## SERTIFIKASI GURU SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN MUTU PENDIDIKAN

## Tusriyanto
STAIN JURAI SIWO METRO Email: tusriyanto.prima@yahoo.co.id

## Abstrack
The  teacher  is  one  of  the  determining  factors  for  the  success  of education, therefore, a teacher must be professional, which should be able to master the field of science and teaching to students. The teacher  should  be  a  role  model  in  attitude,  utterance  trustworthy, so  that  teachers  are  required  is  trusted  and  imitated.  One  of  the policies developed by the government of Indonesia to improve the quality  of  education  is  teacher  certification.  Teacher  certification can be interpreted as a process of recognition that a person has to have  the  competence  to  carry  out  the  educational  services  to certain educational unit, having passed the competency test held by the certification body.

## A. Pendahuluan
Guru  merupakan  ujung  tombak  bagi  keberhasilan  dunia pendidikan  oleh  karena  itu  seorang  guru  harus  senantiasa mengembangkan  baik  secara  mandiri  serta  ikut  serta  dalam pertemuan-pertemuan  ilmiah  yang  bertujuan  meningkatkan kompetensinya.  Murpy  menyatakan  bahwa  “keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah  pemimpin  pembelajaran,  fasilitator  dan  sekaligus merupakan  pusat  inisiatif  pembelajaran”. 1 Hal  ini  sejalan  dengan apa yang diungkapkan Wardiman Joyo Negoro “sedikitnya terdapat tiga  syarat  utama  yang  harus  diperhatikan  dalam  pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber  daya  manusia,  yaitu  sarana  dan  prasarana,  buku  yang
1 E.  Mulyasa, Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru, cetakan keenam, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 8
berkualitas  dan  guru  yang  profesional”. 2 Artinya  untuk  dapat menciptakan  pendidikan  yang  berkualitas  tidak  akan  dapat dilepaskan dari faktor guru sebagai salah stau syaratnya.
Dalam sebuah proses pendidikan guru merupakan salah satu komponen  yang  sangat  penting,  selain  komponen  lainnya,  seperti tujuan,  kurikulum,  metode,  sarana  dan  prasarana,  lingkungan  dan evaluasi. 3 Sejalan  dengan  Permendiknas  No.  41  Tahun  2007 tentang    Standar  Proses  Pendidikan,  jelas  bahwasanya  input  tidak terlalu  diperhatikan,  yang  menjadi  fokus  adalah  proses  untuk menciptakan  output.  Konsekuensi  dari  kebijakan  ini  adalah peningkatan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  semua lembaga atau instansi pendidikan serta peningkatan SDM dalan hal ini  pendidik  dan  tenaga  pendidikan  dengan  kualifikasi  pendidikan minimal S1/DIV.
Guru  yang  profesional  tidak  hanya  dituntut  menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik,  memiliki  ketrampilan  yang  tinggi  dan  wawasan  yang  luas, tetapi  juga  harus  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang hakikat manusia dan masyarakat. 4 Hal ini sejalan dengan tri dharma perguruan  tinggi,  yaitu  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian masyarakat  ketiganya  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  lembaga  pendiidikan  yang bermutu untuk menciptakan guru yang profesional. Profesionalisme  bukan  sekadar  pengetahuan  teknologi  dan manajemen  tetapi  lebih  merupakan  sikap,  pengembangan profesionalisme  lebih  dari  seorang  teknisi  bukan  hanya  memiliki keterampilan  yang  tinggi  tetapi  memiliki  suatu  tingkah  laku  yang dipersyaratkan. 5
Pendidikan  yang  bermutu  memiliki  kaitan  kedepan ( Forward  linkage )  dan  kaitan  kebelakang  ( Backward  linkage ).
2 E.  Mulyasa, Menjadi  Guru  yang  Profesional  (Menciptakan Pembelajaran  yang  Kreatif  dan  Menyenangkan) ,  cetakan  kesebelas,
(Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 3 3 Muhammad  Nurdin, Kiat  Menjadi  Guru  Profesional ,  cetakan  I,
(Jogjakarta: Ar-ruzz Media Group, 2008), h. 17
4 Ibid. , h. 11
5 Ani  M.  Hasan,  Pengembangan  Profesinalisme  Guru  di  Abad Pertengahan,  Alamat: http://re-searchengines.com/amhasan.html .  31 Desember 2013.
Forward  linkage bahwa  pendidikan  yang  bermutu  merupakan syarat  utama  untuk  mewujudkan  kehidupan  bangsa  yang  maju, modern  dan  sejahtera.  Sejarah  perkembangan  dan  pembangunan bangsa-bangsa  mengajarkan  pada  kita  bahwa  bangsa  yang  maju, modern,  makmur,  dan  sejahtera  adalah  bangsa-bangsa  yang memiliki  sistem  dan  praktik  pendidikan  yang  bermutu. Backward linkage bahwa  pendidikan  yang  bermutu  sangat  tergantung  pada keberadaan  guru  yang  bermutu,  yakni  guru  yang  profesional, sejahtera dan bermartabat.
