Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA
(STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)

## Eva Yulianti Samsiah
Alumni Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Abstract
In Indonesia, the implementation of zakah has been regulated in Law Number 23/2011 concerning Management of Zakah. In the Act, the types of property that must be mentioned as the obligation as zakah, one of which is zakah of revenue and services. This type of property run by modern and contemporer workers is now called as zakah of profession. Determination of the zakah of profession is a step forward from the ijtihad of contemporary scholars and ulama who adjust to current situation. This paper aims to determine the perception of government officers (PNS) of Bogor City to the zakah of profession. The results showed that the most powerful factor in influencing the decisions of government officers in paying the zakah of profession is an attribute on the awareness of sharing with others in need and the haves not.
Keywords: Law Number 23/2011, zakah of profession, government officials (PNS), Bogor City

## Abstrak
Di Indonesia, pelaksanaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan jenis harta yang wajib dizakati, salah satunya adalah zakat hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk pekerja modern saat ini yang disebut dengan zakat profesi. Penetapan adanya zakat profesi merupakan langkah maju dari hasil ijtihad para ulama kontemporer yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi keputusan PNS dalam mengeluarkan zakat profesi adalah atribut mengenai adanya kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.
Kata Kunci: UU No. 23 Tahun 2011, zakat profesi, persepsi, PNS, Kota Bogor

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Zakat  adalah  ibadah  yang  mengandung  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  vertikal ( hablumminAllah  SWT )  dan  dimensi  horizontal  ( hablumminannas ). 1 Ibadah  zakat,  apabila ditunaikan  dengan  baik,  maka  akan  meningkatkan  kualitas  keimanan,  membersihkan  dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103:
1 Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial , Jakarta: Raja Grafindo, 2001, h. 14.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 2
Zakat merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT sekaligus sebuah aktifitas ta’awuniyah (tolong-menolong) sesama manusia. 3 Melalui zakat, Allah SWT mewajibkan setiap insan muslim untuk  mensucikan  jiwa  dan  diri  mereka  dengan  jalan  mengeluarkan  sebagian  harta  kekayaan yang  dimiliki.  Di  samping  itu,  zakat  juga  dapat  membantu  seorang  muslim  dalam  mengekang keinginan dan kecintaan kepada harta. 4 Dengan zakat itu pula, Allah SWT menjanjikan kekayaan menjadi berkah dan bertambah. Tidak ditemukan  dalam sejarah, orang menjadi miskin  semata- mata karena gemar berzakat, bahkan hal yang sering terjadi adalah orang kaya menjadi miskin karena kebakhilannya.
Betapa  besar  perhatian  ajaran  Islam  terhadap  orang  miskin  dan  kaum  dhuafa  terutama yang berkaitan dengan harta. 5 Maka dari itulah Allah SWT mewajibkan kepada hamba-Nya yang beriman  untuk  memberikan  sebagian  dari  hartanya  untuk  dizakati,  agar  harta  tersebut  tidak bertumpuk pada satu pihak saja. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Hasyr ayat 7:
“Apa  saja  harta  rampasan  (fay’)  yang  diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya  yang  berasal  dari penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat  Rasul,  anak-anak  yatim,  orang- orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa  saja  yang  dia  larang  atas  kalian,  tinggalkanlah.  Bertakwalah  kalian  kepada  Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” 6
2 Alquran dan Terjemah, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran Pena Pundi Aksara, 2007, h. 203.
3 Didin Hafidhuddin, Kaya Karena Berzakat , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008, h.5.
4 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat , Jakarta: Prenada Media, 2008, h. 233.
5 Didin Hafidhuddin, Islam dan Penanggulangan Kemiskinan , Bogor: Jurnal Al-Infaq, 2012, h. 27.
6 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 2007, h. 546.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Islam  memandang  bahwa  harta  kekayaan  adalah  mutlak  milik  Allah  SWT,  sedangkan manusia  dalam  hal  ini  hanya  sebatas  pengurusan  dan  pemanfaatannya  saja.  Setiap  muslim hendaknya menyadari dan berkeyakinan bahwa harta yang dicari tidak hanya untuk kepentingan pribadi  semata,  tetapi  untuk  kepentingan  yang  lebih  luas  lagi. 7 Seperti  untuk  kepentingan  fakir miskin dan kepentingan sosial lainnya.
Harta adalah amanah yang harus di pertanggungjawabkan dalam setiap penggunaannya di  akhirat  nanti.  Dengan  demikian,  setiap  muslim  yang  harta  kekayaannya  telah  mencapai nishab, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fithrah maupun zakat maal . Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat maal ) sudah diatur pokok-pokoknya di dalam  Alquran  maupun  Hadis  Rasulullah  SAW,  yaitu  berupa  hasil  bumi,  peternakan,  barang yang diperdagangkan, emas, perak, dan uang.
Saat  ini  permasalahan  zakat  memerlukan  hukum-hukum  baru  yang  mampu  menjawab ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat, misalnya persoalan zakat dari hasil profesi yang dilakukan oleh seseorang, seperti, dokter, arsitek, pengacara, pegawai, dan  lain-lain. “Berbagai macam  kitab  fiqh,  terutama  kitab  fiqh  terdahulu  belum  banyak  yang  membahas  dan membicarakan  tentang  zakat  profesi.” 8 Karena  pada  saat  itu  pekerjaan  atau  profesi-profesi tersebut  belum  pernah  ada.  Akan  tetapi  pada  masa  sekarang,  profesi  tersebut  sudah  banyak dikerjakan oleh orang dengan hasil yang menjanjikan.
Persoalan  zakat  profesi  yang  dikenakan  kepada  para  pekerja  profesi  belum  dibahas secara mendalam dan tuntas. Khususnya di Indonesia, zakat profesi masih dianggap tabu oleh masyarakat pada umumnya. Karena selama ini, mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas pada kesadaran  individu  masing-masing  dengan  menggunakan ijtihad hukum  masing-masing  pula, sehingga  timbul  kerancuan  di  kalangan  masyarakat  dan  ketidak-konsistenan  pengambilan hukum.
Menurut  Didin  Hafidhuddin,  “semua  penghasilan  melalui  kegiatan  profesi  apabila  telah mencapai nishab ,  maka  wajib  dikeluarkan  zakatnya.” 9 Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam surat adz-Dzariyat ayat 19:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” 10
Berbicara mengenai zakat profesi, akhir-akhir ini semakin terdengar, baik dalam sebuah kajian ilmiah maupun dalam fiqh-fiqh modern.
Didin  Hafidhuddin  memaparkan:  “ketika  para  peserta  Muktamar  Internasional  Pertama tentang  Zakat  di  Kuwait  (29  Rajab  1404  H  bertepatan  dengan  tanggal  30  April  Tahun 1984  M)  telah  menyepakati  wajibnya  zakat  profesi  apabila  telah  mencapai nishab , meskipun berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.” 11
7 Muhammad Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia , Jakarta : GIP, 2002, h. 11.
8 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern ,  Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h.92.
9 Hafidhuddin, Zakat , h.94.
10 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Alquran, 1971, h.520.
11 Hafidhuddin, Zakat , h.95.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan jenis harta yang wajib dizakati yang belum ada pada zaman Rasulullah, salah satunya adalah zakat hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini  merupakan  zakat  untuk  pekerja  modern  saat ini  yang disebut  dengan  zakat  profesi.  Bentuk zakat baru tersebut merupakan sebuah langkah maju dari hasil ijtihad para ulama kontemporer yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Berdasarkan  dari  pemahaman  tentang  zakat  profesi,  penulis  mengutip  perihal  potensi zakat yang ada di Indonesia dari situs resmi radar Bogor online sebagai berikut :
“Menurut  riset  yang  dilakukan  oleh  pusat  Budaya  dan  Bahasa  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta,  potensi  zakat  secara  nasional  mencapai  angka  Rp  19,3  trilyun.  Sedangkan menurut  analisa  Didin  Hafidhuddin,  potensi  zakat  saat  ini  mencapai  angka  Rp  19-20 trilyun. Idealnya, potensi zakat itu minimal 2,5 % dari total Gross Domestic Product (GDP) Negara.” 12
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  bekerjasama dengan  Fakultas  Ekonomi  dan  Manajemen  IPB  tahun 2011  menyebutkan bahwa potensi  zakat nasional adalah Rp 217 trilyun.
Sedangkan  menurut  situs  resmi  radar  Bogor  online,  “potensi  zakat  di  Kota  Bogor mencapai  Rp135  miliar  per  tahun,  tetapi  dari  jumlah  itu  yang  berhasil  terhimpun  baru  meraih rata-rata Rp7,5 miliar per tahun.” 13
Kenaikan  potensi  zakat  yang  terkumpul  di  satu  sisi,  sementara  di  sisi  lain  terjadi  juga kenaikan  angka  kemiskinan  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahunnya,  dari  hasil  penelitian  BPS tercatat “18 juta keluarga miskin.” 14
Sedangkan  untuk  skala  lokal  (Kota  Bogor)  menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) tentang  jumlah  data  penduduk  miskin  di  Kota  Bogor  tercatat  sebanyak  17.836  dari  total penduduk Kota Bogor sebesar 950.334 jiwa. 15
Hal  tersebut  menimbulkan  berbagai  pertanyaan  yang  melingkupi  permasalahan- permasalahan  yang  ada.  Pertanyaan  yang  selama  ini  muncul  di  permukaan  adalah  mengapa dari  besarnya  potensi  zakat  yang  ada  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  dapat  dihimpun? Selain itu,  perlu  dicermati  bahwa  mengapa  tingkat  kesadaran muzakki untuk  mengeluarkan  zakatnya masih rendah?
Berbagai  pertanyaan  tersebut  tentunya  menarik  untuk  dikaji  dan  dicari  alternatif pemecahannya.  Karena,  sebagaimana  yang  diketahui  bersama  bahwa  zakat  sangat  berperan aktif  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan.  Salah  satu  jalan  pencapaiannya  adalah mengoptimalkan pengumpulan zakat dari berbagai profesi masyarakat yang ada di wilayah Kota Bogor.  Salah  satu  dari  profesi  yang  ada  di  wilayah  Kota  Bogor  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).  Sejalan  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  Kota  Bogor,  zakat  profesi  dari  PNS
12 http://www.ekisopini.blogspot.com/strategi-pembangunan-zakat-nasional-republika-online.html/diakses  pada tanggal 30-Juni-2012.
13 http://www.radar-bogor.co.id/optimalkan-potensi-zakat-kota-bogor/diakses pada tanggal 26-Juli-2012.
14 Data BPS: Data & Informasi Kemiskinan , Jakarta: BPS, 2010, h. 30.
15 Ibid.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
memegang  peranan  yang  cukup  penting.  Khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

## B.  Perumusan dan Pembatasan Masalah
1.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dapat  dikemukakan  perumusan  masalah  yang  perlu diidentifikasi dalam menjelaskan arah penelitian yang sesuai sebagai berikut: a.  Bagaimana persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi? b.  Bagaimana aplikasi PNS Pemerintah Kota Bogor dalam mengeluarkan zakat profesi?
2.  Pembatasan Masalah
Agar pembahasan  masalah  penelitian  ini  lebih  terarah dan  tidak  melebar,  maka penulis membatasi  dan  mempersempit  permasalahan  dengan  batasan  sebagai  berikut,  yaitu: Penelitian ini lebih difokuskan pada persepsi PNS terhadap zakat profesi.

