## Pergeseran Politik Hukum Zakat dari Era Soekarno Menuju Soeharto

## Muhamad Nasrudin
Fakultas Syariah IAIN Metro E-mail: idenasrudin@gmail.com

## Abstrak
Dalam  konteks  Indonesia  sebagai  bukan-negara-Islam,  diskursus  pengelolaan  zakat penting dibahas. Di satu sisi, Islam cenderung menekankan agar negara mengelola zakat. Tetapi  di  sisi  lain  NKRI  sebagai-bukan-negara-Islam  menghendaki  agar  tidak  campur tangan  dalam  urusan  praktis  keagamaan.  Pada  era  Soekarno  yang  masih  diwarnai semangat  revolusi  nasional  dinamika  pertentangan  ini  tidak  begitu  tampak.  Akan  tetapi pada  era  Soeharto,  desakan  untuk  mengarusutamakan  pengelolaan  zakat  oleh  negara sangat  kuat.  Sebaliknya,  negara  juga  menekan  arus  ini  dengan  tak  kalah  kuatnya. Mengacu  pada  telaah  pustaka,  tulisan  ini  menyajikan  potret  dinamika  politik  hukum zakat di era Soekarno dan Soeharto beserta anasir pergeserannya.
Kata kunci : politik hukum zakat, pengelolaan zakat, UU Pengelolaan Zakat.

## Abstract
Regarding  Indonesia  as  non-islamic  state,  discourse  of  almsgiving  management  is  very important to be discussed. Islam tends to argue that The State has to manages almsgiving. But  in  other  hand,  NKRI  as  non-islamicstate  tends  to  avoiding  intervention  in  religious practical event. When Soekarno taok rules, national revolution gave full attention, so the dinamics  of  almsgiving  management  has  no  intention.  But  when  Soeharto  took  rules, intention to The State to manage almsgiving get bigger number. In other hand, The State gave counter-attack, the best it can. Based on bibliotical research, this paper displays the dinamics of almsgiving management law-policy in those eras and describes how far the shift was happened.
Keywords : politik hukum zakat, pengelolaan zakat, UU Pengelolaan Zakat.

## A. Pendahuluan
Zakat  menempati  posisi  yang penting  sekaligus  unik  dalam  tradisi Islam.  Selain  sebagai  bagian  dari instrumen ibadah, zakat juga merupakan instrumen sosial-ekonomi sekaligus instrumen sosial-politik. Sebagai
instrumen  ibadah,  ia  menjadi  rukun
islam  yang  ketiga.  Ini  artinya,  ketika seorang muslim tidak menunaikan zakat,
maka  robohlah  bangunan  keislamannya. Al-Quran  sendiri  berkali-kali  menyebut kewajiban  zakat  yang  diungkapkan dalam satu  tarikan nafas dengan kewajiban menunaikan salat. 1
Dalam  bidang  sosial-ekonomi, peran  zakat  tak  bisa  disangkal.  Ia
1 Lihat  QS  2:43;  2:110;  2:83;  33:33; 58:13; 4:77; dan 22:78.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1946
menjadi  salah  satu  instrumen  rekayasa sosial-ekonomi untuk
melakukan redistribusi akses terhadap kekayaan dan kapital.  Zakat  mengambil  kelebihan kepemilikan  atas  harta  dan  kapital  dari yang-punya  ( the  have )  untuk  diberikan kepada mereka yang tak punya ( the have not ). Tak kurang, Al-Quran menegaskan peran dan fungsi penting ini. 2
Selanjutnya  dalam  bidang  sosial politik,  zakat  menjadi  salah  satu instrumen  akumulasi  kapital-finansial untuk  menyelenggarakan  peran-peran ekonomi-sosial-politik-budayanegara. Di samping itu, zakat juga menjadi instrumen  akumulasi  kuasa  ( power ).
Dalam  sejarahnya,  Negara  Madinah yang  dipimpin  Khalifah  Abu  Bakar menjadikan setoran zakat sebagai wujud ketundukan negara-bagian kepada
Pemerintah  Pusat  di  Madinah.  Khalifah Abu  Bakar  menjadikan  zakat  sebagai barometer seberapa loyal unit masyarakat  pinggiran  (baca:  negara- bagian)  kepada  pusat  (baca:  Negara Madinah). 3
Dalam
konteks Indonesia, semangat  untuk  memposisikan  zakat  ke dalam  urusan  negara  menjadi  ramai diperbincangkan  dan  dipertentangkan. Umat  Islam  merasa  perlu  negara berperan  mengelola  zakat,  setidaknya agar  mereka  yang  ingkar  zakat  bisa dijatuhi  sanksi  oleh  negara;setidaknya mereka  sedikit  lega  setelah  aspirasi politiknya  kandas  dengan  dijadikannya Pancasila  sebagai  landasan  bernegara, alih-alih negara Islam.
Dinamika  semacam  ini  terus berkembang  sejak  Indonesia  diprok- lamasikan  sampai  detik  ini.  Tulisan  ini berupaya memaparkan bagaimana diskursus  pengelolaan  zakat  menjadi ruang  pertempuran  antara  kaum  Islamis
2 Lihat misalnya QS 59:7.
3 Khalil  Abdul  Karim, Dawlah  Yatsrib, Bashâir  fi  ‘Âm  al -Wufûd  wa  fî  Akhbârihi (London,  Beirut,  dan  Kairo:  Sina  li  an-Nasyr, 1999), hlm. 30.
dan  negara.  Secara lebih  khusus,  tulisan ini  berupaya  memaparkan  bagaimana politik  hukum  zakat  diterapkan  oleh rezim  Soekarno  sebagai  rezim  pertama dalam  sejarah  Republik,  juga  rezim Soeharto  sebagai  rezim  kedua  yang sangat  penting  dalam  sejarah  Republik ini.
Tulisan  ini  juga  menyajikan bagaimana pola pergeseran politik hukum  zakat  yang  terjadi  dalam  dua rezim  tersebut. 4 Kajian  ini  penting  agar menjadi  pelajaran  dalam  mendiskusikan format  dan  formulasi  tata  kelola  dan arsitektur  zakat  yang  lebih  adil  bagi semua sehingga bisa mencapai maqâshid syariat zakat serta maqâshid negara. Hal ini  penting  mengingat  meski  rezim Soeharto  sudah  terlewat  19  tahun  tetapi negeri  ini  belum  tuntas  mencari  format ideal bagaimana mengelola zakat.
Selama  19  tahun  ini  sudah  ada dua  UU  Pengelolaan  Zakat  (UUPZ) yang  diundangkan,  yakni  UU  PZ  No  38 tahun  1999  dan  UUPZ  No  23  tahun 2011.  Akan  tetapi  keduanya  tak  mampu memberikan  kepuasan  bagi  umat  Islam. UU  pertama  dicabut  karena  dianggap tidak lagi relevan. Sedangkan UU kedua yang  menjadi  penggantinya  diajukan  uji materi ke Mahkamah Konstitusi setahun setelah  diundangkan,  bahkan  oleh  para aktivis zakat.

## B. Pembahasan
1. Politik  Hukum  Zakat  pada  Era
Soekarno Sepanjang masa Soekarno memegang tampuk pemerintahan, Indonesia diselimuti
hiruk-pikuk revolusi,  baik  revolusi  nasional  ataupun revolusi  sosial.  Masa-masa  ini  diwarnai oleh serentetan perang melawan agresor,
4 Artikel ini ditulis-ulang dan dikembangkan  dari  subbab  tesis  penulis.  Lihat Muhamad Nasrudin, “Keberterimaan Amil Zakat
DI  Yogyakarta  atas  Hegemoni  Negara  dalam Pengelolaan  Zakat  Melalui  UU  No  23  Tahun 2011”  (Tesis,  Universitas  Islam  Indonesia,
2015).

## Volksgeist
perang  saudara  bertubi-tubi,  pemberon- takan  di  banyak  daerah,  perubahan konstitusi berkali-kali, perubahan bentuk dan luas negara berkali-kali.
Dalam kondisi seperti ini, perdebatan yang mengemuka di kalangan  para  pemimpin  bangsa  lebih banyak  berkutat  pada  tataran  ideologis dan  strategis  dalam  rangka  merebut  dan mempertahankan kedaulatan negara. Selain  itu,  perdebatan  yang  paling dahsyat  dalam  sejarah  Republik  ini adalah  perdebatan  tentang  dasar  negara dalam sidang Konstituante selama bertahun-tahun  yang  akhirnya  berujung pada  Dekrit  Presiden,  juga  pembubaran Konstituante. Dalam kondisi yang semacam ini negara  tidak  memiliki  waktu  dan  ruang untuk mengurusi ragam ekspresi keagamaan,  apalagi  ideologi  aspirasi Islam  politik melipir dari  medan perebutan  ideologi  negara.  Pertama, pada  peristiwa  penghapusan  tujuh  kata dalam  Piagam  Jakarta.  Kedua,  saat gagalnya  ideologi  Islam  masuk  menjadi ideologi negara dalam sidang Konstituante  hasil  pemilu  1955  yang berujung  pada  kembalinya  UUD  1945 sebagai konstitusi NKRI.
Satu-satunya  kompensasi  bagi
aspirasi  (politik)  Islam  adalah  hadirnya JAURA  (Jawatan  Urusan  Agama,  kini menjadi  Kementerian  Agama)  yang didirikan pada Januari 1946,
menggantikan  beberapa  peran  penting Kantoor  voor  Inlandsche  Zaken  pada masa  Kolonial.  Salah  satu  tugasnya adalah menjamin
kemerdekaan
penduduk dalam mengekspresikan
ajaran  agamanya  dengan  mengacu  pada peraturan dan perundang-undangan warisan  kolonial.  Dalam  kaitannya dengan  zakat,  peraturan  yang  berlaku tetap dijalankan. 5
5 Arskal  Salim, Challenging  the  Secular State:  The  Islamization  of  Law  in  Modern Indonesia (Honolulu:  University  of  Hawaii Press, 2008), hlm. 122.
Dalam hiruk-pikuk revolusi, JAURA  belum  bisa  menjalankan  peran yang signifikan, terkait dengan filantropi Islam.  Zakat  masih  dikelola  secara sporadis oleh penghulu yang kini berada di bawah kendali JAURA, dan masyarakat sipil lewat lembaga-lembaga yang  mereka  dirikan.  Di  beberapa daerah,  rakyat  menyerahkan  zakat  dan sedekah kepada negara untuk membantu negara  dalam  perjuangan  revolusi, misalnya  sedekah  bersama  rakyat  Aceh yang setelah terkumpul kemudian dibelikan pesawat Seulawah. 6
Meski  kondisi  belum  mengun- tungkan,  di  kalangan  masyarakat  sipil sempat ada usulan agar zakat dioptimalkan  secara  maksimal  sebagai salah  satu  pilar  perekonomian  nasional. Seorang  pakar  ilmu  hukum,  Hazairin, misalnya,  dalam  sebuah  ceramah  di Salatiga  pada  16  Desember  1950 mengusulkan  hal  ini.  Lebih  lanjut,  ia mengusulkan  agar  dibentuk  Bank  Zakat yang berfungsi menampung dan menyalurkan zakat dari muzakki kepada delapan  asnaf  mustahik. 7 Sayangnya, usulan  ini  tidak  bergaung  jauh  dan mendapat  sambutan  yang  memadai  dari para pemangku kebijakan.
Pada level politik hukum negara,
satu  peran  dan  kebijakan  hukum  yang sempat  tercatat  adalah  keluarnya  Surat Edaran Menteri Agama nomor A/VII/17367  tanggal  8  Desember  1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dalam surat  edaran  ini,  Pemerintah  hanya menggembirakan dan menggiatkan
6 Amelia  Fauzia  dan  Ary  Hermawan,

## “Ketegangan  antara  Kekuasaan  dan  Aspek
Normatif  Filantropi  dalam  Sejarah  Islam  di Indonesia,”  dalam Berderma  untuk  Semua: Wacana  dan  Praktik  Filantropi  Islam ,  oleh Azyumardi  Azra  (Jakarta:  Teraju  dan  Pusat Bahasa  dan  Budaya  UIN  Syarif  Hidayatullah, 2003), hlm. 176.
7 Muhammad  Aziz,  “Regulasi  Zakat  di Indonesia;  Upaya  Menuju  Pengelolaan  Zakat yang  Profesional,” Al  Hikmah:  Jurnal  Studi Keislaman 4, no. 1 (2014): 24.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1946
masyarakat untuk menunaikan
kewajibannya, sekaligus melakukan pengawasan agar pemakaian dan pembagian  hasil  pungutan  zakat  dapat berlangsung  sesuai  hukum  agama. 8
Dalam hal ini, negara tidak ambil bagian dalam pengelolaan zakat, dan tidak pula mengarahkan  agar  zakat  mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan misi dan kepentingan negara.
Kendati  demikian,  pada  masa 1960-an  awal  dimulai  dengan  Dekrit Presiden  yang  mengembalikan  UUD 1945 sebagai konstitusi, beberapa aktivis politik  Islam  menyatakan  bahwa  UUD 1945  di  sini  termasuk  Piagam  Jakarta.
Dokumen Piagam Jakarta sendiri mengandung klausul “... dengan menjalankan  syariat  Islam  bagi  para pemeluknya.”  Tujuh  kata  ini  dipahami sebagai salah satu alasan bahwa seharusnya  zakat  dikelola  oleh  negara, karena  zakat  adalah  bagian  dari  syariat Islam. 9
Pada  tahun  1964,  Kementerian Agama menyiapkan Rancangan Undang-
Undang  tentang  Pelaksanaan  Zakat  dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang  Undang  (RPPPUU) tentang  pelaksanaan  pengumpulan  dan pembagian  zakat  serta  pembentukan Baitul Mal. Namun kedua rancangan ini belum  sempat  diajukan  kepada  Presiden ataupun  kepada  DPR. 10 Sehingga  pada era  Soekarno,  zakat  beserta  hukum pengelolaannya belum mendapatkan perhatian yang cukup serius dari negara.
2. Politik Hukum Zakat Era Soeharto
8 Departemen Agama RI, Pedoman Zakat (Jakarta:  Departemen  Agama,  2002),  284; Fakhruddin, Fiqh  dan  Manajemen  Zakat  di Indonesia (Malang:  UIN-Maliki  Press,  2008), hlm. 244.
9 Salim, Challenging  the  secular  state , hlm. 122 – 23. 10 Fakhruddin, Fiqh  dan  Manajemen Zakat di Indonesia , hlm. 244 – 45.
Akhir  rezim  Soekarno  ditandai dengan  menguatnya  ketegangan  di antara tiga  poros  kekuatan,  yakni  Islam, Komunis,  dan  Nasionalis.  Soekarno sendiri  suka  menyebut  dengan  istilah nasakom.  Dalam  realitanya,  kepemim- pinan  berada  pada  poros  Nasionalis dengan  Soekarno  sebagai  presiden seumur  hidup  dan  PNI  sebagai  partai politiknya.  Dalam  praktis  politik,  poros Nasionalis  lebih  dekat  dengan  kekuatan komunis  ketimbang  dengan  Islam. Bahkan  kekuatan  poros  Komunis  yang direvitalisasi  oleh  DN.  Aidit  berhasil menggalang kekuatan besar untuk menyambut kekuasaan manakala Soekarno suatu saat berhalangan. Di  luar  tiga  poros  kekuatan
tersebut  ada  satu  poros  kekuatan  lain yang patut diperhitungkan, yakni militer. Konstelasi  yang  rumit  menyebabkan ketegangan  antar  empat  poros  kekuatan tersebut  memuncak  dan  pada  akhirnya meletus  dalam  peristiwa  Gerakan  30 September.  Pasca  peristiwa  ini,  militer (baca:  Angkatan  Darat)  bergerak  cepat dan  segera  memegang  kendali  dengan menguasai  seluruh  saluran  komunikasi dan mengamankan istana. Sementara itu, PKI kalah langkah dan menjadi tertuduh. Beberapa  bulan  kemudian,  Soekarno dilengserkan. 11
Inilah titik balik melemahnya kekuatan poros Nasionalis.
Dalam konstelasi yang rumit dan melalui  berbagai  macam  pola,  militer bermain  dalam  ketegangan  antara  Islam dengan  nasionalis  untuk  menghabisi poros  komunis.  Dalam  upaya  ini, penguasa  yang  kemudian  diisi  kalangan militer  merangkul  kelompok  Islam, karena  militer  dan  Islam  sama-sama bersitegang  dengan  kekuatan  komunis. Dengan  basis  massa  yang  kuat,  solid,
11 “Kro nologi  Terbitnya  Supersemar  dan
Detik- Detik  Lengsernya  Sukarno,”  Republika Online, 13 Maret 2017, https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/0 3/13/omptc0282-kronologi-terbitnya-
supersemar-dan-detikdetik-lengsernya-sukarno.

## Volksgeist
dan  masif,  kelompok  Islam  dan  militer menghabisi  kekuatan  poros  komunis sampai  ke  akar-akarnya  di  banyak daerah,  dari  Sumatera,  Jawa,  Bali,
Kalimantan,  Sulawesi,  Maluku,  dan tempat-tempat lain. 12

## 3. RUU Zakat yang Harus Mandeg
Kedekatan penguasa militer dengan  Islam  ini  juga  berimbas  dalam sikap negara terhadap pengelolaan zakat. Politik hukum zakat cenderung memberikan angin segar bagi pengelolaan  zakat  saat  itu.  Pemerintah menyiapkan Rancangan
Undang- Undang tentang Zakat dan akan diajukan ke  DPR  Gotong-Royong.  Dalam  surat Nomor  MA/095/1967  tanggal  5  Juli 1967  Menteri  Agama  Saifudin  Zuhri menyebutkan,
“...mengenai Rancangan  Undang- Undang  Zakat  pada  prinsipnya,  oleh karena  materinya  mengenai  hukum Islam  yang  berlaku  bagi  agama  Islam, maka  diatur  atau  tidak  diatur  dengan Undang-Undang ketentuan hukum Islam tersebut  harus  berlaku  bagi  umat  Islam, dalam  hal  mana  pemerintah  wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah  berkewajiban  moril  untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam Undang- Undang.” 13
Dari kutipan surat ini bisa diraba bagaimana  isi  RUU  tersebut  bahwa posisi  negara  hanya  sebatas  membantu umat Islam dalam menjalankan agamanya.  Negara  tidak  memonopoli pengelolaan  zakat.  Sebaliknya,  negara sebagai  perwujudan  tanggung  jawab moral  membantu  penunaian  zakat  bagi umat Islam. Negara juga perlu
12 John  Rosa, Dalih  Pembunuhan Massal Gerakan  30  September  dan  Kudeta  Soeharto (penerjemah  Hersri  Setiawan) (Jakarta:  Institut
Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008).
13 Fakhruddin, Fiqh  dan  Manajemen Zakat di Indonesia , hlm. 245.
memastikan  bahwa  manfaat  zakat  bisa dirasakan  oleh  segenap  warga  negara Indonesia.
Karena  terkait  dengan  hal-ihwal sosial, maka RUU Zakat ini dikonsultasikan  kepada  Menteri  Sosial. Secara  prinsipil,  spirit  RUU  Zakat  ini selaras  dengan  visi  yang  hendak  dituju oleh  Menteri  Sosial.  Selain  itu,  karena zakat tidak bisa dilepaskan dari persoalan  pungutan,  maka  RUU  Zakat ini  juga  dikonsultasikan  juga  kepada Menteri Keuangan. Dalam tanggapannya, Menteri Keuangan menyatakan  bahwa  urusan  zakat  tidak perlu  diatur  dalam  UU,  cukup  lewat Peraturan  Menteri  Agama.  Atas  saran Menteri  Keuangan,  RUU  ini  akhirnya mandeg dan  tidak  jadi  diajukan  ke parlemen. 14

## 4. Lahirnya  Badan  Amil  Zakat  dan Baitul Mal
Menindaklanjuti  saran  Menteri
Keuangan,  pada  15  Juli  1968  Menteri Agama  Mohammad  Dachlan  meneken Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968  tentang  pembentukan  Badan Amil  Zakat. 15 Atas  dasar  Peraturan Menteri  Agama  inilah,  Badan  Amil Zakat  bisa  didirikan.  Peraturan  ini  juga mengamanatkan  agar  seluruh  jajaran pemerintahan  dari  pusat  sampai  daerah untuk  membentuk  BAZ. 16 Sayangnya, karena  hanya  diatur  oleh  Peraturan Menteri,  maka  geliat  pembentukan Badan Amil Zakat bisa dikatakan belum
14 Uswatun  Hasanah,  “Potret  Filantropi Islam  di  Indonesia,”  da lam Berderma  untuk Semua:  Wacana  dan  Praktik  Filantropi  Islam , oleh Azyumardi Azra (Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa  dan  Budaya  UIN  Syarif  Hidayatullah, 2003),  213;  Fakhruddin, Fiqh  dan  Manajemen Zakat  di  Indonesia , 245; Salim, Challenging  the secular state , hlm. 122.
15 Fakhruddin, Fiqh  dan  Manajemen Zakat  di  Indonesia ,  246;  Hasanah,  “Potret Filantropi  Islam  di  Indonesia,”  213;  Salim,
Challenging the secular state , hlm. 122 – 23.
16 Salim, Challenging  the  secular  state , hlm. 122 – 23.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1946
ada  sampai  tahun  1968  nyaris  berakhir. Kekuatan hukum Peraturan Menteri jelas tidak  sekuat  bila  diatur  lewat  Peraturan Pemerintah apalagi Undang-Undang.
Belum  lagi  ada  Badan  Amil Zakat  yang  terbentuk,  Menteri  Agama segera  menelurkan  Peraturan  baru  yang menggenapi  Peraturan  Menteri  Agama sebelumnya.  Kali  ini  lahirlah  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  5/1968  pada  22 Oktober 1968 tentang Baitul Mal. Dalam Peraturan  ini,  Baitul  Mal  berstatus yayasan  dan  merupakan  lembaga  semi resmi.  Baitul  Mal  bertugas  menampung dan menerima dana zakat yang dikumpulkan  oleh  Badan  Amil  Zakat sebagaimana  diatur  dalam  PMA  No 4/1968. 17

## 5. Menjadi  Amil  Zakat  Nasional, Soeharto Menelikung Zakat
Salah satu gong yang mendorong percepatan  pembentukan  Badan  Amil Zakat  adalah  pesan  yang  disampaikan langsung  oleh  Presiden  Soeharto.  Pada pidato  peringatan  Isra’  Miraj  di  Istana
Negara  pada  26  Oktober  1968,  Presiden Soeharto mengumumkan kepada seluruh umat  Islam  di  Indonesia  bahwa  secara pribadi  ia  bersedia  untuk  mengurus pengumpulan zakat secara besar- besaran.  Dengan  kata  lain,  Presiden Soeharto  bersedia  menjadi  amil  zakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga yang secara khusus melaksanakan pengumpulan  zakat,  sekaligus  lembaga pertimbangan dan pengawasan. 18
Pada 31 Oktober, Presiden
Soeharto  menerbitkan  Surat  Perintah Nomor 07/PRIN/10/1968 yang ditujukan kepada  pimpinan  tiga  pimpinan  militer, yakni  Mayjen.  Alamsyah,  Kol.  Azwar Hamid,  dan  Kol.  Ali  Afandi  untuk mempersiapkan  hal-hal  yang  penting
17 Fakhruddin, Fiqh  dan  Manajemen Zakat  di  Indonesia ,  246;  Hasanah,  “Potret Filantropi Islam di Indonesia,” hlm. 213.
18 Hasanah,  “Potret  Fi lantropi  Islam  di Indonesia,” hlm. 212.
dalam pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya,  28  November  Presiden
Soeharto  menerbitkan  Surat  Edaran Nomor: B.133/Pres/11/1969 yang
menyarankan  seluruh  pejabat  negara untuk  membentuk  lembaga  di  wilayah masing-masing  untuk  mengumpulkan zakat. 19
Pesan Presiden ini segera disambut  secara  positif  oleh  banyak Pemerintah  Daerah.  Sepekan  kemudian, Gubernur  DKI  Jakarta,  Ali  Sadikin menerbitkan SK Nomor Cb- 14/8/18/1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (belakangan ditambahkan Infak dan Sedekah, sehingga  menjadi  BAZIS)  berdasarkan syariat  Islam  dalam  wilayah  DKI Jakarta. Berdasarkan SK yang bertanggal  5  Desember  1968  tersebut, ditetapkan  struktur  dan  kelengkapan organisasinya  sampai  tingkat  kota  atau kotamadya, kecamatan, sampai kelurahan. Badan ini bertugas mengumpulkan,  dan  mendistribusikan zakat  mal  kepada  mustahik  di  wilayah
DKI Jakarta. 20
Dari sini bisa terlihat bahwa satu tonggak penting bagi kebangkitan pengumpulan  dan  pengelolaan  zakat adalah  Pidato  Presiden  Soeharto  yang bersedia  secara  pribadi  untuk  menjadi amil zakat nasional. Tidak hanya sampai di situ, Soeharto juga membentuk skema pengelolaan  zakat  yang  tersentralisasi pada  dirinya  secara  personal.  Skema inilah yang diterapkan oleh BAZIS DKI Jakarta  dengan  menyetorkan  dana  zakat ke  rekening  personal  Soeharto,  alih-alih ke Baitul Mal bentukan Menteri Agama. Hal ini di luar perkiraan Menteri Agama yang  semula  meyakini  Pidato  Presiden
19 Salim, Challenging  the  secular  state , hlm. 123, 208.
20 Hasanah,  “Potret  Filantropi  Islam  di Indonesia,” 213; Salim, Challenging  the  secular state , hlm. 123.

## Volksgeist
ini sebagai dukungan bagi PMA tentang Badan Amil Zakat dan Baitul Mal. 21
Merasa  mendapat  dukungan  dari Presiden, Menteri Agama di pekan yang sama segera menerbitkan banyak peraturan  teknis  tentang  pengelolaan zakat  dan  Baitul  Mal.  Belakangan  baru disadari bahwa peraturan yang ia bentuk berbeda  dengan  skema  yang  ditentukan oleh  Presiden  Soeharto.  Maka  dengan merujuk  pada  surat  dari  Sekretaris Kabinet,  pada  Januari  1969  Menteri Agama  menerbitkan  Surat  Perintah Nomor 1 tahun 1969 yang membatalkan dan  menarik  kembali  seluruh  peraturan teknis  terkait  Baitul  Mal  dan  Badan Amil  Zakat.  Menteri  Agama  juga menindaklanjuti  dengan  menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 1969  yang mendukung  skema  pengelolaan  versi Soeharto.  Surat  ini  juga  memerintahkan agar seluruh dana zakat termasuk Baitul Mal  disetor  ke  rekening  Soeharto melalui kantor pos seluruh Indonesia. 22
6. Dari Institusional Menuju Informal-Personal
Kebijakan  Soeharto  di  atas  jika ditilik  lebih  lanjut  telah  mengubah pengelolaan  zakat  dari  yang  bersifat institusional  di  bawah  Menteri  Agama menjadi  bersifat  personal  dan  informal, dari  peran  negara  ke  peran  individu. Tetapi  kebijakan  ini  hanya  berlaku beberapa  tahun  saja,  karena  pada  1974 Soeharto  menghentikan  peran  tersebut.
Pada laporan terakhir di Pidato Idul Fitri,
30 November 1970, Soeharto melaporkan zakat yang terkumpul sebesar  Rp  39,5  juta  dan  USD  2473 sepanjang dua tahun terakhir. Jumlah ini yang  rata-rata  di  bawah  Rp  25  juta  per tahun,  jauh  sangat  sedikit  dibanding dengan jumlah umat Islam di Indonesia. Dari  alasan  inilah,  Soeharto  kemudian
21 Salim, Challenging  the  secular  state , hlm. 123. 22 Ibid , hlm. 123 – 24.
mundur  dari  posisinya  sebagai  amil zakat nasional. 23
Namun  demikian,  Arskal  Salim menangkap  indikasi  lain  dari  kebijakan Soeharto  ini.  Menurutnya,  tindakan Soeharto  menjadi  amil  zakat  sementara adalah  upaya  Soeharto  dalam  menjegal kebijakan Menteri Agama yang berupaya  menjalankan  Piagam  Jakarta dengan  membentuk  pengelolaan  zakat secara  terlembaga  di  bawah  peran negara.  Dengan  Soeharto  mengambil alih  seluruh  peran  pengelolaan  zakat secara  personal,  terbukti  pada  akhirnya Menteri  Agama  membatalkan  seluruh peraturan  yang  ia  buat.  Soeharto  juga berhasil  mengubah  pengelolaan  zakat dari  yang  terlembaga  menjadi  bersifat personal  individu.  Dan  ketika  tujuan  ini sudah tercapai, maka tak ada alasan lagi bagi Soeharto untuk melanjutkan perannya sebagai amil zakat. 24 Salim menambahkan satu argumen.  Pada  tahun  1982  Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim  Pancasila  (YABMP).  Yayasan ini  mengumpulkan  sedekah  dari  para pegawai  negeri  yang  beragama  Islam dengan  memotong  langsung  gajinya. Dari  dana  yang  terkumpul  ini  kemudian digunakan untuk membangun religiusitas  warga  dengan  mendirikan ratusan  masjid  di  seluruh  Nusantara. Pertanyaannya,  jika  terhadap  sedekah yang bersifat sukarela saja Soeharto bisa mendisiplinkan  seluruh  pegawai  negeri baik sipil maupun militer untuk bersedekah, mengapa ia tidak melakukannya  saat  menjadi  amil  zakat nasional?  Bukankah  ia  bisa  dengan mudah  menggunakan  seluruh  potensi dan kekuatan politisnya untuk mengumpulkan  zakat  (yang  bersifat wajib secara keagamaan) dengan maksimal? 25
23 I bid , hlm. 124.
24 Ibid , hlm. 124.
25 Ibid , hlm. 24 – 25.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1946
Salim  kemudian  menyimpulkan bahwa memang motif Soeharto hanyalah merintangi  agar  Piagam  Jakarta  tidak diberlakukan oleh negara melalui
Menteri Agama. 26 Geliat YABMP
sendiri  justru  lebih  banyak  merecoki Badan  Amil  Zakat  bentukan  pemerintah dan  Menteri  Agama.  Soeharto  di  satu sisi  memang  ingin  mengeliminasi  peran institusi  negara  dari  pengelolaan  zakat. Maka  ia  mendirikan  YABMP  dan mendukung penuh lembaga yang notabene  swasta  tersebut.  Namun  di  sisi yang  lain,  di  saat  militer  tak  mulai mengambil jarak dan bermanuver,
Soeharto  perlu  mendapat  simpati  dari kekuatan  umat  Islam,  sehingga  ia  tidak serta-merta  melepaskan  secara  total pengelolaan filantropi Islam.
Setelah  Soeharto  mundur  dari posisi amil zakat nasional, bola pengelolaan zakat ada di tangan Menteri Agama.  Pada  12  Desember  1989  terbit Instruksi Menteri Agama nomor 16/1989 tentang  Pembinaan  Zakat,  Infak,  dan Sedekah.  Melalui  instruksi  ini  Menteri Agama  memerintahkan  seluruh  jajaran Departemen  Agama  untuk  membantu lembaga-lembaga
agama
yang mengelola  zakat,  infak,  dan  sedekah, agar  dipergunakan  untuk  kepentingan pendidikan  Islam  dan  kepentingan  umat Islam  lain.  Dua  tahun  kemudian, tepatnya  pada  1991,  terbitlah  Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tentang  Pembinaan  Badan  Amil  Zakat, Infak, dan Sedekah. SK ini ditindaklanjuti  dengan  Instruksi  Menteri Agama Nomor 5/1991 tentang Pedoman Pembinaan  Teknis  Badan  Amil  Zakat, Infak,  dan  Sedekah  dan  Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7/1991 tentang  Pembinaan  umum  Badan  Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. 27
26 Ibid , hlm.125.
27 Fakhruddin, Fiqh  dan  Manajemen Zakat di Indonesia , hlm. 246 – 47.

## 7. Menjamurnya  BAZ  /  BAZIS  / BAZDA
Satu  catatan  lain  yang  menarik untuk  dicermati  adalah,  ketika  Presiden Soeharto  mundur  dari  posisinya  sebagai amil pada 1970-an, ia tidak meninggalkan  cantolan  hukum  yang kuat dalam pembentukan lembaga pengelola  zakat,  baik  oleh  negara  atau masyarakat  sipil.  Satu-satunya  produk hukum  terkuat  yang  bisa  dijadikan pijakan  adalah  Surat  Edaran  Nomor: B.133/Pres/11/1969  yang  menyarankan seluruh pejabat negara untuk membentuk lembaga di wilayah masing- masing untuk mengumpulkan zakat. 28 Meski Soeharto berhasil menelikung  Menteri  Agama  dalam menjalankan  pesan  Piagam  Jakarta, justru  pembentukan  Badan  Amil  Zakat di daerah-daerah cukup marak. Umumnya  diinisiasi  oleh  Pemerintah
Daerah  dengan  didukung  oleh  tokoh umat  Islam  setempat,  atau  sebaliknya. Biasanya  lembaga  ini  didirikan  dengan cantolan hukum Surat Keputusan Pemda,  baik  Gubernur,  Walikota,  atau Bupati. Beberapa daerah yang menyusul adalah Kalimantan Timur (1972), Sumatera  Barat  (1973),  Aceh,  Sumatera Selatan, dan Lampung (1975), Kalimantan  Selatan  (1977),  Sulawesi Utara  dan  Sulawesi  Selatan  (1985). Lembaga-lembaga ini umumnya
mengambil  nomenklatur  BAZ,  BAZI, BAZIS,  BAKAT,  BAZID  (ditambah Derma)  atau  Badan  Harta  Agama (Aceh),  Lembaga  Harta  Agama  Islam (Sumatera  Utara),  dan  Yayasan  Sosial Islam (Sumatera Barat). 29
Gerakan masif dari negara dalam pengelolaan  zakat  ini  sampai  ke  jajaran pemerintahan  di  bawah.  Pembentukan BAZ  di  tingkat  Provinsi  diikuti  sampai pada  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan.
28 Salim, Challenging  the  secular  state , hlm. 123, 208.
29 Hasanah,  “Potret  Filantropi  Islam  di Indonesia,” hlm. 214.

## Volksgeist
Di beberapa pedesaan, seperti dilaporkan Pradjarta  Dirdjosanjoto  sebagaimana dikutip Amelia Fauzia, bahwa menjelang akhir bulan Ramadhan, ada instruksi dari kantor  kecamatan  kepada  pamong  desa untuk  membentuk  panitia  zakat.  Panitia ini  terdiri  atas  beberapa  orang  pamong desa  dan  perwakilan  mustahik  dari beberapa kampung. Panitia ini mendatangi  orang-orang  yang  dianggap mampu dan menanyakan, apakah mereka akan membayar zakat.
Selanjutnya,  panitia  ini  membuat  daftar orang-orang  yang  tidak  mampu  yang nantinya akan diberi zakat. 30
Pada malam hari raya, penduduk menyerahkan  zakat  di  pos-pos  yang telah ditentukan untuk kemudian dibagikan kepada para mustahik. Kendati  tidak  ada  kewajiban  untuk menyerahkan  zakat  kepada  panitia  ini, masyarakat berbondong-bondong menyerahkan zakat. Ada setidaknya dua imbas dari tindakan ini. Pertama , jumlah harta  zakat  yang  terkumpul  semakin banyak  karena  warga  terdorong  untuk mengumpulkan  zakat,  bisa  karena  malu atau karena ikut-ikutan warga yang lain. Kedua ,  sebaliknya,  jumlah  harta  zakat yang  terkumpul  di  pesantren,  kiai  desa, dan madrasah semakin berkurang. Sampai  pada  taraf  tertentu,  pengelolaan negara atas zakat ini berpretensi mengambil  alih  peran  sekaligus  aliran dana ke ulama tarbiyah wa dakwah. 31
8. Kontestasi Masyarakat
Sipil
Mengelola Zakat
Sementara itu, pengelolaan zakat secara  swadaya  tetap  berlangsung.
Sebagian besar dilakukan secara sporadis,  tidak  tersentralisasi,  dan  tidak terencana dalam jangka panjang. Hal ini tak  bisa  dilepaskan  dari  persepsi  umum masyarakat  yang  memandang  zakat
30 Fauzia  dan  Hermawan,  “Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia,” hlm. 178.
31 Fauzia dan Hermawan, hlm. 179.
adalah  zakat  fitrah.  Zakat  mal  belum mendapatkan  ruang  yang  penting  dalam alam pikir dan tindakan umat Islam. Hal ini menyebabkan zakat hanya dieksekusi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Akibatnya, pengelolaan zakat  tidak mendapatkan  perhatian  yang serius.  Panitia  zakat  hanya  muncul  pada waktu-waktu tersebut. Pengelolaan zakat hanya  menjadi  sambilan,  dan  dilakukan oleh orang-orang tua  yang tidak gesit di mesjid,  surau,  dan  pesantren  dengan manajemen seadanya. Selepas Ramadhan, panitia dibubarkan. 32
Kondisi  semacam  ini  jelas  tidak menyediakan iklim yang kondusif terhadap  pengelolaan  zakat.  Berangkat dari kegelisahan ini, muncullah beberapa lembaga  swadaya  masyarakat  yang bergerak  dalam  mengelola  zakat  secara profesional,  ada  yang  berbentuk  Baitul Mal,  yayasan,  atau  Lembaga  Amil Zakat.  Lembaga  yang  relatif  awal  lahir justru  disponsori  oleh  perusahaan  LPG Bontang pada tahun 1986. 33
Selain itu, komunitas masyarakat Islam  juga  mulai  mendirikan  lembaga pengelola zakat. Salah satunya dijalankan oleh wartawan Harian Republika .  Mereka  menyisihkan  2,5% dari  penghasilannya  untuk  diserahkan kepada  mustahik.  Mulai  2  Juli  1993, lewat  rubrik  Dompet  Dhuafa  di  Harian Republika , mereka mengajak masyarakat untuk  turut  urun  tangan  dalam  kegiatan filantropi.  Dari  sini,  kegiatan  ini kemudian  ditangani  secara  lebih  serius diformalkan  menjadi  Yayasan  pada  4
32 Simak temuan Dompet Dhuafa terhadap persepsi masyarakat terhadap pengelolaan  zakat  secara  umum.  Baca  Ahmad Juwaini, “Pengalaman Dompet Dhuafa Republika,”  dalam
Berderma  untuk  Semua:
Wacana  dan  Praktik  Filantropi  Islam ,  oleh Azyumardi  Azra  (Jakarta:  Teraju  dan  Pusat Bahasa  dan  Budaya  UIN  Syarif  Hidayatullah, 2003), hlm. 267.
33 Salim, Challenging  the  secular  state , hlm. 125.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1946
September  1994. 34 Lembaga  lain  juga bermunculan  seperti  Dompet  Swadaya Umat  Ummul  Quro  (DSUQ)  yang bermetamorfosis  menjadi  Rumah  Zakat, Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU),
Yayasan Dana Sosial al-Falah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,
Persatuan  Islam,  dan  banyak  lembaga lain.
Sampai di sini, telah ada setidaknya  empat  model  institusi  yang mengelola zakat. Pertama, lembaga yang disponsori  oleh  negara,  yakni  BAZ  dan segala derivasinya. Kedua, lembaga amil zakat  bentukan  komunitas  masyarakat sipil  dan  dilembagakan  secara  resmi dalam  bentuk  badan  hukum.  Ketiga, lembaga amil zakat yang disponsori oleh perusahaan baik swasta ataupun BUMN. Keempat,  pengelolaan  oleh  komunitas masyarakat secara tradisional dan insidental.  Menghadapi  perkembangan seperti  ini,  Menteri  Agama  tampaknya tidak  bisa  berbuat  banyak.  Meskipun berbagai  kebijakan  dan  regulasi  sudah ditelurkan,  tetapi  target  jangka  panjang pengelolaan zakat belumlah jelas. 35
Hal ini tidak lepas dari semangat zaman saat itu, Presiden Soeharto sangat berkuasa.
Ia sudah
berhasil menghentikan  langkah  Menteri  Agama untuk  menjadikan  pengelolaan  zakat oleh  institusi  negara  yang  dianggap sebagai  langkah  untuk  menjalankan Piagam  Jakarta.  Ketika  bola  regulasi pengelolaan  zakat  ada  di  Menteri Agama, ia tidak mendapatkan dukungan dari Menteri Dalam Negeri dan sekretariat negara, karena ketika Menteri Agama  bertindak  terlalu  jauh  dalam regulasi  pengelolaan  zakat,  ini  bisa dibaca  sebagai  upaya  selangkah  lebih maju untuk menerapkan Piagam Jakarta, hal  yang  sangat  dijauhi  oleh  Soeharto.
34 Dompet  Dhuafa, “Profil  Dompet Dhuafa,” diakses 15 Januari 2018,
http://www.dompetdhuafa.org/about.
35 Salim, Challenging  the  secular  state , hlm. 125 – 26.
Dan  dalam  pengelolaan  dana  filantropi Islam,  Soeharto  sudah  mensponsori lembaga nonpemerintah, yakni YABMP. 36
Kebijakan  yang  paling  memung- kinkan  adalah  melakukan  pembinaan atas lembaga pengelola zakat yang sudah ada  dengan  menggandeng  Menteri Dalam  Negeri  sehingga  terbit  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  di  atas. Kendati  demikian,  SKB  ini  justru melemahkan  posisi  Badan  Amil  Zakat. SKB  tersebut  menempatkan  gubernur dan  bupati/walikota  sebagai  patron dalam  pengelolaan  zakat,  bukan  sebagai aktor utama pengelola zakat. Pengelolaan  zakat  digeser  dari  lembaga yang  didirikan  dan  disponsori  negara kepada lembaga non-negara atau semiotonom  terhadap  negara.  Gubernur hanya  berfungsi  mengesahkan  pendirian lembaga pengelola
zakat oleh masyarakat,  namun  tidak  menginisiasi pendiriannya. 37
9. Menuju  Pengelola  Tunggal  atas
Zakat Sampai akhir Orde Baru, pengelolaan zakat masih bersifat sporadis  di  masing-masing  lembaga  di masing-masing  daerah.  Belum  ada lembaga yang secara nasional mengelola zakat  secara  terintegrasi,  baik  yang dijalankan  secara  integral  oleh  negara, atau  lembaga nonpemerintah yang dibentuk  oleh  negara,  atau  lembaga bentukan perusahaan, atau bahkan lembaga bentukan masyarakat sipil yang berbadan  hukum.  Hal  ini  mengundang kegelisahan  di  antara  para  pengelola zakat.  Kegelisahan  ini  muncul  dalam pertemuan  BAZIS  se-Indonesia  yang diadakan  oleh  Menteri  Agama  pada  3-4 Maret 1992 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka ingin agar ada lembaga pengelola  zakat  yang  bersifat  dan berskala nasional sebagai induk mereka,
36 Ibid. hlm. 126.
37 Ibid , hlm. 126.

## Volksgeist
semacam  Badan  Zakat  Nasional. 38
Bahkan mereka menunjuk Rudini, Menteri  Dalam  Negeri  untuk  menjadi kepalanya  sekaligus.  Rudini  setuju dengan  hal  ini  dan  akan  menjalankan fungsinya dengan mengacu pada peraturan-peraturan  yang  sudah  ada. Sayangnya,  usulan  ini  mentok  dan ditolak oleh Presiden Soeharto. 39
Kendati demikian, berbagai
kebijakan  pemerintah  dan  terutama kesediaan  Presiden  Soeharto  secara personal  untuk  menjadi  amil  zakat nasional berperan besar dalam membangun kesadaran umat Islam untuk membayarkan  zakat  sebagai  simbol muslim  yang  taat.  Soeharto  secara  tidak langsung  juga  turut  memopulerkan lembaga  pengelola  zakat. 40 Dari  waktu ke  waktu,  jumlah  Lembaga  Pengelola Zakat  juga  meningkat.  Hasrat  untuk adanya  Badan  Zakat  Nasional  makin membuncah.
Aspirasi ini dimunculkan kembali  dalam  seminar  Zakat  yang diadakan oleh Dompet Dhuafa Republika  di  Jakarta  pada  September 1997.  Dari  forum  ini,  lahirlah  asosiasi lembaga  pengelola  zakat  yang  bernama Forum  Zakat  (FOZ)  pada  19  September 1997.  Lembaga  ini  memayungi  para lembaga  pengelola  zakat,  menjalankan fungsi konsultatif, koordinatif, informatif atas pengelolaan zakat, sekaligus negosiasi terhadap negara. Pada awal berdirinya, FOZ hanya beranggotakan  8  lembaga,  baik  BAZIS dan  Lembaga  Amil  Zakat  dan  tiga lembaga  yang  tidak  mengelola  zakat.
38 Pihak  yang  mendukung  ide  ini  di antaranya adalah Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia  (MUI),  dan  delapan  BAZIS  (Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat,  Sulawesi  Selatan,  Sumatera  Barat, Kalimantan  Timur,  Yogyakarta,  Kalimantan Tengah,  Jawa  Tengah,  dan  Sulawesi  Selatan. Lihat  Salim,  127.,    dan  catatan  kakinya  yang nomor 1.
39 Ibid , hlm.127.
40 Ibid , hlm. 126.
Seluruhnya  adalah  Delapan  lembaga  ini adalah  Dompet  Dhuafa  Republika, BAZIS  DKI  Jakarta,  Baitul  Mal  PT Pupuk  Kujang,  Baitul  Mal  PT  Pupuk Kaltim,  Baitul  Mal  Pertamina,  Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, LKS- Bank  Muamalat  Indonesia,  Baperohis Hotel  Indonesia,  PT.  Internusa  Hasta Buana,  dan  Sekolah  Tinggi  Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta. Pada awalnya, lembaga ini berbadan hukum yayasan. 41
Bentuk  badan  hukum  yayasan kemudian dievaluasi dan diubah menjadi asosiasi  pada  Mukernas  I  tanggal  7-9 Januari  1999  di  Jakarta. 42 Dalam  forum tersebut,  FOZ  diberi  mandat  oleh anggotanya  untuk  mengawal  draf  RUU Pengelolaan  Zakat. 43 Pada  Mukernas  II,
23-25 Desember 1999 di Batam, anggota FOZ  meningkat  menjadi  150  lembaga pengelola  zakat.  pada  Munas  IV  FOZ tanggal 13-15 April 2006 di Asrama haji Pondok Gede Jakarta, anggotanya sudah mencapai 250 lembaga. 44

## 10. Potret  Pergeseran  Politik  Hukum Zakat
Hasrat  umat  Islam  akan  adanya peran  negara  dalam  mengelola  zakat rupanya  sangat  tinggi.  Hal  ini  terus mengemuka dari tahun ke tahun semenjak  Republik  ini  berdiri.  Hanya saja,  semangat  ini  naik  dan  turun mengacu  pada  semangat  umat  Islam sendiri dan lingkungan sosial politi, juga karakter  politik  hukum  yang  dianut  dari satu rezim ke rezim yang lainnya.
Pada era Soekarno di mana Islam sedang  mengalami  kekalahan  dua  ronde (terhapusnya  tujuh  kata  dalam  Piagam Jakarta  dan  gagalnya  Islam  politik menjadi  ideologi  negara),  semangat
41 “Profil  Forum  Zakat  (FOZ),”  13
Oktober 2008, https://forumzakat.wordpress.com/profile/.
42 “Profil Forum Zakat (FOZ).”
43 Hasanah,  “Potret  Filantropi  Islam  di Indonesia,”  215– 16;  Salim, Challenging  the secular state , hlm. 127 – 28.
44 “Profil Forum Zakat (FOZ).”

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1946
pengarusutamaan pengelolaan zakat tidak  terasa,  bahkan  nyaris  tidak mendapat  tempat.  Apalagi,  semangat zaman ( zeitgeist ) saat itu adalah revolusi,  maka  ekspresi  keagamaan benar-benar  terbendung  pada  domain privat,  nyaris  tidak  merembes  ke  ranah publik.  Dalam  21  tahun  era  Soekarno, bisa  dikatakan  tidak  ada  politik  hukum yang  khusus  dan  benar-benar  menjadi tonggak  dinamika  pengelolaan  zakat. Dinamika ini bergeser pada era selanjutnya.
Era  Soeharto  yang  berlangsung 11  tahun  lebih  lama  dibandingkan  era Soekarno  memberikan  ruang  yang  lebih luas bagi dinamika zakat. Selain itu, era ini  dibuka  dengan  angin  segar  bagi aspirasi  Islam  yang  dirangkul  militer untuk menyapu bersih kekuatan komunis. Anasir nasionalis sendiri mulai tersisih  lantaran  dianggap  sisa-sisa  Orde Lama. Sebab itu,
aspirasi
pengarusutamaan pengelolaan zakat kembali menguat. Kendati aspirasi pengarus- utamaan  tata  kelola  zakat  menguat, negara  yang  dikuasai  kalangan  militer sesungguhnya  tidak  begitu  suka  dengan gerakan  Islam.  Berbagai  restriksi  dan kebijakan  pengarusutamaan  nasionalis- me  wajah-baru  dilakukan  agar  aspirasi Islam  tersisih,  mulai  dari  pemberlakuan asas  tunggal  Pancasila,  pengabaian Piagam  Jakarta,  hingga  pembonsaian partai-partai  Islam  di  satu  ikatan  Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Restriksi terhadap pengarus- utamaan tata kelola zakat oleh negara ini dilakukan  dengan  sangat  halus  dan cantik.  Politik  hukum  zakat  yang diterapkan  rezim  Soeharto  tidak  dengan mendirikan bendungan, melainkan dengan  membuat  perahu,  menunggangi arus  dan  perlahan  mengambil  alih kendali  atas  arus  tersebut  sehingga  bisa dimanfaatkan bagi kepentingan penguasa.  Setelah  arus  terkendali  dan
menyusut, perahu itu pun lantas ditelatarkan.
Untungnya,  sisa-sisa  arus  dan sedikit  nahkoda  perahu  terbuang  ini merasa  perlu  untuk  mengumpulkan kekuatan  aspirasi  Islam  di  ujung  era Soeharto.  Pada  akhirnya  dari  perahu inilah  lahirlah  Forum  Zakat  (FOZ). Kelak forum inilah yang menjadi simpul bersama  para  aktivis  zakat  dan  menjadi bola  salju  sehingga  pada  awal  era reformasi  mampu  mengegolkan  salah satu  tujuannya:  UU  Nomor  38  tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 45

## C. Penutup
Zakat benar-benar menjadi instrumen  ibadah,  sosial  ekonomi,  dan sosial politik sekaligus. Sebagai instrumen sosial politik, rezim Soekarno merasa  perlu  mengambil  hati  kalangan Islam-aspirasi  dengan  menggembirakan penunaian zakat dan berupaya
memastikan  manfaat  zakat  benar-benar dirasakan.  Meskipun,  politik  hukum zakat  ini  tidak  sempat  mewujud  secara praktis.
Sementara  pada  rezim  Soeharto, zakat  benar-benar  menjadi  instrumen sosial politik yang diperebutkan diskursusnya.  Kalangan  Islam-aspirasi yang  diwakili  beberapa  Menteri  Agama berulangkali berupaya mengarus- utamakan  tata  kelola  zakat.  Sayangnya kuasa  Soeharto  dengan  politik  hukum zakatnya  bercorak  lebih  hegemonik sehingga  upaya  ini  menjadi  gembos  di tengah  jalan  beberapa  kali.  Dalam konteks  saat  ini,  rezim  Reformasi cenderung  lebih  dekat  dengan  aspirasi Islam.  Tidak  ada  lagi  rezim  hegemonik sekuat rezim Soeharto atau Soekarno.
45 Dinamika pengelolaan zakat rezim UU Nomor  38  tahun  1998  bisa  dibaca  di  Yusuf Wibisono, Mengelola  Zakat  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015).

## Volksgeist

## Daftar Pustaka
Ahmad  Juwaini.  “Pengalaman  Dompet Dhuafa  Republika.”  Dalam
Berderma untuk Semua: Wacana dan  Praktik  Filantropi  Islam , oleh  Azyumardi  Azra.  Jakarta: Teraju  dan  Pusat  Bahasa  dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah,
2003.
Aziz,  Muhammad.  “Regulasi  Zakat  di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional.” Al  Hikmah:  Jurnal
Studi  Keislaman 4,  no.  1  (2014): 2 – 2. Departemen Agama RI. Pedoman Zakat .
Jakarta: Departemen Agama,
2002.
Dompet  Dhuafa.  “Profil  Dompet Dhuafa.”  Diakses  15  Januari
2018. http://www.dompetdhuafa.org/ab out. Fakhruddin. Fiqh dan Manajemen Zakat di  Indonesia .  Malang:  UIN- Maliki Press, 2008. Fauzia,  Amelia,  dan  Ary  Hermawan. “Ketegangan  antara  Kekuasaan dan  Aspek  Normatif  Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia.”  Dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik  Filantropi  Islam ,  oleh Azyumardi  Azra.  Jakarta:  Teraju dan  Pusat  Bahasa  dan  Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

## Hasanah,  Uswatun.  “Potret  Filantropi Islam  di  Indonesia.”  Dalam
Berderma untuk Semua: Wacana dan  Praktik  Filantropi  Islam , oleh  Azyumardi  Azra.  Jakarta: Teraju  dan  Pusat  Bahasa  dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003. Khalil  Abdul  Karim. Dawlah  Yatsrib, Bashâir  fi  ‘Âm  al -Wufûd  wa  fî
Akhbârihi .  London,  Beirut,  dan Kairo: Sina li an-Nasyr, 1999.

## “Kronologi  Terbitnya  Supersemar  dan
Detik-Detik Lengsernya
Sukarno.”  Republika  Online,  13
Maret 2017. https://republika.co.id/berita/selar ung/suluh/17/03/13/omptc0282- kronologi-terbitnya-supersemar- dan-detikdetik-lengsernya- sukarno