Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
This is an open-access article under the CC-BY-SA License .

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER
1 Mohd Yusuf DM, 2 Heri Sugiantoro, 3 Wahyu Combara, ⁠ 4 Johanes Gabe Saputra Manulang, ⁠ 5 Boy Fernandes
12345 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia Email: Yf.daeng@yahoo.co.id
ABSTRAK Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kejahatan Perang, Humaniter Hukum Humaiter Juga mengatur tentang perlidungan hukum bagi korban perang yang  di  atur  dalam  pasal  13  ketentuan  pada  konvensi-konvensi  Jenewa  1949. Terkait  dengan  perlindungan  hukum  bagi  orang-orang  yang  hors  de  combat, menurut Mahfud, bahwa Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat  lagi  terlibat  dalam  permusuhan,  dan  untuk  membatasi  alat  dan  cara berperang  yang  digunakan.  Untuk  alasan-alasan  kemanusiaan  peraturan- peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal  pemilihan  alat  dan  cara  berperang,  serta  memberikan  perlindungan  kepada orang- orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena  dampak  dari  konflik.  Metode  yang  dipergunakan  adalah  penelitian hukum  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut diadili dan diberi hukuman yang setimpal, sekaligus memberikan keadilan bagi korban. Meskipun terdapat  banyak  tantangan,  upaya-upaya  internasional  yang  konsisten  terus dilakukan untuk memperkuat sistem hukum ini dan memastikan penegakan yang efektif  dan  adil.  Penegakan  hukum  pidana  internasional  terhadap  kejahatan perang  dalam  hukum  humaniter  adalah  upaya  yang  krusial  untuk  menjaga perdamaian  dan  keamanan  global  serta  memastikan  bahwa  pelanggaran  serius terhadap  kemanusiaan  tidak  dibiarkan  begitu  saja.  Meskipun  terdapat  berbagai mekanisme  yang  telah  diterapkan,  seperti  pengadilan  internasional  (misalnya ICC,  ICTY,  ICTR),  pengadilan  nasional  dengan  yurisdiksi  universal,  dan pengadilan hibrid atau ad hoc, penegakan hukum ini masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut mencakup faktor politik internasional, kepatuhan negara, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi di zona konflik. ABSTRACT Keywords: Criminal Law Enforcement, War Crimes, Humanitarian International Humanitarian Law also regulates legal protection for war victims, as  stipulated  in  Article  13  of  the  provisions  of  the  1949  Geneva  Conventions. Regarding the legal protection for those hors de combat, according to Mahfud,
International Humanitarian Law forms a substantial part of public international law  and  consists  of  regulations  that,  during  armed  conflicts,  seek  to  protect individuals who are not or are no longer involved in hostilities and to limit the means and methods of warfare used. For humanitarian reasons, these regulations limit the rights of parties involved in the conflict in terms of choosing means and methods of warfare, and provide protection to individuals and property affected or  likely  to  be  affected  by  the  conflict.  The  method  used  is  normative  legal research.  Based  on  the  research  results,  it  is  known  that  the  enforcement  of international  criminal  law  against  war  crimes  in  humanitarian  law  aims  to
ensure  that  perpetrators  of  such  crimes  are  prosecuted  and  given  appropriate punishment  while  also  providing  justice  for  victims.  Despite  many  challenges, consistent  international  efforts  continue  to  be  made  to  strengthen  this  legal system  and  ensure  effective  and  fair  enforcement.  The  enforcement  of international criminal law against war crimes in humanitarian law is a crucial effort to maintain global peace and security and to ensure that serious violations of  humanity  are  not  left  unpunished.  Although  various  mechanisms  have  been implemented,  such  as  international  courts  (e.g.,  ICC,  ICTY,  ICTR),  national courts with universal jurisdiction, and hybrid or ad hoc courts, this enforcement still  faces  many  challenges.  These  challenges  include  international  political factors, state compliance, and difficulties in gathering evidence and conducting investigations in conflict zones.

## PENDAHULUAN
Hukum Humaiter Juga mengatur tentang perlidungan hukum bagi korban perang yang di atur dalam pasal 13 ketentuan pada konvensi-konvensi Jenewa 1949. Terkait dengan perlindungan hukum  bagi  orang-orang  yang  hors  de  combat,  menurut  Mahfud,  bahwa  Hukum  Humaniter Internasional  membentuk  sebagian besar  hukum  publik  internasional dan terdiri  dari  peraturan- peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk  membatasi alat dan cara berperang  yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak- pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang- orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik. 1
Sehubungan dengan ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengikuti ketentuan dari Hukum Humaniter Internasioanl yang menjadi dasar bagi pihak yang terlibat dalam perang yang berdasar pada ketentuan Pasal 35 Protokol tambahan I tahun 1977, bahwa merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk mengunakan senjata tidak tak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan Pembatasan ini didasarkan  pada  dua  ketentuan.  Pertama,  ketentuan  tentang  prinsip-prinsip  umum  mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan. Kedua, masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atau setiap pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan. 2
Ketentuan Pasal 35 Protokol tambahan I tahun 1977 mengakui bahwa maksud dari melukai musuh dengan tidak tak terbatas ini, dan kemudian menetapkan larangan bagi para personil militer mengunakan  materi  dan  peluru  atau  metode  perang  yang  secara  nyata  menyebabkan  luka  yang berlebihan  atau  penderitaan  yang  tidak  perlu  dan  sebagian  larangan  penggunaan  peluru  juga  di dalam Deklarasi yang dibuat dan disepakati bersama di Den Haag Belanda.
Deklarasi Den Haag tentang larangan penggunaan gas pencekik dan pula larangan peluru dum  dum  yang  mengarah  pada  suatu  perjanjian  dalam  hukum  perang  ada  pada  ketentuan  yang termuat  dalam  bukunya  Aust,  Anthony  yang  mengatakan  bahwa  Perjanjian  atau  ketentuan  lain yang  merupakan  penghormatan  terhadap  kebiasaan  dari  hukum  perang  itu  sendiri,  seperti Deklarasi  St  Petersburg  tahun  1869,  Deklarasi  Deng  Haag  I  tahun  1899  tentang  larangan pengunaan  gas  pencekik  dan  Deklarasi  Deng  Haag  II  tentang  peluru  dum-dum  serta  Konvensi
1 Mahfud,  S.H.,  M.H,  adalah  Staf  Pengajar  pada  bagian  Hukum  Internasional,  Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah Kuala, Banda Aceh.
