DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
The Indonesian Journal of Health Promotion
ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia

## Analisis Masalah Penyakit Menular Prioritas di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Analysis of Priority Infectious Disease Probl ems in Bogor Regency, West Java Province Marlya Niken Pradipta 1 *, Helda 2 , Adang Mulyana 3 1 Field Epidemiology Training Program (FETP), Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2 Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
3 Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor *Korespondensi Penulis : niken.pradypta@gmail.com
Abstrak
Latar Belakang: Penyakit yang dapat dicegah dengan Imnunisasi (PD3I), penyakit menular dan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh vector masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Bogor.
Tujuan: Untuk mengidentifikasi, menentukan prioritas dan penyebab masalah penyakit menular di Kabupaten Bogor. Metode: Metode studi ini adalah kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan review profil kesehatan dan data terkait lainnya pada tahun 2016 hingga 2020 secara deskriptif. Penentuan prioritas masalah menggunakan metode PAHO-Adapted-Hanlon dengan melakukan wawancara kepada 7 orang LP/LS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor serta analisis penyebab masalah menggunakan metode Root Cause Analysis. Hasil: Identifikasi prioritas masalah penyakit menular di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: terdapat 48.064 kasus COVID-19 dengan Case Fatality Rate (CFR) 0,43%. Case Notification Rate (CNR) TB sebesar 168 diantara 100.000 penduduk dengan CFR sebesar 1,06 %. Terdapat 417 kasus HIV serta 216 kasus AIDS dengan CFR 3,3%. Prevalensi kusta sebesar 0,36 diantara 100.000 penduduk. Cakupan penemuan kasus pneumonia balita sebesar 13,15%, Incidence Rate (IR) Diare sebesar 16,1 diantara 1000 penduduk.  IR Filariasis sebesar 1,28 diantara 100.000 penduduk, dengan CFR sebesar 20,5%. IR DBD sebesar 21,3 kasus diantara 100.000 penduduk, dengan CFR 0,85%. Tidak terdapat kasus campak, ditemukan 4 kasus difteri. AFP rate 0,29 diantara 100.000 penduduk. Berdasarkan hasil analisis tersebut, COVID-19 menjadi prioritas masalah penyakit menular pertama di Kabupaten Bogor dengan skor 60, prioritas kedua adalah Tuberkulosis dengan skor 35,2 dan prioritas ketiga adalah difteri dengan skor 29,7.
Kesimpulan: Prioritas masalah penyakit menular di Kabupaten Bogor adalah COVID-19, prioritas ini didukung dengan tingginya mortalitas dan morbiditas COVID-19. Transmisi penyakit COVID-19 menjadi akar penyebab masalah yang perlu ditanggulangi. Peningkatan penerapan protokol kesehatan, jumlah layanan tracing , testing serta vaksinasi diharapkan dapat menjadi upaya penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bogor.
Kata Kunci: Penyakit Menular; Analisis Situasi; Prioritas Masalah; Kabupaten Bogor

## Abstract
Introduction: Diseases that can be prevented by immunization (PD3I), infectious diseases and directly transmitted diseases caused by vectors are still unresolved problems in Bogor Regency.
Objective: To identify, determine priorities and causes of infectious disease problems in Bogor Regency.
Method: The method of this study is quantitative and qualitative by conducting a descriptive review of health profiles and other rela ted data from 2016 to 2020. Determining the priority of problems using the PAHO-Adapted-Hanlon method by conducting interviews with 7 cross- program/cross-sectoral people at the Bogor district Health Office and analyzing the causes of problems using the Root Cause Analysis method. Result: Priority identification of infectious disease problems in Bogor Regency is as follows: there were 48,064 cases of COVID-19 with a Case Fatality Rate (CFR) of 0.43%. Case Notification Rate (CNR) for TB is 168 out of 100,000 population with a CFR of 1.0 6%. There were 417 cases of HIV and 216 cases of AIDS with a CFR of 3.3%. The prevalence of leprosy is 0.36 among 100,000 people. The coverage o f cases of pneumonia under five was 13.15%, the Incidence Rate (IR) of Diarrhea was 16.1 out of 1000 residents. Filariasis IR is 1.28 out of 100,000 population, with a CFR of 20.5%. IR DHF was 21.3 cases among 100,000 residents, with a CFR of 0.85%. There were no cases of measles, 4 cases of diphtheria were found. AFP rate of 0.29 among 100,000 population. Based on the results of this analysis, COVID-19 is the first priority for infectious disease problems in Bogor Regency with a score of 60, the second priority is tuberculosis with a score of 35.2 and the third priority is diphtheria with a score of 29.7.
Conclusion: The priority for infectious disease problems in Bogor Regency is COVID-19, this priority is supported by the high mortality and morbidity of COVID-19. Transmission of COVID-19 disease is the root cause of problems that need to be addressed. Increasing the application of health protocols, the number of tracing, testing and vaccination services is expected to be an effort to deal with COVID-19 in Bogor Regency.
Keywords: Communicable Diseases; Situation Analysis; Priority Problems; Bogor Regency

