Ryan  Augustian,  Dumilah  Ayuningtyas  (2023) Analisis  Capaian  Kapitasi  Berbasis  Kinerja  Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama  di  Wilayah  Jakarta  Timur  pada  Masa  Pandemi  Covid-19, (8)  7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## ANALISIS CAPAIAN KAPITASI BERBASIS KINERJA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH JAKARTA TIMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Ryan Augustian, Dumilah Ayuningtyas
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia E-mail: Rian8ian@gmail.com, dumilah.ayuningtyas@gmail.com

## Abstrak
Universal  Health  Coverage  (UHC)  merupakan  komitmen  global  dalam  rangka pembangunan  kesehatan  yang  berkeadilan.  Di  Indonesia,  implementasi  diperkuat dengan  mekanisme  asuransi  sosial  melalui  program  JKN  sejak  2014.  Pelayanan kesehatan  di  tingkat  primer  yang  dilakukan  oleh  FKTP  menjadi  kunci,  namun kinerja  pelayanan  JKN  di  FKTP  yang  diukur  melalui  capaian  kapitasi  berbasis kinerja  (KBK)  selama  ini  belum  tercapai  dan  sangat  bervariasi,  begitu  pula  di Jakarta  Timur.  Pandemi  COVID-19  yang  terjadi  berlangsung  lebih  dari  2  tahun semakin  membebani  FKTP.  Penting  untuk  mengetahui  capaian  KBK  di  Jakarta Timur selama masa pandemi serta faktor-faktor yang berhubungan agar dirumuskan rekomendasi  perbaikan  untuk  FKTP  dan  pihak  terkait  sehingga  peserta  JKN mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas. Mixed method dengan sequential explanatory  design  dilakukan  untuk  mendapatkan  penjelasan  lebih  mendalam secara kualitatif dari hasil penelitian kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan multivariat  regresi  logistik  binary,  sedangkan  analisis  data  kualitatif  hasil wawancara mendalam dengan koding, kategorisasi dan tematisasi. Hasil: capaian KBK  selama  masa  pandemi  tidak  tercapai  terutama  Indikator  Angka  kontak  dan RPPT.  Puskesmas  mempunyai  peluang  lebih  besar  dibandingkan  klinik  pratama dalam  mencapai  KBK  setelah  jumlah  peserta,  jumlah  SDM,  rasio  dokter  dengan peserta,  status  akreditasi,  dan  ketersediaan  sistem  informasi  terintegrasi  P-Care dikontrol.  (OR=  5).  Proses  pelayanan,  penyediaan  dukungan  layanan  dan manajerial, sumber daya dan regulasi yang ada dapat menjelaskan perbedaan antara puskesmas dengan klinik pratama dalam mencapai KBK.
Kata Kunci: Universal Health Coverage; Kapitasi Berbasis Kinerja; Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Pandemi Covid-19.

## Abstract
Universal Health Coverage is a global commitment in the context of equitable health development.  In  Indonesia,  implementation  has  been  strengthened  by  the  social insurance mechanism through the JKN program since 2014. Health services at the primary level provided by FKTPs are key, but the performance of JKN services in FKTPs  as  measured  by  performance-based  capitation  (KBK)  has  so  far  not  been
achieved and varies widely, as well as in East Jakarta. The COVID-19 pandemic, which has lasted more than 2 years, has increasingly burdened FKTP. It is important to know the achievements of KBK in East Jakarta during the pandemic and related factors  in  order  to  formulate  recommendations  for  improvement  for  FKTP  and related parties so that JKN participants get higher quality services. Mixed method with  sequential  explanatory  design  is  done  to  get  a  more  in-depth  explanation qualitatively from the results of quantitative research. Quantitative data analysis was carried  out  with  multivariate  binary  logistic  regression,  while  qualitative  data analysis  was  the  result  of  in-depth  interviews  with  coding,  categorization  and thematization.  Result:  KBK  achievements  during  the  pandemic  period  were  not achieved,  especially  the  Contact  Number  Indicator  and  RPPT.  Puskesmas  have  a greater  chance  than  primary  clinics  in  achieving  KBK  after  the  number  of participants,  the  number  of  human  resources,  the  ratio  of  doctors  to  participants, accreditation status, and the availability of an integrated P-Care information system are controlled. (OR= 5). The service process, provision of service and managerial support,  existing  resources  and  regulations  can  explain  the  difference  between  a puskesmas and a pratama clinic.
Keywords:  Universal  Health  Coverage;  Performance-Based  Capitation;  First  Level Health Facilities; Covid-19 pandemic.

## Pendahuluan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia saat ini telah terselenggara lebih dari  delapan  tahun  (Setiawati  &  Nurrizka,  2019).  Penyelenggaraannya  telah  banyak membawa  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  sistem  pembiayaan  pelayanan kesehatan  di  Indonesia  (Chabibah  &  Chalidyanto,  2014).  Meskipun  demikian,  masih banyak  tantangan  yang  dihadapi  baik  dari  aspek  kepesertaan,  pembiayaan  maupun pemberian  layanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  strategi  dan  implementasi yang  lebih  baik  lagi  agar  Universal  Health  Coverage  (UHC)  dapat  tercapai  guna mendukung  terwujudnya  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya (Agustina et al., 2019).
Perbaikan  dalam  penyelenggaraan  JKN  perlu  melibatkan  berbagai  pihak  yang terkait, mulai dari pemerintah sebagai regulator dan pengawas, BPJS Kesehatan sebagai pengelola  pembiayaan,  serta  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebagai  penyedia  layanan Kesehatan (Hasri & Djasri, 2021).
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan salah satu dari penyedia layanan  kesehatan  yang  mempunyai  peran  sangat  penting.  Partisipasi  FKTP  sebagai penyedia layanan kesehatan primer dalam program JKN terus meningkat (Utami et al., 2018). Sampai dengan Agustus 2020, FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berjumlah 21.735, dengan proporsi terbesar adalah puskesmas sebanyak 10.099 (46%), diikuti  klinik  pratama  6.662  (31%),  dan  selebihnya  dokter  serta  dokter  gigi  praktik mandiri. Namun, ketersediaan dan kesiapan FKTP sebagai penyedia layanan kesehatan belum  tersebar  secara  merata  di  seluruh  Indonesia  (Riset  Kesehatan  Dasar  Riskesdas, 2018).
Di  samping  itu,  FKTP  belum  menjalankan  perannya  sebagai  gate  keeper  secara optimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya rujukan ke rumah sakit, utilisasi pelayanan yang masih rendah dan masih banyak FKTP yang belum dapat mencapai target indikator kapitasi berbasis kinerja (KBK), meskipun pencapaiannya telah dijadikan sebagai dasar pembayaran kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sejak tahun 2016.
Dampak dari belum optimalnya FKTP mengakibatkan morbiditas menjadi tinggi. Angka kesakitan yang tinggi terutama penyakit katastropik menyebabkan pasien berobat ke  RS  yang  menyebabkan  beban  pembiayaan  kesehatan  yang  tinggi.  Di  samping  itu, kinerja yang rendah pun mempunyai konsekuensi bagi FKTP tersebut.
Secara nasional di tahun 2016, indikator rasio prolanis berkunjung dan rasio rujukan non spesialistik telah mencapai target, namun angka kontak belum memenuhi target yang ditetapkan (Alawi et al., 2017). Sementara itu, pada tahun 2017 dan 2018 indikator angka kontak dan rasio prolanis berkunjung belum tercapai.
Meskipun  demikian,  berdasarkan  hasil  Rifaskes  2018,  FKTP  yang  mampu mendiagnosis 144 penyakit adalah hanya sebesar 6,12%, sementara itu, 82,98% FKTP dapat mendiagnosis antara 101 sampai dengan 143 penyakit. Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam laporan penyelenggaraan program JKN tahun 2021 menemukan bahwa masih banyak  pelayanan  kesehatan  yang  semestinya  dituntaskan  pada  FKTP  namun  masih dirujuk ke FKRTL
Menurut hasil penelitian di tiga belas provinsi di Indonesia, tidak tercapainya angka kontak  dapat  disebabkan  oleh  jumlah  peserta  yang  terdaftar  di  FKTP  yang  tidak proporsional dengan kemampuan FKTP, ketersediaan SDM dengan beban tugas ganda, beban pelayanan di puskesmas yang menyita waktu untuk melakukan kunjungan rumah, serta masyarakat tidak membawa kartu BPJS saat berkunjung baik kegiatan dalam gedung maupun luar gedung. Berdasarkan hasil Rifaskes 2018, puskesmas daerah perkotaan lebih mampu  mencapai  target  KBK,  dan  semakin  tinggi  level  akreditasi  puskesmas  maka semakin tinggi pencapaian target KBK.
Banyak  hal  yang  mempengaruhi  puskesmas  sulit  menurunkan  rasio  rujukan  non spesialistik. Berbagai penelitian telah dilakukan dan memperoleh hasil diantaranya terkait kurangnya  kompetensi  faskes  yang  disebabkan  keterbatasan  sarana  prasarana  dan peralatan,  keterbatasan  logistik  obat,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  baik  jumlah maupun  kompetensinya.  Pelayanan  kesehatan,  baik  berupa  sebaran  sumber  daya kesehatan  dan  ketersediaan  obat  atau  farmasi  pada  setiap  wilayah  belum  merata (Indonesia, 2021).
Pencapaian indikator prolanis terbaru yang berlaku sejak akhir 2019 masih sangat rendah,  karena  lebih  sulit  dibandingkan  yang  sebelumnya.  Rasio  peserta  prolanis terkendali menunjukkan seberapa besar jumlah peserta prolanis yang terkendali baik pada penyakit DM maupun HT, jadi tidak hanya sekedar cakupan kunjungan rutin. Diharapkan seiring  berjalannya  waktu  disertai  upaya FKTP  dalam  melakukan tatalaksana  DM  dan HT  sesuai  standar  maka  pencapaian  rasio  peserta  prolanis  terkendali  akan  semakin meningkat.
Dalam  upaya  meningkatkan  mutu  FKTP dalam memberikan  pelayanan  termasuk pelayanan  JKN,  pemerintah  menyelenggarakan  Akreditasi  FKTP  yang  dilaksanakan sejak tahun 2015 dan telah menelan biaya yang sangat besar baik dalam rangka persiapan maupun  proses  penilaiannya.  Dengan  akreditasi,  FKTP  diharapkan  mampu menyelenggarakan  pelayanan  sesuai  standar.  Akreditasi menjadi  salah  satu  syarat bagi FKTP  untuk  dapat  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  (Wulandari  et  al.,  2019). Berdasarkan data hasil akreditasi puskesmas terakhir, 9153 puskesmas telah terakreditasi atau 90,25 % dari target 10.137 Puskesmas.
Status  akreditasi  terbanyak  adalah  madya  sebanyak  55%,  sementara  yang  paling sedikit adalah paripurna sebanyak 3 %, sisanya terakreditasi dasar 24% dan terakreditasi utama  18%  (Harso  et  al.,  2020).  Studi  mengenai  hubungan  antara  status  akreditasi puskesmas dengan mutu pelayanan diperoleh dimensi mutu pelayanan yang berhubungan secara signifikan dengan status akreditasi puskesmas adalah dimensi tengibles, reliability, responsiveness dan assurance (Batubara et al., 2019).
Di  tengah  upaya  FKTP  memperbaiki  diri  meningkatkan  kualitas  pelayanan, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah memberikan dampak yang besar di segala sektor kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Tentunya menjadi  tantangan  bagi  seluruh  fasilitas  kesehatan  termasuk  FKTP  untuk  terus meningkatkan kesiapannya dalam menyesuaikan terhadap kondisi baru tersebut.
Pandemi  Covid-19  telah  menunjukkan  sistem  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia belum cukup tangguh. Hal ini terlihat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem penunjangnya  yang  belum  cukup  siap  untuk  memastikan  ketersediaan  layanan  yang berkualitas dan aman dalam kondisi krisis (Bappenas, 2021).
Persentase kematian tenaga kesehatan akibat  Covid-19 di Indonesia cukup tinggi. Oleh  sebab  itu,  upaya  memutus  rantai  penularan  Covid-19  di  fasilitas  kesehatan  perlu menjadi perhatian yang serius. Petugas kesehatan bertemu dengan pasien dan pengunjung di  fasilitas  kesehatan  setiap  hari,  terkadang  dengan  alat  pelindung  diri  yang  kurang memadai,  sehingga  tenaga  kesehatan  mempunyai  risiko tinggi  untuk  tertular  Covid-19 dari  pasien  atau  pun  pengunjung,  begitu  pula  sebaliknya  (Misnaniarti  et  al.,  2017). Banyak  perubahan  yang  harus  dilakukan  FKTP  agar  dapat  tetap  menjalankan  tugas pelayanan kesehatannya secara optimal, di sisi lain keselamatan petugas dan pengunjung harus terjaga. Oleh karena itu, hal ini tentunya semakin membebani sumber daya yang ada di FKTP.
Meskipun puskesmas dan klinik pratama merupakan sesama FKTP, namun terdapat beberapa perbedaan dampak di antara klinik pratama dan puskesmas.  Puskesmas tidak hanya  melayani  kesehatan  peserta  JKN  namun  juga  menjalankan  program  kesehatan masyarakat,  termasuk  terlibat  penuh  dalam  pengendalian  Covid-19  terutama  dalam melakukan  testing  dan  tracing,  pelayanan  rujukan  serta  program  vaksinasi  Covid-19. Upaya  ini  semakin terus  meningkat terlebih  lagi  saat  kasus  masih  bergerak  meningkat dan program vaksinasi masih terus berlangsung.
Cakupan  testing  yang  dilakukan  di  DKI  Jakarta  sangat  banyak  bahkan  sempat mencapai 6 kali standar WHO. Cakupan vaksinasi Covid-19 juga menjadi salah satu yang
tertinggi  di  wilayah  Indonesia.  Sementara  itu  di  klinik  meskipun  utilisasi  cenderung menurun namun pembiayaan cenderung meningkat oleh karena peningkatan kebutuhan pengadaan perlengkapan pencegahan Covid-19. Tentunya ini menjadi masalah terutama klinik swasta yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti puskesmas.
Jakarta Timur merupakan kota dengan penduduk terbanyak di DKI Jakarta, Kasus Covid-19  di  Jakarta  Timur  juga  masih  cukup  tinggi,  bahkan  cenderung  meningkat (Sudinkes  Jakarta  Timur,  2021).  Peran  Fasilitas  Kesehatan,  termasuk  FKTP  sangat penting dalam situasi sekarang. Capaian KBK FKTP di Jakarta Timur di awal tahun 2020 masih belum mencapai target terutama untuk Indikator Angka Kontak serta Rasio Peserta Prolanis Terkendali (BPJSK Jakarta Timur, 2020).
Pencapaian KBK akan menjadi semakin sulit karena kondisi pandemi ini. Saat ini, terdapat 83 Puskesmas dan 103 klinik pratama yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Jumlah  yang  cukup  besar  itu  diharapkan dapat memberikan  pelayanan  kesehatan  yang optimal baik bagi peserta JKN maupun seluruh masyarakat di Jakarta Timur terutama di masa pandemi Covid-19.
Capaian  kapitasi  berbasis  kinerja  (KBK),  sebagai  indikator  kinerja  FKTP  yang menjadi  gatekeeper  dalam  penyelenggaran  pelayanan  JKN  belum  sepenuhnya  tercapai dan  memperlihatkan  adanya  variasi  sehingga  masih  menjadi  tantangan  selama  ini. Ketercapaian KBK berhubungan dengan berbagai faktor antara lain meliputi ketersediaan sarana  prasarana,  sumber  daya  manusia.  Tantangan  tersebut  dapat  menjadi  lebih  berat saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.
Padahal dalam kondisi apapun termasuk di masa pandemi Covid -19 ini, pencapaian KBK  tetap  harus  tercapai  disamping  harus  menjaga  keselamatan  petugas  serta  peserta dalam  pemberian  layanan  (Hadiyanto,  2020).  Situasi  tersebut  terjadi  pula  di  FKTP  di Jakarta  Timur  yang  di  bulan  Januari  dan  Februari  tahun  2020  masih  belum  mencapai target terutama untuk Indikator Angka Kontak serta Rasio Peserta Prolanis Terkendali.
Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis pencapaian KBK di FKTP Jakarta Timur di masa pandemi Covid-19. 1) Bagaimana capaian KBK FKTP di Jakarta Timur pada  masa  pandemi  Covid-19?  2)  Faktor-faktor  apa  saja  yang  berhubungan  dengan capaian KBK FKTP di Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19? 3) Faktor apa yang paling berhubungan dengan capaian KBK FKTP di Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19? 4) Bagaimana faktor yang berhubungan dengan capaian KBK di FKTP dapat memengaruhi capaian KBK?
Adapun tujuan penelitian ini yaitu; a) Mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan JKN FKTP di Jakarta Timur pada masa pandemi Covid -19 dan faktor yang berhubungan  dengan  capaian  kinerja  tersebut.  b)  Mengetahui  capaian  KBK  FKTP  di Jakarta  Timur  pada  masa  pandemi  Covid-19.  c)  Mengetahui  faktor-faktor  yang berhubungan dengan capaian KBK FKTP di Jakarta Timur pada masa pandemi COVID- 19.
Manfaat  penelitian  ini  bagi  FKTP  adalah  tersusunnya  rekomendasi  yang  dapat ditindaklanjuti FKTP dalam melakukan perbaikan pencapaian KBK di FKTP. Manfaat penelitian  ini  bagi  BPJS  kesehatan  adalah  tersusunnya  rekomendasi  bagi  BPJS  dalam
rangka  evaluasi  pelaksanaan  KBK  di  FKTP.  Manfaat  penelitian  ini  bagi  Suku  Dinas Kesehatan adalah tersusunnya rekomendasi dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pencapaian KBK di FKTP. Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai  sarana  pembelajaran  dalam  menerapkan  penelitian  untuk  mendalami permasalahan  pelayanan  JKN  di  FKTP  khususnya  terkait  pencapaian  KBK  di  masa pandemi Covid-19.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  mixed  method.  Penelitian  metode campuran  adalah  desain  penelitian  dengan  asumsi  filosofis  yang  memandu  arah  serta metode penyelidikan. Sebagai sebuah metode, ia  berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Premis utamanya adalah bahwa penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dalam kombinasi, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian daripada salah satu pendekatan saja. Penelitian dilakukan di Jakarta Timur yang berlangsung Mei sampai dengan Juni 2022.
Desain dalam penelitian ini adalah explanatory design. Pada desain ini, terdapat dua fase  berurutan/  sekuensial  yang  interaktif.  Tahap  pertama,  dilakukan  pengambilan  dan analisis  data  kuantitatif  yang  mana  memiliki  prioritas  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian.  Tahap  berikutnya  adalah  fase  pengambilan  data  kualitatif.  Peneliti menginterpretasikan  data  kualitatif  untuk  membantu  menjelaskan  (explain)  hasil  yang diperoleh pada fase kuantitatif (Creswell, 2012).

## Gambar 1 Desain Penelitian
Populasi  studi  adalah  puskesmas  dan  klinik  pratama  yang  bekerja  sama  dengan BPJS kesehatan di wilayah Jakarta Timur dengan jumlah total 189 yang terdiri dari 83 puskesmas  dan  106  klinik  pratama.  Sampel  yang  digunakan  meliputi  seluruh  populasi atau  total  sampling.  Responden  untuk  data  kualitatif  dilakukan  dengan  purposive sampling, yaitu informan kunci pada 2 puskesmas dan 2 klinik pratama dengan capaian KBK  tertinggi,  2  puskesmas  dan  2  klinik  pratama  dengan  capaian  KBK  terendah  di Jakarta Timur, BPJS Kesehatan Jakarta Timur serta Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  data  sekunder.  Data  primer  yaitu  data kualitatif hasil wawancara dengan informan kunci. Informan kunci meliputi penanggung jawab pelayanan JKN di puskesmas dan klinik pratama, kepala bidang pelayanan FKTP BPJS Kesehatan Jakarta Timur, serta koordinator JKN di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Data sekunder meliputi data jumlah peserta, jumlah sdm kesehatan, rasio dokter dan peserta, ketersediaan informasi terintegrasi, status akreditasi dan jenis FKTP.
Pengolahan data kuantitatif meliputi editing untuk pengecekan kelengkapan data, coding untuk mengubah data berbentuk huruf menjadi angka, processing dengan meng- entry data ke dalam perangkat lunak, serta cleaning yaitu pengecekan kembali data yang telah di-entry.

## Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Penelitian
Pengumpulan data mulai dilakukan setelah peneliti mendapatkan Surat Keterangan Lolos Kaji Etik dari Komisi Etik Riset dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat FKM UI Nomor: Ket 412/UN2.F10.D11/PPM.00.02/2022 yang berlaku sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Juni 2023. Data Kuantitatif diperoleh berupa data sekunder dari BPJS Kesehatan  KC  Jakarta  Timur  dan  Suku  Dinas  Kesehatan  Jakarta  Timur.  Setelah  data selesai dikumpulkan maka dilakukan editing agar data tersebut dapat dilakukan analisis.
Data diinput ke dalam aplikasi SPSS versi 26 untuk diolah baik deskriptif maupun analitik  bivariat  dan  multivariat.  Data  yang  dilakukan  analisis  multivariat  adalah  data yang  lengkap  memenuhi  variabel  yang  diuji  yaitu  dari  bulan  Desember  2021  sd  April 2022.  Dari  hasil  kuantitatif  dilakukan  pengumpulan  data  untuk  penelitian  kualitatif dengan  wawancara  mendalam  yang  ternyata  tidak  mudah  karena  sulit  menyesuaikan jadwal informan yang cukup sibuk.

## Gambaran Wilayah Jakarta Timur
Kota Jakarta Timur merupakan bagian wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terletak antara 106 49’35” Bujur Timur dan 06 10’37” Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 188,03  Km2.  Luas  wilayah  itu  merupakan  28,39  persen  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta yang  sebesar  662,33  Km2.  Jakarta  Timur  memiliki  10  kecamatan  dan  65  kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 3.037.139 jiwa yang juga terbesar di DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur dalam Angka 2022).
Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  di  Jakarta  Timur  85  Puskesmas  308  klinik pratama  serta  praktik  mandiri  dokter  dan  dokter  gigi.  Jumlah  FKTP  yang  bekerjasama dengan BPJS adalah Data terakhir 194 FKTP terdiri dari 83 puskesmas dan 108 klinik pratama, serta 3 praktek mandiri dokter. Status pandemi sampai saat penulisan hasil ini masih  berlangsung  meskipun  angka  kesakitan  dan  kematian  sudah  jauh  menurun. Cakupan vaksinasi sudah cukup tinggi termasuk di Jakarta Timur. Tidak didapatkan data spesifik terkait kasus harian Covid-19 di Jakarta Timur tapi pola grafik kurang lebih sama dengan data provinsi dan nasional.

## Analisis Kuantitatif
Pada  periode  Maret  2020  sampai  dengan  April  2022  terdapat  total  191  FKTP bekerjasama dengan BPJS di wilayah Jakarta Timur yang yang terdiri dari 83 Puskesmas dan 108 Klinik Pratama.

## Proses pengumpulan data kualitatif
Pengumpulan data kualitatif  dilakukan setelah analisis data kuantitatif dilakukan. Tujuannya  untuk  menjelaskan  hasil  analisis  kuantitatif  untuk  menjelaskan  lebih  lanjut hasil  penelitian  kuantitatif.  Hasil  penelitian  kuantitatif  yang  utama  adalah  jenis  FKTP berhubungan  bermakna  dengan capaian KBK.  Puskesmas  mempunya  pelung  5  x lebih besar dari pada klinik pratama untuk mencapai hasil KBK yang baik.
Wawancara  dilakukan  mulai  tanggal  24  Juni  2022  dengan  pengelola  pelayanan kesehatan  primer  Suku  Dinas  Kesehatan  Jakarta  Timur,  4  Juli  2022  dengan  Kepala Bidang  Pelayanan  Primer  BPJS  Kesehatan  KC  Jakarta  Timur,  Puskesmas  dan  klinik pratama dengan capaian KBK yang baik dan kurang.

## Karakteristik informan
Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  meskipun meskipun  diterapkan  demikian  wawancara  fleksibel  menyesuaikan  dengan  respon dari informan.  Daftar  Pertanyaan  pada  pedoman  wawancara  berbentuk  pertanyaan  terbuka agar dapat digambarkan secara keseluruhan tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga nanti peneliti dapat melakukan kategorisasi dari jawaban informan.

## Tabel 1 Karakteristik Informan Wawancara Mendalam
Kode Informan Tempat Kerja Usia Jabatan A Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 42 tahun Pengelola Pelayanan FKTP seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur B BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur 45 tahun Kepala bidang Pelayanan Primer BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur C Puskesmas 48 tahun Kepala Satuan Pelaksana UKP D Klinik Pratama 55 tahun Pemilik Klinik E Puskesmas 40 tahun Dokter Umum dan PJ pelayanan JKN F Klinik Pratama 58 tahun Pemilik dan Penanggung Jawab Klinik
Hasil  wawancara  pada  rekaman  wawancara  mendalam  dimasukkan  ke  dalam transkrip Dari hasil wawancara yang ditemukan bahwa yang dapat memengaruhi capaian KBK baik di puskesmas dan klinik dapat dikelompokkan ke dalam  struktur, proses dan output.  Kategori  dari  struktur  proses  dan  output  yang  penting  dimasukkan  ke  dalam matriks  untuk  untuk  dapat  diperoleh  persamaan  maupun  perbedaan  antara  puskesmas dengan klinik pratama.

## Penyelenggaraan Pelayanan Peserta JKN di masa pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi puskesmas maupun klinik Pratama.  Keduanya  mengalami  penurunan  kunjungan  terutama  saat  kasus  Covid-19 meningkat. Saat pandemi puskesmas diupayakan tetap melakukan pelayanan meskipun dengan  berbagai  pembatasan  pelayanan  terutama  saat  awal  pandemi.  Beberapa puskesmas  membatasi  pelayanan  yang  tidak  darurat  seperti  keluhan  ringan  dan  juga beberapa  penyakit  yang  dapat  ditunda  pengobatannya.  “poligigi  sempet  tutup  gk  ada
pelayanan, petugasnya juga gk berani karena resikonya kan tinggipaling kalau ada yang sakit gigi ya disuruh minum obat nyeri dulu” (A).
Beberapa  puskemas  juga  sempat  melakukan  penghentian  total  pelayanan  oleh karena  beberapa  tenaga  kesehatannya  yang  terinfeksi  Covid-19.  Pelayanan  terhadap peserta dialihkan ke puskesmas lain yang merupakan jaringan puskesmas tersebut baik puskesmas kecamatan maupun puskesmas kelurahan.

## Sumber Daya FKTP
Sumber  daya  FKTP  Sangat  penting  menunjang  capaian  KBK  terutama  SDM kesehatan.  SDM  yang  melakukan  pelayanan  JKN  di  puskesmas  banyak  mempunyai beban  ganda,  bahkan  lebih.  tenaga  kesehatan  di  pelayanan  terkadang  juga  harus  turun kegiatan luar gedung, baik untuk pelayanan kesehatan lapangan maupun kegiatan UKM seperti posyandu, penyuluhan dan lain sebagainya.
Jumlah  SDM  di  puskesmas  kecamatan  sebenarnya  cukup  banyak  dibandingkan kelurahan, namun beban kerja pelayanan lebih besar terutama karena jumlah peserta yang banyak, dan kunjungan cukup tinggi, terlebih lagi banyak rujukan internal dari puskesmas kelurahan. Namun di puskesmas kelurahan dengan jumlah sdm yang jauh lebih. sedikit juga  terbebani  dengan  pertanggung  jawaban  wilayah  atau  kegiatan  UKM.  MEskipun demikian  kegiatan  UKM  banyak  terbantu  dari  puskesmas  kecamatan  dengan  adanya tenaga KPLDH yang juga disebar ke puskesmas kelurahan.

## Tatakelola FKTP
Pengelolaan FKTP sangat penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian KBK. Peran pimpinan dalam mengelola FKTP sangat diperlukan, termasuk pelayanan peserta JKN.  Kepala  puskesmas  dan  kepala  klinik  menjadi  penanggung  jawab  teringgi penyelenggaraan  pelayanan.  Perlu  komitmen  mulai  dari  pimpinan  tertinggi  sampai tingkat pelaksana

