INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 815-826 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI NOMOR 8022/10/DJM.O/2019
Dwi Cahya Puspitawati 1 , Adinda Nur Ramadhani 2 ,
Aulia Cahyono Putri 3 , Eki Tri Baranti 4
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email: dwicahyapuspitawati@students.unnes.ac.id 1

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  membahas  mengenai  “Efektivitas  Peran  Hakim  Tata  Usaha  Negara  dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral RI Nomor  8022/10/DJM.O/2019.” Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan hukum yang digunakan pada penelitian ini  menitikberatkan  pada  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  studi  kasus. Tujuan  dari pada research ini adalah untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum terkait fungsi pengawasan hakim berdasarkan  perundang-undangan  dan  efektivitas  peran  Hakim  PTUN  dalam  melakukan pengawasan.  Setelah  dilakukan  kajian  terhadap  berbagai  sumber  literatur,  hasil  penelitian mengikhtisarkan bahwa: 1) Berdasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan pengawasan terhadap hasil pekerjaan aparatur, 2) Eksistensi peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan hak-hak warga negara.
Kata Kunci: Hakim, PTUN, Pengawasan.

## Abstract
The purpose of this study is to discuss "The Effectiveness of the Role of State Administrative Judges in Supervising the Legality of the Ministerial Decree and Mineral Resources of the Republic  of  Indonesia  Number  8022/10/DJM.O/2019."The  research  method  used  in  this writing uses a type of qualitative research. The legal approach used in this study focuses on a conceptual approach and a case study approach . The purpose of this research is to find out the form of legal policy related to the supervisory function of judges based on legislation and the effectiveness of the Hakim PTUN's role in conducting supervision. After reviewing various sources of literature, the results of the research summarize that: 1) Based on Law Number 48 of 2009, judges have the duty and authority to supervise the work of apparatus, 2) The existence of the role of Hakim PTUN in supervising is very important in maintaining balance between executive power and citizens' rights.
Keywords: Judge, PTUN, Supervision.

## PENDAHULUAN
Sejak zaman Yunani, para teoritikus sudah mengenal mengenai konsep negara. Pada era modern saat ini, gagasan mengenai konsep negara hukum dipahami sebagai terminologi Rule of Law atau Rechtsstaat .  Seorang ahli hukum yakni Albert Ven Dicey memperkenalkan konsep Rule of Law (Sayuti, 2011).  Menurutnya, konsep ini merupakan bentuk representasi dari negara hukum yang menerapkan sistem anglo-saxon dengan menekankan pada perubahan serta  peningkatan  peranan  dari  lembaga  hukum  dan  badan-badan  pengadilan.  Tujuannya bukan tidak lain untuk menegakkan hukum serta mewujudkan kewenangan dasar manusia. Di lain sisi, konsep tersebut juga memberikan beberapa pemahaman mengenai ciri-ciri yang harus termuat dalam rancangan negara hukum, diantaranya yaitu terjaminnya perlindungan HAM, terdapat supremasi hukum, adanya pemisahan kekuasaan, adanya kesetaraan di muka hukum, adanya peradilan administrasi, serta adanya due process of law (Sayuti, 2011).  Selain itu, Julius Stahl yang juga merupakan seorang ahli hukum modern di Eropa Kontinental, mengemukakan pendapatnya mengenai gambaran dari negara hukum, serta dikenal dengan istilah Rechstaat, yakni suatu konsep yang menyatakan bahwa perlindungan HAM, trias politica , pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang, serta Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana ke-4 elemen penting tersebut termuat dalam suatu konsep negara hukum (Imam, 2012).
Konsep-konsep diatas menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum segala bentuk
penyelenggaraan  negara  harus  berdasarkan  pada  hukum,  yang  artinya  sebuah  ketentuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menata tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  Pada  era  ini,  hampir  semua  negara  yang  ada  di  berbagai  belahan  dunia menerapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum,  salah satunya yaitu negara Indonesia yang menerapkan negara hukum telah diterapkan sejak negara ini mendeklarasikan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Hal itu dibuktikan dari sebuah  pernyataan yang  termuat  dalam  Penjelasan  UUD  1945  Pasal  1  ayat  (3).  Konsep  negara  hukum  yang diterapkan dengan mengembangkan sistem perangkat hukum yang adil dan fungsional struktur dan  infrastruktur yang  ada  di  Indonesia  dapat  dikelola  dengan  efektif  dan  sistematis menggunakan budaya beserta kesadaran hukum yang sensibel dan tidak memihak.
