## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM
Amiruddin Pabbu 1 , Syamsiar Arief 2
Universitas Indonesia Timur amiruddinpabbu4@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  pelaku  tindak pidana  tanpa  hak  menguasai  dan  membawa  senjata tajam  dan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum  hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak  menguasai  dan  membawa  senjata  tajam . Metode  Penelitian  yang  di  gunakan  yakni  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach) . Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Penerapan  hukum  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal  2  ayat  (1)  UU  Darurat  No.  12  Tahun  1951  yaitu  tentang  penyalahgunaan  senjata  tajam  Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki  senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa  penuntut  umum,  terpenuhinya  unsur-unsur  sesuai  dengan  pasal  yang  didakwakan  serta  undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan  dan  meringankan.  Adapun  pertimbangan  majelis  hakim  yang  telah  memutus  perkara  ini  yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
Kata kunci: Senjata Tajam.

## Abstract
The research objectives are to determine the application of material criminal law against perpetrators of criminal  acts  without the  right  to  control  and  carry  sharp  weapons  and  to  find  out the  legal  considerations  of judges  in  imposing  sanctions  on  perpetrators  of  criminal  acts  without  the  right  to  control  and  carry  sharp weapons.  The  research  method  used  is  normative  legal  research  with  a  research  approach  including  a  statute approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  application  of  the  law  to  the actions committed by the defendant HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA is in accordance with the  applicable  legal  regulations,  namely  Article  2  paragraph  (1)  of  the  Emergency  Law  No.  12  of  1951 concerning  the  misuse  of  sharp  weapons  Storing,  Carrying,  Mastering,  and  /  or  having  sharp  weapons.  Legal considerations by the judge started from the demands of the public prosecutor, the fulfillment of the elements in accordance  with  the  articles  charged  and  the  law  on  the  juvenile  criminal  justice  system  and  there  was  no justification, so that they were found guilty, as well as things that were burdensome and mitigating. As for the consideration of the panel of judges who decided on this case, namely that the defendant's actions could disturb the public.
Keywords: Stabbing weapon.

## PENDAHULUAN
Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHPidana)  Indonesia,  mengenai  penjatuhan  hukuman  terhadap orang  yang  telah  melakukan  suatu  pelanggaran  tindak  pidana,  sifatnya  ialah  memberikan pelajaran  supaya  tidak  mengulangi  perbuatan  yang  jahat,  dan  dapat  kembali  kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang yang baik.
Sebagai  warga  negara  yang  cinta  akan  keadilan,  maka  seyogyanyalah  apabila
senantiasa  diharapkan  sportivitas  pemerintah  dalam  melaksanakan  semua  peraturan  secara murni dan konsekuen.
lndonesia  sebenarnya  termasuk  negara  yang  cukup  berat  ketat  menerapkan  aturan kepemilikan  senjata  api  untuk  kalangan  sipil.  Ada  sejumlah  dasar  hukum  yang  mengatur mengenai  hal  ini,  mulai  dari  level  undang-undang  yakni  Undang-Undang  darurat  Republik Indonesia  nomor  12  tahun  1951  tentang  mengubah "ordonnantietijdelijke  bijzondere strafbepalingen" (stbl.  1948  Nomor  17)  dan  Undang-Undang  republik  Indonesia  dahulu nomor  8  tahun  1948 1 ,  Perpu  Nomor  20  Tahun  1960  Tentang  Kewenangan  Perizinan  yang diberikan Menurut Perundang- undangan mengenai senjata api 2 .
Salah  satu  masalah  yang  memprihatinkan  dan  harus  mendapatkan  perhatian  serius dari pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata tajam dan senjata api. Senjata tajam dan senjata api adalah barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat.
Pada  awalnya  senjata  digunakan  untuk  berburu  dan  sebagai  salah  satu  peralatan perang. Selain itu panah juga digunakan sebagai alat utama dalam olahraga panahan, namun saat  ini  banyak  disalah  gunakan  oleh  orang-orang  untuk  melakukan  kejahatan.  Busur  dan panah  juga  sering  digunakan  oleh  orang-orang  sebagai  senjata  saat  sedang  berperang  atau berkelahi.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  maraknya  perkelahian  antara  kelompok  dan perkelahian  antara  pelajar  dengan  menggunakan  ketapel  dan  panah  sebagai  senjata  mereka untuk menyerang lawan.
Kepemilikan  senjata  tajam  baik  yang  illegal  maupun  yang  legal  kurang  mendapat pengawasan  dari  masyarakat  umum,  aparat  kepolisian  dan  TNI,  hal  inilah  yang  memicu maraknya kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.
Masalah  penyalahgunaan  senjata  tajam  adalah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya  nyawa  seseorang  ataupun  orang  banyak.  Meskipun  senjata  tajam  sangat bermanfaat  dan  diperlukan  dalam  hal  pertahanan  dan  keamanan  serta  mempersenjatai  diri, mempertahankan,  membela  diri  dari  hal-hal  yang  mengancam  jiwa,  namun  apabila  disalah gunakan  atau  penggunaannya  tidak  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  yang  berlaku,
1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17)
2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 (20/1960) Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api
terlebih  lagi  dengan  peredaran  senjata  api  yang  dilakukan  secara  ilegal,  maka  akan menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  perorangan  maupun  masyarakat,  bahkan  dapat menimbulkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.
Dengan  Meningkatnya  kriminalitas  sebagai  akibat  dari  kepemilikan  senjata  tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan senjata  tajam,  terlebih  dahulu  perlu  diketahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya penyalahgunaan  senjata  tajam  serta  akibat  apa  yang  akan  ditimbulkan  dari  penyalahgunaan senjata  tajam  tersebut,  sehingga  kita  dapat  lebih  tahu  upaya-upaya  untuk  menanggulangi masalah  penyalahgunaan  senjata  tajam  tersebut.sehingga  kita  dapat  lebih  tahu  akibat  apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam.
Apabila  dicermati  upaya  yang  dilakukan  penegak  hukum  sudah  dapat  menekan ataupun  mengurangi  angka  kejahatan  dari  kepemilikan  senjata  tajam  dan  penggunaannya. Akan  tetapi  dengan  berkembangnya  era  globalisasi  saat  ini  dengan  segala  informasi, teknologi  dan  kebudayaan  yang  berkembang  sangat  pesat  hingga  keseluruh  dunia.  Bahkan saat  ini  senjata  tajam  dapat  diperjual  belikan  secara  online,  hal  ini  dapat  mempermudah masyarakat  dalam  kepemilikan  senjata  tajam  maupun  mempermudah  dalam  membuat  serta memproduksi  senjata  tajam  baik  diproduksi  secara  resmi  oleh  pabrik  senjata  tajam  atau industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.
Dengan  mudahnya  masyarakat  memiliki  senjata  tajam  ini  tidak  dapat  dipungkiri bahwa,  senjata  tajam  ini  sangat  digemari  masyarakat  untuk  melakukan  kriminal  seperti perampokan,  pertikaian  dan  perkelahian  dengan  memiliki  senjata  tajam  hal  ini  dapat Meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian  besar  bagi  kepentingan  masyarakat,  yaitu  hilangnya  keseimbangan,  ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif-empiris.  Metode  penelitian  yuridis  normatif-empiris  ialah  penggabungan antara  penelitian  yuridis  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur yuridis  empiris.  Dimana  Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat  hukum  dalam  artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, Makassar. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena Hakim yang memutus putusan pengadilan No. 84/Pid.Sus/2020/ PN Mks.
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.  Data  primer  digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  terkait  dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang  dilakukan  dengan  Hakim  yang  memutus  perkara  putusan  pengadilan  No. 84/Pid.Sus/2020/PN Mks. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research ) baik melalui pengumpulan dan inventarisasi  buku-buku  ilmu  hukum,  karya-karya  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan, internet,  media  cetak,  dokumen-dokumen,  termasuk  pula  data  yang  bersumber  dari Pengadilan  Negeri  Makassar  serta  bacaan  lainnya  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah yang akan dibahas.
Berdasarkan  data  primer  dan  sekunder  yang  telah  diperoleh  oleh  penulis  kemudian membandingkan  data  tersebut.  Penulis  menggunakan  teknik  deskriptif  yang  didasari  oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian  hasil  analisis  tersebut  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  penjelasan  dan penggambaran  kenyataan-kenyataan  atau  kondisi  objektif  yang  ditemukan  di  lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Hukum  Pidana  Materil  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak Menguasai  Dan  Membawa  Senjata  Tajam  Dalam  Putusan  No.  84/Pid.Sus/2020/PN Mks
Sebelum  membahas  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  materil  dalam  kasus  yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan  hukum  pidana  materil.  Hukum  pidana  materil  (Belanda: materiele  Strafrecht ;
Inggris: substantive  criminal  law ).  Hukum  pidana  materil  memuat  norma-norma(kaidah- kaidah),  yaitu  aturan-aturan  sebagai  pedoman  untuk  bersikap  dan  bertindak  dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau larangan 3 .
Hukum  pidana  materil  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  yang  menentukan  isi suatu  peraturan  atau  kaidah  hukum  yang  mengikat  setiap  orang.  Sumber  hukum  materil berasak dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, agama,  moral,  geografis,  politik  hukum, dan  lain-lain.  Hukum  materil ini  merupakan  factor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum.
Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut :
“Hukum  pidana  materil  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  disebut  berturut-turut, peraturan  umum  yang  dapat  diterapkan  terhadap  perbuatan  itu,  dan  pidana  yang diancamkan terhadap perbuatan itu.” 4
Selain pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa :
“Hukum  pidana  materil  adalah  kumpulan  aturan  hukum  yang  menentukan pelanggaran  pidana,  menetapkan  syarat-syarat  bagi  pelanggar  pidana  untuk  dapat dihukum,  menunjukkan  orang  dapat  dihukum  dan  dapat  menetapkan  hukuman  atas pelanggaran pidana.” 5

## 1. Identitas Terdakwa
Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara  pidana telah  menjatuhkan  putusan  perkara  atas  nama  terdakwa  HASBULLAH  Bin  BASO  Dg. NURU Alias BULLA, Tempat lahir Ujung Pandang, 02 Maret 1992, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin  Laki-Laki,  Kewarganegaraan  Indonesia,  Tempat  tinggal  Jl.  Jalan  Tanjung  Salipolo No. 23 Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas.

## 2. Dakwaan
Bahwa  ia  terdakwa  HASBULLAH  Bin  BASO  Dg.  NURU  Alias  BULLA  pada  hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu  yang  masih  termasuk  dalam  bulan  November  2019,  bertempat  di  Jalan  Tentara Pelajar  Kec.  Wajo  Kota  Makassar  atau  setidak-tidaknya  di  suatu  tempat-tempat  lain  yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Makassar,  tanpa  hak  menguasai,
3 Fran Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7
4 Amir  ilyas,  2012,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Rangkang  Education  Yogyakarta  &  pukar  Indonesia: Yogyakarta. Hlm 9
5 Leden Marpaung, 2006 , Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 55
membawa,  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan  sesuatu  senjata  penikam  atau  senjata penusuk berupa1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarung, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal  ketika  terdakwa  yang  sedang  duduk-duduk  di  sekitaran  jalan  Tentara  pelajar kemudian  terdakwa  didatangi  saksi  M.  Ihsan  Hakim  dan  saksi  Andi  Muh.  Tahlil  yang merupakan  anggota  polisi  yang  sedang  melakukan  pemantauan  di  Jalan  tersebut kemudian  melakukan  pemeriksaan  terhadap  terdakwa  dan  menemukan  1  (satu)  buah kerambit  lengkap  dengan  sarung  nya  yang  terselip  di  pinggang  terdakwa  sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di kantor Polsek Wajo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan sesuatu senjata penikam  atau  senjata  penusuk  berupa  1  (satu)  buah  kerambit  tidak  memiliki  ijin  dari pihak yang berwenang
Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa l2 Ayat (1) UU No. 12/DRT/1951

## 3. Tuntutan Penuntut Umum
Berdasarkan  uraian  yang  di  atas,  dan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  berhubungan  dengan  perkara  ini,maka  Jaksa  Penuntut  Umum  pada Kejaksaan Negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya Majelas Hakim Pengadilan Negeri Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  kiranya  berkenan  menjatuhkan putusanya terhadap terdakwa sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  HASBULLAH  Bin  BASO  Dg.  NURU  Alias  BULLA  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana tanpa  hak  tanpa  hak menguasai,  membawa  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan  sesuatu  senjata penikam  atau  senjata  penusuk melanggar  pasal  2  Ayat  (1)  UU  No.12/Drt/1951  LN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  HASBULLAH  Bin  BASO  Dg.  NURU  Alias BULLA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. 1  (satu)  buah  kerambit  (model  senjata  khas  Sumatera  barat)  yang  mempunyai  panjang ukuran lebih 19 cm lengkap dengan sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.5.000,-  (lima  ribu rupiah);

## 4. Amar Putusan
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan  Terdakwa HASBULLAH  Bin  BASO  Dg.  NURU  Alias  BULLA telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ TANPA  HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kerambit (model senjata khas Sumatera barat) yang mempunyai panjang ukuran lebih 19 cm lengkap dengan sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Hakim  Majelis  pada  hari Rabu ,  tanggal 4  Maret  2020 ,  oleh  kami: RIYANTO  ALOYSIUS,  SH. sebagai  Hakim Ketua  Majelis, DODDY  HENDRASAKTI,  SH. dan MUHAMMAD  SALAM  GIRI BASUKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga  diucapkan  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  Majelis didampingi  Hakim-Hakim  Anggota  Majelis  tersebut,  dibantu BESSE  MARWIYAWATI, SH. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri ANGELITA FUJI LESTARI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

## 5. Analisis Penulis
Dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  hakim  dituntut  untuk  mencari  dan  membuktikan kebenaran  materil  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  terbukti  di  persidangan.  Dengan mengetahui  fakta-  fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  maka  pembuktian  mengenai  unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.
Menanggapi hal tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan hakim  Riyanto Aloysius, SH selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 84/Pid.B/2020/PN.Mks.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  analisis  penulis,  maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkara yakni pasal 2 ayat (1)  undang-undang  Nomor  12/Drt/1951  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Dengan  terungkapnyafakta-fakta  di  persidangan  maka  benar  terdakwa menguasai dalam miliknya dan menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dalam  hal  ini  adalah  sebuah  kerambit  yang  pada  kenyataannya  bukan  merupakan  alat  yang digunakan  untuk  keperluan  pertanian,  alat  untuk  keperluan  rumah  tangga,  maupun  benda pusaka,  selain  itu  terdakwa  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  senjata tersebut.  Maka  perbuatan  terdakwa  telah memenuhi  segala  unsur-unsur  sebagaimana  dalam surat dakwaan.
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Tanpa  Hak  Menguasai  Dan  Membawa  Senjata  Tajam  Pada  Putusan  No. 84/Pid.Sus/2020/PN Mks .

## 1. Pertimbangan Hakim
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi  -  Saksi,  keterangan  Terdakwa, serta  barang  bukti  yang  diajukan  didalam  persidangan,  setelah  dihubungkan  satu  sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa  benar  Terdakwa  HASBULLAH  Bin  BASO  Dg.  NURU  Alias  BULLA  pada hari  Jumat,  tanggal  15  November  2019,  sekitar  jam  14.30  Wita,  bertempat  di  Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa  benar  berawal  ketika  Terdakwa  yang  sedang  duduk-duduk  di  sekitaran  jalan Tentara  Pelajar  kemudian  Terdakwa  didatangi  Saksi  M.  IHSAN  HAKIM  dan  Saksi ANDI  MUH.  TAHLIL  yang  merupakan  Anggota  Polisi  yang  sedang  melakukan pemantauan  di  jalan  tersebut,  kemudian melakukan  pemeriksaan terhadap  Terdakwa dan  menemukan  1  (satu)  buah  kerambit  lengkap  dengan  sarungnya  yang  terselip dipinggang Terdakwa;
- Bahwa  benar  Terdakwa  didalam  menguasai,  membawa,  mempunyai,  menyimpan sesuatu  senjata  penikam  atau  senjata  penusuk  berupa  1  (satu)  buah  kerambit  tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta-fakta  hukum  tersebut  selanjutnya  Hakim
Majelis    akan  mempertimbangkan  apakah  Terdakwa  dapat  dinyatakan  bersalah  serta  dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  diajukan  kemuka  persidangan  ini  karena  didakwa dengan  dakwaan  yang  disusun  dalam  bentuk  Dakwaan  Tunggal,  yaitu  perbuatan  Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
Menimbang,  bahwa  adapun  unsur-unsur  dalam  Dakwaan  Tunggal  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa, mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan, mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: Unsur ke-1: BARANG SIAPA:
Menimbang,  bahwa  unsur  “Barang  Siapa”  berarti  menunjuk  pada  manusia  pribadi sebagai  subyek  hukum  dari  suatu  tindak  pidana,  oleh  karena  itu  perkataan  Barang  Siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi  dan  keterangan  Terdakwa yang  telah  membenarkan  identitasnya  sebagaimana  tersebut  didalam  surat  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum  yang  dibacakan  dimuka  persidangan,  Hakim  Majelis  memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana  ini  adalah  Terdakwa  HASBULLAH  Bin  BASO  Dg.  NURU  Alias  BULLA,  dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Unsur ke-2: TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN
ATAU MENCOBA

## MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI
DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN,
MENGANGKUT,
MENYEMBUNYIKAN,

## MEMPERGUNAKAN
ATAU MENGELUARKAN  DARI  INDONESIA  SENJATA  PEMUKUL,  SENJATA  PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK:
Menimbang,  bahwa  pengertian  dari  tanpa  hak  adalah  bertentangan  dengan  undang-
undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;
Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat 12/1951 menyebutkan:
“Dalam  pengertian  senjata  pemukul,  senjata  penikam  atau  senjata  penusuk  dalam pasal  ini,  tidak  termasuk  barang-barang  yang  nyata-nyata  dimaksudkan  untuk  dipergunakan guna  pertanian,  atau  untuk  pekerjaan-pekerjaan  rumah  tangga  atau  untuk  kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”;
Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini didalamnya terdiri dari beberapa perbuatan tindak pidana, dimana dari beberapa perbuatan tindak pidana tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya,  akan  tetapi  apabila  salah  satu  dari  beberapa  perbuatan  tindak  pidana  tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi;
Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:
- Bahwa  benar  Terdakwa  HASBULLAH  Bin  BASO  Dg.  NURU  Alias  BULLA  pada hari  Jumat,  tanggal  15  November  2019,  sekitar  jam  14.30  Wita,  bertempat  di  Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa  benar  berawal  ketika  Terdakwa  yang  sedang  duduk-duduk  di  sekitaran  jalan Tentara  Pelajar  kemudian  Terdakwa  didatangi  Saksi  M.  IHSAN  HAKIM  dan  Saksi ANDI  MUH.  TAHLIL  yang  merupakan  Anggota  Polisi  yang  sedang  melakukan pemantauan  di  jalan  tersebut,  kemudian melakukan  pemeriksaan terhadap  Terdakwa dan  menemukan  1  (satu)  buah  kerambit  lengkap  dengan  sarungnya  yang  terselip dipinggang Terdakwa;
- Bahwa  benar  Terdakwa  didalam  menguasai,  membawa,  mempunyai,  menyimpan sesuatu  senjata  penikam  atau  senjata  penusuk  berupa  1  (satu)  buah  kerambit  tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  tersebut  dapat  diketahui bahwa  Terdakwa  telah  membawa  1  (satu)  buah  kerambit  lengkap  dengan  sarungnya  yang terselip dipinggang Terdakwa, dan didalam membawa 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarungnya  tersebut  dilakukan  Terdakwa  dengan  tanpa  hak  karena  tidak  dilengkapi  dengan surat  ijin  dari  yang  berwenang  serta  bertentangan  dengan  undang-undang  (hukum  tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;
Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarungnya  yang ditunjukkan kepada Terdakwa dimuka persidangan dibenarkan oleh
Terdakwa  bahwa  barang  bukti  tersebut  adalah  milik  Terdakwa,  sedangkan  1  (satu)  buah kerambit  lengkap  dengan  sarungnya  milik  Terdakwa  tersebut  tidak  termasuk  barang-barang yang  nyata-nyata  dimaksudkan  untuk  dipergunakan  guna  pertanian,  atau  untuk  pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata  mempunyai  tujuan  sebagai  barang  pusaka  atau  barang  kuno  atau  barang  ajaib (merkwaardigheid) sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat 12/1951;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dengan  demikian  unsur membawa senjata penikam telah terpenuhi;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur  dari  Dakwaan  Tunggal  ini  telah terpenuhi  maka  dakwaan  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951  dalam Dakwaan Tunggal ini dengan demikian telah terbukti;
Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang  dapat  menghapuskan  kesalahan  maupun  menghapuskan  pidana  bagi  Terdakwa, sedangkan Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut  Umum  dalam  Dakwaan  Tunggal  tersebut,  perbuatan  mana  adalah  kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;
Menimbang,  bahwa  terhadap  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  selama jalannya  pemeriksaan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  Ayat  (4)  KUHAP,  maka  masa penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  tersebut  haruslah  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini  Terdakwa  telah ditahan  maka  terdapat  cukup  alasan  bagi  Hakim  Majelis  untuk  menetapkan  agar  Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kerambit (model senjata khas Sumatera barat) yang mempunyai panjang ukuran lebih 19 cm lengkap dengan sarungnya;
Oleh karena merupakan barang terlarang maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;
Menimbang,  bahwa  sebelum  Hakim  Majelis  menjatuhkan  pidana  yang  sepadan
dengan  perbuatan  Terdakwa,  terlebih  dahulu  akan  dipertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
HAL-HAL YANG MERINGANKAN:
- Bahwa  Terdakwa  bersikap  sopan  didalam  persidangan  dan  mengakui  terus  terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  merasa  bersalah  serta  berjanji  tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  Hakim  Majelis  akan mempertimbangkan  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  yang  dipandang  cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa

## 2. Analisis Penulis
Putusan  hakim  atau  putusan  pengadilan  merupakan  aspek  penting  dan  diperlukan untuk  menyelesaikan  perkara  pidana.  Putusan  hakim  berguna  bagi  terdakwa  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  tentang  statusnya.  Dalam  menjatuhkan  putusan,  keputusan hakim  harus  mencerminkan  keadilan.  Hakim  dituntut  untuk  memiliki  keyakinan  dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan tinjauan Yuridis berapapun  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  tidak  menjadi  permasalahan  selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  berupa  sanksi  pidana  sehingga  putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Selain itu dalam menjatuhkan  pidana  bukan  hanya  faktor  yuridis  yang  harus  diperhatikan  oleh  hakim  tetapi juga  faktor  sosiologinya  yang  mengarah  pada  latar  belakang  mengapa  terjadi  kejahatan tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  baik  melalui  wawancara terhadap  hakim  yang  terkait  pada  perkara  dalam  tulisan  ini,  maupun  studi  kepustakaan  dari dokumen- dokumen  yang terkait, dapat penulis simpulkan berdasarkan putusan perkara No. 84/Pid.B/2020/PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias  BULLA  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  telah  melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hal-hal yang terungkap dipersidangan sepenuhnya  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  Darurat
Nomor  12  Tahun  1951.  Terdakwa  kemudian  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  8  bulan  dan dikurangi masa penahanan. Selain itu terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
Rumusan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951  yaitu  Membawa,  menyimpan,  menguasai  dan  atau  memiliki  senjata  tajam/senjata penusuk.  Akan  tetapi  karena  dalam  putusan  ini,  perbuatan  yang  terbukti  menurut  Majelis Hakim  adalah  hanya  unsur  “tanpa  hak  menguasai  dan  membawa  senjata  tajam/senjata penusuk” saja, sehingga unsur tersebut dianggap telah terbukti.
Dengan  demikian  dan  berdasarkan  hal-hal  diatas,  maka  prosedur  persidangan  dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 84/Pid.B/2020/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## KESIMPULAN
Penerapan  hukum  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  HASBULLAH  Bin BASO  Dg.  NURU  Alias  BULLA  telah  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku  yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam ( Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam atau senjata penusuk). Dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  tersebut  tidak  ada  alasan  pembenar  atas  perbuatan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan  sesuai  dengan  putusan yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim,  dengan  menjalani  pidana  tindakan  selama  8  (delapan) bulan di Dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup  banyak,  mulai  dari  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  terpenuhinya  unsur-unsur  sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada  alasan  pembenar,  sehingga  dinyatakan  bersalah,  serta  hal-hal  yang  memberatkan  dam meringankan.  Adapun  pertimbangan  majelis  hakim  yang  telah  memutus  perkara  ini  yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amir  ilyas,  2012,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Rangkang  Education  Yogyakarta  &  puKAR Indonesia: Yogyakarta.
Fran  Maramis,  2013,  Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia,  PT  RajaGrafindo
Persada,Jakarta.
Leden Marpaung, 2006 , Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta.

## Undang-Undang
1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17).
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 (20/1960) Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang- Undangan Mengenai Senjata Api.