STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
(Studi di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen)
Evi Nur Lia Sari 1* , Erna Yuliandari 2 , Rima Vien Permata Hartanto 3 1,2,3 Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta
* Email: nurliasarievi@gmail.com
Abstract. The  purpose  of  this  study  is  to  find  out:  (1)  Strategy  to  fulfill  citizens 'rights  to  obtain  land  certificates  through  PTSL  in  Rowokele  Village,  Rowokele Subdistrict,  Kebumen  District  and  (2)  Inhibiting  factors  and  supporting  the fulfillment of citizens' rights to obtain land certificates through PTSL in Rowokele Village Rowokele  Subdistrict  Kebumen  District.  The  research  method  used  is descriptive  research  method  while  the  research  approach  used  is  a  case  study. The  technique  of  taking  research  subjects  used  was  purposive  sampling  and simple  random  sampling.  Techniques  of  collecting  data  is  use  interviews, observation, and document analysis. To obtain of the data validity, this research uses  data  triangulation  and  methods  triangulation,  temporary  data  analysis techniques  use  interactive  data  analysis  with  the following  stages:  (1)  collecting of  data,  (2)  reduction  of  data,  (3)  data  presentation,  and  (4)  verification  or conclusion.  Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  :  (1)  the strategy  to  fulfill  citizens  'rights  to  obtain  land  certificates  through  PTSL  is achieved, with simple procedures and affordable costs so that citizens' rights are fulfilled (a) the right to recognition guarantee, protection, and legal certainty (b) The  right  to  get  facilities  and  special  treatment  and  (c)  To  have  own  private property  rights;  (2) The  inhibiting  factor  for  fulfilling  citizens'  rights  to  obtain land  certificates  through  PTSL  in  Rowokele  Village  consists  of  internal constraints which include: difficulties in finding a history of land ownership and multiple land data. While external constraints include: community factors that do not  understand the  function  and usefulness of  land  certificates, the geographical conditions of the Rowokele Village area and land certificates that have not been submitted. Meanwhile the supporting factors for fulfilling citizens' rights to obtain land certificates  through  PTSL  in  Rowokele  Village  are  support  from  various parties  and  community  participation,  collaboration  and  coordination  of committees.
Keywords : Strategy, Rights, Citizens, Land Certificate, Registration, PTSL
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019

## PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  terjadi  di era  globalisasi  banyak  berpengaruh terhadap  kehidupan  masyarakat  di berbagai  bidang.  Seiring  dengan tuntutan  perkembangan  zaman  yang semakin  modern,  pemerintah  terus melaksanakan pembangunan nasional guna mengembangkan kehidupan  rakyat  yang  sejahtera  dan demokratis.  Kegiatan  pembangunan nasional tersebut memerlukan dukungan  jaminan  kepastian  hukum di  bidang  pertanahan.  Tanah  adalah bagian permukaan bumi yang merupakan  satuan  bidang yang terbatas,  dan  merupakan  obyek  dari pendaftaran  tanah  di  Indonesia. Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintah merupakan sarana  dalam  memberikan  jaminan kepastian hukum. Kebutuhan  akan  ketersediaan tanah terus bertambah seiring berjalannya  waktu.  Akan  tetapi, meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah tersebut tidak disertai dengan bertambahnya  ketersediaan  tanah, sehingga  akibat  dari  ketimpangan tersebut tidak jarang terjadi permasalahan  hak  atas  tanah  yang seringkali  berujung  konflik.  Faktor- faktor  penyebab  terjadinya  masalah pertanahan  tersebut  menurut  sebuah kajian  yang  dilakukan  dalam  rangka kegiatan Land  Management  Policy Development Project (LMPDP) (Sumardjono, 2009 : 6),  antara lain : 1. Tidak  kondusifnya  peraturan perundang-undangan.
2. Akses  masyarakat  terhadap pemilikan atau penguasaan tanah terbatas.
3. Belum terwujudnya kelembagaan  pertanahan  yang efektif dan efisien. 4.
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah belum optimal.
5. Penataangunaan  tanah  yang belum optimal. 6. Sistem informasi berbasis tanah masih lemah. 7. Pemecahan konflik dan sengketa pertanahan belum memadai.
