## Histori Artikel
Submitted: 20 Desember 2020
Reviewed:
9 Januari 2021 Accepted:
25 Januari 2021 Published: 15 Mei 2021

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA ALAM

## Studi Kasus di Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan
Yudha Eka Nugraha 1 , Elisabet Rambu Lika Enga 2
1 Politeknik Negeri Kupang, Kupang, Indonesia, yudhaekanugraha@gmail.com
2 Politeknik Negeri Kupang, Kupang, Indonesia, elisabetlika06@gmail.com
Tujuan

## ABSTRAK
yang hendak dicapai penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengelola daya tarik wisata Pantai Oetune di Desa Tuafanu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif danpengumpulan  data  diperolehdari  hasil  observasi  lapangan, wawancara,  dokumentasi,  dan  studi  literature  mengenai  Pantai  Oetune dari berbagai sumber tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa  peran  pemerintah  daerah  (dinas  pariwisata  TTS)  dalam pengelolaan  daya  tarik  wisata  Pantai  Oetune  berjalan  melalui  4  peran yakni  peran  koordinator,  merencanakan  strategi  dan  kebijakan pengelolaan  pantai  oetune  dalam  membuat  infrastruktur  seperti  akses masuk jalan ke daya tarik wisata, penyediaan listrik, dan air bersih di wilayah pantai oetune. Peran  fasilitator  yakni  dengan  menyediakan  sarana  dan  prasarana  di  DTW  Pantai  Oetune, melakukan promosi wisata dan memandu setiap kecamatan untuk mengidentifikasi daya tarik wisata setiap wilayah. Peran stimulator dilakukan melalui pelibatan masyarakat lokal sebagai pengelola   pantai.   Peran   motivator   berjalan   melalui   program   pemberdayaan   masyarakat melalui penyediaan lahan untuk membuka usaha di daya tarik wisata Pantai Oetune tanpa memungut biaya bagi masyarakat lokal.

## Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan, Pantai Oetune

## THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN MANAGING NATURAL TOURISM ATTRACTIONS
Case Study of Oetune Beach, in Timor Tengah Selatan Regency

## ABSTRACT
The purpose of this research is to describe the government role in the management of Oetune Beach  in  Tuafanu  Village.  The  research  used  a  qualitative  descriptive  approach  and  data were  obtained  from  field  observations,  interviews,  documentation,  and  literature  studies  on Oetune  Beach  from  various  available  sources.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  was found  that  the  role  of  the  local  government  (TTS  tourism  office)  in  managing  the  tourist attraction  of  Oetune  Beach  which  runs  through  4  roles,  namely  the  role  of coordinator, developing strategies and policies for managing Oetune Beach in making infrastructure such as access roads to tourist attractions, provision of electricity, and clean water in the oetune beach  area.  The  role  of  the  facilitator  is  by  providing  facilities  and  infrastructure  at  the Oetune Beach, conducting tourism promotions and guiding each sub-district to identify tourist attractions in each region. The role of the stimulator is carried out through the involvement  of local  communities  as  coastal  managers.  The  role  of  a  motivator  is  carried  out  through  a community empowerment program that provides land to open the tourist attraction of Oetune Beach at no cost to local communities.
