https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## RESISTANSI PENGEMUDI OJEK ONLINE TERHADAP CELAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

## ONLINE TAXI BIKE DRIVERS’ RESISTANCE TO THE LOOPHOLE IN LABOUR LAWS
M. Ibnu Farhan, * Irwansyah Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia *Koresponden email: m.ibnu91@ui.ac.id

## ABSTRAK
Hubungan industrial antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek online di Indonesia dirumuskan secara kontraktual sebagai kemitraan. Pendefinisian pengemudi sebagai “mitra” alih-alih “pekerja” dalam kemitraan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban memberikan hak dasar dan jaminan sosial pekerja. Ketimpangan relasi terlihat dari otoritas penuh perusahaan untuk mengatur tarif dasar, mengontrol pembagian keuntungan, hingga memutus kemitraan secara sepihak. Dalam merespons kondisi kerja eksploitatif tersebut, sejumlah pengemudi justru mempraktikkan “kemitraan ganda”, yaitu bermitra dengan lebih dari satu perusahaan secara bersamaan. Sebagai analisis politik produksi, riset ini menelaah praktik kemitraan ganda dengan menggunakan teori gamifikasi kerja yang menjelaskan bahwa pekerja dirancang untuk abai terhadap realitas kondisi kerja melalui internalisasi persepsi terhadap kerja yang menyenangkan serta memberikan nilai tambah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap pengemudi di Kota Depok, tulisan ini berargumentasi bahwa praktik kemitraan ganda merupakan upaya resistansi individualistis dari pengemudi untuk menyiasati kerentanan kerja akibat celah regulasi kemitraan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi. Rendahnya kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai pengemudi dan bonus insentif yang disediakan oleh sistem kerja ojek online melalui gamifikasi menjadi alasan kuat bagi pengemudi untuk bertahan dengan profesinya. Tulisan ini menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam mengatasi masalah kerentanan kerja pengemudi ojek online melalui harmonisasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Kata kunci : gamifikasi kerja; hubungan industrial; kemitraan; kerentanan kerja; ojek online

## ABSTRACT
The relationship between online taxi bike drivers and platforms in Indonesia is formulated contractually as a partnership. The definition of drivers as “partners” instead of “workers” has been exploited by the platforms to circumvent their obligations to provide workers’ basic rights and social security. Unequal relationships can be seen from the platforms’ full authority to set minimum fares, control profit shares, and to terminate partnerships unilaterally. In response to the exploitative working condition, there is a phenomenon of “multiple partnerships” which refers to the condition when a driver partners with more than one platform simultaneously. As an analysis of the politics of production, this research examines the practice of multiple partnerships using the theory of work gamification which explains that workers are designed to ignore the reality of working conditions by internalizing perceptions of work that is enjoyable and provides added value. Based on data obtained through literature studies and interviews with drivers in Depok City, this paper argues that the practice of multiple partnerships is an individualistic resistance from drivers to deal with precarious work due to partnership regulatory loopholes in order to meet their socio-economic needs. The minimum competency required to work as a driver and incentives provided by the online taxi bike working system through gamification are considerable justifications for drivers to stick with their profession. This paper emphasizes that the state plays a pivotal role in solving the online taxi bike drivers’ job precarity through the harmonization of Indonesian labour laws.
Keywords : industrial relations ; job precarity ; online taxi bike ; partnership ; work gamification
PENDAHULUAN Perkembangan terkini dari teknologi infor- masi telah berhasil dimanfaatkan oleh industri ekonomi gig , termasuk di Indonesia. Ekonomi gig merujuk pada rezim pasar tenaga kerja fleksibel yang dicirikan oleh kontrak independen yang terjadi melalui dan pada platform digital (Izzati et al., 2021). Terkait itu, berkembang pula berbagai bentuk kerja gig seperti kerja jarak jauh
( remote work ), kerja lepas ( freelance work ), dan
lainnya sebagai opsi profesi yang kian diminati masyarakat (De Ruyter & Rachmawati, 2020). Se- cara umum, kerja gig merupakan jenis kerja de- ngan mekanisme pengupahan berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan, bukan waktu bekerja. Woodcock & Graham (2019, dalam Novianto, 2022) menyebutnya sebagai kerja dengan sistem upah per potong atau piece-rates work . Riset ini mengkaji ojek online sebagai salah satu bentuk kerja gig di Indonesia yang difasilitasi oleh tek-
nologi informasi. Ojek online yang dimaksud dalam tulisan ini tidak dibatasi hanya merujuk pada layanan ride-hailing atau transportasi pe- numpang semata, melainkan juga mencakup goods and takeaway food delivery atau pengan- taran barang dan makanan (Colley, 2022). Ap- likasi seperti Gojek dan Grab merupakan be- berapa contoh aplikasi ojek online yang memuat tiga layanan tersebut dan telah beroperasi di In- donesia dalam beberapa tahun terakhir (Fathikhah & Sidik, 2020). Berbeda dengan hubungan kerja ( employ- ment relationship ) antara buruh dan pengusaha, aktivitas kerja gig ojek online di Indonesia ber- langsung dalam kerangka hubungan kerja yang dirumuskan secara kontraktual sebagai kemit- raan. Alih-alih merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi pokok hukum perburuhan, hubungan kemitraan justru berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Ke- cil, dan Menengah. Kemitraan sendiri didefini- sikan sebagai kerja sama keterkaitan usaha yang berdasar pada prinsip saling memerlukan, me- mercayai, memperkuat, dan menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah riset (Lihat Izzati & Sesunan, 2022; Novianto, 2022; Zulfiyan, 2020) telah mengiden- tifikasi adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan ( das sollen ) dan realitas di lapa- ngan ( das sein ) dari regulasi tersebut. Peng- gunaan istilah “mitra” untuk merujuk para pe- ngemudi alih-alih “pekerja” dilakukan oleh perusahaan aplikasi dalam rangka menghindari kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak dasar serta proteksi bagi pengemudi seperti hak memperoleh upah minimum, upah lembur, dan jaminan sosial (Izzati & Sesunan, 2022; Rachmawati et al., 2021).
Selanjutnya, prinsip egaliter dan inklusif dalam regulasi hubungan kemitraan pada ke- nyataannya tidak terwujud sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut dapat terlihat dari bagaimana perusahaan aplikasi sebagai pemilik modal mam- pu menentukan tarif dasar, mengatur pembagian keuntungan, memblokir akun pengemudi, hingga memutus hubungan kemitraan secara sepihak (Novianto, 2022). Oleh karena itu, kerja gig dalam kerangka hubungan kerja kemitraan yang ada di Indonesia jelas belum dapat memenuhi kriteria agenda layak yang diajukan oleh Interna- tional Labour Organization (De Ruyter & Rachmawati, 2020). Lebih jauh, Wicaksono (2022) menunjukkan bahwa celah hukum dalam kemitraan ojek online rentan untuk dieksploitasi
oleh perusahaan dan dilanggengkan melalui stra- tegi gamifikasi dalam algoritma aplikasi. Novianto (2022) dan Wicaksono (2022) telah menguraikan bagaimana gamifikasi diterap-kan secara teknis oleh perusahaan aplikasi dalam sistem algoritma yang mengatur aktivitas kerja pengemudi. Gamifikasi tersebut terejawantahkan melalui pencapaian ( achievements ) yang men- cakup poin pengalaman ( experience points ), tingkatan ( levels ), dan insentif ( bonuses ); misi atau tugas ( exercises ) berbentuk tantangan (chal- lenges) ; komunitas yang di dalamnya terdapat peringkat pencapaian terbaik ( leaderboards ); batasan waktu ( time limits ) agar misi diselesaikan secepat mungkin; dan kinerja ( performances ), yaitu capaian kerja dalam kurun waktu tertentu. Akumulasi dari hal-hal tersebut kemudian di- konversi menjadi laporan kinerja. Lebih lanjut, keduanya juga mencatat beberapa hal yang di- lakukan oleh sejumlah pengemudi untuk me- nyiasati gamifikasi kerja, di antaranya seperti membuat pesanan fiktif ( fake order ) dan meng- gunakan aplikasi Fake Global Positioning System untuk mengelabui algoritma aplikasi dengan mengubah lokasi pengemudi yang sebenarnya ke lokasi palsu yang ramai dipesan oleh konsumen.
