## PENGATURAN PENARIKAN RETRIBUSI PEGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014

## ARRANGEMENTS FOR WITHDRAWAL OF TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTIONS IN PENAJAM PASER UTARA DISTRICT POST THE
DECISION OF THE MAHKAMAH KONSTITUSI NUMBER 46/PUU-XII/2014

## Roinald Pagayang
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan onald.ok@gmail.com

## Susilo Handoyo
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan susilo@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  pengaturan  penarikan  retribusi  pengendalian Menara  telekomunikasi  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-XII/2014  dan  Bagaimana  implikasi  hukum  yang  dihadapi  dalam  pengaturan  penarikan  retribusi pengendalian  menara  telekomunikasi  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.  Penelitian  ini  mengkhususkan tentang pengaturan penarikan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi sebagai dasar hukum penarikan retribusi  berdasarkan  pemanfaatan  ruang  untuk  menara  telekomunikasi  serta  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  implikasi  hukum  yang  akan  dihadapi  setelah  terbitnya  peraturan  daerah  yang  mengatur terkait penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian  yang  ingin  diperoleh  adalah  untuk  mendiskripsikan  pengaturan  penarikan  retribusi  pengendalian Menara  telekomunikasi  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-XII/2014  dan  Untuk mendiskripsikan  dan  mengetahui  dengan  jelas  implikasi  hukum  yang  dihadapi  sebagai  alasan  pengaturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis  normatif,  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian melalui pendekatan yuridis Normatif mengacu kepada  sumber  data  aturan  perundang-undangan  sebagai  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara. Sedangkan  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  teknik  analisis  kualitatif  yaitu  setelah  semua  data terkumpul,  maka  dilakukan  pengolahan,  penganalisisan,  dan  pengkonstruksian  data  secara  menyeluruh, menginterpretasikan  data  hasil  penelitian  akan  dihubungkan  dengan  teori-teori,  pendapat-pendapat  dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan untuk memudahkan dalam menganalisis atas penelitian. Hasil yang  diharapkan  oleh  peneliti  bahwa  menjelaskan  terkait  pengaturan  penarikan  Retribusi  pengendalian menara  telekomunikasi  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-XII/2014  serta  implikasi hukum yang dihadapi dalam pengaturan penarikan retribusi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kata Kunci : Penarikan Retribusi; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Menara Telekomunikasi

## Abstract
The formulation of the problem in this study is how to regulate the withdrawal of retribution for controlling telecommunication  towers  in  North  Penajam  Paser  Regency  after  the  Mahkamah  Konstitusi  Decision Number 46/PUU-XII/2014 and what the legal implications faced in regulating the withdrawal of retribution for  controlling  telecommunication  towers  in  North  Penajam  Paser  Regency.  This  study  focuses  on  the regulation of  the  withdrawal  of  retribution  for  controlling  telecommunication  towers  as  the  legal  basis  for retribution based on the use of space for telecommunication towers as well as increasing Regional Original Income  (PAD)  and  the  legal  implications  that  will  be  faced  after  the  issuance  of  regional  regulations governing  the  withdrawal  of  levies  for  controlling  telecommunication  towers  in  Penajam  Regency.  North
Paser.  The  research  objectives  are  to  describe  the  arrangement  for  the  withdrawal  of  retribution  for controlling  telecommunication  towers  after  the  Mahkamah  Konstitusi  Decision  Number  46/PUU-XII/2014 and  to  clearly  describe  and  know  the  legal  implications  faced  as  a  reason  for  setting  retribution  for controlling  telecommunication  towers.  This  research  method  uses  a  normative  juridical  approach,  a  legal research method that refers to the legal norms contained in the legislation. The research approach through a normative  juridical  approach  refers  to  the  sources  of  data  on  laws  and  regulations  as  document  studies, observations,  and  interviews.  While  the  data  analysis  technique  is  carried  out  by  means  of  qualitative analysis  techniques,  namely  after  all  the  data  has  been  collected,  then  processing,  analyzing,  and constructing  the  data  thoroughly,  interpreting  the  research  data  will  be  connected  with  theories,  opinions, and formal rules that have been put forward. to facilitate the analysis of  research. The results expected by the  researcher  are  to  explain  the  arrangements  for  the  withdrawal  of  levies  for  controlling telecommunication towers after the Mahkamah Konstitusi Decision Number 46/PUU-XII/2014 as well as the legal implications faced in regulating the collection of levies in North Penajam Paser Regency. Keywords: Levy Withdrawal; Increase in Local Revenue; Telecommunication Towers

