Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1626-1632
Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam
Ubbadul Adzkiya 1*) ,  Ahmad Lukman Nugraha 2) , Mustofa Hasan 3)
1 Universitas Wahid Hasyim
2 Mahasiswa Doktoral Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung *Email korespondensi: adzkiya@unwahas.ac.id

## Abstract
The author aims to define sense as a source of argument in Islamic law. The author tries to remap the position of sense as a source of argument for Islamic economic studies. The research method used in this study is a descriptive qualitative method using a literature study with a literature review approach. The finding of this paper is that sense has an urgent position as a corelation medium between positive economics and normative verses. sense is the power of gathering knowledge in developing science. In history, the Mu'tazilah places hujjah al-aql in the first position  of  the  source  of  evidence  as  the  process  of  istinbath  al-ahkam.  Qur'an  and  Hadith  as  normative explanations of ilm dharury determined by sense. The development of Islamic economics is dynamic in order to deal with issues and problems that occur in society. In addition to the Qur'an, Sunnah and Ijma', sense has an urgent position in the development of Islamic economics, so that it is able to detect solutions to modern economic problems through the Qur'an and Sunnah texts.
Keywords : sense, a source of dalil, islamic economics, istinbath al-ahkam.
Saran sitasi : Adzkiya, U., Nugraha, A. L., & Hasan, M. (2022). Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1626-1632. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4836
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4836

## 1. PENDAHULUAN
Modern  ini,  dikotomi  antara hajat duniawi  dan ruhani  semakin  menimbulkan  “kekosongan  moral” (Naqvi, 1985). Ilmu ekonomi lebih berkembang dalam aspek  positif  ketimbang  aspek  normative  (Azwar Iskandar & Khaerul Aqbar, 2019). Sekularisasi sains dan  spiritual  membuahkan  ketimpangan  dan  ketidak adilan  dalam  masyarakat  (Qosim,  2016).  Tema kesejahteraan  dan  keadilan  merupakan  kajian  unik yang masih hangat menjadi bahan diskusi antara dua ideologi  ekonomi  dunia  (Maarif,  2019).  Kapitalisme menitik beratkan pada kebebasan individu, sedangkan sosialisme menekankan pada pemerataan kesejahteraan. Islam hadir untuk memaduakan antara sains dan spiritual. Dalam kajian ekonominya, Islam menyelarskan  antara  aspek  positif  dan  normative. Dalam  Filsafat  Tauhid,  ajaran  Islam  memadukan dualism  yang  terpisah  menjadi  satu  kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Penyelarasan antara  sains  dan  spiritual  memerlukan  media penimbang yaitu akal.
Akal  adalah  anugrah  bagi  manusia  yang dititipkan oleh Tuhan. Ia merupakan pembeda antara manusia  dengan  makhluk  lainnya  (Hasibuan,  2021). Apabila tanpa akal,  derajar  manusia  seperti  binatang pada  umumnya.  Seorang  filosof  Arab  menyebut manusia  seperti  Hewan  yang  memili  keunggulan dalam  berpikir “al-insanu  hayawanu  an-nathiq” (Damis,  2014).  Ibnu  Khaldun  menyebutkan  Akal sebagai penimbang baik dan buruk sebuah perbuatan manusia  dan  sebagai  “filter”  informasi  yang ditangkapnya  (Kholdun,  1999).  Akan  tetapi,  akal memiliki  kelemahan  dalam  memikirkan  keesaan Tuhan, akhirat,  neraka, ajrun ,  dan  hal lainnya  diluar nalar sehingga diperlukan arahan “wahyu”.
Perkembangan  kajian Fiqh diikuti  dengan kodifikasi ushulnya (Mumazziq,  2015).  Dalam pembentukan  suatu  hukum,  kajian  fiqh  tidak  dapat berdiri  sendiri  tanpa ushul-ul-fiqh .  bila fiqh mendeskripsikan  hasil  penentuan  sebuah  hukum, maka  dalam ushul-ul-fiqh mengkaji  metode-metode, dasar-dasar,  teori  dan  pendekatan  untuk  memahami
wahyu Tuhan dan ajaran nubuwwah. Kajian ushul-ul- fiqh merupakah kajian yang dinamis dan akan selalu berkembang  mengikuti  permasalah  yang  ada  pada manusia  (Syafrin,  2009).  Islam  adalah dien yang mengajarkan segala aspek kehidupan manusia. secara etimologi,  Islam  sebagai mashdar dari  kata aslama- yuslimu-islaman yang memiliki arti keselamatan atau prilaku  menuju  keselamatan.  Ensiklopedia  Islam mengartikan  “islam”  sebagai;  kedamaian  dan kemanan,  ketaatan  dan  kepatuhan,  dan  melepas  diri dari  penyakit  lahir  dan  batin  ( Ensiklopedi  Islam , 1994).  Ketika  seorang  manusia  ber-islam  maka  ia menyatakan  patuh  dan  menerima  wahyu  yang diajarkan oleh Muhammad (Abîal-Fadhl Jamal al-Dîn, 2000).  Islam  didefiniskan  sebagai submission  to  the will  of  God:  peace (Riggs,  2006).  Islam  menyadari manusia  sebagai  makhluk  social  dinamis  yang memiliki  sifat  berubah  dan  berkembang.  Semua perubahan  dan  perkembangan  keadaan  manusia adalah  hasil  dari  proses  dinamika  akal.  Kajian ekonomi islam mulai muncul pada awal decade kedua abad ke-20 (Islahi, 2014). Menurut Islahi, Penelitian terhadap  cendikia  muslim  classic  bermunculan, seperti;  Shalih  (1933)  yang  mebahas  tentang Pemikiran Ekonomi oleh ibn Khaldun, al-Maqrizi, dan al-Dulaji.  Kemudian  disusul  oleh  Hashimi  (1937) yang membahas tetang padangan ekonomi menurut al- Biruni.  Ditahun  yang  sama,  Rif’at  (1937)  mengkaji padangan  ekonomi  Ibn  Khaldun.  Beberapa  teori  dan nama  ulama  klasik  bermunculna  seperti  halnya  teori pasar  yang  dikemukakan  oleh  Abu  Hasan  Al- Mawardi.  Al  Mawardi  dalam  Rizal  Muttaqin  dan Nurroman  Syarif mengemukakan  bahwa  pasar  harus berjalan secara bebas (alami), serta posisi kewenangan pemerintah  sebagai rijalu  annishbah (pengawas) pasar dari kecurangan yang terjadi dalam mekanisme pasar  (Muttaqin  &  Nurrohman,  2020).  Pemikiran  al Mawardi  mendahuli  pemikiran  Keynes  mengenai mekanisme  pasar  diatas,  sehingga  dapat  kemukakan adanya  hubungan  teori-teori  Ulama  muslim  classic dengan ideology ekonomi modern (Ahyani & Slamet, 2021).
Pada masa classic, Jumhur al-Ulama’ mendasari sumber dalil dengan urutan Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyash.  Para  ulama  bersepakat  bahwa  Qur’an  dan Sunnah sebagai dalil naqli lebih tinggi dari pada Ijma’ dan  Qiyash  sebagai dalil  Aqly hal  ini  merujuk  pada Qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 59. Lain halnya dengan pendapat  diatas,  ulama  Mu’tazilah  mendasari istinbath  al-ahkam pada  dalil  aqly,  sebelum  Qur’an,
Sunnah  dan  Ijma’.  Mu’azilah  menganggap  akal memiliki  peran  penting  dalam  proses istinbath  al- ahkam sehingga mampu memberikan corak tersendiri dalam  menghadapi  permasalahan  social  masyarakay yang bersifat dinamis. Masa Abbasyah, Hujjatu-l-Aql menjadi  solusi  kejumudan  berpikir  dan  berdampak pada  perkembangan  ilmu  filsafat  dan  pengetahuan sains  (Zaeny,  2011).  Lalu,  apakah “Hujjatu-l-Aql” dapat  menjadi  solusi  atas  permasalahan  ekonomi Islam  yang  bersifat  dinamis  modern  ini?  Pada  paper ini, penulis bertujuan untuk mendefinisikan akal dan sumber  dalil,  serta  memetakan  ulang  posisi  akal sebagai  sumber  dalil  dalam  kajian  ekonomi  islam yang  semakin  berkembang  modern  ini.      mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode peneltian yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  metode  kulaitatif  deskriptif dengan menggunakan studi pustaka dengan pendekatan  literature  review  (Zaluchu,  2020). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Sugiyono,  2017).  Dalam  melakukan  kajian,  penulis mengumpulkan  data  dari  berbagai  literatur  yang terkait dengan definisi akal, sumber dalil, dan isu-isu dalam  ekonomi  islam.  Data-data  tersebut  dihimpun dari  berbagai  jurnal  nasional  dan  internasional. Analisis  data  dilakukan  dengan  teknis  analisis deskriptif yang menjabarkan konsep akal dan sumber dalil, serta pemetaan ulang fungsi akal sebagai sumber dalil dalam kajian ekonomi Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
Secara  etimologi, “dalil” adalah  kata  mashdar berasal  dari  kata  dalla-yadululludalilan  yang  berarti petunjuk.  Ibn  Manzhur  mendefinisikan  dalil  sebagai sesuatu  yang  dijadikan  pegangan  dalam  mencapai sesuatu yang lain. Abdul Wahab Khalaf mengartikan dalil  sebagai  suatu  petunjuk  menuju  pencapaiaian indrawi  atau  maknawi,  baik  maupun  buruk  (Khalaf, n.d.).  Kata  dalil  diartikan  sebagai  petunjuk  kepada sesuatu yang bersifat materil atau non materil, bersifat baik  maupun  buruk.  Secara  epistimologis, “dalil”
diartikan  sebagai  petunjuk  yang  menjadi  landasan fikir yang benar dalam menperoleh hukum syari’ yang bersifat  praktis,  baik  yang  kedudukannya qath’i dan dhzanni .  Khalaf  menuturkan  definisi  menurut  para ushuliyyin adalah  sebagai  petunjuk  yang  digunakan untuk  menmperoleh  hukum  syara  dengan  metode qhat’I  (pasti),  sedangkan  perolehan  hukum  syara dengan metode dzanni (relative) berasal dari amarah/ nafsu  (Khalaf,  n.d.).  Lain  halnya  denan  pendapat diatas,  ‘Abd  Jabbar  menuturkan  dalil  adalah  jalan untuk  mengetahui  sesuatu  untuk  mengethui  sesuatu yang  tidak  dapat  diketahui  secara  intuisi  ( dharuriy ) (ibn  Ahmad,  1996).  ‘Abd  Jabbar  membagi pengetahuan  seorang  manusia  menjadi  dua  yaitu dharuriy dan muktasab . Dharuriy dimaknai pengetahuan melalui indra (intuisi) atau pengetahuan langsung  yang  mengantarkan  pada  akal,  sedangkan muktasab dimaknai  pengetahuan  yang  memerlukan bukti  dan  petunjuk  dalam  proses  memperoleh pengetahuan  tersebetut.  Penulis  mendefinisikan  dalil sebagai petunjuk dan bukti-bukti dalam memperoleh hukum  suatu  syara’  dalam  islam.  Ditinjau  dari asalnya, dalil terabagi menjadi dua macam, yaitu; dalil naqli dan dalil aqli . Dalil naqli adalah dalil-dalil yang berasal  dari  Qur’an  dan  hadits,  sedangkan  dalil aqli berasal  dari  buah  pemikiran  manusia  seperti  ijtiad, qiyas, dan lainnya. Mayoritas ulama berpendapat dalil naqli (Qur’an dan Sunnah)  lebih  kuat  dari  dalil aqly (Ijma’ dan Qiyash) merujuk pada ayat al-qur’an dalam surat  An-Nisa  ayat  59.  Hal  serupa  dengan  ayat  ini, Rasulullah  menjabarkan  dalam  sebuah  hadits  yang diriwayatkan oleh al-baghawi;
فيك: "لاق نميلا ىلإ هثعب امل ،للها لوسر نأ لبج نب ذاعم نع
نإف: "لاق. للها باتكب يضقأ: لاق ؟"ءاضق كل ضرع اذإ يضقت
مل نإف: "لاق. للها لوننسر ر ننسبف: لاق ؟"للها باتك يف دجت مل
، ول، ولآ  يوأر دأتجأ: لاق ؟"للها لوننسر ر ننس يف دجت ول يأ"
ردنن  ردص للها لآ  ر بفننبف: لاق". ي اأتجا يف فننصقأ

## لوسر لوسر قفآ  يذلا لله دمحلا: "لاقآ )يوغبلا  اآر ( للها لوسر يضري امل للها
Hadits  ini  menjabarkan  tahapan  penentuan hukum  yaitu; kitabullah,  sunnati  rasulillah,  ijtihad birra’yi .  Abdul  Wahab  Khalaf  menuturkan  bahwa jumhuru-l-ulama  sepakat  bahwa  urutan  sumber
hukum  dalam islam  adalah  al-  Qur’an,  al-Hadits,  al- Ijma’ dan alQiyash (Khalaf, n.d.). Lain halnya dengan Abdul  Wahab  Khalaf  dan  mayorias  ulama  lainnya, ‘Abd Jabbar menuturkan urutan sumber hukum adalah hujjatu-l-aqli,  al-Kitab,  as-Sunnah, dan al-Ijma’ . ‘Abd  Jabbar  menuturkan  bahwa  penyimpulan keilmuan dan pengetahuan tentang Tuhan tidak dapat diperoleh jika tanpa renungan  akal.  Ia menempatkan dalil  aqly sebelum dalil  naqly .  Pandangannya  tidak lepas  dari  pandangan  teologi  Mu’tazilah  yang diantunnya.  ‘Abd  Jabbar  melandasi  potensi  akal sebagai  metode istinbath  al-ahkam pertama  karena akal  lah  manusia  mengetahui  Qur’an,  Sunnah  dan Ijma’, akal sebagai alat ukur yang membedakan baik dan  buruk,  Allah  berbicara  melalui  wahyu  kepada manuia  berakal,  Manusia  mengenal  Allah  ( makrifat Allah )  dengan  kemampuan  akal,  peran  akal  yang menentukan  seseorang  menjadi mukallaf yang dibebani kewajiban dalam Islam. Penulis menemukan terdapat perbedaan pendapat dari jumhuru al Ulama’ dan  Ulama  Mu’tazilah  dalam  metode  pengambilah sebuah hukum. Mayoritas Ulama lebih mengutamakan nash yang  ada  dalam  Qur’an  dan Hadits, sedangkan Mu’tazilah cenderung mendahulukan  akal  sebelum nash .  Abdul  Wahab Khalaf  mengelompokkan  sumber  hukum  dalam istidlal menjadi  dua,  pertama  sumber  hukum  yang disepakati oleh jumhuru-l-ulama’ ada 4 yaitu Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyash. Kedua sumber hukum yang masih  terdapat  perbedaan  para  ulama  ada  6  yaitu; istihsan, mashlahah mursalah, istishab, ‘urf, madzhab shahabah, syara’ man qablana (Khalaf, n.d.) . Penulis menyimpulkan  pendapat jumhur  al-Ulama ada  dua bentuk  metode  pengambilan  dalil  pada  sumber hukumnya;  pertama  adalah  metode nash yang diperoleh  dari  Qur’an  dan  hadits,  kedua aqly yang diperoleh dari renungan dan kesepakatan social seperti ijma’ fatawa, qiyash, istihsan,  mashlahah  mursalah, istishab, dan ‘urf . Ditinjau dari ruang lingkupnya, dalil terbagi menjadi dua yaitu dalil kully dan juz’i. ditinjau dari kekuatannya, dalil terbagi menjadi dua yaitu dalil qhat’idan dalil dzanni.  Berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf  yang  mewakili  pendapat jumhu  al-Ulama , ‘Abd Jabbar selaku ulama Mu’tazilah memposisikan dalil aqly lebih  awal  dari  dalil naqly (ibn  Ahmad, 1996). Dalil  aqly mendorong  manusia  untuk mengetahu Sang Pencipta dan ciptaanNya ( ma’rifatullah ).  Akal  dapat  membedakan  perbuatan baik  dan  buruk,  dan  akal  pula  yang  mendorong manusia  untuk  melaksanakan  kewajiban  bersyukur
pada Tuhan. Namun, akal belum mampu menjabarkan secara  mendetil  terkait  perbuatan  apa  saja  yang membawa  kepada  kebaikan  dan  keburukan.  Akal belum mampu untuk menjabarkan bagaimana tatacara untuk  melaksanakan  kewajiban  bersyukur,  sehingga diperlukan dalil  nash untuk  memperinci  hal  ini. Wahyu  dan nubuwwah diperlukan  sebagai  penjelas kemampuan  akal.  Qur’an  dan  Sunnah  menjabarkan lebih  mendetil  dalam  perbuatan halal dan haram , kebaikan  ( khair )  dan  keburukan  ( syar ).  Qur’an sebagai petunjuk berisikan perintah dan larangan serta memperinci  ibadah,  muamalah,  akhlak  dan  akidah. Sunnah sebagai sumber dalil setelah Qur’an berisikan pelbagai  informasi  kenabian  baik  berupa  perkataan, perbuatan dan pernyataan. Ijma’ sebagai sumber dalil dalam  pencapaian  kesepakatan  orang  banyak  dalam suatu  permasalahan  yang  di- ijtihad kan  oleh  para mujtahid . Adapun qiyash menurut ‘Abd Jabbar adalah salah  satu  metode  ijthad,  selain istihsan,  mashlahah mursalah,  istishab, dan ‘urf .  Penulis  melihat urgensitas akal sebagai dalil aqly yang diprioritaskan oleh  ulama  Mu’tazilah  sehingga  dapat  menentukan hukum bersifat rasional dan sesuai likulli zaman wal makan .
Akal Dalam Pandangan Ulama’
Secara etimologi, akal berasar dari kata mashdar “Aqala” yang  memiliki  banyak  arti  seperti  hati, tempat  perlindungan  dan  kuat.    Ibn  Taymiyah mendefinikan  Akal  dalam  Bahasa  adalah  menahan dan melarang pemiliknya untuk menyimpak ke jalan yang  salah  (Taymiyah,  n.d.).  Akal  dalam  kamus Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  (1)  alat  berpikir, daya pikir, ingatan, (2) daya upaya, ikhtar, jalan/ cara melakukan sesatu, (3) tipu daya muslihat, kecerdikan, kelicikan  (Poerwadarminta,  1986). Ibn  Manzur menuturkan  akal  adalah  hal  yang  istimewa  dan membedakan antara manusia dan hewan (Abîal-Fadhl Jamal  al-Dîn,  2000).  Dalam  kamus ushuliyyin , Mahmud  Hamid  Utsman  menyebut  akal  sebagai pembeda antara hewan dan manusia, serta menjaganya dari hal-hal keburukan (‘Utsmân, 2000). Ia  menyebutkan  akal  sebagai “gharizah” kekuatan isnting yang dapat diperoleh dan dikembangkan oleh manusia melalui penalaran. Akal terbagi menjadi dua; al-aqlu at-tajribi (eksperimen) dan al-aqlu al-gharizy (insting). 43 Harun Nasution memaparkan apabila kata “akal”  diartikan  sebagai  menahan,  maka  “aakil” adalah  orang  yang  menahan  dan  mengekang  dirinya dari hawa nafsu, sehingga berbuah pada kebijaksanaan  dan  pemahaman  karena  kata  “akal”
sering  dikaitkan  dengan  “qalb”  (Nasution,  1983). Pendapat  Nasution  dalam  penyamaan  kata  Akal dengan  Qalb    dilandasi  ayat  Qur’an  surat  Hajj  (22) ayat  46  yang  menjelaskan  bahwa  pemaaman  dan penegrtian dilakukan melalui qalbu yang berpusat di dada. Dalam  ayat  ini  tidak  dijelaskan  akal  sebagai daya  pikir  yang  berpusat  di  kepala,  melainkan disamakan  dengan  qalb  yang  berada  di  dalam  dada. Izutsu dalam Nasution menyamakan akal dengan nous dalam kajian filsafat yunani yang memiliki arti daya pikir.  Abu  Huzayl  seorang  ulama  Mu’tazilah mendefinisikan  sama  arti  akal  sebagai  daya  untuk memperoleh  pengetahuan,    daya  pembeda  benda- benda,  dan  daya  abstraksi  benda-benda  yang ditangkap oleh panca indra. Penulis melihat beberapa definisi  akal  sebagai  sebuah  daya  pikir,  daya kebijaksanaan, daya pemahaman, dan media ataau alat mencapai  sebuah  pengetahuan.  Lain  halnya  dengan Izutsu dan Huzayl yang mendefinisikan akal sebagai daya,  ‘Abdul  Jabbar  memaknai  akal  adalah ‘ibarah ‘an  jumlatin  mina-l-‘ulum  makhshushah himpunan pengetahuan  tertentu,  yang  bila  telah  dimiliki  oleh seorang mukallaf, maka menjadi sahlah pemikirannya,  pengambil  dalilnya  dan  pelaksanaan kewajiban  yang  ditetapkan  kepadanya  (ibn  Ahmad, 1996).  Aen  menjabarkan  definisi diatas menjadi tiga catatan;  pertama, al-shighat  al-syartiyah hal  yang berkaitan dengan bentuk definisi pada sesuatu dalam bentuk kondisional, hal ini berkaitan dengan substansi akal.  Kedua al-thaly  al-masyruth berkaitan  dengan definisi  akal  dan  muatan  dalam  bentuk  himpunan pengetahuan.  Ketiga al-taklif suatu  hubungan  yang menegaskan antara akal dan kewajiban seorang aakil yang  sudah  memikul  pengetahuan  (Aen,  1998). Pemahaman ‘Abdul Jabbar tentunya sangat diwarnai oleh  apa  dan  bagaimana  kehidupan  teologinya. Mulanya  Abdul  Jabbar  mendalami  teologi  dari seorang  tokoh  Asy  ‘Ariyah,  kemudian  melintas pemikiran  dan  tertarik  dengan  teologi  mu’tazilah. Mu’tazilah  adalah  salah  satu  aliran  teologi ( mutakallimin) dalam  ajaran  islam.  Madzab  ini dipelopori oleh Washil ibn Atha’ (Hatta, 2016). Awal mula terbentuknya pemikiran washi ibn Atha’ ketika berdikusi dengan gurunya Hasan Al-Bashri mengenai posisi  seorang  muslim  yang  melakukan  dosa  besar. Menurut Hasan seorang muslim yang melakukan dosa besar  berada  dalam  kekafiran,  sedangkan  menurut Atha’ ia dalam posisi diantara manzilatain , la muslim, wa la kafir. Hal ini lah menjadikan Atha’ terpisahkan I’tizal dari  ajaran  gurunya.  Washil  ibn  Atha’  lebih
menggunakan metode berpikir dengan akal dari pada gurunya yang menggunakan metode tekstual. Hal ini lah mengapa madzhab mu’tazilah lebih mendahulukan akal,  sedangkan nash sebagai penopang  (Muhyidin  &  Nasihin,  2020).  Bagi Mu’tazilah, Akal  memiliki  kemampuan  untuk memperoleh  pengetahuan  bagi  manusia,  disisi  lain dapat  menentukan  kewajiban  baginya.  Akal  dapat mengtahui  kewajiban  beramal  baik  dan  menjauhi keburukan, mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban bersyukur.  Akal  mampu  menimbang  baik  buruk sebuah  perbuatan,  ditopang  dengan  informasi  yang diberikan oleh wahyu. Akan tetapi akal tidak mampu untuk  mengetahui  persoalan  akhirat,  maka  ditopang dengan  adanya  informasi nash wahyu  yang menjelaskan persoalan akhirat. Dalam sejarah, aliran Mu’tazilah  pernah  menjadi  aliran  resmi  pada  masa daulah  Abbasyah  (Zaeny,  2011).  Dampaknya, berkembangnya  kajian  filsafat  yunani  diantar  kaum muslimin dan pesatnya ilmu pengetahuan pada masa tersebut.  Lain  halnya  dengan Mu’tazilah ,  aliran Asy’ariyah yang  dipelopori  oleh  Abu  Hasan  al- Asy’ari  menyebutkan  akal  hanya  dapat  mengkaji adanya  Tuhan  (Supriadin,  2014).  Akal  tidak  dapat mengetahui  suatu  kewajiban  tanpa  adanya  wahyu. Akal  tidak  mampu  untuk  mengetahui  hal  baik  atau buruk jika tidak ada arahan wahyu (Ismâ‘îl al-Asy‘arî, 2000).  Menurut  Asy’ary  perlu  adanya  tuntunan wahyu,  sehingga  seorang  manusia  tahu  mana  suatu kewajiban  dan  larang,  baik  dan  buruk,  halal  atau haram (Quraish Shihab, 2005). Asy’ary menjabarkan sebelum turunnya wahyu dan ajaran agama, manusia terlepas  dari  pembebanan taklif .  Dari  diskusi  diatas, penulis melihat madzab mu’tazilah lebih mendahulukan  metode  berpikir aqly dalam  peroses pengambilan  hukum,  sedangkan Ash’ariyah lebih mendahulukan istimbatu-lahkam melalui nash Qur’an dan  Hadits.  Berbeda  dengan  ‘Abdul  Jabbar  soerang murid aliran Asy’ariyah yang berubah haluan ke aliran Mu’tazilah.  50  tahun  sebelum  ‘Abdul  Jabbar,  Abu Hasan Al-Asy’ary berawal dari penganut Mu’tazilah dan berumah haluan medirikan aliran sendiri yang kita kenal  modern  ini  sebaga  madzab Asy’ariyah (Aen, 1998) . Al-Jurjany  dalam  Zaynah  mengemukakan definisi “Ilmu” sebagai sebuah  keyakinan kuat sesuai dengan  realita.  Sedangkat  ‘Abdul  Jabbar  memaknai ilmu  dengan  pengertian  makna  yang  menimbulkan keyakinan  pada  orang  yang  memiliki  ilmu. Dari  dua definisi  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  ilmu  pada dasarnya adalah suatu keyakinan, namun tidak setiap
keyakinan  dapat  menjadi  ilmu  karena  berbeda landasan  sepeti  keyakinan  dilandasi  nafsu  akan melahirkan  prasangka.  Abdul  jabbar  membagi  ilmu menjadi dua bagian yaitu al-ilm al-dharury dan al-ilm al-Muktasab . Al-ilm  al-dharury dimaknai  sebagai pengetahuan yang didapatkan langsung melalui indra. Bagian  ini  terbagi  menjadi  dua,  yaitu; al-mudrikat sebagai  pengetahuan  indrawi  ( al-idrak  alhissy / pengetahuan  melalui  indra  dan al-ikhtiyar  wa  al- ‘adat /  informasi  dan  adat)    dan al-badihiyat sebagai pengetahuan  aksiomatik ( al-istibhaniyat /  kesadaran/ emosional dan al-aqliyyat / pikiran). Menurut ‘Abdul Jabbari, lm al-badiyat al-aqliyat inilah yang memiliki hubungan ‘illah dan cikal al-ilm al-muktasab sebagai sebuah pengetahun melalui pikiran, ingatan dan upay akal manusia. Bila melihat penjabaran ‘Abdul Jabbar dalam klasifikasi al-ilm, Ekonomi Islam masuk pada kategori ‘ilm  al-muktasab karena  merupakan pengetahuan  dari  proses  pemikiran  dan  ingaan. Ekonomi  Islam  memiliki  sejarah  pemikiran  yang panjang, penuh renungan sebagai solusi keadaan.

## 3.2. Pembahasan

## Reposisi Akal Dalam Ilmu Ekonomi Islam
Bagian  Cikal  pemikiran  ekonomi  islam  muncul pada  awal  adab  ke-20  tepatnya  di  tahun  1930an (Islahi,  2014).  Beberapa  ekonom  kembali  menggali ulang  teori-teori  yang  sudah  menjadi  karya muslim scholar  classic sepeti;  Ibn  Khaldun,  al  Mawardi,  al Biruni, al Maqrizi dan lainnya. Islahi mengklasifikasikan  pengembangan  ilmu  ekonomi dalam islam menjadi tiga periode; (1) Period pertama ditandai pada era masa kehidupan Rasulullah sampai dengan  akhiru  Ashabah  sebagai  pondasi  keilmuan dalam  Islam  (11-100  H),  (2)  Period  ke  dua  ditandai dengan  masa  penerjemahan  buku-buku  filsafat Yuninani ke dalam Bahasa Arab pada masa khalifah Abbasyah (Abad ke 8 – 11), (3) period ke tiga ditandai dengan  penerjemahan  ulang  dari  Bahasa  Arab  ke Bahasa  asing  oleh  para  sarjana-sarjana  eropa  yang belajar  di  wilayah  daulah  Islamiyah  (Islahi,  2014). Penulis melihat sejatinya ekonomi Islam telah muncul dan  dipraktekkan  pada  masa  Rasulullah  dan  era Sahabah ,  namun  kajian  ini  menjadi  semu  dan  pasif ketika masa  kejayaan  Islam  luntur  pada  abad  ke  15- 20.  Kemudian  kajian  ekonomi  islam  mulai berkembang kembali pada decade ke 2 pada abad ke 20  sekitar  tahun  1930-1970an.  Ekonomi  islam dilandasi  oleh  wahyu  dan  hadits  nabi  yang terimplementasi pada masa hidup nabi yang kemudian
dikristalisasikan  pada  masa  ini  (Habibullah,  2017). lain  halnya  dengan  ideology  kapitalis,  sosialis  dan Keynes yang muncul dari akar permasalaha ideology sebelumnya (Nugraha, 2017). Namun, berkembagnya ekonomi  Islam  dengan  prinsip  Islami  berkembang dengan  kemunculan  permasalahan  yang  tidak  dapat dipecahkan  oleh  ideology-ideologi  diatas.  Ekonomi islam  dilandakan  dengan  nilai-nilai  dasar  dalam prinsip  islam,  seperti;  Kepemilikan,  Keadilan, keseimbangan, dan persudaraan (ukhuwwah) (Ruslan Abdur  Ghofur  Noor,  2013).  Ilmu  ekonomi  memiliki definisi  sebagai  ilmu  yang  mengkaji  pengelolaan sumber  daya  yang  terbatas  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas (Samuelson &  Nordhaus,  2010).  Lain  halnya  dengan  definisi ekonomi pada umumnya, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan  social  yang  mengkaji  permasalahan ekonomi  masyarakay  dilandasi  oleh  nilai-nilai  Islam (Mannan, 1970). Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama  dengan  ideology  ekonomi  lainya  yaitu  adalah kesejahteraan, namun dalam ekonomi Islam memadukan  antara  material  dan  non-material, pemaduan  antara  usaha duniawi dan ukhrawi , sehingga  beberapa  ekonom  muslim  menyebutnya sebagai “Falah” (Bahsoan, 2011) (Nasrulloh, 2021). Penulis  menganalisa  ekonomi  Islam  memiliki landasan nilai dan prinsip yang mengikat dalam tujuan dan  perkembangannya,  sehingga  disinyalir  ideology ini berbeda dengan ideology kapitalisme yang berubah menjadi Calvinism atau ideology socialism bermetamorfosa  menjadi komunism.    Perkembangan discuss  tentang  perkembangan  pemikiran  ekonomi Islam itu sendiri memerlukan urgensitas akal sebagai daya  himpun  pengetahuan.  Selain  ekonomi  islam bersifat normative Quran dan hadits, prinsip ekonomi islam  harus  bersifat  positif.  Reposisi  akal  bertujuan untuk  menata  kembali  posisi  akal  sebagar  rujukan utama  dalam  problematika  ekonomi  islam.  Sudah dijelaskan di atas, ‘Abdul Jabbar menempatkan posisi dalil  aqly sebelum dalil  naqly .  Hal  ini  dapat  dirasa dalam kajian ilmu ekonomi Islam, dimana penjabaran normative  setelah  menemukan  permasalahan  dalam kajian  positive.  Penulis  sering  menemukan  kutipan surat  al  baqarah  ayat  283  menjadi  acuan  pengkaji ekonomi  Islam  dalam  praktek  gadai/rahn.  Namun, penulis menemukan beberapa kajian akuntasi syariah/ islam  yang  menjadikan  ayat  ini  menjadi  landasan praktek  akuntansi  dalam  Islam. Dalam  ayat  lainnya, surat al-Baqarah ayat 267 menjadi tema para dai untuk memotivasi  jama’ahnya  untuk  mengisi  kotak  infaq.
Disisi  lain,  ayat  ini  menjadi  landasan  konsep kasb dalam islam, konsep wakaf dan shadaqah dalam kajian ekonomi  islam. 78 Penulis  melihat  ayat  260  sampai dengan  ayat  271  dalam  surat  alBaqarah  mejelaskan tentang  pendistribusian  harta  dalam  islam,  bisa menggunakan  metode  infaq,  shadaqah,  zakat  dan wakaf. Dari dua ayat yang dicontohkan penulis, sangat jelas  terkait  urgensitas  akal  dalam  pengembangan ilmu  ekonomi  Islam.  Penulis  melihat  Qur’an  dan Sunnah  tidak  mungkin  dapat  ditambah  secara harfy, namun  dapat  dikembangkan  secara maknawy oleh akal.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan
Akal
merupakan daya penghimpunan  pengetahuan  dalam  mengembangkan keilmuan.  Akal  memiliki  posisi  yang urgen sebagai media penghubung antara ekonomi positive dan ayat Quran  normative.  Dalam  sejarah,  Mu’tazilah menempatkan hujjah  alaql pada  posisi  pertama sumber  dalil  sebagai  proses istinbath  al-ahkam . Qur’an dan Hadits sebagai penjelas normative dari ilm dharury yang  ditetapkan  akal.  Perkembangan  ilmu ekonomi Islam bersifat dinamis guna menghadapi isu- isu  dan  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat. Selain  Qur’an,  Sunnah  dan  Ijma’,  Akal  memiliki posisi  urgent  dalam  berkembangnya  ilmu  ekonomi islam, sehingga mampu mendeteksi solusi permasalah ekonomi modern melalui nash Qur’an dan Sunnah.

## 5. REFERENSI
‘Utsmân,  M.  H.  (2000). al-Qâmûs  al-Mubîn  fî Ishthilâhât alUshûliyyîn . Dâr alHadîts.
Abîal-Fadhl Jamal al-Dîn, M. (2000). Lisân al‘Arab . Dâr al-SHâdir.
Aen,  I.  N.  (1998). Konsep  Mushawwibat  Al-Qhadiy ‘Abd  Jabbar  dan  Relevansi  dengan  dasar Teologinya . Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syarif Hidayatullah.
Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon Dunia Barat Terhadap  Ekonomi  Syariah  Di  Era  Revolusi Industri 4.0. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 7 (1), 23–44. https://doi.org/10.24815/jped.v7i1.19277
Azwar  Iskandar,  &  Khaerul  Aqbar.  (2019).
Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi  dan  Fikih  Muamalah :  Analisis Problematika Epistemologis. NUKHBATUL ’ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam , 5 (2), 88– 105. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77 Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah. Inovasi , 8 (1), 113–132.
Damis, R. (2014). Falsafah Manusia Dalam Al-Qurán. Jurnal Sipakalebbi , 1 (2), 201–216.
Ensiklopedi  Islam .  (1994).  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve.
Habibullah,  E.  S.  (2017).  Hukum  Ekonomi  Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. Al-Mashlahah: Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial , 5 (9), 691–710.
Hasibuan,  A.  (2021).  MEMAHAMI  MANUSIA SEBAGAI  KHALIFAH  ALLAH. ANSIRU: Pengembangan Profesi PAI , 5 (1), 34–44.
Hatta, M. (2016). Aliran Mu’Tazilah Dalam Lintasan Sejarah  Pemikiran  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Ushuluddin , 12 (1), 87.
https://doi.org/10.18592/jiu.v12i1.286 ibn Ahmad, A. J. (1996). Syarhu Ushuli-l-Khomsah . Maktabah Wahbah.
Islahi,  A.  A.  (2014). History  of  Islamic  Economic Thought:  Contributions  of  Muslim  Scholars  to Economic Thought and Analysis . Edward Elgar. https://books.google.co.id/books?id=nxuAoAE ACAAJ Ismâ‘îl al-Asy‘arî, A. al-H. (2000). Kitab al-Luma‘ fî alRadd  ‘ala  Ahl  al-Zaig  wa  al-Bida` .  Dar  al- Kutub alIslamiyyah.
Khalaf, A. W. (n.d.). Ilm Ushul-ul-fiqh . al maktbaha as Syamilah. https://al-
maktaba.org/book/12380/1) Kholdun, I. (1999). Muqaddimah . Pustaka Pelajar. Maarif, A. S. (2019). Membumikan Islam . IRCiSoD. Mannan,  M.  A.  (1970). Islamic  Economics:  Theory and  Practice:  A  Comparative  Study .  Sh.
Muhammad Ashraf.
https://books.google.co.id/books?id=619Hck9fc TYC
Muhyidin,  M.,  &  Nasihin,  N.  (2020).  Rasionalitas Teologi Mu’tazilah. Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren  Sunan  Drajat  (INSUD)  Lamongan , 15 (2), 77–85.
https://doi.org/10.55352/uq.v15i2.157
Mumazziq, R. (2015). Peta pemikiran fiqh di kalangan pesantren. Al-Ahwal , 7 (1), 63–85.
Muttaqin,  R.,  &  Nurrohman,  N.  (2020).  Islam  dan Pasar:  Studi  Atas  Pemikiran  Abū  Ḥasan  Al- Māwardī  Tentang  Mekanisme  Pasar. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis , 3 (1), 1–11. https://doi.org/10.31949/mr.v3i1.1921 Naqvi,  S.  N.  H.  (1985). Ethics  and  Economics:  An
Islamic Synthesis . Mizan.
Nasrulloh.  (2021).  Orientasi  Al-Falah  Dalam Ekonomi  Islam. Jurnal  Manajemen  Dan Ekonomi Islam , 4 (1), 213–224. Nasution,  H.  (1983). Akal  dan  Wahyu  dalam  Islam . Universitas Indonesia Press.
Nugraha,  A.  L.  (2017).  Islamic  Business  Ethics  and Islamic  Microfinance  in  Pesantren  Gontor. Shirkah , 2 (1).
Poerwadarminta,  W.  J.  S.  (1986). Kamus  Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.
Qosim, N. (2016). Menjajaki Potensi Islamisasi Ilmu Ekonomi. EL-BANAT:  Jurnal  Pemikiran  Dan Pendidikan Islam , Vol.6 (No.2), 250–263. Quraish  Shihab,  M.  (2005). Logika  Agama, Kedudukan  Wahyu  &  Batas-Batas  Akal  dalam Islam . Lentera Hati. Riggs,  T.  (2006). Worldmark  Encyclopedia  of Religious Practices (Issue v. 1). Thomson Gale. https://books.google.co.id/books?id=uTMOAQ AAMAAJ Ruslan  Abdur  Ghofur  Noor.  (2013). Konsep Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam  Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia . Pustaka Pelajar. Samuelson,  P.  A.,  &  Nordhaus,  W.  D.  (2010).
Economics . McGraw-Hill Education.
https://books.google.co.id/books?id=eS5ZAAA AYAAJ
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kombinasi (mixed methods), (Cetakan Ke-9) . Alfabeta CV. Supriadin. (2014). AL-ASY’ARIYAH (Sejarah, Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Doktrin-doktrin Teologinya. Sulesana , 9 (2), 61–80.
Syafrin,  N.  (2009).  Konstruk  Epistemologi  Islam: Telaah  bidang  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh. Tsaqafah , 5 (2),
227. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.127
Taymiyah,  I.  (n.d.). Kitab  Ar  Radd  ‘ala  al- Manthiqiyin . Dar al-Ma’rifat.
Zaeny,  A.  (2011).  Idiologi  dan  Politik  Kekuasaan Kaum Mu’Tazilah. Jurnal TAPIs , 7 (13), 94–109. http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/T APIs/article/view/98
Zaluchu,  S.  E.  (2020).  Strategi  Penelitian  Kualitatif dan  Kuantitatif  Di  Dalam  Penelitian  Agama. Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat , 4 (1), 28.
https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167