………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## PENGARUH PENGETAHUAN KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL)
Oleh Dewi Kusuma Wardani 1 , Vina Bella Rosita 2 1,2 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta Email: 1 d3wikusuma@gmail.com

## Abstrak
This study aims to determine whether knowledge of corruption affects the mandatory compliance of SMEs with patriotism as a moderating variable. This research is quantitative data. This study uses  primary  data  with  the  sampling  method  convenience  sampling.  The  sample  taken  in  this study was 100 respondents from micro, small and medium enterprises in Bantul district. The data analysis technique uses path analysis with knowledge of corruption as the independent variable, SMEs taxpayer compliance as the dependent variable, and patriotism as the moderating variable. The results of the analysis conclude that knowledge of corruption does not affect the compliance of  U  SMEs  taxpayers  as  evidenced  by  the  T-statistic  value  of  0.145  (>  1.96)  and  the  original sample value is negative 0.313 and patriotism cannot strengthen the relationship of knowledge of corruption to SMEs taxpayer compliance as evidenced by the value of T-statistic is 0.532(>1.96), P-value is 0.595(>0.05) and the original sample estimate is negative 0.021.
Keywords : Knowledge of Corruption, Patriotism, And SMEsTaxpayer Compliance .

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak terhadap negara yang bersifat memaksa. Pajak yang disetorkan oleh setiap wajib pajak setiap tahun, baik wajib pajak pribadi maupun badan akan  digunakan  oleh  negara  untuk  membiayai pembangunan  yang  ada  di  Indonesia  dan pengeluaran  lainnya  yang  diharapkan  dapat menyejahterakan rakyat Indonesia (www.pajak.go.id,  2020).  Pajak  merupakan salah  satu  aspek  penting  bagi  kelangsungan hidup  negara,  pajak  memiliki  peran  besar  dan semakin diandalkan untuk mendanai Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) (Oktafiyanto & Wardani, 2015).
Setiap  tahun  pendapatan  negara  yang bersumber  dari  pajak  selalu  mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 penerimaan negara atas  pajak  mencapai  angka  1.240,4  triliun, untuk  tahun  2016  mencapai  1.285,0  triliun, tahun  2017  penerimaan  negara  atas  pajak mencapai 1.472,7 triliun, tahun 2018 mengalami  kenaikan  menjadi  1.618,1  triliun dan  tahun  2019  penerimaan  pajak  mencapai
angka  1.786,4  triliun.  Hal  ini  menunjukan bahwa  penerimaan  negara  atas  pajak  selalu mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya,  namun tidak  seimbang  dengan  pengeluaran  negara yang  melebihi  jumlah  pendapatan  negara. Belanja  negara  tahun  2019  mencapai  angka 2.461,1  triliun  sedangkan  pendapatan  negara hanya sebesar 2.165,1 triliun
(www.kemenkeu.go.id, 2019).
Mengingat  begitu  pentingnya  manfaat pajak  di  Indonesia,  pemerintah  melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pemerintah melirik  bentuk  usaha  kecil  yang  mampu memberikan  pemasukan  besar  terhadap  pajak, yaitu  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Omset  dan  laba  yang  dimiliki UMKM  memang  relatif  rendah  dibandingkan dengan  perusahaan-perusahaan  besar  di  luar sana.  Keberadaan  UMKM  menjadi  perhatian tersendiri  karena  UMKM  bersifat  fleksibel, dapat  berdiri  sendiri  dan  juga  UMKM  tidak terikat  dengan  pemerintah  Indonesia.  UMKM memainkan  sekitar  95%  dari  keseluruhan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja, inovasi,  persaingan,  dan  dinamisme  ekonomi yang  menyebabkan  berkurangnya  presentase kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan nasional (Ocheni, 2015).
