Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109

## FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
Evi Purnamawati 1 dan Hijawati 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : hijawati@unpal.ac.id

## Abstract
Freies  Ermessen  is  a  freedom  given  to  state  administration  in  the  context  of  administering government.  So  that  Freies  Ermessen  is  the  freedom  to  act  on  its  own  initiative  and  policy from  the  state  administration.  In  line  with  the  increasing  demands  for  public  services  that must be provided by State administration for the increasingly complex socio-economic life of citizens,  however,  the  use  of  Freies  Ermessen  must  not  conflict  with  applicable  law,  both written law and unwritten law.
Keywords : Freies Ermessen; policy regulation

## Abstrak
Freies  Ermessen adalah  suatu  kebebasan  yang  diberikan  kepada  tata  usaha  negara  dalam melakukan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sehingga Freies  Ermessen merupakan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara. Terjadinya suatu  peningkatan  akan  adanya  tuntutan  pelayanan  publik  yang  harus  di  berikan  tata  usaha negara  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi  pada  warga  memiliki  keberagaman,  namun demikian penggunaan Freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Kata Kunci : Freies Ermessen; peraturan kebijakan

## PENDAHULUAN
Suatu peraturan kebijakan senantiasa  tidak  dapat  dilepaskan dengan kewenangan bebas (vrije
Bevoegdheid) dari  pemerintah  dengan istilah Freies Ermessen. Freies Ermessen memiliki  makna  bahwa orang  yang  memiliki  kebebasan  untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan  sesuatu.  Istilah tersebut sering digunakan dalam bidang  pemerintahan,  sehingga freies
Ermeseen (diskresionare power) diartikan  sebagai  salah  satu  sarana yang  memberikan  ruang  bergerak  bagi
pejabat atau bidang-bidang administrasi  negara  untuk  melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya  pada  undang-undang. 1
Nana  Saputra  memberikan  definisi tersebut suatu kebebasan yang diberikan  kepada  alat  administrasi, yaitu  kebebasan  yang  pada  asasnya memperkenakan alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan
1 Marcus  Lukman,  “Eksistensi  Peraturan Kebijaksanaan  dalam  Bidang  Perencanaan  dan Pelaksanaan  Recana  Pembangunan  di  Daerah Serta  Dampaknya  terhadap  pembangunan Materi  Hukum  Tertulis  Nasional,” Disertasi , (Bandung: Universitas Padjajaran, 1996).
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
(doelmatigheid) dari  pada  berpegang teguh  kepada  kententuan  hukum,  atau kewenangan  yang  sah  untuk  turut campur  dalam  kegiatan  sosial  guna
melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. 2 Pendapat lain dari Bachsan Mustafa  yang  menyatakan  bahwa
Freies  Ermessen diberikan  kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah  atau  administrasi  negara yaitu  menyelenggarakan  kesejahteraan umum  yang  berbeda  dengan  fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa  antar  penduduk. 3 Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian  tujuan  atau  sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) . 4
Meskipun pemberi Freies Ermessen kepada  pemerintah  atau administasi Negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare  state ,  akan  tetapi  dalam kerangka negara hukum, freies ermenssen ini  tidak  dapat  digunakan
2 Marbun,  S.F, Hukum  Administrasi  Negara  I (Yogyakarta: UII Press, 2012).
3 I  Nyoman  Mangku  Suryana,  “Pembatasan Terhadap  Asas  Freies  Ermessen,” SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Volume 9, Nomor 2, September 2018.
4 “Diskresi (Freies
Ermessen),” http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/do wnload/922/587.
tanpa  batas.  Atas  dasar  itu,  Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur Freies  Ermessen dalam  suatu  Negara hukum yaitu:
a. Ditujukan  untuk  menjalankan tugas – tugas servis publik;
b. Merupakan  sikap  tindak  yang aktif dari administrasi Negara;
c. Sikap  tindak  itu  dimungkinkan oleh hukum
d. Sikap  tindak  itu  diambil  atas inisiatif sendiri;
e. Sikap  tindak  itu  dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan- persoalan  penting  yang  timbul secara tiba-tiba.
f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara  moral  kepada  Tuhan yang  Maha  Esa  maupun  secara hukum. 5
Kewenangan pada Freies Ermessen atau diskresi ,  sebagai  salah satu  keputusan  administrasi,  kepada penyelenggaran  pemerintahan.  Pejabat pemerintahan yang berdasarkan diskresi diharapkan  menjadi  pintu masuk  bagi  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat, mengingat proses penyelesaian  masalah  masyarkat  bisa menjadi lebih cepat.
Permasalahan  untuk  menganalisis implementasi kebijakan Freies
5 Sengketa  Administrasi  dalam  Buku  Bunga Rampai  Hukum  Tata  Nagera dan  Hukum Administrasi  Negara ,  (Yogyakarta  :  Jurusan HTN, Fakultas Hukum UII, 1987).
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
Ermessen oleh  pejabat  pemerintahan berdasarkan  peraturan  perundangan yang  berlaku  dengan  memberikan pemahaman  agar  tidak terjadi  tindakan sewenang-wenang  atas  diberikannya Freies Ermessen tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Peraturan Kebijakan
Didalam  penyelenggaraan  tugas  – tugas  administrasi  Negara  pemerintah banyak  mengeluarkan  kebijakan  yang dituangkan  dalam  berbagai  bentuk seperti beleidslijnen (garis  –  garis kebijakan), het  beleid (kebijakan),
voorschriften (peraturan-peraturan),
richtlijnen (pedoman-pedoman),
regelingen (petunjuk-petunjuk), circulaires (surat  edaran), resoluties (nota  kebijakan), reglemen  ministriele
(peraturan-peraturan menteri),
beschikkingen (keputusan-keputusan),
enbekenmakingen (pengumuman- pengumuman). 6 Menurut  Philipus  M. Hadjon,  peraturan  kebijakan  pada hakikatnya  merupakan  produk  dari perbuatan  tata  usaha  Negara  yang bertujuan “naar  buiten  gebracht
schricftelijk
beleid ”. Yaitu menampakkan  keluar  suatu  kebijakan
6 J.H  Van  Kreveld, Beleidsregel  in  het  Recht , Kluwer – Deventer, 1983.
tertulis. 7 Peraturan  kebijakan  hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional  penyelenggaraan  tugas  – tugas  pemerintahan,  karenanya  tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan  perundang  –  undangan. Peraturan  ini  adalah  semacam  hukum bayangan  dari  undang  –  undang  atau hukum.  Oleh  Karena  itu,  peraturan  ini disebut  pula  dengan  istilah psudo  – wetgeving (perundang  –  undangan semu) atau spigelsrecht (hukum bayangan / cermin).
Secara  praktis  kewenangan diskresioner  administrasi  Negara  yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan,  mengandung  dua  aspek pokok; Pertama, kebebasan menafsirkan  mengenai  ruang  lingkup wewenang  yang  dirumuskan  dalam peraturan  dasar  wewenangnya.  Aspek pertama  ini  lazim  dikenal  dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua ,  kebebasan  untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana  dan  kapan  wewenang  yang dimiliki administrasi Negara itu dilaksanakan.  Aspek  kedua  ini  dikenal dengan kebebasan menilai yang
7 Philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi  Indonesia.  Introduction  to  the Indonesian  Administrative  Law (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
bersifat  subjektif. 8 Kewenangan  bebas untuk  menafsirkan  secara  mandiri  dari pemerintah  inilah  yang  melahirkan peraturan kebijakan.

## 1. Ciri – Ciri Peraturan Kebijakan
Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai
berikut :
1) Peraturan kebijakan bukan merupakan
peraturan perundang-undangan. 2) Asa-asa pembatasan dan pengujian  terhadap  peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada
peraturan kebijakan.
3) Peraturan  kebijakan  tidak  dapat diuji secara wetmatigheid ,
karena memang tidak ada dasar peraturan  perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan bersangkutan membuat  peraturan  perundang- undangan.
5) Pengujian  terhadap  peraturan kebijakan lebih diserahkan pada doelmatigheid  dank  arena  itu
8 Indroharto, Perbuatan  Pemerintah  Menurut Hukum  Publik  dan  Hukum  Perdata ,  Bahan Kuliah pada Program Pendidikan lanjutan Ilmu Hukum  Bidang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,
(Jakarta : Universitas Indonesia, 1992).
batu  ujinya  adalah  asas  –  asas umum pemerintahan yang baik.
6) Dalam  praktik  diberi  format dalam  berbagai  bentuk  dan jenis  aturan,  yakni  keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman  dan  lain  –  lain, bahkan  dijumpai  dalam  bentuk peraturan. 9
2. Fungsi dan Penormaan

## Peraturan Kebijakan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan  dalam  suatu  negara hukum  itu  bersendikan  pada  peraturan perundang-undangan  sesuai  dengan prinsip yang dianut dalam suatu Negara hukum  yaitu  asa  legalitas,  akan  tetapi karena  peraturan  perundang-undangan sebagai hukum tertulis itu mengandung kekurangan dan kelemahan, sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas, karena itu keberadaan peraturan kebijakan  menempati  posisi  penting terutama dalam negara hukum modern. Menurut  Marcus  Lukman,  peraturan kebijakan  dapat  di  fungsikan  secara tepat  guna  dan  berdaya  guna  sebagai berikut.
1) Tepat  guna  dan  berdayaguna sebagai  sarana  pengaturan  yang
9 Bagir Manan, Makalah, Jakarta, 1994.
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan– kekurangan yang ada pada peraturan perundang–undangan;
2) Tepat  guna  dan  berdayaguna sebagai  sarana  pengaturan  bagi keadaan vacuum peraturan perundangan-undangan;
3) Tepat  guna  dan  berdayaguna sebagai  sarana  pengaturan  bagi kepentingan-kepentingan yang belum  terakomodasi  secara  patut, layak,  benar  dan  adil  dalam peraturan perundangan – undangan;
4) Tepat  guna  dan  berdayaguna sebagai  sarana  pengaturan  untuk mengatasi kondisi peraturan perundang – undangan yang sudah ketinggalan zaman;
5) Tepat  guna  dan  berdayaguna  bagi kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  administrasi  di  bidang pemerintahan  dan  pembangunan yang  bersifat  cepat  berubah  atau memerlukan  pembaharuan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  yang dihadapi.
Sebagaimana  pembuatan  dan penerapan peraturan perundang– undangan,  yaitu  harus  memerhatikan beberapa  persyaratan,  pembuatan  dan penerapan  peraturan  kebijakan  juga
harus memerhatikan beberapa persyaratan. Menurut Indroharto, pembuatan  peraturan  kebijakan  harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut: 10
1) Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan  dasar  yang  mengandung wewengan diskresioner yang dijabarkan itu;
2) Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan  dengan  nalar  yang sehat;
3) Ia  harus  dipersiapkan  dengan cermat; semua kepentingan, keadaan-keadaan  serta  alternatif  - alternatif yang ada perlu dipertimbangakan;
4) Isi dari kebijakan harus memberikan  kejelasan  yang cukup mengenai hak – hak dan kewajiban dari  warga  yang  terkena  peraturan tersebut;
5) Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan  mengenai  kebijakan yang akan ditempuh harus jelas;
6) Ia harus memenuhi syarat kepastian  hukum  materiil,  artinya hak-hak  yang  telah  diperoleh  dari warga masyarat yang terkena harus dihormati, kemudian juga harapan- harapan  warga  yang  pantas  telah
10 Indroharto, Perbuatan Pemerintah
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
ditimbulkan jangan sampai diingkari.
Sedangkan  dalam  penerapan  atau penggunaan  peraturan  kebijakan  harus memerhatikan hal – hal sebagai berikut:
1) Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang – undangan  yang  memberikan
b eoordelingsvrijheid (ruang kebebasan bertindak);
2) Serasi  dengan  asas  –  asas hukum  umum  yang  berlaku, seperti :
3) Asas  perlakukan  yang  sama menurut hukum;
4) Asas kepatutan dan kewajaran;
5) Asas keseimbangan;
6) Asas  pemenuhan  kebutuhan dan harapan; dan
7) Asas kelayakan mempertimbangkan segala
sesuatu  yang  relevan  dengan kepentingan  public  dan  warga masyarakat.
8) Serasi  dan  tepat  guna  dengan tujuan yang hendak dicapai. 11
Peraturan  kebijakan  sesuai dengan  kemunculannya  yakni  bukan berasal  dari  kewenangan  pembuatan peraturan perundang-undangan
11 Marcus  Lukman  dalam  Mohammad  Yuhdi,
“Peran  Diskresi  dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan,” LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, Volume 15 No. 1.
(wetgevende  bevoegdheid), karena  itu tidak  dapat  diuji  dengan  mendasarkan pada aspek rechtmatigheid.
Berdasarkan Hukum Administrasi Negara,  pengujian  peraturan  kebijakan adalah  aspek doelmatigheid dengan menggunakan  asas  –  asas  umum pemerintahan  yang  baik  (AAUPB), khususnya
asas larangan penyalahgunaan
wewenang (detournement  de  pouvoir) dan  asas
larangan sewenang – wenang (willekeur). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan  sebagai  kebijakan  yang menyimpang  jika  di  dalamnya  ada unsur  penyalahgunaan  wewenang  dan unsur sewenang – wenang.
Ada tidaknya unsur
penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel) .  Asas  spesialitas ini  mengandung  arti  bahwa  wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan  dengan  tujuan  tertentu. 12
Menyimpang  dari  tujuan  diberikannya wewenang  akan  dianggap  sebagai penyalahgunaan  wewenang.  Adapun unsur  sewenang-wenang  diuji  dengan asas rasionalitas atau kepantasan
12 L.J.A.  Damen,  et.al., Bestuusrecht,  System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving (Den Haag: BJU Boom Juridische Uitgebers, Tweede Druk, 2005).
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
(redelijk). Suatu  peraturan  kebijakan dikategorikan mengandung usnur willekeur jika  peraturan  kebijakan  itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan (kennelijk onredelijk) .
Batasan  sebagaimana  diuraikan diatas  merupakan  wujud  dari  konsep dasar  Negara  hukum  yang  melandasi welfare  state,  artinya  sekalipun  dalam konsep welfare  state dimungkinkan banyaknya  campur  tangan  pemerintah terhadap  urusan  masyarakat,  namun sebagai  Negara  hukum  tetap  harus patuh  terhadap  kerangka  dasar  yaitu dengan  tetap  memperhatikan  peraturan perundangan  yang  berlaku,  sehingga tindakan  tidak  menjadi  liar  dan merugikan  masyarakat.  Sebab  jika  hal tersebut yang terjadi, maka jelas Freies Ermessen yang  dimaksudkan  untuk mensejahterakan  masyarakat  dengan misalnya penyelesaian secara cepat.
“Perilaku atau
perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,  menggunakan  wewenang untuk  tujuan  lain  dari  yang  menjadi tujuan  wewenang  tersebut,  termasuk kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh Penyelenggara Negara dan
pemerintahan yang menimbulkan
kerugian  materiil  dan/atau  immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.”
Maladministrasi yang dilakukan oleh  pejabat  sangat  merugikan  bagi warga masyarakat, 13 untuk itulah dalam rangka  menuju good  governance , pemerintah Indonesia telah mengesahkan  Undang-undang  Nomor 37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia. Melalui Undang – Undang tersebut maka lahirlah lembaga  pengawasan  yang  khusus  di bidang  pelayanan  publik  yaitu  berkait maladministrasi.  Pasal  2  Undang  – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia menyatakan, bahwa:
“Ombudsman merupakan lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri dan  tidak  memiliki  hubungan  organik dengan  lembaga  negara  dan  instansi pemerintahan  lainnya,  serta  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan lainnya.”
Freies Ermessen dalam pelaksanaanya  sangat  dimungkinkan untuk  terjadinya maladministrasi  jika
13 Soviah Hasanah, “Bentuk-Bentuk Maladministrasi,”
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk
-bentuk-maladministrasi-lt58292617134da
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
hal  tersebut  tidak  dikawal  dengan rambu-rambu pembatas, sekalipun kelahiran Freies  Ermessen itu  sendiri adalah  dalam  rangka  untuk  untuk melengkapi asas legalitas dalam konsep negara hukum. Adalah hal yang sangat  ironis,  jika  dengan Freies Ermessen yang  dimaksudkan  untuk menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi warga  masyarakat menuju  kepada kesejahteraan justru menimbulkan masalah  baru  berupa  kerugian  akibat tindakan  sewenang-wenang  dengan mendasarkan  pada  pemikiran  makna “kebebasan”  yang  diberikan  oleh
Freies Ermessen tersebut. 14
3. Pendayagunaan  Freies  Ermessen
Pejabat Pemerintahan di

## Indonesia
Tujuan  untuk  mensejahterakan masyarakat  melalui Freies  Ermessen yang melekat pada sebuah jabatan, dan akhirnya jabatan tersebut akan diemban oleh  seorang  pejabat,  maka  dalam pelaksanaannya tetap harus mendasarkan pada adanya pertanggungjawaban atas Freies
Ermessen tersebut.  Untuk  itu,  maka
14 Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Pendayagunaan  Freies  Ermessen  Pejabat Pemerintah dalam Konsep Negara
Kesejahteraan,” Yustisia Vol. 5  Januari  - April 2016.
khusus tentang masalah freies ermessen, di  mana Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  menyebut dengan istilah “diskresi” telah mengatur hal tersebut yaitu dalam BAB IV.  Dalam  Pasal  22  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa  diskresi  hanya  dapat  dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang dengan tujuan untuk:
a. Melancarkan  penyelenggaraan pemerintahan.
b. Mengisi kekosongan hukum.
c. Memberikan kepastian hukum.
d. Mengatasi
stagnasi pemerintahan  dalam  keadaan tertentu  guna  kemanfaatan  dan kepentingan umum.
Selanjutnya,  Pasal  23  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan  bahwa  ruang  lingkup diskresi adalah:
a. Pengambilan  Keputusan  dan/ atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  memberikan suatu  pilihan  Keputusan  dan/ atau Tindakan.
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
b. Pengambilan  Keputusan  dan/
atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak
mengatur. c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan  perundang-undangan tidak  lengkap  atau  tidak  jelas; dan d. Pengambilan  Keputusan  dan/ atau  Tindakan  karena  adanya stagnasi  pemerintahan  guna kepentingan yang lebih luas.
Dengan  demikian  jelas  bahwa sekali Freies  Ermessen atau  diskresi diperbolehkan,  namun  hal  tersebut adalah  dalam  kondisi  yang  telah ditentukan.  Sebagai  contoh,  misalnya jika  dalam  suatu  wilayah  terjadi adanya bencana alam, wabah penyakit, maupun  konflik  sosial  maka  sangat dimungkinkan  untuk  dipergunakan freies ermessen .
Hal  lain  yang  wajib  diperhatikan dalam pendayagunaan Freies Ermessen bagi  para  pejabat,  adalah pemahaman  berkait  dengan  akibat hukum. Bahwa sebagaimana diuraikan di  atas,  bahwa  sangalah  mungkin Freies  Ermessen itu  termasuk  dalam tindakan  melampaui  wewenang  atau
mencampuradukkan  wewenang  yang dapat berakibat bahwa Freies Ermessen tersebut  menjadi  tidak  sah atau dapat dibatalkan. 15
Adapun  yang  dikategorikan melampaui  wewenang  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan adalah jika Freies  Ermessen atau diskresi itu dilakukan  dengan  melampaui  batas waktu  dan  batas  wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan,  dan  hal  ini  menimbulkan akibat  hukum  bahwa  hal  tersebut adalah tidak sah.
Sementara  Pasal  31  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan bahwa penggunaan Freies Ermessen atau diskresi termasuk  dalam  kategori  mencampur adukkan  wewenang  jika  tidak  sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan  dan  bertentangan  dengan dengan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
15 Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Pendayagunaan  Freies  Ermessen  Pejabat Pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan.”
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
(AUPB) sebagai salah satu filter freies ermessen, keberadaannya  menjadi  hal sangat  diperlukan,  supaya Freies Ermessen tersebut  tidak  sia-sia  tapi justru bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai maksud diberikannya kewenangan  tersebut.  Sebagai  wujud keseriusan  pemerintah  dalam  upaya memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,  mengingat  bahwa  pada dasarnya  pejabat  adalah  pelayanan masyarakat  yang  wajib  memberikan pelayanan publik yang baik.
Mengingat  bahwa,  yang  dimaksud pelayanan  publik  meliputi  hal  yang sangat  luas,  sebagaimana  diuraikan dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa :
“Pelayanan publik adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  k  ebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.”
a. Peraturan  kebijakan  bukan merupakan
peraturan perundang-undangan.
b. Asas-asas  pembatasan  dan pengujian  terhadap  peraturan perundangan tidak dapat diberlakukan  pada  peraturan kebijaksanaan.
c. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid .
d. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan Freies Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi negara tersebut untuk membuat peraturan
perundangan.
e. Batu ujinya adalah AUPB.
f. Bentuknya dapat berupa keputusan,  instruksi,  surat edaran, pegumuman, peraturan.
Berdasarkan  uraian  di  atas, pendayagunaan Freies Ermessen pejabat  pemerintahan  perlu  dibarengi dengan  keberadaan  sarana  kontrol, yang  dapat  meliputi  kontrol  yudisial, kontrol politik, kontrol administratif.
Dalam kontrol yudisial, sekalipun  pengujian Freies  Ermessen mendasarkan pada doelmatigheid, yang mana pengadilan tidak berwenang  dalam  hal  ini,  namun  jika freiesermessen tersebut  mengandung
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
unsur  penyalahgunaan  wewenang  atau sewenang-wenang,  maka  pengadilan dapat  masuk  dalam  permasalahan  ini, kecuali hal tersebut berkait dengan isu efisiensi dan efektivitas.
Kontrol  politik  yang  dimaksud di  sini  adalah  kontrol  yang  dilakukan oleh  DPR  sesuai  dengan  Pasal  20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  bahwa  “Dewan  Perwakilan Rakyat  memiliki  fungsi  legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”  Adapun  output  dari kontrol politik adalah perbaikan kebijakan di masa depan.
Sementara  itu,  dalam  kontrol administratif,  di  Indonesia  dikenal adanya upaya administratif sebagaimaa diatur  dalam  Pasal  48  Undang– Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang meliputi keberatan dan banding administratif.

## KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI
Freies Ermessen merupakan kemerdekaan  bertindak  atas  inisiatif dan  kebijakan  sendiri  dari  administrasi Negara. Freies  Ermessen merupakan suatu  bentuk  penyimpangan  terhadap
asas  legalitas  dalam  pengertian wet matiaheid  van  bestuur .  Perwujudan sikap  tindak  dari  administrasi  Negara dalam  implementasi Freies  Ermessen bisa terdiri dari beberapa hal diantaranya membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang  yang  secara  materiil  mengikat umum.  Selain  itu  juga  mengeluarkan beschikking yang bersifat konkrit, final dan  individual,  serta  menjalankan tindak  administrasi  yang  nyata  aktif dan menjalankan fungsi quasi , yudisial, terutama  “keberatan”  dan  “banding administrasi”.
Freies Ermessen (diskresi) merupakan asas yang diberikan kepada pelaksana  Negara  untuk  mengambil tindakan sesuai dengan pendapat sendiri  dalam  keadaan  mendesak  demi kemaslahatan bersama. Freies Ermessen oleh  pejabat  pemerintahan dalam rangka usaha untuk
memujudkan  kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara tercapainya  masyarakat  yang  adil, makmur dan sejahtera, dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawalan  baik  dari  unsur  –  unsur yang  membatasi Freies  Ermessen itu sendiri,  maupun  penerapan  AUPB sebagai  pendamping.  Di  samping  itu,
Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109
keberadan lembaga kontrol juga sangat dibutuhkan supaya tidak terjadi tindakan  penyalahgunan  wewenang maupun  tidakan  yang  sewenang– wenang,  yang  mana  hal  tersebut merupakan awal dari terjadinya
maladministrasi .

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, Makalah, Jakarta, 1994.
Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Pendayagunaan Freies Ermessen  Pejabat  Pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan,” Yustisia Vol.  5
Januari - April 2016.
Indroharto, Perbuatan Pemerintah
“Diskresi  (Freies  Ermessen),” http://ejournal.ipdn.ac.id/khatuli stiwa/article/download/922/587. I Nyoman Mangku Suryana, “Pembatasan  Terhadap  Asas
Freies  Ermessen,” SINTESA: Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik ,
Volume 9, Nomor 2, September
2018.
J.H  Van  Kreveld, Beleidsregel  in  het Recht , Kluwer – Deventer, 1983. L.J.A.  Damen,  et.al., Bestuusrecht, System,
Bevoegdheid,
Bevoegdheidsuitoefening,
Handhaving, Den  Haag:  BJU Boom Juridische Uitgebers,
Tweede Druk, 2005. Marcus Lukman,  “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan  dalam  Bidang Perencanaan  dan  Pelaksanaan Recana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap  pembangunan  Materi Hukum Tertulis Nasional,”
Disertasi , Bandung: Universitas Padjajaran, 1996.
Marbun,  S.F, Hukum  Administrasi Negara  I, Yogyakarta:  UII Press, 2012.
Menurut  Hukum  Publik  dan  Hukum Perdata ,  Bahan  Kuliah  pada Program  Pendidikan  lanjutan Ilmu  Hukum  Bidang  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
Mohammad  Yuhdi,  “Peran  Diskresi
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah , Volume 15 No. 1.
Philipus  M.  Hadjon,  et.al, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia. Introduction  to  the Indonesian Administrative Law, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011. Sengketa  Administrasi  dalam  Buku Bunga  Rampai  Hukum  Tata Nagera dan Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta  :  Jurusan  HTN, Fakultas Hukum UII, 1987. Soviah Hasanah,
“Bentuk-Bentuk Maladministrasi,”
https://www.hukumonline.com/ klinik/a/bentuk-bentuk- maladministrasi- lt58292617134da.