## PENDAHULUAN
Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Rokan Hulu bersifat fluktuatif. Secara keseluruhan rata- rata  realisasi  penerimaan  PAD  adalah  Rp. 25,250,675,352.67,  dengan  rata-rata  selisih pertahun  adalah  Rp.  1,279,655,773.11  atau 6,26 %. Tahun 2007 terjadi penurunan realisasi PAD sebesar -0,49 % dibandingkan realisasi PAD  tahun  2006.  Pada  tahun  2008  terjadi peningkatan sebesar 1,07 %, sedangkan tahun 2009 merupakan  peningkatan realisasi  PAD dengan tingkat persentase paling tinggi, sebesar 32.54 %. Kondisi yang berlawanan terjadi tahun 2010, dimana terjadi penurunan realisasi PAD sebesar -8,08 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak sumber-sumber PAD yang belum tergali dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan dalam UU, penyeleng- garaan fungsi pemerintahan daerah akan ter- laksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan kepada daerah yang mengacu pada, dimana besarnya disesuaikan dan
diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun belum terkelolanya sumber-sumber PAD adalah bukti kuat rendahnya kualitas pelayanan publik.
Pendapatan daerah tidak hanya bersumber dari  PAD  saja,  salah  satu  sumber  keuangan daerah lainnya adalah adanya transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi (dana perim- bangan) dan dana lain-lain pendapatan yang sah. Total dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Rokan Hulu selalu meng- alami fluktuasi. Rata-rata dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp. 766,135,139,343.51 dengan selisih pertahun adalah Rp. 38,498,446,594.75 (6,18 %). Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Rokan Hulu bersifa fluktuatif sedangkan pendapatan lain-lain yang sah cenderung mengalami pening- katan.
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dije- laskan bahwa semua-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber ke- uangan.  Daerah  diberikan  hak  untuk  men-

## OPTIMALISASI APBD DALAM PERSPEKTIF PERFORMANCE  BUDGET

## Eko Syafputro dan Mariaty Ibrahim
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Optimizing the Performance Budget Budget in Perspective. This study aimed to knowing the efficiency of performance budget on APBD Rokan Hulu calculations period 2006-2010. Third Knowing performance rationality budget on APBD Rokan Hulu calculations period 2006-2010. This research is descriptive quantitative and qualitative or conclusive, quantitative data obtained through analysis of the theory of rationality associated with performance budgeting APBD Rokan Hulu. The research proves that analysis of qualitative effectiveness of performance budgeting APBD Rokan Hulu calculations period 2006-2010 are in the good category.
Abstrak: Optimalisasi APBD dalam Perspektif Performance Budget . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas performance budget pada perhitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif atau konklusif, data kuantitatif diperoleh melalui analisis teori yang berhubungan dengan rasionalitas performa budgeting APBD Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian membuktikan bahwa analisis kualitatif efektivitas pelaksanaan performance budgeting perhitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010 berada pada kategori baik . Pada perhitungan skala Likert diketahui jumlah total tanggapan responden terhadap indikator efektivitas  adalah 332 dengan persentase  66.4 %. Efisiensi pelaksanaan performance budgeting perhitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori cukup baik.
Kata Kunci: Efektivitas, efisiensi, rasionalitas, dan performance budget. .
dapatkan sumber keuangan antara lain berupa: a. Kepastian tersedianya pendanaan dari Peme- rintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan,  b.  Kewenangan  memungut  dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak bagi mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada didaerah dan dana perimabangan lainnya, c. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber- sumber pendapatan lain yang sah serta sumber- sumber pembiayaan. Sementara besarnya dana perimbangan (fluktuatif) yang disebabkan besar kecilnya jumlah dana yang diberikan ditentukan oleh pemerintah di dasarkan pada persentase yang telah ditetapkan kepada kabupaten dan kota bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Tingginya ketimpangan fiskal tersebut dapat dilihat dari rata-rata total dana perimbangan tahun  2006  sampai  2010,  sebesar  Rp.  158, 607,860,349.20. sementara rata-rata PAD pada kurun  waktu  yang  sama  hanya  Rp.  25,250, 675,352.67. Kondisi ini membuktikan bahwa PAD  berbanding  terbalik  dengan  total  dana perimbangan  yang  diterima  (PAD  hanya menyumbang 15.92 % dari rata-rata total dana perimbangan terhadap APBD).