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi  tinggi  rendahnya  penerimaan pajak,  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi penerimaan  pajak  adalah  kepatuhan  wajib pajak (Setiawan, 2015).. Menurut Rusmawanti &  Wardani  (2015)  kepatuhan  wajib  pajak adalah  keadaan  dimana  wajib  pajak  bersedia memenuhi  kewajiban  pajaknya  sesuai  dengan peraturan  yang  ada  tanpa  diadakannya pemeriksaan bahkan peringatan. Banyak faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak, diantaranya  yaitu  program  atau  kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan  yang  ada,  kemunculan  ekonomi global  dan  adanya  perdagangan  elektronik (Suhendro  2018).  Selain  itu  masih  banyak faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  yang  dapat  dilihat  dari  penelitian terdahulu  seperti  motivasi  wajib  pajak, pengetahuan  korupsi,  penurunan  tarif  pajak, dan patriotisme. Dimana faktor- faktor tersebut memiliki  tingkat  pengaruh  yang  berbeda-beda dalam  kepatuhan  wajib  pajak  membayarkan kewajiban perpajakannya.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi permasalahan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah Pengetahuan korupsi. Pengetahuan wajib pajak tentang  korupsi  merupakan  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  melihat  adanya  suatu penyimpangan atas pajak yang telah dibayarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, melalui pemberitaan yang ada di media massa  ataupun  pengalaman.  Sehingga  wajib pajak  mempunyai  pemikiran  bahwa  uang  atas penerimaan  pajak  yang  diterima  oleh  negara tidak  digunakan  dengan  semestinya,  namun disalahgunakan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  kepentingan  diri sendiri yang sangat merugikan negara (Hermawan, 2015). Semakin banyak pemerintah yang melakukan tindakan korupsi,
maka  semakin  banyak  pula  pengaruh  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan pajaknya kepada negara (Hanifah & Yudianto, 2019).  Wajib  pajak  yang  paham  dampak negatif  tindak  pidana  korupsi  maka  akan berusaha  untuk  menghindari  perbuatan  yang mengarah kepada tindakan korupsi. Salah satu contohnya adalah sikap menghindari pembayaran pajak (Rahmawati, 2019). Sehingga  semakin  tinggi  pengetahuan  korupsi pada  wajib  pajak  maka  akan  semakin  tinggi pula  kepatuhan  wajib  pajak.  Sebaliknya semakin  rendah  pengetahuan  korupsi  maka akan semakin rendah pula kepatuhan pajaknya. Penelitian  yang  mendukung  pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  telah  dilakukan dilakukan  oleh  Hermawan  (2015),  Ariesta  & Latifah (2017), dan Veronica (2015). Bertolak belakang  dengan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Susanto (2013) yang menyebutkan  bahwa  pengetahuan  korupsi tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  tidak  hanya  di pengaruhi  oleh  faktor  eksternal  tetapi  juga faktor  psikologi-sosial  seperti  patriotisme. Sikap patriotisme sering diartikan sebagai rasa cinta tanah air, rela berkorban demi negaranya seperti  waktu  penjajahan  (Pradini et  al 2016). Seorang  wajib  pajak  yang  memiliki  sikap patriotisme  yang  tinggi  dan  kuat  maka  akan memiliki  keinginan  yang  lebih  besar  untuk tunduk  dan  mematuhi  peraturan  dan  norma- norma  sosial.  Wajib  pajak  yang  mempunyai jiwa  patriotisme  yang  tinggi  dalam  membayar pajak  memandang  bahwa  pajak  merupakan faktor  pendukung  kesejahteraan  masyarakat seperti  pembangunan  infrastruktur,  subsidi pangan,  dan  pengembangan  alat  transportasi massa.  Wajib  pajak  yang  mempunyai  jiwa patriotisme  akan  lebih  patuh  dan  jujur  dalam membayarkan  pajak  yang  seharusnya  mereka bayarkan dari pada wajib pajak yang memiliki rasa  patriotisme  yang  rendah  (Putra  & Supartini, 2019).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Patriotisme digunakan sebagai variabel moderasi dengan tujuan memperkuat hubungan antara pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Patriotisme merupakan cinta  dan  pengabdian  kepada  negaranya (MacGregor  &  Wilkinson,  2015).  Menurut Clift, (2009) dalam (Destiara, 2018)
