## THE STRATEGY TO BUILD FOOD SECURITY AND POVERTY ALLEVIATION BASED ON VILLAGE FOOD RESILIENCE
Hadi Sasana *);  Dul Muid *)
*) Faculty of Economics and Business, Diponegoro University Semarang

## Abstract
Upaya  untuk  meningkatkan  ketahanan  pangan  dan  mengurangi  kemiskinan  dilaku- kan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk  mengetahui potensi dan kemampuan mereka. Selanjutnya, mereka harus menemukan probabilitas alternatif dan peme- cahan masalah; untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  Program  Ketahanan Pangan Desa (Demapan) pada tingkat pendapatan masyarakat. Kedua, membuat strategi untuk membangun  ketahanan  pangan  dan  pengentasan  kemiskinan  berdasarkan  ketahanan  pangan desa.  Lokasi  penelitian  adalah  Desa  Tanjungrejo.  di  Kabupaten  Jekulo  Kabupaten  Kudus sebagai penerima manfaat Program Demapan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif  dan  analisis  kuantitatif.  Analisis  kuantitatif  dalam  statistik  deskriptif  dan  Proses Hirarki Analog (AHP) menggunakan pilihan yang lebih baik 2000.
Temuan penelitian ini: 1). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk desa untuk  mendapatkan  dukungan  Demapan.  2).  Mekanisme  pelaksanaan  Demapan  di  Desa Tanjungrejo  dilakukan  secara  demokratis,  dengan  membuat  kelompok,  dan  diawasi  oleh departemen  terkait.  3).  Komunitas,  berpartisipasi  dalam  Program  Demapan;  kelompok  atau individu  telah  meningkatkan  nilai  aset  dan  pendapatan.  4).  Strategi  untuk  membangun  keta- hanan  pangan  dan  pengentasan  kemiskinan  berdasarkan  Demapan,  inprioritas  adalah:  untuk meningkatkan modal, dorongan pemasaran, untuk membangun kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan lembaga, dan peningkatan infrastruktur.
Kata  kunci:  Ketahanan  pangan  desa,  kemiskinan,  ketahanan  pangan,  Analitic  Hierarchy Process (AHP).

## 1.   Latar  Belakang
Upaya  mewujudkan  ketahanan  pangan  dilakukan  secara  bertahap  melalui  proses pemberdayaan  masyarakat,  serta  mencari  alternatif  peluang  dan  pemecahan  masalah,  untuk mengelola  dan  memanfaatkan  sumberdaya  secara  efektif,  efisien,  dan  berkelanjutan.  Per- wujudan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka  kemandirian  pangan,  dilakukan  melalui pemberdayaan  masyarakat  miskin  dan  rawan  pangan  di  perdesaan.  Upaya  pemberdayaan masyarakat  miskin  dapat  dilakukan  melalui  jalur  ganda/ twin  track  strategy ,  yaitu:  (1)  mem- bangun  ekonomi  berbasis  pertanian  dan  perdesaan  untuk  menyediakan  lapangan  kerja  dan pendapatan;  dan  (2)  mencukupi  kebutuhani  pangan  bagi  kelompok  masyarakat  miskin  di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.
Sejak  tahun  2006,  Badan  Ketahanan  Pangan  (BKP)  melaksanakan  kedua  strategi tersebut melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan ini bertujuan untuk me- ningkatkan  kemampuan  masyarakat  desa  dalam  pengembangan  usaha  produktif  berbasis
sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Selain itu, diharapkan berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan. Program  Demapan  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal da- lam mencapai kemandirian pangan.
Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menjadi sasaran program desa mandiri  pangan  sejak  tahun  2012. Sektor  pertanian  merupakan  penyangga  utama  perekono- mian masyarakat. Desa tersebut menjadi sasaran program desa mandiri pangan, karena selama ini desa tersebut dianggap belum masuk kategori mandiri pangan, sehingga perlu dibantu be- rupa dana, pembinaan, pelatihan, bimbingan konseling, dan pemasaran. Tujuan dari studi ini adalah: a). Mengetahui mekanisme penentuan penerimaan program Demapan dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. b). Menentukan strategi membangun ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan berbasis desa mandiri pangan.

## 2.   Tinjauan Pustaka

## 2.1. Teori dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Konsep  pemberdayaan  masyarakat  mempunyai  rumusan  yang  berbeda-beda  dalam berbagai konteks dan bidang studi, belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Menurut  Sumodiningrat  (2005)  “pemberdayaan”  berasal  dari  kata  “memberi  daya”  atau “memberi energi”. Pemberdayaan lebih tepat diartikan sebagai “memberi energi” yang lebih bersifat  positif  karena  bersifat  netral  namun  diperlukan.  Pemberdayaan  adalah  memberikan energi agar yang  bersangkutan  mampu untuk  bergerak secara mandiri.  Pemberdayaan  hanya bersifat sementara, sampai objek mampu untuk mandiri, meski  perlu dipantau agar tidak ter- jatuh lagi.
Menurut Edi Suharto (2005) pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khusus- nya kelompok rentan atau lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a)  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  (freedom),  dalam arti  bukan  saja  bebas  mengemukakan  pendapat,  melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari kebodohan,  bebas  dari  kesakitan,  (b)  menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang  memung- kinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan  yang  mempengaruhi  mereka.  Dari  dua  pendapat  diatas  maka  dapat  disimpulkan secara  sederhana  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  adalah    suatu  upaya  untuk  memberikan energi  atau  daya  kepada  masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  rentan  atau  lemah  yang ditujukan agar masyarakat tersebut bisa mengakses seluas-luasnya yang menjadi haknya demi tercapainya suatu kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

## 2.2 Program Desa Mandiri Pangan (Demapan)
Desa  yang  disebut  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  diartikan  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah,  berwewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Dalam buku Pedoman Umum Demapan, 2012:2). Desa-desa yang masih miskin dan kurang pangan sekarang banyak dibentuk progam aksi desa mandiri pangan dalam
rangka  pembentukan  ketahanan  pangan.  Mandiri  pangan  sendiri  diartikan  sebagai  upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dili- hat  dari  bekerjanya  subsistem  ketersediaan,  subsistem  distribusi  dan  subsistem  konsumsi pangan.  Menurut  Pedoman  Umum  Demapan  (2012:2)  desa  mandiri  pangan  adalah  desa/ kelurahan  yang  masyarakatnya  mempunyai  kemampuan  untuk  mewujudkan  ketahanan pangan  dan  gizi  melalui  pengembangan  subsistem  ketersediaan,  subsistem  distribusi,  dan subsistem  konsumsi  pangan  dengan  memanfaatkan  sumberdaya  setempat  secara  berke- lanjutan.
Progam desa mandiri pangan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan  kelompok  tani  dan  afinitas,  posdaya,  lembaga  keuangan  desa,  dan  tim  pangan desa.  Program  aksi  desa  mandiri  pangan  adalah  desa  yang  masyarakatnya  mempunyai kemampuan  untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan  dan  gizi  sehingga  dapat  menjalani  hidup sehat  dan  produktif  dari  hari  kehari,  melalui  pengembangan  sistem  ketahanan  pangan  yang meliputi  subsistem  ketersediaan,  subsistem  distribusi,  dan  subsistem  konsumsi  dengan  me- manfaatkan  sumber  daya  setempat  secara  berkelanjutan  (Pedoman  Umum  Demapan,  2012). Jadi  pengertian  desa  mandiri  pangan  secara  garis  besar  adalah  salah  satu  strategi  untuk mempercepat pembangunan di perdesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan. Kegiatannya  lintas  sektoral  dan  pelaksanaannya  memerlukan  keterlibatan  serta  sinergitas antar  instansi  dan  stakeholder  terkait.  Kegiatan  desa  mandiri  pangan  dilaksanakan  di  desa- desa  terpilih  yang  mempunyai  rumah  tangga  miskin  dan    beresiko  rawan  pangan  dan  gizi, dasar pemilihannya adalah desa rawan pangan dengan jumlah rumah tangga miskin lebih dari 30 %  dari  jumlah KK  berdasarkan hasil  survei Data  Dasar Rumah Tangga (DDRT). Prinsip Pengembangan model desa mandiri pangan (Naiggolan, 2007) adalah sebagai berikut :
1. Kemampuan pengelolaan ketahanan pangan di tingkat desa.
2. Kemampuan  upaya  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan pangan.
3. Kemampuan  menangani  masalah  kelebihan  atau  kekurangan  pangan  dan  ketidak- mampuan masyarakat dalam mengakses pangan.
4. Prinsip-prinsip  pemberdayaan  ketahanan  pangan  secara  partisipatif  dan  berke- lanjutan.

## 2.3.   Ketahanan pangan
Pangan  adalah  segala  sesuatu yang berasal dari sumber hayati  produk  pertanian, per- kebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,  pengolahan,  dan/atau  pembuatan  makanan  atau  minuman  (Undang-Undang  Re- publik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012).  Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  yang  paling esensial bagi  manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan (Karsin,  2004).
Pangan sebagai sumber zat gizi  (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi  landasan  utama  manusia  untuk  mencapai  kesehatan  dan  kesejahteraan  sepanjang siklus kehidupan. Kelangkaan pangan dan kebiasaan bekerja dari keluarga, berpengaruh pula terhadap pola makanan (Harper, et.al, 1986). Ada beberapa hal penting dalam mengatasi per- masalahan pangan di Indonesia (Purwaningsih, 2008) yaitu :
1. Ketersediaan pangan
2. Kemandirian pangan
3. Keterjangkauan pangan
4. Konsumsi pangan
Ketersediaan  pangan  dapat  diwujudkan  melalui  proses  kedaulatan  pangan  dan  peng- anekaragaman  pangan.  Pemenuhan  kebutuhan  pangan  merupakan  hak  negara  dan  bangsa yang  secara  mandiri  menentukan  kebijakan  Pangan  yang  menjamin  hak  atas  Pangan  bagi rakyat  dan  yang  memberikan  hak  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  sistem  pangan  yang sesuai  dengan  potensi  sumber  daya  lokal.  Secara  umum  ketahanan  pangan  menurut  Hanani (2009)  dalam  (Purwaningsih,  2011),  kondisi  ketika  semua  orang  pada  segala  waktu  secara fisik,  sosial,  dan  ekonomi  memiliki akses pada pangan  yang cukup, aman dan bergizi  untuk pemenuhan  kebutuhan  konsumsi  dan  sesuai  dengan  seleranya  (food  preferences)  demi  kehi- dupan yang aktif dan sehat.
Adanya  ketahanan  pangan  maka  diharapkan  masyarakat  dapat  mewujudkan  keman- dirian  pangan,  dimana  arti  kemandirian  pangan  itu  sendiri.  Strategi  yang  diterapkan  dalam rangka  keberhasilan  pembangunan  ketahanan  pangan  (Hanafie,  2010:  275)  adalah  sebagai berikut :
1. Meningkatkan  daya  beli  masyarakat  miskin  dengan  menaikkan  tingkat  produksi  pangan secara keseluruhan. Peningkatan supply pangan dan daya beli masyarakat merupakan hal yang  tidak  mudah  karena  terkait  dengan  kebijakan  yang  akan  dilakukan  oleh  suatu negara.
2. Pendistribusian  kembali  supply  pangan  dari  daerah  ke  daerah  defisit  pangan  dengan menggunakan  mekanisme  yang  dapat  meningkatkan  daya  beli  masyarakat,  khususnya masyarakat  miskin  yang  kekurangan  pangan,  selain  menaikkan  insentif  untuk  mening- katkan produksi pangan dalam jangka panjang.

## 3.  Metode  Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Tanjungrejo,  Kecamatan  Jekulo,  Kabupaten  Kudus, lokasi  penelitian  merupakan  desa  yang  mendapat  dan  melaksanakan  program  Desa  Madiri Pangan  sejak  tahun  2012.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  responden  dan  para key  person melalui penyebaran  kuisioner  dan indept  interview .  Data  sekunder  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS) dan dinas terkait di Kabupaten Kudus..
Metode sampling dilakukan dengan cara purposive sampling dimana responden seba- gai pihak perencana, leader dan  kelompok kerja. Responden yang dipilih adalah orang yang berkompeten  dengan  tema  penelitian  meliputi  :akademisi,  pelaku  Demapan,  pemerintah  da- erah, dan tokoh masyarakat.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif dari data yang diperoleh untuk mengetahui pelaksanaan program  desa  mandiri  pangan.  Analisis  kuantitatif  dengan  statistik  induktif  dan Analitic Hierarchy Process (AHP) .

## 4.  Hasil  dan  Pembahasan
4.1  Mekanisme Penentuan Desa Penerima Program Desa Mandiri Pangan
Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, memiliki luas wilayah 730,49 Ha. Terdiri atas 3 dusun yaitu Dusun Patihan, Dusun Beji, dan Dusun  Kedungmojo.  Kondisi  wilayah  didominasi  oleh  persawahan,  pemukiman,  dan  perke- bunan.  Potensi  utama  sumber  daya  alam  adalah  di  bidang  pertanian,  perkebunan,  kehutanan dan peternakan, tetapi belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara masif
Program  Demapan  merupakan  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pem- berdayaan  masyarakat  desa  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  sumberdaya  yang  dimiliki secara  optimal  guna  mencapai  kemandirian  pangan  melalui  bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah  lewat  Badan  Ketahanan  Pangan  (BKP)  kepada  masyarakat  miskin  di  pedesaan. Ada  beberapa  syarat  suatu  desa  mendapatkan  bantuan  desa  mandiri  pangan;  pertama,  suatu desa  harus  memiliki  jumlah  kepala  keluarga  (KK)  miskin  lebih  dari  30%  dari  total  seluruh KK.  Kedua,  kondisi  rawan  pangan  yang  disebabkan  rendahnya  akses pangan    dan  daya  beli masyarakat yang masih rendah.
Program  desa  mandiri  pangan  dirumuskan  oleh  kelompok  kerja  dari  tingkat  desa hingga  tingkat  pusat  sebagai  pelaksana  program.  Dana  bantuan  untuk  mewujudkan  desa mandiri  pangan  diterima  oleh  Pemerintah  Desa  Tanjungrejo  sebesar  Rp.100  juta.  Dana tersebut  kemudian  disalurkan  kepada  empat  kelompok  di  desa  tersebut  yaitu  kelompok Bogomulyo,  kelompok  Sido  Makmur,  kelompok  Rejo  Mulyo  dan  kelompok  Sido  Maju. Pembagian dana dilakukan secara proporsional kepada tiap kelompok. Dari 4 kelompok yang ada,  dana  Rp.100  juta  dibagi  rata  sebesar  Rp.25  juta tiap  kelompok.  Apabila satu  kelompok terdiri  10  anggota,  maka  rata-rata  per  anggota  mendapatkan  bantuan  sebanyak  Rp2,5  juta. Mekanisme  penentuan  desa  penerima  program  Desa  Mandiri  Pangan  (Demapan)  disajikan dalam bagan alur sebagai berikut :

## Gambar 1

## Bagan Alur Penentuan Desa Mandiri Pangan

## 4.2 Pelaksanaan Preogram Desa Mandiri Pangan
Bantuan  program  Demapan  sangat  bermanfaat  bagi  anggota  kelompok  di  desa Tanjungrejo,  terutama  untuk  permodalan.  Fokus  awal  dalam  memanfaatkan  dana  adalah untuk bidang peternakan dan pertanian. Para anggota yang mendapat bantuan sekitar Rp 2,5 juta  untuk  membeli  anakan  kambing  lalu  dibesarkan  dan  diperbanyak,  sedangkan  di  bidang pertanian dana tersebut dapat dibelikan bibit dan pupuk.
Program  Desa  Mandiri  Pangan  pertama  kali  dilaksanakan  di  Desa  Tanjungrejo  pada tahun 2012. Program ini memiliki 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, pertumbuhan, pengembangan,  dan  yang  terakhir  adalah  tahap  kemandirian.  Satu  tahapan  memiliki  periode waktu satu tahun, sehingga program desa mandiri pangan memiliki jangka waktu 4 tahun dari tahap persiapan hingga mencapai tujuannya yaitu kemandirian.
Perkembangan  anggota  program  desa  mandiri  pangan  di  Desa  Tanjungrejo  dapat dilihat dari Tabel 1  di bawah ini:

## Perkembangan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Tanjungrejo
Tahun Tahap Jumlah Kelompok Jumlah Anggota 2012 2013 2014 2015 I  (Persiapan) II   (Pertumbuhan) III (Pengembangan) IV (Kemandirian) 4 4 4 4 45 48
52
52
Sumber: Data primer, 2016 (diolah)
 Berdasarkan  Tabel  1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2012  (tahap  persiapan) hingga  tahun  2015  (tahap  kemandirian)  jumlah  kelompok  yang  tergabung  dalam program desa mandiri pangan berjumlah 4 kelompok. Namun apabila dilihat berdasar- kan  jumlah  anggota  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  program  tersebut  bertambah jumlahnya.  Pemerintah  melalui  DKP  dan  Pemerintah  Desa  Tanjungrejo  melakukan pendampingan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan dengan mengundang ahli dari lembaga-lembaga seperti dinas, perguruan tinggi, dan lain-lain

## b.   Perkembangan Nilai Aset
Berdasarkan data hasil survey dan wawancara di lapangan, secara keseluruhan selama 4  tahun  program  Demapan  di  Tanjungrejo  mengalami  peningkatan  nilai  asset.  Pada  tahun 2012 senilai Rp 100.000.000 menjadi Rp 133.260.677 di tahun 2015. Informasi selengkapnya dapat diihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2 Peningkatan Aset 2012-2015 Kelompok Jumlah Aset Juni 2012 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) Bogomulyo 25.000.000 27.500.000 31.265.625 38.521.202 43.104.148 Rejomulyo 25.000.000 27.500.000 26.616.780 26.493.726 29.448.416 Sidomaju 25.000.000 27.500.000 24.856.294 25.095.652 26.426.860 Sidomakmur 25.000.000 27.500.000 28.206.567 32.131.210 34.281.253 TOTAL 100.000.00 0 110.000.000 110.945.26 6 122.241.789 133.260.677
Sumber : data primer, 2016 (diolah)
Dari  empat  kelompok  penerima  program  Demapan,  kelompok  Bogomulyo  merupakan kelompok  yang  paling  cepat  perkembangannya,  baik  secara  aset  maupun  jumlah  anggota kelompok. Hal ini dikarenakan sistem penyaluran dana ke anggota kelom-pok menggunakan
Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 3 Nomor 1 270
sistem simpan pinjam. Para anggota sifatnya meminjam dan wajib mengembalikan pinjaman beserta bunganya, sehingga kas kelompok Bogomulyo terbilang lancar. Berbeda dengan tiga kelompok lainnya (kelompok Rejomulyo, kelompok Sidomaju, dan kelompok Sidomakmur), para  anggota  yang  menggunakan  dana  berkewajiban  mengembalikan  dana  pokok  dan bunganya  apabila  untung.  Apabila  mereka  rugi  maka  hanya  mengembalikan  bunganya  saja, sebagai  contoh  apabila  ada  aanggota  yang  menggunakan  dana  untuk  ternak  kambing,  jika kambingnya  mati  maka  akan  kehilangan  kas  yang  cukup  besar.  Hal  ini  yang  menyebabkan resiko kegagalan semakin besar.
Karena  perbedaan  sistem  penyaluran  itu  menyebabkan  perbedaan  antusias  para anggota dalam meminjam/menggunakan dana. Kelompok Bogomulyo dengan sistem simpan pinjam  membuat  para  anggota  berfikir  matang-matang  dalam  meminjam  dana,  sehingga peminjam  dana  biasanya  yang  sudah  ahli  di  bidang  yang  mau  digelutinya.  Kelompok Bogomulyo  merupakan  kelompok  yang  paling  pesat  perkembangan  nilai  asetnya  disusul kelompok Sidomakmur, Kelompok Rejomulyo, dan Kelompok Sidomaju. Perkembangan aset tiap  Kelompok  penerima  program  Desa  Mandiri  Pangan  Tanjungrejo  2012-2015  sebagai berikut:
Grafik 2
Perkembangan Aset tiap Kelompok Desa Mandiri Pangan Tanjungrejo 2012-2015
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 2012 2013 2014
2015 Bogomulyo Rejomulyo Sidomaju Sidomakmur

## c.   Perkembangan Pendapatan
Program  Demapan  bermanfaat  bagi  masyarakat  miskin  desa  yang  mengalami keterbatasan akses modal. Berdasarkan pengakuan para anggota kelompok penerima program Demapan, terjadi peningkatan pendapatan setelah ikut program desa mandiri pangan tersebut. Persentase peningkatan pendapatan rata-rata secara dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

## Tabel 3

## Persentase Peningkatan Pendapatan Rata-rata Anggota Kelompok
Pendapatan rata-rata per bulan Sebelum Demapan Penghasilan tambahan per bulan Pendapatan rata-rata Per bulan Sesudah Demapan Persentase Perubahan Rp 1.725.000,00 Rp 333.000,00 Rp 2.058.000,00 19%
Sumber: Data primer, 2016 (diolah)
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  rata-rata  para  anggota  kelompok program  desa  mandiri  pangan  rata-rata  mengalami  kenaikan  menjadi  sebesar  Rp  2.050.000. Hal ini berarti terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 19% setelah mengikuti program desa mandiri pangan. Berdasarkan uji beda untuk mengetahui dampak program Demapan  di Desa Tanjungrejo, dengan uji-t berpasangan ( Paired T-Test ) adalah sebagai berikut :
Gambar  3
t-Test: Paired Two Sample for Means
2012 2015 Mean 27832783.59 31952609 Variance 3.34325E+12 3.65E+13 Observations 48 48 Pearson Correlation 0.568721209 Hypothesized Mean Difference 0 Df 47 t Stat -5.468347828 P(T<=t) one-tail 8.49819E-07 t Critical one-tail 1.677926722 P(T<=t) two-tail 1.69964E-06 t Critical two-tail 2.011740514 Sumber : Ms. Excel 2010, 2016 (diolah)
Berdasarkan  hasil  uji  t-test  maka  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan yang  signifikan pendapatan  anggota  dengan  adanya  program  Desa  mandiri  Pangan  di  Desa  Tanjungrejo Kabupaten Kudus.
4.3.4    Strategi  Membangun  Ketahanan  Pangan  dan  Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis Desa Mandiri Pangan
Berdasarkan  kondisi  obyektif  di  lapangan  dan indept  interview dengan  para  pelaku serta pihak-pihak yang berkompeten (akademisi, pemerintah, dan tokoh masyarakat), strategi pengembangan ketahananan pangan dan pengentasan kemiskinan  melipiti empat aspek utana yaitu :  pengembangan  sumber daya manusia, berbasis   program Demapan terdapat beberapa aspek penting sebagai strategi utama membangun ketahanan pangan dan pengentasan kemis- kinan. Hasil analisis aspek aspek utama dapat dilihat pada Gambar 4  berikut :

## Gambar 4
Analisis Aspek Utama dalam Pengembangan Ketahananan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan  Berbasis  Desa Mandiri  Pangan di Kabupaten Kudus.
Sumber: Data primer, 2016 (diolah)
Berdasarkan Gambar 4 di atas, dapat dilihat bahwa urutan aspek utama yang menjadi prioritas menurut key person berturut-turut yaitu: 1). aspek permodalan dengan angka sebesar 33,8%,  2).  aspek  pemasaran  dengan  angka  sebesar  30,9%,  3).  pengembangan  SDM  dengan angka  sebesar  20,5%,  4)  aspek  kelembagaan  dengan  angka  sebesar  8,0%,  kemudian  yang terakhir adalah 5) aspek infrastruktur sebesar 6,8%.
a. Aspek  permodalan.  Aspek  permodalan  menjadi  paling  penting  dikarenakan  sasaran utama  program  desa  mandiri  pangan  adalah  keluarga  tidak  mampu,  sehingga ketersediaan modal mutlak diperlukan.
b. Aspek  pemasaran  produk.  Menurut  responden  key  person  salah  satu  persoalan  yang sering  terjadi  dalam  industri  primer  pangan  adalah  persoalan  fluktuasi  harga  produk pangan  terutama  saat  musim  panen  raya  yang  sering  merugikan  petani.  Sistem  pema- saran yang transparan dan baik diperlukan guna menciptakan harga transaksi yang wajar dan adil.
c. Aspek pengembangan kemampuan SDM. Salah satu ciri yang umum dalam usaha tani di  Indonesia  adalah  masih  tradisional  atau  bersifat  subsisten,  sehingga  usaha  tani  sulit berkembang.  Berdasarkan  hasil  diskusi  dengan  key  person  diperoleh  informasi  bahwa kemampuan  SDM  dalam  mengelola  usaha  tani  perlu  ditingkatkan  untuk  keberlanjutan usaha tani dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh oleh petani tersebut.
d. Aspek  kelembagaan.  Aspek  kelembagaan  menjadi  wadah  bagi  para  pelaku  usaha  tani untuk berkoordinasi terkait pengembangan usaha tani.
e. Aspek  infrastruktur  fisik.  Aspek  infrastruktur  fisik  merupakan  aspek  vital  untuk mendukung  kelancaran  usaha-usaha  kemandirian  pangan,  namun  berdasarkan  hasil pengamatan  dan  diskusi  di  daerah  penelitian  kondisi  infrastruktur  fisik  sudah  cukup baik sehingga prioritas pengembangannya berada setelah prioritas lainnya.
Selanjutnya  dilakukan  analisis  prioritas  substrategi  atau  strategi  kebijakan  secara menyeluruh  berdasarkan  aspek  dan  alternatif  kebijakan.  Tiga  urutan  prioritas  strategi kebijakan  teratas  menururt  para  responden  secara  berurutan  adalah:  1).  Bantuan  permodalan dengan  angka  sebesar  14,0%,  2).  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dengan  angka sebesar  12,0%,  dan  3).  pemberian  kredit  tanpa  agunan  dengan  angka  sebesar  10,3%.  Hasil analisis prioritas secara menyeluruh menurut responden key person dapat dilihat pada Gambar 4.10 di bawah ini:

## Gambar 4.10
Analisis Prioritas Strategi Kebijakan dalam Pengembangan Ketahananan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan  Berbasis  Desa Mandiri  Pangan di Kabupaten Kudus
Sumber: Data primer, 2016 (diolah)
Prioritas  pertama  dalam  pengembangan  desa  mandiri  pangan  adalah  bantuan permodalan, hal ini karena sasaran dari program adalah keluarga miskin sehingga pemberian modal merupakan prioritas pertama. Prioritas strategi kedua dalam mewujudkan program desa mandiri  pangan  adalah  menjalin  kerjasama  pemasaran  dengan  pihak  ketiga.  Kerjasama pemasaran  diharapkan  mampu  menjamin  keberlangsungan  usaha-usaha  terkait  kemandirian pangan  dan  mampu  memberikan  kepastian  bagi  pelaku  usaha  terkait  penjualan  produk  hasil usahanya.
Prioritas strategi kebijakan ketiga dalam pengembangan program desa mandiri pangan adalah  kredit  modal  tanpa  agunan.  Kredit  tanpa  agunan  menjadi  rekomendasi  strategi  oleh para  para  key  person  dikarenakan  pemberian  kredit  modal  dapat  meningkatkan  kemampuan produksi usaha. Pada sisi lain masyarakat sasaran program desa mandiri pangan masih enggan
untuk  mengakses  kredit  dikarenakan  ketiadaan  aset  untuk  agunan  kredit  maupun  ketika  ter- dapat aset agunan, masyarakat cenderung enggan menjadikan asetnya menjadi agunan kredit, sehingga program kredit tanpa agunan sangat diperlukan untuk pengembangan program desa mandiri pangan.

## 5.  Penutup
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Syarat  agar  suatu  desa  mendapatkan  bantuan  Desa  Mandiri  Pangan,  yang  pertama, suatu  desa  harus  memiliki  jumlah  kepala  keluarga  (KK)  miskin  lebih  dari  30%  dari total  seluruh  KK.  Kedua,  kondisi  rawan  pangan  yang  disebabkan  rendahnya  akses pangan, dan daya beli masyarakat yang masih rendah.
2. Program  desa  mandiri  pangan  dirumuskan  oleh  kelompok  kerja  dari  tingkat  desa hingga  tingkat  pusat  sebagai  pelaksana  program.  Dana  bantuan  untuk  mewujudkan desa mandiri pangan diterima oleh Pemerintah Desa Tanjungrejo sebesar Rp100 juta.
3. Program  Desa  Mandiri Pangan  memberikan perbedaan  yang signifikan dari  tahun ke tahun  terhadap  nilai  asset  yang  dimiliki  kelompok-kelompok  Demapan  Tanjungrejo. Pada tahun 2013 rata-rata asetnya adalah Rp 27.832.784  sedangkan pada tahun 2015 menjadi  Rp  31.952.609,  sehingga  ada  peningkatan  aset  rata-rata  senilai  Rp 4.119.826,00 atau sekitar 15%.
4. Secara  individu  terjadi  peningkatan  rata-rata  pendapatan  anggota  peserta  program Desa  Mandiri  Pangan  Tanjungrejo.  Sebelum  ada  Demapan  pendapatan  mereka  rata- rata Rp 1.725.000 per bulan, setelah menjadi anggota Demapan rata-rata menjadi Rp 2.058.000  per bulan, meningkat sekitar 19%.
5. Strategi  yang  perlu  dikembangkan  dalam  pengembangan  ketahananan  pangan  dan pengentasan  kemiskinan    berbasis    desa  mandiri    pangan  di  Desa  Tanjungrejo Kabupaten Kudus, berdasarkan skala prioritas  adalah : a).Aspek permodalan. b). As- pek  pemasaran  produk.  c).  Aspek  pengembangan  kemampuan  SDM.  d).Aspek kelembagaan.  e).  Aspek  kelembagaan  menjadi  wadah  bagi  para  pelaku  usaha  tani untuk  berkoordinasi  terkait  pengembangan  usaha  tani.  e).  Aspek  infrastruktur  fisik pendukung usaha-usaha terkait kemandirian pangan.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan peneliti memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai berikut:
a. Pemerintah  tidak  hanya  memberikan  bantuan  permodalan  saja  tetapi  diiringi  oleh pelatihan  dan  pendampingan,  sehingga  para  anggota  Demapan  bisa  cakap  dalam menggunakan permodalan.
b. Kelompok  Demapan  harus  lebih  selektif  dalam  memberi  atau  meminjamkan  modal. Harus  dipilih  orang-orang  yang  sudah  berpengalaman  atau  berkompeten  di  bidang usaha yang mau dijalankan, agar memperkecil resiko kerugian.
c. Perlu dibuat lembaga seperti koperasi yang memiliki badan hukum, agar memudahkan dalam  melakukan  perluasan  pemasaran  maupun  permodalan  terutama  perbankan, sehingga kelompok-kelompok Demapan dapat berkembang lebih pesat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirian, Dkk. 2008.  “Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Sawah Di  Wilayah Enclave taman Nasional Bukit Barisan Selatan”. Jurnal Gizi dan Pangan ,
Anonim. 2012. Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Desa Mandiri Pangan).
Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Dep. Pertanian RI. Jakarta.
Anonim.  2013.  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  No.  46  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.
Anonim. 2012. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Arif  Setyawan,(2010)  Karakteristik  Sosial-Demografi  dan  Tingkat  Pendapatan  Pemulung  di TPA  Tanjungrejo  Kecamatan  Jekulo  Kabupaten  Kudus. Under  Graduates. Thesis, Universitas Negeri Semarang.
Daniel, Moehar. 2004. Pengantar Ekonomi Pertanian . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Fathonah,  dan  Prasodjo.  2011.  “Tingkat  Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Yang  dikepalai Pria  Dan  rumah  Tangga  Yang  Dikepalai  Wanita”. Jurnal  Ilmiah  Sains  Komunikasi dan Pengembanngan Masyarakat .
Hanafie, R. (2010). Pengantar Ekonomi Pertanian . Penerbit Andi, Yogyakarta.
Hanani, Nuhfil.  (2009). ”Ketahanan Pangan: Sub Sistem Ketersediaan, Makalah Workshop I Ketahanan  Pangan  di  Wilayah  Jawa  Timur,  2009”.    Fakultas  Pertanian  Jurusan Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.
Hasan.  2000. Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  Dan  Aplikasinya .  Jakarta  :  Ghalia Indonesia.
Hidayat  dan    Nugraha.    2011.”Progam  Aksi  Desa  Mandiri Pangan  (Proses  pelaksanaan  dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin di desa Tamanasri, Kabupaten Pacitan)”. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian .  Jurnal Ilmiah  Jurusan Sosial Ekonomi  Pertanian  Universitas  Brawijaya  Malang  Volume  XXII,Nomor  2,Agustus 2011.
Husinsyah.  2008.”Dampak  Program  Desa  Mandiri  Pangan  Terhadap  Tingkat    Ketahanan Pangan Masyarakat Di Desa Birang Kec. Gunung Tabur Kabupaten  Berau”. Jurnal Ilmu  Ekonomi  Pertanian .  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Pertanian  Universitas  Mulawarman Samarinda, Volume 6, Nomor 2, 2008.
Ilham, Nyak dan Bonar M. Sinaga. 2007.“Penggunaan  Pangsa  Pengeluaran  Pangan Sebagai Indikator  Komposit  Ketahanan    Pangan”.    SOCA, Jurnal  Sosial  Ekonomi  Pertanian dan Agribisnis. Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Volume 7 Nomor 3:213-328 November 2007.
Nainggolan,  Kaman.  2007.    Membangun  Kemandirian  Pangan  Berbasis    Pedesaan. http://www.sinarharapan.co.id . Diakses tanggal 5 September 2014.
Purwaningsih.    2008.”Ketahanan  Pangan:  Situasi,  Permasalahan,    Kebijakan,  Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan . Jurnal Ilmiah
FE  Universitas  Muhamadiyah  Surakarta,    Terakreditasi  Dikti  No.  55a/DIKTI/Kep 2006, Volume 9, Nomor 1, Juni 2008.
Purwaningsih,  Dkk.  2010.    “Analisis  Permintaan  Pangan  rumah  Tangga  Menurut  Tingkat Ketahanan  Pangan  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  (analisis  data  susenas  2008)”. Jurnal Ilmu    Ekonomi  dan  Pembangunan. Jurnal  Eko-Regional    FEUNSOED,  Volume  5, Nomor 1, Maret 2010.
Purwaningsih,  Dkk.  2010.”Pola  Pengeluaran  Pangan  Rumah  Tangga  Menurut  Tingkat Ketahanan  Pangan  Di  Provinsi  Jawa  Tengah”. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Pembangunan .    Jurnal    Ilmiah  FE    UNS  Surakarta,  Terakreditasi  Dikti  No. 51/DIKTI/Kep 2010,Volume 11, Nomor 2, Desember 2010.
Purwaningsih,  Dkk.  2011.”Analisis Identifikasi Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Tingkat Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2009 ”.    Jurnal Ilmu  Ekonomi  dan  Pembangunan. Jurnal  Ilmiah  FE    UNS  Surakarta,  Volume  11, Nomor 1, 2011.
Rosyadi dan Purnomo. 2012.”Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa  Tertinggal.
Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Pembangunan. Jurusan  Ekonomi  Pembangunan .  Fakultas Ekonomi UMS.Surakarta.
Sianipar,  dkk.  2012.”Analisis  Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Tani  Di  Kabupaten Manokwari”. Jurnal  Ilmiah    Jurusan  Ekonomi  Pertanian .  Fakultas  Ekonomi  UGM Yogyakarta, Volume 8, Nomor 2, Februari 2012.
Sukandar,  dkk.  2006.”Studi  Ketahanan  Pangan  Pada  Rumah  Tangga  Miskin    dan  Tidak Miskin”. Jurnal Ilmiah Gizi Masyarakat . FEMA IPB Bogor.
Yayasan  Pembinaan  dan  Pengembangan  Swadaya  Sinode  GKMI  Jl.  Baru  264-C,  Kudus ypps@plasa.com