DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 28 April 2024, Revised: 5 Mei 2024, Publish: 9 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat

## Muhammad Ridwan Lubis 1
1 Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia, muhammadridwanlubis76@gmail.com
Corresponding Author: muhammadridwanlubis76@gmail.com
Abstract: It  is  the  duty  of  the  government  to  ensure  the  safety  and  order  of  the  citizenry. Order and security are vital elements that shape a society that is psychologically healthy and prepared  for  global  competition.  This  is  because  environmental  factors  strongly  influence individual character. The Indonesian criminal justice system must be adequately enforced to realize  this  ideal.  Nevertheless,  there  are  occasions  when  the  effectiveness  of  law enforcement is uncertain, resulting in a state of unrest among the public and the persistence of  criminal  activity.  This  study  was  therefore  undertaken  to  ascertain  the  impact  of implementing  criminal  legislation  on  enhancing  community  security  and  order.  The methodology  employed  comprised  a  descriptive  qualitative  approach  utilising  interviews, observations and the distribution of questionnaires via the online platform Google forms. The findings  indicated  that  the  enforcement  of  criminal  law  has  a  constructive  influence  on  the advancement of community security and order.
Keyword: Law, Crime, Society.
Abstrak: Salah satu tugas dari pemerintah adalah dengan menyajikan tanggung jawab dalam menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  tertib  bagi  setiap  warga  negaranya.  Ketertiban  dan keamanan  merupakan  elemen  penting  yang  membentuk  masyarakat  yang  berkarakter, memiliki kesehatan mental yang baik, dan siap untuk bersaing di ranah Internasional. Hal ini disebabkan  oleh  kuatnya  pengaruh  lingkungan  terhadap  pembentukan  karakter  individu. Keadaan  seperti  itu  dapat  terwujud  apabila  hukum  pidana  di  Indonesia  ditegakkan  dengan baik.  Namun,  terkadang  penegakan  hukum  mengalami  fluktuasi  sehingga  masyarakat menjadi  resah  dan  pelaku  tindak  pidana  tetap  melakukan  kejahatannya.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  implementasi  hukum  pidana  terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan penyebaran  angket  melalui  formulir  Google.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  hukum  pidana memiliki pengaruh  positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kata Kunci: Hukum, Pidana, Masyarakat

## PENDAHULUAN
Suatu  wilayah  dapat  disebut  sebagai  negara  ketika  memenuhi  persyaratan  untuk menjadi entitas negara. Pembentukan negara bertujuan untuk memberikan berbagai kebaikan kepada  masyarakat  di  dalamnya,  seperti  melindungi  hak  dan  kewajiban  warga  negara menurut Namang, (2020). Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  menjadi salah satu fokus  dan  juga  tanggung  jawab  utama  dari  pemerintah  sebagai  operator  sebuah  negara. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menjalani kehidupan di dalam negara tersebut menurut Wawointana, (2019).
Menurut Kartono (2019) bahwa seiring dengan perubahan zaman dan arus globalisasi yang  semakin  terbuka,  sangat  penting  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat menjadi semakin nyata. Tidak dapat dianggap sepele, karena berbagai perilaku yang merusak rasa  nyaman  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber,  baik  dalam  dunia  nyata  maupun  dunia maya.
Dan penegakan hukum pidana menjadi salah satu cara untuk menjaga keamanan  dan ketertiban  dalam  Masyarakat.  Ada  banyak  kasus  seperti  pemerkosaan,  pencurian  hingga tindakan  pidana  yang  merajalela  Dimana  hal  tersebut  bisa  membuat  masyarakat  merasa khawatir,  karena  berbagai  tindakan  kriminal  tersebut  tidak  hanya  merusak  lingkungan sekitarnya,  tetapi  juga  berdampak  pada  generasi  bangsa.  Jika  lingkungan  sudah terkontaminasi  oleh  tindakan  kriminal,  bukan  tidak  mungkin  generasi  penerus  bangsa  akan ikut terpengaruh dan tergerus oleh dampak negatifnya menurut Parwitasari, et al., (2021)
Lingkungan  merupakan  tempat  bagi  manusia  untuk  hidup  dan  memiliki  pengaruh yang  cukup  signifikan  dalam  pembentukan  karakter  masyarakat  (Rinawati,  2018).  Namun, ironisnya,  ketika  lingkungan  tersebut  tidak  aman  dan  tertib,  hal  tersebut  justru menghilangkan  rasa  nyaman  dan  keamanan  bagi  mereka  yang  ingin  menjalani  kehidupan dengan damai. Negara yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan keamanan, ternyata bisa  menjadi  penyebab  luka  yang  dalam  dan  meninggalkan  kenangan  traumatis  yang mengerikan.
Hal ini membuat orang tua menjadi khawatir saat anak-anak mereka pergi ke sekolah, bekerja,  mengunjungi  kerabat,  atau  bahkan  hanya  berteman  dengan  orang  lain,  karena  para pelaku tindak pidana terus menerus melakukan kejahatan tanpa rasa bersalah. Tindak pidana yang terus berlangsung dapat merusak perekonomian negara karena masyarakat terus mencari cara untuk memenuhi keinginan mereka. Contohnya adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang mampu merusak dan mempengaruhi kesadaran seseorang. Orang yang sudah terjerumus ke  dalam  ketergantungan  narkotika,  akan  melakukan  berbagai  cara  untuk  membeli  barang haram tersebut, bahkan sampai pada titik menyakiti diri sendiri atau menjual berbagai barang miliknya.
Jika  situasi  tersebut  terus  dibiarkan,  masyarakat  berisiko  terjerumus  ke  dalam kemiskinan  bahkan  kemungkinan  besar  akan  menjadi  gelandangan  yang  tidak  memiliki tempat tinggal atau uang sepeser pun. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang dimiliki sebelumnya telah habis digunakan untuk memenuhi nafsu yang tidak terkendali. Pemerintah, sebagai  pemegang  kekuasaan,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menciptakan  keamanan  dan ketertiban  bagi  masyarakat.  Selain  itu,  pemerintah  juga  memiliki  peran  penting  dalam memberikan  pelayanan,  melakukan  pemberdayaan,  dan  melaksanakan  pembangunan  guna menghasilkan rasa nyaman dan aman bagi seluruh warga negaranya.
Konsep negara hukum dibagi menjadi dua varian, yaitu konsep Eropa kontinental dan konsep  Anglo-Saxon.  Perbedaan  mendasar  antara  kedua  konsep  tersebut  adalah  bahwa konsep  Eropa  kontinental  lebih  menekankan  pada  negara  hukum,  sementara  konsep  Anglo- Saxon  lebih  menekankan  pada  peran  hukum  atau  prinsip  rule  of  law.  Menurut  penuturan Akbar  (2021),  Indonesia  menganut  konsep  Eropa  kontinental,  yang  tercermin  dalam
keberadaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Negara  hukum  Indonesia  dimulai sejak  ditetapkannya  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi.  Hal  ini  membentuk norma hukum  di  Indonesia  yang menjadi  landasan bagi  masyarakat.  Sebagai  negara dengan konsep  hukum  kesejahteraan,  tanggung  jawab  negara  tidak  hanya  terbatas  pada  menjaga ketertiban  dan  ketenangan,  tetapi  juga  pada  kesejahteraan  masyarakat  menurut  Purnomo, (2019).
Namun,  kesejahteraan  masyarakat  masih  menjadi  isu  yang  diperdebatkan,  seperti terbukti  dengan  tingginya  kasus  pencurian  di  Surakarta  yang  mencapai  27-28%  dari  total tindak  pidana  selama  periode  2016-2017.  Berdasarkan  Virgatama  et  al.,  (2019),  banyak pelaku tindak pidana tidak merasa terintimidasi oleh hukuman karena penegakan hukum yang tidak  konsisten.  Sebaliknya,  aparat  penegak  hukum  seharusnya  bertindak  tegas  dan mengimplementasikan  hukum  pidana  dengan  baik  sesuai  prosedur  yang  berlaku  dalam Septiana  (2021).  Dengan  penerapan  hukuman  yang  tegas,  diharapkan  dapat  menciptakan lingkungan  masyarakat  yang  aman  dan  tenteram,  baik  dalam  dunia  nyata  maupun  di  dunia maya,  seperti  dalam  kasus  penegakan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE) dan hukum pidana lainnya.
Dengan  adanya  aturan  hukum  pidana,  tentu  bisa  memberikan  dampak  kepada masyarakat.  Hukum  pidana  mengatur  keamanan  dan  ketertiban  dengan  mengandalkan operator  dari  para  penegak  hukum  agar  kehidupan  masyarakat  lebih  nyaman,  aman  dan tentram. Dengan pemberlakuan hukum tersebut, membuat kehidupan masyarakat terjamin.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  memahami  dan menggambarkan  berbagai  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan,  termasuk  sikap,  perilaku, ekspresi,  dan  tindakan  yang  kemudian  dideskripsikan  dalam  kalimat  agar  dapat  dipahami oleh berbagai pihak menurut Salim (2019).
Analisis  pada    penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Pemilihan responden  dilakukan  melalui  purpose  sampling  yang  disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian, yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  implementasi  hukum  pidana  terhadap  peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 25 orang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
Tabel 1. Data Responden Responden Jumlah Persentase Jenis Kelamin Pria 15 60% Wanita 10 40% Usia <21 1 4% 22 – 30 7 28% 31 - 40 12 48% >40 5 20% Pendidikan SD 1 4% SMP 3 12% SMA 10 40% Universitas 11 44%
Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi,  sementara  untuk memperkuat  data,  penyebaran  angket  (g-form)  juga  dilakukan.  Setelah  itu,  data  dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Gambar 1. Kerangka Penelitian Kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  UUD  1945  pada  Pasal  1  ayat  3  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum. Artinya,  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  negara  harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  dituturkan  oleh  Utari  &  Prasetya  bahwa  hukum  yang  telah dirumuskan harus diterapkan dengan baik dan tegas agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Hukum  sendiri  merupakan seperangkat  aturan atau ketentuan  yang menjadi  panduan dalam  melaksanakan  berbagai  aktivitas.  Pelanggaran  terhadap  hukum  akan  mengakibatkan konsekuensi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum  tersebut.  Hal  ini terutama  berlaku  dalam  konteks  hukum  pidana,  yang  mengatur  berbagai  macam  tindakan kriminal seperti korupsi, perampokan, dan lain sebagainya.
Hukum  pidana  merupakan  cabang  dari  hukum  yang  mengatur  tentang  delik  pidana. Hukum  pidana  yang  dimaksud  biasanya  disebut  sebagai jus  poenale .  Ketika  membahas hukum  pidana,  hal  tersebut  tak  terlepas  dari  pembahasan  mengenai  tindak  pidana.  Tindak pidana merujuk pada perilaku yang dapat dikenai hukuman pidana.
Tindak  pidana  merupakan  hal  yang  cukup  sering  dijumpai  dalam  kehidupan  sehari- hari, baik melalui berita di televisi, cerita dari orang lain, atau bahkan pengalaman langsung menyaksikan  kejadian  tersebut.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara,  terungkap bahwa banyak responden yang pernah menjadi korban tindak pidana, seperti pencurian.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  beragam  tindak  pidana  sering  terjadi  dalam kehidupan  sehari-hari,  baik  itu  tindak  pidana  umum  maupun  tindak  pidana  khusus.  Pada kasus  pencucian  uang,  didapatkan  persentase  sebesar  25%,  sementara  pada  kasus  korupsi mencapai 75%. Banyak responden mengakui sering mendengar kasus korupsi melalui berita televisi atau media sosial, yang sering melibatkan para pejabat mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.
Sedangkan  untuk  kasus  terorisme  memiliki  persentasenya  hingga  55%,  narkotika 65%,  penganiayaan  seperti  kasus  KDRT  45%,  dan  pemerkosaan  40%.  Bahkan  tidak  sedikit responden  yang  mengungkapkan  kasus  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  oknum  saudara atau  bahkan  orang  tua  terhadap  anaknya.  Tidak  hanya  itu,  pada  kasus  pencurian persentasenya  mencapai  80%,  perjudian  56%,  dan  perselingkuhan  88%.  Semua  ini menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dengan kondisi kejahatan ini bisa dipahami bahwa tindak pidana seringkali terjadi di tengah-tengah  masyarakat.  Keberadaan  pelaku  kejahatan  atau  tindak  pidana  dalam
lingkungan  tempat  tinggal  seseorang  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  dan  rasa  tidak nyaman bagi warga sekitar.
Data dari responden menunjukkan bahwa sebanyak 88% dari mereka merasa kurang nyaman  tinggal  di  lingkungan  di  mana  salah  satu  warga  di  sekitar  tempat  tinggal  mereka terlibat dalam kegiatan kejahatan atau tindak pidana. Kehadiran pelaku tindak pidana aktif di sekitar  tempat  tinggal  dapat  mengganggu  rasa  aman  dan  ketenteraman  masyarakat,  serta menimbulkan kekhawatiran akan keamanan pribadi dan harta benda.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  penegakan  hukum  pidana  secara  konsisten  menjadi sangat jelas. Dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, masyarakat dapat hidup dengan  lebih  tenteram  dan  merasa  aman.  Ketika  masyarakat  melihat  bahwa  hukum ditegakkan  dengan  tegas  terhadap  pelanggar,  hal  ini  akan  membentuk  budaya  kepatuhan terhadap hukum dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman.
Hukum pidana sendiri memiliki peran penting dalam mengontrol perilaku masyarakat agar  tidak  berbuat  seenaknya  yang  dapat  merugikan  orang  lain  atau  bahkan  merusak ketertiban  sosial.  Hukum  membantu  menjaga  ketertiban,  melindungi  hak  dan  kepentingan individu,  serta  mencegah  terjadinya  kerugian  baik  bagi  diri  sendiri,  orang  lain,  maupun negara secara keseluruhan. Dengan demikian, penegakan hukum  pidana  yang konsisten dan efektif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, damai, dan beradab.
Dalam  upaya  menegakkan  hukum  pidana,  salah  satu  langkah  utama  yang  diambil adalah  melalui  proses  sosialisasi.  Sosialisasi  ini  bertujuan  untuk  mengenalkan  pengetahuan tentang  hukum  pidana  dan  tindak  pidana  kepada  masyarakat  secara  luas.  Tujuannya  adalah agar  masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  konsep  dan  prinsip- prinsip hukum pidana.
Dengan  pemahaman  yang  utuh  mengenai  hukum  pidana,  diharapkan  masyarakat dapat membentuk kesadaran hukum yang kuat. Kesadaran hukum ini memiliki peran penting sebagai  kontrol  terhadap  perilaku  masyarakat,  karena  masyarakat  akan  lebih  memahami konsekuensi dari tindakan mereka jika melanggar hukum. Selain itu, kesadaran hukum juga menjadi dukungan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.
Dengan terciptanya kesadaran hukum  yang baik  di kalangan masyarakat,  diharapkan implementasi  hukum  pidana  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  efisien  dan  efektif.  Hal  ini karena masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum dan lebih aktif dalam melaporkan atau menghindari perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, adanya kesadaran hukum yang kuat juga  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  nyaman  dan  aman  bagi  seluruh anggota masyarakat.
Melalui  proses  sosialisasi  ini,  diharapkan  tercipta  kondisi  di  mana  masyarakat  dapat hidup  dalam  lingkungan  yang  lebih  teratur,  aman,  dan  damai.  Kesadaran  hukum  yang dimiliki oleh masyarakat akan menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan pada keadilan dan keamanan bagi semua individu.