patriotisme  adalah  perilaku  masyarakat  yang mana  dalam  mengambil  sebuah  keputusan dapat  menguntungkan  negaranya  dalam  aspek ekonomi.  Hal  tersebut  dikarenakan  mereka ingin  melakukan  pengorbanan  demi  kemajuan ekonomi bangsa. Sehingga dengan adanya rasa patriotisme  dalam  diri  wajib  pajak  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin  tinggi  rasa  patriotisme  maka  akan semakin  tinggi  pula  dalam  mempengaruhi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah patriotisme dalam  diri  wajib  pajak  maka  akan  semakin rendah  dalam  mempengaruhi  pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui apakah  pengetahuan  korupsi  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  dan  untuk  mengetahui  apakah patriotisme  dapat  memperkuat  hubungan pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

## LANDASAN TEORI
Theory of Planned Behavior (TPB) Theory  of  Planned  Behavior adalah penyempurna  teori  sebelumnya  yaitu Theory Reasoned  Action (TRA)  yang  dikembangkan oleh  Azjen. Theory  Reasoned  Action terdapat dua  faktor  penentu  intensi  yaitu  sikap  pribadi dan  norma  subjektif,  namun  menurut  Azjen hal  tersebut  belum  mampu  menjelaskan tingkah  laku  yang  sepenuhnya  berada  di bawah kontrol seseorang. Azjen
menyempurnakan  teorinya  dalam Theory  of Planned  Behavior dengan  menambahkan  satu faktor  penentu  intensi  yaitu  kontrol  perilaku yang  dipersepsikan  (Sofianis,  2019).  Menurut theory  of  planned  behavior perilaku  individu dalam  kelompok  masyarakat  berada  di  bawah
pengaruh  faktor-faktor  yang  berasal  dari alasan  tertentu  dan  muncul  melalui  cara  yang telah direncanakan (Cahyani & Noviari, 2019). Menurut  Arum  (2012)  Munculnya  suatu  niat untuk  berperilaku  ditentukan  melalui  tiga faktor yaitu:
1. Sikap,  yaitu  keyakinan  individu  terhadap hasil  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi  atas hasil tersebut.
2. Norma  subjektif,  yaitu  keyakinan  individu terhadap  kenyakinan  atau  kepercayaan orang  lain  yang  memberikan  motivasi untuk  melakukan  perilaku  yang  sedang dipertimbangkan.
3. Kontrol  perilaku,  yaitu  keyakinan  tentang adanya  kontrol  di  bawah  individu  yang dapat mendukung atau menghambat perilaku  individu  yang  akan  ditampilkan dan  persepsi  tentang  seberapa  kuat  hal-hal yang  dapat  mendukung  dan  menghambat perilakunya tersebut.
Variabel pengetahuan korupsi berkaitan  dengan  kontrol  perilaku.  Hal  ini karena pengetahuan korupsi  merupakan faktor yang  dapat  mendukung  individu  untuk berperilaku (Sofianis, 2019). Wajib pajak yang memiliki  pengetahuan  korupsi  akan  terdorong untuk  mentaati  terhadap  peraturan  perpajakan yang ada.

## Teori Identitas Sosial
Peneliti  menggunakan  teori  identitas sosial  dalam  menerangkan  hubungan  antara patriotisme  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Menurut  Pradini  et  al  (2016),  Identitas  sosial merupakan  suatu  bagian  dari  konsep  dalam diri  seseorang  yang  berasal  dari  pengetahuan mereka  tentang  keanggotaan  dalam  suatu kelompok sosial. Identitas sosial juga berkaitan  dengan  rasa  kepedulian  seseorang, rasa  kebanggaan,  rasa  tanggung  jawab  atas keanggotaannya  dalam  suatu  kelompok.  Teori identitas sosial juga menjelaskan bahwa dalam memperlihatkan  dirinya,  suatu  individu  akan lebih menonjolkan suatu identitas diri dan juga identitas suatu kelompok sosialnya.