## Capaian KBK FKTP
Selama  pandemi  Covid-19  capaian  KBK  FKTP  di  wilayah  Jakarta  Timur  cukup rendah  dibandingkan  target  dan  masuk  kategori  kurang  baik.  Mayoritas  FKTP  berada dalam  kategori  capaian  KBK  yang  kurang  baik  atau  nilai  capaian  di  bawah  3.  Hal  ini terjadi dikarenakan pandemi menyebabkan berbagai keterbatasan pelayanan, meskipun kemudian  berbagai  adaptasi  telah  dilakukan.  Rata-rata  Capaian  KBK  Puskesmas dibandingkan  klinik  tetap  lebih  tinggi  karena  di  masa  pandemi  Covid-19  puskesmas relatif tetap melayani peserta baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung kepada masyarakat  terutama  terkait  penanggulangan  Covid-19  seperti  3T  maupun  vaksinasi Covid-19, meskipun tidak semua tercatat dengan baik.
Berdasarkan tren, capaian KBK FKTP terendah terjadi di bulan Mei 2020 dan Mei 2021.  Di  bulan  Mei  2021  kemungkinan  disebabkan  oleh  mulai  diterapkannya  PSBB, sehingga  terjadi  pembatasan  aktivitas  di  segala  bidang.  Hal  ini  juga  berdampak  pada pelayanan  kesehatan,  terutama  kelangkaan  logistik  terutama  APD  yang  juga
menyebabkan  harga  melonjak  dan  tidak  terjangkau.  Masyarakat  juga  khawatir  untuk datang  ke  FKTP  oleh  karena  khawatir  tertular  Covid-19.  Berbagai  hal  tersebut menyebabkan  jumlah  kunjungan  menurun  secara  signifikan,  meskipun  perlahan  naik kembali oleh karena adanya berbagai penyesuaian kebijakan.
Capaian  KBK  FKTP  sangat rendah  di  bulan  Mei  2021  sampai  dengan  Juli  2021 dapat disebabkan oleh terjadinya gelombang ke-2 Covid-I9 dimana penambahan kasus harian  meningkat  cukup  tinggi  begitu  pula  jumlah  kematian  sehingga  pembatasan pelayanan  juga  dilakukan,  dan  masyarakat  juga  membatasi  diri  untuk  berkunjung  ke fasilitas  kesehatan,  kecuali  jika  kondisinya  darurat.  Pada  periode  ini  pelaksanaan vaksinasi  Covid-I9  sangat  gencar  dilakukan  oleh  puskesmas,  sehingga  pelayanan  lain menjadi kurang prioritas. Sayangnya PCare vaksinasi Covid-I9 belum terintegrasi dengan PCare BPJS sehingga harus diinput secara manual yang semakin membebani puskesmas karena keterbatasan SDM.
Angka kontak FKTP selama pandemi Covid-I9 belum mencapai target. Rata-rata capaian angka kontak klinik selalu lebih rendah dari puskesmas, bahkan rata-rata capaian tertinggi belum mencapai rata-rata capaian terendah puskesmas. Secara rata-rata memang klinik lebih rendah dari puskesmas yang dimungkinkan karena masih banyak klinik yang belum terkonsekuensi
Berdasarkan tren Angka kontak paling rendah terjadi di bulan Mei 2020 dan Juli 2021. Di bulan Mei 2020 karena adanya mulai diterapkannya PSBB, sementara itu di Juli 2021 karena terjadi puncak gelombang  ke-2 Covid-I9. Mayoritas FKTP paling banyak masuk  di  tingkat  C  atau  kategori  kurang  baik.  Hal  ini  menunjukkan  mayoritas  FKTP masih  belum  dapat  mencapai  target,  terutama  klinik  yang  belum  terkonsekuensi pemotongan kapitasi.
Angka  kontak  merupakan  indikator  yang  bobotnya  lebih  tinggi  dibandingkan indikator lainnya sehingga angka kontak memengaruhi capaian KBK secara keseluruhan dan pola grafik yang terbentuk hampir serupa.
Capaian  angka  kontak  puskesmas  cenderung  menurun  sampai  dengan  Juli  2021 oleh karena banyak terlibat dalam penanggulangan Covid-19 yang tidak hanya terhadap peserta  JKN  tapi  juga  seluruh  masyarakat  di  wilayahnya,  bahkan  juga  melayani masyarakat di luar wilayah kerja yang berobat atau vaksinasi di puskesmas, jaringan dan jejaringnya.  Sesuai dengan peran FKTP sebagai gate keeper tentu sebagai kontak pertama dengan peserta, dan diharapkan setiap peserta dapat melakukan kontak baik sehat maupun sakit termasuk di masa pandemi Covid-19.
Kerena  angka  kontak  merupakan  indikator  yang  bobotnya  lebih  tinggi dibandingkan  indikator  lainnya  sehingga  menjadi  prioritas  bagi  FKTP  untuk mencapainya apalagi di masa pandemi Covid-19. Bulan Desember 2022 sampai dengan April 2022 capaian KBK meskipun masih rendah namun lebih baik dibandingkan capaian di  sepanjang  tahun  2021  oleh  karena  kasus  Covid-19  sudah  semakin  menurun  dan pelayanan  kesehatan  sudah  hampir  berjalan  normal.  Masyarakat  pun  mayoritas  sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sehingga lebih berani beraktivitas termasuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Memang kontak peserta sangat dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan layanan tapi  juga  oleh  keaktifan  dari  FKTP  melakukan  sosialisasi  agar  peserta  mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut baik di dalam gedung ataupun luar gedung, sehat ataupun sakit. Tempat kontak dapat di jaringan, jejaring, kegiatan UKBM maupun tempat kontak lainnya yang disepakati. Di masa pandemi yang mulai terkendali, FKTP perlu  meningkatkan  angka  kontak  melalui  kunjungan  sehat  seperti  imunisasi,  edukasi, KIA KB, home visit ataupun senam sehat, bahkan bentuk kontak lain yang dapat diukur dan telah disepakati oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Rata-rata  capaian  indikator  RRNS  FKTP  selalu  tercapai  di  bawah  5%  sehingga tidak  menjadi  kendala  secara  umum.  Meskipun  demikian  berdasarkan  hasil  evaluasi masih banyak kasus rujukan non spesialistik dengan TACC. Hal ini yang menyebabkan rujukan  total  yang  dilakukan  FKTP  masih  cukup  besar.  Kasus  RNS  dengan  TACC tertinggi diinput dengan alasan TACC time, yaitu perjalanan penyakit dapat digolongkan kepada  kondisi  kronis  atau  melewati  Golden  Time  Standard.  Diagnosa  RNS  paling banyak adalah refraksi, DM dan HT.
Berdasarkan  penilaian  lanjutan  juga  terdapat  jumlah  kasus  rujukan  spesialistik menjadi  kasus  non  spesialistik.  Tentunya  perlu  evaluasi  yang  lebih  baik  lagi  terkait diagnosa  dan  terapi  yang  merupakan  kompetensi  dokter  umum.  Klinik  tidak  mencapai target  RRNS  sejak  November  2020,  hal  ini  menjadi  perhatian,  meskipun  bobot penilaiannya tidak besar dibandingkan angka kontak namun. menunjukkan bahwa klinik tidak  kompeten  dalam  menatalaksana  pasien  yang  menjadi  kompetensi  dokter  umum. Kasus non spesialistik mengacu kepada Kepmenkes 514 tahun 2015 yang meliputi 144 diagnosa tuntas di FKTP serta SKDI 2012.
Alasan  merujuk  pasien  sebenarnya  tidak  hanya  karena  keterbatasan  kompetensi petugas tapi keterbatasan kemampuan faskes, seperti ketersediaan sarana, prasarana, alat, obat dan lain sebagaianya, apalagi di masa pandemic (Hidayah, 2017). Tidak jarang juga rujukan dilakukan karena permintaan pasien yang sulit untuk ditolak.
Rata-rata Capaian RPPT selalu dibawah 5% bahkan di bawah 3%. RPPT termasuk indikator  yang  paling  sulit  karena  termasuk  indikator  outcome,  sementara  outcome  itu lebih  sulit  karena  butuh  proses  yang  lebih  kompleks  dan  dipengaruhi  oleh  faktor  lain diluar faskes, seperti faktor dari peserta itu sendiri seperti kepatuhan dan perilaku serta faktor  lain  seperti  lingkungan.  Berdasarkan  informasi  didapatkan  capaian  RPPT  DM lebih baik dibandingkan HT, hal ini dimungkinkan karena peserta HT jauh lebih banyak mayoritas  tidak  bergejala  dibandingkan  DM  sehingga  kepatuhan  peserta  baik  untuk datang ke FKTP, minum obat maupun gaya hidup sehat menjadi rendah.
Capaian  KBK  menggambarkan  Kinerja  FKTP  dalam  penyelenggaraan  program JKN. Sehingga capaian KBK yang rendah menggambarkan kinerja FKTP yang rendah. Secara  umum  capaian  KBK  masih  rendah  dan  indikator  belum  semuanya  terpenuhi, terlebih  lagi  di  masa  pandemi  rata-rata  capaian  KBK  FKTP  masih  rendah,  terutama pemenuhan  indikator  angka  kontak  dan  RPPT.  Data  menunjukkan  mayoritas  FKTP berada dalam kategori rendah dalam capaian KBK. Perlu dilakukan evaluasi baik dari sisi
pemenuhan standar oleh faskes ataupun juga standarnya yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai.
Kinerja  memang  idealnya  seratus  persen  tercapai  sebagai  bagian  dari  tanggung jawab  pelaksanaan  tugas  yang  diemban,  sehingga  jika  tidak  tercapai  berdampak  pada persepsi  bahwa  FKTP  tidak  bekerja  secara  maksimal  ataupun  sengaja  mendapatkan keuntungan  dari  kapitasi  yang  dibayarkan  dengan  seminimal  mungkin  melakukan pelayanan kepada peserta untuk mengurangi biaya, padahal banyak FKTP merasa sudah maksimal melaksanakan kewajibannya.
Dampak  langsung  bagi  FKTP  dengan  ketidaktercapaian  KBK  adalah  pada penerimaan  kapitasi  yaitu  penyesuaian  pembayaran  berdasarkan  capaian  KBK  atau pemotongan pembayaran. Seluruh FKTP mendapatkan pemotongan kecuali yang masuk dalam kategori FKTP nonkonsekuensi. Pemotongan Kapitasi di puskesmas sebenarnya sangat signifikan meskipun hanya beberapa persen dari Kapitasi karena jumlah peserta yang  banyak,  namun  karena  ada  sumber  pendapatan  lain  selain  BLUD  yaitu  APBD sehingga kadang tidak l dirasakan.
Indikator  RPPT  memang  menjadi  yang  paling  sulit  karena  merupakan  indikator outcome  namun  bobotnya  tidaklah  besar  dibanding  dengan  angka  kontak.  Meskipun demikian  tetap  menjadi  perhatian  karena  berhubungan  dengan  outcome.  Outcome memang  menjadi  target  yang  ingin  dicapai  karena  kan  berdampak  besar  baik  pada individu, maupun capaian program nasional dalam penanggulangan HT dan DM, serta beban  pembiayaan  penyakit  yang  berbiaya  besar  untuk  perawatan  komplikasi  HT  dan DM khususnya di rumah sakit.  Saat ini indikator kinerja ditetapkan oleh BPJS melalui peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 tahun 2019. Ada baiknya indikator kinerja dievaluasi kembali dengan melibatkan Dinas kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan agar tidak hanya spesifik dan dapat diukur namun juga mampu dicapai oleh sebagian besar fasilitas kesehatan.

