## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU
Yennita Asriyani Karona Cahya Susena Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu karona_cs@yahoo.co.uk

## ABSTRAK
Yennita Asriyani dan Karona Cahya Susena; penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kecamatan  Teluk  Segara  Kota Bengkulu.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif,  dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen yang tersebar ke 91 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, wajib pajak di kecamatan Teluk Segara. menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan skala  penilaian  dan  analisis  skala  likert.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  salah  satu  indikator, yaitu wajib pajak pengetahuan, memperoleh skor tertinggi adalah 367. Ini berarti bahwa indikator dapat mempengaruhi pembayar pajak ketaatan, tapi itu bukan faktor yang mampu membuat wajib pajak patuh membayar  pajak  tanah  dan  bangunan  karena  alasan  kepentingan  pribadi.  Indikator  yang  memperoleh nilai terendah adalah 171 adalah tingkat pendapatan yang berarti itu tidak bisa mempengaruhi pembayar pajak  ketaatan  karena  tingkat  pajak  bumi  dan  bangunan  relatif  murah  dan  dapat  dicapai  oleh  mereka untuk membayar.

## ABSTRACT
Yennita  Asriyani  dan  Karona  Cahya  Susena; Land  and  building  tax  was  one  of  taxes  which  was potentially to be explored as revenue source. Tax revenue was really determined from taxpayers obedience in running  their  responsibility  in  tax  field.  This  researchwas  aimed  at  explaining  the  effect  of  income  rate, taxpayer  knowledge, Service Quality, Taxpayers Awareness, and Tax Punishment in influencing tax payers obedience in paying rural and urbam land and building tax. The study was located at Teluk Segars district in Bengkulu  city.  The  method  used  in  this  research  was  quantitative  research,  by  using  questionnaire  as  the instrument which was spread out to 91 rural and urban land and building tax, tax payers at Teluk Segara district. Data  analyzing in this study used rating scale and likert scale analysis. The result of this research showed that one of indicators, namely taxpayers knowledge, gained the highest score  is 367 . It meant that the indicator could influence taxpayers obedience, but it was not the factor that was able to make taxpayers obedient  to  pay  land  and  building  tax  because  of  private  interest  reason.  The  indicator  which  gained  the lowest score is 171 was income rate which meant it could not influence taxpayers obedience because land and building tax rate was relatively cheap and achievable by them to pay.
Key  Words:  Income  Rate,  Taxpayer  Knowledge,  Service  Quality,  Taxpayer  Awareness,  Tax Punishment , Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung  jawaban,  dan pengawasan keuangan  daerah  tersebut.  Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  kepala  daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyele-nggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang ber- sumber dari hasil pajak daerah,  hasil  retribusi  Daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.
Hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut  perlu  dikelola  dalam  suatu  sistem  pengelolaan  keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub- sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara
dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaanya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  PBB  yang semula  merupakan  pajak  pusat  saat  ini  telah  dilimpahkan  ke  kabupaten/kota  menjadi  pajak  daerah. Terhitung  tanggal  1  Januari  2014,  semua  kabupaten/  kota  wajib  mengelola  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  (PBB-P2).  Sehingga  daerah  memiliki  tanggung  jawab  penuh  guna  mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sekarang yang mengelola pajak bumi dan bangunan bukan Kantor Pelayan Pajak Pratama tetapi Dinas Pendapatan Pengelolaan  Keuangan dan Aset.
Dari Undang-undang tersebut banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sektor pajak, salah satunya menurunnya kesadaran Wajib Pajak di dalam hal pembayaran pajak. Apalagi kondisi perekonomian  kita  yang  tidak  menentu  yang  membuat  menurunnya  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN).Untuk  mengatasi  masalah  menurunnya  kesadaran  wajib  pajak  tersebut,  pemerintah membuat  perencanaan-perencanaan,  baik  perencanaan  jangka  panja-  ng  maupun  perencanaan  jangka pendek, agar semua itu bisa tercapai yaitu mulai dari kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran masyarakat dibidang pajak adalah hal yang sangat penting dikarenakan segala sesuatu yang terjadi di dalam sebuah negara masyarakatlah yang memulai untuk kemajuan sebuah  negara. Dan masya-rakat patuh dalam melakukan kewajibannya adalah salah satu kepatuhan terhadap hukum.
Untuk  menjadikan  masyarakat  yang  patuh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  perlu  diadakan pembinaan  terhadap  wajib  pajak,  banyak  wajib  pajak  yang  belum  mengerti  masalah  kegunaan  pajak. Bahwa pembayaran  pajak yang mereka lakukan bukanlah  merupakan salah  mengeluarkan uang secara cuma-cuma, akan tetapi mereka harus menyadari bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan adalah sebagian digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainya yang mereka nikmati setiap hari.
Dalam  hal  pembayaran  pajak  seharusnya  masyarakat  merasa  malu  jika  tidak  membayar  pajak sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  karena  semua  yang  mereka  keluarkan  itu  adalah  semata-mata demi kebaikan bersama dan itu akan dinikmati selamanya. Oleh sebab itu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  untuk  selalu  melakukan  kewajibannya  adalah  salah  satu  faktor yang  membantu  dan  mendukung  roda  pemerintahan  dalam  membangun  dan  menciptakan  negara Indonesia yang adil dan makmur seperti yang kita inginkan. Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Teluk Segara  Kota  Bengkulu,  dan  untuk  mempermudah  dalam  penelitian  ini  pengambilan  sampel  ditujukan pada Kelurahan Malabero.

## LANDASAN TEORI
Pajak Definisi  pajak  menurut  Feldmann  (Wirawan,  2008:  5)  “Pajak  adalah  prestasi  yang  di  paksakan sepihak  oleh  terutang  kepada  penguasa  (menurut  norma-norma  yang  ditetapkannya  secara  umum), tanpa  adanya  kontra-prestasi  dan  semata-mata  di  gunakan  untuk  menutup  pengeluaran-pengeluran umum”.
Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adrianai (Pandiangan, 2014:3) “ Pajak adalah iuran kepada negara  (yang  dapat  dipakasakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi-kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyeleng- garakan pemerintah”.
Sedangkan menurut Prof. Dr .H.Rochmat Soemitro.,S.H. (Widyaningsih, 2013:2) mengemukakan definisi  pajak  sebagai  “Pera-lihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas  negara  untuk  membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen”.
Lebih lanjut, menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya (Diana,2013:35) yaitu “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma  – norma hukum guna menutup biaya produksi  barang-barang dan jasa kolektif dalam men-capai kesejahteraan umum”.
Definisi  pajak  menurut  Fidel  (2010:  4)  yaitu  “Pajak  adalah  harta  kekayaan  yang  berdasarkan undang-undang,  atas  penghasilannya  tersebut,  maka  sebagian  wajib  diberikan  rakyat  kepada  negara tanpa mendapat kontraprestasi”.
Dari pengertian – pengertian tersebut, maka dapat diambil ke-simpulan bahwa pajak merupakan iuran  wajib  yang  bersifat  memaksa  masyarakat  melalui  proses  peralihan  kekayaan  kepada  pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.
Sedangkan  Pajak  Daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Secara garis besar ciri-ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang-undang.
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  –  pengeluaran  pemerintah,  di  mana  jika  terjadi kelebihan maka akan diperguna-kan untuk mebiayai public investment.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter , yaitu fungsi mengatur.
Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Widyaningsih, 2013: 3) yaitu :
1. Fungsi Penerimaan (budgeter )
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (regulator )
Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  sosial  dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.
3. Fungsi Stabilitas
Fungsi  ini  berhubungan  dengan  kebijakan  untuk  menjaga  stabilitas  harga  (melalui  dana  yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini  terlihat  dari  adanya  lapisan  tarif  dalam  pengenaan  pajak.  Contohnya  dalam  pajak  penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.
5. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

## Jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3golongan (Diana, 2013: 43) sebagai berikut:
1. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut juga pajak langsung, Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak  Objektif,  yaitu  pajak  yang  erat  hubungannya  dengan  obyek  pajak,  yang  selain  dari  pada benda  dapat  pula  berupa  keadaan,  perbuatan  atau  peristiwa  yang  menyebabkan  timbulnya kewajiban  membayar.  Pajak  ini  disebut  juga  pajak  tidak  langsung,  Contoh:  Pajak  Pertambahan Nilai.
2. Menurut Pembebanannya a. Pajak  Langsung,  yaitu  pajak  yang  langsung  dibayar  atau  dipikul  oleh  wajib  pajak  yang bersangkutan  dan  pajak  ini  langsung  dipungut  pemerintah  dari  wajib  pajak,  tidak  dapat dilimpahkan ke orang lain dan dipungut secara berkala. Contohnya: PPh dan PBB
b. Pajak  Tidak  Langsung,  yaitu  pajak  yang  dipungut  kalau  ada  suatu  peristiwa  atau  perbuatan tertentu,  seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte dan lain-lain. Pembayaran pajak dapatmelimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.
3. Menurut Kewenangannya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembanguan (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan Bea Materai
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

## Tata Cara Pemungutan Pajak
Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Diana, 2013: 76), yaitu: 1. Stelsel Riil
Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh wajib pajak untuk masa  yang  bersangkut.  Jadi  pemungutan  pajak  baru  dapat  dilaksankan  setelah  ahir  tahun  takwim (periode) setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh pada tahun sekarang.
2. Stelsel Fiktif
Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada  wajib  pajak.  Jadi  pemungutan  dapat  dilakukan  pada  awal  tahun  pajak.  Perkiraan  ini  dapat menggunakan  perbandingan  data  antara  penerimaan  /pendapatan  wajib  pajak  pada  tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.
3. Stelsel Campuran
Besarnya  pajak yang dipungut  pada awal tahun  berdasarkan surat  ketetapan  pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang berhitungan awalnya berdasarkan stelsel fiktif (perkiraan). Untuk mengetahui  besarnya  pajak  yang  sesungguhnya  maka  pada  akhir  tahun  diterapkan  perhitungan berdasarkan  stelsel  rill  (nyata),  sehingga  ketetapan  jumlah  pajak  yang  terutang  dapat  dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya.

## Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan  berdasarkan UU Republik Indonesia No.  28 tahun 2009 (2010 :  14) ditetapkan  menjadi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan.Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutananan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 (Yusnindar: 2015).
Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Widyaningsih (2013: 190) “PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi /tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.
Pengertian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menurut  Mardiasmo  (2006:  295),  yaitu:  “Bumi  adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah  dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan”.
Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  bumi  dan  atau  bangunan.  Yang  termasuk  dalam Bangunan yang dapat dikenakan pajak (Diana, 2013: 123), adalah:
1. Bangunan tempat tinggal (rumah)
2. Gedung kantor
3. Hotel
4. Pabrik
5. Jalan tol
6. Kolam renang
7. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
8. Serta fasilitas lain yang memberikan mafaat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata (Agus, 2006: 127):
1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah obyek pajak yang (Diana, 2013: 123):
1. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti, masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan  hutan  lindung,  suaka  alam,  hutan  wisata,  taman  nasional  dan  tanah  negara  yang  belum dibebani oleh hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan  oleh  badan  dan  perwakikan  organisasi  internasional  yang  ditentukan  oleh  Menteri Keuangan.
Pendaftaran  obyek  PBB  dilakukan  oleh  subjek  pajak  dengan  cara  mengambil  dan  mengisi formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asetatau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dengan dilampiri bukti- bukti pendukung (Diana, 2013: 124),  seperti:
1. Sketsa / denah obyek pajak;
2. Fotokopi KTP dan NPWP;
3. Fotocoy sertifikat tanah;
4. Fotocopy akta jual beli;
5. Atau bukti pendukung lainnya
Formulir  SPOP  disediakan  dan  dapat  diambil  gratis  di  kantor  pelayanan  PBB  atau  tempat  lain yang ditunjuk atau melalui teknologi internet dengan mencetak langsung dari www.pajak.go.id . Pendataan  dilaksankan  oleh  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/ kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara:
1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Dapat dilaksanakan pada daerah yang umumnya tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.
2. Identifikasi Obyek Pajak Dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta  yang dapat menentukan posisi relatif OP dan tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
3. Verifikasi Obyek Pajak Dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta  yang dapat menentukan posisi relatif OP dan  mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap
4. Pengukuran Bidang Obyek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta tetapi tidak dapat menentukan posisi relatif OP
Dasar  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalah  “Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)”.  NJOP ditetapkan  perwilayah  berdasarkan  keputusan  Menteri  Keuangan  dengan  mendengar  pertimbangan Bupati/ Walikota serta memperhatikan (Diana, 2013: 126):
1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. Nilai perolehan baru;
4. Penentuan nilai jual Objek pajak pengganti
Pada  dasarnya  penetapan  NJOP  adalah  3  tahun  sekali. Namun  demikian  untuk  daerah  tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, maka  penetapan  nilai  jual  ditetapkan  setahun  sekali.  Dalam  menetapkan  nilai  jual,  Menteri  Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas “ self-assessment ”.
Tarif pajak Bumi dan Bangunan untuk perdesaan dan perkotaan diturunkan dari 0,5% terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) menjadi paling tinggi 0,3 % dari NJOP (Diana, 2013: 126).
Perubahan tarif PBB perdesaan dan perkotaan itu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah  dan retribusi daerah  yang selesai di amandemen pada 15 September 2009.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pemungutan PBB. Kewenangan penetapan tarif PBB  akan  dialihkan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  kabupaten/  kota  setelah  31  Desember 2013.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis (Widyaningsih, 2013: 14), yaitu:
1. Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri Official Assessment System:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah.
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

## 2. Self Assesment System
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  kepercayaan  dan  tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutang.  Sistem  ini memberikan  peluang  kepada  wajib  pajak  untuk  jujur  dan  bertanggung  jawab  akan  kewajiban pajaknya.  Petugas  perpajakan  hanya  berfungsi  sebagai  pembina  dan  pengawas  pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.
3. Withholding System
Sistem  ini  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu:
Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: 1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:
a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan  material  adalah  dimana  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara  subtansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah:
a. Wajib  pajak  bersedia  melaporkan  informasi  tentang  pajakapabila  petugas  membutuhkan informasi.
b. Wajib  pajak  berikap  kooperatif  (tidak  menyusahkan)  petugas  pajak  dalam  pelaksanaan  proses administrasi perpajakan.
c. Wajib  pajak  berkeyakinan  bahwa  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  merupakan  tindakan sebagai warga negara yang baik. Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan,  pengertian  kepatuhan  wajib  pajak adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta  mekaksanakan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Ada  beberapa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  antara  lain  menurut Yusnindar (2015:3) yaitu:
1. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban  pajak  akan  meningkat  bilamana  dalam masyarakat  muncul  persepsi  positif  terhadap  pajak.  Meningkatnya  pengetahuan  perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib  pajakuntuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh  kondisi  budaya,  sosial  dan  ekonomi  akan  dominan  membentuk  perilaku  wajib  pajak  yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara  intensif  dan  kontinyu  akan  dapat  meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  tentang  kewajiban membayar  pajak  sebagai  wujud  kegotong  royongan  nasional  dalam  menghimpun  dana  untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional .
2. Pengetahuan Wajib Pajak
Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai  fungsi  perpajakan.Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  pengetahuan  pajak  antara  lain adalah  sejauh  mana  wajib  pajak  mengetahui  fungsi  PBB-P2  sebagai  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  di  Kota  Bengkulu,  terlebih  lagi  dengan  adanya  UU  no  28  tahun  2009  mengenai pengelolaan  PBB-P2  dari  pusat  ke  daerah  menjadi  100  %  penerimaan  daerah  berpotensi  menjadi
sumber  pendapatan  yang  sangat  signifikan  bagi  daerah.  Selain  pengetahuan  tentang  fungsi  dan kewajiban  serta  hak  wajib  pajak  mekanisme  tata  cara  pembayaran  pajak  terutang  ke  petugas  bank yang  telah  ditunjuk  akan  membantu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Pengetahuan pajak  sendiri  pada  umumnya  terkait  dalam  tingkat  pendidikan  seseorang,  orang  yang  memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak  yang  dibebankan  kepada  mereka,  mereka  juga  mengetahui  bahwa  jika  mereka  tidak melaksanakan  kewajiban  mereka  sebagai  wajib  pajak  mereka  akan  terkena  sanksi  atapun  denda. Pengetahuan  perpajakan  yang  Wajib  Pajak  miliki  akan  membuat  mereka  mengetahui  alur  uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.
3. Kualitas Pelayanan Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik,  mengharuskan  setiap  penyelenggaraan  pelayanan publik  memiliki  standar  pelayanan  yang  dipublikasikan  sebagai  jaminan  adanya  kepastian  bagi penerima  pelayanan  termasuk  pelayanan  perpajakan.  Kualitas  pelayanan  perpajakan  dalam  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:
a) Metode Penyampaian SPPT
Mekanisme  penyerahan  SPPT  dari  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Aset  Daerah  yang disalurkan  kepada  kantor  kelurahan  sesuai  domisili  Wajib  Pajak,  dari  kantor  kelurahan  SPPT diserahkan  kepada  ketua  RW  yang  kemudian  oleh  ketua  RW  disampaikan  kepada  Ketua  RT untuk disampaikan kepada wajib pajak.
b) Pelayanan pembayaran PBB-P2
Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2  jika  membayar  di  kelurahan,  jika  membayar  di  bank  wajib  pajak  akan  dibantu  oleh petugas  bank.  Selain  itu  fasilitas-fasilitas  yang  mendukung  prosespembayaran  yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi  pembayaran  yang  cukup  mudah  di  jangkau  oleh  Wajib  Pajak  yang  ingin  membayar  juga merupakan bagian dari pelayanan.
4. Tingkat Penghasilan
Tingkat Penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama penghasilan,  maka  salah  satu  hal  yang  di  pertimbangkan  dalam  pemungutan  pajak  adalah penghasilan.
5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi
Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak  yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan  pelanggaran  berupa  kecurangan  terhadap  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh  terutama  dalam  hal  membayar  PBB.  Sanksi  perpajakan  terjadi  karena  terdapat  pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  maka wajib  pajak  dihukum  dengan  indikasi  kebijakan  perpajakan  dan  undang-undang  perpajakan.Dalam undang-undang perpajakan  dikenal dua macam sanksi,  yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi  administrasi  dikenakan  tehadap  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  peraturan perpajakan  atau  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

## KERANGKA ANALISIS
Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak:
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Pengetahuan Wajib Pajak
3. Kualitas Pelayanan
4. Tingkat Penghasilan
5. Persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi Gambar 1. Kerangka Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

## METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Deskriptif  maksudnya  memberikan  gambaran  tentang tingkat  kepatuan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kecamatan  Teluk  Segara  Kota  Bengkulu.  Populasi yang  ada  di  Kelurahan  Malabero  Kecamatan  Teluk  Segara  berjumlah  1.023  orang  wajib  pajak  .Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  berjumlah 91 responden Dengan menggunakan rumus slovin yang diambil secara acak yang dilakukan di Kelurahan Malabero.
Dalam  menganalisis  data  dalam  penelitian  inimaka  penulis  menggunakan  metode rating  scale, setelah  data  yang  diperoleh  ditabulasikan. Rating  Scale sendiri  merupakan  distribusi  rata-rata kecenderungan persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
Jumlah  skor ideal untuk seluruh item (Sugiyono, 2013 : 135), sebagi berikut:
a. Jika semua responden menjawab SS, maka 5 dikalikan dengan jumlah responden.
b. Jika semua responden menjawab ST, maka 4 dikalikan dengan jumlah responden.
c. Jika semua responden menjawab RG, maka 3 dikalikan dengan jumlah responden.
d. Jika semua responden menjawab TS, maka 2 dikalikan dengan jumlah responden.
e. Jika semua responden menjawab STS, maka 1 dikalikan dengan jumlah responden. Jumlah skor kriterium (apabila setiap butir mendapat skor tertinggi) yaitu :
Jumlah skor kriterium = Skor tertinggi  x Jumlah responden = 5 x 91 = 455
Maka tingkat persetujuan terhadap metode itu : (455 : 455) x 100% = 100% Interval Kelas : Skor tertinggi : banyak kelas (455 : 5 = 91) Skor 5 x 91 = 455 Skor 4 x 91 = 364 Skor 3 x 91 = 273 Skor 2 x 91 = 182 Skor 1 x 91 =   91 Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut :
Gambar 2. Interval Jawaban Responden
STS TS RG ST SS 0 91                          182                         273                          364                        455 Sumber: Sugiyono, 2013 : 141
Nilai interval setiap kelas 91 maka dapat disusun kriteria setiap jawaban responden sebagai berikut : Indikator jawaban a. 0  -   91 =  Sangat tidak patuh
b. 91  - 182 =  Tidak patuh
c. 182 – 273 = Kurang patuh
d. 273 – 364 = Patuh
e. 364 – 455 = Sangat patuh

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kuisioner yang diperoleh persepsi responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kelurahan  Malabero  Kecamatan  Teluk  Segara  dengan indikator  penelitian  terdiri  dari  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi.
Secara rata-rata persepsi responden terhadap 5 (lima) faktor yang mem-pengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di kelurahan malabero kecamatan teluk segara terletak di daerah setuju. Artinya ke lima faktor tersebut hampir rata-rata membuat wajib pajak patuh. Secara rinci persepsi responden terhadap 5 (lima)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel  1.  Hasil  penelitian  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan
No. Indikator Kepatuhan Total Skor 1 Kesadaran Wajib Pajak - Kesadaran  WP  bahwa  melakukan  kepatuhan  membayar  PBB  adalah  suatu kewajiban
- WP  sadar  bahwa  membayar  pajak  sudah  membantu  membangun  pembangunan nasional - WP segera membayar pajak setelah mendapatkan SPPT 305 303 332 2 Pengetahuan Wajib Pajak
- SPPT  PBB  lunas  termasuk  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  pengajuan pinjaman di Bank
- Tata cara pembayaran PBB sangat sulit dilakukan - Pembayaran PBB adalah hal penting 367 280 300 3 Kualitas Pelayanan
- Penyampaian  SPPT  sudah  sangat  bagus  disalurkan  dari  DPPKA  ke  kantor  lurah kemudian ketangan WP
- Fasilitas untuk pembayaran PBB sudah sangat memadai - Pembayaran PBB sudah sangat dibuat sesederhana mungkin 199 194 195 4 Tingkat Penghasilan
- Tidak mampu untuk membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT menggunakan penghasilan anda.
- Tidak mampu membayar PBB tepat pada waktu jatuh tempo pembayaran
- Memiliki  tunggakan  kewajiban  pajak  karena  tidak  mampu  membayar  dengan penghasilan 203 198 171 5 Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi
- Anda mengerti sanksi jika tidak membayar PBB
- Besarnya sanksi yang dikenakan telah sesuai
- Petugas menjelaskan runcian tentang sanksi yang dikenakan oleh WP bila terjadi keterlambatan dalam membayar WP 352 313 311 Rata-Rata 261

## Sumber : Data yang telah diolah
Dari  tabel  diatas  indikator  yang  memperoleh  skor  tertinggi  yaitu  indikator  SPPT  PBB  lunas termasuk  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  pengajuan  pinjaman  di  bank  dengan  skor  367  artinya indikator  ini  sangat  mempengaruhi  masyarakat  dalam  membayar  PBB  dengan  alasan  hanya  untuk kepentingan  pribadi,  akan  tetapi  indikator  ini  bukan  termasuk  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  membayar  PBB.  Kemudian  indikator  yang  memperoleh  skor  terendah dengan  skor  sebesar  171  yaitu  indikator  memiliki  tunggakan  kewajiban  pajak  karena  tidak  mampu membayar menggunakan penghasilan artinya indikator ini tidak dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB karena jumlah  tagihan PBB relatif murah  dan masih  terjangkau  bagi masyarakat untuk membayar tagihan PBB.
Hasil  penelitian  pada  tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak PBB di  Kelurahan Malabero di Kecamatan  Teluk Segara sebesar 261,  skor  ini  terdapat  di  daerah  kurang  patuh  artinya  secara  rata-rata  faktor-faktor  ini  kurang  dapat mempengaruhit wajib pajak agar patuh. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB  yaitu  menurut  persepsi  responden  adalah  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  wajib  pajak  dan sanksi pajak. Sedangkan faktor kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan menurut persepsi responden adalah faktor yang membuat wajib pajak kurang patuh terhadap membayar pajak bumi dan bangunan.

## KESIMPULAN
1. Faktor  dominan  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu adalah persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak dengan  nilai  rata-rata  325  dengan  kriteria  setuju,  artinya  hampir  semua  responden  patuh  terhadap sanksi pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian faktor dominan berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu faktor pengetahuan wajib pajak dengan rata-rata 315 dengan kriteria setuju, artinya hampir semua responden patuh terhadap  faktor pengetahuan  wajib  pajak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Dan  faktor  dominan
berikutnya  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  yaitu  faktor  kesadaran wajib  pajak  dengan  rata-rata  313  dengan  kriteria  setuju,  artinya  hampir  semua  responden  patuh terhadap  faktor kesadaran wajib pajak dapat mem-pengaruhi kepatuhan wajib pajak. Indikator yang memperoleh  skor  tertinggi  yaitu  indikator  SPPT  PBB  lunas  termasuk  merupakan  salah  satu  syarat untuk  pengajuan  pinjaman  di  bank  artinya  indikator  ini  sangat  mempengaruhi  masyarakat  dalam membayar  PBB  dengan  alasan  hanya  untuk  kepentingan  pribadi,  akan  tetapi  indikator  ini  bukan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar PBB.
2. Faktor paling tidak dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu adalah faktor kualitas pelayanan dengan rata-rata 196  dengan  kriteria  ragu-ragu,  artinya  semua  responden  kurang  patuh  terhadap    faktor  kualitas pelayanan  dan  tidak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Kemudian  Faktor  paling  tidak dominan  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kelurahan  Malabero Kecamatan  Teluk  Segara  Kota  Bengkulu  adalah  faktor  tingkat  penghasilan  dengan  rata-rata  190 dengan  kriteria  tidak  setuju,  artinya  semua  responden  kurang  patuh  terhadap    faktor  tingkat penghasilandan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan indikator yang memperoleh skor  terendah  yaitu  indikator  memiliki  tunggakan  kewajiban  pajak  karena  tidak  mampu  membayar menggunakan  penghasilan  artinya  indikator  ini  tidak  dapat  mempengaruhi  masyarakat  dalam membayar PBB karena jumlah tagihan PBB relatif murah dan masih terjangkau bagi masyarakat untuk membayar tagihan PBB.

## Saran
Kepada  petugas  DPPKA  (Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset)  hendaknya  lebih memperhatikan  faktor  kualitas  pelayanan  dengan  peningkatan  kualitas  sarana  dan  prasarana  Kantor DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) agar wajib pajak lebih dipermudah dan lebih nyaman  dalam  membayar  dan  mengurus  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Serta  dapat  lebih  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  agar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat  dibayar  tepat  waktu  dengan  penyuluhan rutin serta memperketat sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, S. 2006. Perpajakan Bendaharawan Pemerintah. Rajawali Pers. Jakarta.
Diana, S. 2013. Konsep Dasr Perpajakan. PT. Refika Aditama. Bandung.
Fidel. 2010. Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah- masalah  Perpajakan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Mardiasmo. 2006. Per pajakan, Edisi Revisi 2006. CV. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
Nurmantu, Safri, 2010. Pengantar Ilmu Perpajakan. Grant. Jakarta.
Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Rizka. 2014. Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id. Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1 November 2014.
Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. ALFABETA. Bandung
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. SL Media. Jakarta.
Widyaningsih, Aristanti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan. ALFABETA. Bandung.
Wirawan, I,B. 2008. Hukum Pajak, Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
Yusnindar, Johan, 2015. Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.