Hubungan  antara  teori  identitas  sosial dengan  penelitian  ini  adalah  di  mana  teori identitas sosial menyatakan bahwa patriotisme
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Wajib  pajak  yang  memiliki  rasa  patriotisme yang tinggi akan cenderung lebih patuh dalam menjalankan  segala  kewajiban  yang  harus dipenuhi.  Wajib  pajak  yang  mempunyai  rasa patriotisme yang tinggi akan lebih menonjolkan  dirinya  dalam  berbagai  hal termasuk pajak dan dengan sukarela mematuhi peraturan  perpajakan  yang  ada.  Hal  tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  diartikan  sebagai  rasa tunduk  atau  patuh  terhadap  aturan  yang  ada. Menurut Mulya, (2020) kepatuhan wajib pajak adalah  kondisi  dimana  wajib  pajak  telah memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan menjalankan  hak  perpajakannya  dengan  jujur. Menurut keputusan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
39/PMK.03/2018  tentang  kriteria  wajib  pajak yang  diberikan  pengembalian  pendahuluan kelebihan  pembayaran  pajak  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a. Tepat  waktu  dan  tidak  telat  dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya untuk berbagai jenis pajak yang  ada  dalam  kurun  waktu  dua  tahun terakhir.
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk semua  jenis  pajak  yang  ditanggung, kecuali tunggakan pajak yang mendapatkan  izin  menganggur  ataupun menunda pembayaran pajak.
c. Tidak  pernah  mendapat  hukuman  atau pidana  atas  kelalainnya  dalam  membayar pajak dalam waktu 5 tahun terakhir.
d. Laporan  keuangan  diaudit  oleh  akuntan publik  dengan  pendapat  wajar  tanpa pengecualian  selama  kurun  waktu  tiga tahun berturut-turut.

## Pengetahuan Korupsi
Korupsi  adalah  tindakan  illegal  yang melibatkan  seseorang  ataupun  kelompok  yang mengharapkan  keuntungan  pribadi  dengan merugikan  pihak  lain  (Aisyah  et  al.,  2018). Dalam  bidang  perpajakan  korupsi  dapat diartikan  sebagai  tindakan  melawan  hukum
yang  dilakukan  oleh  aparat  pajak  dengan  cara penyalahgunaan wewenang ataupun penggelapan  uang  pajak  yang  merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk memperkaya  diri  sendiri  (Ariesta  &  Latifah, 2017).
Pengetahuan  wajib  pajak  akan  korupsi merupakan  kondisi  dimana  wajib  pajak mengerti  dan  paham  akan  kasus  korupsi  serta dampaknya bagi perekonomian negara. Adanya  kasus  korupsi  akan  membuat  wajib pajak  berfikir  bahwa  uang  yang  telah dibayarkan  oleh  wajib  pajak  tidak  digunakan oleh negara tetapi disalahgunakan oleh oknum tertentu  untuk  kepentingan  pribadi  yang merugikan negara. hal  tersebut  akan membuat wajib pajak lebih berhati-hati untuk melaporkan pajaknya agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Hermawan, 2015). Namun wajib  pajak  yang  mempunyai  pengetahuan korupsi  dan  mengerti  akan  manfaat  pajak untuk  pembangunan  negara  dan  kesejahteraan masyarakat tidak akan meninggalkan kewajibannya  dalam  membayar  pajak  tepat waktu karena meninggalkan kewajiban merupakan bentuk tindakan kotor sama halnya dengan korupsi

## Patriotisme
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Patriotisme  diartikan  sebagai  sikap  seseorang yang  rela  mengorbankan  segala-galanya  demi kejayaan,  kemakmuran  tanah  airnya  dan semangat  cinta  tanah  air  yang  sangat diperlukan dalam pembangunan negara. Patriotisme  juga  diartikan  sebagai  semangat dan jiwa cinta tanah air. Patrotisme mengajarkan kepada setiap rakyat untuk selalu cinta  tanah  air  sebagai  tempat  kelahiran, tempat  berpijak,  dan  tempat  penghidupan. Rela  berkorban  demi  bangsanya  merupakan suatu  sikap  patriotisme.  Rela  berkorban  tidak hanya  sebatas  waktu  dan  tenaga  yang dimilikinya,  tetapi  semua  yang  dimilikinya termasuk harta benda, keluarga, bahkan nyawa (Jannah et al., 2018)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Salah  satu  sikap  patriotisme  dalam  bidang ekonomi adalah dengan membayarkan kewajiban  perpajakan  setiap  tahunnya  sebagai bentuk  abdi  kepada  negara  guna  mendorong perekonomian  negara  dan  pembangunan negara.  Warga  negara  yang  memiliki  sikap patriotisme yang tinggi akan berbagi nilai-nilai bangsanya  dan  selalu  mendukung  tujuan bangsanya  serta  mematuhi  semua  aturan  yang ada  termasuk  peraturan  perpajakan  yang  ada dengan membayarkan kewajiban perpajakannya  kepada  negara  setiap  tahunnya (Pradini et al., 2016).
