## SOSIALISASI QANUN JINAYAT ACEH NO. 6 TAHUN 2014 PADA MADRASAH ALIYAH BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES
Misran
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Misran75@yahoo.com

## ABSTRACT
There are two questions in the study under study, namely: First, what is the knowledge and understanding of students in Gayo Lues District Madrasah Ali about the implementation of the Jinayat Aceh Qanun Number 6 of 2014? Secondly, What is the knowledge and role of the  Gayo  Lues  District  Madrasah  Aliyah  religious  teacher  in  disseminating  to  students about  the  enactment  of  the  2014  Jinayat  Aceh  Qanun?  This  study  uses  a  normative juridical and sociological juridical approach. The normative juridical approach is done by first examining the Aceh regulation or qanun that is relevant to the problem under study. In other words the normative approach is to examine library materials or secondary data which  includes  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  results  showed  that Gayo Lues State students in  general  knew about  the implementation  of Islamic Shari'a in Aceh, but the majority of them did not know and understand about the material regulated in  Aceh  No.  3  Qanun.  6  of  2014.  Especially  they  do  not  know  and  understand  about  the terms  contained  in  the  Aceh  jinayat  qanun.  Among  the  terms  referred  to  in  the  Jinayat Aceh  Qanun  Number  6  of  2014  are  Jarimah  /  Jinayat,  Uqubat,  Hudud,  Ta'zir,  Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Adultery, Sexual Harassment, Rape, Qadzaf, Liwath, Business. Students only know the term zina, sexual harassment, rape. While the Fiqh teacher knows and  understands  the  qanun,  but  does  not  have  the  authority  to  socialize  it,  because  the subjects  in  this  madrasa  refer  to  the  2017  revised  2017  curriculum,  so  the  syllabus  and lesson plans have been determined by the government based on the curriculum.
Keywords: Socialization, Qanun Jinayat Aceh, Madrasas, Gayo Lues

## ABSTRAK
Ada  dua  pertanyaan  dalam  penelitian  yang  diteliti,  yaitu:  Pertama,  bagaimana pengetahuan  dan  pemahaman  siswa/i  Madrasah  Aliyah  Kabupaten  Gayo  Lues  tentang pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014? Kedua, Bagaimana pengetahuan dan peran guru agama Madrasah Aliyah Kabupaten Gayo Lues dalam mensosialisasikan kepada siswa tentang pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  terlebih  dahulu  meneliti  peraturan  atau  qanun Aceh yang relevan dengan  permasalahan yang diteliti. Dengan perkataan lain pendekatan normatif adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer,  sekunder  dan  tertier.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  siswa/i  Madrasah Aliyah Negeri Gayo Lues, pada umumnya mengetahui tentang pelaksanaan syari’at Islam
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
di  Aceh,  Namun  mayoritas  mereka  tidak  mengetahui  dan  memamahami  tentang  materi- materi yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014. Terutama mereka tidak mengetahui dan paham tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam qanun jinayat Aceh terebut. Di antara istilah-istilah yang dimaksud yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah, Jarimah/Jinayat, Uqubat, Hudud, Ta’zir, Khamar, Maisir, Khalwat,  Ikhtilath,  Zina,  Pelecehan  seksual,  Pemerkosaan,  Qadzaf,  Liwath,  Musahaqah. Siswa/i hanya mengetahui istilah Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan. Sedangkan Guru Fiqh  mengetahui  dan  memahami  qanun  tersebut,  namun  tidak  mempunyai  kewenangan dalam  mensosialisasikannya,  karena  mata  pelajaran  di  madrasah  ini  mengacu  kepada kurikulum  tahun  2013  revisi  2017,  sehingga  silabus  dan  RPP  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah berdasarkan kurikulum tersebut.
Kata Kunci: Sosialisasi, Qanun Jinayat Aceh, Mad r asah, Gayo Lues

## PENDAHULUAN
Penelitian ini menarik untuk dikaji, dengan alasan bahwa,berdasarkan fakta tentang pemahaman  siswa  alumni  sekolah  Madrasah  Aliyah  Kabupaten  Gayo  Lues  yang  saat  ini sudah  menjadi  mahasiswa/i  prodi  Hukum  Pidana  Islam,  tidak  satupun  mengetahui  dan memahami tentang keberlakuan syari‟at Islam di  Aceh, khususnya tentang pemberlakuan materi  qanun  jinayat  Aceh  Nomor  6  Tahun  Tahun  2014.  Peneliti  mengetahui  fakta ketidakpahaman  mahasiswa  semester  satu  yang  sebelumnya  adalah  alumni  madrasah aliyah dari berbagai daerah di kabupaten/kota di Aceh, adalah ketika mengajar mata kuliah pengantar  fiqh  jinayah  (hukum  pidana  Islam).  Peneliti  sudah  mengajar  mata  kuliah  ini selama  dua  belas  tahun,  dan  pada  tahun  akademik  2017/2018  masih  dipercayakan mengajar  mata  kuliah  tersebut.  Ketika  peneliti  ajukan  pertanyaan  di  ruang  kelas,  apakah sebelumnya  di  sekolah  sudah  mengetahui  tentang  pemberlakuan  syari‟at  Islam,  mereka menjawab  sudah, namun apa  saja  yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014,dan apa konsekuensi hukum yang didapat apabila melanggar qanun tersebut? mereka menjawab  tidak  mengetahui  dan  memahaminya  terutama  istilah-istilah  yang  terdapat dalam qanun tersebut.
