## RESEARCH ARTICLE

## POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
Abdurrahman 1 , Pujiyono 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
abdurrahman.ab11@gmail.com 1 , pujifhuns@gmail.com 2

## ABSTRACT
This article aims to examine the legal politics of the doctrine of Piercing the Corporate Veil in the regulation of Limited Liability Companies in Indonesia. The problems discussed are related to how the legal politics of the Piercing the Corporate Veil doctrine in the management of Limited Liability Companies in Indonesia. The research method used is normative legal research with the nature of prescriptive research using a statute approach. The results of the study indicate that the Piercing the Corporate Veil doctrine can eliminate the previously limited liability of the Company's organs to be unlimited if the Company's organs are proven to have done an act that is detrimental to the Company or third parties.
Keywords: limited liability company; Responsibility of Company Organs; Piercing the Corporate Veil
Artikel ini bertujuan mengkaji terkait politik hukum doktrin Piercing the Corporate Veil dalam peraturan  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah  terkait bagaimana  politik  hukum  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil dalam  pengelolaan  Perseroan Terbatas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan  sifat  penelitian  preskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan statute  approach .  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil dapat  menghapuskan pertanggungjawaban organ Perseroan yang sebelumnya terbatas menjadi tidak terbatas jika organ Perseroan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan bagi Perseroan maupun pihak ketiga.
Kata kunci: Perseroan Terbatas; Pertanggungjawaban Organ Perseroan; Piercing the Corporate Veil

## INTRODUCTION
Perseroan  Terbatas  (PT)  di  Indonesia  lahir  untuk  menjadi  lembaga  ekonomi  yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Peningkatan perekonomian di Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional,  oleh  karena  itu  perlu didorong  dengan  adanya  kelembagaan  perekonomian  yang  secara  langsung  akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  hal  menciptakan kesejahteraan  bagi  masyarakat  dan  juga  untuk  mendukung peningkatan  pembangunan  perkonomian  nasional  perlu  adanya  peraturan  yang mengaturnya, demikian pula dengan Perseroan Terbatas. Peraturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas sudah ada di Indonesia pertama kali pada jaman kolonial. Peraturan yang dimaksud  adalah  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Dagang  ( Wetboek  van Koophandel  Staatsblad) Tahun  1847  Nomor  23.  Dalam  Buku  Kesatu  Titel  Ketiga  Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang  perubahannya dilakukan dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1971. Kemudian dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.  Setelah  dirasa  peraturan  yang  berlaku  saat  itu  kurang  mendukung  perkembangan hukum  dan  kebutuhan  masyarakat  karena  keadaan  ekonomi  serta  kemajuan  ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi saat ini, maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Peraturan tersebut  dilatarbelakangi  oleh  peningkatan  perekonomian  nasional  yang  membutuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih mendukung dunia usaha agar lebih kondusif.
Kehadiran  Perseroan  Terbatas  (PT)  sebagai  suatu  bentuk  badan  usaha  dalam kehidupan  sehari-hari  tidak  lagi  dapat  diabaikan.  Tidak  berlebihan  dikatakan  bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah  menjadi  suatu  keniscayaan  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar.  Praktik  bisnis  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha,  baik  itu  pedagang,  industrialis,  investor,  kontraktor, distributor,  banker,  perusahaan  asuransi,  pialang,  agen  dan  lain  sebagainya  tidak  lagi dipisahkan  dari  kehadiran  Perseroan  Terbatas.  Berbisnis  dengan  mempergunakan Perseroan  Terbatas,  baik  dalam  skala  mikro,  kecil,  menengah  maupun  berskala  besar merupakan  model paling banyak dan paling  lazim  dilakukan.  Perseroan  Terbatas  adalah tungku usaha yang aman dalam dapur bisnis.  Dengan  sifat  liabilitas (liability) risiko yang “terbatas”,  PT  dapat  membuat  nyenyak  tidur  pada  pendirinya,  aman  dari kekhawatiran tergerogotinya  harta  pribadi  mereka  dalam  ihwal  bisnis.  Karena  itu  Perseroan  Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini. 1 Limited  liability tidak  hanya  berlaku  bagi  pemegang  saham  tetapi  juga  berlaku  bagi organ  perseroan  yang  lainnya  yaitu  direksi  dan  komisaris.  Direksi  dan  komisaris  harus melakukan  semua  tugasnya  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas (ADRT PT). Jadi  organ  perseroan  yang  beritikad  baik  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diterima perseroan atau pihak ketiga. Tidak  selamanya limited  liability dapat  dilakukan  karena  adanya  suatu  sebab.  Terbatasnya tanggung  jawab  perseroan  terkoyak  dengan  prinsip Piercing  The  Corporate  Veil. Organ perseroan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  jika  organ  tersebut  bertindak  melebihi wewenangnya  atau  telah  berbuat  lalai  atau  sengaja  sehingga  perseroan  atau  pihak  lain mengalami kerugian. 2
1 Binoto Nadapdap. 2018. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Jala Permata Aksara.
2 Siti Hapsah Isfardiyana. 2015. “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 1. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Doktrin “Piercing  the  Corporate  Veil” tidak  hanya  terbatas  tindakan  yang  ada  pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (2) semata namun mencakup aspek setiap perbuatan  hukum  yang  tidak  selaras  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan  yang  dapat dilakukan baik oleh Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi perseroan. Piercing the corporate veil tidak  hanya  dapat  diterapkan terhadap  pemegang  saham  perseroan,  melainkan  juga terhadap  Dewa  Komisaris  dan  Direksi  yang  dalam  kedudukannya  memungkinkan terjadinya  penyimpangan  atau  dilakukannya  hal-hal  yang  dapat  mencegah  untuk  tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang akan bermuara pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak sanggup memenuhi seluruh kewajibannya. Ini berarti pengurus  perseroan  yaitu  direksi  dan  dewan  komisaris  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pribadinya,  atas kerugian  perseroan. 3 Oleh sebab itu penulis tertarik untuk  mengkaji lebih  dalam mengenai  Politik  Hukum  Doktrin Piercing  the  Corporate  Veil dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia.

## M ETHOD
Jenis  penelitian  hukum  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif ( doctrinal research) . Sifat penelitian yang penulis pilih adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang  digunakan dalam penelitian  ini adalah pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ). Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## RESULTS & DISCUSSION

## 1. Sejarah Doktrin Piercing the Corporate Veil di Indonesia
Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  mengatur  ketentuan  tentang  Perseroan Terbatas  dalam  pasal  36  sampai  dengan  55,  Buku  Kesatu.  Bab  Ketiga  Bagian  Ketiga. Seharusnya masih terdapat Pasal 57 dan 58, namun berdasarkan Staatsblad 1939 No. 276, dua pasal tersebut telah dihapus. Hal-hal yang diatur antara lain, syarat pendirian dan tata cara pendirian, permodalan dan saham
Perseroan,  pengurus  Perseroan,  tempat  kedudukan  Perseroan  dan  jangka  waktu berdirinya Perseroan, pembubaran perseroan dan laporan keuangan perseroan. 4 Dilihat dari 19  pasal  terkait  dengan  ketentuan  Perseroan  Terbatas  tersebut,  tidak  ada  satu  pasal  pun yang menyinggung keberadaan Piercing the Corporate Veil dalam konteks pertanggungjawaban Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) KUHD menyebutkan: “Para Persero atau Pemegang saham tersebut tidak bertanggungjawab untuk
3 Putri Sari Harahap. 2015. “Penerapan Asas Piercing the Corporate Veil: Prespektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”. Nuansa Kenotariatan. Volume 1 Nomor 1. Jakarta: Universitas Jayabaya.
4 Sulistiowati dan Veri Antoni. 2013. “Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia”. Yustisia. Volume 2 Nomor 3. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
lebih dari pada jumlah penuh andil tersebut”.
Pengaturan  mengenai  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil mulai  ada  pada  Undang- Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu adanya pengecualian terhadap prinsip tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Pasal tersebut membuka ruang pertanggungjawaban pemegang saham melebihi saham yang disetorkan, jika:
a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadinya;
c. Pemegang  Saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya.
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  Nomor  1  Tahun  1995  juga  telah  mengatur mengenai  pertanggungjawaban  Direksi  dalam  Pasal  85  ayat  (2)  dan  Pasal  90  ayat  (2). Pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas yang lama belum mengatur lebih luas mengenai Doktrin Piercing the Corporate Veil seperti halnya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru Nomor 40 Tahun 2007.
Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang berlaku sampai saat ini  mengatur  lebih  luas  tentang  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil ,  dengan  melimpahkan pertanggungjawaban  kepada  organ-  organ  Perseroan  Terbatas  yakni,  Pemegang  Saham dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (6), Dewan Komisaris dalam Pasal 114 ayat (2) dalam hal  tidak  melaksanakan fiduciary  duty, Pasal 69  ayat  (3)  dalam  hal perhitungan  dokumen tahunan  tidak  benar,  dan  Pasal  115  ayat  (2)  dalam  hal  kepailitan  karena  kesalahan  dan kelalaian Dewan Komisaris. Pengaturan pertanggungjawaban Direksi diatur dalam Pasal 97 ayat  (3)  dalam  hal  Direksi  tidak  melaksanakan fiduciary  duty ,  Pasal  69  ayat  (3)  dalam  hal perhitungan laporan keuangan tidak benar atau menyesatkan, Pasal 95 ayat (4) dalam hal Direksi  yang  pengangkatannya  tidak  memenuhi  persyaratan  dan  melakukan  perbuatan hukum yang merugikan Perseroan, Pasal 101 ayat (2) dalam hal Direksi tidak melaporkan kepada  Perseroan  mengenai  saham  yang  dimiliki  dan  menimbulkan  kerugian  bagi Perseroan, dan Pasal 104 dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan Direksi.

## 2. Politik Hukum Doktrin Piercing the Corporate Veil
Adanya doktrin Piercing the Corporate Veil dalam hukum positif di Indonesia beralasan sesuai  dengan  konsideran  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  yaitu  bahwa perekonomian  nasional  yang  diselanggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional,  perlu  didukung  oleh  kelembagaan  perekonomian  yang  kokoh  dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan stakeholder tersebut. khususnya terkait adanya  peluang  dari  pemegang  saham  untuk  melakukan  tindakan  hukum  antara  lain mempengaruhi Perseroan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan asas kepatutan
dan keadilan serta untuk memberikan dukungan legalitas terhadap keberadaan Direksi dan Dewan  Komisaris  Perseroan  dalam  menjalankan  tugasnya  masing-masing,  maka berkembang doktrin hukum dalam hukum korporasi yang sering disebut Piercing the Corporate Veil .  Dilihat  dari  substansi  materi  dan  idealisme  yang terkandung  dalam  doktrin  hukum korporasi ini, sesungguhnya doktrin dimaksud diperlukan sebagai bagian dari pengendalian akhlak para pribadi yang berdiri dibalik organ Perseroan dalam menjalankan usahanya untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, doktrin-doktrin hukum Perseroan tersebut begitu penting. 5
Arti  penting  pengaturan  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil dalam  hukum  positif  di Indonesia adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dan keadilan. Imlikasi dari tindakan seorang  Pemegang  Saham  yang  kontraproduktif  terhadap  tujuan  Undang-Undang  dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan prinsip pemisahan tanggung jawab. Dengan kata lain, apabila  perlindungan  yang  diberikan  Undang-Undang  kepada  investor  berupa  struktur perusahaan dan pemisahan tanggung jawab menimbulkan kerugian bagi ketertiban umum, maka perlindungan tersebut tidak selayaknya ditegakkan. 6
Alasan  lain  dari  adanya  doktrin-doktrin  hukum  Perseroan  Terbatas  dalam  hukum positif di Indonesia termasuk doktrin Piercing the Corporate Veil dikarenakan agar terciptanya tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( Good  Corporate  Governance) .  Organ  Perseroan  yang menjalankan  Perseroannya  dengan  prinsip  itikad  baik  sesuai  dengan  kewenangannya dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan juga anggaran dasar Perseroan yang  telah  ditetapkan,  hal  tersebut  jika  dilakukan  dengan  benar  akan  menghasilkan perusahaan yang baik dan juga sehat guna meningkatkan keberhasilan usaha dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance). Doktin Piercing the Corporate Veil dapat menunjukan fungsi yang bermanfaat. Setelah batas  yang  tepat  dari  pertanggungjawaban  terbatas  dapat  dipahami,  doktrin Piercing  the Corporate  Veil dapat  memiliki  batasannya.  Pemahaman  tersebut  bagaimanapun  juga tergantung kepada kebijakan yang ada dalam dasar pertanggungjawaban terbatas.  Intinya adalah bahwa Pemegang Saham dapat menikmati pertanggungjawaban terbatas hanya jika mereka telah menjalankan bisnis mereka dengan bertanggung jawab secara finansial. Jika Perseroan  tidak  mampu  membayar  utangnya,  maka limited  liability dapat  diterapkan. Pertanggungjawaban terbatas juga dapat berpeluang memfasilitasi perbuatan yang salah oleh Pemegang Saham yang seharusnya tidak diperbolehkan. Kebijakan limited liability seharusnya tidak dapat dikontrol untuk digunakan sebagai alat yang sengaja dibuat untuk mengambil keuntungan  dari  pihak  ketiga  tanpa  persetujuan  mereka  dan  tanpa  kompensasi.  Jika Pemegang Saham dapat menggunakan pertanggungjawaban terbatas untuk tujuan tersebut maka pemberian pertanggungjawaban terbatas  terkesan sangat murah  hati. Maka dari itu Piercing the Corporate Veil memungkinkan pengadilan untuk menyesuaikan pertanggungjawaban terbatas pada kasus- kasus yang benar-benar dijamin. 7
5 Sandra Dewi. 2018. “Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan”. Soematra Law Review. Volume 1 Nomor 2. Riau: Universitas Lancang Kuning.
6 Sulistiowati dan Veri Antoni. 2013. “Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia”. Yustisia. Volume 2 Nomor 3. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
7 David K. Millon. 2007. “Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the Limits of Limited Liability”. Emory Law Journal. Volume 56 Nomor 5. Washington: Washington & Lee University School of Law Scholary.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## CONCLUSION
Politik hukum doktrin Piercing the Corporate Veil merupakan doktrin yang berasal dari sistem hukum common law yang diadaptasi oleh sistem hukum Indonesia. Doktrin Piercing the  Corporate  Veil sebelumnya  tidak  diatur  dalam  Kitan  Undang-undang  Hukum  Dagang sehingga akhirnya munculnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mulai mengatur mengenai doktrin Piercing  the  Corporate  Veil. Selanjutnya  pengaturan  mengenai  doktrin  ini perluas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pribadi organ Perseroan seperti Pemegang Saham dalam Pasal 3 ayat (2), Dewan Komisaris Pasal 114 ayat (3) dan Direksi Pasal 97 ayat (3). Doktrin  ini  menghilangkan pertanggungjawaban terbatas (limited  liability)  sesuai  dengan pasal 3 ayat (1) yang sebelumnya dimiliki oleh Perseroan Terbatas menjadi tidak terbatas. Doktrin Piercing the Corporate Veil ini diterapkan jika Pemegang saham, dewan komisaris, dan Direksi terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan maupun pihak ketiga. Alasan  adanya  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil dalam  hukum  positif  di  Indonesia  guna menjadi  penyeimbang  antara  hak  dan  kewajiban  organ  Perseroan  Terbatas  sehingga terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

## SUGGESTION
Kepada  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dapat  memperinci  dan memperjelas  pengaturan  terkait  batasan  diterapkannya  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil melalui  penambahan  Pasal  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  khususnya mengenai  pertanggungjawaban  terbatas  organ  Perseroan  atas  tindakan ultra  vires yang dianggap melewati kewenangan dan tugasnya sebagai organ Perseroan dalam menjalankan Perseroan dan batasan mengenai kapan organ Perseroan dapat dikatakan telah melanggar fiduciary duty yang telah diberikan oleh Perseroan.

## R EFERENCES
Binoto Nadapdap. 2018. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Jala Permata Aksara. David  K. Millon. 2007.  “ Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility,  and  the  Limits  of Limited Liability”. Emory Law Journal. Volume 56 Nomor 5. Washington: Washington & Lee University School of Law Scholary. . Putri Sari Harahap. 2015. “Penerapan Asas Piercing the Corporate Veil: Prespektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”. Nuansa Kenotariatan. Volume 1 Nomor 1. Jakarta: Universitas Jayabaya.
Siti  Hapsah  Isfardiyana.  2015.  “Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan  Terbatas  dalam Pelanggaran  Fiduciary  Duty”. Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum. Volume  2  Nomor  1. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Sulistiowati dan Veri Antoni. 2013. “Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia”. Yustisia. Volume 2 Nomor 3. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Sandra Dewi. 2018. “Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan”. Soematra  Law  Review. Volume  1  Nomor  2.  Riau:  Universitas  Lancang Kuning.