## Research Articles
Open Access

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3

## PENDAHULUAN
Indonesia menghadapi beban ganda, di satu sisi penyakit tidak menular bertambah secara signifikan, namun penyakit  menular  masih  belum  teratasi.  Ancaman  lain  terhadap  kesehatan  masyarakat  yang  tidak  dapat  diabaikan termasuk  biologi,  kimia,  terorisme,  risiko  radionuklear,  penyakit  zoonosis  (penyakit  bawaan  hewan),  kedaruratan kesehatan masyarakat, dan penyakit baru yang muncul ( new emerging diseases ) (1). Permasalahan penyakit menular juga  menjadi  salah  satu  sasaran  dalam  SDGs,  yaitu  pada  tahun  2030,  mengakhiri  epidemi  AIDS,  tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air dan penyakit menular lainnya (2)(3) (4).
Terjadi  peningkatan  kesakitan  dan  kematian  sejumlah  penyakit  menular  di  Indonesia,  baik  PD3I,  penyakit tular  vector  maupun  penyakit  menular  langsung  (2).  Adanya  ancaman  penyakit  baru  ( new  emerging  diseases )  di Indonesia khususnya COVID-19, dimana data menunjukkan hingga 31 Desember 2020, RR sebesar 82,2% dengan total kasus  sembuh sebanyak 611.097 dan CFR sebesar 3,0% dengan  total 22.138 kasus  kematian. Positivity  rate nasional 17,8%, yang berada di bawah rekomendasi WHO sebesar ≤5% (5).
Kabupaten  Bogor  menduduki  peringkat  kelima  kasus  COVID-19  tertinggi  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan berjumlah satu kasus konfirmasi yang berasal dari wilayah Kecamatan Cibinong pada tanggal 11 Maret 2020. Kenaikan jumlah kasus berlangsung cukup cepat serta menyebar ke 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor hingga bertepatan pada 13 Oktober 2021 sebanyak 47. 877 kasus dengan kematian 311 kasus (CFR 0,65%) (6).
Menurut data profil kesehatan di Kabupaten Bogor, beberapa penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan diantaranya, prevalensi CNR TB meningkat dari 233 diantara 100.000 penduduk pada tahun 2017 menjadi 239 diantara 100.000 penduduk pada tahun 2019. Selain itu, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat dari 181 pada tahun 2017 menjadi 417 kasus HIV dan jumlah kasus AIDS pada tahun 2020 sebanyak 216 kasus. Angka kejadian kasus DBD sebanyak  21,531 diantara 1000 penduduk, dengan CFR DBD 0,8%. (7)(8)(9)(10) (11).
Diperlukan penyelesaian masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan penyakit menular di Kabupaten Bogor. Namun, adanya keterbatasan sumber daya, seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan dana yang tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan pembangunan kesehatan (12). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah kesehatan, memprioritaskannya, dan mengidentifikasi alternatif  penyelesaian  masalah  (13).  Tujuan  studi  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  masalah  penyakit  menular, memprioritaskan dan menganalisis penyebab masalah penyakit menular di Kabupaten Bogor dari tahun 2016 hingga 2020.

## METODE
Studi ini merupakan studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Studi ini mencakup seluruh penyakit menular yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada tahun 2016 sampai 2020, data dari Badan Pusat Statistik, program P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dan profil kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 sampai  2020 digunakan  dalam  analisis  kuantitatif  masalah  penyakit  menular  dengan  harapan  hasil  temuan  dapat memberikan gambaran tentang situasi penyakit menular Kabupaten Bogor. Studi ini menggunakan metode Hanlon yang  telah  diadaptasi  oleh  PAHO  untuk  memprioritaskan  masalah,  dan Root  Cause  Analysis digunakan  untuk menyelidiki penyebab yang mendasari masalah (10) . Wawancara mendalam dengan tujuh pemangku kepentingan di lingkup  lintas  program  dan  lintas  sektor  Dinas  Kesehatan  (Dinkes)  Kabupaten  Bogor,  termasuk  Kepala  Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Pengawasan dan Imunisasi, Dinas Lingkungan  Hidup,  Dinas  Peternakan  dan  Pertanian,  Badan  Kesbangpol,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Bogor, digunakan dalam pendekatan kualitatif.
Data  tahun  2016  sampai  2020  dianalisis  secara  deskriptif  berdasarkan  variabel  orang,  tempat  dan  waktu. Selanjutnya, data yang telah dianalisis dibandingkan tingkat keberhasilannya dengan target dan Renstra pusat/daerah pada periode waktu yang sama. Microsoft Word dan Excel digunakan untuk mengolah data, yang kemudian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan narasi.

## HASIL Karakteristik Responden
Berdasarkan  hasil  analisis  profil  kesehatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bogor  tahun  2016  sampai  2020 terdapat  14  penyakit  menular  yang  masih  menjadi  penyebab  kematian  dan  kesakitan.  Studi  dilakukan  dengan memperhatikan  tren  peningkatan  kasus  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  angka  kematian,  potensi  wabah  penyakit, pencapaian tujuan nasional dan daerah, sejumlah masalah penyakit menular.
Kasus COVID-19 meningkat dari 4.042 pada tahun 2020 menjadi 48.064 pada tahun 2021, seiring dengan peningkatan  angka  kematian  dari  0,32  pada  tahun  2020  menjadi  0,43  pada  tahun  2021.  Upaya  penanggulangan