8. Sistem perpajakan yang lemah. 9. Perlindungan hak-hak masyarakat  atas  tanah  belum memadai. Hak atas tanah perlu dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat tanah  sebagai  legalitas  kepemilikan.
Sertifikat  tanah  merupakan  surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian terkuat yang menunjukkan status kepemilikan dan penguasaan  hak  atas  tanah  oleh seseorang  yang  namanya  tertera dalam sertifikat tanah tersebut. Sebagai  usaha  untuk  mewujudkan jaminan  dan  perlindungan  hukum hak  atas  tanah  bagi  warga  negara, maka dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia,
sebagaimana  telah  diatur  dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  Pasal  19  ayat  (1). Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah,
menjelaskan  pada  Pasal  6  bahwa lembaga  yang  berwenang  untuk mengeluarkan  sertifikat  tanah  dalam proses  pendaftaran  tanah  adalah Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN), dimana  pada  pelaksanaannya  di tingkat daerah dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten.
Akan  tetapi,  menurut  data  dari Kementrian  ATR/BPN,  seharusnya sebanyak  126.000.000  bidang  tanah
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
di  Indonesia  telah  terdaftar  di Kementrian ATR/BPN. Namun, sampai  akhir  tahun  2017  hanya sebanyak  51.000.000  bidang  tanah yang  telah  terdaftar  (Kementrian
ATR/BPN,  2018) . Sementara  itu,
untuk  Provinsi  Jawa  Tengah,  dari sekitar  21,3  juta  bidang  tanah  yang Yogy akarta 2,38 906,5 2 6.  Jawa Timur 3.439. 007,49 407.4 34,95 11,85 % Sumber : Bid. Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementrian ATR/BPN, Juni 2016. ada,  baru  tersertifikasi  sebanyak  50 % (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2017). Untuk wilayah Kabupaten  Kebumen  dari  1.240.843 bidang  tanah  baru  sekitar  262.460 bidang  atau  21,15  persen  yang  telah bersertifikat.  Sedangkan  tanah  yang belum        bersertifikat        sebanyak 878.383 bidang (78,85 persen) (Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, 2016). Berikut  ini  disajikan  cakupan peta bidang tanah bersertifikat di luar kawasan  non  hutan  pada  provinsi yang  berada  di  Pulau  Jawa  hingga Juni  2016  terdapat  pada  Tabel  1.1 dibawah.
Tabel 1.1 Capaian Cakupan
Peta Bidang Tanah Bersertifikat
Yang Terdigitasi Hingga Juni
2016.
Dari  Tabel  1.1  diatas  dapat dilihat  bahwa  cakupan  peta  bidang tanah  bersertifikat  terdigitasi  pada Provinsi-Provinsi di Indonesia khususnya  di  Pulau  Jawa  masih sangat  rendah  yaitu  kurang  dari  20 %.  Provinsi  yang  sudah  memiliki cakupan peta bidang tanah bersertifikat terdigitalisasi cukup tinggi  hingga  Juni  2016  hanya  DKI Jakarta. Meskipun demikian, capaian peta bidang tanah bersertifikat provinsi  tersebut  masih  tergolong dalam kategori sedang (40%-60%).