Karena  keberadaan  guru  yang  bermutu  merupakan  syarat mutlak  hadirnya  sistem  dan  praktik  pendidikan  yang  berkualitas, hampir  semua  bangsa  di  dunia  ini  selalu  mengembangkan kebijakan  yang  mendorong  keberadaan  guru  yang  berkualitas. Salah  satu  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  di banyak  negara  adalah  kebijakan  intervensi  langsung  menuju peningkatan  mutu  dan  memberikan  jaminan  dan  kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan  ini  bisa  disebut  antara  lain  Singapore,  Korea  Selatan, Jepang,  dan  Amerika  Serikat.  Negara-negara  tersebut  berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung  mempengaruhi  mutu  dengan  melaksanakan  sertifikasi guru. Guru  yang sudah  ada harus mengikuti  uji kompetensi  untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.

## B. Pembahasan
1. Undang-Undang Guru dan Dosen
Seorang  guru  adalah  “pendidik  profesional  dengan  tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini,  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah” 6 dan  guru  harus  profesional,  dan  dimaksud  adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber  penghasilan  kehidupan  yang  memerlukan  keahlian, kemahiran,  atau  kecakapan  yang  memenuhi  standar  mutu  atau norma  tertentu.  “Guru  mempunyai  kedudukan  sebagai  tenaga profesional  pada  jenjang  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah, dan  pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur  pendidikan  formal  yang
6 UU  nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  pasal  1 ketentuan umum
diangkat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dan Pengakuan  kedudukan  guru  sebagai  tenaga  profesioanl sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuktikan  dengan  sertifikat pendidik” 7
Selanjutnya  disebutkan  pula  bahwa  sertifikat  pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, dan Sertifikasi pendidik diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  yang  memiliki  program pengadaan  tenaga  kependidikan  yang  terakreditasi  atau  ditunjuk pemerintah.
Dampak  dari  kepemilikan  sertifikasi  pendidikan,  maka guru  akan  memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  minimum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  meliputi  gaji pokok,  tunjangan  yang  melekat  pada  gaji,  serta  penghasilan  lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan guru  yang  diangkat  oleh  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan oleh Pemerintah  atau pemerintah daerah diberi  gaji sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  Guru  yang  diangkat  oleh  satuan pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  diberi  gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
Selanjutnya Pemerintah memberikan tunjangan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru  yang telah  memiliki  sertifikat  pendidik  yang  diangkat  oleh penyelenggara  pendidikan  dan/atau  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat,  dan  pemberian  tunjangan profesional  tidak  membedakan  antara  guru  yang  diangkat pemerintah  maupun  masyarakat.  Maka,  UU  nomor  14  dimaksud lebih  memberi  makna  bagi  guru,  dan  merupakan  peluang  bagi guru-guru  untuk  dapat  mengembangkan  kompetensi,  dan  tidak mustahil  menjadi  momok  bagi  guru-guru  yang  memiliki kompetensi  rendah,  dan  ini  menjadi  konsekuensi  bagi  guru  dan dosen  akan  diberlakukannya  UU  tersebut.  Selain  itu,  UU  tersebut akan  dapat  mengangkat  marwah  dan  martabat  guru  secara  hakiki,
7 UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 2 ketentuan umum
karena selama ini andil dan kontribusi guru di dalam mencerdaskan anak  negeri  ini  sepertinya  dipandang  sebelah  mata,  dan memandang  profesi  guru  sebagai  profesi  biasa.  Ini  terjadi  selama ini  direpublik  ini,  sehingga  masa  depan  guru  suram  dan  profesi guru tidak menjanjikan, bahkan terkesan dilecehkan. UU guru dan dosen,  seperti  Pasal  8  menyatakan  bahwa  :  Guru  wajib  memiliki kualifikasi  akademik,  kompetensi,  sertifikat  pendidik,  sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Untuk  memperoleh  sertifikasi  pendidik  tidak  semudah membalikkan  telapan  tangan,  dan  perlu  kerja  keras  para  guru. Sertifikasi  pendidik  akan  dapat  diperoleh  bilamana  guru  dengan sungguh-sungguh  belajar  dan  tentunya  sertifikasi  pendidik,  akan didapat  oleh  guru-guru  yang  berkualitas  dan  selama  ini  sudah menunjukan  kinerja  baik,  dan  memilih  profesi  guru  merupakan pilihan  nuraninya.  Tak  kalah  pentingnya,  adalah  guru-guru  yang mau  belajar  dan  belajar,  selalu  mengikuti  berbagai  diklat-diklat, serta  menyadari  bahwa  ilmu  yang  selama  ini  yang  dimiliki  terasa masih kurang.
Oleh  sebab  itu,  kualitas  guru  secara  pribadi  terlihat  dari penampilannya,  dan  prestasi  akademiknya,  serta  moralitas  dan tanggungjawabnya di dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawab profesinya,  serta  wawasan  keilmiah  dan  intelektualnya,  baik  di dalam  pelaksanaan  pembelajaran  dikelas  maupun  di  lingkungan sekitarnya.
Sertifikasi  pendidik  harus  dimiliki  oleh  setiap  guru,  dan untuk  memperolehnya  tentunya  memerlukan  berbagai  persiapan, baik  mental  maupun  ilmunya,  dan  bukan  sesuatu  yang  ditakuti. Akan  tetapi  bila  kita  sudah  mempersiapkan  diri  belajar  dan  terus belajar, maka sertifikasi pendidik akan dapat kita peroleh, dan bila sudah  kita  miliki,  maka  tentunya  akan  dapat  secara  perlahan  tapi pasti merubah kesejahteraan guru. 8
Sudah  barang  tentu,  setelah  cukup  lama  melakukan sosialisasi UUGD ini, patut mulai dipertanyakan apakah sertifikasi akan secara otomatis meningkatkan kualitas kompetensi guru, dan
8 Isjoni, UU  Guru-Dosen  dan  Sertifikasi  Guru ,  Alamat: http://re-searchengines.com/isjoni4-07-3.html . Tanggal 04 Juli 2013
kemudian  akan  meningkatkan  mutu  pendidikan?  Adakah  jaminan bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru akan lebih bermutu?
Pertanyaan ini penting untuk  dijawab secara kritis  analitis. Karena  bukti-bukti  hasil  sertifikasi  dalam  kaitan  dengan peningkatan  mutu  guru  bervariasi.  Di  Amerika  Serikat  kebijakan sertifikasi  bagi  guru  belum  berhasil  meningkatkan  kualitas kompetensi  guru,  hal  antara  lain  dikarenakan  kuatnya  resistensi dari  kalangan  guru  sehingga  pelaksanaan  sertifikasi  berjalan  amat lambat.  Sebagai  contoh  dalam  kurun  waktu  sepuluh  tahun,  mulai tahun 1997 – 2006, Amerika Serikat hanya mentargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi. Bandingkan dengan Indonesia yang dalam kurun  waktu  yangb  sama  mentargetkan  mensertifikasi  2,7  juta guru. sebaliknya kebijakan yang sama telah berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru di Singapore dan Korea Selatan.
Rektor  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM)  Prof  Sofian Effendi  menyatakan,  Undang  Undang  Guru  dan  Dosen  yang  baru saja  disahkan  tidak  lebih  sebuah  pepesan  kosong.  Sebab  isinya hanya  menegaskan  bahwa  guru  adalah  sebuah  profesi.  Sementara berkait  dengan  kesejahteraan  guru  belum  diperhatikan.  "Itu  sama artinya  dengan  mengulanglagu  lama  yang  menyebut  guru  sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan tidak ada manfaatnya," kata Sofian kepada Tempo/I>, Selasa (6/12). 9
Hal  terpenting  bagi  guru,  lanjut  Ketua  Forum  Rektor Indonesia itu, adalah kesejahteraan dan jenjang kepangkatan  yang jelas. Ia mengaku belum tahu persis apakah UU yang disetujui oleh 11 fraksi di DPR itu ada perubahan atau tidak. Sebab ketika masih rancangan,  ada  beberapa  pasal  yang  terpaksa  dicoret  karena  akan memicu  konflik  di  kalangan  PNS.  Pasal  itu  antara  lain  yang mengatur  tentang  gaji  dua  kali  lebih  besar  dari  PNS  lainnya,  dan tunjangan  fungsional  guru  harus  50  persen  dari  gaji  pokok. Artinya, gaji guru kira-kira tiga kali dari PNS lain.
Kalau  itu  tetap  dicantumkan,  kata  Sofian,  pasti  akan  jadi sumber  protes.  "Dengan  demikian,  UU  ini  sebenarnya  tidak  ada manfaatnya  apa-apa,"  kata  Sofian.  Menurut  dia,  meski  UU  Guru dan  Dosen  telah  disahkan  bukan  berarti  persoalan  selesai. Pemerintah  harus  menindaklanjuti  dengan  memikirkan  bagaimana
9 Makalah disampaikan pada seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh PPS Unair, pada tanggal 28 April 2007 di Surabay
Jurnal Tarbawiyah Volume 11 Nomor 1  Edisi Januari-Juli  2014
meningkatkan  kesejahteraan  guru,  termasuk  membuat  skala penggajian, peningkatan mutu dan sebagainya. 10

## 2. Sertifikasi Profesi Guru
Undang-undang  Guru  dan  Dosen  merupakan  suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak  mendapatkan  hak-hak  sekaligus  kewajiban  profesional. Dengan  itu  diharapkan,  pendidik  dapat  mengabdikan  secara  total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.
Sertifikasi  adalah  proses  pemberian  sertifikat  pendidik untuk  guru  dan  dosen.  Sertifikat  pendidik  adalah  bukti  formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga  profesional.  Sertifikasi  guru  dapat  diartikan  sebagai  suatu proses  pemberian  pengakuan  bahwa  seseorang  telah  memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan  tertentu,  setelah  lulus  uji  kompetensi  yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. 11
Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang:
 Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
 Kualifikasi  akademik  diperoleh  melalui  pendidikan  tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.
 Kompetensi  profesi  pendidik  meliputi  kompetensi  pedagogik, kompetensi  kepribadian,  kompetensi  profesional,  dan kompetensi sosial.
Pertama, kompetensi  pedagogik.  Adalah  kemampuan  mengelola pembelajaran  peserta  didik  yang  meliputi  pemahaman  terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil  belajar,  dan  pengembangan  peserta  didik  untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
10
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/06/brk,20 051206-70228,id.html
11 E.  Mulyasa, Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru, cetakan keenam, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 33-34
Kedua, kompetensi  kepribadian.  Adalah  kepribadian  pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
Ketiga, kompetensi  sosial.  Adalah  kemampuan  pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.
Keempat, kompetensi  profesional.  Adalah  kemampuan  pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang  memungkinkannya  membimbing  peserta  didik  memperoleh kompetensi yang ditetapkan.
Untuk  dapat  menetapkan  bahwa  seorang  pendidik  sudah memenuhi standard profesional maka pendidik  yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi.
Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi:
 Sebagai  bagian  dari  pendidikan  profesi,  bagi  mereka  calon pendidik, dan
 Berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik.
Sertifikasi  pendidik  atau  guru  dalam  jabatan  akan dilaksanakan  dalam  bentuk  penilaian  portofolio.  Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 kualifikasi akademik;
 pendidikan dan pelatihan;
 pengalaman mengajar;
 perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 penilaian dari atasan dan pengawas;
 prestasi akademik;
 karya pengembangan profesi;
 keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
 penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
 melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau
 mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan  evaluasi/penilaian  sesuai  persyaratan  yang  ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.
Guru  yang  lulus  pendidikan  dan  pelatihan  profesi  guru mendapat  sertifikat  pendidik.Apa  yang  harus  dilakukan? Menyimak  dari  pengalaman  pelaksanaan  sertifikasi  di  berbagai negara, maka akan muncul pertanyaan. "Bagaimana agar sertifikasi bisa meningkatkan kualitas kompetensi  guru?" Dan apabila  gagal, "mengapa  sertifikasi  gagal  meningkatkan  kualitas  guru?" Sertifikasi  merupakan  sarana  atau  instrumen  untuk  meningkatkan kualitas  kompetensi  guru.  Sertifikasi  bukan  tujuan,  melainkan sarana  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  yakni  keberadaan  guru  yang berkualitas.
Guru  mempunyai  kedudukan  sebagai  tenaga  profesional pada  jenjang  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur  pendidikan  formal  yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan guru  sebagai  tenaga  profesional  berfungsi  untuk  meningkatkan martabat  dan  peran  guru  sebagai  agen  pembelajaran  berfungsi untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional.  Kedudukan  guru tenaga  profesional  bertujuan  untuk  melaksanakan  sistem pendidikan  nasional  dan  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional, yaitu  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang:
 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 berakhlak mulia,
 sehat,
 berilmu,
 cakap,
 kreatif,
 mandiri, serta
 menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pofesi  guru  merupakan  bidang  pekerjaan  khusus  yang
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 memiliki  komitmen  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 memiliki  kualifikasi  akademik  dan  latar  belakang  pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 memiliki  kompetensi  yang  diperlukan  sesuai  dengan  bidang tugas;
 memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 memperoleh  penghasilan  yang  ditentukan  sesuai  dengan prestasi kerja;
 memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 memiliki  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 memiliki  organisasi  profesi  yang  mempunyai  kewenangan mengatur hal-hal  yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Pemberdayaan  profesi  guru  diselenggarakan  melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak  diskriminatif,  dan  berkelanjutan  dengan  menjunjung  tinggi hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.
Dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan,  guru berkewajiban:
 merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran  yang  bermutu,  serta  menilai  dan  mengevaluasi hasil pembelajaran;
 meningkatkan  dan  mengembangkan  kualifikasi  akademik  dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 bertindak  objektif  dan  tidak  diskriminatif  atas  dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 menjunjung tinggi peraturan  perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 12
3. Jaminan Mutu
Adakah  jaminan  bahwa  sertifikasi  akan  meningkatkan kualitas  kompetensi  guru?  Ada  beberapa  hal  yang  perlu  untuk
dikaji  secara  mendalam  untuk  memberikan  jaminan  bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru.
Pertama dan  sekaligus  yang  utama,  sertifikasi  merupakan sarana  atau  instrumen  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  bukan  tujuan itu  sendiri.  Seperti  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  perlu  ada kesadaran  dan  pemahaman  dari  semua  fihak  bahwa  sertifikasi adalah  sarana  untuk  menuju  kualitas.  Sertikasi  bukan  tujuan  itu sendiri.  Kesadaran  dan  pemahaman  ini  akan  melahirkan  aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas.  Kalau  seorang  guru  kembali  masuk  kampus  untuk kualifikasi, maka belajar kembali ini untuk mendapatkan tambahan ilmu  pengetahuan  dan  ketrampilan,  sehingga  mendapatkan  ijazah S-1.
Ijazah  S1  bukan  tujuan  yang  harus  dicapai  dengan  segala cara,  termasuk  cara  yang  tidak  benar  melainkan  konsekuensi  dari telah  belajar  dan  telah  mendapatkan  tambahan  ilmu  dan ketrampilan  baru.  Demikian  pula  kalau  guru  mengikuti  uji sertifikasi,  tujuan  utama  bukan  untuk  mendapatkan  tunjangan profesi,  melainkan  untuk  dapat  menunjukkan  bahwa  yang bersangkutan  telah  memiliki  kompetensi  sebagaimana  disyaratkan dalam  standard  kemampuan  guru.  Tunjangan  profesi  adalah konsekuensi  logis  yang  menyertai  adanya  kemampuan  yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan  lain  guna  memperoleh  sertifikat  profesi  kecuali mempersiapkan diri dengan belajar  yang benar  untuk  menghadapi uji sertifikasi.
Kedua, konsistensi  dan  ketegaran  pemerintah.  Sebagai suatu  kebijakan  yang  merentuhan  dengan  berbagai  kelompok masyarakat  akan  mendapatkan  berbagai  tantangan  dan  tuntutan. Paling  tidak  tuntutan  dan  tantangan  akan  muncul  dari  3  sumber. Sumber  pertama  adalah  dalam  penentuan  lembaga  yang  berhak melaksanakan  uji  sertifikasi.  Berbagai  lembaga  penyelenggara pendidikan  tinggi,  khususnya  dari  fihak  Lembaga  Pendidikan Tenaga  Kependidikan  Swasta  akan  menuntut  untuk  diberi  hak menyelenggarakan  dan  melaksanakan  uji  sertifikasi.  Demikian juga, akan muncul tuntutan dari berbagai  LPTK negeri khususnya di  daerah  luar  jawa  akan  menuntut  dengan  alasan  demi keseimbangan  geografis.  Tuntutan  ini  akan  mempengaruhi penentuan  yang  mendasarkan  pada  objektivitas  kemampuan  suatu
perguruan  tinggi.  Ketegaran  dan  konsistensi  pemerintah  juga diperlukan  untuk  menghadapi  tuntutan  dan  sekaligus  tantangan bagi  pelaksana  Undang-Undang  yang  muncul  dari  kalangan  guru sendiri.  Mereka  yang  sudah  senior  atau  mereka  para  guru  yang masih  jauh  dari  pensyaratan  akan  menentang  dan  menuntut berbagai  kemudahan  agar  bisa  memperoleh  sertifikat  profesi tersebut.
Ketiga, tegas  dan  tegakkan  hukum.  Dalam  pelaksanaan sertifikasi,  akan  muncul  berbagai  penyimpangan  dari  aturan  main yang sudah ada. Adanya penyimpangan ini tidak lepas dari adanya upaya berbagai fihak, khususnya guru untuk mendapatkan sertifikat profesi dengan jalan pintas. Penyimpangan yang muncul dan harus diwaspadai  adalah  pelaksanaan  sertifikasi  yang  tidak  benar.  Oleh karenanya,  begitu  ada  gejala  penyimpangan,  pemerintah  harus segera  mengambil  tindakan  tegas.  Seperti  mencabut  hak melaksanakan  sertifikasi  dari  lembaga  yang  dimaksud,  atau menetapkan seseorang tidak boleh menjadi penguji sertifikasi, dan lain sebagainya.
Keempat, laksanakan UU secara konsekuen. Tuntutan dan tantangan  juga  akan  muncul  dari  berbagai  daerah  yang  secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang relatif tertinggal. Kalau UUGD dilaksanakan maka sebagian besar dari pendidik di daerah ini tidak akan lolos sertifikasi. Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi  merupakan  standard  nasional  yang  harus  dipatuhi. Toleransi bisa diberikan dalam pengertian waktu transisi. Misalnya, untuk  Jawa  Tengah  transisi  5  tahun,  tetapi  untuk  daerah  yang terpencil  transisi  10  tahun.  Tetapi  standard  tidak  mengenal toleransi.
Kelima, pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah menyediakan  anggaran  yang  memadai,  baik  untuk  pelaksanaan sertifikasi maupun untuk pemberian tunjangan profesi.
4. Pembinaan Pasca Sertifikasi Pembinaan guru harus berlangsung secara
berkesinambungan,  karena  prinsip  mendasar  adalah  guru  harus merupakan a  learning  person ,  belajar  sepanjang  hayat  masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan prosionalitasnya sebagai guru.
Pembinaan  profesi  guru  secara  terus  menerus  ( continuous profesional  development )  menggunakan  wadah  guru  yang  sudah ada,  yaitu  kelompok  kerja  guru  (KKG)  untuk  tingkat  SD  dan musyawarah  guru  mata  pelajaran  (MGMP)  untuk  tingkat  sekolah menengah.  Aktifitas  guru  di  KKG/MGMP  tidak  saja  untuk menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman  mengajar  antar  guru,  tetapi  dengan  strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.
Desain jejaring kerja (networking) peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan melibatkan instansi Pusat, Pusat
Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan  (P4TK),  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan (LPMP)  dan  Dinas  Pendidikan  Propinsi/Kabupaten/Kota  serta Perguruan Tinggi setempat.
P4TK  yang  berbasis  mata  pelajaran  membentuk  Tim Pengembang Materi Pembelajaran, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi bertugas:
 menelaah  dan  mengembangkan  materi  untuk  kegiatan  KKG dan MGMP
 mengembangkan model-model pembelajaran
 mengembangkan modul untuk pelatihan instruktur dan guru inti
 memberikan pembekalan kepada instruktur pada LPMP
 mendesain  pola  dan  mekanisme  kerja  instruktur  dan  guru  inti dalam kegiatan KKG dan MGMP
LPMP  bersama  dengan  Dinas  Pendidikan  Propinsi melakukan  seleksi  guru  utk  menjadi  Instruktur  Mata  Pelajaran Tingkat Propinsi per mata pelajaran dengan tugas:
 menjadi  narasumber  dan  fasilitator  pada  kegiatan  KKG  dan MGMP
 mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP
 menjamin keterlaksanaan kegiatan KKG dan MGMP Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  melakukan  seleksi
Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Kab/Kota dan membentuk Guru Inti per mata pelajaran dengan tugas:
 motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP
 menjadi fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
 mengembangkan inovasi pembelajaran
 menjadi narasumber pada kegiatan KKG dan MGMP
Jurnal Tarbawiyah Volume 11Nomor 1  Edisi Januari-Juli  2014 158
KKG  dan  MGMP  sebagai  wadah  pengembangan  profesi guru melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi profesi guru. 13

## 5. Problematika Sertifikasi Guru
Fenomena  kecurangan  dalam  pelaksanaan  Sertifikasi  Guru Dalam-Jabatan  lewat  Portofolio  kian  menguak  apa  yang sesungguhnya  telah  jadi  rahasia  umum.  Terungkapnya  kasus plagiasi  1.700  guru  di  Riau  menunjukkan  sebagian  kecil  dari kecurangan  dalam  memenuhi  portofolio  sertifikasi  guru.  Banyak masyarakat yang merisaukan aneka pelanggaran itu, tetapi program sertifikasi terus saja melaju atas nama pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan.
Kerisauan juga berkembang di kalangan pimpinan lembaga pendidikan  tenaga  kependidikan  (LPTK),  terutama  yang  diserahi tugas melaksanakan sertifikasi tersebut. Dalam lima tahun terakhir (2006-2009),  lebih  dari  500.000  guru  telah  diberi  sertifikat  oleh LPTK  yang  ditunjuk  pemerintah  (Kompas,  1/11).  Namun,  hingga detik  ini  belum  ada  kabar  menggembirakan  adanya  peningkatan kinerja  guru  bersertifikat  pendidik  itu.  Malahan,  sertifikasi  telah sempurna  menyemaikan  dan  menyuburkan  budaya  jalan  pintas yang amat mencederai sosok profesional guru itu sendiri.
Publik  hanya  tahu  guru-guru  bersertifikat  itu  buah  karya LPTK.  Ketika  mereka  gagal  mewujudkan  impian  publik  akan peningkatan  mutu  pendidikan  di  Tanah  Air,  LPTK-lah  yang pertama  akan  ditagih  akuntabilitasnya.  Ini  sungguh  tagihan  yang amat berat bagi  LPTK  yang terlibat dalam prosesi sertifikasi  guru meskipun  sesungguhnya  sejak  awal  sejumlah  pimpinan  LPTK skeptis  mengenai  sertifikasi  massal  itu  akan  membuahkan  hasil seperti diidealkan, yakni peningkatan mutu pendidikan.
Alih-alih,  menuai  kemaslahatan,  kita  lebih  banyak  menuai kemudaratan.  Angka  Rp  60  triliun  bukan  angka  kecil  untuk peningkatan  guru  (Kompas,  1/11).  Potensi  ”GiGo”  Jauh  lebih penting  dari  soal  pelanggaran  adalah  menyempurnakan  perangkat dan  sistem  sertifikasi  sungguh  perlu  dilakukan.  Prosesi  uji kompetensi  yang  dilakukan  empat  tahun  terakhir  banyak mengandung  kelemahan,  terutama  instrumen  dan  teknik pengumpulan data. Instrumen penilaian yang menggunakan ukuran
13 Fasli Jalal , Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional
persepsional  sangat  berpotensi  menghasilkan  data  dan  informasi yang keliru. Demikian pula teknik penilaian yang asal menelurkan angka juga berpotensi menghasilkan data penilaian yang keliru.
Instrumen  penilaian  yang  mengandalkan  persepsi  penilai, seperti  pada  penilaian  kompetensi  sosial,  kompetensi  kepribadian, dan  kompetensi  profesional  yang  dipercayakan  kepada  kepala sekolah dan (pengawas), sangat sulit dipercaya dapat menghasilkan data valid. Data penilaian terhadap variabel ini menunjukkan nyaris semua kandidat mendapatkan skor sempurna karena kepala sekolah dan pemda juga merupakan pihak yang berkepentingan.
Demikian juga instrumen penilaian kompetensi  profesional dan  kompetensi  pedagogis  yang  mengandalkan  penilaian persepsional terhadap RPP dan sertifikat tanda mengikuti diklat dan aneka  macam  kegiatan  lain  juga  tak  cukup  menggambarkan pengembangan  profesional.  Skor  pengukuran  dengan  instrumen serba  persepsional  itu  sesungguhnya  tak  mampu  membedakan antara  guru  kompeten  dan  tidak  kompeten.  Artinya,  kesimpulan atas  kelulusan  guru  juga  berpotensi  mengandung  kesalahan. Kekeliruan  semacam  ini  dikenal  dengan  istilah  GiGo  ( garbage  in garbage  out ),  masuk  sampah,  keluar  juga  sampah.  Apalagi  pola penilaian  kompetensi  dengan  menggunakan  portofolio  yang menyerupai borang ini telah dinodai aneka kecurangan. 14
Selain  beberapa  permasalahan  di  atas  masih  banyak  lagi permasalahan  yang  muncul,  diantaranya  di  beberapa  daerah ditemukan  guru  yang  tidak  linier  antara  ijazah  dengan  mata pelajaran  atau  bidang  studi  yang  diajarkan  mendapatkan  sertifikat pendidik.  Dilihat  dari  kompetensi  profesional  jelas  hal  ini  telah menyalahi  aturan,  oleh  karena  itu  mereka  yang  melakukan kecurangan harus ditindak tegas.
Selanjutanya berdasarkan berita dari surat khabar yang ada di  Propinsi  lampung  diperoleh  informasi  bahwasanya  Kejaksaan Tinggi  Lampung  mengidentifikasi  pelanggaran  penggunaan  dana sertifikasi guru tahun 2012 di empat kabupaten: Lampung Tengah (Lamteng), Lampung Selatan (Lamsel), Way Kanan, dan Lampung
14 Waras Kamdi Ketua LP3 Universitas Negeri Malang; Pegiat Kelompok Peduli Pendidikan Guru, Alamat: http://e- smartschool.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1099&Itemid =55 , tanggal 09 Desember 2013
Barat  (Lambar).  Dugaan  awal  penyidik,  yang  juga  tim  penyidik perkara  dana  sertifikasi  guru  Lampung  Utara  (Lampura),  ialah adanya  kurang  bayar  dana  sertifikasi  guru  pada  tahun  anggaran 2012. Berdasar surat keputusan pencairan dana sertifikasi guru dari Kementerian  Pendidikan  Nasional,  dinyatakan  jumlah  kuota  guru berdasarkan nama usulan dari setiap kabupaten.
"Masih  sebatas  dugaan  karena  pola  pikirnya  sederhana. Seperti  adanya  usulan  proposal  pencairan  dana  sertifikasi  dari kabupaten  yang  berbentuk  by  name  kepada  kementrian,  tapi ternyata dalam prakteknya  penerimaan dana by  name tidak sesuai dengan kuota dari Pusat," kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Heru Widjatmiko.
