Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 2, Desember 2016

## Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan
Abdul Malik Syafe’i Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: maliksyafei@gmail.com

## Abstract
One of the issues still being debated today is the women testimony, specially in marriage. Previous study found that in the KHI women are not be able to be a witness. As stated in article 25 of KHI “That may be designated as a witness in the marriage contract is a Islam male,  fair,  understanding,  mature,  uninterupted  memory  and  is  not  deaf  or  hard  of hearing”. By using the normative legal research methode (juridical) with statute approach and using content theory as legal materials analysis techniques. This study found that the KHI has used by the headman as referenced in determining marriage witness, in that found there  were  many  drawbacks,    in  addition  it  was  look  like  a  breakdown  of  The  Marriage Law  No  1  of  1974, as  well  as the  basics  of  the  article is  almost  entirely  abstracted  from Fiqh  Syafiiyah  books.  In  fact,  the  Qur'an  and  the  hadith  are  not  forbid  women  to  be witness. Likewise in the Constitution, women have the equality before the law. For that we need  the  deconstruction  of  KHI  Article  25  by  providing  opportunities  for  women  to witness the marriage. Considering that The KHI is part of the rules of law, accordingly for reform it should be made by the president himself as an executive or judicial review to the Constitutional Court.
Keywords: deconstruction, article 25 of  The Islamic Law Compilation, women testimony in marriage.

## Abstrak
Salah  satu  permasalahan  yang  masih  diperdebatkan  adalah  mengenai  kesaksian perempuan,  khususnya  dalam  bidang  Perkawinan.  Dalam  penelitian  ini    menemukan, dalam  KHI  perempuan  tidak  boleh  menjadi  saksi.  Sebagaimana  tertulis  dalam  pasal  25 KHI.  “ Yang  dapat  ditunjuk  menjadi  saksi  dalam  akad  nikah  ialah  seorang  laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli ”. Dengan menggunakan metode hukum normatif (penelitian yuridis) dengan pendekatan perundang- undangan  ( Statute  Approach )  serta  menggunakan  content  theory  sebagai  teknik  analisis bahan  hukum.  Penelitian  ini  mendapatkan  bahwa  KHI  yang  dijadikan  rujukan  penghulu dalam menentukan  saksi  perkawinan terdapat  banyak  kelemahan,  selain  muatannya  yang seolah  hanya  di breakdown dari  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  juga dasar-dasar  pasal  tersebut  hampir  keseluruhannya  diintisarikan  dari  kitab-kitab  fikih s yafiiyah yang kemudian dijadikan  rujukan . Padahal al-Qur’an dan hadis tidak melarang perempuan menjadi  saksi.  Begitu  juga  secara  konstitusi,  perempuan memiliki  kedudukan yang  sama  dimata  hukum.  Untuk  itu  perlu  adanya  dekontruksi  pasal  25  KHI  dengan
Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
memberikan  kesempatan  kepada  perempuan  menjadi  saksi  perkawinan.  Mengingat  KHI bagian  dari aturan  perundang-undangan,  maka  untuk  memperbaharuinya  harus  dilakukan oleh  presiden  sendiri  sebagai executive  review atau judicial  review ke  Mahkamah Konstitus.
Kata Kunci: Dekontruksi, Pasal 25 KHI, Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan.
Pembahasan  mengenai  perempuan  sudah  lama  menjadi  perdebatan,  seakan  sulit  untuk dibatasi,  pergolakannya  menembus  seluruh  aspek  kehidupan.  Tidak  hanya  dalam  aspek sosiologis,  bahkan  dalam  presfektif  teologis  persoalan  mengenai  perempuan  dikaitkan dengan budaya patriarki sehingga mempengaruhi setiap produk fikih yang lahir.
Salah  satu  permasalahan  yang  masih  diperdebatkan  adalah  mengenai  kesaksian perempuan,  khususnya  dalam  bidang  pernikahan.  Perlu  diketahui  bahwa  kehadiran  saksi merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu setiap perkawinan harus disaksikan  oleh  dua  orang  saksi,  sebab  fungsi  adanya  saksi  adalah  untuk  mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi dikemudian hari (Ali, 2006: 20).
Sistem  patriarkhal  yang  membingkai  beberapa  produk  fikih  kemudian  diadopsi menjadi hukum positif di Indosesia. Salah satu produk hukum tersebut adalah Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  yang  diterbitkan  melalui  Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991. Hingga  saat  ini,  KHI  masih  banyak  dikaji  baik  oleh  kalangan  akademisi  maupun  para pengamat  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  di  satu  sisi  KHI  dianggap  lahir  dari  fenomena “negara”  Orde  Baru  yang  artinya  pembentukan  KHI  tidak murni dari  upaya  kepentingan pemerintah semata bukan demi mengakomodir kebutuhan umat Islam, adapun di sisi lain kehadirannya  memang  diharapkan    sebagai  eksistensi  umat  muslim  setelah  panasnya tekanan di masa Orde Lama.
Tidak  mengherankan  bila  dalam  KHI  ditemukan  adanya  pasal  yang mengakomodir fikih tapi menafikan pendapat lainnya  yang sesungguhnya sejalan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Salah satunya adalah Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa  “ Yang  dapat  ditunjuk  menjadi  saksi  dalam  akad  nikah  ialah  seorang  laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli ”. Pasal ini  menunjukkan  bahwa,  saksi  merupakan  unsur  yang  urgen  dalam  pernikahan,  bahkan kedudukannya  dapat  menentukan  sah  dan  tidaknya  akad  nikah.  Hanya  saja  yang  patut dicermati adalah keharusan laki-laki yang berperan sebagai saksi dalam akad nikah. Syarat ini banyak dianut oleh ulama madzhab Syafii dan tokoh-tokoh seperti tercantum dalam tiga kitab antara lain Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq (Sabiq, 1997: 58).
Sementara di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan adanya larangan bagi perempuan menjadi saksi. Al-Qur’an lebih banyak membahas mengenai kuantitas saksi dalam kasus- kasus  yang  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  komposisi  saksi,  seperti  yang  penulis temukan dalam QS. Al-Baqarah 282.
Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
                                                                                                                              
                                                 
Artinya:  Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di antaramu).  Jika  tak  ada  dua  oang  lelaki,  Maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
Demikian  pendapat  ulama  yang  tertuang  dalam  Hadis  Nabi  tidak  ditemukan secara  eksplisit  melarang  perempuan  berperan  menjadi  saksi.  Sebab,  dalam  perkawinan ketentuan  menjadi  saksi memiliki  ketentuan  jumlah  saksi, yakni minimal  dua  orang  laki- laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Azzam, 2011: 107).
Fakta di lapangan, berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan bahwa, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPPN) hanya memilih  dan  mencamtumkan  laki-laki  sebagai  saksi.  Ini  tidak  terlepas  dari  doktrin  dan penerapan hukum positif KHI yang menjadi pedoman mereka. Ironisnya, saksi yang dipilih juga bukan orang dekat atau orang yang diisyaratkan menjadi prioritas sebagai saksi. Oleh sebab  itu,  patutlah  apabila  penulis  mengkaji  kembali  ketentuan  saksi  pernikahan  dalam Pasal  25  KHI  dengan  tujuan  mendapatkan  informasi  yang  tepat  mengenai  siapa  yang berhak menjadi saksi dalam akad pernikahan melalui kajian pembaharuan hukum.

## Kesaksian di dalam al-Qur’an
Berdasarkan  pelacakan  yang  telah  dilakukan  melalui  kata  kunci syahadah ,  maka ditemukan bahwa di dalam al-Qur’an terdapat empat puluh tiga kali (43) penggunaan kata tersebut  dengan  varasi  perubahan  bentuk  dan  penggandengan  dengan  kata  ganti  ( dlamir ) (baqi’,  2008:  625-626).  Masing-masing  kata  tersebut  tersebar  dalam  beberapa  ayat  al- Qur’an  mengenai  kesaksian  dalam  perkara-perkara  yang  dianggap  dapat  membawa dampak  jangka  panjang  dan  dibutuhkan  adanya  pembuktian.  Tapi  yang  secara  langsung berbicara kesaksian ada lima ayat, diantaranya dalam perkara wasiat dan waris, pengaduan perbuatan  zina,  transaksi  muamalah  tidak  tunai,  rujuk  dan  thalak.  Untuk  lebih  mudah, penulis paparkan tabel ayat tentang kesaskian dalam al-Qur’an
Tabel. Ayat tentang kesaksian dalam al-Qur’an
Qs : Ayat Perkara Jumlah Saksi Komposisi Saksi QS. al-Baqarah :  282 Muamalah 2 saksi 2  laki-laki  /  1  laki-laki dan 2 perempuan QS. al-Maidah : 106 Wasiat 2 saksi -
Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
QS. al- Māidah : 107 Waris 2 saksi - QS. al- Nūr : 4. Zina 4 saksi - QS. al- Thalāq : 2 Rujuk dan thalak 2 saksi -
Berdasarkan  ringkasan  yang  tersaji  dalam  tabel  di  atas,  maka  dari  sekian  ayat yang  ditemukan  maka  hanya  satu  ayat  saksi  yakni  hanya  pada  QS.  al-Baqarah  ayat  282 yang  menerangkan  adanya  mengenai  komposisi  saksi  berdasarkan  jenis  kelamin.  Selain dari  pada  ayat  tersebut  menyebutkan  kuantitas  saksi  yang  dibutuhkan  tanpa  menyertai komposisinya.
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  dan  janganlah  penulis enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka hendaklah  ia  menulis, dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun daripada  hutangnya,  jika  yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki  (di  antaramu).  Jika  tak  ada  dua  orang  lelaki,  maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai  batas  waktu  membayarnya.  yang  demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu. (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu  perdagangan  tunai  yang  kamu jalankan  di  antara  kamu,  maka  tidak ada  dosa  bagi  kamu, (jika)  kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”
Dalam  surat  al-Baqarah  ayat  282  tersebut  memerintahkan  agar  dalam  transaksi dan kesepakatan dibuat alat bukti sebagai upaya antisipasi munculnya permasalahan akibat transaksi tersebut dikemudian hari. Alat bukti yang dikehendaki dalam perkara ini antara lain: (1) alat bukti tertulis atau; (2) dua orang saksi laki-laki atau; (3) saksi seorang laki- laki  dan  dua  orang  perempuan.  Ayat  tersebut  memberikan  rasio  logis  ( illat )  ketentuan penggantian seorang laki-laki dengan dua orang wanita diharapkan agar saksi wanita yang kedua dapat mengingatkan saksi wanita yang pertama apabila ia lupa.
Jumhur ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang harta  khusunya  mengenai  transaksi  tidak  tunai  agar  menghadirkan  seorang  penulis  yang tidak berasal dari salah satu pihak (ojektif). Seorang penulis transaksi dalam hal ini harus
Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
memiliki  integritas  dan  adil,  menurut  Hasbi  ash-Shiddieqy  bahwa  Tuhan  lebih mengutamakan  sifat  adil  atas  sifat  ilmu,  karena  orang  yang  adil mudah mempelajari  apa yang perlu dilakukan. Tetapi bagi orang yang berilmu namun tidak adil, ilmunya tidak bisa menunjukkan  pada  keadilannya  (Ash-Shiddieqy,  2000:  499).  Sehingga  dapat  diperinci bahwa  sifat  adil  meliputi  kemampuan  dalam  melakukan  sesuatu  secara  tepat,  netralitas, terpercaya dan jujur.

## Kesaksian Dalam Hadis
Meskipun  al-Qur’an  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  keberadaan  saksi  dalam perkawinan,  tapi  ulama  sepakat  saksi  sebagai  syarat  dalam  pernikahan  karena  dalam beberapa  hadis  telah  disebutkan  kedudukan  saksi  dalam  perkawinan.  Setelah  peneliti lakukan penelusuran melalui penelitian terdahulu dan dokumen hadis, ditemukan beberapa hadis tentang kesaksian perempuan. Setidaknya ada tiga klafisifikasi hadis membicarakan tentang saksi yang penulis temukan.

## Kedudukan Saksi dalam Perkawinan
Saksi dalam perkawinan merupakan salah satu di antara empat syarat yang harus dipenuhi dalam  melaksanakan  pernikahan  tercantum  dalam  riwayat  Daruquthni  dalam  kitabnya Sunān Dāruquthnī sebagai berikut:
ٌﺪِﻠَﺨُﻣ  ْﻦِ ﺑ ٌﺪﱠﻤ َﺤُﻣﺎَﻨَ ﺛﱠﺪ َﺣ ˛ َﺸَﺑ  ٍﺪَ ﻟ َو  ْﻦ ِﻣ  ِﻦْﯿَﺴُﺤﻟا  ْﻦِ ﺑ  ِنﺎ َﻤ ْﺣ ﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ  ْي ِز ْو ُﺮَﻤْﻟا  ِﺔَ ﻟ ِءا َو  ْﻮُﺑَ أ  ﺎَﻨَ ﺛﱠﺪ َﺣ ِﺰَﻔَﺘ ْﺤُﻤْ ﻟا  ْﻦِ ﺑ  ٌﺮ ˛ ْﻦِ ﺑ  ِﺮْﯿَ ﺑ ﱡﺰﻟا ﺎَﻨَ ﺛﱠﺪ َﺣ ِﺮْﻜَ ﺒ ْﻟا ˛ ِ حﺎَﺿ َﻮْﻟا  ْﻦِ ﺑ ﺪِﻟﺎَﺧ ﺎَﻨَ ﺛﱠﺪ َﺣ ˛ ِﺐْﯿَﺼُﺨْﻟا  ْﻲِ ﺑَ أ  ِﻦَﻋ ˛ ٍمﺎَﺸ ِﺣ  ْﻦَﻋ ˛ ٍة َو ْﺮُﻋ  ْﻦَﻋ ˛ ِﮫْﯿِ ﺑَ أ  ْﻦَﻋ ˛ ْﺖَ ﻟﺎَﻗ  ُ ﺔَﺸِﺋﺎَﻋ  ْﻦَﻋ : ِ ﷲ  ُل ْﻮُﺳ َر  َلﺎَﻗ َﻢّ ﻠَﺳ َو ِﮫْﯿَ ﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠ ﻠَﺻ : " َﺪُﺑ  َﻻ ِﺔَ ﻌَ ﺑ ْرَ أ  ْﻦ ِﻣ   ِ حﺎَﻜِ ّﻨﻟا  ْﻲِﻓ : ﱡﻲِﻟا َﻮْﻟا ˛ ُج ْوﺰﱠ ﻟا َو ˛ َﻦْﯾِﺪِھﺎﱠﺸﻟا َو "
Artinya:  “Telah  berkata  kepada  kami  Muhammad  bin  Mukhalid,  berkata  pada kami  abū  wāilah  al - Marūzī  ‘Abdurrahman  bin  al - ĥusain  dari  Walid  Basyar  bin  al - Mu ĥtafaz,  berkata  pada  kami al-Zubair  bin  al-Bakr,  berkata  pada  kami  Khalid  bin  al- Wadhah,  dari  Abī  al -Khushaib,  dari Ĥisyām,  dari  ‘Urwah,  dari  ‘Aisyah  berkata,  bahwa Rasulullah  SAW  bersabda:  “Dalam  pernikahan  harus  ada  empat  hal:  wali,  suami  (istri), dan dua orang saksi’ (Ali, 1994: 3489).”

## Larangan Perempuan Menjadi Saksi Perkawinan
Dalam  kategori  ini,  riwayat  yang  populer  adalah  riwayat  yang  disampaikan  oleh  Abu ‘Ubaidah  atau  disebut  juga  dengan  Abu  ‘Ubaid  saja,  mengenai  larangan  perempuan menjadi  saksi  dalam  tiga  perkara,  yakni hudud,  thalak, dan  nikah.  Riwayat  ini  sangat populer  dikalangan  kelompok  yang  berpendapat  bahwa  perempuan  tidak  digunakan kesaksiannya  dalam  pernikahan  bahkan  banyak  masyarakat  yang  mengiranya  sebagai Hadis Nabi. Riwayat ini merupakan atsar (Khon, 2008: 9-10) yang disampaikan oleh Abu ‘Ubaid  dan  saat  ini  banyak  kalangan  yang  menganggap  bahwa  riwayat  ini  adalah  hadis Nabi.  Riwayat  ini  menjadi  dasar  bagi  Syafi’iyah  dan  sebagian  Hanabilah  menolak kesaksian perempuan dalam pernikahan. Riwayat ini tercantum dalam tiga kitab antara lain Fiqh  al-Sunnah karya  Sayyid  Sabiq  (Sabiq,  1997:  58), Mathālib Ūlī  al - Nuhā  fī  Syarh Ghāyah  al - Muntahā karya  Musthofa  bin  Sa’id  bin  ‘Abduhu  al-Suyuthi  (Mustfafa,  1994:
Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
81), al- Tahqiqī  fī  Ahādīs  al - Khilāf karya  Jamaluddin  Abu  al-Farj  Abdurrahman (Jamaluddin,  1415:  269),  dan  pada  kitab Sunan  al- Kubrā  lil  Bayhaqī tanpa  kata  nikah (Ahmad, t.th:269) . Selengkapnya redaksi atsar tersebut adalah:
َلﺎَﻗ ُﮫﱠﻧَ أ  ْي ِﺮْھ ﱡﺰﻟا  ِﻦَﻋ  ٍﺪْﯿَ ﺒُﻋ  ْﻮُﺑَ أ ُ ها َو َر ) : ِﷲ  ِل ْﻮُﺳ َر  ْﻦَﻋ  ُ ﺔَﻨﱡﺴﻟا  ْﺖَﻀَﻣ َﻢﱠ ﻠَﺳ َو  ِﮫْﯿَ ﻠَﻋ ُﷲ  ﱠﻰﻠَﺻ ) : ِءﺎَﺴِ ّﻨﻟا ُةَدﺎَﮭَﺷ  ُز ْﻮُﺠَ ﯾ  َﻻ  ْنَ أ ْﻲِﻓ
ِق َﻼﱠﻄﻟا  ْﻲِﻓ  َﻻ َو ، ِ حﺎَﻜِ ّﻨﻟا  ْﻲِﻓ  َﻻ َو ،ِد ْوُﺪُﺤْﻟا
( Artinya:  Diriwayatkan  oleh  Abu  ‘Ubaid  dari  al-Zuhry  bahwa  ia  berkata:  (Telah berlalu  Sunnah  dari  Rasulullah  saw  bahwa  tidak  diperbolehkam  kesaksian  perempuan dalam hudud, dan tidak pula dalam pernikahan, serta tidak dalam perceraian).

## Eksistensi Kesaksian Perempuan
Dengan  melacak  kata syahādah ( ةدﺎﮭﺷ )  maka  ditemukan  adanya  hadis  mengenai  nilai kesaksian  perempuan  setengah  kesaksian  laki-laki.  Hadis  ini  tercantum  dalam  beberapa kitab  hadis  standar  antara  lain  terdapat  dalam  kitab Shahih  al- Bukhārī ,  kitab Shahīh Muslim,  Shahīh  Sunān  Abī  Dawud,  Shahīh  Su nan  at- Tirmidzī, dan Shahīh  Sunan  Ibn Mājah . (Wensinck, 1900: 196) Dengan matan dan rantai sanad sebagai berikut:
Pada  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhari  dalam  kitab Shahih  al- Bukhārī berikut ini:
َلﺎَﻗ ، َﻢَ ﯾ ْﺮَﻣ ﻲِ ﺑَ أ  ُﻦْﺑ ُﺪﯿ ِﻌَﺳ ﺎَﻨَ ﺛﱠﺪ َﺣ : َﺮَ ﺒ ْﺧَ أ َلﺎَﻗ ، ٍﺮَﻔْﻌ َﺟ  ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤ َﺤُﻣ ﺎَﻧ : ﻲِ ﺑَ أ  ْﻦَﻋ ،ِ ﱠ ا ِﺪْﺒَﻋ  ِﻦْﺑ  ِضﺎَ ﯿِﻋ  ْﻦَﻋ ، َﻢَ ﻠْﺳَ أ  ُﻦْﺑا  َﻮُھ ٌﺪْﯾ َز ﻲِﻧ َﺮَ ﺒ ْﺧَ أ َلﺎَﻗ  ،ِ ّي ِرْﺪُﺨْﻟا  ٍﺪﯿ ِﻌَﺳ "  :
َلﺎَﻘَﻓ  ،ِءﺎَﺴِ ّﻨﻟا  ﻰَ ﻠَﻋ  ﱠﺮَﻤَﻓ  ،ﻰﱠ ﻠَﺼُﻤْ ﻟا  ﻰَ ﻟِ إ  ٍﺮْﻄِﻓ  ْوَ أ  ﻰَﺤْﺿَ أ  ﻲِﻓ  ِ ﱠ ا  ُلﻮُﺳ َر  َج َﺮَﺧ : َﯾ ، ِءﺎَ ﺴِ ّﻨﻟا  َﺮَﺸْﻌ َﻣ  ﺎ َﻦْﻠُ ﻘَﻓ ، ِرﺎﱠﻨﻟا  ِﻞْھَ أ  َﺮَ ﺜْﻛَ أ  ﱠﻦُ ﻜُﺘﯾ ِرُ أ ﻲِ ّﻧِ ﺈَﻓ  َﻦْﻗﱠﺪَﺼَﺗ : َلﺎَﻗ ،ِ ﱠ ا  َلﻮُﺳ َر ﺎَ ﯾ  َﻢِ ﺑ َو :
ِتﺎَﺼِﻗﺎَﻧ  ْﻦ ِﻣ  ُﺖْﯾَ أ َر ﺎ َﻣ  َﺮﯿِﺸَ ﻌْ ﻟا  َن ْﺮُ ﻔْﻜَﺗ َو ،َﻦْﻌﱠ ﻠﻟا  َن ْﺮِﺜْﻜُﺗ
ِم ِزﺎ َﺤْﻟا  ِﻞُﺟ ﱠﺮﻟا  ِ ّﺐُ ﻠِﻟ  َﺐَھْ ذَ أ  ٍﻦﯾِد َو  ٍﻞْﻘَﻋ َﻦْﻠُ ﻗ ،ﱠﻦُ ﻛاَﺪ ْﺣِ إ  ْﻦ ِﻣ : َلﺎَﻗ ؟ِ ﱠ ا  َلﻮُﺳ َر ﺎَ ﯾ ﺎَﻨِﻠْﻘَﻋ َو ﺎَﻨِﻨﯾِد  ُنﺎَﺼْﻘُﻧ ﺎَﻣ َو : ِةَ أ ْﺮَﻤْ ﻟا ُةَدﺎ َﮭَﺷ  َﺲْﯿَ ﻟَ أ ِﻞُﺟ ﱠﺮﻟا ِةَدﺎَﮭَﺷ  ِﻒْﺼِﻧ  َﻞْ ﺜ ِﻣ َﻦْﻠُ ﻗ ؟ : َلﺎَﻗ ،ﻰَ ﻠَ ﺑ :
َﻟ َو  ِ ّﻞَﺼُﺗ  ْﻢَ ﻟ  ْﺖَﺿﺎ َﺣ اَ ذِ إ  َﺲْﯿَ ﻟَ أ ،ﺎَﮭِﻠْﻘَ ﻋ  ِنﺎَﺼْﻘُﻧ  ْﻦ ِﻣ  ِﻚِﻟَ ﺬَﻓ َﻦْﻠُ ﻗ ؟ْﻢُﺼَﺗ  ْﻢ
: َلﺎَﻗ ،ﻰَ ﻠَ ﺑ :
ﺎَﮭِﻨﯾِد  ِنﺎَﺼْ ﻘُﻧ  ْﻦ ِﻣ  ِﻚِﻟَ ﺬَﻓ " Artinya:  “Telah  berkata  kepada  kami  Sa’id  bin  Abi  Maryam  berkata:  telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far berkata; mengabarkan padaku Zaid putra Aslam dari ‘Iyadh bin Abdillah dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW keluar pada  waktu  Idul  Adha  dan  Idul  Fitri  ke  tempat  salat,  kemudian  beliau  melewati sekelompok  perempuan,  beliau  bersabda:  ‘Wahai  perempuan  perbanyaklah  bersedekah, karena  sesungguhnya  aku  melihat  kebanyakan  penghuni neraka adalah  golongan  kalian.’ Maka  perempuan  tersebut  berkata:  ‘Apa  yang  menyebabkan  hal  itu  ya  Rasululllah?’ Rasulullah  menjawab:  ‘Kalian  banyak  mencaci  dan  tidak  mensyukuri  suami,  aku  tidak melihat  yang  kurang  akal  dan agamanya  yang  tidak  dimiliki  oleh  laki-laki  selain  kalian’ perempuan  itu  bertanya:  ’Apa  kekurangan  akal  dan  agama  kami’  beliau  menjawab: ‘Bukankah kesaksian perempuan seperti setengah dari kesaksian laki-laki?’ ia menjawab: ‘Benar  ya  Rasulullah’  Rasulullah  berkata:  ’Itulah  kekurangan  akalnya,  dan  bukankah disaat haid,  perempuan  tidak  salat  dan  tidak  puasa?  ia  menjawab:  ‘Benar  ya  Rasulullah’ maka Rasulullah menjawab: ‘itulah kurang agamanya (Abdillah, 2005: 298).’”