2 Evans, Malcom D, International Law, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003, hlm 802.
Deng  Haag  IV  tahun  1899  beserta  Annex  tentang  pengaturan  mengenai  hukum  dan  kebiasaan perang di darat. 3
Penggunaan senjata   sebagaimana   diatur   dalam   hukum humaniter adalah bahwa selama perang  nilai-nilai  kemanusiaan  harus  dihormati.  Tujuannya,  bukan  untuk  menolak  hak  negara untuk  melakukan perang atau  menggunakan kekuatan  senjata  untuk  mempertahankan diri (self- defence), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak  berperang  tersebut.  Frits  Kalshoven  dan  Liesbeth  Zegveld  berargumentasi  terkait  dengan mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer, bahwa,  hukum  humaniter  ditujukan untuk  melindungi beberapa kategori dari  orang-orang  yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang. 4 Perang setiap masing-masing pihak yang bertikai memiliki alat atau senjata perang, Senjata ini  dimaksudkan  adalah  senjata  yang  digunakan  dapat  berkaliber  besar  dengan  tujuan  untuk mempermudah masing-masing pihak yang bertikai dalam menggapai kemenangan. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Adapun yang  dapat  digunakan  untuk  merusak baik  dalam  arti  merusak  psikologi  maupun  fisik  manusia secara berlebihan maka dari itu Hukum
Humaniter  hadir  untuk  memabatasi  senjata  yang  digunakan  dalam  perang. Hukum humaniter  mengatur  dua  hal  pokok  yaitu: memberikan  alasan  bahwa  suatu  perang  dapat dijustifikasi bahwa perang adalah pilihan terakhir (the last resort), sebab alasan yang benar (just cause), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, political authority) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (right intention). Serta membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan  atas  dasar  prinsip  proporsionalitas  dan  diskriminasi (proportionality  and discrimination). 5
Dua  hal  pokok  ini  yang  kemudian  menjadi  dasar  prinsip  pertanggungjawaban  komando (command  responsibility)  yaitu  bahwa  seorang  komandan  mempunyai  tanggung  jawab  untuk menegakkan hukum  konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas.  Prinsip-prinsip  penggunaan  senjata  ini  harus  menjadi  bagian  terpenting  dalam  hukum peradilan  militer  yaitu  larangan  penggunaan  senjata  yang  menyebabkan  kerusakan  atau penderitaan yang tidak ada kaitan dengan tujuan-tujuan perang dan membedakan sasaran militer (combatants)  dan  sipil  (non-combatants)  pada  Hukum  Humaniter. Secara  umum  ada  beberapa prinsip yang di atur dalam Hukum Humaniter sebagai berikut:
a. Prinsip Pembedaan (Distinction Principle)
Prinsip  pembedaan  (distinction  principle)  adalah  suatu  prinsip  atau  asas  yang  membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik  bersenjata  ke  dalam  dua  golongan,  yaitu  kombatan  (combatan)  dan  penduduk  sipil (civilian). Hukum Humaniter, di samping dibentuk berdasarkan asas kepentingan militer, asas kemanusiaan  dan  asas  kesatriaan  (lihat  di  sini),  maka  ada  satu  prinsip  lagi  yang  teramat penting,  yaitu  yang  disebut  dengan  prinsip  pembedaan  (distinction  principle).  Prinsip  ini merupakan tonggak berdirinya Hukum Humaniter, sehingga sering disebut pula dengan ‘the corner stone of international humanitarian law’ 6 Kombatan adalah golongan penduduk yang
3 Aust, Anthony, Handbook of International Law, Published in The United State by Cambrige University Press, New York, 2005, hlm 255.
4 Frits  Kalshoven  dan  Liesbeth  Zegveld,  Constraints  on  the  Waging  of  War:  An  Introduction  to  International Humanitarian Law (Geneva: ICRC, 2001), hlm. 12-14.
5 KGPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter. Rajawali Press, Jakarta 2005, hlm. 6
6 Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal. 63
secara  aktif  turut  serta  dalam  permusuhan  (hostilities),  sedangkan  penduduk  sipil  adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan.
b. Prinsip Pembatasan Senjata (Limitation Principle)
Prinsip  pembatasan  adalah  suatu  prinsip  yang  menghendaki  adanya  pembatasan  terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka- luka  yang  berlebihan  (superfluous  injury)  dan  penderitaan  yang  tidak  perlu  (unnecessary suffering);  dan  lain-lain. Penggunaan  tank  untuk  menghancurkan  sasaran  militer diperbolehkan,  karena  merupakan  senjata  yang  biasa  dipakai  atau  senjata  konvensional; sedangkan  penggunaan  racun,  senjata  beracun  (kimia)  termasuk  senjata  biologi  atau  nuklir (senjata non-konvensional) tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer.
c. Prinsip proporsionalitas
Prinsip  proporsionalitas  ditujukan  agar  perang  atau  penggunaan  senjata  tidak  menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (the unnecessary suffering principles). Prinsip ini tercantum dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan  I: “It  is  prohibited  to  employ  weapons,  projectiles  and  material  and  methods  of warfare  of  a  nature  to  cause  superfluous  injury  or  unnecessary  suffering.”  (Dilarang menggunakan  senjata,  proyektil  dan  material  serta  metode  peperangan  yang  sifatnya menyebabkan  cedera  berlebihan  atau  penderitaan  yang  tidak  perlu)  Jadi  yang  menjadi  inti masalah adalah apakah langkah atau serangan militer  dengan  menggunakan senjata tertentu proporsional  terhadap  tujuan-tujuan  untuk  memperoleh  keunggulan  militer.  Ketentuan  ini masih  bisa  ditafsirkan  secara  terbuka;  ada  yang  mengatakan  bahwa  ketentuan  ini  tidak melarang  penggunaan  senjata  yang  menyebabkan  penderitaan  luar  biasa  atau  meluas, melainkan hanya penderitaan atau kerusakan  yang tidak perlu.” Hal ini tentu menimbulkan perdebatan dari sudut pandang atau aspek kemanusiaan yaitu apakah penderitaan itu mencakup aspek  fisik  atau  psikologis  dan  apakah  juga  mencakup  pengaruh  dari  penderitaan  dan kerusakan  tersebut  terhadap  masyarakat.  Prinsip  ‘unnecessary  suffering’  juga  harus  dilihat dengan  membandingkan  senjata  yang  dipakai  yaitu  bahwa:  ‘it  is  unlawful  to  use  a  weapon which causes more suffering or injury than another which offers the same or simi0lar military advantages’.
d. Prinsip diskriminasi Prinsip diskriminasi mengandung 3 komponen:
1. Larangan tentang serangan terhadap penduduk sipil dan obyek- obyek sipil yang lain;
2. Bahkan jika target serangan adalah sasaran militer, serangan terhadap obyek tersebut tetap dilarang jika, May be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects or a combination thereof, which would be excessive in relation to  the  concrete  and  direct  military  advantage  anticipated. (Dapat  diperkirakan  akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, kecelakaan pada warga sipil, kerusakan pada benda-benda  sipil  atau  kombinasi  daripadanya,  yang  akan  berlebihan  dalam  kaitannya dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi.);
3. Jika terdapat pilihan dalam melakukan serangan, minimalisasi korban dan kerusakan atas obyek-obyek sipil harus menjadi prioritas. Selain itu semua senjata yang ketika digunakan
tidak  bisa  membedakan  sasaran  militer  dan  sipil  harus  dilarang,  Senjata-senjata  yang tingkat akurasinya rendah adalah contoh dari situasi di atas.
e. Beberapa prinsip-prinsip lain
Harus  memperhatikan  masalah  lingkungan  hidup  (environment).  Pasal  35  (3)  Protokol Tambahan I: “It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may  be  expected  to  cause  widespread,  long  term  and  severe  damage  to  the  natural environment.” (Dilarang menggunakan metode atau cara perang yang dimaksudkan, atau dapat diperkirakan  menyebabkan kerusakan  luas, jangka panjang, dan kerusakan pada lingkungan alam)
Semula  ketentuan  ini  tidak  dianggap  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional  tentang perang.  Tetapi  perkembangan  baru  menunjukkan  bahwa  prinsip  di  atas  menjadi  makin  kuat posisinya  dalam  hukum  kebiasaan  internasional.  Akibatnya,  pilihan  yang  tersedia  bagi  seorang komandan dalam melakukan operasi militer atau serangan militer harus mencakup analisis tentang kerusakan lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh serangan tersebut.
Aspek  lingkungan  hidup  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  melihat  masalah proporsionalitas  dalam  penggunaan  senjata.  Hal  lain  adalah  larangan  penggunaan  senjata  yang mempunyai akibat berlebihan pada negara netral. Perkembangan baru menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah  internasional  yang  makin  kompleks,  penggunaan  senjata  tertentu  atau  cara berperang tetap dianggap ilegal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atau paling tidak  menjadi  perdebatan,  meskipun  hal  itu  belum  atau  tidak  diatur  dalam  ketentuan  hukum internasional yang sudah ada tentang penggunaan senjata. Hal ini didasarkan atas argumen bahwa: “In  any  armed  conflict,  the  right  of  the  Parties  to  the  conflict  to  choose  methods  or  means  of warfare is not unlimited.” 7 (Dalam setiap sengketa bersenjata, hak para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih cara dan alat berperang adalah tidak tak terbatas). Prinsip-prinsip tersebut memanimalisir  keadaan  agar  terkendali  dan  tidak  terjatuh  korban  baik  dari  pihak  sipil  dan penggunaan  senjata  yang  dapat  melukai  pihak-pihak  dalam  hal  ini  pihak  sipil  yang  dilindungi secara Hukum.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penulis  merumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana  Penegakan  Hukum  Pidana  Internasional  Terhadap  Kejahatan  Perang  Dalam Hukum Humaniter?