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap  daerah  tersebut  mempunyai  hak  dan  kewajiban  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahannya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk  menyelenggarakan  pemerintahan tersebut,  Daerah  berhak  mengenakan  pungutan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  diatur  dengan  undang-undang.  Dengan demikian,  pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  harus  didasarkan  pada  undang- undang. Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah  juga  berasal  dari  Retribusi  daerah.  Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  64  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang  dimaksud retribusi  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Sedangkan  menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan  jasa  balik  pemerintah.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah,  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (  PAD  )  terdiri  dari  :  a.  Pajak  Daerah  Pajak Daerah  adalah  pungutan  daerah  menurut  peraturan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  daerah  untuk pembiayaan  rumah  tangganya  sebagai  badan  hukum  publik;  b.  Retribusi  Daerah  retribusi Daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan- badan  Negara.  c.  Hasil  Pengelolahan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  Jenis  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : bagian laba atas penyertaan modal Badan  Usaha  Milik  Daerah,  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  Badan  Usaha  Milik  Negara,
bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  swasta  atau  kelompok  usaha masyarakat.  d.  Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  Yang  termasuk  dalam  lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.
Bahwa  di  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2009,  retribusi  dikategorikan  ke  dalam  3  (tiga) golongan,  yaitu:  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha  dan  perizinan  tertentu.  Retribusi pengendalian  menara  telekomunikasi  digolongkan  sebagai  bagian  dari  retribusi  jasa  umum karena  dinilai  sebagai  bagian  dari  pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan  Pemerintah Daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi atau Badan. Dalam Pasal 109 dinyatakan Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Penetapan Menara Telekomunikasi sebagai objek retribusi kemudian ditetapkan di Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124. 1
Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,  Pasal  124  mengatur  bahwa  Objek  Retribusi  Menara  Telekomunikasi  adalah pemanfaatan  ruang  untuk  menara  telekomunikasi  dengan  memperhatikan  aspek  tata  ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Penjelasan  Pasal  124  ini,  pada  November  2014,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan Putusan  Nomor  :  dengan  adanya  Judicial  Review  terkait  dasar  perhitungan  tarif  retribusi menara  telekomunikasi.  Salah  satu  Petitum  permohonan  Judicial  Review  tersebut  adalah: “Menyatakan  Penjelasan  Pasal  124  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan  Pasal  28F  UUD  1945”.  Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut, menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa semua pemungutan retribusi menara telekomunikasi dengan  perhitungan  berdasarkan  penjelasan  Pasal  124  Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  menjadi  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  sehingga  tidak  bisa diberlakukan. Selanjutnya, dasar perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi didasarkan pada Pasal 151, 152 dan 161 152 Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009.
Kondisi  ini,  menyebabkan  kekosongan  hukum  di  Daerah,  yang  mendasarkan  perhitungan retribusi  menara  telekomunikasi  menggunakan  dasar  2%  (dua  persen)  dari  nilai  jual  obyek pajak.  Untuk  mengatasi  kekosongan  hukum  dasar  penetapan  tarif  retribusi  menara telekomunikasi  di  daerah  akibat  Putusan  MK  Nomor  :  46/PUU-XII/2014,  Kementerian Keuangan  telah  mengeluarkan  3  (tiga)  Surat  Edaran  yang  menjelaskan  formulasi perhitungan tarif  retribusi  Menara  telekomunikasi  berdasarkan  Pasal  151  dan  Pasal  152  Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009. 2
