## KEDUDUKAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PENCEGAHAN PERKARA CERAI

## Basyirah Mustarin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: basyirahbabas@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  yakni  1)  untuk  mengetahui  bagaimana  kedudukan  mediasi  di pengadilan  dalam  meminimalisir  perkara  perceraian  yang  masuk  ke  pengadilan  agama. 2)  untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  pengadilan  agama  dalam menerapkan  mediasi  untuk  menekan  kasus  perceraian.  Penulis  menggunakan  metode pendekatan  multidisipliner,  yaitu  pendekatan  yuridis  dan  pendekatan  syar’i  (hukum Islam). Hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksaan mediasi sebagai salah satu ADR (Alternatif  Dispute  Resolution) yang  dilakukan  di  pengadilan  untuk  mengurangi angka  perceraian  yang  akan  terjadi  dinilai  belum  berhasil.    Ketidakberhasilan  proses mediasi di pengadilan agama disebabkan antara lain karena   masih kurangnya dukungan dari  advokad.  Adapun  terhadap  perkara perceraian  yang  berhasil  menemui  jalan  keluar atau win-win  s olution  maka  Penggugat atau  Pemohon  wajib  mencabut  gugatannya  atau permohonannya.  Akan  tetapi  apabila  kesepakatan  damai  hanya tercapai  sebagian selain mengenai  perceraian  (kumulasi  dengan  perkara  lain),  maka  hasil  kesepakatan  tersebut dapat  dimintakan  untuk  dicantumkan  dalam  putusan  atau  dicabut  (mis.  baik  dalam konvensi  dan/atau  dalam  rekonvensi).  Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  pengadilan agama yakni karena adanya kendala struktur, kultur dan budaya.
Kata Kunci: Cerai, Mediasi, Pencegahan.

## Abstract
The  objectives  of  this  study  are  1)  to  determine  the  position  of  mediation  in  court  in minimizing divorce cases that enter the religious court. 2) to find out the obstacles faced by religious courts in implementing mediation to suppress divorce cases. The author uses a multidisciplinary approach, namely the juridical approach and the syar'i (Islamic law) approach. The results show that mediation as an ADR (Alternative Dispute Resolution) conducted in court to reduce the divorce rate that will occur is considered unsuccessful. The  failure  of the  mediation  process  in  the  religious  courts  is  partly  due to  the lack  of support  from  advocates.  As  for  divorce  cases  that  have  met  a  win-win  solution,  the Plaintiff  or  Petitioner  is  obliged  to  withdraw  their  lawsuit  or  petition.  However,  if  the peace  agreement  is  only  partially  reached  apart  from  divorce  (cumulated  with  other cases), then the results of the agreement can be requested to be included in the decision or revoked (eg either in a convention and / or in a reconciliation). The obstacles faced by the religious courts are structural, cultural and cultural constraints.
Keywords: Divorce, Mediation, Prevention.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  salah  satu  institusi  dasar  ( basic  institution )  dalam  hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki
dan  perempuan  untuk  hidup  bersama  dalam  ikatan  akad.  Perkawinan  tidak  hanya bermakna  perjanjian  perdata,  tetapi  juga  perjanjian  yang  memiliki  makna  spiritual. Muhammad  Mustafa  Tsalaby  memberi  makna  perkawinan  dengan  akad  yang  kuat ( mitsaqan  glalidzan )  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  untuk  hidup bersama  berdasarkan  ketentuan  syara’  sebagai  bentuk  ibadah  kepada  Allah.  Esensi mitsaqan  glalidzan mengindikasikan  bahwa  perkawinan  dalam  Islam  bukan  hanya dilakukan untuk satru waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dapat dipertahankan untuk selamanya.
Perkawinan merupakan konsep hukum ( legal conceptual ) dimana perbuatan tersebut menimbulkan  sejumlah  hak  dan  kewajiban  antara  para  pihak  yang  membuat  perjanjian yaitu suami-istri. Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan  kewajiban  suami  istri.  Hak  dan  kewajiban  suami  istri  berlangsung  selama  mereka terikat  dengan  akad  dan  putusnya  perkawinan  menyebabkan  berakhirnya  hak  dan kewajiban  suami  istri  dalam  suatu  rumah  tangga,  karena  ia  menjadi  dasar  membangun suatu rumah tangga.