## METODE
Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Internasional  Terhadap  Kejahatan  Perang  Dalam  Hukum Humaniter. Selanjutnya dijelaskan pula  pendekatan penelitian  yang digunakan untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah:
1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk
7 Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, 1977), hlm. 3
mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang  digunakan yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di dalam ilmu hukum.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
1. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat  dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  yakni  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan- bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  hanya  digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data- data literature  yang  terdapat  pada kajian  kepustakaan  yang nantinya akan  dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Teknik  analisis  ini  tidak  mengunakan  angka-angka  atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran  (hukum) yang  berlaku umum  pada  kasus  individual  dan konkrit  (persoalan hukum  faktual  yang  konkrit) yang  dihadapi.  Proses  yang  terjadi  dalam  deduksi  adalah  konkritisasi  (hukum),  karena  temuan- temuan  hukum  berupa  nilai-nilai,  asas-asas,  konsep-konsep,  dan  norma-norma  hukum  yang dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian  dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang  diajukan  sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum  Pidana  Internasional  Terhadap  Kejahatan  Perang  Dalam Hukum Humaniter
Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter merupakan upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai mekanisme serta institusi internasional. Kejahatan perang sendiri didefinisikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang  berlaku  dalam  konflik  bersenjata,  baik  internasional  maupun  non-internasional.  Hukum humaniter internasional, yang juga dikenal sebagai hukum perang, terdiri dari aturan-aturan yang bertujuan melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan (seperti
warga  sipil,  tenaga  medis,  dan  tawanan  perang)  serta  membatasi  cara  dan  metode  berperang. Dokumen-dokumen utama yang mengatur hukum humaniter internasional antara lain:
- Konvensi Jenewa (1949) dan Protokol Tambahan (1977)
- Konvensi Den Haag (1899 dan 1907)
Kejahatan perang mencakup tindakan-tindakan seperti:
- Pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil atau kombatan yang terluka.
- Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang.
- Pengambilan sandera.
- Penggunaan senjata yang dilarang, seperti senjata kimia dan biologi.
- Penjarahan atau penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah.
Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain:
1. Pengadilan Internasional:
- International Criminal Court (ICC): Berdasarkan Statuta Roma (1998), ICC memiliki yurisdiksi  atas  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  genosida,  dan kejahatan agresi.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR): Kedua tribunal ini didirikan oleh PBB untuk mengadili  kejahatan  perang  yang  terjadi  selama  konflik  di  bekas  Yugoslavia  dan genosida Rwanda.
2. Pengadilan Nasional:
- Beberapa  negara  memiliki  yurisdiksi  universal  yang  memungkinkan  mereka  untuk mengadili kejahatan perang tanpa memandang di mana kejahatan tersebut terjadi atau kewarganegaraan para pelaku atau korban.
3. Hibrid dan Pengadilan Ad Hoc:
- Pengadilan-pengadilan  seperti  Special  Court  for  Sierra  Leone  (SCSL)  dan Extraordinary  Chambers  in  the  Courts  of  Cambodia  (ECCC)  yang  menggabungkan elemen-elemen nasional dan internasional untuk mengadili kejahatan berat.
Penegakan  hukum  pidana  internasional  terhadap  kejahatan  perang  menghadapi  berbagai tantangan, antara lain:
- Politik  Internasional:  Negara-negara  besar  sering  kali  memiliki  kepentingan  politik yang mempengaruhi penegakan hukum internasional.
- Kepatuhan Negara: Tidak semua negara adalah anggota ICC, dan beberapa negara yang anggota pun enggan menyerahkan warganya untuk diadili.
- Bukti  dan  Investigasi:  Mengumpulkan  bukti  kejahatan  perang  sering  kali  sulit  dan berbahaya, terutama di zona konflik aktif.
Hukum  Humaniter  dikenal  juga  dengan  nama  Hukum  Perang  atau  Hukum  Sengketa Bersenjata, yang mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (military necessity), asas perikemanusiaan (humanity) dan asas kesatriaan (chivalry). Ketiga asas ini selalu melandasi aturan- aturan yang terdapat di dalam hukum humaniter. Seorang ahli bernama Kunz menyatakan bahwa: 8 Laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the connect balance between, on  the one  hand, the principle of  humanity  and chivalry; and the other hand, military interest. (Terjemahan hukum perang, untuk diterima dan diterapkan dalam praktik, harus mencapai
8 Kunz, Joseph, The Changing Law of National, 1968, hal 873, sebagaimana dikutip dalam Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 34
keseimbangan yang menghubungkan antara, di satu sisi, prinsip kemanusiaan dan ksatria; dan di sisi lain, kepentingan militer).
Walaupun Hukum Humaniter mengatur peperangan itu sendiri akan tetapi pengaturannya tidak  dapat  hanya  semata-mata  mengakomodir  asas  kepentingan  militer  dari  pihak  yang bersengketa  saja,  melainkan  pula  harus  mempertimbangkan  ke  tiga  asas  yang  ditulis  dalam Dictionary  of  Military  and  Associated  Terms  yang  menyatakan  bahwa,  “aturan-aturan  Hukum Perang tidak  mungkin  hanya  mempertimbangkan aspek kemanusiaan  dari  peperangan itu  tanpa mempedulikan aspek-aspek operasi militer. Tanpa adanya keseimbangan dari ke tiga asas-asas ini, maka mustahil akan terbentuk aturan-aturan mengenai Hukum Perang”.11
Asas-asas tersebut mengatur dan mengontrol tentang hukum perang yang berlaku dalam hukum Humaniter. Berikut ini akan dijelaskan masing- masing asas tersebut sebagai berikut:
A. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity)
Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak  untuk  melakukan  setiap  tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  keberhasilan  suatu  operasi militer,  namun  sekaligus  tidak  melanggar  hukum  perang.  Asas  kepentingan  militer  ini  dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (limitation principle) dan prinsip proporsionalitas (proportionally principle), yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip Pembatasan (Limitation Principle)
Prinsip  pembatasan  adalah  suatu  prinsip  yang  menghendaki  adanya  pembatasan  terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka- luka  yang  berlebihan  (superfluous  injury)  dan  penderitaan  yang  tidak  perlu  (unnecessary suffering); dan lain-lain.
2. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality Principle)
Adapun  prinsip  proporsionalitas  menyatakan  bahwa  kerusakan  yang  akan  diderita  oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan  dengan  diperolehnya  keuntungan  militer  yang  nyata  dan  langsung  yang  dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer. Perlu ditegaskan bahwa maksud proporsional di sini bukan berarti keseimbangan.
Ilustrasi  tersebut  dapat  menggambarkan  prinsip  ini,  di  mana  untuk  mengancurkan  dua orang  musuh  yang  membawa  senapan  mesin,  maka  tidak  perlu  dikerahkan  satu  divisi  kavaleri berupa tank-tank, karena hal tersebut tidak hanya dapat mematikan ke dua musuh tersebut, namun sekaligus juga dapat menghancurkan penduduk sipil dan objek-objek sipil di sekitarnya. Prinsip pembatasan dicantumkan di dalam Pasal 22 dan 23 Hague Regulations (Lampiran dari Konvensi Den Haag IV, 1907, atau Regulasi Den Haag), yang berbunyi “the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited” atau hak dari Belligerents dalam menggunakan alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas (jadi maksudnya terbatas). Adapun batasan-batasan tersebut,  termasuk  ke  dalamnya  penjabaran  prinsip  proporsionalitas,  dicantumkan  lebih  lanjut secara rinci di dalam Pasal 23 Hague Regulations.
B. Asas Kemanusiaan (Humanity)
Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan asas- asas  kemanusiaan,  di  mana  mereka  dilarang  untuk  menggunakan  kekerasan  yang  dapat menimbulkan  luka-luka  yang  berlebihan  atau  penderitaan  yang  tidak  perlu, 9 sebagaimana tercantum di dalam Pasal 23 ayat(e). Berperang memerlukan persenjataan, itu sudah pasti. Yang
9 Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 11.
menjadi  masalah  adalah  bagaimana  “menggunakannya  secara  manusiawi.  Penggunaan  senjata sudah pasti tidak manusiawi, senjata sudah tentu menimbulkan luka dan menyebabkan kematian. disebabkan adanya asas kemanusiaan (humanity) yang menjadi landasan pembentukan ketentuan tersebut.  Memang  dalam  peperangan,  keterpaksaan  untuk  melakukan  melukai  musuh  atau melakukan  pembunuhan  menjadi  sesuatu  yang  sah  secara  hukum  apabila  dilakukan  oleh  orang yang  berhak  untuk  ikut  serta  dalam  pertempuran (yakni  kombatan) dan  ditujukan  kepada suatu sasaran yang memang merupakan sasaran militer (military objectives). Sebagai contoh, misalnya:
Jika seorang prajurit dalam peperangan membunuh tentara musuh di medan pertempuran dengan M-16, maka itu adalah hal yang biasa. disinilah letak perlunya asas kemanusiaan di dalam melakukan metode berperang, yaitu tetap memperlakukan manusia secara manusiawi baik ketika peperangan berlangsung, dan bahkan setelah suatu pihak menjadi korban.
Perlu ditegaskan bahwa “penggunaan peluru yang “dikikir ujungnya”, akan menimbulkan efek ‘melebar’ di dalam tubuh sehingga mengakibatkan luka sobekan yang tidak beraturan dan mengakibatkan hancurnya jaringan tubuh manusia”.
C. Asas Ksatriaan (Chivalry)
Asas ini mengandung arti bahwa, “di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan  alat-alat  yang  ilegal  atau  bertentangan  dengan  Hukum  Humaniter  serta  cara-cara berperang  yang  bersifat  khianat  dilarang”.  Asas  kesatriaan  tergambar  di  dalam  hampir  semua ketentuan Hukum Humaniter. Sebagai Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (the commencement of hostilities).
Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa, “peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (previous and explicit warning), baik dalam bentuk  pernyataan  perang  (declaration  of  war)  beserta  alasannya,  atau  suatu  ultimatum  perang yang bersyarat (ultimatum with conditional declaration of  war)”, tentu secara  logika aturan ini rasanya tidak masuk akal. Bukankah kelihatannya suatu pihak dapat memenangkan peperangan jika  ia  menyerang  secara  diam-diam  ketika  pihak  musuh  lengah  atau  secara  mendadak  tanpa pemberitahuan  lebih  dahulu  Namun  pada  kenyataannya,  aturan  Hukum  Humaniter  justru menentukan sebaliknya.
Hal ini tidak lain adalah refleksi dari asas kesatriaan yang tercermin di dalam Konvensi Den Haag III. Contoh lain dapat dilihat pada ketentuan Pasal 23 Lampiran Konvensi Den Haag IV yang disebut juga Regulasi Den Haag (Hague Regulations), yaitu, “Pasal 23 ayat (c) yang menetapkan bahwa seorang kombatan dari pihak negara yang bersengketa dilarang membunuh atau melukai musuh yang telah menyerah, atau yang tidak mampu melakukan perlawanan lagi”.
Ketentuan Pasal di atas, jika diperhatikan selintas, juga rasanya tidak masuk akal. Bukankah lebih mudah untuk memenangkan pertempuran jika pihak musuh dibunuh, dilukai atau dibuat tidak berdaya  selagi  ia  menyerah  atau  tak  mampu  lagi  bertempur,  Namun  ternyata  aturan  Hukum Humaniter  menentukan  sebaliknya.  Pada  ilustrasi  ini  penggunaan  tank  untuk  menghancurkan sasaran  militer  diperbolehkan,  karena  merupakan  senjata  yang  biasa  dipakai  atau  senjata konvensional sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) pada latar belakang gambar [termasuk  senjata  biologi  atau  nuklir  (senjata non-konvensional)  tidak dapat  dibenarkan  karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek  sipil  dan  sasaran  militer,  ada  pendapat  yang  menjelaskan  bahwa  pengaturan  hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-orang didalam daerah konflik dan membatasi kekuasan pihak  yang  berperang  guna  tidak  melakukan  tindakan  yang  di  luar  batas  kemanusiaan.  Dengan adanya  pengaturan  itu  para  pihak  tidak  melakukan  kekejaman  atau  kekerasan,  karena  dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan.
Konflik bertujuan untuk mengalahkan lawan sehingga lawan dapat menghargai serta pihak yang  terlibat  dalam  perang  yang  kalah  akibat  perang  agar  bisa  tidak  lagi  memicu  terjadinya konflik,  Tujuan  konflik  menurut  M.  Gaussyah,  yaitu  tujuan  utama  biasanya  bergeser  menjadi upaya menghancurkan lawan. Seringkali dalam konflik antar perorangan yang sebab utama dari terjadinya konflik adalah karena merasa terhina oleh pihak lawan. Untuk itu, maka orang-orang tersebut  harus  merendahkan  martabat  atau  menghancurkan  pihak  lawan  sebagai  upaya mengembalikan martabat dan derajat yang telah terhina. 10
Perang  atau  Konflik  Bersenjata  itu  sendiri  adalah  salah  satu  lembaga  yang  telah membudaya sejak manusia tercipta di dunia. secara umum pihak lawan berusaha menghancurkan musuh,  namun  harus  mengikuti  ketentuan  hukum  humaniter  terhadap  siapa  yang  dapat dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah.
Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama  dengan  “orang  yang  dilindungi”  yang  diatur  dalam  Konvensi  Jenewa  I,    II,  dan  III  yang perlindungannya  ditujukan  kepada  kombatan  atau  orang  yang  ikut  serta  dalam  permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Pengaturan Perlindungan terhadap  Penduduk  Sipil,  dalam  bukunya  Arlina  Permanasari  juga  menyatakan  perlindungan terhadap civilians bahwa:
-pihak  yang  bertikai  dilarang  melakukan  tindakan-tindakan  sebagai  berikut;  Pertama, memaksa,  baik  jasmani  ataupun  rohani  untuk  memperoleh  keterangan;  kedua,  menimbulkan penderitaan  jasmani;  ketiga,  menjatuhkan  hukuman  kolektif;  keempat,  mengadakan  intimidasi, terorisme  dan  perampokan;  kelima,  tindakan  pembalasan  terhadap  penduduk  sipil  dan  keenam, menangkap orang- orang untuk ditahan sebagai sandera. Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas,  kaidah,  dan  ketentuan  internasional,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yang  mencakup hukum  perang  dan hukum  HAM  bertujuan untuk  menjamin  penghormatan  terhadap harkat  dan martabat manusia. 11
Konvensi  Jenewa  1949  ini  memberi  kewajiban  bagi  negara  peserta  konvensi  untuk membuat  undang-undang  yang  diperlukan  bagi  pemberi  sanksi  pidana  yang  efektif  terhadap mereka  yang  melakukan  atau  memerintahkan  pelanggaran  berat  terhadap  hukum  humaniter, karena  Hukum  Humaniter  sebagai  kaedah  hukum  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis, bertujuan  untuk,  “menjamin  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  seseorang.  Hukum humaniter  menerapkan  sejumlah  prinsip  dasar  dan  aturan  mengenai  pembatasan  penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata”.
Hukum  humaniter  dikenal  dua  bentuk  perang  atau  sengketa  bersenjata,  yaitu  sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977  yang  juga  memasukkan  perlawanan  terhadap  dominasi  kolonial,  perjuangan  melawan pendudukan  asing  dan  perlawanan  terhadap  rezim  rasialis  sebagai  bentuk-  bentuk  lain  dari sengketa bersenjata internasional, Arlina Permanasari juga berargumen bahwa sengketa bersenjata yang  terjadi  di  dalam  suatu  wilayah  negara.  Dalam  situasi-situasi  tertentu,  sengketa  bersenjata yang tadinya bersifat internal (non-internasional) bisa berubah sifat menjadi sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Hal yang terakhir ini disebut dengan internasionalisasi konflik internal
10 M. Gaussyah, “Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XV No. 42 Agustus 2005, FH UNSYIAH Aceh,hlm. 202.
11 Panita Tetap (Pantap) Hukum Humaniter), lihat: Arlina Permanasari et al., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 10.
(internationalized  internal  conflict).  Namun  demikian  tidak  semua  sengketa  bersenjata  internal bisa menjadi bersifat internasional apabila ada campur tangan dari negara lain. 12
Pembatasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran pertama kali diatur dalam dalam Deklarasi XIV Den Haag 1907 yang disebut sebagai Deklarasi St.  Petersburg  1868,  yang  mengatur  tentang  sasaran-sasaran  yang  dinyatakan  sah  yang  dapat dikenali  secara  jelas  pada  saat  terjadinya  pertempuran  Deklarasi  St.  Petersbrung  menjadi  suatu bahan penulisan Listyo Budi Santoso yang mengatakan bahwa;
Deklarasi  St.  Petersburg  merupakan  perjanjian  internasional  pertama  yang  melarang penggunaan  senjata  tertentu  di  dalam  perang.  Larangan  ini  ditetapkan  sehubungan  dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berperikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang  berlaku  saat  itu  yang  melarang  penggunaan  senjata  yang  menyebabkan  derita  yang  tidak perlu di masa perang. 13
Deklarasi tersebut telah menjadi bahan pula dalam penyusunan Konferensi Den Haag ke- IV  dan  peraturan  perang  di  darat  tahun  1899  yang  mana  hal  ini  dapat  dibaca  dalam  Pasal  23, Ketentuan  Pasal  ini  merupakan  ketentuan  umum  yang  berlaku  dalam  masa  perang,  antara  lain dinyatakan  tentang  maksud  larangan  penggunaan  senjata-senjata seperti proyektil-proyektil  dan peralatan perang lain yang patut diduga menimbulkan penderitaan  yang amat sangat  yang tidak perlu.
Senjata dan peluru kendali  yang dilarang digunakan seperti senjata- senjata beracun dan racun (poisoned weapons and poisons), senjata-senjata lintas lengkung yang berkepala banyak dan terbuka, proyektil-proyektil yang berisi pecahan kaca, menggores kepala peluru, melumuri dengan suatu  zat  yang  merangsang  luka  dan  lain-lain  tindakan  semacam  itu  seperti  penggunaan  peluru berantai,  kepala  peluru  yang disilang,  bola pembakar  panas  mirip  peluru  kanon. Hal  ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Terrence Taylor, yaitu:
Larangan tidak diberlakukan terhadap penggunaan bahan-bahan peledak yang isian seperti proyektif-proyektil artileri, ranjau, roket-roket torpedo udara dan granat tangan. 14 Senjata di dalam peperangan pada dasarnya dirancang untuk membunuh atau setidaknya melumpuhkan kekuatan potensial  musuh.  Kemampuan  yangn  harus  dimiliki  tentunya  memiliki kapabilitas  melemahkan atau  menghancurkan  target  serangan  secara  tepat  dan  efisien.  Perkembangan  senjata  dan  unsur pendukungnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 15 Proposisi umum, ilmu pengetahuan dan teknologi diasosiasikan dengan produksi senjata, amunisi dan berbagai bentuk metode penyampaian tidak memprovokasi konflik bersenjata. Politik, historis  dan  ekonomi  serta  berbagai  alasan  lainnya  dapat  mengarah  pada  lahirnya  konflik bersenjata, tapi tidak demikian senjata dan teknologi.” Teknologi dan senjata dapat mempengaruhi atau  bahkan  menentukan  jalannya  konflik  bersenjata,  mempengaruhi  kombatan  dan  penduduk sipil,  berdampak  pada  lingkungan  dan  bahkan  menentukan  hasil  dari  peperangan.  Senjata  dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar.
12 Listyo  Budi  Santoso,  Perang,  Hukum  Humaniter  Dan  Perkembangan  Internasional,  Pena  Justisia  Jurnal  Media Komunikasi dan
Kajian Hukum Volume VII No.14 tahun 2008, http://journal.unikal.ac.id/index.php/hukum/article/view/172
13 Sugeng Istanto, Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyak Semesta dan Hukum Internasional, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hlm 29.
14 Supoyo, Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm 21-22
15 Terence Taylor adalah anggota Directing Staff of the International Institute for Strategic Studies (IISS) dan President dan Direktur Eksekutif IISS Amerika Serikat dalam ICRC Review, Means of Warfare, Volume 87 Num- ber 859 September 2005, hlm.419.
Perkembangan  baru  menunjukkan  bahwa  dalam  masalah-masalah  internasional  yang makin kompleks, penggunaan senjata tertentu atau cara berperang tertentu dianggap illegal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atau paling tidak menjadi perdebatan, meskipun hal  itu  belum  atau  tidak  diatur  dalam  ketentuan  hukum  internasional  yang  sudah  ada  tentang penggunaan senjata.
Perang yang dilakukan antara pihak-pihak  yang berperang dalam hal ini adalah langkah untuk pihak yang bersengketa akibat tidak adanya jalan untuk berunding, Konvensi Jenewa 1977 yang mengatur tentang sengketa bersenjata yang menyatakan “In any armed con-flict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not un-limited” yang artinya bahwa  dalam  setiap  sengketa  bersenjata,  hak  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  untuk memilih cara dan alat berperang adalah tidak tak terbatas (terbatas).
Salah  satu  teknologi  persenjataan  yang  digunakan  di  dalam  perang,  mendatangkan ancaman  terhadap  keamanan  masyarakat  sipil.  Senjata  jenis  berukuran  besar  yang  mampu mengeluarkan  bom-bom  kecil  yang  menyebar  ke  wilayah  sasaran.  Senjata  ini  dapat mengakibatkan  luka  yang  melebar  pada  tubuh  dari  pihak-  pihak  yang  beperang  menggunakan senjata  tersebut,  yang  berbahaya  dari  senjata  ini  adalah  kegagalan  bom-bom  kecil  yang  tidak meledak pada saat bersamaan jatuh di sasaran. Jeda waktu peluncuran dan kegagalan ledakan ini bisa mengenai masyarakat sipil yang beraktivitas di wilayah tersebut sedangkan target serangan sudah bergerak, dalam buku Pokok-Pokok Hukum Humaniter Seri A yang mengatakan bahwa:
Ditinjau hukum perang masa sekarang, dibedakan dalam jus ad belum, atau hukum tentang perang,  yang  mengatur  dalam  hal  bagaimanakah  suatu  negara  dibenarkan  untuk  mengunakan kekerasan senjata, dan jus in bello yaitu hukum hukum yang berlaku dalam perang. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat juga dibedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (the conduct of war) termasuk pembatasan-pembatasannya. 16 Senjata yang digunakan melebihi kapasitas perang artinya efek kehancuran akibat perang bisa dibatasi dengan memproduksi senjata dengan presisi tingkat tinggi. Jika ini sudah dipenuhi, maka  akan  jelas  target  combatant  dan  non  combatant  di  dalam  peperangan.  dan  memberikan perlindungan  hukum.  juga  dinyatakan  oleh  Soerjono  Soekanto  yang  memberikan  agrumennya bahwa  perlindungan  hukum  ialah  usaha  untuk  memenuhi  hak  dan  pemberian  bantuan  yang bertujuan  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban,  perlindungan  hukum  korban kejahatan ialah bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 17
Hukum  Humaniter  memberikan  perlindungan  hukum,  dan  juga  terdapat  dalam  Hukum Jenewa  yang  menjelaskan  perlindungan  terhadap  korban  perang.  terdapat  tiga  sumber  hukum utama Hukum Humaniter Internasional  yang dapat dijadilan dasar hukum  yaitu Hukum Jenewa 1949, Hukum Den Haag 1967 dan hukum campuran sebagai berikut:
1. Hukum Jenewa 1949 terdiri dari 4 (empat) Konvensi, yaitu: Konvensi Jenewa I tentang Perlindungan korban yang luka/sakit akibat perang di Darat;Konvensi Jenewa II tentang Perlindungan korban yang luka/sakit atau kapal karam akibat perang di laut; Konvensi Jenewa  III  tentang  Tawanan  Perang;  dan  Konvensi  Jenewa  IV  tentang  Perlindungan terhadap Penduduk Sipil.
16 Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang), Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982. hlm 3
17 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm 133.
2. Hukum  Den  Haag  1907,  yaitu  lebih  ditujukan  kepada  para  komandan  dan  mengatur tentang sarana dan caracara/metode yang dibenarkan dalam peperangan.