Seharusnya  guru  agama  di  sekolah  Madrasah  Aliyah  Kabupaten  Gayo  Lues mempunyai  peran  penting  untuk  mensosialisasikan  atau  memberi  pemahaman  tentang pemberlakuan  syari‟at  Islam  di  Aceh  khususnya  materi  Qanun  Jinayat  Aceh  Nomor  6 tahun  2014,  supaya  remaja  dan  pemuda  pemudi  Aceh  sudah  sejak  awal  terproteksi melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam qanun tersebut.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis sosiologis.  Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  terlebih  dahulu  meneliti peraturan  atau  qanun  Aceh  yang  relevan  dengan    permasalahan  yang  diteliti.  Dengan perkataan lain pendekatan normatif adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
Pendekatan  yuridis  sosiologis,  digunakan  untuk  meneliti  mengenai  keberlakuan hukum  dalam  aspek  yang  konkrit  untuk  adanya  sinkronisasi  dalam  penelitian,  maka langkah-langkah  yang  ditempuh,  awalnya  adalah  mendekati  melalui  data  sekunder, kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan,  atau  terhadap masyarakat, 1 dalam hal ini adalah stake holder yang ada di sekolah Madrasah Aliyah, yaitu kepala sekolah, guru kelas agama dan sebahagian dari siswa kelas tiga.Hal  ini diperlukan dengan  pertimbangan  untuk  mengetahui  pemahaman  siswa  dan  peran  guru  sekolah terutama guru kelas agama untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu tentang Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian Jinayah dan Bentuknya
Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bersumber dari fiqh jinayah atau hukum pidana  Islam,  sehingga  istilah-istilah  yang  terdapat  dalam  qanun  jinayat  tersebut  berasal dari fiqh jinayah, yang menurut penulis penting untuk diuraikan lebih lanjut.
Dalam qanun jinayah tindak pidana disebut dengan istilah jarimah .Menurut bahasa jarimah artinya dosa. 2 Sedangkan menurut istilah oleh „Abd al-Qadir „Awdah didefinisikan dengan:
3 سيصعرت ًا دحت اينع اللهسجش حيِعسش خازٌظحم .
Artinya:  Larangan-larangan syara‘ yang  diancam  oleh  Allah  dengan  hukuman had atau ta'zir .
1 Ibid , 52 2 Luwis  Ma„luf, Al-Munjid  fi  al-Lughah  wa  al-’Adab  wa  al-‘ulum, (Beirut:  al-Matba„ah  al- Katulikiyah, 1908), hal. 85.
3 „Abd al-Qadir „Awdah, Al-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islami   Muqaranah bi al-Qanun  al-Wad‘i Jilid I, (Beirut: Mua‟assasah al-Risalah, 1997), hal. 85. Lihat juga Abu Ya„la, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2000), hal. 257.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Larangan-larangan  tersebut  adakala  berupa  mengerjakan  perbuatan  yang  dilarang atau  meninggalkan  perbuatan  yang  diperintahkan.Untuk  menyatakan  suatu  perbuatan  itu adalah  suatu  larangan  yang  diancam  dengan  hukuman  harus  berasal  dari  ketentuan nassyara‘ ,  dan  berbuat  atau  tidak  berbuat  baru  dianggap  sebagai  kejahatan  apabila dikenakan hukuman terhadapnya.
Perintah-perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat  dan  dapat  memahami  pembebanan  ( taklif )  yang  disebut  dengan mukallaf (orang dewasa),  karena  pembebanan  merupakan khitab dari  Allah  swt.Orang  yang  tidak  dapat memahami atau belum dapat memahami khitab tersebut baik berupa suruhan atau larangan, adakala  berupa pahala  atau dosa, seperti orang  yang tidak  normal akalnya dan anak-anak yang  belum  mencapai  umur mumayyiz ,  maka  orang-orang  tersebut  tidak  diberi pembebanan hukum.
Jarimah baru  dianggap  ada  apabila  terdapat  unsur-unsur  umum  yang  harus dipenuhi, yaitu:
1. Ada nas yang melarang perbuatan (mengerjakan atau meninggalkan perbuatan).
2. Adanya  tingkah  laku  yang  membentuk jarimah (tindak  pidana),  baik  berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Pelaku jarimah adalah  orang mukallaf artinya  orang  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukannya. 4
Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan kepada jarimah. Di  samping  unsur-unsur  umum  yang  terdapat  pada  setiap jarimah ,  juga terdapat  unsur-unsur  khusus  untuk  dapat  dikenakan  hukuman.  Unsur-unsur  khusus  ini berbeda  pada  setiap  kejahatan  dengan  kata  lain  berbeda  tindak  kejahatan  berbeda  pula unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti unsur “pengambilan dengan secara diam-diam” pada tindak pidana pencurian. 5
Dalam  fiqh  jinayah  terdapat  tiga  macam  bentuk jarimah ,  yaitu jarimah  hudud, jarimah qisas-diyat dan jarimah ta'zir.

## 1) Jarimah Hudud
4 „Abd al-Qadir „Awdah, Al-Tasyri‘ ..., hal. 110-111.
5 Ibid .
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Jarimah  hudud adalah jarimah yang  diancam  dengan  hukuman had.  Had secara bahasa adalah pemisah antara dua  hal supaya tidak bercampur dengan  yang  lainnya, atau batasan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  atau  pemisah  antara  dua  hal  yang  sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya. 6
Menurut istilah Syara ‘, jarimah hudud yaitu:
7 دّدحتاييهع ةااعلنا ئااسلناٌى وًدحنا ئااسج . َناعذ  دّللّادّقح جزدّدَقلنا حتٌقعناٌى دّدحناً .
Artinya: Jarimah  hudud adalah jarimah yang  diancam  dengan  hukuman had .  Dan had adalah  ancaman  hukuman  yang  telah  ditentukan  macam  dan  jumlahnya  dan menjadi hak Allah.
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, had adalah hukuman yang telah ditentukan  batas,  jenis  dan  jumlahnya,  dan  hukuman  itu  merupakan  hak  Allah  dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai  batas  tertinggi  atau  terendah.  Juga  yang  dimaksud  dengan  hak  Allah  di  sini adalah  setiap  hukuman  yang  dikehendaki  oleh  kepentingan  umum  untuk  memelihara ketenteraman  dan  keamanan  masyarakat. 8 Dengan  kata  lain  setiap jarimah yang mengganggu  kepentingan  masyarakat  berarti  telah  mengganggu  hak  Allah  dan  pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.
