Submission Review Process Revised Accepted Published 21-09-2021 26-09 s/d 12-12-2021 31-12-2021 25-01-2022 29-01-2022
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3  No.1,Januari 2022 (1-10)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq

## Hanifah Maharani
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: hnfhmaharani@gmail.com

## Yazwardi
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: yazwardi@gmail.com

## Kiki Mikail
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: kikimikail@radenfatah.ac.id

## ABSTRACT
The development of Islamic political thought has been going on for 15 centuries and Islam is a distinctive and independent cultural unit. Political Thought examines the exercise  of  power,  who  deserves  to  exercise  it  and  how  much  power  they  can  have. Political  Thought  tries  to  explain  the  concept  of  Justice  that  is  carried  out  in  human relations,  especially  in  the  system  of  government  between  the  ruling  and  the  ruled, including the thoughts of Islamic leaders who have their own views regarding the Islamic government system. The purpose of this study was to determine the Islamic government system according to Muhammad Rasyid Rida and Ali Abdurraziq.
This  research  is  a  library  research.  Data  collection  was  obtained  from  library materials  such  as  scientific  books,  journal  articles,  encyclopedias  and  other  written sources, both printed and electronic. To analyze this research, in analyzing the data, the writer uses descriptive technique.
Based on the results of the research data, it can be concluded as follows. That they are  reformers  who  are  in  the  contemporary  period  such  as  Rasyid  Rida,  an  Islamic political thinker as well as a politician of the Muslim Brotherhood who defends a type of government  characterized  by  popular  sovereignty,  namely  a  government  formed  by representatives and deliberation through ahlul halli wa al aqdi because Rasyid Ridha has a view regarding the Islamic government system. where the Caliphate is needed which of course its function is to fulfill worldly interests and regulate the religious affairs of the Muslims.  Meanwhile,  the  thought  of  Ali  Abdurraziq  who  is  also  an  Islamic  political thinker  who  once  worked  as  a  judge  of  the  Syar'iyah  Court  is  that  the  caliphate  is  an
Hanifah Maharani, Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 1 Januari 2022
outmoded Islamic political institution and only causes disasters for Muslims. The Islamic political institution only existed at the time of the Prophet in its perfect form.
Keywords: Islamic  Government  System,  Muhammad  Rasyid  Rida,  Ali  Abdurraziq  and Khilafah

## ABSTRAK
Perkembangan  pemikiran  Politik  Islam  sudah  berjalan  sepanjang  15  abad  dan  Islam adalah  sebuah  unit  Budaya  yang  khas  dan  mandiri.  Pemikiran  Politik  mengkaji pelaksanaan  kekuasaan,  siapa  yang  layak  melaksanakannya  serta  seberapa  besar kekuasaan  yang  bisa  mereka  miliki.  Pemikiran  Politik  berusaha  menjelaskan  konsep Keadilan  yang  dijalankan  dalam  hubungan  antar  Manusia,  khususnya  dalam  sistem pemerintahan  antara  yang  berkuasa  dan  yang  dikuasai  termasuk  pemikiran  para  tokoh Islam yang mempunyai pandangan tersendiri terkait sistem pemerintahan Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pemerintahan Islam menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq.
Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (library research). Pengumpulan data diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, ensiklopedia dan sumber tertulis lainnya baik yang tercetak maupun eletronik lainnya. Untuk menganalisis penelitian ini, dalam analisa data penulis menggunakan teknik deskriptif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  data  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut. Bahwasanya  mereka  tokoh  pembaharuan  yang  berada  diperiode  kontemporer  seperti Rasyid Ridha seorang pemikir Politik Islam sekaligus politisi Ikhwanul Muslimin yang membela tipe pemerintahan yang bercirikan kedaulatan rakyat, yakni pemerintahan yang dibentuk  oleh  perwakilan  dan  musyawarah  lewat  ahlul  halli  wa  al  aqdi  dikarenakan Rasyid  Ridha  berpandangan  terkait  sistem  pemerintahan  Islam  dimana  Kekhalifahan sangat dibutuhkan yang tentu saja fungsinya adalah memenuhi kepentingan duniawi dan mengatur urusan agama kaum muslim. Sedangkan pemikiran Ali Abdurraziq yang juga seorang  pemikir  Politik  Islam  yang  pernah  berprofesi  sebagai  hakim  Mahkamah Syar’iyah bahwasanya khilafah merupakan institusi politik Islam yang ketinggalan zaman dan hanya menimbulkan bencana bagi umat Islam. Institusi politik Islam itu hanya ada pada masa Rasulullah dalam bentuknya yang sempurna.
Keywords: Sistem Pemerintahan Islam, Muhammad Rasyid Ridha, Ali Abdurraziq dan Khilafah

## PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  Islam  menurut  Muhammad  Rasyid  Ridha  dan  Ali Abdurraziq  tentu  mempunyai  daya  tarik  tersendiri  bagi  penulis  sehingga  kedua  tokoh tersebut  dideskripsikan  pemikirannya.  Rasyid  Ridha  yang  dikenal  sebagai  tokoh pembaharuan mempunyai pemikiran yang konservatif dan banyak mengadopsi pemikiran gurunya  yakni  Muhammad  Abduh.  Namun  yang  menarik  disini,  tidak  banyak  yang mengetahui  bahwa  Muhammad  Abduh  merupakan  pendukung  negara  kesatuan berdasarkan  kebangsaan  dan  tidak  menjadikan  agama  sebagai  penghambat  persatuan. Ridha  tidak  sejalan  dengan  Abduh  begitu  pula  dengan  Ali  Abdurraziq  yang  dikenal dengan pemikiran sekularismenya.
Jadi  penelitian  ini  mendeskripsikan  bahwa  sebenarnya  Rasyid  kokoh  diatas pemikirannya  sendiri  terkait  sistem  pemerintahan  Islam  bukan  adopsi  dari  pemikiran
Hanifah Maharani, Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 1 Januari 2022
Muhammad Abduh. terlepas dari itu pernyataan Ali Abdurraziq bukanlah pendapat Raziq yang  sebenarnya.  Pendapatnya  itu  hanya  sementara  sekedar  mengikuti  alur  pemikiran yang dianut oleh umat Islam dan sebagai kritikan terhadap lembaga khilafah yang muncul pasca Nabi.
Sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang lima belas abad, menurut para ahli dapat  dibagi  menjadi  tiga  periode,  yaitu  periode  klasik  (hingga  tahun  1250  M), pertengahan  (1250-1800  M),  dan  modern  (1800-Sekarang).  Perkembangan  pemikiran Politik  Islam  juga  dapat  dibagi  berdasarkan  periodisasi  sejarah  tersebut.  Ciri  umum pemikiran Politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan ditandai oleh pandangan  mereka  yang  bersifat  Khalifah  sentris.  Kepala  Negara  atau  Khalifah memegang  peranan  penting  dan  memiliki  kekuasaan  yang  sangat  luas.  Alasan  mereka menekankan  ketaatan  yang  ketat  rakyat  terhadap  Kepala  Negara  adalah  demi menjaga stabilitas Politik umat Islam itu sendiri, sehingga keadaan Negara benar-benar aman dan penegakan  syariat  Islam  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  membawa  pengaruh  besar terhadap perkembangan Politik Islam.
Islam  adalah  sebuah  unit  Budaya  yang  khas  dan  mandiri.  Pemikiran  Politik mengkaji  pelaksanaan  kekuasaan,  siapa  yang  layak  melaksanakannya  serta  seberapa besar  kekuasaan  yang  bisa  mereka  miliki.  Pemikiran  Politik  berusaha  menjelaskan konsep Keadilan yang dijalankan dalam hubungan antar Manusia, khususnya antara yang berkuasa dan yang dikuasai.
Pada  abad  ke-19  hingga  awal  abad  ke-20,  dunia  Islam  sebagian  besar  berada dalam genggaman penjajahan barat. Dalam internal Umat Islam sendiri terdapat berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang menyebabkan Umat Islam tidak mampu menghadapi kuatnya Hegemoni Barat. Umat Islam tenggelam dalam masa  lalu  mereka  dan  belum  berani  melakukan  terobosan-terobosan  baru  untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Di sisi lain, penjajahan barat terhadap dunia Islam membawa hikmah tersendiri bagi Umat Islam. Adanya penjajahan tersebut  telah  menyadarkan  Umat  Islam  bahwa  mereka  mengalami  kemunduran dibandingkan  dengan  Barat.  Pada  saat  ini  lah  dunia  Islam  mulai  bersentuhan  dengan gagasan  dan  pemikiran  Barat,  padahal  sebelumnya  kaum  muslimin  mendominasi percaturan  Politik  dunia  selama  berabad-abad,  mulai  dari  dinasti  Bani  Umayyah  di Damaskus  (661-750  M),  Bani  Abbasiyah  di  Baghdad  (750-1258  M),  Dinasti  Bani Umayyah II di Spanyol (756-1031 M), Dinasti Safawi di Persia (1501-1736 M), Mughal diIndia (1526- 1858 M), hingga Kekhalifahan Turki Ustmani (1300-1924 M).
