## Sodality

## Peran Lembaga Adat Kewang sebagai Biosecurity Strategy

## Aset Penghidupan Masyarakat Negeri Booi
The Role of Kewang Customary Institution as a Biosecurity Strategy of Community Livelihood Asset in  Negeri Booi
Hendri D. Hahury 1,*) , Titi S. Prabawa 2) , Pamerdi Giri Wiloso 2) , Tontji Soumokil 3) , Marthen L. Ndoen 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
2 Fakultas Studi Pembangunan Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 50711, Indonesia
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pattimura, Ambon Ambon 97233, Indonesia
*) E-mail: hahury31@gmail.com
DOI : 10.22500/sodality.v7i3.28490

## ARTICLE INFO
ABSTRACT ISSN 2302-7517 EISSN 2302-7525

## ABSTRAK
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University
TERBITAN: Vol. 7, No. 3 Desember 2019 SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Population growth which is not supported with the availability of natural resources causes gaps or limitations in  meeting  daily needs through  natural resources. As a  result, rural  communities  need certain rules or norms used as behavioral guidelines in utilizing the natural resources. One of them is through the existence of kewang customary institution. However, as the community develops, its effectiveness is experiencing a decline. This study examines the role of kewang customary institution as  a  biosecurity  strategy  for  community  livelihood  asset  in  Negeri  Booi,  Saparua  Island,  Central Maluku  Regency. This study  was  done  in a  qualitative  manner  with a case study  method.  The  key informants  involved  included  members  of  the  kewang,  head  (raja)  of  Negeri  Booi,  farmers  and customary leaders. In-depth interviews, observation and focus group discussion (FGD) were used to collect the data. The results showed that the kewang of Negeri Booi played an active role in securing the livelihood asset while at the same time protecting Negeri Booi's territory. However, the inclusion of economic interventions left the kewang members vulnerable. They were faced with the choice to carry out their duties and functions as a local institution securing the livelihood asset or to violate the convention  to  meet  their  daily  household  needs.  In  general,  the  community  in  Negeri  Booi  still recognized  the  existence  of  kewang  customary  institution  by  respecting  and  carrying  out  every decision taken.
Keywords: biosecurity strategy, Kewang customary institutions, livelihood asset
Pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  berbanding  lurus  dengan  ketersediaan  sumber  daya  alam menyebabkan terjadinya kesenjangan atau keterbatasan dalam berupaya memenuhi kebutuhan hidup. Akibat keterbatasan ini, masyarakat pedesaan membutuhkan aturan-aturan atau norma yang digunakan sebagai arah berperilaku dalam memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu aturan ini tertuang dalam kelembagaan adat kewang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, efektivitas kewang mengalami kemerosotan. Studi ini mengkaji peran lembaga adat kewang dalam mengamankan aset penghidupan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di negeri Booi, pulau Saparua, kabupaten Maluku  Tengah  dengan  metode  studi  kasus.  Informan  meliputi  anggota  kewang  negeri  Booi,  raja negeri Booi, petani pemilik dusun dan tokoh adat. Data berupa hasil wawancara mendalam, observasi dan FGD ( focus grup discussion ). Hasil kajian menunjukkan bahwa kewang negeri Booi berperan aktif dalam mengamankan aset penghidupan masyarakat sekaligus menjaga wilayah petuanan negeri Booi. Namun  di  sisi  lain,  masuknya  intervensi  ekonomi  menyebabkan  oknum  anggota  kewang  menjadi rentan. Mereka dihadapkan pada pilihan menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga lokal yang mengamankan  aset  penghidupan  atau  melanggar  konvensi  demi  memenuhi  kebutuhan  rumah tangganya. Secara umum, keberadaan lembaga adat kewang masih diakui masyarakat negeri Booi yang ditunjukkan oleh sikap menghormati dan menjalankan setiap keputusan yang diambil lembaga adat kewangKata kunci: Komunitas Adat, Konstruksi Sosial, Paradoks, Rekognisi, Undang – Undang Desa.
Kata kunci : strategi biosekuriti, lembaga adat Kewang, aset penghidupan

## PENDAHULUAN
Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan berdampak pada upaya masyarakat di pedesaan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Hal  ini  semakin  diperparah  dengan  keterbatasan  akses terhadap  sumber  daya,  konflik  lahan  pertanian  bahkan  ketimpangan  sumber  daya  (Batlajery, Pattiselanno,  dan  Kakisina  2018;  Rogers  2014;  Semenda  dan  Semenda  2018;  Shohibuddin  2016). Berbagai  upaya  terus  pemerintah  lakukan  agar  dapat mengatasi  persoalan  di  pedesaan  tersebut,  baik melalui  aturan  formal  (UU  Desa)  maupun  dalam  bentuk  pembiayaan  pembangunan,  misalnya  Dana Desa. Kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan di atas memang baik, namun kebijakan tersebut pun belum mampu menyentuh persoalan di atas.
Selama  ini,  masyarakat  pedesaan  memiliki  cara  tersendiri  dalam  menyelesaikan  berbagai persoalan  di  komunitas  mereka.  Salah  satunya  melalui  kelembagaan  lokal  yang  justru  diabaikan pemerintah  dan  dianggap  sebagai  penghalang  pembangunan  (Barro  dan  McCleary  2002;  Cahyono, Santoso, dan Noor 2017; Nasrul 2017). Di Maluku, kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai pelindung hutan  dan  lingkungan  dikenal  dengan  sebutan  “Lembaga Kewang ”.  Lembaga kewang merupakan lembaga adat dan bagian dari pemerintahan negeri (desa) yang berhubungan secara langsung dengan wilayah  hutan  masyarakat  (ulayat  atau  petuanan)  adat  suatu  negeri  (Etlegar  2013;  Nendissa  2014; Pietersz 2010). Dalam kehidupan masyarakat di negeri Booi, lembaga kewang berposisi sebagai pranata sosial  yang  memfasilitasi  interaksi  antara  sesama  anggota  masyarakat  melalui  norma,  perilaku  dan hubungan  sosial.  Perilaku  dan  tindakan  masyarakat,  baik  individu  maupun  komunal  dalam  setiap keputusan  yang  diambil  akan  dibatasi  oleh  norma,  pranata  sosial  masyarakat.  Dalam  konteks  ini kelembagaan ( kewang ) menyiratkan tiga komponen, antara lain, aturan formal (konstitusi, hukum dan seluruh  regulasi),  aturan  informal  (pengalaman,  nilai-nilai  tradisional)  dan  mekanisme  penegakan regulasi (Yustika 2012).
Penghidupan masyarakat negeri Booi selama ini tergantung pada sektor perkebunan yang belum pasti keberhasilan panen sehingga tentunya akan berimbas terhadap keberlanjutan penghidupan rumah tangga yang juga tidak begitu pasti. Bagi masyarakat negeri Booi, keberadaan lahan perkebunan (dikenal dengan  istilah dusung/dusung) dan  tanaman  pala  memiliki  keterkaitan  dengan  keluarga  besar  ( mata rumah/klan ) bahkan sudah menjadi bagian dari budaya mereka.
Ketersediaan dusun dan  tanaman  pala  ini  tidak  berbanding  lurus  dengan  jumlah  penduduk negeri  Booi  yang  setiap  tahunnya  mengalami  pertumbuhan  sehingga  berdampak  pada  terjadinya kelangkaan sumber daya. Dalam konteks ini, ketersediaan dusun dan tanaman pala cenderung bersifat tetap  sedangkan  jumlah  penduduk  terus  bertambah.  Akibatnya,  masyarakat  harus  berusaha  mencari sumber-sumber pendapatan yang baru agar kehidupan rumah tangganya dapat terus berlanjut. Strategi yang masyarakat lakukan adalah melalui diversifikasi maupun adaptasi mata pencahariannya (Biswarup dan Ram 2010; Ellis 1999; Oktalina, Suryanto, dan Hartono 2015; Putri et al. 2006). Bahkan masyarakat cenderung bersikap “ekstrim” dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya akibat kesenjangan sumber daya, misalnya melanggar norma dan aturan-aturan yang selama ini menjadi arah dalam berperilaku.
Pada aras inilah, kehadiran lembaga adat kewang diperlukan untuk mengamankan ( biosecurity strategy ) pemanfaatan dusun dan tanaman pala sebagai sumber penghidupan masyarakat negeri Booi. Biosecurity merupakan strategi secara holistik untuk mengelola dan menganalisis ancaman dan resiko terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan (Syahputra 2017). Dalam konteks penelitian ini, penulis  memandang  lembaga  adat  kewang  sebagai  strategi  yang  digunakan  untuk  mencegah, mengamankan  bahkan  melindungi dusun dan  tanaman  pala  dari  ancaman  yang  dapat  mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat negeri Booi. Untuk itu lembaga adat kewang tidak dapat dipandang hanya sebatas  “organisasi”  semata.  Namun,  dapat  dilihat  sebagai  “aturan  main”  yang  dijadikan  arah berperilaku dalam kehidupan sosial masyarakat negeri Booi. Challen dan Schilizzi (1999) dan North (1990), mengungkapkan bahwa kelembagaan secara sosial diorganisasi dan didukung dan merupakan aturan-aturan formal dan informal serta tata perilaku ( code of behavior ).
Lembaga adat kewang telah menjadi topik yang menarik dan sering didiskusikan para peneliti sejak tahun 1980-an (Judge dan Nurizka 2008; Ohorella, Suharjito, dan Ichwandi 2012; Pietersz 2010; Ruhulessin  1985).  Kewang  merupakan  lembaga  adat  yang  memiliki  akses langsung  dengan  wilayah petuanan,  baik  di  darat  maupun  di  laut.  Pengawasan  danbox  pengamanan  yang  dilakukan  lembaga kewang  menjamin  keseimbangan  hubungan  antara  manusia  dan  lingkungan  hidupnya  dengan
pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana (Karepesina dan Susilo 2013; Nasrul 2017). Akan tetapi kebutuhan hidup masyarakat senantiasa mengalami perkembangan dan cenderung bervariasi dari waktu ke waktu. Realitanya, peranan kewang negeri Booi turut dipengaruhi oleh aspek ekonomi yang diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998 yang melanda  Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan  kenaikkan  harga  dan  semakin  bervariasinya  kebutuhan hidup  masyarakat  termasuk  anggota  kewang  negeri  Booi.  Akibatnya,  anggota  kewang  negeri  Booi diperhadapkan  dengan  pilihan  untuk  mengamankan  aset  penghidupan  masyarakat  negeri  Booi ( biosecurity strategy)  atau  harus  memenuhi  kebutuhan  hidup  rumah  tangganya.  Penelitian  Nendissa (2014), menunjukkan bahwa, semakin baik kondisi sosial dan ekonomi anggota kewang, maka semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kewang.
Berbagai kajian di atas memang memperlihatkan bahwa, lembaga adat kewang memiliki peran penting  dalam  kehidupan  masyarakat  pedesaan  di  Maluku,  khususnya  Maluku  Tengah  dalam pengelolaan sumber daya alam, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun hukum (Karepesina and Susilo 2013; Nasrul 2017; Nendissa 2014; Ohorella et al. 2012; Pietersz 2010). Namun, demikian kajian-kajian ini belum memperlihatkan peran lembaga adat kewang sebagai biosecurity strategy (aturan dan tata perilaku) dalam mengamankan dusun dan tanaman pala sebagai aset penghidupan masyarakat negeri Booi. Setelah memahami realitas yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran lembaga adat kewang dalam mengamankan ( biosecurity ) dusun dan  tanaman  pala  sebagai  aset  penghidupan  masyarakat  negeri  Booi?  Untuk  itu  tujuan  utama  dari penelitian  ini  adalah  memahami  peran  kelembagaan  adat  kewang  sebagai biosecurity  strategy aset penghidupan masyarakat negeri Booi akibat adanya tekanan ekonomi sehingga mereka diperhadapkan dengan pilihan menjalankan tugas sebagai kewang atau kah memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka.

## METODE
Untuk  memahami  peran  lembaga  adat kewang sebagai biosecurity  strategy ,  maka  penulis menggunakan  perspektif  ekonomi  kelembagaan  lama  (EKL)  yang  memandang  tindakan  manusia dibatasi  sekaligus  didorong  oleh  lembaga  yang  ada  di  sekitarnya  (Chang  2003;  Helmsing  2003); Helmsing  2003).  Dengan  demikian,  cara  berpikir  dan  berperilaku  individu  dan  kelompoknya  adalah proyeksi dari kebiasaan dan aturan yang membentuk kelembagaan lokal (Challen dan Schilizzi 1999; North  1990).  Penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Penelitian ini dilakukan di negeri Booi, pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Berikut ini Gambar 1 merupakan peta lokasi penelitian

## Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  penelitian  lapangan  yang  dilaksanakan  pada  bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2018 dengan informan meliputi, anggota kewang negeri Booi,  raja  negeri  Booi,  petani  pemilik  dusun  dan  tokoh  adat.  Data  yang  dikumpulkan  berupa,  hasil
wawancara mendalam, observasi dan FGD ( focus group discussion ). Hasil wawancara ini penulis buat dalam bentuk transkrip. Dari transkrip tersebut penulis membuat matrix rekap transkrip wawancara yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lembaga adat kewang negeri Booi
Keberadaan dusun (kebun) pala tidak dapat terlepas dari keberadaan kewang 1 yang merupakan salah satu lembaga dalam pemerintahan negeri Booi yang bertugas mengontrol dan mengawasi hutan- hutan di petuanan 2 negeri Booi. Keberadaan kewang bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat negeri Booi. Mereka telah mengenal kewang secara turun-temurun. Hal ini terbukti dengan keberadaan “mata  rumah”  (fam/marga)  yang  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  “kepala  kewang”  berdasarkan keturunan. Di negeri Booi yang menjadi kepala kewang adalah marga Wenno. Masyarakat negeri Booi, mengenal  marga  ini  sebagai  “mata  keo”  (artinya,  mata-mata).  Marga  inilah  secara  turun-temurun bertanggung jawab dan tidak pernah mereka alihkan kepada marga lainnya sampai saat ini.
Selain kepala kewang terdapat juga anggota kewang atau dalam bahasa lokalnya mereka sebut “anak-anak kewang ” yang berasal dari masyarakat negeri Booi terutama mereka yang memiliki dusun dalam petuanan negeri Booi. Mereka terpilih melalui “rapat saniri negeri” yang berlangsung di “baeleo” (rumah adat) berdasarkan pekerjaan atau mata pencahariannya. Seperti penuturan informan berikut ini (box 1).
Pengangkatan kewang negeri  Booi  seperti  di  atas  untuk  memudahkan  mereka  menjalankan tugas mengontrol dan mengawasi petuanan negeri Booi. Kemudian, informan juga menjelaskan bahwa pada masa lalu usia adalah syarat penting untuk seseorang menjadi kewang . Seorang kewang , minimal harus  berusia  50  tahun.  Namun,  saat  ini  justru  sebaliknya  usia  bukan  lagi  faktor  utama  seseorang menjadi kewang ,  karena  sekarang  ada kewang yang  berusia  di  bawah  40  tahun.  Padahal  menurut informan,  usia  itu  penting  sebab  berkaitan  dengan  pengetahuan  dan  pengalaman  tentang  batas-batas petuanan  sekaligus  sebagai  tempat  bertanya  dan  meminta  pendapat.  Kemudian,  dalam  menjalankan tugasnya, kewang negeri  Booi  tidak  memiliki  batas  masa  jabatan  atau  keanggotaan  mereka.  Selama mereka masih menetap di negeri Booi, maka selama itu pula mereka terus menjalankan tugas kewang . Namun,  bila  mereka  sakit,  meninggal  atau  memutuskan  untuk  meninggalkan  negeri  Booi  maka keanggotaannya dapat berakhir.
Sementara itu, dalam struktur pemerintahan adat negeri Booi, kewang juga merupakan salah satu pejabat pemerintahan bersama-sama raja, saniri negeri dan kapitang. Gambar 2 struktur kewang negeri Booi.
1 Lembaga adat yang berfungsi menjaga petuanan sebagai hak ulayat negeri Booi.
2 Konsep wilayah petuanan/hak petuanan atau di Indonesia sekarang lebih dikenal dengan nama hak ulayat, adalah hak masyarakat hukum adat (hak komunal) atau persekutuan hukum adat atas tanah, perairan, pemanfatan atas pohon-pohon yang tumbuh sendiri serta binatang-binatang liar. Bagi masyarakat Maluku, hak petuanan bukan saja di darat (tanah), tetapi juga di laut dan kedua hak ini adalah sama pentingnya
Box 1. Ketentuan menjadi kewang negeri Booi.
…Ketentuan adat negeri Booi mengharuskan mata rumah Wenno sebagai kepala kewang sedangkan anak-anak  kewang  berasal  dari  anggota  masyarakat  negeri  Booi  berdasarkan  pekerjaan  sehari- harinya.  Misalkan,  pekerjaannya  di  hutan  maka  tugas  pengawasannya  berada  di  hutan  dan  jika pekerjaanya nelayan, maka tugasnya berada di lautan dan tepi pantai. Mereka ini seperti polisi adat.
Sumber Informasi: Bapak Petrus Hatusupy, 67 tahun (Kewang negeri Booi, Petani)

## Gambar 2. Struktur Kewang Negeri Booi
Dari gambar di atas, Raja merupakan pucuk pimpinan pemerintahan adat negeri Booi sekaligus bertindak  sebagai  kepala  desa  yang  bertugas  menjalankan  roda  pemerintahan  maupun  memimpin pertemuan adat. Saniri Negeri merupakan Badan musyawarah adat yang terdiri dari perutusan masing- masing soa dengan tugas utama menyusun dan melaksanakan program kerja pemerintahan negeri Booi. Selanjutnya, Kapitang adalah Panglima perang negeri yang bertugas mengatur strategi dan memimpin perang.  Kemudian, Marinyo merupakan  pembantu  Raja,  sebagai  penyampai  berita  dan  titah  melalui “tabaos”  (pembacaan  maklumat). Soa merupakan  kumpulan  beberapa  fam/marga  ( clan )  yang melaksanakan pekerjaan negeri berdasarkan titah (perintah) Raja melalui Kepala Soa masing-masing. Sedangkan Kewang adalah lembaga adat yang berkuasa mengelola sumberdaya alam di petuanan negeri Booi sekaligus sebagai pengawas aturan-aturan adat.
Tugas  utama kewang ,  antara  lain  menyelenggarakan  sidang  adat,  melaksanakan  sasi, mengamankan batas petuanan dengan negeri tetangga, menjaga dan melindungi sumberdaya alam di petuanan  negeri  Booi  sekaligus  memberikan  sanksi  kepada  yang  melanggar  aturan-aturan  adat (termasuk  sasi).  Agar  tugas  dan  peran kewang ini  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  mereka  selalu mengadakan rapat kewang (sidang adat) pada hari jumat malam ( molou) pukul 19.00 WIT. Bertindak sebagai pimpinan sidang adat “molou” adalah marga Wenno. Mereka mengawali rapat kewang dengan meniup tahuri 3 dan teriakan silo messe sebagai tanda, bahwa kewang sedang mengadakan rapat. Ketika hal ini terjadi, maka setiap anggota masyarakat negeri Booi enggan berada di luar rumah sampai rapat kewang selesai.  Kemudian,  informan  menjelaskan  topik  yang  mereka  bicarakan  meliputi  keadaan negeri, petuanan negeri maupun jadwal pengontrolan petuanan secara kolektif. Kegiatan pengawasan petuanan, rutin mereka lakukan setiap hari minggu bahkan pada hari-hari tertentu pun (misalnya: jumat dan minggu) mereka melakukan kegiatan ini.

## Menjaga petuanan untuk mengamankan aset penghidupan
Keberadaan dusun yang cukup luas di dalam petuanan negeri Booi, mengharuskan pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan sumberdaya yang ada di dusun tersebut, terutama tanaman pala. Pengawasan  ini perlu  mereka  lakukan  karena  keberadaan  petuanan  negeri  Booi  berbatasan  langsung dengan  beberapa  negeri  tetangga  (negeri  Haria  dan  negeri  Paperu).  Dalam  pengamatan  penulis, seringkali  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  terhadap  petuanan  negeri  Booi  membutuhkan ketahanan fisik yang baik. Mereka harus menempuh waktu selama 2-4 jam dengan berjalan kaki. Bahkan ada  kalanya  anggota kewang yang  berusia  di  atas  55  tahun  pun  turut  mengambil  bagian  dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut bersama-sama dengan anggota kewang yang berumur lebih muda.
3 Terompet masyarakat Maluku yang terbuat dari sebuah kerang yang jika ditiup bunyinya akan terdengar nyaring. Semakin kecil ukuran kerangnya, semakin nyaring bunyinya dan semakin besar kerangnya bunyinya pun semakin rendah.
MARINYO MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT M ASYARAKAT RAJA NEGERI BOOI KEWANG SANIRI NEGERI
KAPITANG SOA LOUHATU SOA LOUSAM A SOA LOUKUTU SOA PEMAHU SOA PEWAY SOA TUTULEP I SOA PENEU SOA SELIMA
Mengawali  tugas  pengontrolan  dan  pengawasan,  maka  kepala kewang membagi  anggota kewang ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok yang bertugas mengontrol wilayah yang berbatasan dengan negeri Haria maupun kelompok yang bertugas mengontrol wilayah yang berbatasan dengan negeri Paperu. Ketika tugas tersebut telah selesai, maka mereka kembali berkumpul di baeleo kemudian  masing-masing  kelompok  tersebut  akan  melaporkan  temuannya  kepada  kepala kewang . Kepala kewang kemudian melaporkannya kepada raja negeri Booi. Informan kemudian mengisahkan pengalamannya  mengatasi  pelanggaran  yang  terjadi.  Ada  2  jenis  pelanggaran  yang  dilihat,  pertama, pelanggaran oleh masyarakat negeri Booi sendiri dan kedua, pelanggaran oleh “orang dagang” 4 .
Berkaitan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan negeri Booi, maka kewang yang  akan  memberikan  hukuman,  berupa  denda  maupun  pemukulan  dengan  rotan sedangkan pelanggaran oleh “orang dagang” menjadi tanggung jawab raja negeri Booi. Biasanya raja akan  menghubungi  raja  “orang  dagang”  tersebut  untuk  menyelesaikan  pelanggaran  yang  mereka lakukan. Dalam beberapa kasus pencurian yang pernah terjadi, informan menceritakan bahwa, kewang pernah menemukan “orang dagang” yang sedang memetik buah pala di petuanan negeri Booi. Ketika kewang menegurnya  justru  “orang  dagang”  tersebut  menyatakan  bahwa,  raja  telah  memberikan  ijin untuk memetik buah pala tersebut. Peristiwa ini membuat kewang dan raja sempat “bersitegang”. Seperti pengalaman anggota kewang pada box 2.
Bagi kewang perilaku  “orang  dagang”  di  atas  merugikan  masyarakat  negeri  Booi  dengan berkurangnya  hasil  panen  pala  mereka.  Seorang  informan  menuturkan  bahwa,  seharusnya  raja  lebih bijaksana  dalam  membuat  keputusan  dengan  mempertimbangkan  untung-rugi  bagi  generasi  saat  ini maupun generasi yang akan datang. Apalagi saat ini “orang dagang” sering menyerobot petuanan milik negeri Booi dan mengklaim pohon pala yang mereka petik sebagai miliknya. Berbagai pelanggaran yang melibatkan  “orang  dagang”  telah  mereka  laporkan  kepada  raja  negeri  Booi  namun  sampai  saat  ini kewang belum mendapatkan informasi tentang proses yang telah raja lakukan terhadap para pelanggar batas  petuanan  tersebut.  Padahal  pelanggaran  ini  berulang  kali  terjadi  bahkan,  seorang  informan mengaku  sering  melihat  oknum-oknum  ini  berada  di  petuanan  negeri  Booi.  Akibatnya,  masyarakat negeri Booi sering mencurigai “orang dagang” dari negeri Haria ketika mereka berpapasan di dusun sekalipun belum tentu “orang dagang” tersebut akan melakukan tindakan pencurian terhadap biji pala milik masyarakat negeri Booi.
Lebih  jauh  informan  mengatakan  bahwa,  memang  tidak  semua  “orang  dagang”  dari  negeri Haria melakukan pelanggaran terhadap batas petuanan negeri Booi. Ada juga “orang dagang” yang telah memiliki hubungan baik dengan pemilik dusun di negeri Booi. Pengakuan informan, hubungan baik ini dapat  terjadi  karena,  mereka  memiliki  dusun  yang  saling  berbatasan  maupun  adanya  hubungan pernikahan dengan anggota masyarakat negeri Booi. Bahkan, terkadang informasi tentang pelanggaran di petuanan negeri Booi justru mereka yang memberitahukannya kepada kewang .
4 Istilah lokal (emik) untuk orang luar komunitas negeri Booi
Box 2. Kasus pencurian
…Beberapa waktu lalu, ketika kami sedang berpatroli di hutan pantai kami bertemu dengan orang dari  luar  yang sedang  memetik  buah  pala  tanpa  seijin  pemilik dusun . Saat  kami  akan  melakukan penahanan terhadap orang tersebut justru ia mengatakan bahwa ia telah meminta izin kepada bapa raja .  Tentu  kami  tidak  begitu  saja  mempercayai  orang  tersebut.  Salah  seorang  anggota kewang kemudian  kembali  ke  negeri  untuk  menanyakan  hal  tersebut  kepada  raja  dan  raja  membenarkan bahwa beliau telah memberikan ijin kepada orang luar tersebut. Kejadian ini membuat kami merasa tidak dihargai sebagai kewang . Apalagi hal tersebut dilakukan oleh raja kami sendiri.
Sumber Informasi: Bapak Petrus Hatusupy, 67 tahun (Kewang negeri Booi, Petani)
Tugas kewang dan kebutuhan rumah tangga
Sekalipun sebagai lembaga adat dalam pemerintahan negeri Booi, kewang dalam menjalankan tugas pengawasan dan penjagaan petuanan bersifat “masohi” 5 . Mereka sama sekali tidak menerima upah dari pemerintah negeri Booi. Tugas dan peran kewang semata-mata karena keterpanggilannya sebagai “anak negeri” 6 yang memiliki keterkaitan hidup dengan adat, budaya maupun kebiasaan negeri Booi. Penuturan informan bahwa, sekalipun tidak menerima upah namun bukan halangan bagi mereka untuk aktif mengawasi dan menjaga petuanan negeri Booi. Adanya pengawasan tersebut membuat masyarakat negeri Booi dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dengan aman.
Aktivitas  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangganya  tidak  berbeda  dengan  masyarakat  biasa, misalnya  bercocok  tanam, paruru  pala maupun paduli dusun.  Informan  menuturkan  bahwa  yang membedakan hanyalah saat beraktivitas di dusun, secara tidak langsung mereka juga menjalankan tugas sebagai kewang .  Penguasaan  terhadap  lingkungan  sekitar  dusun  miliknya  menjadi  modal  utama informan  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  dusun-dusun  dalam  petuanan  negeri  Booi maupun batas-batas teritorial. Setiap hari informan memulai aktifitas bekerja di dusun pada pagi sampai sore hari (pukul 07.00-15.00 WIT), kecuali hari minggu.
Mengambil hasil di dusun pada hari minggu merupakan “tabu” bagi masyarakat negeri Booi. Perilaku ini masih mereka praktekkan sampai sekarang bahkan agar tradisi ini tetap terpelihara. Kewang melakukan  pengawasan  dan  penjagaan  petuanan  secara  kolektif  pada  hari  minggu  setelah  ibadah  di gereja. Salah seorang informan yang merupakan kewang dan “majelis gereja” mengungkapkan bahwa kebiasaan tidak bekerja pada hari minggu bukan hanya karena tradisi tetapi pengaruh dari ajaran agama Kristen dan seluruh masyarakat negeri Booi merupakan pemeluk Kristen Protestan. Namun, realita yang terekam  pada  temuan  empirik  ini  justru  memperlihatkan  adanya  anggota kewang yang  melakukan pelanggaran  terhadap  kebiasaan  tersebut.  Pengalaman  informan  tersebut  terjadi  pada  saat kewang melakukan  pengawasan  secara  kolektif.  Oknum  anggota kewang tersebut  berpura-pura  mengawasi dusun yang berbeda dengan anggota kewang lainnya padahal oknum ini sedang mengambil hasil dusun berupa biji pala dan ubi-ubian. Perilaku oknum ini justru “tertangkap” oleh anggota masyarakat negeri Booi yang melihatnya membawa pulang hasil dusun tersebut pada hari minggu. Pelanggaran terhadap aturan ini telah mereka laporkan kepada raja namun sampai sekarang masyarakat negeri Booi belum melihat tindakan raja terhadap oknum kewang tersebut. Seperti yang diungkapkan informan pada box 3, berikut dibawah ini.
Bagi kewang negeri  Booi,  sekalipun  perbuatan  oknum kewang tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya namun perilakunya tidak dapat mereka benarkan. Informan kembali mempertegas  penuturannya  bahwa, kewang negeri  Booi  bukan  hanya  menjalankan  tugas  sebagai penjaga dan pengawas petuanan negeri Booi tetapi mereka juga harus “merawat” tradisi yang telah ada supaya generasi yang akan datang dapat menikmati sumberdaya di petuanan negeri Booi melalui tradisi tersebut. Kemudian, belum terselesaikannya persoalan ini membuat anggota kewang yang lain merasa
5 Istilah lokal (emik) untuk gotong-royong
6 Istilah lokal (emik) untuk anggota masyarakat asli negeri Booi

## Box 3. Pelanggaran oknum kewang
….  Menjadi  anggota  kewang  itu  terhormat.  Mereka  diangkat  karena  punya  sikap  yang  baik  dan bertanggung jawab. Namun, akhir-akhir ini saya melihat ada oknum kewang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan orang tatua dari dulu. Saya pernah melihat oknum tersebut pergi ke dusun dengan  alasan  patroli  padahal  saat  dia  kembali  ke  negeri,  dia  membawa  pulang  biji  pala  dan singkong.  Dia  tidak  sadar  kalau  bungkusan  itu  terbuka  sehingga  biji  pala  dan  singkong  tersebut terlihat. Ini sikap yang memalukan bukan saja pada kewang negeri Booi tetapi bagi kami masyarakat juga. Bagaimana kalau orang dari luar melihat hal ini? Mau menegur orang padahal dia sendiri yang melakukan pelanggaran...
Sumber Informasi: Bapak Cia Pattiasina, 70 tahun (Masyarakat negeri Booi, Petani)
malu  dan  kecewa.  Akhirnya  mereka  tidak  menjalankan  tugas kewang dengan  baik  terlebih  mereka menganggap raja tidak memberi perhatian serius terhadap keberadaan mereka.
Dilema peran Kewang sebagai biosecurity strategy aset penghidupan
Meminjam pendapat Malthus (1798), dalam tulisannya An essay on the principle of population , tentang  kependudukan,  menyatakan  bahwa,  Pertumbuhan  penduduk  akan  berkembang  dengan  cepat mengikuti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32….) sedangkan kebutuhan hidup akan berkembang mengikuti deret  hitung  (1,  2,  3,  4,  5,  6….).  Pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  berbanding  lurus  dengan ketersediaan  sumber  daya  alam  ini  menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  atau  keterbatasan  sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan tantangan bagi masyarakat di daerah pedesaan yang justru hidup dekat dengan garis kemiskinan dan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan mereka. Apalagi, selama ini pembangunan pedesaan berorientasi pada pembangunan  secara  fisik  dengan  harapan  memiliki  dampak  ekonomi  yang  signifikan  terhadap kehidupan  masyarakat  pedesaan  tanpa  mempertimbangkan  keberadaan  lembaga  lokal  yang  dapat digunakan  untuk  menyelesaikan  kesenjangan  atau  keterbatasan  sumber  daya  alam  tersebut  (Diartho 2018; Soleh 2017).
Di negeri Booi, sumber daya alam yang tersedia berupa dusun dengan tanaman pala sebagai sumber utama pendapatan mereka. Pengelolaan dan pemanfaatan dusun ini berdasarkan kepemilikan masing-masing  keluarga  besar  ( mata  rumah/klan ).  Kepemilikan  ini  tidak  serta merta  membatasi  hak hanya  kepada  pemilik  saja  tetapi  ada  kesempatan  yang  diberikan  kepada  orang lain,  terutama janda, anak yatim-piatu dan orang yang tidak memiliki dusun agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka di setiap dusun pada petuanan negeri Booi. Temuan ini memperlihatkan keterkaitan antara tanaman pala, pemilik dusun dan orang lain sebagai sesama komunitas yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang sama. Hal ini sejalan dengan penelitian  Burgess et al. (2005) dan Chua, Kadirvelu, and Yasin (2019) yang menunjukkan bahwa, bagi masyarakat adat, tanah, tanaman, komunitas, merupakan bagian penting yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat pedesaan.
Selain, keterikatan di atas, secara tidak langsung temuan empirik memperlihatkan bahwa ada kesenjangan  yang  terjadi  dan  masyarakat  negeri  Booi  memiliki  cara  tersendiri  untuk  dapat menyelesaikan persoalan kesenjangan tersebut. Cara yang mereka gunakan adalah melalui keberadaan lembaga adat kewang negeri Booi yang berfungsi sebagai penjaga sumber daya dusun sekaligus penjaga petuanan negeri Booi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Nasdian (2014) yang memperlihatkan bahwa melalui kelembagaan lokal, setiap pihak yang berkepentingan dapat berdialog dan bekerjasama untuk  mengkaji  setiap  persoalan  sekaligus  mencari  alternatif  jalan  keluarnya  terutama  menyangkut kebutuhan  hidup.  Lebih  jauh  lagi,  keberadaan  lembaga  adat  yang  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat  adat  diakui  dan  dihormati  oleh  konstitusi  dunia  yang  memberikan  hak  khusus  untuk mengatur lembaga tradisional dan hukum adat mereka (Holzinger et al. 2019).
Dalam konteks, lembaga adat kewang di negeri Booi, anggota masyarakat yang dipilih menjadi anggota kewang dalam  menjalankan  tugasnya  bersifat  “masohi”  (gotong-royong)  dan  tanpa  dibayar (digaji).  Temuan  empirik  memperlihatkan  bahwa,  perilaku  ini  dapat  terjadi  karena  didasari keterpanggilannya  sebagai  “anak  negeri”  untuk  menjaga  keberlangsungan  penghidupan  masyarakat negeri  Booi  saat  ini  dan  generasi  yang  akan  datang.  Sebagai  negeri  adat,  segala  perilaku  dalam kehidupan masyarakat negeri Booi terkait pemanfaatan dusun dan tanaman pala dibatasi oleh norma, kebiasaan, tradisi maupun adat istiadat. Hal ini senada dengan penelitian Turner et al. (2016) dan Ostrom (1992),  yang  merumuskan,  keberhasilan  pengelolaan  sumber  daya  tergantung  pada  batas-batas  yang jelas, aturan lokal, sanksi maupun dukungan para pemangku kepentingan.
Ketergantungan masyarakat negeri Booi terhadap tanaman pala sangat berbeda dengan negeri- negeri lain di pulau Saparua maupun Maluku Tengah. Perbedaan tersebut nampak pada pelaksanaan “sasi” 7 ,  jika  di  negeri  lain tanaman  pala  dapat  di-sasi namun  di  negeri Booi  hal  tersebut tidak  dapat dilakukan sebab dengan melarang mengambil buah pala, maka hal tersebut sama saja dengan membunuh masyarakat negeri Booi. Bagi mereka, dusun dan tanaman pala merupakan “harta kekal” yang setiap harinya  dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  rumah  tangganya.  Argumen  ini,
7 Larangan untuk mengambil hasil tanaman sampai batas waktu yang ditentukan.
memperlihatkan  bahwa,  pandangan  masyarakat  lokal  memiliki  pandangan  yang  berbeda  tentang ketersediaan lahan sesuai dengan pengetahuan ekologi lokal yang dimiliki (Niemeijer dan Mazzucato 2003). Pada aras inilah peran lembaga adat kewang diperlukan untuk mengamankan ( biosecurity ) dusun dan  tanaman  pala  sebagai  aset  penghidupan  masyarakat  negeri  Booi  tersebut.  Upaya  lembaga  adat kewang sebagai biosecurity strategy ini ditandai dengan cara mengawasi petuanan (patroli) dari tindakan pencurian, baik yang dilakukan masyarakat negeri Booi sendiri maupun orang dari luar negeri Booi. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pun berbeda tergantung dari berat atau ringannya kesalahan tersebut. Seperti tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Jenis Pelanggaran dalam pemanfaatan dusun di negeri Booi
Pelaku Jenis pelanggaran Jenis hukuman Anak negeri Orang dagang - Mencuri hasil dusun - Mengambil  hasil  dusun  sebelum  dibuka “sasi” - Mencuri hasil dusun - Dipukul menggunakan rotan - Membayar denda - Diserahkan  kepada  raja  dari negeri  asalnya  atau  aparat kepolisian
Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa terdapat jenis hukuman yang berbeda antara masyarakat negeri Booi dan orang dari luar, misalnya jika pelanggaran dilakukan oleh anak negeri, maka kewang negeri Booi dapat secara langsung menjatuhkan hukuman berdasarkan jenis pelanggarannya. Sedangkan  apabila  dilakukan  oleh  orang  dagang,  maka  pelaku  tersebut  akan  diserahkan  kepada  raja negeri Booi untuk dikembalikan kepada raja dari negeri asal pelaku tersebut atau langsung diserahkan kepada  aparat  kepolisian  yang  bertugas  di  negeri  Booi  (Bhabinkamtibmas  negeri  Booi).  Hal  ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari konflik antar negeri bertetangga.
Masuknya  orang  dari  luar  negeri  Booi  yang  mengambil  biji pala  di  dusun milik  masyarakat negeri Booi tentunya berdampak pada pendapatan masyarakat negeri Booi yang menggantung hidupnya pada ketersediaan biji pala tersebut. Apalagi kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga masyarakat di negeri Booi semakin berat. Keberadaan kewang negeri Booi memberikan jaminan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Temuan empirik memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas kewang negeri Booi “disesuaikan” dengan keberadaan atau letak dusun milik  masing-masing  anggota kewang .  Pertimbangannya  adalah  penguasaan  terhadap daerah sekitar dusun sehingga tidak akan memberatkan tugas sebagai kewang maupun upaya pemenuhan kebutuhan di dusun miliknya.
Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat negeri Booi tersebut  juga  turut  dirasakan  oleh  anggota kewang .  Tugas  dan  fungsi kewang yang  semula  adalah menjaga,  mengamankan  dan  mengawasi  lahan  perkebunan  dalam  petuanan  negeri  Booi  ternyata mengalami  kemerosotan.  Ada  oknum  anggota kewang yang  justru  melakukan  pelanggaran  terhadap aturan dan norma yang telah disepakati secara bersama. Aturan ini memang tidak tertulis tetapi telah menjadi  arah  dalam  berperilaku  bagi  semua  masyarakat  negeri  Booi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa, masyarakat  lokal  menggantungkan  penghidupan  mereka  pada  ketersediaan  sumber  daya  alam  dan menggunakan pengetahuan lokalnya untuk bertahan hidup (Uprety et al. 2012). Akibat adanya tekanan ekonomi dan ketergantungan terhadap dusun dan tanaman pala menyebabkan oknum anggota kewang negeri  Booi  diperhadapkan  dengan  pilihan  antara melaksanakan  tugas kewang atau  harus memenuhi kebutuhan  hidup  rumah  tangganya.  Realita  yang  tergambar  memperlihatkan  masuknya  “intervensi ekonomi” ke dalam kehidupan anggota kewang negeri Booi menyebabkan efektifitas pelaksanaan tugas kewang menjadi merosot. Argument ini sejalan dengan pendapat Lyver et al. (2019) yang menjelaskan bahwa, mekanisme pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat sering terganggu oleh masuknya ekonomi dan berdampak pada lingkungan sosial.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oknum kewang ini  secara  ekonomi  memang  tidak  merugikan masyarakat negeri Booi tetapi secara moral sangat merugikan dan memalukan bagi lembaga kewang negeri Booi. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama berkembang di dalam masyarakat negeri Booi, misalnya: kebersamaan, saling berbagi, kepedulian
dan perilaku mengambil biji pala secukupnya. Pada titik ini lah diperlukan reinterpretasi kembali tentang peran anggota kewang dan kelembagaannya sebagai biosecurity strategy aset penghidupan masyarakat negeri  Booi.  Fenomena  ini  sekaligus  memperlihatkan bahwa  tidak  selamanya  peran  kelembagaan  di pedesaan  dapat  terlepas  dari  dinamika  kehidupan  masyarakat  pedesaan  yang  mengalami  perubahan- perubahan  akibat  intervensi  ekonomi.  Kemudian,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  dalam  jangka panjang  kedepan  peran  kelembagaan  ini  dapat  hancur  akibat  ulah  masyarakat  itu  sendiri.  Dengan demikian, maka reinterpretasi peran kelembagaan kewang negeri Booi mutlak diperlukan. Sejauh ini masyarakat  negeri  Booi  masih  bisa  menyatakan  atau  mempertahankan  peran  lembaga  adat kewang negeri Booi yang ditandai dengan sikap melakukan keputusan-keputusan yang diambil kewang negeri Booi.  Interpretasi  terhadap  peran  lembaga  adat  kewang  dalam  penelitian  ini  dapat  memberikan sumbangan bagi penelitian tentang kelembagaan di pedesaan yang selama ini berfokus pada “organisasi” semata. Padahal, kelembagaan mencakup pengertian yang luas, terutama tentang “aturan main” ( rule of the game ) atau aturan terhadap perilaku masyarakat yang menentukan tindakan dan hubungan sosial sebagai wujud dari lembaga itu sendiri.

## KESIMPULAN
Kewang merupakan lembaga adat dalam pemerintahan negeri (desa) di Maluku yang berperan sebagai pelaksana aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah negeri. Tugas dan fungsi kewang sebagai pengawas  dan  pelindung  petuanan  negeri  telah  memberikan  jaminan  sehingga  upaya  pemenuhan kebutuhan  hidup  rumah  tangga  masyarakat  negeri  Booi  dapat  berjalan  dengan  baik.  Tugas  yang dilaksanakan kewang semata-mata  karena  kepedulian  terhadap  aset  penghidupan  mereka  melalui pemanfaatan  sumber  daya  alam  saat  ini  tanpa  harus  mengorbankan  kepentingan  generasi  yang  akan datang.  Namun,  munculnya  tekanan  ekonomi  justru  membuat  oknum  anggota kewang melakukan pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. Perilaku ini mengindikasikan adanya perubahan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang telah diakui kebenarannya dan menjadi pedoman berperilaku sehingga peran  kewang  sebagai biosecurity  strategy menjadi  “merosot”.  Untuk  itu  diperlukan  reinterpretasi kembali peran kewang sebagai biosecurity strategy aset penghidupan masyarakat negeri Booi.
Kemudian,  selama  ini  peran  kelembagaan  di  pedesaan  lebih  terfokus  pada  “organisasi”  itu sendiri, padahal kelembagaan mencakup pengertian yang luas. Terutama tentang “aturan main” yang dijadikan sebagai arah berperilaku di dalam masyarakat. Secara umum, dalam penelitian ini, keberadaan lembaga adat kewang masih diakui masyarakat negeri Booi yang ditunjukkan oleh sikap menghormati dan menjalankan setiap keputusan yang diambil lembaga adat kewang negeri Booi.

## DAFTAR PUSTAKA
Barro, Robert J. dan Rachel M. McCleary. 2002. Religion and Political Economy in an International Panel . Working Paper Series 8931.
Batlajery, Adrana, August E. Pattiselanno, dan Leunard O. Kakisina. 2018. “Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat.” Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan 5(2):88.
Biswarup,  Saha  dan  Bahal  Ram.  2010.  “Livelihood  Diversification  Pursued  by  Farmers  in  West Bengal.” Indian Research Journal of Extension Education 10(2):1–9.
Burgess, C. Paul, F. H. Johnston, D. M. J. S. Bowman, dan P. J. Whitehead. 2005. “Healthy Country: Healthy  People?  Exploring  the  Health Benefits  of  Indigenous  Natural Resource  Management.” Australian and New Zealand Journal of Public Health 29(2):117–22.
Cahyono, Tri, Dwi Budi Santoso, dan Iswan Noor. 2017. “Akulturasi Nilai Lokal: Analisis Tata Kelola Alas  Gumitir  Dalam  Pembangunan  Perekonomian  Masyarakat  Desa.” JEPE:  Jurnal  Ekonomi Pembangunan 15(50–70):1689–99.
Challen,  Ray  dan  Steven  Schilizzi.  1999.  “History,  Statics  and  Options:  Transaction  Costs  in Institutional  Change  for  Water  Resources.”  in 43rd  Annual  Conference  of  the  Australian Agricultural and Resource Economics Society . Christchurch: Australian Agricultural and Resource
Economics Society.
Chang, Ha-Joon. 2003. “Breaking the Mould: An Institutionalist Political Economy Alternative to the Neoliberal Theory of the Market and the State.” The Journal of Developing Areas 37(1):180–81.
Chua,  Ryan  Yumin,  Amudha  Kadirvelu,  dan  Shajahan  Yasin.  2019.  “The  Cultural,  Family  and Community  Factors  for  Resilience  in  Southeast  Asian  Indigenous  Communities:  A  Systematic Review.” Journal of Community Psychology 47(7):1750–71.
Diartho,  Herman  Cahyo.  2018.  “Pengembangan  Wilayah  Perdesaan  Berbasis  Pada  Potensi  Sumber Daya Alam Di Kabupaten Bondowoso Development of Rural Areas Based on Potential Natural Resources  in  Bondowoso  Regency.” Ekonomikawan:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studi Pembangunan 18(2):102–22.
Ellis,  Frank.  1999. Rural  Livelihood  Diversity  in  Developing  Countries:  Evidence  and  Policy Implications . 40. London: Overseas Development Institute.
Etlegar, Dahlan. 2013. “Peran Lembaga Adat Sasi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Dusun Di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.” Intitut Pertanian Bogor.
Helmsing,  A.  H.  J.  2003.  “Local  Economic  Development:  New  Generations  of  Actors, Policies  and Instruments for Africa.” Public Administration and Development 23(1):67–76.
Holzinger, Katharina, Roos Haer, Axel Bayer, Daniela M. Behr, dan Clara Neupert-Wentz. 2019. “The Constitutionalization  of  Indigenous  Group  Rights,  Traditional  Political  Institutions,  and Customary Law.” Comparative Political Studies 52(12):1775–1809.
Judge, Zulfikar dan Marissa Nurizka. 2008. “Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi.” Lex Jurnalica 6(1):1–32.
Karepesina, Sakina Safarina dan Edi Susilo. 2013. “Kabupaten Maluku Tengah Existence of Customary Law in Protecting the Conservation of Sasiin Haruku Central.” Jurnal ESCOFim 1(1):25–41.
Lyver,  P.  O.  B.,  P.  Timoti,  T.  Davis,  and  J.  M.  Tylianakis.  2019.  “Biocultural  Hysteresis  Inhibits Adaptation to Environmental Change.” Trends in Ecology and Evolution 34(9):771–80.
Malthus, T. Roberth. 1798. An Essay On The Principle Of Population . London.
Nasdian, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Nasrul, Wedy. 2017. “Peran Kelembagaan Lokal Untuk Penguatan Pasar Pertanian Gambar (Uncarian Gambir Roxb).” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 4(1):47–51.
Nendissa, Andriana Ritje. 2014. “Pengaruh Sosial Ekonomi Kewang Terhadap Pelaksanaan Sasi (Studi Kasus Desa Ihamahu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah.” Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan 2(2):25–37.
Niemeijer, David dan Valentina Mazzucato. 2003. “Moving beyond Indigenous Soil Taxonomies: Local Theories of Soils for Sustainable Development.” Geoderma 111(3–4):403–24.
North, Douglass C. 1990. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance . Political. New York: Cambridge University Press.
Ohorella,  Syarif,  Didik  Suharjito,  dan  Iin  Ichwandi.  2012.  “Efektivitas  Kelembagaan  Lokal  Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Rumahkay Di Seram Bagian Barat, Maluku (The  Effectiveness  of  Local  Institution  in  Forest  Resources  Management  in  Rumahkay Community, Western Seram District, Maluku).” Jurnal Manajemen Hutan Tropika 17(2):49–55.
Oktalina, Silvi Nur, Priyono Suryanto, dan Slamet Hartono. 2015. “Strategi Petani Hutan Rakyat Dan Kontribusinya Terhadap Penghidupan Di Kabupaten Gunungkidul.” Jurnal Kawistara 5(3):221– 328.
Ostrom, Elinor. 1992. “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.”
Natural Resources Journal 32(2):415–17.
Pietersz, Jemmy J. 2010. “Fungsi Dan Peran Lembaga Kewang Dalam Perlindungan Lingkungan Di
Maluku.” Jurnal Konstitusi 2(1):1–22.
Putri,  Eka  Intan  Kumala,  Arya  Hadi  Dharmawan,  Rizka  Amalia,  dan  Nurmala  K. Pandjaitan. 2006.
“Strategi  Adaptasi  Sosial  Ekonomi  Dan  Ekologi  Rumah  Tangga  Petani  Di  Daerah  Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Dua Desa Di Kalimantan Tengah).” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 6(2):105–11.
Rogers, Sarah. 2014. “Betting on the Strong: Local Government Resource Allocation in China’s Poverty Counties.” Journal of Rural Studies 36:197–206.
Ruhulessin.  1985.  “Peranan  Korps  Kewang  Dalam  Melestarikan  Lingkungan  Di  Kepulauan  Lease.”
Hukum Dan Pembangunan 15(4):358–69.
Semenda, Dmytro dan Olga Semenda. 2018. “Assessment of Ecological and Economic Efficiency of Agricultural Lands Preservation.” Environmental Economics 9(1):47–56.
Shohibuddin,  Mohamad.  2016.  “Peluang  Dan  Tantangan  Undang-Undang  Desa  Dalam  Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 21(1):1–33.
Soleh, Ahmad. 2017. “Strategi Pengembangan Potensi Desa.” Jurnal Sungkai 5(1):32–52.
Syahputra,  Gita.  2017.  “Biosafety  Dan  Biosecurity:  Upaya  Untuk  Aman  Bekerja  Di  Laboratorium.”
BioTrends 8(1):34–38.
Turner,  Rachel  A.,  Jane  Addison,  Adrian  Arias,  Brock  J. Bergseth,  Nadine  A.  Marshall,  Tiffany  H. Morrison, dan Renae C. Tobin. 2016. “Trust, Confidence, and Equity Affect the Legitimacy of Natural  Resource  Governance.” Ecology  and  Society:  A  Journal  of  Integrative  Science  for Resilience and Sustainability 21(3):18.
Uprety, Yadav, Ram C. Poudel, Krishna K. Shrestha, Sangeeta Rajbhandary, Narendra N. Tiwari, Uttam B.  Shrestha,  dan  Hugo  Asselin.  2012.  “Diversity  of  Use  and  Local  Knowledge  of Wild  Edible Plant Resources in Nepal.” Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 8:16.
Yustika,  A.  E.  2012. Ekonomi  Kelembagaan.  Paradigm,  Teori  Dan  Kebijakan .  Indonesia:  Penerbit Erlangga, Ciracas. Jakarta.