## Pelayanan Kesehatan Peserta
Pelayanan  kesehatan  di  FKTP  termasuk  pelayanan  peserta  JKN  saat  pandemi Covid-19  memang  dipengaruhi  oleh  kondisi  pandemi  terutama  adanya  berbagai pembatasan  dan  berbagai  upaya  penanggulangan  Covid-19.  Pelayanan  peserta  sakit  di masa  pandemi  menurun  terutama  di  awal  pandemi  serta  saat  kasus  positif  harian meningkat. Puskesmas dan klinik ada yang sempat menghentikan pelayanannya.
Pasien  yang  tidak  dapat  ditangani  di  faskes  dirujuk  ke  FKRTL  atau  RS,  jika emergensi dapat langsung tanpa membawa surat rujukan pasien Covid dirujuk ke RS yang melayani  pasien  Covid-19.  Capaian  RRNS  sudah  cukup  baik  untuk  puskesmas  namun klinik masih cukup banyak. Klinik pratama tidak mengobati pasien Covid-19. Puskesmas juga  melakukan  treatment  untuk  pasien  bergejala  ringan.  Puskesmas  berbeda  dengan klinik.  Puskesmas  melakukan  penyelenggaraan  UKP  dan  UKM,  sementara  klinik menyelenggarakan UKM. Terlepas dari dampak dari Covid-19 terhadap pelayanan FKTP baik  puskesmas  maupun  klinik  terdapat  berbagai  perbedaan  mendasar  pelayanan kesehatan antara puskesmas dan klinik pratama yang dapat memengaruhi capaian KBK.
Dari wawancara dengan BPJS dikatakan bahwa angka kontak kontak sehat cukup banyak terutama di puskesmas. Peneliti tidak mendapatkan angka kontak sehat. Namun dari data kunjungan pasien terlihat bahwa kunjungan pasien mayoritas adalah kunjungan sehat. Di Puskesmas banyak kunjungan sehat karena puskesmas juga melakukan kegiatan UKM baik di dalam gedung maupun di luar gedung. UKM adalah pertanggungjawaban wilayah sehingga sasarannya adalah masyarakat di wilayah kerja. sasaran utamanya tentu ke masyarakat melalui tokoh masyarakat, kader dan lain sebagainya. Bahkan kini sasaran sampai  dengan  tingkat keluarga  terutama  dengan  adanya  program  PIS  PK  Kementerian Kesehatan  maupun  Program  KPLDH  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  yang diselenggarakan sejak tahun 2016 di DKI Jakarta.

## Kepesertaan
Selama pandemi Covid-I9 tidak terjadi banyak perubahan jumlah peserta. Memang terjadi penambahan jumlah klinik yang bekerjasama dengan BPJS, namun peserta yang terdaftar di klinik tersebut tidak terlalu besar. DKI Jakarta sudah mencapai UHC dalam hal cakupan kepesertaan sejak 2019, sehingga saat ini sangat sedikit pertambahan peserta baru.  Jumlah  peserta  lebih  banyak  di  puskesmas  karena  banyaknya  jumlah  peserta penerima  bantuan  iuran  (PBI).  Peserta  PBI  dibiayai  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah Daerah.Peserta. PBI yang dibiayai pemerintah daerah dengan menggunakan APBD otomatis terdaftar di Puskesmas.
Jumlah peserta di puskesmas kecamatan lebih besar dibandingkan jumlah peserta di puskesmas kelurahan. Hal ini dikarenakan Puskesmas Kecamatan merupakan induk dari puskesmas  kelurahan,  sarana  dan  prasarana  lebih  lengkap  serta  tenaga  kesehatan  lebih banyak.  Jumlah  peserta  di  klinik  sangat bervariasi  dan  sebagian  besar masih  di  bawah 5000 peserta, bahkan ada yang hanya kurang dari 100 peserta.

## Sistem Informasi Terintegrasi
Selama pandemi Covid-I9 sistem informasi merupakan sarana yang sangat penting termasuk  juga  bagi  FKTP.  Sistem  informasi  pelayanan  JKN  PCare  tidak  banyak mengalami  perubahan.  Meskipun  demikian  telekonsultasi  maupun  telemedisin meningkat  pesat  dengan  menggunakan  media  komunikasi  yang  berbeda-beda  baik aplikasi  yang  dibuat  oleh  puskesmas  maupun  aplikasi  yang  biasa  digunakan  seperti whatssapp.  Berbagai  inovasi  yang  dilakukan  oleh  puskesmas  banyak  terkait  aplikasi sistem informasi. BPJS kesehatan pun saat ini telah meluncurkan JKN mobile yang dapat digunakan untuk pendaftaran ataupun konsultasi online.
Seluruh  puskesmas  sudah  mempunyai  sistem  informasi  yang  terintegrasi  dengan PCare  BPJS,  sehingga  data  pasien  yang  diinput  dalam  aplikasi  sistem  informasi puskesmas langsung terinput ke dalam PCare BPJS Kesehatan. Meskipun demikian tidak semua  telah  terintegrasi,  contohnya  PCare  vaksinasi  Covid-19.  Tentu  ini  memberikan beban  lebih  kepada  petugas  puskesmas  yang  banyak  melakukan  kegiatan  vaksinasi sehingga tidak mampu menginput seluruhnya ke dalam aplikasi PCare BPJS yang tidak terintegrasi  dengan  PCare  vaksinasi.  Belum  lagi  di  Puskesmas  sangat  banyak  sistem
informasi  pelaporan  program  yang  juga  harus  dilakukan  penginputan  atau  pelaporan. Harapannya  transformasi  digital  terutama  transformasi  sistem  informasi  dapat  segera terwujud  sehingga  FKTP  dapat  lebih  mudah  melakukan  pelaporan  serta  data  yang dilaporkan menjadi lebih akurat, valid dan terkini.

## Sumber Daya Manusia
Selama  pandemi  Covid-19  sdm  kesehatan  terutama  sdm  klinis  yang  menangani langsung pasien di FKTP Jakarta Timur juga mengalami banyak tantangan. SDM klinis harus menggunakan APD secara penuh yang sering membuat tidak nyaman. Dari mulai beban fisik dan mental selama melakukan pelayanan sampai dengan terinfeksi Covid-19 baik  ringan  maupun  berat  hingga  dirawat  di  RS  bahkan  ada  yang  meninggal.  Dalam melayani pasien termasuk JKN jumlah sdm menjadi lebih terbatas. SDM kesehatan yang telah divaksinasi memberikan manfaat sehingga sdm menjadi lebih berani untuk melayani pasien  tentu  tetap  menggunakan  APD  yang  dibutuhkan.  Tidak  ada  hubungan  yang bermakna  antara  jumlah  sdm  dengan  capaian  KBK.  Jumlah  sdm  tidak  menjamin pelayanan terhadap peserta JKN akan terpenuhi.
Hal  ini  bisa  saja  dipengaruhi  oleh  jumlah  peserta  dan  banyaknya  kegiatan  yang harus  dilakukan.  SDM  di  puskesmas  yang  memberikan  pelayanan  JKN  jumlah  relatif lebih banyak dibandingkan di klinik. Jumlah SDM di puskesmas kecamatan sebenarnya cukup  banyak  dibandingkan  kelurahan,  namun  beban  kerja  pelayanan  relatif  sama besarnya besar terutama karena jumlah peserta yang banyak, dan kunjungan sakit cukup tinggi, terlebih lagi banyak rujukan internal dari puskesmas kelurahan.

## Manajemen Peningkatan Mutu
Tidak ada hubungan bermakna antara akreditasi dengan capaian KBK. Akreditasi memang  tidak  berhubungan  bermakna  dengan  capaian  KBK  artinya  untuk  dapat mempunyai  peluang  besar  mencapai  nilai  KBK  yang  tinggi  FKTP  tidak  harus terakreditasi.  FKTP  yang  belum  terakreditasi  pun  berpeluang  untuk  mencapai  KBK dengan  melakukan  peningkatan  mutu  internal  terutama  mutu  terkait  KBK.  Misalnya dapat menjadikan  upaya  peningkatan mutu  pelayanan  JKN  sebagai  prioritas  perbaikan salah satunya dengan menetapkan indikator pelayanan JKN Sebagai indikator mutu atau indikator kinerja. Di puskesmas kelurahan juga dilaksanakan pemantauan indikator mutu, audit internal, maupun rapat tinjauan manajemen.
Seluruh  puskesmas  kecamatan  sudah  terakreditasi,  sementara  itu  puskesmas kelurahan masih banyak yang belum terakreditasi. Meskipun banyak puskesmas belum terakreditasi namun puskesmas kelurahan merupakan bagian dari puskesmas kecamatan yang  seluruhnya  telah  terakreditasi.  Sistem  manajemennya  termasuk  manajemen  mutu internal dilaksanakan meskipun belum terakreditasi. Sebelum akreditasi pun puskesmas pernah  menjalankan  sistem  manajemen  mutu  ISO.  Dalam  kebijakan  terbaru  terdapat pengukuran  INM  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  termasuk  puskesmas  maupun  klinik. Kepuasan Pasien di puskesmas diukur melalui SKM, sementara itu khusus peserta JKN
dilakukan  survei  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  yaitu  melalui  aplikasi  Kessan (Khujaefah et al., 2020).

## Jenis FKTP
Jenis  FKTP  mempunyai  hubungan  bermakna  dengan  Capaian  KBK  dimana puskesmas mempunyai peluang lebih tinggi 5 kali dibanding klinik untuk mencapai KBK yang baik.  Ketersedian sdm tidak berpengaruh langsung terhadap capaian KBK kecuali jenis FKTP. Puskesmas lebih baik dibanding klinik karena kunjungan sehat lebih banyak. (berdasarkan wawancara dan data sekunder). Masih ada 60% lainnya yang perlu dicari tahu  seperti  mungkin  karakteristik  peserta  konsekuensi  pemotongan  kapitasi,  kualitas sumber daya terutama dana dan sdm, manajerial baik layanan maupun sumber daya dan manajemen mutu sebagai penguat.

## Implementasi Kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja
Pelayanan JKN yang diselenggarakan oleh FKTP saat ini merupakan implementasi dari  berbagai  kebijakan  penyelenggaraan  JKN  yang  ada  termasuk  kebijakan  Kapitasi Berbasis  Kinerja.  Kebijakan  kapitasi  berbasis  kinerja  ada  sejak  tahun  2016.  Saat  ini pelaksanaan KBK mengacu pada Peraturan BPJS nomor 7 tahun 2019. Terdapat beberapa perubahan  dalam cara  penilaiannya  dibandingkan  dengan  peraturan  KBK  sebelumnya. Perubahan ada pada penilaian capaian serta beberapa indikator beserta targetnya.
Implementasi capaian KBK di masa pandemi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor terutama  faktor  lingkungan,  dimana  pandemi  menyebabkan  banyak  pembatasan  dan berdampak  pada  seluruh  aspek  kehidupan  termasuk  sosial  ekonomi.  Agar  pelayanan kesehatan  dapat  terus  terlaksana  Kementerian  Kesehatan  mengeluarkan  berbagai kebijakan  termasuk  adapatasi  pelayanan  kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-I9  baik  di puskesmas maupun klinik.
Untuk pelayanan kesehatan peserta JKN oleh FKTP terdapat penyesuaian kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  BPJS  Kesehatan  yaitu  pelayanan  kontak  tidak  langsung  dapat dihitung ke dalam angka kontak. Meskipun pelayanan tidak langsung telah dilaksanakan namun belum mampu dioptimalkan. Sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan. Namun karena merupakan hal yang baru sehingga belum terbiasa, selain itu juga belum ada kejelasan terutama pedoman teknis terkait pelayanan kunjungan tidak langsung bagi peserta JKN.
Kebijakan KBK harapannya dapat dicapai dengan baik oleh FKTP agar pelayanan lebih  efektif  dan  efisien  sehingga  bermanfat  bagi  pasien,  FKTP  maupun  Pemerintah. Meskipun demikian kenyataannya KBK masih saja sulit dicapai terlebih di masa pandemi Covid-19.  Banyak  faktor  lain  selain  lingkungan  terutama  karakteristik  pelaksana  atau FKTP. Capaian KBK dipengaruhi oleh utamanya sikap pelaksana yaitu komitmen atau kemauan dari FKTP. Dalam pandemi yang menjadi prioritas adalah keselamatan petugas serta  pelaksanaan  program  penanggulangan  Covid-19  terutama  di  puskesmas  sehingga target capaian KBK menjadi cenderung terabaikan saat kasus meningkat.
Sikap  pelaksana  dipengaruhi  oleh  karakteristik  pelaksana  seperti  di  puskesmas cenderung lebih baik karena adanya penilaian kinerja yang dapat memengaruhi besarnya penghasilan.  FKTP  yang  terkonsekuensi mempunyai  kecenderungan  untuk  patuh. Saat ini FKTP yang jumlah peserta di bawah 5000 tidak diterapkan konsekuensi pemotongan pembayaran  kapitasi  jika  KBK  tidak  tercapai.  Hal  ini  membuat  FKTP  yang  tidak terkonsekuensi tidak terpacu untuk mencapai target KBK.  Padahal seluruh peserta berhak mendapatkan pelayanan yang sama atau setara dan seluruh FKTP mempunyai kewajiban untuk memenuhi itu.
Oleh  karenanya  konsekuensi  penting  meskipun  tidak  harus  dengan  pemotongan kapitasi,  seperti  misalnya  yang  mencapai  target  KBK  mendapatkan  prioritas  untuk mendapatkan  peserta  yang  di  redistribusi.  komitmen  FKTP  sangat  penting  dan  harus ditunjang oleh komunikasi yang baik serta birokrasi yang mendukung.

