Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 184-188| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PARKIR DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN DI AREA PARKIR LAPANGAN RENON KOTA DENPASAR
IB. Kade Ari Dwi Putra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Perlindungan konsumen adalah suatu usaha yang digunakan untuk melindungi konsumen, salah satunya konsumen pengguna jasa parkir sehingga didirikanlah Perusahaan Daerah Parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar dan upaya Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dalam melindungi pengguna jasa parkir terkat kehilangan di area parkir Lapangan Renon Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan studi literatur. Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari data  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  yakni  masih  terdapat  tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, masih terdapat petugas parkir yang melakukan pemungutan parkir pada area yang ada larangan parkir dan masih ada petugas yang tidak mau melayani konsumen dengan baik. Upaya perusahaan daerah parkir dalam melindungi konsumen yaitu dengan melakukan kegiatan evaluasi setiap tahun, meningkatkan pelayanan keamanan dengan mengadakan pelatihan juru parkir setiap tahun dan mengimbau konsumen parkir untuk ikut serta menjaga barang bawaannya.
Kata Kunci: Konsumen; Parkir; Perlindungan Konsumen; Kehilangan

## Abstarct
Consumer  protection  is  an  effort  that  is  used  to  protect  consumers,  one  of  which  is  consumers  of  parking  service consumers, so a Parking Area Company was established. The purpose of this study was to determine the Application of Regional Regulation No. 11 of 2005 concerning Parking Operational Systems in Denpasar City and the efforts of the Denpasar City Parking Area Company in protecting lost parking service users in the parking area of Renon Field in Denpasar. This research uses an empirical juridical method with a sociological approach to law. Data collection methods used in this research are interview and literature study methods. The data in this study were sourced from primary and secondary data. The results of this study are there are still parking rates that do not comply with the provisions, there are still parking officers who collect parking in areas that have parking restrictions and there are still officers who do not want to serve consumers well. The effort of parking area companies in protecting consumers is by conducting evaluation activities every year, improving security services by holding parking attendant training every year and encouraging parking consumers to participate in protecting their luggage.
Keywords: Consumer; Parking; Consumer Protection; Loss

## I. PENDAHULUAN
Perlindungan  konsumen  adalah  suatu  usaha  yang  didalamnya  memuat  asas,  kaidah  atau  aturan  yang digunakan untuk memberikan perlindungan, serta melindungi hak konsumen. Konsumen adalah seseorang atau  sesuatu  perusahaan  yang  membeli  barang  atau  menggunakan  jasa  tertentu  (Handayani,  2012). Perlindungan  terhadap  hak  konsumen  meliputi atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan,  informasi yang  benar  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  barang  dan  jasa  serta  mendapat  advokasi,  pembinaan konsumen  agar  diperlakukan  secara  benar.  Konsumen  juga  berhak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atau penggantian  apabila  konsumen  menerima  barang  dan  jasa  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan  ditegakannya  hukum  perlindungan  konsumen,  yang  merupakan  digunakan  sebagai  tolak ukur karena bagian terpenting yang  mampu  memberikan  kepercayaan kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk pemenuhan hak dan memberikan rasa aman kepada subyek hukum baik bersifat preventif atau represif secara lisan ataupun tertulis. Pancasila merupakan ideology atau falsafah negara yang dijadikan landasan dalam perumusan prinsip perlindungan hukum.
Parkir  merupakan  tempat  pemberhentian  sementara  untuk  kendaraan  pada  tempat  yang  telah ditentukan dan tentunya dikenakan biaya atau retribusi sebagai pembayaran karena telah menggunakan jasa atau  fasilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah,  sedangkan  setiap  objek  parkir  yang  ada  di  wilayah pemerintah  kota  Denpasar  yang  berada  ditepi  jalan  umum  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pengguna jasa atau konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan mengikuti prosedur pemakaian, petunjuk informasi dan pemanfaatan barang atau jasa, selain itu pengguna jasa atau konsumen juga harus memiliki itikad baik dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, ini merupakan faktor penting yang harus ditaati agar membentuk konsumen atau pengguna jasa parkir yang cerdas demi keselamatan bersama.
Terkait  sistem  penyelenggaraan  perparkiran  dalam  pengelolaannya  pasti  terdapat  masalah diantaranya terjadi kasus kehilangan baik berupa kendaraan utuh, atribut kendaraan ataupun barang bawaan konsumen  yang  tertinggal  di  kendaraan.  Senada  dengan  itu,  sangat  mungkin  terjadinya  kehilangan  atau kerusakan  kendaraan  bermotor  ketika  kendaraan tersebut  dititipkan dan berada  dalam  kekuasaan  pelaku usaha (Budhiono, 2015) yang pastinya akan merugikan pemilik kendaraan karena sudah membayar retribusi yang  telah  ditentukan.  Perselisihan  juga  sering  terjadi  antara  pemilik  kendaraan  dengan  petugas  parkir karena atas hilangnya kendaraan baik kendaraan utuh, atribut kendaraan ataupun barang bawaan konsumen yang  tertinggal  di  kendaraan  petugas  parkir tidak  mau  disalahkan  (Yanto,  Imawanto,  &  Yuliani,  2020), maka untuk mengatur sistem penyelenggaraan perparkiran didirikanlah perusahaan daerah parkir.
Penelitian  dengan  permasalahan  yang  hampir  serupa  juga  pernah  dikaji,  salah  satunya  tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kehilangan kendaraan dalam area parkir (studi kasus pasar umum  Desa  Pakraman  Sukawati),  menunjukkan  bahwa  pihak  Lembaga  Pemberdayaan  Desa  Pakraman (LPDP) mengadakan negosiasi jika kehilangan berasal dari pengguna jasa parkir maka pihak LPDP tidak berkewajiban  memberikan  ganti  rugi  dan  perlindungan  terhadap  pengguna  jasa  parkir,  tetapi  jika kehilangan  berasal  dari  kesalahan  juru  parkir  maka  pihak  LPDP  wajib  mengganti  rugi  dan  memberi perlindungan terhadap pengguna jasa parkir (Dinatha & Sutama, 2018). Penelitian serupa lainnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku dalam jasa parkir, menemukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen penggunea jasa parkir PT X di Kota Manado memberikan perlindungan hukum preventif berupa. Namun, belum efektif, sehingga perlindungan hukum represif  menjadi  alternatif  terakhir  konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  yaitu  upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Makakombo, 2018). Dan terakhir tentang perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  jasa  parkir  dalam  hal  terjadinya  kehilangan  helm  dan kendaraan bermotor di pasar Kereneng Denpasar, memaparkan bahwa bentuk perlindungan hukum pada konsumen jasa parkir di Pasar Kereneng Denpasar adalah perlindungan hukum represif, yang dilakukan dengan  menerapkan  Perda  Kota  Denpasar  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Sistem  Penyelenggaraan Perparkiran dalam bentuk pemberian ganti rugi setengah dari kerugian yang dialami konsumen (Wiguna, Windari, & Adnyani, 2018).
Permasalahan yang dikaji pada penelitian sekarang ini dirumuskan dengan Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar? Dan bagaimanakah Upaya Perusahaan Daerah Parkir Dalam Melindungi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terkait  Kehilangan  Yang  Terjadi  Di  Area  Parkir  Lapangan  Renon  Denpasar?  Sehingga  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  Penerapan  Peraturan  Daerah  Nomor  11  tahun  2005  tentang  Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar dan upaya Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dalam melindungi pengguna jasa parkir terkat kehilangan di area parkir Lapangan Renon Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  wawancara  dan  studi literatur. Wawancara dilakukan kepada Kepala Perusahaan Daerah Parkir dan petugas parkir yang bertugas di  lapangan  Renon.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh dari informan atau responden di lapangan, dalam penelitian ini yaitu konsumen atau pengguna jasa parkir dan tukang parkir yang ada di Lapangan Renon Kota Denpasar. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan, data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan kepustakaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar
Tempat  parkir  kendaraan  bermotor  menjadi  kebutuhan  bagi  pemilik  kendaraan,  karenanya  parkir  harus mendapat perhatian yang serius, terutama  mengenai pengaturannya  (Basri, 2015). Teori  Lawrence Meir Friedman  tentang  Efektivitas  Hukum  memiliki  3  unsur  sistem  hukum  untuk  dijadikan  patokan  dalam mengukur keefektifan suatu peraturan.
1. Substansi Hukum (Substance of the Law)
Merupakan aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang dibuat melalui peristiwa  yang  terjadi lebih dulu mencakup hukum yang hidup.
2. Struktur Hukum (Legal Structure)
Sistem  hukum  permanen  untuk  menjaga  prosesnya  agar  tetap  pada  batasnya.  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Desak Made Eka Prastiawati (Kasi  Pelaporan  dan  Pengaduan) Perusahaan Daerah Parkir terhadap Sistem Penyelenggaraan Perparkiran secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif. Namun ada beberapa yang belum efektif salah satunya masih terdapat tarif parkir  yang  tidak  sesuai  ketentuan.  Pada  Pelayanan  Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum  menyebutkan besaran biaya terhadap pelayanan pengguna parkir dikenakan retribusi sebagai berikut:
a. Truck 15.000 b. Bus besar/ Truck besar 10.000 c. Bus sedang/ Truck sedang 5.000 d. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup, dan sejenisnya 2.000 e. Sepada Motor 1.000
Pengelolaan retribusi atau pemungutan tempat parkir ditepi jalan umum seharusnya dipungut sesuai dengan ketentuan dan besaran yang telah diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi  pelayanan  parkir ditepi jalan umum. Didalam penyelenggaraan sistem perparkiran menunjuk petugas parkir atau juru parkir yang  bertugas  untuk  mengatur,  mengawasi,  menertibkan  dan  memungut  retribusi  parkir  kendaraan bermotor  yang  parkir  ditempat  yang  ditentukan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  petugas  parkir  banyak melakukan pemungutan pada area yang ada larangan parkir yang seharusnya tidak dikenakan biaya parkir dan kurangnya pengawasan dalam  pemungutan  retribusi  parkir  pada  tempat  yang  ada  larangan  parkir. Petugas parkir atau juru parkir belum menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melayani konsumen atau  pengguna  jasa  parkir,  petugas  hanya  meminta  pungutan  biaya  sehingga  melanggar  peraturan perundang- undangan yang sudah ditentukan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Perusahaan  Daerah  Parkir  didapatkan  data  kehilangan kendaraan bermotor pada tahun 2017 sebanyak 10  kasus, 2018 sebanyak 8  kasus, data  pada  tahun  2019 sebanyak 10  kasus.  Data  kehilangan yang  bukan  kendaraan bermotor (utuh) pada bulan Desember tahun 2019 sebanyak 18 kasus, dan pada bulan Januari tahun 2020  sebanyak 10  kasus. Dari uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa  kasus  kehilangan  paling  banyak  terjadi bukan pada kehilangan kendaraan bermotor (utuh) melainkan pada bagian dari kendaraan seperti spion, atribut kendaraan contohnya helm dan barang lain seperti alat bantu dengar, alat penghubung jarak jauh  yang diletakan di sadel motor.
2. Upaya  Perusahaan  Daerah  Parkir  Kota  Denpasar  dalam  Melindungi  Pengguna Jasa  Parkir Terkat Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon Denpasar
Kebanyakkan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pengelola parkir adalah mengganti barang yang dititipkan (Putra, 2017). Dari hasil wawancara yang penulis laksanakan pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020  pukul  08.30  waktu  Indonesia  tengah,  kepada  Desak  Made  Eka  Prastiawati  (Kasi  Pelaporan  dan Pengaduan).  Dari  penjelasan  yang  penulis  terima,  adapun  upaya  yang  dilakukan  dalam  menyelesaikan kasus kehilangan bermotor (utuh) yaitu dengan memberikan santunan kepada korban, untuk mendapatkan klaim ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor diperlukan beberapa syarat:
1) Berita acara kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir 2) Surat keterangan hilang dari kepolisian setempat
3) Surat blokir kendaraan bermotor dari Polisi Daerah setempat
4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
5) Bukti karcis parkir yang asli
6) Photo copy Kartu Tanda Penduduk pemohon
7) Kunci kontak kendaraan yang hilang
8) Laporan kehilangan diterima paling lambat 3x24 jam dari saat terjadinya kehilangan
Klaim ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja  sejak  berkas  pengajuan klaim  diterima  oleh  perusahaan daerah  parkir.  Namun  untuk  diluar  kasus kehilangan kendaraan bermotor seperti kehilangan bagian dari kendaraan bermotor, atribut berkendara dan lainnya merupakan diluar tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Parkir. Dikatakan demikian karena hal tersebut termasuk kelalaian yang dilakukan oleh konsumen sendiri.
Adapun SOP penerimaan dan tindak lanjut laporan kehilangan atau klaim ganti rugi kehilangan dari Seksi  pelaporan  dan  pengaduan  menerima  laporan  kehilangan  dari  pelapor,  lalu  seksi  pelaporan  dan pengaduan mengecek semua kelengkapan syarat pengajuan klaim ganti rugi. (Apabila semua persyaratan lengkap  maka  proses  pengajuan  klaim  akan  dilanjutkan  ke  proses  selanjutnya  namun  apabila  syarat pengajuan klaim tidak lengkap maka proses klaim tidak dilanjutkan dan persyaratan di kembalikan kepada pelapor. Jika  persyaratan pengajuan klaim ganti  rugi  lengkap,  untuk  selanjutnya  seksi  pelaporan  dan pengaduan  melakukan  cross  cek kelapangan atau ke lokasi tempat kejadian untuk mendapatkan informasi terkait  terjadinya kehilangan tersebut. Setelah dilakukan cross cek ke lokasi kejadian dan informasi yang diperoleh  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan  klaim,  maka  untuk  selanjutnya  akan  dibuat  berita  acara kehilangan.  Berita  acara  tersebut  terdiri  dari  dua  yaitu  berita  acara  tentang  pemeriksaan  kehilangan kendaraan di  lokasi  kejadian dan  berita  acara  tentang  kehilangan kendaraan. Setelah  kedua berita acara lengkap, maka untuk selanjutnya seksi pelaporan dan pengaduan melaporkan ke  pimpinan melalui Kepala bagian Tata Usaha, Direktur, Direktur Utama untuk diketahui dan mendapat Acc untuk pembayaran klaim tersebut. Setelah mendapat ACC dari pimpinan, maka untuk selanjutnya terkait proses pembayaran klaim ganti  rugi  tersebut  ditangani  Kepala  seksi  Operasional melalui  seksi  pengamanan dan  pelayanan parkir untuk melakukan pemblokiran dan untuk selanjutnya pembayaran dilakukan oleh bagian keuangan.
Upaya  yang  dilakukan  Perusahaan  Daerah  Parkir  agar  mengurangi  terjadi  kehilangan  adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan evaluasi setiap tahunnya
2. Mengarahkan petugas parkir untuk meningkatkan pelayanan keamanan, kenyamanan dan pengawasan terhadap kendaraan dari konsumen
3. Mengadakan pelatihan juru parkir setiap tahun

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penerapan  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2005  Tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Parkir  secara keseluruhan belum berjalan efektif, karena masih terdapat tarif parkir  yang tidak sesuai ketentuan, masih juga terdapat petugas parkir yang melakukan pemungutan parkir pada area yang ada larangan parkir dan masih ada petugas parkir atau juru parkir yang tidak mau melayani hanya meminta uang kepada konsumen.