Pada sisi biaya yang dikeluarkan oleh Peme- rintah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  merupakan  biaya  yang  terdiri  dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah. Biaya yang dike- luarkan untuk memungut PAD dari tahun 2006- 2010 mengalami fluktuasi. Biaya paling besar yang dikeluarkan adalah tahun 2009, sedangkan biaya paling rendah yang dikeluarkan oleh Pe- merintah Kabupaten Rokan Hulu adalah pada tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengupayakan seminimal mungkin biaya untuk memperoleh pendapatan dari PAD. Ke- terbatasan sumber-sumber PAD berakibat belum meningkatnya realisasi PAD. Alasan yang sama juga membuktikan bahwa rendahnya kualitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan (pelayanan publik) memberi celah tidak terkelolanya sumber- sumber PAD dengan baik dan optimal.
Pada sisi pengeluaran realisasi pengeluaran yang dilaksanakan melalui belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga, menun- jukkan terjadinya realisasi pengeluaran yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan, sehingga selalu terjadi sisa lebih perhitungan anggaran selama periode pengamatan.
Rata-rata APBD Kabupaten Rokan Hulu dari tahun  2006 sampai  dengan tahun  2010 adalah Rp. 796,127,164,216.18, dengan rata- rata selisih perkembangan APBD setiap tahun adalah Rp. 45,704,789,267.86 atau 5.09 %. Peningkatan realisasi APBD paling besar terjadi pada  tahun  2008,  yaitu  Rp.  883,925,278, 741.85 dengan selisih Rp. 169,729,471,443.05 atau  23.77  %  dibandingkan  tahun  2007. Penurunan realisasi APBD paling rendah terjadi pada  tahun  2009,  yaitu  Rp.  769,748,633, 790.94, dengan selisih penurunan mencapai Rp. -114,176,644,950.91 atau -12.92 %.
Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan  daerah yang  merupakan inti pengukuruan kinerja sekaligus konsep penge- lolaan organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas performance  budget pada  per- hitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Pelaksanaan Performance Budget
Efektivitas  pelaksanaan performance budget pada  perhitungan APBD  Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010 secara kualitatif dilihat  berdasarkan  beberapa  aspek  sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Berdasarkan analisa  skala  Likert,  sebagaimana  formula efektivitas anggaran pada Bab III, halaman 72, diperoleh nilai tertinggi /maksimal total tanggapan responden diperoleh interval efektivitas pelak- sanaan performance  budgeting pada  perhi- tungan APBD Kabupaten Rokan Hulu 2006-
2010  diketahui  jumlah  total  tanggapan  res- ponden terhadap indikator efektivitas adalah 332. Dengan membandingkan antara nila total tanggapan responden dengan nilai tertinggi, maka diperoleh persentase tanggapan responden se- bagaimana formula berikut ini:
Apabila nilai tanggapan responden adalah 332 dengan persentase 66.4 %, maka kategori pelaksanaan performance budgeting dari sisi efektivitas termasuk pada kategori baik .
Berdasarkan penjabaran mengenai efekti- vitas pelaksanaan performance budget pada perhitungan APBD  Kabupaten  Rokan  Hulu periode 2006-2010, kinerja manajemen peme- rintah daerah telah menunjukkan keberhasilan yang baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun pada dasarnya tidak setiap periode  pada  tahun-tahun  tersebut  kinerja pemerintah dapat dikatakan efektif.

## Efisiensi Pelaksanaan Performance Budget
Secara keseluruhan efisiensi pelaksanaan performance  budgeting pada  perhitungan APBD Rokan Hulu periode 2006-2010 berjalan tidak baik. Berdasarkan analisa skala Likert, formula efisiensi pelaksanaan anggaran pada Bab III, apabila nilai tanggapan responden adalah 683 dengan persentase 68.3 %, maka kategori pe- laksanaan performance  budgeting dari  sisi efisiensi termasuk pada kategori cukup baik .
Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerin- tahan  untuk mencapai  tujuan  organisasi  pe- rangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.
Berdasarkan penjabaran mengenai efisiensi pelaksanaan performance  budget pada  per- hitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010, kinerja pemerintah daerah mampu menggunakan semua sumber daya dan kemam- puan dengan cukup baik untuk mencapai tujuan
pemerintahan. Salah satunya dibuktikan dengan kemampuan menekan biaya pemungutan PAD seminimal mungkin dan menghasilkan PAD yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

## Rasionalitas  Pelaksanaan Performance Budget
1. Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian merupakan perbandi- ngan antara PAD dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi  dan  pinjaman.  Menggunakan formula di atas, dapat diperoleh dan diketahui rasio kemandirian sebagai salah satu bentuk pelaksanaan performance  budgeting pada perhitungan APBD Rokan Hulu tahun 2006 sampai dengan 2010 serta masing-masing tahun anggaran, sebagaimana rincian dibawah ini:
a) Rasio Kemandirian Anggaran Tahun 2006 adalah 0,0328 atau 3,28 %
b) Rasio Kemandirian Anggaran Tahun 2007 adalah 0,0327 atau 3,27 %
c) Rasio Kemandirian Anggaran Tahun 2008 adalah 0,0265 atau 2,65 %
d) Rasio Kemandirian Anggaran Tahun 2009 adalah 0,0409 atau 4,09 %
e) Rasio Kemandirian Anggaran Tahun 2010 adalah 0,0329 atau 3,29 %
Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio kemandirian anggaran Kabupaten Rokan Hulu dari tahun  2006 sampai  dengan tahun  2010 adalah 0,0332 atau 3.32 % per tahun. Pada tahun 2009 merupakan tingkat kemandirian anggaran yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun lainnya, kemandirian anggaran adalah 4.09 %, sedangkan kemandirian anggaran yang paling rendah adalah pada tahun 2008, yaitu 2.65 %. Angka ini membuktikan masih tingginya keter- gantungan Kabupaten Rokan Hulu terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, me- lalui bantuan pemerintah dan dana pinjamanan lainnya.
2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi
a) Rasio Efektivitas
Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target
PAD.  Diketahui  rasio  efektivitas  anggaran sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perfor- mance budgeting Kabupaten Rokan Hulu per periode  anggaran  dan  periode  2006-2010, sebagai berikut:
1) Rasio  Efektivitas Anggaran  Tahun  2006 adalah 1,2926 atau 129,26%
2) Rasio  Efektivitas Anggaran  Tahun  2007 adalah 0,4295 atau 42,95 %
3) Rasio  Efektivitas Anggaran  Tahun  2008 adalah 0,8217 atau 82,17 %
4) Rasio  Efektivitas Anggaran  Tahun  2009 adalah 1,2807 atau 128,07 %
5) Rasio  Efektivitas Anggaran  Tahun  2010 adalah 1,0380 atau 103,80 % Berdasarkan penjelasan dari formula rasio
efektivitas anggaran Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2006 sampai dengan 2010, diperoleh rata- rata rasio efektivitas anggaran adalah 0,9725 atau 97,25 % per tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan performance budgeting yang dilihat dari aspek efektivitas anggaran sudah berjalan dengan baik dan efektif. Rasio efektivitas anggaran pada tahun 2006 merupakan rasio paling tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya, yaitu 1,2926 atau 129,26 %, sedangkan rasio paling rendah adalah pada tahun 2007, yaitu 0,4295  atau  42,95  %.  Efektivitas  anggaran berjalan dengan baik disebabkan oleh banyaknya kegiatan pembangunan yang dilakukan Kabu- paten Rokan Hulu pada periode 2006 sampai dengan 2010. Dalam artian yang lebih sederhana sumber  daya  dana  atau  keuangan  dapat  di- maksimalkan  untuk  melaksanakan  berbagai kegiatan.
Sejalan  dengan  pernyataan  responden penelitian pada analisis kualitatif penelitian yang membuktikan bahwa efektivitas pelaksanaan performance  budgeting pada  perhitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan baik. Secara kuantitatif juga dapat dibuktikan melalui rasioalitas efektivitas anggaran bahwa pengelolaan sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu penggalian potensi sumber-sumber PAD sehingga realisasi PAD lebih meningkat dan percepatan pembangunan daerah dapat dilak- sanakan.
b) Rasio Efisiensi
Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini dibandingkan dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin kecil rasio efisiensi, maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah.
1) Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2006 adalah 0,0061 atau 0,61 %
2) Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2007 adalah 0,0082 atau 0,82 %
3) Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2008 adalah 0,0060 atau 0,60 %
4) Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2009 adalah 0,0102 atau 1,02 %
5) Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2010 adalah 0,0084 atau 0,84 %
Berdasarkan rincian rasio efisiensi anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio efisiensi  anggaran  Kabupaten  Rokan  Hulu sebagai  bentuk  pelaksanaan performance budgeting pada tahun 2006 sampai 2010 adalah 0,0016 atau 0,16 % per tahun. Efisiensi anggaran yang digunakan untuk memungut PAD pada tahun 2008 merupakan paling rendah diban- dingkan tahun-tahun lainnya, yaitu 0,0060 atau 0,60 %. Sedangkan rasio efisiensi anggaran pada tahun  2009  merupakan  yang  paling  tinggi diantara tahun 2006-2010, yaitu 0,0102 atau 1,02 %. Rincian efisiensi ini mengisyaratkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan  kemampuan  Pemerintah  Kabupaten menekan biaya pemungutan PAD seminimal mungkin dan menghasilkan PAD yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
Sejalan  dengan  pernyataan  responden penelitian pada analisis kualitatif penelitian yang membuktikan  bahwa  efisiensi  pelaksanaan performance  budgeting pada  perhitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan cukup baik. Analisis kuantitatif membuktikan bahwa rasioalitas efektivitas anggaran sudah berjalan dengan baik.
3. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas merupakan perbandingan antara total belanja pembangunan yang ber- sumber dari APBD dengan total realisasi APBD pada periode anggaran. Berdasarkan formula tersebut, dapat diperoleh rasio aktivitas / belanja Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2006 sampai dengan  tahun  2010,  sebagaimana  rincian  di bawah ini.
a) Rasio Aktivitas Penggunaan Anggaran Tahun 2006 adalah 0,9322 atau 93,22 %
b) Rasio Aktivitas Penggunaan Anggaran Tahun 2007 adalah 1,2039 atau 120,39 %
c) Rasio Aktivitas Penggunaan Anggaran Tahun 2008 adalah 0,9362 atau 93,62 %
d) Rasio Aktivitas Penggunaan Anggaran Tahun 2009 adalah 1,0406 atau 104,06 %
e) Rasio Aktivitas Penggunaan Anggaran Tahun 2010 adalah 1,0755 atau 107,55 % Berdasarkan rincian rasio aktivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio aktivitas penggunaan anggaran Kabupaten Rokan Hulu sebagai  bentuk  pelaksanaan performance budgeting pada tahun 2006 sampai 2010 adalah 1,0377 atau 103,77 % per tahun. Angka tersebut membuktikan  bahwa  pelaksanaan  anggaran berbasis kinerja yang dilihat dari aspek rasio aktivitas penggunaan anggaran pada Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan baik. Rasio aktivitas anggaran paling tinggi adalah pada tahun 2007, yaitu 1,2039 atau 120,39 %, sedangkan rasio paling rendah adalah pada tahun 2006, yaitu 0,9322 atau 93,22 %.
4. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan terdiri dari 3 (tiga) rasio, diantaranya rasio pertumbuhan PAD, rasio per- tumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan.
a) Rasio Pertumbuhan PAD
Rasio pertumbuhan pendapatan merupakan perbandingan antara hasil pengurangan realisasi PAD pada periode tertentu dengan realisasi PAD tahun sebelumnya terhadap realisasi PAD tahun sebelumnya. Lebih jelas dapat dilihat sebagai-
mana rincian berikut ini.
1) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2006 dengan realisasi PAD tahun 2005 sebesar 44.443.631.327,  adalah  –  0,4890  atau  – 48,90 %
2) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2007 adalah – 0,0049 atau – 0,49 %
3) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2008 adalah 0,00107 atau 1,07 %
4) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2009 adalah 0,3254 atau 35,54 %
5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2010 adalah - 0,0808 atau – 8,08 %
Berdasarkan penjabaran mengenai rasio pertumbuhan PAD tersebut, diketahui rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah - 0,0477 atau - 4,77 % per tahun. Ini membuktikan bahwa rasio pertumbuhan PAD berfluktuasi dan cenderung menurun. Rasio pertumbuhan PAD paling  besar  terjadi  pada  tahun  2009,  yang mencapai peningkatan sebesar 32,54 % atau sebesar  Rp.  7.431.  834.479,74  dibandingkan tahun sebelumnya.  Sedangkan  pertumbuhan paling kecil terjadi pada tahun 2006, dimana realisasi PAD tahun sebelumnya (2005) adalah Rp.  44.443.631.327  menurun  menjadi  Rp. 22.710.161.208,93  pada  tahun  2006  atau  - 48,90  %.  Ini  membuktikan  bahwa  sumber- sumber PAD tidak dikelola dengan baik serta berkurangnya  sumber-sumber  pendapatan seperti pajak hotel dan restoran, pajak galian C, pajak rumah makan dan restauran. Berkurangnya sumber pajak daerah sebagai sumber PAD pada Kabupaten Rokan Hulu disebabkan perkem- bangan  daerah  lebih cenderung  pada  sektor perkebunan. Sementara kondisi geografis yang berdekatan dengan ibukota provinsi (Pekanbaru) menyebabkan rendahnya mobilisasi penduduk dan  pemilik  perkebunan. Akibatnya  sektor- sektor usaha seperti rumah makan, restoran, dan hotel menjadi berkurang.
b) Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Merupakan akumulasi pengurangan dari realisasi penerimaan dan pendapatan pada pe- riode tertentu dengan realisasi penerimaan dan
pendapatan  periode  sebelumnya  terhadap realisasi penerimaan dan pendapatan periode sebelumnya.  Berdasarkan  formula  dapat  di- rincikan rasio pertumbuhan pendapatan Kabu- paten  Rokan  Hulu  dari  tahun  2006  sampai dengan 2010 sebagai salah satu bentuk pelak- sanaan performance budgeting , diantaranya:
1) Rasio Pertumbuhan Penerimaan  Pendapatan Tahun 2006 dengan realisasi penerimaan 2006 sebesar Rp. 44.443.631.327 dan pendapatan periode yang sama adalah 490.023.035.299. adalah 0,3377 atau 33,77 %
2) Rasio Pertumbuhan Penerimaan  Pendapatan Tahun 2007 adalah – 0,0011 atau – 0,11 %
3) Rasio Pertumbuhan Penerimaan  Pendapatan Tahun 2008 adalah 0,2377 atau 23,77 %
4) Rasio Pertumbuhan Penerimaan  Pendapatan Tahun 2009 adalah – 0,1292 atau – 12,92 %
5) Rasio Pertumbuhan Penerimaan  Pendapatan Tahun 2010 adalah 0,1355 atau 13,55 %