Perbuatan hukum perkawinan didasarkan pada kehendak dan keinginan bebas calon suami istri untuk menuangkan kesepakatan mereka dalam bentuk akad. Para pihak bebas menyatakan  kehendaknya  dan  tidak  ada  paksaan  pihak  lain  untuk  mermbuat  akad poerkawinan.  Muhammad  bin  Abubakar  memahami  akad  perkawinan  identik  dengan akad muamalah, dibuat berdasarkan kesepakatan untuk memikul hak dan kewajiban yang timbul  dari  akad  tersebut.  Karenanya,  dalam  perkawinan  tidak  boleh  twerjadi  paksaan kehendak dari seorang wali terhadap anak perempuannya. Wali tidak memikul hak dan kewajiban  yang  lahir  dari  akad  perkawinan  yang  dibuat  oleh  suami  istri.  Perkawinan yang  dilakukan  wali  tanpa  meminta  persetujuan  anak  perempuan  yang  berada  dibawah perwaliannya dianggap bertentangan dengan prinsip dan tujuan perkawinan. 1
Ada  juga  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  akad  perkawinan  tidak  seluruhnya identik  dengan  akad  muamalah.  Mereka  mendasarkan  logika  berpikirnya  pada  dua  hal. Pertama , akad perkawinan merupakan akad suci dan memiliki sakralitas karena akad ini telah  menghalalkan  hubungan  seksual  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan. Kedua, akad perkawinan bukan dimaksudkan sebagai transaksi dimana seorang laki-laki melakukan  “pembelian”  terhadap  seorang  perempuan  melalui  walinya,  tetapi  akad perkawinan  merupakan  perjanjian  luhur  yang  menjaga  garis  keturunan  manusia.  Akad muamalah  mengarah  pada  pemenuhan  kebutuhan  lahirlah  yang  menopang  kebutuhan hidup manusia, sedangkan akad perkawinan bukan hanya menopang kebutuhan lahiriah dan  batiniah,  tetapi  juga  menjaga  eksistensi  manusia  sebagai  makhluk  bermartabat melalui  garis  keturunan  yang  sah,  Abdul  Rahim,  menyatakan  bahwa  ide  utama  adanya perkawinan dalam Islam adalah untuk melahirkan dan menjaga keturunan manusia yang sah.  Perkawinan  menjadi  sarana  mempertahankan  hubungan  antar  keturunan  mkanusia dalam  unit  sosial.  Hubungan  ini  dalam  masyarakat  Arab  didasarkan  pada  hubungan patrilineal , dimana unit sosial orang Arab adalah suku.
Perkawinan  bertujuaan  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  mawadah  dan  rahma sebagai  wujud  ibadah  kepada  Allah.  Allah  menyatakan:  “ diantara  tanda-tanda (kekuasaan)-Nya,  diciptakan  kepadamu  pasangan  dari  dirimu  agar  kamu  cenderung kepadanya  dan  kami  jadikan  diantara  kamu  mawadah  wa  rahma  (Ar-Rum:  21). Perkawinan juga akan melahirkan keturunan yang merupakan pelanjut generasi manusia
1 Abbas  Syahrizal.  Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional.  PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta, 2017.