3. Hukum campuran, yaitu berupa Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang dibuat dan isinya  untuk  melengkapi  baik  Konvensi  Jenewa  1949  maupun  Konvensi  Den  Haag 1907.  Protokol  Tambahan  I  lebih  banyak  mengatur  tentang  sengketa  bersenjata  yang bertaraf internasional dimana pihak-pihak yang terlibat adalah negara-negara, termasuk perang pembebasan nasional, sedangkan Protokol Tambahan II lebih banyak mengatur tentang sengketa bersenjata yang bertaraf non-internasional. 18
Dari  ketiga  sumber  hukum  humaniter  internasional  ini  dapat  mengatur  sekaligus  dapat dilihat  sebagai  sebuah  aturan  yang  digunakan  dalam  berperang.  Masalah  kemanusiaan  yang dikaitkan  dengan  Hak-hak  Asasi  Manusia  (HAM)  beberapa  tahun  belakangan  ini  mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional. kenyataan ini sebenarnya telah lama mulai diberi tempat dan  perhatian  tersendiri di  dalam  hukum  internasional  yang  pada  dasarnya  memberikan perlindungan  dan  jaminan  terhadap  hak-hak  yang  bersifat  individual  dalam  konteks  hukum internasional”. Hukum Internasional, justru Hukum Perang telah memberikan kontribusi penting dalam  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  individual  yang  antara  lainnya berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai Hukum Internasional Humaniter atau juga disingkat sebagai Hukum Humaniter”.
Bahan  pembanding  dari  bencana  peperangan,  diungkapkan  salah  seorang  pakar  Hukum Humaniter, Jean Pictet, sebagai berikut World War I resulted in 10 million deaths, with a ration of 20 combatans to one civilian not counting about 21 million deaths caused by epidemics. World War II killed 40 million person, including about as many civilians as combatans. 19 (Terjemahan erang Dunia I mengakibatkan 10 juta kematian, dengan jatah 20 kombatan untuk satu warga sipil tidak  termasuk  sekitar  21  juta  kematian  yang  disebabkan  oleh  epidemi.  Perang  Dunia  II menewaskan 40 juta orang, termasuk warga sipil sebanyak kombatan.) Demikian besarnya korban Perang Dunia I dan Perang Dunia II seperti yang diungkapkan tersebut, Kembali mengingatkan masyarakat internasional terhadap arti dan pentingnya Hukum Humaniter untuk  lebih dipahami dan dilaksanakan.
Eksistensi  Hukum  Humaniter  semakin  relevan  untuk  dikaji.  Hukum  Humaniter  telah menjadi  bagian  penting  dalam  sistem  hukum,  khususnya  Hukum  Internasional,  dan  semakin banyak  mendapatkan  perhatian  masyarakat  luas.  Salah  seorang  pakar  terkemuka  di  Indonesia, Mochtar  Kusumaatmadja,  mengemukakan  bahwa  suatu  kenyataan  yang  menyedihkan  bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. 20 Hukum  Humaniter  Internasional  sendiri  punya  beberapa  tujuan  diantaranya  adalah memberikan perlindungan terhadap kombatan atau civilian (penduduk sipil) dari penderitaan yang tidak  perlu  (unnecessary  suffering),  kemudian  menjamin  hak  asasi  manusia  yang  sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan  sebagai  tawanan  perang  dan  yang  terakhir  adalah  mencegah  dilakukannya  perang secara kejam tanpa mengenal batas.
Hak  Asasi  Tersebut  dilindungi  dan  diperhatikan  oleh  hukum  Internasional  sebagai  Hak yang  harus  di  jamin.  Terdapat  konvensi  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  yaitu:  “Konvensi Pelarangan  atau  Pembatasan  Penggunaan  Senjata  Konvensional  yang  dianggap  Melukai  Secara
18 Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC(Studi Tentang Mekanisme Penegakan HHl), Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 294
19 Jean Pictet, The Nature of Humanitation Law, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1985, p. 79.
20 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung, 1968, hlm. 7.
Berlebihan atau Memiliki Efek Sembarangan, 10 Oktober 1980 (Convention on Prohibitions or Restrictions  on  the  Use  of  Certain  Conventional  Weapons  Which  May  Be  Deemed  to  Be Excessively  Injurious  or  to  Have  Indiscriminate  Effects,  10  October  1980)  biasanya  disebut dengan Convention on Certain Conventional Weapons (CCCW).
Terdapat beberapa protokol yang harus di ikuti oleh setiap negara serta yang menyetujui protokol-protokol  ini.  Setiap  negara  yang  akan  menandatangani  konvensi ini harus  meratifikasi paling  tidak dua dari  empat  protokol dari  konvensi ini.  Empat protokol  tersebut adalah sebagai berikut:
a. Protokol  I  melarang  menggunakan  proyektil  yang  menyebabkan  pecahan  yang  tidak  dapat ditemukan melalui sinar X dalam tubuh manusia. Protokol ini menyinggung khususnya bom yang mengandung pecahan dari bahan plastik.
b. Protokol II melarang penggunaan ranjau (booby-traps) dan peralatan lain terhadap masyarakat sipil, serta penggunaannya secara berlebihan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dibandingkan  dengan  keuntungan  militer  yang  diperoleh.  Protokol  ini  menyinggung khususnya  penggunaan  ranjau  di  luar  daerah  militer  dan  melarang  segala  macam  ranjau (booby-trap) yang diciptakan untuk menyebabkan penderitaan yang berlebihan, selain itu juga dilarang memasang ranjau ke dalam barang-barang seperti mainan anak-anak. Disamping itu, Protokol  II  menentukan  agar  dibuatnya  peta  dari  setiap  medan  ranjau,  guna  melindungi masyarakat sipil dalam segala keadaan.
c. Protokol III melarang penggunaan senjata pembakar terhadap masyarakat sipil. Protokol ini merupakan suatu kemajuan yang besar. Larangan tersebut mencakup pula sasaran militer yang terletak di daerah yang dipadati orang sipil, di hutan maupun di taman-taman, kecuali apabila tumbuh-tumbuhan  dimanfaatkan  untuk  mengkamuflase  peserta  tempur  atau  sasaran  militer. Akhirnya, konferensi menyetujui sebuah resolusi mengenai perkembangan yang berlakunya di bidang  persenjataan  berkaliber  kecil.  Resolusi  ini  meminta  para  pemimpin  negara  supaya memperdalam  penyelidikan  yang  diragukan  tentang  pengaruh  persenjataan  tersebut,  dan meminta kewaspadaan mereka terhadap perkembangan lebih lanjut dari jenis senjata ini.
d. Protokol IV yang baru dirumuskan dan kemudian disetujui dalam Konferensi Internasional di Wina  pada  bulan  Oktober  1995  melarang  penggunaan  senjata  laser,  sebab  senjata  itu  dapat menyebabkan kebutaan permanen. 21
Protokol-Protokol  ini  yang  mendasar  bagi  setiap  negara  apabila  terlibat  dalam  perang. Penggunaan  senjata  serta  peluru  yang  menghancurkan  lawan sehancur-hacurnya  melebihi batas kemanusiaan.Pengunaan  Senjata  dan  peluru  yang  tidak  sesuai  dengan  Hukum  Humaniter Internasional ini dapat melukai lawan dari pihak yang di lawan, dalam hal ini penggunaan peluru berkaliber besar yang dapat menghancurkan tubuh manusia, Jean-Marie Henckaerts mengatakan bahwa peluru yang mengembang atau merata dengan mudah di dalam tubuh manusia; penggunaan peluru yang meledak di dalam tubuh manusia sebagai senjata anti-personil; senjata-senjata yang dampak utamanya ialah melukai dengan cara pecah menjadi serpihan- serpihan yang tak terdeteksi oleh sinar-X di dalam tubuh manusia; booby-trap yang dilekatkan atau dihubungkan dengan cara apapun pada benda atau orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan HHI atau  pada  benda  yang  berpotensi  memikat  orang  sipil  untuk  mendekat;  dan  senjata  laser  yang dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  satu-satunya  fungsi  tempurnya  atau  salah  satu  fungsi tempurnya ialah menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan.