## C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.  Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian secara substansial adalah upaya memecahkan masalah sebagaimana yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Maka  dari  rumusan  itulah  akan  didapatkan  hasil  yang menunjukkan perolehan pasca penelitian.
Maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Untuk mendeskripsikan persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi. b.  Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaplikasian  PNS  Pemerintah  Kota  Bogor  dalam melaksanakan zakat profesi.
2.  Kegunaan Penelitian Dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  dan  memberikan  manfaat  yang  baik. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah khazanah keilmuan  yang  dapat bermanfaat,  yaitu  sebagai  bahan  acuan  bagi  peneliti  selanjutnya,  serta  dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam permasalahan zakat profesi.
b.  Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian ilmu sekaligus sebagai sarana penunjang dan penambah wawasan mengenai zakat profesi.
c.  Bagi Pihak Pemerintah Kota Bogor
Memberikan hal yang berguna dan positif berupa masukan, saran, dan kritik, dari hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  berkaitan  dengan  zakat  profesi,  dan  dapat memberikan  kontribusi  bagi  perkembangan  dan  kemajuan  Kota  Bogor  dimasa  yang akan datang.
d.  Bagi Masyarakat Umum
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  masyarakat  ekonomi  syariah pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  terutama  yang  berkaitan  dengan zakat profesi.

## D.  Metode, Jenis, dan Teknik Penelitian
1.  Metode Penelitian
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu  metode  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  suatu  keadaan  tertentu berdasarkan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
data  sehingga  memberikan  informasi  untuk  menganalisa  masalah  yang  diselidiki. 16 Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis.
Dengan  metode  ini  penulis  berharap  mampu  mendeskripsikan  persepsi  dari  PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi serta aplikasinya.
2.  Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan (field  research) ,  yaitu  jenis penelitian  yang  menyajikan  data-data  dari  objek  penelitian,  yang  kemudian  akan  penulis deskripsikan dan gambarkan sesuai dengan keadaan dari objek penelitian melalui penyajian data, penganalisaan data dan pemberian interpretasi dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur dan  sistematis,  sehingga  diperoleh  hasil  penelitian  yang  jelas  dan  lengkap  mengenai persepsi PNS terhadap zakat profesi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
3.  Teknik Penelitian
a.  Teknik Penelitian Populasi dan Sampel
Dalam  memperoleh  dan  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan,  penulis menempuh beberapa tahap penelitian yang sering digunakan dalam penelitian lapangan, baik yang sifatnya penelitian populasi, maupun penelitian sampel, sebagai berikut: 1)  Teknik Penentuan Populasi
Yang  dimaksud  dengan  populasi  adalah  keseluruhan  subyek  penelitian.  Dalam penelitian ini populasinya adalah para PNS yang ada di lingkungan Balai Kota Bogor yang  berjumlah  500  pegawai.  Maka  dalam  hal  ini  penulis  akan  menyebarkan angket/kuesioner kepada para PNS yang berada di lingkungan Balai Kota Bogor.
2)  Teknik Penentuan Sampel
Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengambilan sampel acak ( random sampling ), yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama  untuk  menjadi  anggota  sampel.  Dari  populasi  yang  berjumlah  500  pegawai, maka  penulis  menetapkan  10%  dari  total  populasi  yang  ada.  Sehingga  penulis menetapkan  sampel  sebanyak  50  responden  yaitu  PNS  yang  berada  di  lingkungan Balai Kota Bogor.
b.  Pengumpulan Data dengan Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan  data  penelitian,  agar  pekerjaan  lebih  mudah  dan  hasilnya  lebih  baik, dalam  arti  lebih  cermat,  lengkap,  sistematis  dan  lebih  mudah  diolah.  Untuk  teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian sebagai berikut:
1)  Observasi
Observasi  adalah  kegiatan  pemusatan  perhatian  terhadap  suatu  objek  dengan menggunakan  alat  indera  (mata,  telinga,  dan  lain-lain).  Jenis  observasi  yang digunakan penulis adalah ‘Observasi Sistematis’, artinya selain alat indera, pengamat menggunakan  pedoman  observasi  sebagai  instrumen  pengamatan.  Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang akan dijalani selama pengamatan lapangan  dan  penelitian  langsung  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bogor,  guna memperoleh  informasi  yang  terkait  dengan  data  yang  diperlukan  untuk  penelitian skripsi.
2)  Wawancara/Kuesioner Lisan
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 245.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab  atau  wawancara  langsung dengan  maksud untuk  mendapatkan  informasi  mengenai hal yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi yang dibuat. 17

## 3)  Dokumentasi
Yaitu  suatu  metode  untuk  mendapatkan  informasi  atau  data  melalui  sumber- sumber  (dokumen)  yang  dimiliki  oleh  pihak  Pemerintah  Kota  Bogor  dan  sumber- sumber lain yang penulis ambil untuk menunjang penyusunan dan pengumpulan data.
4)  Studi Kepustakaan
Yaitu dengan mempelajari dan membaca buku tentang pendapat atau karya-karya ilmiah  yang  mengandung  informasi  berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas  dan dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan sampai situs internet.
5)  Kuesioner/Angket
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari  responden  mengenai hal-hal  yang ingin  diketahui oleh penulis.  Dalam penelitian  ini,  yang  digunakan  adalah  kuesioner  dengan  bentuk  skala  bertingkat ( Rating Scala ), dengan format pilihan jawaban, adalah sebagai berikut: a)  Sangat Penting
b)  Penting c)  Netral/Ragu-ragu
d)  Tidak Penting e)  Sangat Tidak Penting
c.  Analisa Data
Pengolahan data dan analisa dalam penelitian ini menggunakan bantuan program software  Microsoft  Excel  2007 dan SPSS  For  Windows versi 17,0 .  Analisa  data  secara umum  dilakukan  dengan  cara  menghubungkan  apa  yang  diperoleh  dari  suatu  proses kerja awal. Hal ini ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari berbagai sumber, yang kemudian untuk diketahui kerangka berpikir peneliti.
Dalam  analisis  data,  penulis  berusaha  untuk  memecahkan  masalah  dengan menganalisis  data-data  yang  berhasil  dikumpulkan,  selanjutnya  dikaji  dan  dianalisis semua data yang ada sehingga memperoleh data yang valid.
Adapun  metode  analisis  data  yang  penulis  gunakan  dalam  proses  penelitian  ini, yaitu sebagai berikut:
1)  Pengelompokan Data
Instrumen yang telah dibuat akan dikelompokkan berdasarkan variabelnya. Yang dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  variabel  independen  memiliki  format  pertanyaan tersendiri dan variabel dependen juga memiliki format pertanyaan tersendiri.
2)  Uji Validitas dan Realibilitas
Kuesioner  yang  diberikan  dan  dikumpulkan  pada  penelitian  ini  diuji  dengan validitas. Pengujian validitas dimakusudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur (instrumen) mengukur apa yang ingin diukur. Jika alat ukur telah diyatakan benar,  selanjutnya alat  ukur  tersebut  diuji  realibilitas  (keandalan).  Realibilitas  adalah suatu  nilai  yang  menunjukan  konsistensi  suatu  alat  ukur  di  dalam  mengukur  gejala yang sama.
Realibilitas  alat  ukur  dalam  bentuk  skala  dapat  dicari  dengan  menggunakan metode Cronbach , dengan rumus sebagai berikut: Metode Cronbach:
17 Hendri Tanjung, Metodologi Penelitian , Bogor: 2010, h. 32.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
= ² (?) ² ( ) ² …………………………………
di mana :
= korelasi antara X dan Y n = jumlah responden
X = skor masing-masing pertanyaan
Y = skor total
Jika  nilai  r  hitung  lebih  besar  dari  nilai  r  tabel  maka  sahih  dan  semakin  valid  jika mendekati  1,00.  Uji  validitas  dilakukan  pada  50  responden  dengan  toleransi  5%. Pengujian validitas akan diolah dengan mengunakan software Microsoft Excel 2007 . Selanjutnya alat ukur tersebut diuji realibilitas (keandalan). Realibilitas adalah suatu nilai  uji  yang  menunjukan  konsistensi  suatu  alat  ukur  di  dalam  mengukur  gejala yang sama. Realiabilitas alat ukur dalam bentuk skala dicari dengan menggunakan teknik alpha cronboach, dengan rumus sebagai berikut:
Teknik Alpha Cronbach:
1 − ² ² ………………………………………………
di mana:
r ₁₁ : Reliabilitas instrumen K : Banyaknya butir pertanyaan α² : Jumlah ragam butir αt² : Jumlah ragam total Nilai ragam juga dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
² = ² − ( ) ²
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
di mana : n : jumlah responden X : nilai skor yang dipilih Koefisien alpha  cronbach berada  di  antara  0,00  dan  1,00.  Semakin      mendekati  angka 1,00  maka  semakin  baik  instrumen  yang  diuji.  Penilaian  koefisien alpha  cronboach berdasarkan aturan berikut:
0,00 – 0,20 = Kurang reliabel
>0,20 – 0,40 = Agak reliabel
>0,40 – 0,60  = Cukup reliabel
>0,60 – 0,80 = Reliabel
>0,80 – 1,00 = Sangat realibel
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Uji  reliabilitas  dilakukan  pada  50  reponden  di  mana  korelasi  yang  dihitung  sangat reliabel  jika  mendekati  1,00.  Pengujian  reliabilitas  diolah  dengan  menggunakan software SPSS versi 17,0.
3)  Tabulasi
Memberi  skor  terhadap  item-item  yang  perlu  diberi  skor.  Misalnya  tes  angket dalam bentuk pilihan ganda, menggunakan perolehan skor sebagai berikut:
a)  Sangat Penting = 5 b)  Penting = 4 c)  Netral/Ragu-ragu = 3 d)  Tidak Penting = 2 e)  Sangat Tidak Penting = 1 f)

## 4)  Important Performance Analysis (IPA)
Jenis metode yang digunakan dalam menganalisa persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi adalah analysis performance importance . Cara ini dapat melihat tingkat kepentingan responden yang diukur dalam kaitannya dengan apa yang seharusnya  dikerjakan  oleh  pihak  yang  terkait  untuk  menghasilkan  suatu  harapan yang lebih baik. Rumus untuk tingkat kesesuaian responden yang digunakan adalah:
Tki = Xi Yi X 100% … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
di mana:
Tki= tingkat kesesuaian responden Xi= skor penilaian kinerja perusahaan Yi= skor penilaian kepentingan perusahaan
Bobot  penilaian  kepentingan  atribut  adalah  bobot  tanggapan  atau  penilaian responden terhadap masalah yang akan ditanggapi dan yang telah dilakukan atau dirasakan oleh responden. Bobot yang dimaksud adalah total bobot dari 50 Responden.