Namun setelah kekalahan Turki Ustmani rasa percaya diri Barat semakin tinggi, terutama  setelah  kebangkitan  Eropa  dalam  bidang  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sehingga mereka mampu menjajah berbagai belahan dunia. Menghadapi penetrasi Barat ini  sebagian  pemikir  muslim  ada  yang  bersikap  apriori  dan  anti  barat,  ada  juga  yang menerima mentah-mentah pemikiran Barat serta ada pula yang mencari nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Dalam konteks hubungan Islam dengan negara serta penetrasi pemikiran Politik Barat kedunia Islam, Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya pemikiran Politik Islam berusaha untuk memaparkan secara luas perkembangan pemikiran politik abad modern yang terbagi kepada tiga arus pemikiran.
Kelompok  pertama,  mengembangkan  gagasan  kesempurnaan  dan  kemurnian ajaran  Islam  dan  menolak  pengaruh  pemikiran  Barat.  Diantara  para  pemikir  abad  ini, antara lain : Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna, AlMaududi, dan Sayyid Quthb. Bagi  mereka  Islam  adalah  Agama  terbaik  dan  meniru  Barat  adalah  suatu  kesalahan.
Hanifah Maharani, Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 1 Januari 2022
Rasyid Ridha masih merindukan kebangkitan Kekhalifahan Islam, Maududi menganggap sistem Politik demokrasi sebagai sistem musyrik dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Kelompok kedua, berusaha untuk memisahkan Islam dan Politik yang keduanya tidak  boleh  bersatu.  Urusan  Politik  harus  diatur  dalam  rangka  sekular.  Kelompok  ini mengharuskan  pemikir-pemikir  Islam  terlibat  dalam  topik  sekularisme  sebagai  bagian dari  upaya  merekonsiliasi  nilai-nilai  Agama  mereka  dalam  bentuk  pemerintahan  yang sekuler. Adapun tokoh-tokoh yang masuk kedalam kelompok ini yaitu Musthafa Kemal Attaturk,  Ali  Abdurraziq  dan  Thaha  Husein.  Ali  Abdurraziq  dan  Thaha  Husein  lebih banyak  berbicara  pada  tataran  pemikiran.  Ali  Abdurraziq  menolak  khilafah  sebagai bentuk  ideal  pemerintahan  Islam.  Thaha  Husein  menganjurkan  adopsi  mentah-mentah pemikiran Politik Barat. Kemal Attaturk lebih jauh lagi dia menolak peran serta Agama dalam Politik praktis dan membangun sebuah Negara Turki Modern yang sekuler. Hal- hal yang berbau Agama tidak boleh dimasukkan dalam tatanan Politik praktis. Agama adalah urusan personal yang tidak diatur oleh Negara.
Kelompok  Ketiga,  berusaha  untuk  menyatukan  kedua  arus  pemikiran  yang bertentangan diatas. Mereka tidak menolak pemikiran yang berasal dari Barat tetapi juga tidak menerima begitu saja khazanah pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Adapun tokoh-tokoh didalam kelompok ini antara lain : Sayyid  Jamaluddin  Al-Afghani,  Muhammad  Abduh,  Muhammad  Iqbal  dan  Mahmud Syaltut. Mereka dapat menerima demokrasi dan sosialisme namun didalamnya disertakan nilai-nilai religius. Mereka juga tidak sepenuhnya dapat menerima sistem pemerintahan Khilafah universal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Pemikiran  Politik  Islam  membentuk  suatu  bagian  penting  dalam  sejarah Intelektual  Manusia  secara  umum  dan  alasan  Peneliti  menggunakan  dua  tokoh  Politik Islam  (Muhammad  Rasyid  Ridha  dan  Ali  Abdurraziq)  tersebut  dikarenakan  keduanya mengikuti guru yang sama yaitu pengikut Abduh namun menariknya Pemikiran mereka sangatlah bertolak belakang walau mengikuti guru yang sama. Hal semacam inilah yang menjadi titik fokus penulis dalam meneliti dengan batasan masalah yang jelas.
Para pemikir Muslim berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya ajaran Islam tentang Negara atau juga hal-hal yang berkaitan dengan Politik Islam. Ada istilah yang berkaitan  erat  dengan  hal  ini,  yaitu  Khilafah  dalam  praksis  Politik  yang  berkembang didalam  dunia  Islam  istilah ini  dipakai  oleh  kelompok  Sunni.  Istilah  Khilafahtullah  fil ardl,  Muncul  sejak  kekuasaan  Islam  dikendalikan  oleh  Bani  Umayyah  dan  Bani Abbasiyah.  Menurut  Ganai,  secara  literal  Khilafah  berarti  penggantian  terhadap pendahulu baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis, Khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-Hadist. Khilafah  merupakan  medium  untuk  menegakkan  Agama  dan  memajukan  Syariah. Berdasarkan pandangan tersebut, maka muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi Agama dan Negara. Sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap ayat- ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan relasi (Hubungan) Islam dengan Negara. Dari pengkajian tersimpul dua kutub yang berseberangan.
Tidak  hanya  persoalan  pemisahan  Politik  dari  Agama  yang  menciptakan perbedaan  pandangan  atau  pemikiran  diantara  keduanya,  Persoalan  Hubungan  Sistem pemerintahan  Islam  juga  mendapat  respon  yang  berbeda.  Maka  dari  itu  penulis mendapatkan dorongan untuk meneliti lebih lanjut.

## TINJAUAN LITERATUR
Karangan  dari  Antony  Black  mengenai  permasalahan  terkait  Pemikiran  Politik Islam dari masa Nabi hingga masa kini yang melandasi praktik politik,berbagai kelompok Islam tidak mudah ditelusuri dan dipetakan tanpa pengetahuan memadai tentang sejarah pemikiran  Politik  Islam  sejak  masa  paling  awal  hingga  modern  dikarenakan  terlalu banyak karangan sejarah hanya mengulas perkembangan kekuasaan Politik dari waktu ke waktu tanpa menoleh pada pemikiran Politik yang mendasarinya. Selanjutnya Jurnal dari Syahrudin Siregar yang membahas Khilafah Islam dalam perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdurraziq, dimana pemikiran Ali Abdurraziq ini dianggap mendikhotomikan urusan Agama  dan  urusan  Negara  yang  sebenarnya  pemikiran  itu  membebaskan  kewajiban pemimpin  Islam  di  kemudian  hari  yang  tidak  mampu  mengemban  sebagai  pemimpin Agama  sekaligus  sebagai  pemimpin  Negara  maka  dari  itu  jurnal  ini  membahas permasalahan pemikiran Ali Abdurraziq dalam Khilafah Islam.
Jurnal dari H. Fauzul Iman membahas Pemikiran dan Sejarah Muhammad Rasyid Ridha dengan permasalahan pokok mencari metode pemikiran Muhammad Rasyid Ridha yang dimulai dari mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang menyangkut latar  belakang ekstern maupun  intern  karena  tanpa  penelitian  hal  tersebut,  kajian yang berkenaan dengan pemikiran seseorang sangat dimungkinkan terjadi kekeliruan.
Muhammad Iqbal dan H. Amin Husein Nasution yang berjudul Pemikiran Politik Islam  dari  masa  Klasik  hingga  Indonesia  Kontemporer.  Mengenai  perkembangan pemikiran Politik Islam, tokoh-tokoh pemikir dan gagasan mereka masing masing. dan J.Suyuthi  Pulungan  yang  berjudul  Fikih  Siyasah  mengenai  keragaman  peradaban  dan intelektual  Islam  khusus  tentang  pemikiran  politik  atau  tata  negara  yang  pernah dipraktikkan oleh para pemikir Islam dipentas sejarah.
Berdasarkan beberapa sumber diatas yang membedakan tulisan peneliti dengan tulisan sebelumnya adalah ini fokus membahas pandangan Muhammad Rasyid Ridha dan Ali  Abdurraziq  dalam  konteks  Sistem  Pemerintahan  Islam  yang  menggunakan  jenis penelitian  pustaka  (library  research)  dengan  teknik  deskriptif  yaitu  memaparkan  dan menguraikan pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitan  yang  digunakan  merupakan  Penelitian  Pustaka (library  research),  yang  lebih  mengutamakan  bahan  perpustakaan  sebagai  sumber utamanya untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau rumusan masalah yang  sedang  diteliti.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  Historis  yaitu  sebuah  pendekatan  dengan  kajian  masa  lampau  secara sistematis  dan  objektif,  dengan  mengumpulkan,  mengevaluasi,  memverifikasi  serta mengesistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Untuk menganalisa data penulis menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem pemerintahan Islam tentunya tidak lepas dari unsur Khilafah. Perubahan konsep khilafah juga tidak terlepas  dari  pengaruh  interaksi  dunia  Islam  dengan  praktik  politik asing yang berkembang saat itu. Seperti diketahui, bahwa pada masa itu kekuasaan Islam sudah  keluar  Jazirah  Arab  melalui  penaklukan-penaklukan  wilayah.  Dari  sinilah  umat Islam  melakukan  interaksi  secara  sosial,  politik,  dan  budaya  dengan  masyarakat
masyarakat  asing.  Konsep  politik  diluar  Islam  pada  masa  itu  adalah  bahwa  kekuasaan merupakan  titisan  Tuhan.  Konsep  titisan  Tuhan  tersebut  kemudian  diadopsi  oleh  para pemikir Islam abad klasik dan pertengahan.
Konsep pemerintahan Islam pada masa Klasik Bentuk  otoritas  dimana  pada  masa  klasik  ini  kedudukan  Nabi  digantikan  oleh  para Khalifah yang perannya adalah menjamin terlaksananya agama dan pemerintahan yang baik. Sampai pada titik ini ada beberapa institusi Islam yang khas seperti Khalifah, Hakim agama, pengatur-pasar, dan lain lain.
Muhammad Rasyid Ridha juga memberikan pengertian yang sama  kepada kata khilafat,  imamat  dan  imarat,  yaitu  suatu  pemerintahan  untuk  menegakkan  agama  dan urusan dunia. Pengertian khilafah, imamah dan imarah tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilahistilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan  agama  dan  urusan  politik.  Secara  historis  institusi  khilafah  muncul  sejak terpilihnya  Abu  bakar  sebagai  Khalifat  Rasulullah  (pengganti  Rasulullah)  dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan  yang  sama.  Jadi  perkembangan  arti  khilafah  dari  “penggantian”  kepada “pemerintahan” alias “institusi pemerintahan” dirasionalisasikan dan diberi label agama yang  dikaitkan  dengan  kedudukan  Abu  Bakar  dan  penerusnya  dalam  memimpin  umat Islam dalam urusan agama dan politik. Para khalifah ini pada sistem pemerintahan klasik memiliki  kapasitas  sebagai  pemimpin  agama  dan  pemimpin  politik  dalam  memimpin umat Islam. Fungsi mereka untuk menggantikan kepemimpinan Nabi, sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik atau kepala negara. Pandangan ini kemudian menimbulkan ungkapan al-Islam  din  wa  daulat (Islam  adalah  agama  dan  negara)  ungkapan  yang menekankan pada Islam totalitas, yakni Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia.
Sistem pemerintahan klasik juga menggunakan suatu lembaga yang disebut ahl al-hall wa al-‘aqd yakni suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil  rakyat  dan  salah  satu  tugasnya  memilih  khalifah  atau  kepala  negara.  Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fikih. Dan  kecenderungan  umat  Islam  generasi  pertama  dalam  sejarah  adalah  secara  tidak langsung  atau  melalui  perwakilan.  Ini  dari  segi  fungsionalnya  sama  seperti  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  di  indonesia  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  dan perwakilan yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat  dalam  pemilu  dan  salah  satu tugasnya  adalah  memilih  presiden  (sebagai  kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, antara ahl al-hall wa al- ‘aqd dan MPR tidak identik.

## Konsep pemerintahan Islam pada masa Kontemporer
Dalam  literatur  kajian  Islam,  tanggapan Muslim  terhadap  situasi  kemoderenan  disebut pembaruan  Islam  karena  gerakan  pembaruan  Islam  pada  awalnya  lahir  sebagai  bentuk tanggapan  terhadap  modernitas  Barat.  Pemahaman  bahwa  Islamisme  pada  dasarnya bersifat dinamis. Pengamatan dalam konsep pemerintahan Islam kontemporer sama hal nya  kondisi  tersebut  sebagai  post-Islamisme.  Dalam  post  Islamisme,  pertanyaan utamanya  bukan  lagi  apakah  Islam  kompatibel  dengan  demokrasi,  melainkan  jenis demokrasi  apa  yang  bisa  mengakomodasi  beragam  kepentingan  termasuk  kelompok Islamis.
Hanifah Maharani, Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 1 Januari 2022
Persis pada titik ini, permasalahan datang dari jurusan lain yaitu liberalisme khususnya aspek  yang  mendukung  pasar  bebas  sebab  yang  selama  ini  dipersoalkan  adalah liberalisme  kultural,  seperti  seks  bebas.  Karena  itu  sistem  pemerintahan  Islam kontemporer  hanya  bisa  di  mengerti  tidak  hanya  dari  dinamika  internal  Islam  yang beragam  dan  saling  tumpang  tindih,  tetapi  juga  dengan  menempatkannya  dalam perubahan-perubahan politik dan sistem pemerintahan yang lebih luas. Tetapi pada titik kontemporer  ini  lah  Islam  disuatu  sistem  pemerintahan  tidak  bisa  lagi  mengklaim  diri sebagai  pesan  dari  langit  yang  suci,  tetapi  bagian  dari  politik  yang  penuh  dengan kepentingan-kepentingan manusia yang duniawi.

## Sistem Pemerintahan Islam menurut Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq
Pendapat pertama (Mayoritas Ulama), bahwa Islam memiliki ajaran yang berhubungan dengan Negara. Pendapat ini beralasan bahwa Nabi Muhammad Saw selain sebagai Nabi dan  Rasul  juga  merangkap  sebagai  Kepala  Negara  di  Madinah,  berikutnya  setelah Rasulullah wafat, Pemerintahan dilanjutkan oleh Abu Bakar Sidik R.a dan Khulafa ar- Rasyidin  lainnya.  Dan  seterusnya  dengan  sistem  Negara  Khilafah.  Tokoh  yang berpendapat demikian antara lain adalah Muhammad Rasyid Ridha dan sejumlah Ulama Al-Azhar  Mesir.  Alasan  dari  pendekatan sejarah  tersebut  dilengkapi  dengan  dalil-dalil berupa  prinsip-prinsip  Islam  tentang  Politik.  Dengan  demikian  umat  Islam  wajib mengikuti sistem Kekhalifahan tersebut.
Pendapat  kedua  (Minoritas  Ulama),  bahwa  Islam  tidak  memiliki  ajaran  tentang kenegaraan. Pendapat ini juga mengambil alasan melalui pendekatan historis bahwa Nabi Muhammad  Saw.  Hanyalah  sebagai  Rasulullah  pembawa  ajaran  Agama,  tidak  pernah menjadi  Kepala  Negara  di  Madinah  dan  tidak  pernah  menganjurkan  pembentukan Negara.  Setelah  Rasulullah  Saw  wafat  digantikan  oleh  Abu  Bakar  R.a  dan  Khalifah selanjutnya tidak menggantikan tugas kenabian atau kerasulan tetapi hanya menggantikan kepemimpinan Nabi dibidang keduniaan. Pendapat ini juga mengambil alasan dari ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang membagi tugas kenabian tidak merangkap tugas keduniaan (termasuk Politik). Karena itu Negara sistem Khilafah bukan dari ajaran Agama dan tidak wajib  dipertahankan  serta  tidak  ada  halangannya  membentuk  Negara  model  lain  dari sistem Khilafah. Pendapat ini antara lain dicetuskan oleh Ali Abdul Raziq.
Ali  Abdurraziq  dipercaya  sebagai  Ulama  pertama  yang  menentang  sistem Khilafah.  Penentangan  yang  dilakukan  oleh  Abdurraziq  terhadap  sistem  Khilafah  ini mendapat angin segar ketika runtuhnya Khilafah Turki Ustmani pada awal abad ke-20 M. Sejarah mencatat bahwa Khilafah Turki Ustamani merupakan Kerajaan Islam terakhir di dunia yang menerapkan sistem Khilafah. Pasca keruntuhannya, Turki berubah menjadi sebuah Negara yang berbentuk Republik. Ali Abdurraziq dapat dikatakan sebagai seorang Ulama  yang  cukup  berani  dalam  mempertahankan  argumennya  terkait  Khilafah  ini, terlebih  lagi  ketika  ia  mengatakan  bahwa  di  dalam  Islam  tidak  ada  kewajiban  untuk mendirikan Negara dalam bentuk Khilafah . ia juga berpendapat bahwa tugas Rasulullah hanya bersifat ukhrowi bukan duniawi. Dengan demikian ia meyakini bahwa Rasul hanya sebagai utusan Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan Islam kepada Umat Islam.