Berdasarkan penjelasan rumus rasio per- tumbuhan penerimaan  pendapatan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2006-2010, dapat disim- pulkan  bahwa  rata-rata  pertumbuhan  pene- rimaan pendapatan adalah 0,1161 atau 11.61 % per tahun. Rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2006, yaitu 0,3377 atau 33.77 %, se- dangkan rasio paling rendah adalah pada tahun 2009, yaitu – 12,92 atau – 12,92 % (terjadi penurunan pertumbuhan penerimaan  penda- patan). Sekali lagi, kondisi ini membuktikan bahwa besar kecilnya jumlah dana yang diberi- kan sebagai bentuk penerimaan dan pendapatan daerah ditentukan oleh pemerintah di dasarkan pada persentase yang telah ditetapkan kepada kabupaten dan kota. Hal ini juga membuktikan belum terkelolanya sumber-sumber pendapatan daerah dengan baik serta adanya ketergantungan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap dana bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
c) Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan
Rasio pertumbuhan belanja pembangunan merupakan akumulasi pengurangan realisasi belanja satu periode dikurangi dengan periode sebelumnya  terhadap  realisasi  belanja  tahun
sebelumnya periode tersebut. Berdasarkan for- mula dapat diketahui rasio pertumbuhan belanja pembangunan  Kabupaten  Rokan  Hulu  dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, seba- gaimana rincian berikut ini.
1) Rasio  Pertumbuhan  Belanja  Pembangunan Tahun  2006,  dengan  realisasi  belanja pembangunan  tahun  2005  adalah  Rp. 417.704.741.143. Maka pertumbuhan belanja tahun 2006 adalah 0,5956 atau 59,56 %
2) Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Tahun 2007 adalah 0,2900 atau 29,00 %
3) Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Tahun 2008 adalah – 0,0375 atau – 3,75 %
4) Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Tahun 2009 adalah – 0,0321 atau – 3,21 %
5) Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Tahun 2010 adalah 0,2054 atau 20,54 % Berdasarkan rincian mengenai rasio pertum- buhan belanja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2006-2010, diperoleh rata-rata rasio pertumbuhan belanja pembangunan adalah 0,2043 atau 20,43 % per tahun. Rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2006, yaitu 0,5956 atau 59.56 %, sedangkan rasio paling rendah terjadi pada tahun 2008, yaitu – 0,0375 atau – 3,75 %. Kondisi ini membuktikan bahwa banyaknya pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu mengakibatkan tingginya angka pertumbuhan belanja untuk pembangunan dari tahun ke tahun.
Dengan demikian, diketahui optimalisasi rasionalitas pelaksanaan performance budge- ting pada perhitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010 sebagaimana perhitu- ngan  masing-masing  rasionalisasi  anggaran (kemandirian, efektivitas dan efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan), diantaranya:
1. Rasio Kemandirian adalah 3.32 %
2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi masing-masing 97.25 % dan 0.16 %. Dari keduanya dipe- roleh rasio efektivitas dan efisiensi, sebagai- mana formula berikut ini:
3. Rasio Aktivitas adalah 103.77 %
4. Rasio Pertumbuhan, masing-masing: Rasio Pertumbuhan PAD adalah -4.77 %, Rasio Pertumbuhan “ Pendapatan adalah 11.61 %
dan  Rasio  Pertumbuhan  Belanja  Pemba- ngunan adalah 20.43 %.
Dengan diperoleh rasio pertumbuhan, maka diperoleh nilai rasionalitas tertinggi adalah 103.77 %, sedangkan rasionalitas terendah adalah 3.32 %. Dalam rangka memberikan penilaian ter- hadap tingkat optimalisasi  pelaksanaan per- formance budgeting pada perhitungaan APBD Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010, penelitian ini menggunakan pendekatan interval dan pengkategorisasian yang dikemukan oleh Hadi (1979) dalam Arikunto (2006), sebagai berikut:
Interval Optimalisasi Rasionalitas Pelaksa- naan Performance Budgeting pada Perhitungan APBD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2006- 2010
Interval            Kriteria
3.32 – 24.32 Sangat Tidak Optimal 24.33 – 46.32 Kurang Optimal 46.33 – 68.32 Cukup Optimal
68.33 – 90.32 Optimal
90.33 – 103.77 Sangat Optimal
Berdasarkan penjelasan mengenai rasio- nalitas  pelaksanaan performance  budgeting pada  perhitungan APBD  Kabupaten  Rokan Hulu Periode 2006-2010, diperoleh rata-rata rasionalitas anggaran sebesar 57.94 %. Ber- dasarkan tabel interval oprimalisasi Rasionalitas pelaksanaan Performance  Budgeting pada perhitungaan APBD Kabupaten Rokan Hulu, rasionalitas anggaran termasuk dalam kategori cukup optimal . Cukup optimalnya rasionalisasi anggaran dapat dilihat dari kinerja anggaran, dimana: sudah efektifnya pelaksanaan perhitu- ngan APBD Kabupaten Rokan Hulu, tingkat efisiensi anggaran sudah dapat ditekan seminimal mungkin dalam rangka memaksimalkan PAD. Aktivitas daerah yang tinggi dalam pembangunan mengindikasikan penggunaan anggaran sudah berjalan dengan sangat baik. Selain itu rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbu- han belanja pembangunan juga bersifat positif. Meskipun tidak keseluruhan dari rasio ini me- nandakan  baik/optimalnya  pelaksanaan per-
formance  budgeting ,  salah  satunya  adalah pertumbuhan PAD yang bersifat negatif, yang menandakan adanya kecenderungan penurunan pertumbuhan PAD Kabupaten Rokan Hulu se- lama periode penelitian.
Terlepas dari penilaian optimal dan tidak optimal sebagaimana penjabaran hasil penelitian. Ketidakadaan ukuran yang jelas (mutlak / baku) menyebabkan  semua  nilai/angka,  baik  yang diperoleh berdasarkan analisis skala likert untuk penilaian optimalisasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD  Kabupaten Rokan  Hulu maupun perhitungan optimalisasi yang dilihat dari rasionalitas anggaran itu sendiri tidak terstan- darisasi.

## SIMPULAN
Analisis kualitatif optimalisasi efektivitas pelaksanaan performance  budgeting pada perhitungan APBD  Kabupaten  Rokan  Hulu periode 2006-2010 berada pada kategori baik /optimal . Pada perhitungan skala Likert dike- tahui jumlah total tanggapan responden terhadap indikator efektivitas adalah 332 dengan per- sentase 66.4 %. Optimalisasi efisiensi pelak- sanaan performance  budgeting pada  perhi- tungan APBD Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010 berada pada kategori cukup baik / cukup optimal . Pada perhitungan skala Likert diketahui jumlah total tanggapan responden terhadap indikator efeiensi adalah 683 dengan persentase 68.3 %. Optimalisasi rasionalitas pelaksanaan performance budget pada perhi- tungan APBD Kabupaten Rokan Hulu periode 2006-2010,  adalah cukup  optimal ,  dengan rata-rata persentase rasionalitas anggaran adalah 57.94 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari  Eko  Widyantoro.  2009.  “Implementasi Performance Based Budgeting : Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus pada Universitas Diponegoro)”. Tesis , Program Pasca Sarjana Beasiswa Unggulan Dep- diknas. Semarang: Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
Deddi  dan  Ayuningtyas.  2010. Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat, Jakarta.
Handayaningrat, Soewarno. 1998. Administrasi
Pemerintahan  dalam  Pembangunan Nasional . CV. Haji Mas Agung, Jakarta. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik:
Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Salemba Empat, Jakarta.
Kuncoro Thesaurianto, 2007. “Analisis Pengelolaan
Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian
Daerah. Tesis ,  Program  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tidak dipublikasikan
Mahmudi.  2010. Manajemen  Keuangan Daerah . Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah:  Good  Governance, Democratization,  Local  Government Financial  Management .  Penerbit Andi, Yogyakarta.