di  muka  bumi.  Perkawinan  menjadi  kebutuhan  naluriah  manusia,  karena  manusia cenderung  untuk  hidup  berpasang-pasangan  yang  melahirkan  keturunan  secara  sah sehingga kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat akan tetap terjaga.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka  ( library research ) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama  proses  penelitian  baik  data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  mediasi  sebagai alternative  dispute  resolution terhadap pencegahan perkara cerai.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mediasi Sebagai Proses Beracara Di Pengadilan
Masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh  pengadilan  di  Indonesia  saat  ini  adalah bagaimana  menerapkan  sistem  penyelesaian  sengketa  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  sebgaimana  di  inginkan  oleh  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan kehakiman,  dapat  diwujudkan  dengan  baik.  Ini  memang  merupakan  suatu  dilemma, karena disatu sisi kuantitas banyaknya sengketa dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat  cenderung  meningkat  dari  waktu  kewaktu,  sedangkan  pengadilan  yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas. Jika keadaan  yang  demikian  dibiarkan,  cukup  berpotensial  menimbulkan  tindakan  main hakim  ssendiri.  Salah  satu jalan  keluar  untuk  mengatasi  keadaan  tersebut,  yaitu  dengan penyelesaian  sengketa  alternatif  di  luar  pengadilan.  Sistem  penyelesaian  sengketa alternatif di luar pengadilan harus dilakukan dan merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa  ditawar-tawar  lagi.  Disadari  bahwa  perkembangan  kehidupan  sosial  masyarakat telah  terjadi  pergeseran  dari  realita  lokal  dan  tradisional,  kearah  realita  baru,  yaitu nasional dan mdern, bahkan transnasional dan global. Tampak nyata bahwa kini hukum terutama  hukum  bisnis  berkembangan  seiring  dalam  suatu  hubungan  komplementer dengan bidang yang lain. Hal ini terjadi karena kehidupan bisnis telah berkembang, dari pola  kegiatan  lokal  dalam  pasar  tradisional,  kearah  pola  nasional  yang  dinamis  bahkan internasinal daan globalyang pasarnya kian bertambah.
Paradigma  sistem  seperti  ini  sulit  diatur dalam  sistem  litigasi  karena  sistem  litigasi bukan  didesain  untuk  menyelesaikan  masalah,  melainkan  lebih  mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ada  berbagai  studi  perbandingan  dan  pengembangan  metode  yang  dilakukan  untuk mengupayakan  diberlakukannya  bentuk  dan  prinsip  suatu  penyelesaian  sengketa  di Indonesia.
Pengintegrasian  mediasi  kedalam  prose  beracara  di  pengadilan  dapat  memperkuat dan  memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa  dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memeriksa dan memutus/ajudikatif. Sambil  menunggu  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  proses  mediasi  di pengadilan, maka memperhatikan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Aagung dalam mengatur acara peradilan dalam masalah mediasi, maka Mahkamah Agung memandang
perlu mengeluarkan peraturan Mahkmah Agung Nomor: 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui  dengan  peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMAI)  Nomor:  01  Tahun  2008. dan  kemudian  karena  PERMA  ini  dinilai  belum  optimal  memenuhi  kebutuhan pelaksanaan  mediasi  yang  lebih  berdaya  guna  dan  mampu  meningkatkan  keberhasilan mediasi  di  pengadilan,  maka  dperbaharui  lagi  dengan  peraturan  Mahkamah  Agung No.01 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Melalui PERMA ini, mediasi dimasukkan kedalam proses peradilan formal, bahwa semua  perkara  perdata  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016. Pasal 4 ayat (1)  PERMA  No.1  Tahun  2016  ditentukan  jenis  perkara  wajib  menempuh  mediasi  dan yang dapat dikecualikan adalah:
1) Semua  sengekta  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  termasuk  perkara perlawnan  (verzet)  atas  putusan  vestek  dan  perlawanan  pihak  berperkara  (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.
2) Sengketa  yang  dikecualikan  dari  kewajiban  penyelesaian  melalui  mediasi sebagaiman dimkasud pada ayat (1) meliputi: 2
a) Sengketa  yang  pemeriksaannya  dipersidangan  ditentukan  tenggang  waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
(1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
(2) Sengketa  yang  diselesaikan  melalui  prosedur  Pengadilan  Hubungann Industrial;
(3) Keberatan atas putusan komisi pengawa persaingan Usaha;
(4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
(5) Permohonan pembatan putusan Arbitrase;
(6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
(7) Penyelsaian perselisihan portal politik;
(8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
(9) Sengketa  lain  yang  pemeriksaannya  di  persidangan  tenggang  waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Sengketa  yang  dilakukan  tanpa  hadirnya  pengugat  atau  tergugat  yang  telah dipanggil secara patut;
c) Gugatan  balik  (rekonvensi)  dan  masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu  perkara (intervensi);
d) Sengketa  mengenai  pencegahan,  penolakan,  pembataan  dan  pengesahan perkawinan;
e) Sengketa  yang  diajukan  ke  pengadilan  setelah  diupayakan  penyelesaian  di luar  pengadilan  melalui  mediasi  dengan  bantuan  mediator  bersertifikat  yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.
3) Pernyataan ketidakberhasilan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah sertifikat mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
4) Berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  sengketa  yang  dikecualikan  kewajiban mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurug a, hurus c, dan huruf e tetap
22 Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan
dapat  diselesaikan  melalui  mediasi  sukarela  pada  tahap  pemeriksan  perkara  dan tingkat upaya hukum.
Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA No. 02 Tahun 2003, terdapat kendala- kendala  dalam  impelemtasinya,  sehinngga  dapat  dikatakan  tidak  berhasil  sebagaimana yang  semula  diharapkan.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  keberhasilan  PERMA No. 02 Tahun 2003 di bawah 10%, hal ini antara lain karena Hakim atau Majelis Hakim yang  memeriksa  perkara  pada  umumnya,  juga  kurang  berusaha  untuk  mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan para pihak biasanya tidak hadir sendiri dalam proses  mediasi,  hanya  diwakilkan  oleh  penasihat  hukumnya,  di  samping  lembaga perdamaian  ( lembaga  dading) tidak  populer  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  pengkajian  lebih  lanjut,  untuk  memperoeh  hasil  yang  lebih  maksimun. Berdasarkan  alasan  tersebut,  maka  Mahkamah  Agung  dengan  kerja  sama  dan  bantuan dari  lembaga japan  internasional  co-operation  Agency (JICA),  melakukan  penelitian kembali  kelemahan-kelemahan  dari  PERMA  sebelumnya,  dan  mengkaji  kemungkinan mengadopsi penerapan sistem mediasi yang berlaku di Jepang. Untuk menjawab apakah dan/atau manakah dari sistem mediasi di Jepang, yang kemungkinan dapat di adopsi di Indonesia,  agar  sesuai  dengan  rekomendasi  sistem  mediasi  modern,  tentu  saja  dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia.  Sistem  mediasi  yang  bagaimana  yang  ingin  dikembangkan,  haruslah  dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  prinsip  sederhana  mengandung  maksud  bahwa proses  beracara  mudah  dipahami,  jelas  dan  tidak  berbelit-belit.  Makin  sedikit  dan sederhana  formalitas-formalitas  yang  diwajibkan,  maka  proses  beracara  akan  berjalan dengan  lancar.  Sebaliknya,  terlalu  banyak  formalitas-formalitas,  proses  beracara cenderung  akan  berjalan  tidak  lancar,  karena  memungkinkan  timbulnya  berbagai penafsiran,  sehingga  kurang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dan  menyebabkan ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 3
Proses tindakan hakim sebelum ada gugatan masuk sebelumnya tidak dikenal dalam sistem  hukum  acara  perdata  di  Indoensia.  Akan  tetapi,  kini  dalam  beberapa  ketentuan undang-undang baru terutama di bidang hak kekayaan intelektual mulai dikenal adanya lembaga  penetapan  sementara  (yang  diadop  dari  lembaga injuction), yaitu  perintah hakim yang mengharuskan pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan ( mandatory atau positive  injuction) atau  tidak  melakukan  sesuatu  ( prohibitory atau negative injuction) .  Apabila  ada  pihak  yang  merasa  hak  intelektualnya  dilanggar  yang bersangkutan  dapat  meminta  kepada  hakim  sebelum  terjadinya  perkara  di  pengadilan, agar  barang  yang  dianggap  mengandung  unsur  pelanggaran  tersebut  tidak  boleh memasuki  pasar.  Prosedur  penetapan  sementara  ini,  jarang  bahkan  mungkin  belum pernah  dilakukan  karena  belum  ada  petunjuk  pelaksanaannya.  Di  masa  mendatang pemberdayaan  lembaga  penetapan  sementara  dapat  dikembangkan,  dengan  cara memasukkan prosedur mediasinya dengan mengadopsi pada sistem permohonan chotei . Terdapat  beberapa  kelebihan  mekanisme  ADR  bila  dibandingkan  dengan pentelesaian senketa melalui lembaga pengadilan yaitu:
a. Sifat sukarelaan dalam proses
b. Prosedur yang cepat
c. Keputusan non-judicial.
3 Rahadi  Wasi  Bintoro,  Kajian  Ontologis  Lembaga  Mediasi  Di  Pengadilan.  Fakultas  hukum Universitas Erlangga. Volume 31 No 1, Januari 2016
d. Kontrol oleh manager yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi.
e. Prosedur rahasia( confidential ).
f. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
g. Hemat waktu
h. Hemat biaya
i. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja.
j. Tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
k. Tingkatan  yang  lebih  tnggi  untuk  melaksanakan  control  dan  lebih  mudah memperkirakan hasil.
l. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik dari pada sekedar kompromiatau hasil yang diperoleh dari Cara penyelesaian kalah/menang.
m. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.
Selain  dari  faktor-faktor  yang  diatas  ada  faktor  lain  yang  menjadi  alasan  perlunya alternative penyelesaian sengketa, yaitu:
a) Adanya tuntutan dunia bisnis
b) Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga pengadilan.
c) Peradilan pada umumnya tidak responsive.
d) Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
e) Kemampuan para hakim bersifat generalis.
f) Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra peradilan.
g) Pencegahan terjadinya sengket akan memperkcil sengketa.
Bila kita amati perkembangan kegiatan bisnis saat ini menunjukkan jumlah transaksi mencapai  ratusan  atau  ribuan  setiap  hari,tidak  mungkin  dihindari  terjadinya  sengketa ( dispute,difference) diantara para pihak yang terlibat.Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi  selalu  menuntut  pemecahan  dan  penyelesaian.makin  banyak  dan  luas  kegiatan per-dagangan  makin banyak terjadi sengketa,yang berarti makin banyak sengketa yang harus  diselesaikan.hal  ini  dapat  kita  amati  di  negara  kita  Indonesia,setiap tahun  ratusan perkara  yang  menunggak  (tidak  terselesaikan)  oleh  Mahkamah  Agung,baik  perkara perdata maupun pidana,seolah-olah Lembaga Tinggi tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya,sehingga  didapatkan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  ini  akan  dapat  lebih berperan. Sedangkan di negara lain baik yang sudah maju ( developed countries ) maupun negara industry baru ( new industrialized countries ) telah menempatkan ADR sebagai the first resort dan pengadilan sebagai the last resort .
Cara mengungkapkan kepentingan tersembunyi dapat dilakukan dengan dua cara:
1. cara langsung: mengemukakan pertanyan langsung kepada para pihak
2. cara  tidak  langsung:  mendengarkan  atau  merumuskan  kembali  pernyataan- pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  para  pihak  membangkitkan  pilihan penyelesaian sengketa mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola  pikiran  yang  posisonal  tetapi  harus bersikap  terbuka  dan  mencari  alternatif penyelesaian  pemecahan  masalah  secara  bersama  menganalisa  pilihan penyelesaian  sengketa  mediator  membantu  para  pihak  menentukan  untung  dan ruginya  jika  menerima  atau  menolak  suatu  pemecahan  masalah  mediator mengingatkan  para  pihak  agar  bersikap  realistis  dan  tidak  mengajukan  tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal 4
Tidak seperti peradilan yang sifatnya memberlakukan undang-undang yang berlaku untuk  meyelesaikan  senketa  maka  dalam proses  mediasi  yang  digunakan  oleh mediator
4 Portal Pengadilan Agama Makassar. https://pa-makassar.go.id/layanan-hukum/mediasi
adalah  nilai-nilai  ( value )  dan  fakta  untuk  mendapatkan  penyelesaian  akhir.Nilai-nilai dimaksud  dapat  berati  hukum,kejujuran  ,dasar  agama,moral  dan  etika  .Mediator  dapat dikatakan  hanya  bertindak  sebagai  penengah  dan  bersifat  netral  serta  bertugas  hanya untuk mengakomodasi kebutuha pihak yang bertikai.
Secara  mendasar  perlu  dipahami  bahwa  kemampuan  para  pihak  melihat  sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong  untuk  dapat  melihat  dan  mengetahui  cara-cara  yang  tidak  terpikirkan  dan terbayangkan  sebelumnya.  Proses  memberikan  pemahaman  terhadap  manfaat penyelesaian perkara melalui Mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui Mediasi salah satu nya dengan cara sosialisasi. 5
Putusan  perdamaian  hasil  mekanisme  mediasi  yang  ideal  berarti  sudah  bisa diselesaikan  sengketa.  Artinya  setelah  terbitnya  kesepakatan  di  antara  para  pihak  dan dituangkan  dalam  bentuk  akta  perdamaian  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap diharapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi, antara lain:
1) Segi  yuridis,  setelah  dikuatkan  oleh  hakim  putusan  tersebut  mempunyai  dasar hukum  dan  berkekuatan  hukum tetap  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum.
2) Segi  sosiologis,  akta  perdamaian  hasil  mediasi  sudah  memenuhi  rasa  keadilan, memulihkan  hubungan  social  antara  para  pihak  yang  bersengketa/bercerai  dan memberikan kemanfaatan.
3) Segi  psikologis,  akta  perdamaian  hasil  mediasi  memberi  perasaan  aman  dan keterntraman, kedamaian, dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.
4) Segi  praktis,  akta  perdamaian  hasil  mediasi  sudah  menyelesaikan  semua  aspek perkara,  dapat  dilaksanakan  dan  tidak  menimbulkan  sengketa  baru  antara  para pihak yang bersengketa. 6
Mediasi  berorientasi  pada  dua  hal,yaitu  sebagai  proses  yang  bertujuan  beserta berorientasi  pada  hak  para  pihak  atau  kepentingan  para  pihak.Kalau  berorientasi  pada hak,maka  gambaran  yang  diberikan  adalah  hak  apa  kiranya  yang  didapat  apabila sengketa  ini  dibawa  kepengadilan.Orientasi  ini  sebenarnya  tidak  begitu  disarankan karena tidak meyelesaikan masalah sampai ke akarny.Sementara kalua berorientasi pada kepentingan,maka  sifatnya  lebih  condong  kepada  perbaikan  keadaan  yang  berusaha untuk mengakomodasi keininan para pihak dengan memcahkan inti permasalahannya.
5 Dian Maris Rahmah, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019
6 M.Yahya  Harahap.  Ruang Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,  Penerbit  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2002.
2. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Dalam  Menerapkan  Mediasi  di  Pengadilan Agama Makassar
Dalam perkembangan Court Connected Mediation atau Court Based Mediation yang berlaku  di  Indonesia,  mewajibkan  hakim  sebagai  mediator.  Hal  ini  akan  menghadapi beberapa  permasalahan  dengan  dasar,  bahwa  tujuan  dari  pendidikan  hakim,  pada hakikatnya, hakim sebetulnya dipersiapkan untuk:
1) to judge nor to mediate,
2) to apply the law;
Pada  proses  mediasi  banyak  digunakan  interest  based  mediation  di  mana mediatornya  memfasilitasi  proses  agar  dapat  menggali  kepen-  tingan  para  pihak, sedangkan  tugas  seorang  hakim  adalah  untuk  menerapkan  hukum  bukan  menggali kepentingan yang bersengketa.
3) to evaluate not facilitate
4) to order not accommodate;
5) to decide not settle; 7
Secara  harfiah,  hakim  tidak  di  perlengkapi  untuk  melaksanakan  mediasi sebagaimana  teknik  yang  dikembangkan  secara  universal.  Jadi  sangat  sulit  bagi  hakim untuk menangani kasus dengan cara Interest Based Mediation . Di samping itu, kesulitan lain  yang  dihadapi  hakim  dalam  mengupayakan  perdamaian  antara  pihak  yang berperkara disebabkan:
1. Kemampuan Hakim dalam melakukan perdamaian masih kurang.
2. Perkaranya kompleks.
3. Pengacara  tidak  mendukung  berhasilnya  proses  mediasi,  tetapi  cen-  derung menginginkan  perkara  dilanjutkan  secara litigasi .  maka  di  anggap  mereka menerima ruling tersebut.  Tetapi  istilahnya  "dapat",  jadi  tidak  otomatis conciliation  commissioner memberikan ruling.  Ruling itu  memiliki  kekuatan hukum seperti kekuatan putusan pengadilan.
4. Mediator merupakan gabungan antara hakim dan non-hakim.
5. Di  Indonesia  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung,  juga  diatur pengembangan  daftar mediator  yang  terdiri  dari  mediator  hakim  ian  non-hakim, di mana para pihak yang bersengketa bebas untuk memilih.
Kelemahan  dan  hambatan  praktik  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan,  pada pokoknya  dapat  dibagi  dalam  3  (tiga)  golongan  besar,  yang  meliputi  aspek  struktur, kultur (budaya) dan substansi (materi) ketentuan tersebut, yaitu:
1. Hambatan dari segi struktur:
a) Mediasi,  sebagai  sistem  penyelesaian  sengketa  di  lingkungan  peradilan tingkat  pertama  masih  menimbulkan  bias  penafsiran  pada  beberapa ketentuan hukumnya;
b) Prosedur  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  jalan  mediasi,  walaupun telah  diatur  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung,  namum  belum  di  pahami secara  baik  dan  benar  oleh  para  apa  ratur  hukum  yang  berpraktik  di pengadilan tingkat pertama;
c) Waktu  untukpelaksanaan  mediasi  dalam  upaya  untuk  menyelesaikan sengketa  relatif  terlalu  singkat  (Hambatan  waktu  ini  dalam  PERMA  No.  1
7 Adi  Nugroho  Susanti. Manfaat  mediasi  sebagai  alternative  penyelesaian  sengket.. Prenada  Grup. Jakarta.2019
Tahun  2016,  di  perbarui  dengan  30  hari  kerja,  dan  jika  nampaknya  telah mendekati keberhasilan, maka waktu ini dapat ditambah lagi dengan 30 hari.
d) Layanan  pengadilan  terhadap  pelaksanaan  penyelesaian  seng-  keta  dengan jalan mediasi tersebut belum memuaskan.
2. Hambatan dari segi kultur:
a) Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum mema- hami maksud dan  tujuan  mediasi  dan  teknik-teknik  melakukan  mediasi  dengan  baik, sehingga masih belum menggunakan lembaga hukum tersebut secara optimal dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi;
b) Berbagai  faktor  sosial  menjadi  penghalang  untuk  mengefektif-  kan pelaksanaan  mediasi  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang terintegerasi dalam sistem peradilan;
c) Proses  pelayanan  hukum  dan  kinerja  aparatur  di  lingkungan  pengadilan dengan  sistem  mediasi  masih  di  nilai  lamban  dan  belum  bisa  meyakinkan rasa  kepercayaan  para  pihak,  bahwa  pengadilan  akan  mengadili  dengan transparan, efisien dan efektif sesuai keadilan, hukum dan kebenaran.
3. Hambatan substansi:
a) Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  lembaga  mediasi,  mediator  dan  pihak- pihak  yang  berperan  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  mediasi  masih belum jelas, bahkan tidak ada peraturan pelaksanaannya;
b) Tidak  ada  batasan  dalam  perkara  apa  saja  mediasi  dapat  dilakukan mengakibatkan  kesulitan  untuk  membantu  merumuskan  harapan  dan  usulan rencana  perdamaian  yang  diusulkan  para  pihak  secara  sederhana,  manakala kasus yang dihadapinya sangatlah rumit dan kompleks.
Minimnya  dukungan  Advokad,  terhadap  Mediasi  di  Pengadilan,  Ketidakberhasilan proses  mediasi  di  pengadilan  antara  lain  juga  disebabkan  kurangnya  dukungan  dari advokad.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  kendala  ini  antara  lain  disebabkan karena sistem honorarium advokad. Mahkamah Agung memang tidak dapat mencampuri bagaimana  pola  pemberian  honorarium  antara  klien  dan  advokat  yang  seharusnya dilakukan,  karena  hal  itu  merupakan  wilayah  yang  otonom  dalam  konteks  hubungan advokat dan klien mereka. Akan tetapi, karena sikap dukungan ataupun penolakan baik secara  eksplisit  maupun  implisit  para  advokat  terhadap  kebijakan  Mahkamah  Agung dalam penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke proses Pengadilan Negeri, hal ini menentukan pula keberhasilan dan kegagalan kebijakan itu. Dari wawancara dengan para advokat  dan  informasi  yang  tersedia  dapat  diketahui  pola  honorarium  advokat  di Indonesia dapat dibedakan atas tiga pola:
1) Advokat-advokat yang memiliki klien tetap dengan menerima honorarium tetap, misalkan per tahun atau per bulan dari para kliennya.
