## Gender Equality:
International  Journal  of  Child  and Gender Studies
ISSN (p): 2461-1468; ISSN (e): 2548-1959 Vol. 8 No. 1 March 2022 Pages 86-97
 Corresponding author: Email Address: cut.zamharira@ar-raniry.ac.id Received: January 17, 2022; Accepted: March 16, 2022; Published: March 31, 2022 Copyright © 2022 Cut Zamharira, Ade Irma, Jamilah DOI: http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i1.12741

## The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing underage marriage
Cut Zamharira *  , Ade Irma ** , Jamilah ***
* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: cut.zamharira@ar-raniry.ac.id
** Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: ade.irma@ar-raniry.ac.id
*** Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: 170802048@student.ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
Underage marriage is vulnerable to have an impact on; divorce, poor quality of human resources, domestic violence (KDRT), maternal mortality, and population explosion.  The  Office  of  Women's  Empowerment,  Child  Protection  and  Family Planning (DP3AKB) of South Aceh Regency is part of supporting the tasks of the regional  head  (Bupati)  through  the  Regional  Secretary  (Sekda).  Among  the powers  of  DP3AKB  South  Aceh  Regency  include  family  planning  services, reproductive  health,  family  economic  development,  child  protection  and population  control.  Responding  to  the  number  of  underage  marriages  in  South Aceh  District,  DP3AKB  tries  to  play  a  role  in  preventing  it,  so  that  the  number does  not  increase.  This  study  aims  to  reveal  what  factors  are  the  causes  of underage marriage and the role of the Women's Empowerment Agency for Child Protection  and  Family  Planning  (DP3AKB)  South  Aceh  Regency  in  preventing underage marriage. Through qualitative descriptive methods, with data collection techniques  of  observation,  interviews  and  documentation,  which  were  then analyzed, the researchers found four factors causing the occurrence of underage marriages  in  South  Aceh  District.  Among  them  are;  economic  factors, promiscuity,  self-desire,  and  the  lack  of  parental  roles.  DP3AKB  South  Aceh Regency in an effort to prevent underage marriages, has carried out a number of activities both through the implementation of counseling in the form of the Linto (husband)  and  Darabaro  (wife)  Candidate  (Calinda)  debriefing  program  and socialization  in  the  form  of  the  Youth  Counseling  Information  Center  (PIK- Remaja) delivered at schools and public environment.
Keywords: DP3AKB South Aceh Regency; underage marriage.

## ABSTRAK
Pernikahan dini rentan akan berdampak pada; perceraian, kualitas sumber daya manusia  yang  buruk,  kekerasan  fisk  maupun  psikologis  dalam  rumah  tangga, kematian  Ibu,  dan  ledakan  penduduk.  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan merupakan  bagian  pendukung  tugas  pimpinan  kepala  daerah  (Bupati)  melalui Sekretaris  Daerah  (Sekda).  Di  antara  kewenangan  DP3AKB  Kabupaten  Aceh Selatan  meliputi  pelayanan  keluarga  berencana,  kesehatan  reproduksi, pembangunan ekonomi keluarga, perlindungan anak dan pengendalian penduduk. Menyikapi  jumlah  pernikahan  dini  di  Kabupaten  Aceh  Selatan,  DP3AKB berupaya  melakukan  pencegahanya,  agar  jumlah  tersebut  tidak  semakin bertambah.  Penelitian ini akan mengungkapkan penyebab terjadinya perkawinan anak usia sekolah (pernikahan dini) dan peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data  yang telah diperolah akan dianalisis guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diidentifikasikan.  Hasil dari penelitian ini menemukan sejumlah  pemicu  terjadinya  pernikahan  dini  di  Kabupaten  Aceh  Selatan.    Di antaranya  yaitu;  faktor  ekonomi  keluarga,  pergaulan  bebas,  keinginan  diri sendiri,  dan  kurangnya  peran  orang  tua.  Adapun  sejumlah  langkah  yang  telah dilakukan  oleh  DP3AKB  Kabupaten  Aceh  Selatan  dalam  upaya  pencegahan pernikahan dini yaitu dengan memberikan bekal ilmu pada calon pasangan calon pengantin  melalui  program  pembekalan  Calon  Linto  dan  Dara  baro  (Calinda) serta  memberikan  sosialisasi  melalui  wadah  Pusat  Informasi  Konseling  Remaja (PIK-Remaja)  yang  disampaikan  di  Lembaga  pendidikan  formal    dan  di lingkungan masyarakat.
Kata Kunci: DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan; pernikahan dini.

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  lahir,  tumbuh,  hidup  dan meninggal  dalam lingkungan masyarakat.  Oleh karena itu manusia memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan  orang  lain  sejak  lahir,  hal  inilah  yang  menjadi  pemicu  adanya  kelompok-kelompok sosial.  Salah  satu  bentuk  kelompok  sosial  terkecil  adalah  keluarga,  yang  pada  dasarnya merupakan hasil pernikahan antara wanita dan pria.
Pernikahan  merupakan  sebuah  prosesi  menyatukan  ikatan  perkawinan  antara  wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum (Dini Fadilah, 2021). Pasangan yang sudah menikah  akan  terikat  oleh  sebuah  tanggung  jawab  satu  sama  lain,  di  mana  keduanya  harus berusaha  agar  pernikahannya  bahagia.  Pernikahan  dimulai  dengan  pondasi  yang  kuat  untuk saling  berbagi  bersama  dengan  pasangannya  (Hepi  Wahyuningsih,  2002).  Undang-Undang Perkawinan  Tahun  2019  Nomor  16  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  menetapkan  batasan  usia  pernikahan  yang  awalnya  untuk  laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun. Kemudian direvisi, dengan tidak ada perbedaan usia minimal untuk menikah, yaitu sama-sama umur 19 tahun baik untuk laki-laki maupun  perempuan.  Tujuannya  adalah  untuk  semakin  mengurangi  angka  pernikahan  anak (pernikahan dini) terutama bagi anak perempuan di Indonesia.
Disebut pernikahan dini, apabila saat melangsungkan ijab qabul kedua pasangan calon pengantin  atau  salah  di  antaranya  masih  berusia  sekolah  (belia).  Secara  data,  Indonesia menempati  posisi  kedua  di  ASEAN  dan  yang  kedelapan  di  dunia  untuk  praktik  pernikahan dini  (kompas.com,  2021).  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  terdapat  1.220.900  anak menikah  dini  di  Indonesia.  Pada  tahun  2018  bagian  Pulau  Sulawesi  dan  Pulau  Kalimantan tercatat prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Pulau Sulawesi terdapat prevalensi  sekitar  (14,19%)  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur.  Sulawesi  Barat  memiliki prevalensi  tertinggi  sebesar  (19,43%),  sedangkan  Sulawesi  Selatan  yang  terendah  (14,10%). Untuk  prevalensi  Pulau  Kalimantan  lebih  lebar,  yaitu  Kalimantan  Timur  (11,54%)  dan Kalimantan  Tengah  (19,13%).  Di  Pulau  Sumatera,  Bengkulu  (14,33%)  memiliki  prevalensi tertinggi  dan  Kepulauan  Riau  (4,68%)  memiliki  prevalensi  terendah.  NTB  memiliki prevalensi  pernikahan  di  bawah  umur  tertinggi  (15,48%)  di  Jawa,  Bali  dan  Nusa  Tenggara, terendah di DKI Jakarta. Selain itu, Maluku Utara memiliki prevalensi tertinggi  13,36% dan Maluku memiliki prevalensi terendah (8,94%) (Dwi Rahmawati, 2021).
Pernikahan  dini  di  Provinsi  Aceh  masih  sering  terjadi.  Melalui  Profil  Gender  Aceh (yang  disusun  pada  tahun  2017),  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  perlindungan  Anak (DP3A) merilis angka pernikahan dini khusus pada anak perempuan dengan usia 16-18 tahun sejumlah 19,53% dan usia 15 tahun kebawah sebanyak 3,08% (bbc.com, 2019).
Motif  ekonomi,  di  mana  harapan  agar  beban  finansial  dan  sosial  setelah  menikah teratasi, menyebabkan sejumlah orang tua menyetujui pernikahan anaknya yang masih dalam usia  sekolah.  Sejumlah  literatur  menyebutkan  bahwa  pernikahan  dini  umumnya dilatarbelakangi  oleh  faktor  finansial  (perekonomian  keluarga),  karena  orang  tua  berharap beban  keuangan  keluarga  terkurangi  setelah  anak  perempuannya  dinikahkan  dan  menjadi tanggung jawab suaminya. Dengan demikian jumlah anak perempuan yang menikah dini dari latar  belakang  keluarga  miskin  cenderung  lebih  tinggi,  kemungkinannya  berkisar  1,  683 dibandingkan  dari  keluarga  kaya  (news.unair,  2021).    Kemudian  faktor  ketakutan  orang  tua akan  menjadi  bahan  pembicaraan  dan  penilaian  dari  lingkungan  sekitar  terhadap  anaknya sebagai perawan tua jika tidak segera menikah (Fatiyani, 2014).
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Aceh  Selatan  pada  tahun  2020  tercatat  sebanyak  232,4 ribu jiwa (116,5 ribu jiwa laki-laki dan 115,9 ribu jiwa perempuan) (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2021). Dari sisi perekonomian kabupaten ini menjadi salah satu daerah di  Aceh  yang  sejumlah  kecamatannya  termasuk  dalam  sasaran  dan  prioritas  wilayah intervensi  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  (zona  prioritas  1)  (TKP2K  Aceh,  2019- 2020).  Sehingga  wilayah  ini  juga  menjadi  rentan  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur. Kondisi  tersebut  kemudian  peneliti  kaitkan  dengan  data  pernikahan  dini  di  Kabupaten  Aceh Selatan:

## Tabel 1.
Daftar Pernikahan Anak Usia 14-18 Tahun di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020
No  Kecamatan Jumlah (orang) 1 Samadua 2 2 Tapaktuan 2 3 Sawang 1
4 Meukek 0 5 Labuhan Haji 0 6 Labuhan Haji Barat 4 7 Labuhan Haji Timur 0 8 Pasie Raja 13 9 Kluet Utara 3 10  Kluet Selatan 0 11  Kluet Timur 6 12  Kluet Tengah 5 13  Bakongan 0 14  Bakongan Timur 1 15  Kota Bahagia 0 16  Trunom 0 17  Trunom Tengah 0 18  Trunom Timur 1 Jumlah 38
Sumber: Kasubbid Pengendalian Penduduk DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan .
Informasi  awal  yang  peneliti  peroleh  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AKB)  Kabupaten  Aceh  Selatan menunjukkan sekitar 38 anak yang melakukan pernikahan dini dari tahun 2019 sampai tahun 2020.  Pernikahan dini rentan berdampak pada; (1) perceraian, (2) buruknya kualitas generasi muda, (3) kekerasan fisik maupun mental dalam rumah tangga (KDRT), (4) kematian Ibu, (5) ledakan penduduk (dialeksis.com, 2020).
Sesuai  Peraturan  Bupati  Aceh  Selatan  Nomor  36  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Pada  Perangkat  Daerah  Urusan Pemerintahan  Wajib  Tidak  Berkaitan  Dengan  Pelayanan  Dasar,  Dinas  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten adalah bagian pendukung  tugas  pimpinan  kepala  daerah  (Bupati)  Melalui  Sekretaris  Daerah  (Sekda). DP3AKB  kabupaten  terbagi  atas  beberapa  bidang,  di  antaranya;  bidang  perlindungan  anak, bidang  pemberdayaan  perempuan,  dan  bidang  keluarga  berencana  (keluarga  sejahtera,  dan pengendalian penduduk).
Merujuk  pada  permasalahan  dan  data  tersebut,  maka  penelitian  ini  akan  membahas dan manganalisi dari dua permasalahan berikut: (1). Intervensi apa saja yang telah dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya pencegahan perkawinan dini? (2). Latar belakang yang memicu praktik pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan?

## 2. TINJAUAN LITERATUR
Kajian  terkait  pernikahan  dini  sebelumnya  pernah  diteliti  oleh  Via  Syihabul  Millah (2020),  dengan  judul  Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Dalam  Mengatasi  Pernikahan  Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikande Tahun 2016-2018). Hasil penelitian ini  menyimpulkan  KUA  dan  masyarakat  menjadi  pengontrol  pada  praktik  pernikahan  dini. KUA  Kecamatan  Cikande  telah  telah  melakukan  beberapa  langkah  untuk  menekan  laju
jumlah  praktik  pernikahan  dini  di  kecamatan  ini,  berupa;  (1)  sosialisasi,  dengan  cara menyediakan  fasilitas  konsultasi  juga  penyuluhan  bagi  warga  masyarakat,  terjadwal  satu bulan  sekali  pelaksaaannya,  di  aula  Kecamatan  Cikande,  (2)  bersinergi  dengan  Tim Puskesmas  Kecamatan  Cikande  (tahun  2017),  guna  menyampaikan  informasi  seputar kesehatan alat reproduksi dan hal lain yang berkaitan dengan  kesehatan, dan (3) pada tahun 2018 bersinergi  juga dengan PLKB (Petugas  Lapangan Keluarga  Berencana), dengan tujuan merencanakan atau mengatur serta mengurangi laju pertumbuhan penduduk.
Kemudian  penelitian  Dwi  Rizky  Kholifaturroyan  dengan  judul  Upaya  Pencegahan Perkawinan  di  Bawah  Umur  Sesuai  Dengan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun 2019. Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa faktor ekonomi, mindset masyarakat, dan kehamilan diluar nikah telah menjadi pemicu perkawinan dini.  Pernikahan dini ini kemudian berdampak pada perekonomian keluarga karena rata-rata pada usia tersebut, laki-laki sebagai kepala keluarga belum memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki kemampuan untuk dapat mencari nafkah  yang halal  dan layak bagi  keluarga barunya.  Lebih  dari itu, secara fisik  jika hamil  pada  usia  dini,  juga  akan  beresiko  tinggi,  baik  bagi  calon  Ibu  maupun  calon  bayinya. Beberapa  di  antaranya  adalah  terjadinya  keguguran,  cacat  fisik  pada  bayi,  bahkan  kematian bagi  calon  Ibu  yang  melahirkan  usia  dini.  Sedangkan  dari  sisi  psikologis,  dapat  memicu depresi  berat,  dikarenakan  usia  belum  matang,  emosi  masih  labil  untuk  menghadapai persoalan-persoalan  dan  tanggung  jawab  yang  besar  sehari-hari,  bahkan  bisa  saja  akhirnya memutuskan untuk berpisah (perceraian).
Dari ketiga kajian tersebut, peneliti melihat ada beberap pola yang sama pada praktik pernikahan  di  bawah  umur,  di  mana  faktor  pendidikan,  ekonomi  dan  pola  pikir  sangat mempengaruhi  itu.  Sehingga  dibutuhkan  kehadiran  pemerintah  untuk  menyelesaikan persoalan ini, karena meskipun pernikahan dini pada awalnya adalalah urusan privat, namun akan  menjadi  urusan  publik  ketika  dampaknya  pada  angka  kemiskinan  yang  bertambah, tingkat  kesehatan,  kualitas  sumber  daya  manusia  bahkan  kejahatan  berupa  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT).  Terlebih  Undang-Udang  telah  mengatur  batas  usia  minimal  calon pengantin bagi laki-laki dan perempuan.

## 3. METODE

## 3.1. Pendekatan Penelitian
Peneliti  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Karena  menurut  Hardani  dkk  (2020))  bahwa  pendekatan  deskriptif  bertujuan  untuk memberikan fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan gejala-gejala pada suatu daerah tertentu secara sistematis dan akurat.

## 3.2. Teknik Pengumpulan Data
Bagian penting dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Karena tahap ini akan menentukan  apakah  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  kebutuhan  analisis  penelitian.  Untuk itu peneliti harus mampu mendapatkan informasi yang relevan, akurat dan memenuhi standar. Observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi pilihan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian  ini.  Pada  proses  observasi  peneliti  melakukan  pengamatan  secara  langsung  di lapangan  terkait  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  DP3AKB  Aceh  Selatan  dalam  langkah pencegahan  pernikahan  dini.  Sedangkan  informan  dalam  proses  wawancara  dipilih  sesuai
kapasitas yang bersangkutan terkait perannya dan pelaku pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan.  Adapun  rincian  informan  tersebut  adalah  Kepala  Dinas  DP3AKB  (1  orang), Kasubbag Umum (1 orang), Kasubbag Keluarga Sejahtera (1 orang), keluarga yang menukah di  bawah  umur  (3  orang)  dan  orang  tua/wali  anak  yang  menikah  di  bawah  umur  (3  orang). Untuk  data  dari  dokumentasi  peneliti  peroleh  dari  catatan  penting,  sah,  seperti  data  jumlah penduduk  yang  melakukan  pernikahan  dini  (dari  DP3AKB  Aceh  Selatan)  dan  regulasi pemerintah terkait permasalahan tersebut.

## 4. TEMUAN DAN DISKUSI
4.1. Intervensi  yang  Telah  Dilakukan  Oleh  DP3AKB  Kabupaten  Aceh  Selatan  dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  peneliti  peroleh  di  lokasi  penelitian,  DP3AKB Kabupaten  Aceh  Selatan  telah  melakukan  beberapa  upaya  atau  berperan  dalam  pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan dan sosialisi.

## 4.1.1. Penyuluhan
Penyuluhan  merupakan  usaha  memberikan  pendidikan  non-formal  kepada  manusia atau  sekelompok  masyarakat  yang  dilakukan  dengan  cara  terencana,  terstruktur,  berurutan, gunau  merubah  perilaku  yang  kontinyu  demi  tercapainya  tujuan  yang  diharapkan (kajianpustaka.com,  2020).  Penyuluhan  yang  sudah  pernah  dilakukan  oleh  DP3AKB  Aceh Selatan berfokus pada kesehatan alat reproduksi bagi para remaja khususnya perempuan.
Pentinya  menjaga  alat  reproduksi  sejak  dini,  menjadi  alasan  bahwa  pendidikan  seks sesuai  usia  urgent  untuk  disampaikan.  Agar  generasi  muda  mengetahui  bagiamana  dan  area mana  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh  disentuh  oleh  orang  lain.  Serta  bagaimana  cara membersihkan  alat  vital  sejak  usia  dini.  Karena  mayoritas  anak  usia  remaja  tidak  terbiasa menanyakan kepada orang tua terkait informasi seputar alat reproduksi, atau sebaliknya para orang  tua  yang  merasa  tabu,  membicarakan  hal  tersebut.  Pengetahuan  mengenai  kesehatan reproduksi  diharapakan  dapat  menjadi  ilmu  yang  akan  membekali  remaja  sebagai  antisipasi dini terutama anak perempuan (bkkbn.go.id, 2021).
Berikut kutipan wawancara dengan Kasubbid Keluarga Sejahtera DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan:
“Undang-Undang  Perkawinankan  sudah  ada,  tapi  ini  menurut  BKKBN  dalam perkawinan itu untuk perempuan berusia 21 tahun dan untuk laki-laki berusia 25 tahun. Alasan  mengapa  21  bagi  perempuan  karena  pada  rahim  perempuan  itu  matangnya untuk  menampung  janin,  untuk  tumbuh  kembang  anak  pada  saat  kehamilan  itu  pas  di usia 21 tahun. Ini guna mencegah resiko kematian terhadap ibu”.
Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa antara regulasi pemerintah dengan standar  dari  BKKBN  tentang  minimal  usia  calon  pengantin  terdapat  perbedaan.  Diamana Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  mengatur  bahwa  minimal  usia  calon pengantin  laki-laki  adalah  19  tahun,  dan  perempuan  16  tahun.  Namun  pihak  DP3AKB Kabupaten  Aceh  Selatan  berpegangan  pada  ketentuan  dari  BKKBN.  Dengan  pertimbangan bahwa secara kesehatan berbasis pada usia 21 tahun anak perempuan sudah siap secara fisik, terutama  untuk  kehamilan,  persalinan,  mental  dan  emosional.  Sedangkan  usia  bagi  laki-laki 25  tahun  karena  laki-laki  diperkirakan  sudah  pada  fase  memiliki  penghasilan  guna menghidupi keluarganya.
Berdasarkan  penulusuran  dokumen  yang  peneliti  peroleh  dari  kantor  P3AKB Kabupaten  Aceh  Selatan,  terdapat  4  kehamilan  berisiko  yang  harus  dihindari  oleh  pasangan suami istri (standar BKKBN Provinsi Aceh) antara lain:
1)  Terlalu Muda
Kehamilan terlalu muda yang dimaksud adalah, apabila seorang calon Ibu mengalami kehamilan  sebelum mencapai  umur 21 tahun. Hal  seperti ini harus dihindari karena;  kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, mental belum siap untuk menghadapi kehamilan  dan  menjalankan  peran  sebagai  seorang  Ibu,  bayi  yang  lahir  berpotensi  prematur (lahir sebelum waktunya) karena pada dasarnya usia mengandung bagi perempuan itu 9 bulan, berpotensi  terjadinya  perdarahan,  pecah  ketuban  sebelum  proses  melahirkan,  yang  dapat mengancam nyawa calon Ibu (kematian pada calon Ibu dan bayinya). Hamil pada umur yang sangat muda juga berpotensi terjadinya kanker leher rahim.

## 2)  Terlalu Tua
Kehamilan  yang  dimaksud  adalah,  apabila  calon  Ibu  hamil  anak  yang  pertama  pada usia  lebih  dari  35  tahun.  Hamil  dan  melahirkan  pada  usia  ini  terutama  hamil  anak  pertama, harus  dihindari  karena  kesehatan  dan  fungsi  rahim  Ibu  sudah  menurun,  sehingga  berpotensi mengalami  komplikasi  medis  dan  perdarahan,  berpotensi  pre  eklampsi,  pecah  ketuban  dini, dan  prematur,  dapat  menyebabkan  kematian  pada  clon  Ibu  dan  bayinya,  berpotensi mengalami  kanker  leher  rahim.  Jadi  kehamilan  pada  saat  usia  terlalu  muda  atau  terlalu  tua tidak jauh berbeda resikonya secara kesehatan.

## 3)  Terlalu Dekat Jarak Antara Kelahiran
Jarak kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 3 tahun. Hal seperti ini juga harus  dihindari  karena;  kurangnya  waktu  Ibu  untuk  merawat  dan  menyusui  bayinya, berpotensi mengalami keguguran, anemia, cacat bawaan dan lahir prematur, pertumbuhan dan perkembangan  bayi  kurang  optimal  karena  jarak  kelahiran  dengan  anak  sebelumnya  terlalu dekat, perhatian dari orang tua kepada anak menjadi terbagi.

## 4)  Terlalu Banyak/Sering
Kehamilan yang sering, atau jaraknya sangat dekat antara kehamilan satu dengan yang seterusnya  (kurang  dari  3  tahun)  juga  perlu  dihindari.  Karena  dikhawatirkan  akan  berakibat pada  tumbuh  kembang  sang  anak  akan  kurang  optimal,  Ibu  tidak  memiliki  waktu  atau  jeda untuk  merawat  diri,  menurunnya  daya  tahan  tubuh  Ibu,  sehingga  mudah  terserang  penyakit, gangguan kondisi kesehatan reproduksi pada ibu.

## 4.1.2. Sosialisasi
Sosialisasi  adalah  proses  koneksi  sosial  yang  membuat  seseorang  dapat  merasakan, mengenali paradigma, cara bertingkah laku, sehingga ia dapat beradaptasi dan diterima dalam lingkungan masyarakat sekitarnya (Vander, dalam Jamal Syarif, 2012).
“Kami memiliki  program sebagai  bagian dari kegiatan sosialisasi, yaitu PIK-Remaja dari  GenRe.  PIK-Remaja  adalah  Pusat  Informasi  Konseling  Remaja  yang  di  mana terdiri  dari  masyarkat  dan  sekolah.  Di  mana  siswa  tersebut  berdomisili  di  Kabupaten Aceh Selatan, baik yang masih duduk di tingkat SMA dan dari remaja/masyarakat yang sudah  tamat  SMA.  PIK  Remaja  ini  terdiri  dari  Ketua,  Bidang  Administrasi,  Bidang Program  dan  Kegiatan,  Pendidikan  Sebaya  dan  Konselor  Sebaya”. (Wawancara dengan pegawai DP3AKB Aceh Selatan).
DP3AKB  Kabupaten  Aceh  Selatan,  memiliki  program  “Pusat  Informasi  Konseling Remaja”  (PIK).  PIK  adalah  perkumpulan  di  bawah  binaan  BKKBN  (Badan  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional)  yang  berada  di  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Pengelola sekaligus  anggota  perkumpulan  ini  adalah  generasi  muda  yang  memiliki  kemampuan berkomunikasi cukup baik dengan tekad dan ambisi kuat untuk menjadi generasi muda yang bermanfaat  bagi  negara  dan  telah  mengikuti  pelatihan  sesuai  program  BKKBN  dengan kurikulum standar.
BKKBN  juga  menerbitkan  program  pemuda,  tentang  ketangguhan  pemuda  melalui program  Generasi  Bencana  (GenRe).  Program  GenRe  berkomitmen  bahwa  (1) mempersiapkan kehidupan keluarga muda dengan memahami kedewasaan pasangan sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan yang direncanakan, membangun karir dalam profesi yang  direncanakan,  dan  menikah  dengan  penuh  rencana  yang  lebih  lengkap.  (2)  Program GenRe  yang  mengutamakan  pembentukan  karakter  bangsa  bagi  generasi  muda.  (3)  GenRe adalah  wadah  pengembangan  kepribadian  nasional  untuk  mendidik  remaja  menghindari perkawinan  dini,  seks  pranikah  dan  narkotika,  sehingga  menjadi  remaja  unggul  dan bermanfaat  bagi  pembangunan  bangsa  (bkkbn.go.id,  2021).    Program  Generasi  Perencanaan (GenRe)  dilakukan  langsung  dengan  orang  tua  dan  anak  muda.  PIK  merupakan  bagian  dari program  GenRe.  Saat  ini,  terdapat  23.579  generasi  muda  (remaja)  dalam  program  PIK Remaja dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia (bkkbn.go.id, 2021).
Berikut  kutipan  wawancara  dengan  salah  seorang  pegawai  di  DP3AKB  Kabupaten Aceh Selatan:
“Ada dilakukan sosialisasi oleh BKR pada awal tahun ini. Pelaksanaanya itu di sekolah SMA 1 Tapaktuan”.
Awal  tahun  2021  bertempat  di  SMAN  1  Tapaktuan  telah  dilakukan  sosialisasi  oleh DP3AKB  yaitu dari bagian Bina Keluarga Remaja (BKR). Tujuan  dari dilakukan sosialisasi tersebut  adalah  memberikan  pemahaman  kepada  siswa/siswi  tentang  dampak  buruk  dari pernikahan  dini,  seks  bebas  (seks  pranikah)  dan  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan terlarang.
Sesuai  informasi  yang  peneliti  peroleh  melalui  sejumlah  informan  di  atas,  jelas tergambarkan bahwa upaya  yang telah dilakukan  oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan di antaranya  adalah  melakukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait pencegahan pernikahan dini, kesehatan reproduksi dan lain-lain melalui program-programnya.

## 4.2. Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Terjadinya  Perkawinan  di  Bawah  Umur  di Kabupaten Aceh Selatan
Pernikahan  dini  akan  berdampak  buruk  terhadap  perekonomian  masyarakat  dan  juga kesehatan  reproduksi  bagi  perempuan.  Adapun  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan, antara lain:
1)  Faktor Ekonomi
Faktor  yang  pemicu  terjadinya  pernikahan  dini  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  adalah permasalahan  ekonomi.  Keadaan  keluarga  yang  hidup  digaris  kemiskinan,  membuat  anak ingin menikah dengan pilihanya, agar dapat meringankan beban orang tuanya.
Wawancara  dengan  RW  warga  Desa  Pulo  Ie,  Kecamatan  Labuhanhaji  Barat  yang menikah pada usia 15 tahun, sedangkan suaminya berumur 23 tahun.
“Saya  menikah  atas  keinginan  diri  sendiri  tidak  ada  paksaan,  karena  saya  merasa kasihan melihat ibu saya yang bekerja sendiri sebagai pembersih pasar dan tukang cuci keliling. Orang tua saya sudah lama bercerai ketika saya kelas 5 SD. Dengan menikah dapat mengurangi beban orang tua dalam membiayai hidup saya dan adik-adik karena ada  suami  saya  yang  membantu.  Sekolah  saya  itu  hanya  sampai  tamat  SD  dan  tidak mau  melanjutkan  sekolah  karena  harus  mengurus  rumah  dan  adik  saya.  Saya  dan suami saya ini memang sudah lama berpacaran sekitar 3 tahun lebih. Setelah itu suami saya ini mengajak saya untuk menikah dan sayapun mau menikah dengan dia”.

## Pernyataan  ini  kemudian  juga  dipertegas  oleh  orang  tua  RW,  warga  Desa  Polu  Ie
Kecamatan Labuhanhaji Barat:
“Sebagai  orang  tua  mengikuti  bagaimana  keinginan  anak  saya,  anak  saya  RW  ini sekolah hanya tamat SD dan tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya. RW dan 2 adiknya tinggal bersama saya dan tidak mau tinggal dengan mantan suami saya. Saya sekarang hanya  bekerja  sebagai  pembersih  pasar  yang  hanya  seminggu  sekali  dan  kalau  ada orang yang meminta saya untuk mencuci pakaiannya, baru ada kerjaan tambahan”.
Hasil  wawancara  dengan  orang  tua  RW  menyatakan  bahwa  alasannya  menyetujui anaknya  untuk  menikah  di  usia  15  tahun,  karena  mengikuti  keinginan  sang  anak,  ditambah lagi dengan kondisi perekonomian mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Selain harus memenanggung biaya hidup RW, Ibunya juga harus membiayai adik RW dua  orang.  Sehari-hari  beliau  hanya  sebagai  petugas  kebersihan  pasar  dan  buruh  cuci.  Ayah dan  Ibu  RW  juga  bisa  berpisah  sejak  lama,  sehingga  sang  Ibu  menjadi  tulang  punggung keluarga.
2)  Pergaulan Bebas
Pergaulan  bebas  pada  dasarnya  selalu  mengarah  ke  hal  yang  negatif,    terganggunya tumbuh kembang anak dan remaja, di Kabupaten Aceh Selatan dalam hal pergaulan bebas itu berupa seks bebas yang menyebabkan remaja perempuan hamil di luar nikah.
Berikut kutipan wawancara dengan MR, warga Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon timur yang menikah uisa 14 tahun, sedangkan suaminya berusia 27 tahun.
“Alasan  saya  menikah  karena  hamil  di  luar  nikah,  Saya  menikah  dengan  pacar  saya sendiri dan dia juga mau bertanggungjawab atas kehamilan saya ini, Pada saat hamil saya masih  sekolah  kelas  2 SMP dan orang tua  saya belum tahu  atas  kehamilan saya ini.  Setelah  beberapa  bulan  perut  saya  sudah  mulai  membesar  dan  orang  tua  saya curiga dengan gerak gerik saya dan langsung menanyakan kepada saya. Ketika orang tua  saya  tahu  saya  hamil  dan  langsung  mencari  tahu  siapa  yang  mehamili  saya. Minggu kedepannya langsung saya melangsungkan perkawinan denga pacar saya”.
Hasil  wawancara  dengan  saudari  MR  menyatakan  bahwa  dirinya  menikah  karena sudah  duluan  hamil,  yang  mehamili  dia  adalah  pacarnya  sendiri  dan  pacarnya  tersebut bertanggungjawab atas kehamilan MR. Akibat perkawinan yang dilakukan oleh MR maka dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Orang tua MR terpaksa menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlanjur hamil. Orang tua (Ibu) MR juga membenarkan hal tersebut:
Wawancara dengan Ibu MR Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon timur:
“Saya  sebagai  orang  tua  merasa  malu  dengan  perbuatan  anak  saya  yang  masih sekolah  sudah  hamil.  Saya  malu  dengan  tetangga  dan  masyarakat  desa  sini,  jadi terpaksa  harus  menikahkannya.  Saya  hanya  bisa  pasrah  dengan  apa  yang  di  lakukan anak  saya.  Padahal  saya  ingin  menyekolahkan  anak  itu  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi, tetapi takdir berkata lain”.
Hasil  wawancara  di  atas  menggambarkan  bagaimana  dampak  dari  pergaulan  bebas sangat  mempengaruhi  pada  pernikahan  dini.  Sehingga  pada  akhirnya  orang  tua  hanya  bisa menerima kenyatakaan bahwa anaknya telah terlanjur hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah dan terpaksa harus menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga. Padahal  Ibu MR sangat berharap anaknya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## 3)  Keinginan Diri Sendiri
Keinginan  dari  diri  sendiri  juga  menjadi  salah  satu  alasan  pernikahan  dini,  artinya tidak  ada  paksaan  dari  kedua  orang  tua.  Berikut  salah  satu  kutipan  wawancara  dengan  HY, warga  Desa  Panjupian  Kecamatan  Tapaktuan  yang  menikah  usia  15  tahun,  sedangkan suaminya berusia 24 tahun:
“Saya  menikah  memang  atas  keinginan  diri  sendiri,  karena  saya  merasa  sudah  bisa mengurus  rumah  dan  anak  nantinya.  Dari  pada  kelamaan  dan  berbuat  maksiat,  lebih baik kami menikah saja. Orang tua saya juga mengizinkannya”.
Demikian  pula  dengan  orang  tua  (Ibu)  dari  HY,  warga  Desa  Panjupian  Kecamatan Tapaktuan:
“Saya membiarkan anak saya untuk menikah karena saya takut terjadi hal yang tidak saya  inginkan,  yang  bisa  membuat  malu  keluarga.  Saya  melihat  anak  saya  ini  sudah bisa mengurus rumah ketika saya pergi ke kebun”.
Pada  kasus  di  atas,  selain  keinginan  yang  kuat  dari  sang  anak  untuk  menikah,  orang tua  juga  menilai  bahwa  anaknya  sudah  siap  untuk  berumah  tangga.  Tentu  penilaian  ini  bisa saja  subjektif,  karena  sang  Ibu  juga  selain  merasa  anaknya  sudah  mampu  untuk  mengurus, dan  membina  rumah  tangga,  ada  terselip  kekhawatiran  bahwa  anaknya  akan  berbuat  hal-hal yang melampaui batas, jika tidak segera dinikahkan. Jadi orang tua merasa akan lebih tenang jika anaknya segera menikah.

## 4)  Peran Orang tua
Proses  tumbuh  kembang  dan  kedewasaan  anak  sangat  ditentukan  dari  keterlibatan orang  tua  selama  mendidiknya.  Pendidikan  dari  orang  tua  tidak  hanya  transfer  “perintah”, tetapi  juga  bagaimana  mereka  mencontohkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Orang  tua seharusnya  adalah  panutan  yang  memberikan  perhatian,  kasih  sayang  dan  membimbing anaknya  sehingga  kedepannya  anak  akan  lebih  baik  dari  pada  dia.    Hal  ini  dipertegas  oleh Kasubbid Keluarga Sejahtera DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan:
“Kurangnya perhatian dari orang tua bisa menyebabkan anak menikah di usia muda. Kesalahan dalam penggunaan media sosial, pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas juga  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  anak.  Jika  hal  tersebut  tidak  dikontrol  oleh orang tua maka bisa berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak”.
Pernyataan  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  besar  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anak.  Sehingga  untuk  membesarkan,  mendidik  anak  sudah  sepatutnya  orang  tua memilki ilmu untuk itu. Jika hal tersebut dipahami betul, maka persiapan ilmu perkawinan itu hendaknya menjadi hal pokok yang harus dikedepankan sebelum menikah.  Baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat tentunya.

