Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i2. 921

## HUBUNGAN KEWARISAN ANTAR AGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Muhsin Aseri 1 dan M. Zaki Mubarak 2
STAI Darul Ulum Kandangan muhsinaseri7@gmail.com 1

## Abstrak
Warisan dan pewarisan dalam keluarga menjadi isu yang menarik untuk selalu diulas dan dikaji, khususnya  dalam  kasus  pewarisan  bagi  keluarga  dengan  status  keyakinan  yang  berbeda.  Tidak jarang dalam kasus di masyarakat masih berlaku pewarisan dari keluarga yang antara orangtua dan anak, maupun saudara yang dalam prakteknya ada yang saling waris mewariskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya hubungan kewarisan antar agama bagi ahli  waris.  Penelitian  yang  merupakan  penelitian  pustaka  ini  bersumber  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  dengan  pendekatan  konseptual  dan  filosofis  serta menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  menemukan,  bahwa  perbedaan  agama tetap  menjadi  satu  pengahalang  kewarisan.  Namun  terhalangnya  kedua  orang  tua  dan  kerabat mendapatkan warisan karena perbedaan agama, tidak menghalangi mereka memperoleh bagian harta  peninggalan  pewaris  melalui  jalur  hukum  wasiat  atau  wasiat  wajibah.  Penelitian  ini berkontribusi  untuk  memberikan  diskusi  yang  khusus  membahas  tema  yang  dimaksud  sehingga bisa menjembatani permasalahan yang sudah terjadi di masyarakat secara umum.
Kata kunci: ahli waris, antar agama, hubungan kewarisan.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  hukum  Islam  yang  dijelaskan  secara  terinci  dalam  Alquran  adalah tentang hukum kewarisan. Kewarisan merupakan  persoalan yang menjadi perhatian serius agama Islam dan ia sangat erat kaitannya dengan harta benda dan pemindahan kepemilikannya, bahkan kewarisan  merupakan  salah  satu  sebab  terpenting  terjadinya  pemilikan  harta.  Harta  benda termasuk salah satu sebab di antara beberapa masalah yang menjadi kecenderungan dan kecintaan manusia sebagaimana ditegaskan Allah swt dalam surat Ali Imran ayat 14 dan al-Taubah ayat 24. 1
1 Muhammad Idzhar, “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara),” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013).
Di  antara  tujuan  syariat  Islam  adalah  untuk  memelihara  atau  melindungi  harta  benda, dengan maksud agar harta benda tetap suci, termasuk di dalamnya harta warisan agar tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Di samping itu, kita tidak tahu siapa di antara kerabat kita yang lebih memberi manfaat kepada kita (Q.S. al-Nisā: 11). Itulah sebabnya mengapa masalah pembagian warisan diterangkan secara detil tentang siapa yang berhak beserta bagiannya masing-masing. 2
Berdasarkan Surat al-Nisā ayat 7, ‘illah kewarisan adalah kekerabatan.
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
Hukum  Islam  mengatur  nasab  atau  hubungan  kekerabatan  salah  satu  faktor  penyebab seseorang dengan yang lainnya saling mewarisi.  Kekerabatan sebagai sebab terjadinya pewarisan meliputi  kekerabatan  secara  hakiki,  yaitu  karena  hubungan  nasab  seperti  kedua  orang  tua,  anak, saudara,  dan  paman/bibi,  atau  keke-rabatan  yang  terjadi  karena  hubungan  pernikahan  maupun kekerabatan hukmi karena wala (pemerdekaan budak). 3
Prinsip  umum  yang  dipegang  oleh  Alquran  dalam  hal  menetapkan  aturan  kewarisan adalah  bahwa  setiap  kerabat  mendapat  warisan  secara  adil  dan  seimbang  tanpa  membedakan gender, anak kecil atau sudah besar, maupun perbedaan agama. 4 Ibn Munzhir ketika menafsirkan penggalan ayat 11 surat al-Nisa bahwa “zhahir ayat ini menegaskan bahwa Allah swt mewajibkan agar kewarisan itu diberikan kepada seluruh anak, baik  mukmin maupun kafir”. Sementara, bagi umat  Islam  tentunya  wajib  menjalankan  hukum  dan  ajaran  juga  aturan  yang  ditetapkan  oleh agama Islam.