21 Jean-Marie Henckaerts ,Study on Customary International Humanitarian Law Indonesian translation, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005, REVIEW of the Red Cross, hal 21
Hukum Humaniter juga mengatur tentang perlindungan bagi korban perang, maka dari itu di buat suatu perjanjian. Humanitarian Law has two branches, one bearing the name of Geneva, and the other name of the Hague”. Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang,  terdiri  atas  beberapa  perjanjian  pokok.  Perjanjian  tersebut  adalah  keempat  Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah sebagai berikut :
I. Konvensi  Jenewa  Pertama  (First  Geneva  Convention),  mengenai  Perbaikan  Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka
II. Konvensi  Jenewa  Kedua  (Second  Geneva  Convention),  mengenai  Perbaikan  Keadaan Anggota  Angkatan  Bersenjata  yang  Terluka,  Sakit,  dan  Karam  di  Laut,  1906  (Geneva Convention for the Amelioration of the condotion of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea);
III. Konvensi  Jenewa  Ketiga  (Third  Geneva  Convention),  mengenai  PerlakuanTawanan Perang, 1929 (Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War);
IV. Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), mengenai Perlindungan Orang Sipil  di  Masa  Perang,  1949  (Geneva  Convention  Relative  to  the  Protection  of  Civilian Persons in Time of War).
Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan: 1. Protokol Additional to the Jeneva Covention of 12 August 1949, and Relating to theProtection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I); dan ( Protokol Tambahan Konvensi Jeneva  12  Agustus  1949,  dan  Berkaitan  dengan  Perlindungan  Korban  Konflik  Bersenjata Internasional (Protokol I); dan)
2. Protocol  Additional  to  the  Geneva  Conventions  of  12  August  1949,  and  Relating  to theProtection  of  Victims  of  Non  International  Armed  Conlicts  (Protocol  II).35  (  Protokol Tambahan  Konvensi  Jenewa  12  Agustus  1949,  dan  Berkaitan  dengan  Perlindungan  Korban Konflik Bersenjata Non Internasional (Protokol II).
Seiring dengan perkembangan konflik  yang semakin  meluas setelah berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan perang-perang baru, baik yang mengatasnamakan perdamaian dunia maupun  untuk  kepentingan-kepentingan  negara  tertentu,  tidak  jarang  pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang ini dilanggar. Terlebih lagi bila kita melihat kepada kemajuan teknologi  yang  demikian  pesatnya,  sehingga  mempengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia, tidak terkecuali terhadap teknologi perang itu sendiri. Penjelasaanya juga ada pada Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat yang mengatakan bahwa tujuannya adalah menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien.Untuk itu pada waktu ini diciptakan oleh manusia senjata-senjata mutakhir yang dianggap untuk tujuan tersebut yaitu senjata Nuklir, Biologi dan kimia (NUBIKA). 22
Perang  yang  menimbulkan  efek  yang  berlebihan  bagi  tubuh  lawan,  akibat  penggunaan peluru  dan  proyektil  yang  tidak  manusiawi  untuk  dibuat  deklarasi  yang  dapat  melindungi  dari penggunaaan  peluru  yang  dapat  menghancurkan  secara  berlebihan.  Sehubungan  dengan  ini deklarasi  yang  di  buat  di  Den  hagg  belanda  juga  mengatur  tentang  penggunaan  peluru  dalam berperang. Deklarasi tersebut ada tiga, tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
1. Deklarasi  tentang  larangan  penggunaan  peluru-peluru  dum-dum  (peluru-  peluru  yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
22 Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat, Almanak Nuklir Biologi dan Kimia 1975, PT Inaltu, Jakarta, 1975, hlm 87.
2. Deklarasi  tentang  larangan  peluncuran  proyektil-proyektil  dan  bahan-bahan  peledak  dari balon.
3. Deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun.37
Deklarasi-deklarasi  tersebut  menjadi  suatu  acuan  sebagai  aturan  pada  pihak-pihak  yang terlibat  dalm  konflik.  Sehingga  pada  saat  berperang  penggunaan  senjata  dan  penggunaanya dilarang  tidak  lebih  berbahaya  dan  diincar  pada  masanya  yaitu:  Sepanjang  abad  ke-20  dunia melihat  beberapa  jenis  senjata  baru  yang  juga  dilarang.  Berikut  ini  adalah  lima  senjata  paling mematikan yang dilarang digunakan dalam perang oleh konvensi internasional. Expanding Bullets secara resmi dilarang dalam peperangan, namun masih digunakan untuk berburu dan oleh polisi beberapa negara.
Konferensi  Kedua  Den  Haag  (konferensi  pertama  diadakan  pada  tahun  1899) memperkenalkan  serangkaian  larangan  mengenai  senjata  dan  peraturan  perang,  termasuk melarang  penggunaan  expanding  bullets  (peluru  menyebar),  penggunaan  proyektil  dengan  gas beracun dan pelepasan proyektil dari balon.
Secara lebih lagi dalam hal ini juga konvensi jenewa 1949 juga mengatur tentang tentang perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur tentang hak orang perorangan sebagai pihak yang dilindungi.  Keempat  Konvensi  Jenewa  1949  menegaskan  bahwa  penolakan  hak-hak  yang diberikan oleh konvensi-konvensi ini tidak dapat dibenarkan.  ” Apalagi  dengan  adanya Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap negara  peserta  untuk  menghormati  peraturan-peraturan  dasar  kemanusiaan  pada  sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional”.
Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari hak asasi manusia. “Sedangkan di sisi lain, dalam konvensi- konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang. Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalam Pasal 15, menentukan  bahwa  bila  terjadi  Hukum  humaniter  menggantungkan  diri  pada  atau  menerapkan sistem negara pelindung (protecting power), Wahyu Waguman berargument pada Konvensi Eropa yaitu:
Meskipun  dalam  keadaan  demikian,  paling  tidak  ada  7  (tujuh)  hak  yang  harus  tetap dihormati,  karena  merupakan  intisari  dari  Konvensi  ini,  yaitu  hak  atas  kehidupan,  kebebasan, integritas fisik, status sebagai subyek hukum, kepribadian, perlakuan tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan.
Hak Asasi yang lebih mengarah pada kemanusiaan yang melindungi hak- hak dasar dari manusia dalam hal ini dalam perang, Namun hak asasi dapat di perhatikan secara lebih lagi agar bisa  dilakukan  untuk  melindungi  hak  serta  mempunyai  tujuan  bagi  hak  asasi  manusia,  Wahyu Waguman mengungkapkan dalam bukunya bahwa:
Hak asasi manusia dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir tahun 1960-an. Kesadaran ini  makin  meningkat  dengan  terjadinya  berbagai  sengketa  bersenjata,  seperti  dalam  perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari  segi  hukum  humaniter  maupun  dari  segi  hak  asasi  manusia.  Konferensi  internasional mengenai hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di 99 Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai “penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata”, meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan
secara  lebih  sempurna  dan  supaya  disepakati  perjanjian  baru  mengenai  hal  ini.  Resolusi  ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter Internasional.
Hubungan  Hak  Asasi  Manusiadan  Hukum  Humaniter  ini  harus  di  diimbangi  dengan pelaksanaanya agar berjalan seimbang. Dalam kepustakaan ada 3 (tiga) aliran berkaitan dengan hubungan hukum humaniter internasional sebagai berikut:
1. Aliran  Integrationis  Aliran  Integrationis  mengemukakan  bahwa  sistem  hukum  yang  satu berasal dari hukum yang lain. Dalam hal ini, ada 2 (dua) kemungkinan , yatu:
a. Hak asasi manusia menjadi dasar bagi hukum humaniter internasional, dalam arti bahwa hukum  humaniter  merupakan  cabang  dari  hak  asasi  manusia.  Pendapat  ini  antara  lain dianut oleh Robertson, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi  setiap  orang,  setiap  waktu  dan  berlaku  disegala  tempat.  Jadi  hak  asasi  manusia merupakan  genus  dan  hukum  humaniter  merupakan  spesiaesnya,  karena  hanya  berlaku untuk golongan tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.
b. Hukum humaniter internsional merupakan dasar dari hak asasi manusia, dalam arti bahwa HAM  merupakan  bagian  dari  hukum  humaniter.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  alasan bahwa hukum Humaniter lahir lebih dahulu dari pada hak-hak asasi manusia. Jadi secara historis  kronologis,  hak  asasi  manusia  dikembangkan  setelah  hukum  humaniter internasional.
2. Aliran  Separatis  Aliran  separatis  melihat  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Humaniter Internasional  sebagai  sistem  hukum  yang  sama  sekali  tidak  berkaitan,  karena  keduanya berbeda. Perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada;
a. Obyeknya  Hukum  Humaniter  Internasional  mengatur  sengketa  bersenjata  antara  negara dengan kesatuan (entity) lainnya; sebaliknya hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negara tersebut. 101
b. Sifatnya Hukum Humaniter Internasional bersifat mandatory a political serta peremptory.
c. Saat  berlakunya  Hukum  Humaniter  Internasional  berlaku  pada  saat  perang  atau  masa sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat damai. Salah seorang dari  penganut  teori  ini  adalah  Mushkat,  yang  menyatakan  bahwa  secara  umum  dapat dikatakan bahwa hukum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata antar  negara,  sedangkan  hak  asasi  manusia  berkaitan  dengan  pertentangan  antara pemerintah dengan individu di dalam negara yang bersangkutan. Hukum humaniter mulai berlaku pada saat hak asasi manusia sudah tidak berlaku lagi; hukum humaniter melindungi mereka  yang  tidak  mampu  terus  berperang  atau  mereka  yang  sama  sekali  tidak  turut bertempur,  yaitu  penduduk  sipil.  Hak  asai  manusia tidak ada  dalam  sengketa  bersenjata karena  fungsinya  diambil  oleh  hukum  humaniter,  tetapi  terbatas  pada  golongan  tertentu saja.”
3. Aliran  Komplementaris  Aliran  Komplementaris  melihat  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  dan Hukum Humaniter Internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi.  Salah  seorang  dari  penganut  teori  ini  adalah  Cologeropoulus,  dimana  Ia menentang  pendapat  aliran  separatis  yang  dianggapnya  menentang  kenyataan  bahwa  kedua sistem  hukum  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama,  yakni  perlindungan  pribadi  orang.  Hak asasi  manusia  melindungi  pribadi  orang  pada  masa  damai,  sedangkan  hukum  humaniter memberikan  perlindungan  pada  masa  perang  atau  sengketa  bersenjata.  Aliran  ini  mengakui adanya perbedaan seperti yang dikemukakan oleh aliran separatis, dan menambahkan beberapa perbedaan lain, yaitu :
a. Dalam  pelaksanaan  dan  penegakan  Hukum  humaniter  menggantungkan  diri  pada  atau menerapkan  sistem  negara  pelindung  (protecting  power).  Sebaliknya  hukum  hak  asasi manusia  sudah  mempunyai  aparatmekanisme  yang  tetap,  tetapi  ini  hanya  berlaku  di negara-negara Eropa saja, yaitu diatur dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.
b. Dalam hal sifat pencegahan Hukum humaniter internasional dalam hal kaitannya dengan pencegahan menggunakan pendekatan preventif dan korektif, sedangkan hukum hak asasi manusia  secara  fundamental  menggunakan  pendekatan  korektif,  yang  diharapkan  akan mempunyai  efek  preventif.  Aliran-aliran  tersebut  akan  berfungsi  apabila  di  lakasanakan dan  fungsinya  untuk  Hak  Asasi  Manusia  di  dalam  aliran  tersebut  .Dengan  demikian, walaupun hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata dan hak asasi manusia berlaku  pada  waktu  damai.  Namun  inti  dari  hakhak  asasi  atau  “hard  core  rights”  tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata.
Hukum  Hak  Asasi  Manusia  sudah  mempunyai  aparat  mekanisme  yang  tetap,  tetapi  ini hanya  berlaku  di  negara-negara  Eropa  saja,  yaitu  diatur  dalam  Konvensi  Hak  Asasi  Manusia Eropa. inti dari hak-hak asasi atau “hard core rights” tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata.  Keduanya  saling  melengkapi,  ada  keterpaduan  dan  keserasian  kaidah-kaidah  yang berasal  dari  instrumen-instrumen  hak  asasi  manusia  dengan  kaidah-kaidah  yang  berasal  dari instrumen-instrumen hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan diantara negara dengan negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik. Sebuah Artikel 22 Hague Conventions 1899 mengatakan bahwa selain hal tersebut, terdapat pula  persamaan  antara  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Humaniter.  larangan  adanya penggunaan  peluru  dum-dum,  atau  larangan  menggunakan  suatu  proyektil  yang  dapat menyebabkan  luka-luka  yang  berlebihan  (superfluous  injury)  dan  penderitaan  yang  tidak  perlu (unnecessary suffering); dan lain-lain. Sehingga Persamaan antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Humniter  ini  merupakan  salah  satu  alat  hukum  yang  berfungsi  untuk  mengatasi  konflik  yang menggunakan senjata dan peluru yang berkaliber besar dan membuat luka yang lebih parah dalam berperang.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh penulis antara lain:
Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pelaku  kejahatan  tersebut  diadili  dan  diberi  hukuman  yang setimpal,  sekaligus  memberikan  keadilan  bagi  korban.  Meskipun  terdapat  banyak  tantangan, upaya-upaya  internasional  yang  konsisten  terus  dilakukan  untuk  memperkuat sistem  hukum  ini dan memastikan penegakan yang efektif dan adil. Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter adalah upaya yang krusial untuk menjaga perdamaian dan  keamanan  global  serta  memastikan  bahwa  pelanggaran  serius  terhadap  kemanusiaan  tidak dibiarkan  begitu  saja.  Meskipun  terdapat  berbagai  mekanisme  yang  telah  diterapkan,  seperti pengadilan  internasional  (misalnya  ICC,  ICTY,  ICTR),  pengadilan  nasional  dengan  yurisdiksi universal,  dan  pengadilan  hibrid  atau  ad  hoc,  penegakan  hukum  ini  masih  menghadapi  banyak tantangan.  Tantangan  tersebut  mencakup  faktor  politik  internasional,  kepatuhan  negara,  dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi di zona konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, 1977) Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999 Aust,  Anthony,  Handbook  of  International  Law,  Published  in  The  United  State  by  Cambrige University Press, New York, 2005
Departemen  Pertahanan  dan  Badan  Pembina  Hukum  ABRI,  Pokok-Pokok  Hukum  Humaniter (Hukum Perang), Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982.
Evans, Malcom D, International Law, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003
Frits  Kalshoven  dan  Liesbeth  Zegveld,  Constraints  on  the  Waging  of  War:  An  Introduction  to International Humanitarian Law (Geneva: ICRC, 2001) Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984 Jean-Marie  Henckaerts  ,Study  on  Customary  International  Humanitarian  Law  Indonesian translation, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005, REVIEW of the Red Cross Jean Pictet, The Nature of Humanitation Law, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1985 KGPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter. Rajawali Press, Jakarta 2005 Konsekuensi  Negara  Indonesia  Menjadi  Anggota  ICC(Studi  Tentang  Mekanisme  Penegakan HHl),  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.14  No  2  Mei  2014,  Fakultas  Hukum  Universitas Jenderal Soedirman
Kunz,  Joseph,  The  Changing  Law  of  National,  1968,  hal  873,  sebagaimana  dikutip  dalam Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta, 1984
Listyo Budi Santoso, Perang, Hukum Humaniter Dan Perkembangan Internasional, Pena Justisia Jurnal  Media  Komunikasi  dan  Kajian  Hukum  Volume  VII  No.14  tahun  2008, http://journal.unikal.ac.id/index.php/hukum/article/view/172
M.  Gaussyah,  “Konflik  Aceh  dan  Pembinaan  Anggota  Gerakan  Aceh  Merdeka  Yang Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XV No. 42 Agustus 2005, FH UNSYIAH Aceh
Mahfud,  S.H.,  M.H,  adalah  Staf  Pengajar  pada  bagian  Hukum  Internasional,  Fakultas  Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung, 1968 Panita  Tetap  (Pantap)  Hukum  Humaniter),  lihat:  Arlina  Permanasari  et  al.,  Pengantar  Hukum Humaniter, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 10.
Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat, Almanak Nuklir Biologi dan Kimia 1975, PT Inaltu, Jakarta, 1975 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1984 Sugeng  Istanto,  Pelindungan  Penduduk  Sipil  Dalam  Perlawanan  Rakyak  Semesta  dan  Hukum
Internasional, Andi Offset, Yogyakarta, 1992
Supoyo, Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996 Terence Taylor adalah anggota Directing Staff of the International Institute for Strategic Studies (IISS) dan President dan Direktur Eksekutif IISS Amerika Serikat dalam ICRC Review, Means of Warfare, Volume 87 Num-ber 859 September 2005