## EKSPLORASI ATAS PRAKTIK DAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KERAJAAN WAJO’ ABAD KE-15/16 DAN KOMPATIBILITASNYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI MODERN

## EXPLORATION ON DEMOCRATIC VALUES AND PRACTICES IN WAJO ’ HISTORIC KINGDOM IN THE 15 TH AND 16 TH CENTURY AND THEIR COMPATIBILITY WITH THE MODERN DEMOCRATIC SYSTEM

## Wahyuddin Halim
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar wahyuddin.halim@anu.edu.au

## Abstract
This  paper  explores  the  practice  of  democratic  values  in  political  system  of  the  traditional  Bugis  state  or kingdom of Wajo’ in South Sulawesi during its golden era around the end of the 15 th and the early 16 th century. Long before similar values were established in the 18 th century Europe, in Wajo’ they had been part of the state system, developing Wajo’ as unique kingdom among other Bugis-Makassar kingdoms in the southern Sulawesi. Some scholars have claimed Wajo’ as ‘democratic-aristocratic kingdom’ (Pelras, 2006),  ‘aristocratic republic’ (Mattulada,  1991a),  and  ‘democratic  kingdom’  (Abidin,  1983).  Based  on  literature  review  on  the  traditional manuscripts  (B.  Lontara’),  as  have  been  transliterated  and  explained  by  some  scholars  of  Bugis  history  and culture, I describe some democratic practices in Wajo’ political and moral system (pangngadereng), such as the state’s acknowledgment and respect to its people’s right for freedom, the freedom of speech, the existence of a board of the highest lords which is similar to people’s representative body in the modern political system, the king election, and the people’s equal right before the law.

## Keywords: Democracy, local wisdom, political system, Wajo’ kingdom, freedom

## Abstrak
Tulisan ini menggali praktik nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik dari kerajaan Bugis tradisional Wajo’ di Sulawesi  Selatan  selama  era  kejayaannya  pada  sekitar  akhir  abad  ke-15  dan  awal  abad  ke-16.  Lama  sebelum nilai-nilai  yang  kurang  lebih  sama  dipraktikkan  di  Eropa  pada  abad  ke-18,  nilai-nilai  tersebut  telah  menjadi sistem  kerajaan  di  Wajo’,  dan  membuatnya  menjadi  kerajaan  yang  cukup  unik  di  antara  kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar  lainnya  di  bagian  selatan  Pulau  Sulawesi.  Beberapa  sarjana  telah  menyebut  Wajo’  sebagai ‘kerajaan  aristokratik  demokratis’  (Pelras,  2006),  ‘republik  aristokratis’  (Mattulada, 1991a )  dan  ‘kerajaan demokratis’  (Abidin,  1983).  Berdasarkan  atas  pembacaan  cermat  atas  sejumlah  manuskrip  tradisional  (Bugis: Lontara’ ),  sebagaimana  ditransliterasi  dan  diulas  oleh  beberapa  pakar  sejarah  dan  budaya  Bugis,  penulis mendeskripsikan  beberapa  praktik  dasar  demokrasi  dalam  sistem  politik  dan  moral  ( pangngadereng )  seperti pengakuan dan penghormatan kerajaan atas hak-hak kebebasan rakyatnya, adanya kebebasan berbicara, adanya dewan pertuanan tertinggi yang agak menyerupai dewan perwakilan rakyat di sistem demokrasi politik modern, sistem pemilihan raja dan kesamaan hak semua orang di hadapan hukum.
Kata kunci: Demokrasi, Kearifan Lokal, Sistem Politik, Kerajaan Wajo’, Kebebasan

## Pendahuluan
Sudah  sejak  lama  di  kalangan  budayawan dan  pemerintah  lokal  di  Indonesia  mencuat gagasan  menggali,  menginventarisasi,  mereinvensi dan  merevitalisasi  kearifan  lokal  ( local  wisdom ) tentang kepemimpinan ( leadership ) dan kepemerintahan ( governance ), khususnya yang memiliki kompatibilitas dengan  kehidupan  masyarakat  modern.  Gagasan seperti  ini  dipandang  semakin  penting  terutama setelah  euforia  kebebasan  dan  demokrasi menyeruak  di  sejumlah  kawasan  di  dunia.
Menjelang  akhir  milennium  kedua,  sejumlah negara  di  Eropa  Timur,  misalnya,  menumbangkan pemerintahan  totaliter  mereka  yang  telah berkuasa  hampir  setengah  abad.  Sementara  itu, republik-republik  pecahan  Uni  Soviet  masih berjuang menuntaskan penggantian rezim Komunis  yang  telah  berkuasa  hampir  75  tahun dengan suatu tatanan demokrasi baru.
Perubahan  politik  yang  luar  biasa  di Eropa itu telah menjadi salah satu pemantik bagi bangsa-bangsa  di  bagian  dunia  lainnya  untuk
berubah  dan  mengubah  sistem  politik  masing- masing menjadi lebih demokratis. Amerika Utara dan  sebagian  besar  Amerika  Selatan  kini  boleh dikatakan  cukup  wajar  mengklaim  diri  sebagai bumi  demokrasi.  Afrika  sedang  mengalami zaman  reformasi  demokratis  yang  tidak  pernah terjadi  sebelumnya.  Salah  satu  pendorong munculnya  Musim  Semi  Arab  ( Arab  Spring ) dalam  satu  dekade  terakhir  ini  adalah  semangat bangsa-bangsa Arab mereformasi sistem ketatanegaraan  mereka  yang  selama  ini  bersifat monarki absolutis dan otoritarian menjadi sistem pemerintahan demokratis. Sementara itu, konsolidasi demokrasi    (liberal)  terus  berlangsung  di  sejumlah negara  di  Asia,  khususnya  di  India  dan Indonesia.
Gejala  mendunia  ini  meruntuhkan  keraguan banyak  orang  bahwa  demokrasi,  khususnya demokrasi  liberal  modern,  adalah  benda  antik khas  Barat  yang  tidak  dapat  bersemi  dengan subur  dalam  budaya  non-Barat,  lebih-lebih  di negeri-negeri  Muslim.  Namun,  pengalaman Indonesia,  sebagai  negara  dengan  konsentrasi penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia,  dalam membangun  kehidupan  bernegara  yang  demokratis telah  banyak  mendapat  pujian.  Menurut  Mujani (2007),  pengalaman  Indonesia  dalam  berdemokrasi turut  meruntuhkan  asumsi  bahwa  negeri-negeri Muslim  sangat  tidak  kompatibel  dan  kondusif sebagai  lahan  subur  bagi  tumbuhnya  sistem politik  demokratis.  Di  suatu  dunia  tempat demokrasi dipraktikkan di negara-negara lainnya seperti  Jepang,  Italia  dan  Venezuela,  terlihat bahwa  lembaga-lembaga  demokrasi  secara  sah dapat  mengaku  menampung  aspirasi  universal manusia  bagi  kebebasan  dan  pemerintahan sendiri. Ringkasnya, semangat demokrasi ternyata  terus  berlanjut  dan  meluas:  dari Mongolia,  Taiwan  sampai  Yaman  di  Asia,  dan dari  Senegal,  Gabon  dan  Kongo  sampai  Angola dan Afrika Selatan di Afrika.
Tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa  prinsip-prinsip  atau  sistem  pemerintahan demokratis  ternyata  bukan  sesuatu  yang  baru dikenal dan dipraktikkan dalam sejarah masyarakat  Eropa  Barat  dan  Amerika  Utara, khususnya di awal abad ke-17. Pada kenyatannya, unsur-unsur masyarakat demokratis telah  menjadi  salah  satu  sistem  kehidupan bermasyarakat  di  kawasan  lain  di  dunia, termasuk di Nusantara, pada sekitar satu atau dua abad  sebelum  dipraktikkan  di  kedua  benua  yang disebutkan  di  atas.  Dalam  berbagai  literatur tentang  demokrasi  disebutkan  bahwa,  secara
umum,  saka  guru  demokrasi  minimal  mencakup unsur-unsur  berikut  ini:  (1)  kedaulatan  rakyat; (2)  pemerintahan  berdasarkan  persetujuan  dari yang  diperintah;  (3)  kekuasaan  mayoritas;  (4) hak-hak  minoritas;  (5)  jaminan  atas  hak-hak asasi  manusia;  (6)  pemilihan  yang  bebas  dan jujur;  (7)  proses  hukum  yang  wajar;  (8) pembatasan kekuasaan pemerintah secara konstitusional;  (9)  pluralisme  sosial,  ekonomi, dan  politik  sebagai  elemen-elemen  masyarakat sipil  (CCE,  2007).  Selain  itu,  diperlukan  pula adanya penghormatan terhadap nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Seperti diringkaskan oleh Friedman (1992, 75).
‘ Democracy  implies  that  the  people organized  into  political  communities are  the  ultimate  source  of  sovereign power  over  their  life  spaces,  which,  in the  modern  era,  constitute  precisely bounded  territories.  As  “the  executive organ”  of  the  political  community,  the state is sovereign over its territory only by extension of the people’s sovereignty. For all its actions, the state is accountable to the community’ .
(Demokrasi  menyiratkan  makna  bahwa orang-orang  yang  diatur  dalam  komunitas politik  adalah  sumber  tertinggi  dari kekuasaan  yang  berdaulat  atas  ruang hidup  mereka,  yang  persisnya,  dalam era  modern,  membentuk  wilayah- wilayah  yang  terikat.  Sebagai  “organ pemerintahan”  dari  masyarakat  politik tersebut, negara berdaulat atas wilayahnya hanya  berkat  perluasan  kedaulatan orang-orang  yang  tinggal  di  dalamnya. Untuk  seluruh  tindakannya,  negara bertanggung jawab kepada masyarakatnya).
Prinsip-Prinsip Demokrasi, Kebebasan, HAM, dan Civil Society dalam Kerajaan Bugis-Makassar Tradisional
Sejumlah sarjana telah berupaya mengeksplorasi  dan  me-reinvensi  nilai-nilai demokrasi  dalam  kebudayaan  Bugis-Makassar masa  lalu.  H.A.  Kadir  Manyambeang,  misalnya, melakukan  penelusuran  terhadap  bibit-bibit demokrasi  dalam  kebudayaan  etnik  Makassar ketika  menyampaikan  pidato  pengukuhannya sebagai  Guru  Besar  di  Universitas  Hasanuddin (Ibrahim,  2003).  Professor  Andi  Zainal  Abidin, dalam  beberapa  karyanya  (khususnya Wajo’ pada  Abad  XV-XVI:  Suatu  Penggalian  Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan [1983] dan Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum,
Negara dan Dunia Luar [1985]) mengemukakan adanya  tatanan  kehidupan  demokratis  dalam masyarakat  Bugis  Wajo’  di  era  kerajaan historisnya. Sementara itu, Anwar Ibrahim dalam karyanya Sulesana:  Kumpulan  Esai  tentang Demokrasi  dan  Kearifan  Lokal (2003)  menulis tentang  ide  demokrasi  dalam  budaya  Bugis- Makassar, khususnya di kerajaan-kerajaan Gowa, Bone,  Soppeng,  dan  Luwu’.  Para  sarjana  ini berpendapat  bahwa  prinsip-prinsip  demokrasi dan  kebebasan  sedikit  banyak  dapat  dilacak dalam  kehidupan  masyarakat  di  kerajaan- kerajaan  historis  Bugis-Makassar  seperti  Bone, Luwu,  Gowa,  Soppeng,  dan  dan  kerajaan- kerajaan di kawasan Ajattappareng.
Tulisan  ini  berupaya  mengidentifikasi dan  mengekplorasi  secara  khusus  nilai-nilai  dan praktik  demokrasi  dalam  kehidupan  sosial, politik,  budaya,  dan  hukum  masyarakat  Wajo’, khususnya  di  era  kerajaan  historisnya. 1 Wajo’ menjadi  fokus  utama  tulisan  ini  karena  alasan- alasan yang akan dipaparkan lebih lanjut. Seperti dinyatakan oleh Ibrahim (2003), upaya mengeksplorasi prinsip-prinsip penegakan demokrasi dalam  masyarakat  Bugis-Makassar  bisa  dilakukan dengan  menelaah  butir-butir  kontrak  pemerintahan ( governmental  contract )  antara Tomanurung (orang  yang  dipercaya  turun  dari  langit  untuk mengawali  pemerintahan  di  satu  kerajaan) dengan  rakyat  atau  raja  dengan  rakyat,  tradisi lisan,  karya-karya  sastra,  cerita-cerita  rakyat ( folklore ),  lagu-lagu  rakyat,  ungkapan-ungkapan turun temurun sebagai hasil dari ingatan bersama
1 Penamaan  Wajo’  (juga  Gowa,  Luwu’, Bone  dan  Soppeng)  sebagai  kerajaan  historis  dalam tulisan  ini  dilakukan  untuk  membedakannya  dengan kerajaan sebelumnya yang dipercayai oleh masyarakat di Sulawesi bagian selatan pernah ada di wilayah-wilayah yang kurang lebih sama, yaitu Cina. Namun,  berbeda  dengan  yang  disebut  pertama, kerajaan yang disebut kedua ini tidak dapat diketahui keberadaannya secara pasti karena ketiadaan sumber- sumber informasi tentangnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara  historis, seperti prasasti,  kronik,  dan  sebagainya.  Penamaan  ini  juga mengikuti  Mattulada  (1998)  yang  meyatakan  bahwa “periode  sejarah”  dalam  masyarakat  di  Sulawesi Selatan  itu  bermula  pada  abad  keempat  belas  yang ditandai  dengan  kemunculan  kerajaan-kerajaan Gowa, Luwu’, Bone, Wajo’ dan Soppeng, sedangkan periode  sebelumnya  disebut  “periode  prasejarah” yang  dikenal  hanya  lewat  kisah-kisah  “mitologis” tentang  Sawerigading  yang  termuat  dalam  ribuan halaman  kitab  kolosal  yang  dikenal  dengan  nama  I Lagaligo.
( collective  memory )  anggota  masyarakat,  dan terutama  pemikiran-pemikiran  para  negarawan, ahli  fikir  (filsuf),  dan  cendekiawan  mereka. Menurut  Anderson  (2003),  kerajaan-kerajaan Bugis  tradisional  yang  terdiri  atas  kelompok etnik  tunggal  memiliki  tiga  ciri  utama:  (1) bersifat  konfederatif  (gabungan  antara  kerajaan- kerajaan  kecil),  (2)  adanya  penguasa  tertinggi ( paramount  rulers ),  dan  (3)  adanya  batas-batas teritorial. Setiap kerajaan Bugis adalah konfederasi  unit-unit  politik  yang  lebih  kecil ( limpo )  yang  menggabungkan  diri  dalam  rangka keuntungan bersama dan karena prestise menjadi bagian dari suatu garis keturunan tertentu.
Menurut  Abidin  (1983:  145-6),  salah satu  keunikan  kerajaan-kerajaan  historis  di Sulawesi  bagian  selatan  di  antara  kerajaan- kerajaan lokal di Nusantara adalah karena dalam kerajaan-kerajaan  yang  disebut  pertama  dikenal adanya perjanjian  pemerintahan  antara raja yang dilantik  (termasuk tomanurung )  dengan  wakil- wakil rakyat. Dalam perjanjian tersebut, hak-hak dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  ditetapkan secara tegas. Menurut Abdullah (1985, 86), teori kontrak sosial yang diproklamirkan oleh pemikir politik  Prancis,  Jean-Jacques  Rousseau  (1712- 1778)  dalam  bukunya, Du  contrat  social  ou Principes  du  droit  politique (1762)  sesungguhnya telah  dipraktikkan  dalam  sistem  kepemimpinan manusia  Bugis  sekitar  300  tahun  sebelum  teori itu  diperkenalkan  oleh  cendekiawan  Eropa  pada abad  ke-18.  Menurut  Abdullah  (1985)  lebih lanjut,  unsur-unsur  yang  menjadi  tekanan Rousseau  dalam  teorinya  itu,  seperti  kebebasan, batas-batas  kekuasaan  pemimpin,  hak-hak  asasi rakyat,  peran  wakil-wakil  rakyat,  serta  sanksi terhadap  penguasa  yang  melanggar,  telah dipraktikkan  dalam  realitas  dunia  masyarakat Bugis  dan  menjadi  prinsip  hidup  mereka  sejak abad ke-15.
Salah  satu  contoh  bentuk  kontrak pemerintahan  dalam  masyarakat  Bugis  seperti disebut  di  atas  dapat  dilihat  dalam  perjanjian antara  rakyat  Wajo’  dengan  La  Paléwo  To Palipu’  ketika  yang  disebut  terakhir  dipilih menjadi  Arung  Matoa  Wajo’  pertama  sebagaimana termuat  dalam Lontara’ Sukku’na Wajo’ . Dalam perjanjian  itu  disebutkan  kewajiban  seorang  raja dalam  mengayomi,  memelihara,  dan  menyejahterakan rakyatnya (Abidin, 1983: 136-7).
“ Ikomisia najellokengngi’ Déwata Séuaé mala  arung,  mudongiri  temmatippa’keng tanaé, musalipuri temmacekké’i to Wajo’é, murojangengngi  essowenni,  mappale’
waliangngi,  mulattukengngi,  mellaungengngi décéng ri Déwata Séuaé ”
(Hanya  engkaulah  yang  ditunjukkan kepada  kami  oleh  Dewata  Yang  Esa diambil jadi raja, engkau menjaga negeri dari  gangguan  burung  pipit  agar  tidak hampa,  menyelimuti orang-orang Wajo’ agar  tidak  kedinginan,  mengusahakan kebaikan kami siang-malam, menyampaikan [permohonan  kami]  dan  memohonkan kebaikan kepada Dewata Yang Esa)
Menurut  Abidin  (1983)  lebih  lanjut, muatan  perjanjian  yang  sama  walau  dengan redaksi yang berbeda juga ditemukan di kerajaan- kerajaan  Bugis-Makassar  lainnya,  seperti  Luwu’, Gowa,  Bone,  Soppeng,  dan  Suppa’.  Karena kesamaan  ini,  Abidin  lantas mengajukan hipotesis  bahwa  raja-raja  di  Sulawesi  Selatan pada  permulaan  abad  ke-15  sebenarnya  berasal dari satu wangsa ( dynasty ) yang sama (lihat juga Abidin, 2003).
Dari  segi  adanya  perjanjian  antara  raja dan  rakyatnya  seperti  dikemukakan  di  atas, kerajaan-kerajaan  di  Sulawesi  bagian  selatan  di awal abad ke-15 dipandang memiliki keunikan di antara  kerajaan-kerajaan  lain  di  Nusantara  pada periode  yang  kurang  lebih  sama.  Sistem pemerintahan pada kerajaan-kerajaan  yang disebut  terakhir  lebih  bersifat  monarki  absolut dan raja memiliki posisi lebih penting dan tinggi daripada  kerajaan.  Walaupun  di  setiap  kerajaan Bugis-Makassar  terdapat  pemerintah  tertinggi (misalnya, Arung Matoa di Wajo’, Arumpone di Bone, Pajung di Luwu’), mereka ini tidak  dapat mengubah  sistem  kerajaan  menjadi  otokrasi. Selain  itu,  ada  sejumlah  halangan  bagi  mereka untuk  bertindak  despotik  dan  menjadi  tirani, salah  satunya  adalah  hukum  adat  (Anderson, 2003:  10).  Ketika  mengulas  tentang  halangan- halangan  bagi  tindakan  tirani  seperti  ini  dalam masyarakat  Sulawesi  Selatan,  sejarahwan  Asia Tenggara  Anthony  Reid  (1999:  128)  menyebutkan bahwa  seorang  penguasa  akan  kehilangan otoritasnya  apabila  tidak  memerintah  menurut adat. Hal iniChabot menegaskan bahwa otonomi masyarakat  setempat  harus  dihormati.  Dengan kata  lain,  kerajaan  dan  adat  hidup  masyarakat tidak terikat oleh siapa yang sedang menjadi raja, dan  seorang  raja  diharapkan  melayani  kepentingan kerajaan,  bukan  sebaliknya,  kerajaan  melayani kepentingan raja.
Sementara itu, di antara kerajaan Bugis- Makassar, menurut Abidin (1983 dan 1999: 130) dan  beberapa  sarjana  lain  (antara  lain  Mattulada 1991;  Th.  Chabot  1950),  Kerajaan  Wajo’  lebih unik  lagi  dalam  hal  prinsip  dan  budaya demokrasi.  Reid  (1998:  147)  menambahkan bahwa  sejak  akhir  abad  ketujuh  belas  hingga akhir abad kesembilan belas, Wajo’ menjadi asal bagi  sebagian  besar  pelayar  pengusaha  dari Sulawesi  dan  bagi  para  pelaut  Bugis  yang termasyhur  yang  berdagang  ke  seluruh  kepulauan Indonesia  dan  Kamboja.    Karena  keunikannya itulah, dan karena alasan-alasan yang akan diulas dalam  paragraf-paragraf  berikutnya,  penulis setuju  dengan  pendapat  sejumlah  sarjana  yang karya-karyanya  menjadi  rujukan  utama  dalam tulisan  ini  bahwa  kerajaan  Wajo’  lebih  layak disebut sebagai “kerajaan demokratis”.
Menurut  sumber-sumber  historis,  terutama lontara’ 2 ,  Kerajaan  Wajo’  bermula  di  sebuah tempat  yang  dikenal  dengan  nama  Cinnottabi’. 3
Awalnya,  tempat  ini  sekedar  menjadi  tempat transit bagi para pelancong, pemburu dan orang- orang  yang  terusir  dari  kerajaan-kerajaan  di sekitarnya,  terutama  Cina  (belakangan  menjadi bagian  dari  Kerajaan  Bone  dan  Wajo’)  dan Luwu’. Berada di wilayah perbatasan antara dua kerajaan  besar  awal  Bugis  ini  (sekitar  abad  ke- 14),  dan  kerajaan-kerajaan  Bugis  yang  muncul selanjutnya seperti Bone, Soppeng, dan Sidenreng  (mulai  abad  ke-15),  Cinnotabi merupakan  daerah  berhutan  lebat  yang  didiami oleh  babi  hutan,  rusa,  dan  kerbau.  Daerah  ini juga  memiliki  banyak  danau  kecil  yang  menjadi tempat  yang  baik  untuk  menangkap  ikan.  Ada juga  kawasan  yang  luas  untuk  lahan  pertanian dan  di  wilayah  berpesisir  pantai  Teluk  Bone  di bagian  timur  yang  merupakan  tempat  yang sangat  baik  untuk  menangkap  ikan  laut.  Karena pluralisme asal-usul para leluhur pendirinya (dari Bone,  Luwu’,  Soppeng),  maka  Kerajaan  Wajo’ merefleksikan sistem pemerintahan yang disusun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat  antara  kelompok  masyarakat  yang beragam  latar  belakang  dengan  mereka  yang
2 Lontara’ (biasa juga ditulis lontaraq ) adalah tulisan  tangan  dalam  bahasa  Bugis,  Makassar  dan Mandar  di  atas  daun  lontar  ( palmyra  palm )  yang merekam  pengetahuan  tentang,  antara  lain,  sejarah, budaya,  hokum  dan  pengetahuan  dalam  masyarakat tersebut di atas. Pada saat yang sama, ia juga menjadi nama bagi aksara dalam bahasa Bugis-Makassar.
3 Saat  ini  masuk  dalam  wilayah  Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo’.
disepakati  menjadi  pemimpin  (pertama-tama digelari  Batara  Wajo’,  berikutnya  Arung  Matoa) (Patunru,  1964;  Noorduyn,  1955;  Abidin,  1985; dan Macknight, 1993).
Dalam  karyanya  yang  telah  disebut  di muka,  Abidin  (1983:  146)  mengajukan  fakta- fakta  berikut  yang  membuat  Kerajaan  Wajo’ menjadi unik. Pertama , di Wajo’ terdapat hukum adat  (B. ade’ )  yang  menjamin  hak-hak  kebebasan rakyat.  Hal  itu,  misalnya,  tercermin  dalam filosofi  atau  semboyang  orang-orang  Wajo’  di masa  lalu  (yang  kemudian  termaktub  dalam lambang  Kabupaten  Wajo’  saat  ini)  yang berbunyi  “ maradéka  to  Wajo’é  ade’nami napopuang ”  (Orang-orang  Wajo’  itu  merdeka, hanya  adat  merekalah  yang  dipertuan).  Prinsip ini menegaskan hak-hak kebebasan rakyat Wajo’ yang hanya taat kepada adat atau konstitusi yang dirumuskan  berdasarkan  konsensus/mufakat  (B. assamaturuseng ).  Hukum  Adat  inilah  yang belakangan dinamakan ade’ ammaradékangenna to Wajo’ (adat kemerdekaan orang-orang Wajo’) oleh  La  Tiringeng  To  Taba’  (abad  ke-15),  yang merupakan  tokoh  yang  memegang  peran  kunci sebagai penasehat kerajaan dan pembela hak-hak asasi  rakyat  Wajo’  berhadapan  dengan  raja mereka,  yaitu  Arung  Matoa  (lihat  ulasan  lebih jauh tentang ini di bawah).
Hukum  Adat  tentang  hak-hak  kebebasan orang-orang  Wajo’  ini  diuraikan  lebih  jauh  oleh La  Tiringeng  dalam  ungkapan  yang  terkenal berikut ini.
“ Maradéka  to  Wajo’é,  najajiang  aléna maradéka, tanaémi ata, naia to makkétanaé  maradéka  maneng,  ade’ assamaturusennami napopuang ”.
(Orang Wajo’  itu  merdeka  dan dilahirkan merdeka, hanya negeri mereka  yang  budak,  pemilik  negeri semuanya  merdeka,  hanya  adat  hasil permufakatan bersama yang dipertuan).
Dalam Lontara’  Sukku’na  Wajo’ 4 , sepertij  dikutip  Abidin  (1985:  148),  disebutkan
4 Lontara’  Sukku’na  Wajo’  (Kronik  Induk/ Lengkap  Wajo’)  adalah  manuskrip  terlengkap tentang  kerajaan  Wajo’  yang  merangkum  dan menyeleksi  manuskrip-manuskrip  lain  yang  bertebaran mulai  ditulis  ulang  (dalam  aksara lontara’ )  pada sekitar pertengahan abad ke-18 dan terus dimutakhirkan  hingga  awal  abad  ke-20.  Bagian terpenting dalam manuskrip ini menceritakan tentang sejarah  awal  berdirinya  Kerajaan  Wajo’  pada pertengahan  abad  ke-14  hingga  periode  Islamisasi
tentang apa yang disebut “ maradéka ” (merdeka), yaitu  mencakup  tiga  hal:  pertama,  tidak menghalangi  kehendak  orang;  kedua,  tidak melarang  orang  mengeluarkan  pendapat;  dan ketiga, tidak mencegah orang pergi ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, ke atas atau ke bawah. Penjelasan  tersebut  di  atas  lalu  disusul  dengan kalimat  yang  menyatakan,  “Itulah  adat kemerdekaan  kalian  wahai  orang-orang  Wajo’, jagalah  perbuatanmu  dan  ketahuilah  dirimu” (Abidin, 1985: 148).
Prinsip  kemerdekaan  ini  menunjukkan adanya pengakuan dan jaminan kerajaan terhadap  salah  satu  hak  asasi  warganya,  yaitu kebebasan.  Salah  satu  butir  dalam  perjanjian antara  rakyat  Wajo’  dengan  La  Tiringeng menegaskan  bahwa,  “ Ri  laleng  tampu’  mupi namaradéka  to  Wajo’é ”  (Bahkan  semenjak masih  dalam  kandungan,  orang-orang  Wajo’  itu sudah  merdeka).  Pernyataan  seperti  ini,  yang menegaskan  hak-hak kebebasan rakyat  dan kesamaan  harkat  dan  martabat  mereka  dalam kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  politik,  ternyata baru  digunakan  sekitar  dua  abad  kemudian  di Eropa  pada  Revolusi  Prancis  di  abad  ke-16,  dan digemakan  di  Amerika  Serikat  ketika  para pendiri  negara  ini  menyatakan  kemerdekaan bangsanya  pada  awal  abad  ke-18,  yaitu  dalam paragraf  kedua the  Declaration  of  Independence yang  berbunyi    “… that  all  men  are  created equal” (bahwa  semua  manusia  dilahirkan sederajat)  (lihat  Urofsky,  1994:  4).  Yang  lebih maju  lagi,  karena  memandang  semua  manusia pada  hakikatnya  dilahirkan  merdeka  atau  bebas serta memiliki harkat dan martabat yang sama di mata  Déwata  Séuwaé  (Tuhan  Yang  Esa) 5 ,  La Taddampare Puang Ri Maggalatung (memerintah 1491-1521), Arung Matoa Wajo’ ke-4, misalnya, memilih  menyapa  rakyatnya  dengan  panggilan
pada awal abad ke-17 (untuk telaah filologis tentang kronik  ini,  lihat  Noorduyn,  1955;  Abidin,  1985;  dan Ilyas, 2011).
5 Dalam  masyarakat  Bugis  pra-Islam,  dewa tertinggi  disebut  Déwata  Séuwaé  yang  secara  literal berarti  “Dewa  yang  esa”.  Istilah  ini  berasal  dari bahasa  Sanskerta  “ devata ”  (dewa-dewa  kecil)  dan mungkin  mulai  dikenal  dalam  masyarakat  Bugis setelah  masuknya  pengaruh  budaya  dan  bahasa Sanskerta  sejak  zaman  sejarah  Sulawesi  Selatan sekitar  akhir  abad  ke-14  (lihat  Mattulada,  1998,  74- 5).  Istilah  lain  yang  lebih  awal  dikenal  dan digunakan  masyarakat  Bugis  untuk  kekuatan supranatual  atau  Tuhan  adalah patotoé (yang menentukan nasib, toto’ ).
“ ana’ eppoku ”, yang berarti anak-cucuku, bukan “ atakku ” (hambaku).
Ahli  sejarah  Asia  Tenggara,  Professor Anthony  Reid  (1998:  147-148)  melihat  adanya hubungan  antara  ideologi  kebebasan  dalam Kerajaan  Wajo’  dengan  watak  kewirausahawan orang-orang Wajo’. Menurut Reid (1998), watak seperti  itulah  yang  memungkinkan  Wajo’,  sejak akhir  abad  ke-17  hingga  akhir  abad  ke-19 menjadi  sumber  utama  pedagang  perantau  dari Sulawesi  dan  pelaut-pelaut  Bugis  yang  terkenal yang  berdagang  ke  seluruh  kepulauan  Indonesia dan bahkan sejauh Kamboja (lihat Lineton, 1975 dan 1975b; Anderson, 2003).
Pandangan  Abidin  (1999)  yang  dikutip berikut  ini,  sekalipun  perbandingannya  dengan Amerika  Serikat  mungkin  agak  berlebihan,  bisa menggambarkan  implikasi  penerapan  prinsip kebebasan rakyat dalam Kerajaan Wajo’ saat itu.
Daerah  Wajo’  di  kala  itu  merupakan tempat  kebebasan  berpikir  dan  bernalar bagi  orang-orang  yang  datang  berdiam di  situ  dari  berbagai  daerah  seperti Bone, Luwu’, Soppeng, dan Gowa, serta kerajaan  tertua  Bugis,  yaitu  Cina (=Pammana).  Dapatlah  disimpulkan bahwa  Wajo’  pada  abad  XV-XVI merupakan  “Amerikanya”  Sulawesi Selatan, di mana orang-orang yang tidak disukai  di  daerahnya  masuk  ke  Wajo’ dan mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan  pendapat  (Abidin  1999, 130).
Konsekuensi  penting  lain  dari  adanya jaminan  hak  kebebasan  rakyat  di  atas  adalah bahwa di Wajo’, yang dipandang sebagai pemilik kerajaan  adalah Arumpanua (yaitu  rakyat  dan pemerintah),  sementara  yang  dipertuan  adalah adat,  bukan  raja.  Dengan  kata  lain,  seperti  telah dijelaskan  sebelumnya,  orang-orang  Wajo’  tidak terikat  oleh  perintah  sang  raja  (Arung  Matoa) jika  perintah  itu  ternyata  bertentangan  dengan ade’  assamaturusenna  to  Wajo’é (konsensus orang-orang  Wajo’).  Ini  tentu  saja  berbeda dengan  kerajaan-kerajaan  lain  di  Sulawesi Selatan di mana justru arajang ( the regalia ) yang dipandang  sebagai  pemilik  kerajaan  (Abidin 1999:  130-135).  Berkaitan  dengan  ini,  sarjana Belanda,  J.  Noorduyn  (2000:  114)  menulis “Memang  benar,  orang  yang  terpilih  sebagai Arung  Matoa  adalah  ‘penguasa  tertinggi’,  tetapi hanya  dalam  batasan-batasan  yang  ditetapkan oleh negerinya, rakyatnya dan para wakilnya. Di sinilah terletak ketergantungan mendasar
[penguasa  tersebut]  pada  mereka  yang  telah memilihnya”.
Salah  satu  contoh  yang  menunjukkan bahwa  kerajaan  berada  di  atas  dan  lebih  penting daripada  seorang  raja  (Arung  Matoa)  dapat dilihat  dalam  kisah  ketika  orang-orang  Wajo’ memilih Arung Matoa pertama, Petta La Paléwo To  Palipu’  (m.  1474-1481).  Seperti  ditulis  oleh Patunru  (1965: 40) dan Abidin (1985: 135-136), pada  awalnya,  La  Paléwo  menolak  dinobatkan menjadi  Arung  Matoa  dan  memohon  maaf  atas penolakannya  itu  karena  alasan  bahwa  dia  itu seorang  yang  “dungu,  penakut,  miskin  dan lemah”.  Dia  juga  berkata  “Tidak  pantas  Wajo’ dipimpin  oleh  orang  bodoh,  penakut  dan miskin”.  Petta  La  Tiringeng  To  Taba’,  yang menjadi  wakil  orang-orang  Wajo’  lalu  berkata, “Terima  sajalah  keputusan  orang-orang  Wajo’ karena  Wajo’  pintar,  Wajo’  berani,  Wajo’  kaya, Wajo’ mampu, dan Wajo’ kuat”. 6
Argumentasi kedua yang diajukan Abidin  (1983)  adalah  bahwa  raja  Wajo’,  yang dinamai  Arung  Matoa  (raja  para matoa ),  tidak bersifat  turun-temurun  ( hereditary )  melainkan dipilih  oleh  lembaga  yang  beranggotakan  40 orang  yang  dikenal  dengan  Arung  Patappuloé (pertuanan  40  orang)  atau  Puangé  ri  Wajo’ (penguasa/tuan di Wajo’). Bersama-sama dengan Arung  Matoa,  badan  yang  lebih  menyerupai parlemen  dalam  era  modern  ini  merupakan dewan  penguasa  tertinggi  Kerajaan  Wajo’  yang, dalam  ungkapan  orang  Wajo’,  “ paoppang paléngengngi  Tana  Wajo’ ”  (yang  menengkurap dan  menengadahkan  kerajaan  Wajo’)  (lihat  juga Mattulada, 1991b: 91).
Menurut  Pelras  (2006:  201),  karena adanya  sistem  pemilihan  raja  dan  penghargaan terhadap orang-orang Wajo’  sebagai to- maradéka (orang  merdeka),  Kerajaan  Wajo’ pada  abad  ke-16  dikenal  sebagai  sebuah “kerajaan  aristokratik-demokratis”.  Mattulada (1991a:  39)  menyebut  Wajo’  sebagai  sebuah
6 Dalam  teks lontara’ (sebagaimana  dikutip Patunru  [1965,  40]  dan  Abidin  [1985,  135-6]), percakapan  itu  tertulis  --dalam  transliterasi  dari bahasa Bugis ke  Latin--  sebagai berikut: “Makkedai Petta  To  Palipu’  “Massimangnga  riala  arung  ri Wajo’. Bébé’ka’, celléangnga’, kasiasia’, madodommopa’, natekkupastiniajai Wajo’ nalaoang ri olo to bébé’, to celléang, to kasiasi. Makkedai Petta La Tiringeng To Taba’, “Tarima mui assiturusenna Wajo’. Na Wajo’ macca,  Wajo’  warani,  Wajo’  sugi,  Wajo’  paullé, Wajo’ muatang”
“republik aristokratis”. Setelah meneliti isi ketiga perjanjian atau kontrak pemerintahan antara para arung/penguasa awal dengan rakyat Wajo’ (yang mencakup perjanjian-perjanjian Cinnottabi’, Majauleng dan Lapaddeppa’), sejarahwan Bugis- Makassar,  Patunru  (1965:  20)  menyimpulkan bahwa  sistem  pemerintahan  kerajaan  Wajo’  di masa  lalu  memiliki  unsur-unsur  berikut:  (1) aristokratis  demokratis;  (2)  berketuhanan  yang esa (Déwata Séuwaé); (3) berkeadilan sosial; (4) berprikemanusiaan;  dan  (5)  berdasarkan  hukum. Adalah menarik, menurut penulis, bahwa kelima unsur sistem pemerintahan Wajo’ yang baru saja disebutkan di atas kedengarannya identik dengan sila-sila dalam Pancasila.
Untuk  menopang  peristilahan  yang  dia gunakan ketika berupaya menggambarkan bentuk  demokrasi  dalam  kerajaan  Wajo’,  Pelras (2006: 202) mengutip kesan dalam catatan harian James  Brooke,  salah  satu  anak  seorang  Inggris masa  Pencerahan,  yang  berkunjung  ke  Wajo’ pada 1840, yang menyatakan sebagai berikut.
Yang  mengherankan  adalah  –meskipun diperintah  oleh  raja  yang  feodal  dan sering  berubah-ubah;  meskipun  lamban, berbelit-belit,  dan  memihak  dalam penegakan  hukum  yang  melibatkan orang  per  orang—  Wajo’  tetap  patut diberi  penghargaan,  serta  memiliki persamaan  yang  menakjubkan  dengan pemerintahan  zaman  feodal  Eropa... Hanya  saja,  kritik  atas  kekurangan tersebut  bukanlah  kecaman,  jika  kita menyadari  bahwa  di  antara  semua negara  di  Timur...  hanya  orang  Bugis yang telah sampai pada tingkat pengakuan  hak-hak  warga  negara,  dan satu-satunya  yang  telah  membebaskan diri dari belenggu kelaliman.
Di  bagian  lain,  James  Brooke  (seperti dikutip  dalam  Reid,  1998:  149) . menyatakan bahwa:
Di  antara  semua  bangsa  di  Timur,  di antara  semua  penduduk  yang  menganut agama  Islam  dari  Turki  hingga  Cina, hanya orang-orang Bugis-lah yang telah sampai  pada  tingkatan  hak-hak  yang diakui,  dan  telah  membebaskan  diri mereka  dari  cengkeraman  kesewenang- wenangan.
Fakta  unik  lainnya  dari  Kerajaan  Wajo’ dibanding  dengan  kerajaan-kerajaan  Bugis- Makassar  lainnya  adalah  bahwa  Arung  Matoa Wajo’  bisa  juga  dipilih  dari  orang-orang  luar Wajo’ selama dia memenuhi keriteria dan syarat-
syarat  pemilihan.  Pada  kenyataannya,  ada beberapa  Arung  Matowa  yang  dinilai  sangat berhasil  dalam  memajukan  Wajo’  justru  berasal dari  kerajaan  lain,  seperti  La  Tadampare’  yang berasal dari Kerajaan Bone.
Menurut  Mattulada  (1991a),  pemberian peluang orang  luar  Wajo’ menjadi  Arung  Matoa ini  tampaknya  dimaksudkan  agar  dia  bisa bersikap  adil  atau  tidak  berat  sebelah  ketika harus  mengambil  keputusan-keputusan  yang berkaitan  dengan  kepentingan  daerah-daerah bawahannya  (B. wanua )  hanya  karena  dia misalnya  berasal  dari  salah  satu  daerah  tersebut. Mattulada  (1996)  menambahkan  bahwa  dilihat dari  mekanisme  pemilihan  para  Arung  Matoa, kerajaan  Wajo’lah  yang  meletakkan  dasar ‘ achievement oriented leadership ’, yaitu kepemimpinan yang lahir atau terpilih berdasarkan  prestasi  dan  potensi  pribadi  sang pemimpin.  Dengan  kata  lain,  para  Arung  Matoa terpilih  bukan  karena ascribed  status mereka atau  kesan  sakralitas  dan  mitos  yang  mengitari kehidupan  mereka.  Dalam lontara’ disebutkan bahwa  di  antara  syarat-syarat  utama  orang  yang akan  menjadi  Arung  Matoa  adalah  jujur, bijaksana,  budiman,  dan  mempunyai  sifat-sifat yang  baik.  Dalam lontara’ juga  disebutkan bahwa  ketika  merasa  ajalnya  sudah  dekat,  La Tadampare’  berpesan  supaya  penggantinya sebagai Arung Matoa kelak hanyalah orang yang memiliki  empat  sifat:  kejujuran,  kepintaran, kemurahan  hati,  dan  keberanian  (Patunru,  1965: 43).
Namun,  seperti  diamati  oleh  Anderson (2003: 12), perlu dicatat bahwa walaupun Arung Matowa  Wajo’  dipilih  oleh  dewan  adat  yang disebut  Arung  Patappuloé,  yang  layak  untuk dipilih  menduduki  jabatan  itu  tetap  saja  terbatas pada  mereka  yang  berasal  dari  kalangan bangsawan  tinggi.  Pada  kenyataannya,  semua yang  akhirnya  terpilih  menjadi  Arung  Matoa adalah  keturunan  dari  para  Arung  di  unit-unit politik  yang  sederajat  atau  lebih  rendah,  baik  di wilayah  Kerajaan  Wajo’  maupun  kerajaan tetangga  seperti  Boné  atau  Soppéng.  Dengan kata lain, mereka yang bukan bangsawan, seperti kalangan to-décéng (orang  baik-baik)  dan to- maradéka (orang  bebas) , lebih-lebih  kalangan ata (budak)  tetap  tidak  punya  peluang  untuk dipilih menjadi Arung Matoa. 7
7 Dalam sistem pranata sosialnya (B. wari’ ), masyarakat  Wajo’  terdiri  atas  lima  tingkatan  utama: (1) ana’mattola (anak-anak raja, putra/putri
Hal yang mungkin unik adalah, sekalipun dipilih,  masa  jabatan  Arung  Matoa  terpilih  tidak ditentukan  batasnya.  Namun  demikian,  jika terbukti  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap ade’ (adat)  dan panngaderreng (semacam konstitusi  kerajaan),  Arung  Matoa  (juga  Batara Wajo’) bisa setiap saat diberhentikan, diusir dari wilayah  kerajaan  atau  bahkan  dibunuh.  Sebagai contoh,  Batara  Wajo’  ke-3  (gelar  raja  Wajo’ sebelum  berganti  menjadi  Arung  Matoa),  La Pateddungi  To  Samallangi  (m.  1466-1469) dipecat  lalu  dibunuh  karena  terbukti  melakukan serangkaian  perbuatan  asusila.  Hukuman  yang sama  juga  menimpa  La  Samaléwa  To  Appakiu (m. 1616-1621), Arung Matoa Wajo’ ke-17 yang dipecat  karena  memerintah  secara  sewenang- wenang (lihat Patunru, 1965: 32-33, 53).
Karena dipilih, Arung Matoa Wajo’ tidak bisa  mewariskan  kedudukannya  kepada  putra/ putrinya. Itulah sebabnya, di Wajo’ tidak dikenal adanya putra/putri mahkota seperti yang terdapat pada  kerajaan-kerajaan  Bugis-Makassar  lainnya (Mattulada  1991).  Namun  demikian,  Pelras (2006,  201)  menulis,  “Tidak  ada  jabatan  dalam kerajaan  Bugis  manapun  yang  dianggap  sebagai warisan mutlak, meski tak sedikit putra atau putri raja  yang  mewarisi  takhta  orang  tuanya”.  Pada kenyataanya,  ada  beberapa  putera  Arung  Matoa Wajo’  yang  belakangan  menjadi  Arung  Matoa juga. Misalnya, dua putera Puang Ri Maggalatung, La Tenripakado To Nampé dan La Pakoko’  To  Pabbéle’,  atau  putra  La  Obbi Settiraware (m. 1481-1486) (Arung Matoa ke-2), La Warani To Temmagiang yang masing-masing mengikuti  jejak  bapak  mereka  menjadi  Arung Matoa.
Namun  demikian,  perlu  dicatat  bahwa kasus  di  atas  itu  bisa  terjadi  karena  para  putera raja  ini  memang,  pada  gilirannya,  mampu mewujudkan  dan  merepresentasikan  diri  sebagai putera  terbaik  kerajaan  Wajo’,  misalnya  karena kualifikasi  pribadi  dan  prestasi  yang  menonjol, yang  memungkinkannya  dipilih  menjadi  Arung Matowa  oleh  “parlemen”  Wajo’,  yaitu  Arung Patappuloé  (lihat  Abidin:  1985).  Itulah  maksud dari salah satu pesan La Tiringeng To Taba’ saat melantik Arung Matoa I yang telah disebutkan di
mahkota),  yang  berada  di  puncak  hirarki  sosial;  (2) anakarung (anak-anak  penguasa);  (3) tau  deceng (orang-orang  baik);  (4) tau  maradeka (orang-orang bebas);  dan  (5) ata (budak)  yang  merupakan  kelas sosial terendah. Lihat Pelras (1971, 188) dan Lineton (1975, 85).
atas, To Palipu’, “ Temmuappammanareng akkarungeng matoaé  ri  ana’mu,  ri  eppomu  narékko tennakennai  assiturusenna  to  Wajo’é ”  (Engkau tidak  akan  mewariskan  jabatan  Arung  Matowa kepada  anak-cucumu  jikalau  bukan  karena permufakatan orang Wajo’) (Patunru, 1983: 38).
Pada dasarnya, adanya prinsip demokrasi dalam  pemilihan  Arung  Matoa  Wajo’  dan penetapan  batas-batas  wewenang  dan  kekuasaan mereka mungkin tidak perlu begitu mencengangkan  jika,  secara  antropologis,  kita juga  memahami  bahwa  dalam  kerajaan  Wajo’ tidak  dikenal  adanya  konsepsi tomanurung (secara  literal  berarti  ‘orang  yang  turun’) , yaitu kepercayaan  bahwa  leluhur  para  raja  di  tiap kerajaan  berasal  dari  seseorang  yang  turun  dari langit  atau  manusia  setengah  dewa  (lihat  di bawah). Dalam konsep tomanurung , kemunculan atau kehadiran seorang raja pertama digambarkan  secara  mitologis  sebagai  berasal dari  langit  dan  merupakan  manusia  setengah dewa. Mitos ini memberikan kepadanya kewibawaan  yang  tinggi  sehingga  mendapatkan kepatuhan  dan  penghormatan  dari  rakyatnya (Mattulada,  1991a;  lihat  juga  Friedericy,  1933). Menurut  Mattulada  (1998:  27-48),  konsep tomanurung diadopsi  oleh  kerajaan-kerajaan utama  di  Sulawesi  Selatan,  khususnya  Luwu’, Gowa,  Bone  dan  Soppeng,  untuk  menjelaskan asal-usul  kemunculannya  seorang  raja  dan legitimasi  tradisionalnya  untuk  menjadi  pemimpin dalam  masyarakatnya.  Konsep  ini  sangat menentukan  dalam  proses  pelapisan  struktur sosial-politik  dalam  wilayah  kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar khususnya, dan wilayah Austronesia  pada  umumnya.  Sebaliknya,  raja pertama Wajo’ tidak disebut tomanurung karena nama,  asal-usul  dan  daerahnya  telah  diketahui oleh  orang-orang  yang  mengusungnya  menjadi raja  (Abidin,  1999).  Maka  cerita-cerita  rakyat seputar  kemunculan  sosok  pemimpin  yang berperan  dalam  terbentuknya  Tana  (negeri) Wajo’  terkesan  lebih  rasional  dan  historis,  dan mereka  digambarkan  sebagai  sosok  manusiawi dan duniawi saja (Mattulada, 1998).
Ketiadaan  unsur  mitos  dan  legenda tomanurung dalam  kemunculan  seorang  raja Wajo’ ini membawa implikasi sosio-antropologis lebih  jauh.  Selain  prinsip  relativisme  dan desakralitas  status  seorang  Arung  Matoa  yang telah disebut di atas, Wajo’ juga mengenal sistem pelapisan  sosial  yang  wataknya  lebih  egaliter, fleksibel  dan  demokratis  dibanding  kerajaan- kerajaan Bugis-Makassar lainnya. Sebagai
contoh,  di  Wajo’  lapisan  sosial to-maradéka (orang  bebas/merdeka, freemen ),  yaitu  golongan masyarakat  antara tau  décéng (orang  baik-baik) dan ata (sahaya/abdi)  selalu  berpeluang  untuk meraih  kesempatan  menempati  posisi-posisi sosial,  budaya,  ekonomi  dan  agama  yang strategis  dengan  menjadi  salah  satu  atau  lebih dari  empat  “kelompok  fungsional”  dalam masyarakat  Bugis,  seperti  disebutkan  di  bawah. Walaupun  demikian,  kalangan  non-Arung  ini tetap  saja  tidak  bisa  menjadi  penguasa  formal seperti  Arung  Matoa,  Paddanreng  (semacam penguasa wanua , unit politik di bawah kerajaan), Pabbaté  (panglima  perang)  atau  penguasa- penguasa wilayah yang lebih rendah lainnya.
Walaupun  demikian,  tidak  jarang  juga, kelompok  sosial  ini  bahkan  memiliki  potensi tawar-menawar sosial-politik-ekonomi yang kurang  lebih  sama  dengan  lapisan  sosial ana’ mattola (calon  raja  dan  Arung  Matoa), anakarung (anak  bangsawan),  dan tau  décéng (orang  baik-baik)  (Mattulada,  1991b:  22-23). Prinsip  egalitarianisme  atau  kesamaan  derajat manusia  dalam  masyarakat  Wajo’  ini  pulalah tampaknya  yang  mendorong  orang-orang  Wajo’ di  masa  lalu  lebih  menekankan  prinsip meritokrasi dan prestasi dalam menilai status dan peran seseorang ketimbang kadar nasab kebangsawanannya.  Hal  ini  misalnya  terefleksikan dalam pesan  La Tadampare’: “ Aja’ muappabati’ nasaba’  ampé  kedonamitu  taué  nairisseng  tau décéng ”  (Janganlah  suka  menonjolkan  nasab, karena  dari  perilakulah  seseorang  bisa  diketahui sebagai  orang  baik).  Seperti  diamati  oleh Anderson  (2003:  15),    “Terdapat  kesempatan yang  lebih  besar  untuk  mencapai  kemajuan berdasar  prestasi  ( achievement-based  advancement ) di  Wajo’  daripada  di  kerajaan-kerajaan  Bugis- Makassar lainnya”.
Menurut  Mattulada  (1991a:  91),  untuk menjadi ‘elit strategis’ dalam masyarakat Bugis, kalangan to-maradéka ini  harus  memiliki  satu atau  lebih  di  antara  empat  kualitas  fungsional utama  manusia  dalam  konsepsi  orang-orang Bugis-Makassar  yang  termuat  dalam lontara’ yang  dikenal  “ eppa’  sulapa ”  (empat  sisi/segi): to-panrita (cendekiawan,  ulama  dan  pemimpin agama), to-acca atau to-sulésana (orang cerdikpandai), to-sugi (orang kaya/hartawan), to- warani (orang-orang pemberani, kesatria, pahlawan) (Pelras, 2006; lihat juga Halim, 2004). Menurut  Mattulada  (1991b:  92),  keempat  sosok ideal  ini,  yang  dia  sebut  sebagai  ‘golongan fungsional’,  termasuk  lapisan  elit  kedua  dalam
pelapisan  masyarakat  Bugis-Makassar  periode lontara’. Lapisan elit pertama adalah arung yang terdiri  atas anakarung ,  yaitu  raja  dengan lingkungan  kerabat  keluarga  bangsawan  yang menduduki  jabatan-jabatan  kepemimpinan  politik pemerintahan secara turun-temurun, baik di pusat kerajaan  maupun  di  daerah-daerah  bawahannya. Anakarung menduduki  status  sosial  tertinggi dalam  masyarakat  karena,  secara  genealogis, leluhur  mereka  dipercaya  bersambung  hingga  ke sosok tomanurung.
Ketiga ,  dalam  perumusan  dan  penetapan apa  yang  dinamakan  “ ade’  assituruseng ”  yang telah  disebut  di  atas,  keputusan  diambil  dengan cara  pemungutan  suara  terbanyak  ( voting ). Perubahan  atau  amandemen  dan  pembatalan terhadap ade’  assituruseng ini  pun  harus dilakukan  baik  dengan  cara  musyawarah  untuk mufakat (B. assipétanngareng ) maupun pemungutan suara (Abidin, 1983: 146; Mattulada, 1985: 324, 356).  Dalam  salah  satu  butir  perjanjian pemerintahan  antara  Arung  Saotanré  dengan rakyat Wajo’ di Lappaddeppa’ disebutkan:
Bilamana  adat  tetap  tidak  mengatur tentang  suatu  hal,  maka  para  anggota dewan pemangku adat boleh bermusyawarah  untuk  membentuk  adat baru yang dinamakan adek assituruseng, adat  berdasarkan  persetujuan  bersama. Adat  demikian  boleh  diubah,  jikalau ternyata  dalam  pelaksanaannya  merugikan rakyat  dan  negeri.  Cara  menetapkannya ialah  mupakat,  dan  kalau  tidak  dapat dicapai,  oleh  karena  terdapat  perbedaan pendapat, maka putusan diambil dengan suara  terbanyak.  Jika  jumlah  pendapat yang  berbeda  sama,  maka  rancangan adat ditolak (Abidin, 1999: 131).
Abidin  (1983:  146)  menulis,  “Jelas, sistem voting ini  adalah  karya  Indonesia  sendiri dan  bukan  pengaruh  Barat”.  Ditilik  dalam perspektif  demokrasi  modern,  terlihat  bahwa  di Wajo’  sejak  abad  ke-15  praktik  demokrasi prosedural  seperti  pemilihan  Arung  Matoa  oleh “dewan perwakilan rakyat” atau parlemen (yang terdiri  atas  Arung  Pattappuloé  atau  Puangé  ri Wajo’)  dan  pemungutan  suara  terbanyak  dalam pengambilan  keputusan-keputusan  penting  hampir sepenuhnya  identik  dengan  sistem  demokrasi yang  baru  dipraktikkan  secara  konsisten  di sejumlah  negara  Barat  modern  beberapa  abad berikutnya.
Keempat, dalam kerajaan Wajo’, terdapat suatu  jabatan  yang  berfungsi  sebagai  lembaga
pembela  rakyat  yang  digelari  Arung  Saotanré. Tugas pejabat ini adalah membela hak-hak asasi rakyat  yang  dilanggar  oleh  raja  atau  pejabat- pejabat lain dalam kerajaan. Dia juga, atas nama rakyat, yang mengangkat (melantik) dan memecat  raja  setelah  mendapat  pertimbangan dan  persetujuan  Arung  Patappuloé.  Dalam sejarah  Wajo’,  tokoh  yang  memegang  jabatan penting  ini  dalam  periode  yang  cukup  lama adalah La Tiringeng To Taba’.
Menurut  Andi  Pabarangi  (dalam  Abidin, 1985),  peran  La  Tiringeng  takdapat  dipisahkan dari perjanjian awal antara rakyat dan raja Wajo’ di La Paddeppa’ pada kira-kira tahun 1476 yang berhasil  merumuskan  prinsip-prinsip  utama konstitusi kerajaan Wajo’.  Sebagian  isi perjanjian yang dirumuskan oleh Arung Saotanré dengan  rakyat  tersebut  termuat  dalam  kutipan berikut (Abidin, 1999: 130-131).
(a) Arung  Saotanré,  adalah  “ibu  rakyat”  yang bertugas membela hak-hak rakyat, mengangkat raja yang dipilih oleh dewan pemangku adat yang terdiri atas 40 orang anggota, memecat raja  berdasarkan  hasil  musyarawah  Arung Patappuloé  (Dewan  Empat  Puluh  Orang Pemangku Adat).
(b) Oleh karena Arung Saotanré adalah pembela hak-hak  kebebasan  rakyat,  maka  ia  tidak boleh dipilih menjadi raja.
(c) Hukum  adat  tetap  ( adek  pura  onro )  tidak boleh  diubah,  karena  merupakan  adat  yang lahir dan tumbuh dengan masyarakat ....
(d) Jabatan  Arung  Matoa  Wajo’  yang  merupakan ketua  dewan  empat  puluh  pemangku  adat, tidak  boleh  diwariskan  dan  tidak  boleh diwarisi,  tetapi  pemangku  jabatan  Arung Matoa  harus  dipilih  oleh  dewan  pemangku adat.  Dianjurkan  calon  itu  berasal  dari kerajaan lain....
Ada  aspek  penting  lain  yang  dapat ditambahkan  pada  empat  keunikan  Kerajaan “demokratis”  Wajo’  versi  Abidin  di  atas,  yaitu aspek keadilan dan persamaan di hadapan hukum (B. bicara ).  Aspek  kelima  ini  memang  bukan khas  Wajo’,  karena  dalam  kerajaan  Bugis- Makassar lainnya pun, misalnya di Soppéng dan Sidénréng,  kasus  penerapan  hukum  secara  adil, tegas dan konsisten juga tercatat dalam beberapa lontara’ .  Namun,  aspek  tersebut  perlu  diulas  di sini  dalam  rangka  menunjukkan  bahwa  selain menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi,  kebebasan  dan  HAM,  Kerajaan Wajo’  (juga  kerajaan-kerajaan  lain  di  Sulsel)
pada  saat  yang  sama  telah  mempraktikkan prinsip-prinsip  hukum  yang  adil,  tegas  dan konsisten sebelum traktat dan konvensi-konvensi hukum  di  negara-negara  Barat  diperkenalkan secara global.
Salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam lontara’ tentang pelaksanaan hukum yang tegas  dan  adil  adalah  dari  La  Pagala  Néné’ Mallomo  (abad  ke-16),  seorang  cendekiawan Sidénréng  (sekarang  salah  satu  kabupaten  di Sulawesi  Selatan)  yang  masih  merupakan  murid La  Tadampare.  Néné  Mallomo  menyatakan bahwa  “ Ade’é  temmakkéana’  temmakké’eppo ” (Hukum  adat  tidak  mengenal  anak  dan  tidak mengenal cucu) (Abidin, 1983: 165). Pernyataan ini dikemukakan oleh Néné’ Mallomo ketika dia ditanya  alasannya  memutuskan  dan  menerapkan pidana  mati  kepada  putranya  sendiri  yang terbukti telah mencuri sepotong kayu milik orang lain.
Pidana  mati  juga  pernah  dijatuhkan  oleh Arung  Matoa  Wajo’  ke-13,  La  Pakoko’  To Pabbéle’  (1564-1567)  kepada  putranya,  La Pabbéle’,  yang  terbukti  memperkosa  wanita  di kampung  Totinco.  Begitu  juga  ketika  To Angkona  (abad  ke-15),  Ranreng  (penguasa  unit politik persis di bawah Arung Matoa) Béttémpola  (salah  satu  negeri  bagian  Wajo’) terbukti  melanggar  hukum  pidana,  dia  dipecat dari jabatannya lalu diusir ke luar Wajo’ seumur hidup.  Namun,  jauh  sebelum  itu,  yang  lebih tragis lagi adalah kasus pidana yang menimpa La Pateddungi  To  Samallangi’,  raja  Wajo’  ketiga yang  telah  disebut  di  atas.  Ketika  terbukti  telah memperkosa beberapa perempuan, Batara Wajo’ ke-3  ini  lalu  dipecat  dari  jabatannya  oleh  La Tiringeng kemudian dibunuh oleh La Tenriumpu’  To  Langi’  (yang  belakangan menjadi  Arung  Matow  ketiga)  (Abidin,  1983: 164-165;  Lihat  juga  Laica  Marzuki  1995, at passim ). Di sini, terlihat bahwa di masa kerajaan di Sulawesi Selatan, Wajo’ salah satunya, sanksi dan  hukuman  terhadap  pelanggaran  hukum  adat diberlakukan tanpa pandang bulu. Para penguasa di masa lalu tampaknya sangat memegang teguh filosofi  orang  Bugis,  “ Adaémmitu  na  totau, molaitta  gau’,  rupaitta  janci ”  (Karena  kata-lah maka kita menjadi manusia, yaitu sesuainya kata dan  perbuatan  serta  memenuhi  janji)  (Abidin, 1983).
Kembali  ke  peranan  La  Tiringeng, Patunru  (1965)  menyatakan  bahwa  lepas  dari peran  penting  lima  Arung  Matoa  Wajo’  yang
paling  terkemuka  sepanjang  sejarah  kerajaan terebut  (La  Tadampare',  La  Mungkacé',  La Tenrilai,  La  Saléwangeng  dan  La  Maddukelleng), La  Tiringeng  adalah  tokoh  besar  Wajo’.  Dia hidup  sezaman  dengan  empat  Arung  Matoa Wajo’  yang  pertama  (hingga  La  Tadampare). Selama  hidupnya,  La  Tiringeng  kerapkali mengambil alih peranan Arung Matoa merumuskan berbagai undang-undang dan keputusan  penting  tentang  berbagai  masalah sosial-politik Wajo’ di abad ke-15 dan 16, masa- masa  ketika  kerajaan  ini  dipandang  mencapai punjak  kejayaannya  (Abidin,  1985).  Karena kecerdasan  dan  kebijaksanaannya  juga,  La Tiringeng  menjadi  tempat  orang-orang  Wajo’ bertanya  dan  meminta  nasehat  atas  beragam persoalan.  Namun,  lepas  dari  peran  penting  dia dalam  meletakkan  dasar-dasar  ketatanegaraan Wajo’,  ada  satu  hal  yang  membuat  orang-orang Wajo’  memandangnya  sebagai  sosok  pemimpin yang  konsisten  memegang  janji  dan  tidak memiliki  ambisi  pribadi  kecuali  untuk  memajukan rakyat  dan  kerajaan.  Dia  selalu  menolak permintaan  (bahkan  “paksaan”)  rakyat  Wajo’ agar dia menjadi Arung Matoa setiap kali terjadi kekosongan  pemerintahan  karena  meninggalnya Arung  Matoa  yang  sedang  memerintah.  Dia beralasan bahwa menduduki jabatan itu bertentangan  dengan  perjanjian  awal  dia  dengan rakyat  Wajo’,  seperti  telah  diulas  di  atas. Menurut Abidin (1999), La Tiringeng dipandang sebagai  pemimpin  rakyat  bukan  saja  karena ascribed  status, kharisma  atau  sakralitasnya, tetapi  juga  terutama  karena  kualitas  pribadi ( personal qualities ) serta jasanya dalam menyusun dan menerapkan sistem kerajaan yang “demokratis”, terutama berkaitan dengan pembatasan kekuasaan  dan  wewenang  raja  dan  para aparatnya.  Oleh  karena  itu,  tidak  berlebihan  jika Patunru  (1965)  memandang  La  Tiringeng sebagai “ahli filsafat” Wajo’.
Sebagaimana  To  Ciung  Maccaé  (abad ke-15), Néné Mallomo (abad ke-16), Arung Bila (abad ke-16), Kajao Laliddong (abad ke-16) dan Karaéng  Pattingalloang  (abad  ke-17)  (tokoh- tokoh  yang  secara  sekilas  akan  disinggung  di bawah),  La  Tiringeng  mewujudkan  diri  sebagai sosok to-acca (orang  pintar) ,  to-sulésana (orang bijaksana) , bahkan to-panrita (agamawan) Bugis par  excellence .  Dia  merepresentasikan  diri sebagai  seorang  cendekiawan  dan  negarawan yang  tidak  saja  bijaksana,  cerdas  dan  mencintai rakyatnya,  tetapi  juga  ahli  dan  penegak  hukum yang tegas, jujur dan tidak terbius kekuasaan dan
kekayaan.  Tidaklah  aneh  jika  petuah-petuahnya lebih dari enam abad silam tampak masih relevan ditelaah sebagai sumber inspirasi, landasan etika dan  pedoman  dalam  menata  kehidupan  sosial, hukum,  politik  dan  pemerintahan  di  masa  kini, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.
Di antara pesan-pesan La Tiringeng, dua di  bawah  ini  mungkin  tetap  kompatibel  untuk digemakan di masa kini. Pertama, “ Napoallebirengngi to  Wajo’é,  maradékaé,  na  malempu,  na mapaccing  ri  gau’  salaé,  maréso  mappalaong, na  maparekki  ri  warang-paranna ”.  (Yang membuat  orang  Wajo’  mulia  adalah  karena mereka  memiliki kebebasan, kejujuran, kesucian dari  perilaku  buruk,  kerajinan  bekerja,  dan memelihara harta benda). Kedua, “ Napoasalamakengngi to  Wajo’é  malempué  ri  gau  salaé,  métau  ri déwata séuwaé, masiri ri padanna tau ” (Patunru, 1965:  21)  (Yang  membuat  orang  Wajo’  selamat adalah karena mereka jujur, bersih dari perbuatan salah,  takut  kepada  Tuhan  Yang  Esa,  dan  malu kepada sesama manusia). Pandangan La Tiringeng  tentang  kualitas  dan  sifat-sifat  yang menjadi  faktor  kemuliaan  dan  keselamatan orang-orang  Wajo’  di  atas,  jelas  sekali, melampau  zamannya.  Sebab,  menurut  penulis, kualitas  pribadi  seperti  itu  justru  menjadi semakin  aktual  dan  relevan  bahkan  menjadi tuntutan  atau  kunci  untuk  meraih  prestasi  dan kesuksesan  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan manusia  modern.  Bukankah  kebebasan  (berpikir dan  berkarya),  kejujuran,  moralitas  tinggi,  etos kerja  yang  kuat,  gaya  hidup  hemat  dan  efisien, begitu juga rasa takut pada Tuhan dan rasa malu pada sesama manusia, merupakan prinsip-prinsip utama dalam manajemen modern?
La Tadampare, Arung Matoa Wajo’ ke-4 yang  masih  semasa  dengan  La  Tiringeng,  juga merupakan  sosok  penting  yang  memungkinkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan dan  masyarakat  sipil  bertumbuh  di  Wajo’  pada abad  ke-15/16.  Sebagai  Arung  Matoa,  La Tadampare’ menampilkan diri sebagai pemimpin yang adil dan tegas sekaligus sebagai cendekiawan  yang  cerdas  dan  bijaksana.  Tidak mengherankan  jika  pada  masa  pemerintahannyalah, Kerajaan  Wajo’  dipandang  mencapai  puncak kegemilangannya  (Abidin,  1985).  Dalam  penilaian Pelras (2006: 134), La Tadampare’, yang terpilih menjadi  Arung  Matoa  pada  sekitar  1498  ini, merupakan  “Salah  satu  raja  Bugis  yang  paling dihormati,  dan  salah  seorang  yang  berhasil mengubah  Wajo’  menjadi  salah  satu  kerajaan besar Bugis”.
Tentang  kriteria  utama  yang  harus dimiliki  seorang  Arung  Matow  Wajo’,  La Tadampare’  berpesan:  (1) palempuriéngngi aléna ri to wawanna (jujur kepada bawahan), (2) temmatinro  matanna  nawa-nawai  adécéngenna akkarungenna (matanya  tidak  tidur  memikirkan kebaikan  negerinya),  (3) masémpoé  ri  to wawanna,  mappanré  mappainung (murah  hati dalam memberi makan dan minum), (4) waranié ininawanna  taro  bicara  malempu’,  tennakkini’ napoléi  biritta  maja’  biritta  madéceng’  polé  ri bali  wanua (tidak  gentar  terhadap  kritik  dunia luar atas keputusan, inovasi dan kreativitas yang ia  lakukan),  (5) macca  mpinru’,  matu’,  duppai nenniya  moloi  ada,  maccatoi  pattingara  ada (trampil berkomunikasi dan berdiplomasi) (Abidin, 1985: 271-272).
Sinergi dan Harmoni antara Arung, To- panrita dan To-Acca sebagai Komponen

## Masyarakat Sipil (Civil Society)
Tampaknya,  salah  satu  faktor  penting yang  membawa  Wajo’  (juga  beberapa  kerajaan historis  semasa  lainnya  di  Sulawesi  Selatan) mencapai  zaman  keemasannya,  dan  karena  itu agaknya  layak  diulas  lebih  lanjut  dalam  tulisan ini,  adalah  karena  selama  periode  itu  tercipta semacam  sinergi  dan  harmoni  antara  penguasa (khususnya selama masa La Tadampare’) dengan to-acca (orang  pintar)  serta  para  cendekiawan atau to-panrita . 8
Kualitas  dan  kapasitas  utama to-panrita mungkin  bisa  disimpulkan  dari paseng (petuah) Ma'danrengngé ri Majauleng (salah satu penguasa  wilayah)  yang  bernama  La  Tenritau: " Aja'  nasalaiko  acca  sibawa  lempu’ "  (Milikilah selalu kecerdasan dan kejujuran). Yang dimaksud  La  Tenritau  dengan acca adalah “kemampuan  mengerjakan  semua  pekerjaan” (dalam  terminologi  modern  dapat  dikatakan creative dan skillful )  dan  “menjawab  semua pertanyaan”  ( well-informed ),  “kecakapan  berkata- kata  baik”  ( rational  and  logical )  dan  “lemah lembut  sehingga  menimbulkan  kesan  baik  pada orang  lain”  ( good  character  and  personality ).
8 To-panrita , dalam satu pengertian, bermakna  orang  yang  melihat  atau  menyaksikan, yang,  seperti  intelektual  atau  filsuf  di  masa  modern, mampu  dengan  kritis  menganalisis  persoalan- persoalan konkrit dalam masyarakatnya dan menawarkan  solusi.  Setelah  Islamisasi  kerajaan Bugis-Makassar  pada  awal  abad  ke-17, to-panrita lebih identik dengan pengertian ulama.
Sementara  itu, lempu' (jujur)  adalah  “pola  pikir dan  perilaku  yang  selalu  benar”  (katakanlah, intellectual  and  moral  quotient ),  “tabiat  baik” ( emotional  quotient )  dan  “ketakwaan  kepada Tuhan  Yang  Esa”  ( spiritual  quotient )  (dikutip dari Abidin, 1985; 1983: 161-162).
Dalam  perspektif  masyarakat  Bugis- Makassar,  integrasi  kecerdasan  dan  kejujuran merupakan  kualifikasi  penting  setiap  calon pemimpin.  Ketika  ditanya  oleh  Arumponé  (Raja Bone)  tentang  pangkal  kecerdasan  ( appongenna accaé ), Kajao Laliddong – seorang cendekiawan dan penasehat raja Bone – menjawab: “ lempué’ ” (kejujuran).  Kajao  Laliddong  juga  menyebut kejujuran  raja  ( komalempu’i  Arung  Mangkaué ) sebagai salah satu di antara indikator keberhasilan  penen ( tellu tanranna  nasawé asé ). La  Waniaga  Arung  Bila,  cendekiawan  Soppeng abad  ke-16,  berkata,  “Kejujuran  akan  terus hidup,  tapi  kebenaran  sulit  dicari”  ( Temmaté lempu’é mawatang sapparenna atongengengngé ).
Di  masa  lalu  masyarakat  percaya, perilaku  penguasa  akan  menentukan  kondisi kehidupan  mereka.  Hal  ini  turut  berperan mengekang  para  penguasa  agar  tidak  bertindak sewenang-wenang  terhadap  rakyatnya  demi terciptanya keadilan, keamanan dan kemakmuran dalam  wilayah  kerajaan  ( akkarungeng ).  Berkaitan dengan  hubungan  simbiotik  antara  kemakmuran negeri  dengan  perilaku  raja,  pesan  Kajaolaliddong kepada  Arungpone  agaknya  relevan.  Kajao berkata:  “ Tellu  tanranna  nasawé  asé:  seuwani, ko malempu’i Arungmangkau’é; maduanna, nakko mappémmaliwi  Arungmangkau’é,  enrengngé  to mabbicara’é;  matellunna,  mattau  séuwapi  taué ri  laleng  panua” (Ada  tiga  indikator  keberhasilan panen:  pertama,  jika  raja  memiliki  kejujuran, kedua,  jika  raja  dan  hakim  masih  mau berpantang [dari berbuat sewenang-wenang], dan ketiga,  jika  tercipta  solidaritas  dan  persudaraan di kalangan penduduk negeri).
Menurut Abidin (1983), karena memiliki wewenang  memperingatkan  raja  dan  para pembantunya, para negarawan dan ahli filsafat di zaman  kerajaan  historis  Sulawesi  Selatan  adalah faktor  penting  yang  turut  membatasi  kekuasaan raja.  Sekalipun  Abidin  (1983:  166-167)  tidak secara eksplisit menyebut mereka to-panrita , tapi peran  mereka  sepenuhnya  identik  dengan konotasi to-panrita yang  dikemukakan  di  atas. Begitu  vitalnya  peran  seorang  yang  berpengetahuan dalam  sebuah  kerajaan,  Karaéng  Pattingaloang, seorang ilmuan dan cendekiawan ulung kerajaan
Gowa Tallo abad ke-17, memperingatkan bahwa salah satu di antara lima faktor keruntuhan suatu negeri adalah jika tidak ada lagi cendekiawan di dalam negeri. 9
Peran  penting  seorang  cendekiawan  atau to-panrita dalam  dinamika  sosial-politik  di Sulawesi  Selatan  era  kerajaan  dapat  dilihat, misalnya,  dalam  rekaman lontara’ berikut. Sebelum  dilantik  jadi  Datu  Soppeng  ke-9  yang hidup  di  paruh  kedua  abad  ke-15,  Lamannussak To Akkarangeng mendatangi sejumlah to-panrita di  Sulsel,  termasuk  To  Ciung  Maccaé  di  Luwu, guna mempelajari ilmu kepemimpinan. Di antara paseng  To  Ciung  kepada  Lamannussak  adalah: “ Jagaiwi  balimmu  wékka  siseng,  mujagaiwi rangengrangengmu  wékka  sisebbu,  nasabak rangeng-rangeng  mutu  matuk  solangiko ”  (Abidin, 1983:  150)  (Waspadailah  lawan-lawanmu  satu kali,  waspadailah  kawan-kawanmu  seribu  kali. Sebab yang terakhir inilah yang bisa membuatmu rusak). To Ciung juga menganjurkan Lammannussak sekali-sekali berkonsultasi dengan cendekiawan - -  yang  biasanya  enggan  berkunjung  ke  istana seperti  halnya  kalangan  oportunis  --  tentang masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan matang karena mereka justru mengatakan banyak kebenaran (Abidin, 1983: 153).
Petuah-petuah atau paseng dari sejumlah to-panrita  yang  kerap  muncul  dalam  wacana orang-orang  tua  Bugis-Makassar  belakangan menjadi  dasar  bagi  sebagian  besar  ajaran  etika tradisional  karena  kandungan  mereka  yang universal  dan  perenial  --  seperti  terekam  dalam berbagai lontara’ .
Dalam konteks wacana demokrasi modern, menurut penulis, to-acca dan to-panrita sesungguhnya  merepresentasikan  diri  sebagai salah  satu  komponen  penting civil  society di masa  lalu  yang  menjadi  salah  satu  soko  guru demokrasi. Sebab, dengan kapasitas, otoritas dan pengaruh  keilmuan  (dan,  belakangan  juga, keagamaan)  mereka,  yang  dibarengi  dengan integritas  moral  yang  tinggi,  mereka  bisa memainkan  peran  penting  dalam  membatasi secara  tidak  langsung  wewenang  dan  kekuasaan para raja sekaligus menjadi lembaga kontrol bagi mereka  supaya  yang  disebut  terakhir  ini senantiasa konsisten menegakkan dan berjalan di atas koridor hukum adat dan konstitusi.
9 Dalam bahasa Makassar, ‘ lima pammanjénganna maténa butta lompowa ) punna taénamo tomangisséngan  ri lalang pa’rasanganga ’.

## Kesimpulan
Berdasarkan  alur  argumentasi  yang dihamparkan  dalam  paragraf-paragraf  terdahulu, terlihat  bahwa  selama  masa  kerajaan,  prinsip- prinsip utama demokrasi, sebagaimana dikenal di negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara yang  mendaku  sebagai  pelopor  dan  penganut setia demokrasi, sesungguhnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Wajo’ sejak  abad  ke-15  hingga  akhir  abad  ke-16.  Hal itu  bisa  dibuktikan  dengan  kenyataan  bahwa sejak  periode  formatif  Wajo’  tersebut  telah terlihat,  antara  lain,  adanya  penghargaan  dan jaminan  terhadap  hak-hak  kebebasan  rakyat, perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  rakyat, pemilihan  pemimpin,  dewan  perwakilan  rakyat, distribusi  kekuasaan  ke  wilayah-wilayah  yang lebih  kecil,  dan  penegakan  hukum  yang  tegas dan adil.
Selain  itu,  sudah  ada  prinsip  persamaan atau  kesetaraan  serta  kesamaan  peluang  dan kesempatan  seluruh  rakyat  Wajo’  (yang  lebih banyak  berada  dalam  kelas  sosial to-maradéka ) untuk  melakukan  mobilitas  vertikal  menaikkan status sosial-budaya, ekonomi dan politik mereka lewat  upaya  peningkatan  kualitas  individual mereka  ( achievement  oriented  status ),  baik dengan  menjadi to-acca,  topanrita,  to-warani atau to-sugi .
Salah satu faktor penting yang memungkinkan prinsip ini bisa diterapkan adalah karena  dalam  masyarakat  Wajo’  era  kerajaan historis, ade’ (adat)  ditempatkan  pada  puncak piramida  kekuasaan  dalam  masyarakat.  Bahkan, dalam  perspektif  yang  luas,  adat  bagi  orang Wajo’  (juga  bagi  kerajaan-kerajaan  lain  di Sulsel)  adalah  segala-galanya.  Seseorang  hanya tunduk  pada  peraturan-peraturan  adat  menurut hukum-hukum  yang  yang  telah  disepakati  (B. ade’  assamaturuseng ).  Kebebasan  masyarakat Wajo’  dijamin  dalam  dan  oleh  adat.  Tidak  ada seorang  pun,  termasuk  raja  atau  pemimpin mereka,  yang  dapat  memaksa  rakyat  untuk melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan adat.  Masyarakat  bersama-sama  dengan  pemimpin mereka  menentukan  nasib  dan  masa  depan mereka  sendiri.  Perlakuan  sewenang-wenang dari  seorang  penguasa  tidak  mendapat  tempat dalam sistem pemerintahan kerajaan Wajo’. Bagi masyarakat  Wajo’  (dan  masyarakat  Bugis  pada umumnya)  adat  adalah  pertuanan  tertinggi  (B. ade’nami napopuang ), bukan penguasa atau raja. Konsekuensinya, baik pemimpin maupun
masyarakat harus tunduk dan taat pada adat atau hukum yang berlaku.
Selanjutnya,  peran to-panrita sebagai penasehat dan ahli pikir di bidang sosial, hukum, budaya,  agama  dan  kekuasaan  politik  dalam masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk di Wajo’, terlihat  sangat  sentral.  Hubungan  harmonis  dan saling  menghargai  antara  kalangan arung (bangsawan)  dan to-panrita (cendekiawan),  atau dalam  terminologi  keilmuan  Islam,  antara ‘umara (Arab,  tunggal: ‘amir ,  penguasa)  dan ‘ulama’ ,  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang membawa  beberapa  kerajaan  tradisional  Sulawesi Selatan  mencapai  puncak  kegemilangan  dalam fase-fase  tertentu  sejarah  mereka  (Halim,  2012). Dengan  kata  lain,  meminjam  ungkapan  yang terkenal  dalam lontara ’,  prinsip sipakalebbi (saling menghormati), sipakatau (saling menghargai), dan sipakainge’ (saling  mengingatkan)  antara arung dan topanrita benar-benar  terpelihara. Ketiga  filosofi  dalam  pergaulan  manusia  Bugis- Makassar  itu  dapat  terpelihara  karena  pihak penguasa  ( arung )  masih  menghormati  dan mematuhi  petuah-petuah  para to-panrita yang senantiasa  menjaga  wibawa  dan  integritas moralnya.
Terakhir,  sementara  orang-orang  Wajo’ berbangga  dengan  warisan  demokrasi  dan persamaan  hak  mereka  dari  masa  lalu,  di  masa- masa berikutnya Wajo’ telah berevolusi  menjadi salah  satu  kabupaten  yang,  sepert  diamati Lineton  (1975:  130),  sangat  ‘feodalistik’  di Sulawesi  Selatan.  Atau  salah  satu  masyarakat yang,  menurut  Anderson  (2003:  12),  paling ‘hirarkis’  di  Sulawesi  Selatan.  Salah  satu contohnya,  beberapa  waktu  setelah  Kerajaan Wajo’  menjadi  bagian  dari  NKRI,  jabatan- jabatan  pemerintahan  di  Wajo’,  mulai  Bupati, Camat, hingga Kepala Desa, hanya diduduki oleh mereka  yang  ‘mengaku’  berdarah  bangsawan yang ditunjukkan oleh gelara ‘Andi’ (lihat Bakti, 2007).  Lineton  (1975:  3)  melihat  bahwa mengentalnya  ‘feodalisme’  ini  sebagiannya terkai  dengan  proses  migrasi  orang-orang  Wajo’ yang  juga  berfungsi  memperkuat  konservatisme. Sementara  Van  Mens  (1989,  117)  memandang bahwa  hal  itu  terkait  dengan  kolonialisme  yang mengurangi  mobilitas  sosial  di  Wajo’  yang konsekuensinya menyuburkan budaya feodalisme.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Hamid  (1985). Manusia  Bugis- Makassar . Jakarta: Inti Idayu Press.
Abidin,  Andi  Zainal  (1983). Persepsi  Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar . Bandung: Alumni.
______ (1985). Wajo’ pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalian  Sejarah  Terpendam  Sulawesi Selatan . Bandung: Alumni.
______  (1999). Capita  Selecta  Kebudayaan Sulawesi Selata n. Makassar: Hasanuddin University Press.
______  (2003).  “Kedatuan  Cina  Menurut  I  La Galigo,  Lontarak  dan  Hasil  Penelitian Oxis” (Makalah dalam Seminar
Sawerigading  dan  Festival  La  Galigo  di Masamba,  Luwu  Utara,  Sulsel  (10  –  14 Desember 2003).
Anderson,  Kathryn  Gay  (2003).  “The  Open Door:  Early  Modern  Wajo’rese  Statecraft dan  Diaspora”.  Disertasi  PhD  tidak diterbitkan, Universitas Hawai’i, Honolulu.
Bakti, Andi Faisal (2007). “Kekuasaan Keluarga di  Wajo,  Sulawesi  Selatan,”  In  Henk Schulte  Norholt  and  Gerry  van  Klinken helped  by  Ireen  Karang-Hoogenboom (eds). Politik  Lokal  di  Indonesia . Jakarta: KITLF and Yayasan Obor Indonesia.
Centre  for  Civic  Education.  (2007). Elements  of Democracy:  The  Fundamental  Principles,
Concepts, Social Foundations, and Processes of Democracy . N.p.: CCE.
Chabot,  H.  Th.  (1996). Kinship,  Status  and Gender in South Celebes . Leiden: KITLV.
Friedericy,  H.  J.  (1933).  "De  standen  bij  de Boeginezen  en  Makassaren," BKI ,  90, pp. 447-602.
Friedman,  John  (1992). Empowerment:  the Politics  of  Alternative  Development .
Cambridge & Oxford: Blackwell.
Halim,  Wahyuddin  (2004).  “Yusuf  and  Empat Kualitas  Utama  Manusia  Sulsel”  dalam Abdillah  Natsir,  Andang  B.  Malla  and M.  Saleh  Mude,  Ed. Yusuf  Kalla: Membangun Kesejahteraan Rakyat . Jakarta: Penerbit Blantika.
_____ (2012). "Arung, Topanrita dan
Anregurutta  dalam  Masyarakat  Bugis
Abad XX". Jurnal Al-Ulum , 12 (2):26.
Ilyas,  Husnul  Fahimah.  (2011).  “Lontaraq Suqkuna  Wajo’:  Telaah  Ulang  Awal Islamisasi  di  Wajo’”.  Tesis  Master.
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Ibrahim,  Anwar  (2003). Sulesana:  Kumpulan Esai  tentang  Demokrasi  dan  Kearifan Lokal . Makassar: Lephas.
Lineton,  Jacqueline  A.  (1975).  “An  Indonesian Society and Its Universe: A Study of the Bugis  of  South  Sulawesi  (Celebes)  and Their  Role  within  a  Wider  Social  and Economic  System”.  Disertasi  PhD  tidak diterbitkan,  the  School  of  Oriental  and African Studies, University of London.
______ (1975b). "Pasompe' Ugi': Bugis
Migrants  and  Wanderers." Archipel , 10:173-201.
Macknight, Campbell C. (1993). “The Early History of  South  Sulawesi:  Some  Recent Advances”.  Centre  of  Southeast  Asian Studies,  Working  Paper  no.  81,  Monash Univeristy, Clayton, Australia.
Marzuki,  M.  Laica  (1995). Siri’:  Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar .
Ujung  Pandang:  Hasanuddin  University Press.
Mattulada  (1985). Latoa:  Satu  Lukisan  Analitis terhadap  Antropologi  Politik  Orang Bugis . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
______  (1991a).  “Manusia  dan  Kebudayaan Bugis-Makassar  dan  Kaili  di  Sulawesi” dalam Antropologi  Indonesia:  Majalah Antropologi  Sosial  dan  Budaya  Indonesia , No. 48, tahun XV.
______  (1991b).    “Elite  di  Sulawesi  Selatan” dalam Antropologi  Indonesia:  Majalah Antropologi Sosial dan Budaya
Indonesia , no. 48, tahun XV.
______  (1996).  “La  Maddukelleng,  Arung Sengkang,  Arung  Peneki:  Tokoh  Legenda Tana Wajo’”. Makalah tidak diterbitkan, disajikan  dalam  seminar  pengusulan  La Maddukelleng  sebagai  Pahlawan  Nasional di  Balai  Kemanunggalan  ABRI-Rakyat, Makassar, November 1996.
______  (1998). Sejarah,  Masyarakat,  dan Kebudayaan  Sulawesi  Selatan .  Makassar: Hasanuddin University Press.
Mens,  Lucie  van  (1989). De  Statusscheppers: Sociale  Mobiliteit  in  Wajo’,  1905-1950 . Amsterdam: Centre for Asian Studies.
Millar,  Susan  Bolyard  (1989). Bugis  Weddings: Rituals  of  Social  Location  in  Modern Indonesia .  Berkeley:  Center  for  South and Southeast Asian Studies.
Mujani, Saiful. (2007). Muslim Demokrat: Islam, Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi Politik  di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Noorduyn, J. (2000). “The Wajo’rese merchants’ community  in  Makassar”  dalam  Roger Tol,  Kees  van  Dijk  dan  Greg  Acciaioli. Eds. Authority and Enterprise among the Peoples  of  South  Sulawesi .  Leiden: KITLV Press.
______ (1955). Een Achttiende- Eeuwse Kroniek van Wadjo': Buginese Historiografie . 's-
Gravenage: H. L. Smits.
Patunru,  Abdurrazak  Daeng  (1965). Sedjarah Wajo’ .  Makassar:  Yayasan  Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
______  (1983). Sejarah  Gowa. Makassar: Yayasan  Kebudayaan  Sulawesi  Selatan- Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan Bidang  Penelitian  dan  Pengkajian  Budaya Sulawesi Selatan.
Pelras,  Christian  (2006). The  Bugis .  Diterjemahkan dengan judul Manusia Bugis oleh  Abdul Rahman  Abu,  Hasriadi  dan  Nurhady Sirimorok.  Jakarta:  Nalar  dan  Forum Jakarta Paris, EFEO.
_____  (1971). "Hiérarchie en Pouvoir Traditionnels en Pays Wadjo'". Archipel, 1 and 2.
_____  (2010). Explorations dans L'Univers des Bugis: un  Choix  de  Trente-trois  Rencontres . Paris: Cahier d'Archipel 39.
Rahim,  A.  Rahman  (1985). Nilai-nilai  Utama Kebudayaan  Bugis .  Ujung  Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
Reid,  Anthony  (1981).  “A  Great  Seventeenth Century  Indonesian  Family:  Matoaya and Pattingalloang of Makassar”. Masyarakat Indonesia 8:1.
_____  (1998).  “Merdeka:  The  Concept  of
Freedom  in  Indonesia”.  In  David  Kelly and  Anthony  Reid  (eds.). Asian  Freedoms: The  Idea  of  Freedom  in  East  and Southeast  Asia .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Urofsky, Melvin I. Ed. (1994). Basic Readings in U.S.  Democracy .  Washington  D.C.: United States Information Agency.