Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 7, Number 1, Tahun 2023, pp. 155-162 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.58846

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 08, 2023 Revised January 09, 2023 Accepted April 10, 2023 Available online April 25, 2023
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, BUMDes, UU Cipta Kerja.

## Keywords:
Legal Protection, BUMDes, job creation law.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Desa Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja
I Komang Kawi Arta 1* , I Nyoman Gede Remaja 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti Singaraja, Bali-Indonesia

## A B S T R A K
Terkadang  BUMDes  yang  melaksanakan  program  memberikan  pinjaman modal  usaha kepada  masyarakat di desa setempat,  tidak  bisa mengambil jaminan  dari  pihak  peminjam  tersebut  karena  terkendala  aturan  yang belum  memberikan  kejelasan  dari  status  hukum  BUMDes.  Kemudian lahirnya  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  yang  diatur pada pasal 87 ayat 1 menyatakan  Desa dapat mendirikan BUMDesa dan pendirian  BUMDes  di  sepakati  berdasarkan  musyawarah  desa  (  pasal  88 Ayat  1).  Pendirian  BUMDes  akan  mempengaruhi  status  hukumnya terhadap  BUMDes  tersebut.  Permasalahan  yang  sering  muncul  karena status  pendirian  BUMDes  tersebut  lemah,  maka  pengelola  BUMDes  sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDes. Metode penelitian yang  digunakan adalah yuridis  empiris. Hasil  Penelitian menujukkan  bahwa  berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  dapat  memperjelas  status  BUMDes  sebagai  badan hukum  dan  mendapatkan  sertipikat  sebagai  BUMDes  yang  berbadan hukum.  Sehinga  dengan  jelasnya  Status  badan  hukum  BUMDes  di Kabupaten  Buleleng  akan  dapat  lebih  mudah  memperlihatkan  potensi- potensi  lokal  yang  ada  di  desa  dan  yang  melakukan  suatu  invetasi  atau penyertaan  modal  terhadap  BUMDes  tersebut  tidak  ragu-ragu  atau  tidak berpikir  lagi  akan  keamanan  dari  sisi  status  hukum  BUMDes,  sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kerjasama dengan BUMDes.

## A B S T R A C T
Sometimes BUMDes that carry out the program  provide business capital  loans to people in the  local village, cannot take guarantees from the borrower because they are constrained by regulations that do not  yet  provide  clarity  on  the  legal  status  of  BUMDes.  Then  the  issuance  of  law  number  6  of  2014 concerning  Villages  which  is  regulated  in  article  87  paragraph  1  states  that  villages  can  establish BUMDesa  and  the  establishment  of  BUMDes  is  agreed  based  on  village  meetings  (article  88 paragraph 1). The establishment of BUMDes will affect the legal status of the BUMDes. Problems that often arise because the status of BUMDes establishment is weak, it is difficult for BUMDes managers to take legal action, because it is related to the legal status of BUMDes. The research method used is empirical  juridical.  The  research  results  show  that  the  enactment  of  Law  Number  11  of  2020 concerning Job Creation can clarify the status of BUMDes as a legal entity and obtain a certificate as a  BUMDes  with  a  legal  entity.  So  that  with  clarity  the  status  of  the  BUMDes  legal  entity  in  Buleleng Regency will be  able to  more easily show the  local  potentials that exist in the village and those who make  an  investment  or  equity  participation  in  BUMDes  do  not  hesitate  or  no  longer  think  about security  in  terms  of  BUMDes  legal  status,  so  that  it  can  provide  legal  protection  for  people  or  legal entities that carry out a collaboration with BUMDes.

## 1. PENDAHULUAN
BUMDes adalah  lembaga/badan perekonomian desa kemudian yang dibentuk dan dimiliki  oleh Pemerintah Desa setempat, serta dikelola secara ekonomi mandiri dan professional (Hendri & Hardiyanto, 2018; Pratiwi, Abdullah, Nurhaliza, & Ramadani, 2022). Modal BUMDes seluruhnya atau sebagian besar
merupakan  kekayaan  desa  yang  dipisahkan.  Perlunya  panduan  yang  mencakup  seluruh  proses pembentukan  dan  pengelolaan  BUMDes  yang  memungkinkan  aparat  pemerintahan  desa  beserta masyarakat  secara  umum  dapat  memahami  sepenuhnya  langkah  operasional  pembentukan  dan pengelolaan  BUMDes  demi  PADes  (Penghasilan  Asli  Desa) (Suhirman,  2021;  Sumiasih,  2018). Perlunya pembentukan  BUMDes  di  suatu  pemerintah  desa  akan  sangat  membantu  menunjang  dan  menambah pendapatan asli desa (PADes) (Ash-Shiddiqy & Ibrahim, 2022; Syamsuri & Hutasuhut, 2020). Pendapatan asli  desa  (PADes)  akan  membantu  roda  kemandirian  perekonomian  di  desa  dan  khususnya  akan membantu masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Hal itu, diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai pembentukan suatu BUMDes, supaya memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap badan  usaha  milik  desa  dan  baik  bagi  masyarakat  pengguna  dari  BUMDes  dapat  memberikan  jaminan perlindungan.  Kehadiran  BUMDes  ini  diharapkan  desa  menjadi  lebih  mandiri  dan  masyarakatnya  pun menjadi lebih sejahtera (Sakir, Walinegoro, & Wahyuni, 2022; Sitepu, 2021).
Tetapi  mengingat  BUMDes  masih  termasuk  hal  baru  dalam  keberadaannya.  Beberapa  kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang  keberadaan  BUMDes  di  desa.  Walaupun  sebenarnya  secara  tersirat  semangat  untuk melembagakan  BUMDes  telah  diamanatkan  dan  dipayungi  dengan  terbitnya  Undangundang  Nomor  8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana  diamanatkan  dalam  Bab  VII  bagian  Kelima  yang  menyatakan  Pemerintah  Desa  dapat mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa  dengan  harapan  dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan  desa.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  pendirian BUMDes,  maka  berdasarkan  pasal  78  PP  72  Tahun  2005  Tentang  Desa,  dijelaskan  bahwa  Pemerintah Kabupaten/Kota  perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Tentang  Tata  Cara  Pembentukan  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) (Kurniawan,  Aprilina,  Primaputri,  &  Wresty,  2021; Suwandi & Wardana, 2022). Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun kenyataannya niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun pengaturan secara teknis  melalui  Permendagri tersebut  belum  disambut baik oleh Pemerintah  kabupaten/Kota  dengan  indikasi  belum  adanya  Perda  yang  mengatur  tentang  Tata  Cara Pembentukan  dan  Pengelolaan,  kalaupun  sudah  ada  Perda  tersebut  sering  kali  belum  mengacu  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang memang hadir terlambat. Sehingga sering kali proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri.
Kemudian  permasalahan  kedua  karena  tidak  ada  aturan  yang  merujuk  pada  BUMDes  sebagai badan  hukum,  maka  aturan  desa  yang  di  pakai  untuk  membentuk  BUMDes  tersebut,  sehingga  status hukumnya  BUMDes  tersebut  tidak  jelas.  Terkadang  BUMDes  yang  melaksanakan  program  memberikan pinjaman  modal  usaha  kepada  masyarakat  di  desa  setempat,  tidak  bisa  mengambil  jaminan  dari  pihak peminjam  tersebut  karena  terkendala  aturan  yang  belum  memberikan  kejelasan  dari  status  hukum BUMDes. Kemudian lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diatur pada pasal 87 ayat  1  menyatakan    Desa  dapat  mendirikan  BUMDesa  dan  pendirian  BUMDes  di  sepakati  berdasarkan musyawarah desa ( pasal 88 Ayat 1). Pendirian BUMDes akan mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDes  tersebut.  Permasalahan  yang  sering  muncul  karena  status  pendirian  BUMDes  tersebut  lemah, maka pengelola BUMDes sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDes. Oleh  karena  adanya  tindakan  berupa  perlindungan  hokum  terhadap  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Adanya hukum terhadap suatu badan usaha akan memberikan pengamanan bagi usaha tersebut (Cahyani, Guspul, & Wijayanti, 2019; Swastiani Dunggio, 2020). Adanya perlindungan hukum pada suatu badan usaha akan mampu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  badan  usaha  tersebut.  Beberapa  penelitian sebelumnnya  menunjukkan  bahwa  adanya  perlindungan  hukum  pada  BUMDEs  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masayarakat  desa (Adam,  Ristawati,  Ramadhanti,  &  Nugraha,  2020;  Tarlani,  2020). Penelitian  lainnya  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  dan keamaan  karyawan (Cahyani  et  al.,  2019;  Pertiwi,  Pratiwi,  &  Meitasari,  2022). Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Kabupaten Buleleng-Bali

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Sumber  data  adalah  sumber  data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik studi dokumen dan Teknik wawancara  bebas terstruktur dan teknis  observasi terhadap data primer dan sekunder.  Teknik analisis yang  digunakan  yaitu  analisis  deskritif  kualitatif.  Pengolahan  data  merupakan  tahap  dimana  data dikerjakan  dan  dimanfaatkan  sehingga  berhasil  mendapatkan  kebenaran-kebenaran  yang  di  dapatkan
untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  model analisis  kualitatif  dengan  mengambil  kesimpulan  berdasarkan  pemikiran  yang  logis  dari  wawancara dengan  para  informan  maupun  data  yang  di  peroleh  dari  studi  kepustakan  dan  analisis  dalam  bentuk deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap BUMDes di Kabupaten Buleleng-Bali yaitu dengan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 11  Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga status BUMDes menjadi badan hukum privat yang hanya dapat didirikan oleh desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan hukum yang didirikan  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk  sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa”.  Artinya  bahwa  desa  hanya  berperan  untuk mengelola  usaha  aset  yang  sudah  ada  di  BUMDes.  Hanya  saja,  pemerintah  desa  bisa  mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah atau akses permodalan jika merujuk pada bunyi pasal 117 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Hadi, 2021:32).
Sebelum  di  lahirnya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  status  badan usaha milik desa belum berstatus badan hukum di Kabupaten Buleleng hanya berdasarkan pada pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pada pasal 132 peraturan pemerintah nomor 46 Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  serta ditetapkan legalitas Bumdes melalui peraturan desa. Pada aturan tersebut  tidak mengisyaratkan bahwa bumdesa tersebut harus berbadan hukum (Hasil Wawancara dengan bagian Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang  Pemdes  pada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Buleleng,  21  Nopember 2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pembentukan  harus  dibuat  dalam  bentuk  Peraturan  Desa  dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Daerah sebagai  dasar  hukumnya,  pada  peraturan    Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  pendirian,  pengurusan    dan  pengelolaan,  dan  pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 4 menyebutkan ; Desa dapat mendirikan Bumdesa berdasarkan Peraturan Desa  tentang  pendirian  bumdes,  Desa  dapat  mendirikan  bumdes  sebagaimana  ayat  1  dengan mempertimbangkan :Inisiatif Pemerintah  Desa dan/atau masyarakat desa, Potensi usaha ekonomi desa, Sumberdaya alam di desa, Sumber daya alam yang mampu mengelola bumdes dan Kekayaan desa yang di serahkan  untuk  dikelola  sebagai  bagian  dari  usaha  bumdes.  Pada  pasal  tersebut  diatas  tidak  dijelaskan secara khusus bentuk dari BUMDes. Indonesia terdapat beragam bentuk-bentuk badan usaha baik bersifat perseorangan, persekutuan maupun badan hukum seperti perusahaan dagang, Comanditer Vennootschap (CV), Firma, Persekutuan Perdata (Maatschap), Perseroan Terbatas dan Koperasi.
Secara aturan badan usaha di bagi menjadi dua yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha  yang  tidak  berbadan  hukum.  Pada  perspektif  pembagian  badan  usaha  tersebut  tidak  dijelaskan secara  tegas  aturan  yang  mengatur  mengenai  pendirian  badan  usaha  milik  desa.  Hasil  pendirian  itu statusnya badan usaha yang berbadan hukum atau  badan usaha yang tidak berbadan hukum. Beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan: Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Teganya ada pemisah kekayaan  perusahaan  dengan  kekayaan  pribadi  para  sekutu,  Kepentingan  yang  menjadi  tujuan  adalah kepentingan  bersama,  dan  Adanya  beberapa  orang  sebagai  pengurus  badan  tersebut.  Ketiga  unsur tersebut merupakan unsur material bagi suatu badan hukum. Persyaratan kedua yang perlu di tuntaskan oleh  suatu  badan  hukum  yaitu  syarat  yang  bersifat  formal,  yakni  adanya  pengakuan  dari  negara  yang mengakui suatu badan telah memiliki status badan hukum. Selain status badan hukum dari bumdesa juga harus memperhatikan  bahwa Bumdes sebagai lembaga sosial diharuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat.  Sedangkan  Bumdes  sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari      keuntungan      untuk meningkatkan pendapatan desa.  Undang-undang dan peraturan Pemerintah mengamanatkan setiap desa yang  mendirikan  BUMDes  di  Kabupaten  Buleleng-Bali  wajib  mengikuti  peraturan  terbaru  supaya mendapatkan  legalitas  dari  pemerintah  pusat  sebagai  badan  hukum  (Hasil  Wawancara  dengan  bagian Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng,  21  Nopember  2022).  Pasal    1  Angka  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja dan sebagaimana di cabut dan digantikan dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya
disebut  BUMDes  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  Desa  dan/  atau  bersama  Desa-Desa  guna mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  Pasal  87  (l)  Desa  dapat  mendirikan  BUMDes.    BUMDes  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  membentuk  unit  usaha  berbadan  hukum  sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Usaha yang miliki dan dibuat kemudian di kelola oleh desa gunanya untuk dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  Sehingga  pengamalan  Sila  ke  -5  (Lima)  dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  dapat diwujudkan melalui aturan bersifat memberikan  nilai  kepastian  hukum  dan  jaminan  perlindungan  hukum.  Status  sebagai  badan  hukum, peran  BUMDes  semakin  penting  sebagai  konsolidator  produk/jasa  masyarakat,  produsen  berbagai kebutuhan  masyarakat,  inkubator  usaha  masyarakat,  penyedia  layanan  publik,  dan  berbagai  fungsi lainnya. Oleh karena itu, di masa mendatang BUMDes diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.
BUMDes  terdiri  dari  BUMDes  dan  BUMDes  bersama.  Tujuannya  adalah  sebagai  berikut: Melakukan  kegiatan  ursaha  ekonomi  melalui  pengelolaan  usaha,  serta  pengembangan  investasi  dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang  dan  atau  jasa  serta  pemenuhan  kebutuhan  umurn  masyarakat  Desa,  dan  mengelola  lumbung pangan  Desa,  Memperoleh  keuntungan  atau  laba  bersih  bagi  peningkatan  pendapatan  asli  Desa  serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa, pernanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa , mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.  Ciri    utama  yang  membedakan    BUMDes    dengan  lembaga  ekonomi      komersial  lainnya  adalah sebagai  berikut:  Modal  usaha  bersumber  dari    desa  (sekurang-kurangnya    51%)  dan  dari  masyarakat melalui penyertaan modal berupa saham atau andil, Merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola  secara  bersama,  Dijalankan  berdasarkan  asas  kekeluargaan  dan    kegotongroyongan    serta berakar  dari  tata  nilai  yang  berkembang  dan  hidup  di  masyarakat (local wisdom), Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada  pengembangan  potensi  desa  secara  umum   dan   hasil   informasi   pasar yang      menopang  kehidupan  ekonomi  masyarakat,  Tenaga    kerja    yang    diberdayakan    dalam  BUMDes merupakan  tenaga  kerja  potensial  yang  ada  di  desa,  Keuntungan  yang  diperoleh  ditujukan  untuk meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat   desa dan/atau penyerta modal, Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah  dilakukan  melalui  musyawarah desa, Peraturan-peraturan  BUMDes  dijalankan sebagai  kebijakan  desa  (village  policy),  Difasilitasi    oleh    Pemerintah,    Pemerintah  Provinsi,    dan Pemerintah    Kabupaten/Kota,    serta  Pemerintah  Desa,  dan  Pelaksanaan    kegiatan    BUMDes    diawasi secara   bersama   oleh   Pemerintah   Desa,   Badan  Perwakilan  Desa,  dan  anggota BUMDes.BUMDes merupakan    salah    satu    program    andalan        pemerintah        dalam        meningkatkan        kemandirian perekenomian    di    desa    yang    bergantung pada kebutuhan dan potensi desa.
Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh  masyarakat  desa,  dari  masyarakat  desa, oleh    masyarakat    desa,    dan    untuk    masyarakat    desa  (Murwadjia,2017  :  10).  Pendirian  BUMDes dilakukan  oleh  satu  Desa  berdasarkan  pada  musyawarah  Desa  dan  penetapan  peraturan  desa  terkait dengan  pendirian  BUMDes.  Musyawarah  Desa  di  lakukan  untuk  menggali  dan  mengumpulkan    aspirasi dan  ide-ide  yang  inovatif  dari  masyarakat,  guna  dapat  menghasilkan  pendirian  BUMDes  yang  baik  dan menyesuaikan  kondisi  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Desa.  Pentingnya  musyawarh  Desa  guna  dalam mempersiapkan  pendirian  BUMDes  supaya  masyarakat  tahu  adanya  pendirian  BUMDes  dan  juga  jenis kegiatan  -kegiatan  yang  dilaksanakan  BUMDes  baik  dalam  bidang  ekonomi  dan  pelayanan  umum. Musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Musyawarah Desa di hadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. BUMDes tidak bisa di samakan dengan badan hukum yang lain salah satunya Perseroan Terbatas (PT). Pemegang Saham  melalui  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (selanjutnya  disingkat  RUPS)  adalah  alat  perlengkapan perseroan,  yang  merupakan  kekuasaan  yang  tertinggi  dalam  perseroan,  yang  melaksanakan  pimpinan tertinggi atas perusahaan. Pasal 1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak  diberikan  kepada  Direksi  atau  Dewan  Komisaris  dalam  batas  yang  ditentukan  dalam  Undang- Undang ini dan/ atau Anggaran Dasar”. Namun wewenang yang diberikan Undang -Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris. Dari pengertian Pasal 1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu  sebagai  berikut:  pertama,  Organ  ini  berupa  rapat.  hal  yang  harus  dicermati  adalah  forum  rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi
baru  muncul apabila diselenggarakan rapat dan  rapat  tersebut  harus memenuhi  persyaratan  formalitas tertentu yang telah diatur dalam UU PT.  Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status  kepemilikan  perseroan  yang  ada  di  tangan  pemegang  saham.  pemegang  saham  adalah  (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap  benda  yang  dimilikinya,  dan  ketiga,  kewenangan  yang  ada  pada  forum  rapat  ini  (sebagaian) dapat didelegasikan kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan  yang  didelegasikan  sejatinya  apa  yang  bersifat  sementara  dan  ada  yang  bersifat  tetap. Kewenangan pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi refresentasi (mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan).
Sedangkan  pendelegasian  yang  bersifat  sementara  sewaktu-waktu  dapat  dicabut.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  prinsip  yang  merupakan  organ  perusahaan  bukan  pemegang  sahamnya, tetapi  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  tersebut.  Jika  Pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT)  melalui  akta notaris kemudian notaris sebagai kuasa mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, namun BUMDes melalui link website kementerian Desa mendaftarkan, kemudian kementerian Desa menindaklanjuti untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Syarat- syarat untuk mendirikan BUMDes adalah sebagai berikut  (Hasil  Wawancara  dengan  bagian  Analis  Kebijakan  Ahli  Muda  Bidang  Pemdes  pada  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Buleleng,  21  Nopember  2022):  Berita  Acara  Musdes pendirian BUMDes, Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, Anggaran Dasar (AD) BUMDes, Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, dan Rencana Program Kerja BUMDes dan mencentang KBLI sesuai dengan jenis usaha  Setelah mendapatkan sertipikat dan status BUMDes sebagai badan  hukum,  sehingga  mampu  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  BUMDes  yang  ada  di Kabupaten  Buleleng,  sehingga  dapat  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  dengan  pihak  ketiga  maupun masyarakat  di  desa  tersebut  dalam  melakukan  kerjasama  untuk  menumbuh  kembangkan  BUMDes  di masing-masing desa guna mewujudkan kemandirian desa. Sudah ada 84 (Delapan Puluh Empat) BUMDes yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng  yang  berbadan  Hukum  (Hasil  Wawancara  dengan  bagian  Analis Kebijakan  Ahli  Muda  Bidang  Pemdes  pada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Buleleng,  21  Nopember  2022).    Dengan  status  badan  hukum,  BUMDes  menjadi  lebih  fleksibel  dalam mengelola aktifitas usahanya, karena status badan hukum membuat BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan, dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) maupun Perseroan Komanditer (CV), serta koperasi  bagi  masyarakat  desa  yang  ingin  membangun  usaha.  Mengingat,  BUMDes  dengan  segala aktivitasnya memang menyerap tenaga ke masyarakat desa.

## Pembahasan
Pendirian  badan  usaha  harus  disertai  dengan  upaya  penguatan  kapasitas  dan  didukung  oleh kebijakan  daerah  (kabupaten/kota)  yang  memfasilitasi  dan  melindungi  usaha  ini  dari  ancaman persaingan  para  pemodal  besar.  Mengingat  badan  usaha  ini  merupakan  lembaga  ekonomi  baru  yang beroperasi  di  pedesaan  dan  masih  membutuhkan  landasan  yang  kuat  untuk  tumbuh  dan  berkembang. Pembangun  landasan  bagi  pendirian  BUMDes  adalah  Pemerintah.  BUMDes  dalam  operasionalisasinya idealnya  juga  ditopang  oleh  lembaga  moneter  desa  (unit  pembiayaan)  sebagai  unit  yang  melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan (Amalia, DWP, & Santoso, 2020; Widyawati, Sujana, &  Yuniarta,  2019). Jika  kelembagaan  ekonomi  kuat  dan  ditopang  kebijakan  yang  memadai,  maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu  menanggulangi  berbagai  permasalahan  ekonomi  di  pedesaan.  Oleh  karena  itu,  meski  setiap Pemerintah Desa dapat  mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun  penting disadari  bahwa BUMDes  didirikan  atas  prakarsa  masyarakat  dan  didasarkan  pada  potensi  yang  dapat  dikembangkan dengan  menggunakan  sumberdaya  lokal  dan  terdapat  permintaan  pasar.  Dengan  kata  lain,  pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah,  pemerintah provinsi, atau pemerintah  kabupaten.  Jika  yang  berlaku  demikian  dikhawatirkan  BUMDes  akan  berjalan  tidak sebagaimana  yang  diamanatkan  di  dalam  undang-undang (Cahyani  et  al.,  2019;  Ishak  &  Syam,  2020). Tugas  dan  peran  pemerintah  adalah  melakukan  sosialisasi  dan  penyadaran  kepada  masyarakat  desa melalui  pemerintah  provinsi  dan/atau  pemerintah  kabupaten  tentang  arti  penting  BUMDes  bagi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat (Setiawan,  Musmin,  &  Julianto,  2019;  Sukarini  &  Dewi,  2018). Melalui  pemerintah  desa  masyarakat  dimotivasi,  disadarkan  dan  dipersiapkan  untuk  membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya  yang  dapat  memperlancar  pendirian  BUMDes.  Selanjutnya,  mekanisme  operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu  agar  dapat  menerima  gagasan  baru  tentang  lembaga  ekonomi  yang  memiliki  dua  fungsi  yakni
bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati.  Pendirian BUMDes merupakan kewenangan yang bersifat lokal yang berskala Desa (Hendri & Hardiyanto, 2018; Sumiasih, 2018).
Tujuan didirikannya BUMDes adalah tidak lain untuk mewujudkan kemandirian desa dan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  masyarakat  desa.  Dan  agar  BUMDes  dapat berkembang lebih  baik perlu  dukungan dalam hal kebijakan Dana Desa  dan Alokasi Dana Desa sebagai konsekuensi sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut  UU  Desa)  yaitu  prinsip  rekognisi  dan  subsidiaritas.  Namun  dalam  praktik,  legalisasasi  BUMDes sebagai badan hukum perlu diperjelas agar mendapat kepastian hukum dan tidak terjadi dikotomi dalam penentuan  status  hukum  BUMDes  beserta  unit-unit  usahanya.  Sejalan  dengan  pendapat  dari  Detania Sukaraja, dkk , mengemukakan bahwa secara teoritis BUMDes dapat digolongkan sebagai badan hukum sesuai  dengan  kriteria-kriteria  badan  hukum  itu  sendiri  yaitu  kekayaannya  terpisah  dari  aset  desa  dan punya  organisasi  kepengurusan  yang  teratur  yang  terdiri  dari  pelaksana  operasional,  pengawas  dan penasihat,  organisasi  kepengurusan  BUMDes  tidak  termasuk  dalam  struktur  pemerintahan  desa,  serta memiliki  aturan  internal minimal AD/ART (Sari dan Hendrik  Jaelago, 2021 : 1377). BUMDes ada untuk kepentingan  desa  supaya  desa  dapat  mandiri  dan  dapat  memberikan  tambahan  anggaran  pendapatan desa, di samping itu pula dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa tersebut dengan fasilitas-fasilitas  yang  diberikan  oleh  BUMDes  kepada  masyarakat  di  desa.  Tujuan  hadirnya  BUMDes sudah sangat baik, namun pada sisi legalitasnya perlu ada aturan yang menguatkan posisi BUMDes dan supaya dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pengguna (dalam hal ini masyarakat atau pihak ketiga) dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan BUMDes tersebut. Sejak lahirnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  memberikan  kesempatan  untuk  BUMDes didirikan dengan status berbadan hukum. Hal ini merupakan angin segar bagi status dan kejelasan bagi BUMDes untuk di daftarkan sebagai badan hukum.  Badan hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak  berjiwa  atau  bukan  manusia.  Badan  hukum  adalah  organisasi  atau  kelompok  manusia  yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang  dapat  menyandang  hak  dan  kewajiban.  Badan  hukum  adalah  suatu badan atau  perkumpulan yang dapat memiliki hak- hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim (Pratiwi et al., 2022). Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban- kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu  yang  terpisah  dengan  kekayaan.  pribadi  para  sekutu  atau  pendiri,  kepentingan  yang  menjadi tujuan  adalah  kepentingan  bersama,  adanya  beberapa  orang  sebagai  pengurus  badan (Adiwinarto, Pawestri,  &  Muh  Fanny  Chamdani,  2022;  Putra,  Budiartha,  &  Arthanaya,  2021) .    Badan  hukum  dapat digolongkan  atas  dua  bagian  besar,  yaitu  badan  hukum  publik  dan  badan  hukum  perdata.  Pasal  1653 KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  badan  hukum  dapat  diadakan  oleh  kekuasaan  umum;  badan  hukum yang  diakui  oleh  kekuasaan  umum;  dan  badan  hukum  yang  diperkenankan  dan  yang  didirikan  dengan tujuan  tertentu,  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-  undang  atau  kesusilaan  (Alfiansyah,  2021  : 218). Status  badan  hukum  BUMDes  di  Kabupaten  Buleleng  akan  dapat  lebih  mudah  memperlihatkan potensi-potensi  lokal  yang  ada  di  desa  dan  yang  melakukan  suatu  invetasi  atau  penyertaan  modal terhadap BUMDes tersebut tidak ragu-ragu atau tidak berpikir lagi akan keamanan dari sisi status hukum BUMDes,  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  orang  atau  badan  hukum  yang melakukan  suatu  kerjasama  dengan  BUMDes.  Hal  ini  senada  dengan  Teori  perlindungan  hukum  yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Hukum  dapat  difungsikan  untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga rediktif dan antisipatif.  Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka  yang  lemah  dan  belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi  dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi  penegak  hukum  seperti  pengadilan,  kejaksaan,  kepolisian,  dan  lembaga-lembaga penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  (non-litigasi)  lainnya.  Perlindungan  yang  di  maksud  dengan bersifat  pencegahan  (prohibited)  yaitu  membuat  peraturan,  Sedangkan  Perlindungan  yang  di  maksud bersifat  hukuman  (sanction)  yaitu  menegakkan  peraturan.  Adapun  tujuan  serta  cara  pelaksanananya antara  lain  sebagai  berikut:  Membuat  peraturan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  hak  dan  kewajiban dan  Menjamin  hak-hak  pra  subyek  hukum.  