Serupa dengan argumentasi Wicaksono (2022) dan Novianto (2022), riset ini berangkat dengan kerangka berpikir yang menempatkan pengemudi ojek online sebagai aktor rasional yang memiliki kemampuan untuk menimbang, menentukan, dan mengambil keputusan atas dirinya. Hanya saja, tulisan ini tidak membahas gamifikasi dari sudut pandang teknis dalam aplikasi, tetapi meng- analisis politik produksi melalui penerapan gamifikasi sebagai alat kontrol produktivitas pada labour process industri ekonomi gig . Gamifikasi dikaji sebagai sarana yang digunakan oleh pe- rusahaan untuk memengaruhi persepsi yang dimiliki pekerja (Gandini, 2019), dalam kasus ini yaitu pemanfaatan gamifikasi oleh platform untuk membentuk persepsi para pengemudi ojek online . Berangkat dari pemahaman mengenai stra- tegi gamifikasi dalam lingkup kerja, riset ini me- ninjau lebih jauh mengenai langkah pengemudi untuk menyiasati kontrol dan kerentanan kerja yang mereka hadapi. Peneliti secara spesifik menyoroti faktor sosial dan politik yang meme- ngaruhi fenomena multiple partnerships atau multi-apping (Barratt, Goods, & Veen, 2020, p. 1651). Dalam riset ini, peneliti mengistilahkan fenomena tersebut sebagai “kemitraan ganda”, yakni eksisnya pengemudi ojek online yang menjalin hubungan kemitraan dengan lebih dari satu perusahaan aplikasi pada waktu yang sama.
Demikian, riset ini berupaya menjelaskan ba- gaimana gamifikasi kerja dan konteks sosial- politik memengaruhi persepsi pengemudi tentang tindakan yang dapat mereka lakukan untuk merespons praktik kemitraan versi perusahaan. Secara spesifik, pertanyaan yang ingin dijawab melalui kacamata politik produksi adalah “ m- engapa sejumlah pengemudi ojek online di Depok merespons kondisi kerja yang eksploitatif justru melalui cara bermitra dengan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan? ”
METODE Riset ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang berusaha menjelaskan suatu fenomena riil guna memahami konteks diskursif dari kasus yang diteliti (Van Evera, 1997). Data yang digunakan dalam riset ini diperoleh melalui metode wawancara semi- terstruktur bersama informan pengemudi ojek online di Kota Depok, Jawa Barat pada Novem- ber 2022. Informan yang dimaksud ditentukan dengan teknik purposive dan snowball dalam rangka mengumpulkan data dari pihak pertama dengan kriteria yang spesifik (Bryman, 2012), yakni para pengemudi ojek online yang mem- praktikkan kemitraan ganda. Peneliti mewawan- carai dua orang pengemudi laki-laki ( ABP , bermitra dengan Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive; MY , bermitra dengan Grab dan Hangry) serta satu orang pengemudi perempuan ( SH , bermitra dengan Grab dan ShopeeFood). Ter- dapat pula data pendukung berdasarkan studi literatur ilmiah yang juga memuat bukti empiris yang relevan. Variasi data tersebut bermanfaat untuk mempertajam fokus pembahasan sekaligus membantu interpretive analysis dan cross-refe- rencing dalam penarikan kesimpulan (Neuman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Internalisasi Persepsi Kerja sebagai Gim Perasaan pekerja dapat memenuhi kebutu- han diri sendiri ( sense of self-fulfilment ) merupa- kan unsur penting dalam menjaga etos kerja dan keberlangsungan proses produksi (Cameron, 2021a). Hanya saja, pada aktivitas kerja yang repetitif dan mengalienasi pekerja dari hasil kerjanya, perasaan tersebut cukup sulit ditemu- kan. Hal tersebut telah sejak lama disadari oleh perusahaan pemberi kerja sehingga mereka men- ciptakan pelbagai strategi untuk membuat pekerja betah dengan profesinya, salah satunya yaitu gamifikasi . Dalam “ Manufacturing Consent ”, Burawoy (1979) menggagas istilah making out
yang mengibaratkan situasi persaingan kerja dalam suatu permainan. Melalui observasinya selama sepuluh bulan sebagai operator mesin di sebuah manufaktur di Chicago, Burawoy ber-usaha menjawab dua pertanyaan kunci, yakni “ Why do workers work as hard as they do? ” dan “ Why do workers routinely consent to their own exploitation? ”. Berdasarkan temuan riset etno- grafis yang berakar dari pemahaman capitalist labour process tersebut, Burawoy menyatakan bahwa dalam proses produksi yang berjalan seperti permainan, pekerja dirancang agar ber-saing ( make out ) satu sama lain untuk melampaui target capaian kerja. Seiring waktu, kepuasan bekerja pada akhirnya diperoleh semata dari ketahanan pekerja untuk mencapai hasil kerja lebih besar dalam berbagai kondisi kerja (Burawoy, 1979). Dengan kata lain, pekerja hanya menilai dirinya, kinerjanya, atau pro-fesinya baik bilamana mereka mampu untuk menjadi produktif. Making out dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk memahami gamifikasi kerja secara konseptual. Berangkat dari konsepsi labour process as a game yang diajukan oleh Burawoy tersebut, gamifikasi kerja dapat dipa-hami sebagai bentuk mutakhir bagaimana peru-sahaan merancang lingkungan kerja dengan nu-ansa kompetitif guna mengekstraksi dan mening-katkan produktivitas pekerja.