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3
COVID-19 terus dilakukan secara luas dan menggunakan berbagai strategi, salah satunya dengan vaksinasi. Tujuan vaksinasi COVID-19 adalah untuk mencegah penularan COVID-19, menurunkan morbiditas dan mortalitas terkait COVID-19,  mencapai  kekebalan  kelompok  ( herd  immunity ),  dan  perlindungan  masyarakat  umum  (14).  Cakupan vaksinasi COVID-19 Kabupaten Bogor sebesar 57,31% per 6 Desember 2021 dimana masih di bawah target WHO yaitu  >70%  (15). Case  detection  rate (CDR)  TB  di  Kabupaten  Bogor  meningkat  dari  58,36%  pada  tahun  2016 menjadi 108,51% pada tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 (67,98%), CDR tahun 2020 tersebut belum mencapai target CDR yang ditetapkan yaitu ≥80%. Kasus tuberkulosis terjadi penurunan dari 16.337 pada tahun 2019 menjadi 10.248 pada tahun 2020 (16). Angka kematian akibat penyakit tuberkulosis mengalami penurunan dari 1,29 di tahun 2019  menjadi  1,06  di  tahun  2020,  angka  ini  masih  dibawah  angka  kematian  TB  nasional  sebesar  2,5%. Case Notification Rate (CNR) menunjukkan bahwa 168 diantara 100.000 penduduk, dimana jumlah kasus ini lebih rendah dari CNR TB nasional, yaitu 203diantara 100.000 penduduk (16).
Jumlah  kasus  HIV/AIDS  meningkat  dua  kali  lipat  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Angka  kematian  AIDS  di Kabupaten  Bogor  meningkat  dari  2,1% pada  tahun  2017  menjadi  3,3%  pada  tahun  2020. Kasus  pneumonia  pada anak  balita  menurun  menjadi  6,07  kasus  diantara  1000  balita  (3698  kasus).  Hal  ini  disebabkan  oleh  penurunan cakupan  penemuan  kasus  sebesar  13,15%.  Penemuan  dan  pengobatan  kasus  pneumonia  pada  tahun  2020  sebesar 13,15%,  dimana  angka  ini  masih  belum  mencapai  sasaran  penemuan  kasus  yaitu  ≥80%. 5 Kabupaten  Bogor mengalami penurunan tren Insiden Rate (IR) Diare dari 28,5 kasus diantara 1000 penduduk tahun 2016 menjadi 16,1 kasus diantara 1000 penduduk tahun 2020. Cakupan penemuan kasus diare juga mengalami penurunan dari 95,23% pada tahun 2016 menjadi 36,67% pada tahun 2020, angka  tersebut dibawah dari target yang ditentukan yaitu 100% (17).
Penemuan  kasus  rate  (NCDR)  sebesar  kurang  dari  10  kasus  diantara  100.000  penduduk  menjadikan Kabupaten  Kusta  Bogor  sebagai  provinsi  dengan  prevalensi  kusta  yang  rendah  (18).  Terjadi  penurunan  angka Prevalence rate (PR) kusta dari 0,62 kasus diantara 10.000 penduduk pada tahun 2017 menjadi 0,36 kasus diantara 10.000 penduduk pada tahun 2020, tren angka ini mencapai target eliminasi kusta dengan PR kurang dari 1 kasus diantara 10.000 penduduk. Tren Penurunan terlihat pula pada angka kecacatan tingkat dua yaitu 0,25 kasus diantara 100.000 penduduk di tahun 2017 menjadi 0,19 kasus diantara 100.000 penduduk. Namun, kejadian kusta pada anak tetap tinggi, yaitu 12,4% dimana angka ini masih melebihi target yaitu  ≤5%. Tingginya proporsi kasus kusta pada anak menunjukkan masih adanya penularan di tingkat rumah tangga yang belum ditemukan dan diobati (18). Tren IR DBD mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 61,7 kasus diantara 100.000 penduduk menjadi 21,3 kasus diantara 100.000 penduduk, IR pada tahun 2020 ini telah mencapai target nasional yaitu ≤49 kasus diantara 100.000 penduduk. CFR DBD menurun dari 1,31% pada tahun 2016 menjadi 0,85% pada tahun 2020, angka CFR tahun 2020 telah mencapai target yaitu CFR kurang dari 1% (17). Kasus filariasis mengalami penurunan dari 138 kasus (IR:2,41 kasus diantara 100.000 penduduk) pada tahun 2017 menjadi 78 kasus (IR:1,28 kasus diantara 100.000 penduduk) pada tahun 2020. CFR untuk filariasis meningkat dari tidak ada kematian menjadi 16 kematian (CFR: 20,5%).
Pertusis  merupakan  penyakit  yang  jarang  terjadi  di  Kabupaten  Bogor.  Peningkatan  kasus  pertusis  terlihat pada tahun 2016 dimana tidak adanya kasus meningkat menjadi 5 kasus di tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak ditemukan kasus.  Pada  tahun  2016  hingga  2020  tidak  ditemukan  kematian  akibat  pertusis. Difteri merupakan salah  satu  penyakit  potensial  KLB  yang  sering  terjadi  di  Kabupaten  Bogor,  dalam  lima  tahun  terakhir,  terdapat peningkatan  jumlah  suspek  dari  7  suspek  tidak  ada  kematian  tahun  2016  dengan  menjadi  27  suspek  dengan  2 kematian di tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah suspek menjadi 4 suspek dengan tidakadanya kasus kematian dikarenakan adanya pandemi COVID-19 (7)(8)(9)(10) (11).
Salah  satu  jenis  surveilans  polio  adalah Accute  Flaccyd  Paralysis (AFP).  Jumlah  kasus  AFP  mengalami peningkatan pada kurun  waktu 2016 sampai 2019 yaitu  sebanyak 12 kasus menjadi 22 kasus,  namun menurun  di tahun 2020 yaitu sebanyak 5 kasus atau 0,29 kasus diantara 100.000 penduduk usia kurang dari 15 tahun. Pada kurun waktu 2016 hingga 2020 angka penemuan kasus ini belum mencapai target nasional yaitu ≥2 kasus diantara 100.000 penduduk pada usia anak kurang dari 15 Tahun (17). Penemuan suspek campak menurun dari 2,7 suspek diantara 100.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi tidak ada suspek pada tahun 2020. Target penemuan suspek campak yaitu 10 suspek diantara 100.000 penduduk, namun dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2016 hingga 2020 belum mencapai target tersebut (19). Jumlah kasus hepatitis B meningkat signifikan dimana pada tahun 2016 tidak ditemukan adanya kasus Hepatitis B dan pada tahun 2020 ditemukan kasus sebanyak 588. Data tersebut dapat terlihat bahwa kasus hepatitis B masih menjadi masalah kesehatan yang harus diselesaikan (7)(8)(9)(10) (11).
Dalam studi ini, hasil skoring dari 14 penyakit yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun  2016 hingga 2020 diketahui bahwa COVID-19 menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 60, tuberkulosis menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 35.2,  dan difteri menempati urutan ketiga  dengan jumlah nilai 29.7.

