## PEMODELAN PROSES BISNIS DAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN
* Hidayat Heru Sutrisno 1 , Soleh Ardiansyah 2 , Yuyun Tri Wiranti 3 1,2,3 Sistem Informasi, Matematika dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Kalimantan Jl. Soekarno Hatta No.KM 15, Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76127 Email: *10161041@student.itk.ac.id, ardiansyah.soleh@lecturer.itk.ac.id, yuyun@lecturer.itk.ac.id
ABSTRAK- Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPPDRD)  Kota  Balikpapan  merupakan  salah  satu instansi  pemerintahan  yang  bertugas  di  bidang  pengelolaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  Kota  Balikpapan. BPPDRD  Kota  Balikpapan  bertujuan  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah, meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah, mewujudkan aparatur yang berkompeten serta mewujudkan pelayanan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  prima.  Perubahan  Dinas  Pendapatan  Daerah  menjadi  BPPDRD pada  tahun  2017  menyebabkan  perubahan  kegiatan  yang  belum  terdokumentasi  menjadi  SOP.  Berdasarkan  hal tersebut dilakukan pemodelan proses bisnis dengan menggunakan pendekatan Business process management (BPM) dengan notasi Business Process Modeling and Notation (BPMN) dan penyusunan SOP dengan menggunakan notasi flowchart. Dari  penelitian  yang  dilakukan,  dihasilkan  20  model  proses  bisnis to-be yang  telah  diperbaiki menggunakan value added analysis dari 20 proses bisnis as-is , serta dihasilkan 20 SOP yang telah disusun dari 20 proses bisnis to-be.
Kata kunci : BPPDRD, proses bisnis, SOP

## 1. PENDAHULUAN
Proses  bisnis  merupakan  suatu  aktivitas  yang saling  terkait  pada  suatu  organisasi  untuk  mencapai tujuan  bisnis  organisasi  tersebut  [1].  Adanya  proses bisnis yang baik pada tiap organisasi dapat membuat jalannya  informasi  berjalan  dengan  cepat  sehingga membantu  dalam  pengambilan  keputusan  dengan tepat  bagi  organisasi  tersebut.  Proses  bisnis  tidak hanya  dapat  digunakan  untuk  organisasi profit saja, namun  dapat  digunakan  pada  organisasi non  profit [2]. Organisasi non profit seperti instansi pemerintah memerlukan  proses  bisnis  dalam  kegiatannya,  hal tersebut didukung dengan adanya  Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (Permenpan  RB)  Nomor  19  Tahun  2018 tentang  Penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  Instansi Pemerintah.
Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah (BPPDRD)  Kota  Balikpapan. BPPDRD  merupakan salah  satu  instansi  pemerintah  yang  bertugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pengelola  pajak  daerah dan retribusi  daerah di Kota Balikpapan  [3].  Sebelum  bernama  BPPDRD,  Pada tahun  2015  instansi  pengelolaan  pajak  daerah  kota Balikpapan  masih  bernama  Dinas  Pendapatan Daerah  (Dispenda),  yang  kemudian  berubah  pada tahun  2017  menjadi  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  (BPPDRD).  BPPDRD  saat  ini mempunyai  26  kegiatan  yang  teah  berubah  saat masih  bernama  Dispenda  yaitu  sekitar  34  kegiatan. Perubahan  tersebut  tentunya  dapat  mempengaruhi proses  layanan  pada  BPPDRD  saat  ini.  BPPDRD saat  ini  belum  mendokumentasikan  kegiatannya  ke dalam  model  proses  bisnis  dan  belum  dilakukan penyusunan  SOP  yang  sesuai  dengan  aturan
Permenpan  RB  Nomor  35  Tahun  2012.  Berdasarkan permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  untuk melakukan  pemodelan  proses  bisnis  serta  melakukan penyusunan SOP pada BPPDRD Kota Balikpapan.
Dalam  melakukan  Pemodelan  proses  bisnis, terdapat  beberapa  pendekatan  yang  dapat  digunakan diantaranya  adalah business  process  management (BPM), business  process  reengeneering (BPR), bussiness  process  improvement (BPI).  Berdasarkan penelitian tentang pembuatan proses bisnis menggunakan  ketiga  pendekatan  tersebut,  didapatkan hasil  dan  perbedaan  fungsi  dari  masing-masing pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani yang menggunakan pendekatan BPM, dalam penelitian tersebut belum terdapat dokumentasi proses bisnis pada beberapa bidang yang ada pada Perguruan Tinggi  xyz,  sehingga  harus  dilakukan  pemodelan proses bisnis [5] [6]. Hal ini sesuai dengan fungsi dari BPM  yaitu  memodelkan  proses  bisnis  dengan  tujuan mendefinisikan  langkah-langkah  yang  harus  diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pendekatan  lainnya  adalah  pendekatan  BPR  seperti penelitian  Harjanto  &  Setiyowati,  dalam  kasus tersebut  proses  kerja  masih  dilakukan  secara  manual, proses  kerja  antar  bagian  belum  terkoordinasi  dengan baik.  Setelah  dilakukan  pendekatan  BPR  didapatkan hasil  proses  kerja  telah  terotomasi  dan  terkoordinasi dengan  baik.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  fungsi  BPR yaitu  merancang  ulang  dari  proses  bisnis  yang  sudah ada agar menghasilkan perbaikan kinerja dalam proses bisnis  [7].  Pendekatan  lainnya  adalah  BPI  seperti penelitian  Helmy  dan  kawan-kawan,  dalam  kasus tersebut  proses  bisnis  yang  ada  masih  kurang  jelas dalam  pemanfaatannya,  maka  dilakukan  pendekatan BPI untuk memperbaiki proses bisnis tersebut [8]. Hal tersebut  sesuai  dengan  fungsi  BPI  menyederhanakan
dan  merampingkan  proses  bisnis  yang  kurang  jelas menjadi proses bisnis yang sesuai dengan fungsinya, sehingga  tujuan  organisasi  dapat  tercapai.  Hal  ini sangat  cocok  digunakan  pada  organisasi  yang  ingin memperbarui proses bisnis  yang telah dimiliki. Dari ketiga  pendekatan  tersebut,  terdapat  pendekatan yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada  yaitu pendekatan business  process  management (BPM), karena  belum  terdapat  dokumentasi  proses  bisnis. Sehingga pada penelitian ini menggunakan pendekatan  BPM.  Dalam  melakukan  pemodelan proses  bisnisnotasi  yang  digunakan  menggunakan business  process  modelling  notation (BPMN),  hal ini  sesuai  dengan  Permenpan  RB  Nomor  19  Tahun 2018  tentang  Pedoman  Penataan  Tatalakasana (proses bisnis). Setelah dilakukan pemodelan bisnis, dilakukan penyusunan SOP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (Permenpan  RB)  Nomor  35  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dengan menggunakan  format  yang  telah  ditetapkan  yaitu notasi basic flowchat [4]. Dengan  dilakukannya  pemodelan  proses bisnis  dan  penyusunan  SOP  ini  diharapkan  dapat mengoptimalkan  kematangan  proses  bisnis  pada BPPDRD,  agar  layanan  kinerja  dan  operasional dapat ditingkatkan dengan maksimal.

## 2. ISI PENELITIAN
Bab  ini  menjelaskan  tata  cara  dan  hasil  yang didapat  berdasarkan  metode  penelitian  yang  telah ditentukan dan digunakan dalam melakukan pemodelan  proses  bisnis  dan  penyusunan  SOP pada BPPDRD Kota Balikpapan.

## 2.1 Metode Penelitian
Metode  Penelitian  terdiri  dari  langkah-langkah yang  dilakukan  selama  proses  penelitian  yaitu identifikasi  masalah  yang  menghasilkan  rumusan permasalahan dan latar belakang penelitian, kemudian  dilakukan  studi  literatur  yang  bertujuan untuk  memperkuat  data  penelitian,  kemudian dilanjutkan  memodelkan  proses  bisnis  dengan menggunakan pendekatan business process management (BPM)  yaitu process  identification yang  menghasilkan process  architecture atau pemetaan  proses  bisnis,  kemudian  dilanjutkan process  discovery  y ang  menghasilkan as-is process model, kemudian  dilanjutkan process  analysis  y ang menghasilkan Insight on Weakness and their Impact , kemudian  dilanjutkan process  redesign yang menghasilkan to-be process  model ,  kemudian dilakukan  penyusunan  SOP  yang  menghasilkan SOP,  serta  Penarikan  kesimpulan  dan  saran  seperti pada Gambar 1.
A. Identifikasi Masalah Tahap  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  rumusan permasalahan dan latar belakang pengerjaan
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
penelitian,  sehingga  didapatkan  penjelasan  yang lebih rinci mengenai penelitian ini, serta mendapatkan  pemahaman  terkait  dengan  proses perencanaan  strategi  pengerjaan  secara  lebih menyeluruh.
B. Studi Literatur Tahap  ini  dilakukan  dengan  mengidentifikasi dan  mempelajari  mengenai  teori-teori  yang  didapat dari  macam-macam  sumber  seperti  buku,  tesis, jurnal, peraturan terkait penelitian, kebijakan tertulis dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi Literatur digunakan  untuk  memperkuat  data  dan  pernyataan terkait  topik  penelitian,  serta  sebagai  referensi  agar data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. C. Process Identification
Pada  tahap  ini  dilakukan  identifikasi  terhadap tujuan,  sasaran,  program  dan  daftar  kegiatan  dari BPPDRD  Kota  Balikpapan  yang  bersumber  pada Dokumen Rencana Jangka Panjang (Renja). Setelah itu  dirancang  menjadi  sebuah process  architecture atau  peta  proses  bisnis  yang  didalamnnya  terdapat proses  utama dan  dijabarkan  menjadi  proses  bisnis dan entitas yang terlibat.
D. Process Discovery
Pada tahap ini dilakukan pemodelan proses bisnis as-is dengan notasi BPMN. Pemodelan proses bisnis as-is ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  visualisasi dari proses bisnis yang terjadi di BPPDRD saat ini. E. Process Analysis
Pada  tahap  ini  dilakukan  proses  analisis kesesuaian  untuk  mendapatkan  perbedaan  yang terdapat  diantara  proses  bisnis as-is yang  telah dibuat  dengan  standar  yang  mengatur  yaitu berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016. Pada tahap ini peneliti menggunakan  teknik  kualitaif  yaitu value-added analysi s, value-added analysi s  merupakan  teknik yang  bertujuan  mengidentifikasi  langkah-langkah yang  tidak  perlu  dalam  suatu  proses  dalam  rangka menghilangkannya. Value-added analysi s diklasifikasikan menjadi 3 tahap  yaitu Value-adding (VA)  yaitu  langkah  ini  menghasilkan  kepuasan pelanggan,  kemudian Business  value-adding (BVA) yaitu langkah ini berguna agar bisnis berjalan lancar dan Non-value adding (NVA) yaitu langkah ini tidak masuk dalam dua kategori sebelumnya yaitu VA dan BVA.  Setelah  dilakukan  analisis  maka  didapatkan daftar  perbedaan  yang  dibutuhkan  untuk  pembuatan strategi  penyesuaian  dalam  penelitian  ini  dalam bentuk proses model to-be . F. Process Redesign
Pada  tahap  ini  dibuat  rekomendasi  dengan memodelkan  proses  bisnis to-be .  Pemodelan  proses bisnis to-be dilakukan  berdasarkan  hasil  yang didapat dari analisis pada process analysis .
G. Penyusunan SOP Setelah  didapatkan  pemodelan  proses  bisnis to- be maka langkah selanjutnya dilanjutkan
penyusunan  SOP  dari  proses  bisnis  yang  telah dimodelkan dengan menggunakan template SOP yang telah  dilakukan  penyesuaian  dengan  Permenpan  RB Nomor 35 Tahun 2012.
H. Kesimpulan dan Saran
Tahap  ini  berisi  penarikan  kesimpulan  dan  saran dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan.  Pada  tahap  ini menghasilkan jawaban dari tujuan yang ingin dicapai, serta  menghasilkan  kritik  atau  masukan  bagi  peneliti atau  objek  penelitian  yang  berguna  di  masa mendatang.

## 2.2 Hasil dan Pembahasan
A. Process Identification
Pada  tahap  ini  telah  dilakukan  pemetaan  proses bisnis yang didapatkan proses utama secara keseluruhan  pada  BPPDRD  Kota  Balikpapan.  Proses utama  didapatkan  dengan  melakukan  wawancara  dan telaah dokumen BPPDRD Kota Balikpapan. Wawancara  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara kepada  Kasubag  Umum,  Kasubag  Program,  Kepala Bidang  Perencanaan  dan  pengendalian  Operasional,
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kasubbidang Pengembangan Potensi
dan Kasubbidang  Pengendalian  Operasional  yang  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Wawancara dengan pihak BPPDRD
Kota Balikpapan No Peran Hasil Wawancara 1. Kepala Sub Bagian Umum 1. Proses secara keseluruhan pada BPPDRD. 2. Permasalahan yang terdapat pada BPPDRD. 2. Kepala Bagian P2O 1. Proses bisnis pada BPPDRD 3. Kepala Sub Bagian Bidang Pengem bangan Potensi 1.  Daftar Peraturan tentang alur kerja BPPDRD 2. Alur Proses Pembayaran wajib pajak 3. Kepala Subbagi an Pengend alian Operasio nal 1. Identifikasi Perbedaan program kerja dari Dispenda menjadi BPPDRD 4. Kepala Sub Bagian Program 1. Daftar Program Kerja Dispenda dan BPPDRD Setelah dilakukan wawancara kemudian dilakukan  telaah  dokumen-dokumen  seperti  Rencana Strategis  BPPDRD,  Rencana  Kerja  BPPDRD,  Perda Nomor 2 Tahun 2016, Perwali Nomor 43 Tahun 2016, Dokumen  Program  Kerja  Tahun  2020.  Permenpan
Nomor  19  Tahun  2018,  Permenpan  Nomor  35 Tahun  2012  serta  daftar  Program  Kerja  BPPDRD. Hasil  yang  dari  telaah  dokumen  menghasilkan proses utama, seperti pada Gambar 2 menggambarkan  pemetaan  proses  utama  pada BPPDRD  Kota  Balikpapan.  Proses  utama  yang didapat berjumlah 20 proses yaitu :
1. Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak
2. Penyelenggaraan  kegiatan  pendataan  Wajib Pajak
3. Pelaporan SPTPD dan Pembayaran
4. Pelayanan Perporasi
5. Prosedur  Pengujian  Data  Monitoring  dan Penungguan
6. Pelaporan SOPD Pemanfaatan Air Tanah
7. Pelaporan SOPD Reklame
8. Prosedur  Penerbitan  Ketetapan  Reklame  dan Penerbitan Ketetapan Pemanfaatan Air Tanah
9. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak
10. Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Daerah  melalui Bendaharawan Penerima
11. Pelayanan angsuran dan Penundaan
Pembayaran
12. Pengurangan,  Keringanan  dan  Pembebasan Pajak Daerah
13. Pembukuan Piutang,Tunggakan Pajak Daerah
14. Pembukuan Pajak Daerah
15. Prosedur Validasi BPHTB
16. Prosedur  Pelayanan  Permohonan  Data  Baru PBB-P2
17. Pelayanan Pembetulan data PBB-P2
18. Pelayanan Pembatalan data PBB-P2
19. Penetapan secara Jabatan
20. Sistem Pelayanan Pajak Daerah.

## B. Process Discovery
Pada  tahap  ini dilakukan  pemodelan  proses bisnis  sesuai  dengan  keadaan  saat  ini  ( as-is )  pada BPPDRD  Kota  Balikpapan,  yang  didalamnya  berisi daftar aktivitas proses bisnis, alur dari proses bisnis, entitas  yang  terlibat  hingga  keterkaitan  entitas dengan  aktivitas  proses  bisnis.  Berikut  alur  dari pembuatan  proses  bisnis as-is, dengan  mengambil salah  satu  contoh  proses  bisnis  yang  ada  pada BPPDRD Kota Balikpapan yaitu proses Pendaftaran Wajib Pajak.
1) Mengidentifikasi Batasan Proses Pada  tahap  ini  dilakukan  identifikasi  batasan proses  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  ruang lingkup  dari  sebuah  proses  bisnis.  Gambar  3 menggambarkan  penentukan start  event dan end event serta  penamaan  proses  bisnis.  Pada  contoh proses  Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak,  proses diawali  dengan  aktivitas  pemohon  mendaftar permohonan  Wajib  Pajak  dan  berakhir  ketika pemohon menerima kartu NPWD dan SK Pengukuhan Wajib Pajak.
2) Mengidentifikasi Aktivitas
Pada  tahap  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi aktivitas  utama  dari  sebuah  proses  bisnis,  sehingga dapat memberikan gambaran terhadap BPPDRD Kota Balikpapan  terhadap  proses  yang  dilakukan.  Pada contoh  proses  Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak terdapat  aktivitas-aktivitas  yang  saling  berhubungan dan  berurutan,  maka  dari  itu  ditambahkan  beberapa activity untuk  membentuk  sebuah  proses  secara keseluruhan,  seperti  pada  Gambar  2  menggambarkan proses  Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak,  yang mempunyai  beberapa  aktifitas  yang  dicontohkan  dari keseluruhan aktifitas.
3) Mengidentifikasi Sumber Daya dan Handouvers
Pada tahap ini menentukan peran yang bertanggung  jawab  pada  setiap  aktivitas  dan event . Peran  bisa  digambarkan  berupa pool , swimlane ,  dan milestone .  Pada  Gambar  3  Menggambarkan  peran yang  terlibat  dalam  proses  Pelayanan  Pendaftaran Wajib Pajak, beberapa peran tersebut seperti Pemohon dan  Petugas Pendaftaran.  Maka dari itu  ditambahkan swimlane sesuai peran dan aktivitas terkait.
4) Mengidentifikasi Aliran Kontrol
Pada  tahap  ini  bertujuan  untuk  menentukan percabangan  yang  diperlukan  untuk  pengambilan keputusan.  Percabangan  digunakan  saat  terdapat pertanyaan  kapan  dan  mengapa  sebuah  aktivitas dieksekusi. Pada contoh proses Pelayanan Pendaftaran Wajib  Pajak,  terdapat  aktivitas  yang  memerlukan pengambilan  keputusan,  saat  petugas  pendaftaran memeriksa  kelengkapan  berkas  pemohon,  dimana terdapat  pengambilan  keputusan  terkait  kelengkapan berkas  sehingga  ditambahkan  percabangan  berupa XOR gateway yang berfungsi memilih salah satu dari
Gambar 2. Identifikasi Aktivitas
Gambar 3. Identifikasi Sumber Daya dan Handouvers
aktivitas  yang  berjalan  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
5) Mengidentifikasi Elemen Tambahan Pada  tahap  ini  proses  dapat  ditambahkan  objek data dengan menentukan atribut. Atribut merupakan hal  yang  berkaitan  dengan  aktivitas,  bisa  berupa dokumen  maupun  database.  Pada  contoh  proses Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak  menghasilkan dokumen Kartu NPWD dan BAP serta denah lokasi. Maka  dari  itu  ditambahkan  objek  data  berupa Dokumen  Kartu  NPWD  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
Pada  proses  Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak telah  dilakukan  pemodelan  proses  bisnis as-is berjumlah  13  aktivitas.  Berikut  alur  proses Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak:
a) Pemohon Mendaftar  Permohonan Wajib Pajak
b) Petugas  Pendaftaran  Menerima  dan  memeriksa kelengkapan  berkas  permohonan  wajib  pajak, jika  berkas  lengkap  maka  langkah  selanjutnya diperiksa oleh Kasubbid Pendaftaran, jika berkas tidak  lengkap  maka  dikembalikan  ke  pemohon untuk melengkapi berkasnya
c) Kasubbid  Pendaftaran  menerima  dan  memeriksa kelengkapan  berkas  permohonan  wajib  pajak, jika  disetujui  maka  dilakukan  peninjauan  lokasi oleh Petugas Dinas Lapangan, jika tidak disetujui maka dikembalikan ke petugas pendaftaran.
d) Petugas  Dinas  Lapangan  Melakukan  Peninjauan Lokasi yang menghasilkan BAP dan denah lokasi objek pajak.
e) Kasubbid  Pendaftaran  memeriksa  BAP  dan Denah Lokasi, jika disetujui diberikan ke Petugas
Penerbit  NPWPD  untuk  dilakukan  penginputan data,  jika  tidak  disetujui  dikembalikan  ke pemohon untuk melengkapi berkasnya.
f) Petugas  Penerbit  NPWPD  Menginput  data  dan Mencetak  kartu  NPWD  serta  SK  Pengukuhan Wajib  Pajak  yang  menghasilkan  Kartu  NPWPD serta SK Pengukuhan Wajib Pajak.
g) Kasubbid  Pendaftaran  Memeriksa  kartu  NPWPD dan  SK  Pengukuhan  Wajib  Pajak,  jika  disetujui diberikan kepada Kabid Pendataan dan Pendaftaran  untuk  dilakukan  pemeriksaan,  jika tidak  disetujui  diberikan  kepada  Petugas  Penerbit NPWPD  untuk  dilakukan  penginputan  data kembali.
h) Kabid  Pendataan  dan  Pendaftaran  memeriksa Kartu  NPWPD  dan  SK  Pengukuhan  Wajib  Pajak, jika  disetujui  diberikan  kepada  Kepala  Badan untuk ditandatangani, jika tidak disetujui  diberikan kepada Kasubbid Pendaftaran untuk dilakukan
pemeriksaan kembali.
i) Kepala  Badan  Menandatangani  SK  Pengukuhan Wajib Pajak.
j) Kabid  Pendataan  dan  Pendaftaran  menerima  SK Pengukuhan Wajib Pajak.
k) Kasubbid Pendaftaran Menyerahkan Kartu NPWPD  dan  SK  Pengukuhan  Wajib  Pajak kepada Petugas pendaftaran.
l) Petugas  Pendaftaran  Mendokumentasikan  Berkas
Pendaftaran. m) Pemohon  Menerima  Kartu  NPWPD  dan  SK
Pengukuhan Wajib Pajak
Hasil  yang  didapatkan  dari  pemodelan    proses bisnis as-is di  BPPDRD  Kota  Balikpapan  ialah telah  dimodelkan  20  model  proses  bisnis as-is yang  sesuai  dengan  tujuan,  sasaran  serta  kegiatan yang ada pada BPPDRD Kota Balikpapan.

## C. Process Analysis
Pada  tahap  ini  dilakukan  analisis  terhadap  proses as-is pada  BPPDRD  Kota  Balikpapan  jika  terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan perbaikan pada tahap redesign .  Pada  tahap  ini  menggunakan  analisis kualitatif value-added  analysis .  Analisis  ini  bertujuan untuk mengidentifikasi tiap langkah pada suatu proses, jika terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan penghapusan  langkah  proses  yang  tidak  perlu.  Pada contoh  Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak  telah didapatkan  proses  bisnis as-is yang  terdiri  dari  13 aktivitas, kemudian dilakukan analisis dan didapatkan 3 aktivitas yang masuk dalam kategori business value- adding (BVA),  8  aktivitas  masuk  dalam  kategori value-adding (VA) dan 2 aktivitas  yang masuk dalam kategori non-value  adding (NVA).  Setelah  itu aktivitas  yang  berstatus  NVA  dihapus,  sehingga jumlah  aktivitas  setelah  di  analisis  berjumlah  11 aktivitas seperti pada Tabel 2.
Gambar 4. Identifikasi Aliran Kontrol
Gambar 5. Identifikasi Elemen Tambahan
Tabel 2. Hasil Analisis Proses as-is Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak No Langkah Entitas Klasifikasi Keterangan 1 Mendaftar Permohona n Wajib Pajak
Pemoh on VA - 2 Menerima
dan memeriksa kelengkapa n berkas permohona n wajib pajak Petuga s Pendaft aran VA - 3 Menerima
dan memeriksa kelengkapa n berkas permohona n wajib pajak Kasubi d Pendaft aran
VA - 4 Melakukan Peninjauan Lokasi Petuga s  Dinas Lapang an BVA -
5 Memeriksa BAP dan Denah Lokasi Kasubi d Pendaft aran VA - 6 Menginput data dan Mencetak kartu NPWD serta SK Pengukuha n Wajib Pajak Petuga s Penerbi t NPWP D BVA - 7 Memeriksa Kartu NPWPD dan SK Pengukuha n Wajib Pajak Kasubi d Pendaft aran NVA Aktivitas  ini dihilangkan, karena aktivitas tersebut memakan waktu dan cukup dilakukan oleh Kabid pendataan dan pendaftaran 8 Memeriksa Kartu NPWPD dan SK Pengukuha n Wajib Pajak Kabid Pendat aan dan Pendda ftaran VA - 9
Menandata ngani SK Pengukuha n Wajib Kepala BPPD RD BVA -
Pajak
10 Menerima SK Pengukuha n Wajib Pajak Kabid Pendat aan dan Pendda ftaran NVA Aktivitas Menerima SK Pengukuhan Wajib  Pajak tidak memberikan nilai tambah 11 Menyerahk an Kartu NPWPD dan SK
Pengukuha n Wajib Pajak kepada petugas pendaftaran Kasubi d Pendaft aran
VA - 12 Mendokum entasikan Berkas Pendaftaran Petuga s Pendaft aran
VA -
13 Menerima
Kartu
NPWPD dan SK Pengukuha n Wajib Pajak Pemoh on VA -

## D. Process Redesign
Pada  tahap  ini  dilakukan  perbaikan  proses  bisnis as-is dengan  menghilangkan  aktivitas  yang  dianggap tidak  perlu  atau  berstatus non-value  adding (NVA) menjadi  proses  bisnis to-be .  Hasil  yang  didapatkan yaitu  dari  20 proses  bisnis as-is yang telah dianalisis, terdapat  15  proses  bisnis as-is yang  harus  dilakukan perbaikan  karena  terdapat  aktivitas  yang  berstatus NVA.  Aktivitas  yang  berstatus  NVA  berjumlah  26 aktivitas  dari  15  proses  bisnis as-is .  Aktivitas  yang berstatus  NVA  tersebut  pada  tahap  ini  dilakukan perbaikan  dengan  menghapus  aktivitas  yang  berstatus NVA. Hasil lainnya terdapat 5 proses bisnis as-is yang tidak  dilakukan  perbaikan  dikarenakan  tidak  terdapat aktivitas yang berstatus NVA. Berikut alur pemodelan proses bisnis to-be pada proses Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak sebagai contoh.
Pada  proses  Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak terdapat  perbaikan  aktivitas  yang  sebelumnya  pada proses  bisnis as-is berjumlah  13  aktivitas.  Setelah dilakukan  analisis  terdapat  2  aktivitas  yang  dianggap tidak  perlu atau mempunyai  satatus non-value  adding (NVA), yaitu aktivitas Memeriksa Kartu NPWPD dan SK  Pengukuhan  Wajib  Pajak  serta  Menerima  SK Pengukuhan  Wajib  Pajak.  Maka  kedua  aktivitas tersebut  pada  tahap  ini  dihilangkan,  sehingga didapatkan  proses  bisnis to-be yang  berjumlah  11 aktivitas , yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  7,  berikut alur prosesnya:
a) Pemohon Mendaftar  Permohonan Wajib Pajak
b) Petugas  Pendaftaran  Menerima  dan  memeriksa kelengkapan  berkas  permohonan  wajib  pajak,  jika
berkas  lengkap  maka  langkah  selanjutnya diperiksa oleh Kasubbid Pendaftaran, jika berkas tidak  lengkap  maka  dikembalikan  ke  pemohon untuk melengkapi berkasnya
c) Kasubbid  Pendaftaran  menerima  dan  memeriksa kelengkapan  berkas  permohonan  wajib  pajak, jika  disetujui  maka  dilakukan  peninjauan  lokasi oleh Petugas Dinas Lapangan, jika tidak disetujui maka dikembalikan ke petugas pendaftaran.
d) Petugas  Dinas  Lapangan  Melakukan  Peninjauan Lokasi yang menghasilkan BAP dan denah lokasi objek pajak.
e) Kasubbid  Pendaftaran  memeriksa  BAP  dan Denah Lokasi, jika disetujui diberikan ke Petugas Penerbit  NPWPD  untuk  dilakukan  penginputan data,  jika  tidak  disetujui  dikembalikan  ke pemohon untuk melengkapi berkasnya.
f) Petugas  Penerbit  NPWPD  Menginput  data  dan Mencetak  kartu  NPWD  serta  SK  Pengukuhan Wajib  Pajak  yang  menghasilkan  Kartu  NPWPD serta SK Pengukuhan Wajib Pajak.
g) Kabid  Pendataan  dan  Pendaftaran  memeriksa Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan Wajib Pajak, jika  disetujui  diberikan  kepada  Kepala  Badan untuk  ditandatangani, jika  tidak disetujui diberikan  kepada  Kasubbid  Pendaftaran  untuk dilakukan pemeriksaan kembali.
h) Kepala  Badan  Menandatangani  SK  Pengukuhan Wajib Pajak.
i) Kasubbid Pendaftaran Menyerahkan Kartu NPWPD  dan  SK  Pengukuhan  Wajib  Pajak kepada Petugas pendaftaran.
j) Petugas Pendaftaran Mendokumentasikan Berkas Pendaftaran.
k) Pemohon  Menerima  Kartu  NPWPD  dan  SK Pengukuhan Wajib Pajak.
E. Penyusunan SOP
Setelah  didapatkan  proses  bisnis to-be pada proses Redesign , pada tahap ini dilakukan penyusunan SOP dengan merujuk pada proses bisnis to-be yang  telah  dimodelkan  dengan  mengacu  pada Permenpan  RB  No.  35  Tahun  2012  tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Pada Gambar 8 menjelaskan salah satu contoh dari SOP yang dibuat yaitu  proses  Pelayanan  Pendaftaran  Wajib  Pajak menghasilkan  proses  yang  lebih  detail  dari pemodelan  proses  bisnis.  Terdapat  tambahan penjelasan  seperti  kelengkapan,  lama  waktu  dan output  yang  dihasilkan.  Berikut  alur  proses  pada Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak.
a) Wajib Pajak baik perorangan atau undangan WP hasil  pendataan  wajib    mendaftarkan  objek pajaknya  dengan  mengisi  formulir  permohonan/ Surat Pemberitahuan Objek pajak (SPOPD) yang diisi  dengan  benar,  jelas,  lengkap,  ditanda tangani  serta  dilampiri  fotocopy  dokumen  yang dipersyaratkan  dan  meyerahkannya  dengan Petugas.
b) Petugas  Pendaftaran  Menerima  dan  memeriksa kelengkapan  berkas  permohonan  pendaftaran Wajib  Pajak.  Jika  lengkap,  berkas  diserahkan  ke Kasubid  Pendaftaran  untuk  diperiksa.  Jika  tidak lengkap,  berkas  dikembalikan  ke  Wajib  Pajak untuk diperbaiki dan dilengkapi.
c) Kasubbid  Pendaftaran  memeriksa  dan  meneliti berkas  pendaftaran  Wajib  Pajak  jika  disetujui, Berkas  tersebut  diserahkan  kepada  Petugas  Dinas Lapangan  untuk  dlakukan  peninjauan  lapangan. Jika masih terdapat kesalahan, berkas dikembalikan  kepada  Petugas  pendaftaran  untuk diperbaiki.
d) Petugas Dinas Lapangan melaksanakan peninjauan lokasi  objek  pajak  atas  berkas  permohonan  yang telah disetujui sesuai dengan wilayah kerja Petugas Dinas Lapangan. Hasil peninjauan yang dituangkan  dalam  BAP  dan  denah  lokasi  objek pajak diserahkan kepada Kasubid Pendaftaran.
e) Kasubbid  Pendaftaran  memeriksa  BAP  dan  denah lokasi  objek  pajak,  jika  disetujui  diserahkan kepada  Petugas  Penerbit.  Jika  masih  terdapat kesalahan  maka  dikembalikan  kepada  pemohon untuk melakukan pendaftaran ulang.
f) Petugas  Penerbit  NPWD  Menginput  data  kedalam sistem  aplikasi  dan  mencetak  kartu  NPWPD  serta SK Pengukuhan Wajib Pajak, dan menyerahkannya  kepada  Kasubid  Pendaftaran untuk diperiksa.
g) Kabid  Pendataan  dan  Penetapan  Memeriksa  Kartu NPWPD  dan  SK  Pengukuhan  Wajib  Pajak.    Jika setuju,  menyampaikan  kepada  Kepala  BPPDRD. Jika  masih  terdapat  kesalahan,  dikembalikan kepada Petugas Penerbit NPWD untuk diperbaiki.
h) Kepala  BPPDRD  Meneliti  dan  menandatangani SK Pengukuhan Wajib Pajak.
i) Kasubid Pendaftaran  menyerahkan Kartu NPWPD dan  SK  Pengukuhan  Wajib  Pajak  kepada  Petugas Pendaftaran.
j) Petugas  Pendaftaran  mendokumentasikan  berkas Pendaftaran  dan  menyerahkan  Kartu  NPWPD  asli dan  Lembar  pertama  asli  SK  Pengukuhan  Wajib pajak kepada Wajib Pajak
k) Wajib  Pajak  menerima  Kartu  NPWPD  dan  SK Pengukuhan sebagai Wajib Pajak

## 3 PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan
Telah  dilakukan  pemodelan  proses  bisnis  pada BPPDRD  Kota  Balikpapan  dalam  bentuk  model proses  bisnis  dengan  menggunakan  notasi business process  model  and  notation (BPMN)  denagn memodelkan proses bisnis as-is terdiri atas 20 model. Telah  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan value added  analysis dan  didapatkan  beberapa  kelemahan pada  proses  bisnis as-is yaitu  26  aktivitas  yang  harus diperbaiki  pada  model  proses  bisnis as-is, sehingga didapatkan  20  model  proses  bisnis to-be dan  20  SOP yaitu  Prosedur  Pengujian  Data  Monitoring  dan Penungguan, Prosedur Penerbitan Ketetapan Reklame
dan  Penerbitan  Ketetapan  Pemanfaatan  Air  Tanah, Pelayanan  Pembetulan  data  PBB-P2,  Pelayanan Pembatalan  data  PBB-P2,  Pelayanan  Perporasi, Pelayanan  Angsuran  dan  Penundaan  Pembayaran, Pengurangan,  Keringanan  dan  Pembebasan  Pajak Daerah,  Pelaporan  SPTPD  dan  pembayaran, Pembukuan  Pajak  Daerah,  Sistem  Pelayanan  Pajak Daerah,  Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Daerah melalui  Bendaharawan  Penerima,  Pembetulan  Surat Ketetapan  Pajak,  Prosedur  Validasi  BPHTB, Prosedur  Pelayanan  Permohonan  Data  Baru  PBB- P2,  Pelaporan  SOPD  Reklame,  Pelaporan  SOPD Pemanfaatan  Air  Tanah,  Penetapan  secara  jabatan, Pelayanan
Pendaftaran Wajib Pajak,
Penyelenggaraan  Kegiatan  Pendataan  Wajib  Pajak dan Pembukuan Piutang,Tunggakan Pajak Daerah. 3.2 Saran
Pemodelan  proses  bisnis  dan  penyusunan standard  operating  procedure pada  BPPDRD  Kota Balikpapan  hanya  terbatas  pada  proses  utama  saja. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan pemodelan proses bisnis dan penyusunan standard operating procedure pada proses pendukung  yang  terdapat  pada  BPPDRD  Kota Balikpapan.
Proses  bisnis to-be yang  telah  dibuat  sebaiknya diterapkan  untuk  mengetahui  seberapa  besar berpengaruh pada layanan BPPDRD Kota Balikpapan, sehingga kedepannya terdapat penelitian  yang  melanjutkan  ke  tahap process implementation dan process monitoring and controlling .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  RahmawatI,  R.  I.  Rokhmawati  and  A.  R. Perdanakusuma,  “Analisis  dan  Pemodelan Proses  Bisnis  Bidang  Pelayanan  Perizinan Menggunakan  Bussiness  Process  Model  and
Notation  (BPMN)  (Studi  Pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Pemerintah  Kota  Malang),” Pengembangan  Teknologi  Informasi  dan Ilmu  Komputer , vol.  1,  no.  11,  pp.  1337- 1347, 2017.
[2]  R.  A.  Nurfitria  and  R.  Y.  Dewantara,  “Analisis Proses Bisnis Sistem Informasi Administrasi Skripsi Dengan Pendekatan Business Process Improvement  (Studi  Kasus  pada  Program
Studi  Ilmu  Administrasi  Bisnis  Fakultas Ilmu  Administrasi  Universitas  Brawijaya),” Jurnal Administrasi Bisnis , vol. 64, no. 1, pp. 84-91, 2018.
[3]  BPPDRD  Kota  Balikpapan, Badan  Pengelola Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah  Kota Balikpapan ,  http://bppdrd.balikpapan.go.id,
4 Agustus 2020 14.20
[4]  UIN Sunan  Ampel  Surabaya,  “Standar Operasional  Prosedur  UIN  Sunan  Ampel Surabaya,”  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya,
Surabaya, 2015.
[5]  M.  A.  Ramdhani,  “Pemodelan  Proses  Bisnis Sistem Akademik Menggunakan Pendekatan Business Process Modelling Notation (BPMN)  (Studi  Kasus  Institusi  Perguruan Tinggi  XYZ),”  Jurnal  Informasi , vol.  7,  no.
2, pp. 83-93, 2015.
[6] E.  Indra  et  al.,  “Design  and  Implementation  of Student  Attendance  System  Based  on  Face Recognition by Haar-Like Features
Methods,”  in  2020  3rd  International Conference  on  Mechanical,  Electronics, Computer, and Industrial Technology (MECnIT), 2020, pp. 336–342.
[7]  S. Harjanto and Setiyowati, “Permodelan Proses Bisnis Manajemen  Aset  Menggunakan TOGAF  Architecture  Develpoment  Method Studi  Kasus:  STMIK  XYZ  Surakarta,” Jurnal Ilmiah Sinus , vol. 16, no. 2, pp. 63-70,
2018.
[8]  A.  T.  Helmi,  I.  Aknuranda  and  M.  C.  Saputra, “Analisis  Dan  Pemodelan  Proses  Bisnis Menggunakan Business Process Improvement (BPI) Pada Lembaga Bimbingan  Belajar  (Studi  Kasus:  Lembaga Bimbingan Belajar Prisma),” Jurnal Pengembangan  Teknologi  Informasi  dan
Ilmu  Komputer , vol.  2,  no.  10,  pp.  4184- 4191, 2018.