## ANALISA PERILAKU “ POLITICAL FLAMING ” DALAM KOLOM

## KOMENTAR PEMBACA PADA PEMBERITAAN TOKOH POLITIK
Melisa Indriana Putri Universitas Pertamina
JL. Jalan Teuku Nyak Arief, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan E-mail: melisaiputri@gmail.com
Abstract: Indonesia re-entered the new round of politics in 2018–2019. The vibrant political atmosphere is also reaching the public spaces, both in mass media and in online  media.  Although  they  often  encounter  differences  due  to  the  different political  choices  they  face,  audiences  who  have  face-to-face  discussions  have  the opportunity  to  clarify  different  conversational  biases.  However,  many  are discussing in the digital space, where it has the potential to cause a lot of message biases. The problem is political flaming often accompanies opinion bias. This study aims to find the characteristics of political flaming against Cak Imin since he runs as  Vice  President  Jokowi  unilaterally.  Another  goal  is  to  see  the  attributes  of  the platform used in political flaming through content analysis approach. The results of this study show that political  flaming against  Cak Imin  has a subtle tendency and jokes. The use of cultural elements is not intended as an expression of intolerance.

## Keywords: political flaming, reader comments, online media
Abstrak: Tahun  2018  menjadi  babak  baru  tahun  politik  di  tanah  air.  Suasana politik  yang  kian  semarak  dan  panas  pun  turut  terbawa  ke  ruang-ruang  publik, baik  di  media  massa  maupun  di  kanal-kanal  digital.  Perbedaan  pendapat  sering mereka  temui  lantaran  perbedaan  pilihan  politik.  Khalayak  yang  berdiskusi  tatap muka  berkesempatan  untuk  mengklarifikasi  bias-bias  percakapan  yang menimbulkan konflik. Hal tersebut tidak dapat diatasi oleh mereka yang berdiskusi di  ruang-ruang  digital.  Masalah  atas  kondisi  tersebut  adalah  bias  pendapat  yang ada  sering  diiringi  dengan  tindakan  political  flaming  yang  bersifat  negatif  dan merugikan lawan komunikasi  di  ranah digital. Melihat  hal  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menemukan  karakteristik  political  flaming  terhadap  Cak  Imin karena  pencalonannya  secara  sepihak  sebagai  Cawapres  Jokowi.  Tujuan  lainnya adalah  untuk  menemukan  karakteristik  platform  yang  digunakan  melalui pendekatan  analisis  isi  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  political  flaming  terhadap  Cak  Imin  didominasi  oleh  ejekan  dan  diselingi dengan  humor.  Penggunaan  unsur  kultural  tidak  ditujukan  sebagai  ekspresi intoleransi.
Kata kunci: political flaming, komentar pembaca, media online

## Pendahuluan
World  Wide  Web hadir  sebagai media  siber  yang  mudah  diakses  secara masif  sejak  pertengahan  tahun  1990-an. Sejak  saat  itu,  internet  menjelma  sebagai media  baru  yang  terkadang  beririsan dengan  media  massa  (Stacks  &  Salwen 2009:  389).  Internet  menjadi  harapan  baru dalam  wajah  jurnalisme  Indonesia  melalui jurnalisme online. Dalam konteks Indonesia,  jurnalisme  online  pertama  kali dilahirkan  oleh  surat  kabar  bernafaskan Islam,  Republika,  pada  tahun  1995  dan diikuti oleh tempointeraktif.com pada tahun 1995.  Pergerakan  internet  semakin  cepat setelah  berakhirnya  masa  jabatan  Soeharto pada tahun 1998  yang saat  itu juga hampir bersamaan dengan lahirnya KEMPLANG.com  (Nugroho,  Siregar  & Laksmi 2012: 85).
Perkembangan  jurnalisme  online juga  diimbangi  oleh  penggunanya  di Indonesia  yang  cenderung  mengejar  media alternatif dan perlahan meninggalkan media arus  utama  (Abrar  2011,  p.  68-69).  Pada akhirnya, berita dalam versi digital menjadi primadona  baru  yang  mulai  meluas  pada tahun  2000.  Hingga  saat  ini,  tren  media online  tersebut  semakin  meluap,  bahkan setiap  media  konvensional  juga  membuat versi digital-nya, seperti jawapos.com milik Jawa  Pos,  kompas.com  milik  Kompas, okezone.com  milik  MNC  Group,  dan  lain-
lain  (Nugroho,  Siregar  &  Laksmi  2012: 88).
Kompas.com banyak menjadi perhatian karena sebelumnya telah memiliki nama besar melalui grup medianya.  Tribunnews.com  dan  tempo.co turut berkejaran dengan kompas.com sebagai  media  online  yang  paling  banyak diakses oleh pembaca. Saat ini kompas.com mampu  menggapai  angka  2.99  untuk  total page  per  view -nya  (Alexa,  2018).  Hal  ini karena  portal-portal  berita  online  tersebut menjanjikan  kecepatan  informasi  dan tampilan yang lebih sederhana.
Selain itu, kompas.com juga menyediakan fasilitas bagi para pembacanya  untuk  memberikan  komentar pada  masing-masing  berita  dengan  cara mendaftar  dan  selanjutnya log  in melalui akun  masing-masing  pembaca.  Dengan cara tersebut, para pembaca berita kompas.com  dapat  memberikan  komentar sebagai  bentuk  ekspresi  atas  berita  yang telah mereka konsumsi. Namun, kemudahan  pemberian  komentar  berita tersebut berpotensi menimbulkan kebebasan  berekspresi  yang  berlebihan yang  dapat  berwujud  kata-kata  kasar  yang mengarah  pada  ujaran  kasar  atau  flaming yang turut pula mencakup perbuatan ujaran kebencian yang terjadi di dunia maya.
Kemudahan  dan  kebebasan  dalam mengemukakan  pendapat  di  muka  publik terkadang  diiringi  pula  oleh  keresahan tentang polemik kebebasan tentang apa saja yang  diperkenankan  dan  sejauh  mana kebebasan tersebut dipergunakan.
Kebebasan  tersebut  seharusnya  diimbangi dengan  perlindungan  hak  publik  atas konten  yang  sekiranya  mengandung  unsur ekspresi tidak bertanggung jawab pembuatnya (Syahputra 2013: 25-26).
Keran demokrasi Indonesia terkadang  menawarkan  dilema  di  tengah adanya kebebasan berekspresi dan kebablasan  berekspresi  dengan  melupakan etika. Selaput di antara keduanya kian tipis. Keduanya  pun  terkadang  memposisikan kemerdekaan  berpendapat  dan  Hak  Asasi Manusia  sebagai  pembenar  bagi  semua tindakan tersebut.  Permasalahan kebebasan berpendapat yang terlalu brutal sepatutnyaa tetap  diimbangi  oleh  fungsi  pengawalan terhadap  hak-hak  warga  negara,  yakni mengamankan  hak-hak  pribadi  warga negara  (McQuail  2005:  185-186;  Susanto, Makarao & Syamsudin 2010: 41).
Potensi  adanya flaming di  media digital  tentunya  menjadi  ancaman  bagi banyak  pihak.  Oleh  karenanya,  pemerintah telah  menyiapkan  beberapa  regulasi  yang dapat  digunakan  sebagai  upaya  preventif dan  penjatuhan  sanksi  bagi  perbuatan tersebut.  Pasal  27-28  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi
dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) menyebutkan pelarangan mengenai pendistribusian  dan/atau  mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar kesusilaan; perjudian; penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik;  pemerasan  dan/atau  pengancaman; penyebaran  berita  bohong  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;  serta  menyebarkan  informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antar  golongan  (SARA).  Melalui  berbagai pelarangan tersebut, flaming yang dilakukan  oleh  pembaca  dalam  bentuk digital  pun  turut  diancam  dapat  dikenai tindak  pidana  (Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  dan  Presiden  Republik Indonesia, 2008).
Berbagai  tindakan flaming yang pernah  terjadi  sejak  beberapa  tahun belakangan  cenderung  menaikkan  isu  ras dan agama. Pelakunya rata-rata memainkan flaming dan hoax secara  bersamaan. Flaming yang  selama  ini  terjadi  di Indonesia  sebagian  telah  diusut  oleh kepolisian  dan  digolongkan  ke  dalam kejahatan  siber  dengan  delik  aduan  berupa ujaran  kebencian.  Ajun  Komisaris  Besar
Polisi  Purnomo  Hadi  Suseno  menjelaskan bahwa rata-rata kejahatan siber di Indonesia  terjadi  dalam  bentuk  ujaran kebencian  yang  berdekatan  dengan  tahun- tahun  politik  yang  panas.  Kasus  ujaran kebencian  tersebut  mengalahkan  kasus kejahatan  siber  lainnya,  seperti  penipuan online,  dan  mengunggulinya  sebesar  80% (Haryanto, 2017).
Polisi  beberapa  kali  menangkap warganet  yang dianggap melanggar hukum terkait  perbuatan flaming di  media  digital.
Sejumlah  polisi  pernah  mendatangi  rumah Yhunie  Rhasta  di  Kelurahan  Pasir  Putih, Kabupaten  Bungo,  Jambi  pada  31  Mei 2017.  Polisi  membawa  Yhunie  Rhasta  ke Mapolres Bungo untuk mengusut unggahan Yhunie  Rhasta  di  media  sosial  yang berbunyi  sebagai  berikut,  “ Polisi  kmpng gilo kmpret  Pling mlz  brusan  dngn polisi .”
Yhunie  Rhasta  dikenakan  Pasal  45  ayat  1 UU  ITE  dengan  ancaman  kurungan  enam tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah (Isnaeni, 2017).
Kasus  lainnya  juga  terjadi  pada seorang  warganet  yang  tidak  mampu mengendalikan  emosi  dan  tutur  katanya  di akun  media  sosial-nya.  Seorang  mahasiswi yang bernama Florence Sihombing menuliskan  berbagai  kata  di  akun  media sosialnya  yang  dapat  dianggap  sebagai hinaan untuk Yogyakarta dan seisinya pada Agustus 2014. Florence Sihombing saat itu mengunggah  ujaran  seperti  “ Apalah  Jogja
ini  tanpa  UGM ,”  yang  dilanjutkan  dengan “ Jogja membosankan .”
Florence Sihombing juga masih melanjutkan unggahannya  dengan  menuliskan  kalimat- kalimat seperti “ Jogja sucks ,” ataupun “ Oh Sultan,  mengertilah,  Jogja-mu  terlalu membosankan. ” Florence Sihombing kemudian divonis hukuman 2 bulan penjara dan  masa  percobaan  selama  6  bulan  oleh Pengadilan  Negeri  Kota  Yogyakarta  serta dikenai  denda  sebesar  10  juta  rupiah subside 1 bulan penjara (Isnaeni, 2017).
Kasus  lainnya  juga  terjadi  pada tahun  2014  di  Yogyakarta.  Ervani  Emi Handayani  menuliskan  curahan  hatinya pada  media  sosial  dengan  kalimat  “ Iya  sih Pak  Har  baik,  yang  nggak  baik  itu  yang namanya Ayas dan spv lainnya. Kami rasa dia  nggak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja  Jewellery.  Banyak  yang  lebay  dan masih labil seperti anak kecil! ” Ervani Emi Handayani  selanjutnya  ditetapkan  sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran  Pasal  45  ayat  1  dan  Pasal  27 ayat  3  UU  ITE  dengan  tuntutan  5  bulan penjara  dan  masa  percobaan  10  bulan (Isnaeni, 2017).
Perbuatan flaming biasanya  akan kian  merebak  pada  saat  kondisi  politik sedang  panas.  Tahun-tahun  politik  rawan dipenuhi  oleh  berbagai  peperangan  emosi di media sosial dan media online. Amnesty Internasional  menyebutkan  bahwa  ujaran kebencian  sebagai  bentuk  political  flaming
Melisa Indriana Putri, Analisa Perilaku “Political Flaming”...
dapat  berwujud  isu  gelap  kebangkitan  PKI di  Indonesia.  Kedua,  ujaran  kebencian berbasis  sentimen  agama  yang  mulai menguat  sejak  Pilkada  DKI  2017.  Ketiga, ujaran  kebencian  bernada  intoleransi  yang terjadi  sejak  Pemilu  Presiden  2014.  Pada saat itu, terdapat sejumlah pihak yang tidak bertanggung  jawab  yang  menuliskan  iklan yang berjudul “’ rest  in  peace ’ Jokowi. ” Di dalamnya, Jokowi disebutkan telah meninggal  dunia  pada  4  Mei  2014  dengan menambahkan  nama  Ir.  Hambertus  Joko Widodo  dan  Oey  Hong  Liong.  Tersapat pula  isu  lain  yang  menyebutkan  Prabowo Subianto memiliki gangguan kejiwaan atau psikopat. Semua flaming tersebut beredar di dunia  maya  secara  digital  dalam  konteks politik (Purbolaksono, 2018).
Amnesty  Internasional  Indonesia memprediksi  bahwa  ujaran  kebencian masih  akan  terjadi  pada  2018-2019.  Hal tersebut  terjadi  karena  pada  tahun-tahun tersebut  iklim  politik  Indonesia  kembali memanas  seiring  dengan  Pilkada  2018  dan Pilpres 2019. Amnesty Internasional Indonesia  menambahkan  bahwa  ujaran kebencian  dapat  digunakan  sebagai  salah satu  strategi  kampanye  hitam  untuk merugikan  lawan  politik  (Purbolaksono, 2018).
Namun,  masalah  lainnya, political flaming turut  berperan  dalam  menyulut perpecahan  bangsa.  Ujaran  kebencian sebagai political flaming membuat
masyarakat  mudah  terhasut  dan  dapat merusak tatanan kehidupan dalam berbangsa  dan  bernegara  yang  dapat mengerucut  pada  disintegrasi  bangsa. Ujaran  kebencian  menjauhkan  masyarakat Indonesia  dari  kehidupan  berbangsa  yang harmonis,  aman,  dan  damai  dalam  bingkai kebhinekatunggalikaan (Retnaningsih 2015: 12).
Selain  menimpa  kepada  pasangan capres-cawapres  pada  Pemilu  2014  dan pasangan  cagub-cawagub  pada  Pilkada DKI  Jakarta  2017 ,  political flaming juga dapat  dialami  oleh  tokoh-tokoh  politik lainnya  yang  sedang  menjadi  sorotan seiring dengan perhelatan kontestasi politik 2018-2019.  Salah  satu  tokoh  politik  yang pada  masa  ini  sedang  disorot  adalah Muhaimin  Iskandar  atau  Cak  Imin  yang menjabat  sebagai  Ketua  Umum  Partai Kebangkitan  Bangsa.  Cak  Imin  tengah ramai  diperbincangkan  sejak  dipasangnya baliho  di  berbagai  kota  sejak  akhir  tahun 2017  yang  menampilkan  sosok  Cak  Imin sebagai  Calon  Wakil  Presiden  2019 (Soaedy, 2018).
Sementara,  Jokowi  yang  telah dideklarasikan  sebagai  Calon  Presiden 2019  meminta  Cak  Imin  hadir  pada  acara peresmian  kereta  bandara  Soekarno-Hatta pada awal 2018. Selain itu, nama Cak Imin juga kerap terlihat di dunia maya. Cak Imin sempat beberapa kali membuat heboh jagat Twitter  dengan  munculnya trending  topic
melalui “KALAU

## CAK IMIN
CAWAPRES  2019,”  dan  “Cak  Imin.” Momentum-momentum  tersebut  membuat sosok  Cak  Imin  semakin  diamati,  bahkan Namanya  turut  muncul  dalam  beberapa survey politik. Nama Cak Imin memperoleh  prosentase  0.2%  dalam  bursa Cawapres  2019  di  antara  11  nama  lainnya berdasarkan  hasil  survey  yang  telah dilakukan  oleh  Indo  Barometer.  Lembaga survey  yang  sama  juga  menunjukkan bahwa  nama  Cak  Imin  dapat  meraup  0.2% suara  ketika  masuk  Bursa  Capres  2019  di antara  15  nama  lainnya.    Hasil  survey  dari lembaga  lainnya,  Poltracking  Indonesia, menunjukkan bahwa Cak Imin memperoleh suara  0.5%  dalam  bursa  Capres  2019  dan bersaing  dengan  9  kandidat  lainnya  (Indo Barometer,  2017;  Poltracking  Indonesia, 2018; Soaedy, 2018).
Meskipun  pihak  Jokowi  belum mengumumkan  secara  resmi  pendamping politiknya,  Cak  Imin  telah  mendirikan banyak  posko  bernama  JOIN,  yakni akronim  dari  Jokowi-Muhaimin  (Soaedy, 2018). Terlepas dari apakah yang dilakukan oleh  Cak  Imin  adalah political  gimmick ataukah  bukan,  keberadaan  Cak  Imin sebagai perwakilan dari sebuah partai besar Islam  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan respon-respon  negatif  yang  mengarah kepada  sentimen  agama  atau  kelompok tertentu.
Cak  Imin  juga  mendapat  perhatian  dari media  yang  ditunjukkan  oleh  banyaknya kata  kunci  “Cak  Imin”  yang  dilekatkan dengan  “Cawapres”  dan  “Pilpres  2019.” Terdapat  317  indeks  berita  dengan  kata kunci “Cak Imin Cawapres” dan 280 indeks berita dengan kata kunci “Cak Imin Pilpres 2019”  pada  kompas.com.  Jumlah  indeks berita yang banyak tersebut diiringi dengan jumlah  komentar  pembaca  yang  juga banyak.  Angka  tersebut  mengungguli  jika dibandingkan  dengan  media  online  lainnya yang juga memberitakan tentang Cak Imin. Berdasarkan  sejumlah  permasalahan  yang telah  dibahas  terlebih  dahulu  pada  bagian sebelumnya  maka  peneliti  tertarik  untuk mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  seputar hal berikut:
1. Bagaimana  karakteristik  perilaku political  flaming yang  ditujukan  kepada Cak  Imin  di  kolom  komentar  berita kompas.com?
2. Bagaimana  karateristik  platform media,  khususnya  kompas.com,  sehingga dapat memunculkan political flaming ?
Peneliti  menganggap  hal  tersebut penting  untuk  diketahui  agar  masyarakat mampu  mengenali  tindakan  seperti  apa yang  dianggap  sebagai political  flaming dan  bagaimana  konsekuensi  yang  akan terjadi.  Selain  itu,  pneliti  juga  bermaksud agar  media  sebagai  pihak  yang  turut menyediakan platform atas tindakan political  flaming turut  mengupayakan
perbaikan  teknologi  dari  sisi  teknis  agar tidak semakin memupuk political flaming .
Selama  ini  berbagai  media  sosial telah  menjadi  rumah  penampungan  bagi penyebaran  perilaku political  flaming.
Media online menjadi kanal alternatif yang diharapkan tidak menjadi lokasi penyebaran  political flaming  tersebut mengingat  diperlukan  usaha  yang  lebih besar  bagi  penggunanya  untuk  dapat berkomentar.  Hal  tersebut  terlihat  dari beberapa  langkah  yang  disyaratkan  kepada pengguna  setiap  kali  hendak  berkomentar di kolom komentar berita online.
Political  flaming dimaknai  sebagai segala  tindakan  yang  dilakukan  dengan sengaja  ketika  melakukan  suatu  ujaran yang  dianggap  merugikan  bagi  pihak lainnya.  Ujaran-ujaran  tersebut  ditandai dengan kata-kata tidak senonoh, kecabulan, ejekan, ketidaksopanan, ekspresi permusuhan,  ekspresi  menyerang,  Bahasa yang  keras,  dan  penghinaan. Political flaming dapat membangkitkan ketidakpercayaan,  kemarahan,  dan  emosi negatif lainnya ketika dibaca atau diketahui oleh  orang  lain,  baik  pihak  yang  dituju maupun pihak lainnya  yang tidak memiliki keterkaitan. Political  flaming juga  dapat menimbulkan tuntutan hukum bagi pelakunya. Political flaming dipertimbangkan  sebagai  sesuatu  yang memiliki dampak besar karena konten yang dihasilkan sangat mudah untuk
disebarluaskan  kepada  berbagai  pihak (Alonzo  &  Aiken  2002:  205;  Hutchens, Cicchirillo & Hmielowski 2014: 1204).
Perilaku  pembaca  yang  demikian dinaungi  oleh  suatu  konsep  besar  dalam kajian Computer Mediated Communication (CMC) yang mendalami bagaimana bentuk komunikasi  manusia  diperantarai  oleh teknologi  digital,  seperti komputer ataupun telepon  seluler.  CMC  turut  merubah perilaku  manusia  dalam  berikirim  pesan. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh bagaimana pengembang teknologi memasukkan  fitur  pesan  atau  komentar  ke dalam  sistem  komunikasi  yang  dirancang khusus untuk mendukung dan meningkatkan  fungsi  tersebut.  Pembaca menggunakan media online dan memanfaatkannya  melalui  beragam  fitur digital  guna  menciptakan  kesan  dan mengevaluasi  pengguna  lainnya.  Para pembaca tersebut mempertimbangkan pengguna mana  yang dapat dipercaya, atau pengguna  mana  yang  dapat  mereka  respon secara  online  pada  kolom  diskusi  maupun kolom komentar (Severin & Tankard 2005: 462; Walther 2011: 443-444).
Ada banyak metodologi yang digunakan  dalam  mempelajari  CMC  dan interaksi  sosial.  Dalam  skala  besar,  CMC merincikan  apa  yang  dilakukan  oleh manusia ketika sedang online dan apa yang mereka  utarakan  terhadap  orang  lain  di dunia maya. Perbedaan antarmuka
pengguna pun turut mendapat dalam kajian interaksi  antarpersonal  secara  online  ini. Sayangnya, orang-orang cenderung menganggap  media  online  sebagai  ruang yang dangkal dan sepele dalam menciptakan respon secara virtual (Walther 2011: 443).
Dalam  konteks  aktivitas  pembaca berita kompas.com yang dapat memberikan respon  isi  berita  dan  termediasi  oleh platform berita online, Walther mengarahkan  CMC  tersebut  pada  tataran komunikasi  impersonal  yang  dimediasi oleh  media  online.  Teori  CMC  dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  melihat berbagai fenomena manusia ketika berperilaku  di  dunia  maya  dalam  konteks komunikasi  impersonal,  yakni Lack  of Social Context Cues Theory dan The Social Identity  Model  of  Deindividuation  Effects. Lack  of  Social  Context  Cues  Theory merupakan  hasil  pemikiran  lanjut  dari Social  Presence  Theory yang  berasumsi bahwa  media  komunikasi  yang  berbeda juga  memiliki  kemampuan  yang  berbeda dalam  menampilkan  pesan  non-verbal sebagai  pelengkap  dari  pesan  verbal. Semakin sedikit sistem isyarat yang mampu disediakan  oleh  suatu  platform  maka semakin  sedikit  pengalaman  pengguna yang bersifat hangat (Walther 2011: 445).
Hal  tersebut  menyebabkan  semakin sedikit  konten  sosio-emosional  yang  dapat diterjemahkan oleh suatu platform.
Pandangan teori tersebut kemudian dikerucutkan  oleh Lack  of  Social  Context Cues  Theory yang  lebih  fokus  pada bagaimana CMC dapat menghambat pertukaran  isyarat  pada  perilaku  antar individu  yang  secara  normal  dapat  terjadi pada  saat  tatap  muka.  Teori  ini  juga menyebutkan  bahwa  CMC  berpotensi meniadakan proses adaptasi manusia terhadap karakter-karakter individu lainnya, seperti  karisma,  dominan,  afeksi,  dan karakter lainnya yang dapat ditangkap oleh individu  dalam  komunikasi  tatap  muka. Kurangnya isyarat non-verbal dapat mendorong pengguna untuk hanya mengedepankan  kekuatan  argumen  dalam berinteraksi.  Kurangnya  isyarat  non-verbal juga memicu orang-orang yang menggunakan  media  online  menjadi  egois dan resisten terhadap pandangan orang lain, memiliki  naluri  menyerang,  dan  karakter negatif lainnya (Walther 2011: 446-447).
Selanjutnya, asumsi tersebut mengarah pada bagaimana pengguna platform tertentu  pada  akhirnya  dapat berperilaku deindividuasi dan mengabaikan norma.  Perilaku  deindividuasi  tersebut dapat  ditunjukkan  melalui  tidak  jelasnya identitas  bahkan  penyamaran.  Kondisi anonim seseorang di dunia maya menyebabkan kurangnya kesadaran tentang siapa  mereka  sebagai  individu  selayaknya di dunia nyata yang memfasilitasi deindividuasi.  Hal  tersebut  menyebabkan
Melisa Indriana Putri, Analisa Perilaku “Political Flaming”...
kurangnya  perhatian  untuk  evaluasi  diri, yang memungkinkan individu untuk bertindak  dengan  mengabaikan  norma- norma  kemasyarakatan  dan  tingkah  laku (Chang  2008:  2,  6;  Walther  2011:  446- 447).
Teori  kedua,  yakni The  Social Identity  Model  of  Deindividuation  Effects atau model SIDE merupakan evolusi lanjut dari Lack  of  Social  Context  Cues  Theory.
Model  SIDE  berfokus  pada  dua  faktor utama  yang  menjadi  landasan  perilaku individu  di  dunia  maya,  yakni  (1)  visual anonymity,  (2)  tipe  identifikasi,  dan  (3) agresi  reaktif.  Visual  anonymity  terjadi ketika  pengguna  CMC  mengirimkan  pesan kepada  pengguna  lainnya  dalam  bentuk teks  (baik  dalam  pesan  instan  yang  real time  maupun  berbagai  jenis  pesan  lainnya yang diterima secara tertunda). Ketika antar sesama  pengguna  CMC  tidak  dapat bertatap  muka  secara  langsung  satu  sama lain  maka  mereka  tidak  saling  beradaptasi dengan karakter diri masing-masing (Hutchens, Cicchirillo & Hmielowski 2014: 1204-1205;  Walther  1996:  7-8;  Walther 2011: 450).
Visual  anonymity juga  menuntun pada deindividuasi atau kehilangan perhatian pada eksistensi orang lain sebagai sosok manusia lain yang patut diperhatikan. Ketika  pengguna  CMC  telah  berada  pada kondisi  deindividuasi  maka  hadirlah  faktor kedua, yakni tipe identifikasi. Tipe
identifikasi menjelaskan bagaimana pengguna CMC pada akhirnya menyesuaikan  diri  dengan  kategori  atau kelompok  sosial  yang  terlihat  menonjol. Hal ini menyebabkan pengguna CMC dapat menyesuaikan dengan dinamika kelompok, seperti  bahasan  kelompok  ataupun  sudut pandang  kelompok.  Pengguna  CMC  juga akhirnya  bersedia  menyamakan  persepsi diri  terhadap  persepsi  umum  dalam kelompok. Oleh karenanya, seorang pengguna CMC dapat saja sangat menyukai sudut  pandang  pengguna  lainnya.  Namun, pengguna  CMC  juga  dapat  sangat  tidak menyukai  argumen  pengguna  lainnya (Hutchens, Cicchirillo & Hmielowski 2014: 1204; Walther 2011: 450-451).
Selain  itu,  faktor  ketiga,  agresi reaktif  juga  turut  memiliki  peran  dalam mendorong  pengguna  CMC  dalam  berkata kasar  dan  terpancing  untuk  bermusuhan. Hal  tersebut  terjadi  ketika  seseorang menafsirkan  pesan  orang  lain  (atau  niat) sebagai  bermusuhan,  meskipun  penyampai pesan  tidak  berniat  bersikap  bermusuhan. Agresi  reaktif  adalah  inisiasi  pesan  agresif atau  bertindak  agresif  sebagai  reaksi defensif  terhadap  ancaman  yang  dirasakan (Hutchens, Cicchirillo & Hmielowski 2014: 1205). Segala teori tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bagaimana karakteristik perilaku political flaming yang ditujukan  kepada  Cak  Imin  di  kolom komentar  berita  kompas.com;  menganalisa
bagaimana
karateristik platform kompas.com, sehingga dapat memunculkan political  flaming ;  serta  untuk  menganalisa bagaimana  kesiapan platform kompas.com dalam mereduksi political flaming .

## Metode Penelitian

## Desain penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  analisis  isi.  Tipe  penelitian  ini dapat  digunakan  untuk  penelitian  yang bertujuan  untuk  mendeskripsikan  situasi dan  peristiwa  tertentu  yang  telah  diteliti. Tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif  juga juga  mampu  digunakan  untuk  menganalisa pesan-pesan  yang  tampak  atas  sebuah dokumen  (Babbie  2011:  95,  96;  Bungin 2004:  144-147).  Dalam  konteks  penelitian ini,  peneliti  hendak  memberikan  deskripsi mendalam  mengenai  praktik political flaming pada  kolom  komentar  berita  yang dilakukan  oleh  para  pembaca  tema  berita “Cak  Imin  Cawapres”  dan  “Cak  Imin Pilpres 2019” di laman berita kompas.com. Analisis  isi  pada  penelitian  ini  ditujukan untuk  menggambarkan  karakteristik  pesan berupa  komentar  pembaca  berita  yang terdapat  pada  kolom  berita  kompas.com. Setelah menemukan karakteristik komentar pembaca, peneliti kemudian mencari karakteristik platform berita yang memungkinkan  karakteristik  pesan  tertentu dapat muncul (Eriyanto 2011: 32-22).

## Sumber Data
Jenis data kualitatif dapat berbentuk kata-kata,  kalimat-kalimat,  atau  tindakan- tindakan  (Sugiyono  2008:  37).  Jenis  data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer.  Data  primer  memuat  hasil  temuan peneliti  yang  diperoleh  melalui  penggalian data  secara  langsung  oleh  peneliti  dalam bentuk  komentar  pembaca  yang  peneliti temukan  pada  kolom  komentar  berita online  di  kompas.com  dengan  fokus  tema berita pada “Cak Imin Cawapres” dan “Cak Imin Pilpres 2019” (Sugiyono 2008: 82).

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  dokumentasi  konten berita  dengan  tema  “Cak  Imin  Cawapres” dan  “Cak  Imin  Pilpres  2019”  pada  lama kompas.com  beserta  keseluruhan  komentar pembacanya.

## Unit Analisis Penelitian
Terdapat  317  indeks  berita  dalam kata  kunci  “Cak  Imin  Cawapres”  dan  280 indeks berita dengan kata kunci “Cak Imin Pilpres  2019”  pada  kompas.com.  dari sekian berita tersebut, terdapat 169 komentar  di  kolom  komentar  berita-berita tersebut.  Peneliti  fokus  untuk  menganalisa isi  komentar  berita  yang  ditulis  oleh  para pembaca  berita  tersebut,  bukan  berita online  yang  disajikan  oleh  medianya. Selain  konten  komentar,  peneliti  juga  akan mengamati  tampilan  komentar  pembaca dan tampilan platform media tersebut.

## Melisa Indriana Putri, Analisa Perilaku “Political Flaming”...

## Teknik Analisis Data
Sesuai  dengan  ketentuan  pada teknik analisis pada pendekatan analisis isi, langkah  pertama  yang  peneliti  lakukan adalah merumuskan kategori-kategori terkait  komentar  berita  yang  ditemui, misalnya  seperti  kategori  nada  komentar yang  bersifat  negatif  dan  cenderung flaming ,  komentar  yang  bersifat  netral, ataupun komentar yang bersifat positif.
Peneliti  juga  mengerucutkan  pada kategori  karakteristik flaming dengan membuat  sub-kategori,  berupa  flaming dalam  hal  apakah  komentar  tersebut disampaikan.  Sub-kategori  karakteristik flaming tersebut  misalnya flaming melalui kata-kata  cabul,  ejekan,  hinaan,  ekspresi intoleransi,  penistaan,  ataukah  fitnah. Kategori  ketiga  adalah  kategori  terkait karakteristik  respon  yang  dihasilkan  oleh pembaca  lainnya  yang  telah  membaca komentar sebelumnya dari pembaca lainnya.  Kategori  tersebut  terbagi  dalam reaksi  negatif  maupun  emosi  positif. Keseluruhan kategori tersebut diolah dalam lembar koding secara terpisah dan hasilnya akan  dianalisis  guna  menjawab  pertanyaan penelitian.
Selain itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian lainnya, peneliti juga akan  menganalisa  tampilan  akun  pembaca yang telah berkomentar beserta fitur kolom komentar  yang  telah  disediakan  oleh kompas.com.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini melibatkan 169 komentar  pada  kolom  komentar  berita online  di  kompas.com  pada  tema-tema berita “Cak Imin Cawapres” dan “Cak Imin Pilpres  2019.”  Peneliti  melakukan  analisis isi  deskriptif  kualitatif  untuk  memeriksa keseluruhan  konten  tersebut.  Dari  169 komentar,  terdapat  1,79  persen  komentar yang  masih  memiliki  nada  positif;  5,95 persen  berkomentar  netral;  dan  sisanya yang merupakan komentar bernada flaming. Komentar  bernada  flaming  memperoleh porsi terbesar, yakni 92,26 persen.
Meskipun angka 4,76 persen menjadi  angka  yang  paling  kecil,  namun komentar  positif  yang  diberikan  cukup ditulis  dengan  serius  hingga  berbaris-baris seperti berikut:
“ Analisanya  adalah:  1.  Jika  cak imin  jadi  wapres,  mk  aka  nada generasi  muda  pertama  kali  yang memimpin  bangsa  ini  2.  Sudah saatnya yg mimpin negeri ini anak muda, jgn anak tua terus…hehe 3.
Cak  imin  itu  santri,  masak  santri gak  milih  santri  lagi..bukankah kalo  ada  kesamaan  cukup  ngaruh pd pilihan? ”
Komentar positif tersebut ditulis oleh nama akun  Nata  Wakazi  dan  ditujukan  kepada Cak Imin sebagai respon atas berita terkait.
Sementara,  komentar  yang  netral tanpa  nuansa flaming ataupun  dukungan disampaikan  oleh  akun  bernama  Tri Kristanto seperti berikut :
“ sama-sama  dari  nu  saya  lebih memilih  bapak  mahmfud  md  jadi wakilnya pak jokowi…tokoh yang berpengalaman…cerdas…bersih …dan  tidak  ambisisus…saya yakin basis nu mendukung beliau…. ”
Akun  lain  bernama  Subur  Sutrisno  juga menambahkan  komentar  netral  pada  berita lain seperti berikut:
“kata  buya  syafii,  jangan  pilih politisi tapi negarawan.”
Meskipun semua komentar tersebut termasuk  dalam  kategori  komentar  netral yang  tidak  mengandung  muatan flaming , namun  semua  komentar  tersebut  tidak memberikan  dukungan  kepada  Cak  Imin. Komentar-komentar tersebut justru memberikan alternatif pilihan cawapres lain dengan dibalut humor ataupun berupa saran yang serius.
Ejekan  Mendominasi  Political  Flaming pada Kolom Komentar Berita Cak Imin di Kompas.com
Komentar bernada flaming ditemukan  sebanyak  88,10  persen  pada penelitian  ini.  Jumlah  tersebut  menjadi jumlah  yang  dominan  jika  dibandingkan dengan  nada  komentar  positif  maupun netral.  Dari  jumlah  tersebut,  karakteristik- karakteristik  komentar flaming dibagi  ke dalam  sub-kategori  yakni political  flaming yang  bersifat  (1)  cabul,  (2)  ejekan,  (3) hinaan,  (3)  intoleransi,  (4)  penistaan,  serta
(5)  fitnah.  Fitnah  dan  intoleransi  tidak ditemukan  atau  bernilai  nol  persen.  Kata- kata  cabul  berjumlah  0,63  persen,  yang diikuti  dengan  penistaan  sebanyak  6,92 persen.  Sedangkan  hinaan  dan  ejekan masing-masing  secara  berurutan  berjumlah 13,84 persen dan 78,62 persen.
Kata-kata  cabul  tersebut  muncul melalui  komentar  berikut  “mimpi  basah,” yang  disampaikan  oleh  akun  bernama Andrew  Josian.  Komentar  tersebut  secara literal  tidak  memiliki  kaitan  pada  konteks berita  yang  ditulis  oleh  kompas.com. Komentar  cabul  Andrew  Josian  tersebut berada  pada  sebuah  berita  berjudul  “PKB: Pak  Jokowi  Cukup  Tertarik  dengan  Cak Imin  sebagai  Cawapres.”  Ketika  komentar “mimpi  basah,”  tersebut  disandingkan dengan  konteks  berita  yang  membahas bagaimana  pernyataan  Ketua  DPP  PKB meyakini ketertarikan Jokowi untuk bersanding  dengan  Cak  Imin  pada  Pilpres 2019  kelak  maka  ditemukan  makna  bahwa Andrew  Josian  menganggap  pernyataan Ketua DPP PKB adalah sesuatu yang bagus namun tidak terjadi di dunia nyata.
Selanjutnya, political flaming dalam bentuk  hinaan  menempati  posisi  dominan kedua.  Meskipun  komentar-komentar  yang hadir  pada  kolom  komentar  pembaca tersebut  pun  cenderung  tajam,  namun terdapat  perbedaan  yang  signifikan  atas perbuatan  yang  dianggap  sebagai  ejekan, hinaan,  penistaan,  ataupun  fitnah.  Pasal
310-320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  mendefinisikan  bagaimana yang dimaksud perbuatan menghina, menistakan,  ataupun  memfitnah. Political flaming dalam  sub-kategori  menghina  pada penelitian  ini  merujuk  pada  penghinaan ringan  yang  diatur  pada  Pasal  315  KUHP bahwa tindakan menghina adalah perbuatan yang  dilakukan  di  tempat  umum  berupa kata-kata  makian  yang  bersifat  selain “menuduh  suatu  perbuatan.”  Komentar berita  yang  mengandung  unsur  kata-kata makian,  kata-kata  kasar  atau  kotor  seperti “anjing”,  “asu”,  “sundel”,  “bajingan,”  dan sebagainya termasuk dalam kategori menghina (Hukum Online, 2013; Moeljatno 2007: 115; Rentjoko, 2013).
Akun bernama Sanny Kenzt menyatakan,  “ maaf  minim  prestasi,  rugi kalau milih orang ini. ” Komentar menghina lainnya  adalah  “ napsu  besar,………., ” disampaikan  oleh  Diandra  Mayarezatyas Fortuna  Putri  dan  “ gak  payu  kowe  min ,” yang ditulis oleh akun bernama Adhi Satya Beni. Hasan Alkatiri turut berkomentar “ lha wong  cak  imin  yang  ngakunya  didukung ‘partai besar’ aja cuma jadi…. Telek minthi !. ”  Iwan  Tanuwidjaya  juga  menambahkan “ …  yg  ada  itu  anda  cak  mimin  yg  gila2an nawarin diri kayak jablay aja ! ”
Akun  lainnya  bernama  Whitesnow Pev menuliskan “ maksa  banget  lu  min jadi cawapres, muke lu jauh… emang mayoritas rakyat seneng lihat wajah lu? ” Sebuah akun
bernama  Ronaldo  Messi  pun  menuliskan komentar “ jawabannya kok kurang berkualitas..gak  nunjukin  elegan  dan  enak didengar ya…pantas gak ya jadi cawapres…?? ”  Komentar-komentar  hinaan tersebut  memiliki  karakteristik  menghina hal-hal yang menyangkut pribadi Cak Imin, seperti  hasrat,  prestasi,  pemikiran,  kondisi fisik, maupun perilaku lainnya.
Selanjutnya komentar yang termasuk  pada  kategori political  flaming dan  sub-kategori  penistaan  pada  penelitian ini merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang  menjelaskan  menjelaskan  bahwa penistaan adalah hinaan sebagai upaya yang dilakukan  oleh  seseorang  untuk  menyerang kehormatan  atau  nama  baik  orang  atau pihak  lainnya  dengan  cara  menuduhkan suatu  hal  agar  hal  tersebut  diketahui  oleh umum. Soesilo menjelaskan bahwa kategori penghinaan  memiliki  penekanan  pada “menuduh  seseorang  telah  melakukan perbuatan  tertentu”  dengan  tujuan  agar tuduhan  tersebut  diketahui  publik.  Bentuk tuduhan  perbuatan  tidak  hanya  mencakup perbuatan  yang  melanggar  KUHP  namun dapat  juga  perbuatan-perbuatan  biasa  yang bersifat  memalukan  (Hukum  Online,  2013; Moeljatno 2007: 114; Rentjoko, 2013).
Penistaan  berbentuk  komentar  yang peneliti  temukan  di  antaranya  ditulis  oleh akun  bernama  “cendol  cendol”  dengan mengatakan  “ sebaiknya  jangan  main2 dengan  muhaimin,  imi  bahaya  besar
mengintai,  ini  orang  udah  bau2  koruptor cuma kpk ng berani mengusut karena udah ada deal2 politik, kalau dipanggil kpk udah sering  sebagai  saksi,  kpk  ng  berani mengusut orang kuat ini sebagai tersangka. Jadi saya sarankan Jokowi cari wakil yang bersih2  aja  cari  aman,  kalau  koalisi  ama partainya  ng  apa2,  ya  hitung2  untuk tambah suara. ” Akun lain bernama Suyento
Wong  dalam  kolom  komentar  berita  yang sama  juga  menyampaikan  hal  yang  senada “ partai  nya  lupa  masih  ada  satu  lagi  yang belum  disebutkan  yaitu  pernah  akan  di panggil kpk terkait kemenakertrans .”
Kedua  komentar  tersebut  masuk  ke dalam sub-kategori penistaan karena berusaha  menyebutkan  bahwa  Cak  Imin dan  partainya  terlibat  pula  dalam  kasus korupsi. Akun lain bernama Teguh Ed juga menyebutkan  “ cak  imin  ini  orang  hebat, gus  dur  saja  bisa  dijegal  dan  gak  mampu mengambil  pkb  lagi. ”  Abdul  Rahman menambahkan  “ belum  apa2  dah  bohong bro???? ”  Berbagai  komentar  tersebut memiliki kesamaan arah, yakni ketidakpercayaan  publik  terhadap  rekam jejak Cak Imin ataupun partainya.
Sementara  itu,  kategori political flaming dan  sub-kategori  fitnah  pada penelitian  ini  merujuk  pada  Pasal  311 KUHP. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan  menghina  yang  tidak  dapat dibuktikan  di  pengadilan,  atau  tidak dianggap  oleh  hakim,  atau  tidak  dapat
dibuktikan  kebenarannya  maka  tindakan tersebut  dikategorikan  sebagai  tindakan memfitnah (Hukum Online, 2013; Moeljatno  2007:  114;  Rentjoko,  2013). Pemutusan sub-kategori fitnah memerlukan persidangan terlebih dahulu sehingga peneliti  menganggap  bahwa  sub-kategori fitnah  tidak  bisa  digunakan  pada  penelitian ini.
Sedangkan perbuatan mengejek yang  termasuk  pada  sub-kategori  dominan pada  penelitian  pada  penelitian  ini  tidak dijelaskan secara detil pada KUHP. Namun, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kemudian memberikan  pedoman  mengenai  kategori perbuatan  tersebut  yang  dibatasi  pada perbuatan  mengolok-olok  (tertawa  ataupun menyindir) untuk menghinakan. Pada berita yang  sama,  3  (tiga)  akun  pembaca memberikan  komentar  bernada  ejekan kepada  Cak  Imin.  Bambang  Prihadi menyatakan  “ kan  sudah  ada  baliho, spanduk dan umbul-umbul…..gimana sih…., cuma iklan tv yg belom ada,. ” Tedy Purnanto  pun  menambahkan  “ jangan terlalu  ambisius  agar  tdk  terlalu  sakit  jika harapannya  tdk  menjadi  kenyataan.. ”  Eva Komala  mengomentari  dengan  mengatakan “ cak  imin  profil  manusia  haus  jabatan.. jauh dari standar santri .”
Pada  berita  lain,  akun  bernama Imam  Putra  menyatakan  “ insya  Allah  ada partai  yg  akan  mengusung  pak  gatot  kalau rakyat  menghendaki  beliau  utk  maju
memimpin  negara  ini…tp  beliaukan  tdk seperti  cak  imin…beliau  masih  ada  rasa malu  utk  secara  terang2an  menawarkan diri  utk  maju  sbg  capres/cawapres…” Netizen  lain  dengan  nama  kaun  Agung Galih mengatakan “ ha ha ha… min – min… kelakuan koyok bujangan duwe pacar terus ditinggal  pacar  kawin  sama  yg  lain  min min…  katanya  politisi  kok  kelakuan  nya melankolis kaya artis…. .” akun bernama Jat 61  juga  menuliskan  komentar  pada  kolom komentar berita yang lainnya, berbunyi “ ge er  banget  to…cak…cak…ngebet  banget persis wong beol .” Dalam berita yang sama,
Maswan Setiyawan berkomentar “ preeeetttttttt…  pretrteorrt…knalpot  pespa mu  yg  merdu  brubah  jd  sendu.  Ga berambisi  cuman  ngebet  bgtttt.  Baliho seharga  puluhan  ratusan  juta  tersebar diseluruh  pelosok  negri  kok  ttp  ga  ngaku. Pemimpin macem opo iki. ”  Semua komentar  tersebut  fokus  pada  anggapan bahwa  Cak  Imin  terlalu  memiliki  hasrat yang  besar  dan  memaksakan  dirinya  untuk menjadi  cawapres  yang  seharusnya  hal tersebut dianggap tidak patut ketika terlahir dari pribadi seorang santri.
Humor sebagai Pelengkap Political Flaming melalui Ejekan
Komentar dalam sub-kategori ejekan  juga  disampaikan  oleh  Fikri  Aulia dengan gaya humor. Fikri Aulia menuliskan “ bule: who is muhaimin? Indo: muhaimin is
kandar. ”  Dalam  urutan  waktu  yang bersambungan,  akun  lain  bernama  Indra Hutauruk  juga  muncul  dengan  menuliskan “ airlangga  hartanto  (55  thn.)  dapat dicalonkan sebagai cawapres.
Kemampuannya cukup lengkap. ” Komentar yang  terlihat  pada  berita  lain  disampaikan oleh  akun  bernama  Iswari Alifa  yakni “mungkin yg pantas….ketua umum ppp……maaf…sekedar guyon … mendinginkan suasana yg panas. ”
Selain  terdapat  komentar  ejekan,  hinaan, dan  penistaan  dengan  nada  yang  tajam  dan nuansa  kemarahan,  terdapat  pula  beberapa komentar  ejekan  dengan  konten  humor. Komentar tersebut terkadang tidak memiliki relasi dengan konten berita-nya.
Political Flaming Bermuatan Unsur Etnis dan  Agama  Namun  Tidak  Bernuansa Intoleransi
Pada peristiwa-peristiwa sebelumnya,  para  warganet  atau  penyebar hoax  memberikan  komentar  yang  dianggap intoleransi  dengan  menyerang,  menghina, atau  mengejek  agama,  etnis,  atau  ras lainnya.  Keunikan  penelitian  ini  adalah ditemukannya komentar-komentar bermuatan  kesukuan  dan  agama/golongan tertentu  namun  tidak  diarahkan  pada  isu SARA. Sebuah akun bernama Tri Kristanto menuliskan “ sama-sama dari nu saya lebih memilih  bapak  mahmfud  md  jadi  wakilnya pak jokowi…tokoh yang
berpengalaman…cerdas…bersih… dan tidak  ambisisus…saya  yakin  basis  nu mendukung  beliau…  . ”  Akun  lainnya bernama Bangbang Irwanto turut menuliskan  “ gpp  nyalonin  tapi  gw  kagak bakalan pilih lo meskipun gw orang jawa. ”
Penggunaan  kata  kunci-kata  kunci  seperti “NU”,  “Jawa”,  ataupun  “santri”  pada konteks  ini  merujuk  pada  agama,  budaya, dan  suku  tertentu  namun  diikuti  dengan nada  ketidakpercayaan  terhadap  sosok  Cak Imin  secara  individu.  Penulis  komentar tidak lantas mengasosiasikan agama, budaya,  dan  kesukuan  tersebut  dengan pemberian  label  negatif  pada  subjek-nya secara langsung. Pelabelan negatif terhadap Cak  Imin  berhasil  dipisahkan  dari  label agama, budaya, dan kesukuan-nya.
Anonimitas  Akun  dan  Ketiadaan  Pesan Nonverbal  sebagai  Pencetus  Political

## Flaming
Pembaca  dapat  membuat  akun  baru KompasID  atau  pun log  in dengan menggunakan  akun  Facebook  maupun Google+.  Akun  tersebut  dapat  digunakan untuk  semua  layanan  Kompas,  termasuk Kompasiana.  Setelah  berhasil  membuat atau  log  in  dengan  akun  tertentu,  pembaca berita  dapat  memberikan  komentar  pada kolom  yang  telah  disediakan.  Komentar yang  di- submit pada  kolom  tersebut  akan langsung  muncul  tanpa  dimoderasi  terlebih dahulu oleh sistem kompas.com.
Kompas.com  tidak  memberikan  peraturan yang  rumit  bagi  para  pembacanya  yang ingin menyantumkan komentar. Kompas.com  hanya  menuliskan disclaimer singkat  yang  berisi  “Komentar  sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.”
Pembaca yang berhasil mengunggah komentarnya dapat langsung melihat komentar  tersebut  dalam  tampilan  sebagai berikut:
Gambar  1.  Tampilan  Komentar  Pembaca pada kompas.com
Sumber: http://www.detik.com
Akun  pembaca  yang  berhasil  ditampilkan pada  kolom  komentar  tersebut  sebagian besar  tidak  disertai  dengan  foto.  Bahkan, akun-akun  tersebut  tidak  memiliki  tautan yang  dapat  digunakan  untuk  mengecek profil  akun  tersebut.  Pemilik  akun  juga dengan  mudah  dapat  memilih  berbagai nama  seperti  yang  mereka  kehendaki.  Hal- hal  tersebut  sangat  menguatkan  sifat anonimitas akun komentator dan terkait erat dengan visual anonymity dalam CMC.
CMC menjelaskan bahwa teks  yang dikirimkan  oleh  para  pengguna  yang  tidak bertatap  muka  secara  langsung  dapat memicu  deindividuasi  dan  acuh  terhadap norma sosial. Kondisi anonim para komentator tersebut menyebabkan
kurangnya  kesadaran  tentang  siapa  mereka sebagai individu selayaknya di dunia nyata. Anonimitas  juga  memicu  pemilik  akun anonim untuk berbicara secara agresif. Hal- hal  yang  sebelumnya  dianggap  tabu  untuk dikemukakan  di  ruang  publik  menjadi  hal yang yang dengan mudah ditumpahkan dan diluapkan  (Chang  2008:  2,  6;  Ess  2009: 114-119; Hutchens, Cicchirillo & Hmielowski  2014:  1204-1205;  Walther 1996: 7-8; Walther 2011: 450; Razak 2000: 139).
Media  baru  memungkinkan  agar identitas  seseorang  dapat  dimanipulasi sehingga pembaca yang memberikan komentar  dapat  memiliki  identitas  buatan. Aktivitas  dalam  ruang  siber  ini  pun  juga dapat  memunculkan  berbagai  kompleksitas yang tidak ditemui dalam bentuk komunikasi  lainnya.  Selain  karena  adanya akun  yang  bersifat  anonim,  kurangnya pesan non-verbal juga mempengaruhi relasi yang  hangat  antar  pengguna.  Seorang komentator dengan nama akun Iswari Alifa menambahkan  keterangan  bahwa  dirinya sedang  bercanda  dengan  mengatakan  hal berikut “ …maaf…sekedar guyon … mendinginkan  suasana  yg  panas .”  Pada akhirnya,  setiap  komentar  yang  tidak dilengkapi  dengan  isyarat  khusus  akan terbaca  sebagai  sesuatu  yang  lugas  dan cenderung  ketus  yang  mengarah  pada persepsi  negatif  atas  penerimaan  pesan
(Danesi  2010:  212;  Flew  2005:  101; Walther 2011: 445-447).
Identifikasi  Komentar  Ejekan  dan Humor melalui Tampilan Susunan Kolom Komentar Kolom komentar pembaca kompas.com dikemas secara drop down list atau bersusun ke bawah yang menyebabkan interaktivitas user-to-user atau user-to- documents yang  membuat  komentar  akun lain  dapat  terbaca  oleh  pengguna  lain  yang akan memberikan komentar barunya. CMC melalui  Tipe  Identifikasi  pada Lack  of Social  Context  Cues  Theory menjelaskan bagaimana  pengguna  CMC  pada  akhirnya menyesuaikan  diri  dengan  kategori  atau kelompok  sosial  yang  terlihat  menonjol (Hutchens, Cicchirillo & Hmielowski 2014: 1204; Walther 2011: 450-451).
Hal ini menyebabkan penulis komentar  pada  kolom  komentar  tersebut memberikan  komentar-komentar  dengan tipe  yang  sama  dengan  komentar-komentar yang  telah  terlebih  dahulu  diunggah  oleh pengguna lain. Seorang komentator cenderung  akan  berusaha  menyesuaikan sudut pandang-nya dengan para komentator lain  yang  komentarnya  telah  dibacanya. Kategori komentar yang berhasil diidentifikasi dan kemudian ditulis kembali oleh  para  komentator  lainnya  adalah komentar  yang  bersifat  ejekan  dan  humor. Pada suatu kolom komentar berita, awalnya
Eva Komala mengomentari dengan mengatakan “ cak  imin  profil  manusia  haus jabatan.. jauh dari standar santri .”
Kemudian, Tedy Purnanto pun menambahkan,  “ jangan  terlalu  ambisius agar  tdk  terlalu  sakit  jika  harapannya  tdk menjadi kenyataan.. ” selanjutnya, Bambang Prihadi  menyatakan,  “ kan  sudah  ada baliho, spanduk dan umbul- umbul…..gimana  sih….,  cuma  iklan  tv  yg belom ada,. ” Pada hasil analisa sebelumnya,  ketiga  komentar  tersebut termasuk  pada  satu  sub-kategori,  yakni ejekan. Ketiga komentator tersebut berkomentar secara berurutan.
Terdapat  pula  komentar  humor, yang  cukup  jarang  ditemui  pada  kolom- kolom  tersebut,  yang  teridentifikasi  oleh para  komentator.  Awalnya,  Fikri  Aulia menuliskan “ bule: who is muhaimin? Indo: muhaimin is kandar. ”  Pada  urutan selanjutnya,  Indra  Hutauruk  juga  muncul dengan menuliskan “ airlangga hartanto (55 thn.)  dapat  dicalonkan  sebagai  cawapres. Kemampuannya  cukup  lengkap. ”  Hal-hal tersebut  menunjukkan  bahwa  komentator dapat  memberikan  komentar  dengan  tipe yang sama dengan para pengguna sebelumnya.

## Simpulan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa karakteristik political  flaming terhadap tema-tema  berita  “Cak  Imin  Cawapres”
dan  “Cak  Imin  Pilpres  2019”  di kompas.com mencakup kategori komentar cabul,  penistaan,  hinaan,  dan  didominasi oleh ejekan. Komentator juga menyelipkan  komentar-komentar  humor. Political  flaming tersebut  mengarah  pada ide  bahwa      Cak  Imin  tidak  selayaknya memiliki hasrat yang besar untuk mencalonkan  diri sebagai Cawapres Jokowi  karena  hal  tersebut  tidak  elok untuk seorang figur santri. Para komentator pun mengisyaratkan ketidakpercayaan  pada  rekam  jejak  Cak Imin  dan  partainya  sehingga  hal  tersebut tidak mungkin untuk diwujudkan.
Pada  akhirnya, platform yang dinikmati  oleh  pengguna-lah  yang  turut memicu para pengguna melakukan political flaming . Oleh karenanya, pengembang platform media,  yang  dalam hal  ini  adalah  kompas.com,  sebetulnya memiliki  peran  dalam  merubah  perilaku penggunanya dalam berkirim pesan dalam bentuk  komentar  pembaca.  Kompas.com tetap  menjadi  pihak  yang  seharusnya bertanggung jawab atas sistem komunikasi  yang  dirancang  khusus  untuk mendukung  dan  meningkatkan  fungsi berkirim komentar tersebut.
Peneliti menyarankan agar kompas.com  dapat  memberikan  filter terhadap  penggunaan  kata-kata  tertentu yang  masuk  ke  dalam  kategori political flaming. Upaya  ini  dipilih  oleh  peneliti
karena pemberian simbol atau isyarat non- verbal  menjadi  sesuatu  yang  dilematis. Isyarat non-verbal memang dapat digunakan sebagai atribusi atas keramahan atau  emosi  baik  pengirim  pesan.  Namun, hal  tersebut  sekaligus  berisiko  untuk menunjukkan  kemarahan  atau  emosi negatif pengguna lainnya secara jelas.
Akhirnya,  penulis  memberikan rekomendasi  teoritis  bagi  penelitian- penelitian selanjutnya. Dari aspek pengguna,  penelitian  selanjutnya  dapat menambahkan  motivasi  pengguna  ketika mereka memutukan untuk mengemukakan komentar flaming . Political  flaming yang bersumber dari media digital dan kemudian  menembus  ruang-ruang  privat juga menarik untuk diteliti. Terkait CMC, peneliti  menyarankan  agar  penelitian selanjutnya dapat membahas pula mengenai bagaimana hubungan impersonal  yang  terjadi  karena political flaming kemudian berubah menjadi hubungan interpersonal.

## Daftar Pustaka
Buku Abrar,  Ana  Nadhya.  (2011). Analisis  Pers:
Teori dan Praktik. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Crone,  Tom.  (2002). Law  and  the  Media, Fourth Edition. London: Focal Press.
Danesi, Marcel. (2010). Pengantar Memahami Semiotika Media.
Yogyakarta: Jalasutra.
Eriyanto.  (2011 ).  Analisis  Isi:  Pengantar Metodologi  untuk  Penelitian  Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu-Ilmu  Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana.
Ess, Charles. (2009). Digital Media Ethics:
Digital  Media  and  Society  Series. Cambridge: Polity.
Flew,  Terry.  (2005). New  Media:  An Introduction, Second Edition . Oxford:
Oxford University.
McQuail, Dennis. (2005). McQuail’s
Communication Theory, Fifth
Edition. London: Sage.
Moeljatno.  (2007). Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho,  Yanuar.,  dan  Syarief,  Sofie Shinta.  (2012). Melampaui  Aktivisme click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer.
Jakarta: Friedrich-Ebet-Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia.
Razak,  Abdul.  (2000). Mass  Media  Laws and Regulations in Indonesia.
Singapore:  Asian  Media  Information and Communication Centre (AMIC).
Severin, Werner J., dan James W. Tankard.
(2005). Teori  Komunikasi. Kencana. Jakarta.
Stacks,  Don  W.,  Salwen,  Michael  B. (2009). An  Integrated  Approach  to
Communication Theory and
Research, Second Edition. New York:
Routledge.
Susanto, Edy,. Makarao, Mohammad Taufik,  Syamsudin,  Hamid.  (2010). Hukum  Pers  di  Indonesia .  Jakarta:
Rineka Cipta.
Syahputra,  Iswandi.  (2013). Rezim  Media: Pergulatan  Demokrasi,  Jurnalisme dan  Infotainment  dalam  Industri Televisi. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Walther,  J.  B.  (2011). Theories  of
Computer-Mediated  Communication and  Interpersonal  Relations.  Dalam M. L. Knapp & J. A. Daly (Eds.). The
Handbook of Interpersonal Communication  (4th  ed.,  hal.  443- 479). Thousand Oaks, CA: Sage.

## Artikel Jurnal
Alonzo,  Mei  &  Aiken,  Milam.  (2002).
“Flaming in
Electronic
Communication.” Decision  Support Systems  Journal. Elsevier  Science B.V. 36 (2004), hal. 205-213.
Chang,  Jenna.  (2008).  “The  Role  of Anonymity in Deindividuated Behavior: A Comparison of Deindividuation  Theory  and  the Social Identity Model of
Deindividuation Effects (SIDE).” The
Pulse. Volume 6, Issue 1.
Hutchens, Myiah J., Cicchirillo, Vincent J., &  Hmielowski,  Jay  D.  (2014).  “How
Could You
Think That?!?!: Understanding  Intentions  to  Engage in  Political  Flaming.” New  Media  & Society  Journal.  Sage. 2015,  Vol.
17(8), hal. 1201-1219.
Retnaningsih,  Hartini.  (2015).  “Ujaran Kebencian  Di  Tengah  Kehidupan Masyarakat.” Jurnal  Info  Singkat Kesejahteraan Sosial. Sekretariat
Jenderal  DPR  RI.  Vol.  VII  No.  21, hal. 9-12.
Walther, J. B. (1996). “Computer-Mediated
Communication:
Impersonal,
Interpersonal and Hyperpersonal Interaction.”
Communication Research. 23, 3–43.

## Dokumen Resmi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  dan  Presiden  Republik Indonesia.  (2008).  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008  Nomor  58.  Jakarta: Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia.

## Melisa Indriana Putri, Analisa Perilaku “Political Flaming”...
Artikel dan Berita di Internet
Alexa. (2018). Diakses
melalui
https://www.alexa.com/topsites/count
ries/ID pada 21 April 2018.
Hukum Online. (2013). Perbuatan-
perbuatan yang
Termasuk
Pencemaran  Nama  Baik.  Diakses melalui http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan- perbuatan-yang-termasuk- pencemaran-nama-baik  pada  pada  22
April 2018.
Isnaeni,  Nadya.  (2017).  5  Status  di  Media
Sosial  Berujung  Pidana.  Diakses melalui https://www.liputan6.com/news/read/ 3029350/5-status-di-media-sosial- berujung-pidana pada 22 April 2018. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).
Diakses melalui https://kbbi.web.id/ejek pada 22 April 2018.
Purbolaksono,  Arfianto.  (2018).  Ancaman
Meningkatnya  Ujaran  Kebencian  di
Tahun Politik. Diakses melalui
https://www.theindonesianinstitute.co
m/ancaman-meningkatnya-ujaran- kebencian-di-tahun-politik/  pada  22
April 2018.
Rafiuddin D. Soaedy. (2018). Manuver Cak Imin  di  Pusaran  Pragmatisme  Partai. Diakses melalui http://www.jurnas.com/artikel/33073/
Manuver-Cak-Imin-di-Pusaran- Pragmatisme-Partai/  pada  22  April 2018.
Rentjoko,  Antyo.  (2013).  Apa  Beda Penghinaan,  Penistaan,  dan  Fitnah? Diakses melalui https://beritagar.id/artikel/infografik/a pa-beda-penghinaan-penistaan-dan- fitnah-8965 pada 22 April 2018.