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3
Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Skoring PAHO Masalah Penyakit Menular di Kabupaten Bogor
No. Jenis Penyakit Menular Indikator PAHO Total Skor PAHO Prioritas A B C E F B1 B2 B3 B4 1 COVID-19 8 4.1 3.7 4.3 4.1 8.7 4.1 1.27 38.41 60 1 2 Tuberkulosis 6.1 3.9 3.1 3.3 2.6 8 3.4 1.03 31.46 35.2 2 3 Difteri 6.3 2.9 2.7 2.1 2.9 6.6 3.9 1.15 28.43 29.7 3 4 HIV/AIDS 5.7 3.1 2.6 2.9 1.6 7.3 3.4 1.04 27.61 27.9 4 5 DBD 6.7 3.4 3 2.3 3.1 6.3 3.9 0.98 29.70 26.4 5 6 Pneumonia Balita 5.1 3.0 2.7 1.9 1.7 6.3 3.6 1.11 25.40 24 6 7 Tetanus Neonatorum 4.6 2.9 2.6 2.4 2.4 6 3.7 0.98 25.55 20.8 7 8 Campak/Rubella 3.7 1.7 1.7 1.4 1.4 6.7 3.6 1.16 21.44 20.1 8 9 Diare 5.9 2.7 2.3 1.9 1.7 5.6 3.9 1.03 24.89 20 9 10 Kusta 4.1 1.9 1.7 2 1.3 6.7 3.3 1 22 18.3 10 11 Filariasis 5.1 2.1 1.9 1.9 1.6 5.9 3.7 0.99 23.13 17.9 11 12 AFP 4.1 1.7 1.4 1.4 1.9 6 3.6 1.04 21.19 16.9 12 13 Pertusis 2.7 1.4 1.4 1.1 1 5.6 3.7 1.03 18.03 12.5 13 14 Hepatitis B 3 1.3 1 1.1 1 5.7 3.3 0.97 17.40 11.3 14

## Sumber: Data Primer, 2021
Analisis penyebab masalah prioritas penyakit menular  yaitu COVID-19 di Kabupaten Bogor menggunakan metode Root Caused Analysis melalui wawancara dengan pemegang program surveilans COVID-19, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi serta Kepala Bidang P2P di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Cepatnya transmisi kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor disebabkan oleh beberapa masalah pokok diantaranya:

## PEMBAHASAN
Prioritas  masalah  penyakit  menular  di  Kabupaten  Bogor  Tahun  2021  adalah  COVID-19  dengan mempertimbangkan  meningkatnya  angka  kematian,  penularan  penyakit  dan  jumlah  kasus  yang  semakin  cepat

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3
meningkat, belum mencapai target testing, tracing dan vaksinasi. Penularan kasus COVID-19 masih berlangsung di masyarakat,  dan  ancaman  mutasi  virus  yang  memunculkan  varian  virus  baru  yang  dapat  memperpanjang  masa pandemi  COVID-19.  Kasus  COVID-19  ditemukan  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  Bogor  dimana  telah  diterapkan sejumlah strategi penanggulangan COVID-19, diantaranya pelatihan tenaga kesehatan dan pembentukan gugus tugas COVID-19  yang  mengikutsertakan  seluruh  pemangku  kepentingan  di  Kabupaten  Bogor.  Namun,  permasalahan COVID-19 di Kabupaten Bogor belum dapat ditangani dengan maksimal.

## Cakupan Vaksinasi COVID-19
Pembentukan herd immunity dapat tercapai dengan target vaksinasi minimal 70%. Cakupan vaksinasi COVID- 19 di Kabupaten Bogor sebesar 50,37% dari populasi data per 7 Desember 2021. Strategi kesehatan masyarakat yang paling  efektif  dan  efisien  untuk  mencegah  sejumlah  penyakit  menular  yang  berbahaya  adalah  vaksinasi.  Peran penting vaksinasi dalam mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi  (PD3I).  Dalam  upaya  untuk  mengakhiri  pandemi  COVID-19,  vaksinasi  COVID-19  bertujuan  untuk mencapai  kekebalan  kelompok,  melindungi  masyarakat,  mengurangi  morbiditas  dan  mortalitas,  serta  mengurangi penularan COVID-19 sehingga dapat tetap produktif secara ekonomi dan sosial.(15) Banyaknya hoax yang beredar di masyarakat menjadi penyebab tingginya angka penolakan vaksinasi ditambah dengan tingginya jumlah individu antivaksin  merupakan  faktor  utama  rendahnya  cakupan  vaksinasi  di  Kabupaten  Bogor.  Untuk  menjamin  setiap sasaran  mendapatkan  vaksinasi  COVID-19  secara  lengkap  sesuai  anjuran,  tenaga  kesehatan  diharapkan  dapat melakukan  upaya  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  (KIE)  kepada  masyarakat  dan  memantau  status  vaksinasi masing-masing  sasaran  di  wilayah  kerjanya.(15)  Seluruh  pihak  yang  bekerjasama  dengan  pemerintah  digunakan untuk  mengukur  keberhasilan  dan  memberikan  gambaran  program  vaksinasi  COVID-19.  Sebagai  strategi pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia telah menetapkan persyaratan vaksinasi di seluruh aspek kehidupan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap virus COVID-19 (20) (21).

## Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat
Banyaknya informasi yang beredar melalui media mengakibatkan kondisi ketidakpastian pada sebagian besar orang di dunia. Kepanikan dan banyak tekanan (tekanan psikologis) bahkan penyebaran hoax atau informasi palsu menyebabkan  situasi sulit dikendalikan.  Terdapat 474 isu hoaks terkait COVID-19 yang tersebar di 1.125 digital. POLRI menangani 81 kasus penyebaran hoax terkait COVID-19 sejak 30 Januari hingga April 2020.(22) Berita hoax yang  beredar  dimasyarakat  Kabupaten  Bogor  mengakibatnya  terhambatnya  pencegahan  dan  penanggulangan COVID-19, dimana masyarakat menganggap bahwa COVID-19 tidak ada, masyarakat menentang diberlakukannya PSBB, masyarakat menolak vaksinasi, adanya stigma negatif terhadap pasien dan kontak erat COVID-19 sehingga masyarakat banyak yang tidak mau melakukan testing serta tracing kontak kasusnya. Pengetahuan responden tentang COVID-19  dan  hoaks  sangat  baik,  namun  Sebagian  besar  responden  tidak  yakin  untuk  membedakan hoax yang terjadi karena banyaknya informasi yang diperoleh setiap hari dimana hal ini mengakibatkan kepanikan masyarakat terhadap COVID-19. Sebagian besar responden lainnya memilih untuk tidak menyebarkan hoax COVID-19 karena meyakini informasi tersebut palsu, tidak efektif, dan membahayakan kesehatan orang lain serta ingin memutus rantai penyebaran hoax sampai  pada  diri  sendiri.(22) Minimnya  peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan  dan penanggulangan  COVID-19  mengakibatkan  kurangnya  pengetahuan  dan  perilaku  yang  tepat  untuk  mencegah penularan  COVID-19 di  Kabupaten  Bogor.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  perilaku  masyarakat  dalam  mencegah COVID-19  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  responden  tentang  penyakit.  Untuk  meningkatkan  perilaku  pencegahan COVID-19, kesadaran masyarakat harus meningkat.(23)

## Surveilans, Tim Gerak Cepat, dan Investigasi Kasus
Pencatatan  dan  pelaporan  COVID-19  terbagi  menjadi  laporan  notifikasi  kasus,  laporan  pengiriman  dan pemeriksaan spesimen, laporan penyelidikan epidemiologi, pelacakan dan pemantauan kontak, dan laporan harian agregat.  Kasus  COVID-19  dicatat  dan  dilaporkan  menggunakan  metode  berbasis  aplikasi online yang terkomputerisasi.(14) Pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor belum terintegrasi, dimana terdapat  lebih  dari  dua platform yang  harus  diisi  oleh  petugas  untuk  pencatatan  dan  pelaporan  kasus  COVID-19, selain itu pelaporan kasus dan kontak kasus terlambat karena menggunakan sistem online dengan jaringan internet yang sangat terbatas. Adanya penentuan alamat kasus di wilayah berdasarkan NIK dan bukan berdasarakan domisili, sehingga  muncul  kendala  siapa  yang  bertanggungjawab  untuk  Penyelidikan  epidemiologi  dan  pelacakan  kontak. Selain  itu,  terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  penanggungjawab  pada  pencatatan  dan  pelaporan COVID-19  ini.(14)  Hasil  Penelitian  di  Puskesmas  Bangsal  hanya  ada  satu  orang  petugas  surveilans  dimana merangkap sebagai petugas pencatat dan pelaporan dan bekerja untuk program lain yang menimbulkan beban kerja ganda yang akhirnya memperlambat proses pengumpulan dan pelaporan data. Banyaknya informasi yang tidak benar