Jarimah hudud , lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat   yang “besar”, yang sudah pasti  dan  tertentu  bentuknya  sebagaimana  yang  telah  disepakati  oleh fuqaha’ ada  tujuh macam,  yaitu:  Zina, qadhaf 9 (menuduh  orang  berbuat  Zina),  mencuri,  minum  khamar, merampok, 10 memberontak dan murtad. 11
6 Ibnu Manzur, Lisan al- ‘ Arabi ,  Juz III, (Beirut: Li al-Tiba„ah wa al-Nasr, 1374), hal. 140.
7 „Abd al-Qadir „Awdah, Al-Tasyri‘ al-Jina’i ..., hal. 78-79.
8 Sa„id  Ibrahim, Qanun  Jinayah  Syar‘iyyah  dan  Sistem  Kehakiman  Dalam  Perundangan  Islam Berdasarkan Qur’an dan Hadits , Cet. I, (Kuala Lumpur: Darul Ma„rifah, 1996), hal. 2.
9 Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara‘ adalah menuduh orang lain telah berzina  (baik  yang  dituduh  itu  laki-laki  atau  perempuan),  seperti  perkataan;  hai  penzina,  atau  dengan perkataan; كيتلأ دعن “kamu bukan anak bapakmu”, perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya  ( mukhatab )  tetapi  kepada  ibunya.  Mustafa  Ahmad  al-Zarqa‟, Al-Madkhal  al-Fiqhi  al-‘Ami , Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.
10 Perampokkanmenurut  Ahmad  al-Zarqa‟adalah  pengambilan  harta  orang  dengan  cara  kekerasan dan pembunuhan. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa‟, Ibid.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Kejahatan-kejahatan jarimah tersebut  di  atas,  hukumannya  langsung  ditetapkan oleh syara „  atas  dasar  kepentingan  dan  perlindungan  masyarakat,  yang  merupakan  hak Allah  swt.  yang  tidak  dapat  dirubah  lagi,  pihak  berwenang  hanya  dapat  bertindak menetapkan jarimah ini  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  oleh dalam syari‟at Islam.
Apabila  seseorang  terbukti  di  peradilan  telah  melakukan  salah  satu  dari jarimah yang  diancam  dengan  hukuman had ,  maka  hakim  atau  penguasa  tidak  ada  hak  untuk campur tangan selain  menjatuhkan hukuman terhadap pelaku  yang telah terbukti  itu.  Jadi dalam hal hukuman had ini, syari„at Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi,  amnesti  dan  abolisi  dari  kepala  negara  sebagaimana  yang  dikenal  dalam  hukum pidana positif.
2) JarimahQisas-diyat
Untuk  memelihara  jiwa  manusia  sebagai  salah  satu tujuan  dari  lima  prinsip  dasar penetapan  hukuman  dalam  fiqh, syari ‘ ah Islam  melarang  tindakan  atau  perbuatan,  baik yang  dapat  menghilangkan  nyawa  seseorang  dengan  cara  membunuh  atau  tindakan  yang bersifat  penganiayaan  secara  fisik.  Tindakan  itu  dipandang  sebagai  “ al-Jinayah  ‘ala  al- insan ” 12 yang mengakibatkan pemberlakuan hukuman qisas . 13
Jarimahqisas-diyat yaitu jarimah pembunuhan 14 dan penganiayaan 15 yang diancam dengan  hukuman qisas dan diyat .  Ancaman  hukuman  ini  diberikan  agar  si  pembuat
11 „Abd al-Qadir „Awdah, Al-Tasyri‘ ... , hal. 79. Lihat juga Sa„id Ibrahim, Qanun Jinayah ... , hal. 2. Lihat juga Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Hudud... , hal. 133.
12 Al-Jinayah ‘ala al-Insan atau tindak pidana terhadap manusia dilihat dari obyek sasaran perbuatan, mengambil  tiga  bentuk;  1. Jinayah terhadap  jiwa  manusia,  yaitu  pembunuhan  2. Jinayah terhadap  anggota tubuh,  yaitu  pemukulan  dan  melukai    3. Jinayah  al-Ajhad , jinayah terhadap  janin.Wahbah  al-Zuhayli ,  Al- Fiqh al-Islami ..., Jilid 6, Cet. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 216. 13 Seseorang boleh mencabut hak hidup orang lain karena lima alasan ; 1.Hukum balas ( qisas ) bagi pelaku  kejahatan  yang  membunuh  seseorang  dengan  sengaja  2.  Dalam  perang  (jihad)  melawan  musuh Islam.Lazim bila beberapa pejuang terbunuh 3.Hukum mati bagi pengkhianat yang mencoba menggulingkan pemerintah  Islam  ( fasad  fi  al-ardi )  4.  Lelaki  atau  perempuan  yang  telah  menikah  dijatuhi  hukuman had karena berzina 5. Orang yang melakukan perampokan ( hirabah ).A.Rahman I Doi, Syari‘ah the Islamic Law , terj.  Zainuddin  dan  Rusydi  Sulaiman, Cet.  I,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2000), hal.  299.  A.  Rahman dalam  tulisan  ini  tidak  memasukkan  orang  murtad  sebagai  orang  halal  untuk  dibunuh,  beliau  juga  tidak mengemukakan alasannya.
14 Pembunuhan  ada  tiga  macam,  yaitu  pembunuhan  sengaja,  pembunuhan  semi  sengaja  dan pembunuhan tersalah.
15 Penganiayaan ada dua macam, yaitu penganiayaan sengaja dan penganiayaan tersalah.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
jarimah dijatuhi  hukuman  yang  sama  atau  setimpal  dengan  perbuatannya,  yaitu  dibunuh kalau  ia  membunuh,  dianiaya  kalau  ia  menganiaya. 16 Atau  dengan  kata  lain qisas adalah ketentuan  balasan  setimpal  yang  dikenakan  kepada  pelaku jarimah menurut  apa  yang dilakukannya kepada orang lain.
Qisas memiliki  ketentuan  yang  sudah  pasti,  tertentu  tidak  ada  batas  tertinggi  dan terendah dan merupakan hak manusia (hak perseorangan) dengan pengertian si korban atau walinya bisa menuntut diberlakukannya qisas kepada pelaku jarimah (berarti menjatuhkan qisas )  atau  memaafkan  pelaku jarimah (berarti  menggugurkan qisas )  sehingga  hukuman tersebut menjadi hapus.
Dalil qisas ini  adalah  al-Qur‟an  dan  hadits  Nabi  saw.  Di  antara nas al-Qur‟an adalah surat al-Baqarah ayat 178:
ءيش ويخأ نم ون يفع نلف َثنلأات َثنلأاً دثعنات دثعناً دّسحنات دّسحنا َهرقنا يف صاصقنا ئكيهع ةرك اٌنماء نيردّنا ايدّيأاي ئينأ بارع وهف كنذ دعت ٍدرعا نلف حلحزً ئكدّتز نم فيفخذ كنذ ناعحإت وينإ ءاوأً فًسعلنات عاثدّذاف . ( 178 ) يف ئكنً نٌقدّرذ ئكدّهعن باثنلأا ينًأاي جايح صاصقنا ( 179 )
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu qis  as  berkenaan  dengan orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba dengan  hamba  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar ( diyat ) kepada yang memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik  (pula).  Yang  demikian  itu  adalah  suatu keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat.Barangsiapa  yang  melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.Dan dalam qisas itu ada (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,  hai  orang-orang  yang  berakal,  supaya kamu bertakwa.
Dan di antara hadits yang mengemukakan wajibnya qisas adalah:
ًأ سلحت ئينيت نٌكي ادّيدّمز ًأ ادّيدّلع يف مرا نم ئدّهظً ويهع  دّالله َدّهص  دّالله لٌظز لاا لاا ضادّثع نتا نع ِضاهنناًَ ِحَكِاَلاَلْناًَ ِ هالله حنعن ويهعف ونيتً ونيت لاح نلف ويدي وٌقف ادلع مرا نمً إطخ مقع وهقعف طٌعت َنيِعَلْجَأ
. ( حجام نتاً َااعنناً وًاوٌتأ هاًز ) 16 „Abd al-Qadir „Awdah, Al-Tasyri‘... ,  hal. 663.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Artinya: Dari  Ibnu  ‘Abbas,  ia  berkata:  Rasulullah  s.a.w.  bersabda:  Barangsiapa  yang membunuh  dengan  tidak  diketahui  apakah  dengan  lemparan  batu  atau  tongkat, maka  pembayaran  dendanya  adalah  denda  pembunuhan  tersalah,  dan barangsiapa  yang  membunuh  dengan  sengaja  maka  balasannya  sesuai  dengan yang  dikerjakannya.  barangsiapa  menghalangi  (pelaksanaan  hukum),  maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia. (HR. Abu Dawud, Nasa‟i dan Ibnu Majah). 17
Berdasarkan  ayat  dan  hadits  tersebut,  setiap  orang  yang  melakukan  pembunuhan dengan  sengaja,  maka  hukumannya  dibunuh,  sebagai  balasan  atas  kejahatan  yang dilakukannya,  sekaligus  sebagai  peringatan  bagi  orang  lain  agar  menjauhkan  diri  dari perbuatan yang sama.
Hukuman  terhadap  pelaku  pembunuhan  sengaja  di  samping  diancam  dengan hukuman pokok juga diancam dengan hukuman pengganti.Hukuman pengganti dikenakan kepada  pelaku  pembunuhan  sengaja  apabila  hukuman  pokok  tidak  dapat  dilaksanakan, baik disebabkan gugur hukuman pokok ( qisas ) ataupun disebabkan tidak terpenuhi syarat- syarat hukum qisas .Adapun  hukuman pengganti  pada tindak pidana pembunuhan sengaja adalah diyat . 18
Jarimahqisas - diyat materi  hukumnya  telah  ditetapkan  oleh Syara‘ sebagaimana pada jarimah hudud , tetapi Syara „ menetapkan bahwa hukuman ini selain merupakan hak Allah juga menjadi hak hamba, mengingat keadaan dan efek kejahatan  tersebut dirasakan oleh  si  korban.  Pemberian  prioritas  hukuman  ini  menjadi  hak  hamba  adalah  merupakan pemberian  hak  bagi  si  korban  atau  kepada  walinya  untuk  memilih  hukuman  di  antara hukuman  yang  ditetapkan  oleh Syara‘ untuk  itu,  dari  hukuman qisas menjadi  hukuman diyat ada hak bagi si korban atau walinya untuk memaafkan sama sekali dari qisas - diyat .
3) JarimahTa'zir
17 CD Kutub al-Tis‘ah. HR. Ibnu Majah 18 Diyyah menurut  bahasa  berarti  denda  atau  ganti  rugi.  Lihat  Haliman, Hukum  Pidana  Syari ‘ at Islam  Menurut  Ajaran  Ahlus  Sunnah, Cet.  I,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,1971),  h.  309.  Sedangkan  menurut Syara’ adalah harta yang diwajibkan sebagai akibat dari perbuatan pidana terhadap orang merdeka. Demikian definisi  menurut  Syafi„i  dan    Ahmad.  Lihat.Al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  ‘ala  Madhahib  al- ‟ Arba‘ah, Juz.  V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 366.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Ta'zir menurut  bahasa  adalah masdar dari  kata ‘azzara yang  berarti  menolak  dan mencegah,  menghukum,  mencela  atau  memukul.  Makna ta'zir juga  diartikan  dengan mengagungkan dan membantu. 19
„Atiyyah  Mustafa  Musyarrafah  menyatakan ta'zir diartikan  dengan  mencela  atau mendidik. 20
Dari  uraian  tersebut  nampaknya  para fuqaha’ merumuskan  istilah ta'zir sebagai jarimah dalam qanun jinayah adalah berdasarkan ayat-ayat tersebut, karena tidak mungkin fuqaha’ membuat suatu rumusan tampak adanya sumber atau dalil nas sebagai acuan atau rujukannya.
Sedangkan menurut istilah, ta'zir adalah:
جزافك لاً دّدحاييف طين حيصعم دّمك َف َمولآ ًأ للّاقح ةلذ جزدّدقم سيغ حتٌقع .
Artinya: Hukuman yang tidak ditentukan besarnya (kadar). Dan ia  merupakan hak Allah swt.  atau  hak  manusia,  yaitu  tiap-tiap  perbuatan  maksiat  yang    tidak  ada padanya had dan kaffarah. 21
Dengan  demikian ta'zir adalah  hukuman  terhadap  perbuatan  maksiat  atau kesalahan-kesalahan  (tidak  termasuk had dan kaffarah )  yang  tidak  ditentukan  kadar hukumannya,  akan  tetapi  diserahkan  kepada    hakim  atau  pemerintah.  Berdasarkan ketentuan  ini,  jelaslah  bahwa ta'zir tidak  mempunyai  ketentuan  khusus,  baik  jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat.Dan dari uraian tersebut di atas ta'zir juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.
2. Jinayah / Jarimah yang Berlaku dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Di  antara  ketiga  jenis jarimah di  atas,  yakni  hudud,  qisas-diyat  dan ta'zir ,  hanya jarimah hudud  dan ta'zir saja  yang  berlaku  dan  diterapkan  di  Aceh,  itu  pun  hanya
19 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , juz 10, hal. 159.
20 „Atiyah Mustafa Musyarrafah, Al-Qada fi al-Islam , Syirkah aL-Syarqi al-Awsat, 1966, hal. 149.
21 „Abd al-„Aziz „Amir, Al-Ta'zir... , hal. 52. Definisi seperti ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muhammad  Salim  al-‘Awwa.  Lihat    Muhammad  Salim  al-‘Awwa, Fi  ‘Usul  al-Nizam.a-Jina’i  al-Islami, (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1999), hal. 243.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
sebahagiannya  saja,  belum  mencakup  secara  komprehensif  dari  tujuh  bentuk jarimah hudud,  disamping  itu ta'zir sangat  luas  lapangannya.Sedangkan jarimah qisas-diyat sama sekali belum diterapkan di Aceh, namun tetap diatur dalam ketentuan KUHPidana.
Di  antara  bentuk Jarimah yang  berkaitan  dengan  hudud  dan ta'zir yang  terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah: 22
1. Pasal  15  mengatur  tentang  Khamar,  adalah  minuman  memabukkan/mengandung alkohol dengan kadar 2 persen atau lebih diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 40  kali.  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi,  menyimpan/menimbun, menjual  atau  memasukkan khamar  masing-masing diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puliuh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
2. Pasal  18  mengatur  tentang maisir adalah  perbuatan  yang  mengandung  unsur taruhan diancam  sesuai dengan kadar taruhannya, jika  maisir dengan  nilai taruhan dan/atau  keuntungan  paling  banyak  2  gram  emas  murni  diancam ‘uqubatta’zir cambuk  12  (dua  belas)  kali  atau  denda  paling  banyak  120  gram  emas  murni  atau penjara  paling  lama  12  bulan.  sedangkan  pelaku  maisir  dengan  nilai  taruhan melebihi di  atas  maka diancam dengan uqubat ta‟zir 30 (tiga puluh) kali cambuk atau denda 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.
Setiap    orang  yang  dengan  sengaja  menyelenggarakan,  atau  menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal  19  diancam  dengan  uqubat  ta‟zir  cambuk  paling  banyak  45  (empat  puluh lima) kali dan/atau denga paling  banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
3. Pasal  23  mengatur  tentang  khlawat,  adalah  perbuatan  berada  di  tempat  tertutup antara  dua  orang  berlainan  jenis  kelamin  yang  bukan  mahram  dan  tanpa  ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir 10 (sepuluh) kali cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan.
22 Qanun Acara Jinayat Aceh  Nomor 6 Tahun 2014, hlm, 9, 10, 12, 15, 16 dan 19.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
4. Pasal  25)  mengatur  tentang ikhtilath ,  adalah  perbuatan  bermesraan  seperti bercumbu,  bersntuh-sentuhan,  berpelukan  bahkan  berciuman  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  bukan  suami  isteri  dengan  kerelaan  kedua  belah  pihak  baik  di tempat terbuka maupun tempat tertutup, diancam dengan uqubat paling banyak 30 (tiga  puluh)  kali  atau  denda  300  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  30 bulan.  namun  jika  ikhtilat  dengan  anak  berumur  di  atas  10  tahun  maka  diancam ‘uqubat  ta’zir cambuk  paling  banyak  45  (empat  puluh  lima)  kali  dan/atau  denda paling banyak 450 gram emas atau penjara 45 (empat puluh lima) bulan.
Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau  mempromosikan  jarimah ikhtilath ,  diancam  dengan ‘uqubat  ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus  lima  puluh  gram  emas  murni  dan/atau  penjara  paling  lama  45  (empat  puluh lima) bulan
5. Pasal 33 mengatur tentang zina, adalah perbuatan persetubuhan antara seorang laki- laki  dengan  perempuan  tanpa  ikatan  perkawinan  dengan  kerelaan  kedua  belah pihak,  diancam  uqubat  hudud  100  (seratus)  kali  cambuk.  namun  jika  dilakukan dengan  anak-anak  maka  hukumannya ditambah 100 kali  cambuk atau denda 1000 gram emas atau penjara 100 bulan.
Setiap  orang  dan/atau  Badan  Usaha  yang  dengan  sengaja  menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
6. Pasal  46  mengatur  tentang  plecehan  seksual,  perbuatan  asusila  atau  cabul  yang sengaja  dilakukan  oleh  seseorang  di  depan  umum  atau  terhadap  orang  lain  baik laki-laki atau perempuan tanpa kerelaan korban, diancam dengan ‘uqubat ta’zir 45 kali  cambuk  atau  dendan  450  gram  emas  murni  atau  penjara  45  bulan.  bila jarimah ini dilakukan terhadap anak, maka ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas atau penjara paling lama 90 bulan.
7. Pasal 48 mengatur tentang pemerkosaan, diancam hukuman cambuk paling sedikit 125  kali  dan  paling  banyak  175  kali  atau  denda  paling  sedikit  1250  gram  emas murni dan paling  banyak 17750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
bulan  dan  paling  banyak  175  bulan.  namun  jika  pemerkosaan  itu  dilakukan terhadap  anak-anak  maka  ancamannya ‘uqubat  ta’zir cambuk  paling  sedikit  1500 gram  emas  dan  paling  banyak  2000  gram  emas  atau  penjara  paling  sedikit  150 bulan dan paling lama 200 bulan.
8. Pasal  57  mengatur  tentang qazaf ,  adalah  perbuatan  menuduh  seseorang  berzina tanpa  mengajukan paling kurang empat saksi, diancam dengan uqubat cambuk 80 kali.
9. Pasal  63  mengatur  tentang liwath ,  hubungan  sejenis  antara  laki-laki  dengan  laki- laki atau populer dengan sebutan gay, diancam uqubat ta‟zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan.
10. Pasal  64  mengatur  tentang muhashaqah ,  adalah  hubungan  sejenis  antara  sesama wanita  atau  lebih populer dengan sebutan  lesbian, diancam dengan ta’zir 100 kali cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara 100 bulan.
Sedangkan  untuk jarimah  liwath dan mushahaqah dengan  anak-anak,  selain  ancaman ‘uqubat ta’zir juga ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denga 1000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan.
Di antara pasal dalam qanun tersebut yang berkaitan dengan jarimah hudud adalah pasal  15  tentang  khamar,  pasal  33  tentang  zina,  dan  pasal  57  tentang qadzaf .    Sedangkan pasal yang  berkaitan dengan jarimahta’zir adalah  pasal18 tentang  maisir, pasal  23  tentang khlawat,  pasal  25  tentang ikhtilath, pasal  46  tentang  pelecehan  seksual,  pasal  48  tentang pemerkosaan, pasal 63 tentang liwath dan pasal 64 tentang mushahaqah.
3.Pemahaman  Siswa  Dan  Peran  Guru  Agama  Madrasah  Aliyah  Blang  Kejeren Gayo Lues Dalam Mensosialisasikan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014
3.1Pemahaman  Siswa  Madrasah  Aliyah  Blang  Kejeren  Gayo  Lues  Tentang Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014
Terdapat  duapuluh  jumlah  sampel  siswa/i  yang  penulis  teliti  melalui  angket pertanyaan  penelitian,  dari  dua  puluh  sampel  tersebut  menunjukkan  masih  rendahnya pemahaman  mereka  terhadap  pemberlakuan  Qanun  Jinayah  Aceh  No.  6  Tahun  2014. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan hasil angket sebagai berikut:
ANGKET PENELITIAN UNTUK UNTUK SISWA/I MADRASAH ALIYAH
E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
1. Nomor Angket :
2. Kategori Geografis : Kabupaten Gayo Lues
3. Nama Responden : 4. Hp : 5. Jenis Kelamin : 6. Pendidikan : Madrasah Aliyah Kelas 3

## TERIMA KASIH TELAH BERKENAN MENJAWAB PERTANYAAN KAMI
Berilah  tanda  √  pada  kolom  yang  disediakan.  Tingkat  pemahaman  saudara/i  seperti mengikuti skala berikut:
- Mengetahui
- Tidak Mengetahui
- Pernah Dengar
No  Pertanyaan Mengetahui  Tidak Mengetahui Pernah Dengar 1 Di Aceh telah diberlakukan Qanun Hukum Jinayat 2 Qanun  Hukum  Jinayat mengatur sepuluh macam jarimah: Khamar, maisir, khlawat,  ikhtilath,  zina, plecehan seksual,
pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah
3 Qanun  Hukum  Jinayat mengatur
sanksi cambuk, denda dan penjara
4 Qanun  Hukum  Jinayat
hanya  berlaku  untuk orang muslim yang tinggal di Aceh
5 Non muslim yang melanggar Qanun Hukum  Jinayat  boleh menundukkan diri
untuk  dihukum  sesuai
Qanun  Hukum  Jinayat
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363

## Aceh
Apakah saudara/i mengetahui istilah-istilah sebagai berikut:
No  Pertanyaan Mengetahui  Tidak Mengetahui Pernah Dengar 6 Jarimah / Jinayat
7 Uqubat
8 Hudud
9 Ta‟zir
10  Khamar
11  Maisir
12  Khalwat
13  Ikhtilath
14  Zina 15  Pelecehan seksual 16  Pemerkosaan 17  Qadzaf 18  Liwath 19  Musahaqah
Dari  dua  puluh  jumlah  sampel  siswa/i,  dengan  19  jumlah  pertannyaan  di  atas,  6 siswa/i  sama  sekali tidak  mengetahui 19 pertanyaan di  atas. Selebihnya siswa/i  yang  lain menjawab  mengetahui  dan  pernah  dengar  akan  diuraikan  sesuai  nomor  angket  sebagai berikut. Angket nomor 1 menjawab mengetahui ada tiga yaitu zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan.Yang  menjawab  tidak  mengetahui  berjumlah  sepuluh  pertanyaan  atau pernyataan.Dan  yang  menjawab pernah dengar  namun tidak paham  ada tiga,  yaitu  istilah jarimah/jinayat, khamar, khalwat dan musahaqah.
Angket  nomor  2  menjawab  mengetahui  hanya  dua  hal  saja  dari  istilah  yang ditanyakan,  yaitu  khamar  dan  zina.Yang  menjawab  tidak  mengetahui  berjumlah  empat belas  pertanyaan/pernyataan.Dan  yang  menjawab  pernah  dengar  namun  tidak  paham  ada tiga  yaitu  pelecehan  seksual,  pemerkosaan  dan  qazaf.  Sedangkan  tidak  mengetahui samasekali. Angket nomor 3 menjawab mengetahui juga hanya dua saja, yaitu khamar dan pemerkosaan.Yang menjawab tidak mengetahui berjumlah dua belas pertanyaan/pernyataan.  Dan  yang  menjawab  pernah  dengar  namun  tidak  paham  terdapat lima  istilah,  yaitu  pernyataan  nomor  dua  di  angket  (Qanun  Hukum  Jinayat  mengatur sepuluh  macam  jarimah:  Khamar,  maisir,  khlawat,  ikhtilath,  zina,  plecehan  seksual,
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
pemerkosaan,  qadzaf,  liwath  dan  musahaqah),  khalwat,  zina,  pelecehan  seksual  dan musahaqah.
Angket nomor 4 menjawab mengetahui nul (0). Yang tidak mengetahui sama sekali berjumlah tiga belas pertanyaan dan dua pernyataan.Yang  menjawab pernah dengar  yaitu pernyataan dua dan tiga, istilah khamar, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Angket nomor 5  menjawab  mengetahui ada tiga,  yaitu zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan, yang  menjawab  tidak  mengetahui  berjumlah  lima  belas  pertanyaan/pernyataan.  Yang menjawab pernah mendengar hanya satu yaitu pernyataan satu.
Angket nomor 6 yang menjawab mengetahui ada tiga, yaitu zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan, menjawab tidak mengetahui berjumlah lima pertanyaan/pernyataan dan menjawab pernah dengar tidak ada atau (nul). Angket nomor 7 menjawab mengetahui ada tiga,  yaitu  zina,  pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan,  yang  menjawab  tidak  mengetahui berjumlah dua belas pertanyaan/pernyataan.Yang menjawab pernah dengar ada lima, yaitu pernyataan  tiga  (Qanun  Hukum  Jinayat  mengatur  sanksi  cambuk,  denda  dan  penjara), istilah jarimah/jinayat, ta‟zir, khamar dan maisir.
Angket nomor 8 yang menjawab mengetahui (nul), yang menjawab tidak mengetahui enam belas pertanyaan/pernyataan, yang menjawab pernah dengar ada tiga, yaitu khamar, zina, pemerkosaan. Angket nomor 9 menjawab mengetahui 0 (nul), yang menjawab tidak mengetahui  berjumlah  lima  belas  pertanyaan/pernyataan.  Yang  menjawab  pernah  dengar ada empat, yaitu khamar, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Angket  nomor  10  yang  menjawab  mengetahui  ada  tiga,  yaitu  pelecehan  seksual, pemerkosaan  dan  qadzaf,  yang  menjawab  tidak  mengetahui  berjumlah  tujuh  belas pertanyaan/pernyataan.Sedangkan  yang  menjawab  pernah  dengar  0  (nul).  Angket  nomor 11 yang menjawab mengethui ada lima, yaitu khamar, maisir, zina,  pelecehan seksual dan pemerkosaan,  yang  menjawab  tidak  mengetahui  empat  belas  dari  pertanyaan/pernyataan, dan yang menjawab pernah dengar 0 (nul).
Angket nomor 12 yang menjawab mengetahui ada lima, yaitu istilah jarimah/jinayat, khamar, zina pelecehan seksual dan pemerkosaan. Yang menjawab tidak mengetahui tujuh pertanyaan/pernyataan.  Dan  yang  menjawab  pernah  dengar  juga  tujuh  macam,  yaitu pernyataan  1,2,  3,  8,  9,  11,  dan  12  sesuai  tabel  angket  di  atas.  Angket  nomor  13  yang
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
menjawab  mengetahui adalah 0 (nul),  yang  menjawab tidak  mengetahui  berjumlah empat belas pertanyaan/pernyataan.Dan yang menjawab pernah dengar ada empat, yaitu khamar, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Angket  nomor  14  yang  menjawab  mengetahui  ada  empat,  yaitu  istilah jarimah/jinayat,  zina  pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan.Yang  menjawab  tidak mengetahui  berjumlah  sebelas  pertanyaan/pernyataan.Dan  yang  menjawab  pernah  dengar ada empat, yaitu istilah „uqubat, khamar, ikhtilath dan musahaqah.Angket nomor 15 yang menjawab  mengetahui  ada  dua,  yaitu  istilah  khalwt  dan  pemerkosaan.Yang  menjawab tidak mengetahui 12 istilah pertanyaan/pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar ada lima, yaitu pernyataan 1 dan 3, serta istilah zina, pelecehan seksual dan musahaqah.
Angket  nomor  16  yang  menjawab  mengetahui  0  (nul),  yang  menjawab  tidak mengetahui berjumlah dua belas pertanyaa/pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar berjumlah  tujuh,  yaitu  pernyataan  3  dan  4  serta  istilah  khamar,  khalwat,  zina,  pelecehan seksual  dan  pemerkosaan.  Angket  nomor  17  yang  menjawab  mengetahui  0  (nul),  yang menjawab  tidak  mengetahui  ada  enam  belas  pertanyaan/pernyataan.Dan  yang  menjawab pernah dengar ada tiga istilah, yaitu zina, liwath dan musahaqah.
Angket nomor 18 yang menjawab mengetahui ada tiga, yaitu istilah zina, pelecehan seksual  dan  pemerkosaan,  yang  menjawab  tidak  mengetahui  ada  empat  belas pertanyaan/pernyataan.Dan  yang  menjawab  pernah  dengar  ada  dua,  yaitu  pernyataan  4 dalam tabel angket dan  istilah khamar.Angket nomor 19  yang  menjawab  mengetahui ada tiga,  yaitu  zina,  pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan.  Yang  menjawab  tidak  mengetahui ada  lima  belas  pertanyaan/pernyataan.  Dan  yang  pernah  dengar  hanya  satu,  yaitu  istilah khamar.  Terakhir  angket  nomor  20  yang  menjawab  mengetahui  ada  sepuluh,  yaitu pernyataan 1, 2 dan 3 dalam tabel angket, istilah jarimah/jinayat, khamar, maisir, khalwat, zina,  pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan,  yang  menjawab  tidak  mengetahui  ada  enam, yaitu  pernyataan  nomor  5,  istilah  „uqubat,  ikhtilath,  qadzaf,  liwath  dan  musahaqah.  Dan yang menjawab pernah dengar adalah pernyataan 4 dalam tabel angket dan istilah hudud.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  berdasarkan  dua  puluh  jumlah  angket dengan  tiga  bentuk    skala,  yaitu  mengetahui,  tidak  mengetahui  dan  pernah  dengar, menunjukkan  bahwa  sangat  sedikit  sekali  masih  siswa/i  Madrasah  Aliyah  Negeri  Gayo
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.1 (Januari-Juni) 2020. 01-19 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Lues  mengetahui  istilah-istilah  yang  berkaitan  dengan  pelaksaan  syari‟at  Islam  di  Aceh, terutama istilah-istilah yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
3.2  Pemahaman  Dan  Peran  Guru  Agama  Madrasah  Aliyah  Blang  Kejeren  Gayo Lues Dalam Mensosialisasikan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014
Untuk  mengetahui pemahaman dan peran guru agama Madrasah Aliyah Gayo Lues dalam  mensosialisasikan  pemberlakuan  Qanun  Jinayah  Nomor  6  Tahun  2014,  terlebih dahulu  peneliti  menganalisis  data  angket  yang  sudah  dijawab  oleh  para  guru  agama  di madrasah  aliyah  tersebut.  Adapun  pertanyaan  atau  pernyataan  dalam  angket  penelitian sama dengan angket yang diberikan kepada siswa/i Madrasah Aliyah Negeri Gayo Lues.
Guru  agama  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  guru  yang mengampu mata pelajaran fiqh, yaitu ibu Dra. Sri Jemat. Angket nomor 1 yang menjawab mengetahui  ada  17  pertanyaan  atau  pernyataan,  yaitu  pernyataan  1  s/d  5,  mengetahui istilah  jarimah/jinayat,  khamar,  maisir,  khalwat,  ikhtilath,  zina,  pelecehan  seksual, pemerkosaan, qazaf, liwath dan musahaqah. Yang menjawab tidak mengetahui 0 (nul).Dan yang menjawab pernah dengar ada tiga, yaitu „uqubat, hudud dan ta‟zir. Angket nomor 2 yang  menjawab  mengetahui  ada  15  pertanyaan/pernyataan,  yang  menjawab  tidak mengetahui  ada  tiga,  yaitu  pernyataan  5  (Non  muslim  yang  melanggar  Qanun  Hukum Jinayah  boleh  menundukkan  diri  untuk  dihukum  sesuai  Qanun  Hukum  Jinayat  Aceh). Selanjutnya  pertanyaan  7  („Uqubat)  dan  pertanyaan  13  (ikhtilath).Sedangkan  yang menjawab  pernah  dengar  ada  dua  yaitu  pertanyaan  nomor  17  dan  18  (istilah  Qadzaf  dan liwath).  Angket  nomor  3  yang  menjawab  mengetahui  ada  15,  yangmenjawab  tidak mengetahui  1,  yaitu  pernyataan  nomor  5  (Non  muslim  yang  melanggar  Qanun  Hukum Jinayah boleh menundukkan diri untuk dihukum sesuai Qanun Hukum Jinayat Aceh), dan yang menjawab pernah dengar ada empat, yaitu istilah „uqubat, hudud, ta‟zir dan qadzaf.
Dari uraian  di atas,  dapat  disimpulkan bahwa  guru  agama  Madrasah  Aliyah  Negeri kabupaten  Gayo  Lues  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  memadai  tentang pemberlakuan syari‟at Islam di Aceh, khususnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun  Jinayat  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014.  Namun  guru  tersebut  tidak  punya  peran mensosialisasikan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, karena pada prinsipnya guru fiqh  dalam  mengajar  mengacu  kepada  silabus  dan  RPP  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah berdasarkan kurikulum tahun 2013 revisi 2017.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  siswa/i  Madrasah  Aliyah  Negeri Gayo  Lues,  pada  umumnya  mengetahui  tentang  pelaksanaan  syari‟at  Islam  di  Aceh, Namun mayoritas mereka tidak mengetahui dan memamahami tentang materi-materi yang diatur dalam Qanun  Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014.  Terutama  mereka tidak  mengetahui dan paham tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam qanun jinayat aceh terebut.
Di  antara  istilah-istilah  yang  dimaksud  adalah,  Jarimah/Jinayat,  Uqubat,  Hudud, Ta‟zir, Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath,  Musahaqah.Siswa/i  hanya  mengetahui  istilah  Zina,  Pelecehan  seksual, Pemerkosaan.
Pada  dasarnya  guru  yang  mengampu  mata  pelajaran  Fiqh,  mengetahui  dan  paham tentang  materi-materi  dan  istilah-istilah  yang  diatur  dalam  Qanun  Jinayat  Aceh  No.  6 Tahun  2014.  Namun  guru  tidak  mempunyai  peran  untuk  mensosialisasikannya,  karena sekolah  sudah  memiliki  silabus  dan  RPP  tersendiri  berdasarkan  kurikulum  tahun  2013 revisi 2017.
E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363

## DAFTAR PUSTAKAAN
Abdul  Aziz  Dahlan,  (dkk.), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1997.
Al Yasa‟ Abu Bakar, Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan. Banda Aceh: Dinas Syari‟at Islam Provinsi NAD, 2005.
__________, Bunga Rampai Pelaksanaan Syari’at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari’at Islam) , Banda Aceh: Dinas Syari‟at Islam, 2005.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Cet.  I,  Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Bambang  Sutiyoso  Dalam  Artikel  Perjudian  Dalam  Perspektif  Hukum.  Diakses  Pada Tanggal 23 September 2017 dari situs: http://bambang.staff.uii.ac.id .
C Snouck Hurgronje, Gayo Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20, Terj. Hatta Hasan Aman Asnah, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Dinas  Syari‟at  Islam  Propinsi  NAD, Himpunan  Indang-undang,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran  Gubernur  Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam . 2006
Hasan  Muarif  Ambary, Suplemen  Ensiklopedi  Islam ,  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1996.
Josua  Sitompul, Cyberspace  Cybercrimes  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
Kartini Kartono, Patologi Sosial , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Edisi II , Jakarta: Rajawali Press, 1992.
Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 22 dan seterusnya.
Rusjdi  Ali  Muhammad, Antisipasi  Syari’at  Islam  terhadap  Perilaku  Kriminal  dan Tindakan  Menyimpang dalam  Jurnal  Media  Syari‟ah,  Vol.  II,  No  4,  Juli- Desember 2000.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III, Jakarta: UI-Press,1986.
Syamsudin Adz Dzahadi, 75 Dosa Besar, Surabaya: Media Insani, 1992.
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1992.