ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022
Annisatul Insani Pratama 1, * ; Neneng Yani Yuningsih 2 1, 2 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; annisatul19001@mail.unpad.ac.id
* Correspondence : annisatul19001@mail.unpad.ac.id

## Kata kunci
Implementasi Kebijakan, Perkawinan Anak, Program STOP KABUR
Keywords
Policy Implementation, Child Marriage. STOP KABUR Program.

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di  Kabupaten  Garut  tahun  2021-2022.  Penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan model Donald Van Meter dan Carl Van  Horn.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  program STOP  KABUR  berdasarkan  model  Van  Meter  dan  Van  Horn  belum  berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan, belum terdapat ukuran keberhasilan yang  konkret  pada  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya  manusia  tidak memadai  dan  finansial  terbatas,  sosialisasi  yang  dilaksanakan  belum  merata, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemberian informasi dan edukasi belum optimal,  serta  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  belum  mendukung terlaksananya program.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the STOP KABUR program policy as an effort to prevent child marriage in Garut Regency in 2021-2022. This research was analyzed using the theory A Model of The  Policy  Implementation  by  Donald  Van  Meter  and  Carl  Van  Horn.  This research  uses  the  method  qualitative  with  data  collection  techniques  through literature  study  techniques,  observation,  interview,  and  documentation.  The results showed that the implementation of the STOP KABUR program policy based  on  the  Van  Meter  and  Van  Horn  model  has  not  run  optimally.  This  is because there are no concrete measures of success in the size and objectives of the policy, inadequate human and financial resources are limited, socialization is not  evenly  implemented,  the  use  of  social  media  as  a  means  of  providing information and education is not optimal, and the economic, social, and political environment does not support the implementation of the program.

## Pendahuluan
Perkawinan  anak  merupakan  permasalahan  yang  terus  menerus  terjadi  dan masih sulit untuk dicegah dan diatasi. Perkawinan anak menjadi sebuah isu penting karena  masih  banyak  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  angka  atau  kasus perkawinan anak yang tinggi. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis dan  psikologis  siap  memikul tanggung  jawab  perkawinan  dan  pengasuhan  anak. Selain  itu,  perkawinan  anak  merujuk  pada  perkawinan  yang  dilakukan  oleh individu baik laki-laki ataupun perempuan yang berusia di bawah 18 tahun serta belum  memenuhi  syarat  umur  minimal  untuk dapat  melangsungkan  perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Selama  masa  pandemi  covid-19,  kasus  perkawinan  anak  di  Indonesia mengalami peningkatan. Dengan berdasarkan kepada laporan Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan  anak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2019 adalah sebanyak 23.126 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu menjadi 64.211 kasus. Namun pada tahun 2021 dispensasi perkawinan anak  mengalami  penurunan  sebanyak  7,01%  yaitu  menjadi  59.709  kasus.  (Dihni, 2022)
Salah satu provinsi di Indonesia dengan angka perkawinan anak yang tinggi adalah Jawa Barat. Jawa Barat menempati peringkat ketiga sebagai provinsi yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2020 terdapat 5.523 kasus perkawinan anak dan angka tersebut lebih tinggi dari angka perkawinan anak secara Nasional. (Costa, 2023)
Salah  satu  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  turut  menyumbang  angka perkawinan  anak  adalah  Kabupaten  Garut.  Dengan  berdasarkan  kepada  data Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA)  Jawa  Barat,  pada  tahun  2022  Kabupaten  Garut menjadi  daerah  dengan  angka  perkawinan  anak  tertinggi  kedua  setelah Tasikmalaya  yaitu  sebanyak  570  kasus.  Perkawinan  anak  di  Kabupaten  Garut mengalami  peningkatan  di  setiap tahunnya.  Pada  tahun  2019,  terdapat  160  kasus perkawinan  anak  di  Kabupaten  Garut.  Angka  tersebut  kemudian  meningkat menjadi 536 kasus pada tahun 2020, lalu dari angka tersebut menurun menjadi 530 kasus  pada  tahun  2021.  Namun,  pada  tahun  2022  kasus  perkawinan  anak  di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi 570 kasus. Dengan angka  tersebut  menjadikan  Kabupaten  Garut  sebagai  daerah  dengan  kasus  atau tingkat perkawinan anak tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Tasikmalaya. (Stopan Jabar Beraksi, 2022)
Dalam  permasalahan  ini,  anak  perempuan  merupakan  korban  yang  paling rentan dan sangat memungkinkan untuk melakukan perkawinan anak. Selain itu, dalam perkawinan anak, anak perempuan lebih banyak mengajukan dispensasi dan melangsungkan perkawinan di usia anak jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Di Kabupaten Garut pun, anak perempuan lebih banyak mengajukan permohonan
dispensasi  jika  dibandingkan  dengan  anak  laki-laki.  Terkait  dengan  jumlah permohonan dispensasi oleh perempuan dan laki-laki tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Permohonan Dispensasi Berdasarkan Jenis Kelamin No Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 1. 2019 57 orang 161 orang 2. 2020 105 orang 539 orang 3. 2021 96 orang 515 orang 4. 2022 116 orang 533 orang Total 374 orang 1.748 orang

## Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Garut, 2023
Dari  data  tabel  1  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  perempuan  yang mengajukan  dispensasi  dan  melaksanakan  perkawinan  di  bawah  umur  sangatlah banyak  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  anak  laki-laki.  Selain  itu,  berdasarkan pada tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki yang mengajukan dispensasi terbanyak adalah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 116 orang sedangkan puncak permohonan dispensasi oleh anak perempuan adalah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 539 orang. Lalu, berdasarkan kepada data Pengadilan Agama Kabupaten Garut, jika dilihat dari rentang usia maka permohonan dispensasi dan perkawinan anak banyak dilakukan oleh mereka yang berusia 17-18 tahun baik laki-laki ataupun perempuan sedangkan usia paling sedikit berada pada usia 14 tahun.
Dalam  kasus  perkawinan  anak  ini,  anak  perempuan  cenderung  lebih  sering dan memungkinkan untuk menjadi pelaku dan korban jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal tersebut dikarenakan masih adanya faktor- faktor seperti tradisi patriarki  dan  kondisi  ekonomi  yang  terbatas  sehingga  seringkali  menempatkan perempuan dalam posisi inferior dengan keterbatasan dalam hal kebebasan dan opsi hidup yang tersedia bagi mereka. (Yoshida, Rachman, & Darmawan, 2022; Sudirman & Susilawaty, 2022)
Mengenai batasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan dan diatur bahwa seorang pria ataupun wanita diizinkan untuk  melakukan  perkawinan  jika  keduanya  telah  berusia  19  tahun.  Namun ketentuan tersebut  dapat  dilanggar  jika  darurat,  memiliki  alasan  serta  bukti  yang jelas dan kuat untuk dapat melakukan perkawinan dengan mengajukan dispensasi.
Di Kabupaten Garut, banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi setelah Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  disahkan.  Di Kabupaten  Garut,  kasus  yang  paling  banyak  diajukan  setelah  perceraian  adalah pengajuan  untuk  dispensasi  perkawinan.  Usia  rata-rata  anak  yang  mengajukan dispensasi perkawinan adalah mereka yang berusia 16-18 tahun. Setiap minggunya
Pengadilan  Agama  setidaknya  menerima  15  sampai  20  permohonan  dispensasi perkawinan. (Erfanrahman, 2021)
Dengan  adanya  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  tidak  membuat masyarakat  di  Kabupaten  Garut  menyerah  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan  di usia anak. Dengan adanya dispensasi membuat kasus perkawinan anak  di  Kabupaten  Garut  masih  terus  ada,  terlebih  saat  pandemi  covid-19. Kemudian, dengan adanya data-data diatas menunjukkan bahwa perkawinan anak masih terus terjadi dan perempuan adalah yang paling banyak dan memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan anak.
Dari  penjelasan  mengenai  angka  perkawinan  anak  dimulai  pada  tingkat Nasional,  Provinsi  hingga  Kabupaten  telah  diketahui  bahwa  perkawinan  anak masih  menjadi  masalah  yang  terus  menerus  ada  dan  sulit  untuk  dicegah. Permasalahan  perkawinan  anak  menjadi  sulit  untuk  dicegah  dan  diatasi  karena masih  terdapat  faktor  yang  mendukung  dan  mendorong  untuk  dilaksanakannya perkawinan di usia anak.