## Pendapat Ulama Tentang Kesaksian
Jumhur  ulama  sepakat  bahwa  kesaksian  seorang  laki-laki  sama  dengan  dua  orang perempuan,  berdasarkan  QS.  al-Baqarah  ayat  282.  Sebagian  besar  dari  mereka  juga
Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
sepakat  tentang  keabsahan  perempuan  dalam  kasus  perselisihan  perdata  dalam  kasus keuangan.  Namun  mereka  berbeda  pendapat  tentang  kesaksian  perempuan  dalam  kasus hukum keluarga.
Hanafi menerima kesaksian perempuan baik perempuan tersebut sendiri maupun disertai  dengan  laki-laki.  Sementara  Syafi’i,  Maliki  dan  salah  satu  riwayat  dari  mazhab Hanbali  tidak menerima  kesaksian  perempuan  dalam  pernikahan,  talak,  dan rujuk  secara mutlak, baik disertai laki-laki maupun tidak (Abdurrahman, 2015: 496-497), Sikap berbeda ditunjukkan  oleh  mazhab  Zhahiri  dan  para  intelektual  muslim  dan  ulama  kontemporer dalam  hal  persaksian  ini.  Mazhab  Zhahiri  memahami  ketentuan  saksi  2:1  dalam  QS.  al- Baqarah  282  tidak  melihat  keharusan  adanya  minimal  satu  orang  laki-laki  menyertai kesaksian perempuan. Mazhab ini hanya melihat adanya jumlah kelipatan dua.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik adanya tiga kesimpulan sikap para ulama terhadap kesaksian perempuan, sebagaimana penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel Klasifikasi Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Kesaksian Perempuan
No Ulama Pendapat 1. Syafi’i, Maliki, dan sebagian mazhab Hanbali Tidak  membolehkan  kesaksian  perempuan  dalam pernikahan walaupun disertai laki-laki sebab laki-laki merupakan syarat kesaksian dalam pernikahan. 2. Hanafi, sebagian mazhab Hanbali, dan Syiah Zaidiyah Membolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan  dengan  syarat  dua  orang  perempuan  dan satu orang laki-laki. 3. Mazhab Zhahiri, Muhammad Assad, Mahmud Syaltut, Asghar Ali Engineer, dan Muhammad Quthub. Membolehkan
kesaksian perempuan dalam pernikahan, adanya  ketentuan  2:1  diserahkan  kepada kondisi fakta sosial, jika perempuan memiliki tingkat kecerdasan dan profesionalisme seperti saat ini maka ada peluang perbandingan kesaksian 1:1.

## Kesaksian Perempuan Dalam Pasal 25 KHI
Saat  ini  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  berusia  25  tahun  sejak  diketuk  palu  atas keberlakuannya di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum materiil di dunia Peradilan Agama.  Diantara  ketentuan  yang  dimuat  di  dalamnya  terdapat  hukum  perkawinan  yang berlaku  bagi  penduduk  Muslim  Indonesia.  Ketentuan  tentang  perkawinan  termuat  secara detail  dalam  Buku  I  (Perkawinan)  KHI,  salah  satunya  adalah  mengenai  saksi.  Pasal  24 KHI  menyebutkan “(1)  Saksi  dalam  perkawinan  merupakan  rukun pelaksanaan akad nikah,  (2) Setiap  perkawinan  harus dipersaksikan  oleh  dua  orang  saksi”. Sehingga eksistensi saksi dalam posisi akad nikah memiliki urgensitas dalam menentukan sah atau tidaknya  perkawinan.  Setip  pelaksanaan  akad  wajib  dihadiri  dua  orang  saksi,  tanpa kehadiran  saksi  dalam  pelaksanaan  akad  nikah,  akibat  hukumnya  bahwa  perkawinan dimaksud tidak sah (Ali, 2006: 20). Oleh karena posisinya  yang wajib ada dalam prosesi perkawinan, KHI juga memuat syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menjadi saksi
Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
pernikahan yang termuat dalam pasal 25 KHI “ bahwa saksi haruslah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.
Selain saksi sebagai rukun nikah, ia dimaksud mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami atau istri terlibat perselisian dan dapat diajukan perkaranya ke Pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai  keterangan  sehubungan  dengan  pemeriksaan  perkaranya.  Karena  dalam pelaksanaaannya,  selain  saksi  harus  hadir  dan  menyaksikan  langsung  akad  nikah,  saksi diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga  nama,  umur,  agama/kepercayan,  pekerjaan  dan  tempat  kediaman,  dicantumkan dalam akta nikah. Ini selanjutnya yang tertuang dalam Pasal 26 KHI “ Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan” (Ali, 2006: 20).
Pasal-pasal tersebut secara jelas menghendaki kehadiran dua orang saksi laki-laki dalam majelis akad perkawinan  tanpa ada toleransi. Artinya,  dua orang perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan seorang laki-laki. Tidak adanya  peluang perempuan untuk menjadi saksi dalam pasal 25 KHI telah membatasi kewenangan umat Islam di Indonesia untuk menjalankan nilai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Persyaratan  laki-laki  dalam  saksi  akad  nikah  menjadi  dilema  besar  manakala dihadapkan  pada  persoalan  kontemporer.  Ini  akan  menimbulkan  pola  diskriminatif  jika dibenturkan dengan  jenis kelamin, potensi-kondisi perempuan saat ini, hukum kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta misi dan esensi Islam yang tersurat dan tersirat  dari  al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasul.  Problema  ini  kemudian  tidak  sejalan  dengan realita  penerapan  hukum  pada    Peradilan  Agama  di  Indonesia  khususnya  dalam  perkara perceraian baik cerai thalak ataupun cerai gugat, rujuk, waris, wan prestasi dll yang tidak melarang  perempuan menjadi saksi, dengan catatan yang bersangkutan memenuhi syarat kualifikasi saksi (syarat formil) (Arto, t.th: 165-166).
Menarik memang pasal 25 KHI ini seperti tidak meninjau lebih dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kesaksian, karena dapat diambil beberapa kesimpulan  bahwa  pra-syarat  dominan  sebetulnya  adalah  adanya    adil (‘ádalah )  yang melekat pada si saksi, artinya penempatan jenis kelamin bukanlah persoalan fundamental tetapi seperti keadilan, tidak gila, dewasa, tidak dibawah pengampuan menjadi pra-syarat yang  harus  dipenuhi  masing-masing  individu  yang  berperan  sebagai  saksi  dalam  akad nikah.
Terlebih,  keputusan  hukum  dalam  KHI  terkesan  mewakili  pandangan  satu mazhab  fikih  saja.  Apalagi  hadirnya  KHI  dalam  historis  pembentukannya,  tidak  telepas dari  konfigurasi  politik  masa  orde  baru.  Dimana  legitimasi  hukum  pemberlakuannya bergantung pada negara melalui intruksi presiden (Inpres), yakni Inpres No. 1 tahun 1974 yang  nyatanya  tidak  masuk  dalam  hirarki  hukum  di  Indonesia.  Meski  demikian,  KHI merupakan  hukum  tertulis  dan  memiliki  kekuatan  sebagai  hukum  positif  serta  dijadikan sebagai  pedoman,  baik  bagi  instansi  pemerintah  maupun  bagi  masyarakat  yang memerlukannya (Wahid, 2001: 172).
Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Kedudukan Perempuan dalam Hukum Tata Negara
Kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  setara,  tidak  ada  yang  membedakan keduanya  kecuali  diantara keduanya  siapa  yang  paling  taqwa  kepada  Allah  swt.  Bahkan, keduanya  memiliki  rasa  kecenderungan  yang  saling  menentramkan  dan  membutuh. Dengan  adanya  saling  cendrung  dan  saling  memberikan  ketentraman  tersebut,  akan tercipta sebuah kelangsungan hidup yang saling melengkapi antara satu dan yang lain. Hal ini  pula  yang  akan  membantu  manusia  mencapai  tujuan  penciptanya,  yaitu  beribadah kepada  Allah.  Dengan  tujuan  yang  sama  tersebut,  lahirlah  sebuah  kemitraan  antara keduanya  (Shihab,  2001:  xxxiii)  dan  kemitraan  tersebut  menjadi  akar  keserasian  antara laki-laki  dan  perempuan.  Karena  Allah  menciptakan  mereka  sebagai  mitra  yang  serasi, yang diberi tanggung jawab untuk melestarikan jenis manusia dan memelihara kehidupan. Keduanya  bertanggung  jawab  mengelola  alam  semesta  beserta  seluruh  isinya.  Berikut legal standing (kedudukan perempuan dalam Hukum Tata Negara).

## Perempuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945
Perlindungan hak wanita atas kesamaan di depan hukum, diakui dalam konstitusi tertulis Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D menyatakan bahwa “Setiap orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan    kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hokum”.  dalam  pasal  ini,  istilah  “setiap  orang”  yang berarti bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum berlaku bagi setiap orang, pria dan wanita, tanpa pembedaan jenis kelamin.
Selain itu, dalam pasal 27 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal 27 ayat (1) juga menggunakan istilah “segala warga negara”, yang berarti kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tidak mengenal pembedaan jenis kelamin dan gender.

## Perempuan Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia
Dalam  Pasal  17  dinyatakan  bahwa  “Setiap  orang.  tanpa  diskiriminasi,  berhak  untuk memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan  permohonan.  pengaduan,  dan  gugatan,...” Undang-undang ini merupakan pengejawantahan semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,  yang  menyatakan  bahwa  hak  atas  keadilan  merupakan  hak  asasi  yang  melekat kepada  setiap  manusia.  Pasal  ini  juga  menggunakan  istilah  “setiap  orang”  yang menunjukkan  bahwa  tidak  ada  diskriminasi  apapun,  termasuk  gender  untuk  memperoleh keadilan melalui hukum.
Selain  itu,  dalam  pasal  29 ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan  di  depan  hukum  sebagai  manusia  pribadi  di  mana  saja  ia  berada.”  Yang dimaksud  setiap  orang  disini  berarti  setiap  insan manusia  yang  tidak  dibatasi  oleh  sekat- sekat apapun, termasuk gender. Hal ini dipertegas dalam UU HAM ini, yang menyebutkan bahwa  “Hak  wanita  dalam  Undang-undang  ini  adalah  hak  asasi  manusia.”  Pasal  ini memperjelas kedudukan wanita yang dijamin haknya secara penuh dalam undang-undang ini, termasuk haknya untuk memperoleh kesamaan di depan hukum.
Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Pengaturan  lebih  khusus  mengenai  hak  wanita  atas  kesamaan  di  depan  hukum, diatur  dalam  Pasal  50,  yang  selengkapnya  berbunyi  “Wanita  yang telah  dewasa  dan  atau telah menikah  berhak  untuk melakukan  perbuatan hukum  sendiri,  kecuali  ditentukan  lain oleh  hukum  agamanya.”  Hal  ini  menghapus  keraguan  terhadap  kecakapan  wanita melakukan  perbuatan  hukum  atas  kehendaknya  sendiri.  Pembatasan  menurut  hukum agama  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut,  merupakan  perwujudan  dari  pemahaman partikularistik  relatif  yang  merupakan  pemahaman  jaminan  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia  menurut  Prof.  Muladi.  HAM  sebagai  masalah  universal  juga nasional dari masing-masing bangsa.

## Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia
Berdasarkan paparkan di atas, maka sesungguhnya perempuan dapat untuk dijadikan saksi, baik dari sisi analisis al-Qur’an-Hadis dan terlebih dalam kacamata Hukum Tata Negara. Karenanya, perlu dilakukan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dalam hal ini khusus KHI yang penulis analisis melalui ruang Pasal 25 KHI sebagai jalan membuka kesempatan perempuan menjadi saksi perkawinan di Indonesia.

## Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam
Dari uraian penulis, jelaslah bahwa baik al-quran-hadis dan konstitusi kita di Indonesia ini memberikan  ruang  kepada  perempuan  untuk  dapat  menjadi  saksi  perkawinan.  Dengan demikian perlu memang melakukan dekontruksi atau pembaharuan terhadap pasal 25 KHI tersebut dengan mengakomodir perempuan boleh menjadi saski perkawinan. Hal ini yang menurut  Abdul  Manan  dalam  bukunya  Reformasi  Hukum  Islam di  Indonesia merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum Islam yang paling dominan, yakni dilakukan melalui perundang-undangan (Manan, 2006: 184), dalam hal ini adalah pembaharuan KHI.
Ada  beberapa  alasan  kenapa  penulis  tawarkan  kenapa  harus  ada  dekontruksi Pasal,  mengingat  suatu  aturan  dalam  hal  ini  adalah  KHI  yang  keluar  berdasarkan  Inpres No. 1 tahun 1991, pembentukannya harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan,  yakni  landasasan  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis  (Manan,  2006: 134).  Secara  yuridis,  setiap  produk  hukum,  haruslah  mempunyai  dasar  berlaku  secara yuridis ( juridische  gelding ).  Dasar  yuridis  ini  sangat  penting  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan.  Bahwa  peraturan  ini  tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  lebih tinggi  ( lex  superior  derogat  lex  inferior )  dan  mengedepankan  sumber  hukum  dalam pembentukannya.  Mengenai  ini,  pembentukan  KHI  dalam  liratur  sejarah  bersumber  pada 13  kitab  fikih  yang mu’tabarah dan  yurisprudensi hakim  Pengadilan  Agama  yang  secara substansi merupakan fikih yang mengarah kepada mazhab Syafi’i. Dengan demikian tidak heran jika pasal 25 KHI menghilangkan hak perempuan untuk menjadi saksi. Tapi jika kita kembalikan  kepada  al-Qur’an  dan  Hadis  sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  jelas pembentukan  ini  tidak  mengakomodir  teks  al-Quran  (Q.S:  Albaqarah:  282)  dan  Hadis mengenai  kesaksian  perempuan.  Belum  lagi,  pendapat  lain  seperti  imam  Hanafi  yang mempersilakkan  perempuan  menjadi  saksi  perkawinan  karena  masuk  dalam  ranah muamalah.  Juga  pendapat  ulama  kontemporer  yang  memberi  ruang  kepada  perempuan untuk menjadi saksi, tidak hanya kebolehannya, bahkan jika perempuan memiliki tingkat
Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
kecerdasan dan profesionalisme seperti saat ini maka ada peluang perbandingan kesaksian perempuan  sama  dengan  laki-laki.  Begitu  juga  konstitusi  negara  ini,  berdasarkan  UUD 1945  jelas  tidak  ada  perbedaaan  anatara  laki-laki  dan  perempuan  di  mata hukum,  begitu juga jika merujuk UU Hak Asasi Manusia, sangat jelas setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada diskriminasi antara keduanya.
Kedua ,  landasan  sosiologis  ( sosiologiche  gelding ).  Dasar  sosiologis  artinya, mencerminkan  kenyataan  yang hidup  dalam masyarakat  industri, hukumnya  harus  sesuai dengan kenyataan-kenyataan  yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan ini berupa  kebutuhan atau  tuntutan atau  masalah-masalah  yang  dihadapi.  Jika  kita hadapkan dengan  kondisi  sosiologis  saaat  ini,  jelas  kondisi  perempuan  berbeda  dengan  masa  awal Islam  hadir.  Kini,  seorang  perempuan  mampu  memiliki  pendidikan  yang  tinggi,  jabatan publik  dan memiliki integritas  dalam menyelesaikan  persoalan  publik.  Sehingga  jika kita mendapatkan  seoarang  perempuan  yang  adil,  akil  baligh,  tidak  terganggu  ingatan,  dan tidak tuna rungu atau tuli, maka lebih dianjurkan menjadi saksi, ketimbang laki-laki yang biasa-biasa saja, sehingga kondisi sosiologis inilah yang juga menjadi alasan kenapa harus ada dekontruksi Kompilasi Hukum Islam.mengenai prakteknya nanti, tinggal disesuai saja dengan  adat  yang  berlaku  di  suatu  tempat  yang  akan  dilakukan  akad  nikah,  apalagi  kini jika  pernikhan  itu  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  yang  terbatas  orang  yang hadir  di  majelis  akad,  sangat  membuka  peluang  bagi  perempuan  untuk  dapat  menjadi saksi.
Ketiga, landasan filosofis yang berkaitan dengan “rechtsidee” (cita hukum) yang tumbuh  dari  sistem  nilai  masyarakat,  sehingga  hukum  diharapkan  memiliki  apa  yang dicita-citakan  masyarakat.  Terkait  landasan  filosofis  ini,  KHI  hadir  dengan  tujuan  untuk keseragaman dalam landasan hukum bagi Pengadilan Agama, terkhusus pasal 25 KHI ini dasar bagi KUA mencatat pernikahan. Hanya dalam kajian filosofisnya pemberlakuan ini tidak  sesuai  dengan  asas  materiil  hukum  yang  harus  mengutamakan  keadilan  ( equality before  the law ).  Selain  kedudukan hukum antara  laki-laki dan  perempuan  sama, hak  dan kewajibannya di mata pengadilan dan masyarakat juga tidak ada perbedaan. Apalagi dalam al-Qur’an  dan  hadis  jelas  dan  terang  memberikan  kedudukan  yang  sama  dan  komposisi yang  tidak  berbeda.  Islam  datang  memberikan  kesamaan  dan  kesetaraan  antara  laki-laki dan  perempuan  tanpa  ada  perbedaan  antara  keduanya.  Segala  hukum  yang  dibebankan kepada  laki-laki,  juga  dibebankan  kepada  perempuan,  tanpa  perbedaan.  Karena  asal  dari Islam  itu  sendiri  adalah  asas  persamaan,  baik  hak  maupun  kewajiban.  Dan  adapun  yang menjadi  pembeda  antara  keduanya  adalah  tabi’at  penciptaannya,  yang  melahirkan perbedaan biologis.

## Rivisi atau Judicia Review
Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan hukum yang sama dengan keppres sehingga daya  mengikatnya  pun  sama.  Keberadaanya  dapat  memaksa  dan  mengikat  pada  setiap warga  negara  (Wahid,  2001:  175).  Karena  itulah,  secara  hukum  nasional,  hirarki  Inpres meskipun  tidak  masuk  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap masuk tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis.
Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Adapun hierarki  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut: 1) UUD Negara Republik Indonesia  Tahun  1945;  2)  Ketetapan  MPR;  3)  UU/Perppu;  4)  Peraturan  Presiden;  5) Peraturan Daerah Provinsi; dan 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Meskipun  berdasarkan  ketentuan  tidak  menyebutkan  Kepres/Inpres,  akan  tetapi kedudukan  Kepres  ini  sejajar  dengan  Perpres.  Lantaran,  berdasarkan  UU  No  10/2004 Kepres  hanya  mengatur  dua  hal.  Pertama,  pembuatan  Keppres  harus  mengacu  pada ketentuan  di  dalam  UU  10/2004.  Kedua,  Keppres  yang  materinya  berisi  pengaturan selanjutnya  harus  dibaca  sebagai  Peraturan  Presiden.  Dengan  demikian,  posisi  Keppres jelas  setara  dengan  Perpres  jika  materi  yang  diaturnya  bermuatan  pengaturan.  Sehingga bisa saja Keppres dan Inpres masuk dalam kategori ini, yang konsekuensinya adalah kedua bentuk peraturan perundang-undangan itu baru bisa dibuat jika memang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Jika merujuk  pada hal  tersebut,  maka  untuk melakukan  pembaharuan  Kompilasi Hukum  Islam  atau  dekontruksi  pasal  25  KHI  ini,  haruslah  menggunakan  metode sebagaimana perubahan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan analisis asas perundang-undangan.  Menurut  Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto  mentakan bahwa  asas  Undang-undang  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Artinya,  suatu  perundang- undangan  tidak  dapat  diuji  oleh  siapapun  kecuali  oleh  pembentuknya  sendiri  ( legislative review,  executive  review )  atau  badan  yang  diberi  kewenangan  untuk  menguji  ( judicial review ).
Terang sekali jika menggunakan teori asas perundang-undangan, maka Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diganggu gugat kecuali dekontruksi pasal dan ayat di dalamnya yang hanya dapat dilakukan oleh presiden sendiri sebagai executive review (Rivisi) . Atau bisa juga memalui Mahkamah Konstitus dengan mengajukan permohonan judicial review. Dua alternatif tersebut dapat menjadi cara untuk mendekontruksi pasal 25 KHI.