Adapun  inti  penjelasan  dari  3  (tiga)  Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Keuangan Republik Indonesia antara lain :
1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XII/2014, Hal. 6
2 Muhamad Muhfudz dan Wahyu Gendam Prakoso, “Analisis Analisis Konvergensi Kelayakan Penetapan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi dalam Tinjauan Spasial Kota Bogor”, Jurnal Teknik, Vol.20 Nomor 2, (Desember, 2019), 26-33
1. Surat  Edaran  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  :  S-349/PK/2015,  tanggal  09  Juni  2015.  Dalam  isi  Surat  Edaran tersebut meminta agar seluruh Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota agar dalam menentukan tarif retribusi menara telekomunikasi berpedoman pada Pasal 151, 152 dan 161 Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009.
2. Surat  Edaran  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  :  S-743/PK/2015,  tanggal  18  November  2015.  Dalam  isi  Surat Edaran  tersebut  merupakan  penjelasan  teknis  formulasi  perhitungan  tarif  retribusi Menara telekomunikasi sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009.
3. Surat  Edaran  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  :  S-209/PK.3/2016,  tanggal  29  September  2016.  Dalam  isi  Surat Edaran  dinilai  bahwa  surat  edaran  pertama  dan  kedua  masih  belum  memberikan penjelasan  secara  terinci  dan  masih  menimbulkan  keragaman  pemahaman  dalam penetapan  tarif  retribusi,  maka  pada  surat  edaran  yang  ke  ketiga  dijelaskan  tentang pedoman perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi, contoh perhitungan, dan pencantuman ketentuan terkait dengan penetapan tarif.
Pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dalam  melakukan  Pemungutan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  terkait  dengan  retribusi  pengendalian  Menara telekomunikasi  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan  Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Pengendalian  Menara Telekomunikasi  dan  dan  Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  12  Tahun  2013 tentang  Perubahan  tarif  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  sebagai  dasar pelaksanaan  besaran  retribusi  yang  akan  dipungut  kepada  penyedia  jasa  Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  7  Tahun 2012  tentang  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  terkait  dengan  pengututan retribusi  PAD  tidak  ada  kendala  sampai  dengan  Tahun  2015.  Pada  tahun  2015  Peraturan Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat lagi dilaksanakan karena keluarnya surat Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :  188.34-6319  Tahun  2016  tentang  Pembatalan Beberapa  Ketentuan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  7  Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor :  S-349/PK/2015, Tanggal 9 Juni 2015 Perihal : Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-6319  Tahun  2016  dan  Surat  Direktur  Jenderal  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor  : S-349/PK/201, Pemerintah Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  melakukan  perubahan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Pengendalian  Menara
Telekomunikasi  sehingga  terbitnya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  yang mengatur materi penghapusan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 dan Pasal 26. 3
Berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  46/PUU-XII/2014  menurut  MK  penjelasan  pasal 124  Undang-Undang  28  tahun  2009  telah  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menggugurkan Pasal 7 pada Peraturan Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  sehingga  sejak  tahun  2015  sampai  dengan  Tahun 2021  Pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  tidak  dapat  lagi  melakukan  pengutan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  retribusi  pengendalian  menara  telekomunika  dikarenakan kekosongan hukum di Daerah sebagai dasar pelaksanaan penarikan retribusi.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimana pengaturan penarikan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  analisis kualitatif.  Menurut  Peter  Mahmud,  penelitian  yuridis  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 4