Hukum menyatakan bahwa ahli waris  yang  berbeda  agama  tidak  mendapatkan  harta warisan  karena menyalahi  syarat  yang  ditetapkan  hadis  Nabi  SAW.  Namun  untuk merubah hal    itu    dengan    cepat,    tidak    mungkin    karena    akan    terjadi  penolakan  oleh  umat  Islam,  jika orang yang berbeda agama itu dinyatakan  akan menerima harta warisan sebagaimana ahli waris lain. 5 Di  sisi  lain,    rasa    keadilan  masyarakat  juga  menuntut  ahli  waris  yang  berbeda  agama  ini mendapat  bagian  dalam  harta  warisan  dan  menuntut  ketentuan  hukum  itu  dijadikan  undang-
2 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).
3 Rosidi Jamil, “Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali),” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 1 (2017).
4 Khisni, Hukum Waris Islam (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017).
5 Fadlih Rifenta, “Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam,” FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan 2, no. 1 (2019).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
undang. Akan tetapi jika itu dijadikan hukum, akan berbenturan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu  hukum  Islam. 6 Memperhatikan  permalasalahan  di  atas  timbul  pertanyaan  bagaimana hubungan kewarisan antar agama menurut hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Penelitian  ini berbentuk  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  filosofis  dan  konseptual. 7 Penelitian  yang merupakan  penelitian  pustaka  ini  bersumber  bahan  hukum  primer  dalam  bentuk  meneliti  buku- buku,  jurnal,  serta  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  perbedaan  agama  sebagai  penghalang dan  status  kewarisan  serta  upaya  kompromisasinya. 8 Data  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku yang  mendukung  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  dan  bahan  hukum  tersier  berupa kamus  bahasa  dan  ensiklopedi  Islam.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  analisis  kualitatif.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  sesuai  kebutuhan  penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Kewarisan
Perbedaan  agama,  maksudnya  adalah  antara  muwarits  (orang  meninggal  yang  diwarisi hartanya)  dengan  warits  (orang  yang  masih  hidup  yang  berhak  mewarisi  peninggalan  karena adanya  sebab-sebab  kewarisan)  masing-masing  menganut  agama  yang  berbeda,  yaitu  yang  satu muslim  dan  yang  lainnya  non  muslim,  sedangkan  perbedaan  itu  terjadi  pada  saat  meninggalnya muwaris.  Tidak  termasuk  perbedaan  agama  karena  perbedaan  faham  atau  sekte/mazhab  dalam satu agama. 10
Dalam  fikih  Islam,  perbedaan  agama  menjadi  salah  satu  penghalang  kewarisan.  Artinya, antara  muwaris  dan  waris  yang  berbeda  agama  tidak  dapat  saling  mewarisi.  Hal  ini  didasarkan pada  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhari,  Muslim,  Abu  Dawud,  al-Turmudzi,  dan Ibn Mājah dari Usāmah bin Zaid ra., bahwa Nabi saw. Bersabda:
6 R Rohmawati, “Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Keadilan Dan Maṣlahah,” International Journal Ihya’ ’Ulum al-Din 20, no. 2 (2018).
7 Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan,” Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) , April (2020).
8 Raco Jozef, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
9 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018).
10 Endang Sriani, “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender,”
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (2018).