## II. LANDASAN TEORI

## A.  Persepsi
1.  Pengertian Persepsi
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “persepsi adalah suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya”. 18
18 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 759.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Menurut Kamus Wikipedia,  “persepsi adalah  sebuah  proses saat  individu  mengatur  dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi lingkungan mereka”. 19 Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaaan, dan pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam persepsi.
Menurut Jalaludin Rahmat, “persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan  menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan pesan.” 20
Menurut  Nugroho  Setiadi,  “persepsi  adalah  suatu  proses  yang  timbul  akibat  adanya sensasi.” 21 Sensasi dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimulasi dasar seperti cahaya, warna, dan suara. 22 Dengan adanya itu semua maka akan timbul sebuah persepsi.
Menurut  Muhammad  Muflih,  “persepsi  diartikan  sebagai  proses  yang  dilakukan seseorang  untuk  memilih,  mengatur,  dan  menafsirkan  ke  dalam  gambar  yang  berarti  dan masuk akal mengenai kehidupan sehari-hari.” 23
Menurut  Deddy  Mulyana,  “persepsi  adalah  proses  internal  yang  memungkinkan seseorang  memilih,  mengorganisasikan,  dan  menafsirkan  rangsangan  dari  lingkungan  kita, dan  proses  tersebut  mempengaruhi  perilaku  seseorang.” 24 Manusia  sebagai  makhluk  sosial yang  sekaligus  juga  sebagai  makhluk  individual,  maka  terdapat  perbedaan  antara  individu yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Adanya  perbedaan  inilah  yang  antara  lain  menyebabkan mengapa  seseorang  menyenangi  suatu  obyek,  sedangkan  orang  lain  tidak  senang  bahkan membenci obyek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut  dengan  persepsinya.  Pada  kenyataannya  sebagian  besar  sikap,  tingkah  laku  dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya.
Persepsi  meliputi  pengetahuan,  dengan  demikian  persepsi  mencakup  penafsiran objek-objek,  simbol-simbol  dan  orang-orang,  dipandang  dari  sudut  pengalaman  penting. 25 Dengan perkataan  lain,  persepsi  meliputi  aktifitas  menerima  stimuli,  mengorganisasi  stimuli tersebut, dan menerjemahkan atau menafsirkan stimuli yang terorganisasi tersebut demikian rupa, sehingga seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.
19 http://www.id.wikipedia.org/wiki/persepsi/diakses pada tanggal 21-Juli-2012.
20 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi , Bandung: Rosda Karya, 2005, h. 51.
21 Nugroho Setiadi, Perilaku Konsumen , Jakarta : Prenada Media, 2003, h. 171
22 Ibid.
23 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif  Ilmu Ekonomi Islam , Jakarta: Raja Grafindo, 2006, h. 92.
24 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar , Bandung: Rosda Karya, 2005, h. 167.
25 Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi , Jakarta: Prenada Media, 2009, h. 204.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Di dalam proses persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif/negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya.
Di dalam kehidupan sehari-hari, reaksi setiap orang akan beragam dan berbeda-beda sekalipun  stimuli  yang  dihadapi  adalah  sama  baik  bentuk,  tempat,  dan  waktunya.  Hal  ini karena komposisi potensi dan kapabilitas mereka berbeda dalam menunjukkan kemampuan, kualitas berpikir, dan keakuratan dalam mengambil tindakan.
Dengan adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula.
Dengan  demikian,  penulis  berpendapat  bahwa  persepsi  adalah  suatu  proses  aktifitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain.

## 2.  Unsur-Unsur Persepsi
Persepsi  orang  dalam  memandang  suatu  objek  persepsi  akan  berbeda  satu  sama  lain. Karena  persepsi  lebih  bersifat  psikologis  daripada  proses  penginderaan,  maka  ada  unsur- unsur yang mempengaruhi persepsi, antara lain:
a.  Perhatian
Perhatian  adalah  proses  mental  ketika  stimuli  atau  rangkaian  stimuli  menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli yang lainnya melemah. Perhatian terjadi bila kita  mengkonsentrasikan  diri  pada  salah  satu  alat  indera  kita,  dan  mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.
b.  Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi
Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang  termasuk  apa  yang  disebut  sebagai  faktor-faktor  personal.  Yang  menentukan persepsi  bukan  jenis  atau  stimuli,  tetapi  karakteristik  orang  yang  memberikan  respon pada stimuli itu.
c.  Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi
Faktor-faktor  struktural  berasal  semata-mata  dari  sifat  stimuli  fisik  dan  efek-efek saraf  yang  ditimbulkannya  pada  sistem  saraf  individu.  Bila  seseorang  mempersiapkan sesuatu, maka mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan.
3.  Macam-macam Persepsi
Menurut  Jalaludin  Rahmat,  “macam-macam  persepsi terbagi  menjadi  dua  bagian  besar, yaitu: interpersonal adalah persepsi pada manusia dan persepsi objek adalah persepsi selain pada manusia.” 26
Perbedaan antara kedua persepsi ini ada empat. Pertama, pada persepsi objek stimulus ditangkap oleh alat indera seseorang melalui benda-benda fisik, seperti gelombang, cahaya,
26 Rahmat, Psikologi , h. 52.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
gelombang suara, temperatur, dan sebagainya. Pada persepsi interpersonal, stimuli sampai kepada seseorang melalui verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga.
Kedua , pada persepsi objek, seseorang hanya menanggapi sifat-sifat luar objek itu, dan tidak meneliti sifat-sifat batiniah objek itu. Sedangkan pada persepsi interpersonal, seseorang mencoba  memahami  apa  yang  tidak  tampak  pada  alat  indera  orang  lain. Ketiga ,  dalam persepsi  objek,  objek  tidak  bereaksi  kepada  seseorang  dan  juga  tidak  memberikan  reaksi emosional  padanya.  Sedangkan  dalam  persepsi  interpersonal,  faktor-faktor  personal, karakteristik  orang  yang  ditanggapi,  serta  hubungan  dengan  orang  lain,  menyebabkan interpersonal  sangat  cenderung  untuk  keliru. Keempat, objek  relatif  menetap,  sedangkan manusia selalu berubah-ubah sehingga persepsi interpersonal menjadi mudah salah.
Berdasarkan penjelasan teori di atas, jenis persepsi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk  dalam  persepsi  objek,  di  mana  stimulus  yang  akan  dipersepsikan  adalah keberadaan  zakat  profesi  yang  akan  dikeluarkan  oleh  para  PNS.  Persepsi  terhadap  zakat profesi  adalah  proses  mengamati  dan  memberikan  makna  atau  menginterpretasikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat profesi.
Persepsi para PNS terhadap zakat profesi akan beragam dan berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran  dan  lingkungan  di  sekitarnya. Walaupun  begitu,  persepsi  seseorang  seringkali  tidak cermat, bila hal itu terjadi maka seseorang akan menemui kegagalan dalam berkomunikasi. Dan yang perlu diperhatikan bahwa persepsi secara substansi bisa sangat berbeda dengan realitasnya karena dipengaruhi oleh lingkungan dan sekitarnya.

## B.  Konsep Zakat Profesi Menurut Hukum Islam
1.  Pengertian Profesi dan Zakat Profesi
Ada  beberapa  pendapat  mengenai  pengertian  profesi.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, “Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu.” 27
Menurut  Kamus  Wikipedia  adalah,  “Profesi  adalah  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu.” 28 Sedangkan menurut Muhammad, “Profesi adalah segala usaha halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.” 29
Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, maka diketahui bahwa zakat profesi adalah zakat  yang  dikeluarkan  dari  usaha  yang  halal  yang  dapat  mendatangkan  hasil  (uang)  yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu maupun tidak.
27 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, 2002, h. 760.
28 http://www.id.wikipedia.org/wiki/profesi/diakses pada tanggal 22-Juli-2012.
29 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer , Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h.
58.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Dari definisi di atas jelas ada hal-hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:
a.  Jenis usahanya halal.
b.  Menghasilkan uang yang relatif banyak.
c.  Diperoleh dengan cara yang mudah.
d.  Melalui suatu keahlian tertentu.
Menurut  Yusuf  Qaradhawi:  “Pekerjaan  yang  menghasilkan  uang  ada  dua  macam. Pertama ,  pekerjaan  yang  dikerjakan  sendiri  tanpa  tergantung  kepada  orang  lain berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan  penghasilan  profesional  seperti  penghasilan  seorang  dokter,  insinyur, pengacara, dan  lainnya. Kedua, pekerjaan  yang dikerjakan seseorang  untuk  pihak lain  seperti  pemerintah,  perusahaan,  maupun  perorangan  dengan  memperoleh upah. Penghasilan dari pekerjaan itu berupa gaji, upah, honorarium.” 30
Bentuk-bentuk  usaha  tersebut  tidak  ada  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW  dan pada  masa  ulama  dahulu.  Jadi,  berbeda  dengan  zaman  modern  sekarang,  yang  berbagai profesi  bermunculan  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  modern.  Profesi  yang  dapat mendatangkan penghasilan secara mudah dewasa ini jumlahnya relatif sangat banyak. Oleh karena  itu,  ada persoalan  makna  ‘relatif  banyak’ seperti  yang  dimaksud  di atas  yang  harus mendapat  ketegasan  ukuran.  Mengingat  akan  timbul  perbedaan  persepsi  sesuai  dengan kondisi, waktu dan tempat.
2.  Landasan Hukum Zakat Profesi
Menurut  Didin  Hafidhuddin,  “semua  penghasilan  melalui  kegiatan  profesi  apabila  telah mencapai nishab , maka wajib dikeluarkan zakatnya.” 31
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu        membersihkan dan mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
Surat Al-Baqarah ayat 267:
30 Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis , Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996, h. 459.
31 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 94.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari  hasil  usahamu yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu.  Dan janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  darinya,  padahal  kamu sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  terhadapnya.  Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
Surat Al-Bayyinah ayat 5:
“Padahal  mereka  tidak  disuruh  kecuali  supaya  menyembah  Allah  dengan  memurnikan ketaatan  kepada-Nya  dalam  (menjalankan)  agama  yang  lurus,  dan  supaya  mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.”
Surat adz-Dzariyat ayat 19:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta                   dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
Menurut al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jaami’ li Ahkaam Alquran :  “bahwa yang dimaksud dengan  kata-kata hakkun  ma’lum (hak  yang  pasti)  pada  surat  adz-Dzariyat  ayat  19 adalah  zakat  yang  diwajibkan,  artinya  semua  harta  yang  dimiliki  dan  semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.” 32
“Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang   Zakat di Kuwait (29  Rajab  1404  H  bertepatan  dengan  tanggal  30  April  Tahun  1984  M)  telah  sepakat tentang  wajibnya  zakat  profesi  apabila  telah  mencapai nishab ,  meskipun  mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.” 33
Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan  pendapatannya  mencapai nishab ,  maka  wajib  dikeluarkan  zakatnya.  Hal  ini  antara  lain berdasarkan:
Pertama ,  ayat-ayat  Alquran  yang  bersifat  umum  yang  mewajibkan  semua  jenis  harta untuk dikeluarkan zakatnya.
Kedua ,  berbagai  pendapat  para  ulama  terdahulu  maupun  sekarang,  meskipun  dengan menggunakan  istilah  yang  bersifat  umum  yaitu al-amwaal ,  sementara  sebagian  lagi  secara khusus memberikan istilah dengan al-maal al-mustafad .
Ketiga ,  dari  sudut  keadilan  yang  merupakan  ciri  utama  ajaran  Islam.  Penetapan kewajiban  zakat  pada  setiap  harta  yang  dimiliki  akan  terasa  sangat  jelas,  dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja. Petani
32 Hafidhuddin, Zakat , h. 95.
33 Ibid.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat apabila hasil pertaniannya  telah  mencapai nishab .  Karena  itu  sangat  adil  pula,  apabila  zakat  profesi bersifat  wajib pada penghasilan  yang didapatkan  oleh  seorang  dokter, pengacara,  pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.
Keempat, sejalan  dengan  perkembangan  kehidupan  umat  manusia,  khususnya  dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Bahkan  akan  menjadi  kegiatan  ekonomi  yang  utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini.
3. Nishab , Kadar, dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi
Terdapat  beberapa  kesimpulan  dan  pandangan  dalam  menentukan nishab dan  kadar zakat profesi, tergantung dari penggunaan qiyas dan analoginya. 34 Namun demikian, saat ini tidak dijumpai lagi perbedaan pendapat atas kewajiban mengeluarkan zakatnya.
Analogi pertama , jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab dan haul -nya mengikuti  yang  berlaku  pada  zakat  perdagangan  dan  sama  pula  dengan  zakat  emas  dan perak. Nishab- nya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.
Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkan adalah :
(Rp 10.000.000,-) – (Rp 5.000.000,-)  x (12) x (2,5)  = Rp 1.500.000,-
100
Besar zakat yang dikeluarkan adalah Rp1.500.000,- setiap tahun atau Rp125.000,- setiap bulan.
Analogi  kedua ,  jika  dianalogikan  pada  zakat  pertanian,  maka nishab- nya senilai  653  kg padi  atau  gandum,  kadar  zakatnya  sebesar  5%  dan  dikeluarkan  pada  setiap  mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.
Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- maka kewajiban zakat A adalah :
(Rp 10.000.000,-) – (Rp 5.000.000,-)  x (5) = Rp 250.000,-
100
Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 250.000,- setiap bulan.
Analogi  ketiga, jika  dianalogikan  pada  zakat rikaz ,  maka  zakatnya  sebesar  20%  tanpa ada nishab , dan dikeluarkan pada saat menerimanya.
34 Muhammad Abduh, Zakat: Tinjauan Fiqih dan Teori Ekonomi Makro Modern , Jakarta : Fath Publishing, 2009, h. 76
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- maka kewajiban zakat A adalah 20 % x Rp 10.000.000,- = Rp 2.000.000,- .
Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 2.000.000,-  setiap bulan.
Menurut  Didin  Hafidhuddin,  “zakat  profesi  bisa  dianalogikan  pada  dua  hal  secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak.” 35
Dari  sudut nishab dianalogikan  pada  zakat  pertanian,  yaitu  sebesar  lima ausaq atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya, setiap bulan  bagi  karyawan  yang  menerima  gaji  bulanan  langsung  dikeluarkan  zakatnya,  sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Sebagaimana firman  Allah SWT dalan Surat Al-An’aam ayat 141:
“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon  kurma,  tanaman  yang  beraneka  ragam  rasanya,  zaitun  dan  delima  yang  serupa (bentuk  dan  warnanya)  dan  tidak  serupa  (rasanya).  Makanlah  buahnya  apabila  ia  berbuah dan  berikanlah  haknya  (zakatnya)  pada  waktu  memetik  hasilnya,  tapi  janganlah  berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”
Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul . Ketentuan waktu membayarkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (qiyas syabah) .
Jika  hasil  panen  pertanian  pada  setiap  musim  berdiri  sendiri,  tidak  terkait  pada  hasil panen musim sebelumnya, begitu pula yang terjadi pada gaji atau penghasilan yang diterima, tidak  tergantung  dengan  gaji  atau  penghasilan  bulan  sebelumnya.  Hal  ini  berbeda  dengan perdagangan  yang  penerimaannya  terkait  antara  bulan  pertama  dengan  bulan  kedua,  dan seterusnya  sampai  dengan  jangka  waktu  tertentu  atau  waktu  tutup  buku.  Dan  oleh  karena dianalogikan  dengan  zakat  pertanian,  maka  yang  diambil  zakatnya  adalah  dari  pendapatan brutto (sesaat  setelah  menerima  dan  belum  dikurangi  oleh  pengeluaran-pengeluaran  yang lain) dan bukan pendapatan bersih (net income).
Dari  sisi  kadar  zakat,  dianalogikan  pada  zakat  uang,  karena  memang  gaji  atau  upah (honorarium dan yang sejenisnya) tersebut dibayarkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu,
35 Hafidhuddin, Zakat, h. 97
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
kadar  zakatnya  adalah  sebesar  2,5%.  Sehingga,  jika  seseorang  berpenghasilan Rp10.000.000,- setiap bulan, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah:
Rp 10.000.000,- x (2,5)  = Rp 250.000,-
100
maka yang dibayarkan setiap bulan Rp 250.000,-

## 4.  Pendapat Para Ulama tentang Zakat Profesi
Menurut Masjfuk Zuhdi, “zakat profesi termasuk masalah ijtihad yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syariah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil- dalil  yang  berkaitan  dengan  masalah  zakat.” 36 Semua  macam  penghasilan  terkena  wajib zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  darinya,  padahal kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
Maka  jelaslah,  bahwa  semua  macam  penghasilan  (gaji,  honor,  dan  lain-lain)  terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan Surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut mengandung pengertian yang  umum,  asalkan  penghasilan  tersebut  telah  melebihi  kebutuhan  pokok  hidupnya  dan keluarganya  yang  berupa  sandang,  pangan,  papan,  serta  kebutuhan  rumah  tangga  lainnya. Serta telah terbebas dari beban utang, kemudian telah mencapai nishab .
Sementara  itu,  para  ulama  peserta  Muktamar  Internasional  Pertama  tentang  Zakat  di Kuwait  (Rajab  1405  H/April  1984)  telah  sepakat  tentang  wajibnya  zakat  profesi,  apabila  telah mencapai nishab meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. 37
Syaikh  Muhammad  al-Ghozali  cenderung  untuk  menganalogikan  zakat  profesi  dengan zakat  pertanian. 38 Jika  seseorang  yang  memiliki  pendapatan  tidak  kurang  dari  pendapatan seorang  petani  yang  wajib  mengeluarkan  zakat,  maka  orang  tersebut  wajib  mengeluarkan zakatnya. Artinya, seseorang yang memiliki pendapatan setara dengan lima ausaq atau 653 kg padi atau gandum, maka ia wajib berzakat.
Zakat  profesi  seperti  zakat  pertanian,  dikeluarkan  kapan  saja  saat  memperoleh penghasilan  (dikeluarkan  zakat  pada  saat  menuainya).  Bila  pertanian  menggunakan irigasi, maka zakatnya 5 %, dan apabila pertanian mengambil air hujan, maka dikeluarkan
36 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah , Jakarta : PT.Gunung Agung, 2002, h. 221
37 Didin Hafidhuddin, Panduan Zakat , Jakarta: Republika, 2002, h. 41.
38 Muhamad Abduh, Zakat Tinjauan Fiqh dan Teori Ekonomi Makro Modern , Jakarta: Fath Publishing, 2009, h.
77.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
10 %. Jadi, kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan. 39
Menurut  Yusuf  Qaradhawi,  “zakat  profesi  dikeluarkan  pada  waktu  diterima.  Hal  ini berdasarkan  ketentuan  hukum syara’ yang  berlaku  umum,  karena  persyaratan haul dalam seluruh  harta  termasuk  harta  penghasilan  tidak  berdasarkan nash yang  mencapai  tingkat shahih.” 40 Oleh  karena  itu,  ia  menegaskan  bahwa  zakat  profesi  hukumnya  wajib,  terkena persyaratan haul tetapi dikeluarkan pada waktu diterima.

## 5.  Hikmah dan Manfaat Zakat Profesi
Zakat merupakan salah syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. 41 Salah satu tujuan zakat profesi yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin. Tujuan lainnya adalah menjadikan perbedaan ekonomi antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.
Anjuran zakat di dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah  kemasyarakatan  terutama  nasib  yang  lemah.  Sehingga  mendekatkan hubungan  kasih  sayang  antara  sesama  manusia  dalam  mewujudkan  persaudaraan,  saling membantu dan  tolong-menolong  di  antara  yang kuat  menolong  yang  lemah  dan  yang  kaya membantu yang miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 71:
“Dan Allah melebihkan sebagian kamu daripada sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang  yang  dilebihkan  (rezekinya  itu)  tidak  mau  memberikan  rezeki  mereka  kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.”
Menurut Muhammad Daud Ali, “pensyariatan zakat ditinjau dari tujuan dan hikmahnya yang dapat dirasionalisasi kepada sasaran praktisnya.” 42 Tujuan dan hikmah tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Mengangkat  derajat  fakir  miskin  dan  membantunya  keluar  dari  kesulitan  hidup  dan penderitaan.
b.  Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
c.  Menghilangkan  sifat  kikir  dari  orang  kaya  dan  membersihkan  sifat  iri  dan  dengki (kecemburuan sosial) dari orang miskin.
39 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer , Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 58.
40 Yusuf  Qaradhawi, Hukum  Zakat,  Studi  Komparatif Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan  Qur’an dan Hadis , Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996, h. 461.
41 Yasin Ibrahim, Kitab Zakat , Bandung: Marja, 2008, h. 26.
42 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Jakarta : UI Press, 2000, h. 22
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
d.  Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
e.  Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
Selain itu, zakat juga mengandung manfaat yang bersifat rohaniah dan filosofis. Di antara manfaat-manfaat itu adalah :
a.  Mensyukuri karunia Allah SWT, menumbuhsuburkan harta dan pahala.
b.  Melindungi masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan.
c.  Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia.
d.  Mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah social.
e.  Salah satu jalan mewujudkan keadilan social.
Sedangkan  menurut  Didin  Hafidhuddin,  “zakat  adalah  ibadah  dalam  bidang  harta  yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik  yang berkaitan dengan orang yang berzakat ( muzakki ), penerimanya ( mustahik ), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi  masyarakat  keseluruhan. 43 Hikmah  dan  manfaat  tersebut  antara  lain  tersimpulkan sebagai berikut :
Pertama ,  sebagai  perwujudan  keimanan  kepada  Allah  SWT,  mensyukuri  nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi.
Kedua ,  karena  zakat  merupakan  hak mustahik ,  maka  zakat  berfungsi  untuk  menolong, membantu dan membina fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.
Ketiga, sebagai salah satu bentuk nyata dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.  Melalui  syariat  zakat,  kehidupan  fakir  miskin  dan  orang-orang  yang  membutuhkan lainnya akan semakin diperhatikan dengan baik.
Keempat ,  sebagai  salah  satu  sumber  dana  bagi  pembangunan  sarana  maupun prasarana  yang  harus  dimiliki  umat  Islam,  seperti  sarana  ibadah,  pendidikan,  kesehatan, sosial  maupun  ekonomi,  sekaligus  sarana  pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia muslim.
Kelima, untuk  memasyarakatkan  etika  bisnis  yang  benar,  sebab  zakat  itu  bukanlah membersihkan  harta  yang  kotor,  akan  tetapi  mengeluarkan  bagian  dari  hak  orang  lain  dari harta seseorang yang diusahakan dengan baik dan benar.
Keenam ,  dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan  umat,  zakat  merupakan  salah  satu instrumen pemerataan pendapatan.
Ketujuh ,  dorongan  ajaran  Islam  yang  begitu  kuat  kepada  orang-orang  yang  beriman untuk  berzakat,  berinfak,  dan  bersedekah  menunjukkan  bahwa  ajaran  Islam  mendorong
43 Didin Hafidhuddin, Anda Bertanya Tentang ZIS Kami Menjawab , Jakarta: BAZNAS, 2005, h. 20.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
umatnya  untuk  mampu  bekerja  dan  berusaha  sehingga  memiliki  harta  kekayaan  yang  di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.
Dari  uraian  tujuan,  hikmah  dan  manfaat  tersebut  memberikan  makna  bahwa  zakat merupakan  suatu  konsep  ajaran  Islam  yang  berlandaskan  Alquran  dan  Hadis.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  adalah  suatu  perbuatan  tata  cara  bagaimana manusia mengabdi kepada  Allah SWT. Namun ibadah ini tidaklah sama dengan shalat dan puasa. Karena zakat merupakan suatu masalah kemasyarakatan yang ditujukan pada harta. Artinya,  pelaksanaan  kewajiban  zakat  dipandang  sebagai  bentuk  hubungan  yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablumminallah SWT dan hablumminannas.
Jadi  pelaksanaan  zakat  mengandung  dua  kebaikan  yaitu,  menjauhkan  seseorang  dari dosa dan menyelamatkannya dari akhlak tercela yang ditimbulkan cinta dan rakus terhadap harta.

## III. HASIL PENELITIAN

## A.  Gambaran Umum Pemerintahan Kota Bogor
1.  Sejarah Singkat Pemerintahan Kota Bogor
Kota  Bogor  mempunyai  sejarah  yang  panjang  dalam  pemerintahan.  Mengingat  sejak zaman  Kerajaan  Pajajaran  dengan  adanya  bukti-bukti  yang  ada  seperti  prasasti  batu  tulis, nama-nama  kampung  seperti  dikenal  dengan  nama  Lawanggintung,  Lawang  Saketeng, Jerukota,  Baranangsiang,  dan  Leuwi  Sipatahunan.  Dan  saat  itu  diyakini  bahwa  Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.
Pakuan  sebagai  pusat  Pemerintahan  Pajajaran  terkenal  pada  pemerintahan  Prabu Siliwangi  yang penobatannya tepat  pada  tanggal  3  Juni  1482,  yang  kemudian  hari  tersebut dijadikan  hari  jadi  Kota  Bogor.  Kemudian  Sejak  tahun  1973  telah  ditetapkan  oleh  DPRD Kabupaten  dan  Kota  Bogor  sebagai  hari  jadi  Bogor  dan  selalu  diperingati  setiap  tahunnya sampai sekarang.
Pada  tahun  1745  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  pada  waktu  itu  bernama  Baron Van  Inhoff  membangun  Istana  Bogor,  seiring  dengan  pembangunan  Jalan  Raya  Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai bekembang.
Pada  masa  pendudukan  Inggris  di  bawah  kepemimpinan  Gubernur  Jenderal  Thomas Rafless,  beliau  cukup  berjasa  dalam  mengembangkan  Kota  Bogor,  di  mana  Istana  Bogor direnovasi  dan  sebagian  tanahnya  dijadikan  Kebun  Raya  ( Botanical  Garden ).  Beliau  juga mempekerjakan seorang planner yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzoorg.
Pada  masa  setelah  kemerdekaan,  yaitu  setelah  pengakuan  kedaulatan  RI, pemerintahan  di  Kota  Bogor  namanya  menjadi  Kota  Besar  Bogor  yang  dibentuk berdasarakan  Udang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950.  Selanjutnya  pada  tahun  1957  nama pemerintahan berubah menjadi Kota  Praja Bogor, sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang No.  5  Tahun  1974  berubah  kembali  menjadi  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Bogor.  Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 2.  Letak Geografis Kota Bogor
Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ BT dan 6’ 26’ LS, kedudukan geografis  Kota  Bogor  di  tengah-tengah  wilayah  Kabupaten  Bogor  serta  lokasinya  sangat dekat  dengan  ibukota  negara,  yang  merupakan  potensi  yang  strategis  bagi  perkembangan dan  pertumbuhan  ekonomi  dan  jasa,  pusat  kegiatan  nasional  untuk  industri,  pedagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.
Ketinggian  Kota  Bogor  mempunyai  rata-rata  ketinggian  minimum  190  m  dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26’ C dengan suhu terendah 21,8’ C dengan suhu tertinggi 30,4’ C. Kelembaban udara 70%, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3500-4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

## 3.  Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Bogor
Luas  wilayah  Kota  Bogor  sebesar  11.850  Ha  terdiri  dari  6  kecamatan  dan  68 kelurahan.  Secara  administrative,  Kota  Bogor  terdiri  dari  6  wilayah  Kecamatan  yaitu: Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kota Bogor memiliki 31 Kelurahan dan 38 desa (lima di antaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2712 RT dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:
a.  Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojonggede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
b.  Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kecamatan  Sukaraja  dan  Kecamatan  Ciawi Kabupaten Bogor.
c.  Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  Darmaga  dan  Kecamatan  Ciomas Kabupaten Bogor.
d.  Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Cijeruk  dan  Kecamatan  Caringin Kabupaten Bogor.
4.   Visi dan Misi Pemerintahan Kota Bogor
a.  Visi Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2010-2014
“Kota Perdagangan dengan Sumber Daya Manusia Produktif
dan Pelayanan Prima”
b.  Misi Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2010-2014
1)  Mengembangkan  perekonomian  masyarakat  yang  bertumpu  pada  kegiatan  jasa perdagangan.
2)  Mewujudkan  kota  yang  bersih  dengan  sarana  prasarana  transportasi  yang berkualitas.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
3)  Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dengan  penekanan  pada  penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat.

## 4)  Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

## B.  Uji Statistik tentang Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi di Balai Kota Bogor
Data  deskriptif  dalam  penelitian  ini  disertai  dengan  penyajian  hasil  olah  data  (hasil evaluasi)  yang  meliputi  analisis  reliabilitas  dan  validitas  data,  analisis  tingkat  harapan  dengan menghitung  bobot  dari  setiap  jawaban  responden  dan  memberikan scoring ,  serta  menghitung nilai IPA ( Important Performance Analysis ).
Untuk mengetahui Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi di Balai Kota  Bogor,  maka  untuk  penganalisaan  data  ini  penulis  menghadirkan  “angket  kuesioner” kepada jajaran PNS yang berada di lingkungan Balai Kota Bogor pada tanggal 20-21 September 2012 yang dibantu oleh Bagian Umum Balai Kota Bogor.
Angket  kuesioner  ini  berfungsi  sebagai  data  statistik  yang  kemudian  akan  diolah  untuk menambah validitas hasil penelitian di Balai Kota Bogor.

## 1.  Deskripsi Responden
Dikarenakan  responden  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  berupa  data sample yang menggunakan  teknik random  sampling ,  maka  kondisi  di  antara  keseluruhan  responden tidaklah  sama.  Penyajian  dalam  data  deskriptif  responden  ini  menggambarkan  beberapa kondisi  responden  yaitu  PNS  dari  berbagai  pangkat  golongan  yang  berada  di  lingkungan Balai Kota Bogor.
Data  ini  akan  ditampilkan  secara  statistik  deskriptif.  Data  deskriptif  responden  ini memberikan  beberapa  informasi  sederhana  keadaan  responden  yang  dijadikan  obyek penelitian  atau  dengan  kata  lain  dapat  memberikan  gambaran  tentang  keadaan  jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jumlah  responden  dalam penelitian  ini adalah 50  responden. Kuesioner  yang telah diisi oleh  50  responden,  kemudian  dikompilasi  dan  diolah  menjadi  data  penelitian.  Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah kuesioner yang kembali lengkap sesuai dengan jumlah responden. Dalam penelitian menggunakan skala ordinal.
a.  Responden menurut jenis kelamin
Diketahui bahwa dari 50 responden, yang berjenis kelamin laki-laki 48% dengan jumlah 24 responden dan perempuan 52% dengan jumlah 26 responden. Secara umum responden perempuan lebih mendominasi daripada responden laki-laki.
b.  Responden menurut usia
Diketahui bahwa dari 50 responden, yang terbanyak adalah responden yang berusia 30 sampai dengan 49 tahun sebesar 82% (sebanyak 41 responden), sedangkan responden yang  berusia  20  -  29  tahun  sebesar  12%  (sebanyak  6  responden).  Secara  umum responden terbanyak berusia 30-49 tahun yaitu sebanyak 41 responden.
c.  Responden menurut pendidikan terakhir
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Diketahui bahwa dari segi pendidikan terakhir, responden yang menjawab SMP/Sederajat sebesar 2% (1 responden), yang menjawab SMA/Sederajat sebesar 30% (15 responden), yang  menjawab  Diploma/Sarjana  sebesar  54%  (27  responden),  sedangkan  responden yang menjawab PascaSarjana sebesar 14% (7 responden).

## d.  Responden menurut pangkat golongan
Diketahui  bahwa  dari  segi  pangkat  golongan,  responden  yang  menjawab  golongan  I sebesar  2%  (1  responden),  dan  untuk  yang  menjawab  golongan  II  sebesar  34%  (17 responden),  yang  menjawab  golongan  III  sebesar  62%  (31  responden),  sedangkan responden  yang  menjawab  golongan  IV  adalah  sebesar  2%  (1  responden).  Di  sini  terlihat bahwa yang paling mendominasi adalah responden dari pangkat golongan III sebesar 62%.
e.  Responden menurut pendapatan atau gaji
Diketahui  bahwa  dari  segi  pendapatan  atau  gaji  responden  berbeda-beda.  Responden menjawab < Rp 1.000.000,- sebesar 6% (3 responden), yang menjawab Rp 1.000.000,- - Rp 2.499.999,-  sebesar  52%  (26  responden),  sedangkan  responden  yang  menjawab Rp2.500.000,-  -  Rp4.999.999,-    sebesar  42%  (21  responden).  Di  sini  terlihat  bahwa pendapatan  Rp1.000.000,-  -  Rp2.499.999,-  yang  mendominasi  dengan  persentase  sebesar 52%.

## 2.  Aspek Preferensi (Preference) dan Kesadaran (Awareness)
Berikut ini adalah aspek pertanyaan tentang preferensi dan kesadaran kepada responden mengenai  zakat  profesi.  Jawaban  yang  diberikan  responden  dibawah  ini  merupakan kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya yang diajukan.
Berikut rincian jawaban responden berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan:
a.  Apakah Anda mengetahui tentang zakat profesi?
Tabel 3.1.
No Pilihan Jawaban Responden Jumlah Jawaban Responden Persentase 1 Ya (Mengetahui) 47 94% 2 Tidak Mengetahui 3 6%

## Sumber: Data Primer yang diolah
Dari  data  di  atas  hasil  data  yang  diperoleh  sebanyak  50  responden  yang  mengetahui tentang adanya zakat profesi diperoleh sebesar 94% (47 responden), sedangkan responden yang  tidak  mengetahui  adanya  zakat  profesi  sebesar  6%  (3  responden).  Dari  sini  terlihat bahwa responden yang mengetahui tentang adanya zakat profesi lebih mendominasi.
b.  Dari mana Anda mengetahui tentang zakat profesi?
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Tabel 3.2. No Pilihan Jawaban Responden Jumlah Jawaban Responden Persentase 1 Buku/Koran/Majalah 16 32% 2 Teman/Keluarga/Rekan Kerja 6 12% 3 Ceramah Keagamaan 18 36% 4 Lainnya 10 20%

## Sumber: Data Primer yang diolah
Dari  data  di  atas  menunjukkan  yang  diperoleh  mengenai  informasi  yang  didapat responden  tentang  zakat  profesi  adalah  32%  (16  responden)  yakni  mereka  yang menjawab  mengetahui  dari  buku  /koran/majalah,  sebanyak  12%  (6  responden)  mereka yang mengetahui dari teman/keluarga/rekan kerja, sebanyak 36% (18 responden) mereka yang mengetahui dari ceramah keagamaan yang pernah diikuti, sedangkan 20% lagi (10 responden) adalah mereka yang mengetahui dari info lainnya.
c.  Apakah Anda pernah mengeluarkan zakat profesi sebelumnya?
Tabel 3.3. No Pilihan Jawaban Responden Jumlah Jawaban Responden Persentase 1 Ya (Pernah) 37 74% 2 Tidak Pernah 13 26%

## Sumber: Data Primer yang diolah
Dari  data  di  atas  hasil  data  yang  diperoleh  dari  50  responden,  yang  menjawab pernah  mengeluarkan  zakat  profesi  sebesar  74%  (37  responden),  sedangkan  yang tidak/belum  pernah  mengeluarkan  zakat  profesi  sebesar  26%  (13  responden).  Ini membuktikan bahwa responden yang pernah mengeluarkan zakat profesi cukup banyak.
d.  Apakah pengeluaran zakat profesi dilakukan rutin setiap bulannya?
Tabel 3.4.
No Pilihan Jawaban Responden Jumlah Jawaban Responden Persentase 1 Ya (Sering) 30 60% 2 Tidak Sering 20 40%
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Sumber: Data Primer yang diolah
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  mengeluarkan  zakat profesi  rutin  setiap  bulannya  sebesar  60%  (30  responden),  sedangkan  responden  yang menjawab tidak rutin sebesar 40% (20 responden). Hal ini membuktikan PNS Pemerintah Kota Bogor cukup rutin dalam mengeluarkan zakat profesi setiap bulannya.
e.  Apakah  Anda  mengetahui  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat?
Tabel 3.5. No Pilihan Jawaban Responden Jumlah Jawaban Responden Persentase 1 Ya (Tahu) 29 58% 2 Tidak Tahu 21 42%

## Sumber: Data Primer yang diolah
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  mengetahui  adanya Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  sebesar  58%  (29 responden), sedangkan responden yang tidak mengetahui sebesar 42% (21 responden). Di sini terlihat bahwa responden yang tidak mengetahui adanya  Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat cukup banyak.
f.  Apakah hal itu menjadi pertimbangan utama Anda dalam mengeluarkan zakat profesi?
Tabel 3.6. No Pilihan Jawaban Responden Jumlah Jawaban Responden Persentase 1 Ya 22 44% 2 Tidak 28 56%

## Sumber: Data Primer yang diolah
Dari data di atas jawaban responden masih terkait dengan persoalan sebelumnya. Apakah  menjadi  pertimbangan  utama  responden  dalam  mengeluarkan  zakat  profesi dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hasil di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab Ya (menjadi pertimbangan) sebesar 44% (22 responden), sedangkan yang menjawab Tidak (menjadi pertimbangan) sebesar 56% (28 responden).

## 3.  Uji Validitas dan Reliabilitas
Tabel 3.7. Ringkasan Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Konstruk (Variabel) Reliabilitas Item (Indikator) Corrected Item- Total Correlation Faktor–faktor Spiritual 0,720 X 1 0,472 0,699 X 2 0,462 0,849 X 3 0,578 0,793 X 4 0,527 0,801 X 5 0,503 0,729 X 6 0,278 Faktor–faktor Penghambat 0,588 X 7 0,276 0,652 X 8 0,404 0,854 X 9 0,604 0,682 X 10 0,565 0,780 X 11 0,609 Faktor–faktor Dorongan dan Sosialisasi 0,886 X 12 0,551 0,874 X 13 0,626 0,800 X 14 0,478 0,702 X 15 0,374

## Sumber: Data Primer yang diolah
Berdasarkan pada tabel 3.7. dapat ditunjukkan bahwa semua indikator ( observed ) adalah valid, hal ini ditandai dengan nilai corrected item-total correlation > r tabel dengan tingkat (α) 0,05  yaitu  sebesar  0,176.  Pembuktian  ini  menunjukkan  bahwa  semua  indikator  ( observed ) layak digunakan sebagai indikator dari konstruk ( laten variabel ).
Koefisien alpha ( cronbach  alpha )  memiliki  nilai  di  atas  0,40  sehingga  dapat  dijelaskan bahwa variabel-variabel penelitian ( konstruk ) yang berupa variabel adalah cukup reliable atau memiliki  reliabilitas  yang  cukup  tinggi,  sehingga  mempunyai  ketepatan  untuk  dijadikan variabel ( konstruk ) pada suatu penelitian.
4.  Analisa  Tingkat  Kesesuaian  Atribut  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Keputusan Responden dalam Mengeluarkan Zakat Profesi
a.  Atribut zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Tabel 3.8. Zakat profesi sebagai pelaksanaan  ajaran Islam Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 27 54% 135 Penting 4 21 42% 84 Netral 3 2 4% 6 Tidak Penting 2 0 0% 0 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100 % 225
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  zakat profesi  sebagai  pelaksanaan  ajaran  Islam  begitu  penting  dengan  nilai  Persentase  96% (48  responden)  sedangkan  4%  (2  responden)  lainnya  menjawab  netral/ragu-ragu terhadap atribut zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam.
b.  Atribut zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapat.
Tabel 3.9. Zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapatkan Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 31 62% 155 Penting 4 14 28% 56 Netral 3 5 10% 15 Tidak Penting 2 0 0% 0 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 226
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  zakat profesi  sebagai  pembersih  harta  dari  penghasilan  yang  didapat  begitu  penting  dengan nilai  Persentase  90%  (45  responden),  sedangkan  10%  (5  responden)  menjawab netral/ragu-ragu  terhadap  zakat  profesi  sebagai  pembersih  harta  dari  penghasilan  yang didapat.
c.  Atribut kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Tabel 3.10.
Kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 29 58% 145 Penting 4 19 38% 76 Netral 3 2 4% 6 Tidak Penting 2 0 0% 0 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 227
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa kesadaran dalam  berbagi  kepada  orang  lain  yang  membutuhkan  begitu  penting  dengan  nilai persentase  96%  (48  responden),  sedangkan  4%  (2  responden)  menjawab  netral/ragu- ragu terhadap kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.
d.  Atribut adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong.
Tabel 3.11. Adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 11 22 55 Penting 4 34 68 136 Netral 3 5 10 15 Tidak Penting 2 0 0 0 Sangat Tidak Penting 1 0 0 0 Total 50 100% 206
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong begitu penting dengan nilai  Persentase 90%  (45 responden), sedangkan 10%  (5 responden) lainnya menjawab netral/ragu-ragu terhadap adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
e.  Atribut adanya ketentraman batin setelah menunaikan zakat profesi.
Tabel 3.12.
Adanya ketentraman batin setelah menunaikan zakat profesi Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 26 52% 130 Penting 4 18 36% 72 Netral 3 5 10% 15 Tidak Penting 2 1 2% 2 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 219
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  adanya ketentraman  batin  setelah  menunaikan  zakat  profesi  begitu  penting  dengan  nilai Persentase 88%  (44  responden),  sedangkan  10%  (5  responden)  menjawab  netral/ragu- ragu, dan 2% (1 responden) lainnya menjawab tidak penting.
f.  Atribut tingkat keimanan sebagai pendorong untuk mengeluarkan zakat profesi.
Tabel 3.13. Tingkat keimanan sebagai pendorong dalam mengeluarkan zakat profesi Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 21 42% 105 Penting 4 29 58% 116 Netral 3 0 0% 0 Tidak Penting 2 0 0% 0 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 221
Sumber: Data Primer yang diolah
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  tingkat keimanan sebagai pendorong dalam mengeluarkan zakat profesi begitu penting dengan nilai Persentase 100% (50 responden) yakni semua responden.
g.  Atribut kepercayaan terhadap BAZNAS/LAZ.
Tabel 3.14. Ketidakpercayaan terhadap BAZNAS/LAZ Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 3 6% 15 Penting 4 19 38% 76 Netral 3 23 46% 69 Tidak Penting 2 4 8% 8 Sangat Tidak Penting 1 1 2% 1 Total 50 100% 169
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa kepercayaan  terhadap  BAZNAS/LAZ  cukup  penting  dengan  nilai  Persentase  44%  (22 responden),  sedangkan  46%  (23  responden)  menjawab  netral/ragu-ragu,  dan  10%  (5 responden)  lainnya  menjawab  tidak  begitu  penting  terhadap  kepercayaan  terhadap BAZNAS/LAZ
h.  Atribut sulitnya akses ke BAZNAS/LAZ
Tabel 3.15. Sulitnya akses yang dituju BAZNAS/LAZ Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 3 6% 15 Penting 4 14 28% 56 Netral 3 24 48% 72 Tidak Penting 2 8 16% 16 Sangat Tidak Penting 1 1 2% 1 Total 50 100% 160
Sumber: Data Primer yang diolah
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  sulitnya akses  yang  dituju  ke  BAZNAS/LAZ  cukup  penting  dengan  nilai  Persentase  34%  (17 responden),  sedangkan  48%  (24  responden)  menjawab  netral/ragu-ragu,  dan  18%  (9 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap sulitnya akses yang dituju ke BAZNAS/LAZ.
i.  Atribut kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat profesi.
Tabel 3.16. Kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat profesi Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 9 18% 45 Penting 4 20 40% 80 Netral 3 17 34% 51 Tidak Penting 2 4 8% 8 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 184
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan zakat profesi cukup penting dengan nilai Persentase 58%  (29  responden),  sedangkan  34%  (17  responden)  menjawab  netral/ragu-ragu,  dan 8%  (4  responden)  lainnya  menjawab  tidak  begitu  penting  terhadap  kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan zakat profesi.
j.  Atribut sulitnya prosedur pembayaran zakat profesi.
Tabel 3.17. Sulitnya prosedur pembayaran zakat profesi Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 6 12% 30 Penting 4 15 30% 60 Netral 3 21 42% 63 Tidak Penting 2 7 14% 14 Sangat Tidak Penting 1 1 2% 1 Total 50 100% 168
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  sulitnya prosedur  mengenai  pembayaran  zakat  profesi  cukup  penting  dengan  nilai  Persentase 42%  (21  responden),  sedangkan  42%  (21  responden)  menjawab  netral/ragu-ragu,  dan 16%  (8  responden)  lainnya  menjawab  tidak  begitu  penting  terhadap  sulitnya  prosedur mengenai pembayaran zakat profesi.
k.  Atribut harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat.
Tabel 3.18. Harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor =  c = (axb) Sangat Penting 5 9 18% 45 Penting 4 12 24% 48 Netral 3 25 50% 75 Tidak Penting 2 4 8% 8 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 176
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat cukup penting dengan nilai Persentase 42% (21 responden), sedangkan 50% (25 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 8%  (4 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap harta yang tidak  memenuhi syarat sebagai penghambat.
l.  Atribut adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Tabel 3.19.
Adanya Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 17 34% 85 Penting 4 23 46% 92 Netral 3 7 14% 21 Tidak Penting 2 3 6% 6
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 204
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  adanya Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  begitu  penting  dengan nilai  Persentase  80%  (40  responden),  sedangkan  14%  (7  responden)  menjawab netral/ragu-ragu, dan 6% (3 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
m.  Atribut sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ)
Tabel 3.20.
Sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ) Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 16 32% 80 Penting 4 28 56% 112 Netral 3 6 12% 18 Tidak Penting 2 0 0% 0 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 210
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa sosialisasi zakat  profesi  oleh  beberapa  kalangan  (ulama,  ustadz,  BAZNAS/LAZ)  begitu  penting dengan  nilai  Persentase  88%  (44  responden),  sedangkan  12%  (6  responden)  lainnya menjawab  netral/ragu-ragu  terhadap  sosialisasi  zakat  profesi  oleh  beberapa  kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ).
n.  Atribut adanya seminar mengenai zakat profesi.
Tabel 3.21 Adanya seminar mengenai zakat profesi Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 13 26% 65 Penting 4 30 60% 120
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Netral 3 4 8% 12 Tidak Penting 2 3 6% 6 Sangat Tidak Penting 1 0 0% 0 Total 50 100% 203
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa  adanya seminar  mengenai  pembahasan  zakat  profesi  begitu  penting  dengan  nilai  Persentase 86%  (43 responden), sedangkan 8%  (4 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 6% (3 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting dengan adanya seminar mengenai pembahasan zakat profesi.
o.  Atribut dorongan himbauan yang dilakukan pemerintah.
Tabel 3.22 Dorongan/himbauan yang dilakukan pemerintah Bobot (a) Jumlah (b) Persentase (%) Skor = c = (axb) Sangat Penting 5 11 22% 55 Penting 4 30 60% 120 Netral 3 6 12% 18 Tidak Penting 2 2 4% 4 Sangat Tidak Penting 1 1 2% 1 Total 50 100% 198
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  responden  menganggap  bahwa dorongan/himbauan  yang  dilakukan  pemerintah  begitu  penting  dengan  nilai  Persentase 82% (41 responden), sedangkan 12% (6 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 6% (3 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting dengan adanya dorongan/himbauan yang dilakukan pemerintah.

## 5.  Important Performance Analysis (IPA)
Setelah atribut-atribut penentu kepentingan diteliti, selanjutnya akan diperlihatkan rataan keseluruhan  berdasarkan  tingkat  kepentingan  dari  responden.  Total  nilai  rataan  tingkat harapan  yang  digunakan  adalah  3,98  berdasarkan  atas  seluruh  nilai  tingkat  kepentingan responden. Dalam hal itu dapat dilihat di tabel berikut:
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Tabel 3.23. Atribut faktor-faktor keputusan responden untuk mengeluarkan zakat profesi.
No. Atribut Atribut Total Bobot Rataan 1 Zakat  profesi  sebagai  pelaksanaan ajaran Islam. 225 4,50 2 Zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapat. 226 4,52 3 Kesadaran  dalam  berbagi  kepada orang lain yang membutuhkan. 227 4,54 4 Adanya  harta  yang  memenuhi  syarat sebagai pendorong. 206 4,12 5 Adanya  ketentraman  batin  setelah menunaikan zakat profesi. 219 4,38 6 Tingkat  keimanan  sebagai  pendorong untuk mengeluarkan zakat profesi. 221 4,42 7 Ketidakpercayaan terhadap BAZNAS/LAZ 169 3,36 8 Sulitnya akses yang dituju (BAZNAS/LAZ). 160 3,18 9 Kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat profesi. 184 3,64 10 Sulitnya  prosedur  pembayaran  zakat profesi. 168 3,24 11 Harta  yang  tidak  memenuhi  syarat sebagai penghambat. 176 3,44 12 Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 204 4,08 13 Sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ). 210 4,22 14 Adanya seminar mengenai pembahasan zakat profesi. 203 4,06 15 Dorongan/himbauan  yang  dilakukan pemerintah. 198 4,02 TOTAL 59,72 RATAAN 3,98
Sumber: Data Primer yang diolah
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Untuk  mengetahui  hasil  rataan  dari  tingkat  kepentingan  responden  tersebut  maka  dapat melihat pada rumus berikut:
X  :  Jumlah  Rataan dari  tiap  total  bobot,  n ∶ Jumlah  Atribut dalam pengambilan  sampel. Berdasarkan tabel  di atas maka dapat diketahui bahwa atribut mengenai kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan dianggap paling penting oleh para respoden dengan  nilai  rataan  4,54.  Karena  bagi  para  responden  kesadaran  dalam  berbagi  kepada orang  lain  yang  membutuhkan  adalah  bagian  terpenting  dalam  factor-faktor  yang mempengaruhi  keputusan muzakki (responden)  untuk  mengeluarkan  zakat  profesi. Sedangkan  atribut  sulitnya  akses  yang  dituju  (BAZNAS/LAZ)  merupakan  hal  yang  paling tidak penting oleh para responden dengan nilai rataan terkecil sebanyak 3,18.
Gambar 3.1. Diagram Cartesius
Keterangan :
Kuadran 1
Kuadran 2
Kuadran 3
Kuadran 4
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
1.  Zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam.
2.  Zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapat.
3.  Kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.
4.  Adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong.
5.  Adanya ketentraman batin setelah menunaikan zakat profesi.
6.  Tingkat keimanan sebagai pendorong untuk mengeluarkan zakat profesi.
7.  Ketidak-percayaan terhadap BAZNAS/LAZ.
8.  Sulitnya akses yang dituju (BAZNAS/LAZ).
9.  Kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat profesi.
10. Sulitnya prosedur pembayaran zakat profesi.
11. Harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat.
12. Adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
13. Sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ).
14. Adanya seminar mengenai pembahasan zakat profesi.
15. Dorongan/himbauan yang dilakukan pemerintah.
Dari  Diagram  Kartesius  dapat  dilihat  bahwa  masing-masing  atribut  tersebar  menjadi  empat bagian,  yaitu  kuadran  1  (Prioritas  Utama),  kuadran 2  (Pertahankan  Prestasi), kuadran  3    (Prioritas Rendah) dan kuadran 4  (Berlebihan).
Keterangan diagram kartesius tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a.  Kuadran 1
Atribut yang terletak dalam kuadran ini dianggap paling berpengaruh terhadap keputusan muzakki (responden)  dalam  mengeluarkan  zakat  profesi,  sedangkan  kinerja/persepsinya  masih belum memuaskan. Solusinya adalah perlu penangan untuk atribut ini untuk diprioritaskan agar dapat meningkatkan pengumpulan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Bogor.

## b.  Kuadran 2
Atribut  yang  terletak  dalam  kuadran  ini  merupakan  atribut  yang  perlu  diperhatikan  dan dipertahankan.  Karena  kinerja  atau  harapan  telah  sesuai  dengan  keinginan  dan  harapan muzakki (responden)  terhadap pelaksanaan zakat profesi.

## c.  Kuadran 3
Atribut  yang  terletak  dalam  kuadran  ini  perlu  ditingkatkan  karena  persepsi muzakki (responden)  dinilai  pengaruhnya  biasa  saja  bagi  keputusan muzakki ,  dan  atribut  ini  juga dianggap kurang penting dan rendah pula pengaruhnya bagi muzakki .

## d.  Kuadran 4
Atribut yang terletak pada kuadran ini merupakan atribut yang menjadi kekuatan, di mana faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  keputusan muzakki (responden)  untuk  mengeluarkan
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
zakat profesi, tapi mereka menganggap ini masih tidak terlalu penting. Oleh sebab itu, sosialisasi harus  lebih  gencar  diadakan  oleh  BAZNAS  Kota  Bogor  untuk  mengoptimalkan  pengumpulan zakat profesi khususnya di kalangan PNS.

## C.  Aplikasi Pelaksanaan Zakat Profesi PNS di Lingkungan Balai Kota Bogor
Pengaplikasian  pelaksanaan  zakat  profesi  di  lingkungan  Balai  Kota  Bogor  adalah merupakan salah satu langkah  konkret muzakki yaitu para PNS dalam mengeluarkan sebagian harta  yang  telah  didapat  dari  penghasilan  tetap  yang  diterima  setiap  bulannya.  Tentu  saja aplikasi pelaksanaan zakat profesi akan memberikan efek multidimensi bagi semua pihak, yakni meningkatnya  kesejahteraan mustahik sebagai  penerima  zakat  serta  meringankan  beban pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di wilayah Kota Bogor.
Menurut  Iwan  Permana:  PNS  Pemerintah  Kota Bogor  yang  bekerja  di Balai  Kota Bogor berhak membayar atau mengeluarkan zakat profesi jika penghasilannya sudah mencapai nishab , atau berpenghasilan lebih dari Rp 2,5 juta/bulan. Selama ini disesuaikan dengan hitungan 2,5% dari  penghasilan  yang  diterima  tiap  bulannya.  Bagi  yang  memiliki  gaji  dibawah  Rp  2  Juta  atau mempunyai pangkat golongan rendah, untuk kisaran zakat profesi itu sendiri nantinya ditentukan oleh  PNS  yang  bersangkutan  dengan  mengisi  formulir  yang  telah  disediakan  oleh  UPZ  (Unit Pengumpul  Zakat)  yang  berada  di  setiap  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  dengan mengisi sendiri berapa nominal kesanggupan mereka dalam mengeluarkan zakat  profesi setiap bulannya.  Selain  itu,  UPZ  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menyampaikan  laporan  hasil pengumpulan  zakat  profesi  yang  telah  disetorkan  oleh para  PNS  kepada  seluruh  SKPD  setiap bulannya. 44
Aplikasi  pelaksanaan  zakat  profesi  di  Balai  Kota  Bogor  mayoritas  dilakukan  oleh  PNS yang  memiliki  pangkat  dan  golongan  II  ke  atas.  Keberadaan  UPZ  yang  bertujuan  untuk memfasilitasi  pengumpulan  zakat  profesi  bagi  PNS  pada  setiap  SKPD  di  Balai  Kota  Bogor ternyata mampu mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi  kendala dalam pengumpulan zakat profesi PNS setiap bulannya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Dari  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya  dan  dari  hasil  penelitian  di  Balai  Kota  Bogor, penulis  dapat  memberikan  kesimpulan  yang  disesuaikan dengan perumusan  masalah,  sebagai berikut:
1.  Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor yang bekerja di Balai Kota Bogor memiliki tanggapan dan pandangan yang beragam mengenai keberadaan zakat profesi. Faktor yang paling kuat dalam  mempengaruhi  keputusan  PNS  dalam  mengeluarkan  zakat  profesi  adalah  atribut mengenai adanya  kesadaran  dalam berbagi  kepada  orang  lain  yang  membutuhkan dengan nilai rataan 4,54 atau sebesar 96%. Dan faktor yang paling rendah adalah atribut mengenai sulitnya  akses  tempat  yang  dituju  untuk  mengeluarkan  zakat  profesi  dengan  nilai  rataan terkecil 3,18 atau sebesar 34%. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan PNS Pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor dalam mengeluarkan zakat profesi cukup baik. Namun hal ini masih  ada  kendala  dengan  adanya  faktor  penghambat  bagi  PNS  yang  masih  ragu  untuk
44 Hasil wawancara/ interview bersama Bagian Umum Kantor Walikota Bogor tanggal 26 September 2012.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
mengeluarkan  zakat profesi, di  antaranya  adalah  kurangnya pemahaman  dan pengetahuan tentang zakat profesi serta penghasilan yang tidak memenuhi syarat bagi PNS yang memiliki pangkat golongan rendah.
2.  Aplikasi pelaksanaan zakat profesi di  Balai Kota Bogor mayoritas dilakukan oleh  PNS yang memiliki  pangkat  dan  golongan  II  ke  atas.  Keberadaan  UPZ  yang  bertujuan  untuk memfasilitasi  pengumpulan  zakat  profesi  bagi  PNS  pada  setiap  SKPD  di  Balai  Kota  Bogor ternyata  mampu  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  menjadi  kendala  dalam pengumpulan zakat profesi PNS setiap bulannya. Pengaplikasian pelaksanaan zakat profesi di  lingkungan  Balai  Kota  Bogor  merupakan  salah  satu  langkah  konkret muzakki yaitu  para PNS  dalam  mengeluarkan  sebagian  harta  yang  telah  didapat  dari  penghasilan  tetap  yang diterima setiap bulannya guna meringankan beban pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

## B.  Saran-Saran
1.  Untuk  meningkatkan  potensi  dana  zakat  PNS  Pemerintah  Kota  Bogor,  maka  diperlukan sosialisasi dan komunikasi oleh beberapa kalangan yakni seperti ulama, ustadz, dan praktisi zakat  lainnya.  Melalui  sosialisasi  pengenalan  zakat  profesi  lebih  dalam  diharapkan  mampu menggerakkan PNS yang masih ragu dalam mengeluarkan zakat profesi.
2.  BAZNAS  Kota  Bogor  perlu  mempublikasikan  upaya  dan  strategi  bagi  PNS  dengan mengadakan training dan  seminar  yang  membahas  mengenai  zakat  profesi.  Serta memberikan pengetahuan  mengenai perhitungan  yang  tepat dalam  prosedur  mengeluarkan zakat profesi.
3.  Diperlukan  adanya  dukungan  yang  kuat  dari  WaliKota  Bogor  dalam  menyegerakan  Perda Zakat  bagi  para  PNS  Pemerintah  Kota  Bogor  untuk  menjadikan  zakat  profesi  sebagai peraturan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap menerima penghasilan setiap bulannya. Serta  menjalin  koordinasi  yang  baik  dengan  BAZNAS  Kota  Bogor  selaku  badan  yang memegang amanah dalam pengumpulan zakat profesi. Upaya ini mampu menjadikan zakat sebagai  gaya  hidup  ( social  lifestyle )  di  kalangan  PNS  Pemerintah  Kota  Bogor  dan  mampu meningkatkan potensi dana zakat di Kota Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA
Alquran dan Terjemah, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 2007.
Abduh, Muhammad, Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern , Jakarta: Fath Publishing, 2009.
Al-Faridy, Hasan Rifa’i, Panduan Zakat Praktis , Jakarta: Dompet Dhuafa Republika,   2004.
Al-Ba’ly,  Mahmud, Ekonomi  Zakat  Sebuah  Kajian  Moneter  dan  Keuangan  Syariah ,  Jakarta:  Raja Grafindo, 2006.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek , Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
Badan Amil Zakat Kota Bogor, Laporan Pengumpulan Dari Tahun ke Tahun Periode 2009-2011 , Bogor: BAZNAS Kota Bogor, 2011.
Bakar, Abu, Statistik Ekonomi Dan Bisnis , Jakarta: 2008.
Samsiah -- PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 17-56
Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Data BPS, Data dan Informasi Kemiskinan , Jakarta: BPS, 2011.
Departemen Agama RI, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat , Jakarta: 2011.
Hafidhuddin, Didin, Panduan Praktis Tentang ZIS , Jakarta: GIP, 1998.
Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Hafidhuddin,  Didin, Anda Bertanya  Tentang  Zakat  Infaq  Dan  Shadaqah  Kami  Menjawab ,  Jakarta: BAZNAS, 2006.
Hafidhuddin, Didin, Islam dan Penanggulangan Kemiskinan , Bogor: Jurnal Al-Infaq, 2012.
Hafidhuddin dan Pramulya, Kaya Karena Berzakat , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
Hasan, Ali, Zakat  dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia , Jakarta, GIP, 2002.
Http://www.ekisopini.blogspot.com/ strategi-pembangunan-zakat-nasional-republika -online.html/diakses pada tanggal 30-Juni-2012.
Http://www.radar-bogor.co.id /optimalkan-potensi-zakat-kota-bogor/ diakses-pada tanggal 26-Juli-2012 .
Http://www.id.wikipedia.org/wiki/ persepsi /diakses pada tanggal 21-Juli-2012 .
Ibrahim, Yasin, Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah , Bandung, Marja, 2008.
Rahmat, Jalaludin, Psikologi Komunikasi , Bandung: Rosda Karya, 2005.
Mufraini, Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat , Jakarta: Prenada Media, 2008.
Muflih, Muhammad, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam , Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
Muhammad, Zakat  Profesi:  Wacana  Pemikiran  dalam  Fiqh  Kontemporer ,  Jakarta,  Salemba  Diniyah, 2002.
Mulyana, Dedi, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar , Bandung: Rosda Karya, 2005.
Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Setiadi, Nugroho, Perilaku Konsumen , Jakarta: Prenada Media, 2003.
Tanjung, Hendri, Metodologi Penelitian , Jakarta, 2009.
Qadir, Abdurachman, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Qaradhawi, Yusuf, Hukum Zakat (Terjemah) , Jakarta: Litera Antarnusa, 2006.
Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi , Jakarta, 2007.
Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah , Jakarta: PT Gunung Agung, 2002.