Erwin Prahara
e-ISSN : 2621-4105

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TANGGUNGJAWAB TERGUGAT DALAM PEMBERIAN  NAFKAH PASCA PUTUSAN CERAI
Erwin Prahara erwin_p@gmail.com
Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  membahas  tentang    pertimbangan  majelis  hakim  terhadap tanggung  jawab  tergugat  dalam  memberikan  nafkah  dalam  kajian  putusan  No. 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm)  dan  kendala  serta  solusi  dalam  mengimplementasikan putusan hakim tersebut. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian secara  deskriptif    data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa    (1)  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  Memutus Perkara  Perdata  tentang  Cerai  Gugat.(Studi  Kasus  No.  2257/Pdt.G/2011/PA.Sm) bahwa  perkara  cerai  gugat  ini  tidak  dapat  diupayakan  penyelesaian  melalui perdamaian  dengan  bantuan  mediator  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Pasal  4 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  kemudian  pemeriksaan  perkara  dimulai  dengan membacakan  surat  gugatan    yang  berisi  alasan  gugatan  dan  Penggugat  meminta permohonan  kepada  Majelis  Hakim  melalui  Ketua  Pengadilan  Agama  Semarang. Tergugat,  setelah  dipanggil  dengan  patut  sesuai  Pasal  122  HIR  ternyata  tetap  tidak hadir. Upaya soliusinya adalah Pemeriksaan dapat dilanjutkan / dilangsungkan tanpa hadirnya  tergugat.  Tergugat  memberikan  1/3  gajinya  kepada  Penggugat  tidak berdasar  sehingga  permohonan  tidak  diterima  oleh  Hakim,  upaya  solusinya, hendaknya  kedua  belah  pihak  memberikan  alasan-alasan  serta  bukti  adanya kekeayaan
Kata kunci :  Pertimbangan Majelis Hakim; cerai gugat; nafkah
Erwin Prahara
e-ISSN : 2621-4105

## UDGMENT CONSIDERATIONS ON THE RESPONSIBILITIES OF THE ACCUSED FACILITIES IN THE PROVISION OF POST- DECLATED DISTRICT
Erwin Prahara erwin_p@gmail.com Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
This study discusses the consideration of the judges of the defendant's responsibility in providing a living in the study of decision No. 2257 / Pdt.G / 2011 / PA.Sm) and constraints  and  solutions  in  implementing  the  judge's  decision.  Normative  juridical approach,  specification  of  descriptive  research  data  obtained  will  be  analyzed qualitatively.  The  results  showed  that  (1)  Consideration  of  the  judges  in  the  Civil Case Deciding on Divorced Sue. (Case Study No. 2257 / Pdt.G / 2011 / PA.Sm) that contested divorce cases can not be pursued through a peace settlement with the help of mediators as required by Article 4 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2008 on Procedures Mediation in court then the  case  investigation  begins  by  reading  the  lawsuit  on  why  the  lawsuit  and  the Plaintiff  requested  an  application  to  the  judges  by  the  Chairman  of  the  Religious Court of Semarang. Defendant, having been summoned by inappropriate accordance with Article 122 HIR was still not present, efforts are soliusinya examination can be continued / held without the presence of the defendant. This in turn can lead to the Decision Verstek (without the presence of the Defendant). Petition concerning joint property  does  not  exist,  besides  the  petition  that  provides  third  Defendant  to  the Plaintiff  unfounded  salary  so  that  the  application  is  not  accepted  by  the  judge,  the efforts of the solution, the two sides should give the reasons and evidence kekeayaan
Keywords: Advisory Panel of Judges; divorced sues ;living
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Setiap  pasangan  suami  istri  senantiasa  mendambakan  teciptanya  rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  waramah.  Salah  satu  faktor  penunjang terwujudnya  rumah  tangga  yang  sesuai  dengan  konsep  Islam  ini  adalah  harta kekayaan yang merupakan zinatu al-hayat , baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk didalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual. 1
Salah  satu  putusan  hakim  adalah  dalam  menangani  kasus  putusnya perkawinan  karena  perceraian,  Perceraian  adalah  berakhirnya  perkawinan  yang telah  dibina  oleh  pasangan  suami  istri  yang  disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti kematian  dan  atas  keputusan  keadilan. 2 Dalam  hal  ini  perceraian  dilihat  sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup  terpisah  dan  secara  resmi  diakui  oleh  hukum  yang  berlaku.  Putusanya perkawinan karena perceraian dalam Pasal 199 KUH Perdata  dapat terjadi karena dua hal, yaitu talak dan gugat cerai. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama  yang  menjadi  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan.  Cerai  gugat  adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan. 3 Cerai gugat yang diajukan termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang,  diputuskan  oleh  seorang  hakim  Pengadilan  Agama  Semarang berdasarkan  pada  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  PP  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1

## Tahun 1974 tentang Perkawinan
Salah satu perkara cerai gugat adalah cerai gugat dengan Putusan Pengadilan Agama  No.  No.  2257/Pdt.G/2011/PA.Sm.  Putusan  tersebut  diambil  oleh  peneliti karena  peneliti  ingin  mengetahui  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutus perkara  perdata  tentang  cerai  gugat,  akibat  hukum  dari  putusan  tersebut  dari  segi
1 Masrokimin,  Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam  Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang, hlm 2 .
2 http://kevinevolution.wordpress.com , perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974
3 Abdul Karim HS, Perkawinan dalam Konsep Hukum Positif di Indonesia , 2013, h ttp://hukum.online.com diakses 16 November 2016
e-ISSN : 2621-4105
tanggunghjawab penggugatr dan hambatan-hambatan yang  dihadapi majelis hakim dalam  memutus  perkara  perdata  .tentang  cerai  gugat.(Studi  Kasus  No. 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm)
Putusan  Pengadilan  No.  2257/Pdt.G/2011/PA.Sm  menyebutkan  terjadi  gugat cerai  yang  dilakukan  oleh  Penggugat  (istri)  bernama  Ahadiah  Saleh  terhadap Tergugat  Arya  Anggara    (suami),  yang  disebabkan  karena  Tergugat  tidak bertanggung  jawab  dan  selalu  melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  Penggugat seperti  memukul,  menampar  dan  meludahi  bahkan  Tergugat  tega  melakukan kekerasan fisik terhadap anak jika tidak menurut.
Pertimbangan hakim  dalam putusan cerai gugat tersebut adalah perkara cerai gugat  tidak  dapat  diupayakan  penyelesaiannya  melalui  perdamaian  dengan mediator,  pertimbangan  hakim  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling mendukung satu sama lain dapat dipercaya serta dibuktikan kebenarannya dan dapat menjadi  pertimbangan  dalam  putusan  cerai  gugat  tersebut.  Selain  itu  sejak  tahun 2009  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  berpisah,  dan  Tergugat  tidak memberi nafkah.
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tidaklah  mudah  perceraian  itu  terjadi tanpa alasan  yang  dapat  diterima.  Akan  tetapi  didalam  praktek  sehari-hari  seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami isteri, begitu mudah minta cerai pada suaminya.. 4

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana  pertimbangan  hakim  terhadap  tanggung  jawab  tergugat      dalam memberikan nafkah dalam kajian putusan nomor 2257/Pdt.G/2011/PA.SM  ?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam mengimplementasikan Putusan Hakim No. 2257/Pdt.G/2011/PA.SM     terkait tanggungjawab Tergugat dalam memberikan nafkah serta bagaimana tindakan eksekusinya ?

## C. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Penyusunan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
4 Soedharyo Soimin, Hukum  Orang dan Keluarga ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 64
e-ISSN : 2621-4105

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis.

## 3. Sumber dan Jenis Data
Pengumpulan  data  diperoleh  dari  sumber  data  sekunder    melalui kepustakaan.

## 4. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui studi pustaka.

## 5. Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif, dengan  cara  mengolah  dan  menganalisa  data-data  yang  berkaitan  dengan permasalahan.,.

## D. PEMBAHASAN
a. Pertimbangan  hakim  terhadap  tanggung  jawab  Tergugat  dalam memberikan nafkah dalam kajian
putusan nomor

## 2257/Pdt.G/2011/PA.SM
Dalam  hal  putusan  hakim  (dictum)  yang  menyatakan  suatu  perkawinan batal  demi  hukum  di  atur  dalam  Pasal  70  Kompilasi  Hukum  Islam,  sedangkan perkawinan  dapat  dibatalkan  di  atur  dalam  Pasal  22,  24,  26  dan  27  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  dan  Pasal  71  dan  72  Kompilasi  Hukum  Islam. Batalnya  suatu  perkawinan  yang  terkandung  dalam  Pasal  28  ayat  1  UU  No.1 Tahun  1974  adalah  setelah  keputusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum yang tetap dan berlaku sejak saat diberlangsungkannya perkawinan, begitu pula yang terkandung dalam Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.
Pertimbangan hakim secara filosofis dilaksanakan atas dasar hukum yaitu instruksi  MA  tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang- Undang No. 48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Dalam  penjelasannya  ditegaskan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa
e-ISSN : 2621-4105
keadilan  masyarakat”.  Itu  berarti  kalau ternyata  isi  undang-undang  tidak  cukup lengkap  atau  penerapan  undang-undang  tersebut  berpotensi  menimbulkan ketidakadilan  yang  baru,  maka  hakim  wajib  menggali  nilai-nilai  hukum  yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  Pengadilan  Agama  mengenai  kasus dalam penelitian ini didasarkan pula pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam,  dalam  Pasal  tersebut  juga  hanyalah  sebagai  alasan  dari  alasan  untuk melakukan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran.
Dalam  kasus  No.  2257/Pdt.G/2011/PA.Sm  perceraian  terjadi  adanya alasan  ekonomi    dan  alasan  pertengkaran  serta  perselisihan,  sehingga  antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di damaikan kembali.
Pertimbangan fakta sosial dalam kasus tersebut bahwa tindakan Tergugat yang  tidak  menafkahi  Penggugat  lebih  dari  jangka  waktu  yang  ditetapkan  yaitu lebih dari 6 (enam) bulan.
Prosedur  persidangan  dalam  Pengadilan  Agama  Islam  merupakan percampuran  dari  berbagai  bentuk  dan  sifat.  Ada  yang  berbentuk  upacara  yang sangat  formal  dan  tidak  formal  dengan  cara  yang  tidak  rasional  hampir  suami sendiri di dalam menguji dan mengkaji kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dan sejalan  dengan  kualitas  para  pejabat  Pengadilan  Agama  yang  dianggap  rendah, prosedur yang berlaku dalam Pengadilan Agama ini dianggap kacau dan rendahan serta  serba  gelap  oleh  para  ahli  hukum  sipil,  karena  tidak  mmpunyai  Hukum Acara  tidak  mempunyai  landasan-landasan  hukum  sebagaimana  persidangan harus  diselenggarakan  serta  tidak  mempunyai  kekuasaan  untuk  menghadirkan saksi-saksi di persidangan.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  perceraian  setelah dijalani  suatu  persidangan  yang  telah  diselenggarakan  adalah  dengan menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang  No 1 Tahun 1974
Dasar  hukum  hakim  mengabulkan  dan  memutus  perkara  perceraiannya antara penggugat dan tergugat disebabkan hubungan keduanya sudah tidak akan bisa  didamaikan lagi,  terbukti  adanya  percekcokan  dan  adu  mulut,  Melihat  dari
e-ISSN : 2621-4105
duduk perkara yang ada,keterangan dari tergugat dan penggugat serta dari saksi- saksi  yang  ada,majelis  hakim  juga  sudah  mempertimbangkan  untuk  memutus cerai dengan dasar pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  dan  pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  karena  itu  gugatan penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan.
Hukum  acara  Peradilan  Agama  adalah  peraturan  Hukum  yang  mengatur bagaimana cara mentaatinya  Hukum perdata materiil  dengan perantaraan  hakim atau cara  bagaimana  bertindak  di muka Pengadilan  Agama  dan  bagaimana  cara hakim  bertindak  agar  Hukum  itu  berjalan  sebagaimana  mestinya    Pasal  54 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama Adalah  Hukum  Acara  Perdata  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”  Dari hasil proses yang telah diuraikan sebagaimana diatas para hakim yang menyidangkan  suatu  perkara  hendaknya  menuangkannya  dalam  bentuk  tulisan yang  disebut  dengan  putusan.  Karena  putusan  tersebut  merupakan  suatu  tulisan argumen  dengan  format  yang  telah  ditentukan  Undang-Undang,  dengan  dibuat putusan  tersebut  diharapkan  dapat  menimbulkan  keyakinan  atas  kebenaran peristiwa  hukum  dan  penerapan  peraturan  perundang-undangan  secara  tepat dalam perkara yang diadili tersebut.
b. Kendala dan solusi dalam mengimplementasikan Putusan Hakim No.
2257/Pdt.G/2011/PA.SM    terkait tanggungjawab Penggugat dalam memberikan nafkah.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam Putusan No. 2257/Pdt.G/2011/ PA.Sm, antara lain :
1. Upaya  Hakim  dalam  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  berhasil, karena  pihak  Penggugat  tetap  berkeinginan  untuk  mengajukan  cerai  gugat, karena sudah tidak diberii nafkah lebih dari 2 (dua) tahun.
Upaya  solusinya  :  dalam  sidang    akhirnya  permohonan  Penggugat  untuk mengajukan carai gugat  diterima oleh Penggugat.
e-ISSN : 2621-4105
2. Ketidakhadiran  Tergugat,  hal  ini  merupakan  salah  satu  hambatan  yang dihadapi  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  cerai  gugat,  Upaya  yang dilakukan  oleh  PA  Semarang  adalah  dengan  membuat  surat  pemanggilan pada  Tergugat.  Tergugat,  setelah  dipanggil  dengan  patut  sesuai  Pasal  122
HIR ternyata tetap tidak hadir,
Upaya  soliusinya  adalah  Pemeriksaan  dapat  dilanjutkan  /  dilangsungkan tanpa  hadirnya  tergugat.  Hal  ini  nantinya  dapat  berujung  pada  Putusan
Verstek (tanpa hadirnya Tergugat).
3. Petitum mengenai harta bersama tidak ada,  selain  itu petitum agar Tergugat memberikan  1/3  gajinya  kepada  Penggugat  tidak  berdasar  sehingga permohonan  tidak  diterima  oleh  Hakim,  upaya  solusinya,  hendaknya  kedua belah pihak memberikan alasan-alasan serrta bukti adanya kekeayaan
Pengajuan  hak  asuh  terhadap  anak/anak-anak  oleh  pihak  isteri,  biasanya menggunakan  ketentuan-ketentuan  hukum  sebagaimana  diatur  di  dalam  KHI sebagai berikut:
Pasal 105 KHI:
“Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c.   Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”
Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 156 KHI sebagai berikut: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. anak  yang  sudah  mummayiz  berhak  memilih  untuk  mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya;
c.   apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah
e-ISSN : 2621-4105
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d.   semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
e.   bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
f.   pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”
Akibat  perceraian  kedua  orang  tuanya,  anak  dari  Tergugat  dan Penggugat secara otomatis akan kekurangan kasih sayang dari orang tuanya dari mereka hidup terpisah (tidak mendapatkan kasih sayang secara utuh). Walaupun kekurangan  kasih  sayang,  anak  tersebut  harus  mendapatkan  pemeliharaan, pendidikan  sampai  dia  mampu  untuk  berdiri  sendiri  atau  dianggap  dewasa. Seperti  halnya  yang  tecantum  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  tahun
1974 sebagai berikut;
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:
a. Baik ibu atau  bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak;  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak  Pengadilan  memberi keputusannya;
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu:  bilamana  bapak  dalam  kenyataan tidak  adapat  memenuhi  kewajiban  kewajiban  tersebut.  Pengadilan  dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas isteri.
Pasal 106 menyatakan bahwa:
a. Ayat  1  :  orang  tua  berkewajiban  merawat  dan  mengembangkan  harta anaknya  yang  belum  dewasa  atau  dibawah  pengampuan,  dan  tidak
e-ISSN : 2621-4105
diperbolehkan  memindahkan  atau  menggadaikannya  kecuali  karena keperluan  yang  mendesak  jika  kepentingan  dan  kemaslahatan  anak  itu mengehendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
b. Ayat  2  :  Orang  tua  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.
Adapun  akibat  putusnya  perkawinan  karena  cerai  gugat  menurut  Pasal
156 Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai   berikut :
1) anak  yang  belum mumayyiz berhak  mendapatkan hadlahan dari  ibunya, kecuali bila ibunya sudah meninggal.
2) anak  yang  sudah mumayyis berhak  memilih  untuk  mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3) Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani  anak  meskipun  biaya  nafkah  telah  dicukupi,  maka  atas  permintaan kerabat  yang  bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan  hak hadhanah kepada kerabat yang mempunyai hadhanah pula.
4) Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut kemampuannya,  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus  dirinya sendiri (21 tahun)
Setelah kita mengetahui beberapa akibat perceraian terhadap suami isteri, maka  kita  akan  melihat  lebih  lanjut  akibat-akibat  perceraian  terhadap  anak keturunannya.  Setiap  perceraian  pasti  suami  isteri  dan  anak  keturunannya  yang menderita akibat-akibatnya. Perlu diketahui pula bahwa keluarga dipandang dari segi  kepentingan  anak-anak  merupakan  tempat  berlindung  yang  aman,  karena anak-anak mendapatkan kasih sayang, perhatian, penghargaan. Tetapi bila dalam keluarga terjadi perceraian maka anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sehingga mungkin anak-anak itu akan bergaul bebas di luar rumah  yang  berakibat  mudah  menmbulkan  delikwensi  karena  kurang  mendapat pengawasan dan bimbingan dari kedua orangtuanya.
Sebagian besar pada anak-anak timbulnya delikwensi adalah berasal dari keluarga  yang  sudah  tidak  utuh  struktur  keluarganya.  Keluarga  yang  tidak  utuh struktur keluarganya adalah keluarga  di  mana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tuanya baik karena kematian ataupun karena perceraian.
Setelah  terjadinya  perceraian  pemeliharaan  anak  tetap menjadi  tanggung jawab bapak dan ibu. Lebih–lebih seorang bapak mempunyai hak dan kewajiban
e-ISSN : 2621-4105
menanggung biaya terhadap anak-anaknya. Apabila anak-anak masih kecil maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak-anak selama dia belum kawin. Karena ibu  lebih  sayang  kepada  anak-anaknya,  lebih  tahu  bagaiamana  mendidik  anak- anak, lagi pula ibu lebih mampu dan sabar dalam mengasuh anak-anak dari para ayah.  Kemudian  mengenai  pemeliharaan  anak,  sesuai  dengan  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu  :
1) Kedua orang  tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya
2) Kewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak,  berlaku  sampai  anak  itu  kawin atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  tersebut  berlaku  meskipun  terjadi perceraian antara kedua orang.
3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
4) Orang tua mewakili anak, apabila anak melakukan pebuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

## E. PENUTUP
Pertimbangan    hakim  dalam  tanggung  jawab  tergugat      dalam memberikan  nafkah  dalam  kajian  putusan  nomor  2257/Pdt.G/2011/PA.Sm bahwa  perkara  cerai  gugat  ini  tidak  dapat  diupayakan  penyelesaian  melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  ,  dan  bahwa  Majelis  Hakim  telah berusaha  agar  Penggugat  berdamai  atau  rukun  kembali  dengan  Tergugat, akan  tetapi  tidak  berhasil  kemudian  pemeriksaan  perkara  dimulai  dengan membacakan  surat  gugatan    yang  berisi  alasan  gugatan  dan  Penggugat meminta  permohonan  kepada  Majelis  Hakim  melalui  Ketua  Pengadilan Agama  Semarang,  untuk  bekenaan  menetapkan  hari  sidang,  dengan memanggil  pihak-pihak  yang  berperkara  serta  memeriksa  dan  mengadili perkara    cerai  gugat  ini  dan  menjatuhkan  putusan.  Pertimbangan  hakim dalam  mengambil  putusan  Pengadilan  Agama  No.  2257/Pdt.G/2011/PA.Sm
e-ISSN : 2621-4105
berdasar  Pasal  14  dan  Pasal    53  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009. Pertimbangan  hakim  secara  filosofis  dilaksanakan  atas  dasar  hukum  yaitu instruksi  MA.  Dalam  kasus  No.  2257/Pdt.G/2011/PA.Sm  perceraian  terjadi adanya alasan ekonomi  dan alasan pertengkaran serta perselisihan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di damaikan kembali
Kendala    dan  solusi  dalam  mengimplementasikan  Putusan  Hakim  No. 2257/Pdt.G/2011/PA.SM        terkait  tanggungjawab  Tergugat  dalam memberikan  nafkah.  Kendala  hakim  saat    mendamaikan  Penggugat  dan Tergugat  tidak  berhasil,  karena  pihak  Penggugat  tetap  berkeinginan  untuk mengajukan cerai gugat, karena sudah tidak diberii nafkah lebih dari 2 (dua) tahun.  Upaya  solusinya  :  dalam  sidang    akhirnya  permohonan  Penggugat untuk  mengajukan  carai  gugat    diterima  oleh  Penggugat.  Ketidakhadiran Tergugat,  hal  ini  merupakan  salah  satu  hambatan  yang  dihadapi  Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat, Petitum mengenai harta bersama tidak ada,  selain  itu petitum agar Tergugat memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat  tidak  berdasar  sehingga  permohonan  tidak  diterima  oleh  Hakim, upaya  solusinya,  hendaknya  kedua  belah  pihak  memberikan  alasan-alasan serrta bukti adanya kekayaan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh , Dina Utama, Semarang :2004 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Jakarta : Gunung Agung, 2002
Ahmad Rifai, Peranan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif , Jakarta, Sinar Grafika, 2012
Ali Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama , Raja Grafindo, Jakarta, 2007
Departemen  Agama  RI, Al  Qur’am  dan  Terjemahannya ,  Proyek  Pembinaan Perguruan Tinggi, Jakarta, 2010
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama , Mandar Maju, Bandung, 2009 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Sosial dan Hukum , Rajawali, Bandung, 2011
Laila  M  Rasyid  dan  Herinawati, Hukum  Acara  Perdata ,  Jakarta  :    Unimal  Press, 2015
e-ISSN : 2621-4105
Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman . Surabaya: Bina Ilmu.  2007
Mahfud  M.D.,  “Kepastian  Hukum  Tabrak  Keadilan,”  dalam  Fajar  Laksono,  Ed., Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
Moh. Taufik Makaro, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta : Rineka Cipta , 2004
Muhammad Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta  2004
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Ghalia Indonesia. Jakarta, 2005
Salim HS, Hukum Islam di Indonesia ,  Jakarta, Sinar Grafika, 2010
Soedharyo Soimin, Hukum  Orang dan Keluarga ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2004
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press. Jakarta, 2012 Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan di Indonesia , Surabaya : Airlangga University Press,  2006
_____________________, Hukum Orang dan Keluarga , Airlangga University Press, Surabaya, 2002
Subekti,, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 2012
Titik Tri Wulan, Perspektiff Perikatan Nikah. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007 Turmudi Hudri, Kunci Rahasia Jodoh, Penebar Plus, Jakarta, 2007 Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama , al- Hikmah, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Jurnal
Abdul Karim HS, Perkawinan dalam Konsep Hukum Positif di Indonesia , 2013, h ttp://hukum.online.com diakses 16 November 2016 Achmad Edi Subiyanto, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 , Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 4 Desember 2012
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 1 , Yogyakarta, FH UGM, 2011, hal. 62
Masrokimin,  Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Ius Constituendum Vol 1
e-ISSN : 2621-4105
No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.548

## Artikel
http://kevinevolution.wordpress.com , perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 Kepastian Hukum Kepastian Hukum ", diakses darii  http://www.surabaya pagi.com /index.php 9bdfd9f9305b81298  tanggal 16 November 2016
R. Benny Riyanto, Kebebasan Hakim Dalam Memutur Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Jurnal Hukum Yustitia Vol. 74 , Surakarta, FH UNS, 2008, hal. 52
Rifyal Ka’bah, Permasalahan Perkawinan , dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni, IKAHI, Jakarta, 2008,  hal 7
.