Menegakkan  peraturan  melalui  :hukum  administrasi  negara yang  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak-hak  dengan  perizinan  dan  pengawasan, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan,  dengan  cara  mengenakan  sanksi  hukum  berupa  sanksi  pidana  dan  hukuman  dan  hukum perdata  yang  berfungsi  untuk  memulihkan  hak  dengan  membayar  kompensasi  atau  ganti  kerugian (Murwadji, Rahardjo, & Hasna, 2017; Utami, Amrina, & Maimunah, 2019). Perlindungan hukum terhadap BUMDes tidak sekedar hanya untuk memberikan penyesuaian dengan keadaan yang ada atau zaman saat ini saja, melainkan perlindungan hukum dengan membuat aturan yang bersifat memberikan pencegahan terhadap kejadian-kejadian yang akan bisa timbul saat ini dan di kemudian hari, supaya BUMDes dapat melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik  dan  tetap  bersandar  pada  aturan-aturan  yang  mampu memberikan perlindungan hukum, baik terhadap lembaga BUMDes, maupun pihak-pihak yang terkait dan yang  melaksanakan  perbuatan  hukum  atau  kerjasama  dengan  BUMDes,  serta  aturan  tersebut  mampu menjangkau  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  terkait  dengan  bersandar  pada  aturan  yang  jelas (Ihsan  &  Setiyono,  2018;  Putra  et  al.,  2021). Beberapa  penelitian  sebelumnnya  menunjukkan  bahwa adanya perlindungan hukum pada BUMDEs dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa (Adam, Ristawati,  Ramadhanti,  &  Nugraha,  2020;  Tarlani,  2020). Penelitian  lainnya  menyatakan  bahwa perlindungan hukum berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keamaan karyawan (Cahyani et al., 2019; Pertiwi,  Pratiwi,  &  Meitasari,  2022). Diharapakan  kedepannya  dihadirkan  perlindungan  hukum  lain tentang BUMDEs sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan badan usaha itu sendiri dan masyarakat.

## 4. SIMPULAN
Sertipikat  dan  status  BUMDes  sebagai  badan  hukum,  memperjelas  dan  dapat  mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga dapat melakukan  suatu  perbuatan  hukum  dengan  pihak  ketiga  maupun  masyarakat  di  desa  tersebut  dalam melakukan kerjasama untuk menumbuh kembangkan BUMDes di masing-masing desa guna mewujudkan kemandirian  desa.  BUMDes  menjadi  lebih  fleksibel  dalam  mengelola  aktifitas  usahanya,  karena  status badan hukum membuat BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan.Orang dan badan hukum yang  ingin  melakukan  penyertaan  modal  di  BUMDes  Kabupaten  Buleleng  tidak  menjadi  ragu-ragu  atau tidak  berpikir  lagi  akan  keamanan  dari  sisi  status  hukum  BUMDes,  sehingga  dari  hal  tersebut  dapat memberikan perlindungan  hukum  terhadap orang atau badan hukum  yang melakukan suatu  kerjasama dengan BUMDes.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S.,  & Nugraha, X.  (2020). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar  Pasuruan  Untuk  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat. Dinamisia:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2). https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.3414.
Adiwinarto, S., Pawestri, A. Y., & Muh Fanny Chamdani. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal  Produk  Kopi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Jubung  Jember. Jurnal  Terapan  Ekonomi Dan Bisnis , 2 (2). https://doi.org/10.2426/10.24269. Amalia, N. M., DWP, S., & Santoso, J. T. B. (2020). Pengaruh Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan Dan  Empati  Terhadap  Kepuasan  Bumdes. Business  and  Accounting  Education  Journal , 1 (2). https://doi.org/10.15294/baej.v1i2.42191. Ash-Shiddiqy,  M.,  &  Ibrahim.  (2022).  Potensi  Desa  Dan  Strategi  Penerapan  Ekonomi  Islam  Dalam Pengelolaan  Bisnis  Bumdes. Aplikasia:  Jurnal  Aplikasi  Ilmu-Ilmu  Agama, 22 (1),  1 – 28. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i1.2759.
Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R. (2019). Analisi Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat  Kecamatan  Kepil  Kabupaten  Wonosobo  (Studi  Empiris  Pada  Bumdes  Silatri  Indah Desa  Beran  Dan  Bumdes  Srikandi  Desa  Ropoh). Journal  of  Economic,  Business  and  Engineering (JEBE) , 1 (1). https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.873.
Hendri,  J.,  &  Hardiyanto.  (2018).  Pelaksanaan  BUMDes  Di  Desa  Pangkalan  Batang  Kabupaten  Bengkalis Ditinjau  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. IQTISHADUNA:  Jurnal Ilmiah Ekonomi , 7 (2), 180 – 195. Retrieved from https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/139. Ihsan,  A.  N.,  &  Setiyono,  B.  (2018).  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Gerbang Lentera  Sebagai  Penggerak  Desa  Wisata  Lerep. Journal  of  Politic  and  Government  Studies , 7 (4), 221 – 230. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911. Ishak,  P.,  &  Syam,  F.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES. Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review , 1 (2), 120 – 130. https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.45.
Kurniawan,  I.  D.,  Aprilina,  D.,  Primaputri,  J.  M.,  &  Wresty,  P.  (2021).  Pendidikan  Perlindungan  Hukum
Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Di  Desa  Banjarasri  Guna  Meningkatkan  Kesadaran Hukum  Bagi  Pelaku  Umkm. Abdi  Kami:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 4 (2). https://doi.org/10.29062/abdi_kami.v4i2.724.
Murwadji,  T.,  Rahardjo,  D.  S.,  &  Hasna.  (2017).  Bumdes  Sebagai  Badan  Hukum  Alternatif  Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (1). Retrieved from https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/154. Pertiwi,  V.  A.,  Pratiwi,  D.  E.,  &  Meitasari,  D.  (2022).  Pengoptimalan  Kepuasan  Karyawan  dalam  Upaya Penguatan  Keberlanjutan  Badan  Usaha  Milik  Desa. Jurnal  Kewirausahaan  Dan  Bisnis , 27 (2). https://doi.org/10.20961/jkb.v27i2.55313.
Pratiwi,  E.  T.,  Abdullah,  L.  O.  D.,  Nurhaliza,  S.,  &  Ramadani,  I.  S.  (2022).  Analisis  Sistem  Pengelolaan Pinjaman  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Perjanjian. Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 5 (1). https://doi.org/10.18196/jati.v5i1.13503.
Putra,  I.  P.  U.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Arthanaya,  I.  W.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Bumdes Simpan Pinjam dalam Perkara Kredit Macet yang Disebabkan Adanya Wanprestasi oleh Debitur di Desa Kesimpar Karangasem.
Jurnal
Interpretasi
Hukum , 2 (3), 629 – 634. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4157.629-634.
Sakir, Walinegoro, B. G., & Wahyuni, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sendangarum DIY dalam Mempersiapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Surya Masyarakat , 4 (2), 175 – 185. https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.175-185. Setiawan, I. W., Musmin, L. S., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Dan Faktor  Sosial  Terhadap  Penggunaan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Pada  Bumdes  Di  Kecamatan Kubutambahan. JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha , 10 (3). https://doi.org/10.23887/jimat.v10i3.22808.
Sitepu,  S. N. B. (2021).  Pendidikan Entrepreneurship bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mugibangkit. Sri Nathasya Br Sitepu , 6 (2). https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i2.5121.
Suhirman.  (2021).  Pola  Pengelolaan  BUMDes  Berbasis  Syariah  Sebagai  Alternatif  Pemberdayaan  Usaha Mikro Masyarakat Perdesaan. Iqtishadia , 8 (1). https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.3823. Sukarini, L., & Dewi, P. E. D. M. (2018). Pengaruh  Tingkat Pendidikan,Pengalaman  Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Bumdes  Di  Kecamatan Negara.
JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha , 9 (3). https://doi.org/10.23887/jimat.v9i3.20429.
Sumiasih,  K.  (2018).  Peran  BUMDes  Dalam  Pengelolaan  Sektor  Pariwisata  (Studi  di  Desa  Pakse  Bali, Kabupaten  Klungkung). Jurnal  Magister  Hukum  Udayana , 7 (4).  Retrieved  from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42679.
Suwandi,  F.  R.,  &  Wardana,  D.  J.  (2022).  Aspek  Hukum  Keberlakuan  Bpjs  Ketenagakerjaan  Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. SIBATIK Journal , 2 (1). https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539.
Swastiani  Dunggio.  (2020).  Pengaruh  Kemampuan  Terhadap  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).
Gorontalo Journal
Of
Public Administration Studies , 3 (1). https://doi.org/10.32662/gjpads.v3i1.967.
Syamsuri,  A.  R.,  &  Hutasuhut,  J.  (2020).  Peningkatan  Kapasitas  Badan  Usaha  Milik  Desa  untuk Kesejahteraan  Masyarakat. Abdihaz:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  Pada  Masyarakat, 2 (2),  57-62,. https://doi.org/10.32663/abdihaz.v2i2.1370. Tarlani.  (2020).  Menilai  Dampak  BUMDES  Bersama  Danar  terhadap  Masyarakat  di  Kecamatan  Leles Kabupaten  Garut. Ethos:  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (Sains  & Teknologi) , 8 (2). https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5888. Utami, T. R., Amrina, N., & Maimunah. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara  Putting  Out  System  Melalui  Optimalisasi  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa. Administrative Law and Governance Journal, 2 (2), 365 – 379. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.365-379.
Widyawati,  A.,  Sujana,  E.,  &  Yuniarta,  A.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Whistleblowing  System,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam Pengelolaan  Dana  Bumdes. JIMAT:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi  Undiksha , 10 (3). https://doi.org/10.23887/jimat.v10i3.22806.