Penemuan  dugaan  penyelewengan  dana  sertifikasi  tersebut merupakan  tindak  lanjut  pengembangan  dan  pendalaman penyidikan  dari  perkara  sertifikasi  Lampura.  Ternyata,  beberapa guru tidak menerima dana sertifikasi 12 bulan penuh. Berdasarkan penyelidikan  awal  dari  keterangan  beberapa  pihak  yang  telah dikonfrontasi, pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah bulan tersebut karena penambahan jumlah penerima dana sertifikasi.
"Polanya  berbeda,  maka  itu  masih  kami  kumpulkan keterangan.  Logika  hukumnya,  dana  yang  seharusnya  diberikan kepada  10  guru  untuk  12  bulan  ternyata  hanya  10  atau  11  bulan. Sedangkan  satu  bulan  dana  sertifikasi  tidak  dibayarkan  dengan alasan  dananya  kurang.  Nah,  itu  bisa  digambarkan  mengapa pemerintah  kabupaten  tidak  membayarkan  12  bulan  penuh. 15
Meskipun ini baru dugaan, tetapi ini telah mencederai pelaksanaan sertifikasi  guru  yang  dilakukan  oleh  beberapa  oknum  yang  tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

## C. Kesimpulan
Upaya  yang  sungguh-sungguh  perlu  dilaksanakan  untuk mewujudkan  guru  yang  profesional:  sejahtera  dan  memiliki kompetensi.  Hal  ini  merupakan  syarat  mutlak  untuk  menciptakan sistem  dan  praktik  pendidikan  yang  berkualitas,  di  mana pendidikan  yang  berkualitas  merupakan  salah  satu  syarat  utama untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan  kemajuan  suatu  bangsa.
15 Agus  Hermanto, Kejati  Identifikasi  Pelanggaran  Dan  Sertifikasi ,
Alamat: http://lampost.co/berita/kejati-identifikasi-pelanggaran-dana-sertifikasi- . Tanggal 02 Oktober 2012
Sertifikasi  merupakan  hak  yang  harus  diterima  oleh  seorang  guru atau pendidik yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, terlebih  lagi  mereka  yang  mengajar  di  daerah  terpencil  dengan imbalan seadanya.
Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  telah  hadir  sebagai  suatu kebijakan  untuk  mewujudkan  guru  profesional.  UUGD  yang menetapkan  kualifikasi  dan  sertifikasi  akan  menentukan  kualitas dan  kompetensi  guru.  Namun  demikian,  pelaksanaan  sertifikasi akan  menghadapi  berbagai  kendala.  Di  samping  persoalan  biaya, berbagai tantangan dan tuntutan juga akan muncul. Bagaimana cara pemerintah  menghadapi  tantangan  dan  tuntutan  ini,  akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru.
Pemerintah harus mendukung kebijakan sertifikasi guru baik dukungan  material  maupun  dukungan  moral  untuk  selalu memotivasi guru meningkatkan profesionalitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Hermanto, Kejati  Identifikasi  Pelanggaran  Dan  Sertifikasi , Alamat: http://lampost.co/berita/kejati-identifikasi-
pelanggaran-dana-sertifikasi- . Tanggal 02 Oktober 2012 Ani  M.  Hasan,  Pengembangan  Profesinalisme  Guru  di  Abad Pertengahan, Alamat: http://re- searchengines.com/amhasan.html . 31 Desember 2013.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2006). Undang-undang Republik  Indonesia,  No.  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen. Draft Permendiknas tentang sertifikasi.
E.  Mulyasa, Menjadi  Guru  yang  Profesional  (Menciptakan Pembelajaran  yang  Kreatif  dan  Menyenangkan) ,  cetakan kesebelas, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
--------------, Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru, cetakan keenam, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
Fasli  Jalal , Direktur  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan  (PMPTK)  Departemen  Pendidikan Nasional. http://sertifikasiguru.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&c ntnt01articleid=69&cntnt01returnid=63
http://sertifikasiguru.org/index.php?page=kebijakan_guru http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/06/brk,20051 206-70228,id.html
Isjoni, UU  Guru-Dosen  dan  Sertifikasi  Guru ,  Alamat: http://re- searchengines.com/isjoni4-07-3.html . Tanggal 04 Juli 2013
Makalah disampaikan pada seminar pendidikan yang diselenggarakan  oleh  PPS  Unair,  pada  tanggal  28  April
2007 di Surabaya.
Muhammad  Nurdin, Kiat  Menjadi  Guru  Profesional ,  cetakan  I, Jogjakarta: Ar-ruzz Media Group, 2008.
Waras  Kamdi  Ketua  LP3  Universitas  Negeri  Malang;  Pegiat Kelompok  Peduli  Pendidikan  Guru,  Alamat: http://e- smartschool.co.id/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=1099&Itemid=55 , tanggal 09 Desember 2013