Pengaruh  Pengetahuan  Korupsi  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pengetahuan wajib  pajak  tentang korupsi  merupakan  kondisi  dimana  wajib pajak  mengetahui  terjadinya  pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang termasuk  negara  atas  tindakan  penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu (Hermawan,  2015).  Banyaknya  pemberitaaan kasus  korupsi  melalui  media  televisi  ataupun radio  membuat  wajib  pajak  berpikir  negatif kepada  aparat  pajak  karena  takut  uang  yang telah  dibayarkan  disalahgunakan  oleh  pihak tertentu. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberantas  korupsi  dengan  menegakkan sanksi  yang  tegas  bagi  siapapun  yang melanggar  aturan  (Rahmawati,  2019).  Wajib pajak  yang  paham  akan  dampak  negatif  dari korupsi maka akan berusaha untuk menghindari perbuatan yang mengarah kepada tindakan  korupsi.  Salah  satu  contoh  tindakan korupsi  yang  bisa  dilakukan  wajib  pajak adalah  menghindari  pembayaran  pajak.  Wajib pajak  yang  mempunyai  pengetahuan  korupsi dan  mengerti  manfaat  uang  pajak  bagi  negara maka  tidak  akan  menghindari  pembayaran pajak  karena  hal  tersebut  sama  halnya  dengan tidakan  korupsi  uang  negara  (Rahmawati, 2019).  Pernyataan  di  atas  diperkuat  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariesta & Latifah  (2017),  Hermawan  (2015),  Veronica (2015)  menyebutkan  bahwa  pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian
tersebut,  maka  diajukan  hipotesis  kedua sebagai berikut:
H₁:  Pengetahuan  korupsi  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.
Pengaruh  Patriotisme  Dalam  Memoderasi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pengetahuan  akan  korupsi  menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Dampak  korupsi  atas uang pajak sangat berpengaruh bagi perekonomian  negara.  Tetapi  jika  negara menegakkan  hukum  yang  berat  bagi  para pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  ada,  maka dapat mengubah pemikiran masyarakat. Dengan  adanya  tindakan  yang  tegas  dari negara  dan  memberantas  kejahatan  korupsi maka akan membuat wajib pajak merasa takut untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Hal  itu dikarenakan tindakan penghindaran pajak juga termasuk  dalam  tindakan  korupsi  yang merugikan  negara  (Rahmawati,  2019).  Oleh karena itu semakin tinggi pengetahuan korupsi yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
Patriotisme merupakan perilaku masyarakat  yang  menguntungkan  negara dalam  aspek  ekonomi.  Seseorang  yang memiliki jiwa patriotisme akan rela berkorban untuk kemakmuran bangsanya. Semakin tinggi sikap  patriotisme  seseorang  maka  semakin tinggi  keinginan  mereka  untuk  taat  akan peraturan  yang  ada  termasuk  peraturan  akan perpajakan  (Destiara,  2018).  Semakin  tinggi rasa  patriotisme  maka  akan  semakin  tinggi pula dalam mempengaruhi pengetahuan korupsi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sebaliknya,  meskipun  wajib  pajak  memiliki pengetahuan korupsi yang tinggi, namun tidak memiliki patriotisme yang tinggi maka ia akan tetap tidak patuh dalam membayarkan pajaknya, ia akan mengesampingkan kepentingan negara dan mengutamakan kepentingan  diri  sendiri.  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  diajukan  hipotesis  kelima sebagai berikut:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Journal of Innovation Research and Knowledge
H₂: Patriotisme dapat memoderasi
pengaruh  pengetahuan  korupsi  terhadap kepatuhan wajib pajak .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kuantitatif  yang  menggunakan  data primer  dengan  menyebarkan  kuisioner  kepada responden  melalui google  form dan  angket dengan metode convenience sampling.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di kabupaten Bantul. Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak UMKM.
Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji kecocokan model pengukuran  ( outer  model), uji  kecocokan model struktural ( inner model). Uji kecocokan model  pengukuran ( outer  model)  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  uji  validitas konvergen, uji  Validitas  Diskriminan,  dan  uji Reliabilitas.  Pada  uji  kecocokan  model struktural  ( inner  model) untuk  mengetahui hubungan  antar  variabel  menggunakan  nilai Path Coefficient
Pada  penelitian  ini  menggunakan  satu variabel  dependen,  satu  variabel  independen dan satu variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak pelaku  UMKM.  Variabel  independen  dalam penelitian  ini  adalah  pengetahuan  korupsi  dan variabel  moderasi  yang  digunakan  adalah patriotisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  pada  penelitian  ini  diolah  menggunakan SmartPLS  3.0,  berikut  merupakan  hasil  olah data dari 100 responden.
Uji Outter Model (Validity dan Reliability . Tabel 4. Hasil Uji Validitas Konvergen
PK P KWP  Keterangan PK1 0,615 Valid PK2 0,793 Valid PK3 0,738 Valid PK4 0,699 Valid P1 0,760 Valid P2 0,812 Valid
P3 0,753 Valid P4 0,577 Valid KWP1 0,657 Valid KWP2 0,731 Valid KWP3 0,742 Valid KWP4 0,635 Valid KWP5 0,559 Valid KWP6 0,668 Valid KWP7 0,510 Valid
Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  keseluruhan item  pernyataan  yang  ada  dalam  kuisioner memiliki  nilai loading  factor (>0,50)  hal tersebut  berarti  bahwa  seluruh  pernyataan dinyatakan valid. Hal ini disebabkan keseluruhan  indikator  pada  variabel  sudah sesuai dengan syarat convergent validity . Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas
Composite Reliability Cronbach’s Alpha Keterangan PK 0,805 0,690 Reliabel P 0,819 0,703 Reliabel KWP 0,833 0,769 Reliabel
Berdasarkan tabel 2 hasil uji reliabilitas dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel dinyatakan  reliabel  karena  nilai  composite reliability  di  atas  0,70,  sedangkan  nilai croanbach’s alpha di atas 0,60.
Uji  Kecocokan  Model  Struktural  (Inner Model)
Tabel 6. Hasil Uji R-Square Variabel R-Square KWP 0,406 Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui bahwa nilai R-Square untuk variabel kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai  sebesar 0,406 yang termaksud dalam kategori kuat.
Tabel 7.  Nilai Path Coefficient
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui nilai path  coefficient membuktikan  bahwa hubungan  X1  dan  Y  yaitu  tidak  signifikan ditandai  dengan  nilai  T-statistik  0,145(>1,96). Nilai original  sample  estimate yaitu  negatif 0,017  yang  membuktikan  bahwa  pengetahuan korupsi  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak,  sehingga  hipotesis  H1  yang menyatakan  bahwa  pengetahuan  korupsi berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak tidak diterima.
Hasil  pengujian  ini  tidak  sejalan dengan Theory  of  Planned  Behavior yang menjelaskan  bahwa  pengetahuan  korupsi berkaitan  dengan  kontrol  perilaku,  yang  mana pengetahuan  akan  korupsi  merupakan  salah satu  faktor  yang  dapat  mendukung  dan memperkuat perilaku individu sehingga individu dapat patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya. Hal ini terjadi karena wajib  pajak  masih  kurang  paham  akan pengetahuan  korupsi  sehingga  menimbulkan ketidakpatuhan  dalam  membayar  pajak.  Hal ini  juga  terbukti  berdasarkan  hasil  analisis deskriptif  yang  telah  dilakukan  pada  100 jawaban  responden,  untuk  rata-rata  jawaban setuju  pada  pernyataan  pengetahuan  korupsi adalah  14,14  dan  standar  deviasinya  1,657 .Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  Jannah  et  al.,  (2018)  yang mengemukakan  bahwa  pengetahuan  korupsi tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
Berdasarkan hasil nilai path coefficient di  atas  menunjukan  bahwa  patriotisme  tidak dapat  memperkuat  pengaruh  pengetahuan korupsi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.
Dibuktikan dengan nilai T-statistik 0,532(>1,96),  nilai original  sample  estimate yaitu negatif 0,052. Dengan demikian hipotesis H2 yang menyatakan bahwa patriotisme dapat memperkuat pengaruh antara pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  teori  identitas  sosial  yang  mana menjelaskan  patriotisme  merupakan  bagian dari  konsep  dalam  diri  individu  yang  berasal dari  pengetahuan  mereka  tentang  segala  hal yang  berkaitan  dengan  pajak,  pengetahuan korupsi termasuk dalam pengetahuan yang ada dalam  diri  wajib  pajak.  Hal  ini  disebabkan karena rasa patriotisme dalam diri wajib pajak masih kurang, sehingga patriotisme tidak dapat memperkuat  hubungan  pengetahuan  korupsi dengan kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dengan  patriotisme sebagai  variabel  moderasi.  Data  penelitian  ini menggunakan  data  primer  dengan  metode pengambilan  sampel  dengan Convenience Sampling. Sampel  yang  digunakan  adalah sebanyak  100  responden. Berdasarkan  hasil olah data maka disimpulkan bahwa:
1. Pengetahuan  korupsi  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  yang berarti  H1  pada  penelitian  ini  tidak diterima.  Artinya  wajib  pajak  masih kurang memahami akan pentingnya pengetahuan akan korupsi sehingga menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. 2. Patriotisme  belum  mampu  memperkuat atau memoderasi antara hubungan pengetahuan  korupsi  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  yang  berarti  H2  dalam penelitian  ini  tidak  diterima.  Artinya  jiwa patriotisme  masih  kurang  tertanam  dalam diri wajib pajak, sehingga patriotisme tidak dapat  memperkuat  pengaruh  pengetahuan korupsi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  saran yang  dapat  disampaikan  adalah  sebagai berikut:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Journal of Innovation Research and Knowledge
1. Bagi Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  analisa  maka penulis  memberikan  saran  kepada  wajib pajak untuk mempunyai pengetahuan yang luas  terkait  pemahaman  perpajakan  agar menumbuhkan kesediaan dalam membayar pajak  dan  wajib  pajak  diharapkan  dapat mengikuti  kegiatan  sosialisasi  penurunan tarif  pajak  UMKM  dan  sosialisasi  yang lain  agar  meningkatkan  kesadaran  dalam membayar pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Saran yang penulis berikan kepada peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini masih terbatas pada variabel independen  dan  variabel moderasi yang digunakan,  oleh  karena  itu  peneliti selanjutnya diharakan dapat menambahkan variabel  baru  dalam  penelitian  ini,  seperti pemahaman  wajib  pajak  atau  sanksi  yang dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan wajib pajak.Peneliti
selanjutnya diharapkan dapat menambah dan memperluas  sampel  dengan  wawancara dan  tidak  hanya  pada  satu  Kabupaten Bantul  tetapi  bisa  dari  berbagai  wilayah yang ada.