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3
mengenai  COVID-19  mengakibatkan  penolakan  masyarakat  untuk  dilakukan  pendataan.  Keterbatasan  petugas kesehatan dalam analisis data yang hanya berdasarkan waktu, usia dan jenis kelamin.(24)
Kurangnya  optimalisasi  dukungan  lintas  sektor  dalam  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  COVID-19. Kabupaten Bogor telah terdapat jejaring dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor terkait penyelidikan epidemiologi, pelacakan kontak dan pencatatan serta pelaporan data  kasus COVID-19. Telah  ada peraturan resmi yaitu  adanya  SK  Tim  di  Desa  dan  Kecamatan  terkait  penyelidikan  dan  pelacakan  kontak.  SK  Tim  ini  terdiri  dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kader, TNI/POLRI, PMI dan Satpol PP. Namun pada kenyataannya seluruh tupoksi upaya  pencegahan  dan  pengendalian  COVID-19  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas  di  wilayah Kabupaten  Bogor.  Dengan  kurangnya  dukungan  lintas  sektor  menjadi  salah  satu  faktor  untuk  mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19 sehingga banyaknya penolakan dari masyarakat untuk pemeriksaan tes COVID- 19, sulit dilakukan pemantauan terhadap isolasi mandiri sehingga indikator test, tracing dan treat tidak maksimal. Adanya informasi yang mudah dipahami untuk memastikan bahwa masyarakat mengerti dan mendukungan program COVID-19.(25)  Memperkuat  kerjasama  dan  koordinasi  kepala  pemerintahan  dengan  seluruh  jajaran  kepala pemerintah daerah dan para ahli lintas sektor untuk menanggulangi virus COVID-19 yang semakin meluas sehingga memerlukan kerjasama dengan prinsip collaborative governance .(26) Keterlibatan pihak tokoh masyarakat desa adat yang  membantu  program  penanggulangan  COVID-19  terlebih  keterlibatan  lintas  sektor  seperti  TNI/Polri  sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban, hal ini bertujuan untuk menekan angka positif COVID-19 (27).

## Pelaksanaan PSBB
Program  pembatasan  sosial  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  digunakan  pemerintah  untuk menghentikan  dan  memperlambat  penyebaran  virus  COVID-19.  Masyarakat  belum  sepenuhnya  memahami kebijakan  ini  sebagai  strategi  untuk  menghentikan  penyebaran  COVID-19,  fakta  menunjukkan  bahwa  meskipun COVID-19 merupakan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun ikatan sosial masyarakat yang  kuat  dapat  mempercepat  penyebaran  virus.(28)  Kurangnya  koordinasi  lintas  sektor  dalam  penerapan  PSBB menimbulkan  tidak  maksimalnya  pelaksanaan  PSBB  di  Kabupaten  Bogor.  Sanksi  bagi  pelanggar  kebijakan  yang belum  optimal,  kurangnya  kepatuhan  masyarakat  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  semakin  memperpanjang pelaksanaan PSBB. Perpanjangan waktu pelaksanaan PSBB ini berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor. PSBB akan efektif jika  diberlakukan di awal pandemi COVID-19 dan diterapkannya  sanksi hukum bagi pelanggarnya. Penerapan PSBB akan memperlambat mobilitas masyarakat, yang berdampak langsung pada angka reproduksi (R0) COVID-19. Analisis oleh FKM UI menunjukkan bahwa kasus COVID-19 per hari tidak naik atau bahkan cenderung turun ketika warga tinggal di rumah (40%), setiap penurunan 1% penduduk yang tinggal di rumah saja akan meningkatkan perkiraan sebanyak 500 kasus COVID-19 per hari. Penerapan PSBB yang kurang efektif disebabkan oleh: (1) tidak diberlakukan pada awal pandemi; (2) tidak diikuti dengan penegakan peraturan; dan  (3)  pelonggaran  PSBB  “sebelum  waktunya”  (dalam  arti  "tidak  cukup  untuk  membekali  masyarakat"  dengan pengetahuan  dan  keterampilan  mengenai  penerapan  pedoman  kesehatan,  disiplin,  dan  kesadaran  bahwa  pandemi akan berlangsung lebih lama dan berdampak lebih buruk pada perekonomian jika hal tersebut diabaikan. (29)

## Laboratorium
Laboratorium berperan penting dalam konfirmasi kasus COVID-19. Sampel dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) untuk pengujian di awal pandemi. Namun, jejaring laboratorium COVID- 19 masih terbatas baru 205 laboratorium di seluruh Indonesia untuk melakukan tes COVID-19, termasuk PCR, rapid molekuler ,  dan viral  load .(28)  Permasalahan  terkait  laboratorium  adalah  keterlambatan  dalam  menerima  hasil pemeriksaan laboratorium mengakibatkan  keterlambatan diagnosis kasus dan pelacakan kontak kasus COVID-19. Hal ini disebabkan  koordinasi laboratorium  yang kurang memadai  antara pusat dan daerah (distribusi reagen dan spesimen),  jejaring  pemeriksaan  laboratorium  yang  kurang  memadai,  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia  untuk laboratorium  pengujian  COVID-19.  Kapasitas  pengujian  laboratorium  menjadi  faktor  keterlambatan  penanganan pandemi COVID-19 selain dari berjalannya program pemeriksaan dan penelusuran kontak kasus COVID-19. Adanya tenaga khusus dan sistem yang sesuai untuk entry data hasil laboratorium serta pelaporan hasil laboratorium yang real  time .  Target  WHO  terkait  pemeriksaan  sampel  COVID-19  adalah  1.000  orang/per-satu  juta  penduduk  per minggu tidak tercapai karena keterbatasan sarana prasarana laboratorium dan sumber daya manusia yang selanjutnya berpengaruh  pada  penelusuran  kontak  di  lapangan.  Perlu  peningkatan  kapasitas  laboratorium  melalui  penerapan biosafety dan biosecurity serta  keterampilan  dalam  pengambilan  sampel,  standar  penyimpanan  sampel,  kalibrasi instrumen,  dan  menghindari  kontaminasi.  Penting  untuk  melibatkan  laboratorium  swasta  untuk  meningkatkan kapasitas pemeriksaan (27)(12).

## Pencegahan dan pengendalian infeksi, dan tatalaksana kasus
Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) merupakan bagian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang membantu langkah-langkah respon COVID-19. Berdasarkan analisis risiko paparan, sebanyak 40% tenaga kesehatan terpapar  COVID-19  saat  memberikan  perawatan,  45,7%  terpapar  COVID-19  saat  melaksanakan  prosedur  yang menghasilkan aerosol dan 17,3% terpapar COVID-19 dari lingkungannya. Fasilitas kesehatan masyarakat dengan penerapan PPI selama wabah COVID-19 diantaranya: ketersediaan APD, fasilitas triase , isolasi sistem, dan langkah- langkah  yang  diambil.(29)  Implementasi  PPI  di  Kabupaten  Bogor  menghadapi  sejumlah  kendala,  di  antaranya monitoring dan evaluasi kebijakan PPI yang belum dilaksanakan secara optimal di sejumlah rumah sakit, penerapan protokol kesehatan  yang  belum memadai di tempat kerja mengakibatkan tingginya jumlah tenaga  kesehatan  yang terinfeksi  COVID-19,  serta  kasus  kematian  tenaga  kesehatan  akibat  COVID-19.  Sumber  daya  manusia  kurang terlatih dan persebaran tidak merata. Selain itu, penanganan kasus tidak dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas karena kurangnya prosedur yang terorganisir dengan  baik  untuk  realisasi  dan  perencanaan  anggaran,  serta  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai,  seperti APD, oksigen, ventilator, dan ruang isolasi tekanan negatif. Penatalaksanaan kasus COVID-19 memerlukan triase dan isolasi pada semua pasien positif COVID-19 dengan infeksi saluran pernapasan akut berat pada titik pertama kontak  dengan  sistem  perawatan  kesehatan.  Tingkat  keparahan  kasus  harus  dipertimbangkan  saat  melakukan manajemen darurat, kecuali jika gejalanya memburuk. Rawat inap tidak diperlukan untuk pasien dengan gejala ringan (2).

## Isolasi kasus
Salah satu cara untuk memutus rantai penularan COVID-19 adalah menjalani isolasi mandiri (isoman) yaitu untuk menghindari penyebaran virus ke orang lain atau kelompok orang yang berisiko. Isoman diterapkan untuk membatasi seseorang atau daerah yang dicurigai terinfeksi, dengan menjaga jarak. Kurangnya rasa sosial dan empati yang menjadi polemik negatif mengenai isoman.(30) Penerapan isolasi diri dimaksudkan untuk mencegah Orang Tanpa Gejala (OTG) menularkan virus kepada orang lain dengan mengikuti prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi isolasi mandiri di rumah sesuai dengan peraturan nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian  Kesehatan.(31)  Penerapan  kebijakan  isolasi  di  Kabupaten  Bogor  tidak  optimal  karena  kurangnya informasi tentang dasar penentuan kriteria sembuh dan selesai masa isolasi, kurangnya penyediaan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan, evakuasi medik, karantina dan isolasi serta tenaga yang memadai, tidak ada alur koordinasi untuk pengawasan pasien yang melakukan isolasi mandiri setelah memenuhi syarat masa perawatan atau perbaikan klinis  menyebabkan  masyarakat  takut  untuk  dilakukan  isolasi,  dimana  pada  masyarakat  ekonomi  menengah  ke bawah,  jika  mereka  dilakukan  isolasi  maka  tidak  ada  pendapatan  harian  yang  dihasilkan,  hal  ini  menyebabkan turunnya  perekonomian  masyarakat.  Fasilitas  kesehatan  perlu  disediakan  pemerintah  bagi  warga  yang membutuhkan isolasi mandiri namun tidak bisa diisolasi di rumah. Sekitar 80% dari 58.378 kasus aktif merupakan kasus  ringan  yang  hanya  memerlukan  isolasi  mandiri.  Diperkirakan  hanya  20%  kasus  aktif  yang  memerlukan fasilitas perawatan kritis. Ruang isolasi tekanan negatif diperlukan di fasilitas perawatan. PERSI mengamanatkan agar semua rumah sakit yang baru dibangun atau direncanakan membangun ruang isolasi tekanan negatif dengan kapasitas  sebanding  dengan  jumlah  perawatan  kamar  (tipe  rumah  sakit)  dan  merenovasi  rumah  sakit  yang  tidak memiliki atau kekurangan ruang isolasi tekanan negatif dapat mengatasi kekurangan tersebut (29).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  terdapat  14  penyakit  menular  yang  masih  menjadi  penyebab  kematian  dan kesakitan di Kabupaten Bogor diantaranya adalah HIV/AIDS, DBD, Pneumonia, Tetanus Neonatorum, COVID-19, Tuberculosis, Difteri, Campak/rubella, Diare, Kusta, Filariasis, AFP, Pertusis dan Hepatitis B. Berdasarkan prioritas masalah menggunakan metode PAHO- Adapted-Hanlon diketahui bahwa COVID-19 menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 60, Tuberkulosis menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 35.2, dan Difteri menempati urutan  ketiga    dengan  jumlah  nilai  29.7.  Analisis  penyebab  masalah  prioritas  penyakit  COVID-19  menggunakan metode Root Caused Analysis diantaranya adalah rendahnya cakupan imunisasi, kurangnya komunikasi risiko dan pelibatan  masyarakat,  kurang  optimalnya  pelaksanaan  surveilans,  Tim  Gerak  Cepat,  investigasi  kasus  dan pelaksanaan  PSBB,  dukungan  dalam  pemeriksaan  laboratorium  kurang  dengan  hasil  pemeriksaan  yang  lama, kurangnya penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi, dan tatalaksana kasus, serta isolasi kasus yang kurang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Layyinah Aqilatul TH. Bunga rampai refleksi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam situasi pandemi Covid-19. Pertama. Julianto Irwan, editor. Jakarta; 2021. 118 p.

