## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 6 No. 1 Maret 2018, hal. 21-25

## UPAYA  KEPOLISIAN  DALAM  PENANGGULANGAN  TINDAK PIDANA  KEKERASAN  YANG DILAKUKAN PELAJAR (Studi wilayah hukum polres Dompu)
Neneng Anggraeni 1 , Zaini Bidaya 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, nenenganggraeni12gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, zainibidaya@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 05-Februari- 2018 Disetujui: 10-Maret-2018 Abstrak : Peristiwa  kenakalan  anak-anak  yang  mengarah  kepada  tindak  pidana  kekerasan yang  terjadi  di  Dompu  yang  berupa  kekerasan  fisik  seperti  memukul,  menendang, menjambak  dan  lain-lain.  Penegak  hukum  yang  berwenang  dalam  hal  ini  adalah  polisi mempunyai peran dan tanggung jawab menurut Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  adalah    Memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Penegakan  hukum  dan  Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  upaya  kepolisian  dalam penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  dan  untuk mengetahui  kendala  yang  dihadapikepolisian  dalam  menangani  masalah  tindak  pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Dompu. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis hukum. Tehnik pengumpulan data digunakan yaitu,  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  polres  Dompu. Tehnik  analisis  data  di  bagi  menjadi  tiga  yaitu,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik kesimpulan.  Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  hasil  data,  dapat  disimpulkan  bahwa upaya  kepolisian  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh pelajar di Dompu, yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan,disetiap sekolah maupun desa- desa,  melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  komponen  atau  lembaga  yang berkaitan,sedangakn  kendala  yang  dihadapi  kepolisian,  yaitu  pelaku  bungkam,Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua.
Abstract: Children's mischief events that lead to criminal acts of violence that occurred in Dompu  in  the  form  of  physical  violence  such  as  hitting,  kicking,  grabbing  and  others.  The law enforcer in this case is that the police have roles and responsibilities according to Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia Article 13 states that the main task of the National Police of the Republic of Indonesia is to maintain security and public order. Law enforcement and providing protection, protection and service to the community.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  police  efforts  in  the  handling  of criminal acts of violence committed by students and to find out the obstacles faced by the police  in  handling  the  problem  of  criminal  acts  of  violence  committed  by  students  in Dompu.  The  research  method  uses  empirical  legal  methods,  with  a  sociological  legal approach.  Data  collection  techniques  are  used,  namely,  observation,  interviews  and documentation.  This  research  was  conducted  at  Dompu  police  station.  Data  analysis techniques  are  divided  into  three,  namely,  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions. Based on the description of the results of the study and the results of the data, it  can  be  concluded  that  the  police  effort  in  the  handling  of  criminal  acts  of  violence committed  by  students  in  Dompu,  namely  conducting  counseling,  in  each  school  and villages,  conducted  cooperation  with  various  related  components  or  institutions,  while obstacles  faced  by  the  police,  namely  the  perpetrators  of  silence,  the  Correctional  Center (BAPAS) and parents.
Kata Kunci: Penanggulangan
Tindak Pidana Pelajar

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Anak  atau  pelajar  adalah  bagian  dari  generasi  muda sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa,  yang  memiliki  peranan  strategis  dan mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan
pembinaan  dan  pengarahan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental  dan sosial  secara  utuh  serasi,  selaras,  dan  seimbang.  Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang  menyangkut  kelembagaan  maupun  perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

## 22 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 21-25
Peristiwa  kenakalan  anak-anak  yang  mengarah kepada  tindak  pidana  kekerasan  yangterjadi  di  Dompu yang  berupa  kekerasan  fisik  seperti  memukul, menendang,  menjambak  dan  lain-lain.  Selain  bullying, kekerasan  antar  siswa  yang  sering  terjadi  adalah tawuran.  Selain  kekerasan  fisik  juga  terjadi  kekerasan verbal  seperti  mengejek,  menghina  atau  mengucapkan kata-kata  yang  menyinggung  atau  membuat  cerita bohong yang  menyebabkan siswa  yang  menjadi  sasaran menjadi  terkucilkan  atau  menjadi  bahanolok-olok sehinggsa  iswa  yang  bersangkutan  menjadi  rendah diri, takut dan sebagainya.
Menurut  Moeljatno,  (2015  :  59)  menjelaskan perbuatan pidana merupakan “Perbuatan pidana adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang  melanggar larangan  tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  pidana,  asal  saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan  (yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  sedangkan  ancaman pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang  menimbulkan kejadian itu.”
Istilah  tindak  pidana  atau  dalam  bahasa  belanda, strafbaar  feit,yang  sebenarnya  merupakan  istilah  resmi dalam  strafwetboek  atau  kitab  Undang-Undang  Hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam  bahasa  asing,  yaitu  delict.  Secara  harfiah  tindak pidana  (strafbaarfeit),  berasal  dari  dua  kata  yaitu stafbaaryang  berarti  hukum,  dan  feityang  berarti sebagian  suatu  kenyataan  yang  dapat  dihukum  (P.A.F. Lamintang, 2002 :181). Sedangkan menurut pembentukan perundang-undang kata perkataan strafbaarfeituntuk menyebutkan tindak pidana sebagaimana yang kita kenal dan yang ada dalam KUHP tanpa  memberikan  suatu  penjelasan  mengenai  apa sebenarnya.  Jadi  umumnya  tindak  pidana  merupakan suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  dan bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Moeljatno,  (2015:64)  unsur-unsur  tindak pidana pada Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari Unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung  kelakuan  dan  akibat  yang  ditimbulkan karenanya.Keduanya  memunculkan  kejadian  dalam alam  lahir  (dunia).  Maka  yang  merupakan  unsur  atau elemen perbuatan pidana adalah :
1. Kelakuan  dan  akibat,  untuk  adanya  perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertaiperbuatan.
3. Keadaantambahan yang memberatkanpidana.
4. Unsurmelawan  hokum  obyektifadalahunsur-unsur yang adahubungannyadengankeadaan-keadaan,
yaitu di dalamkeadaan-keadaanmanatindakan- tindakandarisi pelaku itu harus dilakukan.
5. Unsur  melawan  hukum  subjektif  adalah  unsur- unsur  yang  melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang  terkandung  di dalam hatinya.”
Berbagai tindak pidana diatas, diperlukan pencegahan agar  perilaku  kejahatan  tersebut  tidak  terjadi  lagi  di masa mendatang. Maka berdasarkan hasil riset kami ini, mencoba  menuliskan    upaya    kepolisian    dalam penanggulangan    tindak    pidana    kekerasan    yang dilakukan  pelajar.  Karena  hasil  riset  kami  ini  penting disampaikan.
Penegak hukum yang berwenang dalam hal ini adalah polisi  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  menurut Undang-undang  No.2  tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengatakan bahwa tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  menegakan  hokum  dan  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  penegak hukum  Kepolisian  dapat  bertindak  secara  preventif maupun  represif.  Dengan  adanya  tindakan  dari kepolisian ini diharapkan dapat memberikan pengarahan  kepada  remaja  maupun  anak-anak  yang belum  melakukan  tindak  pidana  dan  memberikan  efek jera terhadap anak yang sudah melakukan tindak pidana, walaupun  demikian  penanganan  kasus  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak  tidaklah  sama  seperti penanganan  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa,  pihak  penegak  hukum  harus  tetap memperhatikan  kondisi  fisik  maupun  mental  anak tersebut  karena  bagaimanapun  anak  adalah  generasi penerus bangsa.
Dengan  demikian  upaya  penaggulangan  kejahatan secara  garis  besar  dapat  dibagi  dua,  yaitu  lewat  jalur penal  (hukum  pidana)  dan  lewat  jalur  non  penal (bukan/diluar  hukum  pidana).  Dalam  pembagian  G.P Hoefnagels  tersebut  diatas  upaya-upaya  disebut  dalam (b)  dan  (c)  dapat  dimasukkan  dalam  kelompok  upaya non  penal.  Secara  kasar  dapatlah  dibedakan,  bahwa upaya penaggulanagan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi[1].
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undangNomor  2 Tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Pasal  13  mengatakan  bahwa  tugas  pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  1) memeliharan  keamanan  dan  ketertibab  masyarakat,  2) menegakkan  hukum  danMemberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [2].
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  upaya kepolisian  dalam  penanggulangan  tindak  pidana kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  dan  untuk
mengetahui  kendala  yang  dihadapikepolisian  dalam menangani  masalah  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan oleh pelajar di Dompu.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum  empiris,  hukum  dikonsepkan  sebagai  pranata sosial  yang  secara  riil  dikaitkan  variabel-variabel  sosial yang  lain.  Apabila  hukum  sebagai  gejala  sosial  yang empiris  sifatnya,dikaji  sebagai  variabel  bebas/sebab (independen variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat  pada  berbagai  aspek  kehidupan  sosial,kajian  ini merupakan  kajian  hukum  yang  sosiologis  (sociolegal resect)  namun,  jika  hukum  dikaji  sebagai  variabel tergantug atau akibat (independen variabel) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (sosiology of law).
Penelitian  hukum  empiris  yaitu  untuk  mengamati bagaimana  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  atau  dalam masyarakat,  sehingga  peneliti  dapat  mempermudah untuk  mendapatkan  data-data  di  lapangan  sesuai dengan harapan dalam penelitian.
Yang  menjadi  subjek  utama  dan  pertama  dalam penelitian  kasus  ini  adalah  pihak  yang  bersangkutan yaitu  Kasat  reskrim  Dompu,  bagian  penyidik,  anggota kepolisian, pelajar atau anak yang ada di wilayah hukum Polres Dompu.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tiga cara yaitu:
1. Metode observasi.
Observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant obsevation),observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation dan covert  observation),  dan  observasi  yang  tak berstruktur (unstruktur observation)[3];[4].
2. Metode wawancara (interview)
Beberapa  macam-macam  wawancara,  dari  yaitu, wawancara  terstruktur,  wawancara  Semiterstruktur dan  wawancara  tidak  terstruktur[5];[4].  Oleh  karena itu,  dalam  hal  ini  peneliti  mengambil  metode wawancara  yang  terstruktur  dimana  peneliti  telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan  diperoleh.  Oleh  karena  itu  dalam  melakukan wawancara,  pengumpul  data  telah  menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif  jawabanya  pun  telah  disiapkan.  Dengan wawancara  terstruktur  ini  setiap  responden  diberi pertanyaan  yang  sama,  dan  pengumpulan  data mencatatnya
3. Metode Dokumentasi Metode  dokumentasi,  yaitumencari  data  mengenai hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  tanskrip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat, lengger, agenda,dan sebagainya[6].
Kemudian  analisis  data  menggunakan  deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi
literatur  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana  Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  Pelajar  di dompu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  AKP Daniel  Partogi  Simanguncong,  selaku  Kasat  Sat  Res Kriminal  Polres  Dompu  pada  tanggal  15    mei  2017 bahwa  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Polres Dompu  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan yang  dilakukan  oleh  pelajar  di  Kabupaten  Dompu berikut:
” Melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan  di  sekolah-sekolah,  kantor  Desa  dan Kecamatan  ditujukan  kepada  warga    desa  atau Kecamatan  yang  secara  khusus  adalah  kepada anak  pelajar  dan  remaja  dan  juga  kepada Karang  taruna  yang  beranggotakan  para pemuda  dan  anak  pelajar  di  desa  atau kecamatan  setempat  maupun  di  Instansi pemerintahan  untuk  memberikan  pemahaman tentang  apa  itu  tindak  pidana  kekerasan  dan sanksi  hukum  yang  akan  dijatuhkan  apabila melakukan  tindak  pidana  kekerasan.pemberian pemahaman ini bertujuan agar anak pelajar atau remaja tidak melakukan tindak pidana kekerasan  dan  tahu  akan  bahaya  yang ditimbulkan  apabila  melakukan  tindak  pidana kekerasan.dengan  dilakukan  penyuluhan  ini diharapkan masyarakat khususnya anak pealajar dan remaja dapat ikut serta berpartisipasi  dalam  membantu  memberantas tindak pidana kekerasan dengan cara menghindari  perbuatan  melakukan  kekerasan serta  jika  ditemukan  atau  mengalami  suatu tindak  pidana  kekerasan  oleh  pelajar  segera melaporkan  kepada  pihak  kepolisian  tentang adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ”.
Ia  juga  menambahkan  tentang  kerjasama  dnegan lembaga  lain  dalam  melakukan  pencegahan,  berikut pernyataannya:
” Melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai komponen  antara  lain  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak,  Lembaga  Penempatan  Anak Sementara, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial,  Balai  Pemasyarakatan, dan Instansi-instansi lain yang terkait ”. Sementara kapolres menyatakan bahwa ” Upaya pencegahan yang dilakukan KepolisianResort  Dompu  seperti  melakukan patroli,  pengawasan  oleh  babinsa  yang  dibantu oleh  masyarakat  dalam  hal  melakukan  ronda malam  mencari  anak-anak  pelajar  yang  suka melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seperti  di jalan  raya,  ditempat  keramaian  atau  acara- acara  malam  seperti  orkestra  ataupun  di Lapangan  terbuka  tempat  mereka  janjian  untuk berkelahi ”.
Jadi  kepolisian  Resort  Dompu  dalam  menanggulangi tindak Pidana kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  di

## 24 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 21-25
Kabupaten  Dompu,  Upaya  Represif  merupakan  upaya penindakan[7].
Upaya Kepolisian dalam Penaggulangan tindak pidana kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar,sangat  banyak penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  seperti melakukan  penyeluhan-penyeluhan  disetiap  sekolah mengadakan  patroli,  ronda  malam  serta  kepolisian melakukan kerja sama dengan pihak atau lembaga yang besangkutan  sehinnga  penanggulangan  yang  dilakukan oleh kepolisian sangat baik dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di Dompu.
2. Faktor  yang  menyebabkan  anak  melakukan  tindak pidana kekerasan
Adapun  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  Pelajar ini melakukan Tindak Pidana kekerasan antara lain :
”Lingkungan,  dimana  lingkungan  yang  saya tinggali  itu  sangat  rawan  melakukan  tindak pidana kekersan. Keluarga, kurang nya pengawasan  darikeluarga  saya. (wawancara dengan Anas, Andika, dan Wendy 22 Mei 2017)” Selain  itu,  data  hasil  penelitian  menunjukkan tindakan  pidana  seksual  yang  dilakukan  anak  sangat tidak etis, berikut keterangannya
” Dan  anak  lainnya  pun  memberikan  alasan  dia melakukan  pencabulan  karena  rasa  ingin  tahu saya  terhadap  cewek  itu,  serta  kurangnya pengawasan dari orang tua ”. (wawancara dengan Anahar Rula 22 Mei 2017)
Sementara  faktor-faktor  yang  menyebabkan  anak melakukan tindak pidana kekerasan[8]:
1) Faktor internal.
Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang  kompleks.  Kompleks  di  sini  berarti  adanya keanekaragaman  pandangan,  budaya,  tingkat ekonomi, dan semua rangsang dari lingkungan yang makin  lama  makin  beragam  dan  banyak.  Situasi ini biasanya  menimbulkan  tekanan  pada  setiap  orang. Tapi pada remaja yang terlibat perkelahian, mereka kurang mampu untuk mengatasi, apalagi memanfaatkan  situasi  itu  untuk  pengembangan dirinya.  Mereka  biasanya  mudah  putus  asa,  cepat melarikan  diri  dari  masalah,  menyalahkan  orang  / pihak  lain  pada  setiap  masalahnya,  dan  memilih menggunakan  cara  tersingkat  untuk  memecahkan masalah.  Pada  remaja  yang  sering  berkelahi, ditemukan  bahwa  mereka  mengalami  konflik  batin, mudah  frustrasi,  memiliki  emosi  yang  labil,  tidak peka  terhadap  perasaan  orang  lain,  dan  memiliki perasaan  rendah  diri  yang  kuat.  Mereka  biasanya sangat membutuhkan pengakuan.
2) Faktor keluarga
Rumah  tangga  yang  dipenuhi  kekerasan  (entah antar orang tua atau pada anaknya) jelas berdampak pada  anak.  Anak,  ketika  meningkat  remaja,  belajar bahwa  kekerasan  adalah  bagian  dari  dirinya, sehingga  adalah  hal  yang  wajar  kalau  ia  melakukan kekerasan  pula.  Sebaliknya,  orang  tua  yang  terlalu melindungi  anaknya,  ketika  remaja  akan  tumbuh sebagai individu yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan  identitasnya  yang  unik.  Begitu bergabung  dengan  teman-temannya,  ia  akan menyerahkan dirnya secara total terhadap kelompoknya  sebagai  bagian  dari  identitas  yang dibangunnya.
3) Faktor sekolah
Sekolah  pertama-tama  bukan  dipandang  sebagai lembaga  yang  harus  mendidik  siswanya  menjadi sesuatu. Tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya. Karena itu, lingkungan sekolah  yang  tidak  merangsang  siswanya  untuk belajar  (misalnya  suasana  kelas  yang  monoton, peraturan  yang  tidak  relevan  dengan  pengajaran, tidak  adanya  fasilitas  praktikum,  dsb.)  akan menyebabkan  siswa  lebih  senang  melakukan kegiatan  di  luar  sekolah  bersama  teman-temannya. Baru  setelah  itu  masalah pendidikan,  di  mana  guru jelas memainkan peranan paling penting. Sayangnya guru  lebih  berperan  sebagai  penghukum  dan pelaksana  aturan,  serta  sebagai  tokoh  otoriter  yang sebenarnya  juga  menggunakan  cara  kekerasan (walau  dalam  bentuk  berbeda)  dalam  “mendidik” siswanya.
4) Faktor lingkungan
Lingkungan  di  antara  rumah  dan  sekolah  yang sehari-hari  remaja  alami,  juga  membawa  dampak terhadap munculnya perkelahian. Misalnya lingkungan  rumah  yang  sempit  dan  kumuh,  dan anggota  lingkungan  yang  berperilaku  buruk (misalnya narkoba). Begitu pula sarana transportasi umum  yang  sering  menomor-sekiankan  pelajar. Juga  lingkungan  kota  (bisa  negara)  yang  penuh kekerasan.  Semuanya  itu  dapat  merangsang  remaja untuk  belajar  sesuatu  dari  lingkungannya,  dan kemudian  reaksi  emosional  yang  berkembang mendukung untuk munculnya perilaku berkelahi
3. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian dalan Menangani Masalah  Tindak  Pidana  Kekerasan  yang  dilakukan oleh Pelajar di Dompu.
Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan  oleh  palajar  Kepolisian  Resort  Dompu mengalami  beberapa  kendala  yang  sibebakan  karena beberapa faktor antara lain :
a. Pelaku Bungkam.
Dengan status tersangka yang seorang pelajar dan jelas masih di bawah umur para penyidik tidak bisa melakukan  penyidikan  yang  sama  halnya  seperti penyidikan  terhadap  orang  dewasa,  karena tersangka  belum  siap  untuk  berurusan  dengan masalah yang masuk dalam ranah hukum, sehingga dia  akan  selalu  menutup  diri  dan  cenderung bungkam pada saat pelaksanaan penyidikan.
b. Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pada tingkat pemeriksaan dan penelitian terhadap tersangka  anak  oleh  BAPAS  sering  mengalami keterlambatan,  jadi  hasilnya  pun  sering  terlambat diterima  oleh  Penyidik  Polresta  Padang.  Di  dalam Undang-undang  sendiri  baik  oleh  KUHAP  maupun UT  Pengadilan  Anak  memang  tidak  diatur  kapan batas  waktu  lamanya  pemeriksaan  dan  penelitian yang  dilakukan  oleh  pihak  BAPAS  terhadap tersangka  anak,  pihak  BAPAS  tidak  memilikiacuan pasti tentang berapa lamanya. melakukan penelitian terhadap  tersangka  anak.  Jadi  dengan  kata  lain pihak  BAPAS  mengacu  hanya  pada  lamanya  masa penahanan  tersangka  anak  oleh  pihak  penyidik kepolisian.
c. OrangTua.
Penyidik/penyidik pembantu terkadang mendapatkan kendala dalam pelaksanaan penyidikan karena orang tua tersangka yang enggan untuk  memberi  keterangan  dan  mendampingi  anak dalam  proses  penyidikan.  Orang  tua  dari  tersangka tindak  pidana  anak  biasanya  takut  dan  malu  untuk mendampingi anaknya dalam pelaksanaan penyidikan  sehingga  penyidik  tidak  bisa  melakukan penyidikan  terhadap  tersangka  karena  dalam penyidikan terhadap tersangka anak harus didampingi  oleh  orang  tuanya.  (wawancara  dengan Bapak Daniel AKP Simonguncong 25 mei 2017)
Dapat  disimpulkan  kendala  yang  diahadapi  oleh Kepolisian  dalam  menangani  tindak  pidana  kekerasan yang  dilakukan  oleh  pelajar  di  dompu,  yaitu  dimana anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  mau memberikan  penjelasan  kenapa  dia  melakukan  tindak pidana,serta  tidak  adanya  Balai  Pemasyarakatan  di Dompu sehinnga memperlambat proses penyelidikan,serta  orang  tua  yang  tidak  mau mendampingi  anaknya  saat  proses  penyelidikan dilakukan  karena  merasa  malu  maupun  marah,  kecewa kepada anaknya.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya-upaya kepolisian  Resort  Dompu  dalam  menanggulangi  tindak pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  di Kabupaten  Dompu  melakukan,  Pertama,  Upaya  Pre- emtif,  berupa  pembinaan  pelajar  melalui  jalur  pembina upacara,  ceramah,  diskusi  dan  penyuluhan  tentang tindak  pidana  kekerasan,  dan  upaya  preemtif  adalah pencegahan  yang  dilakukan  secara  dini  dengan melakukan  penyuluhan  disekolah,  kantor  desa  secara khusus kepada anak pelajar dan remaja  tentang bahaya melakukan tindak pidana kekerasan.
Kedua,  upaya  Preventif.  Upaya  ini  yakni  pencegahan dengan cara koordinasi lintas sektoral untuk mengawasi pelajar  yang  terlihat  di  luar  sekolah  pada  saat  jam pelajaran,  di  lingkungan  masyarakat  serta  melakukan pemeriksaan senjata tajam. Upaya preventif merupakan upaya  pencgahan  oleh  pihak  kepolisian  dengan melakukan  patroli,  pengawasan  dan  rajia  diberbagai temapt,  serta  menyelenggarakan  operasi  Kepolisian Mandiri  kewilayah  dengan  sandi  Operasi  yang mengedapanan  cara  bertindak  represif  dan  preemtif dalam  rangka  pembrantasan  terhadap  tindak  pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
Ketiga,  upaya  Represif.  Penindakan  secara  hukum (diproses),  dan  diberikan      tindakan-tindakan tertentu.Tindakan  represif  tidak  selalu  dilakukan penahanan  atau  melaksanakan  proses  penyidikan. Tetapi  juga  dapat  dengan  memberikan  tindakan  seperti membuat  surat  pernyataan  atau  dengan  tindakan hukuman  seperti  membotaki  rambut  pelajar  yang melakukan  tindak  pidana kekersan.  Akan  tetapi  apabila tindak  pidana  kekerasan  oleh  pelajar  sudah  mengarah kepada  tindak  pidana  kekerasan  dengan  penganiayaan, maka Kepolisian Resort Dompu akan melakukan proses
penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan tersebut.
Kendala  yang  di  hadapi  kepolisian  Resort  Dompu dalam  menangani  masalah  tindak  pidana  kekerasan yang  dilakukan  oleh  pelajar  karena  pelaku  bungkam, proses  persidangan  yang  terlambat  dari  BAPAS,  orang tua  tersangka  yang  enggan  untuk  memberi  keterangan dan mendampingi anak dalam proses penyidikan.
Mengingat  pentingnya  pencegahan  ini,  maka disarankan  pada  pemerintah  harus  berperan  aktif khusunya Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan  dukungan  baik  berupa  moral  dan  materil dalam  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan yang  dilakukan  oleh  pelajar  di  Kabupaten  Dompu. Kemudian  bagi  penegak  hukum  khususnya  Pihak Kepolisian  Resort  Dompu  harus  dapat  mengupayakan kerjasama yang serius dengan Instansi-instansi lain yang terkait  dalam  Upaya  menanggulangi  tindak  pidana kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  di  Kabupaten Dompu.  Orang  Tua  dalam  hal  menghadapi  anak  yang melakukan  tindak  pidana  kekerasan  harus  dapat menjadi  pendamping  yang  aktif  serta  harus  terbuka kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan keterangan  yang  jelas  dan  rinci  tentang  anak  yang melakukan  tindak  pidana  kekerasan.  Dan  Masyarakat dalam  hal  ini  pihak  Desa  maupun  tokoh-tokoh masyarakat  dapat  memberikan  sumbangan  nasehat kepada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  editor  yang senantiasa  memberikan  saran  dan  masukan  kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1]  M. Muhammad, “Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah  (Studi  Kasus  di  Smk  Kabupaten  Banyumas),” J. Din. Huk. , vol. 9, no. 3, pp. 268–274, 2009.
[2]  U.  Nomor,  “Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia,” LN Nomor , vol. 2, 2AD.
[3]  S. Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi . YA3, 1990.
[4]  P.  Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D . 2013.
[5]  K.  G.  Esterberg,  “Qualitative  methods  in  social  research,” 2002.
[6]  A.  Suharsimi,  “Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan praktik,” Jakarta: Rineka Cipta , 2006.
[7]  B.  N.  Arief, Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan hukum  pidana  dalam  penanggulangan  kejahatan . Kencana Prenada Media Group, 2007.
[8]  A.  Wahid,  M.  Irfan,  and  M.  T.  Hasan, Perlindungan terhadap  korban  kekerasan  seksual:  advokasi  atas  hak asasi perempuan . Refika Aditama, 2001.