2) Advokat-advokat  yang  menerima  jumlah  honorarium  berdasarkan  penanganan kasus  hingga  selesai.  Jumlah  honorarium  ini  tetap  dari  berat  ringannya  kasus yang diselesaikan
3) Advokat  yang  menerima  honorarium  dari  klien  mereka  berdasarkan  jam  kerja atau  frekuensi  kunjungan  kepersidangan.  Memang  belum  ada  studi  vang  lebih khusus tentang pola mana yang paling dominan di antara ketiga pola tersebut di Indonesia.
4) Belum cukup disosialisasikan budaya damai dalam masyarakat.
Berbeda  dengan  mediasi  di  Pengadilan  Agama,  karena  biasanya  lebih  mengenai sengketa keluarga, maka lebih berhasil mengupayakan perdamaian dari pada Pengadilan
Negeri.  Itulah  antara  lain  yang  menjadi  salah  satu  sebab  ketidakberhasilan  proses mediasi  berdasarkan  penerapan  Pasal  130  HIR/154  RBg,  meskipun  dalam  peraturan perundang undangan telah lama diatur dan dimungkinkan proses perdamaian oleh hakim, namun  keberhasilan  belum  Nampak.  Dengan  melihat  rasio  jumlah  perkara  perceraian yang masuk tiap bulannya pada pengadilan agama Makassar dengan jumlah perkara yang mampu  diselesaikan  dengan jalur  mediasi  menunjukkan  belum efektifnya  penggunakan ADR mediasi untuk perkara perceraian.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1. Kedudukan  mediasi  sebagai  salah  satu  ADR  ( Alternatif  Dispute  Resolution )  yang dilakukan  didalam  pengadilan  dengan  melibatkan  mediator  yang  disediakan  oleh pengadilan  menunjukkan  belum  mampu  meminimalisir  angka  perceraian  pada pengadilan  agama  Makassar,  dengan  melihat  rasio  perbandingan  jumlah  perkara perceraian yang masuk kedalam pengadilan dengan jumlah perkara perceraian yang mampu  diselesaiakan  dengan  jalur  mediasi  tiap  bulannya  pada  pengadilan  agama Makassar  dengan  jumlah  perkara  yang  mampu  diselesaikan  dengan  jalur  mediasi menunjukkan  belum  efektifnya  penggunakan  ADR  mediasi  untuk  perkara perceraian.  Putusan perdamaian hasil mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa  diselesaikan  sengketa.  Artinya  setelah  terbitnya  kesepakatan  di  antara  para pihak  dan  dituangkan  dalam  bentuk  akta  perdamaian  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap diharapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir
2. kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menerapkan  mediasi  di  pengadilan  Agama Makassar yakni:
a. hakim  tidak  di  perlengkapi  untuk  melaksanakan  mediasi  sebagaimana  teknik yang  dikembangkan  secara  universal.  Jadi  sangat  sulit  bagi  hakim  untuk menangani kasus dengan cara Interest Based Mediation
b. Kendala struktur, budaya atau kultur dan substansi
c. Minimnya dukungan Advokad, terhadap Mediasi di Pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agama,  Kementrian, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/ Tafsir Al-Qur’an, 2002),
Abbas  Syahrizal. Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional . PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta, 2017.
Adi  Nugroho  Susanti. Manfaat  mediasi  sebagai  alternative  penyelesaian  sengket. Prenada Grup. Jakarta.2019
Swantoro  Herri. Strategi  dan  Praktik  Mediasi  Berdasarkan  Perma  No.1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kencana, Jakarta. 2016. Soepomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan. Jakarta; Pratnya Paramita.2014

## Jurnal
Dian  Maris  Rahmah, Optimalisasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mediasi  Di Pengadilan . Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019 Gianto  Al  Imron, Eksistensi  Sengketa  Dalam  Kehidupan  Sosial  dan  Peran  Peradilan Terhadapnya , Amrta Vol.4 No.4, Oktober-Desember 2012. Persada  Putra,  Andika. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Dengan  Mediasi  dalam Yuridika. Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Erlangga,  Volume 28 No.1 Januari-April.2013
Rahadi  Wasi  Bintoro, Kajian  Ontologis  Lembaga  Mediasi  Di  Pengadilan .  Fakultas hukum Universitas Erlangga. Volume 31 No 1, Januari 2016

## Peraturan Perundang-Undangan dan Webiste
Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan Portal Pengadilan Agama Makassar. https://pa-makassar.go.id/layanan-hukum/mediasi