Implementasi  hukum  pidana  memiliki  dampak  dan  pengaruh  yang  positif  serta signifikan  kepada  masyarakat  terutama  dari  sektor  keamanan  dan  ketertiban.  Ketika  hukum pidana  ditegakkan  secara  efektif,  masyarakat  menjadi  lebih  aman  dan  teratur  dalam kehidupan  sehari-hari.  Keadaan  ini  memberikan  dampak  positif  yang  luas  bagi perkembangan  masyarakat,  terutama  dalam  membentuk  generasi  bangsa  yang  berkualitas, berakar karakter, dan siap bersaing di ranah Internasional.
Ketertiban dan keamanan yang terwujud dalam masyarakat membawa dampak positif bagi  pembentukan  karakter  individu.  Dalam  lingkungan  yang  aman  dan  tertib,  individu cenderung  memiliki  kepercayaan  diri  yang  lebih  besar  dan  mental  yang  lebih  kuat.  Mereka tidak  lagi  hidup  dalam  ketakutan,  tetapi  menjadi  lebih  berani  dalam  menjalani  kehidupan sehari-hari.  Lingkungan  yang  aman  juga  memberikan  kesempatan  bagi  individu  untuk
mengembangkan  potensi  mereka  tanpa  terganggu  oleh  ancaman  kejahatan  atau ketidakamanan.
Lebih jauh lagi, keamanan dan ketertiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  generasi  muda.  Mereka  memiliki  kesempatan  untuk mendapatkan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  memiliki  akses  yang  lebih  besar  untuk mengembangkan  bakat  dan  minat  mereka.  Hal  ini  membantu  dalam  membentuk  generasi bangsa yang cerdas, kreatif, dan siap bersaing di tingkat Internasional.
Selain itu, keamanan dan ketertiban juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental  masyarakat  secara  keseluruhan.  Ketika  masyarakat  hidup  dalam  lingkungan  yang aman  dan  tertib,  tingkat  stres  dan  kecemasan  cenderung  berkurang,  sehingga  membantu dalam  memulihkan  kesehatan  mental  yang  mungkin  telah  terganggu  akibat  ketidakamanan sebelumnya. Ini mengubah pola pikir masyarakat dari yang tadinya takut menjadi berani, dan dari yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri.
Implementasi  hukum  pidana  yang  efektif  bukan  hanya  menciptakan  keamanan  dan ketertiban  dalam  masyarakat,  tetapi  juga  berdampak  pada  pembentukan  karakter  individu, pertumbuhan  generasi  bangsa,  dan  kesehatan  mental  masyarakat  secara  keseluruhan. Lingkungan  yang  aman  dan  tertib  memberikan  fondasi  yang  kokoh  bagi  pembangunan masyarakat yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

## KESIMPULAN
Keamanan  dan  ketertiban  merupakan  aspek  yang  sangat  diinginkan  oleh  setiap masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ketika  sebuah  masyarakat  memiliki  karakteristik yang  tertib,  lingkungannya  akan  menjadi  aman,  dan  warganya  akan  dapat  tinggal  dengan tenteram.  Untuk  menciptakan  suasana  tersebut,  implementasi  hukum  pidana  yang  ketat sangatlah penting. Dari hasil penelitian, disebutkan bahwa hukum pidana menyajikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Data yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  ketika  penegakan  hukum  diperketat,  tingkat  ketertiban  dan keamanan  dalam  masyarakat  juga  meningkat.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  hubungan yang  positif  antara  ketiga  faktor  tersebut.  Penegakan  hukum  yang  efektif,  masyarakat  akan merasakan  dampak  yang  positif  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ketertiban,  rasa  aman, ketenteraman,  serta  kebebasan  dari  rasa  dirugikan  karena  tindakan  pihak  tertentu  dapat dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat.  Hal  ini  memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat bahwa  hukum  benar-benar  melindungi  mereka  dan  bahwa  mereka  dapat  hidup  dalam lingkungan yang aman dan teratur.