Gamifikasi sendiri merupakan strategi moti- vasi menggunakan elemen gim seperti kompetisi, hadiah, poin, dan peringkat pada konteks atau domain di luar gim, tidak terkecuali pada ling- kungan kerja (Kim, 2018, p. 27). Diskursus seputar teknis gamifikasi berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan adanya praktik gamifikasi yang lebih intensif di berbagai sektor (Gandini, 2019). Gamifikasi dalam konteks kerja berke-lindan dengan eksploitasi, ia berfungsi sebagai stimulus bagi pekerja untuk terus menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal namun abai terhadap kondisi kerja yang merugikan dirinya sendiri (De Oliveira, 2021; Kim, 2018). Gami-fikasi kerja didesain agar aktivitas yang terkait dengan kerja ( work-related tasks ) dapat terasa lebih menyenangkan;
meningkatkan motivasi; serta menimbulkan kesan puas dan berdaya (Gerdenitsch et al., 2020, p. 2). Gamifikasi kerja merupakan upaya untuk memengaruhi labour agency , yaitu niat dan praktik pekerja dalam berperilaku baik atas ke-pentingan diri sendiri maupun pihak lain. Agensi dapat bersifat formal atau informal; indivi-dualistik atau kolektif; spontan atau terencana; sporadis atau berkelanjutan; dan dapat beroperasi dengan skala yang berbeda-beda (Barratt, Goods, & Veen, 2020,
p. 1648). Istilah gamifikasi kerja kerap dipertukarkan dengan playbour karena keduanya memuat esensi yang sama yaitu men-ciptakan keterikatan dan kepuasan kerja yang artifisial (Ferrer-Conill, 2018, p. 200). Selain itu, dengan meleburkan aktivitas bermain ( play ) dan kerja
( labour ), gamifikasi sebagai bentuk playful exploitation berperan untuk menyembunyikan lelah akibat ekstraksi selama bekerja di balik bayang-bayang anggapan kerja yang menyenang- kan. Mengingat perusahaan memiliki sarana koersi atas pekerja, perusahaan menerapkan gamifikasi kerja untuk menciptakan keteraturan sekaligus memastikan keberlangsungan agenda profitable behaviour tanpa menimbang potensi dampak buruk bagi pekerja (De Oliveira, 2018, p. 6). Luaran dari gamifikasi terbukti bermanfaat bagi perusahaan, utamanya dari segi produk- tivitas dan efisiensi yang dipengaruhi oleh pe- ningkatan motivasi dan keterlibatan pekerja (Boskamp, 2022).
Gambar 1. Dampak Gamifikasi Terhadap Kinerja Pegawai (Boskamp, 2022)
Melalui gamifikasi , perusahaan menikmati peningkatan produktivitas tanpa perlu meningkat- kan timbal balik secara signifikan kepada pekerja. Sebaliknya, perusahaan memperkuat kontrolnya atas pekerja. Van Maanen & Barley (1984, dalam Cameron & Rahman, 2021b, p. 40) mendefinisi- kan kontrol sebagai seperangkat usaha untuk menyelaraskan perilaku pekerja dengan kepenti- ngan perusahaan. Bersamaan dengan itu, perusa- haan juga berusaha sedemikian rupa untuk meredam sekaligus mengalihkan konflik yang semula bersifat hierarkis antara kelompok pekerja dan manajerial menjadi perselisihan yang bersifat horizontal dengan cara menciptakan ruang kom- petisi antar-pekerja. Lebih lanjut, Hodson (1995, dalam Cameron & Rahman, 2021b, p. 40) me- nyatakan bahwa kontrol memiliki hubungan ko- konstitutif dengan resistansi yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi pada koin. Apabila terdapat kekuasaan untuk mengatur perilaku pekerja, maka eksisnya meka-
nisme pertahanan dan perlawanan dari pekerja pun tidak terhindarkan. Demikian, dua bagian pembahasan selanjutnya secara berurutan akan menguraikan bagaimana perusahaan aplikasi dapat mengontrol pekerja melalui strategi gami-fikasi dan faktor apa saja yang memengaruhi praktik kemitraan ganda sebagai bentuk resistansi pengemudi untuk bertahan dalam kondisi kerja yang eksploitatif.
Gamifikasi sebagai Alat Kontrol dalam Hubungan Industrial Bagian ini berupaya menyelisik dimensi kekuasaan antara subjek pemilik modal dan pekerja dalam strategi gamifikasi kerja. Selaras dengan proposisi awal guna merancang kondisi kerja yang teratur, fungsi gamifikasi seiring waktu mengalami perluasan sebagai usaha mempertahankan keterikatan antara buruh dan pekerjaannya. Gandini (2019, p. 1049) berargu- mentasi bahwa laju perkembangan teknologi informasi memiliki andil signifikan dalam mem- bentuk gamifikasi sebagai “ techno-normative control upon worker ” atau seperangkat aturan berperilaku yang diterapkan oleh pemilik modal kepada pekerjanya. Hanya saja, kontrol mana-jerial dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana penundukkan pekerja ini menjadi tidak kasat mata dalam industri ekonomi gig yang senantiasa mempromosikan narasi fleksibilitas dan otonomi kerja. Süsser et al. (2019, dalam De Oliveira, 2021) menyatakan “[...] work status (hours, earnings, rides, etc.) in game-like formats that are known for their power to keep players at the game console, and, presumably, drivers at the wheel ” (p. 7). Peleburan working dan playing dimak-sudkan untuk menciptakan nuansa kompetitif dalam bekerja dengan sistem penghargaan berupa bonus insentif agar pekerja merasa nyaman untuk terus bermain dan memenangkan sebanyak-banyaknya hadiah. Strategi ini juga tidak mem-batasi waktu bermain (jam kerja) sehingga pekerja “lupa waktu”. Akan tetapi, perlu diingat bahwa bonus insentif tidak diberikan kepada pekerja berdasarkan waktu yang dihabiskan, melainkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Apabila pekerja keberatan terhadap aturan yang ada, pekerja diberi keleluasaan menentukan apakah hendak berhenti atau melanjutkan peker-jaannya. Opsi tersebut disediakan agar pekerja mendapat kesan merdeka. Walhasil, eksploitasi oleh perusahaan kemudian tersamarkan oleh ker-ja yang seolah bersifat otonom dan sukarela ter-sebut (Fathikhah & Sidik, 2020).
Disadari atau tidak, strategi gamifikasi kerja dapat bertahan akibat minimnya wawasan penge- mudi tentang hubungan kerja yang mereka jalani. Dalam hubungan kemitraan secara khusus, pe- ngemudi tidak benar-benar memahami bagai- mana sistemnya bekerja, apa yang menjadi hak- hak pekerja, dan apa saja yang menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja. Bahkan, seluruh informan yang diwawancarai tidak memiliki wa- wasan seputar kerja layak dan apa saja indikator penentunya (ABP; MY; SH, komunikasi pribadi, 11 November 2022). Selain itu, pengemudi juga tidak menyadari bahwa mereka sesungguhnya sedang berada di bawah kontrol aturan yang restriktif karena aturan tersebut dianggap tidak berdampak secara langsung terhadap aktivitas kerja mereka sehari-hari.
“Pembeli adalah raja” merupakan ungkapan umum yang menjadi landasan narasi perusahaan untuk mengutamakan kepuasan konsumen. Unik- nya, dalam kerja gig ojek online , perusahaan apli- kasi juga melibatkan konsumen sebagai subjek yang memonitor kinerja pengemudi. Testimoni dari konsumen menjadi tolok ukur yang signi- fikan dalam memengaruhi nasib kerja pengemudi (Gaskell, 2022). Lebih rinci, Cameron & Rahman (2021b, p. 38) mencatat bahwa opini konsumen memengaruhi algoritma dalam menentukan ke- sempatan pengemudi memperoleh pesanan ( wor- ker’s visibility ); kesempatan pengemudi men- dapatkan bonus ( eligibility for incentives ); serta kesempatan pengemudi untuk tetap bekerja ( con- tinued employment ).
Masih dalam konteks peran konsumen da- lam kontrol kerja gamifikasi , Rosenblat & Stark (2016, dalam Gandini, 2019) menyatakan bahwa pengemudi sejatinya melakukan emotional la- bour di mana kesan puas dalam bekerja ditentu- kan oleh umpan balik konsumen, dan bukan dari imbalan material seperti upah tambahan atau uang tip. Lebih lanjut, pengemudi akan menilai kelayakan kerjanya berdasarkan metrics seperti ratings dan reviews sebagai wujud approval atas kinerja yang baik (pp. 1047—1048). Sementara subjektivitas konsumen dijadikan indikator kua- litas kerja, respons pekerja yang seyogianya diarahkan pada ketidakadilan sistemik yang melanggengkan eksploitasi justru bergeser pada usaha pengemudi untuk bekerja lebih keras agar mendapat lebih banyak pesanan dan lebih banyak validasi dari penumpang (Ferrer-Conill, 2018, pp. 202—203). Demikian, pemahaman tentang kerja layak yang merujuk pada pemenuhan hak pekerja seperti jaminan upah dan kondisi kerja yang
layak serta perlindungan sosial direduksi menjadi sebatas pencapaian pribadi di aplikasi. Meminjam argumentasi Vroom (1964, da- lam Woodcock & Johnson, 2018, p. 546) tentang keberlakuan expectancy theory , peneliti melihat gamifikasi dalam ekonomi gig sebagai manipulasi sekaligus pemanfaatan motivasi pekerja. Dengan menerapkan sistem di mana pekerja ( agent ) me- mercayai bahwa usaha ekstra akan meningkatkan performa, peningkatan performa akan mem- perbesar bonus, dan nilai kerja ( labour value ) disematkan pada bonus tersebut, maka pekerja akan memotivasi dirinya untuk terus lebih produktif. Luaran akhirnya ialah pekerja yang berfokus pada maksimalisasi bonus insentif akan mempersepsikan kondisi kerja mereka seolah baik- baik saja, nyaman, dan menyenangkan (De Ruyter & Rachmawati, 2020).
Bukti lain dari strategi gamifikasi sebagai alat kontrol dapat dilihat dari bagaimana relasi kemitraan yang sepatutnya berdiri di atas asas kesetaraan justru timpang pada praktiknya. Kontrol oleh pihak dominant terhadap pihak dominated tecermin dari posisi pengemudi yang lebih mem- butuhkan perusahaan aplikasi daripada sebaliknya (Novianto, 2022). Perusahaan aplikasi memo- nopoli proses pengambilan keputusan dengan tidak melibatkan pengemudi sebagai pemenuhan asas musyawarah dalam kemitraan. Pada proses penan- datanganan kontrak kemitraan, pengemudi tidak diberi kesempatan untuk menyanggah klausul- klausul yang ada sehingga pengemudi tidak dapat mengelak. Dengan kata lain, aturan main strategi gamifikasi dalam industri ojek online berperan sebagai koersi yang membuat pengemudi dihadap- kan hanya pada dua pilihan, (1) bermitra dan terima segala konsekuensinya, atau (2) tidak bermitra sama sekali dan mencari profesi lain (Permana, 2022). Kon-disi tersebut sejatinya telah disinggung oleh Braverman (1994, dalam Gandini, 2019) bahwa “[...] where everything is codified in rules of performance or laid down in lists that may be consulted [...] so that the worker really becomes an interchangeable part and may be exchanged for another worker with little disruption ” (p. 1039).
Kemitraan Ganda
sebagai Resistansi Individualistis dalam Politik Produksi
Dalam analisis labour agency , akan menjadi keliru apabila kita abai terhadap konteks imple- mentasi regulasi, realitas kondisi kerja, dan pengalaman subjektif yang memengaruhi kepen- tingan khas dari masing-masing pekerja (Merkel, 2018, p. 532). Berkaitan dengan regulasi, hubu- ngan kerja kemitraan yang diproyeksikan sebagai
bentuk simbiosis mutualisme tidak lantas men- jadikannya pasti saling menguntungkan. Perlu dicermati bahwa kemitraan berpotensi untuk menjadi eksploitatif bilamana terdapat salah satu pihak yang mengerahkan kekuasaan ( exert power ) atau memiliki kontrol atas pihak yang lain. Meminjam argumentasi Miklós (2019), strategi gamifikasi dapat dipahami sebagai praktik exploi- ting injustice , yaitu eksploitasi—meskipun dalam relasi sukarela yang saling menguntungkan— dengan cara memanfaatkan celah ketidakadilan pada sebuah sistem.
Dalam konteks ekonomi gig di Indonesia, strategi gamifikasi yang digunakan oleh aplikasi menjadi efektif dengan memanfaatkan celah hukum yang ditinggalkan oleh regulasi kemitraan. Kombinasi dari keduanya mampu menghasilkan sikap perusahaan aplikasi yang enggan me- menuhi hak-hak pengemudi namun berupaya menjaga pengemudi agar mereka tetap bertahan sebagai mitra dan tidak merasa dieksploitasi. Aloisi (2022, dalam Izzati & Sesunan, 2022, p. 63) menerangkan bahwa kendatipun pengemudi diberi keleluasaan memilih jadwal kerja, aplikasi tetap bertindak sebagai otoritas yang memiliki kuasa untuk menetapkan tarif, mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan kerja, serta mem- berikan sanksi terhadap pengemudi. Adams-Prassl & Adams-Prassl (2020) men- jelaskan bahwa systemic unfairness semacam ini menutup akses pekerja untuk memperoleh hak dan perlakuan secara adil yang semestinya dijamin oleh hukum. Akan tetapi, kenyataan regulasi di Indonesia mengatakan sebaliknya, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perusahaan justru semakin diberi keleluasaan untuk menentu- kan urusan dalam hubungan kerja secara sepihak (Izzati & Sesunan, 2021, p. 62). Praktik kemit- raan ganda muncul sebagai respons terhadap relasi aplikasi—pengemudi yang timpang dan eksploitatif tersebut. Pandangan pengemudi ojek online yang menganggap diri mereka tidak memiliki kuasa ( powerless ) untuk mengubah kondisi kerja mereka, terlebih untuk mem- perbaiki regulasi, menyebabkan mereka terpaksa menerima status quo.
Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, pengemudi dihadapkan pada dua pilihan yang pada dasarnya sama-sama tidak menguntungkan mereka. Sebagian pengemudi memutuskan untuk mencari alternatif profesi pengganti, namun terdapat pula sebagian lain yang memilih untuk bertahan—lalu bermitra dengan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan.
Merujuk proposisi Woodcock & Johnson (2018), kemitraan ganda dapat dipahami sebagai upaya gamification-from-below yaitu sanggahan dari pekerja untuk “mempermainkan kembali” gami- fikasi yang diterapkan oleh pemodal atau disebut gamification-from-above . Lebih lanjut, mereka mengutarakan gagasan bahwa gamifikasi dari bawah oleh pekerja merupakan hal penting untuk memikirkan ulang pengertian dari gamifikasi sebagai langkah kontra-hegemoni yang sejatinya dapat mengutamakan usaha menciptakan manfaat bagi pekerja daripada memperkaya pihak pemodal (p. 555). Cara pandang ini tidak mengesampingkan eksistensi dari konteks khas yang dialami oleh masing-masing individu pekerja yang saling berkelindan dan memengaruhi keputusan mereka untuk bersiasat memperoleh keuntungan. Dalam kasus tertentu, ketidakamanan dan ketidakpastian kerja ( job insecurity and uncertainty ) di balik dalih fleksibilitas justru dapat bersifat adiktif bagi sebagian pekerja. Untuk memperjelas poin tersebut, peneliti menggunakan perumpamaan yang di- kemukakan oleh De Oliveira (2018), bahwa pesanan konsumen di aplikasi yang tidak dapat diprediksi menuntut pengemudi untuk selalu siap sedia. Di samping itu, waktu dan tarif pesanan yang tidak menentu menyebabkan pengemudi tidak pernah tahu kapan pesanan berikutnya akan datang dan kapan terjadi kenaikan harga yang memungkinkan mereka memperoleh bonus insentif. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa “[...] workers are conditioned to do just one more trip, like the player who always needs to play one last round ” (p. 8). Avram (2022) mendukung pendapat tersebut dengan menunjukkan bahwa kerja gig sebagai bentuk “ unstable jobs with variable hours or pay ” tidak lantas mendorong pekerja untuk beralih. Ketidakpastian penghasilan dalam kerja gig dapat mengganggu kemampuan pekerja untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan diri sehingga rentan untuk terus dieksploitasi (p. 1152).
Penerapan strategi gamifikasi yang bergande- ngan dengan narasi fleksibilitas kerja dalam ekonomi gig pada akhirnya menutupi pandangan pengemudi terhadap realitas eksploitasi serta membentuk fantasi kondisi kerja yang seolah layak dan dapat dikontrol. Menurut Glynos (2008, p. 283), fantasi mampu mengaburkan pandangan individu terhadap sekitarnya. Dalam konteks kerja gig , fantasi otonomi yang ditanamkan secara sengaja melalui algoritma aplikasi ditujukan untuk meningkatkan etos kerja, mereduksi perilaku sub- versif pekerja, serta melanggengkan dominasi pemilik modal. Kemudian, ketika pemikiran sese- orang atas suatu hal telah cukup terprogram un-tuk
menilai bahwa hal tersebut mampu mem-berikan nilai ( value ) dan kenyamanan ( conve-nience ), maka kecenderungan untuk mencoba alternatif lain menjadi semakin kecil (Kost, Fieseler, & Wong, 2019). Meskipun berada di bawah pengaruh algoritma, kita tetap dapat melihat pengemudi ojek online sebagai aktor rasional yang menimbang aspek untung-rugi apabila mereka harus meninggalkan industri ekonomi gig . Sebagai contoh, besar kemungkinan seseorang yang sudah cukup lama menjadi pengemudi ojek online untuk bertahan dengan profesinya karena ia peduli terhadap poin-poin capaian dalam aplikasi yang akan menjadi tidak bermakna apabila ia harus berganti profesi (Wicaksono, 2022). Tidak hanya karena telah menginvestasikan waktu kerja yang panjang untuk memperoleh peringkat di aplikasi, perlu diingat bahwa kerja gig menuntut pekerjanya untuk menyediakan means of production secara mandiri (Izzati et al., 2021). Pemindahan tanggung jawab atas alat produksi kepada pekerja ini berimplikasi pada terbentuknya “ entrepreneurial agency ” atau motivasi pekerja untuk maksimalisasi pendapatan, misalnya pengemudi berinvestasi meningkatkan kualitas sepeda motor (Barratt, Goods, & Veen, 2020, p. 1651). Harapannya, pengemudi dapat lebih cepat menyelesaikan pesanan atau bertahan dengan jam kerja yang lebih panjang. Alat pro- duksi tak ubahnya adalah aset penunjang ek- sekusi kerja yang nilai gunanya akan berkurang apabila tidak dimanfaatkan untuk urusan pe- kerjaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, berta- han dengan profesi pengemudi dan menjalin ke- mitraan ganda tidak lain adalah upaya utilisasi alat produksi guna memperoleh sebanyak mung- kin hasil.
Selain menyuguhkan fantasi fleksibilitas dan otonomi, gamifikasi kerja dalam industri ojek online juga menawarkan prasyarat yang tidak rumit. Meskipun tidak ada mobilitas dan ke- pastian karier, barrier of entry yang rendah untuk menjadi pengemudi ojek online menyebabkan profesi ini diminati masyarakat (Izzati et al., 2021). Ketika praktis hanya keahlian mengemudi yang menjadi syarat utama ditambah dengan ketiadaan batas minimum usia untuk bekerja sebagai pengemudi, informalisasi kerja melalui industri ojek online sejatinya ikut berkontribusi terhadap deskilling tenaga kerja (Fathikhah & Sidik, 2020). Perusahaan aplikasi memanfaatkan rendahnya kompetensi profesional dan maraknya pengangguran untuk menggaet calon mitra pengemudi yang kemudian akan dikontrol oleh
algoritma; tidak diberi hak dan proteksi; serta mudah untuk digantikan kapan saja. Akibatnya, terbentuk ketimpangan relasi di mana pengemudi bergantung pada aplikasi namun tidak sebaliknya (Kost, Fieseler, & Wong, 2019).
Perusahaan aplikasi diuntungkan ketika me- reka memiliki mitra pengemudi dengan jumlah besar dan masih banyak lagi pengangguran yang bersedia untuk menjadi pengemudi. Mengapa de- mikian? Besarnya jumlah pengemudi tersebut memungkinkan perusahaan untuk menjalankan kontrol kerja secara lebih ketat dan eksploitatif. Mereka dapat memberikan upah murah dan sanksi sepihak tanpa perlu takut kekurangan pengemudi, mengingat masih banyak orang di luar sana yang mengantre untuk mendapatkan penghasilan, tidak terkecuali dengan bekerja sebagai pengemudi (Novianto, 2022). Oleh sebab itu, kita sejatinya dapat mencermati bahwa alih-alih merugikan perusahaan aplikasi, praktik kemitraan ganda jus- tru menguntungkan karena ia turut berkontribusi menyediakan lebih banyak sumber daya manusia tenaga kerja bagi perusahaan aplikasi.
Menurut Rubery et al. (2018 dalam Izzati & Sesunan, 2022, p. 60), pada kondisi pasar kerja dewasa ini, angkatan kerja tidak terserap oleh sektor formal sehingga kerja non-standar yang rentan menjadi alternatif, yang mana membuat lebih banyak orang berkompromi untuk menerima profesi apapun yang tersedia, bahkan dengan manfaat yang rendah semisal hubungan kemitraan yang tidak memberikan jaminan perlindungan sama sekali. Akan tetapi, selain keterbatasan kesempatan kerja ( limited employment opportu- nities ), desakan ekonomi dan tekanan lingkungan juga turut mendorong pengemudi untuk tetap bertahan dengan kerja rentan (Izzati et al., 2021). Perlu dicermati bahwa kekuasaan hegemonik tidak hanya dimiliki oleh pemilik modal, melainkan juga eksis pada struktur sosial masyarakat. Lingkungan sekitar pengemudi menuntut mereka untuk mampu mandiri dan mampu memberikan penghidupan bagi orang di sekitarnya dengan kompetensi yang terbatas (Muhammad, Roospita, & Nugraheni, 2021). Ketidakmapanan finansial berimplikasi pada pandangan bahwa jenis dan kondisi pekerjaan bukanlah suatu masalah selama mampu mem- peroleh penghasilan daripada tidak bekerja sama sekali (ABP; SH, komunikasi pribadi, 11 No- vember 2022). Kombinasi tekanan ekonomi dan lingkungan kemudian memaksa pengemudi agar selalu mempunyai justifikasi untuk tetap bekerja dengan mengerdilkan pentingnya pemenuhan jaminan kerja dan perlindungan sosial.
Riset De Ruyter & Rachmawati (2020) dan Maffie (2020) menunjukkan terdapat proporsi pengemudi yang memiliki latar belakang pelajar, pengangguran, atau pernah bekerja informal dengan angka yang cukup signifikan. Data tersebut diperkuat oleh keterangan informan bahwa mereka merasa tidak mempunyai alternatif selain menjadi pengemudi. Jika dibandingkan kerja non-standar lain, kerja sebagai pengemudi ojek online dianggap memiliki keunggulan yaitu kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar apabila pengemudi bersedia menyelesaikan lebih banyak pesanan. Hanya saja, jika penghasilan sebagai pengemudi di satu aplikasi masih tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, terlebih ketika algoritma “tidak berpihak” terhadap pe- ngemudi, aplikasi kedua tidak lain berperan sebagai saluran penghasilan tambahan tanpa mengorbankan sumber pendapatan dari aplikasi sebelumnya.
Uraian di atas merupakan contoh fear of job loss dengan salah satu komponen utamanya yaitu pertimbangan need fulfilment dalam menentukan persepsi terhadap pekerjaan (Guest, 2008, p. 535). Senada dengan proposisi tersebut, beberapa informan juga mengungkap bahwa keputusan menjalin hubungan kemitraan dengan lebih dari satu aplikasi didasari oleh kebutuhan ekonomi baik secara pribadi maupun keluarga yang tidak dapat terpenuhi apabila hanya bermitra dengan satu aplikasi (ABP; SH, komunikasi pribadi, 11 November 2022). Selain diharapkan mampu menghasilkan lebih banyak pesanan, kemitraan ganda juga menjadi langkah pengemudi meng- antisipasi bilamana sewaktu-waktu salah satu aplikasi memutus kemitraan mereka sehingga mereka dapat tetap bekerja dengan aplikasi “ca- dangan” tersebut. Sebaliknya, ide untuk keluar dari industri gig berarti menambah (1) ketidak- pastian penghasilan padahal terdapat kebutuhan mendesak, dan (2) beban untuk mencari profesi lain (Permana, 2022).
Opsi meninggalkan profesi sebagai penge- mudi semakin tidak menarik ketika dunia dilanda pandemi Covid-19. Maraknya pemutusan hubu- ngan kerja bersamaan dengan pembatasan mo- bilitas fisik, sementara terdapat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi merupakan pertimbangan yang amat menentukan keputusan pengemudi untuk bertahan sehingga tetap berpenghasilan (Rachmawati et al., 2021). Dengan menggunakan sudut pandang pengemudi, jam kerja dan pe- nghasilan yang tidak stabil jelas memberikan beban yang signifikan, khususnya terhadap pe- ngelolaan keuangan untuk kebutuhan rumah
tangga di tengah situasi krisis. Berbeda dengan saat perusahaan aplikasi masih dalam tahap rintisan dan berani menggelontorkan dana yang besar untuk promosi menggaet pelanggan, bonus insentif kian berkurang seiring meningkatnya valuasi bisnis perusahaan. Demikian, pengemudi sebisa mungkin berusaha menghindari ketidak- stabilan tersebut dengan menambah sumber pendapatan lain (Cameron, Thomason, & Conzon, 2021c). Pengemudi akan menerima kerja rentan jika mereka merasa itu adalah alternatif yang tersedia. Lebih dari itu, kondisi krisis mendorong pekerja untuk menyelesaikan lebih banyak pe- kerjaan dalam rangka meningkatkan pendapatan sebagai langkah preventif jika terjadi krisis lain di masa yang akan datang (Avram, 2022, pp. 1167— 1168). Menurut Izzati et al. (2021), prekarisasi kerja non-standar sebagaimana diuraikan sebelumnya berkaitan erat dengan neoliberalisme yang me- mindahkan tanggung jawab kesejahteraan kepada individu pekerja alih-alih perusahaan pemberi kerja. Dalam rangka merespons kondisi tersebut, para pekerja sejatinya telah melakukan protes dalam berbagai bentuk, salah satu yang paling umum ialah aksi massa/demonstrasi (Novianto, 2022). Akan tetapi, mengingat langkah tersebut melanggar klausul dalam kontrak kerja sama kemitraan, ia kemudian menjadi kontraproduktif karena besar kemungkinan perusahaan aplikasi akan memblokir akun atau bahkan memutus hubungan kemitraan pengemudi yang terlibat. Berdasarkan konsiderasi tersebut, motivasi penge- mudi untuk “melawan” menjadi semakin redup. Bagi sebagian orang yang menjadikan pengemudi ojek online sebagai satu-satunya mata pencaharian, mereka akan lebih memilih mengalokasikan waktu mereka untuk menyelesaikan pesanan dibanding- kan melakukan protes.
Minimnya respons secara berkelompok dan institusional tersebut selaras dengan ide declining collectivism , khususnya terkait penggunaan cost- benefit analysis dalam menentukan langkah yang hendak diambil (Colling, 2003, p. 377). Sebagai contoh, ongkos waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan aksi massa ke kantor cabang perusahaan atau protes dengan menghubungi call center dinilai tidak sepadan karena pengemudi belum tentu mendapat respons substantif yang diharapkan (Novianto, 2022). Ford & Honan (2019) mencatat bahwa kolektivisme pengemudi ojek online di Indonesia masih rentan terhadap friksi dan konflik internal. Bentuk organisasi yang ber- beda-beda seperti komunitas, asosiasi, dan serikat menjadikan gerakan mereka belum memiliki
mutual aid . Diperlukan mobilisasi skala besar, gugatan legal, dan aksi industrial apabila pe- ngemudi ingin mengubah kondisi saat ini secara struktural. Namun, dengan melihat disintegrasi dan perpecahan kepentingan, perubahan tersebut sepertinya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Salah satunya disebabkan oleh sebagian penge- mudi yang tidak menjadikan profesi ini sebagai mata pencaharian utama, sehingga urgensi untuk mengubah keadaan secara kolektif cenderung parokial dan sebagian pengemudi memilih untuk beroperasi secara sendiri-sendiri (Wood & Lehdonvirta, 2021). Sehubungan dengan itu, langkah perseorangan menjadi opsi yang lebih banyak dijumpai. Kemitraan ganda merupakan salah satu siasat yang dilandasi kepentingan pribadi dan tidak diarahkan untuk mengubah struktur ketimpangan yang lebih besar (Hao & Freischlad, 2022).
Keengganan untuk menggugat kebijakan kemitraan juga dilandasi oleh antagonisme antar sesama pengemudi yang pada akhirnya tidak me- nghasilkan perbaikan kondisi kerja yang signifi- kan. Padahal, dengan mengorganisasi gerakan kolektif, perubahan sistemik melalui produk hukum bukanlah hal yang tidak mungkin (Lihat Ro, 2022). Sebagai contoh, protes yang dilakukan oleh pekerja platform seperti Uber dan Lyft di negara bagian California, Amerika Serikat mam- pu menghasilkan California Assembly Bill 5 . Arti penting dari produk legislasi tersebut adalah “[...] independent contractor classification illegal unless companies demonstrate that the worker is free of the company’s control, is doing work outside of the company’s usual course of business, and has a trade, occupation, or business in the field ” (Koonse et al., 2021, p. 34). Singkatnya, perusahaan harus mengklasifikasikan pekerja gig sebagai worker dan bukan partner sehingga perusahaan tidak terbebas dari kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja. Keharusan tersebut mengingat bahwa sejatinya kondisi mitra tidak benar-benar independen atau terlepas dari pe- ngaruh perusahaan sama sekali, melainkan terikat oleh seperangkat aturan yang diterapkan untuk keuntungan perusahaan.
