KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARANTINA WILAYAH SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018

## TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
Oleh :
Ariella Gitta Sari Hery Lilik Sudarmanto Harry Murty
ariellagitta@unik-kediri.ac.id Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Kemunculan  Coronavirus  diseas  (Covid-19)  telah  membuat  khawatir  seluruh negara  termasuk  negara  Indonesia.  Virus  tersebut  muncul  pertama  kali  di  Kota Wuhan  China  kemudian  dengan  cepat  menyebar  keseluruh  belahan  dunia.  Pada mulanya  pemerintah  Indonesia  tidak  segera  menangani  virus  tersebut  sesuai dengan  informasi  yang  diperoleh  dari  negara-negara  lain  dikarenakan  agar meminimalisir adanya berita hoax serta agar masyarakat tidak panik. Namun pada kenyataanya banyak masyarakat  yang menjadi korban virus Corona. Oleh karena itu  hal  ini  menjadi  masalah  yang  sangat  serius  sehingga  karantina  kesehatan sebagai  upaya  untuk  memutus  penyebaran  virus  Corona  haruslah  diberlakukan oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  memakai  metode hukum  normatif  atau  penelitian doktrinal  sedangkan  pendekatan  pada  penelitian  ini  memakai  analisis  konsep hukum.  Adapun  hasil  dari  adanya  penelitian  yaitu  pemerintah  belum  optimal dalam  menjalankan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2018  dikarenakan  tidak melakukan karantina wilayah dengan ketat dan akibat dari tidak diberlakukannya karantina wilayah sesuai dengan UU tersebut yaitu menyebabkan meluasnya virus sehingga  kasus  yang  terindifikasi  positif  bertambah  dan  meningkatnya  jumlah korban yang meninggal.
. Kata Kunci : Covid-19, Karantina Wilayah, Undang-Undang

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mana  hukum  dibuat  guna mewujudkan  ketertiban,  kesejahteraan,  kedamaian,  dan  keadilan.  Peraturan perundang-undangan  merupakan  hukum  dalam  bentuk  tetulis  sehingga  isi dalam UU merupakan aturan yang memiliki sifat memaksa dan mengikat yang tentunya  harus  ditegakkan  walaupun  terkadang  bertentangan  dengan  norma yang ada pada masyarakat.
Pada Tahun 2020 ini, Indonesia diserang oleh Corona virus, golongan virus  dari  kerabat  ordo  Nidoverales  dan  Coronaviridae  yang  masuk  dalam subfamili  OrthoCronavirinae.Virus  ini  pertama  kali  terdeteksi  di  China tepatnya  di  pasar  seafood  Hunan  di  Wuhan.  Virus  tersebut  dapat  menyerang unggas,  mamalia,  manusia.    Virus  tersebut  apabila  menyerang  manusia  dapat mengakibatkan  infeksi  pada  saluran  pernapasan  yang  berupa  batuk  dan  pilek, namun  dalam  kasus  serius  dapat  mengakibatkan  penyakit  yang  lebih mematikan, Mers, Sars, Covid-19.
Corona  virus  bukan  masalah  yang  dapat  dianggap  sepele.  Apabila dilihat gejala dari orang yang telah terinfeksi virus ini mungkin hanya terlihat sebagai gejala influenza biasa namun bagi dunia medis virus ini tergolong virus mematikan  yang  masih  belum  ditemukan  vaksinnya.  Tak  hanya  di  Indonesia, virus  ini  menyebar  sangat  cepat  ke  seluruh  penjuru  dunia  sehingga  seluruh negara  terkena  imbas  dari  virus  ini.  Virus  Corona  atau  Covid-19  menyebar lewat  partikel  atau  droplet  dan  ketika  individu  yang  teinfeksi  komunikasi dengan  individu  lainnya.  Dalam  50  hari  pertama  ditetapkannya  virus  ini  oleh pemerintah Cina, telah mengakibatkan ratusan  ribu  warga terinfeksi  dan 8000 lainnya  mengalami  kematian.  Tak  perlu  waktu  lama,  virus  ini  menyebar  ke seratus negara di dunia. 1
Guna memutus mata rantai penyebaran virus dan mengurangi  jumlah korban,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  seperti  menghimbau
1 M.Khan,S.,  Shereen,  Kazmi,  A.,  2020,  Covid-19 Infection:Origin,  Transmission  and Characteristics of Human Coronaviruses .  Journal of Advanced Research: Elsevier

## Jurnal Transparansi Hukum
proses  belajar  di  rumah,  pembatasan  aktivitas  diluar  rumah,  kegiatan  ibadah didalam rumah, dan bekerja harus dirumah. Kebijakan-kebijakan tersebut juga telihat dari ditutupnya akses jalan dalam kurun waktu tertentu, pembatasan jam transportasi  beropasi,  dan  pembatasan  jumlah  transportasi.  Karena  pandemi virus  ini  semua  kegiatan  dirumahkan,  hal  ini  terdapat  dalam  aturan  Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Karantina kesehatan merupakan cara yang efektik guna meminimalisir  dampak  dari  suatu  bencana  seperti  wabah  yang  engakibatkan kerugian  atau  dampak  yang  bersar  bagi  negara.  Dalam  UU  Tentang Kekarantinaan  Kesehatan  mencantumkan  mengenai  pembatasan  keluar masuknya  kedalam  suatu  daerah  yang  telah  terserang  wabah  ,  dalam  UU tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah. 2
Karantina kesehatan diatur dalam pasal 55-59 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa terdapat  beberapa  golongan    karantina  kesehatan  diantaranya  meliputi Karantina Rumah Sakit, Karantina Rumah, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan    dan  Karantina  Wilayah.  Beberapa  contoh  yang  dapat  diambil  dari diberlakukannya  karantina  yaitu  pada  kasus  ebola  yang  merebak  di  Amerika pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa 18 negara bagian dilarang  untuk  menerima  imigran  atau  warga  yang  berasal  dari  Afrika  Barat. Kemudian  pada  tahun  2019  terdapat  larangan  bagi  warga  yang  belum belakukan  vaksinasi  measles  untuk  mengunjungi  tempat  umum,  lalu  pada tahun 2020 ini Presiden Amerika melarang seluruh warganya untuk berpergian ke  negara-negara  bagian  dan  ke  negara  yang  jumlah  kasus  virus  coronanya tinggi. 3
Pemerintah  Indonesia  tidak  akan  melakukan  karantina  wilayah    dan hal  tersebut  disampaikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Dalam  penjelasannya
2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
3 Sinha,M.,  Parmet,W.,  2020,  Covid  2019:  “ The  Law  and  Limits  of  Quarantine ”.  The  New England journal of Medicine. Massachusetts Medical Society: US

## Jurnal Transparansi Hukum
dengan  dilakukannya  karatina  wilayah  dapat  mengakibatkan  dampak  yang besar. Dikhawatirkan sektor ekonomi makin melemah dan ekonomi harus tetap berjalan.  Menteri  Sekretaris  Negara  juga  ikut  menjelaskan  mengenai  tidak diadakannya  karantina  wilayah  karena  dikhawatirkan  pemerintah  tidak  dapat membiayai seluruh masyarakat yang mengalami dampak Covid-19 maka hanya dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan lockdown saja, namun apabila  nanti  situasi  semakin  tidak  kondusif  maka  perlu  diberlakukannya lockdown dan karantina wilayah.
Dalam  UUD  1945  dan  UU  HAM  menegaskan  bahwa  mendapatkan perlindungan  dan  jaminan  kesehatan  dari  negara  merupakan  hak  bagi  warga negara  atau  masyarakat. 4 Dan  karantina  wilayah  merupakan  salah  satu  dari upaya  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  perlindungan  kepada masyarakat  dengan  kata  lain  karantina  wilayah  memanglah  dibutuhkan  sesuai dengan regulasi yang ada di negara ini.
Mengingat  sikap  pemerintah  yang  dianggap  kurang  tegas  dalam menangani  masalah  ini  dapat  menimbulkan  adanya  pertentangan  pada masyarakat  tekait  dengan  karantina  wilayah  maka  perlu  diketahui  mengenai bagaimana karantina wilayah dipandang dari segi UU jika dihubungkan dengan pandemi  Covid-19  saat  ini  serta  dampak  apabila  tidak  diberlakukannya karantina  wilayah.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  jurnal  ilmiah  ini disusun  dengan  judul:  “KEBIJAKAN  PEMBERLAKUAN  KARANTINA WILAYAH  SEBAGAI  ANTISIPASI  PENYEBARAN  CORONA  VIRUS DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  NO.  6  TAHUN  2018  TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN”
4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999  Tentang Hak Asasi Manusia

## RUMUSAN MASALAH
Berpegang pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penulisan ini yaitu :
1. Bagaimana  karantina  wilayah  dipandang  dari  UU  No.  6  Tahun  2018 Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  jika  dihubungkan  dengan  pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini?
2. Apa  dampak  dari  tidak  diberlakukannya  karantina  wilayah  sesuai  dengan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  memakai  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu teknik  atau  prosedur  telaah  dengan  berpedoman  pada  beberapa  asas  hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  umum  dan  khusus (Rahman et al., 2019). Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder. 5
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  ( The  Statute  Approach )  dan  pendekan  analisis  konsep  hukum ( Analitical & Conseptual Approach ).
Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang dipakai antara lain :
1.  Bahan  hukum  primer;  UUD  1945,  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999
Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan  Kesehatan  dan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular (Setiono & Bahroni, 2018).
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006,  “ Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta h.13.
2.  Bahan  hukum  sekunder;  yaitu  suatu  bahan  hukum  yang  menerangkan tentang  bahan  hukum  primer  seperti  hasil  karya  ilmiah,  hasil  dari  penelitian hukum  maupun  bahan  literatur  yang  memiliki  kerelevanan  dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.
3.  Bahan  hukum  tersier;  merupakan  bahan  hukum  yang  akan  memberikan penjelasan  dan  petunjuk  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer  dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya (Murty et al., 2020).
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum,  Langkah-langkah  yang  diambil yaitu    membaca,  mengumpulkan,  dan  mempelajari  literatur-literatur  yang memiliki  kaitan  dengan  masalah  yang  diambil  serta  mengutip  beberapa pertanyaan ataupun pendapat yang mendorong untuk menjawab permasalahan tersebut  lalu  disusun  secara  sistematis  sebagai  landasan  hukum  guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
Teknik  deskriptif  dan  teknik  sistematisasi  merupakan  teknik  analisis yang  dipakai  dalam  penelitian  ini.  Teknik  yang  menguraikan  dengan  apa adanya  terhadap  suatu  situasi  atau  posisi  dari  proposisi-proposisi  hukum maupun  non  hukum  disebut  dengan  teknik  deskriptif.  Sedangkan  teknik sistematisasi  merupakan  teknik  untuk  mencari  kaitan  rumusan  suatu  konsep hukum  atau  proposisi  hukum  antara  peraturan  perundang-undangan  yang sederajat  maupun  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  dibawah  atau diatasnya / tidak sederajat.

## PEMBAHASAN
1. Karantina  wilayah  dipandang  dari  UU  No.  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dihubungkan Dengan Pandemi Covid-19
Karantina  merupaan  pembatasan  aktivitas  seseorang  yang  menderita penyakit  menular  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  regulasi,  walaupun belum memperlihatkan adanya suatu  gejala apapun, atau berada pada masa inkubasi,  tempat  kemas,  alat  angkut,  atau  barang  apapun  yang  diduga terkontaminasi  oleh  barang  ataupun  orang  yang  menjadi  sumber  dari penyakit menular tersebut, hal ini mencegah penyebaran wabah penyakit.

## Jurnal Transparansi Hukum
Pemberlakuan  karantina  kesehatan  di  wilayah  diatur  pada  BAB  VII Pasal  49 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal  tersebut  menerangkan  bahwa  apabila  terdapat  suatu  wabah  penyakit dan melakukan suatu tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada kondisi darurat  kesehatan maka  perlu dilakukan Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah, Karantina Rumah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam melakukan  karantina  sebagaimana  yang  dimaksudkan  diatas  haruslah mempertimbangkan besarnya ancaman wabah, eidemiologis, dukungan dari sumber  daya  yang  ada,  keefektifitasan  yang  ada,  ekonomi,  keamanan, sosial,  dan  budaya  yang  ada.  Karantina  wilayah  merupakan  respon  dari kedaruratan  masyarakat  karena  suatu  wabah  penyakit  yang  menular  yang mana pelaksanaannya diberlakukan kepada anggota masyarakat keseluruhan pada  suatu  wilayah  yang  dari  hasil  laboraturium  telah  menunjukan terjadinya penyebaran penyakit dalam kawasan tersebut. 6
Dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit Menular juga telah mengatur mengenai kekarantinaan, tepatnya pada Bab I dan Bab V pada pasal 5 ayat 1 mengatur mengenai upaya penanggulangan. Dalam beberapa poin, upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah atau penyakit  menular  dalam  pasal  tersebut  meliputi  dengan  melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan epidemiologi, perawatan, memeriksa, mengobati,  serta  melakukan  isolasi  pada  penderita  termasuk  dengan melakukan karantina. 7

## a. Virus Corona
Mengenai  Corona  Virus,  merupakan  penyakit  yang  terdeteksi  untuk pertama  kali  di  Wuhan  China  pada  awal  bulan  desember  tahun  kemarin, 2019, yang mana virus ini diduga berasal dari hewan yang diperjualkan, hal ini  karena  menurut  WHO  penyebarannya  dari  hewan  kelelawar  yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Corona Virus atau bisa disebut dengan
6 UU NO. 6 Tahun 2018 Tentang KekarantinaanKesehatan
7 Firdaus,  Syam.,  2014,  “ Analisis  dan  Evaluasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Kekarantinaan ” Kemenkumham:Jakarta
Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  yang  awalnya  dari  negara  China  dengan sangat    cepat  meyebar  keberbagai  penjuru  negara  yang  ada  di  dunia. Penyebaran  Covid-19  melalui  partikel  atau  droplet  yang  keluar  dari  mulut manusia  yang  menderita  virus  tersebut  kemudian  akan  menular  kepada lawan bicara si penderita sehingga dapat dikatakan virus ini bisa menyerang siapa  saja  yang  melakukan  kontak  dengan  penderita  Covid-19.  Tingkat penularan virus ini sangatlah tinggi sehingga apabila melakukan komunikasi pada penderita dengan lama maka kemungkinan akan tertular, karena virus ini dapat menempel dengan lama di daerah mukosa (orofaring, konjunctiva, lidah,  dan  rongga  hidung).  Sekalipun  virus  ini  menempel  pada  seseorang yang  memiliki  imun  tubuh  yang  rendah  maka  beresiko  tertular  oleh  virus dan mengalami gejala Covid-19. 8
Gejala yang ditunjukkan oleh Covid-19 yaitu dengan sakitnya saluran pernapasan  yang  apabila  ringan  terlihat  seperti  batuk  pilek  saja  namun dalam  kondisi  yang  parah  maka  akan  menyebabkan  pneumonia  (infeksi pada  jaringan  dalam  paru-paru)  yang  mana  dapat  menyebabkan  kematian. Orang yang tidak memakai masker dan Orang tua yang mengalami riwayat penyakit  seperti  diabetes  dan  hipertensi  merupakan  orang  yang  rentan terkena  virus  ini.  Pada  awalnya  penderita  memiliki  gejala  seperti  demam tinggi  disertai  batuk  tak  berdahak  ,  sesak  nafas  yang  kelamaan  dapat mengalami  gagal  nafas  atau  ARDS  hingga  meninggal.  Jumlah  penderita Covid-19 semakin lama semakin bertambah, hal ini dapat dilihat dalam data bahwa  terdapat  1.074.290  kasus  di  dunia  dan  terdapat  56.987  jiwa  yang mengalami  kematian.  Negara  Amerika  merupakan  negara  dengan  jumlah tertinggi  dalam  kasus  ini  dengan  jumlah  kematian  6.786  jiwa  dan  kasus 265.506  kasus.  Sedangkan  di  negara  ini  sendiri  dalam  kurun  waktu  satu bulan pertama telah mengalami 1.986 kasus yang positif dan sebanyak 181 jiwa yang meninggal.
8 European Centre for Disease Prevention and Control. Outbreak of acute respiratory syndrome associated  with  a  novel  coronavirus,  China:  first  local  transmission  in  the  EU/EEA,  ECDC: Stockholm, 2020
1. Regulasi  Yang  Relevan  terkait  dengan  Virus  Corona  Yang Menyebar
- PP  No.  40  Tahun  1991  Tentang  Penanggulangan  Wabah  Penyakit Menular
Inti  dari  regulasi  ini  yaitu  mengenai  penanggulangan  yang dilakukan oleh pemerintah dan mengatur tugas dari pemerintah pusat maupun  daerah  jika  terdapat  wabah  penyakit  yang  menyebar.  Dalam peraturan  ini  memperbolehkan  masyarakat  untuk  turut  serta  dalam memberikan  informasi  mengenai  terdapatnya  penderita  wabah penyakit,  tersangka  penyebar,  dan  diperbolehkan  untuk  turut  serta membantu  lancarnya  penanggulangan  wabah,  membantu  memberi motivasi  pada  masyarakat  dalam  rangka  menanggulangi  wabah,  dan atau kegiatan lain yang bisa dalam bentuk keahlian dan tenaga.
- UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
Peraturan  perundang-undangan  ini  merupakan  hukum  yang  selama bertahun-tahun  sudah  berlaku.  Dalam  UU  ini  memberi  pengertian mengenai  wabah  penyakit  menular  merupakan  suatu  penyakit  yang menyebar  sangat  cepat  dalam  suatu  masyarakat  yang  mana mengakibatkan  jumlah  penderitanya  selalu  meningkat  pada  daerah dan waktu tertentu yang mana dapat menimbulkan malapetaka karena dapat  menghilangkan  banyak  nyawa.  Tak  hanya  mengatur  mengenai penanggulangan  saja,  sanksi  juga  diatur  dalam  UU  ini.    Bagi  pihak yang  menghalang-halangi  diadakannya  penanggulangan  wabah  atau membuat  tidak  lancarnya  upaya  penanggulangan  maka  akan mendapatkan sanksi pidana.
Dijelaskan  pula  dalam  UU  ini  mengenai  tindakan  yang  dilakukan dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  wabah  penyakit menular  antara  lain:  melakukan  penyelidikan  epidemiologis, melakukan  pemeriksaan  menyeluruh,  segera  melakukan  perawatan, melakukan isolasi terhadap penderita positif, memusnahkan suatu hal

## Jurnal Transparansi Hukum
yang  diduga  merupakan  penyebab  dari  wabah,  penanganan  secara khusus  pada  jenazah  akibat  wabah,  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat serta upaya-upaya lainnya.
- UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Mengenai wabah atau penyakit menular diatur dalam Bab X, menurut regulasi  ini  hal  yang  dilakukan  bagi  penderita  yang  positif  terjangkit wabah bisa melakukan rehabilitativ bagi individu maupun masyarakat yang  terjangkit.  Dalam  UU  ini  menyebutkan  bahwa  secara  berkala Pemda harus mengumumkan persebaran penyakit serta jenis penyakit yang  secara  cepat  berpotensi  menularkan  atau  menyebar,  dan  juga harus  menyebutkan  wilayah  yang  diduga  menjadi  sumber  dari penyebaran wabah ataupun virus. Pemerintah bisa menyatakan daerah atau  wilayah  tertentu  dalam  situasi  letusan,  wabah,  kejadian  yang sangat  luar  biasa,  dalam  melaksanakan  upaya  pemberantasan, pengendalian, pencegahan penyakit menular. Dalam regulasi ini tidak terdapat sanksi pidana terkait dengan wabah menular.
- Permenkes  No.  82  Tahun  2014  Tentang  Penanggulangan  Penyakit Menular
Ini  merupakan  salah  satu  dari  regulasi  mengenai  kesehatan.  Dalam peraturan ini memberikan penjelasan bahwa penyakit atau wabah yang menular  ke  manusia    bisa  disebabkan  dari  bakteri,  virus,  jamur,  dan parasit,  hal-hal  tersebut  termasuk  dalam  agen  biologi.  Langkah  yang bisa  dilakukan  apabila  terdapat  situasi  wabah  yaitu  dengan  eradikasi, reduksi, dan eliminasi.  Eradiksi merupakan upaya dengan melakukan pembasmian  secara  berkala  dan  berkelanjutan  lewat  pembasmian. Eliminasi  ialah  upaya  secara  berkesinambungan  guna  mengurangi wabah  atau  penyakit  pada  daerah  tertentu  sehingga  jumlah  penderita bisa  ditekan  serendah  mungkin  sehingga  tidak  menjadi  sebuah masalah  dalam  wilayah  yang  bersangkutan  tersebut.  Sedangkan eliminasi merupakan upaya guna meghilangkan wabah tertentu secara

## Jurnal Transparansi Hukum
permanen  sehingga  tak  menjadi  masalah  kesehatan  secara  nasional. Dalam  regulasi  ini  juga  mengatur  mengenai  harus  membentuk  Tim Gerak Cepat guna menanggulangi wabah.
- UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Pada  peraturan  perundang-undangan  ini  menyebutkan  mengenai bencana diluar dari bencana alam, namun dimaksudkan pada bencana yang  disebabkan  oleh  peristiwa  tertentu,  meliputi  gagalnya modernisasi,  gagalnya  teknologi,  epidemi,  dan  wabah  penyakit. Regulasi  ini  lebih  mengatur  mengenai  penanggulangan  resiko  akibat dari  bencana  dan  wabah  atau  penyakit  menular  merupakan  bencana diluar  dari  bencana  alam.  Penanggulangan  bencana  merupakan kewajiban dari pemerintah akan tetapi pada pengaturan ini masyarakat serta pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban atas terjadinya wabah. Setiap  individu  memperoleh  hak  akan  rasa  aman  dari  suatu  bencana dan  memperoleh  perlindungan  sosial,  berhak  memperoleh  informasi terkait  dengan  bencana  baik  secara  lisan  atau  tulisan.  Warga masyarakat  berhak  memperoleh  ganti  rugi  jika  bencana  merupakan akibat  dari  kontruksi  yang  gagal,  namun  dalam  regulasi  ini  tidak disebutkan  mengenai  wabah  penyakit  merupakan  bencana  yang  bisa dimohonkan ganti kerugian atau tidaknya. 9

## b. Kebijakan Hukum Pemberlakuan Karantina Wilayah
Penegakan hukum dalam masalah karantina memiliki dua muatan hal yaitu pengawasan dan pembinaan.  Hal-hal yang termasuk dalam pembinaan yaitu  metode  yang  dilakukan  dalam  pendekatan  saat  menanggulangi, sumber  daya  yang  dikelola,  penelitian  yang  dikembangkan,  dan  teknis SDM. Sedangkan pengawasan dilakukan agar tak terjadi hal-hal yang tidak di  inginkan  seperti  misalnya  menghambat  dan  mempengaruhi  kegiatan pelaksanaan  karantina  serta  agar  dapat  meminimalisir  akibat  dari  wabah
9 Hukum  Online,  2020,  “ Jika  Corona  Menyebar,  Pahami  Beberapa  Regulasi  Yang  Relevan ”, diakses dari: https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e37cf05bee76/Jika-virus-corona- menyebar-pahami-beberapa-regulasi-yang-relevan-?/page=2 , diakses pada tanggal 5 Juni 2020
penyakit/virus.  Petugas  yang  ditugaskan  untuk  melakukan  karantina  juga mendapatkan  binaaan  agar  tak  adanya  pelanggaran  hukum  dalam melakukan  karantina.  Masih  banyak  sekali  kesalahan  yang  dilakukan  oleh petugas  dalam  melakukan  karantina  dan  hal  tersebut  telah  melanggar peraturan  perundangan  tentang  kekarantinaan  kesehatan.  Hal-hal  yang dimaksudkan  melanggar  regulasi  yaitu  seperti  melakukan  pemalsuan dokumen  kesehatan,  menurunkan  barang  atau  orang  sebelum  memperoleh surat ijin dilakukannya karantina, dan tidak memasangkan isyarat karantina. Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  pengguna  jasa, nahkoda, maupun instansi yang terkait. Apabila terdapat pelanggaran dalam melakukan  karantina  dapat  beresiko  meluasnya  penyebaran  virus  karantina dan mempengaruhi bidang kesehatan lainnya.
Kekarantinaan  dalam  penegakaan  hukum  yang  berupa  Pembinaan meliputi  pengelolaan  SDM,  pendekatan  penanggulangan  ,  penelitian, peningkatan  SDM,  pengembangan.  Dalam  penanganan  Covid-19  sendiri dapat dilihat bahwa sumber daya manusia sangatlah terbatas. Sedangan Alat Pelindung  Diri  (APD)  menurut  ketua  dari  Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter Indonesia  (PB  IDI)  sangatlah  terbatas  dan  sulit  untuk  digunakan  sehingga banyak tenaga medis yang menggunakan APD dari kantong plastik , namun banyak  juga  tenaga  medis  yang  menggunakan  jas  hujan  sebagai  APD.  Hal ini  menyebabkan  ketua  umum  menegaskan  bahwa  dengan  situasi  yang seperti  itu  petugas  medis  tidak  bisa  menolong  karena  jika  petugas  medis tertular  maka  beresiko  menularkan  pada  pasien  oleh  sebab  itu  pemerintah harus menyediakan APD. 10
Dalam  metode  pendekatan  penanggulangan,  penegakan  hukum  yang digunakan  haruslah  dijadikan  perhatian  karena  kunci  untuk  menghentikan virus Covid-19 ialah dengan melakukan pelacakan atau tracing kepada siapa saja  yang  pernah  melakukan  kontak  dengan  penderita  yang  telah  positif
10 CNN Indonesia, 2020, “ APD Kurang, Tenaga Medis Pasien Corona Pakai Kantong Sampah ” diakses dari: https://www. cnnindonesia.com/nasional/20200428151600-20-487817/apd- kurang-tenaga-medis-pasien-corona-pakai-kantong-sampah , pada tanggal 5 april, pukul 14.00 WIB