Di  Kabupaten  Garut,  faktor  penyebab  masyarakat  mengajukan  dispensasi perkawinan  adalah  adanya  faktor  ekonomi  karena  tingkat  kemiskinan  yang tergolong tinggi. Kemudian, masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan kondisi ekonomi yang sulit, sang anak tidak bersekolah dan tidak bekerja sehingga orang tua  memilih  untuk  menikahkan  anaknya.  Selanjutnya  adalah  faktor  pendidikan, adat budaya masyarakat yang mendukung perkawinan di usia anak serta adanya stereotip gender . Lalu terdapat faktor hamil di luar nikah, meskipun jarang ditemukan di Pengadilan Agama Kabupaten Garut tetapi faktor tersebut masihlah ada. (Cahya, Yunus, & Maryandi, 2023)
Selain itu perkawinan anak di masa pandemi disebabkan oleh beberapa faktor seperti  adanya  permasalahan  ekonomi  sehingga  orang  tua  terpaksa  untuk menikahkan  anaknya.  Adanya  rasa  bosan  dan  jenuh  dari  anak-anak  saat  sekolah daring,  adanya  pembelajaran  jarak  jauh  menyebabkan  remaja  memiliki  banyak waktu  luang  dan  menimbulkan  adanya  kekhawatiran  dalam  keluarga  sehingga memilih untuk menikahkan anaknya. Selain itu banyak orang tua yang menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur karena memiliki anggapan bahwa dengan  menikahkan  anaknya  akan  meringankan  beban  orang  tua.  (Simarmata  & Mulyasari, 2022)
Anak  dalam  Nova  &  Prathama  (2023)  didefinisikan  sebagai  kelompok  yang rentan  menjadi  korban  kekerasan  karena  anak  memposisikan  dirinya  sebagai manusia  yang  lemah,  tidak  memiliki  kekuasaan  dan  memiliki  ketergantungan terhadap orang dewasa di sekelilingnya sehingga tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan  apa  yang  dialaminya.  Realitas  dari  permasalahan  perkawinan anak  adalah  bahwa  dengan  dilakukannya  perkawinan  anak  tentu  melanggar  hak asasi  anak,  membatasi  pilihan  serta  peluang  mereka.  Padahal  anak  memiliki  hak
untuk  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  undang-undang  tersebut  juga dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perkawinan  anak  adalah  suatu  permasalahan  yang  sangat  penting  untuk segera  dicegah  dan  diatasi  oleh  pemerintah  baik  itu  pada  tingkat  pusat  ataupun pada  tingkat  daerah.  Hal  tersebut  dikarenakan  perkawinan  anak  dapat mengakibatkan  adanya  dampak  negatif  yang  tidak  hanya  pada  fisik  namun  juga pada  psikologis  anak.  Dengan  dilakukannya  perkawinan  anak  dapat  berdampak pada  kesehatan  reproduksi  seperti  semakin  besar  kemungkinan  terjadinya penularan penyakit menular seksual. Selain itu wanita yang hamil di usia kurang dari  17  tahun  dua  kali  lipat  berdampak  pada  kematian  bayi  dan  kesakitan  Ibu. Kemudian, dapat menyebabkan sulit mendapatkan peluang kerja dan kehilangan kesempatan  untuk  mengenyam  pendidikan.  Perkawinan  anak  juga  dapat menyebabkan  adanya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  perceraian, kesulitan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan, dan lain sebagainya. (Hardianti & Nurwati, 2020)
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya sebuah kebijakan yang  dirumuskan  dan  diimplementasikan  untuk  dapat  mencegah  dan  mengatasi permasalahan  perkawinan  anak.  Friedrich  dalam  Widodo  (2021)  mengemukakan bahwa  kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan,  yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan untuk mencari peluang dan untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak, Pemerintah Kabupaten  Garut  telah  mencanangkan  sebuah  kebijakan.  Pemerintah  Kabupaten Garut melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DPPKBPPPA)  mencanangkan  program bernama  STOP  KABUR  (Strategi  Terpadu  Optimalisasi  Pencegahan  Kawin  Anak Bawah Umur). Program STOP KABUR ini memiliki tujuan yang utamanya adalah untuk  penurunan  dan  pencegahan  perkawinan  anak  serta  memiliki  sasaran  yaitu anak atau kelompok remaja, orang tua yang memiliki anak remaja, serta keluarga yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  dan  ekonomi  rendah,  serta  tinggal  di pedesaan.
Dengan adanya program ini tentu pemerintah telah melakukan tindakan serta upaya  untuk  dapat  mencegah  dan  mengatasi  permasalahan  perkawinan  anak  di Kabupaten  Garut.  Kebijakan  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak
merupakan  salah  satu  strategi,  upaya  dan  cara  dari  pemerintah  untuk  dapat memenuhi hak anak dan menciptakan kesetaraan gender di Kabupaten Garut. Maka dengan demikian, program ini tentu harus segera diimplementasikan untuk dapat mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak. Implementasi kebijakan adalah  salah  satu  tahapan  atau  kegiatan  pokok  yang  harus  dilaksanakan  untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan publik. Selain merumuskan,  maka  tentu  kebijakan  tersebut  haruslah  diimplementasikan.  Van Meter  dan  Van  Horn  dalam  Winarno  (2021),  membatasi  implementasi  kebijakan pada tindakan oleh individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan  kebijakan sebelumnya.
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  program  STOP  KABUR  ini ditemukan  beberapa  tantangan  dan  hambatan. Pertama ,  sumber  daya  yang dialokasikan  tidak  memadai  sehingga  menjadi  faktor  penghambat  dalam implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR. Kedua, sosialisasi  yang dilaksanakan belum menyeluruh dan pemanfaatan platform online yaitu Instagram, Youtube dan Tiktok STOP  KABUR  sebagai  media  informasi  dan  edukasi  belum maksimal. Ketiga, masih  terdapat  dukungan  terhadap  pelaksanaan  perkawinan anak, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan risiko serta dampak  dari  perkawinan  anak,  adanya stereotip  gender. Kemudian  hukum  yang tidak  ditegakkan  dengan  baik  karena  beberapa  anak  dapat  melangsungkan perkawinan dengan memanipulasi umur.
Berdasarkan  kepada  hal-hal  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini  digunakan teori implementasi kebijakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn sebagai pisau  analisis.  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino  (2022)  mengemukakan terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan  para  pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana,  serta  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Implementasi  kebijakan Program STOP KABUR akan berhasil jika memiliki ukuran dan tujuan yang jelas, didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai  dan  berkualitas,  karakteristik  agen pelaksana  yang  sesuai,  adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang  berjalan  dengan baik  serta  terdapat  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang  mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.
Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji implementasi sebuah kebijakan untuk  pencegahan  perkawinan  anak  seperti  penelitian  Sachlan  (2019)  tentang implementasi  perlindungan  anak  dari  perkawinan  usia  dini  di  Kecamatan  Sajira Kabupaten  Lebak,  dikemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  belum  optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan dini yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan minimnya anggaran untuk sarana dan prasarana  dalam  sosialisasi.  Begitupun  dengan  penelitian  oleh  Ardilla  Kartika
Siwiel,  Heru  Irianto  dan  Anisa  Kurniatul  Azizah  (2021)  tentang  implementasi Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  dengan  studi  di Kabupaten  Bojonegoro,  dikemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  sudah berjalan  dengan  cukup  baik  meskipun  kurang  efektif.  Hal  tersebut  dikarenakan sumber daya manusia dan ekonomi yang rendah, adat dan budaya sulit dihilangkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dilakukannya perkawinan anak.
