## JUJURAN ATAU MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR DI TINJAU DARI
PERSPIKTIF PANDANGAN HUKUM ISLAM
1 Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto
1 FAI Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kalimantan Tengah

## ABSTRAK
Tujuan agama Islam Mensyari‟atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang.Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka harus memenuhi syarat dan  rukunnya.Setiap  daerah  memiliki  corak  dan  budaya  yang  dijunjung  dan  dipertahankan Jujuran atau Mahar merupakan salah satu syarat dalam tradisi perkawinan yang berlaku pada masyarakat suku Banjar, salah satunya di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat  Banjar    melestarikan  adat  budaya  yang  dimiliki  masing-masing  tidak  terkecuali  pada tradisi  yang  dikenal  dengan  istilah Jujuran. Dalam  bahasa  hukum  Islam  disebut mahar ini  turut menentukan  berhasil  atau  tidaknya  acara  perkawinan  nantinya.Pernah  ditemui  cerita  batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya Jujuran/mahar . Adapun yang menjadi pokok permasalahan ini adalah 1) Apa dampak dari tradisi pemberian uang Jujuran terhadap prosesi pernikahan dan 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Jujuran Masyarakat suku  Banjar  di  Kecamatan  Pahandut  Kota  Palangka  Raya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil Penelitian ditemukan suatu gambaran bahwa Jujuran dalam perkawinan hukum adat banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Mempunyai nilai positif baik bagi pasangan suami istri yang  baru  menikah.  Namun  dilain  pihak  juga  jujuran  dapat  menimbulkan  hal  yang  negatif  karena pihak  wanita  mengharapkan  dan  bahkan  menentukan  besarnya  jujuran  yang  melebihi  kemampuan calon  suami.  Demikian  juga  masalah Jujuran ini  mempunyai  perbedaan  pendapat,  ada  yang mengatakan bahwa Jujuran ini sama dengan mahar dan ada pula yang mengatakan bahwa Jujuran ini berbeda  dengan  mahar.  Sedangkan  masalah mahar dalam  hukum  Islam  pada  dasarnya  tidak ditetapkan. Pemberian yang dilakukan oleh suami yang berkaitan dengan akad nikah adalah mahar, jumlah besarnya Islam juga tidak menentukan, akan tetapi akan diserahkan pada kemampuan. Kata Kunci: Jujuran, Masyarakat, Suku Banjar

## ABSTRACT
The purpose of Islam dictated marriage was to get full of love and affection of peaceful life. To fulfil that purpose, so it must fulfill its requirement and pillar. Each region had style and culture which upheld  and  kept. Jujuran or Mahar was  one  of  requirement  of  marriage tradition  in  Banjar  tribe community, one of them in Pahandut district Palangka Raya Central Kalimantan.
Banjar community kept their cultural custom including Jujuran tradition. In language of Islamic law, this mahar could determine success or failure the wedding ceremony. There was story, failure of marriage because man could not fulfill request of amount jujuran / mahar . The main problems were 1)  What  impact  of  giving jujuran money  tradition  on  wedding  procession  and  2)  How  view  of Islamic law on Jujuran tradition of Banjar tribe community in Pahandut district Palangka Raya. This  research  used  descriptive  qualitative  method,  by  data  collection  used  interview  and documentation techniques.
From research result found a description that Jujuran in marriage of Banjar custom law in Pahandut District Palangka Raya had positive value for new marriage couple of husband and wife. But on the other  hand jujuran could  make  negative  case  because  woman‟s  side  wanted  and  determined amount jujuran more candidate husband ability. This jujuran had different opinion, there one told that this jujuran same with mahar and there also one told that this jujuran different with mahar. While basically mahar in Islamic law was not determined. Giving from husband which related with marriage  contract  was  mahar.  Islam  also  was  not  determine  the  big  amount  but  it  would  be matched with ability.
Key Words: Jujuran, Community, Banjar Tribe

## A. PENDAHULUAN
Allah  SWT  menciptakan  makhluk  hidup berpasang-pasangan,  Allah  memerintahkan  agar umatnya  melakukan  perkawinan  dengan  syarat dan  rukun  yang  telah  ditetapkan.  Perkawinan adalah  sunatullah  artinya  perintah  Allah  dan Rasul-Nya  tidak  hanya  semata-mata  keinginan manusia,  atau  hawa  nafsunya  saja,  karena seseorang  yang  telah  berumahtangga  berarti  ia telah mengerjakan sebagian dari syari‟at (aturan) Agama  Islam.  Allah  mensyariatkan  pernikahan dan  dijadikan  dasar  yang  kuat  bagi  kehidupan manusia  karena  adanya  beberapa  nilai  yang tinggi  dan  beberapa  tujuan  yang  baik  bagi manusia,  makhluk  yang  dimuliakan  Allah SWT.Untuk  mencapai  kehidupan  yang  bahagia dan  menjauhi  ketimpangan  dan  penyimpangan, Allah  telah  membekali  syariat  dan  hukum- hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjadinya ketenangan, cinta  dan  kasih  sayang.  Sedangkan  menurut hukum  Islam,  Pernikahan  adalah  akad  yang sangat  kuat  atau miitsaaqon  ghaliidhan untuk menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah.
Pernikahan  merupakan  salah  satu  ciri kekuasaan Allah SWT, seorang isteri diciptakan dari  tulang  rusuk  suami.Hal  ini  agar  setiap pasangan  merasa  tenteram  dalam  menjalankan kehidupan  di  dunia.Selain  itu  Allah  SWT memberikan  rasa  kasih  sayang  kepada  setiap orang  yang  menikah.  Rasa  kasih    sayang  inilah yang  akan  memberikan  kebahagiaan  bagi keluarga.  Oleh  karena  itu,  orang  yang  tidak menikah,  baik  laki-laki  maupun  perempuan, tidak akan merasakan nikmat sebagaimana yang dirasakan  oleh  orang  yang  menikah  dalam aturan  syariat  Islam.  Mereka  tidak  akan merasakan  kebahagiaan  berkeluarga,  memiliki anak, dan lain sebagainya.
Pernikahan  adalah  sunnah  karuniah  yang apabila  dilaksanakan  akan  mendapat  pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah  rosul.  Menurut  bahasa,  nikah  adalah menggabungkan,  berkumpul  dan    menghimpun,
setiap  penggabungan  antara  dua  hal  disebut dengan nikah. Sedangkan definisi nikah menurut istilah adalah akad perkawinan yang sah. Perkawinan  merupakan  sunnatullah  yang umum  dan  berlaku  pada  semua  makhluknya, baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh- tumbuhan.Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah  SWT.,  sebagai  jalan  bagi  makhluknya untuk  berkembang  biak  untuk  melestarikan hidupnya.
Arti  pernikahan  menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah SWT berfirman:
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar- benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir.”
Keluarga  merupakan  gerbang  kekuatan sebuah masyarakat, karena setiap individu dalam keluarga akan mengusung nilai moral mereka ke dalam  sebuah  masyarakat.  Dengan  pendidikan keluarga  yang  baik,  akan  muncul  generasi  baru yang mempunyai nilai moral tinggi. Moral inilah yang  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung akan  membangun  identitas  sebuah  masyarakat bahkan  negara.  Membangun  keluarga  berarti membangun  sebuah  peradaban,  pendidikan keIslaman  yang  baik  dalam  keluarga  akan menjadikan keluarga tersebut memiliki karakter Islam  yang  kuat.  Segala  sesuatu  akan  baik  jika diawali dengan hal yang baik. Begitu pula dengan keluarga.
Keluarga akan menjadi keluarga yang baik jika  dimulai  dengan  sebuah  ikatan  suci  yang  di dalamnya  terdapat  perjanjian  yang  kuat  dalam bentuk  pernikahan.  Pernikahan  harus  didasari oleh niat. Niat yang benar akan mempermudah mewujudkan  keluarga  sakinah,  mawaddah,
Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8 Issue I, Juni 2021. Page 52-63     p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 warahmah  Jika  sudah  demikian  keluarga  akan dihiasi  oleh  keberkahan  yang  datang  dari  Allah SWT.    Membangun  peradaban  yang  baik  dan sehat bisa dimulai dengan membangun keluarga yang  sehat  secara  Islam,  sekecil  apapun kontribusi yang dilakukan akan selalu bermanfaat  dalam  membangun  peradaban  yang baik.  Allah  SWT  tidak  akan  menurunkan pertolongan-Nya  kecuali  manusia  tersebut mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Sebuah keluarga harus dilandasi oleh pernikahan dengan  niat  ibadah  kepada  Allah  SWT,  proses yang  benar  dalam  melangsungkan  perkawinan akan  berpengaruh  kepada  jalan  kehidupan keluarga itu sendiri.
Berbicara  tentang  perkawinan,  tidak terlepas dari apa yang disebut dengan maskawin atau  mahar  karena  hal  itu  merupakan  sesuatu yang  menjadi  hak  seorang  isteri  sebagai kompensasi  dari  sebuah  perkawinan  dengan seorang  laki-laki.  Dalam  pendapatlain  dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh seorang laki- laki  bukan  merupakan  pemberian,  melainkan sebagai  kompensasi  atas  kenikmatan  yang diperolehnya.  Mahar  adalah  harta  yang dikeluarkan  atau  manfaat  yang  dikeluarkan untuk  akad  nikah  atau  kewajiban  untuk melakukan  akad  nikah  dan  apa-apa  yang memiliki kaitan dengannya.
Dalam  hukum  perkawinan  Islam  mahar merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayar  oleh seorang  pengantin  laki-laki  kepada  pengantin perempuan  sesuai  dengan  kemampuannya. Mahar  atau  Mas  kawin  dalam  Bahasa  Arab adalah Shadaq diambil  dari  kata Ash-shidqi untuk menunjukkan betapa kuatnya cinta (keinginan)  sang  suami  terhadap  isteri.  Asalnya isim  masdar  dari  kata Ashadaqa, masdarnya Ishdaq diambil dari kata Shidqin (benar).Dinamakan Shadaq memberikan  arti benar-benar  cinta  nikah  dan  inilah  yang  pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  30, disebutkan  bahwa  calon  mempelai  pria  wajib membayar  mahar/mas  kawin  kepada  calon mempelai  wanita  yang  jumlahnya,  bentuk  dan jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak, sedangkan pada Pasal 31, disebutkan pula bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh  ajaran  Islam  Pembayaran  mahar  adalah wajib menurut al-Qur‟an, Allah SWT berfirman:
Artinya:  “Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian dengan  penuh  kerelaan,  kemudian  jika  mereka menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
Ayat  ini  dihadapkan  kepada  laki-laki  yang hendak  melangsungkan  perkawinan  supaya  dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya  itu  maharnya  dengan  jumlah  yang ditentukan.Pemberian tersebut muncul dari hati yang  tulus  ikhlas,  dengan  tidak  ada  maksud pergantian apapun. Pemberian mahar merupakan  pemberian  pertama  seorang  calon suami  kepada  calon  isterinya  yang  dilakukan pada waktu sebelum akad nikah. Dikatakan yang pertama  karena  sesudah  itu  akan  timbul beberapa  kewajiban  materil  yang  harus dilaksanakan  oleh  suami  selama  masa perkawinan untuk kelangsungan perkawinan itu. Dengan  pemberian  mahar  itu  seorang  suami dipersiapkan  dan  dibiasakan  untuk  menghadapi kewajiban  materiil  berikutnya,  sebagaimana dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  33  yang berbunyi:
a. Penyerahan  mahar  dilakukan  dengan tunai
b. Apabila calon mempelai pria menyetujui, penyerahan  mahar  boleh  ditangguhkan baik  untuk  keseluruhannya  atau  untuk sebagian.  mahar  yang  belum  ditunaikan menjadi hutang bagi calon mempelai pria.
Salah  satu  dari  usaha  Islam  ialah memperhatikan  dan  menghargai  wanita, yaitu  memberinya  hak  untuk  memegang urusannya.Di zaman jahiliyah hak perempuan  itu  dihilangkan  dan  disia-siakan sehingga  wali  dengan  semena-mena  dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan  kesempatan  untuk  mengurus hartanya  dan  menggunakannya,  kemudian Islam  datang  menghilangkan  belenggu  ini, kepadanya diberi hak mahar.
Nabi  Muhammad    SAW,  menghendaki mahar itu dalam bentuk yang wajar (sederhana). Pemberian  mahar  yang  wajar  itu  akan tergantung  pada  kedudukan  seseorang  dalam kehidupannya,  status  sosial  pihak-pihak  yang menikah  itu,  dan  dapat  berbeda  dari  satu tempat dengan tempat yang lain, dari satu masa ke  masa  yang  lain,  dari  satu  negeri  dengan
negeri yang lain. Ditinjau dari perkataan sehari- hari mahar sama dengan maskawin, akan tetapi dalam  masyarakat  adat  Indonesia,  adat  istiadat yang  berlaku  disuatu  daerah  di  Negara  kita, mahar  (itu)  tidak  sama  dengan  maskawin  yang biasa  diberikan  oleh  pihak  pria  kepada  pihak wanita. Menurut Hukum Adat, perkawinan yang berlaku  di  beberapa  daerah  di  Indonesia maskawin  mempunyai  fungsi  sendiri  yakni mengembalikan  keseimbangan  magis  dalam keluarga  pihak  perempuan  karena  wanita  yang kawin  itu  akan  pindah  atau  keluar  dari lingkungan keluarganya semula.
Dalam  hubungan  adat  istiadat  tersebut dikenal  dengan  adatperkawinan  suku  Banjar yang  merupakan  tradisi  pada  masyarakat  yang berdiam di pulau Kalimantan, yang menurut asal usul  sejarahnya  adalah  disebut  sebagai  suku Dayak, akan tetapi karena memeluk agama Islam maka  sekarang  ini  disebut  sebagai  suku  Banjar. Suku  Banjar  adalah  pemeluk  agama  Islam  yang terbanyak  di  pulau  Kalimantan,  atau  bisa  juga disebut  sebagai  suku/orang  Melayu  karena enggan  disebut    sebagai  orang  Dayak  yang identik dengan suku/orang non Muslim yang juga menjadi penduduk pulau Kalimantan.
Oleh  karena  itu  tidak  berlebihan  kiranya suku  Banjar  sebagai  pemeluk  Islam  yang  taat memadukan  dan  menerapkan  adat  budaya dalam  masyarakatnya  ke  dalam  tradisi Jujuran yang  merupakan  bagian  dari  adat  perkawinan suku Banjar yang banyak diberlakukan di wilayah Nusantara,  salah  satunya  yaitu  di  Kecamatan Pahandut  Kota  Palangka  Raya,  memang penduduk  di  Kecamatan  Pahandut  Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai suku, agama dan  budaya,  dari  berbagai  suku  yang  ada  selain Suku  Banjar  adalah  Dayak  dan  Jawa  dll.  Ketiga suku ini sangatlah menghormati dan melestarikan  adat  budaya  yang  dimiliki  masing- masing tidak terkecuali pada tradisi yang dikenal dengan  istilah Jujuran ,  yang  termasuk  dalam rangkaian adat perkawinan suku Banjar.
Jujuran adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar  kesepakatan  bersama  (pihak  orangtua), disini uang Jujuran dibedakan dengan mahar. Jujuran dalam  adat  perkawinan  Banjar
adalah  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  calon  pengantin  pria.Biasanya Jujuran ini berbentuk uang tunai.Zaman dahulu Jujuran berjumlah  empat  rupiah  sebagai  syarat sah nikah mengikuti agama Islam. Namun seiring berkembangnya  zaman  jumlah Jujuran ini mengalami perubahan, saat ini mahalnya Jujuran bagi  seorang  gadis  ditentukan  oleh  berbagai faktor, antara lain:
1. Status  sosial  orangtua  si  gadis, umpamanya  orangtua  si  gadis  adalah orang terpandang,
2. Kecantikan si gadis.
3. Tingkat pendidikan si gadis.
4. Pekerjaan.
5. Keinginan orangtua si gadis sebagai biaya perkawinan  dan  bekal  hidup  bagi  kedua mempelai.
Dalam  kebiasaan  masyarakat  suku  Banjar yang  berada  di  Kecamatan  Pahandut  Kota Palangka  Raya, Jujuran ini  turut  menentukan berhasil  atau  tidaknya  acara  perkawinan nantinya.Pernah ditemui cerita batalnya perkawinan  akibat  pihak  pria  tidak  bisa memenuhi permintaan besarnya Jujuran . Pada masyarakat umum jumlah Jujuran bisa juga diambil patokan dari besarnya Jujuran kebanyakan  orang  di  daerah  tersebut. Melekatnya  tradisi Jujuran pada  masyarakat  adat suku Banjar yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota  Palangka  Raya    ini  setidaknya  memantik dampak-dampak sosial diantaranya, status sosial kedudukan  pria  suku  Banjar  dalam  tradisi Jujuran adalah  pria  memiliki  kedudukan  yang tinggi karena pria yang memberikan Jujuran kepada  wanita,  namun  ada  juga pandangan bahwa kedudukan pria dalam tradisi Jujuran merupakan  pihak  yang  ditekan  oleh wanita  karena  yang  menentukan  besarnya jumlah Jujuran yang diminta adalah pihak wanita, munculnya  perasaan  cemas  dan  takut  karena khawatir jumlah Jujuran yang diminta tidak dapat dipenuhi  oleh  pihak  pria,  selain  itu  dampak sosial  yang  diterima  pria  suku  Banjar,  setelah melaksanakan  tradisi Jujuran adalah  penilaian positif yang berupa pujian atau penilaian negatif yang  berupa  sindiran  yang  datang  dari masyarakat,  sedangkan  dampak  psikologis
Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8 Issue I, Juni 2021. Page 52-63     p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993 setelah  melaksanakan  tradisi Jujuran adalah perasaan senang karena terhindar dari penilaian negatif  dari  masyarakat,  serta  adanya  perasaan bangga  karena  dengan  melaksanakan  tradisi Jujuran menaikkan  harga  diri  di  mata masyarakat.
Dampak  sosial  di  atas,  setidaknya  akan membuat  calon  pengantin  pria  ini  merasa tertahan untuk menikah, langkah mereka terasa berat,  hati  mereka  ragu-ragu  dan  nyali  mereka kecil  untuk  membangun  rumah  tangga.  Padahal agama  Islam  menganjurkan  memberi  semangat untuk  memperoleh  kebolehan  untuk  menikah, tujuannya  agar  keduanya  (pria  dan  wanita) memperoleh  kehalalan,  yang  mana  itu  semua tidak  akan  sempurna  diperoleh  kecuali  jika perantara menuju pernikahan telah dimudahkan jalannya.  Adapun  ukuran  kemudahannya  adalah ketika  bagi  seorang  yang  fakir  mampu menyerahkan hartanya kepada wanita tersebut. Adapun  yang  menjadi  pokok  permasalahan  ini adalah  :  Apa  dampak  dari  tradisi  pemberian uang Jujuran terhadap prosesi pernikahan? Bagaimana  pandangan  Hukum  Islam  terhadap tradisi Jujuran Masyarakat  suku  Banjar  di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif,  dengan  pengumpulan  data, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
D. Pembahasan
1. Pengertian Jujuran
Jujuran berasal  dari  kata  “jujur”  yang dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti uang  yang  diberikan  oleh  calon  pengantin  laki- laki  kepada  calon  pengantin  perempuan. Jujuran adalah  suatu  pemberian  dari  pihak  calon mempelai  pria  kepada  pihak  calon  mempelai wanita baik berupa uang maupun berupa benda. Jadi istilah Jujuransama dengan istilah mas kawin atau  mahar.  Menurut  Wikipedia  bahasa Banjar Jujuran adalah  “harta  yang  diberikan  oleh pihak  mempelai  laki-laki  (atau  keluarganya) kepada  mempelai  perempuan  (atau  keluarga dari mempelai perempuan pada saat pernikahan.” Menurut Alfani Daud
Jujuran merupakan  “besarnya  maskawin  yang harus  diserahkan  pihak  jejaka  kepada  pihak
gadis.” Jujuran merupakan  pemberian  dari  pihak laki-laki  kepada  pihak  perempuan  untuk  tujuan pernikahan.  Merupakan  adat  sukuBanjar, jumlahnya  ditentukan  oleh  pihak  perempuan  , tidak  termasuk  mahar  atau  seserahan. Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa Jujuran merupakan pemberian  calon  mempelai  laki-laki  kepada calon  mempelai  perempuan  berupa  uang  yang harus diberikan sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan.
2. Besarnya Jujuran
Besaran  nilai  Jujuran  tergantung  oleh beberapa  hal  seperti  latar  belakang  wanita, semakin  terpandang  dan  terhormat  keluarga wanita  tersebut  maka  semakin  tinggi  nilai Jujuran- nya. Selain itu Jujuran juga ditentukan oleh kecantikan,  semakin  cantik  paras  wanita tersebut  maka  semakin  tinggi  pula  nilai Jujuran - nya.  Saat  ini  faktor  yang  mempengaruhi  nilai Jujuran adalah  tingkat  pendidikan  si  wanita,  saat ini banyak wanita suku Banjar yang mengenyam pendidikan  cukup  tinggi  dan  telah  memiliki karir.Status dan karir wanita inipun menentukan faktor  yang  mempengaruhi  nilai Jujuran. Semakin tinggi  pendidikan  dan  karir  wanita  yang  akan dinikahi  maka  nilai Jujuran makin  tinggi  pula. Bentuk Jujuran atau  mahar  biasanya  berupa  uang atau  barang  berharga  lainnyadan  sering dilengkapi  dengan  seperangkat  alat  sholat  dan kitab suci AlQur‟an.
3. Dasar hukum Jujuran
Dalam  hukum  yang  berlaku  tentang Jujuran dalam  perkawinan  adalah  berdasarkan kepada  adat  atau  kebiasaan  pada  masyarakat suku  Banjar,  ini  terjadi  sejak  zaman  orangtua dulu,  ketika  Islam  masuk  di  daerah  Kalimantan Selatan,  namun  Islam  tidak  ada  menjelaskan tentang kedudukan Jujuran, tetapi Islam memiliki kaidah  hukum  yang  dapat  menjadi  pegangan, yaitu  mengakui  adat  suatu  masyarakat  yang dipandang  baik  secara  habitat  dan  berlaku umum dalam masyarakat tertentu.
Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan tentang kebolehan menjalankan hukum adat atau kebiasaan yang sudah  berlaku  sejak  dulu,  dan  ini  bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kaidah itu adalah sebagai berikut:
ﺍ َﺪﺎَﻌم ﺓ ﻛَﺣُﻣ ﱠ ٌﺔَﻣ
Artinya:“Adat  kebiasaan  dapat  ditetapkan sebagai hukum.” Dasar  ini  didukung  oleh  sumber  hukum yaitu Al-Qur‟an, sebagai mana firman Allah: Artinya:  “Jadilah  Engkau  Pemaaf  dan  suruhlah orang  mengerjakan  yang  ma'ruf,  serta berpalinglah  dari  pada  orang-orang  yang bodoh.”
Menurut  Usman  dalam  bukunya Kidah- Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyah, bahwa  adat  itu dapat  diterima  apabila  memenuhi  persyaratan- persyaratan berikut ini:
a. Perbuatan  yang  dilakukan  logis  dan relevan  dengan  akal  sehat.  Syarat  ini menunjukkan  bahwa  adat  tersebut  tidak mungkin  berkenaan  dengan  perbuatan maksiat.
b. Perbuatan  dan  perkataan  yang  dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah mendarah daging tumbuh dan berkembang pada masyarakakat tersebut.
c. Tidak  bertentangan  dengan  Al- qur‟an dan Al-hadits.
d. Tidak mendatangkan dengan kemudharatan serta sejalan dengan akal dan jiwayang sejahtera.

## 4. Rukun dan syarat pernikahan
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan  sah  atau  tidaknya  pekerjaan (ibadah),  dan  sesuatu  itu  termasuk  dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat atau  menurut  Hukum  Islam  calon  pengantin laki-laki/perempuan  dalam  perkawinan.  Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah  atau  tidaknya  suatu  pekerjaan  (ibadah), tetapi  sesuatu  itu  tidak  termasuk  dalam rangkaian  pekerjaan  itu,  seperti  menutup  aurat untuk  sholat,  menurut  Hukum  Islam  calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama  Islam.Untuk  sahnya  akad  pernikahan disyaratkan  empat  perkara  yaitu  mahar, walimah, saksi dan wali. Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah  dipenuhi,  dan  telah  maklum  bersama bahwa  rukun  adalah  sesuatu  yang  terwujudnya tergantung  padanya  karena  sesuatu  itu
merupakan  bagian  dasar  dan  termasuk  dalam hakikatnya.  Sedangkan  syarat  adalah  sesuatu yang harus ada dan harus terjadi agar akad nikah menjadi  sah,  akan  tetapi  ia  bukan  merupakan bagian  darinya  dan  tidak  termasuk  dalam Hakikatnya.
Pada  garis  besarnya  syarat  sah pernikahan itu ada dua yaitu:
1. Laki-laki  dan  perempuannya  sah  untuk dinikahi,  artinya  kedua  calon  pengantin adalah  orang  yang  bukan  haram  dinikahi, baik  karena  haram  untuk  sementara  atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.
Menurut  pendapat  Imam  Syafi‟i  bahwa rukun nikah ada lima macam:
1. Calon pengantin laki-laki.
2. Calon pengantin perempuan.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.
5. Sighat akad nikah.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  pada  Bab 5  bagian  kesatu  yaitu  rukun,  dalam  Pasal  14 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan itu harus ada:
a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi.
Dari  data-data  hasil  wawancara  yang diperoleh  dan  diuraikan  tersebut  di  atas,  maka Penulis  dapat  mengambil  analisis  tentang pandangan  dari  eman  subyek.  Pendapat responden  mengenai  pengertian Jujuran, sebab penentuan Jujuran, dasar  dalam  penentuan Jujuran, nominal  uang Jujuran, dampak  uang Jujuran tidak  diberikan,  dampak  jika  calon pengantin laki-laki tidak menyanggupi membayar mengenai  jumlah  uang Jujuran yang  diminta  dan pandangan  hukum  Islam  terhadap  cara  yang dilakukan kedua belah pihak dalam menyelesaikan  problematika  penentuan Jujuran , maka  dapat  diberikan  analisanya  tersebut dibawah ini.
Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8 Issue I, Juni 2021. Page 52-63     p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993
Sebagian  besar  responden  menyatakan bahwa, Jujuran sama  pengertiannya  dengan mahar atau maskawin. Sedangkan yang berbeda pendapat  hanya  dua  orang  yang  menyatakan bahwa Jujuran itu  tidak  sama  dengan  mahar, yang pertama memberikan kebebasan berpendapat bahwa Jujuran itu sama dengan duit atau  uang  mufakat,  yang  kedua  bahwa Jujuran tidak  sama  dengan  mahar  karena  mengandung unsur tawar menawar menurut adat Banjar.
Ada  juga  yang  memberikan  pengertian bahwa Jujuran sama  dengan  pemberian, maksudnya  adalah  pemberian  uang  dari  calon pengantin  laki-laki  kepada  calon  pengantin perempuan dari hasil mufakat kedua belah pihak yang nominal sebelumnya telah diminta terlebih dahulu oleh pihak wali perempuan.
Jika  memang Jujuran itu  merupakan pemberian  dari  hasil  kemufakatan  maka  hukum Islam  membolehkannya,  dasarnya  adalah  Al- Qur‟an surah Annisa ayat 4 :
Artinya:  “Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian dengan  penuh  kerelaan,  kemudian  jika  mereka menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari maskawin  itu  dengan  senang  hati,  Maka makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya  ditetapkan  atas  persetujuan  kedua pihak,  karena  pemberian  itu  harus  dilakukan dengan  ikhlas.Namun  jika  permintaan  wali  dari pihak  perempuan  meminta  uang Jujuran terlalu tinggi  atau  terlalu  besar  nominalnya,  Maka hukum  Islam  tidak  membenarkan  hal  tersebut, Sekalipun fuqaha’ sepakat bahwa tidak ada batas maksimal  dalam  mahar,  tetapi  seyogianya  tidak berlebihan,  khususnya  di  era  sekarang.  Hadits yang  diriwayatkan  dari  Rasulallah  SAW bersabda:
Artinya:  “Wanita  yang  sedikit  maharnya  lebih banyak berkahnya.”
َّنُه  ُ َسَْىَا  ِقا َﺪ َّصما  ُ ْىَْخ Artinya:  “Sebaik-baik  mahar  adalah  yang  paling mudah.”
Mahar diberikan kepada para isteri sebagai pemberian  wajib,  bukan  pembelian  atau  ganti rugi.Jika  isteri  setelah  menerima  maharnya tanpa  paksaan  lalu  memberikan  maharnya sebagian  bukan  karena  malu,  takut,  atau terkicuh,  maka  boleh  diterima.Hal  tersebut
tidak  disalahkan  atau  dianggap  dosa.Mahar menjadikan hati seorang isteri senang dan ridha menerima  kekuasaan  suaminya  kepada  dirinya, disamping  itu  mahar  juga  memiliki  andil  untuk memperkuat  hubungan  dan  menumbuhkan  tali kasih sayang dan cinta mencintai.
Setelah melihat pendapat responden pada tabel 2 yang berisi pendapat responden tentang sebab penentuan Jujuran,responden  1 (satu), 2 (dua),  3(tiga)  dan  6  (enam)  berpendapat  sama yaitu  harus  ada  mufakat  kedua  belah  pihak. Sedangkan  2  (dua)  responden  berpendapat berbeda  yaitu  responden  5  (lima)  menyatakan wajib  karena  sebelumnya  responden  tersebut telah  menyatakan  bahwa Jujuran itu  sama dengan maskawin atau mahar sesuai dengan Qs. An-nisa  ayat  4.  Responden  4  (empat) berpendapat sebab penentuan Jujuran itu adalah untuk  rencana  resepsi  pernikahan  yang diberikan oleh calon suami, padahal jika jujuran itu  merupakan  suatu  maskawin  atau  mahar maka  itu  bertentangan  karena  mahar  atau maskawin  itu  diberikan  ketika  akad  pernikahan yang langsung diberikan oleh pengantin laki-laki kepada  pengantin  perempuan  karena  mahar tersebut  merupakan  salah  satu    dari  hak  yang diberikan  oleh  suami  kepada  istri,  dengan lapadznya misal sebagai berikut “Saya nikah dan kawinkan  engkau  dengan  saudari  pulanah  binti pulang  dengan  mahar/maskawin  Rp.  100.000 dan  seperangkat  alat  sholat  dibayar  tunai.” Kemuadian calon pengantin laki-laki menjawab.“Saya  terima  nikahnya  pulanah  binti pulan dengan rmahar/maskawin tersebut tunai.” Setelah  melihat  pendapat  responden pada  tabel  3  tentang  dasar  dalam  penentuan Jujuran 2  (dua)  responden  menyatakan  sama yaitu  suka  sama  suka  dan  4  (empat)  lainnya menyatakan berbeda ada yang menyatakan dari kemampuan  laki-laki,    tergantung  mufakat,  dan ada  pula  yang  mengatakan  mahar  itu  sudah ditentukan  dari  KUA.  Menurut  analisis  Penulis jika Jujuran itu  sama  dengan  maskawin  maka Jujuran itu  tidak  sama  dengan  maskawin  atau mahar dalam pandangan hukum Islam.
Pertama , yang paling berhak menentukan  nilainya  adalah  wali  pengantin wanita.  Jika  maharnya  nilainya  di  bawah umumnya  nilai  mahar  yang  ada  di  masyarakat (mahar  mitsl)  karena  urusan  mahar,  urusan pengantin  wanita,  sehingga  dia  tidak  boleh
menentukan  sendiri.  Dalam  al-Mudawanah kitab fiqh Malikiyah dinyatakan, bahwa :
؟ ﺎَهِوْثِﻣ  َقا َﺪ َص  ْنِﻣ  َلَقَأ  َضَرَفْماَوى َضْرَأ  َلَ : ُّ ِلَِوما  َلﺎَقَو  ُتْي ِضَر  ْﺪَق : ْتَمﺎَقَف اَرَكَب  ْتَن َكَ  ْن ِ ﺎَف ْﻣَأ  ْنَ ِلِ ﺎَ ْيَْه ِ ا  َسْيَمَوِّيِمَوما  َلَ ِ ا ﺎ َضَّرمَا:َلﺎَق ﺎَه ِسْفَن  ِفِ  ُزِّوَ ُيُ  َسْيَم ﺎَهُر
Artinya:  “Jika  dia  gadis,  dan  mengatakan,  “Saya setuju.”  Sementara  wali  mengatakan tidak  setuju,  dan  mahar  kurang  dari nilai  mahar  mitsl,  menurut  Ibnul Qosim,  persetujuan  kembali  kepada wali,  bukan  ke  si  pengantin.Karena urusan dirinya, tidak boleh dikembalikan ke pribadinya.”
Namun jika mahar itu senilai mahar mitsl, maka persetujuan kembali kepada pihak wanita.
ُقاَﺪ َص  َوُه ﺎَهَم  ُج ْوَزما  َضَرَف  ْيِ َّلَّا  َن َكَ  ْوَمَو : ِسِﺎَقْما  ُنْبا  َلﺎَق ﺎَهُوْثِﻣ ﺎَهَمْوَق ُلْوَقما  َن َكَ  َضَ ْرَأ  َلَ : ُّ ِلِ َوما َلﺎَقَو  ُتْي ِضَر  ْﺪَق : ْتَمﺎَقَف ٌل ْوَق ﺎَنُهَه  ِّ ِلِ َوْوِن  ْنُكِي ْمَمَو
Artinya  :  “Ibnul  Qosim  mengatakan,  “Jika  yang mahar yang disediakan suami untuk si istri  adalah  “mahar  mitsl,  lalu  istri menyatakan  setuju.  Sementara  wali menyatakan  tidak  setuju,  maka persetujuan  yang  dianggap  adalah persetujuan  istri.  Dalam  hal  ini,  wali tidak punya hak pendapat.”
Kedua , yang paling berhak menentukan nilai mahar adalah pengantin wanita. Sementara wali  sama  sekali  tidak  berhak  menggugatnya. Meskipun nilainya di bawah mahar mitsl.Syahnun ulama Malikiyah  mengatakan, bahwa:
َلََأ  ٌزِئﺎَج ُهَّنَأ : ﺎَهَوْثِﻣ  ِقاَﺪ َص  ْنِﻣ  ِّلَقَأِب  ُتْي ِضَر اَذ ِ ا ﺎَ َّنَّ ِ ا :َلْيِق  ْﺪَقَو ﺎ َضِرِب  َّلَ ِ ا ﺎَ ُجُِّوَزُي  َلَ ﺎَ َّيِْهَو  َّنَأ ىَرَت
ْن ِ اَو  ٍقاَﺪ َصِب  ْتَي ِضَر اَذ ِ ﺎَف ؟ﺎَه ﺎَ ُجُِّوَزُي  ْنَأ  ُّ ِلِ َوما  َلََﻌَف :ﺎَهِوْثِﻣ  ِقاَﺪ َص  ْنِﻣ َّلَقَأ  َن َكَ
Artinya : “Ada yang berpendapat, jika pengantin setuju dengan mahar di bawah mahar mitsl,  itu  boleh.  Tidakkah  anda perhatikan  bahwa  wali  tidak  boleh menikahkan  si  wanita  kecuali  dengan
kerelaan si wanita?Jika si wanita ridha dengan  nilai  mahar,  meskipun  kurang dari  mahar  mitsl,  maka  wali  harus menikahkannya.”
Setelah melihat pendapat responden pada tabel 4 tentang nominal uang jujuran, 6 (enam) responden  berbeda  pendapat,  ada  yang mengatakan  Jujuran  itu  tidak  ada  nominalnya, uang  Rp.20.000,  terserah  kedua  belah  pihak, tergantung  ekonomi  masyarakat,  tergantung persetujuan perempuan, hasil musyawarah.
Sedangkan  hemat  penulis  bahwa  kalau Jujuran itu bukan termasuk dalam mahar, karena dalam  Hukum  Islam  mahar  itu  bukan  hanya nominal  semata  melainkan  bisa  dengan  benda atau  sejenisnya  bahkan  hafalan  ayat  suci  Al- qur‟an  pun  bisa  dijadikan  sebagai  mahar. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan  Muslim  ini  dijelaskan  bahwa  dibolehkannya maskawin  atau  mahar  dengan  hafalan  ayat-ayat suci  Al-qur‟an.  Karena  pendapat  para responden  hanya  menyangkutkan Jujuran itu dengan  materi  saja  berupa  uang.Maka Jujuran bukan  termasuk  dari  mahar  sesuai  anjuran dalam  hukum  Islam.  Setelah  melihat  pendapat reponden  pada  tabel  5  tentang  dampak  uang Jujuran yang tidak diberikan, 3 (tiga) responden menyatakan  sama  yaitu  berhutang  terlebih dahulu  setelah  itu  bayar  kemudian.  2  (dua) responden menyatakan sama yaitu pernikahannya  tidak  jadi  dilaksanakan  dan  akan batal, 1 (satu) responden menyatakan tidak jadi nikahnya dan bisa dituntut.
Oleh  sebab  itu  merupakan  suatu pemberatan  jika  memang    hanya  karena  uang jujuran yang  tidak  bisa  dipenuhi,  pernikahannya dibatalkan.  Dalam  hukum  Islam  nikah  itu  tidak boleh  dibuat  susah  atau  diberatkan  apalagi  jika kedua calon sudah suka sama suka. Abu Dawud meriwayatkan dari „Uqbah bin „Amir Radhiyallahu  anhu,  ia  mengatakan:  “Rasulullah SAW bersabda:
ُهُرـ َسْيَأ ِحﺎـَكِّنما  ُرـْيَخ

## .
Artinya :”Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah.”
Hadits  ini  HR.  Abu  Dawud  (no.  2117) kitab an-Nikaah, al-Hakim (II/182), ia menshahih-kannya  dan  menilainya  sesuai  syarat Syaikhan  (al-Bukhari-Muslim),  dan  Syaikh  al- Albani menilainya sesuai syarat Muslim. Lihat al- Irwaa‟  (VI/345).Hadits  ini  yang  mendasari Penulis  dalam  menganalis  jawaban  responden tersebut.Selain  hadits  tersebut  dalam  Pasal  31 Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh  ajaran  Islam.”  Setelah  melihat  pendapat responden pada tabel 6 tentang calon pengantin laki-laki  yang  tidak  sanggup  membayar  uang Jujuran. Dari 6 (enam) responsen.yang pendapatnya sama yaitu 2 (dua) responden yang mengatakan  bisa  dengan  jalan  musyawarah, sedangkan  4  (empat)  responden  lainnya berbeda  pendapat.  Ada  yang  menyatakan  bisa dengan diangsur, pendapat berikutnya jika tidak sanggup  maka  dibatalkan  pernikahannya,  ada yang  menyatakan  bisa  kawin  lari,  dan  ada  juga yang  mengatakan  bisa  dilakukan    tawar menawar berapa kesepakatannya yang disanggupi.
Berdasarkan pengalaman gagalnya pernikahan  karena  jujuran  di  luar  kesanggupan laki-laki  yang  akan  menikah  dengan  perempuan yang dilamarnya, maka hal tersebut bertentangan  dalam  hukum  Islam  karena  itu merupakan  pemberatan  kemampuan  bagi  calon pengantin  laki-laki,  sedangkan  menurut  hukum Islam  dalam  pernikahan  itu  tidak  boleh diberatkan  alasannya  sesuai  dengan  yang  telah Penulis  paparkan  sebelumnya  di  atas.  Hukum Islam  menghendaki  pernikahan  itu  mudah dilaksanakan  baik  dari  pelaksanaannya  maupun dari  maharnya,  sesuai  dengan  sabda  Rasulalloh SAW :

## ًﺔَنْؤُﻣ ُهُ َسَْيَأ ًﺔَﻛَرَب ِحﺎـَكَّنما َم َظْعَأ َّن ِ ا
Artinya  :  “Pernikahan  yang  paling  besar keberkahannya  ialah  yang  paling mudah maharnya.”
Hadits  di  atas  menjelaskan  bahwa keberkahan  dari  sebuah  pernikahan  adalah ketika maharnya mudah dan tidak memberatkan bagi pihak laki-laki.Rasulullah SAW mengajarkan kepada  kita  kemudahan  dalam  mahar  agar  kita meneladaninya.Imam Abu Dawud meriwayatkan
dari „Abdullah bin „Abbas Radhiyallahu anhuma, ia  mengatakan,  “Ketika  „Ali  bin  Abi  Thalib menikah  dengan  Fathimah,  maka  Rasulullah SAW  bersabda,  “Berikanlah  sesuatu  kepada Fatimah  (sebagai  mahar).”  Ali  menjawab  “Aku tidak  mempunyai  sesuatu.”  Beliau  bertsabda, “Di  mana  baju  besimu  ?”  Lalu  ia  memberikan baju  besinya  kepada  Fathimah,  kemudian menggaulinya.
Setelah melihat pendapat responden pada tabel  7  tentang  pandangan  hukum  Islam mengenai cara yang dilakukan kedua belah pihak dalam  menyelesaikan  problematika  penentuan Jujuran. Untuk  5  (Lima)  responden  diantaranya sama  mengemukakan  pendapatnya  yaitu  harus ada  mufakat  dari  kedua belah  pihak,  sedangkan 1  (satu)  diantaranya  berbeda  pendapat,  yaitu jika  mahar  itu  wajib  hukumnya  dan Jujuran itu sesuai  kemampuan  pihak  laki-laki.    Dari  tabel tersebut,  bahwa  agama  Islam  sebagai  agama yang  penuh rahmat  menerima  adat  dan  budaya selama tidak bertentangan dengan Syari‟at Islam dan  kebiasaan  tersebut  telah  menjadi  suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai  aturan  atau  norma  yang  harus  ditaati, maka  adat  tersebut  dapat  dijadikan  pijakan sebagai  suatu  hukum  Islam  yang  mengakui keefektifan  adat  istiadat  dalam  interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:
ﺍ َﺪﺎَﻌم ﺓ ﻛَﺣُﻣ ﱠ ٌﺔَﻣ
Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.” Dengan adanya tradisi tentang Jujuran yang berada  di  Kecamatan  Pahandut  Kota  Palangka Raya, jika itu memang tidak bertentangan, maka sesuai kaidah di atas hal tersebut diperbolehkan. Apabila  dihubungkan  dengan  macam-macam mata  pencaharian  penduduk  di  Kecamatan Pahandut  yang  apabila  dari  tingkat  ekonominya dinilai  cukup  memadai  untuk  memberikan Jujuran maka  hal  tersebut  bukanlah    sesuatu yang  memberatkan  karena Jujuran yang  diminta pihak  perempuan  dianggap  cukup  terjangkau, kalaupun itu menjadi hutang wajib dibayar oleh pihak  laki-laki  dengan  adanya  suatu  perjanjian perkawinan  sebelum  akad  nikah  dilaksanakan Hukum  Islam  memberikan  peluang  tersebut kepada  calon  mempelai  laki-laki  (suami)    dan calon  mempelai  perempuan  (istri)  untuk mengadakan  perjanjian  perkawinan  berkaitan dengan harta benda mereka sebelum

## dilaksanakan akad nikah apabila memang tradisi
Jujuran itu  dianggap  sebagai  pemberian  harta awal  dari  seorang  laki-laki  kepada  seorang perempuan yang akan dinikahinya. sedangkan  Hukum  Islam  mengakomodir tradisi Jujuran tersebut  sebagaimana  tercantum dalam  Kompilasi  Hukum  Islam    Pasal  30  yang berbunyi:  “Calon  mempelai  pria  wajib membayar  mahar  kepada  calon  mempelai wanita  yang  jumlah,  bentuk  dan  jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak,” dan Pasal 45 yang  berbunyi:  Kedua  calon  mempelai  dapat mengadakan  perjanjian  perkawinan  dalam bentuk:
1. Taklik talak dan
2. Perjanjian  lain  yang  tidak  bertentangan dengan hukum Islam,”

## Penutup
Peminangan menuju jenjang pernkahan salah satu yang dibicarakan adalah adanya Mahar atau Jujuran sudah kewajiban berdasarkan kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak,  berarti diterimanya  proses  lamaran  dan    pernikahan dapat  dilanjutkan  ke  akad  nikah  dan  walimah. Akan  tetapi Jujuran tidak  berhasil  disepakati sering  terjadi  batalnya  pernikahan,  yang membuat  si  Lelaki  dan  si  Perempuan  sudah terlanjur  saling  menyukai,  karena  terkendala tidak  disepakatinya  jumlah  Mahar/Jujuran dikhawatirkan mengakibatkan perbuatan Negatif/dilarang Agama dilakukan.
Sedangkan  dalam  pandangan  Hukum  Islam terhadap  tradisi Jujuran pada  masyarakat  suku Banjar  di  Kecamatan  Pahandut  Kota  Palangka Raya  adalah  berdasarkan  kaidah  Hukum  Islam yang  menyatakan  bahwa  adat  kebiasaan  dapat ditetapkan  sebagai  hukum  Maksudnya  ialah walaupum Jujuran tidak  termasuk  dalam  rukun dan syarat pernikahan namun keberadaan tradisi Jujuran tersebut  dapat  mempengaruhi  sah  atau tidak  sahnya  suatu  pernikahan,  kalau  identik dengan  mahar  maka  tanpa Jujuran batal pernikahan  tersebut  dan  kalau  tidak  identik dengan  mahar  akan  berlanjut  pernikahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Al-Qur’an
Alfatih,  Kitab  Al-Qur‟an  Al-Fatih  dengan alat  peraga  tajwid  kode  arab,  PT Insan Pustaka, 2012,
Binjai,  Abdul  Halim  Hasan, Tafsir  Al-Ahkam.
Jakarta, Kencana, 2006.

## B. Hadits
Ash-Shan‟ani,  Muhammad  bin  Ismail  Al- Amir,  Subul  As-Salam  Syarah Bulughul  Maram.  diterjemahkan oleh  Muhammad  Isnan  dkk,  dengan judul Subulus  Salam  –  Syarah
Bulughul maram. Jakarta, Darus Sunnah press jilid ke 2 cet. 9, 2013.
Fu‟ad  Abdul  Baqi,  Muhammad, Al-lu’lu  Wal Marjan, diterjemahkan  oleh  Taufik Munir,  dengan  judul Al-lu’lu  Wal Marjan, Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar,
2011
Hajar  Al-Asqolani,  Ibnu, Bulughul  Maram min  Adillatil  Ahkam, diterjemahkan oleh  Harun  Zen  dan  Mutaqin  , dengan  judul Bulughul  Maram, Jakarta: JABAL,  2011 Sabiq  Sayyid Fiqhus  Sunnah. diterjemahkan olehMoh. Abidun dkk, Fiqih Sunnah jilid  3.Jakarta,Pena  Pundi Aksara, 2011.

## C. Buku
Abdullah,  M.  Amin,  dkk., Metodologi Penelitian  Agama:  Pendekatan  Multi disipliner, Yogyakarta:  Kurnia  Kalam Semesta, 2006. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta,  Akademika  Pressindo,
2015.
Abidin,  Slamet  dan  H.  Aminudin, Fikih Munakahat 1, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999. Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama .    Jakarta,  PT  Raja Grafindo, 2002.
Arikunto,  Sursimi, Manajemen  Penelitian, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003.
Arifin, Jaenal, Kamus Ushul Fikih dalam Dua Bingkai  Ijtihad, Jakarta,  Kencana Prenada Media Group, 2012 Ariyadi,  Ariyadi.  "Metodologi  Istinbath  Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." Jurnal Hadratul Madaniyah 4.1 (2017): 32-39.
Asy-syuri,  Mazdi  bin  Manshur  bin  Sayyid, Tuhfah  al-Arusain, diterjemahkan olehAhmad  Syaikhu,  dengan  judul Mahkota Pengantin. Jakarta,2009. Ash-Syafa,  Burhan, Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 1998
Azam,  Muhammad  Aziz  Abdul  dan  Hawwas Sayyed  Wahhab  Abdul,  Al  usrotu  wa ahkamuha  fil  tashrii  I’l  islami. diterjemahkan  oleh  Abdul  Majid Khon, Fiqh  Munakahat. Jakarta, AMZAH, 2015
Baqry,    Sidi  Nazar, Kunci  Keutuhan  Rumah Tangga. Jakarta,  Pedoman  Ilmu  Jaya, cet. Ke-I, 1993.
Daud,  Alfani, Islam  dan  Masyarakat  Banjar, Jakarta:  Raja  Grapindo  Persada, 1997.
Departemen  Agama  RI, Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum  Islam  DI  Indonesia, Jakarta: Departemen RI, 2004 Djazuli,  A.  dan  Nurul  Aen, Ushul  Fiqh Metodologi  Hukum  Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
Djazuli,  A., Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam
Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah  yang  Praktis, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000.
Dimyati,  Mursimah, Perkawinan  Adat  Banjar Dan  Tata  Rias  Pengantin  Banjar  Dari Masa  Ke  Masa Banjarbaru:  PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2005.
Departemen  Agama  RI, Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Serta  Kompilasi  Hukum  Islam  Di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin,
Kamus  Ilmu  Ushul  Fikih, t.tp: AMZAH, 2005
Hafsh Usamah Bin kamal Bin „Abdir Razzaq, Abu, Isyratun  Nissa’  minal  alif  ilal  ya, diterjemahkan oleh Ahmad Syaikhu, dengan judul Panduan Nikah Lengkap (A  sampai  Z), Bogor:  PUSTAKA IBNU KATSIR, 2005 Khairul  Uman,  dkk. Ushul  Fikih  I, Bandung: CV. Pustaka setia, 2002. Khalaf,    Abdul  Wahhab, Kaidah-Kaidah Hukum  Islam  (Ilmu  Ushul  Fiqh), Jakarta: Raja Indo persada, 2002. Mahfudz, Gusti, Pola Perkawinan Adat Banjar Di  Kalimantan  Selatan ,  Yogyakarta: Lembaga  Kependudukan  UGM,  t.t., 2000.
Moleong,  Lexy, Metode  penelitian  kualitatif, Bandung:  PT  Remaja  Rosada  Karya, 1996.
Muhammad,  Syaikh  Kamil,    „uwaidah, Fiqih Wanita ,  Jakarta:  Pustaka  al-kautsar,
1998.
Nasution  S, Metode  Penelitian  Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1988 Syaik Ahmad Zad, Sahahih Fiqh As-Sunnah Li Annisa , Ditertejamhkan oleh Masturi Ilham  dan  Nurhadi,  dengan  judul Fikih Sunnah Wanita Panduan lengkap Menjadi  muslimah  shalehah ,  Jakarta Timur, Pustaka-Alkautsar 2008.
Syaikh  Muhammad  bin  Shaih  al-„Utsaimin,
Fiqh Al-Maratul
Muslimah. diterjemahkan  oleh  Faisal Saleh  dan  Yusuf  Hamdani, Shahih Fiqih  Wanita .  Jakarta,  Akbar  Media,
2014.
Syuaisyi‟,Syaikh Hafizh Ali, Kado
Pernikahan. Jakarta,    Pustaka  Al- Kautsar, 2005.
Tihami,  H.  M.A,    dan  Sohari  Sahrani, Fikih Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2010 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, 2005 Usman,  Muchlis, Kidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1999.
Usman,    Muhlish, Kaidah-Kaidah  Ushuliyah dan  Fiqhiyah  Pedoman  Dasar  Dalam
Pedoman  Hukum  Islam, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
„uwaidah,  Syaikh  Kamil  Muhammad    , Fiqih Wanita ,  Jakarta,  Pustaka  al-kautsar,
1998
D. Ensiklopedi
Ensiklopedi  Islam, jilid  I,  Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru Van Hoere, 1999
E. Internet
http://bjn.Wikipedia.org/wiki/jujuran,
(Diunduh pada tanggal 27 November 2016) http://galericerpen- flp.blogspot.com/2011/02/jujuran.ht ml,  (Diunduh  pada  tanggal  27 November 2016) Khairilmuslim.wordpress.com/2011/03/15/t
radisi-jujuran/. (Diunduh pada tanggal 28 November 2016)