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Pengertian Pemerintah Daerah
Pemerintah  atau  Government  dalam  Bahasa  Indonesia  berarti  pengarahan  dan administrasi  yang  berwenang  atas  kegiatan  orangorang  dalam  sebuah  negara,  negara bagian, atau kota dan sebagainya. Daerah adalah lingkungan  pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi, lingkungan kerja pemerintah, wilayah, lingkup tempat  yang  dipakai  untuk  tujuan  khusus,  wilayah  tempat-tempat  sekeliling  atau  yang dimaksud  dalam  lingkungan  suatu  kota,  tempat  yang  terkena  peristiwa  sama,  bagian permukaan tubuh. 5
Menurut  Pasal  18  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyebutkan:  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerahdaerah  provinsi,  dan  daerah  provinsi  dibagi  atas kabupatendan  kota.  Daeerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  mempunyai  pemerintah daerah.33 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  menyebutkan:  Pemerintahan  Daerah  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  seluasluasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  34 Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional  memiliki  keweanagan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.
3 Penjelasan/Kerangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2018
4 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35
5 G. Setya Nugraha R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya, 2010), hlm. 145
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemeberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan  yang  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah,  kedua,  pemberian  kepercayaan dan  wewenang  untuk  memikirkan,  mengambil  inisiatif  dan  menetapkan  sendiri cara-cara penyelesaian  tugas  tersebut,  ketiga,  dalam  upaya  memikirkan,  mengambil  inisiatif  dan mengambil  keputusan  tersebut  mengikutsertakan  masyarakat  baik  secara  langsung maupun DPRD. 6
Pengertian  Pemerintahan  Daerah  Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah “Kepala daerah  sebagai  unsur  pemenyelenggara  Pemerintah  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  wewenang  daerah  otonom”.  Pemerintah  Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelengaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah- daerah  provinsi.  Daerah  provinsi,  daerah  kabupaten  dan  kota  mempunyai  pemerintahan daerah  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Pemerintah  daerah  yang  merupakan  sub- sistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  nasional  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangga ini mengandung 3 (tiga) hal utama didalamnya, yaitu:
(1) Pemberian  tugas  dan  wewenang  untuk  menyelesaikan  suatu  kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Pemberian  kepercayaan  dan  wewenang  untuk  memikirkan,  mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, dan
(3) Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut  mengikutsertakan  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun DPRD. 7
Lahirnya  pemerintahan  pada  awalnya  adalah  untuk  menjaga  sistem  ketertiban  di dalam  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tersebut  bias  menjalankan  kehidupan  secara wajar.  Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  modern  yang  ditandai  dengan meningkatnya  kebutuhan,  peran  pemerintah  kemudian  berubah  menjadi  melayani masyarakat.  Pemerintah  tidaklah  diadakan  untuk  melayani  diri  sendiri,  tetapi  untuk melayani  masyarakat,  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota mengembangkan kemampuan dan kratifitasnyademi mencapai kemajuan bersama.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  pemerintah  daerah  merupakan  Kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Sedangkan  pemerintahan  daerah  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip
6 Lihat, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7 Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8
otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.

## 2. Pengertian Retrubusi
Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Retribusi,  adalah  pungutan  Daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8

## 3. Pengertian Menara
Menara  ialah  sebuah  struktur  buatan  manusia  dan  tingginya  lebih  dari  lebarnya. Menara selalu dibangun untuk menjadi sebuah mercu tanda sesebuah organisasi. Justru itu menara  dibangun  dengan  indah  dan  cantik.  Tetapi  tujuan  utama  pembangunan  menara adalah untuk memelihara ruang dan tanah.

## 4. Pengertian Telekomunikasi
Telekomunikasi  adalah  setiap  pemancaran,  pengiriman  dan  atau  penerimaan  dari hasil  informasi  dalam  bentuk  tanda-tanda,  isyarat,  tulisan,  gambar,  suara  dan  bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 9

## II. PEMBAHASAN

## PENGATURAN PENARIKAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  DI  KABUPATEN  PENAJAM  PASER  UTARA  PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014

## Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Berdasarkan  data  48  Secara  astronomis,  KabupatenPenajam  Paser  Utara  terletak antara 116019’30” - 116056’35” Bujur Timur a dan antara 940 45’-1410 05’ Bujur Timur dan  dilalui  oleh  garis  ekuator  atau  garis  khatulistiwa  yang  terletak  pada  garis  lintang  00, dengan  Ibukota  Penajam.  Luas  wilayah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  ±3.333,06  km  dengan  komposisi  daratan  3.060,82  km  serta  laut  272,24  km  ,  Kecamatan  Penajam merupakan  kecamatan  terluas  (1.207,37  km  )  diikuti  oleh  Kecamatan  Sepaku  (1.172,36 km  ), Kecamatan Waru (553,88 km  ) dan Kecamatan Babulu (399,45 km  ).
Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  terdiri  dari  4  Kecamatan,  34  Kelurahan  dan  30 Desa, yang diantaranya meliputi:
1. Kecamatan  Penajam  yang  terdiri  dari  19  Kelurahan,  4  Desa  dan  178  Rukun Tetangga (RT)
2. Kecamatan  Waru  yang  terdiri  dari  1  Kelurahan,    3  Desa  dan  43  Rukun Tetangga (RT).
3. Kecamatan Babulu terdiri dari 12 Desa dan 153 Rukun Tetangga (RT).
4. Kecamatan Sepaku terdiri dari 4 Kelurahan, 11 Desa dan 242 Rukun Tetangga (RT)
Pembagian  urusan  pemerintahan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatikan mempunyai 3  (tiga)  urusan  wajib  konkuren  non  pelayanan  dasar  dari  18  (delapan  belas)  urusan  wajib non  pelayanan  dasar  yaitu  Kominfo,  Statistik  dan  Persandian  dan  dijabarkan  dengan
8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hlm. 9
9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 1 Hal. 2
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Konkuren  Bidang  Komunikasi  dan Informatika  Uraian  tugasnya  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  diatur  dalam  Peraturan Bupati  Nomor  43  tahun  2017  yaitu  merumuskan  kebijakan  teknis  dan  melaksanakan kegiatan operasional di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.  Dalam  penyelenggaraan  tugas  pokok  tersebut  di  atas,  berdasarkan  Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi :
1. Perumusan  kebijakan  teknis  bidang  komunikasi  dan  informatika  sesuai  dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
2. Penyelenggaraan  urusan  di  bidang  komunikasi  dan  informatika,  serta  pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang dan tugas fungsinya. Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  65  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Komunikasi  dan  Informatika  pada  Pasal  11  Pemerintah  Daerah melaksanakan pengelolaan informatika melalui : a. Jaringan dan Jasa Telekomunikasi; dan b.  Telekomunikasi  Khusus  dan  pasal  13  ayat  1  Penyelenggaraan  Jaringan  dan  Jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Pengaturan dan Wewenang
Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara
Pengaturan pajak daerah dengan undang-undang merupakan amanah konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pengenaan pajak pada rakyat harus  di  atur  dengan  undang-undang.  Bahkan  Penjelasan  Pasal  23  UUD  1945  (sebelum amandemen) menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Hal yang sama juga diatur  dalam  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.  Pasal  23A  yang  menyebutkan  Pajak  dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 49  Ketentuan  demikian  menjadi  dasar  konstitusional  sistem  perpajakan  termasuk pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Sebagai  negara  hukum,  segala  bentuk pemungutan  pajak  harus  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  23A  tersebut.  Ketentuan  tentang pajak  dan  pungutan  lainnya  yang  bersifat  memaksa  terutama  ketentuan  yang  bersifat materiil  harus  dituangkan  dalam  undangundang.  Ketentuan  berkenaan  materi  pajak  dan pungutan lain yang mutlak diatur dalam Undang-Undang adalah:
a) siapa yang dibebani membayar pajak dan pungutan memaksa lainnya;
b) apa saja yang dikenakan pajak dan pungutan lainnya; dan
c) bagaimana  cara  menghitungnya.  Ketentuan  bersifat  formil  berkenaan  dengan prosedur  dan  tata  cara  perpajakan  lainnya  tidak  mutlak  diatur  dalam  atau  dengan undang-undang.
Hal prosedur dan tata cara perpajakan, menurut Jimly, idealnya diatur dalam undang- undang  tetapi  dapat  juga  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang. Berdasar pada pemikiran demikian, dihubungkan dengan dasar aturan pengelolaan
otonomi daerah, maka pajak dan pungutan lainnya termasuk retribusi harus didasarkan pada ketentuan  perundang-undangan.  Peraturan  daerah  tidak  dapat  menentukan  lain  selain  yang diatur  dalam  undangundang  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam  hal  ini  UU  No  28 Tahun 2009 dan undang-undang sektoral yang mengatur pajak.
Setiap  tindakan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  peraturan daerah  (perda)  dipersyaratkan  agar  bertumpu  atas  kewenangan  yang  sah.  Kewenangan dimaksud  dapat  diperoleh  melalui  tiga  sumber,  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan  mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUD atau undangundang (yang melekat). Wewenang delegasi dan mandat adalah wewenang yang berasal  dari  pelimpahan.  Dalam  perspektif  hukum  administrasi  terdapat  dua  cara  utama untuk  memperoleh  kewenangan  membentuk  peraturan  perundang-undangan,  yaitu kewenangan  atribusi  dan  kewenangan  delegasi.  Kewenangan  berdasarkan  mandat ditempatkan  sebagai  kewenangan  khas  yang  memiliki  cara  tersendiri,  kecuali  dikaitkan dengan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Kewenangan berdasarkan mandat tidak  ditempatkan  secara  tersendiri  karena  penerima  mandat  tidak  bisa  menjadi  tergugat padilan tata usaha negara.
Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundangundangan (attributive van  wetgevingsbevoegdheid)  adalah  pemberian  atau  penciptaan  kewenangan  membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh groundwet (undang-undang dasar) atau oleh  wet  (undangundang)  kepada  suatu  lembaga  negara  atau  lembaga  pemerintahan. Kewenangan delegasi dalam pembentukan perundang-undangan (delegatie van wetgevingsbevoegdheid) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang- undangan  yang  dilakukan  oleh  peraturan  perundangundangan  yang  lebih  tinggi  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah.  Kewenangan  delegasi  mengatur (delegation  of  rule  making  power)  tunduk  pada  doktrin  delegatus  non  potest  delegar  yang berarti  a  delegate  may  not  sub-deleget  his  or  her  power  yaitu  pejabat  atau  lembaga  yang diberi  delegasi  kewenangan  itu  tidak  boleh  mendelegasikan  lagi  kewenangan  itu  kepada lembaga  lain  yang  lebih  rendah.  Penyikapan  terhadap  doktrin  tersebut,  dalam  praktik kadang-kadang  lembaga  pelaksana  undang-undang  juga  diberi  kewenangan  untuk mendelegasikan  kewenangan  lagi  pada  lembaga  lebih  rendah,  tetapi  harus  diatur  secara eksplisit dalam undangundang.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  melalui  sistem  desentralisasi  yang  berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak didalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih tegas lagi dikatakan bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (spreiding van bevoegdheid) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (scheiding van machten)  untuk  mengatur  dan  mengurus  penyelenggaraan  pemerintahan  tingkat  lebih rendah.  Hal  ini  karena  desentralisasi  senantiasa  berkaitan  dengan  status  mandiri  atau otonom. 10
Pajak  dan  Retribusi  daerah  merupakan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  Pemerintah Pusat  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  peningkatan  kemampuan keuangan  daerah  (taxing  power)  dan  kapasitas  fiskal  daerah  (fiscal  capasity)  untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Pasca dikeluarkannya putusan mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  46/PUU-XII/2014  berdampak  pada  kekosongan  hukum
10 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 3
dalam  pelaksanaan  penetapan  tarif  retribusi  menara  telekomunikasi  di  Kabupaten  Penajam Paser  Utara.  Adapun  penghitungan  tarif  retribusi  didasarkan  pada  biaya  operasional pengendalian  dan  pengawasan,  dengan  komponen  biaya  meliputi  honorarium  petugas  ke lapangan,  transportasi,  uang  makan,  dan  alat  tulis  kantor.  Satuan  biaya  masing-masing komponen  biaya  tersebut  disesuaikan  dengan  standar  biaya  yang  ditetapkan  oleh  kepala daerah.  Besaran  retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi  dapat  memperhitungjan variabel atau faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak termpuh.
Hasil  dari  penerimaan  retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi  tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan pengawasan dan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten penajam paser utara, sehingga penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Penetapan  besaran  dari  tarif  retribusi  penendalian  menara  telekomunikasi  sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten penajam paser utara dengan mengacu pada  prinsip  dan  sasaran  penetapan  tarif  retribusi  daerah  sesuai  kebijakan  daerah, kekuasaaan  pemerintah  adalah  bagian  dari  sistem  kekuasaan  negara.  Negara  adalah  suatu organisasi  kekuasaan,  legitimasi  kekuasaan  dalam  suatu  negara  harus  diterima  sebagai kenyataan.  Tentang  Retribusi  Daerah,  Pasal  108  ayat  (1)  UU  No.  28  Tahun  2009 menyebutkan terdapat tiga jenis objek retribusi adalah: a) Jasa Umum; b) Jasa Usaha; dan c) Perizinan Tertentu.
Objek  Retribusi  Jasa  Umum,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  109  UU  Nomor  28 Tahun  2009,  adalah  pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan  Pemerintah  Daerah  untuk tujuan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau Badan.  Berdasar  ketentuan  110  ayat  (1),  terdapat  14  jenis  Retribusi  Jasa  Umum  yaitu retribusi:  a)  pelayanan  kesehatan;  b)  pelayanan  persampahan/  kebersihan;  c)  penggantian biaya  cetak  kartu  tanda  penduduk  dan  akta  catatan  sipil;  d)  pelayanan  pemakaman  dan pengabuan mayat; e) pelayanan parkir di tepi jalan umum; f) pelayanan pasar; g) pengujian kendaraan  bermotor;  h)  pemeriksaan  alat  pemadam  kebakaran;  i)  penggantian  biaya  cetak peta;  j)  penyediaan  dan/atau  penyedotan  kakus;  k)  pengolahan  limbah  cair;  1)  pelayanan tera/tera  ulang;  m)  pelayanan  pendidikan;  dan  n)  pengendalian  menara  telekomunikasi. Untuk  pemungutan  retribusi  daerah,  meski  diatur  jenis  retribusi  daerah  tetapi  melalui peraturan  pemerintah  masih  dimungkinkan  dilakukan  penambahan  jenis  retribusi  daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan.  Hal  demikian  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  penyerahan  fungsi  pelayanan dan  perizinan  dari  pemerintah  kepada  Daerah  yang  juga  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah. 11
Berdasarkan  surat  Kementerian  Kauangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  Nomor  :  S-743/PK/2015  tanggal  18  November  2015  Perihal Perhitungan  Tarif  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi,  menjelaskan  Formulasi Perhitungan Taif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi antara lain :
1. Perhitungan  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  serta  Prinsip  dan Sasaran  Penetapan  Tarif  Retribusi  dilaksanaan  sesuai  ketentuan  Pasal  151  dan 152 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;
11 UU No. 28 Tahun 2009, Penjelasan Umum.
2. Prinsip  dan  Sasaran  dalam  penetapan  tarif  Retribusi  Pengendalian  Menara Telekomunikasi  tersebut  memperhatikan  biaya  penyediaan  jasa  yang bersangkutan,  kemampuan  masyarakat,  aspek  keadilan  dan  efektifitas pengendalian atas pelayanan dimaksud’
3. Biaya  penyediaan  jasa  merupakan  biaya  operasional  pengendalian  dan pengawasan  menara  telekomunikasi  untuk  menutupi  sebagian  biaya  yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan;
4. Besarnya  retribusi  pengendalian  menera  telekomunikasi  dihitung  dengan formula;
5. Tingkat  penggunaan  jasa  merupakan  jumlah  penggunaan  jasa  yang  dijadikan dasar  alokasi  beban  biaya  yang  ditanggung  Pemerintah  Daerah  untuk penyelenggaraan  jasa  yang  bersangkutan  antara  lain  berupa  jumlah  kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
6. Terif  retribusi  merupakan  nilai  rupiah  yang  ditetapkan  untuk  menghitung besarnya retribusi yang tertuang;