Pandangan-pandangan dan argument yang ia lontarkan ini kemudian menjadikan ia  banyak  dikecam  dan  bahkan  diblack  list  dari  jajaran  Ulama  Mesir  saat  itu.  Ali Abdurraziq tidak berhenti pada argumen itu saja, ia juga berani menafsirkan dalil-dalil Al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk mendirikan Khilafah dalam Islam  oleh  mayoritas  Ulama  yang  pro  terhadap  sistem  Khilafah.  Salah  satunya  adalah kata ulil amri yang terdapat didalam Q.S An-Nisa:26 Ali Abdurraziq berpendapat bahwa
yang dimaksud ulil amri di dalam ayat tersebut bukan Khilafah atau Imamah melainkan sahabat Nabi atau Ulama.
Sedangkan Rasyid Ridha berfikir bahwa Al-Qur’an adalah sumber hukum utama yang  bersifat  sempurna  sedangkan  Hadist  merupakan  sumber  hukum  kedua  yang berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur’an yang belum dipahami oleh Umat manusia. Lalu kegiatan politik Ridha dilakukan semata-mata demi tegaknya dakwah Islam dalam rangka perbaikan seluruh Umat manusia. Ia tidak menginginkan gerakan dakwah hanya terbatas  dilingkungan  pribadi  atau  keluarganya  saja  tetapi  juga  harus  menembus  ke kalangan  para  pemegang  pemerintahan.  Perhatian  Rasyid  Ridha  terhadap  mendirikan sistem pemerintahan Islam dan jabatan Khilafah sangat tinggi sehingga pada tahun 1925 dengan kapasitasnya sebagai anggota Partai Persatuan di Kairo ia pergi ke hijaz untuk mengikuti  Kongres  Islam  yang  membicarakan  soal  pemerintahan  Islam  dan  jabatan Khilafah. Pada saat itu, Hijaz telah berganti kepemimpinan dari Syarif Husain ke Raja Abdul Aziz bin Sa’ud. Setelah Abdul Aziz berhasil mengusir Syarif Husain, Rasyid Ridha berpindah  haluan  yang  semuala  mendukung  Syarif  Husain,  kini  ia  menjadi  seorang pendukung penguasa baru.
Perubahan  dukungan  Rasyid  Ridha  dari  Syarif  Husain  kepada  Abdul  Aziz  bin Sa’ud disebabkan oleh sikap Husain yang tidak lagi simpatik kepada Rasyid Ridha yang dinilai anti Eropa dan Inggris. Abdul Aziz disambut oleh Rasyid Ridha karena kebetulan beraliran  wahabi  dan  dipandang  bisa  bekerja  sama  menentang  Inggris  dan  mendirikan sistem  pemerintahan  Khilafah  di  bawah  kekuasaan  baru,  persatuan  Arab.  Demikian situasi  Politik  yang  dihadapi  Rasyid  Ridha  sejak  ia  masih  berdiam  di  Suria  hingga petualangannya melewati berbagai negara Islam. Walaupun kegigihan yang diperlihatkan oleh  Rasyid  Ridha  dalam  menentang  pemerintahan  absolut  Turki  Ustmani  yang notabennya juga pemerintahan Islam sangat menonjol, namun bukan berarti mengurangi sentimentalitas  keislamannya.  Ia  bersikap  demikian  karena  penjajahan  membayangi pemerintahan Turki justru berakibat pada hancurnya dunia Islam. Karena itu, logis bila tuntutan Rasyid Ridha juga menginginkan agar Arab bersatu membangun pemerintahan baru  di  bawah  pemerintahan  sistem  Khilafah.  Meskipun  cita-cita  pemerintahan  Islam yang menjadi dambaannya itu akhirnya tidak berjalan mulus.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwasanya kedua tokoh ialah tokoh pembaharuan yang berada diperiode kontemporer. Seperti Muhammad Rasyid Ridha seorang pemikir Politik Islam sekaligus politisi Ikhwanul Muslimin yang membela tipe pemerintahan yang bercirikan kedaulatan rakyat, yakni pemerintahan yang dibentuk  oleh  perwakilan  dan  musyawarah  lewat  ahlul  halli  wa  al  aqdi  dikarenakan Rasyid  Ridha  berpandangan  terkait  sistem  pemerintahan  Islam  dimana  Kekhalifahan sangat dibutuhkan yang tentu saja fungsinya adalah memenuhi kepentingan duniawi dan mengatur urusan agama kaum muslim.
