Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 133-138| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/ 10.22225/jph.v1i2.2350.133-138
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BADUNG NOMOR 0166/PDT.G/2017/PA.BDG TENTANG CERAI GUGAT KARENA SALAH SATU PIHAK BERBEDA AGAMA
I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  ikatan  yang  sakral  karena  di  dalam  ikatan  perkawinan  tersebut  tidak hanya  terdapat ikatan lahir batin atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerai  gugat  adalah  terputusnya  ikatan  suami  istri  dimana  dalam  hal  ini  sang  istri  yang  melayangkan  gugatan cerai  kepada  sang  suami.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengapa  perbedaan  agama  dapat digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama Badung dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara di pengadilan agama Badung. Tipe penelitian yang  di  gunakan dalam penelitian ini  yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu di ambil berdasarkan fakta  yang  terjadi di  lapangan, yang didapatkan melalui penjelasan-  penjelasan  dari  informan  dan  di  pelajari  dengan  sikap  hukum  yang  nyata  atau  sesuai  dengan kehidupan  di  masyarakat.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu,  perbedaan  agama  digunakan  sebagai  alasan  dalam cerai  gugat  di  pengadilan  agama  Badung  sebenarnya  Undang-undang  perkawinan  dan  peraturan pelaksanaannya  tidak  mengatur  tentang  perpindahan  agama  (murtad)  sebagai  alasan  putusnya  perkawinan dikarenakan  Negara  Indonesia  menganut prinsip  kebebasan beragama. Akan  tetapi  di  dalam  KHI  dalam  Pasal 116  huruf  (k)  menyatakan  salah  satu  alasan  dalam  perceraian,  yaitu  apabila  salah  satu  pihak meninggalkan agama (murtad). 2) Pertimbangan majelis hakim dalam perkara cerai gugat  di  pengadilan agama  badung  sudah mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  dan  alasan  yang  kuat  untuk  di  jadikan  sebagai  landasan  dalam mengambil  suatu  keputusan,  seperti  dalam  putusan  perkara  Nomor  0166/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Maka  dapat  di simpulkan  bahwa  Perceraian  hanya  dikatakan  sah  setelah  ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap,  serta  Majelis  Hakim  dalam  mengadili  perkara  perceraian  yang  diajukan  harus  mengetahui  jelas  fakta yang menyebabkan perpindahan agama.
Kata  kunci: Cerai  Gugat; Perpindahan Agama;  Pengadilan Agama Badung; Undang-undang Perkawinan

## Abstract
Marriage is a sacred bond because in that marriage bond there are not only physical and mental bonds but also spiritual bonds based on God Almighty. A lawsuit divorce is the breaking of the husband and wife ties, in which case the wife is the one who filed a divorce suit against the husband. This study aims to determine why religious differences can be used as an excuse for a legal divorce in the Badung religious court and to find out the judges' considerations in cases at the Badung religious court. The type of research used  in this research is Empirical Legal Research, which is taken based on facts that occur in the field, which are obtained through explanations from  informants  and  studied  with  real  legal  attitudes  or  in  accordance  with  life  in  society.  The  result  of  this research is that religious differences are used as the reason for a legal divorce in the Badung religious court in fact  the  marriage  law  and  its  implementing  regulations  do  not  regulate  religious  conversion  (murtad)  as  the reason for breaking up a marriage because the State of Indonesia adheres to the principle of religious freedom. However, the KHI in Article 116 letter (k) states one of the reasons for divorce, namely when one of the parties leaves the religion (murtad). 2) The considerations of the panel of judges in a sue divorce case at the Badung religious  court  already  have  strong  considerations  and  reasons  to  be  used  as  a  basis  for  making  a  decision, such as in the case decision Number 0166 / Pdt.G / 2017 / PA.Bdg. So it can be concluded that Divorce is only said  to  be  valid  after  a  court  decision  has  permanent  legal  force,  and  the  Panel  of  Judges  in  adjudicating  a proposed divorce case must know clearly the facts that cause religious conversion.
Keywords: Divorce; Change of Religion; Badung Religious Court; Marriage Law

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  suatu  hal  yang  mengikat  dan  sakral  karena  dalam  perkawinan  itu  tidak  Cuma terdapat ikatan lahir dan batin ataupun ikatan jasmani saja akan tetapi juga terdapat suatu ikatan rohani yang  didasarkan  pada  Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksud disini adalah perkawinan itu tidak cuma  sebatas hubungan lahiriah saja,akan tetapi melebihi dari hal itu, yakni suatu ikatan  lahir  batin antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  membangun  rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal  abadi  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  ( Sudarsono,  2006 ).  Tujuan perkawinan  yang  diinginkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  jika  yang  dirasakan  sangat  tepat. Tujuannya  yaitu  tidak  cuma  dilihat  dari  sisi  lahirnya  saja tapi juga dilihat dari suatu pertautan batin antara seorang suami dan istri yang ditujukan untuk dapat membangun suatu rumah tangga yang kuat dan berbahagia dan yang sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Karena  sangat  pentingnya  dan  sakralnya  perkawinan  tersebut,  maka  akan  sangat  diperlukan adanya  suatu aturan  yang detail  dan  bijak  mengenai  kepentingan  untuk  kebahagiaan  dan  kerukunan perkawinan  agar  tercipta  lingkungan  hidup  yang  baik,  teratur  serta  tercipta  ketertiban  hukum  pada bidang  hukum  perkawinan  ( Santoso,  2016 ).  Pada  prinsipnya  Perceraian  disebabkan  karena  suatu alasan perpindahan agama atau pindah agama setelah terjadinya pernikahan belum diatur secara jelas. Perpindahan agama  tersebut  hanya  dapat  dijadikan suatu alasan  bahwa  telah terjadinya  percekcokan pada  suatu  rumah  tangga  yang  sudah  tidak  bisa  diselesaikan  ataupun  sudah  tidak  ada  jalan  keluar, oleh sebab  itu seorang  hakim  memberikan  suatu  pertimbangan  dan  suatu putusan  dengan  keputusan perceraian, karena permasalah yang terjadi sudah tidak bisa diselesaikan lagi dan tidak ada titik temu yang  tepat  lagi.  Karena  pada  dasarnya  suatu  perceraian  yang  diakibatkan  dari  tidak  adanya  lagi keharmonisan ditimbulkan karena banyak faktor-faktor, salah satunya yaitu adanya percekcokan yang berkepanjangan  yang  tidak  bisa  diselesaikan  dan  tidak  bisa  didamaikan  dengan  dasar  adanya  salah satu yang pindah agama tidak bisa diselesaikan lagi ( Abubakar, 2020 ).
Menurut Hukum Islam Suatu akad perkawinan ada dua jenis: yang sah dan ada yang  tidak  sah. Hal  ini  dikarenakan,  akad sah  adalah  sesuai  dengan  ketentuan agama dan akad dilaksanakan dengan syarat-syarat  dan  rukun-rukun  yang  lengkap  ( Jarbi,  2019 ).  Sebaliknya  akad  yang  tidak  sah,  adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun perkawinan. Pada nyatanya ada perkawinan yang  dilangsungkan  cuma  dengan  Hukum  Agama  saja.  Perkawinan tersebut juga  sering dikatakan sebagai kawin Siri, yakni merupakan perkawinan tidak memiliki bukti asli dari perkawinan tersebut,  maka  perkawinan  siri  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  ( Anshori,  2011 ).  Agar terjaminnya  ketertiban  pranata  pernikahan  dalam  masyarakat,  maka  Undang-undang  Perkawinan, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan  fenomena  yang  berbeda  Menurut  Undang-undang  Perkawinan  hakikat  perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.
Pada  jaman  sekarang  ini  mengenai  perceraian  dimana  seorang  laki-laki  pindah  agama  seperti kasus  diatas  tersebut  sangat  sering  terjadi,  meskipun  belum  ada  suatu  penelitian  resmi  memperkuat pernyataan  itu.  Akan  tetapi  ketika  perkawinan  tersebut  telah  berjalan  beberapa  tahun  lamanya kejadian riil sering terjadi pada kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang masuk ke agama islam sebelum pernikahan dan kembali ke agama masing-masing setelah pernikahan. Hal itu ketika keluar dari  agama  islam  ataupun  berpindah  dari  agama  akan  membuat  seringnya  terjadi  permasalahan dirumah  tangga.  Penyebabnya  adalah  suatu  pasangan  yang  ingin  tetap  pada  agama  Islam  bertemu dengan  masalah-masalah  sering  terjadi,  yaitu  seorang  suami  ataupun  seorang  istri  sudah  tidak  lagi satu agama atau sudah berbeda agama, tetapi disisi  berbeda perkawinan tersebut sudah berjalan sekian tahun dan sudah mempunyai seorang anak ( Kusuma, 2003 ).
Berdasarkan  uraian  belakang  masalah  di atas,  maka  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan  perbedaan  agama  sebagai  alasan  dalam  cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Badung  dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan dengan suatu metode, strategi, ataupun pemikiran-pemikiran khusus yang tujuannya mempelajari satu hal atau beberapa isu hukum tertentu dengan jalan mengalisisnya ( Soekanto, 2007 ). Ditinjau dari segala bentuknya, kita mengenal penelitian empiris dan penelitian kepustakaan. Menurut Ronny, penelitian hukum empiris merupakan
suatu penelitian hokum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang didapatkan langsung dari masyarakat setempat ( Soemitro, 1998 ) .
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  empiris  dan  yuridis  normatif,  yaitu dengan mengkaji atau mengalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  kehidupan  manusia.  Jadi  penelitian  ini  dipahami  sebagai  penelitian kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum empiris,  maka  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  tujuan penelitian  yang  telah  dirumuskan. Bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  diolah menggunakan  metode  deduktif  induktif  atau  sebaliknya,  untuk  memperoleh  bahan  hukum  yang berkualitas sesuai dengan pokok masalah yang dibahas dan akhirnya berdasarkan bahan hukum yang diperoleh  dari  pengumpulan  maupun  pengelolaan-pengelolaan  tersebut  di  atas  lalu  disajikan  secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbedaan Agama Digunakan sebagai Alasan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung
Pada  dasarnya  tidak  terdapat  suatu  pengertian  secara  otentik  mengenai  perceraian,  meskipun  begitu tidak  berarti  bahwa  masalah  perceraian  ini  tidak  diatur  sama  sekali  di  dalam  undang-undang perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat paling  besar,  hal  ini  lebih  jelas  lagi  apabila  kita  melihat  peraturan-peraturan  pelaksanaannya. Perceraian merupakan  perceraian  karena suatu alasan perpindahan agama atau pindah agama setelah terjadinya  pernikahan  belum  diatur  secara  jelas.  Perpindahan  agama  tersebut  hanya  dapat  dijadikan suatu  alasan  bahwa  telah  terjadinya  percekcokan  pada  suatu  rumah  tangga  sudah  tidak  bisa diselesaiakan ataupun sudah tidak aga jalan keluar, oleh sebab itu seorang hakim  memberikan suatu pertimbangan dan suatu putusan dengan keputusan perceraian, karena permasalah terjadi  sudah  tidak bisa  diselesaikan  lagi  dan  tidak  ada  titik  temu  tepat  lagi.  Karena  pada  dasarnya  suatu  perceraian diakibatkan  dari  tidak  adanya  lagi  keharmonisan  ditimbulkan  karena  banyak  faktor-faktor,  salah satunya yaitu adanya percekcokan yang berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan serta didamaikan dengan dasar adanya salah satu  pindah agama.
Cerai  Gugat  jika  dilihat  pengertiannya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  agar mendapat  suatu  bayangan  mengenai  cerai  gugat,  maka  harus  diberikan  penjelasan  dulu  tentang perceraian.  Perceraian  merupakan  putusnya  hubungan  perkawinan  antara  suami  dan  istri  yang sebelum terjadinya perceraian hidup sebagai suami istri. Perceraian itu dapat dibagi menjadi 2 yaitu cerai  talak  dan  gugat.  Pada  tulisan  jurnal  ini  penulis  akan  memberikan  batasan  mengenai  masalah cerai  gugat  saja.  Cerai  gugat  merupakan,  putusnya  hubungan  sebagai  istri.  Sedangkan  gugatan merupakan suatu cara agar bisa menuntut haknya lewat putusan dari pengadilan.
Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau  melepaskan  tali  ikatan  perkawinan  ( Al-Hamdani,  2002 ).  Dalam  asas  fasak  merupakan  hak  dari seorang suami dan istri, sedangkan penerapannya adalah pihak istri lebih sering melakukan dari pada suami.  Penyebabnya  yaitu karena  pada  Agama  Islam  sudah  diberikan  hak  talak  pada seorang  suami ( Muchtar,  1987 ).  Perceraian  hanya  dikatakan  sah  setelah  ada  putusan  pengadilan  berkekuatan hukum  tetap.  Dengan  kata  lain  perceraian  harus  melalui  pengadilan,  tidak  bisa  tidak,  Namun  tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.
Perkawinan satu agama sering ada dalam kehidupan masyarakat, apabila pemerintah mengatur secara jelas mengenai suatu peraturan perkawinan untuk masyarakatnya, karena penyebab seringnya terjadi  perceraian  adalah  karena  salah  satu  pihak  tidak  takut  pada  aturan  yang  ada  tersebut.  Sikap ambivalensi  pemerintah  dalam  perkawinan  beda  agama  ini  terlihat  dalam  praktek  bila  tidak  dapat diterima  oleh  Kantor  Urusan  Agama,  dapat  dilakukan  di  Kantor  Catatan  Sipil  dan  menganggap  sah perkawinan berbeda agama dilakukan di luar negeri. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap  perkawinan  beda  agama,  menurut  aturan  perundang-undangan  itu  sebenarnya  tidak dikehendaki.  Larangan  perkawinan  beda  agama  ataupun  dengan  agama  tidak  islam  menunjukkan perwujudan dari pengaplikasian dari agama Islam agar tetap menghindari hal yang bersifat tidak cuma
dunia saja akan tetapi juga berhubungan dengan hidup diakhirat nantinya.pernikahan berbeda agama yang tentunya bukan agama islam justru akan menimbulkan masalah  besar yang bukan hanya tentang kesenangan  sekasap  mata,  akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  kehidupan  diakhirat  nantinya. Pernikahan  beda  agama  dalam  islam  seharusnya  dijaga  oleh  Negara  karena  hal  itu  merupakan permasalahan dari umat agama islam yang merupakan masalah besar.
Adanya  perceraian  karena  suatu  alasan  perpindahan  agama  atau  pindah  agama  setelah terjadinya  pernikahan  belum  diatur  secara  jelas.  Perpindahan  agama  tersebut  hanya  dapat  dijadikan suatu  alasan  bahwa  telah  terjadinya  percekcokan  pada  suatu  rumah  tangga  sudah  tidak  bisa diselesaiakan ataupun sudah tidak agar jalan keluar, oleh sebab itu seorang hakim memberikan suatu pertimbangan dan suatu putusan dengan keputusan perceraian, karena permasalah yang terjadi sudah tidak bisa diselesaikan lagi dan tidak ada titik temu yang tepat . Karena pada dasarnya suatu perceraian diakibatkan  dari  tidak  adanya  lagi  keharmonisan  ditimbulkan  karena  banyak  faktor-faktor,  salah satunya yaitu adanya  percekcokan  yang  berkepanjangan  dan  tidak  bisa  diselesaikan  serta  tidak bisa didamaikan dengan dasar adanya salah satu yang pindah agama tidak bisa diselesaikan lagi.
Perpindahan  agama  dari  islam  ke  tidak  islam  ataupun  dari  satu  agama  ke  agama  yang  lain dapat  menimbulkan  kerenggangan  dalam  suatu  rumah  tangga  dan  menimbulkan  masalah  jangka panjang  serta  bisa  berakhir  dimeja  hijau.  Perpindahan  agama  selain  menimbulkan  akibat  bagi  anak terutama bagi status anak serta psikologis anak dan juga mengenai harta bersama. Apabila perceraian tersebut  terjadi  maka  akan  sangat  mengganggu  psikologis  anak  yang  nantinya  anak  tersebut  akan menjadi, bimbang serta bingung untuk memikirkan status dan agamanya dan dapat menyebabkan anak itu  menjadi  depresi  .  banyak  faktor  yang  bisa  menjadi  penyebab  terjadinya  suatu  perceraian,  jika seorang  suami  ataupun  seorang  itu  melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak  tepat  dilakukan  apalagi bertentangan  syariat  ataupun  melanggar  peraturan  perundang-undang  menyebutkan,  apabila  seorang suami  ataupun  istri  melakukan  perbuatan  zina,  mabuk-mabukan, bermain judi,  kemudian salah satu pihak  baik itu suami ataupun istri pergi selama dua tahun berturut-turut.

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Badung
Majelis  Hakim  dalam  mengadili  perkara  perceraian  diajukan  para  pihak  suami  istri  berperkara harus mengetahui jelas fakta akar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup  kembali  dalam  rumah  tangga,  adanya  peralihan  agama  atau  murtad  sehingga  dilanjutkan pembuktian  baik  alat  bukti  dan  saksi  diajukan  oleh  para  pihak  berperkara.  Membuktikan  adalah menyakinkan  Hakim  tentang  kebenaran  dalil  yang  di  kemukakan  di  muka  sidang  dalam  suatu sengketa.  Kewenangan  Hakim  Pengadilan  Agama  pada  saat  mengadili  suatu  perceraian  yang penyebabnya  karena  perpindahan  agama  suami  maka  berdasakan  pada  asas  personalitas  keislaman penerapan  asas  tersebut  adalah kesatuan hubungan tidak dapat dipisahkan hubungan hukumnya yang mana  suatu  kesempurnaan  dan  kemutlakan  asas  personalitas  tersebut  harus  disuport  dengan  unsur hubungan hukum berdasarkan atas hukum Islam, maka sengketanya mutlak dan absolut tunduk serta merupakan  kewenangan  dari  pengadilan  agama,  kewenangan  absolut  itu  merupakan  suatu kewenangan berdasarkan atas dasar kekuasaan absolut Pengadilan Agama untuk dapat memutus kasus perceraian mana akad nikahnya berdasarkan atas hukum Islam, karena pada perkara perceraian diatas tersebut  akad  nikahnya  dilakukan  diKUA  Denpasar  Barat,  Badung,  Bali  maka  yang  berwenang mengadili  adalah  Pengadilan  Agama  Badung.  Kewenangan  dari  Hakim  pada  Pengadilan  Agama dalam  memutus  perkara  cerai apabila  penyebabnya  kare  perpindahan agama  dari  pihak  suami  maka berpedoman dengan asas personalitas keislaman yang sudah ditentukan.
Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengadili seseorang yang telah melakukan perpindahan  agama,  dimana  dijadikan  dasar  untuk  ukuran  dalam  menentukan  berwenang  atau  tidak Pengadilan Agama bersangkutan yaitu bukan didasarkan pada agama yang dipercaya saat masalah itu timbul.  Meskipun  perbedaan  agama  tersebut  bisa  dijadikan  dasar  dari  perceraian,  akan  tetapi hubungan  hukum  perkawinan  tersebut  tetap  memiliki  kekuatan  hukum  sampai  ada  putusan  dari Pengadilan  berwenang  membatalkan  perkawinan  itu.  Maka,  asas  personalitas  Keislaman  dinilai sebagai  suatu  fundamen  penegakkan  dilingkungan  Peradilan.  Hakim  Pengadilan  Agama  Badung dalam  Memutus  suatu  perkara  Perceraian  dengan  alasan  suami  melakukan  murtad  atau  berubah keyakinan  harus  memiliki  suatu  pertimbangan  serta  alasan  logis  agar  bisa  dijadikan  landasan  pada saat memutus suatu perkara, agar tidak terjadinya suatu kekeliruan saat memutus suatu perkara serta
tidak menimbulkan kerugian antara penggugat ataupun tergugat seperti dalam putusan perkara Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Bdg  yang  menyatakan  bahwa  tergugat  melakukan  murtad  atau  perpidah keyakinan  dari  Islam  ke  Kristen  sehingga  penggugat  mengajukan  permohonan  gugatan  kepada Pengadilan Agama  Badung dan penggugat berharap agar  Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya  serta  memohon  untuk  mengabulkan  seluruh  gugatan  penggugat.  Apabila  suatu  alasan perpindahan agama  atau pindah agama  setelah terjadinya  pernikahan belum  diatur secara jelas.  oleh sebab  itu  seorang  hakim  memberikan  suatu  pertimbangan  dan  suatu  putusan  dengan  keputusan perceraian, karena permasalah yang terjadi sudah tidak bisa diselesaikan lagi dan tidak ada titik temu yang  tepat  lagi.  Karena  pada  dasarnya  suatu  perceraian  yang  diakibatkan  dari  tidak  adanya  lagi keharmonisan ditimbulkan karena banyak faktor.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama dapat di gunakan sebagai alasan dalam  cerai  gugat  di  pengadilan  agama,  dapat  dikatakan  bahwa  Perceraian  hanya  dikatakan  sah setelah  ada  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap.  Ketika  suatu  perkawinan  tersebut  telah berjalan beberapa tahun lamanya kejadian riil yang sering terjadi pada kenyataan menunjukkan bahwa banyak  orang  masuk  ke  agama  islam  sebelum  pernikahan  dan  kembali  ke  agama  masing-masing setelah  pernikahan.  Hal  itu  ketika  keluar  dari  agama  islam  ataupun  berpindah  dari  agama  akan membuat  seringnya  terjadi  permasalahan-  permasalahan  dirumah  tangga.  Penyebabnya  adalah  suatu pasangan  yang  ingin  tetap  pada  agama  Islam  bertemu  dengan  masalah-masalah  sering  terjadi,  yaitu seorang  suami  ataupun  seorang  istri  sudah  tidak  lagi  satu  agama  atau  sudah  berbeda  agama,  tetapi disisi berbeda  perkawinan tersebut sudah berjalan  sekian tahun  dan  sudah  mempunyai  seorang  anak maka  murtad  dapat  di  gunakan  sebagai  alasan  dalam  suatu  perceraian.  Kemudian,  mengenai pertimbangan  majelis  hakim  dalam  perkara  cerai  gugat  di  pengadilan  agama,  Majelis  Hakim  dalam mengadili  perkara  perceraian  diajukan  para  pihak  suami  istri  yang  berperkara  harus  mengetahui jelas  fakta  akar  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  dan  tidak  ada  harapan  hidup  kembali dalam rumah tangga, adanya peralihan agama atau murtad sehingga dilanjutkan pembuktian baik alat bukti  dan  saksi  diajukan  oleh  para  pihak  berperkara.  Membuktikan  adalah  menyakinkan  Hakim tentang kebenaran dalil yang di kemukakan di muka sidang dalam suatu sengketa dan dari bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkan keputusannya.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  hendak  disampaikan  yakni,  hendaknya  majelis  hakim  di  lingkungan  Pengadilan Agama  Badung,  dalam  memutuskan  suatu  perkara  tidak  hanya  mendasarkan  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saja (hukum positif), tapi juga menggunakan hukum syara’  (terutama  al-Qur’an  sebagai  sumber  utama  hukum  Islam).  Mengingat  Pengadilan  Agama adalah  peradilan  Islam  di  Indonesia  yang  diberi  hak  oleh  pemerintah  untuk  menyelesaikan  perkara tertentu  di  kalangan  orang  yang  beragama  Islam  dan  secara  hukum  Islam  sesuai  dengan  wewenang dan  kekuasaannya. Kemudian,  majelis  hakim  di  Pengadilan  Agama  Badung  harus  lebih  teliti memeriksa  perkara  dan  mengadili  suatu  perkara  sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  yang  dapat merugikan  para  pihak  yang  bersengketa,  Hakim  juga  harus  mengutamakan  perdamaian  terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  M.  (2020).  Meningkatnya  Cerai  Gugat  Pada  Mahkamah  Syar’iyah. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 22 (2), 301–322.
Al-Hamdani. (2002). Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) . Pustaka Amani. Anshori, A. G. (2011). Hukum Perkawinan Islam (Persfektif Fikih dan Hukum Positif) . UII Press. Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. PENDAIS , 1 (1), 56–68.
Kusuma,  H.  H.  (2003). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama . Mandar Maju .
Muchtar, K. (1987). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan . Bulan Bintang .
Santoso.  (2016).  Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam  dan Hukum Adat. Yudisia , 7 (2), 412–434.
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Soemitro, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri . Ghalia Indonesia. Sudarsono. (2006). Hukum Perkawinan Nasional (cet. III). Rineka Cipta.