Desa  Rowokele  merupakan salah  satu  desa  yang  berada  di wilayah Kabupaten Kebumen.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  Desa Rowokele,  diketahui  bahwa  jumlah bidang  tanah  yang  belum  memiliki sertifikat tanah masih banyak, secara keseluruhan  bidang  tanah  di  Desa Rowokele  yang  sebanyak  3500 bidang  baru  sekitar  300  bidang  yang telah memiliki sertifikat tanah (observasi  :  30  Mei  2018).  Hal  ini terjadi karena pelaksanaan pendaftaran tanah di  Desa Rowokele masih belum optimal. Permasalahan mengenai banyaknya jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut disebabkan karena pelaksanaan pendaftaran tanah yang belum optimal,  karena  keterbatasan  akses masyarakat untuk mengurus sertifikat  tanah.  Kebanyakan  dari masyarakat  terutama masyarakat desa enggan untuk  mendaftarkan N o. Provi nsi Luas Budid aya (Ha) Luas Serti pikat Terdi gitasi (Ha) Perse ntase (%) 1.  Bante n 732.30 7,14 130.4 73,10 17,82 2.  DKI Jakart a 64. 623, 82 32.51 0,34 50,31 3.  Jawa Barat 2.875. 796,22 431.2 76,69 15,00 4.  Jawa Tenga h 2.788. 249,39 522.3 42,72 18,73 5.  DI 298.33  55. 18,74
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
tanahnya karena alasan mahal, ketidaktahuan  masyarakat  tentang prosedur  pendaftaran  tanah,  dan ketidakmauan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya karena prosesnya  yang  rumit.  Seharusnya, masyarakat  paham  akan  pentingnya memiliki  sertifikat tanah  untuk melindungi hak atas tanahnya. Berdasarkan permasalahan banyaknya tanah yang belum bersertifikat  tersebut,  Pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan  pendaftaran  tanah  secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi  semua  obyek  pendaftaran tanah  yang  belum  didaftar  dalam wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu desa  atau  kelurahan.  Program  PTSL bertujuan untuk mewujudkan pemberian  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat.  Sesuai  dengan  asas sederhana, asas aman, asas terjangkau,  asas  mutakhir,  dan  asas terbuka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi  negara,  serta  mengurangi dan  mencegah  sengketa  dan  konflik pertanahan. Penyelenggaraan PTSL dilaksanakan setiap tahun di berbagai wilayah negara Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor 87/7.33.05/SK/I/2018 tentang Penetapan  Lokasi  PTSL  Tahun Anggaran  2018,  Desa  Rowokele ditetapkan    sebagai    lokasi    PTSL
dengan  sasaran  obyek  sebanyak  960 bidang tanah. Adanya program PTSL diharapkan  dapat  memenuhi  hak warga negara atas jaminan
perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum  hak  atas  tanahnya  yang dibuktikan  dengan  sertifikat  tanah. Program PTSL ini memberikan akses kemudahan  bagi  masyarakat  dalam mengurus  pendaftaran tanahnya, serta sebagai upaya untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan pentingnya melaksanakan tertib administrasi  pertanahan  sehingga dapat mengantisipasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Kesadaran  masyarakat  akan pentingnya melaksanakan pendaftaran tanah sebagai perwujudan tertib administrasi pertanahan perlu ditumbuhkembangkan.  Hal  tersebut perlu  dilakukan  untuk  mendidik  dan membina  masyarakat  agar  menjadi warga  negara  yang  baik  ( good citizen ).  Warga  negara  yang  baik harus  memiliki  karakter  mandiri. Karakteristik  warga  negara  yang mandiri salah satunya adalah memiliki  tanggung  jawab  pribadi, politik  dan  ekonomi  sebagai  warga negara  (Nugroho,  Anugrah  &  La Nora,  2015  :  78).  Melaksanakan pendaftaran  tanah  melalui  program PTSL  merupakan  bentuk  tanggung jawab  pribadi  seorang  warga  negara untuk melindungi hak atas tanahnya.
Pembahasan  mengenai  strategi pemenuhan  hak  warga  negara  untuk mendapatkan sertifikat  tanah melalui program  PTSL  termasuk  kajian  dari citizenship  education (pendidikan kewarganegaraan).  Sebagai  suatu bidang  kajian  pendidikan  disiplin ilmu, citizenship education (pendidikan kewarganegaraan) secara  konseptual  memiliki  sifat
multidimensional. Sehingga, citizenship  education (pendidikan kewarganegaraan) dapat disebut sebagai  suatu  wahana  sistemik  atau integrated knowledge system . Menurut Sapriya, pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian yang bersifat multidisiplin mengambil  peran  selain  sebagai pendidikan  politik,  juga  berperan sebagai pendidikan moral, pendidikan  hukum  dan  pendidikan bela negara (Winarno, 2014: 7). Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap  pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa  Rowokele  sebagai  strategi pemenuhan  hak  warga  negara  untuk mendapatkan sertifikat tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu program yang memungkinkan masyarakat untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pribadinya  sebagai  warga  negara berkaitan  dengan  hak  atas  tanah, yaitu melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat  tanah.  Tujuan  akhirnya, adalah  untuk  mendidik  masyarakat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran  hukum  dalam  hal  ini mengenai hak atas tanah.
