## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Kantor Notaris Wilayah Kota Batam)
Fitria Anggraini 1 , Kartina Pakpahan 2* , Elvira Fitriyani Pakpahan 3
1,2,3 Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia
* Corresponding Author: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 15/06/2024 Profesi Notaris mempunyai kedudukan yang penting dalam hal pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas Perusahaan (PT) yang berbasis Penanaman Modal  Asing  (PMA).  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  dapat  menjadi  dasar hukum  atas  statusnya  harta  benda,  hak  dan  kewajiban  seseorang.  Kesalahan dalam  suatu  akta  notaris  dapat  mengakibatkan  hilangnya  hak  seseorang  atau orang  yang  dibebani  suatu  kewajiban.  Pembuatan  akta  itu  berada  di  bawah wewenang dan kuasa Notaris. Termasuk juga dalam pembuatan akta pendirian Perseroan  Terbatas  yang  berbasis  Asing  Langsung  Penanaman  Modal  (PMA) itu  sendiri.  Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada  wawancara  dan  peraturan  tertulis  dengan  sifat  penelitian  deskriptif analisis  yaitu  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk  menggambarkan  atau memberikan  gambaran  mengenai  objek  yang  diteliti.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  dengan  analisis  data  kuantitatif.  Peraturan dalam  pelaksanaan  kewenangan  pembuatan  akta  Perseroan  Terbatas  (PT) Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  ini  tidak  ada  pasal  yang  mengaturnya kewajiban melegalkan dokumen yang dibuat di  luar negeri  hanya berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri. Untuk dokumen seperti surat kuasa, namun hal itu  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  No.  09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) tentang Legalisasi Dokumen.
Diterima, 13/07/2024
Dipublikasi, 15/07/2024 Kata Kunci:
Notaris, Penanaman Modal Asing, Perseroan Terbatas

## Abstract
Keywords: Notary, Foreign Investment, Limited Liability Company The Notary profession has an important position in terms of making the deed of establishment  of  a  Limited  Liability  Company  (PT)  based  on  Foreign Investment  (PMA).  The  deed  made  by  a  notary  can  be  a  legal  basis  for  the status  of  property,  rights  and  obligations  of  a  person.  Mistakes  in  a  notarial deed can cause a person's rights to be revoked or a person to be burdened with an obligation The making  of the deed is under the authority and power of  the Notary.  This  also  includes  the  preparation  of  a  deed  of  establishment  of  a Limited  Liability  Company  based  on  Foreign  Direct  Investment  (PMA)  itself. The  legal  research  method  used  in  this  research  is  research  Emperical juridical  which  is  research  conducted  or  aimed  at  interview  and  written regulations with the nature of descriptive analysis research which is a method that functions to describe or provide an overview of the object under study. The data  source  used  is  secondary  data  with  analysis  quantitative  data.  The regulation in the implementation of the authority in making the deed of Limited Liability  Company  (PT)  Foreign  Investment  (PMA)  is  that  there  is  no  article regulating the obligation to legalize documents made abroad only based on the regulation of the Minister of Foreign Affairs. For documents such as power of attorney, however, it is regulated in the Minister of Foreign Affairs Regulation No. 09/A/KP/XII/2006/01, dated 28 December 2006 (point 68)

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dalam Pasal 1 Ayat 9, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing atau PMA ini sejatinya merupakan salah satu bentuk  investasi.  Secara  singkat,  Investasi  mengandung  arti  sebagai  “pengeluaran  atau perbelanjaan  penanam-penanam  modal  atau  perusahaan  untuk  membeli  barang-  barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang  dan  jasa-jasa  yang  tersedia  dalam  perekonomian  yang  berasal  dari  investasi dalam  negeri maupun  investasi  asing  pihak  penanam  modal  asing  atau  PMA  tersebut  harus merupakan  badan  hukum  dengan  bentuk  usaha  Perseroan  Terbatas  (PT).  Dalam  rangka melaksanakan  suatu  usaha  di  Indonesia,  pihak  perusahaan  yang  berkehendak  melakukan Penanaman Modal Asing di Indonesia, membutuhkan peran serta profesi Notaris. 1
Kenyatan tersebut karena, profesi Notaris memiliki posisi penting dalam hal pembuatan akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  berbasis  Penanaman  Modal  Asing  (PMA) tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan  kewajiban  seseorang.  Kekeliruan  atas  akta  notaris  dapat  menyebabkan  tercabutnya  hak seseorang  atau  terbebaninya  seseorang  atas  suatu  kewajiban menurut  sudikno  mertokusumo akta  adalah:surat  yang  diberi  tanda  tangan,  yang  memuat  peristiwa-peristiwa  hukum,  yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan  pembuktian. 2 Pembuatan  akta  tersebut  berada  di  bawah  kewenangan  dan  kekuasaan Notaris.  Hal  ini  juga  meliputi  penyusunan  suatu  akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang berbasiskan Penanaman Modal Asing (PMA) itu sendiri

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  empiris  dan  sifat  penelitian  skripsi  ini Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan, mengkaji,  menjelaskan  dan  menganalisis  suatu  peraturan  hukum,  dalam  hal  ini  berkaitan dengan  Peranan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan Studi  Kasus  Penanaman  Modal  Asing  Kantor  Notaris  Kota  Batam,  Sumber  Bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari wawancara,  dokumen  resmi,  buku  atau  apapun  bentuk  penelitian  yang  berkaitan  dengan objek  penelitian  dan  hasil  penelitian  berupa  laporan,  jurnal,  tesis,  disertasi  dan  peraturan perundang-undangan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif, yaitu  suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  analisis  data  deskriptif  yaitu  dengan mengumpulkan  bahan  dan  data  serta  peraturan  yang  berlaku  dan  peraturan  perundang undangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pemikiran hukum yang logis
1 Naawaf Abullah, 2017, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”, Jurnal Akta, Vol 4 No 4 112-113
2 Daeng Naja,(2012), Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia; Yogyakarta, hal. 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Kegiatan  penanaman  modal  dapat  dilakukan  oleh  orang  perserorangan  maupun  badan hukum.  Untuk  kegiatan  penanaman  modal  dalam  negeri  seluruh  modal  harus  berasal  dari Warga  Negara  Indonesia  sedangkan,  untuk  kegiatan  penanaman  modal  asing  dapat menggunakan sebagaian atau seluruhnya modal asing. 3 Pada umumnya, kegiatan penanaman modal  asing  dilakukan  secara  langsung  dengan  beberapa  cara  yaitu  investor  mendirikan perusahaan baru, membeli saham penanam modal lokal sebagian atau seluruhnya (akuisisi), atau pun dengan cara melakukan kerjasama dengan penanam modal lokal ( joint venture ).Pada umumnya,  besaran  modal  penanam  modal  pada  kegiatan  penanaman  modal  diatur  melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yaitu sebagai berikut:
a. Total  investasi  lebih  besar  dari  Rp.  10.000.000.000,-  (sepuluh  miliar  rupiah)  atau  nilai setaranya dalam satuan US Dollar, diluar tanah dan bangunan.
b. Nilai  modal  ditempatkan  sama  dengan  modal  disetor  sekurang-kurangnya  sebesar  Rp. 2.500.000.000,  (dua  miliar  lima  ratus  juta  rupiah)  atau  nilai  setaranya  dalam  satuan  US Dollar.
c. Penyertaan  dalam  modal  perseroan,  untuk  masing-masing  pemegang  saham  sekurang- kurangnya  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  atau  nilai  setaranya  dalam  satuan  US Dollar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
Di samping itu, calon penanam modal juga harus mengetahui bidang usaha tertutup dan terbuka  bagi  investor  (Daftar  Negatif  Investasi)  karena,  tidak  semua  bidang  usaha  terbuka untuk  penanam  modal.  Terdapat  beberapa  bidang  usaha  yang  tertutup  serta,  pembatasan penyertaan modal bagi investor asing berdasarkan bidang usaha tertentu sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. 4
Peran  notaris  dalam  mendorong  terciptanya  perlindungan  hukum  bagi  investor  dalam investasi  asing  melalui  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  secara  langsung  adalah  dengan memberikan  pelayanan  hukumnya  berupa  pembuatan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas (PT),  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  Peralihan  Pemegang  Saham, ataupun membuat perjanjian kerjasama dengan penanam modal lokal. Dikatakan penanaman modal asing apabila modal yang digunakan secara keseluruhan berasal dari modal asing atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 5 Berpatungan dalam hal ini bukan berarti 50% modal asing dan 50% modal dalam negeri, akan tetapi walaupun hanya ada 1% modal yang berasal dari asing maka status badan hukumnya tetap berupa Penanaman Modal Asing (PMA).
Notaris  sebagai  salah  satu  profesi  hukum,  memiliki  seperangkat  kewenangan  dan kewajiban berkaitan dengan fungsi dan jabatannya tersebut. Kode Etik Notaris sebagai salah satu  sumber  hukum  profesi  Notaris  mengemukakan  beberapa  kewajiban  dan  pedoman
3 Tommy Leonard et. al, 2020, Legal Review of share Ownership in a Joint Venture Company, International Journal of Innovation Creativity and Change, Vol 11, Issue 8,332-335
4 I  Gusti  Ag.A.Mas  Triwulandari  et.al,  2018,  Nasionalisasi  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  Di Indonesia, Jurnal Analis Hukum, Vol 1 No 1, 332-334
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (3).
Notaris  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  klien  atau  penghadap,  yang  antara  lain seperti:
1. Memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  jasanya  dengan sebaik-baiknya;
2. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam  Berita  Negara,  apabila  klien  yang  bersangkutan  dengan  tegas  menyatakan  akan menyerahkan  pengurusannya  kepada  Notaris  yang  bersangkutan  dan  klien  telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
3. Memberitahu  kepada  klien  perihal  selesainya  pendaftaran  dan  pengumuman,  dan  atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yan bersangkutan;
4. Memberikan  penyuluhan  hukum  agar  masyarakat  menyadari  hak  dan  kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
5. Memberikan jasa pada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
6. Dilarang  menahan  berkas  seseorang  dengan  maksud  memaksa  ornag  itu  membuat  akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
7. Dilarang  menjadi  alat  orang  atau  pihak  lain  untuk  semata-mata  menandatangani  akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
8. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
9. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien untuk membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lainnya;
10. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melyani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi. 6
Sementara  itu,  Pasal  1  ayat  (1)  UUJN  menyebutkan  bahwa  Notaris  adalah  Pejabat Umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  15  UUJN.  Kedudukan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  di  dalam kewenangannya itu dapat diartikan bahwa, kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam membuat  akta  otentik  tersebut  menjadi  kewenangan  notaris  dan  tidak  pernah  diberikan kepada  pejabat-pejabat  lain. 7 Penegasan  tentang  kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta otentik yang diatur di luar UUJN sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut  menyatakan  bahwa,  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang ditempat dimana akta itu dibuat. 8

## Pembahasan
Pendirian Perseroan Terbatas itu sendiri adalah merupakan langkah awal, di mana ada sejumlah pihak yang sudah merencanakan mendirikan bersama-sama badan usaha sekaligus
6 Heriyanti,  2016,  “Perlindungan  Hukum  terhadap Notaris  yang  Terindikasi  Tindak  Pidana  Pembuatan  Akta Otentik”, Jurnal Yustisia, Vol 5 No 2, 326-327
7 Niken Dwi  Dayanti  et. al,  2016,   Studi Empiris Tentang Penanaman Modal Asing  Langsung Di  Indonesia, Jurnal Imiah Mhahasiswa, Vol 1 No 1, 112-113
8 Julia  Risga,  2020,“Kewenangan  Notaris  Dalam  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Penamaman  Modal  Asing”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa  UNISMA, Vol 4 No 1, 203-204
badan  hukum  Perseroan  Terbatas,  yang  pada  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa, “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.”  Ketentuan  ini tentunya  juga  berlaku  bagi  perusahaan  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga, jasa profesi Notaris sangat mutlak diperlukan 9
Legalitas  dari  Perseroan  Terbatas  terletak  pada  autentisitas  Akta  Pendiriannya  yang harus  dibuat  di  hadapan  seorang  notaris.  Selain  itu,  Perseroan  Terbatas  diwajibkan  untuk menyelenggarakan  RUPS  setiap  tahun  dan  bisa  lebih.  Untuk  mencatatkan  segala  kegiatan pada  saat  RUPS  untuk  kemudian  dituangkan  kedalam  Akta  Autentik  agar  dapat  menjadi dasar dalam melakukan perbuatan hukum dan sebagai dasar perubahan anggaran dasar suatu perseroan,  dibutuhkanlah  jasa  profesi  Notaris. 10 Hasil  wawancara  dengan  Notaris  D  asal Batam mengemukakan bahwa, salah satu syarat pokok untuk mendirikan PMA yaitu saham yang  dimiliki  di  dalam  perseroan  terbatas  harus  ada  kepemilikan  Warga  Negara  Asing (WNA). Kepemilikan ini tidak harus seluruhnya dimiliki oleh asing, akan tetapi bisa sebagain dimiliki  warga  negara  Indonesia  (WNI). 11 Sebelum  pendirian,  notaris  harus  memperhatikan paspor orang asing yang menjadi salah satu pemegang saham apakah masih aktif atau sudah kadaluarsa. Pada saat memeriksa dokumen tersebut, notaris harus menggunakan asas kehati- hatian  dengan  mengecek  dokumen  pada  instansi  terkait.  Berhubungan  dengan  usaha  yang dijalankan,  notaris  tidak  boleh  asal-asalan  dalam  membuatkan  akta  pendirian  perusahaa, notaris  harus  memperhatikan  domisili  industri  yang  diajukan  sebagai  tempat  mendirikan perusahaan  apakah  masuk  kawasan  industri  atau  tidak. 12 Selain  itu,  izin  dari  masyarakat setempat harus lebih diprioritaskan. Pihak asing dapat melakukan sosialisasi terhadap rencana pendirian  perusahaan  dilingkungan  tersebut  dengan  didampingi  dari  pihak  pemerintah setempat untuk melakukan pendekatan. 13
Pasca  pendirian  Perseroan  Terbatas  PMA,  Notaris  justru  tidak  bertanggungjawab  lagi terhadap pelaksanaan ataupun operasional dari Perseroan Terbatas PMA yang bersangkutan. Termasuk kenyataan apakah perusahaan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. Karena, sebelum  pendirian  Perseroan  Terbatas  PMA  ini, 14 Notaris  wajib  memberikan  penyuluhan hukum  terkait  kewajiban  dan  hak  dari  penanam  modal  yang  salah  satunya  seperti mengingatkan mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Akan tetapi, apabila di  kemudian  hari  ternyata  terdapat  permasalahan  terkait  akta  yang  dibuat  Notaris  mak,a notaris  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  baik  secara  perdata  maupun  secara administrasi. Pada sudut pandang lainnya, 15 justru Peran notaris hanya sebatas membuat akta
9 Melya  Sarah  Yosefa  et.al,  2015,  “Hak  Istimewa  Bagi  Investor  Asing  dalam  Berinvestasi  di  Indonesia BerdasarkanUndang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,”  Jurnal  Kertha  Semaya, Vol. 4, No. 02 2-3
10 Ok  Isnanul  et.  al,  2020,  “Peranan  Investasi  Asing  Dalam  Percepatan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia, Jatiswara, Vol 35 No 3, 266-267
11 Poppy Camenia Jamil et.al, 2020, Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jurnal Kiat, Vol 32 No 1, 110-112
12 Tri Sutrisno et.al, 2021, “Peran Notaris dalam Pendirian Perusahaan Modal Asing”, Jurnal Of Ensiklopedia, Vol 2 No 1, 12-14
13 14 I  Gede  Putra  Wijaya,  2021,  Tanggung  Jawab  Direktur  PT  Pma  Yang  Tidak  Mendapatkan  Pengesahan Sebagai Badan Hukum Dan Sudah Menjalankan Usahanya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus PT.X dan PT.Y), Jurnal Hukum Adiga, Vol 6 No 2, 3-4
15 Yusrizal,2018,  “Peran  Notaris  Dalam  Mendorong  Terciptanya  Kepastian  Hukum  Investor  Bagi  Investor DalamInvestasi Asing,” Jurnal Lex Renaissance, No. 2, Vol, 3, Juli, 367-368
pendirian  Perseroan  Terbatas  PMA  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan peraturan lainnya. Adapun salah satu syarat untuk menjadi Perseroan Terbatas PMA  yaitu  para  pendiri  atau  pemegang  saham  harus  mendapatkan  izin  prinsip  dari  BKPM, akan  tetapi  baru-baru  ini  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

## KESIMPULAN
Pengaturan  kewenangan  Pejabat  Notaris  menjalankan  kewenangannya  dalam pembuatan  Akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT)  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  telah diatur  melalui  Pasal  15  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  yang  tidak  mempunyai perubahan antara Undang-undang lama dan Undang-undang baru. Undang-undang Nomor 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  dan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal.  Berdasarkan  Lampiran  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) mengenai legalisasi dokumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta: Pustaka yustisia, Heriyanti,  2016,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Notaris  yang  Terindikasi  Tindak  Pidana Pembuatan Akta Otentik”, Jurnal Yustisia, Vol 5 No 2
I  Gede  Putra  Wijaya,  2021,  Tanggung  Jawab  Direktur  PT  Pma  Yang  Tidak  Mendapatkan Pengesahan  Sebagai  Badan  Hukum  Dan  Sudah  Menjalankan  Usahanya  Berdasarkan Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  PT.X  dan  PT.Y),  Jurnal Hukum Adiga, Vol 6 No 2
I  Gusti  Ag.A.Mas  Triwulandari  et.al,  2018,  Nasionalisasi  Perusahaan  Penanaman  Modal Asing Di Indonesia, Jurnal Analis Hukum, Vol 1 No 1
Julia  Risga,  2020,“Kewenangan  Notaris  Dalam  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Penamaman Modal Asing”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa  UNISMA, Vol 4 No 1
Melya  Sarah  Yosefa  et.al,  2015,  “Hak  Istimewa  Bagi  Investor  Asing  dalam  Berinvestasi  di Indonesia  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal,” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 02
Naawaf  Abullah,  2017,  “Kedudukan  Dan  Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Akta Otentik”, Jurnal Akta, Vol 4 No 4
Niken Dwi Dayanti et. al, 2016,  Studi Empiris Tentang Penanaman Modal Asing Langsung Di Indonesia, Jurnal Imiah Mhahasiswa, Vol 1 No 1
Ok Isnanul et. al,2020, “Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jatiswara, Vol 35 No 3
Poppy Camenia Jamil et.al, 2020, Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jurnal Kiat, Vol 32 No 1
Tommy Leonard et. al, 2020, Legal Review of share Ownership in a Joint Venture Company, International Journal of Innovation Creativity and Change, Vol 11, Issue 8,332-335, Tri Sutrisno et.al, 2021, “Peran Notaris dalam Pendirian Perusahaan Modal Asing”, Jurnal Of Ensiklopedia, Vol 2 No 1
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Yusrizal,  2018,  “Peran  Notaris  Dalam  Mendorong  Terciptanya  Kepastian  Hukum  Investor Bagi Investor Dalam Investasi Asing,” Jurnal Lex Renaissance, No. 2, Vol, 3, Juli, 367- 368,