Selanjutnya  untuk  menjamin  agar  praktik  hukum  dapat  dibentuk  dan  ditegakkan sebagaimana  mestinya,  kita  dapat  memulai  dengan  menetapkan  konstitusi  sebagai  hukum yang  memiliki  kedudukan  paling  tinggi.  Selain  itu,  kita  juga  harus  menetapkan    adanya pemisahan dan trias politica dalam sistem pemerintah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penumpukkan kekuasaan yang dapat mengakibatkan munculnya tindakan sewenang-wenang yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemerintahan.  Pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan tersebut dikenal dengan istilah Trias Politica, yang mengklasifikasikan kekuasaan pemerintah menjadi 3 jenis, antara lain Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Rika, 2018).  Salah satu upaya efektif yang dapat diterapkan untuk menjamin agar konstitusi dapat berjalan secara adil dan tegas yaitu dengan melakukan pengawasan, baik pengawasan terhadap konstitusi itu sendiri maupun terhadap penyelenggara negara.
Schermerhorn  selaku  ahli  hukum,  mendefinisikan  pengawasan  sebagai  suatu  proses yang  digunakan  untuk  menentukan  ukuran  kinerja  dalam  pengambilan  tindakan  supaya pencapaian hasilnya sebanding dengan kinerja yang sebelumnya telah disepakati (Kiki, 2017). Sedangkan  Basu  Swasta,  berpendapat  bahwa  pengawasan  adalah  salah  fungsi  yang  dapat menjamin suatu kegiatan akan terselenggara dengan baik yakni menciptakan hasil seperti yang telah diharapkan (Didi, 2018).  Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan melalui  pengawasan  internal,  pengawasan  eksternal,  pengawasan  masyarakat,  pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan melalui pengadilan. Kondisi ini menjelaskan bahwa  pengawasan  pengadilan  dijalankan  oleh  Hakim  Tata  Usaha  Negara  (Hakim  PTUN) dengan menilai tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan atau lembaga  pemerintahan, salah  satunya  yaitu  mengenai  Surat  Keputusan  (SK)  dengan  menitik  beratkan  pada  segi
legalitas.
Melihat  penjelasan  tersebut,  sesuatu  yang  ingin  ditinjau  oleh  pengarang  yakni:  1) Bagaimana bentuk kebijakan hukum terkait fungsi pengawasan Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan?, dan 2) Bagaimana efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara dalam Melakukan Pengawasan terhadap  Legalitas SK Menteri Energi  dan  Sumber Daya Mineral  RI Nomor 8022/10/DJM.O/2019?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  efektifitas  peran  hakim  TUN  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  legalitas  SK  Menteri  ESDM  RI  No.  8022/10/DJM.O/2019  termasuk  ke  dalam  jenis penelitian  di  bidang  hukum.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif. Pendekatan  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach)  dan  pendekatan  studi  kasus  (case  approach).  Penulis melakukan  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  berbagai  data  dan  informasi  yang relevan  dengan  permasalahan yang diteliti, membaca, memahami, dan menganalisis bahan yang  digunakan  dalam  penelitian  berupa  aturan  perundang-undangan  yang  merupakan bagian daripada sumber hukum primer, dan berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait kasus yang diteliti yang mana hal ini termasuk ke dalam sumber hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk  Kebijakan  Hukum  Terkait  Fungsi  Pengawasan  Hakim  Berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan
Penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  di  Indonesia,  haruslah  mendasarkan  diri  pada prinsip kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat dan prinsip rechtsstaat (Maridjo,2016).  Untuk mewujudkan  hal  tersebut  diperlukan  adanya  pengawasan,  yang  salah  satunya  adalah pengawasan  dari  segi  hukum.  Pengawasan  yang  dilakukan  berdasarkan  segi  hukum merupakan evaluasi mengenai absah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang  melahirkan  adanya  akibat  hukum.  Pengawasan  dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  melalui lembaga pengadilan yang dilakukan melalui proses peradilan. Pengawasan tersebut memiliki tujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  hukum  atau  suatu  tindakan  yang  melanggar hukum.
Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat berpengaruh atas
jalannya suatu persidangan dan pengambilan putusan di Pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP,  Hakim  merupakan  sosok  penting  dalam  peradilan  negara  dan  diberikan  berbagai wewenang untuk mengadili perkara dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku.  Tugas dan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh hakim termuat pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwasanya  tugas  dan  wewenang  hakim  adalah menerima, memeriksa serta memutuskan perkara pidana yang sesuai dengan asas jujur, netral, dan bebas. Fungsi dan wewenang hakim tidak hanya itu, karena hakim juga memiliki tugas lain berupa  pengawasan,  yang  berarti  hakim  wajib  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Sujamto, pengawasan merupakan usaha untuk mengenal dan mengukur kenyataan yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas  apakah  sudah  sesuai  atau  tidak  (Suarta  &  Artha,  2014).    Hakim  dalam  melakukan pengawasan akan menilai apakah suatu keputusan mengenai kepentingan umum yang dibuat oleh  pemerintah  telah  sesuai  dan  tidak  tidak  mengurangi  hak-hak  yang  sudah  dimiliki perseorangan.
Pada  UU  No.  51  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tercantum  AAUPB digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan yakni suatu penilaian oleh hakim atas obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).  AAUPB bagi pejabat TUN digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, namun bagi hakim AAUPB dijadikan sebagai dasar untuk  melakukan  pengujian  dan/atau  pembatalan  KTUN.  Dalam  melakukan  pengawasan terhadap tindakan pemerintah, hakim memiliki batas untuk mempertanyakan tentang apakah penyelenggaraan  pemerintahan  telah  bertindak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan maupun AAUPB, atau justru sebaliknya. Bukan hanya pejabat pemerintah saja yang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi pejabat TUN juga diharapkan melakukan tugas, wewenang, dan kekuasaannya sebanding atas kaidah dan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang tercatat maupun tidak tercatat.
Pengawasan  dari  segi  hukum  yang  dilakukan  hakim  terhadap  tindakan  pemerintah  dan obyek sengketa memiliki beberapa tolak ukur. Tolak ukur pengawasan tersebut antara lain: Pertama, menilai  dan  memeriksa apakah obyek sengketa termasuk  dapat digugat ke PTUN atau  tidak.  Kedua,  dalam  proses  pembentukan  hingga  permakluman  obyek  sengketa  itu apakah berhadap-hadapan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.
B. Efektivitas  Peran  Hakim  Tata  Usaha  Negara  dalam  Melakukan  Pengawasan  terhadap
Legalitas  Surat  Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  RI  Nomor 8022/10.DJM.O/2019
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah lembaga peradilan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan tata cara pemerintahan. Eksistensi PTUN saat melakukan pengawasan sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan hak-hak warga negara. Sebagai lembaga peradilan, PTUN memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan tindakan administrasi yang diambil  oleh badan atau lembaga pemerintahan. PTUN bertindak sebagai pengadilan yang independen, netral, dan tidak memihak (Hamid, 2019).
Selain  tugasnya  untuk  menyelesaikan  sengketa,  PTUN  juga  memiliki  peran  dalam melaksanakan inspeksi terhadap tindakan administrasi baik yang dilakukan oleh badan hukum maupun lembaga pemerintahan. Pengawasan terhadap tindakan administrasi yang dilakukan oleh PTUN sebagai lembaga yustisi sangatlah penting  dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. PTUN juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa  dengan  pemerintah  yang  berdasarkan  pada  cara-cara  yang  adil  dan  transparan. PTUN  dalam  melakukan  pengawasan  juga  memiliki  kewenangan  untuk  membatalkan  atau mengubah  tindakan  administrasi  yang  dianggap  melanggar  hukum  atau  mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
PTUN  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  tersebut,  tentu  terdapat  aparat penegak hukum yang berperan di dalamnya. Salah satu peranan yang sangat krusial dalam PTUN untuk melakukan pengawasan di pengadilan ini adalah Hakim Tata Usaha Negara (Hakim PTUN).  Sebagaimana  Pasal  53  UU  No.30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, bahwa setiap orang berhak mengajukan permohonan ke PTUN untuk menguji  perundang- undangan dan/atau perbuatan tertentu di mana hal tersebut berada dalam lingkup administrasi negara, termasuk Surat Keputusan (SK).  Oleh karena itu dalam hal ini, Hakim PTUN memiliki peran  penting  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  legalitas  SK  yang  dikeluarkan  oleh pejabat pemerintah. Hakim PTUN bertanggung jawab untuk memeriksa mengenai absah atau tidaknya, patuh atau tidaknya, serta sesuai atau tidaknya SK dengan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam tugasnya Sebagai pengawas, Hakim PTUN harus memastikan bahwa SK yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses pembuatan hingga penerbitannya sudah searah dengan ketentuang perundang-undangan yang berlaku, AAUPB, serta melalui prosedur yang benar dan transparan (Subagyo,2017).
Terkait  dengan  hal  di  atas,  terdapat  salah  satu  kebijakan    ESDM  berupa  SK  No. 8022/10.DJM.O/2019 tentang Persetujuan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Ruas SKG Tegal Gede – PLTGU  Cikarang  Listrindo  Site  Jababeka  untuk  Kepentingan  Sendiri,  PT  Cikarang Listrindo  Tbk  (tertanggal  19  September  2019),  di  mana  SK  tersebut  menimbulkan  sengketa antara Penggugat PT Gasindo Pratama Sejati dan Tergugat Menteri ESDM dan PT Cikarang Listrindo.  Adanya  SK  Menteri  ESDM  tertanggal  19  September  2019  tersebut  membuat Penggugat merasa dirugikan karena pada tahun 1993 PT Cikarang Listrindo Tbk telah menunjuk PT Gasindo Pratama Sejati untuk membangun pipa yang menyalurkan gas dari sumur milik PT Pertamina ke lokasi pembangkit listrik PT Cikarang Listrindo Tbk di Cikarang. Penggugat telah membangun pipa transmisi tersebut dengan ruas Citarik – Tegal Gede – Stasiun Penerimaan Gas Cikarang sebagaimana Perjanjian Pengadaan Gas Alam, yang dalam pembangunan pipa tersebut tentu telah mengeluarkan banyak biaya dari Penggugat untuk membuat pipa dengan fasilitas penyaluran gas berdiameter 18’’ sepanjang 48,6 km. Setelah pipa transmisi dibangun, PT Cikarang Listrindo Tbk telah menggunakan pipa tersebut tanpa kendala apapun dari pihak Penggugat,  di  mana  Penggugat  senantiasa  mengeluarkan  biaya  yang  tidak  sedikit  untuk merawat pipa berdiameter 18’’ tersebut agar dapat digunakan dengan baik oleh PT Cikarang Listrindo Tbk. Selain itu, dengan adanya SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019, maka PT  Cikarang  Listrindo  Tbk  telah  memulai  pembangunan  pipa  baru  di  ruas  Tegal  Gede – Cikarang.
Hal-hal  yang  dilakukan  Penggugat  membuat  Tergugat  selaku  badan  hukum  perdata merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019 karena Penggugat telah diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai  satu-satunya  badan  usaha  yang  dapat  mengoperasikan  pipa  gas  bumi  pada  ruas Citarik – Tegal  Gede – Cikarang  berdasar  Keputusan  Menteri  ESDM  Nomor 375.K/10.01/DJM.O/IU/2016  tertanggal  19  Desember  2016  tentang  Izin  Usaha  Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Gasindo Pratama Sejati (Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi) dan Keputusan  Kepala  Badan  Pengatur  Hilir  Minyak  dan  Gas  Bumi  Nomor  12/KT/BPH MIGAS/KOM/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pemberian Hak Istimewa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada Gasindo Pratama Sejati Pada Ruas Transmisi Citarik – Tegal Gede – Stasiun  Penerima  Gas  Cikarang  (Hak  Khusus  Pengangkutan  Gas  Bumi)  yang  masih  berlaku. Namun, ternyata terdapat pihak lain yaitu PT Cikarang Listrindo Tbk yang diberikan persetujuan oleh Tergugat yakni Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa gas di ruas
yang sama.
Melihat duduk perkara di atas, dalam hal ini maka PTUN merupakan lembaga peradilan yang  khusus  menangani  permasalahan  di  dalam  kedudukan  tata  usaha  negara,  termasuk sengketa terkait SK yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini berarti Hakim PTUN bertindak sebagai hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Hakim PTUN berhak menguji SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019 sebagai bentuk pengawasan legalitas SK tersebut.
Hakim PTUN dapat menggunakan beberapa mekanisme pengawasan seperti uji materiil dan uji formil. Adapun uji materiil ini digunakan untuk memeriksa keabsahan isi SK, sedangkan uji formil digunakan untuk memeriksa kesesuaian prosedur penerbitan SK dengan aturan yang berlaku.  Hakim  PTUN  dalam  sengketa  di  atas,  dapat  melakukan  mekanisme  pengawasan terhadap SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019. Adapun mekanisme dari uji materiil dan formil dalam pengadilan sebagai berikut :
1. Permohonan,  di  mana  proses  uji  materiil  dan  formil  dimulai  dengan  adanya permohonan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  SK  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Permohonan  tersebut  harus  dilengkapi  dengan  alasan-alasan  yang  kuat dan argumen hukum yang dapat menunjukkan bahwa SK tersebut melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam sengketa terkait dikeluarkannya SK Menteri ESDM tertanggal  19  September  2019,  Penggugat  merasa  dirinya  dirugikan  oleh  Tergugat, sehingga mengajukan permohonan kepada PTUN yang berwenang.
2. Pemeriksaan  berkas,  setelah  menerima  permohonan,  PTUN  akan  memeriksa  berkas yang  dilampirkan  dalam  permohonan  tersebut.  Pemeriksaan  ini  bertujuan  untuk memastikan  kelengkapan  dan  kejelasan  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  untuk proses uji materiil dan formil. Penggugat dalam sengketa ini telah mengajukan berkas untuk dilakukannya pemeriksaan.
3. Persidangan, yaitu PTUN akan mengadakan persidangan untuk memeriksa secara rinci alasan-alasan dan pijakan hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana menjadi pihak yang merasa dirugikan dan memutuskan apakah SK tersebut melanggar hukum atau tidak. Dalam hal ini terkait SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019, telah melanggar AAUPB dengan asas kecermatan, dll, serta melanggar Ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3), di mana dalam pasal tersebut mengharuskan bagi setiap kegiatan usaha pengiriman gas bumi melalui ruas
transmisi  harus  memiliki  izin  berkegiatan  mengenai  usaha  tersebut  dan  hak  khusus. Selain itu badan kegiatan tersebut juga harus menyediakan saluran transfer dan fasilitas penunjang lainnya. Terakhir pada Pasal 3, dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu badan kegiatan yang memiliki izin persneling gas bumi melewati pipa dengan transmisi tertentu. Selain itu, SK Menteri ESDM juga telah bertentangan dan tidak sejalan dengan aktivitas  usaha  gas  bumi  dan  adanya  Hak  Istimewa  dalam  kegiatan  usaha  gas  bumi melalui pipa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 huruf (c) dan (d) Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2018 jo Pasal 3 huruf (c) dan (d) Peraturan BPH Migas No. 8 Tahun 2019, di mana SK tersebut telah menghambat efisiensi dan efektifitas penggunaan pipa 18’’ dengan ruas Tegal Gede – Cikarang milik Penggugat, karena adanya 2 pipa pada jalur yang sama dan menyebabkan pipa satunya mubazir.
4. Putusan, yang dilakukan setelah persidangan selesai, Hakim PTUN akan mengeluarkan putusan.  Jika  Hakim  PTUN  memutuskan  bahwa  SK  tersebut  melanggar  hukum  atau peraturan yang berlaku, maka Hakim PTUN dapat membatalkan SK tersebut. Namun, jika  Hakim  PTUN  memutuskan  bahwa  SK  tersebut  sah  dan  tidak  melanggar  hukum, maka  SK  tersebut  akan  tetap  berlaku  sebagai  produk  hukum  yang  mengikat.  Hakim PTUN  dalam  melakukan  pengawasan  yakni  penilaiannya  atas  sengketa  antara Penggugat PT Gasindo Pratama Sejati dan Tergugat Menteri ESDM dan PT Cikarang Listrindo dengan obyek sengketa berupa SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019, Hakim PTUN menemukan fakta bahwa SK Menteri ESDM bertentangan dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, SK tersebut dinyatakan batal dan Tergugat harus mencabut  SK  Menteri  ESDM  tertanggal  19  September  2019  tersebut  sebagai pertanggung jawaban.
Dalam melaksanakan uji materiil dan formil, Hakim PTUN harus memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan telah didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Hakim PTUN juga harus  objektif  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  faktor  apapun  dalam  memutuskan  apakah  SK tersebut melanggar hukum atau tidak. Hakim PTUN dalam hal ini telah melakukan pengawasan melalui  PTUN  dalam  menangani  sengketa  tata  usaha  negara,  termasuk  sengketa  terkait  SK yang diterbitkan oleh pemerintah (Akbar, 2021).  Dengan demikian, efektivitas peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan terhadap legalitas SK sangat penting untuk memastikan bahwa  SK  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tidak  melanggar  hukum  dan  peraturan  yang berlaku serta memenuhi prosedur yang benar dan transparan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diperoleh kesimpulan :
1. Berdasarkan  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  hakim  memiliki tugas  dan  wewenang  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  hasil  pelaksanaan pekerjaan aparatur pemerintah. Pengawasan yang dikerjakan oleh hakim dalam PTUN merupakan pengawasan dari segi hukum yang pada prinsipnya menitik beratkan pada segi  legalitas.  Hakim  dalam  melakukan  pengawasannya  akan  menilai  apakah    obyek sengketa  termasuk  dapat  digugat  ke  PTUN  atau  tidak,  dan  apakah  dalam  proses pembuatan hingga  diterbitkannya  obyek sengketa  telah sesuai dan tidak melenceng dari  aturan-aturan  yang  berlaku  serta  AAUPB.  Hal  ini  sebagaimana  yang  tercantum dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN yang mencantumkan AAUPB sebagai dasar acuan penilain bagi hakim terhadap obyek sengketa TUN.
2. Efektivitas peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan terhadap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh pemerintah sangat penting dan dianggap telah efektif dalam memastikan bahwa SK yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta telah memenuhi prosedur yang benar dan transparan. Hakim PTUN bertanggung jawab untuk memeriksa keabsahan, kesesuaian, dan kepatuhan SK terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka, dalam hal ini PT Gasindo  Pratama  Sejati    berhak  untuk  mengajukan  gugat  ke  PTUN  atas  SK  Menteri ESDM  RI  Nomor  8022/10.DJM.O/2019  tertanggal  19  September  2019,  dengan tergugatnya  adalah  Menteri  ESDM  dan  PT  Cikarang  Listrindo,  untuk  selanjutnya dilakukan pengawasan berupa penilaian yang dilakukan oleh Hakim PTUN mengenai legalitas  dari  obyek  sengketa.  Dalam  penilaiannya  terhadap  obyek  sengketa,  Hakim PTUN menemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut telah melanggar AAUPB serta melanggar ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018, yakni Pasal 10 ayat (1),  (2),  dan  (3),  obyek  sengketa  tersebut  juga  tidak  sejalan  Pasal  3  huruf  (c)  dan  (d) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 jo Pasal 3 huruf (c) dan (d) Peraturan BPH Migas Nomor 8  Tahun 2019. Oleh karena itu,  SK tersebut dinyatakan batal  dan tergugat harus mencabut SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewa  Suarta,  I  Gede  Artha,  “Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Hakim  pengawas  dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana”, Jurnal Magister Hukum udayana, Vol.6, No. 2. 2014: 275-290,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/9464/6991/
Djadjuli,  Didi. PELAKSANAAN  PENGAWASAN  OLEH  PIMPINAN  DALAM  MENINGKATKAN KINERJA  PEGAWAI,  Vol.  4,  no.  4,  2018,  pp.  565-573.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Negara, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/879/790.  Accessed April 2023 .
Firmansyah, Kiki. “Pengawasan dan Pengendalian dalam Manajemen Perusahaan.” MUVESTASI,
20  April  2017,  https://www.muvestasi.com/2017/04/pengawasan-dan-pengendalian- dalam.html. Accessed April 2023.
Hamid,  A.  “Pengawasan  Keputusan  Pemerintah  oleh  Hakim  PTUN  dalam  Perspektif  Hukum Administrasi Negara.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, no. 1, 2019, pp. 1-12.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Marlina, Rika. Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Vol.
1, no. 1, 2018, pp. 171-178. Jurnal Daulat Hukum,
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2631 . Accessed April 2023.
Maridjo, “Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara
Dalam Mewujudkan Pe merintahan Yang Baik”, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2016: 122-135, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/376 .
Pribadi, A. “Peran Hakim PTUN dalam Meningkatkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Vol. 7, no. 1, pp. 40-47.
Sayuti. Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari), Vol.  4,  no.  2,  2011. Nalar  Fiqh, https://media.neliti.com/media/publications/220458- konsep-rechtsstaat-dalam-negara-hukum-in-e10d16e2.pdf . Accessed April 2023.
Subechi, Imam. Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Vol. 1, no. 3, 2012, pp. 339-358. Jurnal Hukum dan Peradilan,
https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/downlo ad/129/140. Accessed April 2023 .
Subagyo, B. “Peran Hakim PTUN dalam Menegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum.” Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, no. 3, 2017, pp. 529-540.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah