## MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR DI LOMBOK TIMUR: DEFISIT AIR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
Lalu Muh. Kabul Muhamad Ahyat
Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) Mataram Email: kabullpp@yahoo.com

## Abstract
Regarding water resources management, the research carried out in order to study various factors affected water deficit that occurred in East Lombok. The research method was quantitative approach  namely  factor  analysis.  Data  sources  were  primary  and  secondary  data.  For  data collecting  used  interview  and  FGD.  Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO’s  test),  Bartlett’s  test,  anti  image Correlation,  Eigenvalue,  Force  Field  Analysis  were  tools  employed  to  analysis  the  data.  The research  results  were  two  factors  that  affected  water  deficit  namely  forest  destruction  and institution.  Forest  conservation  at  the  up  stream  area  was  a  strategy  to  overcome  the  forest destruction,  and  strengthening  capacity  of  the  P3A  and  creating  the  Multistakeholder  was  a strategy to overcome the institution factor.
Keywords: water resources management, water deficit, factor analysis

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  manajemen,  sumber  daya  air  dikelola  untuk  mencukupi  kebutuhan  air  bagi penduduk.  Setiap  harinya  penduduk  membutuhkan  sekitar  100  liter  air  per  hari  per  orang  untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi cuci kakus, dan sanitasi (Young M, 2011). Agar kebutuhan air  bersih  bagi  penduduk  dapat  dipenuhi,  dalam Millenium  Development  Goals (MDGs  2015) ditargetkan cakupan layanan air bersih sebesar 68,87%. Namun target MDGs 2015 ini belum dapat dicapai  di  Kabupaten  Lombok  Timur    karena  realisasi  cakupan  layanan  rata-rata  air  bersih  yang dicapai pada tahun 2015 masih dibawah taget yakni sebesar 59,25% (Ditjen Cipta Karya, 2015).
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs  2030) merupakan  keberlanjutan  dari  MDGs  2015.  Salah  satu  tujuan  SDGs  2030  adalah  ketersediaan  air minum  dan  sanitasi  untuk  semua.  Oleh  karena  itu,  meskipun  cakupan  layanan  rata-rata  air  bersih yang dicapai Lombok Timur belum mencapai target MDGs 2015, tetapi manajemen  sumber daya air  harus  terus  dilakukan  secara  berkesinambungan  sebagai  upaya  untuk  mencapai  tujuan  SDGs 2030. Dalam pada itu, defisit air merupakan  kendala yang dihadapi dalam  upaya mencapai tujuan SDGs 2030.
Pulau  Lombok  termasuk  Lombok  Timur  mengalami  defisit  air.  Defisit  air  di  Pulau  Lombok dilaporkan oleh Sayaka B et al (2006) bahwa terjadi penurunan debit air dalam periode 2000-2003 di  DAS  Dodokan  mencapai  minus  (-61,2%) dan  DAS  Menanga  mencapai  minus  (-65,6%).  Disisi lain,  jumlah  mata  air  di  Pulau  Lombok  pada  tahun  2006-2007  sebanyak  107  titik/lokasi,  jika dibandingkan  dengan  tahun  1985 maka  telah  terjadi  penurunan  sebesar  50%  dari  jumlah  mata  air sebelumnya  (Sudiyono,  2012).  Dalam  pada  itu,  defisit  air  ini  disebabkan  oleh  kerusakan  hutan  di bagian  hulu  akibat  adanya  aktivitas  penebangan  liar,  alih  fungsi  lahan,  konversi  lahan  hutan, maupun faktor lain yang telah menyebabkan penurunan debit sungai rata-rata 30% yang berdampak langsung  pada  terjadinya  defisit  air  sebesar  1.252,03  juta  meter  kubik  (Sudiyono,  2012).  Dalam pada  itu,  selain  kerusakan  hutan,  faktor  lain  yang  juga  berpengaruh  terhadap  defisit  air  adalah kelembagaan (Percik, 2011).
Defisit  air  ini  berdampak  pada  terjadinya  krisis  air.  Krisis  air  ini  dapat  berdampak  terhadap kesinambungan sistem produksi pertanian, sistem penyediaan air bagi konsumsi rumah tangga, dan masalah sosial berupa konflik memperebutkan air (Sudiyono, 2012). Pada tahun 2007 tidak kurang dari  5000  hektar  tanaman  padi  dan  51  hektar  tanaman  jagung  gagal  panen  akibat  kekurangan  air. Kebutuhan domestik rumah tangga di Pulau Lombok terhadap air bersih pada tahun 2006 mencapai 139.440  meter  kubik,  sementara  PDAM  hanya  mampu  menyalurkan  126.068  meter  kubik.  Lebih jauh  menurut  WWF  (2009)  dalam  Sudiyono  (2012)  dalam  kurun  waktu  2002,  setidaknya  telah terjadi  135  konflik  pemanfaatan  air  yang  melibatkan  PDAM  dengan  masyarakat,  desa  dengan
masyarakat,  masyarakat  dengan  masyarakat,  bahkan  bukan  tidak  mungkin  kelangkaan  air  akan menimbulkan  konflik  antara Pemda yang memanfaatkan (hilir) dengan yang  memiliki  wilayah air (hulu).
Pada  tahun  2011  krisis  air  bersih  melanda  Kabupaten  Lombok  Timur,  Lombok  Tengah  dan Lombok  Utara  dimana  defisit  air  bersih  diperkirakan  sebesar  15.000  liter  per  hari  dengan  harga Rp.1.050.000 (Sudiyono, 2012). Lebih jauh Sudiyono (2012) menyatakan bahwa setahun kemudian pada Juni 2012 krisis air melanda enam desa di NTB dimana desa-desa yang mengalami krisis air tersebar  di  Kabupaten  Lombok  Timur  di  dua  desa,  Lombok  Tengah  di  dua  desa  dan  dua  desa  di Kabupaten  Lombok  Barat.  Satu  bulan  kemudian,  Juli  2012  krisis  air  bersih  meluas  di  Pulau Lombok  dan  Sumbawa.  Sebanyak  18.594  keluarga  mengalami  kekurangan  air  bersih.  Mereka tersebar  di  83  dusun,  25  desa,  12  kecamatan  di  4  kabupaten  di  Pulau  Lombok,  yakni  Lombok Timur,  Lombok  Tengah,  Lombok  Barat,  dan  Lombok  Utara.  Dalam  konteks  manajemen  sumber daya  air,  maka  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  defisit  air  tersebut  di  Lombok  Timur  perlu dianalisis.

## Rumusan Masalah
Dalam  penelitian  ini  dirumuskan  2  (dua)  faktor  yang  mempengaruhi  defisit  air,  yaitu kerusakan  hutan  dan  kelembagaan.  Permasalahannya  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Sejauhmana analisis  faktor  dalam  penelitian  ini  layak  atau  tepat  digunakan?,  (2)  Apakah  tepat  kedua  faktor tersebut  yang  berpengaruh  terhadap  defisit  air?,  (3)  Apa  manajemen  strategis  untuk  mengatasi defisit air?

## Tujuan
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  sebagai  berikut:  (1)  mengetahui  kelayakan  atau ketepatan  penggunaan  analisis  faktor  dalam  penelitian  ini,  (2)  mengetahui  sejauh  mana  ketepatan kedua  faktor  yang  berpengaruh  pada  defisit  air,  (3)  mengetahui  manajemen  strategis  untuk mengatasi defisit air.

## METODE PENELITIAN Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan  kuantitatif, yakni analisis faktor yang merupakan suatu  metode  untuk  menjelaskan  hubungan  atau  korelasi  antar  sejumlah  variabel  dengan  variabel lainnya,  sehingga  dapat  dibentuk  satu  faktor  atau  lebih  (Bartholomew,D  et  al,  2011).  Disisi  lain, analisis  faktor  memiliki  sifat  dapat  menjelaskan  varians  atau  keragaman  data  secara  maksimal, antara  satu  faktor  dengan  faktor  lainnya  saling  bebas  dan  setiap  faktor  yang  terbentuk  dapat diinterpretasikan (Abdi H, 2003).
Dalam  pada  itu,  fungsi  analisis  faktor  adalah  mereduksi  variabel-variabel  kedalam  beberapa faktor  yang  berbeda  berdasarkan  karakteristik  dari  faktor  tersebut  (Child  D,  2006).  Penelitian  ini dilaksanakan di Lombok Timur selama 3 bulan sejak Agustus 2017 sampai Oktober 2017. Dengan menggunakan  rumus  Slovin  (Ghozali,  2012),  diperoleh  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini sebanyak 125 kepala keluarga.

## Faktor dan Variabel
Defisit  air  dipengaruhi  oleh  dua  faktor,  yaitu  Kerusakan  hutan  (Sudiyono,  2012)  dan Kelembagaan  (Percik, 2011). Dalam  pada itu, kedua faktor tersebut terdiri dari 7 (tujuh)  variabel, yaitu penebangan  liar  (X1), alih fungsi lahan (X2), konversi  lahan hutan  (X3), pembakaran hutan (X4), efisiensi penggunaan air (X5), konservasi mata air (X6), iuran air (X7). Faktor 1 (Kerusakan hutan) terdiri dari 4 (empat) variabel, yaitu penebangan liar (X1), alih fungsi lahan (X2), konservasi lahan hutan (X3), pembakaran hutan (X4). Sedangkan Faktor 2 (Kelembagaan) terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu efisiensi penggunaan air (X5), konservasi mata air (X6), dan iuran air (X7).
Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer untuk setiap variabel  diperoleh  melalui  wawancara  terstuktur  dengan  berpedoman  pada  kuisioner.  Selain  itu, data  primer  juga  digali  dari  diskusi  kelompok  terarah  (Focus  Group  Discussion).  Dari  ketujuh variabel  tersebut,  untuk  setiap  variabel  digunakan  skala  Likert  dengan  rentang  skor  1-5.  Data sekunder dikumpulkan dari dinas/instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, PDAM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, dan lain-lain.

## Analisis Data
Hubungan  kedua  faktor  dengan  ketujuah  variabel  penelitian  dinyatakan  dalam  model matematis  berikut  ini:  X₇=  a₇₁F₁  +  a₇₂F₂  dimana  X₇  menggambarkan  ketujuh  variabel,  F₁  adalah Faktor 1 (kerusakan hutan),  F₂ adalah Faktor 2 (kelembagaan),  a₇₁  adalah muatan faktor  (loading factor) untuk Faktor 1 dan a₇₂ adalah muatan faktor (loading factor) untuk Faktor 2.
Data  yang  terkumpul  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  dan  analisis  data  meliputi  3 (tiga)  tahap.  Pertama,  untuk  mengetahui  kelayakan  atau  ketepatan  penggunaan  analisis  faktor dalam penelitian ini digunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan uji Bartlett (Bartholomew, D et al,  2011).  Analisis  faktor  layak  atau  tepat  digunakan,  jika  nilai  Uji  KMO  lebih  dari  0,5  dan signifikansi  hasil  uji  Bartlett  dibawah  level  signifikansi  ( ⍺ )  yang  digunakan  dan  dalam  penelitian ini  digunakan  level  signifikansi  sebesar  0,05  ( ⍺ <0,05).  Lebih  jauh,  mengenai  ada  atau  tidaknya variabel  yang  tereduksi  dalam  penelitian  digunakan  analisis  anti  image  Correlation  yang menunjukkan nilai Measuring of Sampling Adequacy (MSA) dan jika nilai MSA diatas 0,5 berarti tidak  ada  variabel  yang  tereduksi.  Kedua,  untuk  mengetahui  sejauhmana  ketepatan  kedua  faktor tersebut  berpengaruh  pada  defisit  air  digunakan  nilai  Eigen  (ƛ)  dimana  kedua  faktor  tersebut dinyatakan  tepat  (Child  D,  2006),  jika  masing-masing  faktor  memiliki  nilai  Eigen  lebih  dari  1 (ƛ>1).  Mengenai  sejauh  mana  kontribusi  pengaruh  kedua  faktor  tersebut  terhadap  defisit  air digunakan total kumulatif varians (Abdi H, 2003). Ketiga, untuk merumuskan manajemen strategis mengatasi defisit air digunakan Force Field Analysis (Swanson DJ et al, 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kelayakan Penggunaan Analisis Faktor
Untuk  mengetahui  kelayakan  atau  ketepatan  penggunaan  analisis  faktor  dalam  penelitian  ini digunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan uji Bartlett . Dalam pada itu, hasil uji Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) dan uji Bartlett yang diperoleh dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan uji Bartlett
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test = 0,759 0,759>0,5  (layak) Bartlett’s test Approx.Chi-square    = 27,567 df                                  21 Sig. 0,001 0,001 <0,05 (layak)

## Sumber: Data primer (diolah)
Dalam  penelitian  ini  diperoleh  hasil  uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  sebesar  0,759  dan  hasil uji KMO ini lebih dari 0,5 (0,759>0,5). Disisi lain, signifikansi hasil uji Bartlett sebesar 0,001 atau dibawah level signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 (0,001<0,05). Berdasarkan hasil uji Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) dan uji Bartlett, maka penggunaan analisis faktor dalam penelitian ini adalah layak  atau  tepat.  Berdasarkan  analisis anti  image  Correlation diperoleh  nilai Measuring  of Sampling Adequacy (MSA) pada kisaran 0,712 sampai 0,810 artinya nilai MSA diatas 0,5 dengan demikian tidak ada variabel yang tereduksi.

## Ketepatan Penggunaan Faktor
Untuk  mengetahui  ketepatan  kedua  faktor  (kerusakan  hutan  dan  kelembagaan  yang berpengaruh  pada  defisit  air  digunakan Eigenvalue atau  nilai Eigen (ƛ)  dan  nilai Eigen (ƛ)  untuk kedua faktor tersebut ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 2. Nilai Eigen dan Kumulatif Varians Faktor Variabel Muatan Faktor Eigenvalue (ƛ) Kumulatif Varians Faktor 1 (Kerusakan hutan) X1 0,798 3,963 61,754 X2 0,787 X3 0,795 X4 0,779 Faktor 2 (Kelembagaan) X5 0,781 4,375 75,395 X6 0,778 X7 0,769 Sumber: Data primer (diolah)
Dalam penelitian ini, Faktor 1 (Kerusakan hutan) memiliki nilai Eigen (ƛ) sebesar 3,963 atau lebih  dari  1  (3,963>1)  dan  Faktor  2  (Kelembagaan)  memiliki  nilai Eigen (ƛ)  sebesar  4,375 (4,375>1). Ini berarti bahwa kedua faktor dalam penelitian ini memiliki  nilai Eigen (ƛ) lebih dari 1, sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  penggunaan  kedua  faktor  tersebut  adalah  tepat.  Kumulatif varians  dari  kedua  faktor  tersebut  sebesar  75,395  artinya  kedua  faktor  tersebut  memberikan kontribusi sebesar 75,395 persen terhadap defisit air. Menurut Bartholomew, D et al (2011) bahwa nilai  kumulatif  varians  untuk  penelitian  sosial  adalah  minimal  60  persen.  Sementara  kumulatif varians  yang  diperoleh  dalam  penelitian  adalah  75,395  persen  atau  lebih  dari  60 persen,  sehingga kontribusi kedua faktor terhadap defisit air adalah valid.

## Manajemen Strategis
Air oleh masyarakat dipandang sebagai barang milik bersama (common goods) dan siapapun memiliki akses yang sama untuk memanfaatkan air (open acces). Fenomena terjadinya defisit air di Pulau  Lombok  termasuk  Lombok  Timur  merupakan  sebuah  tragedi  yang  oleh  Hardin  GJ  (1963) dalam  Dipokusumo  B  (2011) dikenal  sebagai  tragedi  bersama  atau tragedy  of  the  common ,  yakni suatu  fenomena  ketika  setiap  orang  saling  memperebutkan  sumberdaya  air  yang  menjadi  milik bersama  untuk  dieksploitasi  secara  berlebihan,  namun  tidak  satupun  yang  berusaha  memelihara sumberdaya  air  tersebut,  sehingga  sumberdaya  air  dimaksud  mengalami  defisit.  Dalam  pada  itu, kerusakan  hutan  di  kawasan  KPHL  Rinjani  Timur  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi defisit air di Lombok Timur. Akibat kerusakan tersebut, luas kawasan hutan KPHL Rinjani  Timur  berkurang  dari  37.063,71  Ha  pada  tahun  1990  menjadi  28.147,01  Ha  pada  tahun 2012 (Bappeda Lombok Timur, 2017).
Dari  209  mata  air  di  Lombok  Timur  yang  berada  dibawah  kendali  Bagian  Pengairan  Dinas Pekerjaan  Umum  (PU)  Kabupaten  Lombok  Timur,  sebanyak  45  mata  air  (21,53%)  berada  dalam kawasan hutan (KPHL Rinjani Timur dan Taman Nasional Gunung Rinjani) dan lainnya sebanyak 164  mata  air  (78,47%)  berada  di  luar  kawasan  hutan.  Menurut  Schoeder  (1992)  bahwa pembangunan hutan ( forestration ) meliputi  kegiatan penghutanan kembali lahan  kritis di  kawasan hutan  ( reforestration )  dan  penghutanan  lahan  kritis  di  luar  kawasan  hutan  ( afforestration ). Mengenai kaitan antara pembangunan hutan dan defisit air dapat dijelaskan dengan teori paradoks partisipasi yang dikemukakan Dipokusumo B (2011) bahwa berbagai kebijakan pemerintah terkait pembangunan  semestinya  mampu  meningkatkan  partisipasi  warga  masyarakat  dalam  kegiatan konservasi  hutan,  sehingga  mata  air  dalam  kawasan  hutan  maupun  di  luar  kawasan  hutan  tetap terjaga  agar  defisit  air  dapat  diatasi,  namun  yang  terjadi  justru  sebaliknya,  yakni  partisipasi masyarakat rendah dan hal ini berdampak terhadap terjadinya defisit air.
Gambar 1. Peta KPHL Rinjani Timur
Lebih  jauh  Dipokusumo  B  (2011)  menyatakan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  terkait pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Pulau Lombok sebagian besar berada pada tingkat sedang  dan  berada  pada  tangga  partisipasi  Arnstein  termasuk  pada  tingkatan  Tokenism.  Lewat tipologinya  yang  dikenal  dengan  delapan  tangga  partisipasi,  Arnstein  menjelaskan  model partisipasi  masyarakat  berdasarkan  kekuatan  masyarakat  dan  menurutnya  terdapat  perbedaan mendasar antara bentuk partisipasi semu dengan partisipasi yang mempunyai kekuatan nyata (Tim Peneliti  FIKB,  2002).  Dua  tangga  terbawah  dikategorikan  sebagai Non  Participation dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan terapi dan manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk mendidik dan mengobati masyarakat.

## Gambar 2. Delapan Tangga Partisipasi Arnstein
8 Citizen Control 7 Delegated Power 6 Partnership 5 Placation 4 Consultation 3 Information 2 Therapy 1 Manipulation

## Sumber: Tim Peneliti FIKB (2002)
Tangga  ketiga,  keempat  dan  kelima  dikategorikan  sebagai  tingkat Tokenism yaitu  tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk  mendapatkan  jaminan  bahwa  pandangan  mereka  akan  dipertimbangkan  oleh  pemegang keputusan. Tiga tangga teratas, yakni tangga keenam, ketujuh, dan kedelapan dikategorikan dalam tingkat Citizen Power yakni tingkat kekuasaan masyarakat dimana masyarakat memiliki pengaruh atau kekuatan dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan kontrol masyarakat.
Berkaitan dengan penerapan pilar good governance dalam otonomi daerah, Tim Peneliti FIKB (2002)  melakukan  penelitian  mengenai  tangga  partisipasi  Arnstein  yang  dicapai  oleh  6 kabupaten/kota.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  diperoleh  tingkat  partisipasi  Arnstein  yang  dicapai oleh  dua  Kabupaten  (Semarang  dan  Sawahlunto/Sijunjung),  yakni  pada  tingkatan  Information, Kabupaten  Lampung  Tengah  ( Consultation ),  Kota  Metro  ( Placation ),  Kota  Semarang ( Partnership ),  dan  Kota  Sawahlunto  ( Delegated  Power ).  Kota  Sawahlunto  memiliki  tingkat partisipasi lebih tinggi dibandingkan Kota Semarang karena struktur masyarakat Sawahlunto yang telah  terlembagakan  dalam  kearifan  lokal  setempat,  yakni  Nagari  (Tim  Peneliti  FIKB,  2002). Terkait  partisipasi  masyarakat  dalam  konservasi  hutan  di  Pulau  Lombok,  maka  partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dari tingkatan Tokenism menjadi Citizen Power melalui revitalisasi kearifan lokal konservasi hutan.
Air yang berasal dari 209 mata air di Lombok Timur tidak hanya digunakan untuk air bersih, melainkan  juga  untuk  air  irigasi.  Dalam  kondisi  defisit  air,  penggunaan  air  untuk  irigasi,  justru cenderung  meningkat  untuk  kegiatan  penanaman  padi  2  hingga  3  kali  per  tahun.  Dalam  pada  itu, peningkatan  penggunaan  air  irigasi  merupakan  kunci  bagi  peningkatan  produksi  maksimum menjadi  persepsi  yang  berkembang  di  kalangan  petani  anggota  P3A.  Persepsi  ini  oleh  Abdullah (2012)  dikenal  dengan  pendekatan  radial,  yakni  memaksimumkan  output  (produksi)  pada penggunaan sejumlah input. Terkait efisiensi irigasi, Abdullah (2012) fokus pada pendekatan non- radial,  yakni  meminimumkan  input  untuk  mencapai  output  (produksi)  tertentu.  Implikasi pendekatan non-radial ini dalam  konteks efisiensi irigasi adalah penurunan penggunaan  air irigasi tanpa terjadinya pengurangan output (produksi), sementara input lainnya tetap.
Terkait  efisiensi  irigasi,  maka  pendekatan  non-radial  dimaksud  dapat  diaplikasikan  pada tingkat  kelembagaan  (P3A).  Diperlukan  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  (P3A)  dalam mengaplikasikan pendekatan non-radial dimaksud. Persoalan irigasi lainnya adalah pola tanam dan
Degree of Citizen Power
Degree of Tekonism

## Non Participation
jadwal  pembagian  air.  Persoalan  ini  dapat  diatasi  melalui  pengaturan  pola  tanam  dan  pengaturan jadwal pembagian air. Hal ini selaras dengan Febriansyah (2014) bahwa pengaturan pola tanamam dan  jadwal  pembagian  air  merupakan  dua  prioritas  utama  dalam  mengatasi  konflik  yang  menjadi persoalan dalam alokasi air irigasi.
Konservasi mata air bukan hanya menjadi tanggungjawab masyarakat pemanfaat air di bagian hulu,  tetapi  juga  menjadi  tanggungjawab  masyarakat  di  bagian  tengah,  dan  hilir  termasuk pemangku  amanah  (stakeholders)  lainnya  seperti  P3A,  PDAM,  Pemda,  LSM,  dan  sektor  swasta. Hal  ini  misalnya  di  Lombok  Barat  diwujudkan  melalui  program  jasa  lingkungan  yang  ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan (Sudiyono,  2012).  Perda  tersebut  juga  dilengkapi  dengan  petunjuk  pelaksanaan  dalam  bentuk Peraturan  Bupati  Nomor  7  Tahun  2009  tentang  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  Tugas  dan Wewenang Institusi Multi Pihak (IMP) yang memiliki kewenangan mengemban tugas pengelolaan sumberdaya air.
Dalam  pada  itu,  dasar  hukum  lainnya  adalah  Keputusan  Bupati  Lombok  Barat  Nomor 1072/207/Dishut/2009  tanggal  27  Mei  2009  tentang  Pembentukan  Institusi  Multi  Pihak  (IMP) Pengelolaan Jasa Lingkungan serta Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Obyek, Tarif, Tata Cara Pembayaran dan Sanksi Administratif. Salah satu isi penting dari Peraturan Bupati tersebut adalah penarikan uang pembayaran jasa lingkungan sebesar antara Rp.500,- sampai Rp.5.000,- bagi pelanggan PDAM. Dari seluruh jasa lingkungan yang terkumpul sebesar 75% akan digunakan  untuk  upaya  konservasi  dan  pengentasan  kemiskinan  dan  25%  akan  disetorkan  ke  Kas Pemerintah Daerah (Sudiyono, 2012). Dalam konteks kelembagaan, IMP tersebut dapat direplikasi tetapi yang dilibatkan dalam pembayar jasa lingkungan, tidak hanya pelanggan PDAM, melainkan juga petani pemakai air yang tergabung dalam wadah P3A.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Hasil  uji  Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO)  sebesar  0,759  (0,759>0,5)  dan  signifikansi  hasil  uji Bartlett  sebesar  0,001  atau  dibawah  level  signifikansi  yang  digunakan  sebesar  0,05 (0,001<0,05).  Berdasarkan  hasil  uji  Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO)  dan  uji  Bartlett,  maka penggunaan  analisis  faktor  dalam  penelitian  ini  adalah  layak  atau  tepat.  Berdasarkan  analisis anti image Correlation diperoleh  nilai Measuring of Sampling Adequacy (MSA) pada kisaran 0,712  sampai  0,810  artinya  nilai  MSA  diatas  0,5  dengan  demikian  tidak  ada  variabel  yang tereduksi.
2. Dua faktor, yakni Faktor 1 (Kerusakan hutan) memiliki nilai Eigen (ƛ) sebesar 3,963 (3,963>1) dan Faktor 2 (Kelembagaan) memiliki  nilai  Eigen (ƛ)  sebesar 4,375 (4,375>1). Artinya kedua faktor  tersebut  memiliki    nilai  Eigen  (ƛ)  lebih  dari  1,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa penggunaan  kedua  faktor  tersebut  adalah  tepat.  Kedua  faktor  tersebut  memberikan  kontribusi sebesar  75,395  persen  terhadap  defisit  air.  Kontribusi  kedua  faktor  terhadap  defisit  air  adalah valid karena nilainya diatas 60 persen.
3. Managemen  strategis  untuk  kedua  faktor,  yaitu  revitalisasi  kearifan  lokal  dalam  kegiatan konservasi hutan merupakan strategi untuk Faktor 1 (Kerusakan hutan). Peningkatan kapasitas P3A dan pembentukan Institusi Multi Pihak (IMP) untuk pembayaran jasa lingkungan menjadi strategi untuk  Faktor 2 (Kelembagaan).

## Saran-Saran
1. Pada  Faktor  1,  revitalisasi  kearifan  lokal  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dari  tingkat Tokenism menjadi Citizen  Power .  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanjut mengenai berbagai kearifan lokal terkait konservasi hutan.
2. Pada  Faktor  2,  diperlukan  sinergi  interaksional  Dinas  PU  (Bagian  Pengairan)  dan  Dinas Pertanian dalam penguatan kapasitas P3A.
Dalam konsteks replikasi IMP yang dilibatkan dalam pembayaran jasa lingkungan tidak hanya pelanggan PDAM, melainkan juga petani pemakai air yang tergabung dalam wadah P3A.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi  Herve,  2003. Factor  Rotations  in  Factor  Analysis dalam  Lewis,  Back  M  et  al  (eds): Encyclopedia of Social Sciences Research Methods. Thousand Oaks (CA):Sage.
Abdullah Usman, 2012. Efisiensi Penggunaan Air Irigasi Sumur Pompa Artesis Pada  Usaha Tani Lahan Kering di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
Bambang  Dipokusumo,  2011. Model  Partisipatif  Perhutanan  Sosial  Menuju  Pengelolaan Berkelanjutan  (Kasus  Pembangunan  Hutan  Kemasyarakatan  pada  Kawasan  Hutan  Lindung di Pulau Lombok) . Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 2017. Pengukuran Emisi Karbon di Wilayah Kawasan Hutan Kabupaten  Lombok  Timur .  Laporan.  Kerjasama  Bappeda  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan Lembaga Pengembangan Pedesaan (LPP). Selong.
Bartholomew,D.  et  al,  2011. Laten  Variable  Models  and  Factor  Analysis:  A  Unified    Approach, third edition. West Sussesx, UK: John Wiley & Sons. Child,  D.,  2006. The  Essential  of  Factor  Analysis,  third  edition. Continuum  International Publishing Group, New York
Ditjen  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum,  2015. Road  Map  dan  Rencana  Tindak Pencapaian Target MDGs Tahun 2015 Bidang Cipta Karya .Jakarta Febriansyah  Rudi,  2004. An  Integrated  Approach  for  Irrigation  Water  Allocation  in  A    Small Upland  River  Basin:  a  Case  of  Irrigation  System  along  Tempo  River  in  West  Sumatera Indonesia dalam  Rosiady  Husaenie  Sayuti  &  John  Klock  (ed):  Asian  Rural  Sociology Presentations of International Conference, Nagoya-Mataram.
Ghozali,  Imam,  2012. Aplikasi  Analisis  Multivariat  Dengan  Program  SPSS .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Percik, 2011. Air Minum dan Sanitasi:Perlu Manajemen Komprehensif . Pokja AMPL, Jakarta.
Sayaka  Bambang  et  al,  2006. Pengelolaan  Sumber  Daya  Lahan  dan  Air  di  Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dalam Effendi Pasandaran et al (ed.): Pengelolaan Lahan dan Air di Indonesia. Balitbang Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
Schroeder  P.,  1992. Carbon  Storage  Potential  of  Short  Rotation  Tropical  Tree ,  For.Ecol. Manage.50:31-41.
Sudiyono,  2012. Pengelolaan  Sumberdaya  Air  di  Kabupaten  Lombok  Barat:  Sebuah Potret Implementasi  Kebijakan  Ekonomi  Hijau .  Jurnal  Masyarakat  &  Budaya,  Vol.14  No.3  Tahun 2012.
Swanson  Donald  J.  et  al,  2014. Sharpening  the  Focus  of  Force  Field  Analysis. Journal  of  Change Management, 14 (1):28-47.
Tim  Peneliti  FIKB,  2002. Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah . Jurnal Forum Inovasi, Vol.3, Juni/Agustus 2002
Young,  Mike  D.,  2011. Water  Investing  in  Natural  Capital. United  Nations  Environment Development, pp.118-120.