-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN

## Dina Nur Laili Hanifati, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan, FakultasHukum, UniversitasDiponegoro E-mail : dinahanifati@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this study is to know the implementation of Local Regulation No. 1 of 2014 on the current  Modern  Store  Arrangement  and  review  the  obstacles  in  the  implementation  of  Local Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores.The theories used in this study are the Overview of Public Policy, Overview of Modern Stores.This research uses  normative  juridical approach  method, namely  library research that  is  research on secondary data. The specification of this research  is qualitative descriptive that is by giving special description based on data collected systematically. Implementation of Local Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores  is  the  zoning  policy,  the  policy  of  tightening  of  licensing,  the  policy  of  opening  hours restrictions, the determination of the maximum quota. Obstacles in the implementation of Regional Regulation  No.  1  of  2014  on  the  Arrangement  of  Modern  Stores  viewed  from  the  substance, structure  and  culture  of  law.  Implementation  of  Regional  Regulation  No.  1  of  2014  on  the Arrangement  of  Modern  Stores  is  still  not  optimal.  This  can  be  known  because  there  are  many violations  with  the  establishment  of  modern  minimarkets  that  have  a  distance  with  traditional markets or traditional retailers in the neighborhood about 200 meters.

## Keywords: Structuring, Modern stores, Local regulations

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  pelaksanaan  Peraturan  daerah  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Penataan  Toko  Modern  saat  ini  dan  mengkaji  hambatan  dalam  pelaksanaan  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Penataan  Toko  Modern.  Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Tinjauan  tentang  Kebijakan  Publik,  Tinjauan  umum  tentang  Toko  Modern. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan  gambaran  secara  khusus  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  secara  sistematis. Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Penataan  Toko  Modern adalahkebijakan zonasi, kebijakan pengetatan perizinan, kebijakan pembatasan jam buka, penentuan kuota  maksimum.  Hambatan  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Penataan  Toko  Modern  dilihat  dari  substansi,  struktur  dan  budaya  hukum.  Pelaksanaan  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern  masih  belum optimal. Hal  ini dapat diketahui karena adanya banyak pelanggaran dengan berdirinya minimarket modern yang memiliki jarak dengan pasar tradisional atau toko pengecer tradisional pada lingkungan sekitar 200 meter.
Kata Kunci : Penataan, Toko modern, Peraturan daerah.

## A. Pendahuluan
Persaingan pasar tradisional dan toko tradisional atau yang dikenal dengan toko kelontong dengan pasar modern atau toko modern seperti mempertarungkan sesuatu yang tidak seimbang.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 Pada  satu  sisi  masyarakat  memerlukan  kehidupan  ekonomi  yang  lebih  modern,  dalam  hal  ini pasar dan toko yang modern, tetapi di sisi yang lain toko tradisional perlu dipertahankan supaya pendapatan  dan  lapangan  kerja  bagi  mereka  tetap  berlangsung.  Pemerintah  kemudian mengeluarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko  Modern.  Peraturan  ini  kemudian disusul  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  53  Tahun  2008  tentang  Pedoman Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern.  Keberadaan berbagai  peraturan  tersebut  setidaknya  memberikan  isyarat  bahwa  kebijakan  pemerintah  telah berpihak  dan  melindungi  keberadaan  pasar  tradisional.  Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  53  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern,  disebutkan  adanya  kewajiban  untuk melakukan  kajian  dampak  bagi  sosial  ekonomi  (dan  ekonomi  kerakyatan:  Pasar  tradisonal, UMKM)  sebagai  bahan  pertimbangan  sebelum  mendirikan  pasar  tradisional  (baru),  pusat perbelanjaan, atau toko modern.
Permasalahan  yang  timbul  adalah  fakta  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  saat  ini  banyak berkembang toko modern seperti Indomaret, Alfamart yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan  tersebut.  Toko  modern  tersebut  lokasinya  berada  tidak  jauh  dari  pasar  tradional,  dan toko modern satu dengan yang lainnya jaraknya berdekatan. Toko modern tersebut bahkan pada saat  ini  buka  24  jam,  sehingga  tidak  membatasi  waktu  bagi  konsumen  yang  akan  berbelanja. Selain  itu  tampilan  dari  toko  modern  yang  bagus,  barang  ditata  rapi,  pegawai  yang  menyapa pada  saat  konsumen  datang,  walaupun  harga  barang  yang  ditawarkan  lebih  mahal  masyarakat cenderung akan memilih untuk berbelanja di toko modern tersebut  (Muallim, 2016).
Pertumbuhan  toko  modern  di  Kota  Semarang  saat  ini  pertambahannya  begitu  cepat  dan meningkat.  Banyaknya  minimarket  atau  toko  modern  terjadi  diduga  karena  disebabkan  oleh faktor  penduduk  yang  semakin  meningkat,  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi maka  secara  otomatis  kebutuhan  masyarakat  sehari-hari  juga  mengalami  peningkatan. Perkembangan  toko  modern  yang  banyak  didirikan  oleh  para  investor  mengancam  eksistensi warung tradisional maupun toko kelontong yang berdiri sendiri dan berbasis ekonomi kerakyatan akan  mengalami  penurunan.  Hal  ini  dikarenakan  munculnya  pasar  modern  yang  di  nilai  cukup potensial oleh para pebisnis ritel.  Ritel  modern  yang  mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah  minimarket dengan konsep waralaba atau franchise . Sebagian besar pasar tradisional di  Indonesia  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  baik  melalui  dinas  terkait  maupun  dalam  bentuk Perusahaan  Daerah  (PD).  Sebagai  pengelola  pasar  tradisional,  pemerintah  harus  proaktif
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702 terhadap  maraknya  pasar  modern  dan  posisi  pasar  tradisional  yang  memerlukan  perhatian khusus.
Usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung Peraturan Presiden (Perpres) no 112 tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan No 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern.
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penataan toko modern di Kota Semarang saat ini telah  ada  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Penataan  Toko  Modern.  Akan tetapi  permasalahan-permasalahan  yang  diakibatkan  oleh  menjamurnya  toko  modern  dan menggerus  keberadaan  pasar  tradisional  masih  saja  terjadi.  Dari  data-data  yang  telah disampaikan oleh peneliti diatas dapat menjadi gambaran nyata bahwa saat ini diduga Peraturan daerah  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Penataan  Toko  Modern  belum  optimal  dalam pelaksanaannya.
- Kerangka Teori
Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik ( public  policy )  dalam  literatur-literatur  ilmu  politik.  Masing  masing  definisi  tersebut  memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2005). Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris “ Public Policy ”. Kata “ policy ” ada yang menerjemahkan menjadi “Kebijakan” dan ada juga yang menerjemahkan  menjadi  “kebijaksanaan”  (Wahab,  2004).  Meskipun  belum  ada  “kesepakatan”, apakah policy diterjemahkan  menjadi  “Kebijakan”  ataukah  “kebijaksanaan”,  akan  tetapi tampaknya  kecenderungan  yang  akan  datang  untuk policy digunakan  istilah  kebijakan  maka dalam kajian teori ini, untuk public policy diterjemahkan menjadi “kebijakan publik”.
Dari beberapa pengertian para ahli diatas tentang arti kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa: a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakantindakan pemerintah; b. Kebijakan  publik  baik  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  itu  mempunyai  tujuan tertentu; c. Kebijakan Publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

## Peraturan Daerah
Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat  kepada  daerah  dalam  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  sebab  dalam
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  sangat  diperlukan  adanya  peraturan  lebih  lanjut  berupa Peraturan  Daerah.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Peraturan  Daerah  adalah  peraturan  yang  ditetapkan  kepala  daerah  atas  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  rangka  menyelenggarakan  otonomi  daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Untuk  melaksanakan  Peraturan  Daerah  dan  atas  kuasa peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berlaku,  kepala  daerah  menetapkan  keputusan  kepala daerah.5 Sedangkan  menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembatuan (Wirjosoegito, 2004).

## Toko Modern
Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 adalah “ toko  dengan  sistem  pelayanan  mandiri,  menjual  berbagai  jenis  barang  secara  eceran  yang berbentuk  minimarket,  supermarket,  department  store,  hypermarket  ataupun  grosir  yang berbentuk perkulakan”.
Pengaturan  pasar  modern  di  Indonesia  diatur  pada  Perpres  Nomor  112  Tahun  2007. Perpres  tersebut  diterbitkan  karena  semakin  berkembangnya  toko  modern  yang  merambah daerah perdesaan, dan merubah peran dan fungsi pasar tradisional.

## Permasalahan
Permasalahan  yang  timbul  adalah  fakta  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  saat  ini  banyak berkembang toko modern seperti Indomaret, Alfamart yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan  tersebut.  Toko  modern  tersebut  lokasinya  berada  tidak  jauh  dari  pasar  tradional,  dan toko  modern  satu  dengan  yang  lainnya  jaraknya  berdekatan,  sehingga  perlu  diatur  mengenai penataan toko modern tersebut.

## Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian  Weda  Kupita  dan  Rahadi  Wasi  Bintoro  (2012).  Meneliti  mengenai implementasi  kebijakan  zonasi  pasar  tradisional  dan  pasar  modern  di  kabupaten  Purbalingga. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  terdapat  ketidak  sinkronan  antara  peraturan perundangan  yang  menyebabkan  kebijakan  zonasi  menjadi  tidak  komprehensif.  Faktor  yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut adalah hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas serta budaya (Kupita & Bintoro, 2000).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Penelitian  Made  Emy  Andayani  Citra  dan  I  Wayan  Wijana  (2015).  Meneliti  mengenai pengaturan hukum toko modern waralaba terhadap eksistensi pasar tradisional di Kota Denpasar. Keberadaan  pasar  tradisional  di  Kota  Denpasar  masih  dipertahankan  dan  tidakdiubah  oleh kehadiran waralaba toko modern dan tidak bisa terelakkan mengingatmasyarakat Bali itu sendiri, yang didominasi Hindu, di mana banyak kebutuhan yangmemerlukan seseorang untuk berbelanja di  pasar  tradisional,  secara  otomatis  menjadi  nilailebih  untuk  pasar  tradisional (Andani  & Wijana, 2015).
Martin,  Iqbal  (2017)  meneliti  mengenai  kebijakan  zonasi  dalam  penataan  pasar tradisional  dan  modern  di  Kota  Bandung.  Hasil  penelitian  Martin  menunjukkan  pengaturan mengenaizonasi pasar tradisional dan pasar modern menjadi kewenangan pemerintah daerahdan merupakan materi muatan peraturan daerah, sebagai bentuk pemberian otonomiyang luas kepada daerah.  Perpres  Penataan  Pasar  telah  mengamanatkan  pemerintahdaerah  untuk  memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasarmodern, melalui pembentukan peraturan daerah (Iqbal, 2017).

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Pengertian  yuridis  dimaksudkan  di  dalam  meninjau  dan  melihat  serta  menganalisa  masalah digunakan  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  hukum.  Dalam  pendekatan  yuridis,  hukum  dilihat sebagai  norma  atau  das  sollen,  karena  pendekatan  yuridis  merupakan  suatu  pendekatan  yang mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Soemitro,  1990). Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  Deskriptif  Kualitatif.  Penelitian  Deskriptif kualitatif  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  individu,  keadaan,  gejala,  atau  kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat (Mamudji, 2005). Metode  analisis  data  menggunakan  cara  deskriptif  kualitatif  dengan  memberikan  gambaran secara  khusus  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  secara  sistematis.  Pada  penelitian  hukum normatif  yang  menelaah  data  sekunder,  maka  penyajian  data  dilakukan  sekaligus  dengan analisanya.  Data  yang  diperoleh  akan  dipilih  dan  disusun  secara  sistematis,  untuk  kemudian dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menggambarkan  hasil  penelitian,  selanjutnya  disusun  dalam bentuk skripsi (Saryono, 2010).

## C. Hasil Dan Pembahasan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern
Substansi  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun  2014  mengatur beberapa bentuk strategi pengendalian iklim persaingan antara lain :
1. Kebijakan Zonasi
Kebijakan  zonasi  merupakan  pengaturan  perencanaan  penggunaan  lahan  dengan menetapkan fungsi peruntukan suatu area tertentu dalam suatu wilayah perkotaan. Dalam praktek  penyelenggaraan  pembangunan  kota,  zonasi  lahan  merupakan  proses pengelompokkan wilayah sejenis berdasarkan ciri, karakteristik dan kondisi yang dimiliki suatu  kelompok  (zona)  tertentu.  Lokasi  pendirian  usaha  toko  modern  wajib memperhatikan  jarak  dengan  berdirinya  pasar  tradisional  atau  toko  pengecer  tradisional pada lingkungan sekitar minimal 500 meter.
2. Kebijakan Pengetatan Perizinan Ijin  usaha  Toko  Modern  (IUTM)  merupakan  dokumen  perizinan  tingkat  akhir  dari beberapa  persyaratan  perizinan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  toko  modern. Sebelum mengajukan pengurusan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) pada Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu, calon pelaku usaha toko modern harus  mengurus sejumlah  izin prinsip  dan  sejumlah  persyaratan  yang  melalui  proses  jangka  waktu  yang  lama. Pengetatan  mekanisme  perizinan  usaha  tersebut  merupakan  pendekatan command dan control yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  mewujudkan  keseimbangan pembangunan perekonomian daerah.
3. Kebijakan Pembatasan Jam Buka Waktu  operasional  hipermarket,  supermarket  dan  Department  Store  ditetapkan  pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 pada hari Senin – Jum’at, sedangkan waktu operasional pada  hari  Sabtu  –  Minggu  dimulai  dari  pukul  10.00  sampai  dengan  23.00.  Pengaturan jam buka bagi toko modern berbentuk minimarket pada jalan lingkungann dan jalan lokal dikelompokkan menjadi dua waktu pelayanan yaitu minimarket diijinkan beroperasi pada hari  Senin  hingga  Jumat  pada  pukul  09.00  hingga  pukul  22.00.  Jam  operasional minimarket  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu  dimulai  dari  pukul  09.00  hingga  pukul  23.00. Pengaturan  minimarket  yang  beroperasi  selama  24  jam  belum  diatur  secara  jelas  dalam ketentuan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun  2014,  namun  pemerintah Kota Semarang memberikan diskresi dengan mengijinkan minimarket 24 jam beroperasi pada area jalan arteri.
4. Penentuan Kuota Maksimum
Batasan  maksimal  jumlah  toko  modern  yang  boleh  beroperasi  pada  suatu  area  di  Kota Semarang  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  Perda  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Penataan Toko Modern. Ketentuan jumlah kuota toko modern pada suatu wilayah di Kota Semarang,  diatur  secara  lebih  lanjut  melalui  Peraturan  Wali  Kota  Semarang  Nomor  5 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penataan  Toko  Modern.  Ketentuan  pasal  9  Peraturan Walikota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2013  menjabarkan  batasan  jumlah  maksimal  toko modern  yang  boleh  didirikan  per  kecamatan  sesuai  ketetapan  Badan  Perijinan  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Semarang  adalah  sebanyak  523  toko  modern  yang boleh berdiri pada 16 kecamatan di Kota Semarang.
Basis  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Penataan  Toko Modern  adalah  seluruh  masyarakat  Kota  Semarang,  khususnya  para  pelaku  usaha  toko  modern yang  diharapkan  agar  secara  konsisten  mematuhi  peraturan  tersebut,  demi  menciptakan  iklim keseimbangan  usaha  dengan  pelaku  usaha  perdagangan  lainnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 lapangan  dapat  diketahui  bahwa  Penegakan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun 2014  dilaksanakan  oleh  dua  instansi  yang  memiliki  kewenangan  melakukan  pengendalian terhadap pertumbuhan investasi toko Modern yaitu Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang selaku instansi penerbit perijinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertindak sebagai pembina dan pengawas perdagangan di Kota Semarang.
Efektifitas  bekerjanya  Peraturan  daerah  Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Penataan  Toko  Modern  terhadap  kondisi  persaingan  usaha  yang  sehat  antara  toko  modern dengan  pasar  tradisional,  dikaitkan  dengan  Teori  dampak  yang  dikemukakan  oleh  Rossi  & Freeman dengan membandingkan kondisi yang terjadi sebelum dan sesudah  intervensi kebijakan dengan  tujuan  kebijakan.  Pengaturan  norma  kebijakan  penataan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Semarang  Nomor  1  Tahun  2014  secara  normatif  telah  dirumuskan  dengan  cukup  baik,  namun pada tataran implementasi ditemukan banyak sekali kesenjangan antara peraturan tertulis (law in the book ) dan praktek pelaksanaan di lapangan ( law in action ).
Pertumbuhan  toko  modern  pasca  diterbitkannya  perda  justru  mengalami  peningkatan setiap  tahunnya  dan  melampaui  kuota  maksimal  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Walikota Semarang  Nomor  5  Tahun  2013.  Hal  tersebut  menunjukan  tujuan  penerbitan  Peraturan  Daerah Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun  2014  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  harmonisasi  dan keseimbangan kepentingan dengan pasar tradisional belum dapat terwujud. Bentuk pelanggaran ketentuan  Perda  penataan  toko  modern  yang  sering  terjadi  di  lapangan  adalah  banyaknya  gerai minimarket  waralaba  yang  berdiri  kurang  dari  jarak  minimum  pendirian  toko  modern  dengan pasar tradisional pada beberapa wilayah seperti kawasan Mrican, Banyumanik, Kedung Mundu, Randusari dan Gunungpati (Purwoto, 2018).
Dalam  menentukan  lokasi  pendirian  toko, terkadang  pelaku  usaha  minimarket  memiliki perspektif  yang  berbeda  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  kota  Semarang. Pengusaha  minimarket  hanya  mendasarkan  pendirian  toko  dengan  jumlah  penduduk  sekitar, tingkat  pendapatan,  akses  transportasi  dan  infrastruktur.  Sehingga  faktor  jarak  dan  dampak terhadap  pelaku  ritel  tradisional  sekitar  kurang  diperhatikan.  Hal  tersebut  menimbulkan pelanggaran  ketentuan  jarak  dan  lokasi  pendirian  yang  tidak  sesuai  wilayah  peruntukan berpeluang menambah ketidakseimbangan iklim persaingan.
Pelanggaran  lain  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  toko  modern  terutama  minimarket waralaba  adalah  kewajiban  memiliki  IUTM.  Berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, menunjukkan bahwa dari total 629 toko modern toko modern, 576 gerai minimarket waralaba yang ada di Kota Semarang, hanya 239 gerai toko minimarket waralaba yang memiliki Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). Sedangkan sejumlah 337
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 toko minimarket hanya  memiliki SIUP  dan TDP sebagai dokumen  legal untuk mengoperasikan usahanya.  Bahkan  tim  pengawas  sering  menemukan  sejumlah  gerai  toko  modern  yang  telah beroperasi  terlebih  dahulu  sebelum  ijin  usaha  diterbitkan  oleh  instansi  berwenang  Badan Perijinan  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Semarang  (BPPTSP)  Kota  Semarang  dan Dinas Perindustrian Perdagngan Kota Semarang (Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2018).
Berdasarkan  Mualim,  saat  ini  jarak  toko  modern  dengan  pasar  tradisional  masih berdekatan,  ijin  yang  sering  diabaikan  oleh  para  investor,  dan  jumlah  toko  modern  sudah melebihi  batas  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Di  dalam  diskusinya  (Muallim,  2018). mengatakan:
‘’Sesuai  Perwal  (Peraturan  Wali  Kota)  Nomor  5  Tahun  2015,  jarak  pendirian  toko modern  diatur  harus  minimal  500  meter  dari  pasar  tradisional.  Itu  harus  dikaji  lagi  dan diubah,  karena  berdasar  hasil  studi  banding  yang  dilakukan  oleh  Komisi  B  ke  sejumlah daerah,  ada  yang  menetapkan  aturan  toko  modern  mini  market  harus  jaraknya  1.000 meter  atau  bahkan  1.500  meter  dari  lokasi  pasar  tradisional.  Hal  itu  diharapkan  dapat ditiru dan diterapkan di Kota Semarang. Supaya (toko modern) tidak menjamur sampai di daerah-daerah pinggiran”.
Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  Penataan  toko  modern  di  Kota  Semarang  saat ini  telah  dibuat  dan  berlangsung  di  tengah-tengah  masyarakat.  Akan  tetapi  permasalahan- permasalahan  yang  diakibatkan  oleh  menjamurnya  toko  modern  dan  menggerus  keberadaan pasar  tradisional  masih  saja  terjadi.  Dari  data-data  yang  telah  disampaikan  oleh  peneliti  diatas dapat  menjadi  gambaran  nyata  bahwa  saat  ini  diduga  Peraturan  daerah  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Penataan Toko Modern belum optimal dalam pelaksanaanya. Begitu halnya dengan ayat kedua  dan  ketiga  dari  Pasal  3  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2014 Tentang  Penataan Toko Modern di Kota Semarang yang mengatur terselanggaranya kemitraan dan saling bersinergi antara  toko  modern  dengan  pasar  tradisional,  dan  UMKM  yang  memiliki  nilai  historis,  dimana hal tersebut diduga oleh peneliti tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern
Permasalahan  substansi  hukum  yang  menyebabkan  inefektifitas  penegakan  Perda  Kota Semarang  Nomor  1  Tahun  2014  adalah  ketentuan  Pasal  8  yang  memberikan  pengecualian terhadap  pendirian  toko  modern  minimarket  dengan  tidak  mewajibkan  penyertaan  dokumen analisis  dampak  sosial  ekonomi  pada  saat  mengajukan  izin  usaha  toko  modern.  Ketentuan  ini secara normative bertentangan dengan landasan filosofis dan tujuan penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dalam rangka mengendalikan pertumbuhan toko modern yang agresif, agar mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan pertumbuhan iklim persaingan usaha dengan pelaku usaha ritel  lainnya. Inkonsistensi pengaturan  norma tersebut, secara tidak  langsung telah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 menyebabkan manfaat regulasi ini sebagai a tool of engineering dan social control tidak berjalan secara  optimal  dalam  mewujudkan  ketertiban  sosial  dan  persaingan  yang  sehat  antar  pelaku usaha  ritel.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  keterbatasan  alokasi  waktu  pengawasan  oleh  Tim Teknis  Pengawas  (Disperindag,  Dinas  tata  Kota  dan  BPPTSP  Kota  Semarang)  yang  hanya melakukan survey pengecekan setahun dua kali, dikarenakan tugas tim teknis tidak hanya terpaku pada pengendalian perijinan toko modern saja.
Kendala  lain  yang dialami tim teknis adalah  jumlah anggaran dan personil  yang terbatas tidak  dapat  menjangkau  seluruh  Kota  Semarang.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Disperindag Kota  Semarang  dsn  BPPTSP  dalam  mengatasi  pelanggaran  toko  modern  adalah  melalui sosialisasi perijinan usaha IUTM terhadap pelaku usaha setiap dua kali setahun sebagai langkah persuasif.  Namun  tindakan  sosialisasi  tersebut  belum  dapat  meningkatkan  kesadaran  pelaku usaha  untuk  mematuhi  ketentuan  Perda  Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun  2014,  bahkan Pemerintah Kota Semarang belum menentukan kebijakan lanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Penataan  Toko  Modern adalah  dengan  melakukan  Kebijakan  Zonasi  yaitu  Lokasi  pendirian  usaha  toko  modern  wajib memperhatikan  jarak  dengan  berdirinya  pasar  tradisional  atau  toko  pengecer  tradisional  pada lingkungan sekitar minimal 500 meter. Selain itu juga dilakukan Kebijakan Pengetatan Perizinan yaitu dengan Ijin usaha Toko Modern (IUTM) merupakan dokumen perizinan tingkat akhir dari beberapa  persyaratan  perizinan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  toko  modern.  Dan  juga Kebijakan  Pembatasan  Jam  BukaWaktu  operasional  hipermarket,  supermarket  dan  Department Store  ditetapkan  pukul  10.00  sampai  dengan  pukul  22.00  pada  hari  Senin  –  Jum’at,  sedangkan waktu  operasional  pada  hari  Sabtu  –  Minggu  dimulai  dari  pukul  10.00  sampai  dengan  23.00. Sedangkan  minimarket  diijinkan  beroperasi  pada  hari  Senin  hingga  Jumat  pada  pukul  09.00 hingga  pukul  22.00,  dan  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu  dimulai  dari  pukul  09.00  hingga  pukul 23.00. Pasal 9 Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 menjabarkan batasan jumlah maksimal  toko  modern  yang  boleh  didirikan  per  kecamatan  sesuai  ketetapan  Badan  Perijinan Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Semarang  adalah  sebanyak  523  toko  modern  yang boleh berdiri pada 16 kecamatan di Kota Semarang.
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Penataan  Toko  Modern masih  belum  optimal.  Hal  ini  dapat  diketahui  karena  adanya  banyak  pelanggaran  dengan berdirinya minimarket modern yang memiliki jarak dengan pasar tradisional atau toko pengecer tradisional  pada  lingkungan  sekitar  200  meter  seperti  pada  3  minimarket  yang  pendiriannya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702 hanya  berjarak  200 meter dari Pasar Rasamala/Pasar Jati, Banyumanik. Selain  itu ada sejumlah minimarket modern yang belum memiliki IUTM namun sudah memulai untuk berjualan dengan modal  SIUP  dan  TDP  saja.  Secara  yuridis,  pengaturan  minimarket  yang  beroperasi  selama  24 jam belum diatur secara jelas dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014, namun pemerintah  Kota Semarang  memberikan  diskresi dengan  mengijinkan  minimarket 24  jam  beroperasi  pada  area  jalan  arteri.  Batasan  maksimal  jumlah  toko  modern  yang  boleh beroperasi pada suatu area di Kota Semarang juga tidak diatur secara spesifik dalam Perda No,1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern.
Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern adalah Permasalahan substansi hukum yang menyebabkan inefektifitas penegakan Perda  Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun  2014  adalah  ketentuan  Pasal  8  yang  memberikan pengecualian terhadap pendirian toko modern minimarket dengan tidak  mewajibkan penyertaan dokumen  analisis  dampak  sosial  ekonomi  pada  saat  mengajukan  izin  usaha  toko  modern. Ketentuan  ini  secara  normative  bertentangan  dengan  landasan  filosofis  dan  tujuan  penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dalam rangka mengendalikan pertumbuhan toko modern yang  agresif,  agar  mampu  menciptakan  keselarasan  dan  keseimbangan  pertumbuhan  iklim persaingan  usaha  dengan  pelaku  usaha  ritel  lainnya.  Tindakan  penegakan  sanksi  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum  pengusaha  toko  modern  belum  berjalan  dengan  baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi pembina dan pengawas perdagangan. Budaya  hukum  pelaku  usaha  toko  modern  dalam  mematuhi  ketentuan  Perda  Kota  Semarang Nomor  1  Tahun  2014  dikategorikan  masih  kurang  baik.  Hal  tersebut  ditunjukan  dengan  masih banyaknya  pelanggaran  perijinan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  toko  modern  khususnya minimarket waralaba. Salah satu prosedur yang membuat pelaku usaha enggan mengurus IUTM adalah  kewajiban  studi  kelayakan  termasuk  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  dan  dampak sosial  ekonomi  yang  sangat  sulit  untuk  dilaksanakan  mengingat  analisis  tersebut  tidak  dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Mamudji,  Sri  et  al.  (2005). Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta  :  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Santoso, Lukman. (2015). HukumPemerintahan Daerah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Saryono.  2010.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dalam  Bidang  Kesehatan.  Yogyakarta  :    Nuha Medika.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (1990). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta  :  Ghalia
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Indonesia.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2004). Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi    ke  Implementasi Kebijaksanaan  Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi. (2005). Teoridan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta : Media Press.
Wirjosoegito, Soebono. (2004). Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan . Jakarta: Ghalia

## JURNAL
Citra,  Made  Emy  Andayani  dan  Wijana,  I  Wayan.  2015.  Pengaturan  Hukum  Toko  Modern Waralaba terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di  Kota Denpasar. Jurnal Advokasi Vol 5 No 1.
Kupita,  Weda dan Bintoro, Rahadi  Wasi. 2012. Implementasi  Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga).Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No 1.
Martin,  Iqbal.  2017.  Penerapan  Kebijakan  Zonasi  dalam  Penataan  Pasar  Tradisional  dan  Pasar Modern  Kota  Bandung  (Suatu  Tinjauan  Yuridis  dari  Perspektif  Otonomi  Daerah). Wawasan Yuridika Vol 1 No 2.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  112  tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/  M-DAG/  PER/  12/  2013  tentang  Pedoman  Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko Modern.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern.
PeraturanWalikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Toko Modern .

## WAWANCARA
Mualim.  (2016).    Ketua  Komisi  B  DPRD  Kota  Semarang,  Diskusi  Menata  Pasar  Modern, Sekretariat DPRD Kota Semarang. Hotel Oak Tree. Semarang, 9 Mei 2016.
Oktaviatmoko.  2018.    Kepala  Seksi  Pemetaan  dan  Penataan  Dinas  Pasar  Kota  Semarang, wawancara pribadi, Kamis 18 Januari 2018.
Purwoto, Fajar. (2018). Hasil Wawancara dengan Fajar Purwoto (Kepala Dinas Perdagangan) Dinas Perindustrian dan Perdaganagn Kota Semarang. tanggal 18 Januari 2018 pukul 08.00 WIB.

## ARTIKEL DARI SUMBER ONLINE
BPPTSP Kota Semarang dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Semarang tentang Persebaran Toko Modern periode 2016, diakses pada tanggal 17 Januari 2018, pada pukul 13.00
Muallim, A. (2016). Perwal Toko Modern Harus Diubah. Koran Sindo . Retrieved from http://koran- sindo.com/page/news/2016-05-10/6/110/Perwal_Toko_Modern_Harus_Diubah.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702