Orang  Islam  tidak  dapat  mewarisi  harta  orang  kafir  dan  orang  kafir  pun  tidak  dapat mewarisi harta orang Islam
Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa adanya beda agama menjadi penghalang untuk saling  mewarisi  antara  pewaris  dengan  ahli  waris.  Hukum  menyatakan  bahwa  ahli  waris    yang berbeda  agama  tidak  mendapatkan  harta  warisan  karena menyalahi  syarat  yang  ditetapkan hadis    Nabi    SAW.    Muslim  tidak  dapat  mewarisi  harta  yang  ditinggalkan  oleh  ayah/ibu,  anak, atau  istri/suami  yang  non  muslim  (kafir);  begitu  pula  sebaliknya  si  kafir  tidak  tidak  dapat mewarisi harta peninggalan ayah/ibu, anak-anak, atau suami/isteri yang beragama Islam. Menurut al-Khaththabi  dalam  Ma’alim  al-Sunan  sebagaimana  dikutip  Shidqī  Jamil  ‘Aththar  ketika memberikan  tahqiq  terhadap  kitab  Sunan  Abi  Dawud,  “keumuman  hadis  ini  mengharuskan adanya penghalang saling mewarisi antara setiap muslim dengan orang kafir, baik orang kafir itu karena  agama  yang  dianutnya  sejak  awal  atau  karena  murtad  yang  mengharuskannya  dibunuh. Oleh karena harta warisan si muslim tidak diberikan kepada orang kafir maka seharusnyalah harta orang kafir (juga) tidak diberikan kepada si muslim”.
Hadis  di  atas  secara  eksplisit  mengindikasikan  bahwa  perbedaan  agama  menjadi  mani’ (penghalang)  pewarisan  secara  mutlak,  walaupun  sebab-sebab  kewarisan  terpenuhi,  seperti adanya  perkawinan  yang  sah  atau  kekerabatan  hakiki,  padahal  menurut  Alquran  surah  al-Nisā’ ayat  11  yang  menggunakan  lafal  aulad  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  semua  anak  berhak mendapatkan warisan, baik mukmin maupun kafir.
Kedua  nash  ini  seakan-akan  menunjukkan  kontradiksi  (pertentangan/  ta’arudh);  tetapi menurut pendapat para ulama, keumuman pengertian ayat 11 surah al-Nisā’ tersebut dikhususkan oleh  hadis  yang  menetapkan  bahwa  perbedaan  agama  menjadi  penghalang  kewarisan.    Jadi, dengan  adanya  hadis  sahih  dari  Rasulullah  saw.  yang  mengatakan  bahwa  muslim  tidak  bisa mewarisi  harta  peninggalan  orang  kafir,  diketahui  bahwa  Allah  swt.  menghendaki  (dengan  kata aulad)  itu  adalah  sebagian  anak-anak,  bukan  sebagian  yang  lain  (yang  kafir,  membunuh  orang tuanya,  dan  lain-lain).  Oleh  sebab  itu,  “muslim  tidak  bisa  mewarisi  orang  kafir,  dan  orang  kafir tidak  bisa  mewarisi  muslim  sesuai  lahir  hadis”.    Pendapat  ini  adalah  pendapat  ulama  yang berpegang  pada  kaidah  bolehnya  sunnah  men-takhshish  (mengkhususkan)  keumuman  (‘am) Alquran  atau penerapan kaidah bahwa” yang dikehendaki nash Alquran yang umum (aulad) itu adalah khusus sesama Islam, se-bagaimana ditegaskan oleh hadis Nabi saw. tersebut, dan kaidah dimaksud adalah al-’am yuradu bih al-khash”.

## B. Macam-macam Perbedaan Agama dan Status Kewarisannya
Perbedaan agama antara pewaris dan muwārits beserta status kewarisannya dapat dirinci sebagai berikut:
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
a. Kewarisan orang kafir
Jumhur ulama  dari  kalangan  sahabat,  tabiin,  dan  para  imam  mazhab  berpendapat  bahwa dalam segala sebab kewarisan, muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. 11 Oleh sebab  itu,  “suami  muslim  tidak  dapat  mewarisi  harta  peninggalan  istrinya  yang  kitabiyyah, kerabat-kerabatnya yang muslim tidak dapat mewarisi harta anak, orang tua, saudara, atau paman yang  kafir,  dan  begitu  pula  tuan  (pemilik  budak)  yang  muslim  tidak  dapat  mewarisi  harta budaknya  yang  kafir.”    Para  ulama  tersebut  beralasan  dengan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  al- Bukhari,  Muslim,  Abū  Dāwud,  al-Turmudzi,  dan  Ibn  Majah  dari  Usāmah  bin  Zaid  di  atas,  dan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Ibn Mājah dari Usāmah bin Zaid yang menerangkan bahwa  ketika  Abu  Thalib  wafat,  ia  meninggalkan  empat  orang  anak,  yakni  ‘Ali,  Ja’far,  ‘Uqail, dan Thalib. ‘Ali dan Ja’far, keduanya beragama Islam, sedangkan ‘Uqail dan Thalib masih kafir. Rasulullah saw. membagikan harta pusaka Abu Thalib (yang meninggal dalam kekafiran) kepada ‘Uqail dan Thalib, bukan kepada ‘Ali dan Ja’far.
Adapun  sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  orang  Islam  dapat  mewarisi  harta peninggalan orang kafir, tapi tidak sebaliknya.  Pendapat ini diriwayatkan dan diperpegangi oleh Mu’adz  bin  Jabal,  Mu’awiyah  bin  Abī  Sufyān,  Ishaq  bin  Rahawaih,  Ibn  al-Musayyab,  dan  al- Nakha’i  serta kalangan fuqaha’ Syi’ah Imamiyyah. 12
Bertambahnya hak umat Islam itu adalah logis. Sebab, “di kala seorang pewaris sebelum ia  masuk  agama  Islam  sudah  mempunyai  hak  mempusakai  kerabatnya  yang  bukan  Islam,  maka setelah ia masuk Islam, niscaya haknya menjadi bertambah, tidak boleh makin dikurangi”.  Oleh sebab itu orang Islam berhak mewarisi harta peninggalan orang non Islam. 13
Kedua  hadis  yang  dijadikan  hujjah  oleh  kalangan  yang  memberikan  hak  mewarisi  bagi orang  Islam  di  atas  orang  kafir  itu  sangat  interpertatif,  mengundang  berbagai  penafsiran  yang saling  berbeda  sesuai  dengan  persepsi  masing-masing  orang  yang  memberikan  pemaknaan terhadap kedua hadis tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk mengeliminasi ketetapan hadis sahih yang qath’i al-dalalah, yakni hadis yang dikemukakan oleh kelompok jumhur fuqahā. Apalagi hadis yang dijadikan hujjah oleh kelompok jumhur tersebut adalah sunnah qauliyyah dan juga sunnah fi’liyyah yang tidak memerlukan lagi interpretasi, sehingga pendapat pertama adalah pendapat yang terkuat. Oleh sebab itu, orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir.
11 M. Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” Jurnal Ilmu Hukum Riau 2, no. 02 (2012).
12 Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 5, no. 2 (2018).
13 Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama,” Jurnal Yudisial 8, no. 3 (2015): 269–88.
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
b. Kewarisan orang Islam
Orang-orang  Islam  sepakat  menetapkan  bahwa  orang  kafir  tidak  dapat  mewarisi  harta peninggalan  kerabatnya  yang  muslim,   berdasarkan  firman  Allah  swt.  dalam  surah  al-Nisa’  ayat 141:
Orang  Islam  tidak  dapat  mewarisi  harta  orang  kafir  dan  orang  kafir  pun  tidak  dapat mewarisi harta orang Islam
Dalam  masalah  ini  terjadi  problem,  apabila  ternyata  sesudah  meninggalnya  muwaris, orang kafir tersebut masuk Islam dan harta peninggalannya belum juga dibagikan. Jumhur ulama berpendapat  bahwa,  orang  kafir  yang  kemudian  masuk  Islam  sepeninggal  muwarits,  tetap terhalang  mendapatkan  bagian  warisan. 14 Sebab  timbulnya  hak  mewarisi  (mempusakai)  adalah sejak  meninggalnya  muwarits,  bukan  pada  saat  kapan  pembagian  warisan  dilaksanakan,  padahal pada  saat  kematian  orang  yang  mewariskan  dia  masih  dalam  keadaan  kafir.  Jadi,  mereka  dalam keadaan berlainan agama. Sedangkan Imam Ahmad dan fuqaha’ Imamiyyah berpendapat bahwa “orang  tidak  terhalang  mendapatkan  warisan,  sebab  predikat  beda  agama  sudah  hilang  sebelum pembagian  warisan  dan  karena  harta  peninggalan  itu  belum  menjadi  milik  ahli  secara  tetap sebelum dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya”.  Dalam hal menentukan kewarisan terkait  ahli  waris  yang  berbeda  agama,maka  “ukuran  dalam  penetapan  perbedaan  agama  adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan”. 15
Memperhatikan alasan-alasan yang diajukan kedua pihak tersebut di atas, tampak bahwa alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama lebih kuat dan rasional, karena yang menjadi syarat mendapatkan  hak  mewarisi  itu  muncul  pada  saat  muwarits  meninggal  dunia,  bukan  pada  saat pembagian  warisan.  Kalau  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  hak  kewarisan  itu  pada  saat pembagian  warisan,  maka  akan  terjadi  penyalahgunaan  hak  oleh  pihak  yang  hendak  mengambil keuntungan,  yakni  pada  saat  pembagian  warisan  dia  masuk  Islam  dan  setelah  itu  ia  kembali murtad.
c. Kewarisan orang murtad
Orang  murtad  adalah  orang  yang  semula  beragama  Islam,  kemudian  ia  keluar  atau meninggalkan  agama  Islam  yang  di-peluknya  itu,  baik  dia  memeluk  agama  lain  atau  tidak beragama  sama  sekali.  Orang  murtad  yang  seperti  ini,  termasuk  dalam  kategori  beda  agama. 16
14 Indah Sari, “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7, no. 2 (2017): 86–109.
15 Junaidi dan M. Martindo Merta, “Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” Prodising ISID 1, no. 1 (2020).
16 Muhammad Muhibbuddin, “Pembaruan Hukum Waris Islam Di Indonesia,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2015).
Orang  murtad  tidak  dapat  mewarisi  harta  peninggalan  kerabatnya  yang  muslim,  berdasarkan ijmak ulama. Akan tetapi apabila dia meninggal atau dibunuh, apakah harta peninggalannya dapat diwarisi  oleh  kerabatnya  yang  muslim  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  terjadi  perbedaan  pendapat  di kalangan ulama. Jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan pendapat yang sahih dalam mazhab Hanabilah)  menyatakan  bahwa  orang  Islam  tidak  dapat  mewarisi  orang  murtad,  karena  tidak saling  mewarisi  antara  muslim  dan  kafir,  sedangkan  riddah  benar-benar  telah  keluar  dari  Islam. Ini berarti, dia menjadi kafir. 17
Allah swt. berfirman dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat
Harta fai adalah  harta  yang  didapat  dari  orang-orang yang  bukan beragama  Islam,  tanpa melalui  peperangan  dan  kekerasan,  tetapi  secara  damai  dan  penggunaan  harta  tersebut  untuk kepentingan (kemaslahatan) umum. Misalanya, harta yang diperoleh dengan  jalan menarik pajak, bea  cukai,  dan  mengurusi  orang  murtad.  sehingga hartanya  menjadi  fa’  (ghanimah)  bagi  orang- orang  Islam. 18 Menurut  kalangan  Hanafiyyah,  “harta  orang  murtad  yang  diperoleh  sesudah murtadnya  tidak  dapat  diwarisi  muslim  dan  menjadi  hak  baitul  mal,  sebagaimana  pendapat jumhur.  Tetapi  harta  yang  diperoleh  sebelum  murtad  menjadi  warisan  bagi  kerabatnya  yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abū Bakr, ‘Alī, dan Ibn Mas’ud”.