.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Ariesta,  R.  P.,  &  Latifah,  L.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  ,
Sanksi  Perpajakan  ,  Sistem  Administrasi
Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi  ,  Dan  Tax  Amnesty  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Akuntansi
Dewantara , 1 (2), 173–187.
[2] Arum, H. P. (2012). Pengaruh
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan
Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan Pekerjaan Bebas (KPP Pratama Cilacap) . Universitas Diponegoro.
[3] Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26.3. , 1885–1911. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/E JA.2019.v26.i03.p08
[4] Clift,  B.  (2009).  French  Economic Patriotism:  Legislative,  Regulatory  and Discursive  Dimensions. PSA  Annual
Conference .
[5] Destiara,  C.  (2018). The  Influence  of Patriotism and Machiavellianism Towards Tax Compliance .
[6] Hanifah,  H.,  &  Yudianto,  I.  (2019).  The Influence  of  Religiosity,  Nationalism, and  Tax  Corruption  Perception  on  Tax Compliance:  Study  of  The  Micro,  Small and  Medium  Enterprises  (MSMEs) Taxpayers  in  Bandung  City. Journal  of Accounting  Auditing  and  Business , 2 (1),
17. https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428 [7] Hermawan.  (2015).  Pengaruh  Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran  Pajak  (MP3),  Pengetahuan Tentang Korupsi, dan Keadilan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP  Pratama Pekanbaru  Tampan. Jom  FEKOM , Vol.2
No.2 .
[8] Jannah,  M.  T.,  Hutadjulu,  L.  Y.,  & Rante,  A.  (2018).  Pengaruh  Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Jayapura. Jurnal  Akuntansi  & Keuangan Daerah , 13 , 135–147.
[9] MacGregor,  J.,  &  Wilkinson,  B.  (2015). The  Effect  of  Economic  Patriotism  on Tax  Morale  and  Attitudes  Toword  Tax Compliance. Advances in Taxation , 159– 180.
[10] Ocheni,  S.  I.  (2015).  Impact  Analysis  of Tax Policy and the Performance of Small and  Medium  Scale  Enterprises  in Nigerian Economy. Stategic Management Quarterly , 3(1) , 71–94.
[11] Oktafiyanto,  I.,  &  Wardani,  D.  K. (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal akuntansi , 3 .
[12] Pradini, H. S., Ratnasari, M., & Hidayat, T.  E.  W.  (2016).  Pengaruh  Patriotisme,
Korupsi, dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Simposium Nasional Akuntansi XIX , 1–17.
[13] Putra,  R.  J.,  &  Supartini.  (2019). Pengaruh  Implementasi  Penurunan  Tarif
Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Patriotisme Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal Akuntansi  Manajerial , Vol.  4 , No (2),  1–
9.
[14] Putri,  R.  L.  (2015). PENGARUH

## MOTIVASI  MEMBAYAR  PAJAK  DAN
TINGKAT . 2 , 1–12.
[15] Rahmawati,  A.  (2019). Pengaruh  Total Penghasilan,  Pengetahuan  Korupsi,  dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  dengan  Umur  Sebagai  Variabel Moderasi . Universitas Islam Indonesia.
[16] Rusmawanti,  S.,  &  Wardani,  D.  K. (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  pajak  Pribadi  Yang Memiliki  Usaha. Jurnal  Akuntansi , VOL.3 NO.2 .
[17] Setiawan,  E.  Y.  (2015). Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dalam
Pelaporan Kewajiban Perpajakan .
[18] Sofianis.  (2019). Pengaruh  Motivasi
Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pekerjaan  Bebas
Pada KPP Pramata Jember .
[19] Susanto,  J.  .  (2013).  Pengaruh  persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi
pengetahuan  wajib  pajak,  dan  persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan. Calyptra:  Jurnal  Ilmiah  mahasiswa Universitas Surabaya , 2 (1), 1–17.
[20] Veronica, A. (2015).
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi
Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  Pada  KPP Pratama  Senapelan  Pekanbaru. Jom FEKOM , Vol.2 No.
[21] www.pajak.go.id. (2020). Pajak .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN