IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI SMPN KABUPATEN GARUT)
Friska Prastya Harlis 1 , Muhammad Rizqi 2 , Abdullah Ramdhani 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut friskaprastya@fisip.uniga.ac.id 1 , rizqiaswaja1998@gmail.com 2 , aramdhani@fisip.uniga.ac.id 3
Submitted: 18-03-2022; Accepted: 27-04-2022: Published : 17-05-2022

## ABSTRAK
Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami tren perubahan. Hadirnya pandemi covid-19 menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan. Dengan terbitnya surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran daring. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal karena belum terpenuhinya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Pembelajaran Jarak Jauh, Pandemi Covid- 19, Kabupaten Garut

## ABSTRACT
Education in Indonesia is currently experiencing a changing trend. The presence of the COVID- 19 pandemic has led to changes in education policy. With the issuance of the circular letter of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2020 regarding the prevention of Covid 19 in Education Units and Number 36926/MPK.A/HK/2020 regarding online learning. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative research method and tends to use an inductive approach to analysis. Where through qualitative methods, the author tries to find an understanding of an object. From the results of the study, it is known that the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency has not run optimally because the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have not been fulfilled.
Keywords: Policy Implementation, Education, Distance Learning,  Covid-19 pandemic, Garut Regency

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045, yang adil dan sejahtera, aman dan damai,
serta maju dan mendunia. Pandemi  Covid- 19  ini menyingkapkan sejumlah persoalan genting yang harus segera diatasi karena menyangkut keberlangsungan dan kualitas pendidikan para murid serta kesejahteraan para murid maupun guru. Sejak awal tahun
(Studi Kasus Di Smpn Kabupaten Garut)
(Friska Prastya Harlis, Muhammad Rizqi, Abdullah Ramdhani)
2020 perubahan drastis dibidang pendidikan mulai mengalami revolusi. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran daring di semua level pendidikan.  Di Indonesia untuk dapat mencegah penularan Covid-19 di dalam kebijakan pendidikan terbitnya surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19
pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran daring.
Berdasarkan Perbup Garut No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan  sosial berskala besar dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid- 19) tidak memungkinkan pada saat peningkatan jumlah orang yang positif Covid dilakukanya pembelajaran secara tatap muka di Kabupaten Garut.
Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh pemerintah sebagai aktor kebijakan harus dapat memastikan fasilitas di seluruh wilayah tersedia, baik dari koneksi internet maupun peralatan perangkat digital. Selain itu harus terdapatnya alokasi anggaran untuk mendukung  lancarnya kegiatan kebijakan pembelajaran jarak jauh.
Di Indonesia saat ini telah ada anggaran dana BOS untuk mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh. Pendidikan sangat penting bagi negara, kemajuan bagi suatu bangsa.
Berdasarkan hasil survey dengan mengambil 37 sampel SMPN dari total 145 SMPN di Kabupaten Garut hampir seluruh kepala sekolah di Kabupaten Garut tidak setuju dengan sistem pembelajaran jarak jauh  secara online. Karena dengan metode tersebut selain daripada belum siap fasilitas dan juga minimnya  sumber daya manusia yang berkualitas baik guru ataupun pelajar mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran. Keluhan dirasakan oleh siswa, orang tua siswa bahkan tenaga pengajar yang sangat mengharapkan kembali sistem pembelajaran secara tatap muka. Apalagi di daerah yang jauh dari pusat kota, rata-rata guru SMPN di Garut
harus jemput bola untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada siswa.
Menghadapi pandemi, banyak guru yang belum siap dalam literasi digital untuk pembelajaran jarak jauh. Kompetensi guru dalam penguasaan pembelajaran jarak jauh dan literasi digital sejak awal memang tidak dipersiapkan untuk menghadapi pandemi. Data Ikatan Guru Indonesia (IGI) mencatat 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam penggunaan teknologi informasi saat mengajar. Guru masih membutuhkan pendampingan,  pelatihan, dan pengarahan teknis untuk mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan  pembelajaran jarak jauh dengan lebih efektif, dan juga panduan untuk melaksanakan kurikulum atau materi pembelajaran yang adaptif sesuai konteks di masa pandemi. Peran guru juga perlu didefinisikan kembali, karena guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan sudah tidak lagi relevan ketika teknologi bisa menyediakan hal yang sama atau bahkan lebih baik. Guru harus  lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk berkembang dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sampai 20% yang saat ini banyak di serap untuk kegiatan pembelajaran secara online sehingga tugas berbagai elemen untuk menyerap dan mengawasi anggaran dengan baik  seperti pemerintah, kaum akademisi, sampai masyarakat umum selaku bagian dari pada sistem yang terjerat dalam permasalahan pendidikan.
Penulis menemukan indikasi masalah dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh pada tingkat SMPN di Kabupaten Garut, yang pertama adanya keterbatasan  sumber daya manusia yang berkualitas baik pengajar ataupun siswa dalam menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kedua kurang memadainya fasilitas untuk menunjang pembelajaran. Ketiga anggaran dari pemerintah belum terealisasi secara menyeluruh contohnya bantuan kuota berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 setiap siswa mendapatkan bantuan kuota internet selama
4 bulan untuk penunjang pembelajaran.
Namun banyak gangguan seperti sistem error, data base yang salah, tidak turunnya kuota ke siswa.
Berdasarkan permasalahan yang terjadi  di dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh pada tingkat SMPN di Kabupaten Garut, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh  di Indonesia khususnya pada tingkat SMPN di Kabupaten Garut.

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. George C. Edward III mengartikan implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak terwujud.
Menurut George C. Edward III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communication), Sumber Daya (Resources), Sikap (Dispositions), dan Struktur  Birokrasi (bureucratic structure). Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
1. Komunikasi
Menurut Edward III komunikasi
merupakan proses penyampaian
informasi komunikator kepada komunikan. Implementasi kebijakan akan berjalan apabila ada komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan target kebijakan.
2. Sumber Daya Menurut Edward III sumber daya di
dalam implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia,  sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Ketiga sumber ini sangat diperlukan di dalam implementasi kebijakan agar kebijakan terebut dapat terealisasi dengan baik.
3. Disposisi Edward III mengartikan disposisi
sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi Edward III menyatakan bahwa
struktur birokrasi mencangkup aspek- aspek seperti stuktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi.
Model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh George C. Edward III ini menjadi landasan teori di dalam melakukan kajian atas implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh SMPN Kabupaten Garut. Hal ini karena adanya relevansi dengan fenomena kondisi permasalahan yang ada saat ini.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, penulis membuat transkip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata- kata yang sesuai
(Studi Kasus Di Smpn Kabupaten Garut)
(Friska Prastya Harlis, Muhammad Rizqi, Abdullah Ramdhani)
dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah penulis menulis hasil wawancara ke dalam transkip, selanjutnya penulis membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Garut, penulis menggunakan teori model implementasi yang dikemukakan oleh George  Edward III (1984), sebagai acuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Garut. Menurut Edward III (1984) agar implementasi kebijakan menjadi efektif perlu diperhatikan empat variabel yaitu sebagai berikut:
1. Komunikasi (communication)
Dalam melaksanakan suatu kebijakan komunikasi merupakan hal yang sangat penting karena komunikasi langkah awal dalam melakukan kegiatan dan kordinasi antar lembaga maupun pegawai dalam menerjemahkan peraturan kedalam pelaksanaan langsung sehingga tercipta suatu kesenimbungan dalam menjalankan suatu kebijakan. Komunikasi kebijakan belajar dari rumah merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Komunikasi dilakukan dengan menerbitkan surat edaran yang berisi tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui pesan elektronik sehingga bisa dengan cepat diterima oleh seluruh kepala sekolah.
Dalam penyampaian awal kebijakan berupa pelaksanaan kebijakan jarak jauh terkendala dalam hal jaringan padahal hal tersebut sangatlah penting karena dalam situasi pandemi. Hal ini akibat dari belum siapnya infrastruktur dalam menunjang  komunikasi, bukan hanya pada saat awal kebijakan itu dibuat namun pada saat pelaksanaan masih
belum berjalan dengan baik akibat banyak guru yang masih belum memahami  akan media komunikasi pada saat ini. Kebijakan pembelajaran jarak jauh yang di terapkan oleh pemerintah Kabupaten Garut melalui dinas pendidikan masih belum berjalan dengan semestinya,  hal ini terlihat dari komponen komunikasi masih belum maksimal.  Terlihat pada  koordinasi antar sekolah dengan dinas pendidikan, kordinasi kepala sekolah dengan guru dan kordinasi guru  dengan siswa atau orang tua siswa.  Hal ini karena  situasi yang sangat mendadak dalam perubahan pembelajaran yang awalnya dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, seluruh yang terlibat dalam pendidikan masih asing dengan kedaan ini sehingga menyulitkan dalam komunikasi.
2. Sumber Daya (resources) Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.  Bila suatu kebijakan yang digulirkan tidak mendapatkan dukungan sumber daya maka akan mustahil bisa terlaksana dengan baik, begitu juga dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran jarak jauh diperlukan sumber daya yang optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh yan melalui media online atau daring seperti yang dilakukan selama pandemi.
Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Garut, sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan ini adalah guru  karena  guru yang akan menjadi pelaksana langsung terkait kebijakan ini. Sumber daya yang ada pada saat ini yang menjalankan pembelajaran jarak jauh di SMPN masih belum baik hal ini dikarenakan banyak guru yang belum siap untuk beralih kepada pembelajaran jarak jauh mengunakan media online. Terlihat dari banyaknya guru yang masih belum bisa
membuat konten pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh sehingga memerlukan bantuan pihak ketiga yang tentunya bisa menambah beban biaya.
Selain pada sumber daya manusianya yang tidak kalah penting untuk mendukung terlaksananya suatu kebijakan adalah sumber daya peralatan yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan  pembelajaran jarak jauh tentunya sangat membutuhkan berbagai infrastruktur yang mendukung sistem pembelajaran jarak  jauh. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan infrastruktur yang memadai. Di Kabupaten Garut ditemukan masih banyak daerah polosok yang memiliki kendala besar, salah satunya dengan buruknya  jaringan sinyal sehingga mengakibatkan banyak sekali siswa yang kesulitan dalam menghadapi tugas.
Selain itu banyak  juga  siswa yang tidak memiliki handphone untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini  menjadikan  siswa  tidak bisa mengikuti  dengan baik pembelajaran. Padahal dalam era pandemi saat ini media pembelajaran  sangat dibutuhkan dalam mendukung berhasilnya kegiatan pembelajaran jarak jauh.
3. Disposisi Disposisi  merupakan  watak atau karakteistik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
Dalam hal ini setiap guru harus mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di Kabupaten Garut masih banyak guru- guru yang belum menegakkan komitmen akan pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Banyaknya guru yang meninggalkan kewajibannya untuk mendampimgi para sisiwa dalam melaksanakan belajar di rumah, terlebih dimana para guru diperbolehkan untuk
berkreasi dalam memberikan pembelajaran kepada para siswanya. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi termasuk salah
satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Edward III (1984) ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmantasi. SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor.
Harapan dengan adanya SOP, sumber daya pelaksana  kebijakan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektifitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks.
Begitu pentingnya SOP untuk menjalankan seluruh pembelajaran jarak jauh agar tidak ada perbedaan antar sekolah karena sudah ada SOP yang menjadi rujukan kepada seluruh penyelengara pembelajaran jarak jauh. Namun  masih terdapat sekolah yang belum memiliki SOP yang baku.
Tidak adanya standar operasional dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini menyebabkan adanya perbedaan antar sekolah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, hal ini tentunya akan membuat kurang optimal terhadap kebijakan pembelajaran jarak jauh karena akan menimbulkan kesalahan pandangan dari masyarakat maupun siswa ketika ada perbedaan yang begitu besar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis tanggapan Kepala sekolah, Guru, siswa,dan Disdik Garut terhadap implementasi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 menemukan beberapa temuan penting. Pertama, pembelajaran terlaksana setiap hari
(Studi Kasus Di Smpn Kabupaten Garut)
(Friska Prastya Harlis, Muhammad Rizqi, Abdullah Ramdhani)
di rumah serta media yang dinilai paling banyak digunakan dalam pembelajaran adalah Whatsapp Group. Kedua, kegiatan mendampingi anak selama belajar di rumah merupakan menguras energi orang tua dan guru karena tidak masuk keranah teknis secara langsung. Pemdatasan terhadap kegiatan secara tatap muka karena hampir seluruh mekanisme pembelajaran dilakukan secara daring.
Jika melihat Permendikbud No 15 Tahun 2020 tentang Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adanya batasan-batasan teknis dan fasilitas serta operasional yang kurang merata menjadi hambatan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas. Terdapat kendala dalam pembelajaran dengan sistem daring, kemudian jaringan internet kurang memadai, kuota internet yang terbatas, siswa kesulitan memahami pelajaran, tidak dapat bertanya langsung kepada guru, serta kurangnya interaksi antara siswa dan guru. Ketiga, siswa, guru bahkan kepala sekolah  mengharapkan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung.
Implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh pada tingkat SMPN yang dilaksanakan di Kabupaten Garut belum berjalan dengan baik karena belum terpenuhinya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## SARAN
1. Untuk berhasilnya Implementasi Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Kabupaten Garut perlu adanya SOP yang baku dan kesamaan antar sekolah agar dapat dilaksanakan dengan semestinya.
2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh agar adanya kesamaan pelaksanaan antar sekolah.
3. Dinas Pendidikan harus memperhatikan besaran anggaran khususnya terhadap operasional
kebijakan pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Garut.
4. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah agar guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . CV. Alfabeta. Edward III, G. C. (1984). Implementing Public Policy . Jai Press Inc.
Surat Edaran Mendikbud Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Pencegahan Covid-19, (2020).
Moleong, L. (2004). Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosda Karya.
Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), (2020).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan, (2020). Purwanto, E. . dan D. R. S. (n.d.).
Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Penerbit Gava Media. Sahya, A. (2018). Kebijakan Publik . CV. Pustaka Setia.
Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Alfabeta.
Tachjan, M. (2006). Implementasi Kebijakan Publik . Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran.