## Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019

## *Abdul Ghofarrozin & Tutik Nurul Janah
Institut Pesantren Mathali’ul Falah Pati *Email Korespondensi: rozin@ipmafa.ac.id

## Abstract
One  of  the  state  alignments  is  to  realize  the  mandate  of  the  constitution  in  impartial  regulation. Pesantren  has  an  important  role  in  the  national  life.  However,  so  far  pesantren  has  not  been recognized as it should be. UU No. 18/2019 is a form of state recognition to pesantren. The five important points that show the state alignments to pesantren in UU No. 18/2019 are: access and recognition  to  pesantren.  recognition  of  the  academic  tradition  of  pesantren,  maintaining  the peculiarities  of  pesantren,  maintaining  the  independence  of  pesantren,  and  maintaining  national commitment. This research is qualitative research. This research uses descriptive method with juridical analysis approach. This paper aims to understand the direction of state policy and its impartiality towards pesantren through the ratification UU No. 18/2019.
Keywords: State Alignments, Pesantren, UU No.18/2019

## Abstrak
Salah satu wujud keberpihakan negara adalah dengan merealisasikan amanah konstitusi ke dalam regulasi  yang  berpihak  kepada  rakyat.  Pesantren  memiliki  peran  penting dalam  berbagai  aspek kehidupan kebangsaan. Namun, peran penting pesantren tersebut, selama ini belum mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya. Pengesahan UU No. 18/2019 merupakan bentuk rekognisi negara terhadap pesantren. Lima poin penting yang menunjukkan keberpihakan negara terhadap pesantren  dalam  UU  No.  18/2019  adalah:  akses  dan  pengakuan  negara  terhadap  pesantren, pengakuan  tradisi  akademik  pesantren,  menjaga  kekhasan  pesantren,  menjaga  independensi pesantren,  dan  menjaga  komitmen  kebangsaan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  analisis  yuridis.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  memahami  arah  kebijakan  negara  dan  keberpihakannya  terhadap  pesantren melalui disahkannya UU No. 18/2019.
Kata Kunci : Keberpihakan Negara, Pesantren, UU Pesantren

## A. Pendahuluan
Undang-undang  Nomor  18/2019  (selanjutnya  disebut  UU  No.  18/2019) tentang Pesantren disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan dinyatakan sebagai kado untuk orang-orang pesantren, pada hari santri 22 Oktober 2019. Akan tetapi pernyataan  bahwa  undang-undang  tersebut  dianggap  sebagai  kado  atau  hadiah
untuk kaum santri, justru dirasa kurang tepat. Hal ini karena pengesahan UU No. 18/2019  tentang  pesantren  bukanlah  sebuah  hadiah  yang  diperoleh  tanpa  kerja keras. Namun undang-undang pesantren, lahir dengan perjuangan panjang yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
Perjuangan  pesantren  untuk  mendapatkan  pengakuan  secara  legal  formal mulai menemukan perhatian saat disahkannya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional. 1 Namun,  apa  yang  termaktub  dalam  UU  No.  23/2003 tersebut  belum  memuat  secara  terperinci  tentang  pendidikan  pesantren. 2 Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari negara secara formal ini kemudian dilanjutkan dengan mendorong diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor  18  tahun  2014  tentang  Satuan  Pendidikan Mu’adalah pada  Pondok Pesantren.  Hingga  kemudian  dilanjutkan  dengan  perjuangan  mengawal pengesahan UU No. 18/2019 tentang Pesantren.
Peran  penting  pesantren  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  tidak  dapat  dinafikan.  Baik  peran  di  bidang  pendidikan,  dakwah, maupun  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Peran  penting  pesantren sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesai,  dapat  ditelusuri  jejaknya sejak  zaman  Walisongo.  Adapun  peran  pesantren  dari  aspek  kebangsaan  dan kenegaraan dapat dirunut dari peranan Kiai dan santri dalam ikut serta merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, ketika Belanda melancarkan agresi militer, KH. Hasyim Asy’ari, Kiai kharimatik dan pendiri Nahdlatul Ulama menyerukan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. 3 Pasca  kemerdekaan  Indonesia,  baik  pada  pemerintahan  orde  lama,  orde baru, orde reformasi, hingga saat ini, peran pesantren juga tidak dapat diabaikan.
Pesantren menjadi garda terdepan dalam mempertahankan multikulturalisme-multireligius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
1 Erfan Gazali, “Pesantren Di Antara Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0,” OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam 2, no. 2 (2018).
2 Nuraeni,  “Eksistensi  Pesantren  Dan  Analisis  Kebijakan  Undang-Undang  Pesantren,” Al- Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2021).
3 Zainal Milal Bizawie, Laskar Ulama Santri Dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949) (Jakarta: Pustaka Kompas, 2014).
bentangan sejarah yang cukup panjang, tentu pesantren telah banyak memberikan kontribusi bagi pendidikan nasional di Indonesia seperti menjadi inspirasi dalam perumusan  sistem  pendidikan  nasional,  mencetak  tokoh  intelektual  pendidikan dan model pendidikan karakter. 4
Sayangnya,  peran  penting  pesantren  dalam  berbagai  aspek  kehidupan kebangsaan  ini,  belum  mendapatkan  penghargaan  sebagaimana  seharusnya. Kurangnya  pengakuan  ini  dapat  terlihat  misalnya  dari  peran  sentral  santri  pada masa  revolusi  kemerdekaan  cenderung  tidak  mendapatkan  ruang  dalam  buku- buku  sejarah  pergerakan  Indonesia. 5 Selain  itu,  politik  pendidikan  Indonesia selama  ini  terkesan  menafikan  keberadaan  pesantren  dan  keilmuan  para  santri. Pada awal tahun 2000-an misalnya, masih didapati seorang santri lulusan pesantren yang  memiliki  pemahaman  keagamaan  di  atas  rata-rata  siswa  Madrasah  Aliyah Negeri,  harus  menerima  kenyataan  bahwa  ijazah  pesantrennya  dianggap  “tidak laku” untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Konsekuensinya adalah, bagi santri  lulusan  pesantren  yang  ingin  melanjutkan  ke  jenjang  akademik  di  luar pesantren, maka dia harus mengikuti ujian persamaan agar dianggap setara dengan lulusan sekolah yang ijazahnya diakui oleh negara. Peristiwa ini terutama dialami oleh para santri alumni pesantren salaf yang tidak mengikuti standar kurikulum.
Fenomena  ini  cukup  meresahkan,  karena  kebijakan  tersebut  sama  dengan menafikan keilmuan dan proses pendidikan yang dilakukan pesantren. Dari sinilah kemudian  muncul  kesadaran  orang-orang  pesantren  untuk  memperjuangkan keberadaan  dirinya  di  hadapan  negara.  Negara  harus  memperjelas  posisi  dan keperpihakannya  dalam  mendudukkan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan Islam tertua di Indonesia.
Keberpihakan  negara  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  menyangkut kepentingan  rakyat,  dapat  dilihat  dari  bagaimana  sebuah  regulasi  disusun  dan diberlakukan. Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem hukum dominan
4 Adnan Mahdi, “Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia,” Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman. Vol. II (2013), https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview, hal.18.
5 Bizawie, Laskar  Ulama  Santri  Dan  Resolusi  Jihad,  Garda  Depan  Menegakkan  Indonesia  (1945- 1949) ., hal.1.
civil law system . Karenanya, sebagaimana lazimnya civil law system yang menempatkan hukum  adalah  undang-undang,  maka  sebuah  peraturan  perundang-undangan memiliki  kedudukan  penting  dalam  mendorong  terealisasinya  kebijakan  yang tepat. 6 Pengesahan UU  No.  18/2019  tentang pesantren  dapat  dimaknai  sebagai iktikad baik negara terhadap pengakuan keberadaan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia.
Harus  diakui  bahwa  pengesahan  UU  pesantren  ini  pada  awalnya menimbulkan  kekhawatiran,  baik  di  kalangan  orang-orang  pesantren  sendiri maupun di kalangan orang-orang di luar komunitas pesantren. Akan tetapi, iktikad baik  negara  untuk  mengakui  keberadaan  pesantren  sebagai  bagian  dari  sistem pendidikan yang ada di Indonesia, patut untuk didukung dan dikawal hingga pada aturan teknis dan pelaksanaannya di lapangan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  memahamkan tentang fenomena yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan analisis yuridis. Sumber data primer ialah Undang-undang No. 18/2019 tentang Pesantren. Tulisan ini bertujuan untuk memahami arah kebijakan negara  dan  keberpihakannya  terhadap  pesantren  melalui  disahkannya  sebuah peraturan perundang-undangan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan  kepada  pembaca  mengenai  keberpihakan  negara  terhadap  pesantren melalui pengesahan UU No. 18/2019 tentang Pesantren.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Politik Hukum dan Keberpihakan Negara
Politik  hukum  menurut  Mahfud  MD  adalah “legal  policy” atau  garis (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan,  baik  dengan penyusunan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam rangka  mencapai  tujuan  negara. 7 Adapun  Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan
6 Tutik  Nurul  Janah,  “Keberpihakan  Negara  terhadap  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  di Pedesaan,” Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. VI (2017), https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/126/104/, hal.210.
7 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: PT Rajawali Press, 2009), hal.1.
politik  hukum  sebagai  aktifitas  pemilih  dan  cara  yang  hendak  dipakai  untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu. 8 Secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum. Maka, secara das sollen , hukum harus menjadi payung  utama  dalam  penyelenggaraan  negara. 9 Hukum  hidup  di  dalam masyarakat. Hukum disusun oleh manusia dan diperuntukkan bagi kehidupan manusia yang lebih baik.
Politik  hukum  hadir  sebagai  pertemuan  antara  realitas  dan  tuntutan idealisme.  Titik  pertemuan  ini  dibutuhkan  karena das  solen (apa  yang seharusnya) tidak mungkin sepenuhnya lahir dari das sein (apa yang senyatanya).
Idealitas mengenai “apa yang seharusnya” memiliki nilai-nilai yang sentral dan hierarkis, yang atas dasar nilai tersebut sebuah perubahan dan perbaikan atas segala sesuatu diharapkan bersumber. 10
Memahami politik hukum merupakan bagian penting proses menelusuri awal mula munculnya sebuah produk hukum. Politik hukum merupakan garis kebijakan  yang  melatarbelakangi  sebuah  peraturan  perundang-undangan masuk sebagai prioritas dalam program legislasi nasional. Dalam hal ini, harus diakui  bahwa  garis  kebijakan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  keberpihakan  para pemangku kebijakan. Karenanya, memahami politik hukum sama juga dengan upaya untuk memahami keberpihakan para pemangku kebijakan.
Adapun  yang  dimakasud  dengan  keberpihakan  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia adalah hal berpihak pemerintah kepada rakyat dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan  sosial. 11 Keberpihakan  negara  adalah  bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kewajiban dan tujuan utama keberadannya untuk  rakyatnya.  Keberpihakan  akan  dapat  dilihat  dari  iktikad  baik penyelenggara  negara  dalam  berbagai  aspek.  Salah  satu  wujud  keberpihakan
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) 352-353.
9 Sauqi Futaqi, “Perkembangan Dan Pergeseran Hukum Nasional,” Jurnal Mlangi Vol.1 (2014), hal.85.
10 Bernard  L.  Tanya,  Politik  Hukum,  Agenda  Kepentingan  Bersama  (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2011), hal.14.
11 “Arti Kata Keberpihakan,” n.d. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021, Pukul 16.02.
negara adalah dengan merealisasikan amanah konstitusi ke dalam regulasi yang lebih konkrit dan aplikatif.
Menurut  teori  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  proses penyusunan  regulasi  selalu  berhubungan  dengan  kepentingan-kepentingan yang terkait regulasi itu sendiri. Karenanya, untuk membaca arah kebijakan dan keberpihakan  negara  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  politik  hukum.  Politik  hukum sebagai pisau analisa biasa digunakan untuk menangkap motif dan arah sebuah kebijakan  negara.  Dari  analisa  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  dengan mengetahui  motif  para  pemegang  kebijakan,  maka  akan  dapat  terbaca sejauhmana  keberpihakan  para  pemegang policy negara  terhadap  persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. 12
Keperpihakan  negara  terhadap  sistem  pendidikan  yang  diberlakukan sejak  kemerdekaan  Indonesia  bersifat  sentralistik.  Pemerintah  mendorong rakyat  untuk  ikut  serta  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui pendidikan  yang berkualitas.  Akan  tetapi  definisi mengenai  pendidikan  yang berkualiatas itu, secara sepihak didefinisikan berdasarkan pemahaman tunggal. Hal  inilah  yang  kemudian  menyebabkan  sistem  pendidikan  asli  Indonesia seperti  pesantren,  yang  notabene-nya  berbeda  dengan  sistem  sekolah  yang dirancang  oleh  negara,  seolah  tidak  mendapatkan  tempat.  Sebelum disahkannya  UU  No.  18/2019,  Pesantren  tidak  tercatat  sebagai  bagian  dari sistem  pendidikan  nasional.  Karenanya,  lulusan  pesantren  tidak  dianggap setara dengan lulusan sekolah dengan standar pendidikan nasional. Cara negara mendudukkan  pesantren  di  hadapan  sistem  pendidikan  nasional  sebelum disahkannya UU No.18/2019 cukup merugikan pesantren.
Politik  pendidikan  selalu  dikendalikan  oleh  pemerintah  suatu  negara. Artinya  diskursus  politik  pendidikan  harus  mengacu  pada  bentuk-bentuk kebijaksanaan di bidang pendidikan yang ditempuh pemerintah sebagai bagian integral  dari  program  pembangunannya.  Seolah-olah  kebijaksanaan
12 Janah, “Keberpihakan Negara Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan.”
pendidikan yang ditangani pihak swasta, baik secara individu maupun kolektif tidak layak disebut  sebagai politik pendidikan. Jika politik pendidikan  secara ketat hanya wewenang pemerintah, agaknya sulit memasukkan kebijaksanaan- kebijaksanaan pendidikan pesantren sebagai cakupannya. 13
Sistem  pendidikan  pesantren  ketika  dinilai  melalui  parameter modernisasi  selalu  dipandang  negatif  karena  terlalu  mempertahankan  tradisi dan  kurang  tanggap  terhadap  perkembangan  dan  perubahan  zaman.  Tapi belakangan terdapat aspek tertentu yang secara jujur diakui sebagai kelebihan pesantren. 14 Kelebihan  yang  kemudian  menarik  bagi  para  akademisi  untuk “melirik”  pesantren  sebagai  model  pengembangan  pendidikan  karakter  di Indonesia. Sistem pendampingan secara keseharian yang diselenggarakan oleh pesantren menjadi tempat yang paling cocok untuk proses pembiasaan.
2. Peran Pesantren dan Kedudukannya di Hadapan Negara
Pesantren  memiliki  peran  multi-dimensi  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara. 15 Baik itu terkait dengan peran di bidang pendidikan, maupun dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Peran  pesantren  di  bidang pendidikan  dapat  dirunut  sejak  zaman  Walisongo.  Pesantren  merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak mencatat secara pasti,  kapan  pesantren  mulai  ada.  Namun,  awal  keberadaan  pesantren  dapat ditelusuri sejak Maulana Malik Ibarahim mendirikan pesantren sekitar abad ke- 17 di Gresik, Jawa Timur.  Kemudian pada akhir abad ke-19, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan klasikal untuk memperluas pengaruhnya.
Pesantren  menyadari  perlunya  perubahan  atau  penambahan  dalam sistem  pendidikannya,  setelah  melihat  sistem  pendidikan  klasikal  yang dikembangkan  oleh  Belanda.  Maka  pada  awal  abad  ke-20,  pesantren  mulai mengenal  sistem  pendidikan  klasikal  yang  kemudian  disebut  dengan madrasah. 16 Madrasah  dan  pesantren  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.
13 Mujamil  Qamar,  Pesantren  Dari  Transformasi  Metodologi  Menuju  Demokrasi  Institusi (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2016), hal xvi.
14 Ibid.
15 Nuraeni, “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren.”
16 MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012), hal 174-175.
Sistem pendidikan pesantren yang membentuk sikap disiplin, kerja keras, dan saling menghargai, menjadi ciri khas tersendiri. Tradisi pesantren yang berakar kuat  ini  dapat  dimaklumi,  karena  pendidikan  pesantren  memang  telah berlangsung turun temurun selama kurang lebih 800 tahun. 17
Peran pesantren dari aspek kebangsaan dapat dirunut dari peranan Kiai dan  santri  dalam  ikut  serta  merebut  kemerdekaan  Indonesia.  Para  ulama menggerakkan pesantren dan kelompok tarekat dalam sebagian aksi melawan Belanda. Dengan basis pesantren dan jaringan tarekat, para ulama menyatukan masyarakat Islam guna melakukan perlawanan terhadap tekanan Belanda. 18
Pada  awal  kemerdekaan  Indonesia,  ketika  Belanda  melancarkan  agresi militer, KH. Hasyim Asy’ari, seorang Kiai kharimatik dan  pendiri  Nahdlatul Ulama  menyerukan  resolusi  jihad  pada  tanggal  22  Oktober  1945. 19 Resolusi Jihad  inilah  yang  kemudian  menjadi  tuas  pengungkit  bagi  perjuangan  rakyat melawan Belanda. Resolusi jihad diserukan karena besarnya kecintaan Kiai dan orang-orang  pesantren  terhadap  Indonesia  dan  keinginan  mempertahankan kemerdekaannya.
Pasca kemerdekaan Indonesia, baik pada orde lama, orde baru maupun orde reformasi, peran pesantren juga tidak dapat diabaikan. Pesantren menjadi garda terdepan dalam mempertahankan multikulturalisme-multireligius dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sejak  masa  orde  lama,  orang-orang pesantren  memposisikan  dirinya  sebagai  warganegara  yang  baik.  Ikut  serta mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  cara  mengembangkan  sistem pendidikan yang menjadi ciri khasnya.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang Indegenous Indonesia. Tujuan utama pendirian pesantren adalah tafaqquh fiddin . Karena niat yang kuat dalam mendalami ilmu agama inilah, meski tanpa penghargaan yang cukup dari negara selama lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, namun tidak ada
17 Zamakhsyari Dlofier, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indoensia (Jakarta: LP3ES, 2011), cet.ke-8. hal.168.
18 Bizawie, Laskar  Ulama  Santri  Dan  Resolusi  Jihad,  Garda  Depan  Menegakkan  Indonesia  (1945- 1949) . 19 Ibid, hal.196.
sedikitpun  niat  orang-orang  pesantren,  terutama  pesantren  dari  kalangan nahdliyyin, untuk  melapaskan  diri  dari  NKRI.  Hal  ini  karena  selain  memiliki tujuan untuk  mendalami ilmu agama ( tafaqquh fiddin ), orang-orang pesantren juga memiliki keyakinan kuat untuk melaksanakan tujuan mulianya, yakni izzul Islam wal muslimin . Namun, berbeda dengan kaum radikal yang memaknai izzul Islam wal muslimin dengan keharusan mendirikan negara khilafah, orang-orang pesantren  memiliki  pemaknaan  tersendiri  yang  menguatkannya  untuk  tetap berjuang dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
Izzul  Islam  wal  muslimin yang  secara  harfiah  dapat  dimaknai  sebagai keagungan Islam dan umatnya. Namun, orang-orang pesantren dalam hal ini adalah nahdliyyin menafsirkan izzul Islam wal muslimun dalam arti yang lebih luas.
Semua  tindakan  yang  dianggap  dapat  meningkatkan  iman  atau  kepentingan masyarakat,  temasuk  dalam  cakupannya. 20 Oleh  sebab  itu,  sepanjang keberadaannya,  pesantren  yang  diasuh  oleh  orang-orang  Nahdlatul  Ulama ( nahdliyyin ),  selalu  konsisten  dalam  memaknai  Islam  sebagai  rahmat  untuk semesta  dan  mengejawantahkan  nilai-nilai hubbul  wathan  minal  iman ,  dalam kehidupan kesehariannya.
3. Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren
Jika  dirunut  lebih  dalam,  sebenarnya  sebelum  disahkannya  UU  No. 18/2019  tentang  Pesantren,  secara  legal  formal  keberadaan  pesantren  di Indonesia mulai terbaca sejak disahkannya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 30 Ayat (4) disebutkan bahwa pesantren berfungsi sebagai satuan pendidikan yang mempersiapkan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama ( tafaqquh fiddin ). 21 Apa yang tertera dalam Pasal 30 Ayat (4) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan aturan  turunannya  itu,  sebenarnya  sudah  menunjukkan  pengakuan  negara terhadap keberadaan pesantren.
20 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hal.88.
21 Gazali, “Pesantren Di Antara Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0.”
Akan tetapi, hal itu dirasa masih belum memenuhi harapan orang-orang pesantren karena peraturan perundang-undangan tersebut belum menempatkan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  setara  dengan lembaga pendidikan lainnya yang diakui oleh negara. Kemudian disusul dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta disusul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
Keberpihakan  negara  terhadap  pesantren  mulai  terasa  lebih  tegas termaktub dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sejak diterbitkannya PMA  No.  18/2014  tentang  Satuan  Pendidikan Mu’adalah pada  Pondok Pesantren  dan  PMA  No.  71/2015  tentang  Ma’had  Aly.  Pesantren mu’adalah adalah  satuan  pendidikan  keagamaan  Islam  yang  diselenggarakan  oleh  dan berada  di  lingkungan  pesantren.  Satuan  pendidikan  keagamaan  ini mengembangkan  kurikulumnya  sesuai  dengan  kekhasan  pesantren.  Dengan basis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan berjenjang dan terstruktur,  pesantren mu’adalah ini  dapat  disetarakan  dengan  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah  di  lingkungan  Kementerian  Agama. Berdasarkan  PMA  No.  18/2014  ini,  pemerintah  memberikan  izin  bagi pesantren  yang  memenuhi  syarat  untuk  menyelenggarakan  sistem pendidikannya sendiri dan mengakui ijazah pesantren mu’adalah tersebut tanpa mengharuskan  pesantren  yang  dimaksud  untuk  mengikuti  ujian  dengan kurikulum standar nasional.
PMA  No.18/2014  tentang  Pesantren Muadalah menjadi  titik  penting perjalanan  pengakuan  negara  terhadap  ijazah  lulusan  pesantren  salaf  yang menyusun standar dan  kurikulumnya sendiri tanpa mengikuti ujian nasional. Dilihat dari sudut pandang politik hukum, pengakuan negara terhadap lulusan pesantren  ini  sangat  penting.  Pengakuan  terhadap  pesantren  ini  semestinya telah  diberikan  oleh  negara,  setengah  abad  yang  lalu.  Namun,  meski keberpihakan  negara  terhadap  sistem  pendidikan  pesantren  ini  baru  tercipta
pasca  lebih  dari  setengah  abad  Indonesia  merdeka,  tentu  kebijakan  strategis yang diambil oleh pemerintah ini, harus tetap diapresiasi.
Selama ini, pemerintah memang berketetapan untuk menerapkan politik pendidikan  yang  sentralistik.  Pemerintah  menganggap  lembaga  pendidikan yang  tidak  mengikuti  standarisari  dalam  politik  pendidikan  yang  digariskan oleh  negara,  maka  dianggap  sebagai  lembaga  pendidikan  non-formal  yang ijazahnya  tidak  diakui  oleh  negara.  Namun  meski  demikian,  pada kenyataannya, tidak sedikit pesantren yang memilih tidak mengikuti kurikulum standar  nasional  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  kementerian  pendidikan ataupun  kementerian  agama.  Pilihan  pesantren  untuk  bersikukuh  dengan metode pembelajaran salafnya dan memilih untuk menetapkan kurikulumnya sendiri, menyelenggarakan ujian serta menetapkan standar kelulusannya secara mandiri, merupakan bentuk pernyataan sikap yang perlu untuk dihargai. Dan kebanyakan  pesantren  yang  memilih  untuk  tetap  mandiri  dengan  kurikulum dan standar pembelajarannya ini adalah pesantren-pesantren yang berusia tua, bahkan lebih tua dibandingkan usia negara ini.
Hal  penting yang  harus  dipahami  adalah  bahwa  keengganan  pesantren untuk  mengikuti  standar  pendidikan  nasional  bukan  disebabkan  oleh ketidakpatuhannya terhadap negara. Akan tetapi, pesantren-pesantren tersebut bersikukuh dengan sistem pendidikannya sendiri karena mereka memiliki akar yang  kuat.  Pada  kenyataannya,  pesantren  memang  bukan  sekedar  lembaga pendidikan.  Namun  pesantren  merupakan  sistem  pendidikan  yang  memiliki akar tradisi, sejarah dan sanad keilmuan yang kuat. Hal inilah yang menjadikan pesantren  memiliki  sistem  pendidikan  yang  kukuh,  baik  secara  gagasan maupun secara aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Santri  di  pesantren  bukan  hanya  mempelajari  berbagai  macam  disiplin ilmu pengetahuan. Bahkan lebih dari itu, santri mampu menempatkan agama yang selama ini menjadi ideologi pendidikan pesantren sebagai pemandu dalam berperilaku. Inilah yang membedakan pesantren dengan lembaga lainnya yang lebih menekankan aspek kognitif dengan asumsi bahwa pemahaman keilmuan
yang  baik  akan  menuntun  ke  arah  kehidupan  yang  lebih  baik. 22 Pesantren merupakan  aset  bangsa.  Pola  pendidikan  karakter  yang  diterapkan  dalam sistem  pembelajaran  pesantren  membuat  alumni  pesantren  memiliki keunggulan di banding lulusan lembaga pendidikan lainnya. Terutama dalam hal penguasaan pengetahuan keagamaan, kemandirian, semangat kebangsaan, gotong royong dan toleransi.
Jika politik pendidikan yang diterapkan negara selama ini tidak berpihak pada  pesantren,  bisa  jadi  karena  dipengaruhi  oleh  dua  hal. Pertama; negara menginginkan  sentralisasi  sistem  dan  standar  pendidikan.  Keinginan  yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk standarisasi kurikulum, ujian nasional dan  kompetensi  lulusan  ini,  kemudian  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan lainnya.  Termasuk  kebijakan  yang  menafikan  keberadaan  pesantren  sebagai model  pendidikan  yang  asli  Indonesia,  karena  proses  belajar  mengajar  di pesantren  dianggap  tidak  sesuai  dengan  standarisasi  yang  ditetapkan  oleh negara. Kedua; Pesantren  dikesankan  sebagai  lembaga  pendidikan  tradisional yang jauh dari perkembangan sains dan teknologi. Kesan tersebut membawa dampak  terhadap  anggapan  bahwa  santri  adalah  kaum  tradisional  yang terbelakang.  Karenanya,  keilmuan  yang  dikembangkan  pesantren  dianggap sebagai pengetahuan yang ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan standar pendidikan  nasional.  Kesan  ini  tentu  saja  hanya  mungkin  muncul  karena ketidaktahuan  dan gap komunikasi  antara  orang-orang  pesantren  dan komunitas di luar dirinya.
Lahirnya  UU  No.  18/2019  membawa  harapan  baru  bagi  pesantren. Landasan  sosiologis  yang  tertera  dalam  konsideran  UU  No.  18/2019 menyatakan  bahwa  sebagai  upaya  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan, pesantren  yang  tumbuh  dengan  kekhasannya  telah  berkontribusi  penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan manusia yang  cinta  tanah  air.  Serta  terbukti  memiliki  peran  nyata  dalam  perjuangan
22 Wahrodi, “Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh,” Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 2, no. 2 (2013).
meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka NKRI. Adapun  landasan  yuridis  UU  No.  18/2019  adalah  untuk  menjamin penyelenggaraan  pesantren  dalam  fungsi  pendidikan,  fungsi  dakwah,  dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.
Mengenai kekhasan pesantren sebagai lembaga yang telah teruji lebih dari satu  abad  ini,  sempat  menimbulkan  kegamangan  di  benak  orang-orang pesantren  sendiri  terhadap  inisiatif  digulirkannya  UU  tentang  Pesantren. Kekhawatiran  ini  terutama  timbul  karena  trauma  yang  dialami  oleh  orang- orang  pesantren  terkait  intervensi  negara  terhadap  sistem  pendidikan pesantren.  Selama  ini  diyakini  bahwa  kemandirian  pendanaan  menjadi  poin utama  untuk  menuju  kemandirian  sistem  pendidikan  dan  tradisi  pesantren. Dengan adanya kebijakan anggaran untuk pesantren yang diatur di dalam UU No.  18/2019  itu,  maka  kekhawatiran  terhadap  potensi  intervensi  negara terhadap Pesantren akan semakin tinggi.
Selain itu, pengesahan UU No. 18/2019 juga sempat menuai pro-kontra yang  melibatkan  dua  Ormas  Islam  terbesar  di  Indonesia,  yakni  Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. PP Muhammadiyah mewakili 10 ormas dan pesantren  meminta  agar  DPR  menunda  pengesahan  RUU  Pesantren. Sebaliknya, NU justru meminta DPR untuk mempercepat pengesahan RUU ini. 23 Muhammadiyah  melalui  surat  kepada  Ketua  DPR  meminta  RUU Pesantren  ditunda.  Selain  Muhammadiyah,  RUU  pesantren  juga  sempat dimintakan  penundaan  pengesahannya  oleh  beberapa  ormas  Islam  lainnya. Misalnya  Aisyiyah,  Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah  (PERTI),  Persatuan  Islam (PERSIS), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW). 24
23 Ade  Irmansyah,  “Soal  RUU  Pesantren,  NU  Dan  Muhammadiyah  Beda  Pendapat,” Law- Justice.Co ,  2019,  Soal  RUU  Pesantren,  NU  dan  Muhammadiyah  Beda  Pendapat  (law-justice.co), diakses pada tanggal 27 April 2021, Pukul 11.42.
24 Rakhmad  Hidayatulloh  Permana,  “Kontroversi  UU  Pesantren:  Kitab  Kuning  Dan  Dana Abadi, Kontroversi UU Pesantren: Kitab Kuning Dan Dana Abadi,” Detik.Com , 2019, diakses pada tanggal 27 April 2021, Pukul 10.37.
Terlepas  dari  pro-kontra  yang  hadir  bersamaan  dengan  proses pengesahan  UU  No.  18/2019  tentang Pesantren  ini,  banyak  hal  bermanfaat yang  menjadi  pesan  paling  kuat  dari  disahkannya  undang-undang  tersebut. Pesan  paling  kuat  dalam  membaca  UU  Pesantren  adalah  rekognisi  atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal maupun non- formal.  Rekognisi  adalah  hal  atau  keadaan  yang  diakui,  pengakuan, pengenalan,  penghargaan. 25 Paling  tidak  terdapat  lima  poin  penting  dalam memahami  UU  Pesantren  sebagai  bentuk  keberpihakan  negara  terhadap pesantren:
Pertama; Keberpihakan  negara  terhadap  pesantren  dalam  UU No.18/2019  dapat  dilihat  dari  akses  yang  diberikan  kepada  pesantren  dan pengakuan  negara  terhadap  pesantren.  Mengenai  akses  dan  peran  pesantren yang  termaktub  dalam  undang-undang  tersebut  paling  tidak  meliputi:  (1) memberikan  pengakuan  (rekognisi), afirmasi,  dan  fasilitasi  kepada  pesantren berdasarkan  kekhasannya;  (2)  lulusan  pesantren  dapat  melanjutkan  jenjang perguruan tinggi berbagai jurusan, dan mudah akses kerja seperti yang lain; (3) memberikan peran yang lebih besar kepada pesantren dalam pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kedua; upaya  penguatan  kualitas  santri.  Penguatan  kualitas  santri  yang dimaksud  di  sini  adalah  penguatan  dalam  arti  pengakuan  tradisi  akademik pesantren. Ketiga; menjaga  kekhasan,  bukan  penyeragaman.  Undang-undang ini tidak meredupkan nilai dan keunggulan khas pesantren. UU No. 18/2019 tidak  menjadi  pintu  masuk  untuk  formalisasi  dan  penyeragaman  pesantren. Keempat; menjaga  independensi,  bukan  intervensi.  UU  No.  18/2019  tidak melemahkan  watak  independen  pesantren,  tidak  boleh  mengintervensi pesantren,  termasuk manajemen dan tata kelola keuangan pesantren. Kelima; menjaga komitmen kebangsaan. UU N0.18/2019 mencegah penyalahgunaan pesantren  untuk  indoktrinasi  terorisme,  pengembangan  intoleransi,  dan penolakan konsensus kebangsaan atas nama agama.
25 “Arti Kata Rekognisi,” n.d.
Kelima  poin  di  atas  dapat  terbaca  secara  jelas  dalam  Pasal-Pasal  yang tertera dalam UU No.18/2019 tentang Pesantren. Misalnya dalam Pasal 1 UU No.18/2019  yang  mendefinisikan  pendidikan  pesantren  sebagai  pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  pesantren  dan  berada  di  lingkungan  pesantren. Pendidikan  tersebut  dilakukan  dengan  mengembangkan  kurikulum  sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah . Definisi  ini  diperkuat  dengan  Pasal  13  UU  No.  18/2019  yang  menyatakan bahwa  dalam  penyelenggaraan  pesantren,  kajian kitab  kuning atau dirasah Islamiah dengan  pola  pendidikan muallimin dilaksanakan  secara  sistematis, terintegrasi, dan komprehensif. Adapun kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan , metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lainnya.
Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan pengakuan kepada pesantren dan sekaligus memberi ruang kepada pesantren untuk tetap menerapkan  sistem  pembelajarannya  seperti  yang  telah  lama  diterapkan  di pesantren.  Termasuk  dalam  penggunaan  metode  pembelajaran,  sumber belajar, hingga media pembelajaran yang digunakannya. Kitab kuning sebagai khazanah keilmuan pesantren, dipertegas dalam undang-undang tersebut. Hal ini harus diakui belum pernah ada dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional yang ada sebelumnya.
Kekhawatiran  tentang intervensi negara yang mengancam kemandirian pesantren  sempat  muncul  dengan  adanya  Pasal  15  UU  No.  18/2019  yang menyatakan bahwa Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun Pasal ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena, ketentuan yang tertera dalam Pasal 15 ini tidak terpisah  dengan  ketentuan  Pasal  16  yang  menyatakan  bahwa  Pesantren menyelenggarakan  fungsi  pendidikan  berdasarkan  kekhasan,  tradisi,  dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren. Fungsi pendidikan pesantren yang ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
Proses pengembangan pesantren bukan hanya menjadi tanggung jawab internal pesantren, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan  sumber  daya  manusia  dan  proses  pembangunan  manusia seutuhnya. Peningkatan dan pengembangan peran serta pesantren merupakan langkah  strategis  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional, terutama  sektor  pendidikan.  Selain  itu,  dalam  kondisi  bangsa  yang  tengah mengalami  krisis  moral,  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  diharapkan mampu membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral masyarakat. 26
Selain  pengakuan  terhadap  kekhasan  pesantren,  keberpihakan  negara terhadap  pesantren  dapat  dibaca  pula  melalui  kebijakan  anggaran  yang ditetapkan  pemerintah  dalam  penyokong  keberlangsungan  pesantren.  Akan tetapi sokongan dana yang diberikan melalui anggaran negara untuk pesantren ini,  bukanlah  pembiayaan  yang  bersifat  mengikat  dan  intervensif  terhadap pesantren.
Bantuan pemerintah kepada pesantren tentu memiliki konsekuensi yang harus diantisipasi oleh  pesantren.  Misalnya  bagaimana  pesantren  memahami teknis pencairan dana, hingga pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana. Sisi positif adanya regulasi yang mengatur tentang kebijakan anggaran negara untuk  pesantren  antara  lain:  (1)  pesantren  memiliki  peluang  untuk mengembangkan diri yang berasal dari dana resmi pemerintah; (2) pesantren dapat belajar mengenai sistem managemen dan akutansi yang lebih baik guna akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan dana; (3) pesantren dapat lebih waspada dalam menerima bantuan yang tidak jelas yang mengarah pada pencucian  uang  atau  penyaluran  dana  dari  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab;  (4)  pesantren  tetap  memiliki  keleluasaan  untuk  mencari sumber dana yang halal dari selain pendanaan dari anggaran negara.
Pengesahan  UU  No.  18/2019  tentang  Pesantren  harus  terus  dikawal. Baik  pada  peraturan  perundang-undangan  di  bawahnya  maupun  pada
26 Maulana  Arif  Setyawan,  “UU  Pesantren:  Local  Genius  Dan  Intervensi  Negara  Terhadap Pesantren,” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1 (2019).
pelaksanaannya.  Regulasi  turunan  haruslah  selaras  dengan  semangat  dan mandat  rekognisi  kepada  pesentren.  Hingga  artikel  ini  selesai  ditulis,  paling tidak telah disahkan beberapa aturan turunan dan Peraturan Daerah tentang pesantren.  Antara  lain:  PMA  No.  30/2020  tentang  Pendirian  dan Penyelenggaraan Pesantren, PMA No. 31/2020 tentang Pendidikan Pesantren, PMA No. 32/2020 tentang Ma’had Aly, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  tentang  Pesantren  yang  menjadi  panduan  dalam  pelaksanaan  di  ranah yang lebih teknis.
Sinkronisasi regulasi sangat dibutuhkan agar keberpihakan negara yang tercermin  dari  Pasal-Pasal  dalam  UU  No.  18/2019  semakin  kuat  dan  dapat mencapai  kemaslahatan  bersama.  Hal  ini  penting  dilakukan  agar  peraturan perundang-undangan yang diperjuangkan oleh orang-orang pesantren sendiri ini,  jangan  sampai  menjadi  boomerang  untuk  pesantren,  karena ketidakpahaman para pemangku kebijakan. Aturan turunan UU No.18/2019 harusnya  mampu  menerjemahkan  maksud  dan  tujuan  dari  undang-undang yang menjadi payung utamanya.

## D. Simpulan
Keberpihakan  negara  adalah  bentuk  kehadiran  negara  dalam  memenuhi kewajiban  dan  tujuan  utama  keberadannya  untuk  rakyatnya.  Salah  satu  wujud keberpihakan  negara  adalah  dengan  merealisasikan  amanah  konstitusi  ke  dalam regulasi yang lebih konkrit dan aplikatif. Keberpihakan negara terhadap pesantren terwujud  dalam  pengesahan  UU  No.  18/2019  tentang  Pesantren  dengan  poin utama: Pertama, akses  yang  diberikan  kepada  pesantren  dan  pengakuan  negara terhadap pesantren; Kedua, penguatan kualitas santri dalam arti pengakuan tradisi akademik  pesantren; Ketiga, menjaga  kekhasan  pesantren  bukan  penyeragaman sistem  pendidikan  nasional; Keempat, menjaga  independensi  pesantren; Kelima, menjaga komitmen kebangsaan.
*********

## Daftar Pustaka
Bizawie, Zainal Milal. Laskar Ulama Santri Dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949) . Jakarta: Pustaka Kompas, 2014.
Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  Pesantren,  Studi  Pandangan  Hidup  Kiai  Dan  Visinya Mengenai Masa Depan Indoensia . Jakarta: LP3ES, 2011.
Fealy, Greg. Ijtihad Politik Ulama . Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
Futaqi, Sauqi. “Perkembangan Dan Pergeseran Hukum Nasional.” Jurnal Mlangi 1, no. 1 (2014).
Gazali, Erfan. “Pesantren Di Antara Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0.” OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam 2, no. 2 (2018).
Irmansyah, Ade. “Soal RUU Pesantren, NU Dan Muhammadiyah Beda Pendapat.”
Law-Justice.Co , 2019.
Janah,  Tutik  Nurul.  “Keberpihakan  Negara  Terhadap  Upaya  Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan.” Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman VI, no. 1 (2017).
Mahdi,  Adnan.  “Sejarah  Dan  Peran  Pesantren  Dalam  Pendidikan  Di  Indonesia.” Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 2, no. 2 (2013).
Mahfudh, MA Sahal. Nuansa Fiqh Sosial . Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012.
MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta: PT Rajawali Press, 2009.
Nuraeni. “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren.”
Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2021).
Permana,  Rakhmad  Hidayatulloh.  “Kontroversi  UU  Pesantren:  Kitab  Kuning  Dan Dana  Abadi,  Kontroversi  UU  Pesantren:  Kitab  Kuning  Dan  Dana  Abadi.” Detik.Com , 2019.
Qamar,  Mujamil. Pesantren  Dari  Transformasi  Metodologi  Menuju  Demokrasi  Institusi . Jakarta: Penerbit Airlangga, 2016.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
Setyawan,  Maulana  Arif.  “UU  Pesantren:  Local  Genius  Dan  Intervensi  Negara Terhadap Pesantren.” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1 (2019).
Tanya,  Bernard  L. Politik  Hukum,  Agenda  Kepentingan  Bersama .  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2011.
Wahrodi.  “Pendidikan  Karakter  Di  Pesantren  Dalam  Pemikiran  KH.  MA.  Sahal Mahfudh.” Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 2, no. 2 (2013).
“Arti Kata Keberpihakan,” n.d.
“Arti Kata Rekognisi,” n.d.