## 5. SIMPULAN
Beberapa  peran  telah  dilakukan  oleh  pihak  DP3AKAB  Kabupaten  Aceh  Selatan dalam  pencegahan  perkawinan  di  bawah  umur  pada  warga  Aceh  Selatan,  baik  berupa penyuluhan melalui program pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda) dan sosialisasi dengan program Pusat Konseling Remaja (PIK-Remaja). Tujuan dari program tersebut adalah agar  anak  muda  mampu  menjadi  pribadi  yang  berkualitas.  Akan  tetapi  menurut  analisa peneliti  yang  pertama  sekali  harus  dipertegas  adalah  regulasi  tentang  batas  minimal  usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan. Agar kemudian tidak ada peraturan yang berbeda (antara  Undang-Undang  dengan  standar  dari  BKKBN),  sehingga  ketika  aturan  ini disampaikan  kepada  masyarakat  akan  lebih  jelas.  Kemudian  pembekalan  atau  pelatihan kepada  Calinda  tidak  dapat  dilakukan  hanya  satu  atau  dua  hari,  karena  ini  terkait  dengan pilihan  seumur  hidup,  maka  bekalnya  juga  harus  maksimal.  Demikian  juga  dengan  edukasi seks sejak dini, agar baik anak laki-laki maupun perempuan menghargai tubunhya sendiri dan mencegahnya dari perbuatan asusila dari pihak lain.
Faktor  ekonomi,  pergaulan  bebas,  masih  menjadi  alasan  utama  terjadinya perkawinan  di  bawah  umur  di  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Ini  menunjukkan  bahwa  dari  pihak pemerintah  tidak  cukup  hanya  DP3AKB,  BKKBN  yang  turun  tangan  mengatasi  persoalan tersebut.  Namun  juga  dibutuhkan  campur  tangan  pemerintah  daerah  melalui  kebijakan- kebijakan  yang  lebih  mengutamakan  pada  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Agar kemudian  ini  tidak  menjadi  persoalan  yang  turun  temurun  (warisan).    Karena  sejatinya kemiskinan itu bisa disebabkan oleh dua hal; yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat miskin dan faktor warga masyarakat  yang malas (abai) utntuk memperbaiki nasibnya.

## Referensi
Dialeksis.  (2022).  Bagaimana  menggengam  racun  pernikahan  dini  di  Aceh  Tinggi, https://www.google.com/amp/s/amp.dialeksis.com/dialetika/bagaimana-menggengam- racun-pernikahan-dini-di-aceh-tinggi/. Diakses tanggal 10 Januari 2022.
Dini Fadillah. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. Jurnal Pamator, 14(2), 88-94.
Dwi Rahmawati. (2021). Pernikahan anak. Dalam situs https://lokaldata.id/artikel/pernikahan- anak-di -Indonesia- periJurnalngkat -dua-asean.
Dwi  Rizky  Kholifaturroyan.  (2020).  Upaya  pencegahan  perkawinan  di  bawah  umur  sesuai Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019. Skripsi  Universitas  Pancasila Tegal .
Fatiyani.  (2014).  Pernikahan  dini  pada  remaja  Aceh  di  Kota  Lhokseumawe. Tesis  Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU.
Hardani,  dkk.  (2020). Metode  penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif. Yogyakarta:  Cv.  Pustaka Ilmu.
Hepi  Wahyuningsih.  (2002).  Perkawinan;  arti  penting  dan  tipe  penyesuaian  antar  pasangan. Jurnal Psikologika, 17(14), 18.
https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.htm/. Diakses 28 November 2021.
Jamal Syarif. (2012). Sosialisasi nilai-nilai kultural dalam keluarga studi perbandingan sosial- budaya bangsa-bangsa. Jurnal Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan,7(1).
Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2021, hlm. 53.
_______.  Kemiskinan  mendorong  pernikahan  dini  di  wilayah  perdesaan  di  Indonesia. news.unair.ac.id. 13 Januari 2021. Diakses 1 Februari 2022.
Peraturan  Bupati  Aceh  Selatan  Nomor  36  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
Peringkat  Ke-2  di  ASEAN,  Begini  situasi  perkawinan  anak  di  Indonesia.  2021. kompas.com/sains/read/2021/0520/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi- perkawinan-anak-di-Indonesia?page=all. Diakses 21 Januari 2022.
Rancangan  Qanun  Aceh  ‘Buka  ruang  pernikahan  anak  anggota  DPR  Aceh  ‘Jangan  anti syariah lah’. (2019). bbc.com/Indonesia/Indonesia-49603189. Diakses 2 Februari 2022.
Remaja paham kesehatan reproduksi, Kepala BKKBN; Kenapa harus tahu?. https://www.bkkbn.go.id/detailpost/remaja-paham-kesehatan-reproduksi-kepala-bkkbn- kenapa-harus-tabu. Diakses pada tanggal 27 November 2021. .
TKPP2K. Kebijakan strategi dan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan 2019- 2022.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Tentang  perubahan  undang-undang  nomor  1  tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Via  Syihabul  Millah.  (2020).  Peran  dan  upaya  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam mengatasi pernikahan di bawah umur (Studi di  KUA Kecamatan Cikande tahun 2016- 2018). Jurnal Syakhsia, 21(01).