## REFERENSI
Fadhilah,  M.  (2019).  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Oleh  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Kerangka  Ekstrateritorial. Jurnal Wawasan Yuridika , 3 (1), 55. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217
Hattu,  J.  (2020).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengambilan  Jenasah  Covid-19  Secara  Paksa Berdasarkan  Aturan  Tindak  Pidana  Umum  dan  Tindak  Pidana  Khusus. Jurnal  Belo , 6 (1), 11–31. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31
Irwan,  I.,  Wira  Perdana,  F.,  Lumban  Tungkup,  D.,  Miran,  M.,  &  Suteki,  S.  (2022).  Hukum Tajam  Ke  Bawah  Tumpul  Ke  Atas  (Perspektif  Sosiologis  Penegakan  Hukum  di Indonesia).
Jurnal
Indonesia Sosial Sains , 3 (6), 1026–1034. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672
Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH , 2 (1), 19. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470
Kartono,  K.  (2019).  PENERAPAN  SANKSI  PIDANA  TERHADAP  PELAKU  TINDAK PIDANA  PERZINAHAN. Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah  Hukum Dan Keadilan , 10 (1), 123–134. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3181
Maulana Akbar, A. M., & Sulistyanta, ,. (2022). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  NAMA  BAIK  BERDASARKAN  PASAL  27  AYAT  3. Recidive :
Jurnal Hukum Pidana Dan
Penanggulangan Kejahatan , 10 (3), 158. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58953
Namang, R. B. (2020). NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES.
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 247. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449
Purnomo,  A.  (2019).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat  dalam  Mengatasi  Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law , 2 (1). https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355
Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 23 (2),  219. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230
Rahmadanita,  A.  (2019).  PEMBINAAN  KETENTRAMAN  DAN  KETERTIBAN  UMUM: (Studi  Kasus  Gelandangan  dan  Pengemis). Jurnal  Tatapamong ,  95–104. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154
Rinawati, M. (2018). Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. JOM FISIP, 5.
Septiana,  E.  A.,  &  Subekti.  (2022).  HAMBATAN  PELAKSANAKAN  PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  ANAK  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PENCABULAN  DI POLRES KARANGANYAR. Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , 10 (3), 183. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958
Setiadi,  W.  (2018).  PENEGAKAN  HUKUM:  KONTRIBUSINYA  BAGI  PENDIDIKAN HUKUM  DALAM  RANGKA  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA. Majalah Hukum Nasional , 48 (2), 1–22. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99
Supanto,  ,  Parwitasari,  T.  A.,  Sulistyanta,  ,  Budyatmojo,  W.,  Ismunarno,  ,  Setiyanto,  B.,  & Slamet,  S.  (2022).  PERAN  HUKUM  PIDANA  DALAM  PEMBERANTASAN TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA. Recidive :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan
Penanggulangan Kejahatan , 10 (3), 234.
https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58968
Sutiyoso,  B.  (2010).  MENCARI  FORMAT  IDEAL  KEADILAN  PUTUSAN  DALAM PERADILAN. JURNAL  HUKUM  IUS  QUIA  IUSTUM , 17 (2),  217–232. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5
Utari,  A.,  &  Prasetya,  T.  B.  (2019).  Problem  Kelembagaan  dalam  Penegakan  Perda  Kab. SlemanNo  9  tahun  2007  tentang  Pemondokan. Jurnal  Enersia  Publika:  Energi,
Sosial, Dan Administrasi Publik, 2(1).
https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jep.v2i1.606
Virgatama,  R.,  Suprayogi,  A.,  &  Firdaus,  H.  S.  (2019).  Identifikasi  Pengaruh  Sistem Keamanan  Lingkungan  Terhadap  Tingkat  Kejahatan  Pencurian  di  Kota  Surakarta dengan Metode Sistem Informasi Geogrfais. Jurnal Geodesi Undip, 8(1), 398–407. Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. LEX ET SOCIETATIS , 1 (1). https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320
Wawointana,  T.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Menciptakan  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat. Jurnal  Kajian  Kebijakan  Dan  Ilmu  Administrasi  Negara (JURNAL ADMINISTRO) , 1 (1). https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.996