7. Tingkat  penggunaan  jasa  dihitung  berdasarkan  frekuensi  pengendalian  dan pengawasan;
8. Perhitungan  tarif  disasarkan  pada  biaya  operasional  pengendalian  dan pengawasan,  dengan  komponen  biaya  sebagai  berikut  :  a.  honorarium  petugas pengawas; b. transportasi; c. Uang makan d. alat tulis kantor.
9. Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang di tetapkan oleh kepala daerah;
10. Besaran Retribusi Penendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan : a. zonasi; b. ketinggian menara; c. jenis menara; dan d. jarak tempu.
Selanjutnya  Kementerian  Kauangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal
Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor : S- 209/PK.3/2016  tanggal  9  September  2016  Perihal  Pedoman  Penyusunan  Tarif  Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi,  yang  didalam  lampirannya  memuat  formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu :
1. Besarnya  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  di  hitung  dengan formula : RPTM = Tingkat Pengguna Jasa x Tarif Retribusi
2. Tingkat  penggunaan  jasa  dihitung  berdasarkan  frekuensi  pengendalian  dan pengawasan;
3. Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan,  dengan  komponen  biaya;  honorarium  petugas  ke  lapangan, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor (ATK)
4. Satuan  biaya  masing-masing  komponen  biaya  tersebut  disesuaikan  dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
5. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan  variabel/faktor  zonasi,  ketinggian  menara,  jenis  menara  dan jarak tempuh.
Dalam  perhitungan  penarikan  tarif  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi dapat  menggunakan  2  (dua)  perhitungan  yaitu  menggunakan  Tarif  Tunggal  dan  Tarif Variabel.  Pemerintah  kabupaten  penajam  paser  utara  melalui  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  dalam  menentukan  dan  menetapkan  cara  perhitugan  tarif  Retribusi
Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  menggunakan  Tarif  Variabel,  dengan  pendekatan menggunakan rata-rata index yaitu RPMT = (Index variabel jarak tempuh + indeks variabel jenis menara) / 2 x tarif retribusi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah,  Pasal  156  ayat  (1)  Retribusi  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah,  yang merupakan  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal didaerah untuk mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan Retribusi daerah khususnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  yang  berdasarkan  desen.  Dengan  mempertimbangkan percepatan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan  dengan  memperhatikan  prinsip  kewenangan, demokrasi  dan  keadila  dan  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dapat digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah khususnya  dalam  penyelenggaraan  pengawasan  menara  telekomunikasi  untuk  itu  perlu segera  menerbitkan  Peraturan  Daerah  kabupaten  Penajam  Paser  Utara  tentang  Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  agar  tidak  terjadinya  kekosongan  hukum  terkait dengan dasar hukum penarikan retribusi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
III. PENUTUP

## A. KesimpulaN
Perubahan regulasi dan kebijakan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Undang Undang UU No.28 Tahun 2009 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUXII/2014, berimplikasi untuk pengaturan kembali besaran tarif penarikan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi sebagai dasar hukum dalam penarikan retribusi di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

## B. SaraN
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara untuk secapat melakukan koordinasi pihak terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## DAFTAR PUSTAKA
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
G. Setya Nugraha R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya, 2010),
Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah (Malang: Setara Press, 2012)
Muhamad Muhfudz dan Wahyu Gendam Prakoso, “Analisis Analisis Konvergensi Kelayakan Penetapan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi dalam Tinjauan Spasial Kota Bogor”, Jurnal Teknik, Vol.20 Nomor 2, (Desember, 2019)

## Peraturan-Peraturan :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 1
UU No. 28 Tahun 2009, Penjelasan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XII/2014