Dari  penelitian  terdahulu  tersebut  ditemukan  bahwa  dalam  implementasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak masih terdapat hambatan sehingga belum berjalan dengan maksimal. Selain itu, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan untuk  mencegah  dan  mengatasi  permasalahan  perkawinan  anak  tetapi  kebijakan tersebut belum mampu mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan studi atau penelitian lebih  lanjut  mengenai  implementasi  kebijakan  sebagai  upaya  pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  sebagai  upaya  pencegahan perkawinan  anak  di  Kabupaten  Garut  tahun  2021-2022.  Hasil  dari  penelitian  ini dapat  memberikan  pengetahuan,  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan kajian ilmu pemerintahan, menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dalam hal  kebijakan  dan  implementasinya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan perkawinan anak, serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

## Metode
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  sebagai  upaya  pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut. Agar penelitian dapat berjalan dan tersusun secara sistematis maka perlu digunakan metode yang tepat. Dalam penelitian ini, metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut Sugiyono  (2016)  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek  yang  alamiah,  peneliti  adalah  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  triangulasi,  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi .  Peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memaparkan, mendeskripsikan  atau  menggambarkan  penelitian  yang  diperoleh  dalam  bentuk kata-kata  sesuai  dengan  fakta  di  lapangan.  Selain  itu  juga  bertujuan  untuk menggambarkan  secara  mendalam,  menyeluruh  dan  luas  terkait  dengan implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  sebagai  upaya  pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi  pustaka  dan  studi  lapangan  yang  terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan
dokumentasi. Adapun informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive yaitu  Kepala  Bidang  Perlindungan  Anak,  Sub  Koordinator  Bidang Perlindungan  Anak,  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),  Sekretaris DPRD Komisi IV, Bidang Jaringan Komunikasi  dan  Informasi  pada  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  Kabupaten Garut,  Wakil  Ketua  Forum  Anak  Daerah  (FAD),  2  orang  tua  dan  1  orang  siswi sebagai sasaran dari program.

## Hasil dan Pembahasan
1. Ukuran  dan  Tujuan  dalam  Implementasi  Kebijakan  Program  STOP  KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021- 2022
Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino  (2022), mengemukakan bahwa  kinerja  implementasi  kebijakan  dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  jika ukuran dan tujuan tersebut realistis dengan sosio-kultur yang ada pada pelaksana kebijakan. Variabel ini berhubungan dengan ukuran tingkat keberhasilan kebijakan dan ukuran mengapa kebijakan tersebut harus ada dan diimplementasikan, tujuan, serta  sasaran  dari  program.  Selain  itu,  untuk  mengukur  kinerja  implementasi kebijakan maka harus memiliki ukuran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana.
Berdasarkan  kepada  hasil  wawancara  dengan  Sub  Koordinator  Bidang Perlindungan Anak, latar belakang dari dirumuskannya program STOP KABUR ini adalah kasus perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Garut sehingga diperlukan adanya  sebuah  kebijakan  untuk  dapat  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Lebih jelasnya  Sub  Koordinator  Bidang  Perlindungan  Anak  mengemukakan  latar belakang dari program STOP KABUR sebagai berikut:
“Iya  banyak,  selain  pernikahan  anak  dan  stunting,  AKI/AKB  juga  banyak.  Yang melatarbelakanginya  adalah  karena  kan  dengan  pernikahan  anak  ini  nantinya  akan  nyambung dengan permasalahan stunting, AKI/AKB yang juga tinggi, otomatis akan komprehensif. Dengan dilakukannya  pernikahan  anak  juga  akan  menimbulkan  perceraian  sehingga  tentu  perlu dibentuknya program STOP KABUR ini.” (Hasil Wawancara, 15 Agustus 2023)
Selain itu, program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut memiliki standar dan diimplementasikan dengan berdasarkan kepada  Peraturan  Bupati  Nomor  126  Tahun  2021  tentang  Strategi  Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur dan peraturan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.
Selanjutnya,  dalam  implementasi  kebijakan  harus  terdapat  tujuan  yang ditetapkan.  Dalam  sebuah  kebijakan  tentu  diperlukan  adanya  tujuan  yang  ingin
dicapai.  Kebijakan  program  STOP  KABUR  memiliki  tujuan  untuk  mencegah ataupun meminimalisir perkawinan anak.  Selain itu,  berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 126 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di  Bawah  Umur,  tujuan  dari  program  STOP  KABUR  tidak  hanya  mewujudkan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak,  tetapi juga  untuk mencegah dampak  negatif  dari  perkawinan  anak  seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga, menghindari  AKI/AKB  dengan  meningkatkan  kualitas  kesehatan  ibu  dan  anak, mencegah putus sekolah, memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada anak,  dan  lainnya.  Lalu,  sasaran  dari  program  STOP  KABUR  adalah  anak  yang meliputi  kelompok  remaja,  orang  tua  yang  memiliki  anak  remaja  dan  keluarga dengan latarbelakang ekonomi serta pendidikan rendah dan tinggal di pedesaan.
Selain ukuran mengapa kebijakan program STOP KABUR ini harus ada dan diimplementasikan,  tujuan,  dan  sasaran,  maka  perlu  pula  menetapkan  indikator keberhasilan yang ingin diraih atau dicapai. Terkait dengan indikator keberhasilan, Kepala Bidang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa dalam implementasinya, program STOP KABUR ini memiliki 2 indikator keberhasilan yaitu sebagai berikut:
“Jadi,  untuk  indikator  keberhasilannya  kita  menetapkan  terdapat  2  hal.  Pertama,  indikator keberhasilan jangka pendek yaitu dengan banyaknya sosialisasi yang kita lakukan untuk program STOP KABUR sehingga siswa di Satuan Pendidikan memahami bahayanya perkawinan di bawah umur.  Kedua,  terdapat  indikator  keberhasilan  dalam  jangka  panjang  yaitu  tentu  diharapkan  di Kabupaten  Garut  ini  angka  perkawinan  anaknya  menjadi  berkurang.”(Hasil  Wawancara,  7 Agustus 2023)
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam  implementasi  suatu kebijakan perlu menetapkan indikator atau ukuran keberhasilan yang ingin diraih atau  dicapai  dengan  jelas  dan  konkret.  Namun,  terkait  dengan  indikator keberhasilan  tersebut  pada  realitasnya  para  pelaksana  belum  memiliki  indikator keberhasilan  yang  jelas.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  indikator  keberhasilan jangka  pendek  para  pelaksana  tidak  melaksanakan  evaluasi  yang  konkret  untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa setelah dilaksanakannya  sosialisasi.  Lalu,  terkait  dengan  indikator  keberhasilan  jangka panjang pada realitasnya hingga saat ini para pelaksana tidak menetapkan angka yang  jelas  untuk  digunakan  sebagai  target  yang  ingin  diraih  dari  implementasi kebijakan  program  STOP  KABUR  sedangkan  hal  tersebut  telah  ditentukan  dan diatur dalam buku STOP KABUR yang disusun oleh Bidang Perlindungan Anak itu sendiri. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan  program  STOP  KABUR  ini  adalah  adanya  penurunan  angka perkawinan anak (dalam %) yang diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal pada usia 19 tahun. (Bidang Perlindungan Anak, 2022). Namun saat ini Dinas ataupun Bidang Perlindungan Anak belum memiliki angka yang jelas terkait dengan berapa persen penurunan angka perkawinan anak yang ingin dicapai. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran atau indikator keberhasilan program STOP KABUR ini belumlah jelas.

## 2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino  (2022)  mengemukakan  bahwa keberhasilan  dari  suatu  implementasi  kebijakan  sangat  bergantung  pada kemampuan para pelaksana untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Dalam  hal  ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu.
Pertama, sumber daya manusia. Pada variabel sumber daya ini, sumber daya manusia  adalah  salah  satu  yang  sangat  penting  untuk  menentukan  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Dari  seluruh  proses  implementasi  menuntut  adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Sumber  daya  manusia  yang  memadai  dan berkualitas dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan program STOP KABUR. Selain kualitas juga perlu memperhatikan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat. Terkait dengan hal tersebut, sumber daya manusia yang tersedia  dan  menjadi  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP KABUR  adalah  Bidang  Perlindungan  Anak,  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA),  Lembaga  Perlindungan  Anak (LPA) Kabupaten Garut, dan Forum Anak Daerah (FAD).
Mengenai  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  tersedia,  Kepala  dan  Sub Koordinator  Bidang  Perlindungan  Anak  mengemukakan  bahwa  para  pelaksana dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  telah  memiliki  kualitas kinerja  yang  baik  dan  mampu  mendorong  keberhasilan  dari  program.  Selain  itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mengemukakan hal yang serupa terkait dengan kualitas sumber daya manusia pada implementasi kebijakan program STOP KABUR, yaitu sebagai berikut:
“Kalau  sampai  sekarang  sumber  daya  manusianya  sudah  paham  karena  selalu  ada  pematerian, selalu ada pemberitahuan, selalu ada rapat bahwa program KABUR itu begini. Kalau menurut Ibu, kinerja sudah bagus karena kita sudah semaksimal mungkin berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai  dengan  kemampuan,  sesuai  dengan  arahan  dan  sesuai  dengan  bidangnya.”(Hasil Wawancara, 10 Agustus 2023)
Dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  ini  telah  memiliki sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  sesuai  dengan  bidangnya  masing- masing.  Sumber  daya  manusia  yang  tersedia  memiliki  kualitas  yang  baik  karena dalam  pelaksanaan  program  STOP  KABUR  selalu  dibekali  dengan  adanya pematerian dan rapat. Selain itu sumber daya manusia yang tersedia yaitu Bidang Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Forum Anak Daerah (FAD)  memang  memiliki  tugas  dan  peran  yang  berhubungan  dengan  anak, perlindungan anak dan lain sebagainya sehingga dengan dilibatkannya stakeholders
tersebut  menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  ada  berkualitas  dan sangat sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Meskipun sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan program  STOP  KABUR  ini  telah  memiliki  kualitas  kinerja  yang  baik  dan  sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun dari segi kuantitas sumber daya manusia yang  tersedia  belum  memadai.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Sub  Koordinator Bidang  Perlindungan  Anak,  Kepala  UPTD  PPA,  serta  disetujui  oleh  Wakil  Ketua Forum Anak Daerah (FAD) yang mengemukakan pandangannya sebagai berikut:
“Sejujurnya kalau dari sumber daya masih kurang ya kak, sangat terasa apalagi banyak wilayah - wilayah  pelosok  di  Kabupaten  Garut  yang  memang  belum  ke  back  up  oleh  kita  karena  kan  kalau misalkan  dari  Forum  Anak  itu  tidak  bisa  terlalu  jauh  dan  dinas  juga  sedikit  orangnya  jadi  ya memang dirasa kurang sumber daya manusianya.”(Hasil Wawancara, 24 Agustus 2023)
Sumber  daya  manusia  yang  tersedia  belum  memadai  dikarenakan  program STOP  KABUR  ini  dilaksanakan  dalam  lingkup  Kabupaten  dengan  banyak kecamatan dan desa sehingga dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat  ini  dirasa  masihlah  kurang.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang  belum memadai  ini  menyebabkan  implementasi  program  STOP  KABUR  menjadi terhambat.  Dalam  implementasi  sebuah  kebijakan  tentu  sumber  daya  manusia menjadi  salah  satu  hal  yang  sangat  penting.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang tidak  memadai  tentunya  dapat  menjadi  suatu  hambatan  dan  masalah  dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian tentu diperlukan adanya sumber daya manusia  tambahan  serta  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  karena  jumlah  sumber daya manusia atau pelaksana dapat menjadi faktor pendorong dalam keberhasilan implementasi kebijakan program STOP KABUR.
Kedua, sumber  daya  finansial.  Selain  sumber  daya  manusia  tentu  terdapat sumber  daya  lain  yang  perlu  untuk  diperhatikan  dalam  implementasi  suatu kebijakan, yaitu sumber daya finansial. Sesuai yang dikemukakan oleh Van Meter dan  Van  Horn  bahwa  jika  dalam  implementasi  kebijakan  telah  memiliki  sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai tetapi tidak memiliki anggaran maka hal tersebut dapat menjadi penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan.
Dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR,  anggaran  yang tersedia  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten  Garut  sebesar  500  juta  dan  mendapatkan  dana  dari  sponsor  ketika melaksanakan lomba Tiktok dan Poster kreatif STOP KABUR. Berdasarkan kepada hasil  wawancara  dengan  Sub  Koordinator  Bidang  Perlindungan  Anak, dikemukakan  bahwa  Anggaran  yang  tersedia  saat  ini  sangat  terbatas.  Terkait dengan  sumber  daya  finansial  yang  terbatas  tentunya  dapat  menjadi  suatu permasalahan dan faktor penghambat dalam implementasi program. Hal tersebut dikarenakan  ketika  sumber  daya  manusia  atau  pelaksana  dalam  implementasi program giat dalam melaksanakan sosialisasi atau kegiatan lainnya namun karena keterbatasan  anggaran  pada  akhirnya  mengakibatkan  sosialisasi  yang  dilakukan pun belumlah maksimal. Hal tersebut juga disebabkan oleh cakupan wilayah dalam
implementasi  program  STOP  KABUR  yang  luas  yaitu  dalam  lingkup  Kabupaten sedangkan  ketersediaan  anggaran  sangat  terbatas.  Terkait  dengan  sumber  daya finansial  yang  terbatas  Kepala  Bidang  Perlindungan  Anak  mengemukakan  telah memaksimalkan  anggaran  yang  ada  dengan  digunakannya  skala  prioritas  dalam pelaksanaan  kegiatan  yaitu  sosialisasi  lebih  banyak  menyasarkan  sekolah  dengan tingkat Drop  Out tinggi  dan  kecamatan  atau  daerah  dengan  tingkat  kawin  anak bawah umurnya banyak. Dengan demikian dalam hal ini pelaksana telah mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik.
Ketiga, sumber  daya  waktu.  Sumber  terakhir  yang  harus  ada  dan  terpenuhi dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah sumber daya  waktu.  Sumber  daya  waktu  dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP KABUR, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah melakukan sosialisasi ke Satuan Pendidikan. Berikut pernyataan Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak terkait dengan sumber daya waktu dalam program STOP KABUR:
“Kami melakukan sosialisasi hanya 1 bulan sekali. Ya karena kan ada beberapa kegiatan juga yah seperti  PATBM.  Tapi  intinya  dari  setiap  kegiatan  itu  ada  lah  di  sisipkan  gitu  ya  materi  STOP KABUR itu. Menurut Ibu 1 bulan sekali itu kurang, minimalnya 2 kali dalam sebulan. Karena ada hambatan  dan  keterbatasan  waktu  dan  anggaran,  SDM  yang  berkurang  itu  tadi,  ya  jadi penghambat lah ya.”(Hasil Wawancara, 15 Agustus 2023)
Dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR pelaksanaan sosialisasi hanya dapat dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam sebulan oleh Bidang Perlindungan Anak dan 1 kali dalam 3 bulan oleh FAD dikarenakan sumber daya manusia dan finansial  yang  terbatas  sehingga  menyebabkan  sumber  daya  waktu  pun  menjadi terbatas. Namun meskipun demikian, para pelaksana memaksimalkannya dengan menyisipkan  materi  STOP  KABUR  dalam  pelaksanaan  kegiatan  lainnya  secara informal. Dapat disimpulkan pula bahwa meskipun sumber daya manusia, sumber daya  finansial,  dan  sumber  daya  waktu  yang  tersedia  terbatas  namun  para pelaksana  memaksimalkan  sumber  daya  yang  ada  dengan  menentukan  skala prioritas dan menyisipkan materi di kegiatan lain.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR  sebagai  Upaya  Pencegahan  Perkawinan  Anak  di  Kabupaten  Garut Tahun 2021-2022
Variabel  ketiga  yang  dikemukakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  adalah karakteristik agen pelaksana. Mengenai variabel ini, kinerja implementasi kebijakan akan  sangat  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat  dan  cocok  dengan  para  agen pelaksanannya. Misalnya implementasi kebijakan yang berusaha merubah perilaku atau  tindakan  manusia  secara  radikal,  maka  agen  pelaksana  harus  memiliki karakteristik yang keras serta ketat dan sebaliknya.
Pada  variabel  ini  peneliti  melihat  dan  menilai  bahwa  agen  pelaksana  dalam implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  sudah  memiliki  ciri-ciri  dan karakteristik  yang  tepat  serta  sesuai  dengan  sasaran  dari  program.  Dalam implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  sebagai  upaya  pencegahan
perkawinan anak ini setiap pelaksana memiliki tugas dan perannya masing-masing. Berdasarkan  kepada  hasil  wawancara  yang  telah  dilaksanakan,  Kepala  Bidang Perlindungan  Anak  mengemukakan  bahwa  Bidang  Perlindungan  Anak  memiliki peran  sebagai leading  sector dalam  mensosialisasikan  program  STOP  KABUR  dan memiliki tugas yang bersifat preventif.