Inti  pandangan  Muhammad  Rasyid  Ridha  terhadap  sistem  pemerintahan  Islam bahwa  semua  yang  dimiliki  hukum  (Eropa)  yang  baik  dan  adil,  telah  ditetapkan  oleh syariat kita sejak lama (Arab) karenanya tidak mengherankan jika gagasan-gagasannya lebih masuk  ke  kalangan  “elit  tradisional  dan  publik  muslim  yang  berpendidikan atau agak  berpendidikan”  dari  pada  ke  lingkungan  pemerintah  yang  terbaratkan.  Dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang menjadikan Rasyid Ridha sebagai aktivis secara tidak langsung karena tulisan Rasyid Ridha yang menjadi pengaruh Hassan Al-Banna dalam berfikir serta menjalankan gerakan yang ia pelopori atas dasar Islam dan nasionalisme
Hanifah Maharani, Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 3 No. 1 Januari 2022
tidak terpisah yang mampu mempengaruhi kalangan rakyat Mesir dan negara sekitarnya. Sedangkan  pemikiran  Ali  Abdurraziq  yang  juga  seorang  pemikir  Politik  Islam  yang pernah berprofesi sebagai hakim Mahkamah Syar’iyah bahwasanya khilafah merupakan institusi  politik  Islam  yang  ketinggalan  zaman  dan  hanya  menimbulkan  bencana  bagi umat Islam. Institusi politik Islam itu hanya ada pada masa Rasulullah dalam bentuknya yang sempurna.
Inti  pandangan  Ali  Abdurraziq  dengan  sekularismenya  tentang  sistem pemerintahan Islam bahwa Islam tidak mengenal sistem lembaga Khilafah. Lembaga ini tidak  punya  akar  dasar  dalam  ajaran  Islam,  demikian  pula  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  fungsi-fungsi  kenegaraan  tidak  bersangkut  paut  dengan  agama. Semuanya adalah masalah politik dan masalah duniawi,  Islam tidak mengenal lembaga semacam  itu.  Dan  berdasarkan  teks-teks  Islam  bahwa  Muhammad  tidak  bermaksud mendirikan  sebuah  negara  dan  bahwa  Islam  tidak  menetapkan  sistem  politik  tertentu karena  baginya  agama  dan  negara  mempunyai  tugas  masing-masing,  tidak  boleh dipersatukan dalam satu lembaga maupun sistem pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Black, Antony, 2006, Pemikiran Politik Islam dari masa Nabi hingga masa kini , Jakarta: Serambi.
Frengkiy, M. (&nbsp;). Perbandingan Kepemimpinan Modern dan Kepemimpinan Adat Semende  Desa  Cahaya  Alam  Muara  Enim. Ampera:  A  Research  Journal  on Politics and Islamic Civilization , 1 (3), 199-207. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ampera.v1i3.7430
Iman, F. (2002). Muhammad Rasyid Ridha: Sejarah dan Pemikirannya. Al Qalam , 19 (92), 28-57. Iqbal dkk, 2010, Pemikiran Politik Islam dari masa   Klasik  hingga  Indonesia Kontemporer, Jakarta: Kencana.
Mudzakkir,  A.  (2016).  Islam  dan  politik  di  era  kontemporer. Epistemé:  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 11 (1), 31-48.
Mudzakkir, Amin “Islam dan Politik di Era Kontemporer” vol. 11 No. 1 (Juni 2016) Pulungan,  J.  S.  (2018).  Relasi  Islam  dan Negara:  Studi  Pemikiran  Politik  Islam  dalam Perspektif al-Qur’an. Intizar , 24 (1), 185-202.
Purnama,  G. Perbandingan  pemikiran  politik  Islam  Rosyid  Ridha  dan  Ali  Abdurraziq dalam  relevansinya  dengan  sistem  kenegaraan  di  Indonesia (Bachelor's  thesis, Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta).
Siregar, S. (2018). Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq.
JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) , 2 (1), 124-137.
Triono,  T.  (2011).  CORAK  PEMIKIRAN  POLITIK  DALAM  ISLAM  Zaman  Klasik, Pertengahan dan Kontemporer  . Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 7 (1), 31-45..