Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 169-180 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal
Muhammad Nur Ramadhan, Jimmy Daniel Berlianto Oley Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia The SMERU Research Intitute
mnr.mnuramadhan@gmail.com, jimmyberlianto@gmail.com

## Abstract
Clientelism  or  clientelist  practices  is  still  a  part  of  Indonesia’s  democracy,  especially  regarding electoral  and  local  practices.  Seeing  clientelism  as  a  corruptive  behavior  goes  deep  into  its meaning, which is a two-way transaction, therefore in need of two-sided elucidation: supply and demand part. In this context, the demand that is continuously found in democratic practices is a logical consequence of the capacity  lack of voters  or citizen to control their representative and political figures. Especially to ensure that their welfare is a part of the political agenda. Specifically, there are two factors identified that make clientelism a logical consequence, which is unfulfilled rights as a citizen and the malfunctioning of political representation. Therefore, to respond to these corruptive and distortive phenomena, there are at least four strategies to implement. First, tighten and  have  more  rigorous  post-election  programs  implementation.  Second,  provide  a  local  and socially-rooted mechanism and platform to control political figures. Third, reforming regulations on the patron-client relationship, especially in political/electoral momentum. Lastly, tighten the supervision of recess activities.
Keywords : Clientelism, Democracy, Well-Being, Corruptive Behavior, Recess

## Abstrak
Klientelisme merupakan satu fenomena yang masih melekat dalam praktik demokrasi di Indonesia yang  secara  khusus  lekat  dengan  konteks  elektoral  dan  kedaerahan.  Melihat  kembali  pada pemikiran mendasarnya, klientelisme sebagai perilaku koruptif merupakan bentuk transaksi yang berjalan dua arah, sehingga membutuhkan pendalaman dua sisi, yaitu supply dan demand . Terus adanya demand dari warga atau pemilih merupakan konsekuensi logis dari minimnya kemampuan warga  untuk  memastikan  agenda  kesejahteraannya  ada  dalam  agenda  politik.  Secara  lebih spesifik,  terdapat  dua  faktor  yang  turut  memupuk  klientelisme,  yaitu  belum  terpenuhinya  hak kewarganegaraan dan tidak berjalannya fungsi representasi. Maka untuk itu, dalam memperbaiki perilaku  koruptif  dan  distortif  dalam  demokrasi  seperti  praktik  patron-klien,  dapat  dilakukan beberapa  hal.  Pertama,  perlu  dilakukan  pengetatan  pengawasan  pelaksanaan  program  pasca pemilu. Kedua, mengadakan mekanisme dan platform pengawasan yang bersifat mengakar dan lokal Ketiga, reformasi regulasi terhadap hubungan patron-klien. Keempat, dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pada masa reses.
Kata Kunci : Klientelisme, Demokrasi, Kesejahteraan, Perilaku Koruptif, Reses

## Pendahuluan
Demokrasi dan Klientelisme di Indonesia: Selayang Pandang.
Klientelisme  merupakan  fenomena sosial  politik  yang  di  Indonesia  terutama berkaitan  erat  dengan  masa  Pemilihan Umum  (Pemilu).  Secara  garis  besar, klientelisme  dapat  dipahami  sebagai  relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu  (patron)  non-programatik  dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh  pemberian  loyalitas  oleh  penerima (paternalistik).  Dalam  hal  ini,  klientelisme dapat memiliki beragam spektrum pemahaman. Untuk membedakannya dengan  suap,  Hicken  berargumen  bahwa suap  merujuk  pada  transaksi  yang  hanya terjadi  dalam  satu  waktu  sementara klientelisme  merujuk  pada  hubungan transaksional  yang  diiterasikan  atau berlanjut (Hicken, 2011, hal. 292).
Indonesia  sebagai  negara  yang  baru saja  memasuki  masa  demokratisasi  pasca- otoritarianisme tentu menyiratkan hubungan  patron-klien  yang  berbeda, bergantung pada konteks situasi politik yang mendasarinya.  Sebelum  masa  reformasi, Aspinall  membagi  pola  klientelisme  di Indonesia  ke  dalam  dua  periode,  yaitu pillared clientelism tahun 1950-1960an dan centralized  clientelism masa  Orde  Baru (Aspinall, 2013, hal. 32-34).
Pertama, periode ini ditandai oleh pola politik aliran, atau lebih tepatnya, kompetisi politik antar ‘aliran’ yang erat dengan partai atau  organisasi  berbasis  massa  tertentu. Basis  massa  yang  bersifat  lebih  mengakar hingga pada level desa ini menjadi dasar dari pola  klientelisme  yang  terjadi.  Masyarakat pada periode ini – khususnya di tingkat Desa –  lebih  memiliki  akses  terhadap  sumber daya  ekonomi,  informasi,  hingga  kanal partisipasi  melalui  keterkaitan  organisasi daerah  dengan  aliran  tertentu.  Di  sisi  lain, aktor-aktor  politik  pun  dapat  mengakses sumber  daya  ekonomi  yang  masih terkonsentrasi di negara untuk
didistribusikan pada pendukungnya melalui organisasi  yang  terafiliasi  dengan  aliran tersebut (Aspinall, 2013, hal. 33).
Kedua,  masa  Orde  Baru  sebagai periode  yang  ditandai  oleh  keterpusatan kekuatan  politik  di  negara  juga  menandai perubahan  pola  klientelisme  menjadi sentralistik.  Dalam  tulisan  lain,  Cho berargumen bahwa sebagaimana Orde Baru sebagai  masa  otoritarianisme  Indonesia, maka  sentralisme  kekuasaan  tidak  hanya terkait  kekuasaan  atau  monopoli  politik, tetapi  juga  monopoli  ekonomi  dan  social (Cho,  2012,  hal.  14).  Sentralisme  dan monopoli  ini  menjadi  ciri  dari  hubungan patron-klien  di  era  Orde  Baru  dimana patronase  tersebut  bersifat  hierarkis,  top- down,  dan  berdasarkan  struktur  piramida dimana puncaknya adalah Presiden (Aspinall, 2013, hal. 34). Pola hubungan ini mampu bertahan hingga runtuhnya era Orde Baru  tahun  1998  karena  kuatnya  kontrol atas kanal kekuasaan di berbagai lingkup  – seperti  militer,  partai  politik,  hingga organisasi  masyarakat/sipil  –  yang  juga ditandai oleh penggunaan koersi militeristik.
Memasuki masa reformasi hingga kini, perubahan  struktur  politik  yang  turut mempengaruhi  pola  hubungan  klientelistik tidak hanya terkait dengan kenyataan pasca- otoritarianisme.  Hal  ini  juga  karena  aspek- aspek  transisi  dan  konsolidasi  demokrasi lain,  seperti  desentralisasi.  Secara  garis besar, klientelisme masih terus berlangsung dengan pola yang memiliki warna masa pra- Orde Baru, seperti mengakar di daerah dan berbasis  kompetisi  politik,  tetapi  dengan perbedaan  pada  bentuk  resiprositas  yang terjadi  dan  sifat  dari  kompetisi  tersebut. Tidak hanya dengan politik uang, tetapi juga dengan bentuk-bentuk lain yang selanjutnya akan dibahas.
Dalam salah satu artikelnya, Berenschot  mendalami  indikasi  dari seberapa jauh hubungan patron-klien masih menjadi bagian dari dinamika demokrasi di
Indonesia, terutama di level provinsi melalui Indeks  Persepsi  Klientelisme  (CPI).  Secara garis besar, Berenschot menemukan bahwa wilayah-wilayah  yang  memiliki  skor  CPI tertinggi terletak di Kalimantan dan daerah Timur  Indonesia  dengan  rentang  nilai sekitar  7.1  (Kutai  Kartanegara)  hingga  8.0 (Kupang) dari skala 0-10 (Berenschot, 2018, hal.  19). 1 Hal  ini  menandakan  bahwa daerah-daerah  tersebut  dinilai  masih memiliki kecenderungan
praktik klientelistik yang tinggi. Dalam  hal  ini,  terlebih  dahulu  harus diamati  bahwa  terdapat  kejanggalan  yang mendasar antara kenyataan
dari demokratisasi  yang  telah  berjalan  hingga masa  konsolidasi,  namun  dengan  pola politik  transaksional  yang  tetap  menjadi strategi  kompetisi  politik.  Jika  ide  esensial dari  demokrasi  adalah  terbukanya  kanal partisipasi  dan  kontrol  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  bersama,  maka seharusnya  praktik  klientelisme  tidak terjadi,  tidak  prevalen,  atau  tidak  menjadi kelaziman. Hal ini karena masyarakat dalam demokrasi  memiliki  kekuatan  baik  untuk mengontrol  atau  berpartisipasi  dalam berbagai bentuk untuk mempengaruhi aktor politik  dan  proses  pengambilan  keputusan politik.
Untuk itu, menjadi dapat dipertanyakan  terkait  mengapa  praktik- praktik  klientelisme  masih  menjadi  warna dari  pola  hubungan  politik  antara  aktor politik dengan konstituennya di Indonesia? Mengapa Pemilu masih menjadi momentum dari  pembentukan  pola  hubungan  tersebut jika  seharusnya  demokratisasi  menjadi tanda  dari  terbukanya  kontrol  dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan
kesejahteraannya?
Apakah  ini  berarti  bahwa  Indonesia  masih belum  berhasil  dalam  mengubah  pola
1 Semakin mendekati 0 maka semakin kecil kecenderungan  praktik  klientelisme,  sebaliknya,
perilaku koruptif aktor politik dalam proses elektoral demokratis sekalipun?
Dalam  mendalami  persoalan  ini, pertama-tama,  pendalaman  terkait  dengan sejarah dan perdebatan dari konseptualisasi klientelisme perlu dilakukan. Lalu, pemahaman  tersebut  digunakan  dalam menggali  lebih  jauh  terkait  dengan  model klientelisme  di  Indonesia,  hingga  pada faktor-faktor  yang  membuat  praktik klientelistik  masih  menjadi  sesuatu  yang ‘masuk  akal’  untuk  tetap  dilakukan  dalam dinamika  demokrasi  di  Indonesia,  baik secara sosiologis maupun secara hukum.

## Konseptualisasi Klientelisme
Klientelisme  pada  dasarnya  memang bukan  menjadi  karakteristik  unik  yang hanya  terjadi  di  sistem  pemerintahan demokrasi. Namun, klientelisme menemukan  tempatnya  dalam  dinamika demokrasi,  khususnya  dalam  demokrasi elektoral.  Klientelisme  menjadi  persoalan yang terus menguat dalam diskursus politik terutama  karena  gelombang  demokratisasi yang  terjadi  sejak  akhir  era  perang  dingin hingga  kini.  Entitas  politik  yang  berada  di masa  transisi  demokrasi  dapat  dikatakan menjadi  yang  paling  rentan  terhadap praktik-praktik  patron-klien.  Hal  ini  tidak hanya disebabkan oleh perubahan struktural  yang  sedang  terjadi,  tetapi  juga karena  adanya  potensi  distorsi  dalam perubahan struktural tersebut. Di Indonesia sendiri,  proses  ini  lebih  erat  kaitannya dengan  kompetisi  kekuasaan  antara dinamika  demokratisasi  dan  distorsi oligarki.
Berenschot membagi praktik klientelisk menjadi tujuh bentuk berdasarkan pada bentuk sumber dayanya. Ketujuh  bentuk  terdiri  atas:  (1)  kontrak kerja  Pemerintah,  (2)  pekerjaan  di
semakin  mendekati  10  maka  semakin  besar kecenderungan  praktik  klientelisme  di  daerah tersebut
Pemerintahan, (3) layanan publik, (4) akses ke  program  kesejahteraan  sosial,  (5)  dana bantuan sosial, (6) perizinan, dan (7) uang. Pembagian  tersebut  juga  didasarkan  pada definisi  klientelisme  menurut  Berenschot, yaitu  dana  kampanye  dan  keuntungan  dari negara  yang  didistribusikan  berdasarkan hubungannya  terhadap  dukungan  electoral (Berenschot,  2018,  hal.  15).  Pembagian tersebut  dapat  menjadi  rujukan  yang  kuat dalam  melihat  banyak  bentuk  dari klientelisme yang seringkali hanya dilekatkan  dengan  uang.  Tetapi,  patut menjadi  catatan  bahwa  pendefinisian klientelisme  menurut  Berenschot  belum cukup menggambarkan klientelisme sebagai transaksi  dua  arah; masih  menitikberatkan pada distribusi.
Di sisi lain, Hicken merekognisi belum tegasnya pengidentifikasian dan pendefinisian klientelisme karena persoalan kontekstualisasi. Hicken berargumen bahwa klientelisme  belum  memiliki  definisi  yang diterima  secara  umum,  tetapi  kebanyakan definisi  mencakup  tiga  elemen  utama  dari hubungan klientelistik, yaitu hubungan diad, kontingensi,  hierarki,  dan  iterasi  (Hicken, 2011, hal. 290).
Dalam hal ini, Hicken mengidentifikasi satu  elemen  lain  yang  masih  menjadi perdebatan  diantara  peneliti  klientelisme, yaitu  volition.  Volition  merujuk  pada  satu karakteristik  yang  menandakan  bahwa hubungan klientelistik didasari atas kemauan antara pihak yang terlibat. Dalam perdebatannya,  Muno  menuliskan  bahwa persoalan  dalam  konteks  ini  –  yang disebutnya  sebagai  hubungan  sukarela  – merujuk  pada  kemungkinan-kemungkinan komponen  utama  dari  hubungan  patron- klien: kekuatan dan paksaan, kebutuhan dan permintaan,  atau  kesukarelaan  berbasis kewajiban  tertentu  (voluntary  obligation) (Muno, 2010, hal. 9).
Perdebatan  tersebut  berhubungan erat  dengan  pendalaman  dari  alasan  terus digunakannya praktik klientelistik:
bagaimana  jika  ‘klien’  dalam  hubungan  ini tidak memiliki pilihan lain? Atau bagaimana jika ‘klien’ justru memiliki banyak alternatif akibat dari meningkatnya kompetisi politik dalam  desentralisasi  sehingga  dapat memaksimalkan keuntungan dalam hubungan  klientelistik?  Terlihat  bahwa pendalaman  konsep  klientelisme  yang semakin  mengerucut  ini  pun  sampai  pada titik di mana faktor kontekstualisasi menjadi krusial  untuk  digunakan  sebagai  basis  dari pendalaman  konseptual  secara  lebih  jauh, terutama  terkait  dengan  posisinya  dalam demokrasi.

## Konteks Demokrasi
Berbicara  tentang  bentuk-bentuk ideal dalam demokrasi tidak bisa lepas dari kapasitas  atau  kemampuan  warga  negara (governed)  terhadap  akses  politik  dalam upaya pemenuhan kesejahteraan. Dalam hal ini,  memang  terdapat  berbagai  perdebatan terkait dengan demokrasi dan kesejahteraan; apakah demokrasi dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan atau kesejahteraan dibutuhkan untuk menciptakan demokrasi? Terlepas dari perdebatan tersebut, setidaknya  persoalan  demokrasi  memang tidak  bisa  menjauhkan  diri  dari  persoalan kesejahteraan.
Dalam polemik antara posisi kesejahteraan  terhadap  demokrasi,  satu posisi  yang  juga  dapat  diambil  adalah kesinambungan  keduanya  untuk  berjalan secara  linier  berdasarkan  pemahaman unified  theory  of  democracy  dari  Pippa Norris.  Secara  garis  besar,  Pippa  Norris berargumen  bahwa  pembangunan  paling efektif  dapat  terjadi  dalam  rezim  yang mengombinasikan  kualitas  dari  democratic responsiveness  dan  state  effectiveness (Norris,  2012,  hal.  8).  Norris  berargumen bahwa  progres  dari  keamanan  manusia (human  security)  dapat  dibangun  melalui penguatan demokrasi dan kapasitas negara. Hal yang sebelumnya diperlakukan
berlawanan – antara democratic responsiveness dan efektivitas kelembagaan
–  dikonseptualisasikan  sebagai  hal  yang saling  terhubung  dan  interdependen (Norris, 2012, hal. 8).
Melihat  demokrasi  secara  praksis, demokrasi  telah  digambarkan  dalam beberapa bentuk dengan karakteristik yang berbeda.  Pertama,  demokrasi  dimaknai secara  prosedural.  Demokrasi  prosedural lebih  erat  kaitannya  dengan  aspek-aspek prosedur  legal  formal  dari  pelaksanaan demokrasi,  seperti  institusi/kelembagaan demokrasi  dan  pengaturan  hukum.  Dalam hal  ini,  Morlino  berargumen  bahwa  aspek demokrasi secara prosedural dibangun atas dua dimensi utama, yaitu supremasi hukum dan  akuntabilitas  (Morlino,  2004,  hal.  12). Secara  garis  besar,  dimensi  supremasi hukum  yang  disebutkan  Morlino  sebagai prasyarat  ini  ditandai  oleh  kapasitas  dari otoritas dalam melaksanakan dan menegakkan hukum dengan jelas, stabil, dan universal.  Lalu,  dimensi  hukum  merujuk pada  kewajiban  dari  otoritas  politik  yang dipilih  untuk  menjawab  keputusan  politik ketika  dipertanyakan  oleh  konstituen (Morlino, 2004, hal. 17).
Namun,  demokrasi  menjadi  parsial ketika  hanya  dipahami  dalam  tatanan prosedural. Konsep demokrasi akan menjadi banal dan tidak konsisten ketika demokrasi hanya  menitikberatkan  pada  keberadaan dan  kemampuan  institusi  penegak  hukum dalam  menjalankan  kelembagaan  maupun pelaksanaan hukum dalam sistem demokrasi. Hal ini karena demokrasi secara ideal  menjadi  cara  dan  proses  yang  terus direkonstruksi  dalam  rangka  mencapai kesejahteraan bersama untuk dapat membedakan konseptualisasi dirinya dengan  sistem  lain.  Sistem  yang  memiliki posisi  berlawanan  dengan  demokrasi, seperti  otoritaritariansme,  pun  mampu menghadirkan  institusi  demikian  –  hanya berbeda  dalam  pertanyaan  mengenai ‘seberapa demokratis’.
Secara  garis  besar,  dua  poin  esensial yang  menjadi  masalah  dalam  konteks  ini adalah  hilangnya  proses  ‘konstruksi  dan rekonstruksi’ dari demokrasi serta nilai-nilai substantif  demokrasi.  Pertama,  demokrasi yang hanya berfokus pada proses elektoral lebih erat kaitannya dengan penggambaran demokrasi  yang  berkembang  secara  linear. Sementara,  demokrasi  merupakan  proses yang  kontekstual,  sehingga  pemahaman akan  perkembangannya  dipengaruhi  oleh nilai di antara masyarakat dan elit yang terus direkonstruksi.
Kedua,  demokrasi  pun  cenderung hanya diperlakukan sebagai tujuan akhir di mana  substansi  dari  demokratisasi  itu sendiri-terutama
kontrol atas kesejahteraan,  tidak  menjadi  agenda. Sementara,  telah  diakui  dalam  berbagai kasus bahwa demokratisasi kerap kali masih membawa  serta  persoalan  era  otoritarian atau monarkis yang mendahuluinya. Dalam salah  satu  artikelnya,  Hadiz  &  Robison menyebutkan bahwa kekuatan dan kepentingan  yang  telah  dimapankan  pada era  Soeharto  tidak serta merta menghilang bersama  dengan  institusi  pemerintahan otoritarian  yang  sentralistik  (Hadiz  & Robison, 2013, hal. 36).

## Pembahasan
Klientelisme dan Praksis Demokrasi. Berpijak  pada  pendalaman  pemahaman di atas, klientelisme menjadi fenomena yang dapat  dianalisis  secara  lebih  kontekstual. Terutama dalam kaitannya sebagai perilaku koruptif  dalam  demokrasi  yang distortif . Terdapat dua poin utama yang dapat dilihat dari  terus  berlangsungnya  klientelisme sebagai  perilaku  koruptif  dalam  konteks demokrasi.  Pertama,  dinamika  partisipasi dan  representasi  warga  negara.  Kedua, institusionalisasi  interaksi  politik  formal- informal yang distortif.
Pertama,  tidak  terpenuhinya  hak-hak kewarganegaraan
menghasilkan konsekuensi  logis  berupa  bentuk  dan
mekanisme kontrol dan penuntutan. Namun, hal  ini  justru  yang  menjadi  bagian  dari permasalahan  lebih  lanjut  yang  membuat dinamika  transaksi  klientelis  dapat  terus berlangsung.  Secara  garis  besar,  terdapat ‘keterputusan’  antara  yang  mewakili  dan yang  diwakili.  Tidak  berjalannya  kontrol sebagai  esensi  dari  kedua  fungsi  tersebut menjadi  penanda  dari  ketidakmampuan atau  minimnya  kemampuan  warga  negara dalam memastikan kesejahteraannya menjadi  dari  agenda  publik  dan  keputusan politik.
Dalam  konteks  politik  uang,  Winters menuliskan bahwa dapat dipahami bagaimana  warga  negara  Indonesia  pada akhirnya  berfokus  pada  satu-satunya  hal konkret  yang  lebih  dapat  dipastikan,  yaitu imbalan  materiil  secara  langsung.  Hal  ini dilakukan  dengan  mengesampingkan  hal- hal  seperti  rekam  jejak  dan  janji-janji kampanye. Secara garis besar, pemilih telah mengetahui  bahwa  visi  dan  misi  calon pejabat  politik  seringkali  hanya  menjadi kata-kata  hambar  dan  kosong  yang  tidak banyak  dilaksanakan  (Winters,  2016,  hal. 407).
Di  sisi  lain,  dalam  temuan  pertamanya, survei  Demos  menunjukkan  bahwa  hal utama  yang  menjadi  masalah  ada  tidak berfungsinya representasi. Pemilihan umum hanya berisikan oleh partai dan politisi yang tidak  representatif  dan  tidak  responsif (Tornquist,  2006,  hal.  247).  Hingga  pada survei  kedua,  survei  Demos  menunjukkan bahwa  salah  satu  karakter  dari  defisit demokrasi  di  Indonesia  adalah  elit  yang tidak  menyabotase  instrumen  demokrasi, namun  koruptif  terhadap  instrumen tersebut  (Klinken,  2009,  hal.  143). Instrumen  demokrasi  justru  digunakan untuk memperkuat dominasi elit, khususnya oligarki dan dinasti politik (Putra, Silitonga,
& Wardhani, 2014, hal. 8). Pada fase selanjutnya, disebutkan bahwa kecondongan  terhadap  klientelisme  dalam artian  pemberian  uang  maupun  barang
memang  menurun  di  antara  elit  politik. Namun,  praktik  tersebut  masih  tetap berjalan  diiringi  dengan  meningkatnya kecondongan  terhadap  strategi  politik populis (Hiariej, 2015, hal. 92-93).
Dengan demikian, berdasarkan pendalaman  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  dengan  tidak  berjalannya  fungsi- fungsi yang menghadirkan agenda kesejahteraan  warga  negara,  menjadi ‘masuk  akal’  bagi  pemilih  untuk  berfokus pada  keuntungan  yang  langsung  bisa didapatkan  dari  seremonial  elektoral, ketimbang  menunggu  realisasi  program yang  dicanangkan.  Merujuk  kembali  pada kerangka  dari  klientelisme,  yaitu  transaksi, hal ini berjalan secara dua arah antara pihak yang membutuhkan loyalitas dan membutuhkan  keuntungan  atas  pemberian loyalitas tersebut.
Demokrasi  substantif  yang  seharusnya menjadi basis dari kemampuan kontrol dan pengawasan warga negara terhadap pejabat politik, tidak justru menjadi jalan yang ideal bagi memastikan kesejahteraannya. Menjadi ‘masuk akal’ atau rasional bagi warga negara yang  merasa  terpisahkan  dari  aksesnya dalam  melakukan  kontrol  publik  dan pengawasan terhadap ‘yang mewakili’.
Kedua, institusionalisasi interaksi politik formal-informal yang distortif merujuk pada pemahaman  bahwa  mengakarnya  interaksi politik  klientelistik  antara  elit  politik  dan publik  merupakan  hasil  dari  resiprositas pola  tersebut.  Sehingga,  pola  interaksi politik  menjadi  semakin  distortif.  Secara garis besar, calon pejabat publik menggunakan  pendekatan  klientelistik karena  adanya  kebutuhan  hingga  tekanan untuk melakukannya.
Aspinall  dalam  salah  satu  penelitiannya menemukan  bahwa  pada  kompetisi  politik di  tingkat  lokal,  yaitu  desa,  kontestan memiliki  tekanan  dari  ekspektasi  publik untuk mendistribusikan pemberian- pemberian  tertentu  dalam  proses  politik yang  ditempuh  (Aspinall  &  Rahman,  2017,
hal.  33).  Tidak  hanya  perihal  pemberian uang ataupun barang, tetapi juga menyangkut  kedekatan  ke  kuasa  terhadap anggaran  dan  pemrioritasan  program  atau kebijakan.  Hal  ini  juga  mempertegas argumen  bahwa  dalam  kanal-kanal  politik lainnya,  terutama  pada  masa  non-pemilu, publik memiliki kapasitas yang minim untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan  oleh  pejabat  politik  terpilih. Aspinall  &  Rahman  menyebutkan  bahwa dalam  kampanye,  pemilih  tidak  terlalu mempersoalkan rencana yang dimiliki oleh kontestan politik, tetapi lebih kepada akses ke  pendanaan,  kedekatan  figur,  dan karakteristik  serupa  lainnya  (Aspinall  & Rahman, 2017, hal. 41).
Hal serupa juga dapat diidentifikasi sejak masa awal desentralisasi. Memasuki periode awal  pemilihan  Kepala  Daerah  secara langsung,  sistem  patronase  dalam  pola hubungan  politik  antara  calon  pejabat politik dan publik telah berjalan. Dalam hal ini, Simandjuntak secara khusus menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan kecenderungan  antara  patron-klien  di wilayah  rural  dan  urban.  Di  wilayah  rural, hubungan  patron-klien  lebih  melekat  pada kesamaan  identitas  etno-religius.  Politik uang  pun  dilihat  merefleksikan  cara tradisional dalam pemberian hadiah antara pemimpin  dan  pendukung  (Simandjuntak, 2012, hal. 124).
Pola  hubungan  demikian  merupakan bentuk  dari  proses  terbangunnya  pola hubungan klientelistik antara elit politik dan publik.  Dalam  konteks  ini,  tidak  menjadi persoalan terkait pihak mana yang pertama kali memulai pola hubungan yang demikian. Hal yang justru perlu disoroti adalah bahwa pola  hubungan  tersebut  berjalan  dengan reprositas. Sehingga, dapat dikatakan bahwa semakin  dalam  pola  hubungan  tersebut terus  berulang,  maka  pola  hubungan tersebut  semakin  terinstitusionalisasi  dan mengakar. Secara garis besar pola ini dapat dilihat pada Gambar 1.

## Sumber: Analisis

## Gambar 1. Reprositas dan Pola Interaksi Klientelistik
Oleh  karena  itu,  terlihat  bahwa  dalam konteks  ini,  hal  yang  perlu  dilakukan  tidak cukup  hanya  berfokus  pada  persoalan politik uang dalam masa Pemilu, tetapi lebih kepada menginstitusionalisasi pola hubungan tersebut menjadi interaksi politik yang  lebih  ideal.  Hal  ini  tidak  berarti menghilangkan pola interaksi yang bersifat ‘memberi  janji’  dalam  kampanye,  tetapi lebih  kepada  membuat  proses  tersebut bersifat  programatik.  Dengan  kata  lain, mengembalikannya  pada  esensi  dari kampanye politik itu sendiri. Hal ini secara garis besar tergambar pada Gambar 2.

## Sumber: Analisis
Gambar 2. Pola Hubungan yang Kembali pada Esensi Kampanye Politik

## Menyoal  Kegiatan  Masa  Reses  Yang Dilakukan Pada Tahapan Kampanye.
Salah satu bentuk di mana pola hubungan klientelistik  dapat  terinstitusionalisasi  dan menggambarkan keterputusan fungsi representasi  yang  sesungguhnya  dapat
dilihat  pada  kegiatan  masa  reses 2 yang dilakukan oleh anggota DPR yang kebetulan menjadi peserta pemilu. Hal tersebut sering dimanfaatkan  oleh  para  anggota  legislatif untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat  di daerah  pemilihannya.  Hal  inilah  yang menjadi celah dalam tataran pelaksanaannya.  Menurut  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu), masa reses menjadi celah terjadinya pelanggaran pada masa kampanye  Pemilu.  Hal  tersebut  sangat mungkin  terjadi  ketika  pada  masa  reses anggota  legislatif  dapat  bertemu  dengan konstituennya, seperti konsep patron-klien, anggota  legislatif  bertindak  sebagai  patron dan  konstituennya  bertindak  sebagai  klien, buka tidak mungkin praktik tersebut dapat terjadi.  Walaupun  kegiatan  tersebut  tidak melibatkan  uang,  akan  tetapi  besar kemungkinan  ikatan  tersebut  menciptakan permintaan dan penawaran diantara kedua belah  pihak.  Bukan  hanya  itu,  melakukan kegiatan  masa  reses  dalam  tahapan kampanye  berindikasi  penyalahgunaan anggaran  negara  yang  dimanfaatkan  untuk kepentingan  pribadi.  Terlepas  dari  motif tersebut, klientelisme pada kegiatan di masa reses  yang  bertepatan  dengan  tahapan kampanye  merupakan  perilaku  koruptif yang distortif dalam demokrasi.

## Klientelisme  dalam  Demokrasi  dari Aspek Hukum.
Dalam tulisannya, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan  bahwa  klientelisme  dibagi menjadi tiga aliran (Muhtadi, 2013, hal. 43). Pertama,  aliran  determinis  yang  paralel dengan  teori  modernisasi  (Gellner  & Waterbury,  1977;  Taylor,  2004;  Keefer, 2005).  Kedua,  klientelisme  sebagai  bagian dari  kebudayaan.  Ketiga,  klientelisme
2 Masa reses merupakan masa dimana para anggota  legislatif  bekerja  di  luar  gedung  DPR, menjumpai  konstituen  di  daerah  pemilihannya (dapil)  masing-masing.  Pelaksanaan  tugas  anggota legislatif  di  dapil  dalam  rangka  menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan
disebarkan oleh institusi politik. Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya, hubungan  antara  patron  dan  klien  dalam hubungan patron-klien dikarenakan adanya penawaran dan permintaan dari pihak yang memiliki  sumber  daya  (patron)  kepada pihak yang tidak berdaya (klien). Pemikiran tersebut  dapat  disinergikan  dengan  teori yang  disajikan  oleh  Burhanuddin  Muhtadi dalam  tulisannya.  Bahwa  konsep  patron- klien  dikaitkan  dengan  tesis  yang menyatakan keberadaannya identik dengan negara  berkembang  telah  dibantah  dalam tulisan  tersebut.  Namun  tidak  demikian dengan  dua  tesis  selanjutnya  yang menyatakan  bahwa  konsep  patron-klien merupakan  bagian  dari  kebudayaan  dan disebarluaskan oleh institusi politik. 3
Seperti disinggung pada sub-bab sebelumnya,  dalam  tulisan  ini  lebih menempatkan  klientelisme  dalam  konteks kepemiluan di Indonesia dan juga menyoal satu contoh bentuk patron-klien yang sering dilakukan  pada  pelaksanaan  Pemilu  yakni kegiatan pada masa reses anggota legislatif. Dengan demikian penulis akan menganalisis praktik  patron-klien  dalam  konteks  pemilu di  Indonesia  dari  aspek  hukum.  Hal  ini menjadi  krusial  mengingat  bahwa  temuan dari aspek hukum pun, dukungan terhadap proses demokrasi substantif dan
menguatkan kontrol warga atas hal tersebut masih  bermasalah.  Taylor  menyatakan bahwa  klientelisme  erat  kaitannya  dengan kebudayaan, sekilas dalam konteks
Indonesia  hal  tersebut  dapat  diakui kebenarannya. Secara kebudayaan, Indonesia  masih  mengenal  meminta  dan memberi,  sehingga  praktik  patron-klien masih sangat mungkin terjadi.
fungsi pengawasan yang dikenal sebagai kunjungan kerja.
3 Kedua teori tersebut agaknya masuk akal untuk  menjadi  menjadi  acuan  dan  dilakukan penelitian lebih lanjut.
Melihat  keterkaitan  suburnya  paktik patron-klien  dalam  konteks  Pemilu  dari kacamata  hukum  tentunya  akan  pula menganalisis peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  terkait  Pemilu. Apabila  melihat  dari  kedudukan  rezim dalam konteks demokrasi, pemilihan dibagi menjadi  dua 4 yakni  Pemilihan  Umum (Pemilu)  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada).  Dalam  Pilkada  peraturan  yang digunakan  adalah  Undang-undang  Nomor 10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)  dan  peraturan  yang  mengatur mengenai  Pemilu  terdapat  pada.  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Pertama, meninjau pengaturan dalam UU Pilkada. Praktik patron-klien dalam Pilkada mendapatkan  perhatian  yang  lebih  ketat dibandingkan  peraturan  Pilkada  sebelum- sebelumnya, yakni terkait dengan salah satu model  dari  patron-klien  yaitu  politik  uang. Pengaturan Pasal 187A ayat (2) UU Pilkada mempertegas subjek dan sanksi pidana yang dikenakan  bagi  setiap  orang  yang melakukan  tindak  pidana  politik  uang. 5
Sehingga permasalahan praktik politik uang yang  identik  dengan  patron-klien  dapat sedikit teratasi dengan adanya regulasi yang tagas dan ketat, serta mengingat pengaturan tersebut  tidak  terbatas  pada  tahapan tertentu  saja  tapi  UU  Pilkada  telah menempatkan politik uang sebagai suatu hal yang serius.
Kedua, disisi lain dalam UU Pemilu telah terjadi degradasi pengaturan terkait politik uang, dimana sebelumnya dalam UU Pilkada
4 Argumen  tersebut  dilandasi  oleh pernyataan  sikap  Mahkamah  Konstitusi  yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk kedalam rezim Pemilihan Umum.
yang  dapat  dikenakan  ketentuan  pidana ketika melakukan politik uang adalah setiap orang  dan  tidak  dibatasi  tahapan  apapun, akan  tetapi  dalam  UU  Pemilu  yang dikenakan  ketentuan  pidana  tersebut hanyalah pelaksana kampanye, peserta dan tim  kampanye  (Pasal  521  UU  7/2017), adapun  frasa  “setiap  orang”  hanya ditemukan dalam pasal pidana terkait politik uang yang terjadi pada tahapan pemungutan saja  (Pasal  521  UU  7/2017).  Hal  tersebut mengindikasikan  ketidakseriusan  pembuat undang-undang untuk memberantas praktik politik uang tersebut. Dalam perspektif yang lain, hal tersebut harus dilihat sebagai upaya penyuburan  praktik  patron-klien  dalam konteks Demokrasi.
Pembahasan diatas tentu saja menasbihkan  politik  uang  sebagai  bagian dari  praktik  patron-klien,  akan  tetapi  lebih dalam  dari  hal  tersebut,  sesungguhnya terdapat  hal  yang  sampai  saat  ini  belum terjangkau  oleh  peraturan  perundang- undangan,  baik  oleh  UU  Pilkada  maupun oleh  UU  Pemilu,  yakni  praktik  patron-klien yang tak kasat mata, berbeda dengan politik uang yang dapat terlihat wujud tindakan dan objek yang digunakannya akan tetapi untuk bentuk patron-klien yang hanya menawarkan  janji  semata,  tanpa  barang ataupun  uang.  Bentuk  patron-klien  seperti itu  yang  belum  dapat  dijangkau  oleh peraturan  peraturan  perundang-undangan, hal tersebut pula yang dalam paragraf awal subbab ini disebut sangat berkaitan dengan suatu budaya.
Dengan  demikian,  kekosongan  hukum tersebut  patut  menjadi  perhatian  khusus secara  kompherhensif  guna  dijadikan sebagai  “obat”  untuk  dapat  menjangkau praktik-praktik patron-klien yang dilakukan dalam  perjalanan  demokrasi  di  Indonesia.
5 Dalam  Pasal  187A  ayat  (2)  UU  Pilkada mengatur  mengenai  setiap  orang  dapat  dipidana karena politik uang, tidak terbatas hanya calon atau pasangan  calon  peserta  atau  sebatas  pelaksana kampanye saja.
Bukan hanya pendekatan budaya yang dapat dilakukan untuk menangkal praktik-praktik patron-klien a  quo namun  aspek  hukum perlu  ditempuh  guna  menciptakan  iklim demokrasi yang tidak bernuansa koruptif.

## Penutup
Klientelisme  hingga  kini  masih  menjadi momok  dalam  kehidupan  demokrasi  di Indonesia,  khususnya  pada  masa  Pemilu. Dalam  hal  ini,  klientelisme  perlu  didalami tidak  hanya  karena  praktik  ini  dilakukan oleh  patron  yang  menggunakan  sumber daya  untuk  mempengaruhi  loyalitas  atau pilihan  politik  dalam  proses  demokrasi. Tetapi  juga  karena  pada  dasarnya klientelisme dijalankan atas dasar transaksi – supply dan demand – yang berbasis relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu  (patron)  non-programatik  dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh  pemberian  loyalitas  oleh  penerima (paternalistik).
Berdasarkan pemahaman tersebut,
pendalaman terhadap terus berlangsungnya klientelisme dapat dilihat dari sisi penerima ‘manfaat’ atau sisi demand . Setidaknya dapat diidentifikasi  dua  faktor  utama  yang melatarbelakangi  adanya  timbal  balik  dari warga dalam praktik-praktik klientelisme.
Pertama,  tidak  terpenuhinya  hak-hak tersebut  dapat  dikatakan  menyebabkan konsekuensi  logis  berupa  bentuk  dan mekanisme kontrol dan penuntutan. Namun, hal ini tidak dapat dijalankan secara penuh, sehingga fungsi partisipasi dan representasi menjadi  tidak  berjalan.  Dengan  kata  lain, terdapat ‘keterputusan’ antara yang memilih dan  yang  dipilih.  Kedua,  melihat  kepada praktiknya,  klientelisme  dapat  dikatakan terus  terbangun  dari  pola  hubungan berbasis  reprositas  kepentingan  antara  elit politik dan publik yang bersifat distortif. Hal yang  membuatnya  menjadi  distortif  dan problematis adalah karena kecenderungannya  pada  unsur  kedekatan
tertentu  yang  pada  akhirnya  bersifat klientelistik.
Secara  lebih  lanjut,  permasalahan  ini dapat  ditarik  kembali  pada  tatanan  hukum dimana terdapat dua isu yang patut disoroti. Pertama,  terdapat  kegiatan-kegiatan  pada masa  reses  yang  dilakukan  bertepatan dengan  tahapan  kampanye  berpotensi menyuburkan  praktik  patron-klien  dalam konteks  demokrasi.  Kedua,  terdapat kelemahan dalam aspek hukum (UU Pilkada dan  UU  Pemilu),  belum  dapat  menjangkau praktik  patron-klien  secara  menyeluruh sehingga  masih  menjadi  permasalahan untuk  tindakan  koruptif  dalam  konteks demokrasi.
Untuk dapat merespon problematika ini, setidaknya  terdapat  empat  strategi  utama yang dapat dilakukan. Pertama, pengetatan pengawasan  pelaksanaan  program  pasca pemilu perlu dilakukan melalui mekanisme pengecekan  independen  antara  kebijakan programatik  dan  non-programatik.  Hal  ini menjadi  krusial  karena  pada  dasarnya kebijakan  politik  non-programatiik,  seperti yang  bersifat  tidak  mendesak  dan  tidak bertumpu  pada  prioritas  baku,  menjadi indikasi dari adanya transaksi patron-klien. Hingga kini, hal ini belum menjadi perhatian khusus,  sehingga  belum  ada  data  akurat yang dapat menjelaskan kejadian klientelisme di luar masa Pemilu.
Kedua,  diperlukan  mekanisme  dan platform pengawasan yang bersifat mengakar dan lokal. Hal ini secara terutama difungsikan  untuk  memberikan  kekuatan pada  masyarakat  sipil  untuk  mengontrol pejabat  politik  terpilih. Ketiga,  perlu dilakukan  reformasi  regulasi  terkait pengaturan  terhadap  fenomena  patron- klien guna mengembalikan marwah Pemilu kepada yang semestinya. Terakhir, pengawasan  yang  ketat  terhadap  kegiatan pada masa reses perlu dilakukan. Terutama terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan dalam tahapan kampanye.

## Referensi
Aspinall, E., 2013. A Nation in Fragments , Critical Asian Studies 45(1): 32-34.
Aspinall,  E.,  &  N.  Rahman,  “Village  Head Elections  in  Java:  Money  Politics and Brokerage in The Remaking Of Indonesia's Rural Elite”, Journal of Southeast  Asian  Studies,  Vol.  48,
No. 1, 2017, pp. 31-52.
Badan Pusat Statistik, ‘Indeks Pembangunan  Manusia  Menurut Kabupaten/Kota,  2017  (Metode
Baru),
https://www.bps.go.id/dynamictabl
e/2018/04/16/1297/indeks- pembangunan-manusia-menurut- kabupaten-kota-2017-metode- baru-.html , 26 Maret 2019
Berenschot,  W.  2018. The  Political Economy of Clientelism: A Comparative  Study  of  Indonesia’s Patronage Democracy , Comparative  Political  Studies, 00(0): 1-31.
Cho,  H.  Y.  2012. Democratization  as  De- monopolization  and  Its  Different Trajectories: No Democratic Consolidation without De- monopolization ,  Asian  Democracy Review 1: 4-35.
Gellner, E. & J. Waterbury, 1977. Patrons and  Clients  in  Mediterranian Societies. Duckworth, London.
Hadiz,  V.  &  R.  Robison,  ‘The  Political Economy  of  Oligarchy  and  the Reorganization  of  Power  in Indonesia’, Indonesia, No. 96, 2013, pp. 35-57.
Hiariej, E., The Rise of Post-Clientelism in Indonesia,  A.  Savirani  &  O. Tornquist  (Eds.),  (Yogyakarta: PolGov), 2015.
Hicken,  A.,  2011. Clientelism ,  Annual Review of Political Science 14: 289- 310.
Keefer,  P.,  2005. Democratization  and Clientelism: Why are Young Democracies Badly Govemed? , dalam World Bank  Policy Research Paper .
Klinken, G. V. 2019. Patronage Democracy in Provincial Indonesia . O. Tornquist, N. Webster, & K. Stokke (Eds.).  Palgrave  Macmillan,  New York.
Marshall,  T.  H.  1950. Citizenship  and Social  Class  and  Other  Essays . Cambridge University Press, Cambridge. Morlino,  L.  2004. What  is  a  ‘Good’
Democracy? ,
Democratization 11(5): 10-32.
Muhtadi,  B.  2013. Politik  Uang  dan Dinamika  Elektoral  di  Indonesia: Sebuah  Kajian  Awal  Interaksi Antara “Party-ID” dan Patron-Klien , Jurnal Penelitian Politik 10(1): 41- 57.
Muno,  W.  2010. Conceptualizing  and measuring clientelism . Presented at workshop  Neopatrimonialism  in Various  World  Regions,  GIGA, Hamburg.
Norris,  P.  2012. Making  Democratic Governance  Work:  How  Regimes Shape  Prosperity,  Welfare,  and Peace . Cambridge University Press, Cambridge.
Putra,  A.,  I.    Silitonga,  &  T.  Wardhani, 2014. Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-Persoalan Perbaikan  Representasi  Politik  di
Indonesia . Demos, Jakarta.
Sen,  A.  1999. Democracy  as  a  Universal Value , Journal of Democracy 10(3): 3-17.
Simandjuntak,  D.,  “Gifts  and  Promises:
Patronage Democracy in a Decentralized  Indonesia”,  EJEAS, No. 11, 2012, pp. 99-126.
Tarrow,  S.  1967. Peasant  Communism  in Southern  Italy .  Yale  University Press, New Haven.
Taylor, L., 2004. Clientship and Citizenship in  Latin  America ,  Bulletin  of  Latin American  Research
23(2):  213-
227.
Tornquist, O., “Assessing democracy from below: A framework and indonesian pilot study”, Democratization,  Vol  13,  No.  02,
2006, pp. 227-255.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum
Winters, J. A. 2016. Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage  and  Clientelism  at  the Grassroots ,  Bulletin  of  Indonesia Economic Studies 52(3): 405-409.