Lain halnya dengan California, regulasi di Indonesia belum cukup memadai ( insufficient ) dan tidak adaptif untuk memberi kepastian hu- kum dan keamanan kerja bagi pekerja gig , paling tidak dengan mengakui bahwa hubungan kerja aplikasi-pengemudi tidaklah sesuai dengan cita- cita dari Undang-Undang yang ada (Fathikhah & Sidik, 2020, p. 203). Realitas tersebut menunjuk- kan bahwa pengemudi ojek online masih luput
dari perlindungan negara, setidaknya dari jang- kauan hukum perburuhan. Demikian, negara ber- peran penting dalam menangani masalah keren- tanan yang dialami oleh pekerja di Indonesia, khususnya para pengemudi ojek online , melalui cara yang paling dimungkinkan yakni penye- larasan regulasi ketenagakerjaan. Diperlukan pro- duk hukum yang secara rinci dan proporsional mengatur bahwa kerja gig di Indonesia memuat unsur-unsur yang serupa dan memiliki hak yang sama sebagaimana pekerjaan formal lain yang dilindungi oleh negara (Meiwanda, 2018). Lebih lanjut, berbeda halnya pula dengan protes atau demonstrasi, bermitra dengan lebih dari satu aplikasi tidaklah melanggar kontrak kerja sama kemitraan, setidaknya berdasarkan kebijakan ap- likasi Gojek dan Grab (Lihat Gumiwang, 2018; Grab, 2021). Kelonggaran yang disediakan ter- sebut pada akhirnya menjadi “senjata pemungkas” bagi pengemudi bahwa praktik kemitraan ganda tidaklah menyalahi aturan sehingga sah untuk dilakukan. Akan tetapi, kondisi di mana penge- mudi harus bersiasat semata demi kesejah-teraan mereka sebetulnya menunjukkan bahwa kerja sebagai pengemudi ojek online , atau kerja gig secara umum, cenderung terabaikan dalam politik ketenagakerjaan di Indonesia (Izzati et al., 2021, p. 3).
SIMPULAN Praktik kemitraan ganda menunjukkan ke- berlakuan dari pengaruh strategi gamifikasi yang merancang pekerja untuk abai terhadap realitas kerentanan kerja yang mereka alami. Persepsi atas kondisi kerja yang menciptakan kesan menyena- ngkan dan dapat memberikan nilai tambah menjadi aspek kunci bagi pengemudi ojek online untuk memilih tetap bertahan dengan profesinya. Selain itu, upaya kontra-hegemoni pengemudi ojek online terhadap praktik kerja eksploitatif dihadapkan pada tantangan yakni kuatnya posisi perusahaan aplikasi karena memiliki kuasa imperatif melalui kontrak kemitraan yang dimungkinkan oleh celah regulasi. Kondisi tersebut sekaligus merefleksikan keber- pihakan negara yang justru melanggengkan eks- ploitasi kerja alih-alih menanggulanginya melalui penyelarasan hukum ketenagakerjaan. Demikian, bermitra dengan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan tidak lain merupakan respons alternatif dalam rangka menyiasati regulasi dan realitas hubungan kemitraan yang tidak mengakomodasi kepentingan para pengemudi.
Selaras dengan tesis gamifikasi kerja, ke- kuatan kolektif pekerja direduksi dengan men- ciptakan kondisi dan aktivitas kerja yang mengarah
pada penguatan nilai individualisme pekerja. Ke- terbatasan kompetensi profesional ditambah de- ngan tekanan sosio-ekonomi juga turut memaksa pengemudi ojek online untuk resistan dalam hu- bungan kemitraan yang bahkan tidak menyedia- kan jaminan sosial dan proteksi kerja. Keputusan menambah aplikasi mitra muncul sebagai lang- kah yang dinilai rasional dan menguntungkan dibandingkan upaya berserikat atau aksi indus- trial yang memiliki risiko pemutusan kemitraan. Siasat yang bersifat individualistis serta tidak terorganisasi ini pada akhirnya tidak mampu memperbaiki kondisi kerentanan kerja atau bah- kan menyoroti isu eksploitasi dan ketimpangan struktural yang lebih besar. Sebaliknya, kemit- raan ganda justru berkontribusi memberi akses bagi perusahaan aplikasi terhadap pengemudi dengan jumlah yang lebih besar sehingga mem- perkuat daya tawar dan kesewenang-wenangan perusahaan aplikasi untuk mengambil keputusan secara sepihak.
UCAPAN TERIMA KASIH Peneliti amat bersyukur serta berterima kasih kepada Regina Jasmine, Fila Kamilah, Hendry Joveto, Nadia, Aura Putri, dan Bayu M. Noor Arasy yang telah memberikan kritik mau- pun umpan balik yang bermanfaat dalam proses penulisan hasil riset ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams-Prassl, A., & Adams-Prassl, J. (2020). Systemic unfairness, access to justice and futility: A framework. Oxford Journal of Legal Studies , 40 (3), 561—590, https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa017
Avram, S. (2022). Unstable jobs and time out of work: evidence from the UK. Socio- Economic Review , 20 (3) 1151—1171. https://doi.org/10.1093/ser/mwac013 Barratt, T., Goods, C., & Veen, K. (2020). ‘I’m my own boss…’: Active intermediation and ‘entrepreneurial’ worker agency in the Australian gig-economy. Environment and Planning A: Economy and Space , 52 (8), 1643—1661.
https://doi.org/10.1177/0308518X20914346 Boskamp, E. (2022, September 28). 25 Gamification Statistics . Zippia. https://www.zippia.com/advice/gamification -statistics/ Bryman, A. (2014). Social research methods (4th edition) . Oxford University Press.
Burawoy, M. (1979). Manufacturing consent: Changes in the labour process under
monopoly capitalism . The University of Chicago Press. Cameron, L. D. (2021a). “Making out” while driving: Relational and efficiency games in the gig economy. Organization Science , 33 (1),
231—252. https://doi.org/10.1287/orsc.2021.1547 Cameron, L. D., & Rahman, H. (2021b). Expanding the locus of resistance:
Understanding the co-constitution of control and resistance in the gig economy.
Organization Science , 33 (1), 38—58. https://doi.org/10.1287/orsc.2021.1557 Cameron, L. D., Thomason, B., & Conzon, V. M. (2021c). Risky business: Gig workers and the navigation of ideal worker expectations during the COVID-19 pandemic. Journal of Applied Psychology , 106 (12), 1821—1833. https://doi.org/10.1037/apl0000993 Colley, J. (2022, June 7). Gig economy: ride- hailing and takeaway firms may not survive the cost of living crisis . The Conversation. https://theconversation.com/gig-economy- ride-hailing-and-takeaway-firms-may-not- survive-the-cost-of-living-crisis-184581
Colling, T. (2003). Managing without unions: The sources and limitations of individualism. In P. Edwards ( Ed .) Industrial Relations: Theory and Practice (368—391). Blackwell Publishing. De Oliveira, R. C. (2021). Gamification and uberized work in application companies. Revista de Administração de Empresas (Journal of Business Management) , 61 (4), 1—10. https://doi.org/10.1590/S0034- 759020210407x De Ruyter, A., & Rachmawati, R. (2020). Understanding the working conditions of gig workers and decent work: Evidence from Indonesia’s online ojek riders. Sozialpolitik ,
2 (2.4), 1—16. http://doi.org/10.18753/2297- 8224-159 Fathikhah, R. A., & Sidik, A. N. (2020).
Informalisasi kerja di era platformisasi: Kesejahteraan yang samar dan terbatasnya kebijakan ketenagakerjaan. In A. M. Pratiwi ( Ed .), Ekonomi Informal di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan (189—210). Trade Union Rights Centre.
Ferrer-Conill, R. (2018). Playbour and the gamification of work: Empowerment, exploitation and fun as labour dynamics. In P. Bilić, J. Primorac, B. Valtýsson ( Eds. ), Technologies of Labour and the Politics of
Contradiction (193—210). Palgrave Macmillan. Ford, M., & Honan, V. (2019). The limits of mutual aid: Emerging forms of collectivity among app-based transport workers in Indonesia. Journal of Industrial Relations ,
61 (4), 528—548. https://doi.org/10.1177/0022185619839428 Gandini, A. (2019). Labour process theory and the gig economy. Human Relations , 72 (6), 1039—1056.
https://doi.org/10.1177/0018726718790002
Gaskell, A. (2022, May 16). How Gig Workers Strive To Exert Some Control Over Their Work . Forbes. https://www.forbes.com/sites/adigaskell/202 2/05/16/how-gig-workers-strive-to-exert- some-control-over-their-work Gerdenitsch, C., Sellitsch, D., Besser, M., Burger,
S., Stegmann, C., Tscheligi, M., & Kriglstein, S. (2020). Work gamification: Effects on enjoyment, productivity and the role of leadership. Electronic Commerce Research and Applications , 43 , 1—11. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2020.100994 Glynos, J. (2008). Ideological fantasy at work. Journal of Political Ideologies , 13 (3), 275— 296. https://doi.org/10.1080/13569310802376961 Grab. (2021, June 25). Kode etik mitra . https://www.grab.com/id/kodeetik/ Guest, D. (2008). Worker well-being. In P. Blyton, N. Bacon, J. Fiorito, E. Heery ( Eds .) The SAGE Handbook of Industrial Relations (529—547). SAGE Publications. Gumiwang, R. (2018, November 16). Go-Jek sambut pengemudi Grab yang membuat dua akun . Tirto. https://tirto.id/go-jek-sambut- pengemudi-grab-yang-membuat-dua-akun- dabl Hao, K., & Freischlad, N. (2022, April 21). The gig workers fighting back against the algorithms . MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/2022/04 /21/1050381/the-gig-workers-fighting-back- against-the-algorithms/
Izzati, F. F., Larasati, R. S., Laksana, B. K. C.,
Apinino, R., & Azali, K. (2021). Pekerja industri kreatif Indonesia: Flexploitation, kerentanan dan sulitnya berserikat .
SINDIKASI & FNV Mondiaal.
Izzati, N. R., & Sesunan, M. M. G. (2022).
‘Misclassified partnership’ and the impact of legal loophole on workers. Bestuur , 10 (1),
57—67.
https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.62066 Kim, T. W. (2018). Gamification of labour and the charge of exploitation. Journal of Business Ethics , 152 (1), 27—39. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3304-6 Koonse, T., Herrera, L., Waheed, S., Shadduck- Hernández, J., Gonzalez-Vasquez, A. L., & Flowers, K. (2021). More than a gig? Ride- hailing in Los Angeles county. In B. Dolber, M. Rodino-Colocino, C. Kumanyika, T. Wolfson ( Eds .) The Gig Economy: Workers and Media in the Age of Convergence (34— 46). Routledge. Kost, D., Fieseler, C., & Wong, S. I. (2019). Boundaryless careers in the gig economy: An oxymoron? Human Resource Management Journal , 30 (1), 100—113. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12265 Maffie, M. D. (2020). Are we ‘sharing’ or ‘gig‐ing’? A classification system for online platforms. Industrial Relations Journal , 51 (6), 536—555. https://doi.org/10.1111/irj.12312 Meiwanda, G. (2018). Konsensus Antara Pemerintah, Perusahaan, dan Pekerja Dalam Masalah Ketenagakerjaan. Jurnal Kebijakan Publik , 9 (1), 53—60. Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. Journal Publicuho, 4(1), 19.
Merkel, J. (2018). ‘Freelance isn’t free.’ Co- working as a critical urban practice to cope with informality in creative labour markets. Urban Studies , 56 (3), 526—547. https://doi.org/10.1177/0042098018782374 Miklós, A. (2019). Exploiting injustice in mutually beneficial market exchange: The case of sweatshop labour. Journal of Business Ethics , 156 (1),
59—69. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3574-7 Muhammad, D. Y., Roospita, R. A., & Nugraheni,
N. A. (2021). Mitos kemitraan dan konstruksi normalitas kerja gig: Kajian operasi kekuasaan hegemonik. In Y. T. Keban, A. Hernawan, A. Novianto ( Eds .), Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia (157—173). IGPA Press. Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th edition) . Pearson. Novianto, A. (2022). Mengurai persoalan tarif murah bagi pengemudi online di Indonesia: Dari tarif layanan antar penumpang, barang, dan makanan. Insight , 3 (1), 1—26.
Permana, M. Y. (2022, October 6). Trapped in the gig economy: What is the exit strategy? Lessons learned from Jakarta . LSE Southeast Asia Blog. https://blogs.lse.ac.uk/ seac/2022/10/06/trapped-in-the-gig- economy-what-is-the-exit-strategy-lessons- learned-from-jakarta/ Rachmawati, R., Safitri., Zakia, L., Lupita, L., & De Ruyter, A. (2021). Urban gig workers in Indonesia during COVID-19: The experience of online ‘ojek’ drivers. Work Organisation, Labour & Globalisation ,
15 (1), 31—45. https://doi.org/10.13169/workorgalaboglob.1 5.1.0031 Ro, C. (2022, March 9). Why gig work is so hard to regulate . BBC. https://www.bbc.com/ worklife/article/20220308-why-gig-work-is- so-hard-to-regulate
Van Evera, S. (1997). Guide to methods for students of political science . Cornell University Press.
Wicaksono, D. A. (2020). Gamifikasi sistem kerja dan siasat pengemudi Gojek. Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (2), 132—144. Wood, A. J., & Lehdonvirta, V. (2021). Antagonism beyond employment: how the ‘subordinated agency’ of labour platforms generates conflict in the remote gig economy. Socio-Economic Review , 19 (4), 1369—1396. https://doi.org/10.1093/ser/mwab016 Woodcock, J., & Johnson, M. R. (2018). Gamification: What it is, and how to fight it. The Sociological Review , 66 (3), 542—558. https://doi.org/10.1177/0038026117728620 Zulfiyan, A. (2020). Legal protection for women drivers in the gig economy: evidence from Tulungagung, East Java. Brawijaya Law Journal , 7 (2), 213—224. https://doi.org/10. 21776/ub.blj.2020.007.02.05