Penelitian  ini  dilakukan  guna mengetahui  pemenuhan  hak  warga negara  untuk  mendapatkan  sertifikat tanah  melalui  PTSL  dan  faktor- faktor penghambat serta pendukungnya. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian ini adalah  metode  penelitian  deskriptif, Metode  penelitian  deskriptif  adalah metode yang
berusaha
mendeskripsikan  peristiwa,  gejala, maupun suatu kejadian tertentu.
Alasan  peneliti  menggunakan metode  penelitian  kualitatif,  karena penelitian  ini  mengkaji  tentang strategi  pemenuhan  hak warga negara untuk sertifikasi tanah melalui PTSL. Penelitian ini menghasilkan  data  tertulis  maupun lisan  dari  obyek  penelitian  yang dapat  menggambarkan keadaan  yang sebenarnya.  Penulis  menyajikan  data deskriptif  berupa  keterangan  dan hasil  wawancara  dengan  masyarakat
Desa  Rowokele,  Panitia  PTSL  Desa Rowokele, Perangkat Desa Rowokele,  dan  Pegawai  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Kebumen, hasil  observasi  pelaksanaan  kegiatan PTSL, serta dokumen-dokumen tentang pelaksanaan PTSL. Sedangkan pendekatan
penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  studi  kasus. Menurut Creswell, studi kasus adalah suatu  penelitian  dimana  peneliti menggali  suatu  kasus  tertentu  dalam suatu  waktu  dan  kegiatan  (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi  secara  lebih  rinci  dan mendalam dengan menggunakan berbagai  prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (1998 : 61).
Alasan  peneliti  memilih  studi kasus karena obyek penelitian berupa suatu program yakni strategi
pemenuhan  hak  warga  negara  untuk mendapatkan sertifikat  tanah melalui
PTSL  di  Desa  Rowokele  untuk mengatasi  permasalahan  banyaknya jumlah  bidang  tanah  di  Desa Rowokele  yang  belum  bersertifikat dan  memenuhi  hak  masyarakat  akan jaminan  kepastian  dan  perlindungan hukum hak atas tanah.
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
Peneliti  menggunakan  teknik purposive sampling untuk memperoleh  data  dari  informan Pegawai Pertanahan Kabupaten Kebumen, Perangkat Desa Rowokele,  dan  Ketua  Panitia  PTSL Desa  Rowokele.  Sementara  itu, peneliti  juga  menggunakan  teknik simple  random  sampling untuk mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Rowokele dan data hasil observasi dan dokumen. Penelitian  ini  menggunakan
teknik  pengumpulan  data  berupa wawancara,  observasi,  dan  analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada  Pegawai  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kebumen, Perangkat Desa Rowokele, Ketua Panitia PTSL Desa  Rowokele,  dan  masyarakat Desa Rowokele. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan  program  PTSL  di  Desa
Rowokele  dengan  mengamati  proses pendaftaran  dan  pengukuran  tanah sehingga  terjadi  pemenuhan  hak warga  negara  untuk  mendapatkan sertifikat  tanah.  Sementara  analisis dokumen  yang  digunakan  berupa peraturan perundang-undangan, Petunjuk  Teknis  PTSL      Tahun 2018,  Buku  I  Agenda  Pembangunan Nasional RPJMN 2015- 2019,  Laporan  Kegiatan  PTSL  Desa Rowokele Tahun 2018, foto kegiatan,  halaman  web,  dan  data- data terkait lainnya.
Penelitian  ini  menggunakan trianggulasi  data  dan  trianggulasi metode untuk menguji validitas data.
Sedangkan analisis data yang digunakan adalah model interaktif,  dimana  menurut  Miles and Huberman (Sugiono, 2016 : 337) aktivitasnya berlangsung secara terus menerus  sampai  datanya  jenuh  yang dilakukan  dalam  siklus  yang  terdiri
dari tahap mereduksi data,
menyajikan data, dan menarik kesimpulan.
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN Strategi  Pemenuhan  Hak  Warga Negara Untuk Mendapatkan Sertifikat  Tanah  Melalui  PTSL  di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Berdasarkan permasalahan mengenai  banyaknya  jumlah  bidang tanah  yang  belum  bersertifikat  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia, maka  pemerintah  menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program  PTSL  termasuk  program legalisasi  aset  yang  dilaksanakan guna mempercepat proses pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum pemegang hak atas tanah. Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL),  tujuan diselenggarakannya  PTSL  adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum  hak  atas  tanah  masyarakat, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat  dan  ekonomi  negara, serta  mengurangi  dan  mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Prosedur pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap  (PTSL)  meliputi  kegiatan penyuluhan,  pendataan,  pembuktian hak,  pengumuman  dan  pengesahan, serta  penerbitan  sertifikat.  Kegiatan penyuluhan  dilaksanakan  di  Desa Rowokele  oleh  petugas  penyuluh dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Kebumen. Kegiatan pendataan
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
meliputi  pengumpulan  data  fisik berupa  pengukuran  dan  pemetaan bidang  tanah  yang  dilakukan  oleh satgas  fisik,  dan  pengumpulan  data yuridis berupa kegiatan pengumpulan  alat  bukti  kepemilikan tanah  yang  dilakukan  oleh  satgas yuridis.  Setelah  pendataan  kegiatan yang perlu dilakukan adalah pembuktian  hak  dengan  dilakukan penelitian  data  yuridis terlebih dahulu yang dilaksanakan  oleh panitia  ajudikasi.  Kemudian  hasil pembuktian  hak  tersebut  ditempel  di kantor  desa  dalam  jangka  waktu  14 hari dimana pihak yang berkepentingan  diberi  kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai isi pengumuman. Kegiatan yang  terakhir  adalah  penerbitan sertifikat tanah yang  kemudian diserahkan  kepada  pemegang  hak atau kuasanya. Tujuan dari strategi pemenuhan  hak  warga  negara  untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui PTSL  di  Desa  Rowokele  telah tercapai. Pelaksanaan program PTSL telah  memberikan  kemudahan  akses kepada masyarakat untuk mendapatkan  sertifikat  tanah  dengan prosedur  yang  sederhana  dan  biaya yang  terjangkau,  sehingga  terjadi pemenuhan hak warga negara  berupa  Hak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;  Hak  mendapat  kemudahan dan  perlakuan  khusus;  dan  Hak mempunyai hak milik pribadi.
Relevansi  hasil  penelitian  ini dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terletak pada  pembahasan  mengenai  hak  dan kewajiban  warga  negara,  sehingga hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai bahan kajian dalam Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)
terkait  hak  dan  kewajiban  warga negara  dalam  bidang  pertanahan.
Pendidikan kewarganegaran
bertujuan  untuk  membentuk  warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu dan mampu melaksanakan hak-hak  dan  kewajibannya  sebagai warga  negara.  Jika  dikaitkan  dengan hak  atas  tanah  bagi  warga  negara, maka  sebagai  warga  negara  yang baik berarti masyarakat harus memahami  bahwa  hak  atas  tanahnya harus  diakui,  dijamin  dan  dilindungi secara hukum. Untuk dapat
mencapainya, maka masyarakat harus  mendaftarkan  tanahnya  agar bisa  mendapatkan  sertifikat  tanah sebagai bukti yang kuat atas kepemilikan  hak  atas  tanah  yang dimilikinya. Dalam hal melaksanakan  hak  atas  tanah  yang dimilikinya,  maka  masyarakat  harus mengusahakannya, mengolahnya dan merawat tanahnya karena pada dasarnya  tanah  digunakan  sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara.
Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan PTSL merupakan kewajiban pemerintah  untuk  menjamin  hak warga negara atas pengakuan, kepastian  dan  perlindungan  hak  atas tanah  bagi  warga  negara  dengan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah. Jika  ditinjau  dari  prinsip  teori kewarganegaraan neorepublikan yang pertama , bahwa penyelenggaraan  negara  terutama praktik  kehidupan  berbangsa  dan bernegara secara luas lebih
mengutamakan pelayanan publik secara  damai,  maka  pelaksanaan kegiatan PTSL sesuai dengan prinsip yang  pertama.  Kegiatan  PTSL  di Desa  Rowokele  diselenggarakan
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
secara damai dengan kualitas pelayanan yang baik menurut masyarakat. Kedua ,  mengutamakan kebajikan  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat bukan  sekedar  mematuhi  aturan hukum semata.  Pelaksanaan kegiatan  PTSL  ini  sesuai  dengan prinsip teori
kewarganegaraan neorepublikan yang kedua ini.
Karena  pelaksanaan  kegiatan  PTSL ini dapat memenuhi  kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat  tanah  dengan prosedur yang mudah dan biaya yang terjangkau. Ketiga , Tindakan pimpinan didasarkan pada kewenangan yang wajar, kemampuan  dan  tanggung  jawab sesuai dengan situasi dan kedudukannya. Pelaksanaan kegiatan
PTSL  di  Desa  Rowokele  sudah sesuai  dengan  prinsip  yang  ketiga ini.  Dalam  melaksanakan  tugasnya, panitia  PTSL  beserta  pihak-pihak lain  yang  terlibat  seperti  pemerintah desa,  pegawai  kantor  pertanahan, petugas  ukur  dan  yang  lain  telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan kedudukannya. Faktor-Faktor  Penghambat  dan Pendukung Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan  Sertifikat  Tanah Melalui  PTSL  di  Desa  Rowokele
Kecamatan  Rowokele  Kabupaten Kebumen
Berdasarkan  hasil  penelitian, dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan kegiatan  PTSL  di  Desa  Rowokele menemui  hambatan  berupa  kendala- kendala  yang  dibedakan  menjadi kendala internal dan kendala eksternal.
Kendala       internal       adalah
kendala  dari  dalam  kepanitiaan  yang dapat  menghambat  kinerja  maupun koordinasi dalam melaksanakan kegiatan  PTSL  dalam  pelaksanaan kegiatan  PTSL  di  Desa  Rowokele yaitu  kesulitan  dalam  pencarian riwayat  kepemilikan  tanah  dan  data tanah  yang  masih  ganda.  Sementara itu, kendala eksternal adalah kendala yang  berasal  dari  luar  kepanitiaan PTSL yang berdampak pada terhambatnya  pelaksanaan  kegiatan PTSL  di  Desa  Rowokele  dalam pelaksanaan  kegiatan  PTSL  di  Desa Rowokele  yaitu pertama ,  faktor masyarakat  yang  kurang  memahami fungsi dan kegunaan sertifikat tanah, dan  yang kedua ,  kondisi  geografis wilayah Desa Rowokele. Selain kendala yang menghambat  pelaksanaan  kegiatan PTSL,  ada  pula  kendala  yang menghambat pemenuhan
hak masyarakat  sebagai  warga  negara untuk  mendapatkan  sertifikat  tanah. Hal  ini  dikarenakan  sertifikat  tanah belum  sampai  di  tangan  masyarakat. Faktor  yang  menyebabkan  belum bisa dibagikan sertifikat tanah kepada masyarakat disebabkan karena alasan pertama , masih menunggu  instruksi  dari  pusat  dan menunggu  momentum,  karena  di daerah  lain  pembagian sertifikat tanah  dihadiri  oleh  Presiden. Kedua , Kantor  Pertanahan  tidak  mempunyai wewenang untuk membagikan
sertifikat tanah kepada masyarakat.
Sementara  itu,  untuk  faktor
pendukung  pemenuhan  hak  warga negara  untuk  mendapatkan  sertifikat tanah melalui PTSL di Desa
Rowokele  antara  lain  :  adanya dukungan  dari  berbagai  pihak  dan partisipasi masyarakat; serta kerjasama dan koordinasi panitia.
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019

## SIMPULAN dan SARAN
A. Simpulan
1. Strategi  Pemenuhan  Hak  Warga Negara Untuk Mendapatkan Sertifikat  Tanah  Melalui  PTSL  di Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Melalui strategi penyelenggaraan  program  PTSL di  Desa  Rowokele  dalam  rangka memenuhi  hak  warga negara untuk mendapatkan sertifikat tanah,  maka  terjadi  pemenuhan hak-hak masyarakat  sebagai berikut : a. Hak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian hukum Pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui PTSL  telah  terpenuhi.  Hal  ini karena dengan mengikuti pendaftaran tanah melalui PTSL,  secara  otomatis  tanah yang  telah  didaftarkan  tersebut telah diakui dan dijamin perlindungan  dan  kepastian hukum hak atas tanahnya.
b. Hak  mendapat  kemudahan  dan perlakuan khusus
Hak  mendapatkan  kemudahan dan  perlakuan  khusus  melalui program PTSL di Desa Rowokele telah tercapai. Kegiatan PTSL telah memberikan kemudahan kepada masyarakat Desa Rowokele dalam proses pendaftaran tanah melalui PTSL. Kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat antara lain prosedur  yang  sederhana  dan mudah  dipahami  serta  biaya yang terjangkau, sehingga menjangkau  semua  kalangan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan  dalam  mengurus sertifikat tanah.
c. Hak  mempunyai  hak  milik pribadi Hak  mempunyai  hak  milik pribadi melalui penyelenggaraan program PTSL di Desa Rowokele belum sepenuhnya  terpenuhi.  Hal  ini dikarenakan  sertifikat  tanah yang  dijadikan  sebagai  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah masyarakat  belum  dibagikan kepada  masyarakFaktor-Faktor Penghambat  dan  Pendukung
Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk  Mendapatkan  Sertifikat Tanah  Melalui  PTSL  di  Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen 1) Faktor Penghambat : a) Kendala internal (1) Kesulitan dalam pencarian riwayat kepemilikan tanah (2) Data tanah yang masih ganda b) Kendala eksternal (1)Faktor  masyarakat yang kurang memahami  fungsi  dan kegunaan sertifikat tanah. (2)Kondisi        geografis wilayah Desa Rowokele. 2) Faktor  pendukung : a) Dukungan dari berbagai  pihak  dan partisipasi masyarakat b) Kerjasama dan koordinasi panitia
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
B. Saran Selain  faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan PTSL  di  Desa  Rowokele ada  pula  faktor-faktor penghambat  pemenuhan hak  warga  negara  untuk mendapatkan sertifikat tanah, yaitu masalah penyerahan sertifikat tanah  kepada  masyarakat yang  sampai  saat  ini belum  dilaksanakan.  Hal tersebut disebabkan karena : a) Masih menunggu instruksi  dari  pusat dan menunggu momentum,  karena di daerah    lain pembagian sertifikat tanah dihadiri oleh Presiden  (terdapat unsur politis didalamnya). b) Kantor  Pertanahan tidak mempunyai wewenang untuk membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. pentingnya  memiliki  sertifikat tanah. 2. Kepada Pemerintahan Desa Rowokele agar dapat selalu mencatat  informasi  pertanahan secara  berkala  setiap  kali  ada perubahan secara teliti dan memastikan  kebenaran  informasi pertanahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Nugroho,  Arissetyanto.,  Anugrah,
Dadan.,  &  La  Nora,  Ghazaly Ama. (2015). Etika Berwarganegara  ;  Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan  Tinggi. Yogyakarta
: Graha Ilmu.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D . Bandung : Alfabeta.
Sumardjono,  Maria  S.W.  (2009). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan .  Jakarta  :  Badan
Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI. Winarno. (2014). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
:  Isi,  Strategi,  dan  Penilaian . Jakarta : Bumi Aksara. Kementrian ATR/BPN. (2018). Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan,  dan  implikasi,  maka peneliti  dapat  mengemukakan  saran- saran sebagai berikut:
1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten  Kebumen  agar  dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang PTSL terhadap desa-desa khususnya yang  masih  terdapat  banyak bidang tanah yang belum bersertifikat  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan
Publikasi . Diakses pada 2 Mei 2018.
Dari http://www.bpn.go.id/ .
Pemerintah      Provinsi    Jawa Tengah.  (2017). 2022,  Targetkan Seluruh  Tanah  di   Jawa  Tengah Bersertifikat . Diakses 7 Mei 2018.
Dari https://jatengprov.go.id/publik/2022- targetkan-seluruh-tanah-di-jawa- tengah-bersertifikat/ . Pemerintah Kabupaten Kebumen.  (2016). 878.383  Bidang Tanah Belum Bersertifikat . Diakses 7 Mei 2018. Dari
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
http://www.kebumenkab.go.id/index. php/public/news/detail/4204 Elsam.  (2015). Kekerasan  TNI di Kawasan Urut Sewu-Kebumen : Bukti Kuat Langgengnya Impunitas Kekerasan . Diakses 7 Mei  2018. Dari http://elsam.or.id/2015/08/kekerasan- tni-di-kawasan-urut-sewu-kebumen- bukti-kuat-langgengnya-impunitas- kekerasan/ . Kementrian ATR/BPN. (2018). Publikasi . Diakses pada 7 Mei 2018. http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/L okasi-PTSL .
Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan  Pemerintah  No.  24
Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.