## Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Peran Tokoh Agama Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Malang
Siti Kholifah 1 , Siti Zurinani 2 12 Universitas Brawijaya
1 ifah_sosio@ub.ac.id, 2 zurienanis@ub.ac.id

## Abstract
At the moment, religion study is an important issue in the study of epidemiology. WHO also has issued practical recommendations for religious leaders and faith-based communities to take part in handling the Covid-19 pandemic. Referring this recommendation, this research focuses the role of religious leaders in handling the Covid-19 pandemic in Malang City. This study is considered very important, because in Indonesia, the government is still not able to optimize the role of religious leaders in handling the pandemic. As a result, in many violations of health protocols initiated by religious activities. This study uses a qualitative method and an explanatory  case  study  approach,  using  Putnam  and  Coleman’s  social  capital  theory.  This research  show  that  religious  leaders  who  understand  this  pandemic  as  a  process  of  social change that will occur in life and are an epidemic of disease, they have sigsinificant role in minimizing the spread of Covid-19 by limiting religious activities, and urging their followers to obey on helath protocols and carry out vaccinations. Religious leaders are using their social capital  in  dealing  with  this  pandemic.  This  creates  bonding  within  the  internal  religious community, and creates bridging with other institutions in the religious community. In addition, there is a link between the network of religious leaders and the government that is useful in handling the pandemic. However, there are also religious leaders who do not believe in the existence  of  Covid-19,  and  tend  to  act  controversial  activities  with  policies  to  handle  the pandemic.  This  condition  causes  the  bonding  among  the  people  is  unadequate  because  the people are devided. Moreover, bridging and linking are also unadequated, because religious leaders  tend  to  be  closed  to  the  government  and  community  leaders  who  will  provide socialization abot Covid-19.

## Keywords: Epidemology; Religious Leaders; Pandemic; Handling Covid-19

## Abstrak
Kajian agama kini merupakan isu penting pada kajian epidemologi. WHO juga telah mengeluarkan  makalah  mengenai  rekomendasi  praktis  bagi  tokoh  agama  dan  komunitas berbasis agama untuk ikut andil dalam penanganan pandemi Covid-19. Merujuk hal tersebut, penelitian  ini  merupakan  kajian  mengenai  peran  tokoh  agama  dalam  penanganan  pandemi Covid-19  di  Kota  Malang.  Kajian  tersebut  dirasa  sangat  penting  karena  di  Indonesia, pemerintah  masih  belum  mampu  mengoptimalkan  peran  tokoh  agama  dalam  penanganan pandemi. Hal ini mengakibatkan banyak pelanggaran protokol kesehatan yang diprakarsai oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus ekplanatoris, dengan menggunakan teori modal sosial Putnam dan Coleman. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tokoh  agama  yang  memahami  pandemi  ini  sebagai  sebagai proses  perubahan  sosial  yang  akan  selalu  terjadi  dalam  kehidupan  dan  merupakan  wabah penyakit,  maka  tokoh  agama  mempunyai  peran  yang  signifikan  dalam  meminimalisasi penyebaran  Covid-19  dengan  melakukan  pembatasan  pada  kegiatan  keagamaan,  serta menghimbau umatnya untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Tokoh agama   menggunakan   modal   sosialnya   dalam   penanggulangan   pandemi   ini.   Hal   ini
memunculkan bonding dalam  internal  komunitas  beragama,  serta  menimbulkan  bridging dengan institusi lain di komunitas agama. Di samping itu muncul linking antara jaringan tokoh agama dengan pemerintah yang berguna dalam penangan pandemi. Namun demikian, ada juga tokoh  agama  yang  tidak  mempercayai  adanya  Covid-19,  dan  cenderung  melakukan  hal kontroversial dengan kebijakan penanganan pandemic. Kondisi ini menyebabkan bonding di antara umatnya tidak terjalin dengan baik karena umat terpecah belah. Selain itu briging dan linking  juga  tidak  terjalin  dengan  baik,  karena  tokoh  agama  cenderung  tertutup  pada pemerintah dan tokoh masyarakat yang akan memberikan sosialisasi tentang Covid-19.

## Kata Kunci: Epidemologi; Tokoh Agama; Pandemi; Penanganan Covid-19

## Pendahuluan
Keyakinan  agama  merupakan  indikator  penting  yang  harus  dipertimbangkan  dalam penanganan wabah penyakit. Keyakinan agama dipercaya dapat dijadikan sebagai faktor utama yang  mampu  membentuk  perilaku  masyarakat  dalam  merespon  beberapa  permasalahan, termasuk  penyakit.  Pengalaman  penanganan  epidemi  di  Ebola  Afrika  Selatan  juga  telah memberikan pelajaran bahwa keterlibatan sektor berbasis agama dianggap sebagai titik balik dalam  merespon  epidemi.  Para  pemimpin  agama  dari  lintas  agama  di  Sierra  Leone menganjurkan praktik seperti  mencuci  tangan dan penguburan yang aman  (Marshall, 2016). Selain  itu,  seorang  sejarawan  agama  Jenny  Trinitapoli  dan  Philip  Jenkins  juga  telah menemukan bahwa agama modern kebanyakan muncul sebagai respon atas terjadinya wabah yang mematikan dua pertiga populasi dalam kurun waktu antara 800 SM dan 200 SM. Agama- agama  ini  memiliki  perspektif  berbeda  tentang  penyakit,  yang  pada  akhirnya  memengaruhi perilaku dalam menanggapi epidemi seperti polio, campak, dan cacar (Pennisi, 2020).
Hasil  survey  membuktikan  bahwa  pandemi  Covid-19  telah  banyak  menimbulkan tekanan mental bagi sebagian besar orang Amerika, sehingga membuat banyak orang Amerika -yang  bahkan  tidak  beragama-  berdoa  (Miller,  2020).  Di  lain  pihak,  agama  juga  barangkali dapat menghambat penanganan wabah, dengan mengarahkan orang menuju pengobatan yang tidak  didasarkan  pada  sains.  Seorang  biksu  Buddha  termuka  di  Myanmar  mengumumkan bahwa  satu  dosis  jeruk  nipis  dan  tiga  biji  palem akan  memberikan  kekebalan.  Kemudian  di Iran, beberapa peziarah digambarkan di film sedang menjilati tempat suci Muslim Syiah untuk pencegahan  infeksi  (Yee,  2020).  Selain  itu,  masalah  penentangan  terhadap  peraturan social distancing yang  terjadi  di  hampir  seluruh  dunia  juga  sering  kali  diprakarsai  oleh  kelompok beragama.  Seperti  halnya  di  Korea  Selatan,  dimana  banyak  Gereja  yang  bersikeras mengadakan  pertemuan  langsung,  melarang  penggunaan  masker  kesehatan,  berdoa  sambil menyentuh  orang  lain,  dan  menolak  menyerahkan  daftar  keanggotaannya  kepada  petugas kesehatan.  Kemudian  di  Hindia  Barat,  para  pendeta  terus  mengadakan  kebaktian  secara langsung atas dasar bahwa kegagalan untuk menghadiri ibadah secara langsung adalah bukti dari kurangnya iman. Begitupula di  Amerika, gereja-gereja justru mengambil  benang narasi Alkitab  untuk  mengatakan  bahwa  terdapat  motivasi  politik  di  balik  adanya  virus  Covid-19, sehingga tetap mengadakan kegiatan keagamaan  tatap muka (Bodenbender, 2020; Newman, 2020; Yee, 2020). Malaysia, terpaksa melakukan isolasi wilayah Ketika 513 orang dinyatakan positif COVID-19 setelah menghadiri pertemuan keagamaan (Ikhwan & Yulianto, 2020).
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah  ibadah  dalam  mewujudkan  masyarakat  produktif  dan  aman  Covid-19,  namun  pada realitanya masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Laporan satgas menyebutkan ada beberapa klaster besar yang bersumber dari kegiatan keagamaan. Di Jakarta, terdapat 17 klaster besar Covid-19 yang muncul dari beberapa kegiatan keagamaan, salah satunya ialah acara  Maulid  Nabi  yang  diadakan  oleh  Habib  Rizieq.  Di  Yogyakarta,  kasus  Covid-19 mengalami  kenaikan  yang  signifikan  akibat  3  klaster  besar  yang  bersumber  dari  acara
keagamaan yang diadakan oleh Jemaah Tabligh Akbar Sleman dan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Yogyakarta. Di Jawa Barat, kegiatan keagamaan yang diadakan Gereja Bethel Indonesia (GBI) telah menyebabkan 226 orang positif yang terbagi dari 4 klaster. Di Jawa Timur, kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Pesantren Temboro telah mengakibatkan 193  kasus  positif  yang  menyebar  di  6  provinsi.  Terakhir  di  Sulawesi  Selatan,  acara  Ijtima’ Ulama telah mengakibatkan 1.258 orang terpapar virus dan menyebar di 20 provinsi.
Dari beberapa studi dan kasus dapat dikatakan bahwa komunitas agama secara langsung berdampak  pada  penyebaran  virus,  baik  menghambat  atau  mempercepat  penularan  wabah. Oleh  karena  itu,  diperlukan  studi  ilmiah  tentang  peran  tokoh  agama  dalam  pencegahan penularan  wabah  Covid-19.  Karena  bagaimanapun  tokoh  agama  mampu  memengaruhi kelompok  beragama  dalam  mengambil  keputusan  moral  dalam  hal  mematuhi  protokol kesehatan  (Wildman,  Bulbulia,  Sosis,  &  Schjoedt,  2020).  Sedangkan,  model  epidemiologi standar dari penyebaran virus belum pernah memperhitungkan faktor manusia seperti ideologi dan  nilai  agama.  Untuk  itu,  studi  ilmiah  tentang  agama  perlu  memunculkan  isu-isu  yang berkaitan dengan agama yang dapat memengaruhi perilaku dalam penyebaran virus (Bavel et al., 2020; Wildman et al., 2020). Hal ini juga telah direkomendasikan oleh WHO yang baru- baru ini merilis pedoman bagi para pemimpin agama dengan alasan bahwa pemimpin agama juga mempunyai  tugas untuk  memberikan pemahaman dan informasi  yang akurat  dan sehat secara  medis  kepada  jemaahnya  (Bavel  et  al.,  2020;  World  Health  Organization,  2020). Pemahaman di sini adalah bahwa jika para pemuka agama bertindak sebagai figur otoritas yang mampu  mendistribusikan  informasi  yang  dapat  diandalkan  terkait  pandemi  Covid-19,  ada kemungkinan jemaah juga akan menanggapi informasi ini dengan serius.
Berdasarkan  urgensi  di  atas,  penelitian  ini  memiliki  dua  tujuan  utama; Pertama , penelitian  ini  akan  berusaha  menjawab  bagaimana  interpretasi  tokoh  agama  dalam  melihat wabah pandemic Covid-19 di Indonesia. Kedua , penelitian ini akan berusaha mengurai peran tokoh agama dalam menghambat penularan Covid-19 ataupun memperparah penularan Covid- 19.  Bagaimanapun  tokoh  agama  merupakan  agen  di  tingkat  akar  rumput  yang  harus dipertimbangkan sebagai mata rantai penting dalam jaring pengaman bagi orang-orang yang rentan terhadap wabah di  Indonesia. Hal  ini disebabkan tokoh  agama mampu  menghasilkan jenis-jenis  jaringan,  norma,  dan  hubungan  yang  membantu  individu  dan  masyarakat mempertimbangkan  keputusan  (J.  S.  Coleman,  1988;  Putnam,  1993,  1994).  Jaringan  sosial merupakan  faktor  kunci  yang  dapat  memperkuat  penyebaran  perilaku  beresiko  ataupun bermanfaat  selama epidemi, dan efek  ini dapat  menyebar salah satunya melalui  komunikasi tokoh agama. Oleh karena itu, orang yang mampu membentuk jaringan sosial dapat berperan penting  dalam  memperlambat  penularan  vektor  penyakit.  Hal  ini  disebabkan  mereka  dapat berperan  sebagai  aktor  intervensi  positif  seperti  mencuci  tangan  dan  menjaga  jarak  dengan menginformasikan dan menunjukkannya kepada banyak orang (Bavel et al., 2020).
Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa proporsi intervensi penanganan wabah dapat datang bukan dari efek langsung pada orang yang menerima intervensi, tetapi dari efek tidak langsung pada jaringan sosial, dimana mereka membentuk perilaku yang sama (Djalante et  al.,  2020;  Wildman  et  al.,  2020).  Dengan  demikian,  jaringan  sosial  dapat  berpotensi membentuk norma dan keputusan moral yang dapat dijadikan sumber yang dipercaya  untuk membagikan pesan perilaku sehat terhadap berbagai khalayak masyarakat. Untuk menganalisis hal  tersebut,  penelitian  ini  secara  spesifik  akan  dilakukan  di  Kota  Malang.  Adapun pertimbangan  memilih  lokasi  Kota  Malang  adalah  kultur  masyarakat  yang  melihat  tokoh agama mempunyai peranan yang penting dalam kondisi pagebluk seperti saat ini. Apa yang dikatakan oleh tokoh agama dianggap sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Wali Kota Malang sendiri juga sering menggandeng sejumlah tokoh  agama untuk  melakukan sosialisasi terkait beberapa kebijakan, termasuk Covid-19 (Agetya & Haikal, 2021; Aje, 2020; Hartik, 2020).

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori  sebagai  upaya  untuk  memahami  dan  menjelaskan  realitas  sosial  yang  diteliti. Secara spesifik, peristiwa yang didalami dalam penelitian ini ialah  keberadaan tokoh  agama dalam  penanganan  Covid-19  di  Kota  Malang.  Peristiwa  kehadiran  tokoh  agama  dalam penanganan  wabah  telah  dianggap  sebagai  peristiwa  penting.  Sebagaimana  hal  ini membuktikan  bahwa  penanganan  wabah  harus  juga  memperhatikan  aspek  sosial-budaya masyarakat. Sumber data penelitian berasal dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku/referensi, jurnal, pemberitaan di surat kabar,  serta  data-data  dari  instansi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  isu  penelitian  ini. Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan kriteria yaitu tokoh-tokoh agama di Kota  Malang  yang  selama  ini  juga concern pada  penanganan  pandemi  Covid-19  di komunitasnya dan/atau di Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk mendalami interpretasi tokoh agama  dalam  melihat  fenomena  pandemi  Covid-19,  serta  perannya  dalam  penanganan pandemi. Informan dari tokoh agama antara lain: tokoh agama Budha (Romo Jenjen dan Romo Bambang), tokoh agama Katolik (Bapak YV), dan tokoh agama Islam sekaligus anggota Forum Kerukunan  Umat  Beragama  Kota  Malang  (Bapak  MA).  Selain  itu,  informan  penelitian  ini adalah orang – orang yang berada pada komunitas- komunitas keagamaan untuk mengetahui bagaimana  peran  tokoh  agama  dalam  penanganan  pandemi  selama  ini  sebagai  proses triangulasi.  Informan  dari  umat  beragama  yaitu  Dewi  (umat  Katolik),  Penjor  (umat  Hindu), serta Bayu, Hima dan Riris (umat Islam). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui indepth- interview pada informan penelitian dengan menggunakan guide interview , serta observasi non partisipan pada kegiatan-kegiatan keagamaan dan komunitas umat beragama. Di samping itu juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian baik dari  buku,  jurnal,  data  dari  instansi  pemerintah  dan  juga  surat  kabar.  Teknik  analisis  data dilakukan melalui penjodohan pola sebagai upaya membandingkan pola yang didasarkan atas data empiris dengan pola yang diprediksikan.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Kota Malang dan Pandemi Covid-19
Sejak  PPKM  darurat  yang  diberlakukan  pada  tanggal  3  Juli  2021,  Malang  Raya termasuk wilayah yang dilakukan perpanjangan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat dengan  diberlakukan  PPKM  level  4  sampai  30  Agustus  2021.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan penjelasan  ketua  IDI  Jawa  Timur  yang  menegaskan  bahwa  angka  kematian  Covid-19  di Malang Raya sebesar 10 persen dari kasus Covid-19 yang terkonfirmasi merupakan tertinggi di Indonesia (Aminudin, 2021). Sementara lanjut ketua IDI bahwa angka kematian Covid-19 pada tingkat Jawa Timur adalah 7 persen dan tingkat nasional hanya 3,1 persen.
Grafik 1. Perkembangan Kasus Positif Covid-19 Kota Malang Per 14 Agustus 2021 Sumber: https://covid19.malangkota.go.id/beranda, 2021
Kondisi tersebut juga bisa dilihat dari trend kenaikan sejak bulan Juli 2021 kasus mulai melonjak  tajam  lagi  pasca  libur  Hari  Raya  Idul  Fitri  dengan  penambahan  kasus  bisa  setiap harinya di atas 200 (lihat Grafik 1). Dimana kasus pertama kali orang terkonfirmasi Covid-19 di  Kota  Malang  ditemukan  pada  tanggal  27  Maret  2020  sebanyak  3  kasus,  setelah  itu  terus mengalami peningkatan. Peningkatan kasus yang signifikan terjadi pada akhir November 2020 sampai  awal  Februari  2021  dengan  penambahan  kasus  setiap  harinya  di  atas  30.  Kasus terkonfirmasi  positif semakin naik  setelah libur lebaran yang salah satunya juga disebabkan oleh Covid-19 varian delta yang sudah masuk ke Indonesia, dimana penyebarannya lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya.
Gambar 1. Peta Sebaran Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 Per 14 Agustus 2021 Sumber: https://covid19.malangkota.go.id/beranda, 2021
Per 14 Agustus 2021, kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam pantauan 1.579, dimana Kecamatan  Blimbing  menempati  posisi  tertinggi  sebesar  452  orang  (28,63  persen)  yang tersebar di seluruh kelurahan (lihat Gambar 1). Kemudian disusul secara berurutan Kecamatan Sukun,  Lowokwaru,  Kedungkandang  dan  Klojen.  Kasus  covid  dalam  pantauan  ini  juga berimbas secara signifikan pada akumulasi total orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Malang pada tanggal 14 Agustus 2021 yaitu sejumlah 13.385. Untuk Pemerintah Kota Malang  menyediakan  dua  tempat  isolasi  terpusat  demi  menekan  laju  penyebaran  Covid-19, yaitu di BPSDM Jalan Kawi dan RS Lapangan Jalan Simpang Ijen.
Angka  penyebaran  Covid-19  yang  terus  mengalami  kenaikan  sejak  27  Maret  2020  di Kota Malang membuat Pemerintah Kota Malang (Pemkot Malang) memberlakukan kebijakan dalam  meminimalisasi  penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemkot  Malang dalam  menangani  pandemic  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat.  Ada  beberapa kebijakan selama pandemi ini yang sudah diberlakukan di Kota Malang (lihat tabel 1).
Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Menangani Pandemi Covid-19
Mulai 17 Mei 2020 – 30 Agustus 2021 Tanggal Kebijakan 17 - 30 Mei 2020 PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pertama di Malang Raya 11 - 25 Januari 2021 PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama dua jilid 23 Februari - 8 Maret 2021 Perpanjangan kebijakan PPKM mikro 3 - 20 Juli 2021 PPKM darurat 21 - 25 Juli 2021 PPKM level 4 26 Juli – 2 Agustus 2021 Perpanjangan PPKM level 4
3 - 9 Agustus 2021 PPKM level 4 dan penguatan posko PPKM mikro tingkat RW/RT 10 – 30 Agustus 2021 PPKM level 4 31 Agustus - PPKM level 3
Sumber: dari berbagai sumber yang diolah oleh peneliti, 2021
Berbagai  kebijakan  dalam  penanganan  Pandemi  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia mulai dari Pusat sampai daerah. Pemerintah Kota Malang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/305/2020 tentang penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur melakukan kebijakan PSBB mulai  17-30  Mei  2021  dengan  pedoman  PSBB  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Wali  Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 (Febrianto & Astro, 2020). Kebijakan PSBB ini dikeluarkan sebagai strategi meminimalisir penyebaran Covid-19 pada masa libur hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 24-25 Mei 2020.
Selain  kebijakan  PSBB,  Kementrian  Agama  juga  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE) Nomor  15  Tahun  2020 tentang  Panduan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Keagamaan  Di  Rumah Ibadah (kemenag.go.id, 2020). SE ini menekankan pemberlakuan protokol kesehatan di rumah ibadah serta pembatasan Jemaah yang melakukan ibadah secara bersama-sama maksimal 20% dari kapasitas tempat ibadah dan tidak boleh lebih dari 30 orang. SE ini secara tidak langsung juga mengajak tokoh agama untuk berperan serta dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

## 2. Interpretasi Tokoh Agama di Kota Malang Terkait Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 memunculkan berbagai pertanyaan dan interpretasi baik di kalangan pemerintah,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  dan  juga  masyarakat  umum.  Pandemi  yang melanda semua negara di dunia, akhirnya memicu berbagai macam interpretasi bukan hanya dari  sisi  kesehatan,  namun  juga  konteks  sosial,  budaya,  politik  bahkan  ke  arah  konspirasi politik internasional.  Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai macam reaksi, antara lain: pertama, mereka yang percaya Covid-19 sebagai virus yang membahayakan; kedua, mereka menganggap virus ini biasa saja seperti virus flu; ketiga, mereka yang tidak percaya virus dan menganggap sebagai  konspirasi  politik belaka.  Beberapa tokoh  agama di  Kota Malang juga memiliki berbagai macam interpretasi. Bagi tokoh agama Budha memahami pandemi ini lebih pada konteks sosial, dimana pandemi ini merupakan bagian dari perubahan tatanan di dunia. Perubahan dari mobilitas individu yang bebas dan tinggi menjadi terbatas dan harus mematuhi prokes.
Hasil  wawancara  dengan  beberapa  tokoh  agama  Budha  di  Malang  (Romo  Jejen  dan Romo  Bambang)  menyatakan  bahwa  pandemi  ini  merupakan  proses  perubahan  merupakan proses  perenungan  beliau  atas  sabda  terakhir  Sang  Buddha  sebelum  beliau  wafat  yaitu Vayadhammā saṅkhārā appamādena sampādethā'ti (segala yang berkondisi akan lenyap atau mengalami  perubahan,  berjuanglah  dengan  kewaspadaan)  (wawancara,  3  Agustus  2021). Sehingga pandemi ini memang bagian dari kehidupan yang selalu mengalami perubahan, dan manusia  harus  bisa  beradaptasi  dengan  perubahan  tersebut.  Di  samping  itu,  pemahaman pandemic  Covid-19  ini  juga  terkait  pola  hubungan  manusia  dengan  lingkungannya.  Maka menurut Romo Bambang bahwa pandemi ini merupakan ulah manusia sendiri, bukan kutukan Tuhan.    Pola  dan  gaya  hidup  masyarakat  yang  sembrono  dan  kurang  memperhatikan lingkungan menyebabkan munculnya pandemi ini (wawancara, 6 Agustus 2021).
Kedua  tokoh  agama  Budha  di  Kota  Malang  ini  mempunyai  pandangan  yang  hampir sama, dimana kehidupan manusia itu sangat dinamis, dan perubahan yang ada itu juga dampak dari perilaku manusia itu sendiri. Sehingga setiap individu harus beradaptasi dengan perubahan yang  ada  melalui  perubahan  sikap  dan  perilaku  bukan  hanya  antar  manusia,  tapi  hubungan manusia  dengan  lingkungannya  (baca:  alam)  juga  harus  berubah.  Sehingga  Menurut  Romo
Bambang jika terinfeksi Covid-19 maka harus terbuka dan menginformasikan kondisinya agar masyarakatnya  di  sekitarnya  juga  bisa  membatasi  interaksi  secara  langsung  sehingga  bisa memutus penyebaran virus ini. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi ini bukan hanya terkait masalah  kesehatan,  tapi  juga  merubah  pola  interaksi  sosial  antara  manusia,  serta  manusia dengan lingkungannya.
Bapak YV (Tokoh agama Katholik, di Malang) juga menekankan bahwa pandemi ini sebagai  wabah  penyakit,  namun  dalam  mengatasinya  diperlukan  kepedulian  sosial  antar masyarakat (wawancara, 11 Agustus 2021). Selain itu, menurut Bapak YV, untuk mengakhiri wabah ini umat juga harus mematuhi kebijakan pemerintah dan disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Hal yang sama juga dikatakan Hima yang tinggal di pesantren, selama ini kyai dan bu nyai selalu menekankan untuk mematuhi protokol kesehatan serta makan yang banyak (wawancara,  15  Agustus  2021).  Bahkan  bu  nyai  juga  memberi  vitamin  pada  santrinya  agar kondisinya tetap fit selama di pesantren. Hal ini dikarenakan pengasuh pesantren mempunyai pandangan bahwa pandemi ini sebagai  sebuah wabah penyakit. Dalam komunitas pesantren meskipun  melihat  pandemi  ini  sebagai  wabah  penyakit,  namun  pendekatan  yang  dilakukan bukan hanya medis saja tapi juga melalui pendekatan agama dengan memperbanyak dzikir dan berdoa.  Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  tokoh  agama  Islam,  Bapak  MA,  yang  tergabung  di FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Malang.
Oleh  karena  itu  dalam  penanganan  Pandemi  Covid-19  ini  program  dan  kebijakan FKUB bersinergi kebijakan-kebijakan pemerintah, serta berperan aktif dalam mengkomunikasikan persoalan-persoalan di akar rumput terkait dengan penanganan pandemi. Selain itu FKUB juga berjejaring  dengan Pemerintah Daerah Kota Malang, dinas kesehatan dan tokoh-tokoh masyarakat tegas Bapak MA (wawancara, 2 November 2021).

## 3. Peran Tokoh Agama dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Peran tokoh agama dalam penanganan pandemi bisa dilihat dari berbagai macam model pelaksanaan  peribadatan,  kegiatan  keagamaan,  isi  ceramah/khutbah/ dharmawacana yang disampaikan ke umat atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan terkait penanganan pandemi Covid-19. WHO juga merekomendasikan agar semua negara melibatkan tokoh agama dalam penanganan  Covid-19.  Hal  ini  dikarenakan  tokoh  agama  bisa  aktor  yang  berpotensi menyampaikan  pesan  kesehatan,  khususnya  himbauan  untuk  meminimalisasi  penyebaran Covid-19  kepada  umatnya.  Sehingga  diharapkan  tokoh  agama  bisa  menjadi  komunikator kesehatan dalam upaya penanganan pandemi ini. Ada beberapa peran yang dilakukan tokoh agama  di  Kota  Malang  dalam  menangani  pandemic  ini  antara  lain:  melakukan  pembatasan dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan lain di tempat-tempat ibadah; menghimbau dan  mengontrol  umatnya  untuk  mematuhi  prokes  melalui  baik  melalui  ceramah/  khutbah/ dharmawacana atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya; serta menghimbau umatnya untuk melakukan vaksinasi.
a.   Melakukan  Pembatasan  Dalam  Pelaksanaan  Ibadah  Dan  Kegiatan  Keagamaan  Lain  Di Tempat-Tempat Ibadah
Pandemi  Covid-19  telah  merubah  kebiasaan  dan  perilaku  baik  pada  tingkat  individu maupun  sistem  di  masyarakat.  Pola  interaksi  antar  individu  dan  aktivitas  sehari-hari  yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka berubah menjadi dilakukan secara online melalui  berbagai  macam  media  daring.  Bukan  hanya  kegiatan  bekerja  dan  sekolah  yang dilakukan secara blended (offline dan online) bahkan murni online, namun kegiatan keagamaan dan beribadah juga dilakukan secara blended atau bahkan online saja. Pada awal pandemi masih dilakukan kegiatan ibadah di Vihara secara blended dengan tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan  (Prokes)  termasuk  sarana  prasarana  yang  ada  di Vihara  juga  memenuhi  prokes.  Untuk  yang  datang  langsung  ke  Vihara  selain  dibatasi jumlahnya, juga menyarankan usia lanjut usia 60 tahun ke atas untuk mengikuti secara online.
Pada  awalnya  peribadatan  secara  online  dilakukan  dengan  memakai  google  meet  yang kemudian  diupload  di  Youtube.  Kemudian  ada  salah  satu  umat  Budhis  yang  berlangganan zoom, maka pihak Vihara dipinjami link zoom tersebut, sehingga proses ibadah bisa dilakukan melalui zoom. Jaringan yang dimiliki oleh pengurus Vihara dan kepercayaan yang tertanam di antara mereka membuat perubahan proses ibadah selama pandemi bisa dilakukan dengan baik. Meskipun  tetap  beberapa  kegiatan  di  Vihara  ditiadakan  selama  pandemic  seperti  kegiatan sekolah Minggu untuk anak-anak demi menjaga keamanan dan membatasi penyebaran Covid- 19. Hal yang sama juga terjadi pada peribadatan yang dilakukan oleh umat Katolik, dimana saat  pandemi  kegiatan  keagamaan  dilakukan  secara blended .  Kegiatan  misa  di  Gereja  bisa diikuti secara online dan offline dengan peserta yang terbatas, menurut Dewi (wawancara, 8 Agustus  2021).  Selain  itu  untuk  lansia  tidak  diperkenankan  untuk  mengikuti  misa  secara offline, dimana mereka akan dikunjungi oleh asisten imam untuk memberikan asupan rohani.
Kondisi kegiatan di Gereja yang disampaikan oleh Dewi sejalan yang dikatakan oleh tokoh agama Katolik, Bapak YV yang bertugas di Gereja Santo Yohanes Permadi Janti. Pada awal pandemi, bulan Maret - Mei 2020, pelaksanaan Misa dilakukan online secara keseluruhan dimana seorang imam sendirian atau kadang dibantu seorang imam lain untuk memimpin Misa di  Gereja,  dan  seluruh  umat  mengikuti  secara  online.    Setelah  Mei  2020,  pelaksanaan  misa dilakukan  dengan  dual  mode  atau blended .  Menurut  Bapak  YV  segala  aktivitas  di  Gereja berdasarkan kebijakan pemerintah, dimana pada saat PPKM berlaku, umat boleh beribadah di Gereja  hanya  25  persen  dari  total  kapasitas  Gereja  (wawancara,  11  Agustus  2021).  Selain lansia, anak-anak juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti misa secara offline di Gereja.
Namun demikian sebelum PPKM 3 Juli 2021, paroki St. Yohanes Pemandi Janti juga pernah  melaksanakan  misa  full  online.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  pejabat  Gereja  dan sejumlah  umat  teridentifikasi  positif  Covid-19.  Sehingga  untuk  menghindari  penyebaran Covid-19  maka  pihak  Gereja  tidak  memperkenankan  umat  untuk  menghadiri  misa  secara offline  terbatas  sebagaimana  sebelumnya.  Pada  saat  PPKM  darurat  diumumkan  oleh pemerintah  sejak  tanggal  3  Juli  2021,  Gereja  melakukan  misa  secara  online  menggunakan aplikasi zoom dan di-streaming-kan melalui youtube.
Hal berbeda terjadi pada umat Hindu, dimana selama pandemi proses persembayangan tetap dilakukan secara langsung di Pura, dimana segala sarana prasarana sesuai dengan prokes juga disediakan seperti: sabun dan tempat cuci tangan, tisu serta hand sanitezer, sebagaimana dikatakan  oleh  Penjor  (wawancara,  8  Agustus  2021).  Umat  yang  datang  ke  Pura  harus mematuhi prokes dan tetep melakukan social distancing. Untuk itu pengurus Pura mengatur kedatangan umat secara bergelombang dalam rangka memecah kerumunan di Pura. Selain itu beberapa  kegiatan  yang  biasanya  diadakan  di  Pura  juga  ditiadakan  seperti  rapat  rutin  setiap minggu,  pertemuan  paguyuban  atau  temu  kangen  keluarga  di  rantauan,  dan  sekolah  agama yang biasanya dilakukan di Pura. Umat juga dihimbau untuk mengurangi kedatangan di Pura, karena mereka bisa melakukan sembahyang di pelakiran yang ada di rumah. Jika umat ingin sembahyang ke Pura maka wajib mematuhi prokes.
Situasi  yang hampir sama dengan umat Hindu juga terjadi pada umat  Islam,  dimana pelaksanaan  sholat  di  Mushola  atau  Masjid  masih  tetap  dilakukan  secara  langsung.  Sarana prasarana  untuk  mendukung  pelaksanaan  prokes  juga  disediakan  baik  di  Masjid  maupun Musholla, seperti tempat cuci tangan dan handsanitazer. Selain itu juga tetap dilakukan social distancing pada saat sholat berjamah dimana shofnya agak longgar. Di samping itu, kondisi yang hampir sama dengan umat agama lain adalah kegiatan di tempat Ibadah, dimana kegiatan yang  cenderung  memunculkan  kerumunan  akhirnya  diliburkan  dulu.  Seperti  yang  terjadi  di Masjid  yang  ada  di  lingkungan  pesantren  yang  biasanya  ada  pengajian  rutin  setiap  minggu yang  juga  bisa  dihadiri  masyarakat  sekitar  bahkan  dari  luar  kota,  di  masa  pendemi  ini diliburkan menurut penuturan Bayu (wawancara, 1 Agustus 2021).
b.   Menghimbau Dan Mengontrol Umatnya Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Dengan  kegiatan  keagamaan  selama  pandemi  cenderung  dibatasi  dengan  dilakukan secara blended atau  bahkan  sepenuhnya  dilakukan  secara  online,  maka  ceramah/  khutbah/ dharmawacana  oleh  para  tokoh  agama  juga  disampaikan  secara  online.  Meskipun  tetap  ada topik khusus yang disampaikan terkait dengan ajaran agama, namun para tokoh agama juga selalu menyampaikan pesan khusus kepada umatnya terkait dengan penanganan pandemi ini. Para tokoh agama bukan hanya memberikan himbauan, namun juga selalu memperhatikan dan mengontrol  umatnya  dalam  melaksanakan  prokes.  Bahkan  menurut  Dewi,  ketika  mengikuti misa  luring  yang  diadakan  terbatas,  pihak  Gereja  juga  menginformasikan  mekanisme pelaksanaan  misa  termasuk  prosedur  untuk  penerimaan  hosti  [roti  kudus]  itu  sudah  diatur termasuk kapan masker bisa dibuka pada saat penerimaan hosti. Selama ini kebijakan di Gereja juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, jadi kebijakan di Gereja juga disesuaikan.
Penyesuaian  antara  aturan  di  tempat  ibadah  dan  kebijakan  pemerintah  menunjukkan bagaimana  sinergi  dan  komunikasi  antara  tokoh  agama  dengan  pemerintah.  Jaringan  dan informasi yang dimiliki oleh tokoh  agama menjadi  hal  penting untuk mendorong kebijakan yang  bisa  membatasi  penyebaran  Covid-19.  Aturan-aturan  dan  norma-norma  yang  didesain oleh  tokoh  agama  juga  mempunyai  dampak  yang  signifikan  pada  umat,  khususnya  terkait dengan  kepatuhan  pada  prokes,  pembatasan  melakukan  aktivitas  di  tempat  ibadah  dan  lain sebagainya. Kepercayaan umat kepada tokoh agama membuat himbauan-himbauan dari tokoh agama  yang  mendukung  kebijakan  pemerintah  menjadi  lebih  efektif  dalam  penanganan pandemi ini.
Pada  umat  Islam  juga  biasanya  ada  himbauan-himbauan  oleh  tokoh  agama.  Pada komunitas pesantren, himbauan untuk  mematuhi prokes dilakukan oleh pengasuh pesantren baik kiai ataupun bu nyai, serta para ustadz. Selain itu para pengurus pesantren yang biasanya berasal dari santri sendiri, juga berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi prokes. Agak berbeda pada komunitas Muslim yang di luar pesantren, dimana selain tokoh agama dan takmir Masjid, para ketua RT atau RW juga aktif melakukan sosialisasi dan himbauan untuk mematuhi Prokes. Himbauan mematuhi prokes di Masjid biasanya dilakukan pada saat sholat Jum’at. Sedangkan ketua RT atau RW biasanya mengingatkan warga terkait Prokes melalui whatsapp group RT atau RW. Hal di atas menunjukkan sinergi yang dibangun antara  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  dalam  menyampaikan  pesan-pesan  kesehatan  ke masyarakat.  Kedua tokoh sama-sama mempunyai  modal sosial  yang bisa bermanfaat  dalam penanganan  pandemi  ini.  Keduanya  juga  bisa  menjadi  komunikator  kesehatan  ke komunitasnya atau ke umatnya, sehingga angka penyebaran Covid-19 bisa diminimalisasi. c.   Menganjurkan dan memfasilitasi umat untuk melakukan vaksinasi
Sejak  13  Januari  2021,  pemerintah  Indonesia  sudah  melakukan  program  vaksinasi Covid-19 dosis pertama dengan menggunanakan vaksin sinovac. Program vaksinasi ini juga direspon  positif  para  tokoh  agama,  dimana  mereka  menganjurkan  para  umatnya  untuk mengikuti vaksinasi ini. Meskipun tempat-tempat ibadah tidak menyelenggarakan vaksinasi, para  tokoh  agama  atau  pengurus  tempat  ibadah  bekerja  sama  dengan  instansi  lain  dalam menyelenggarakan vaksinasi.
Jaringan  yang  dimiliki  oleh  tokoh  agama  menjadi  salah  satu  modal  sosial  yang digunakan  untuk  memfasilitasi  umatnya  dalam  mendapatkan  informasi  tentang penyelenggaraan  vaksinasi.  Umat  di  dalam  agama  itu  sendiri  juga  bisa  menjadi  salah  satu jejaring dalam komunitas umat beragama itu sendiri yang itu bisa membentuk bonding di intern mereka.  Menurut  Putnam  (1994)  melalui bonding  social maka  akan  terbentuk  ikatan  sosial yang kuat yang cenderung mengikat di dalam kelompok tersebut, dan bersifat eksklusif. Hal ini akan membentuk modal sosial yang kuat diantara umat beragama. Umat yang mempunyai posisi juga bisa menjadi bridging komunitas beragama ini dengan instansi lain. Dimana dalam konteks yang dijelaskan oleh Penjor, bahwa umat Hindu yang dari TNI AD dan AU ini yang
kemudian  menjadi bridging dengan  AURI  (Angakatan  Udara  Republik  Indonesia)  dalam penyelenggaraan  vaksinasi.  Melalui bridging social ini,  maka  bisa  menjembatani  berbagai kelompok sosial yang beragam, dan bersifat inklusif.
Kondisi yang hampir sama juga pada komunitas Katolik, dimana jaringan yang ada di intern umat Katolik dengan bonding yang kuat sehingga bisa berjejaring dengan rumah sakit atau  Puskesmas  dalam  membantu  umatnya  untuk  mendapat  vaksinasi.  Umat  Katolik  yang berprofesi  sebagai  perawat  secara tidak langsung  menjadi bridging antara  tokoh  agama dan pengurus  Gereja,  khususnya  satgas  Covid-19  di  Gereja,  dengan  pihak  rumah  sakit  dan Puskesmas. Walaupun penyelenggaraan vaksinasi kuotanya terbatas, namun menurut Bapak YV  itu  sangat  membantu,  sehingga  pihak  Gereja  tetap  bisa  memberi  informasi  dan memfasilitasi umat yang akan melakukan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini jejaring yang dimiliki oleh tokoh agama berkontribusi dalam memperlancar pelaksanaan vaksinasi bagi umatnya. Pada komunitas Muslim sendiri tokoh agama juga berjejaring dengan pemerintahan desa dan juga Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat dari penjelasan Ima berikut yang menyatakan bahwa di pesantren dimana dia belajar melaksanakan vaksinasi beberapa kali baik mengikuti program yang diadakan oleh kelurahan maupun menyelenggarakan secara mandiri.
Dalam penanganan pandemi ini sinergi tokoh agama dengan umatnya sangat diperlukan sehingga  memunculkan bonding diantara  mereka  dengan  upaya  yang  serentak  untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Bonding social muncul di intern kelompok beragama yang kemudian memunculkan tujuan bersama yang cenderung mengikat di antara anggotanya karena  didasarkan  atas  berbagai  kesamaan,  serta  lebih  mengutamakan  solidaritas  dan kepentingan  dalam  kelompok  yang  cenderung  eksklusif.  Masyarakat  Indonesia  yang  plural dengan berbagai macam agama yang ada menjadi penting adanya forum atau organisasi yang bisa menjadi briging di antara umat beragama ini, salah satunya adalah FKUB. Bridging social lebih menekan penyatuan dari berbagai setting sosial yang berbeda, dan berusaha menyatukan kepentingan  yang  berbeda  dari  masing-masing  angota  kelompok. Bridging  social mampu menghubungkan berbagai konteks eksternal dan informasi yang luas untuk membangun tujuan bersama. Dalam hal ini melalui FKUB, tokoh lintas agama bisa melakukan komunikasi dan berkoordinasi  dalam  penanganan  pandemi.  Selain  itu  FKUB  juga  berperan  aktif  dalam menyampaikan  dan  mendukung  kebijakan  pemerintah  dalam  meminimalisasi  penyebaran Covid-19. Kondisi ini memunculkan linking social antara umat beragama melalui tokoh agama dengan pemerintah. Linking social merupakan hubungan yang terjalin secara vertikal di antara individu atau kelompok yang mempunyai status sosial yang berbeda.
Keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan Pandemi sangat dibutuhkan, terutama dalam hal ini tokoh agama baik yang ada di intern komunitas beragama itu sendiri maupun tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB Kota Malang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Putnam (1994) keterlibatan agama, dalam hal ini tokoh agama, dalam modal sosial dapat menghasilkan  jenis-jenis  jaringan,  norma,  dan  hubungan  yang  membantu  individu  dan masyarakat mencapai tujuan-tujuan kolektif. Dimana tujuan kolektif dalam hal ini yang akan dicapai adalah meminimalisasi penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat yang multikultural. Linking social dan bridging  social yang sudah terbentuk  antara umat beragama, FKUB dan pemerintah  akan  bermanfaat  dalam  jangka  Panjang  dalam  menghadapi  berbagai  perubahan sosial di masyarakat yang sangat dinamis.

## 4. Peran ‘Kontroversi’ Tokoh Agama dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Namun demikian, tidak semua tokoh agama mempunyai peran yang signifikan dalam penanganan pandemi. Ada juga tokoh agama yang tidak percaya dengan adanya pandemi ini, sehingga  mereka  tetap  melakukan  kegiatan  seperti  biasanya  tanpa  mematuhi  protokol kesehatan. Ketika ada warga mengalami sakit yang mengarah ke gejala Covid-19 seperti batuk, demam dianggap biasa saja, dan semua orang tetap menganggap Covid-19 tidak ada sehingga
mereka tetap menjenguk tetangga yang sakit pun tanpa Prokes. Baru ketika ada warga yang sakit  dan  saat  pergi  ke  rumah  sakit  diswab  dengan  hasil  positif  kemudian  dibawa  ke  isoter, beberapa kegiatan kemudian diliburkan untuk sementara waktu.
Ketika seorang tokoh  agama menganggap pandemi ini sebagai  hal  yang biasa, maka masyarakat  juga  akan  mengamininya.  Sehingga  konsekwensinya  ada  pada  kepatuhan masyarakat dalam melakukan Prokes, karena ini merupakan perubahan dari pola interaksi di masyarakat  yang  biasanya  tanpa  masker  dan  tanpa social  distancing .  Sementara  pada  saat pandemic  ini  interaksi  yang  dilakukan  harus  mematuhi  3M  (Mencuci  tangan,  Memakai Masker, dan Menjaga Jarak), atau bahkan 5M (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mengurangi mobilitas, dan Menjauhi kerumunan). Ketikan pola baru ini tidak dipatuhi maka dikhawatirkan bisa menyebarkan Covid-19. Kondisi ini hampir sama dengan yang terjadi di Korea Selatan, Hindia Barat, Amerika dimana tokoh agama masih menganjurkan kebaktian secara langsung di Gereja tanpa mematuhi Prokes, karena jika tidak mengikuti kegiatan secara langsung dianggap imannya kurang kuat (Bodenbender, 2020; Newman, 2020; Yee, 2020).
Pandangan tokoh agama yang cenderung tidak melihat Pandemi Covid-19 itu dari isu kesehatan  secara  global,  dan  dianggap  sebagai  penyakit  biasa  yang  tidak  membahayakan dirinya maupun orang lain, maka cenderung tidak mau melakukan perubahan pola hidup dan dalam berinteraksi. Kondisi ini memicu munculnya cluster Covid-19. Situasi ini bukan hanya terjadi di Kota Malang saja, beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, serta beberapa kota di Jawa  Barat,  Sulawesi  Selatan  juga  muncul  kluster  Covid-19  dari  kegiatan  keagamaan  yang dilakukan  secara  langsung  tanpa  mengindahkan  Prokes.  Dalam  konteks  di  Indonesia,  tokoh agama masih mempunyai peran yang kuat dan sentral termasuk dalam mempengaruhi umatnya dalam  mematuhi  Prokes.  Untuk  itu  menjadi  penting  melihat  konteks  epidemiologi  dengan perilaku  beragama  dari  umat  yang  banyak  dipengaruhi  oleh  tokoh  agamanya  (Bavel  et  al., 2020; Wildman et al., 2020).
Hal ini sebenarnya perlu keterlibatan dari tokoh-tokoh agama baik di intern agama itu sendiri  maupun  lintas  agama  untuk  berkoordinasi  dan  berkomunikasi  dalam  penangan pandemic ini. Sehingga jika ada pendapat yang berbeda dengan tokoh agama yang lain dan/atau kebijakan  pemerintah  bisa  diselesaikan  secepatnya,  dan  umat  juga  tidak  mengalami kebingungan di masa pandemi ini. Dalam penanganan Pandemi ini, FKUB berusaha menjalin komunikasi baik antar umat beragama atau di intern umat mereka sendiri agar upaya kolektif untuk mengatasi penyebaran Covid-19 bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan menurut Riris, pihak  Kementrian  Agama  juga  berusaha  untuk  mendekati  para  pengurus  Masjid  ini  untuk memberikan pemahaman dan melakukan sosialisasi tentang Covid-19, namun usaha mereka belum membuahkan hasil (wawancara, 9 September 2021). Hal ini dikarenakan pihak pengurus Masjid cenderung menutup diri. Bahkan himbauan dari Satgas Covid yang ada di kelurahan maupun  RT/RW  juga  tidak  mereka  patuhi,  dan  pihak  Satgas  juga  tidak  berani  memaksa, mereka  lebih  cenderung  menyampaikan  saja.  Lebih  lanjut  Riris  juga  mengatakan  bahwa masyarakat melihat Pandemi ini memang tidak focus pada penyakitnya, namun lebih pada efek yang timbulkan oleh Pandemi ini dimana mereka kehilangan pekerjaan karena PHK di tempat kerjanya  (wawancara,  9  September  2021).    Sehingga  frustasi  yang  mereka  rasakan diungkapkan  melalui  perilaku  bahwa  Covid-19  ini  tidak  ada,  dan  tidak  mau  mengikuti perubahan pola hidup dan pola interaksi dalam meminimalisasi penyebaran virus ini.
Kontroversi peran tokoh agama dalam penanganan pandemi yang tidak sejalan dengan kebijakan  penerintah  membuat bonding  social di  dalam  umat  menjadi  tidak  kuat.  Hal  ini dikarenakan umat juga masih menaruh kepercayaan pada tokoh agama dan cenderung bersikap taklid (mematuhi  saja  tanpa  bersikap  kritis),  namun  di  sisi  lain  ada  juga  umat  yang mempertanyakan apa yang dipahami tokoh agama bertolak belakang dengan informasi mereka dapatkan dari Satgas Covid-19 yang ada di RT/RW, serta informasi dari luar seperti dari media massa,  media  sosial  dan  tenaga  medis.  Bagi  umat  yang  menaruh  kepercayaan  pada  tokoh
agama, maka mereka cenderung tidak mematuhi prokes dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya.  Sementara  umat  yang  mempunyai  jaringan  intelektual  atau  medis  di  luar lingkungannya, maka lebih mematuhi prokes meskipun mendapat stigma dari masyarakat di sekitarnya karena dianggap takut Covid.
Begitu juga kaitannya briging social dan linking social juga tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tokoh agama cenderung tertutup dengan orang luar dan menganggap mereka mempunyai otoritas dalam menentukan sikapnya untuk menghadapi pandemi ini. Peran tokoh  agama  yang  kontroversial  justru  menunjukkan  modal  sosial  yang  dimiliki  oleh  tokoh agama  tersebut  lemah,  serta  merugikan  ummatnya  dalam  mengatasi  pandemi  ini,  karena lemahnya bonding social di internal umat beragama itu sendiri, serta tidak ada bridging social dengan  komunitas  lain  dan linking  social dengan  pemerintah.  Situasi  yang  muncul  adalah eksklusifitas yang merugikan umat.

## Kesimpulan
Berbagai macam interpretasi tokoh agama terkait pandemi Covid-19 ini, secara tidak langsung juga mempengaruhi peran yang dilakukannya dalam minimalisir penyebaran Covid- 19.  Pertama,  pandemi  dipahami  sebagai  bagian  perubahan  sosial  yang  dinamis  terkait hubungan manusia dengan lingkungannya, maka dalam menangani pandemi lebih ditekankan untuk beradaptasi dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19 dengan mengubah gaya hidup dan  mematuhi  Prokes.  Kedua,  pandemi  dipahami  sebagai  wabah  penyakit,  sehingga  harus dilakukan  penanganan  secara  ilmiah  dan  mematuhi  kebijakan  pemerintah.  Di  samping  itu sebagai  umat  beragama  perlu  melakukan  pendekatan  secara  religi  dengan  berdoa  dan bersyukur.  Pemahaman  tersebut  mendorong  tokoh  agama  untuk  berperan  secara  signifikan dalam penanganan pandemi, antara lain: melakukan pembatasan dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan  keagamaan  di  tempat-tempat  ibadah,  menghimbau  dan  mengontrol  umatnya  untuk mematuhi  Prokes,  menganjurkan  dan  memfasilitasi  umatnya  untuk  melakukan  vaksinasi. Pandemi ini juga menuntut para tokoh agama dan umatnya untuk melakukan perubahan serta beradapatasi dengan teknologi dalam melakukan peribadatan secara on-line.
Modal sosial yang dimiliki oleh tokoh agama berperan dalam penanggulangan pandemi ini, baik itu berupa jaringan, norma, dan kepercayaan. Kuatnya modal sosial ini memunculkan bonding diantara  umat  beragama,  serta linking antara  umat  beragama  melalui  tokoh  agama dengan  pemerintah  daerah,  dinas  kesehatan  serta  lembaga  pemerintah  lainnya. Linking bisa berjalan dengan baik atas dukungan FKUB yang menjadi bridging antara umat beragama dan pemerintah.  Namun  demikian  tidak  semua  tokoh  agama  mempunyai  peran  yang  signifikan dalam  penanganan  pandemi.  Ada  juga  beberapa  tokoh  agama  yang  melakukan  peran kontroversi dalam upaya penanganan pandemi. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempercayai adanya  Covid-19.  Peran  kontroversi  ini  membuat bonding diantara  umat  tidak  kuat,  serta lingking dan bridging pada  komunitas  ini  juga  tidak  berjalan  efektif  karena  tokoh  agama cenderung eksklusif.

## Daftar Pustaka
Agetya, A., & Haikal. (2021, January 11). Tidak Hanya Pejabat, Vaksin Kota Malang Akan Diberikan Kepada Sejumlah Tokoh . Nusadaily.Com. Retrieved from https://nusadaily.com/regional/tidak-hanya-pejabat-vaksin-kota-malang-akan- diberikan-kepada-sejumlah-tokoh.html
Aje.  (2020,  February  24).  J elang  Pilkada  Kabupaten  Malang,  Tokoh  Agama  dan  Tokoh Masyarakat  Komitmen  Jaga  Kerukunan .  Nusadaily.Com.  Retrieved  from https://nusadaily.com/regional/jelang-pilkada-kabupaten-malang-tokoh-agama-dan- tokoh-masyarakat-komitmen-jaga-kerukunan.html
Aminudin, M. (2021). Angka Kematian Covid-19 Malang Raya Tertinggi di Indonesia . Dipetik Agustus  5,  2021,  dari  news.detik.com:  https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d- 5119713/angka-kematian-covid-19-malang-raya-tertinggi-di-indonesia
Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., … Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature human behaviour , 4 (5), 460-471.
Bodenbender, S. (2020). The Role of Religious Leaders in Conflict Transformatio n. Suffolk Nwes-Herald, pp. 7–9.
Coleman, J. S. (1988). Social Capital In The Creation Of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120 . https://doi.org/10.1086/228943
Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., … Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of  January  to  March  2020. Progress  in  Disaster  Science,  6(march). https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091
Febrianto,  V.,  &  Astro,  M.  (2020). Malang  Raya  Segera  Masuki  Masa  Transisi  Usai Pelaksanaan PSBB . Dipetik Agustus 5, 2021, dari antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/1519165/malang-raya-segera-masuki-masa- transisi-usai-pelaksanaan-psbb
Hartik,  A.  (2020,  August  11). Penjemputan  Paksa  Jenazah  Covid-19,  Wali  Kota  Malang Kumpulkan Tokoh Agama.
Kumparan.Com. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2020/08/11/20001671/penjemputan-paksa-jenazah- Covid-19-wali-kota-malang-kumpulkan-tokoh-agama?page=all
Ikhwan, H., & Yulianto, V. I. (2020). H ow religions and religious leaders can help to combat the  COVID-19  pandemic:  Indonesia’s  experience .  The  Conversation,  1–3.  Retrieved from https://theconversation.com/how-religions-and-religious-leaders-can-help-to- combat-the-Covid-19-pandemic-indonesias-experience-140342
Marshall, K. (2016). Case Study: Responding To the Ebola Epidemic in West Africa : What Role Does Religion Play ? Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, 1, 1– 20.
Miller, J. (2020, July 7). How are religious groups responding to the coronavirus pandemic?
USCNews,  pp.  1–6.  Retrieved  from  https://news.usc.edu/168381/religious-groups- coronavirus-pandemic-religion-passover-easter/
Newman,  M.  (2020). To  finnd  meaning  in  a  pandemic,  top  religious  leaders  offer ‘Coronaspection .’ The Times of Israel, 1–7. Pennisi,  E.  (2020). Does  Religion  Infuence  Epidemics ?  More  from  News .  AAAS  Science Magazine, 8, 1–7.
Putnam,  R.  D.  (1993). Making  Democracy  Work:  Civic  Traditions  in  Modern  Italy .  New Jersey: Princeton University Press.
Putnam, R. D. (1994). Social Capital and Public Affairs. Buletin of the American Academy of Arts and Science, 47(8), 5–19.
Wildman, W. J., Bulbulia, J., Sosis, R., & Schjoedt, U. (2020). Religion and the COVID-19 pandemic . Religion, Brain and Behavior, 10(2),
115–117.
https://doi.org/10.1080/2153599X.2020.1749339
World  Health  Organisation.  (2020). Risk  communication  and  community  engagement readiness and initial response for novel coronaviruses (nCoV) . Who, 1(January), 1–3. Retrieved from WHO/2019-nCoV/RCCE/2020.2
Yee, V. (2020). In a Pandemic, Religion Can Be a Balm and a Risk . The New York Times. Retrieved  from  https://www.nytimes.com/2020/03/22/world/middleeast/coronavirus- religion.html