Selain  pencegahan  dan  sosialisasi  di  Satuan  Pendidikan  oleh  Bidang Perlindungan  Anak,  program  STOP  KABUR  juga  dilaksanakan  dengan  adanya pendekatan kepada orang tua atau keluarga. Peran dan tugas tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang bergerak dihilir dengan terjun secara langsung ke lapangan dan bertemu keluarga atau anak yang bermasalah. Lembaga Perlindungan  Anak  memiliki  peran  dan  tugas  melakukan  pendekatan  dengan memberi  informasi  serta  pemahaman  kepada  orang  tua  atau  keluarga  mengenai hak-hak  anak  yang  seharusnya  dipenuhi,  bahaya  dan  perkawinan  anak  yang dilarang oleh undang-undang perlindungan anak serta memberikan contoh dampak yang akan dirasakan nantinya. Dengan adanya hal tersebut diharapkan orang tua dapat  menghindari  perkawinan  di  usia  anak.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi  Pencegahan  Kawin  Anak  di  Bawah  Umur,  bahwa  program  STOP KABUR ini dilaksanakan dengan adanya revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak.
Selain  itu  dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  ini  juga melibatkan anak remaja sebagai tutor teman sebaya untuk mengedukasi anak-anak. Peran  dan  tugas  Forum  Anak  Daerah  (FAD)  adalah  mensosialisasikan  program STOP  KABUR  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  anak  serta  ikut mengkampanyekan program tersebut kepada anak-anak.
Berikut  pernyataan  Wakil  Ketua  Forum  Anak  Daerah  (FAD)  terkait  dengan peran dan tugas dalam implementasi program STOP KABUR yaitu sebagai berikut:
“Jadi  selain  menyuarakan tentang  program  STOP  KABUR  itu  ya  kak,  kita  juga  merangkul  dan mengedukasi ke anak daerah Kabupaten Garut agar menghindari perkawinan dini. Salah satunya kita ada program kerja yang bernama RIBUT Goes to School. Jadi kita ke sekolah-sekolah, lalu kita mengadakan  talkshow  begitu  dan  memberi  mereka  materi  kaya  gitu.”(Hasil  Wawancara,  24 Agustus 2023)
Lalu,  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (UPTD  PPA)  memiliki tugas  untuk memberikan  pendampingan  dan  memberikan layanan  psikolog  untuk  anak  atau  korban.  Berdasarkan  kepada  Peraturan  Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak  di  Bawah  Umur,  dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR terdapat  upaya  pendampingan  dan  pemberdayaan  bagi  anak  yang  melakukan perkawinan  di  bawah  umur  dengan  meminta  pendapat  dari  psikolog  anak  atau konselor  dan  UPTD  PPA.  Selain  itu  juga  dapat  melakukan  upaya  pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerja sama dengan instansi terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam program STOP KABUR ini agen pelaksana telah memiliki karakteristik yang cocok dan sesuai dengan sasaran dari  program.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  implementasi  kebijakan  program STOP  KABUR  ini stakeholders yang  terlibat  sangat  sesuai  dengan  sasaran  dari program.  Dalam  pelaksanaan  program  STOP  KABUR  melibatkan  Forum  Anak Daerah sebagai tutor teman sebaya sehingga materi sosialisasi dapat lebih diterima oleh  anak-anak  remaja dan  begitupun  dengan Bidang  Perlindungan Anak,  UPTD PPA dan LPA yang memang memiliki tugas dan peran yang berhubungan dengan anak memiliki karakteristik yang sesuai dengan program STOP KABUR ini. Selain itu,  dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  agen  pelaksana  telah memiliki tugas dan peran yang jelas serta sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan  Program  STOP  KABUR  sebagai  Upaya  Pencegahan  Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022
Variabel  sikap  atau  kecenderungan  para  pelaksana  yang  dikemukakan  oleh Van Meter dan Van Horn adalah penerimaan atau penolakan dari pelaksana. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah sikap atau  kecenderungan  para  pelaksana.  Sikap  pelaksana  yang  menerima  dan mendukung  atau  memberikan  penolakan  sangat  berpengaruh  terhadap  berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan tersebut. Hal tersebut sangat mungkin terjadi  karena  kebijakan  yang  dilaksanakan  bukan  hasil  formulasi  warga  yang mengenal  betul  permasalahan  yang  mereka  rasakan.  Tapi  kebijakan  yang  akan dilaksanakan  adalah  kebijakan top  down yang  sangat  mungkin  para  pengambil keputusannya  tidak  mengetahui  bahkan  tidak  mampu  menyentuh  kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan.
Kebijakan  program  STOP  KABUR  adalah  kebijakan  yang  bersifat top  down, yaitu kebijakan yang bukan hasil formulasi warga atau masyarakat yang mengenal permasalahan . Dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR,  para pelaksana  yaitu  Bidang  Perlindungan  Anak,  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA),  Lembaga  Perlindungan  Anak (LPA) dan Forum Anak Daerah (FAD) cenderung untuk mendukung dan menerima program STOP KABUR. Para pelaksana menerima dan mendukung terlaksananya program  dikarenakan  memiliki  pandangan  serta  pemahaman  yang  sama  bahwa Kabupaten  Garut  memiliki  angka  perkawinan  anak  yang  tinggi  dan  perkawinan anak itu sendiri memiliki berbagai dampak negatif. Dengan adanya hal tersebut para pelaksana berpandangan bahwa perkawinan anak merupakan permasalahan yang perlu  untuk  dicegah  dan  diatasi.  Demikian  pula  dengan  program  STOP  KABUR, pelaksana memiliki pandangan yang sama bahwa program tersebut sangatlah perlu untuk diimplementasikan.
Berikut  merupakan  pernyataan  Kepala  Bidang  Perlindungan  Anak  terkait dengan dukungan dan urgensi dari implementasi program STOP KABUR:
“Karena di Kabupaten Garut ini berdasarkan data dari Pengadilan Agama dan Kemenag jumlah perkawinan anak di bawah umur masuk ke kategori banyak sehingga ya tentu perlu adanya suatu program  yang  dirumuskan  dan  diimplementasikan  untuk  mengatasi  dan  mencegah  perkawinan anak di Kabupaten Garut ini.” (Hasil Wawancara, 07 Agustus 2023)
Hal  serupa  dikemukakan  oleh  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yaitu sebagai berikut:
“Tentu program STOP KABUR ini perlu dilaksanakan karena memang permasalahan perkawinan anak  ini  masih  terus  ada  dan  apalagi  sempat  mengalami  peningkatan.  Jadi  ya  karena  juga perkawinan anak ini punya banyak dampak negatif, maka perlu adanya program untuk pencegahan dan  juga  pemahaman  kepada  anak-anak  dan  masyarakat  agar  tidak  melakukan  perkawinan  anak lagi.”(Hasil Wawancara, 10 Agustus 2023)
Dengan demikian, dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini para  pelaksana  memiliki  pandangan  dan  pemahaman  yang  sama  terkait  dengan pentingnya  program  STOP  KABUR  untuk  diimplementasikan.  Oleh  karena  itu, dalam  hal  ini  para  pelaksana  cenderung  untuk  memberikan  penerimaan  dan dukungan dibandingkan dengan penolakan.
Pandangan  dan  pemahaman  yang  sama  dari  para  pelaksana  terkait  dengan latarbelakang  dan  urgensi  dari  diimplementasikannya  program  STOP  KABUR memang  sangat  penting.  Selain  hal  tersebut,  pengetahuan  dan  pemahaman  para pelaksana terkait dengan ukuran, tujuan dan sasaran dari program STOP KABUR pun  perlu  untuk  diperhatikan.  Mengenai  hal  ini,  para  pelaksana  dalam implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  telah  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman  yang  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  implementasi  program selalu  disertai  dengan  pematerian,  pemberitahuan, briefing dan  rapat  rutin. Kemudian  selain  memahami  ukuran,  tujuan  dan  sasaran  dari  program  STOP KABUR, para pelaksana pun telah memahami tugas dan perannya masing-masing dengan  baik.  Dengan  demikian,  sikap  atau  kecenderungan  para  pelaksana  dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR tidaklah menjadi hambatan.
5. Komunikasi  Antar  Organisasi  dan  Aktivitas  Pelaksana  dalam  Implementasi Kebijakan  Program  STOP  KABUR  sebagai  Upaya  Pencegahan  Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022
Untuk mewujudkan dan mendorong keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan  tentu  diperlukan  adanya  komunikasi  serta  koordinasi  yang  efektif. Komunikasi  dan  koordinasi  adalah  mekanisme  dan  sebagai  syarat  utama  dalam keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Semakin  baik  komunikasi  dan  koordinasi yang terjalin diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka akan  semakin  kecil  kesalahan  terjadi  dan  begitupun  sebaliknya.  Komunikasi  dan koordinasi  yang  baik  di  antara  organisasi  dan  antara  pelaksana  diperlukan  agar informasi  yang  disampaikan  sama  dan  dapat  dipahami  dengan  baik.  Begitupun dengan komunikasi kepada orang tua, keluarga, dan anak yang merupakan sasaran dari program haruslah lebih diperhatikan dan disesuaikan.
Komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilaksanakan  oleh  Bidang  Perlindungan Anak,  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD
PPA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Forum Anak Daerah (FAD) dalam implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  sudah  berjalan  dengan  baik. Pelaksanaan  komunikasi  dan  koordinasi  dalam  implementasi  kebijakan  program STOP  KABUR  sebagai  upaya  pencegahan  perkawinan  anak  terintegrasi dilaksanakan  melalui  rapat.  Dalam  melaksanakan  komunikasi  dan  koordinasi, Bidang  Perlindungan  Anak  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  dapat menyampaikan  informasi  dan  koordinasi  dengan  baik.  Berdasarkan  kepada  hasil wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perlindungan  Anak  dan  Kepala  UPTD  PPA, ditemukan fakta bahwa untuk memaksimalkan komunikasi dan koordinasi tersebut biasanya  dilaksanakan  rapat  secara  keseluruhan  yang  berlokasi  di  dinas  ataupun dapat melalui media lain seperti zoom meeting ataupun WhatsApp.
Selain  komunikasi  dengan  antar  organisasi  atau  antar  pelaksana  tentu diperlukan  adanya  komunikasi  dan  aktivitas  yang  efektif  serta  sesuai  dengan sasaran  dari  program.  Program  STOP  KABUR  diimplementasikan  dengan sasarannya  adalah  anak  atau  remaja,  orang  tua  yang  memiliki  anak  remaja  serta keluarga yang memiliki latarbelakang pendidikan dan ekonomi rendah serta tinggal di  pedesaan.  Dalam  hal  ini  pelaksana  harus  mampu  melaksanakan  kegiatan  dan menyesuaikan komunikasi sesuai dengan ketiga sasaran dari program. Keberhasilan dalam komunikasi dan aktivitas dari program sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana dalam menyampaikan informasi atau sosialisasi tersebut.
Komunikasi  dan  aktivitas  yang  dilaksanakan  dalam  implementasi  kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak ini diantaranya adalah  dengan  melaksanakan  sosialisasi  ke  Satuan  Pendidikan,  Webinar  dengan tema “Pencegahan  STOP  Kawin  Bawah  Umur  dan  Kesehatan  Reproduksi” yang  dapat diiikuti  oleh  berbagai  kalangan,  perlombaan  Tiktok challenge dan Poster  Kreatif tentang STOP KABUR yang banyak diikuti oleh anak-anak dan remaja, sosialisasi dan pendekatan kepada anak oleh Forum Anak Daerah (FAD), pendekatan kepada orang tua dan anak oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta pendampingan oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD PPA).
Berdasarkan  kepada  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  dan  Sub Koordinator  Bidang  Perlindungan  Anak,  ditemukan  fakta  bahwa  sosialisasi  ke Satuan Pendidikan setidaknya dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan sedangkan untuk Forum Anak Daerah sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam 3 bulan. Materi yang disampaikan merunut terlebih dahulu dengan pembahasan mengenai anak, hak-hak anak, perlindungan anak, kekerasan kepada anak dan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut. Selain itu dalam sosialisasi pun disampaikan contoh mengenai bahaya, dampak, dan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak.
Berikut merupakan pernyataan dari seorang siswi di SMPN 4 Tarogong Kidul terkait dengan pelaksanaan sosialisasi STOP KABUR:
“Dalam  pelaksanaan  sosialisasi  tidak  ada  hambatan  dan  anak -anak  juga    semangat  saat  ada sosialisasi dari Bapak dan Ibu dinas ke kelas. Materi yang diberikan juga mudah dipahami. ”(Hasil Wawancara, 20 Agustus 2023)
Dengan  adanya  hal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  komunikasi  dan pelaksanaan  sosialisasi  di  Satuan  Pendidikan  sudah  berjalan  dengan  baik.  Dalam pelaksanaan  sosialisasi  Bidang  Perlindungan  Anak  dapat  menyesuaikan  bentuk komunikasi dengan anak-anak sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan  diterima  dengan  baik.  Selain  sosialisasi  kepada  siswa  dan  siswi,  Bidang Perlindungan  Anak  juga  melaksanakan  sosialisasi  kepada  guru-guru  khusunya kepada guru BK yang ada di sekolah tersebut.
Gambar 1 . Sosialisasi di Satuan Pendidikan

## Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023
Dalam pelaksanaan sosialisasi ini masih terdapat hambatan seperti anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang, peran pemerintah dan SDM yang belum  maksimal  dan  lain  sebagainya.  Dengan  adanya  hambatan  tersebut  pada akhirnya  menyebabkan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  belum  merata.  Hal  tersebut dapat dilihat dengan pelaksanaan sosialisasi yang lebih berfokus kepada salah satu sasaran dari program yaitu anak remaja sedangkan sosialisasi kepada orang tua atau keluarga belum dilaksanakan dengan maksimal. Belum meratanya sosialisasi dalam program  STOP  KABUR  ini  dapat  dilihat  dengan  masih  adanya  masyarakat  atau orang tua yang belum mengetahui adanya program STOP KABUR ini. Salah satu informan  yang  merupakan  sasaran  dari  program  STOP  KABUR  mengemukakan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut.
Selain kegiatan-kegiatan di atas, dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR  terdapat  platform  online  seperti  Instagram,  Youtube  dan  Tiktok  sebagai ruang  informasi  dan  edukasi  mengenai  pencegahan  perkawinan  anak  serta mengkampanyekan  program  STOP  KABUR.  Media  tersebut  digunakan  untuk menyampaikan  informasi  mengenai perkawinan  anak  dan  di  dalamnya  berisikan materi  terkait  dengan  kesehatan  reproduksi,  indikator  kesiapan  menikah, definisi perkawinan  anak  serta  dampak  dan  bahayanya,  lalu  terdapat  informasi  dan penjelasan  terkait  dengan  program  STOP  KABUR  itu  sendiri.  Selain  dengan sosialisasi,  dinas  memberikan  edukasi  serta  mengkampanyekan  program  STOP KABUR  dengan  melalui  media  sosial  tersebut.  Namun,  pemberian  edukasi  dan informasi  tersebut  dapat  dikatakan  belum  dilaksanakan  dengan  konsisten.  Hal
tersebut  dikarenakan  informasi  dan  edukasi  pada  platform  tersebut  terakhir  di upload pada tahun 2021 dan hingga saat ini belum terdapat informasi baru terkait dengan program STOP KABUR. Pada variabel ini, komunikasi dan koordinasi yang terjalin  diantara  para  pelaksana,  organisasi,  dan  sasaran  program  sudah  berjalan dengan  cukup  baik,  menarik  dan  dapat  diikuti  oleh  semua  kalangan.  Namun, sosialisasi yang dilaksanakan tersebut belum menyeluruh serta pemberian informasi dan edukasi terkait dengan pencegahan perkawinan anak pun belum dilaksanakan dengan  optimal  sehingga  komunikasi  dan  aktivitas  pelaksana  belum  sepenuhnya mendukung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Lingkungan  Sosial,  Ekonomi,  dan  Politik  dalam  Implementasi  Kebijakan Program  STOP  KABUR  sebagai  Upaya  Pencegahan  Perkawinan  Anak  di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022
Hal  terakhir  yang  perlu  diperhatikan  untuk  dapat  menilai  kinerja implementasi  kebijakan  publik  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  adalah  sejauh mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik  yang telah  ditetapkan.  Lingkungan  eksternal  memiliki  pengaruh  yang  penting  pada pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  hal  ini  lingkungan  yang  dimaksud  adalah lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Lingkungan  yang  tidak  kondusif  dapat menjadi faktor penyebab gagalnya kinerja implementasi kebijakan sehingga tentu hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Dukungan dari lembaga eksternal, anak dan remaja,  orang  tua  serta  keluarga  sebagai  sasaran  dari  program  memiliki  peran penting  dalam  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  program  STOP KABUR.
Pertama, lingkungan  ekonomi.  Jika  dilihat  dari  status  pekerjaan  maka  di Kabupaten Garut didominasi oleh status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 317  ribu  orang.  Mengenai  permasalahan  perkawinan  anak  di  Kabupaten  Garut, salah  satu  faktor  diajukannya  dispensasi  adalah  karena  faktor  ekonomi.  Faktor ekonomi  yang  dapat  dikatakan  rendah  menjadi  salah  satu  tantangan  yang  harus dihadapi  oleh  para  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP KABUR.  Terkait  dengan  hal  itu,  Sub  Koordinator  Bidang  Perlindungan  Anak mengemukakan  bahwa  pihaknya  telah  melakukan  upaya  untuk  dapat melaksanakan  program  STOP  KABUR  sesuai  dengan  lingkungan  ekonomi masyarakat.
Berikut  pernyataan  Sub  Koordinator  Bidang  Perlindungan  Anak  terkait dengan upaya implementasi program dengan melihat lingkungan ekonomi sasaran program:
“…Kalau secara ekonomi lebih kepada memberi contoh gitu ya, misalnya memberikan contoh kasus kekerasan  terhadap  anak  atau  contoh  dampak  dari  dilakukannya  perkawinan  anak  sehingga  itu mungkin  bisa  membuka  pemikiran  dan  pemahaman  mereka.  Kalau  dilihat  dari  ekonomi  ya minimalnya disesuaikan lah pelaksanaan sosialisasi itu.”(Hasil Wawancara,15 Agustus 2023) Selain itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Garut mengemukakan bahwa dalam implementasi
kebijakan program STOP KABUR sudah memperhatikan lingkungan ekonomi dari masyarakat,  namun  belum  mampu  memberikan  kontribusi  yang  banyak.  Dalam implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  ini  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi masyarakat sebagai sasaran dari program belum mendukung implementasi kebijakan program STOP KABUR. Hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dilakukannya  perkawinan  anak  sehingga  tentu  menjadi  sebuah  tantangan  dan hambatan  yang  harus  di  atasi  oleh  para  pelaksana.  Permasalahan  ekonomi masyarakat  memang  seringkali  menjadi  faktor  dilakukannya  perkawinan  anak seperti  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Ardilla  Kartika  Siwiel,  Heru Irianto dan Anisa Kurniatul Azizah (2021) bahwa di Kabupaten Bojonegoro faktor ekonomi pun menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus perkawinan anak.
Kedua, lingkungan  sosial.  Dalam  lingkungan  sosial,  salah  satu  yang  perlu diperhatikan adalah masyarakat dan sasaran dari program STOP KABUR sebagai upaya  pencegahan  perkawinan  anak  di  Kabupaten  Garut.  Dalam  hal  ini  banyak masyarakat yang telah mendukung adanya program STOP KABUR dan pencegahan perkawinan anak di bawah umur.
Mengenai  hal  ini,  orang  tua  yang  memiliki  anak  remaja  mengemukakan dukungannya  terhadap  program  STOP  KABUR  sebagai  upaya  pencegahan perkawinan anak, yaitu sebagai berikut:
“Setuju  neng,  karena  menikah  itu  harus  sesuai  umur  ya  neng  karena  kalau  masih  di  usia  yang belum cukup untuk menikah sebagai orang tua juga masih merasa khawatir kalau harus menikahkan anak saat belum cukup umur.”(Hasil Wawancara, 17 Agustus 2023)
Selain informan di atas, orang tua yang memiliki anak remaja serta memiliki latarbelakang ekonomi, pendidikan rendah dan tinggal di pedesaan mengemukakan bahwa  dirinya  setuju  akan  adanya  program  STOP  KABUR.  Hal  tersebut dikarenakan  beliau  telah  mengetahui  dampak  negatif  yang  muncul  dari dilakukannya  perkawinan  anak.  Namun  meskipun  demikian,  masyarakat  atau orang  tua  yang  mendukung  dan  menikahkan  anaknya  di  usia  anak  pun  tidak sedikit.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  adanya  adat  dan  budaya,  lingkungan, kepercayaan  agama,  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  dengan dampak perkawinan anak di masyarakat.
Berikut merupakan pernyataan dari salah satu sasaran program yaitu seorang Ibu yang  memiliki anak remaja terkait dengan program STOP KABUR:
“Untuk  programnya  ya  sudah  sesuai,  karena  kan  memang  kita  juga  inginnya  mah  tidak menikahkan  anak-anak  di  usia  dini  ya  neng.  Tapi  terkadang  ada  beberapa  hal  yang  memang mendesak sehingga kita terpaksa menikahkan anak meskipun belum cukup umur. Terus juga, karena memang  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  kenapa  tidak  boleh  dilakukan pernikahan di usia dini, masih banyak juga masyarakat yang memaklumi dilakukannya pernikahan di  usia  dini  sehingga  mungkin  dengan  adanya  program  ini  nantinya  masyarakat  jadi  lebih mengetahui dan memahami terkait dengan kenapa tidak boleh melakukan pernikahan di usia dini itu ya.” (Hasil Wawancara, 17 Agustus 2023)
Selain  itu  hukum  yang  ada  tidak  ditegakkan  dengan  baik  sehingga  menjadi salah  satu  faktor  yang  mendukung  dilakukannya  perkawinan  anak.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  masih  adanya  masyarakat  atau  orang  tua  yang  menikahkan anaknya  dengan  memanipulasi  umur  sang  anak.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan karena  masih  adanya  pihak  atau  oknum  pemerintah  yang  mendukung dilakukannya perkawinan di usia anak. Selain itu, terkadang masyarakat memang memahami  tetapi  memilih  untuk  tidak  mematuhi  aturan  dan  tetap  menikahkan anaknya. Hal tersebut pun disetujui oleh Sekretaris DPRD Komisi IV dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).
Berikut  adalah  pernyataan  dari  staff  Bidang  Jaringan  Komunikasi  dan Informasi pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut:
“Ketika kita berbicara dan memberikan sosialisasi misalnya tentang perlindungan anak, salah satu hak anak misalnya apa, terus pernikahan di bawah umur itu salah satu hal yang dilarang. Kita kasih tahu  bahwa  itu  salah,  masyarakat  terkadang  lebih  hebat  mengakalinya  dengan  nikah  di  bawah tangan  kemudian  memalsukan  umur.  Tapi  ya  mungkin  itu  karena  adanya  tuntutan,  daripada maksiat. Jadi ya kita perangnya disitu, karena ada ruang di mana mereka bisa merubah umur terus kawin di bawah tangan gitu ya, itu sudah jad i rahasia umum.”(Hasil Wawancara, 18 September 2023)
Adat  istiadat,  budaya,  lingkungan,  penerimaan,  kurangnya  kesadaran  dan pengetahuan  terkait  dengan  dampak  dari  perkawinan  anak  menjadi  salah  satu tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaksana dalam implementasi program. Lingkungan  sosial  masyarakat  Kabupaten  Garut  belum  sepenuhnya  mendukung terhadap  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  sebagai  upaya pencegahan perkawinan anak. Lingkungan sosial menjadi salah satu hambatan dan tantangan  dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR.  Faktor penghambat yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat memang menjadi salah satu faktor yang terus menerus ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sachlan (2019) serta Ardilla Kartika Siwiel, Heru Irianto dan Anisa Kurniatul Azizah (2021) lingkungan  sosial  seperti  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  larangan perkawinan anak, adat budaya yang sulit dihilangkan pun menjadi salah satu faktor dilakukannya  perkawinan  anak.  Dengan  demikian  dalam  hal  ini  agen  pelaksana perlu  untuk  membuat  strategi  agar  program  STOP  KABUR  dapat  dilaksanakan dengan baik.
Ketiga, lingkungan  politik . Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  lingkungan politik  pun  sangat  penting  dan  turut  berpengaruh  terhadap  keberhasilan implementasi  kebijakan  publik.  Dalam  hal  ini,  dukungan  dan  penerimaan  dari Bupati, DPRD, instansi pemerintah, dinas dan lingkungan eksternal lainnya turut berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Mengenai hal tersebut Bupati Garut, Kepala  BKKBN  RI,  Kepala  Kementerian  Agama  Kabupaten  Garut,  Ketua  DPRD Kabupaten  Garut  turut  menyatakan  dukungan  terhadap  implementasi  program. Bupati  Kabupaten  Garut  turut  mendukung  program  STOP  KABUR  dalam  hal anggaran  dan disahkanya Perbup tentang STOP KABUR. Selain itu, Bupati Garut
memberikan dukungan dengan turut serta dalam Webinar Program STOP KABUR sebagai keynote speech.
Kemudian selain Ketua DPRD Kabupaten Garut, Sekretaris DPRD Komisi IV pun  mengemukakan  dukungannya  terhadap  implementasi  kebijakan  program STOP KABUR yaitu sebagai berikut:
“Ya kita akan mendukung dan mendorong secara penuh program STOP KABUR misalnya dalam hal-hal  yang  berkaitan  dengan  anggaran.  Selain  mendorong  dan  mendukung  dinas,  kebetulan anggota DPRD juga kan punya reses, reses itu 336 per satu kali reses di berbagai wilayah. Jadi saya kira  sosialisasi  tersebut  juga  disampaikan  dalam  reses  yang  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat.”(Hasil Wawancara, 25 Agustus 2023)
Selain instansi pemerintah tersebut di atas, implementasi kebijakan program STOP  KABUR  ini  turut  didukung  oleh  dunia  usaha  dengan  adanya  sponsor  saat dilaksanakannya  Tiktok Challenge dan  Poster  STOP  KABUR.  Dalam  lingkungan politik,  meksipun  masih  terdapat  pihak  atau  oknum  yang  justru  mendukung dilakukannya perkawinan anak seperti membantu memanipulasi umur anak. Tetapi seperti  yang  dikemukakan  di  atas  bahwa  Bupati,  DPRD,  Kementerian  Agama, instansi  pemerintah  lainnya  dan  pihak  eksternal  telah  memberikan  dukungan terhadap implementasi kebijakan program STOP KABUR ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Program STOP sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn belum berjalan dengan maksimal. Teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap  atau  kecenderungan  para  pelaksana, komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  serta  lingkungan  ekonomi, sosial  dan  politik  haruslah  terpenuhi.  Dalam  penelitian  mengenai  Implementasi Kebijakan  Program  STOP  sebagai  Upaya  Pencegahan  Perkawinan  Anak  di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022, peneliti menemukan terdapat beberapa variabel yang  belum  terpenuhi  dikarenakan  masih  terdapat  permasalahan  dan  hambatan sehingga  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:
Pertama ,  pada  variabel  ukuran  dan  tujuan,  dalam  implementasi  kebijakan program STOP KABUR memang telah memiliki ukuran, tujuan, dan sasaran yang jelas. Kemudian, telah memiliki regulasi yang jelas untuk digunakan sebagai acuan. Namun dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini belum terdapat ukuran  atau  indikator  keberhasilan  yang  konkret  atau  jelas  baik  dalam  jangka pendek  ataupun  dalam  jangka  panjang. Kedua, pada  variabel  sumber  daya, meskipun dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini telah memiliki sumber  daya  manusia  yang  sesuai,  kompeten  di  bidangnya  dan  memiliki  kinerja yang  baik  tetapi  dari  segi  kuantitas  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  belum
memadai. Begitupun dengan sumber daya finansial yang sangat terbatas. Dengan sumber daya manusia dan finansial yang belum mencukupi menyebabkan sumber daya waktu pun menjadi terbatas.
Ketiga, pada  variabel  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana dalam  implementasi  kebijakan  program  STOP  KABUR  sudah  berjalan  dengan cukup  baik,  meskipun  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  dimaksimalkan.  Terkait dengan  komunikasi  antar  organisasi  dan  pelaksana  sudah  dilaksanakan  dengan cukup baik, terintegrasi dengan adanya rapat dan mampu memanfaatkan berbagai media untuk dapat melaksanakan komunikasi dan koordinasi. Begitupun dengan komunikasi dan aktivitas yang dilaksanakan dengan sasaran dari program seperti sosialisasi  dan  kegiatan  lainnya  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Namun, sosialisasi dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh 2 sasaran lainnya yaitu orang tua dan keluarga. Begitupun dengan media sosial yang digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi terkait dengan program STOP KABUR  sebagai  upaya  pencegahan  perkawinan  anak  belum  dijalankan  dengan optimal.
Keempat, lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  dalam  implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut belum sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaan program. Hal tersebut dikarenakan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi salah satu hambatan dan tantangan yang harus dihadapi dan diatasi oleh para pelaksana. Kemudian dalam lingkungan politik, masih terdapat pihak atau oknum yang justru mendukung untuk dilakukannya perkawinan anak. Keterbatasan dalam penelitian ini  adalah  jumlah  informan  yang  terbatas  khususnya  pada  sasaran  dari  program yaitu  anak  remaja,  orang  tua  yang  memiliki  anak  remaja,  serta  orang  tua  atau keluarga  dengan  latarbelakang  pendidikan,  ekonomi  rendah  dan  tinggal  di pedesaan.  Informan  dalam  penelitian  ini  terbatas  yang  mungkin  tidak  mencakup keragaman  pandangan  dan  pengalaman  yang  ada  di  masyarakat  secara menyeluruh.  Dengan  demikian  rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah dapat memperbanyak informan penelitian khususnya pada sasaran dari program..

## Referensi
Agustino, L. (2022). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Bidang  Perlindungan  Anak.  (2022). STOP  KABUR  (Strategi  Terpadu  Optimalisasi Pencegahan  Kawin  Anak  Bawah  Umur) .  Kabupaten  Garut:  Dinas  Pengendalian Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan Anak.
Cahya, S. N., Yunus, M., & Maryandi, Y. (2023). Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara  Permohonan  Dispensasi  Nikah  di  Bawah  Umur. Bandung  Conference
Series: Islamic Family Law , 3 (2), 87 – 89.
https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.9415
Costa, F. M. L. (2023). 5.523 Kasus Perkawinan Anak, Jabar Peringkat Tiga Terbanyak di
Indonesia.
Diambil dari www.kompas.id website:
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/02/cegah-kasus-perkawinan- anak-pemprov-jabar-lakukan-kolaborasi-multipihak
Dihni, V. A. (2022). Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%.
Diambil dari
databoks.katadata.co.id website:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka- dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7
Erfanrahman. (2021). Pasangan Muda Garut Ngebet Nikah, Tiap Bulan Ada Puluhan Anak Dibawah Umur Minta Dispensasi Nikah. Diambil dari radargarut.jabarekspres.com
website:
https://radargarut.jabarekspres.com/pasangan-muda-garut-ngebet-nikah-tiap- bulan-ada-puluhan-anak-dibawah-umur-minta-dispensasi-nikah/
Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada  Perempuan  Factors Causing  Early  Marriage in  Woman. Jurnal  Pekerjaan Sosial , 3 (2), 119. https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415
Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 232. https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118
Sachlan, E. S. M. (2019). Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Simarmata,  A.  N.,  &  Mulyasari,  N.  T.  (2022).  Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat tentang  Akibat  dan  Implikasi  Hukum  dari  Perkawinan  Anak. Jurnal  Dedikasi Hukum , 2 (1), 98.
Siwie, A. K., Irianto, H., & Azizah, A. K. (2021). Implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan  (Studi Kasus Perkawinan  anak di Kabupaten  Bojonegoro). Jurnal  Intelektual  Administrasi  Publik  dan  Ilmu Komunikasi , 8 (2), 148. https://doi.org/https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.6 Stopan  Jabar  Beraksi.  (2022).  Trend  Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Jawa  Barat Berdasarkan  Kabupaten/Kota  Tahun  2020  s.d  2022.  Diambil  dari stopanjabarberaksi.id  website:  https://stopanjabarberaksi.id/grafik-dispensasi- 2020-2022.html
Sudirman,  F.  A.,  &  Susilawaty,  F.  T.  (2022).  Kesetaraan  Gender  Dalam  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. Journal Publicuho , 5 (4), 995-1010.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung: Alfabeta.
Widodo,  J.  (2021). Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik . Malang: Media Nusa Creative.
Winarno, B. (2021). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) . Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia dalam Mengatasi  Pernikahan  Anak  sebagai  Implementasi  Sustainable  Development Goals  (SDGs)  Tujuan  5  (5.3). Aliansi :  Jurnal  Politik,  Keamanan  dan  Hubungan
Internasional , 1 (3), 154. https://doi.org/Doi:10.24198/aliansi.v1i3.44202