## Jurnal Transparansi Hukum
untuk  mengidentifikasi  apakah  mereka  yang  kontak  dengan  pasien  atau penderita juga terinfeksi atau tidaknya. Dalam hal ini sangatlah rumit untuk dilakukan  dengan  sepenuhnya  karena  tidaklah  mudah  untuk  melakukan pelacakan,  pasti  ada  terdapat  indivitu  yang    tak  terlacak.  Cara  lain  yang efektif  selain  melakukan  tracing  atau  pelacakan  yaitu  dengan  melakukan pemeriksaan  masal  pada  masyarakat,  melakukan  karantina  local,  dan lockdown di wilayah yang lebih luas.
Kekarantinaan wilayah secara rinci  diatur pada beberapa pasal  dalam UU  Kekarantinaan  Kesehatan,  berikut  keterangan  mengenai  karantina wilayah menurut UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu :
1. Pasal 2  yang menerangkan bahwa dalam melakukan karantina wilayah haruslah berlandasan pada beberapa asas,meliputi manfaat, kemanusiaan,  keadilan,  perlindungan,  non-diskriminasi,  keterpaduan, kedaulatan  negara,  kesadaran  akan  hukum,  dan  asas  kepentingan umum.
2. Pasal  7  UU  Kekarantinaan  Kesehatan  menegaskan  bahwa  dalam menyelenggarakan  karantina  kesehatan  ,  setiap  orang  yang  berada dalam  karantina  haruslah  mempeorleh  hak  yang  sama,  memperoleh pelayanan  medis  yang  sesuai,  kebutuhan  untuk  makan,  dan  kebutuhan sehari-hari.
3. Dalam  pasal  53  menjelaskan  bahwa  karantina  wilayah  merupakan respon  pemerintah  dari  situasi  darurat  menyangkut  kesehatan masyarakat.    Dan  dalam  pasal  tersebut  menerangkan  juga  bahwa karantina  wilayah  dapat  dilakukan  disuatu  daerah  atau  wilayah  yang menurut  dari  hasil  laboratorium  wilaya  tersebut  sudah  terindifikasi terdapat  penyebaran  wabah  penyakit  menular  ataupun  virus  antar anggota masyarakat dalam wilayah tersebut.
4. Pasal  54  menerangkan  mengenai  kewajiban  pemerintah  kepada masyarakat  selama  masa  karantina  berlangsung,  seperti  sebelum dilakukannya  karantina  wilayah  pada  serah  tertentu  maka  aparat  atau

## Jurnal Transparansi Hukum
pejabat  yang  berkaitan  haruslah  berupaya  untuk  memberi  penjelasan kepasa  masyarakat  terkait  dengan  karantina  dan  wabah  yang  menular. Lalu  dalam  wilayah  karantina  haruslah  diberi  tanda  atau  garis  dan pejabat  yang  melakukan  karantina  haruslah  berjaga  di  luar  wilayah karantina  dengan  didampingi  kepolisian.  Selanjutnya  dengan  adanya kebijakan  tersebut  maka  akan  juga  terdapat  lawaran  bagi  warga  atau masyarakat  yang  berada  diwilayah  karantina  untuk  keluar  masuk wilayah  dengan  seenaknya.  Kemudian  apabila  diketahui  terdapat masyarakat  yang  mengalami  sakit  yang  sama  dengan  wabah  yang  saat inni  sedang  diantisipasi  penyebarannya  maka  akan  segera  dilarikan  ke rumah sakit.
5. Dalam  pasal  55  menjelaskan  mengenai  kewajiban  yang  dibebankan kepada  pemerintah  kepada  warganya  selama  diterapkan  kebijakan karantina  wilayah.    dalam  pasal  tersebut  menyebutkan  mengenai kebutuhan  untuk  hidup  dan  makanan  hewan  ternak  yang  ada  dalam wilayah  karantina  merupakan  kewajiban  yang  harus  ditanggung  oleh pemerintah  selama  proses  karantina  berlangsung.  Disebutkan  juga bahwa  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab,  pemerintah  daerah  dan pihak  terkait  mengenai  karantina  wilayah  haruslah  dilibatkan  oleh pemerintah pusat.
6. Dalam  Undang-Undang  tersebut  juga  menegaskan  mengenai  sanksi terhadap  pihak  yang  tidak  mematuhi  aturan  UU.  Dalam  pasal  93 menyebutkan  bahwa  terdapat  hukuman  pidana  penjara  selama  satu tahun  dan  denda  maksimal  RP.100  juta  bagi  pihak-pihak  yang  berani menghalangi dilaksanakannya kebijakan karantina sehingga menyebabkan situasi kedaruratan kesehatan yang semakin parah. 11
c. Perbedaan Karantina Wilayah, PSBB, dan Lockdown
11 CNN Indonesia, 2020, “ UU Kekarantinaan: Pemerintah Tanggung Jawab Penuhi Kebutuhan ”, diakses dari: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200330063929-20-488100/uu- kekarantinaan-pemerintah-tanggung-jawab-penuhi-kebutuhan ,  diakses  pada  tanggal  6  April 2020, Pukul 19.20 WIB

## Jurnal Transparansi Hukum
Dalam  pengertian,  terdapat  perbedaan  diantara  PSBB,  Locdown,  dan Karantina  wilayah.  PSBB  adalah  membatasi  atau  pembatasan  aktivitas tertentu  pada  penduduk  dalam  wilayah  yang  terduga  telah  terinfeksi wabah/penyakit yang bertujuan untuk mencegah penyebaran wabah/penyakit agar penduduk di wilayah lainnya tidakikut terinfeksi/terkontaminasi. Hal tersebut sesuai pada pasal 1 ayat 11 UU No. 6 Tahun  2018.  PSBB  meliputi  sekolah  yang  diliburkan,  kegiatan  keagamaan diluar  rumah  dibatasi,  dan  dibatasinya  kegiatan  yang  berada  di  tempat umum. Dalam tahap ini pada dasarnya masih terdapat kegiatan atau aktivitas yang masih berjalan misalnya seperti transportasi namun jumlah penumpang harus dibatasi.
Lockdown, dikutip dari cambridge merupakan sebuah kondisi dimana individu  tidak  diperbolehkan  untuk  meninggalkan  ataupun  masuk  dengan bebas  ke  dalam  sebuah  bangunan  atau  kawasan  karena  alsan  darurat kesehatan.  Keputusan  dilakukannya  lockdown  bisa  dilakukan  dengan  baik pada  tingkat  kota  maupun  negara.  Beberapa  negara  yang  menerapkan lockdown  memiliki  peraturan  tersendiri  sesuai  dengan  hukum  yang  ada dalam negara tersebut. Misalnya di Italia, masyarakat haruslah tetap tinggal di  rumah  selama  adanya  virus  ini  dan  selama  peraturan  dilakukannya lockdown  diterapkan  akan  tetapi  masih  diperbolehkan  untuk  berpergian keluar rumah apabila terdapat urusan mendesak misalnya karena kesehatan dan  apabila  diketahui  telah  melakukan  kebohongan  maka  akan  didenda hingga mencapai 206 euro atau kurang lebih tiga juta rupiah.
Sedangkan  karantina  wilayah  seperti  yang  kita  tahu  merupakan pembatasan  penduduk  pada  suatu  wilayah  termasuk  dengan  pintu  masuk beserta  dengan  isi  dalam  wilayah  tersebut  dengan  maksud  mencegah kontaminasi  atau  penyebaran  wabah/penyakit.  Wilayah  yang  dilakukannya karantina wilayah akan tandai/diberi garis karantina yang mana akan dijaga oleh  Pejabat  karantina  kesehatan  dan  Kepolisian  RI  secara  terus  menerus yang  berada  diluar  wilayah  karantina.  Pada  karantina  wilayah  ini  semua

## Jurnal Transparansi Hukum
kebutuhan  hidup  masyarakat  dan  makanan  untuk  hewan  ternak  yang  ada pada  wilayah  yang  dikarantina  menjadi  tanggung  jawab  atau  dibebankan oleh pemerintah pusat karena dengan adanya karantina wilayah yang secara otomatis  penduduk  tidak  diperbolehkan  keluar  masuk  wilayah  maka  tidak mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 12
Untuk  mencegah  penyebaran  yang  semakin  Covid-19  yang  semakin meluas  maka  perlunya  dilakukan  karantina  maupun  lockdown.  Apabila tidak  ada  karantina  wilayah  yang  benar-benar  dilakukan  dengan  ketat dikhawatirkan situasi saat yang seperti ini akan terus berlanjut karena lebih parahnya terkadang terdapat individu yang telah terinfeksi Covid-19 namun tidak mengalami gejala sebagaimana mestinya (biasa disebut pembawa atau carrier). Jika tidak dilakukannya karantina wilayah maupun lockdown maka akan terjadi penumpukan jumlah pasien  yang ada dirumah sakit sedangkan kita  mengetahui  bahwa  kapasitas    ventilator  dan  bed  isolasi  di  seluruh rumah sakit di Indonesia tidak akan cukup untuk menangani seluruh pasien Covid-19. 13
Pendekatan  lain  menurut  undang-undang  yang  perlu  dilakukan  yaitu dengan  melakukan  tes  masal  untuk  memeriksa  Covid-19.  Namun  dengan melakukan  tes  ini  tidak  menjamin  seseorang  yang  telah  melakukan  tes terjamin  bebas  dari  Covid-19  dikarenakan  jika  tes  rapid  serologi  (IgM/IgG Antibodi)  dinyatakan  negatif  namun  belum  tentu  dia  tidak  terinfeksi.  Tes yang  tingkat  keakuratannya  100%  yaitu  dengan  melakukan  tes  Polymerase Chain Reaction atau PCR. Namun ketersediaan alat tersebut tidaklah mudah untuk  didapatkan,  hanya  ada  di  Jakarta  (Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Kesehatan)  dan  di  Surabaya  (Rumah  Sakit  Universitas Airlangga).  Untuk  melakukan  tes  PCR  juga  tidaklah  mudah  karena  selain
12 Mahanani,  Rahwiku., 2020, “Perbedaan PSBB, Karantina  Wilayah, dan  Lockdown, Ternyata Beda  Banget!”,  diakses  dari: https://kids.grid.id/amp/472150452/perbedaan-psbb-karantina- wilayah-dan-lockdown-ternyata-beda-banget?page ,  pada  tanggal  15  Mei  2020,  pukul  15.00 WIB
13 BBC Indonesia, 2020, “ Virus Corona: Jumlah Terus Meningkat, Kelengkapan Alat Kesehatan Menipis” ,  Diakses  dari  : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51924204 ,  tanggal    15 April 2020, Pukul 19.00  WIB
terkendala  dengan  jarak  (dapat  menyebabkan  dipertanyakannya  validitas bahan  (sepsiemn  swab))  juga  terkendala  dengan  biaya,  biaya  tergolong tidaklah  murah,  selain  itu  tempat  melakukan  tes  sangatlah  terbatas  dan membutuhkan  waktu  tiga  sampai  empat  hari  untuk  hasil  tesnya  sehingga terkadang pasien lebih dulu meninggal sebelum hasil dari tesnya keluar. 14

## d. Hak Warga Saat Karantina Wilayah
Diterangkan  dengan  jelas  mengenai  hak-hak  warga  dari  pemerintah selama masa karantina dari pemerintah selama masa karantina. Hal tersebut bisa merajuk pada Pasal 79, Pasal 55, Pasal 52, Pasal 39, Pasal 8, dan Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pada Pasal 8 jo,  Pasal  5  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit Menular,  menerangkan  secara  jelas  dan  rinci  mengenai  apa  saja  yang menjadi  hak  masyarakat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah maupun pusat jika terdapat wabah penyakit  menular dan saat dilakukannya karantina rumah, karantina wilayah, lockdown, dan PSBB, hak-hak tersebut antara lain :
1. Hak  memperoleh  kebutuhan  makanan  dasar  dan  kebutuhan  kehidupan untuk sehari-hari
2. Hak  memperoleh  layanan  kesehatan  dengan  baik  sesuai  dengan kebutuhan medis
3. Hak  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dari  pemerintah  atau  aparat selama dilaksanakannya proses karantina kesehatan
4. Hak memperoleh ganti kerugian harta benda dari pemerintah akibat dari upaya penanggulangan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah
5. Hak  memperoleh  kebutuhan  kebutuhan  hidup  kepada  masyarakat  dan juga  hewan  ternak  yang  ada  pada  wilayah  diadakannya  karantina kesehatan  yang  mana  dalam  pemenuhan  kewajiban  pada  masyarakat
14 PDS  PatKLin.  2020.  Press  Release  Kewaspadaan  Tes  Cepat  (Rapid  Tes)  Covid-19  IgM/IgG Berbasis  Serologi.  Perhimpunan  Dokter  Spesialis  Patologi  Klinik  dan  Kedokteran Laboraturium Indonesia: Jakarta

## Jurnal Transparansi Hukum
melibatkan  Pemerintahan  Daerah,  Pemerintahan  Pusat,  dan  pihak  yang terkait
6. Hak  bagi  setiap  orang  yang  datang  dari  kota,  daerah,  wilayah,  ataupun negara  yang  mengalami  kedaruratan  kesehatan,  memperoleh  hak pelayanan  dari  pejabat  karantina  kesehatan  antara  lain  yaitu  sebagai berikut:
a. memperoleh kartu kewaspadaan kesehatan
b. penapisan atau pendeteksian, dan atau screening
c. sampel atau spesimen yang berhak diambil
d. berhak  memperoleh  informasi  mengenai  bagaimana  mencegah  dan mengobati wabah penyakit menular ataupun virus
e. memberikan rujukan
f. isolasi
7. Hak  mendapatkan  informasi  mengenai  kekarantinaan  kesehatan  guna mencegah  dan  memberantas  keluar  atau  masuknya  wabah  atau  virus yang menyebabkan situasi darurat kesehatan.
Merujuk  pada  pasal  7,  dalam  situasi  wabah  penyakit  maupun  status darurat  kesehatan,  karantina  wilayah,karantina  rumah,  lockdown  maupun PSBB,  pemerintah  harus  menyiapkan  serta  memperhitungkan  alokasi anggaran  dana  guna  memenuhi  segala  hak  masyarakat.  Apabila  pemerintah melakukan  pengabaikan  kepada  masyarakat  atas  pemenuhan  kewajiban dengan  dalih  apapun  termasuk  dengan  memberlakukan  status  Darurat  Sipil berdasarkan pada Perppu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, yang mana  jatuhnya  malah  salah  dalam  menerapkan  hukum,  menelantarkan  hak warga  secara  parah,  maladministrasi,  maka  dapat  termasuk  melanggar  UU kekarantinaan Kesehatan, Pasal 34 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 UUD 1945, UU Administrasi Pemerintahan 2014, dan UU Wabah Penyakit Menular 1984. 15
15 Lembaga Bantuan Hukum, 2020, “ Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Hak-Hak Dasar Warga Saat Menerapkan Pemberlakuan Status Kedaruratan Masyarakat, Pembatasan Sosial Berskala Besar,  Maupun  Karantina  Wilayah  Akibat  Pandemi  Covid-19 ”,    diakses  dari :https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-indonesia-wajib-penuhi-hak-hak-dasar-
2.    Dampak  Dari  Tidak  Diberlakukannya  Karantina  Wilayah  Sesuai

## Dengan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
Ada  beberapa  dampak  apabila  karantina  wilayah  sesuai  dengan  UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak dilakukan, meliputi :
a. Dampak Ekonomi
Banyak  sekali  akibat  yang  ditimbulkan  yaitu  meliputi  sektor perdangangan,  informal  maupun  pariwisata  yang  mengalami  kerugian. Dengan  banyaknnya  kerugian  yang  dialami  pengusaha  menimbulkan kekacauan  pada  siklus  perputaran  uang.  Namun  juga  tidak  bisa  dipungkiri bahwa  ada  beberapa  pihak  yang  di  untungkan  dengan  situasi  yang  seperti ini,  misalnya  saja  pada  beberapa  pihak  yang  memiliki  bisnis  dengan menyediakan  alat-alat  kesehatan  maupun  apapun  yang  berkaitan  dengan pencegahan dan pemberantasan Covid-19. 16
Dilihat  pada  situasi  tersebut  bisa  memberi  gambaran  bahwa  di Indonesia  juga  akan  mengalami  perlambatan  puncak  dari  situasi  pandemi dengan  kata  lain  mengalami  perpanjangan  situasi  pandemi.  Hal  tersebut dikarenakan tidak adanya karantina wilayah yang sangat ketat sesuai dengan regulasi.  Adapun  karantina  wilayah  yang  dilakukan  maupun  lockdown itupun masih adanya kelonggaran/kurang optimal. Dikhawatirkan terjadinya penularan dari zona merah ke zona hijau yang mana lama kelamaan wilayah Indonesia  akan  menjadi  zona  merah  semua.  Ditambah  lagi  dengan masyarakat  yang  tidak  patuh  dengan  tetap  keluar  rumah,  tidak  memakai masker, tetap beraktivitas ditempat umum, melakukan perkumpulan, hal-hal tersebut menimbulkan angka kasus Covid-19 di Indonesia semakin tinggi.

## b. Dampak Kesehatan
Ditemukan  sebuah  penjelasan  mengenai  berapa  lama  virus  ini  bisa bertahan  hingga  menimbulkan  dampak  yang  lebih  besar  sebelum  virus  ini
warga-saat-menerapkan-pemberlakuan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-pembatasan- sosial-berskala-besar-maupun-karantina-wilayah-akibat/,  pada  tanggal  5  April  2020,  Pukul 19.00 WIB
16 FA, Binti Hamzah, C Lau, Nazri H, et.al Corona Tracker : Worldwide Covid-19 Outbreak Data Analysis  and  Prediction.  [submitted]  Bull  World  Health  Organ .  E-pub:19  March 2020.doi:http://dx.doi.org/10.2471/BLT:20.255695
menurun  virulensinya,  dari  beberapa  model  statistik  mengenai  Covid-19. Dilansir  dari  data  di  Wuhan  dari  akhir  bulan  februari  sampai  awal  april memperoleh  informasi  bahwa  dibutuhkan  kisaran  tiga  puluh  sampai  empat puluh  hari  bagi  virus  ini  untuk  mengakibatkan  infeksi  hingga  penderita mengalami  kesembuhan.  Etimasi  tersebut  merupakan  etimasi  global  dalam suatu  wilayah,  bukan  etimasi  individu  saja.  Kurva  tersebut  bisa  berjalan seiring  dengan  perkiraan  namun  bisa  juga  terjadi  perlambatan  akibat bedanya  kebijakan  peraturan  di  setiap  pemerintahan.  Kurva  tersebut diperoleh  dari  China  ketika  diadakannya  karantina  wilayah  yang  begitu ketat  oleh  pemerintah  China  berupa  larangan  menerima  kunjungan  wisata dari  negara  lain,  akses  transportasi  darat  dan  udara  di  tutup,  dan  larangan untuk  keluar  dari  rumah  terkecuali  jika  membeli  obat-obatan  atau makanan. 17
Adapun  alasan  pemerintah  tidak  melakukan  karantina  wilayah  yaitu karena  kerugian  yang  akan  tejadi  apabila  benar-benar  dilakukannya karantina wilayah. keuangan akan turun dan menimbulkan kekacauan  yang parah.  Selain  itu  kemungkinan  untuk  membiayai  kebutuhan  seluruh penduduk yang berada di karantina ketat disuatu daerah pemerintah tidaklah sanggup.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Karantina wilayah jika dipandang dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  yang  dikaitkan  dengan  situasi  saat  ini belumlah dilakukannya karantina wilayah maupun lockdown yang benar- benar  ketat  sesuai  dengan  perundangan  tersebut.  Dilihat  dari  Covid-19 yang  merupakan  virus  berbahaya  dengan  penularan  yang  sangat  cepat maka  diperlukannya  kebijakan  karantina  wilayah  oleh  pemerintah.
17 Petropoulos,  F.,  Makridakis,  S.  2020,  “Forecasting  The  Novel  Corona  Virus  Covid-19”, Journal PlosOne, March

## Jurnal Transparansi Hukum
Adapun  dengan  menunda  penetapan  wilayah  maka  bisa  meyebabkan krisis yang mana meliputi ketersediaan APD yang semakin menipis, tidka banyaknya  alat-alat  kesehatan,  serta  pandemi  Covid-19  yang  semakin meluas dan memanjang sampai berbulan-bulan lamanya, dengan kata lain akan  menyebabkan  bertambahnya  orang  yang  terinfeksi  dan  positif Covid-19.
2. Apabila tidak dilakukannya karantina wilayah sesuai  dengan UU Tentang Kekarantinaan  Kesehatan  maka  akan  berimbas  pada  jumlahnya  pasien positif  Covid-19    dan  akan  meningkatnya  jumlah  kematian  akibat  virus tersebut.  Aspek  yang  diperhitungkan  oleh  pemerintah  mengenai dilakukannya  kebijakan  karantina  wilayah  yaitu  khawatir  jika  pemerintah tak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi seluruh penduduk yang berada di  dalam  karantina  pada  suatu  daerah.  Dikhawatirkan  jika  diadakan karantina  wilayah  dengan  ketat  maka  berimbas  pada  ekonomi  yang semakin turun.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Soekanto,Soejono,  Mamudji  Sri,  2006,  “ Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat ”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
European  Centre  for  Disease  Prevention  and  Control.  Outbreak  of  acute respiratory  syndrome  associated  with  a  novel  coronavirus,  China: first l o cal transmission in the EU/EEA, ECDC : Stockholm, 2020

## II. Jurnal
Firdaus,  Syam,  2014,  “ Analisis  dan  Evaluasi  Peraturan  Perundang-Undangan Tentang Kekarantinaan ” Kemenkumham
M.Khan,S.,  Shereen,  Kazmi,  A,  2020, Covid-19  Infection:Origin,  Transmission and  Characteristics  of  Human  Coronaviruses .  Journal  of  Advanced Research: Elsevier
Murty,  H.,  Sari,  A.  G.,  &  Rahman,  I.  (2020).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana. Transparansi Hukum , Vol. 3 (No. 1).
Petropoulos,  F.,  Makridakis,  S.  2020,  “ Forecasting  The  Novel  Corona  Virus Covid-19 ”, Journal PlosOne, March
Rahman,  I.,  Wahyuni,  N.,  Bramantyo,  R.  Y.,  &  Murty,  H.  (2019).  Perlindungan Hukum  Serikat  Pekerja  Freelance  Bagi  Wartawan  Dalam  Persepektif UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Transparansi Hukum , Vol. 2 (No. 2).
Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinamika Hukum Dan Masyarakat , Vol. 1 (No. 1), 1–25.
Sinha, M., Parmet, W., 2020, Covid 2019 : “The Law and Limits of Quarantine”. The  New  England  Journal  of  Medicine .  Massachusetts  Medical Society: US

## III. Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

## IV. Situs Intenet
CNN  Indonesia,  2020  ,  “ APD  Kurang,  Tenaga  Medis  Pasien  Corona  Pakai Kantong  Sampah ”  diakses  dari  https://www.cnnindonesia.com /nasional/20200428151600-20-487817/apd-kurang-tenaga-medis- pasien-corona-pakai-kantong-sampah,
Mahanani,  Rahwiku.,  2020,  “ Perbedaan  PSBB,  Karantina  Wilayah,  dan Lockdown, Ternyata Beda Banget !”, diakses dari:
https://kids.grid.id/amp/472150452/perbedaan-psbb-karantina- wilayah-dan-lockdown-ternyata-beda-banget?page,

## Jurnal Transparansi Hukum
BBC  Indonesia,  2020,  “ Virus  Corona:  Jumlah  Terus  Meningkat,  Kelengkapan Alat Kesehatan Menipis” , Diakses dari : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51924204 ,
PDS PatKLin. 2020. Press Release Kewaspadaan Tes Cepat (Rapid Tes) Covid-19 IgM/IgG  Berbasis  Serologi.  Perhimpunan  Dokter  Spesialis  Patologi Klinik dan Kedokteran Laboraturium Indonesia: Jakarta
FA,  Binti  Hamzah,  C  Lau,  Nazri  H,  et.al  Corona  Tracker:  Worldwide  Covid-19 Outbreak  Data  Analysis  and  Prediction.  [submitted]  Bull  World Health Organ. E-pub:19 March 2020.doi:http://dx.doi.org/10.2471/BLT:20.255695 CNN Indonesia, 2020, “ UU Kekarantinaan: Pemerintah Tanggung Jawab Penuhi Kebutuhan ”, diakses dari:
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200330063929-20-488100/uu- kekarantinaan-pemerintah-tanggung-jawab-penuhi-kebutuhan
Lembaga Bantuan Hukum, 2020, “ Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Hak-Hak Dasar  Warga  Saat  Menerapkan  Pemberlakuan  Status  Kedaruratan Masyarakat,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  Maupun  Karantina Wilayah Akibat Pandemi Covid-19 ”, diakses dari :https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-indonesia-wajib- penuhi-hak-hak-dasar-warga-saat-menerapkan-pemberlakuan-status- kedaruratan-kesehatan-masyarakat-pembatasan-sosial-berskala-besar- maupun-karantina-wilayah-akibat/,  pada  tanggal  5  April  2020,  Pukul
19.00 WIB
Hukum Online, 2020, “ Jika Corona Menyebar, Pahami Beberapa Regulasi Yang Relevan ”, diakses dari:
https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e37cf05bee76/Jika-virus- corona-menyebar-pahami-beberapa-regulasi-yang-relevan-?/page=2 , diakses pada tanggal 5 Juni 2020