Upaya  yang  dilakukan  Perusahaan  Daerah  Parkir  untuk  mengurangi  kasus  kehilangan  pada konsumen  yaitu mengadakan  evaluasi  setiap  tahun,  meningkatkan  pelayanan keamanan, kenyamanan terhadap  kendaraan  dari  konsumen,  mengadakan  pelatihan  juru  parkir  setiap  tahun  dan  mengimbau
konsumen parkir untuk ikut serta menjaga barang bawaannya. SOP penerimaan dan tindak lanjut laporan kehilangan  atau  klaim  ganti  rugi  kehilangan  dari  penerimaan  laporan  lalu  dilanjutkan  mengecek kelengkapan, mengecek lokasi kejadian, pembuatan berita acara, jika semuanya sudah lengkap selanjutnya seksi  pelaporan  dan  pengaduan  melaporkan  ke  pimpinan  melalui  Kepala  bagian  Tata  Usaha,  Direktur, Direktur Utama untuk diketahui dan mendapatkan Acc untuk pembayaran klaim tersebut. Setelah di setujui, untuk proses pembayaran klaim ganti rugi tersebut ditangani Kasi Operasional.

## 2. Saran
Sehubungan  dengan  keefektivitasan  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2005  Tentang  Sistem Penyelenggaraan Parkir dan upaya mengurangi kasus kehilangan saran-saran yang dapat diberikan adalah:
1. Pada  Perusahaan  Daerah  Parkir,  disarankan  untuk  meningkatkan  kembali  pengawasan kepada petugas parkir yang sedang bertugas.
2. Pada  orang  yang  kehilangan  baik  bukan  kendaraan  bermotor  (utuh),  misalnya  kehilangan bagian  dari  kendaraan (spion),  atribut  kendaraan (helm),  (headset, alat penghubung jarak jauh) sekiranya bisa diberikan santunan.
3. Bagi  masyarakat atau  konsumen parkir  sekiranya ikut  serta  dalam  menjaga barang  bawaannya sendiri agar terhindar dari kasus kehilangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan , 20 (1). Retrieved from http://jurnal-
perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/123
Budhiono, D. (2015). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perparkiran Bagi Konsumen Korban Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kawasan Perbelanjaan Kota Manado. Lex Et Societatis , 3 (8). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/9523
Dinatha,  I.  K.  G.  A.,  &  Sutama,  I.  B.  P.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Akibat Kehilangan  Kendaraan  Dalam  Area  Parkir  (Studi  Kasus  Pasar  Umum  Desa  Pakraman  Sukawati). Kertha Semaya , 4 (3). Retrieved from http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1335200 Handayani, S. (2012). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih Pada PDAM Tirtasari Binjai. Jurnal Non Eksata , 4 (1). Makakombo,  V.  (2018). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Pencantuman  Klausula  Baku Dalam Jasa Parkir (Universitas Brawijaya). Retrieved from http://repository.ub.ac.id/171329/ Putra,  H.  S.  (2017).  Perjanjian  Baku  Yang  Terdapat  Dalam  Karcis  Pengelola  Parkir  Dan  Pertanggung Jawaban  Pengelola  Parkir  Terhadap  Barang  Milik  Konsumen. Surya  Keadilan:  Jurnal  Ilmiah Nasional Terbitan Berkala , 1 (1). Retrieved from http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/86
Wiguna,  I.  B.  W.  P.,  Windari,  R.  A.,  &  Adnyani,  N.  K.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Jasa Parkir Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Helm Dan Kendaraan Bermotor Di Pasar Kereneng Denpasar. Jurnal Komunitas Yustina , 1 (2). Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23795
Yanto,  E.,  Imawanto,  &  Yuliani,  T.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Jasa  Parkir  Ditinjau  Dari Hukum Positif. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum , 11 (1). Retrieved from https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2264
http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html?m=1. Diakses  pada  19 oktober 2019 pukul 19.00.
https://pdparkir.denpasarkota.go.id/page/read/498. Diakses pada 23 Februari 2020 pukul 15.00. Peraturan  Daerah  Denpasar  Nomor  5  Tahun  203  Tentang  Perusahaan  Daerah  Parkir  Kota Denpasar Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Peraturan Daerah Kota Denpasar 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pakir Di Tepi Jalan Umum Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  30  Tahun  2006  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.