## Kesimpulan
Capaian KBK FKTP di wilayah Jakarta Timur selama pandemi Covid-19 cenderung fluktuatif  dan  tidak  mencapai  target  dan  berada  dalam  kategori  kurang  baik.  Capaian KBK terendah terjadi pada awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Puncak gelombang  ke-2  kasus  Covid-19.  Capaian  KBK  (Desember  2020  s.d.  April  2022 berhubungan  dengan  jenis  FKTP  dimana  puskesmas  mempunyai  Odds  (peluang) mencapai  nilai  KBK  yang  baik  sebesar  5x  lebih  tinggi  dibandingkan  klinik  pratama setelah  dikontrol  variabel  rasio  dokter  peserta,  jumlah  sdm  klinis  dan  jumlah  peserta. Pelayanan  peserta  sehat,  kualitas  SDM,  kebijakan,  manajemen  pelayanan,  manajemen sumber daya dan manajemen mutu menjadi faktor pendukung capaian KBK yang baik di Puskesmas.
Pemenuhan indikator KBK yang berkontribusi besar adalah angka kontak dimana dimasa  pandemi  angka  kontak  cenderung  belum  tercapai.  Pandemi  Covid-19  menjadi tantangan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi FKTP untuk dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN secara optimal dengan berbagai penyesuaian/ adaptasi.  Perlu  dukungan  baik  oleh  pimpinan  FKTP  maupun  pihak  terkait  seperti Sudinkes, BPJS Kesehatan maupun Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

## BIBLIOGRAPHY
Agustina,  R.,  Dartanto,  T.,  Sitompul,  R.,  Susiloretni,  K.  A.,  Achadi,  E.  L.,  Taher,  A., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono, P., & Shankar, A. H. (2019). Universal health coverage  in  Indonesia: concept,  progress,  and challenges. The  Lancet , 393 (10166), 75–102.
Alawi, M., Junadi, P., & Latifah, S. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan  Tingginya  Rujukan  Kasus  Non  Spesialistik  Pasien  Jaminan  Kesehatan Nasional  pada  Puskesmas  di  Kabupaten  Sukabumi  Tahun  2015. Jurnal  Ekonomi Kesehatan Indonesia , 2 (1).
Bappenas, K. P. (2021). Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia. Jakarta:

## Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional .
Batubara,  S.,  Napitupulu,  L.  R.,  Kasim,  F.,  Manalu,  E.  D.,  &  Jauhari,  W.  (2019).
Hubungan  status  akreditasi  puskesmas  dengan  mutu  pelayanan  di  Kabupaten Simalungun. Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU , 8 (1).
Chabibah, N., & Chalidyanto, D. (2014). Analisis Rasio Rujukan Puskesmas Berdasarkan Kemampuan Pelayanan Puskesmas. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , 2 (3), 159–168.
Creswell,  J.  W.  (2012). Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed, Pustaka Pelajar . Yokyakarta.
Hadiyanto,  H.  (2020).  Peran  Dokter  Di  Layanan  Primer  Pada  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Kedokteran  Dan  Kesehatan:  Publikasi  Ilmiah  Fakultas  Kedokteran Universitas Sriwijaya , 7 (3), 165–174.
Harso,  A.  D.,  Siswantoro,  H.,  &  Syarif,  A.  K.  (2020).  Hubungan  Status  Akreditasi Puskesmas  dengan  Capaian  Program  Antenatal  Care. Media  Penelitian  Dan Pengembangan Kesehatan , 30 (3).
Hasri, E. T., & Djasri, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Mutu Layanan Kesehatan dalam Era  JKN  di  Provinsi  DKI  Jakarta:  Studi  Kasus  Hipertensi  dengan  Data  Sistem Kesehatan (DaSK). Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 10 (3), 136–142.
Hidayah, L. N. (2017). Gambaran Karakteristik Pasien Dan Pengetahuan Pasien Rujukan Bpjs Kesehatan Di Puskesmas. JURNAL PENELITIAN KESEHATAN , 15 (1), 44–51.
Indonesia,  B.  P.  K.  R.  (2021).  Pendapat  BPK. Pengelolaan  Atas  Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional .
Khujaefah,  K.,  Ratnawati,  R.,  &  Yuliyanti,  S.  (2020).  Hubungan  Tingkat  Pencapaian Indikator  Kapitasi  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  Dengan  Kepuasan  Pasien. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 23 (3), 205–213.
Misnaniarti, M., Hidayat, B., Pujiyanto, P., Nadjib, M., Thabrany, H., Junadi, P., Besral, B.,  Purwoko,  B.,  Trihono,  T.,  &  Yulaswati,  V.  (2017).  Ketersediaan  fasilitas  dan tenaga  kesehatan  dalam  mendukung  cakupan  semesta  jaminan  kesehatan  nasional. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan , 6–16.
Riset  Kesehatan  Dasar  Riskesdas.  (2018). Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).
Setiawati,  M.  E.,  &  Nurrizka,  R.  H.  (2019).  Evaluasi  pelaksanaan  sistem  rujukan berjenjang dalam program jaminan kesehatan nasional. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 8 (1), 35–40.
Utami,  A.,  Hendrartini,  Y.,  &  Claramita,  M.  (2018).  Persepsi  Dokter  dalam  Merujuk Penyakit  nonspesialistik  di  layanan  kesehatan  primer  dalam  jaminan  kesehatan nasional (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta). Media Medika Muda , 2 (1).
Wulandari, R. D., Ridho, I. A., Supriyanto, S., Qomarrudin, M. B., Damayanti, N. A., Laksono,  A.  D.,  &  Rassa,  A.  N.  F.  (2019). Pengaruh  Pelaksanaan  Akreditasi Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien .

## Copyright holder:
Ryan Augustian, Dumilah Ayuningtyas (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: