindungan,  kepolisian  wajib  meminta  surat penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan.  Perlindungan  sementara  oleh kepolisian  ini  dapat  dilakukan  bekerja  sama  tenaga  kesehatan,  sosial,  relawan,  dan
11 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
12 Angkasa, Windiasih, and Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai  Hukum  Positif  Dalam  Perspektif  Viktimologi.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no  1  (2021):  117-145, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696
13 Djeni  Elishabeth  Sanda,  Jimmy  Pello,  Karolus  Kopong  Medan,  2020, Bias  Gender  Penanganan  Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh penyidik Di Tingkat Kepolisian , Pagaruyuang Law Journal, 4, no. 1 (2020)
14 Suaema  Ramadanthy,  2020, Implementasi  Pelayanan  Penyidikan  Dalam  Penanganan  Perkara  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lombok Timur) , Tesis, Universitas Mataram.
pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus  menggunakan  ruangan  pelayanan  khusus  di  kepolisisan  dengan  sistem  dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku  KDRT  berdasarkan  tugas  dan  wewenang  kepolisian  dapat  melakukan penyelidikan,  penangkapan  dan  penahanan  dengan  bukti  permulaan  yang  cukup disertai  dengan  surat  perintah  penangkapan  dan  surat  perintah  penahanan  ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
2. Kedua, perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta  mendapingi  korban  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan,  dalam sidang  pengadilan  melalui  koordinasi  dengan  sesama  penegak  hukum,  relawan pendamping dan pekerja sosial.
3. Ketiga, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  pelaku  tersebut  melakukan  pelanggaran  atas peryatan  yang  ditandatanganinya  mengenai  kesanggupan  untuk  memenuhi  perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Keempat, pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi  atau  membuat  keterangan  medis  lainnya  yang  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai alat bukti.
5. Kelima, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban, memberikan informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
6. Keenam, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban  untuk  mendapatkan  relawan  pendamping  guna  mendapingi  seseorang  untuk memaparkan  secara  objektif  KDRT  yang  dialaminya  dalam  proses  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, medegarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Ketujuh, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan secara iman dan taqwa kepada korban.
Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum ada yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum  (kuasa hukum) adalah tersangka/terdakwa tindak pidana.  Korban  pun  belum  ada  yang  mengajukan  permohonan  perintah  perlindungan kepada pengadilan negeri setempat. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus
dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Langkah  konkrit  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  memberikan  perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses  penyidikan  pada  ruangan  khusus  yang  menjamin  rasa  aman  dan  terjaganya kerahasiaan  korban,  melibatkan  polisi  wanita  dalam  setiap  proses  penyidikan,  adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para korban selama proses penyidikan dan  melakukan  upaya  hukum  lainnya  yang  dirasa  perlu  untuk  menghindari  terjadinya pengulangan KDRT.

## E. PENUTUP
Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT), penegakan  hukum  bagi  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  lakukan  pihak kepolisian  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  KUHAP.  Penyidikan  terhadap  kekerasan  dalam rumah tangga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan  pemulihan dari trauma kejahatan  yang menganggu masa depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih di persulit dengan  segala  regulasi  yang  ada.  Tidak  semudah  kenyataanya.  Hal  tersebut  membuat korban  tetap  merasa  terancam  dan  tidak  merasa  aman  meski  sudah  melapor  ke  pihak kepolisian.  Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  selama  ini  belum  ada  yang menggunakan  haknya  untuk  didampingi  oleh  penasihat  hukum  (kuasa  hukum)  karena pada  umumnya  yang  menggunakan  penasihat  hukum  (kuasa  hukum)  adalah tersangka/terdakwa tindak pidana. Korban pun belum ada yang mengajukan permohonan perintah  perlindungan  kepada  pengadilan  negeri  setempat.  Korban  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga  harus  dapat  dilindungi  oleh  hukum  yang  berlaku  sesuai  dengan kondisi  hak  asasi  manusia  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan, adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para korban selama proses penyidikan dan melakukan upaya  hukum  lainnya  yang  dirasa  perlu  untuk  menghindari  terjadinya  pengulangan KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, Kristin L. “Theorizing Gender in  Intimate Partner Violence Research.” Sex Roles 52, no. 11–12 (2005): 853–65. https://doi.org/10.1007/s11199-005-4204-x. Angkasa,  Angkasa,  Rili  Windiasih,  and  Ogiandhafiz  Juanda.  “Efektivitas  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  Sebagai  Hukum Positif Dalam Perspektif  Viktimologi.” Jurnal  USM  Lae  Review 4,  no.  1  (2021):  117–145.
http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696
Jamaa,  La.  “Perlindungan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Hukum Pidana  Indonesia.” Jurnal  Cita  Hukum 2,  no.  2  (2014):  249–72. https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467.
Kasmanita,  Kasmanita.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam
Rumah  Tangga.” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan Hukum 6, no. 2 (2019): 240–47. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak.  “Data  Kementrian  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA)  Tahun  2020.” Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) , 2020. Mardi, Oxsis, and Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak  Pasca  Perceraian.” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  2  (2021):  182–99. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282
Mozin,  Nopiana,  and  Maisara  Sunge.  “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan.” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  1  (2021): 166–81. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485 Prakoso,  Djoko. Kedudukan  Justisiabel  Di  Dalam  KUHAP .  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2006.
Puspitosari, Hervina, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn.”
Jurnal Usm Law Review 4, no. 1 (2021): 67–81.
https://156.67.218.228/index.php/julr/article/view/3307.
Sanda,  Djeni  Elisabeth,  Jimmy  Pello,  and  Karolus  Kopong  Medan.  “Bias  Gender Penanganan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian.” Pagaruyuang Law Journal 4, no. 1 (2020): 51– 76.
Setiyawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  and  Hadi  Mahmud.  “Menggagas  Model  Restorative Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Marital  Rape  Dalam  Membentuk  Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 68–82.
Suaema, Ramadanthy. “Implementasi Pelayanan Penyidikan Dalam Penanganan Perkara
Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Di  Polres  Lombok  Timur).” Universitas Mataram Repository . Universitas Mataram, 2020. http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/16393.
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.