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3
2. Perencanaan K, Nasional P, Republik B, Abstraksi I, Baru N, Pembangunan R, et al. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. J Perenc Pembang Indones J Dev Plan. 2020;4(2):240–52.
3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Paket Panduan Lintas Sektor Tanggap COVID-19: Menuju Situasi Normal Yang Baru. 2020;1–75.
4. Aisah  S,  Miswan  M,  Yani  A,  Rafiudin  R.  FAKTOR-FAKTOR  YANG  BERHUBUNGAN  DENGAN PENYAKIT  ISPA PADA ANAK BALITA  DESATINOMBO KECAMATAN TINOMBO KABUPATEN PARIGI MOUTONG. J Kolaboratif Sains. 2018;1(1).
5. Kemenkes  RI.  Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian  Coronavirus  Disease  (COVID-19).  J  Kesehat Lingkung Indones. 2021;5:1–214.
6. Bogor  DKK.  Profil  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bogor  Tahun  2020.  2020th  ed.  Bogor  DKK,  editor. Kabupaten Bogor; 2020.
7. Dinkes Kabupaten Bogor. Profil Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016. Dialog. 2016;44(1):i–Vi.
8. Bogor  DKK.  Buku  Profil  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bogor  Tahun  2017.  2017th  ed.  Dinkes  Kabupaten Bogor, editor. Kabupaten Bogor; 2017.
9. Dinkes  Kabupaten  Bogor.  Profil  Kesehatan  Kabupaten  Bogor  Tahun  2018.  J  Chem  Inf  Model. 2018;53(9):1689–99.
10. Dinkes Kab. Bogor. Buku profil informasi kesehatan dinas kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2018. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 2019. 1–131 p.
11. Dinkes Kabupaten Bogor. Profil Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2020. 2020.
12. Bappenas.  METADATA  INDIKATOR  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. 2020.

## 13. WHO. METHODOLOGY FOR THE PROGRAMMATIC PRIORITIES STRATIFICATION
FRAMEWORK OF THE PAHO STRATEGIC PLAN. 2016;
14. Kemenkes  RI.  Kepmenkes  No.HK.01.07/Menkes/4805/2021  tentang  Indikator  Penyesuaian  Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19. 2021;
15. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). JurnalrespirologiOrg. 2021;2019(2):1–4.
16. Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Investigasi Kontak TBC. 2019;1–2.
17. Kemenkes.  PEDOMAN  PENYELIDIKAN  DAN  PENANGGULANGAN  KEJADIAN  LUAR  BIASA PENYAKIT MENULAR DAN KERACUNAN PANGAN. Jakarta: Kemenkes RI; 2017.
18. Kemenkes RI. infoDatin kusta 2018. Jakarta; 2018. 22–29 p.
19. Kemenkes RI. Pedoman Surveilans Campak-Rubela. 2020.
20. Puteri AE, Yuliarti E, Maharani NP, Fauzia AA, Sandy Y, Tresiana N. Analysis of the Implementation of the Covid-19 Vaccination Policy in Indonesia. J Ilmu Adm. 2022;19(1):122–30.
21. Rajindra R, Anggareni RN, Yani A, Akkas N. Economic Recovery in the Aftermath of Earthquake, Tsunami, and Liquefaction disaster during the COVID 19 Pandemic Situation. J Talent Dev Excell. 2020;12(1):2759– 66.
22. Juditha C. People Behavior Related To The Spread Of Covid-19’s Hoax. J Pekommas. 2020;5(2):105.
23. Mujiburrahman,  Riyadi  ME,  Ningsih  MU.  Pengetahuan  Berhubungan  dengan  Peningkatan  Perilaku Pencegahan COVID-19 di Masyarakat. J Keperawatan Terpadu. 2020;2(2):130–40.
24. Alkatiri FS. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Menular COVID-19 di Wilayah Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dengan Metode Tracing Surveilans. Media Gizi Kesmas. 2021;10(2):284.
25. Karmin.  Analisis  Pelaksanaan  Kerjasama  Lintas  Sektor  Dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19 di Kota  Kendari  Tahun  2021.  http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16994/2/K012191015_tesis_09-05- 2022%201-2.pdf. 2021;
26. Anang  Sugeng  Cahyono.  Implementasi  Model  Collaborative  Governance  Dalam  Penyelesaian  Pandemi Covid-19. J PUBLICIANA. 2021;13(1):83–8.
27. Pujaningsih    dkk.  Penerapan  Kebijakan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (Pkm)  Dalam  Penanggulangan Wabah COVID-19 Di Kota Denpasar. J Moderat. 2020;6.
28. Rahmatsyah  TP.  DALAM  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  PADA  MASA  DARURAT PENYEBARAN COVID-19. 2022;1(April):168–81.
29. Bappenas KP. Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia. 2021. 1–275 p.
30. Pradana  AS,  Ramadhan  BP,  Yamani  MNFZ,  Ni’mah  Z,  Ulya  Z.  Pengaruh  Pelaksanaan  Isoman  (Isolasi Mandiri)  di  Desa  dan  di  Kota  Terhadap  Hubungan  Sosial  Kemasyarakatan.  ASANKA  J  Soc  Sci  Educ.

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3
2021;2(2):253–69.
31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MenKes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). MenKes/413/2020. 2020;2019:207.