## C. Beda Agama dan Wasiat (Wasiat Wajibah)
Perbedaan  agama  adalah  salah  satu  penghalang  kewarisan,  karena  keberadaannya memastikan  ketiadaan  hukum  mendapatkan  kewarisan  itu,  kendati  telah  nyata  sebab-sebab kewarisan  karena  adanya  kekerabatan  (hubungan  nasab  atau  perkawinan  yang  sah)  antara  orang muslim  dengan  orang  kafir  tersebut.  Namun  apakah  dengan  perbedaan  agama  itu  sehingga tertutup  sama  sekali  kesempatan  seseorang  mendapat  bagian  dari  harta  peninggalan  muwarits, padahal ada peluang hokum yang memberikan kepada seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta  peninggalan  itu,  yaitu  berupa  wasiat.  Hukum  wasiat  tidak  mensyaratkan  antara  yang memberi  dengan  yang  menerima  wasiat  itu  harus  seagama  (sesama  muslim),  tapi  kewajiban wasiat  ditujukan  kepada  orang  yang  hendak  meninggal  dunia  (mati)  untuk  kepentingan  kedua orang tua dan para kerabat.
Di dalam surah al-Baqarah ayat 180, Allah swt. berfirman sebagai berikut:
17 Rizki Isihlayungdianti dan Abdul Halim, “Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama,” Al-Mashlahah . 18 Riyanta, “Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz Bin Jabal),” Asy-Syir’ah 46, no. 1 (2012).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika  ia  mening-galkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk  ibu  bapak  dan  karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) ke-wajiban atas orang-orang yang bertakwa Ayat di atas secara jelas menegaskan kepada kita tentang kewajiban berwasiat bagi orang yang  akan  meninggal  dunia  dan  wasiat  itu  ditujukan  kepada  kedua  orang  tua  dan  karib  kerabat secara umum, tanpa mempertimbangkan apakah kedua orang tua atau karib kerabat tersebut masih berhak menerima warisan atau sudah tidak berhak lagi, seperti karena berlainan agama.
Menurut  jumhur  fuqaha’  dan  fuqaha’ Syi’ah  Zaidiyyah, hukum berwasiat  kepada  kedua orang  tua  dan  karib  kerabat  yang  berhak  menerima  warisan,  bagi  orang  yang  akan  meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan, tidak fardhu’ ‘ain, sebagaimana pendapat Ibn Hazm dan hukum berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak berhak mempusakai adalah tidak wajib, seperti pendapat Abū Dāwud dan ulama salaf.  Jumhur berargumen, bahwa ayat 180 surah  al-Baqarah  tentang  kewajiban  berwasiat  tersebut  telah  di-nasakh  keseluruhan  hukumnya oleh  ayat  11  surah  al-Nisā  dan  hadis  Nabi  saw.  yang  diriwayatkan  oleh  Abū  Dāwud  dan  al- Turmudzi dari Abu Umamah al-Bahili yang berkata:
Aku  mendengar  Rasulullah  saw.  bersabda  dalam  khutbahnya  pada  tahun  haji  wadā’: “Sesungguhnya  Allah  tabarak  wa  ta’ala  telah  memberikan  kepada  setiap  pemilik  hak akan halnya, maka tidak ada wasiat bagi orang yang mendapatkan warisan.”
Oleh  karena  itu,  kedua orang  tua dan karib  kerabat,  baik  yang  berhak mewarisi  maupun yang tidak, sudah tidak mempunyai hak untuk menerima wasiat.  Sementara itu, “Abu Dawud dan ulama salaf,  seperti Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibn Jarir berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya  wajib  dilaksanakan  kepada  kedua  orang  tua  dan  para  kerabat  yang  karena  satu  atau beberapa sebab tidak dapat mempusakai”.
Dasar  pemikiran  Abū  Dāwud  dan  kawan-kawan,  adalah  upaya  mereka mengkompromikan  ayat-ayat  dan  hadis  yang  secara  literer  seakan-akan  kontradiktif  (ta’arudh), yaitu antara ayat 180 surah al-Baqarah dengan ayat 11 surah al-Nisā’ dan hadis yang menyatakan tidak  ada  wasiat  bagi  ahli  waris.  Ada  dua  cara  yang  dikemukakan  oleh  Abū  Dawud  untuk mempertemukan  dua  nash  yang  dianggap  mengandung  kontradiksi  tersebut  yaitu,  pertama,  ayat 180 surah al-Baqarah secara tekstual bersifat umum, akan tetapi yang dikehendaki adalah khusus (al-‘am  yuradu  bih  al-khash).  Jadi  secara  tersurat  dalam  ayat  tersebut  dinyatakan  bahwa kewajiban wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat itu adalah bersifat umum, baik kedua orang tua dan para kerabat tersebut masih berhak mempusakai maupun sudah tidak berhak lagi. Tetapi secara  tersirat,  kewajiban  berwasiat  itu  khusus  tertuju  bagi  mereka  yang  sudah  tidak  berhak menerima  pusaka  (warisan).  Kedua,  bahwa  memang  terjadi  naskh  terhadap  ayat  180  surah  al-
Baqarah oleh ayat-ayat dan hadis mawārits, tetapi naskh itu hanya pada sebagian hukumnya saja. Dengan demikian, kewajiban  berwasiat  kepada  kedua orang  tua dan kerabat-kerabat  yang  sudah tidak  berhak  mempusakai  (mewarisi),  misalnya  karena  berbeda  agama,  adanya  tindak pembunuhan dan perbudakan, masih tetap berlaku.
Kendati pendapat Abu Dawud ini mendapat kritikan dan sanggahan dari kalangan jumhur, namun  kesimpulan  hukum  yang  ditariknya  dari  upaya  mengkompromikan  dua  nash  yang dianggap  bertentangan  adalah  sikap  yang  sangat  moderat  dan  lebih  dekat  kepada  kebenaran  dan rasa keadilan. Orang tua dan kerabat yang secara nasabiyyah (sebab pewarisan yang paling kuat) mestinya  mendapatkan  bagian  warisan  dari  muwaris,  akan  tetapi  karena  adanya  penghalang (māni’  syar’i)  seperti  karena  perbedaan  agama,  akibatnya  mereka  tidak  berhak  mendapatkan bagian  warisan  sebagaimana  mestinya.  Dalam  kondisi  demikian,  orang  tua  atau  karib  kerabat tersebut bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan muwarits-nya dalam bentuk wasiat, baik wasiat  itu  sudah  disebutkan  oleh  washi  sebelum  meninggalnya  maupun  wasiat  wajibah. Dimaksudkan  dengan  wasiat  wajibah  adalah  wasiat  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  atau  hakim selaku  aparat  negara  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  memaksa  atau  memberikan  surat keputusan wajib wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.  Jadi orang tua dan kerabat yang  berbeda  agama  dengan  muwarits  terhalang  mendapatkan  warisan,  akan  tetapi  masih  ada peluang hukum untuk men-dapatkan bagian peninggalan melalui jalur hukum wasiat atau wasiat wajibah.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  nash  Alquran,  yang  secara  literal menganut prinsip umum persamaan hak mewarisi antara muslim dan kafir, dan hadis sahih yang bersifat  khusus,  yang  menegaskan  bahwa  muslim  tidak  mewarisi  orang  kafir  dan  kafir  tidak mewarisi orang muslim, harus diusahakan mengkompromikannya (al-jam’ wa al-taufiq) sehingga kedua nash tersebut dapat dilaksanakan, baik melalui proses takhshīsh al-‘am atau al-‘am yuradu bih al-khash.
Implikasinya,  bahwa  prinsip  hukum  Alquran  itu  khusus  membincangkan  hukum kewarisan antara sesama muslim, bukan tentang hukum kewarisan antar agama. Perbedaan agama menjadi  salah  satu  pengahalang  (mani’)  pewarisan,  oleh  karena  itu  orang  Islam  tidak  dapat mewarisi  harta  peninggalan  orang  kafir,  begitu  pula  sebaliknya,  orang  kafir  tidak  bisa  mewarisi harta  peninggalan  orang  Islam.  Akan  tetapi,  terhalangnya  kedua  orang  tua  dan  kerabat mendapatkan  warisan  karena  perbedaan  agama,  tidak  menghalangi  mereka  memperoleh  bagian harta peninggalan muwaris melalui jalur hukum wasiat atau wasiat wajibah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar,  M.  “Hukum  Waris  Islam  Dipandang  Dari  Perspektif  Hukum  Berkeadilan  Gender.” Jurnal Ilmu Hukum Riau 2, no. 02 (2012). Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Waris Dalam Islam . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
Idzhar,  Muhammad.  “Hukum  Kewarisan  Islam  (Studi Pelaksanaan  Kewarisan  Masyarakat  Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara).” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013).
Isihlayungdianti,  Rizki,  dan  Abdul  Halim.  “Non-Muslim  Inheritance  in  Interfaith  Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama.” Al-Mashlahah . Jamil, Rosidi. “Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir  Sjadzali).” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 10,  no.  1  (2017). https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108.
Jozef,  Raco. Metode  Penelitian Kualitatif:  Jenis,  Karakteristik  Dan  Keunggulannya .  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
Junaidi,  dan  M.  Martindo  Merta.  “Perkawinan  Beda  Agama  Dan  Akibat  Hukum  Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” Prodising ISID 1, no. 1 (2020).
Khisni. Hukum Waris Islam . Semarang: UNISSULA PRESS, 2017. Kurniawan, Asep. Metodologi Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018. Muhibbuddin,  Muhammad.  “Pembaruan  Hukum  Waris  Islam  Di  Indonesia.” Ahkam:  Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2015). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.187-198. Rifenta,  Fadlih.  “Konsep  Adil  Dalam  Hukum  Waris  Islam.” FUADUNA :  Jurnal  Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan 2, no. 1 (2019): 23.
https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i1.2024.
Riyanta.  “Kewarisan  Beda  Agama  (Studi  Pandangan  Muaz  Bin  Jabal).” Asy-Syir’ah 46,  no.  I (2012).
Rohmawati,  R.  “Progresivitas  Hukum  Kewarisan  Beda  Agama  Di  Indonesia  Berbasis  Keadilan Dan  Maṣlahah.” International  Journal  Ihya’  ’Ulum  al-Din 20,  no.  2  (2018). https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4047.
Sari, Indah. “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7, no. 2 (2017).
Sriani,  Endang.  “Fiqih  Mawaris  Kontemporer:  Pembagian  Waris  Berkeadilan  Gender.” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (2018). https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986.
Wahyudi,  Muhamad  Isna.  “Penegakan  Keadilan  Dalam  Kewarisan  Beda  Agama:  Kajian  Lima Penetapan  Dan  Dua  Putusan  Pengadilan  Agama  Dalam  Perkara  Waris  Beda  Agama.” Jurnal Yudisial 8, no. 3 (2015).
Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-i 5,  no.  2  (2018). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412.
Yaniawati, Poppy. “Penelitian Studi Kepustakaan.” Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) , no. April (2020).