## Kesimpulan
Pasal  25  Kompilasi  Hukum  Islam  secara  jelas  tidak  memberikan  ruang  bagi  perempuan untuk menjadi saksi dalam perkawinan. Kehadiran saksi hanya diberikan kepada laki-laki tanpa  ada  toleransi  sebagaimana  bunyi  pasal  tersebut,  menyebutkan “bahwa  yang  dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak  terganggu  ingatan  dan  tidak  tuna  rungu  atau  tuli” .  Kondisi  ini  tidak  terlepas  dari pengaruh  fikih  mazhab  Syafi’i  yang  berkembang  di  Indonesia  yang  kemudian  dijadikan dasar mengeluarkan pasal ini.
Dalam prespektif al-Quran tidak ditemukan secara eksplisit mengenai kedudukan perempuan  sebagai  saksi  dalam  perkawinan.  Hanya  saja,  merujuk  pada  surat  al-Baqarah ayat  282,  maka  kesaksian  perempuan  diperbolehkan  dengan  komposisi  satu  orang    laki- laki  bersama  dua  orang  perempuan.  Dalam  ayat  ini  secara  jelas  berbicara  soal  transaksi yang  mana  dapat  menjadi  rujukan  mengingat  perkawinan  merupakan  muamalah,  yang transaksi  akadnya  juga  harus  menghadirkan  saksi  untuk  dicatat  dan  menjadi  bukti  jika
Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
diperselisihkan dikemudian hari di mata hukum. Sementara dalam prespektif  Hadis, juga tidak ditemukan larangan perempuan untuk menjadi saksi, jikalau ada sifatnya umum dan bukan larangan karena yang selama ini dikenal adalah atsar bukan hadis.
Dalam prespektif Hukum Tata Negara perempuan mendapatkan hak kepastian di mata  hukum,  tidak  terkecuali  hak  untuk  dapat  menjadi  saksi  dalam  perkawinan.  Sebab, tidak ada perbedaan anatara laki-laki dan perempuan. Dan bahkan dalam UUD 1945 jelas mendapatkan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum. Demikian pula menurut UU Hak Asasi Manusia, setiap orang. tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan. pengaduan, dan gugatan.
Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Sabiq, Sayyid. (1977). Fiqh al-Sunnah, Juz 2. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi. Aziz,  Abdul  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas.  2011. Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. Muhammad,  Abdulkadir.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti Mahmud,  Peter  Marzuki.  (2005). Penelitian  Hukum, .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. Tahido, Huzaema Yanggo. Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jawad,  Muhammad  Mughniyah.  (2009). Fiqh  al-Imam  Ja’far  Ash-Shadiq  ’Ardh  wa istidlal, diterjemahkan  Abu  Zainab  AB, Fiqih  Imam  Ja’far  Shadiq/  Muhammad Jawad Mughniyah. Jakarta: Lentera. Fu’ad,  Muhammad  Abdul  Baqī. (2008). Al- Mu’jām  al - Mufahras  li  Alfādz  al - Qur’ān  al - Karīm. Beirut Lebanon: Dār al -Ma’rifah. Muhammad, Teungku  Hasbi  ash-Shiddieqy.  (2000). Tafsir al-Qur’anul  Madjid  An-Nuur , Jilid 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra. al- Dāruquthnī, Ali bin Umar (1994). Sunān al - Dāruquthnī , Jilid II. Beirut Lebanon: Dār al-Fikr. al-Suyuthi,  Musthofa  bin  Sa’id  bin  ‘Abduhu.  (1994). Mathālib  Ūlī  al - Nuhā  fī  Syarh Ghāyah al - Muntahā, Juz 5, Cet.2 . al-Maktab al- Islamī. al-Jauzi,  Jamaluddin  Abu  al-Farj  Abdurrahman  bin  Ali  bin  Muhammad.  1415  H. al- Tahqiqī fī ahādīs al - Khilāf, Juz 2, Cet. 1. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah. al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali. al-Sunan al- Kubrā. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah. A.J  Wensinck.  (1990). Mu’jam  al- Mufahras  li  Alfādh  a l-Hadits  an- Nabawī, Jilid  3. Leiden: Maktabah Bryl. al- Bukharī, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al -Mughiroh Bardizbah. (2005). Shahīh al - Bukhārī, Juz 1. Dar al-Fikr. ad-Damasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. (2015). Fiqih Empat Mazhab , terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi. Arto,  Mukti. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama .  Yogyakarta:  Pustaka Pelakar. Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi,  (2001). Fiqh  Mazdhab  Negara  Kritik  atas  politik  Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. Shihab,  M.  Quraish.  (2001). Argumen  Kesetaraan  Gender ,  Kata  Pengantar  dalam  buku Nasaruddin Umar. Jakarta: Paramadina.
Suparman.  (2008).  Kontroversi  Hak  Asasi  Manusia  Antara  Faham  Universal  dan Partikular, Warta Dharmawangsa: Majalah Ilmiah No 16. Manan, Abdul. (2006). Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU no 39 tahun 1999,  LN no 165 tahun 1999, TLN no 3886.
Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Edaran  Biro  Peradilan  Agama  No.  B/1/1735  tanggal  18  Februari  1958.  Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah diluar Jawa dan Madura. Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985  No.  07/KMA/1989  dan  No.  25  tahun  1985  tentang  Penunjukan  Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalaui yurisprudensi.
Barkah,  Qodaria.  2007.  Pemikiran  Fiqh  M  Quraish  Shihab  (Kajian  Terhadap  Ayat-Ayat
Yang Berhubungan Dengan Hukum Perkawinan).  Palembang: UIN Raden Fatah.
Himsyah,  Fatroyah  Asr.  2014.  ,”Kesaksian  Perempuan  Dalam  Pernikahan  Perspektif Hadits” (Kajian Living Sunnah Pada Aktivis Gender Dan Pegawai Kantor Urusan
Agama Kota Malang). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://reformasihukumindonesia.blogspot.co.id/2011/04/kedudukan-perempuan-di-depan- hukum.html. dikutip, tanggal 27 Agustus 2016. http://undang-undang-indonesia.com. Posisi Perpres, Keppres dan Inpres dalam Peraturan Perundang-undangan. Diakses tanggal 16 Agustus 2016.
Abdul Malik Syafe’i
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate