## ISTRI BEKERJA SEBAGAI PENCARI NAFKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FEMINIS
Suryati 1* , Prosawita Ririh Kusumasari 2 , Ferryani Krisnawati 3 1,2,3 Faculty of Law Wijayakusuma University, Purwokerto, Indonesia suryatiunwiku2017@gmail.com, prosaririh@gmail.com, ferryanikrisna@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 22, 2023 Accepted: June 30, 2023 Articles 31 to 34 explain that the responsibility for providing maintenance for the wife lies with the husband, and it is also explained in Article 31 that each party has the same rights before the law, then the husband is the head of the family  and  the  wife  is  the  housewife,  then  Article  34  explained  that  the husband is obliged to protect his wife and the wife is obliged to manage the household as well as possible. According to feminists, it defines marriage for women and men equally, so that the division of research between women and men causes women's rights to be unequal in society. Because women are not considered  the  main  breadwinners,  these  provisions  also  place  the  wife economically and emotionally dependent on her husband. The purpose of this research is to find out the feminist view of the wife's work as the breadwinner for the family. This research method uses normative juridical. The data used in this study are secondary data as the main data consisting of primary legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  The  data obtained was then analyzed qualitatively. The conclusion is that the views of feminists  on  the  role  of  the  wife  as  breadwinner,  in  this  case  men  are responsible for earning a living in order to meet the needs of the household or family. This division of roles between women and men causes women's rights to be unequal in society. Because women are not considered the main breadwinners, the affirmation of the husband as the head of the family and the wife as a housewife in Law Number 1 of 1974 which was revised by Law Number  16  of  2019  concerning  Marriage  according  to  feminists  is  a tightening/restriction  of  the  wife's  functions  and  husband  strictly.  This provision  also  places  the  wife  economically  and  emotionally  dependent  on her husband.
Keywords:
Wife, Breadwinner, Perspective, Feminist.

## Abstrak
Pasal  31  sd  34  menjelaskan  bahwa  tanggung  jawab  memberikan  nafkah  kepada  istri  ada pada suami, dan juga dijelaskan dalam Pasal 31 bahwa masing-masing pihak mempunyai hak  yang  sama  di  depan  hukum,  maka  suami  adalah  kepala  keluarga  dan  istri  adalah  ibu rumah tangga, maka Pasal 34 menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi istrinya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Menurut kaum feminis mendefinisikan perkawinan  bagi  perempuan  dan  laki-laki  secara  setara,  sehingga  pembagian  penelitian antara  perempuan  dan  laki-laki  menyebabkan  hak-hak  perempuan  tidak  setara  dalam masyarakat.  Karena  perempuan  tidak  dianggap  sebagai  pencari  nafkah  utama,  ketentuan tersebut juga menempatkan istri secara ekonomi dan emosional bergantung pada suaminya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan feminis terhadap pekerjaan istri  sebagai  pencari  nafkah  keluarga.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya adalah pandangan kaum feminis tentang peran istri sebagai pencari nafkah, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga. Pembagian peran antara  perempuan  dan  laki-laki  ini  menyebabkan  hak-hak  perempuan  tidak  setara  dalam masyarakat.  Karena  perempuan  tidak  dianggap  sebagai  pencari  nafkah  utama,  maka penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut kaum feminis merupakan pengetatan/pengetatan. pembatasan fungsi istri dan suami secara ketat. Ketentuan ini juga menempatkan istri secara ekonomi dan emosional bergantung pada suaminya.
Kata Kunci: Istri, Pencari nafkah, Perspektif, Feminis

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting  bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan itu tidak hanya sekedar menyangkut hubungan seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  tetapi  juga menyangkut  para  orang  tua  kedua  belah  pihak,  kerabat  mereka  dan  juga  masyarakat. Sekarang di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan berlaku bagi seluruh  masyarakat  Indonesia,  adalah  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan  Peraturan  Pelaksanaannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, ditambah  Kompilasi  Hukum  Islam  khusus  bagi  yang  beragama  Islam.  Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tahun 1975, maka untuk melakukan perkawinan mendasarkan pada hukum dari golongan masing-masing dan bersifat  pluralisme,  karena  pada  masa  itu  penduduk  Indonesia  dibagi  menjadi  beberapa golongan dan terhadap mereka berlaku hukum perdata yang berbeda-beda termasuk hukum perkawinannya. Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terhadap masalah perkawinan  harus  tunduk  pada  undang-undang  tersebut,  dan  semua  peraturan  mengenai perkawinan  yang  berlaku  sebelum  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  menjadi  tidak berlaku sepanjang telah diaturnya (Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang  Maha  Esa.  Menurut  Soemiyati  bahwa  pengertian  perkawinan  dalam  agama  Islam disebut  ”Nikah”  ialah  melakukan  suatu  akad  atau  perjanjian  untuk  mengikatkan  diri  antara seorang  laki-laki  dan  wanita  untuk  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  kedua  belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan  kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan  hidup  berkeluarga  yang  diliputi  rasa  kasih  sayang  dan  ketenteraman  dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[ 1 ]
Pada saat melaksanakan akad nikah setiap pasangan berharap untuk hidup bersama selama-lamanya sampai maut menjemput. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal  dan  abadi  yang  dinaungi  suasana  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  selalu  menjadi dambaan insan. Harapan dan keinginan tersebut sesuai dengan tujuan dari perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Masalah yang utama setelah terjadi perkawinan, adalah hubungan antara suami isteri yang menyangkut hak dan kewajiban baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam.[ 2 ] Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat di beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi,  umpamanya pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228; Artinya ”dan bagi iseri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban- kewajibannya secara ma`ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri.”[ 3 ]

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Arti  ketentuan  tersebut  bahwa  bagi  isteri  itu  ada  hak-hak  berimbang  dengan  kewajiban- kewajibannya secara ma`ruf “, maksudnya para wanita memiliki hak yang wajib maupun yang sunnah  atas  mereka,  dan  patokan  bagi  hak-hak  diantara  suami  isteri  adalah  pada  yang ma`ruf, dan bagi suami setingkat lebih dari pada isteri, maksudnya ketinggian kepemimpinan dan hak yang yang lebih atas dirinya sebagaimana Allah berfiman.
Artinya: ”laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki- laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.
Dari  ketentuan  diatas  juga  disebutkan  adanya  penetapan  kepemimpinan  dan keutamaan seorang laki-laki terhadap wanita, karena Allah telah memberikan kepada mereka kaum laki-laki kelebihan-kelebihan dan keistimewaan tersendiri yang tidak diberikan kepada kaum wanita.
Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:
1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.
Adapun  pengertian  nafkah  merupakan  kewajiban  suami  terhadap  isterinya  dalam  bentuk materi, karena kata nafaqah itu berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan  kepada  prinsip  pemisahan  harta  antara  suami  dan  isteri  kedudukan  sebagai penerima. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya  menjadi  haknya  secara  penuh  dan  untuk  selanjutnya  suami  berkedudukan sebagai  pemberi  nafkah.  Sebaliknya  isteri  bukan  pencari  rezeki  dan  untuk  memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.[ 4 ]
Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 30 mengatur “suami-isteri memikul kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari susunan masyarakat [ 5 ]. Dimana hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan dalam Pasal 31, yaitu:
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang degan hak dan kedudukan suami     dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Kemudian Pasal 34 mengatur :
1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajibannya  dapat  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan.
Berdasarkan Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 sudah jelas, bahwa tanggung jawab memberikan nafkah terhadap isteri adalah suami, dan dijelaskan juga dalam Pasal 31 bahwa masing-masing  pihak  mempunyai  hak  yang  sama  dihadapan  hukum,  akan  tetapi  ternyata masih ditegaskan lagi bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, dan menurut Pasal 34 bahwa suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
Menurut kaum feminis mendifinisikan makna perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara  setara.  Artinya  dalam  hal  ini  kaum  feminis  menginginkan  kesetaran  gender  dalam nafkah,  karena  pembagian  peran  privat  dan  publik  antara  laki-laki  ini  menyebabkan  tidak sederajat  hak  perempuan  di  masyarakat,  mengingat  perempuan  dianggap  bukan  pencari nafkah utama, sehingga ketika perempuan bekerja ia tidak mendapatkan tunjangan ataupun tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki.   Kaum feminis menentang hal tersebut karena seorang  isteri  digambarkan  sebagai  mahluk  yang  tidak  berdaya  dan  butuh  perlindungan, sementara suami dianggap sebagai mahluk yang sangat perkasa dan berkuasa.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Islam tidak membedakan kedudukkan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu/ hamba Allah sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu juga halnya dalam hak dan kewajiban. Meskipun ada perbedaan, itu hanyalah akibat fungsi dan tugas  utama  yang  dibebankan  Allah  kepada  masing-masing  jenis  kelamin,  sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban.  Dalam  ayat-ayat  Al-Quran  kebaikkan  apapun  yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala apabila ia melakukan jihad. Isteri akan mendapat pahala jika bersikap baik kepada suami dan suami mendapat  pahala  jika  baik  kepada  isteri.  Keduanya  saling  menghargai  dan  menjaga kehormatan masing-masing.  Firman Allah QS. An-Nisa‟ (4): 32.[ 6 ]
Artinya:  ”dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  karunia  yang  telah  dilebihkan  Allah  kepada sebagian  kamu  atas  sebagian  yang  lain,  (karena)  bagi  laki-laki  ada  bagian  dari  apa  yang mereka  ushakan,  dan  bagi  perempuanpun  ada  bagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu.
Terhadap pamahaman demikian, jelas posisi pemimpin bagi suami  tidaklah otomatis, melainkan  tergantung  pada  dua  syarat,  yaitu  memiliki  kualitas  yang  lebih  tinggi  dari  pada istrinya, dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebuah rumah tangga dalam keluarga terkadang semua kebutuhan hidup sehari-hari didominasi oleh pihak isteri, bukan hanya dari segi  pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak  melainkan  juga  dalam  hal  nafkah  isterilah  yang memegang kendalinya. Isteri bekerja untuk menafkahi keluarga akan menimbulkan beberapa konsekuensi,  misalnya  harus  meninggalkan  anak-anak  di  rumah,  isteri  juga  tidak  lagi mempunyai  waktu  banyak  untuk  mengurus  rumah.  Artikel  ini  membahas:    Bagaimana pandangan feminis terhadap pekerjaan isteri sebagai pencari nafkah keluarga?.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif  atau  metode  penelitian  hukum  kepustakaan adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[ 7 ] Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisa secara  kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  umumnya  feminis  beranggapan  bahwa  terjadi  kerancuan  dan  pemutar  balikan makna  tentang  apa  yang  disebut  seks  dan  gender  di  masyarakat.  Terjadi  peneguhan pemahaman  yang  tidak  pada  tempatnya  di  masyarakat,  dimana  apa  yang  sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan  biologis  atau  ketentuan  Tuhan.  Justru       sebagian  besar  yang  dewasa  ini  sering dianggap atau dinamakan sebagai “kodrat wanita” adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender.  Misalnya  sering  diungkapkan  bahwa  mendidik  anak,  mengelola  dan  merawat kebersihan  dan  keindahan rumah tangga atau urusan domestik  dianggap sebagai “kodrat wanita”.  Padahal  kenyataannya,  kaum  perempuan  memiliki  peran  gender  dalam  mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah  tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu.[ 8] Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Mengingat jenis pekerjaan itu bisa  dipertukarkan  dan  tidak  bersifat universal ,  apa  yang  sering  disebut sebagai “kodrat  wanita”  atau  “takdir Allah  atas  wanita”  dalam  kasus  mendidik  anak  dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah gender.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Adapun yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,  terdiri dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 34.

## Pasal 31
1) Hak  dan  kedudukkan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukkan  suami  dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

## Pasal 33
Suami  isteri  wajib  saling  cinta-mencintai  hormat-menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

## Pasal 34
1) Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3) Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada pengadilan.[ 9 ]
Berdasarkan  Pasal  31  sampai  dengan  Pasal  34  di  atas  terlihat,  bahwa  konsep perkawinan dalam Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974 adalah konsep keluarga patriarki. Pembagian  kerja  dan  peran  dalam  rumah  tangga  semata-mata  hanya  didasarkan  pada asumsi ideologi  patriarkis ,  divisi  kerja  secara  seksual.  Pasal  31  ayat  3,  diatur  tentang kesamaan kedudukkan suami isteri, hal ini  dipertegas dengan Pasal 32 yang dimana masing- masing  pihak  mempunyai  hak  yang  sama  dihadapan  hukum.  Akan  tetapi  ternyata  masih ditegaskan kembali bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hal  ini  terdapat  dalam  Firman-Nya,  yang  Artinya:  “  laki-laki  (suami)  itu  pelindung  bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri  ketika  (suaminya)  tidak  ada,  karena  allah  telah  menjaga  (mereka).  Perempuan- perempuan  yang  kamu  khawatirkan  akan  nusyuz,  hendaklah  kamu  beri  nasihat  kepada mereka,  tinggalkanlah  mereka  ditempat  tidur  (pisah  ranjang),  dan  (kalau  perlu)  pukulah mereka  tetapi  jika  mereka  menaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  alasan  untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar” (QS. An-Nisa‟ : 34)
Penegasan  ini  merupakan  pengetatan  fungsi-fungsi  isteri  dan  suami  secara  tegas. Artinya, pasal ini melegitimasi (mengesahkan) secara eksplisit pembagian peran berdasarkan jenis  kelamin  yang berkembang didalam  masyarakat.  Hal  ini  semakin  dipertegas  di  dalam Pasal  34  ayat  1,  dimana  suami  wajib  melindungi  isteri  dan  wajib  mengatur  rumah  tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut merupakan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi-bagi sedemikian rupa.
Kemudian Pasal 31 ayat 3 yang menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri  ibu  rumah  tangga,  sehingga  pembagian  peran  antara  perempuan  dan  laki-laki  ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap  pencari  nafkah  utama,  maka  ketika  perempuan  bekerja,  ia  tidak  mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan menutup mata terhadap  kenyataan  dalam  masyarakat  bahwa  banyak  perempuan  yang  menjadi  kepala rumah  tangga.  Sementara  tidak  pernah  mendapat  tunjangan  dari  perusahaan  tempatnya
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama.[ 10 ] Menetapkan kewajiban suami sebagai pembimbing isteri membuat streotip perempuan sebagai  subordinat  terhadap  laki-laki,  posisi  subordinat  isteri  semakin  nampak  pada statemen  “suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dengan demikian sosok isteri digambarkan sebagai  makhluk  yang  tidak  berdaya  dan  butuh  perlindungan,  sementara  suami dipersonifikasikan sebagai makhluk yang amat perkasa dan berkuasa.
Peran  sebagai  ibu  rumah  tangga  telah  menyebabkan  perempuan  tergeser  dari penguasa  sumber  daya  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Secara  ekonomis  ia  tergantung  pada suaminya.  Sementara  peran  suami  mancari  nafkah  lebih  memungkinkan  laki-laki  untuk memiliki akses atas sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan  atas sumber daya ekonomi. Pembagian kerja yang kaku tersebut dianalisis sebagai lahan yang kondusif bagi  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga,  baik  berbentuk  fisik,  psikis/emosional,  maupun seksual, terjadi karena realisasi yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Banyak pihak (termasuk suami) menganggap bahwa sebagai pemimpin keluarga, suami berhak mendidik isteri dengan berbagai cara agar isterinya menjadi isteri yang baik dan patuh pada  suami. Anggapan tersebut sering kali dipegang oleh penegak hukum, sehingga banyak isteri yang telah mengalami kekerasan terhambat memperoleh keadilan dihadapan hukum.
Sementara  Pasal  31  ayat  3  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut menunjukkan  keseimbangan  kedudukkan  suami isteri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda  tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu kebahagian rumah tangga (keluarga) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, rumusan itu menentukan dengan jelas hubungan yang mengandung rasa keadilan dan sekaligus  potensial  sekali  untuk  dikembangkan  menghadapi  perubahan-perubahan  yang cepat  dalam  masyarakat.  Meskipun  dikatakan  bahwa  hak  dan  kedudukkan  isteri  adalah seimbang  dengan  hak  dan  kedudukkan  suami,  kenyataannya  pembagian  peran  yang dirumuskan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 justru menjadi penyebab     ketidak seimbangan kedudukkan antara keduanya. Peran sebagai ibu  rumah  tangga  telah  menyebabkan  perempuan  tergeser  dari  penguasaan  sumber ekonomi, sosial, dan politik.
Banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, bahkan banyak di antaranya yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, telah melahirkan konsep peran ganda  bagi  perempuan,  dua  peran  yang  dijalankan  sekaligus  memberi  peluang  yang merugikan apabila kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilalaikan. Pasal 34 ayat 3 tersebut membuka kemungkinan munculnya gugatan dari salah satu pihak  jika pihak lain lalai melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan bagi pihak isteri untuk  dianggap  lalai  lebih  besar  ketimbang  suami  karena  secara  rasional,  peran  yang dijalankan ganda dalam hal ini. Nilai-nilai budaya selalu menekankan bahwa perempuan yang berkarier  adalah  perempuan  yang  sukses  dalam  rumah  tangga,  sementara  kewajiban mengurus rumah tangga itu begitu luas cakupannya dan tidak pernah ada rincian yang baku. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, ada sisi positif dari Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  misalnya  memberikan  hak  yang  sama  antara  suami  dan  isteri untuk  memperkarakan  pasangan  masing-masing  yang  melalaikan  kewajibannya  dengan mengajukan  gugatan.  Akan  tetapi  karena  berkewajiban  yang  diberikan  oleh  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perempuan mengekalkan status quo suami, maka hasilnya pun tidak pernah adil untuk perempuan.[ 11 ]
Dari penjelasan diatas jelas bahwa telah terjadi pergeseran peran di dalam keluarga, terutama karena  konsekuensi  perempuan  yang  melakukan  peran  di  bidang  publik  sekaligus  juga berperan  dibidang  domestik.  Meskipun demikian  apabila  kita  menganalisa  ulang  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  34  ternyata  hukum  yang  masih berlaku belum mangadopsi tuntutan perubahan peran. Oleh karena itu perlu diadakan kajian dengan perspektif feminis terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang masih berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia sampai sekarang.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Undang-Undang Tahun 1974 Pasal 34 mengatur tentang kedudukkan  dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana tertulis bahwa:
1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
Pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Untuk  tujuan tersebut  laki-laki  harus  bekerja  diluar  rumah  atau dibidang publik,  yang  pada gilirannya  mempunyai  konsekuensi  tidak  perlu  mengurusi dibidang domestik (dalam rumah tangga).  Sebaliknya  isteri  dinyatakan  wajib  mengatur  rumah  tangga  (domestik)  sebaik- baiknya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31, suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, dengan konsekuensi perempuan tidak diberi alokasi waktu untuk berkiprah diluar rumah tangga.[ 12 ]
Menurut  pandangan  kaum  feminis  ini  ada  beberapa  studi  kritis  tentang  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti isu tentang pasal-pasal yang “kurang memuaskan” dan “kurang pas” untuk diterapkan. Terkait isu tersebut  dalam usulan feminis pasal ini dihapuskan, sehingga Kowani (Kongres Wanita Indonesia) mengusulkan revisi  terhadap       pasal tersebut , terutama  Pasal  31  ayat  3  dengan  rumusan  suami-isteri  wajib  saling  melindungi  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan  untuk  kebutuhan  hidup  keluarga  dalam  rangka membangun rumah tangga yang layak. Kemudian ada penambahan: jika suami maupun isteri yang melalaikan kewajiban tersebut (ayat 3) dapat dituntut di muka pengadilan.[ 13 ]
Adapun  analisa  pandangan  feminis  isteri  sebagai  pencari  nafkah  utama  terhadap kehidupan rumah tangga, dalam hal ini laki-laki  bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  atau  keluarganya.  Pembagian  peran antara  perempuan  dan  laki-laki  ini  menyebabkan  tidak  sederajatnya  hak  perempuan  di masyarakat.  Karena  perempuan  bukan  dianggap  pencari  nafkah  utama,  maka  ketika perempuan bekerja, ia tidak mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan menutup mata terhadap kenyataan dalam masyarakat dimana  banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah  utama. Terkait  penegasan  suami  sebagai  kepala  keluarga  dan  isteri  ibu rumah   tangga  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menurut feminis  merupakan  pengetatan/pengekangan  fungsi-fungsi  isteri  dan  suami  secara  tegas. Ketentuan  tersebut  juga  menempatkan  isteri  tergantung  secara  ekonomi  dan  emosional kepada suami.

## KESIMPULAN
Pada  umumnya  kaum  feminis  beranggapan  perempuan  bekerja  mencari  nafkah sebagai penopang keluarga, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki,  pembagian  peran  antara  perempuan  dan  laki-laki  ini  menyebabkan  tidak sederajatnya  hak  perempuan  di  masyarakat,  peran  sebagai  ibu  rumah  tangga  telah menyebabkan perempuan tergeser dari penguasa sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomis ia tergantung pada suaminya, sementara peran suami    mancari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk memiliki akses atas sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan  atas  sumber  daya  ekonomi.  Penegasan  suami  sebagai  kepala  keluarga  dan isteri  sebagai  ibu  rumah  tangga  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menurut  feminis  merupakan  pengetatan/  pengekangan  fungsi-fungsi  isteri  dan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menempatkan isteri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami.

## REFERENSI
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan , Jakarta:Kencana, 2006
Dien Sumiyatiningsi , Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis , diakses dari:Pdf ejournal.uksw.edu
Enang Sudrajat, Mushaf  Sahmalnour , Bogor: Wisma Haji Tugu, 26-28 Nopember 2007: 36
I  Dewa  Made  Nhara  Prana  Pradnyana,  I  Dewa  Gede Admadja,  2013,  “Pentingnya  Kreasi Hakim  Dalam  Mengoptimalkan  Upaya  Perdamaian  Berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok” , Vol. 01, No. 15, Desember, 2013, hlm. 2
J.  Satrio ,  Hukum  Perkawinan,  Cet.  I, (Bandung:  Citra Aditya  Bakti,  1993:  134.  Lihat  juga Penjelasan  Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974.
Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2017: 129
Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  Didunia  Islam ,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2005: 238
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan.  ( Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1982: 8
Tutik Hamidah, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender , Malang: Uin Maliki Press, 2011: 227-228
Widya Sari,Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam, Jurusan Syari‟ah Dan Ekonomi Islam Stain  Curup, Al-Istinbat  Jurusan  Syari‟ah  Dan  Ekonomi  Islam  Stain  Curup ,  Curup: Lembaga Penerbit Dan Percetakan, 2014: 54