## TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK.

## Dody Eko Wijayanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Anak  adalah  masa  dimana  banyak  sekali  terjadi  hal-hal  yang  sangat  kompleks  yang salah  satunya  adalah  perbuatan  kenakalan  yang  menjurus  kepada  tindak  pidana.  Terminologi internasional  yang  digunakan  untuk  menyebut  kenakalan  anak  yang  melakukan  pelanggaran hukum  adalah  “Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum”.  Sejak  disadari  bahwa  anak  juga melakukan  pelanggaran  hukum,  perdebatan  tentang  bagaimana  cara  yang  terbaik  untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum  sangat  luas  dan  beragam,  tetapi  kebanyakan  lebih  menekankan  pada  penahanan  dan penghukuman,  tanpa  peduli  betapa  ringannya  pelanggaran  tersebut  atau  betapa  mudanya  usia anak tersebut. Tindak pidana pengeroyokan adalah suatu tindak pidana yang dimana dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan unsur mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, dan  merugikan  kesehatan  tubuh.Dalam  sistematika  hukum  pidana  di  Indonesia  suatu  tindakan pengeroyokan sebagaimana telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP.

## Kata Kunci : Pengeroyokan
1. PENDAHULUAN
Pada dasarnya kehidupan manusia
tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum.
Sepanjang  sejarah  peradaban  manusia, peran  sentral  hukum  dalam  upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi,  hidup  berdampingan  secara damai,  dan  menjaga  eksistensinya  di dunia  telah  diakui. 11 Pengertian  tersebut didasarkan  pada  penglihatan  hukum dalam arti  kata materiil, sedangkan dalam
11 Jhonny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 1
arti  kata  formil,  hukum  adalah  kehendak manusia  ciptaan  manusia  berupa  norma- norma  yang  berisikan  petunjuk  tingkah laku  tentang  apa  yang  boleh  dilakukan dan  tentang  apa  yang  tidak  boleh dilakukan,  yang  dilarang  dan  dianjurkan untuk dilakukan. 12
Unsur  utama  yang  dibutuhkan manusia  dari  hukum  adalah  ketertiban. Dengan  terwujudnya  ketertiban,  maka berbagai  keperluan  sosial  manusia  dalam bermasyarakat  akan  terpenuhi.  Untuk
12 Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 21
mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku  dengan  cara  tertentu  yang dirumuskan dalam bentuk kaidah.Ketertiban dan kaidah yang diperlukan  manusia  adalah  ketertiban  dan kaidah  yang  secara  otentik  menciptakan kondisi  yang  memungkinkan  manusia secara  wajar  mewujudkan  kepribadiannya secara  utuh  yang  dengan  itu  ia  dapat mengembangkan semua potensi
kemanusiaan  seperti  apa  yang  secara bebas dikehendakinya. 13 Unsur  kedua  yang  tidak  kalah pentingnya,  yakni  keadilan.  Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan. Karena  itu  mekanisme  bekerjanya  hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan.  Keadilan  menuntut  bahwa dalam  keadaan  yang  sama  setiap  orang harus  menerima  bagian  yang  sama  pula. Sehubungan  dengan  keadilan  tersebut hukum  bersifat  kompromistis,  karena keadilan manusia tidaklah mutlak.
Mengingat, manusia adalah makhluk tidak sempurna,  kekhilafan  merupakan  sifat insani  manusia.  Aliran  hukum  alam meyakini  bahwa  keadilan  itu  hanya bersumber  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa, tetapi  manusia  juga  diberi  kecakapan  dan kemampuan untuk meraba atau merasakan apa  yang  dinamakan  adil.  Aliran  hukum alam  mempercayai  bahwa  apa  yang diamati  dalam  segala  kejadian  alam sekitar  manusia  sudah  menumbuhkan dasar-dasar keadilan. 14
Fungsi  hukum  untuk  memberikan perlindungan  yaitu  terhadap  kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa
terkecuali).  Oleh  karena  itu  maka  hukum harus  dilaksanakan  agar  kepentingan manusia  tersebut  dapat  terlindungi.  Pada dasarnya  suatu  hukum  yang  baik  adalah
13 Jhonny Ibrahim, Op.Cit , h. 2
14 Ibid , h. 5
hukum  yang  mampu  menampung  dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan  diaturnya.  Hukum  mempunyai fungsi  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  kepentingan  manusia  (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu hukum harus dilaksanakan agar
kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya,
hukum  dapat  berlangsung  secara  normal dan  damai,  akan  tetapi  dapat  juga  terjadi pelanggaran-pelanggaran  hukum  dalam prakteknya.  Hukum  yang  dilanggar  itu harus  ditegakkan.  Melalui  penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.
Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya  hukum  dalam  hal  terjadi peristiwa  konkrit.  Bagaimana  hukumnya itulah  yang  harus  berlaku  (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah  yang  diinginkan  oleh  kepastian hukum.
Masyarakat mengharapkan adanya  kepastian  hukum.  Karena  dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan  atau  penegakan  hukum. Masyarakat  sangat  berkepentingan  bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat diperlukan  suatu  sistem  hukum  untuk menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang harmonis  dan  teratur.  Kenyataannya hukum atau peraturan perundang- undangan  yang  dibuat  tidak  mencakup seluruh  perkara  yang  timbul  dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak  hukum  untuk  menyelesaikan perkara  tersebut.Di  kota-kota  indsutri  dan kota  besar  yang  cepat  berkembang,  kasus kejahatan  yang  terjadi  jauh  lebih  banyak dari  pada  kota-kota  kecil  atau  pedesaan. Kenyataan menunjukan bahwa bentuk dan jenis  kejahatan  anak  atau  remaja  semakin bertambah  jumlahnya  dengan  semakin
berkembangannya industrialisasi,
urbanisasi, dan ekonomi. 15 Kemajuan  tekhnologi,  industry urbanisasi, ekonomi, banyak menyebabkan  masalah  social,  sehingga sangat sulit menyesuaikan masalah- masalah  yang  sangat  kompleks  tersebut. Kesulitan    mengadakan  penyesuaian  diri ini  menimbulkan  banyak  kebimbangan, kebingungan,  kecemasan,  dan  konflik. Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan pola    tingakah  laku  dari  norma-norma umum  yang  dapat  mengganggu  dan merugikan orang lain.Penyimpangan tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar hukum  yang  berupa  tindak  pidana  pada saat  akhir-akhir  ini  tidak  hanya  dilakukan oleh  orang  dewasa  melainkan  dilakukan juga oleh anak-anak, adapun penyebabnya disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  serta  perubahan  gaya  dan cara  hidup  sebagian  orang  tua,  telah membawa perubahan sosial yang mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat yang  sangat  berpengaruh  terhadap  nilai dan  perilaku  anak.  Intervensi  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan  lebih  menekankan  pada penahanan  dan  penghukuman,  tanpa peduli  betapa  ringannya  pelanggaran tersebut  atau  betapa  mudanya  usia  anak tersebut.
Tingkah  laku  atau  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh anak,  disebabkan  oleh  berbagai  faktor, antara  lain  adanya  dampak  negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan
15 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologis Remaja , edisi revisi, Cet 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Bab III-IV
dan  teknologi  serta  perubahan  gaya  dan cara  hidup  sebagian  orang  tua,  telah membawa perubahan sosial yang mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat yang  sangat  berpengaruh  terhadap  nilai dan  perilaku  anak.Anak  sebagai  bagian dari  masyarakat  atau  subyek  hukum  yang tidak  lepas  dari  suatu  permasalahan  ini, bahkan  sangat  cenderung  terlibat  dalam penyimpangan  pola  tingkah  laku  ini karena  mereka  masih  dalam  tahap perkembangan baik fisik maupun psikis. 16
Kaum  remaja  atau  transisi  adalah individu  yang  berada  di  antara  masa kanak-kanak  dan  kehidupan  dewasa,pada waktu  transisi  tersebut,para  remaja  atau anak  mulai  berminat  terhadap  diri  sendiri dan  kesadaran  tentang  dirinya  sebagai individu berkepribadian.Konflik / pertentangan  dalam  gangguan  emosional yang  di  alami  oleh  anak  atau  remaja  ini merupakan dasar untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan menunjukkan  akan  kemampuannya  untuk mendapatkan  jati  dirinya  dengan  unsur melawan  hukum  yang  dimana  atas perbuatannya  dapat  merugikan  orang  lain atau bahkan dapat mengambil kemerdekaan seseorang.Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut kenakalan anak yang
melakukan  pelanggaran  hukum  adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.
Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan  tentang  bagaimana  cara  yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus  berlangsung.  Intervensi  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan  lebih  menekankan  pada penahanan  dan  penghukuman,  tanpa peduli  betapa  ringannya  pelanggaran tersebut  atau  betapa  mudanya  usia  anak tersebut.
16 Ibid
Anak  yang  dimana  telah  di  atur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  yang  dimana  sebagai  landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia,  dan  Keberadaan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak memang sangat dibutuhkan  di  dalam  menangani  anak- anak yang melakukan tindak pidana, pada hakekatnya  anak  adalah  sebagai  penerus bangsa  akan  perjuangan  bangsa.  Akan tetapi  perlindungan  ini  tidak  hanya berlaku  bagi  anak  yang  berprilaku  baik saja,  tetapi  juga  bagi  anak-anak  yang melakukan  tindak  pidana  termasuk  pada anak  yang  dijatuhi  sanksi  penjara  atas perbuatan yang dilakukan adalah pengeroyokan  yang  dimana  lebih  dari seorang atau lebih dari  satu pelaku tindak pidana.  Individu  atau  kelompok  yang menyerang  satu  sama  lain  termasuk sebagai perilaku agresif.
Tindak  pidana  pengeroyokan  ini yang  dimana  telah  dikutip  dalam  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barangsiapa  dengan  terang-terangan  dan dengan  tenaga  bersama  menggunakan kekerasan  terhadap  orang  lain  atau barang,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun enam bulan. 17 Pembedaan perlakuan dan ancaman  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  dimaksudkan  untuk  melindungi dan  mengayomi  anak  tersebut  agar  dapat menyongsong  masa  depan  yang  panjang. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang- undang  Perlindungan  Anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17 R.soesilo, politeia-Bogor,1995 h.146
Sedangkan dalam pasal 1 butir ke
15  dalam  Undang-undang  Perlindungan anak juga menyebutkan tentang perlindungan  khusus  bagi  anak  adalah perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak dalam  situasi  darurat,  anak  berhadapan dengan  hukum.Selain  itu  pembedaan tersebut  dimaksudkan  untuk  memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan  akan  diperoleh  jati  dirinya untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri, bertanggung  jawab,dan  berguna  bagi  diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 18
Sebagaimana  telah  di  kutip  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  bahwa sebagaimana  bagi  pelaku  tindak  Pidana yang terbukti melawan Hukum di kenakan Pemidanaan  Penjara  untuk  Penjerahan atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya. Atas  pengaruh  dari  keadaan  sekitarnya maka  tidak  jarang  anak  ikut  melakukan tindak pidana.
Hal  itu  dapat  disebabkan  oleh bujukan,  spontanitas  atau  sekedar  ikut- ikutan.Meskipun  demikan  tetap  saja  hal itu  merupakan  tindakan  pidana.  Namun demi  pertumbuhan  dan  perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan  perlakuan  di  dalam  hukum acara dan ancaman pidana. Menurut pasal 45  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disingkat  dengan  KUHP) bahwa  anak  yang  belum  dewasa  apabila belum  berumur  16  tahun.  Apabila  anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan  agar  tersangka  di  bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya,  walinya,  dan  pemeliharaanya dengan  tidak  dikenakan  suatu  hukuman atau  memerintahkan  supaya  diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Pemidanaan  tidak  dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia,  merupakan  pemberian  makna kepada  pidana  dalam  sistem  hukum Indonesia. Ketentuan ini akan
berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pidana yang secara  nyata  akan dikenakan  kepada terpidana.  Tujuan  pemidanaan  bukan merupakan  pembalasan  kepada  pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni  untuk  mencegah  agar  orang  tidak melakukan  kejahatan.Sanksi  pidana  yang dijatuhkan  kepada  anak  didasarkan  pada kebenaran,  keadilan,  dan  kesejahteraan anak.  Penjatuhan  pidana  atau  tindakan merupakan  suatu  tindakan  yang  harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat  bagi  anak.  Hakim  wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan  rumah,  keadaan  lingkungan  dan laporan pembimbing kemasyarakatan.
Pasal  23  Undang-Undang  No  3  Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang menentukan :
1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yaitu : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.
2) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : a) Pidana Penjara; b) Pidana Kurungan; c) Pidana Denda atau; d) Pidana Pengawasan 3) Selain pidana pokok sebagiamana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan ialah: a) Perampasan barang-barang tertentu b) Pembayaran ganti rugi. Terdorong oleh kenyataan tersebut,  penulis  merasa  tertarik  untuk mencoba  menguraikan  masalah  tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak khususnya mengenai analisis  yuridis tindak pidana pengeroyokan yang
kemudian  penulis  menyusun  ke  dalam
skripsi  dengan  judul  Tinjauan  Yuridis Tentang  Tindak  Pidana  Pengeroyokan Yang  Di  Lakukan  Oleh  Anak  Di  Bawah Umur Menurut Undang  – Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  Dan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

## 1.1 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah  diatas  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai tindak pidana pengeroyokan yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah umur  menurut  kitab  undang-undang hukum pidana?
2. Bagaimana  akibat  hukum  terhadap tindak  pidana  pengeroyokan  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur menurut Undang-Undang Perlindungan  Anak  nomor  23  tahun 2002  dan  Undang-Undang  Nomor  3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak?

## 1.2 Tujuan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  ada  dua  tujuan yang ingin diketahui antara :
1. Untuk  mengetahui  ketentuan  hukum mengenai tindak pidana pengeroyokan yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah umur  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk  mengetahui  akibat  hukum terhadap  tindak  pidana  pengeroyokan yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang
Perlindungan  Anak  dan  Undang-
Undang  Nomor  3  tahun  1997  tentang Peradilan Anak.
1.3 Manfaat Penelitian
penulis dari penelitian ini antara lain : Dengan  hasil  penelitian  terhadap
tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur diharapkan  dapat  memberikan  manfaat atau  kegunaan  baik  bersifat  teoristis maupun praktis adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan teoristis
Diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberi
pengetahuan  hukum  di  Indonesia yang  mengupas  masalah  tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Kegunaan Praktis Diharapkan dengan hasil penelitian akan  memberikan  masukan  berupa pemecahan  berkaitan  dengan  tindak pidana pengeroyokan yang
dilakukan oleh anak di bawah umur, disamping  itu  penelitian  ini  dapat dapat  memberikan  informasi  kepada masyarakat  pada  khususnya  anak sehingga  tidak  melakukan  tindak pidana ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  hukum  yang  di lakukan adalah penelitian Yuridis normatife  (hukum  normatif).  Metode Penelitian  Hukum  normatif  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 19 Oleh  karena  tipe  penelitian yang  di  gunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis  normatif,  maka  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual). Pendekatan  konsep  ini  di  gunakan  dalam rangka  untuk  melihat  konsep  –  konsep mengenaiTinjauan Yuridis Tentang Tindak  Pidana  Pengeroyokan  Yang  Di Lakukan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur Menurut  Undang  –  Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak Dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  Tentang  Peradilan  Anak . Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan  adalah  pendekatan dengan menggunakan legislasi dan
regulasi. 20
19 Jhonny ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006.h .57.
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h, 96.
Bahan hukum yang di pergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: Bahan hukum primer yakni bahan hukum  terdiri  dari  perundang-undangan, catatan    resmi,  atau  risalah  dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan  hakim.  Bahan  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  buku teks,jurnal-jurnal  asing,  pendapat  para sarjana  dan  kasus-kasus  hukum,serta symposium  yang  dilakukan  para  pakar. Bahan  Hukum  tersier  adalah  bahan hukum seperti kamus hukum, ensiklopedia  dan  lain-lain.  Maka  dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengunakan  studi  dokumen  atau  bahan pustaka dalam penulisan skripsi ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengeroyokan  adalah  proses,  cara, perbuatan mengeroyok
memiliki pengertian  bahwa  tindak  pelanggaran hukum  yang  bersama-sama  melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang  biasa.  Perbuatan  ini  melanggar perundang-undangan  yang  termuat  dalam pasal  170  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yang berisi 21 :
(1) Barang  siapa  yang  di  muka  umum bersama-sama  melakukan  kekerasan terhadap orang atau barang,
dihukum  penjara  selama-lamanya lima tahun enam bulan.
(2) Tersangka dihukum:
1. Dengan  penjara  selama-lamanya tujuh  tahun,  jika  ia  dengan sengaja  merusakkan  barang  atau kekerasan  yang  dilakukannya  itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan  penjara  selama-lamanya sembilan  tahun,  jika  kekerasan itu  menyebabkan  luka  berat  pada tubuh.
3. Dengan  penjara  selama-lamanya dua  belas  tahun,  jika  kekerasan itu menyebabkan matinya orang. (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku
Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat  dalam  pasal  ini  sebagai berikut:
21 Ibid
1) Barang siapa. Hal ini menunjukan  kepada  orang  atau pribadi sebagai pelaku. 2) Di  muka  umum.  Perbuatan  itu dilakukan  di  tempat  dimana publik dapat melihatnya.
3) Bersama-sama, artinya dilakukan  oleh  sedikit-dikitnya dua  orang  atau  lebih.  Arti  kata bersama-sama  ini  menunjukan bahwa  perbuatan  itu  dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah  merupakan  ketidak sengajaan (delik culpa). 4) Kekerasan, yang berarti mempergunakan  tenaga  atau kekuatan  yang  tidak  kecil  dan tidak  sah.  Kekerasan  dalam pasal  ini  biasanya  terdiri  dari “merusak barang” atau “penganiyaan” 5) Terhadap  orang  atau  barang. Kekerasan  ini  harus  ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban Terhadap orang atau barang.
Kekerasan  ini  harus  ditujukan  kepada orang  atau  barang  sebagai  korban.  Jadi beberapa  pengertian  dan  penjelasan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk menyebut  seseorang  itu  telah  melakukan penganiayaan  bersama-sama  atau  dengan kata lain melakukan tindakan pengeroyokan  terhadap  orang  lain,  maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :
a. Menimbulkan  rasa  sakit  pada  orang lain.
b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
c. Merugikan kesehatan orang lain.
Secara bersama-sama artinya dilakukan  dua  orang  atau  lebih  dan dilakukan dimuka umum. Tindakan kekerasan  ini  merupakan  tindakan  yang mengganggu  ketertiban  umum  dan  jelas merupakan  kejahatan.  Sedangkan  jika orang  hanya  mengikuti  dan  tidak  ikut serta  melakukan  kekerasan,  tidak  berlaku untuk pasal tersebut. Misalnya
perkelahian  dua  kelompok  remaja  atau anak-anak.Pengertian bersama-sama disini, bahwa perbuatan tersebut
dilakukan bersama-sama tanpa ada tenggang  waktu  yang  lama.  Jadi  mereka dengan  serentak  melakukan  tindakan kekerasan.  Tahap  suatu  tindak  pidana terhadap  orang  yang  dilakukan  bersama- sama  dibedakan  atas  tindak  pidana  yang menimbulkan  luka  ringan,  menimbulkan luka  berat,  dan  bahkan  menimbulkan kematian.Mencermati  pasal  170  KUHP terdapat  uraian-uraian  tentang  tindak pidana  dan  pidana  yang  dikenakan  pada pelaku  pidana  tersebut  yang  berbunyi  “ dengan  pidana  penjara  selama-lamanya dua  belas  tahun  kalau  kekerasaan  itu menyebabkan matinya orang”.
Secara  umum  tindak  pidana terhadap  tubuh  pada  KUHP  disebut Penganiayaan. (W.J.S Poerwadaminta 1994:48)  dikatakan  bahwa  penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang
(penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan  dalam  KUHP  sendiri  tidak memberikan  penjelasan  tentang  apa  yang dimaksud
dengan istilah penganiayaan.Dengan  kata  lain  untuk menyebut  seseorang  dengan  melakukan pengeroyokan,  maka  orang  itu  harus mempunyai  kesengajaan  alam  melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada  orang  lain  atau  luka  pada  tubuh orang lain atau orang itu dalam perbuatannya  merugikan  kesehatan  orang lain. Perbuatan pidana
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum  larangan  di  sertai  ancaman (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat  juga  dikatakan  bahwa  perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu aturan  hukum  di  larang  dan  diancam pidana,  asal  saja  perlu  di  ingat  bahwa larangan  ditujukan  kepada  perbuatan (yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.Antara  larangan  dan  ancaman  pidana ada  hubungan  yang  erat,  karena  antara kejadian  dan  orang  yang  menimbulkan kejadian  itu,  ada  hubungan  erat  pula. Yang  satu  tidak  dapat  dipisahkan  dari yang lain.
Kejadian  tidak  dapat  di  larang jika menimbulkan bukan orang, dan orang tidak  dapat  diancam  pidana,  jika  tidak karena kejadian yang ditimbulkan
olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan  yang  erat  itu  maka  dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian  abstrak  yang  menunjukan kepada  dua  keadaan  kongkrit  :  pertama, adanya  kejadian  tertentu  dan  kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan  kejadian  itu.Atas  dasar uraian  objek  tindak  pidana  diatas  penulis sependapat dengan perumusan-perumusan dalam  KUHP  tersebut  yang  menyatakan bahwa  objek  pidana  adalah  orang  atau oknum. Banyak fenomena terjadi, peristiwa-peristiwa alam yang menyebabkan luka atau matinya orang. Di sini tidak ada subjek pidana dalam hal ini penulis  sependapat  bahwa  hal  tersebut tidak termasuk tindak pidana karena tidak ada  orang  atau  oknum  yang  menjadi penyebab luka atau kematian.Unsur penting  dalam  pidanayakni  :  Pertama, subjek  tindak  pidana  sebagai  pelaku  atau melakukan  hingga  terjadi  suatu  peristiwa atau  tindakan,  misalnya  penganiayan  dan perusakan.  Unsur  yang  kedua,  perbuatan tindak  pidana.  Perbuatan  tindak  pidana memiliki  latar  belakang  yang  berbeda- beda.  Bisa  dipicu  oleh  ketidakpuasan tindakan  kelompok  tertentu  atau  faktor lain  seperti  yang  tersebut  di  atas.  Unsur yang  ketiga,  hubungan  sebab  akibat (causal  verband).  “    Bahwa  ada  tindak pidana  sebagai  unsur  pokok  harus  ada akibat  tertentu  dari  perbuatan  si  pelaku
yang  berupa  kerugian  atas  kepentingan orang  lain,  menandakan  ada  hubungan sebab  akibat.  1.  Akibat  Hukum  Tindak Pidana  Pengeroyokan  Menurut  Hukum Pidana  Indonesia.Dalam  hukun  pidana Indonesia  menerangkan  bahwa  suatu akibat  pidana  pengeroyokan  telah  di  atur pada  pasal  170  KUHP  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana)  :“  Barang  siapa yang  di  muka  umum  bersama-sama melakukan  kekerasan terhadap orang  atau barang  di  hukuim  penjara  selama  lima tahun enam bulan”.
Anak  adalah  amanah  sekaligus karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan Konvensi  Persirakatan  Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkmbang,  berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi  serta hak  sipil dan kebebasan.
Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung  jawab  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah,  dan  Negara untuk  memberikan  perlindungan  kepada anak  masih  memerlukan  suatu  undang- undang  mengenai  perlindungan  anak sebagai  landasan  yuridis  bagi  pelaksanaa kewajiban  dan  tanggung  jawab  tersebut. Dengan  demikian,  pembentukan  Undang- Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa  perlindungan  anak  dalam  segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan  nasional,  khususnya  dalam
memajukan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Undang-Undang  ini  menegaskan bahwa  pertanggung  jawaban  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan Negara  merupakan  rangkain  kegiatan yang  dilaksakan  secara  terus  menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
Rngkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutkan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan  anak,  baik  fisik  mental, spiritual maupun social.. Upaya
perlindungan  anak  perlu  dilaksanakan sedini  mungkin  yakni  sejak  dari  janin dalam  kandungan  sampai  anak  umur  18 Tahun.  Dalam  melakukan  pembinaan, pengembangan  dan  perlindungan  anak, perlu  peran  masyarakat,  baik  melalui lembaga  perlindungan  anak,  lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,organisasi  sosila,  dunia usaha,  media  massa,  atau  lembaga pendidikan.
1. Dalam  tindak  pidana  pengeroyokan yang  di  lakukan  oleh  anak  dibawah umur  diatur    menurut  undang- undang  nomor  23  Tahun  2002
tentang  perlindungan  anak.  Yang dimaksud sebagai berikut :
a. Anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  delapan  belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan    untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,  secara  optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akibat  Hukum  Pengeroyokan  anak dibawah  umur  menurut  Undang-undang
nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: i. Bagian Kelima Perlindungan Khusus menurut Pasal 64 : Ayat  (1).  Perlindungan  khusus  bagi anak yang berhadapan dengan hukum  yang  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  59  meliputi  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dan  anak korban  tindak  pidana,  merupakan kewajiban  dan  tanggung  jawab pemerintah dan masyarakat.
Ayat  (2).  Perlindungan  khusus  bagi anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilaksanakan melalui:
a. Perlakuan  anak  secara  manusiawi sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak anak.
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
c. Penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus.
d. Penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
e. Pemantauan  dan  pencatatan  terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan  hubungan  dengan orang tua atau keluarga. g. Perlindungan dari pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi.
Ayat  (3)  .  Perlindungan  khusus  bagi anak  yang  menjadi  korban  pidana sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat (1) dilakasanakan melalui:
a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
b. Upaya  perlindungan  dari  pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi.
c. Pemberian  jaminan  keselamatan  bagi korban  dan  saksi  ahli,  baik  fisik mental maupun social.,dan
d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.
Pasal 65Ayat (1).
Perlindungan  khusus  bagi  anak  dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59 dilakukan  melalui  penyediaan  prasaran dan sarana untuk dapat menikmati budaya sendiri  mengakui  dan  melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
Ayat (2).
Setiap  orang  dilarang  menghalang- halangai  anak  sebagaimana  dimaksud dalam ayat 1. untuk menikmati budayanya sendiri,mengakui dan melaksanakan
ajaran  agamanya,  dan  melaksanakan agamanya  sendiri  tanpa  mengabaikan akses  pembangunan  masyarakat  dan budaya.
a. Pemanatauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan b. Perlibatan berbagai intansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat,  dan  masyarakat  dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual. Ayat  (3).  Setiap  orang  dilarang
menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan  eksploitasi  terhadap  anak sebagimana dimaksud dalam ayat 1.
Pasal 69Ayat (1).
Perlindunga  khusus  bagi  anak korban  kekerasan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  59  meliputi  kekerasan  fisik, psikis,  dan  seksual  dilakukan  melalui upaya:
ii. Penyebar  luasana  dan  sosialisasi  dan ketentuan  perundang-undangan  yang melindungi anak korban tindak kekerasan., dan iii. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi. Ayat  (2).  Setiap  orang  dilarang menempatkan,  memebiarkan,  melakukan,
menyuruh  melakukan  atau  turut  serta melakukan kekerasan sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  1.Pengadilan  anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan
pengkhususan dari sebuah badan peradilan,  yaitu  peradilan  umum  untuk menyelenggarakan pengadilan anak.
Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan  peradilan  yang  lengkap bagi  anak,  melainkan  hanya  mengadili perkara pidana anak.
Tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana yakni  resosialiasi  serta  rehabilitasi  anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak  melalui  keadilan  restoratif  dan diversi  tidak  menjadi  substansi  undang- undang  tersebut.  Akibatnya  perkara  anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan  harus  menghadapi  negara  melalui aparat penegak hokum. Keberadaan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak  apabila  dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil  pada  satu  pihak  dan  sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara Undang-Undang ini dengan Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  merupakan  hubungan hukum  khusus  dan  hukum  umum, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak  merupakan hukum  khusus  (lex  specialis)  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  merupakan  hukum umum  (lex  generalis).  Hubungan  ini mengandung  arti  bahwa  asas-asas  dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung  dalam  KUHP  dan  KUHAP pun tetap berlaku untuk pengadilan anak.

## 4. KESIMPULAN
Bahwa pada dasarnya suatu tindak  pidana  pengeroyokan  adalah  suatu tindak pidana yang dimana dilakukan oleh lebih  dari  satu  orang  dengan  unsur mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, luka pada  tubuh,  dan  merugikan  kesehatan
tubuh.  Dalam  sistematika  hukum  pidana di Indonesia suatu tindakan pengeroyokan sebagaimana  telah  di  atur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP  menyimpulkan  bahwa  “Barang siapa  yang  dimuka  umum  bersama-sama melakukan  kekerasan terhadap orang  atau barang  dihukum  penjara  selama  lima tahun  ,  enam  bulan”Sedangkan  didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  yang  berbunyi  : “Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.  Menurut  pasal  64  Ayat  (2),
perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan melalui :
a. Perlakuan  anak  secara  manusiawi sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak anak.
b. Penyediaan petugas pendamping
khusus anak sejak dini.
c. Penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus.
d. Penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
e. Pemantauan  dan  pencatatan  terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan  hubungan  dengan orang tua atau keluarga. g. Perlindungan dari pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi.
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan  sedini  mungkin  yakni  sejak dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak umur  18  Tahun.  Bertitik  tolak  dari konsepsi perlindungan anak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum ,  Penerbit  Sinar  Grafika, Jakarta, 2000, h. 21 Hasan Shadaly , Sosiologi Untuk Masyarakat  Indonesia ,  (  Jakarta: Pustaka Sarjana, 1963), hlm.287 Jhony ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia  Publishing,  Malang, Tahun 2006. Moeljatno, Azas-azas  Hukum  Pidana ,
Fakultas  Hukum  Uiversitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980,  h. 37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Kencana  Prenadia  Group, Jakarta, Tahun 2010. Paul A, Samuelson, Economics Pengantar  Uraian ,(Jakarta  :  Viva Story Club 1987),hal 6. R.soesilo, politeia-Bogor,1995 h.146
Sarlito  Wirawan  Sarwono, Psikologis Remaja , edisi revisi, Cet 6, (Jakarta:
PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2002),
Bab III-IV.
W.A.  Bonger , Pengantar  Kriminal ,
Cet.IV,  (  Jakarta:  Pembangunan  dan Ghalia Indonesia, 1982 ), hlm 23.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Internet : http://id.shvoong.com/social- sciences/sociology/2170479- pengertian-anak/