Keywords: Government Role, Management, Oetune Beach
https://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS Doi: 10.36275/mws

## PENDAHULUAN
Wisata  alam  di  Indonesia  kerap  kali mendapatkan  perhatian  pemerintah  karena merupakan  salah  satu  objek  yang  dapat dikembangkan  untuk  kepariwisataan.  Dalam lingkup  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, jumlah  daya  tarik  wisata  alam  sendiri berjumlah  115  dari  458  daya  tarik  wisata  di NTT  atau  25.11%  dan  22.71%  diantaranya adalah  wisata  alam  pantai  (Database Kepariwisataan NTT, 2017). Bentuk kegiatan wisata  alam  berarti  bahwa  potensi  alam dimanfaatkan  sebagai  atraksi  utama  dalam pariwisata  (Utami,  2016).  Selain  pantai, bentuk  wisata  alam  dapat  berupa  gunung, pemandangan  alam,  wisata  bahari,  atau wisata  tirta.  Wisata  alam  harus  dijaga keberlanjutannya  salah  satunya  melalui pendekatan environmental planning approach yang menekankan pada konservasi lingkungan (Marpaung, 2002). Penekanan ini tetap  terbuka  bagi  wisatawan  yang  harus diperhatikan  kebutuhan  dalam  melakukan aktivitas kepariwisataannya. Baik penekanan konservasi lingkungan, pemenuhan kebutuhan  wisatawan,  dan  pengelolaan pariwisata tercantum dalam UU No 32 pasal 1  tahun  2009  mengenai  upaya  sistematis yang  terpadu  untuk  melestarikan    fungsi lingkungan  hidup     dan  terpadu  sehingga pengelolaan     berjalan     dengan        baik. Pengelolaan  yang  baik  merupakan  tanggung jawab  berbagai  pihak  salah  satunya  adalah pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk   membuat    kebijakan    pada    wilayah tempat  wisata  alam  tersebut  berada. Kebijakan   pemerintah     daerah       dalam mengelola  kawasan  wisata  memiliki  peran krusial     dalam    mendukung   keberhasilan pembangunan         pariwisata nasional. Pengembangan   pariwisata    terkait    dengan siklus hidup kepariwisataan. Studi mengenai siklus    hidup  destinasi   pariwisata     telah dilakukan  oleh  Putra  dan  Hitchcok  (2006) mengenai siklus hidup pariwisata di Bali dan Widaningrum,  dkk.  (2018)  dimana  dalam studi  tersebut  Putra  memaparkan  mengenai efek  terorisme        terhadap  siklus  hidup pariwisata  di  Bali  dan  peran  stakeholders dalam               mempertahankan               dan
mengembangkan  kepariwisataan  agar  tetap berkelanjutan.   Peran    stakeholder      dalam pengembangan   pariwisata  sesuai    dengan unsur  pentahelix  menurut  (Aribowo,  2018) adalah  kolaborasi  antara  akademisi,  bisnis, komunitas,  media  massa,  dan  pemerintah. Pemerintah  sebagai  salah  satu  stakeholder yang   penting    dalam    siklus        hidup kepariwisataan  berperan  pada  lini  pembuat kebijakan   dan    pengelolaan     destinasi pariwisata.    Destinasi      pariwisata      yang dikelola dengan professional oleh masyarakat setempat tentu akan memberikan sumbangan bagi  daerah,  serta  memicu  pertumbuhan ekonomi  kawasan  disekitar  destinasi  wisata. Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi daerah  untuk  dapat  memanfaatkan  sumber daya  yang  dimiliki  semaksimal  mungkin untuk  kesejahteraan  masyarakat.    Sumber daya  yang  dimaksud  dapt  berupa  sumber daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia. Sama  halnya  dengan  siklus  hidup  destinasi pariwisata, perencanaan awal pengembangan dimulai  dengan  pengenalan  kawasan  yang akan  dikembangkan.  Identifikasi  awal  ini ditujukan  untuk  meningkatkan  peran  dan partisipasi  masyarakat  agar  kesejahteraan yang digapai akan dirasakan dengan optimal. Selain itu, dari perencanaan akan dapat digali kompetensi-kompetensi     apa  saja      yang dibutukan  masyarakat  setempat  agar  siap membantu  pemerintah    dalam   mengelola sebuah  destinasi  wisata  dengan  kompetensi teknis,  operasional,  dan  manajerial  yang dibutugkan sebagai dasar jasa pariwisata. Berkaitan  dengan  hubungan  stakeholder pemerintah  dan  masyarakat  setempat,  salah satu  bentuk  wisata  alam  yang  sedang  naik citra  positifnya  yakni  Pantai  Oetune  di Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Kabupaten  ini terkenal  memiliki  potensi  dan  daya  tarik wisata  yang  unik  dan  menarik.  Walaupun demikian,  pengembangan  pariwisata  di Kabupaten  TTS  masih  belum  optimal. Pengelolaan masih belum dapat dilaksanakan dengan sinergis. Stakeholder dalam pentahelix  pariwisata  belum  semua  terlibat sehingga  pengembangan  belum  menuju puncaknya. Satu-satunya lembaga yang  lebih
banyak  melakukan  pengelolaan  destinasi adalah  Pemerintah  Kabupaten  TTS  yakni Dinas  Pariwisata  Kabupaten  TTS  yang bertanggung  jawab  sepenuhnya  dalam pengembangan  daya  tarik  wisata  di Kabupaten  Timor Tengah  Selatan.Data  yang diperoleh  dari  website  Dinas  Pariwisata Kabupaten  TTS  menunjukkan  bahwa  data tarik  wisata  di  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  terbagi  menjadi  beberapa  klasifikasi yakni:  Wisata  Alam  berjumlah  45%  dan Wisata Budaya berjumlah 55%.
Pantai  Oetune  terletak  di  Desa  Tuafanu, Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  (TTS), Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  Secara geografis  Pantai  Oetune  terletak  pada  titik koordinat  10.0204º  Lintang  Selatan  dan 124.5385º
Bujur Timur. Topografi didominasi oleh dataran aluvial datar sampai berkemiringan landai. Desa Tuafanu memiliki  ketinggian  13  m  dari  permukaan laut.  Sedangkan  tekstur  tanahnya  berupa tanah  berpasir.  Berdasarkan  hidrologi,  maka sumber  air  berasal  dari  air  hujan,  air  tanah dan  air  permukaan.  Suhu  di  lokasi  berkisar antara  27oC  -  29oC.  Kelembaban  udara 85,5%  per  tahun,  dan  kecepatan  angin  rata- rata 12 - 20 knots.
Sebagian   kawasan   ini    dikelilingi    oleh pegunungan namun, atraksi utamanya adalah pantai. Keadaan geografi dan topografi yang berbeda memberikan keunikan tersendiri jika dibandingkan  dengan      daerah   lain    di Indonesia. Pasir pantai oetune seperti padang pasir  namun  berada  di  dekat  laut.  Pantai  ini memiliki  potensi  besar  sebagai  daya  tarik wisata  karena  memiliki  keunikan  padang pasir  di  kawasan  pantai  berwarna  coklat, pohon cemara, dan ketapang yang tumbuh di pantai  tersebut.  Daya  tarik  wisata  Pantai Oetune   merupakan   asset   wisata    yang memiliki    nilai    jual     dan  akan     sangat bermanfaat apabila dikelola sebaik mungkin. Fasilitas  dan  sarana  prasarana  yang  ada  di daya tarik wisata pantai Oetune berupa lahan kios  untuk  berjualan,  toilet,  villa, gallery souvenir ,   rumah   pasar, prayer    service , menara  pantau  pantai  dan  lopo  atau  tempat beristirahat  berupa  rumah  khas  warga  Pulau Timor.  Akses   jalan   menuju  daya   tarik
wisataPantai  Oetune  dapat  ditempuh  dengan kendaraaan  umum  sekitar  115  km  atau  2,5 jam  perjalanan  dari  pusat  kota  Kupang. Pengunjung  akan  dikenakan  tarif  masuk sebesar 3.000 rupiah dan 1.000 rupiah untuk kendaraan  bermotor.  Pantai  ini  kerap  kali dikunjungi  wisatawan  domestik  asal  Kota Soe,  Kupang  dan  Kabupaten  Kota  sekitar Pulau Timor. Kecenderungan jumlah kunjungan  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan  selama  empat  tahun  terakhir. Kunjungan  pada  lima  tahun  terakhir menunjukkan  peningkatan  terutama  jumlah wisatawan  domestik.  Pada  tahun  2015 jumlah  total  wisatawan  domestik  dan  asing yang berkunjung ke Pantai Oetune berjumlah 46.659,  pada  tahun  2018  jumlah  kunjungan kembali  meningkat  sampai  59.579,  dan terbaru  pada  tahun  2019  jumlah  kunjungan hampir  menyentuh  62.000  orang  (Dinas Pariwisata TTS, 2020)
Seluruh pengelolaan Pantai Oetune dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten  TTS.  Selama  penelitian  ini dilaksanakan, wisatawan yang berkunjung ke destinasi  wisata  dilaporkan  stabil.  Namun, dilihat  dari  kondisi  sarana  prasarana  yang kurang terawat seperti fasilitas listrik dan air bersih yang tidak selalu tersedia, toilet umum yang  kotor,  minimnya  tempat  sampah  di daya tarik wisata serta minimnya jumlahlahan  berjualan  makanan  untuk pengunjung.  Hal  ini  kadang  menjadi keluhanwisatawan yang
berkunjung. Masyarakat setempat juga ingin berpartisipasi  lebih  pada  kegiatan  pariwisata dengan menyediakan jasa makanan minuman hanya  terkendala  dengan  permodalan  dan minimnya  kreatifitas  wirausaha  masyarakat. Kondisi  lain  yang  amat  disayangkan  yaitu akses jalan pada saat memasuki objek wisata Pantai  Oetune  yang  perlu  diperbaiki  pada beberapa titik, karena kondisi jalan licin pada saat  musim  hujan  sehingga  membahayakan kendaraanwisatawan  menuju  Daya  Tarik wisata.  Pengelolaan  Objek  wisata  perlu dilakukan  untuk  menciptakan  daya  tarik wisata  yang  diminati  para  wisatawan sehingga  akan  berdampak  baik  untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,
Sunarjaya, (2019). Oleh karena itu, penelitian ini  berfokus  untuk  mendeskripsikan  upaya- upaya  pemerintah  dalam  mengelola  daya tarik  wisata  Pantai  Oetune  yang  sedang berkembang melalui peran pemerintah dalam pengelolaan  destinasi  wisata  alam  salah  satu atraksi  wisata  yang  sedang  digemari  di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## LITERATUR REVIEW
Peranan  Pemerintah
Dalam Bidang Kepariwisataan
Sebagai  salah  satu  bentuk  industri  yang berbasis  pelayanan  dan  jasa,  kepariwiataan tidak  akan  pernah  lepas  dari  peranan pihakberwenang yaitu pemerintah. Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  paling tidak  atas  empat  hal  yakni:  perencanaan daerah,  pembangunan  fasilitas  utama  dan pendukung pariwisata, mengeluarkan kebijakan  pariwisata,  serta  pembuatan  dan penegakan peraturan (Subadra, 2007). Berikut adalah  penjelasan  sekilas  mengenai  peran tersebut:
(1) Perencanaan  Pariwisata:  bagian  ini mencakup perencanaan ekonomi yang memiliki  tujuan  memacu  pertumbuhan industri  yang  terkait  dengan  pariwisata, perencanaan menggunakan lahan, perencanaan  infrastruktur  seperti  bandara, jalan,  air,  listrik,  penanggulangan  sampah, dan  pendukung  lainnya,  perencanaan  sosial, penyediaan  lapangan  kerja  dan  kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, keamanan internal untuk wisatawan.
(2) Pembangunan  Pariwisata:  bagian  ini dilakukan  oleh  investor  dari  pihak  swasta dalam  membangun  fasilitas  dan  jasa. Pemerintah  menjamin  agar  pengawas  para investor  yang  menanamkan  modal  di  bidang pariwisata  dapat  bekerjsama  dalam  proyek pengadaan  berskala  besar  seperti  penyediaan air  bersih,  proyek  limbah,  pembangunan bandara dan transportasi darat.
(3) Kebijakan  Pariwisata:  peran  sebagai pembuat  kebijakan  terkait  dengan  tujuan pembangunan  pariwisata.  Selain  itu  langkah prosedur  pencapaian  tujuan  dikonversi  dalam hukum dan dokumen-dokumen resmi. Kebijakan dalam bidang pariwisata dibuat
untuk  peningkatan  lapangan  kerja,  hubungan politik  yang  baik  di  luar  dan  dalam  negeri serta  yang  terutama  adalah  pertumbuhan ekonomi.  Umumnya  kebijakan  pariwisata dimasukkan  ke  dalam  kebijakan  ekonomi secara  keseluruhan  yang  kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
(4) Peraturan  Pariwisata:  berperan  dalam melindungi wisatawan terkait dengan pelayanan  biro  perjalanan  wisata,  peraturan keamanan jumlah minimal lampu di hotel dan alat keselamatan selama berwisata, keamanan kesehatan  dan  standar  kesehatan  makanan yang  disuguhkan  untuk  wisatawan,  standar kompetensi  pekerja  dengan  keahlian  khusus seperti pilot, sopir dan nahkoda.
Teori  lain  mengenai  peran  pemerintah  juga dpaparkan  oleh  Blakely,  dalam  Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa pemerintah  daerah  memiliki  peran  untuk mengembangkan  potensi  pariwisata  pada kawasan wisata sebagai:
(1) Koordinator:  peran  pemerintah  daerah untuk  menetapkan  kebijakan  atau  strategi bagi  pembangunan  daerah  wisata  dengan merangkul  semua  komponen  masyarakat sebagai actor utama dalam aksi pembangunan tersebut. Peran pemerintah sebagai coordinator  mewadahi  asosiasi  di  bidang pariwisata baik dalam tingkat lokal, regional, maupun internasional. Koordinasi juga berarti bahwa  pemerintah  berwenang  membuat system  koordinasi  antara  setiap  sektor  yang saling berkaitan dalam industri pariwisata.
(2) Fasilitator:  peran  pemerintah  sebagai fasilitator  yakni  menciptakan  kondisi  yang kondusif  bagi  pelaksana  pembangunan  yang terdiri  dari  berbagai  kalangan.  Sebagai fasilitator, pemerintah melakukan pendampingan,  pelatihan,  pendidikan,  dan peningkatan  keterampilan  dalam  pendanaan dan  permodalan  kepada  masyarakat  lokal yang diberdayakan.
(3) Stimulator:  peran  pemerintah  sebagai stimulator  yakni  menciptakan  strategi  untuk membangun  daya  tarik  wisata.  Pemerintah menyusun  strategi  yang  diimpelementasikan dalam  rangka  mengembangkan  daya  tarik wisata. Artinya pemerintah memberikan
stimulus seperti contoh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat menyediakan  kantin  sehingga  keuntungan yang  didapatkan  bisa  dirasakan  baik pemerintah daerah, masyarakat, dan wisatawan.
(4) Motivator:  peran  pemerintah  sebagai motivator diperlukan untuk memotivasi usaha pariwisata  terus  perjalan.  Baik  investor, masyarakat  lokal,  pengusaha  dibidang pariwisata  merupakan  sasaran  utama  yang harus dimotivasi agar perkembangan pariwiata  tetap  berjalan  dengan  baik.  Contoh seperti  pemberian  lahan  usaha  tanpa memungut  biaya  untuk  masyarakat  dan meningkatkan promosi pariwisata.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yakni  analisis  deskriptif  kualitatif  (Miller dalam Moleong, 2004:3). Penelitian ini lebih banyak  dilakukan  melalui  pengamatan peneliti  terhadap  sebuah  kawasan  dan pengelola  pada  Pantai  Oetune.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua yakni  data  primer  yang  dikumpulkan langsung oleh peneliti berupa hasil wawancara  dengan  informan  (Nugraha, 2020).  Informan  kunci  dalam  penelitian  ini berjumlah  11  orang  dengan  menggunakan metode purposive  sampling yakni:kepala dinas pariwisata kabupaten TTS, Kepala Desa Tuafanu,  1  orang  pengelola  objek  wisata pantai  Oetune,  4  orang  masyarakat  atau pedagang  di  sekitar  objek  wisata  ,  4  orang pengunjung  objek  wisata  pantai  Oetune,  1 orang  tokoh  masyarakat.  Sementara  data sekunder  didapatkan  dari  studi  literature  , buku  catatan,  dan  laporan-laporan  yang diperbolehkan untuk dianalisis oleh pemerintah daerah TTS. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  metode  penelitian  lapangan melalui  observasi  langsung  ke  pantai  oetune dan  kantor  pemerintah  daerah  setempat, wawancara 11 informan kunci, studi pustaka, dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data menggunakan  proses  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran  Umum  Daya  Tarik  Wisata Pantai Oetune
Asal  mula  nama  Oetune  berasal  dari  Bahasa Timor yang terdiri dari 2 suku kata yaitu Oe yang  berarti  air  dan  Tune  berarti  pohon gewang . Sehingga arti dari Oetune adalah air yang  keluar  dari  pohon gewan g  dan  menjadi sumber  mata  air  untuk  kelangsungan  hidup masyarakat.Saat  ini  sumber  mata  air  masih ada  tetapi  digunakan  untuk  kepentingan pemeliharaan  hewan  peliharaan  masyarakat. Sumber air tersebut tidak jauh dari salah satu pesisir  pantai  yang  ada  di  Desa  Tuafanu sehingga  pantai  yang  ada  di  desa  tersebuat diberi  nama  oleh  masyarakat  dengan  sebutan Pantai  Oetune  yang  banyak  dikenal  sampai sekarang.
Pada  tahun  1995  Pantai  Oetune  pertama  kali dikelola  oleh  masyarakat  Desa  Tuafanu dengan  dibawah  pimpinan  Kepala  Desa Tuafanu  Bapak  Eduard  Nabunome  yang menjabat  kepala  desa.  Pada  waktu  itu  kepala desa  dan  tim  membangun  sebuah  lopo  besar yang terdiri dari 4 tiang masing-masing tiang didirikan oleh setiap tokoh masayarakat dari 4 dusun  di  Desa  Tuafanu  yaitu  Dusun  Kati, Tuafanu, Haumeto dan  Poni. Biaya pengelolaan  pada  saat  itu  masih  berbentuk swadaya  masyarakat.  Setelah  itu  pada  tahun 2002  masyarakat  kembali  melakukan  bakti sosial  untuk  mendirikan  lopo  kecil  dengan atap alang-alang sebanyak 6 unit dan toilet 1 unit.
Pada tahun 2011 pantai Oetune mulai dikelola oleh  pemerintah  Dinas  pariwisata  Timor Tengah  Selatan  dan  mulai  diterapkan penggunan karcis masuk. Walaupun demikian perhatian  pemerintah  belum  optimal  terlihat pada  penyediaan  sarana  prasarana  masih sangat  kurang.  Sehingga  pada  tahun  2018 pemerintah dinas pariwisata memulai pengelolaan dengan membangun lopo permanen  sebanyak  14  unit  dengan  desain rumah adat Suku Timor dan toilet-toilet kecil. Setelah  itu  Pantai  Oetune  terus  mendapat perhatian  dari  pemerintah  Dinas  Pariwisata sehingga  pada  tahun  2019  mulai  dibangun lopo di sekitar pesisir pantai, rumah  pasar,
MCK, gallery souvenir , villa sebanyak 2 unit dan  tempat  ibadah.  Adapun  fasilitas  ini pemanfaatannya  belum  optimal  karena fasilitas  listrik  dan  air  bersih  yang  belum tersedia.
Secara geografis, Pantai Oetune adalah pantai yang  berada  di  Desa  Tuafanu,  Kecamatan Kualin,  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara geografis  Pantai  Oetune  terletak  pada  titik koordinat  10.0204º  Lintang  Selatan  dan 124.5385º Bujur Timur.
Topografi didominasi  oleh  dataran  aluvial  datar  sampai berkemiringan landai. Desa Tuafanu memiliki ketinggian 13 m dari permukaan  laut.
Sedangkan  tekstur  tanahnya  berupa  tanah berpasir. Berdasarkan hidrologi, maka sumber air  berasal  dari  air  hujan,  air  tanah  dan  air permukaan.  Suhu  di  lokasi  berkisar  antara 27oC  -  29oC.  Kelembaban  udara  85,5%  per tahun,  dan  kecepatan  angin  rata-rata  12  – 20 knots.Letak  Dan  Luas  Wilayah  Desa Tuafanusecara  administrasi  batas  wilayah desa  Tuafanu  terdiri  atas  bagian  utara bersebelahan dengan Desa Nunusunu, bagian selatan  berbatasan  langsung  dengan  Desa Tuaneke,  bagian  barat  berbatasan  dengan Desa  Kiufatu,  bagian  timur  berbatasan dengan Desa Kualin.
Gambar 1. Peta Desa Tuafanu, dengan luas wilayah Desa Tuafanu 3.600 Hektar Sumber: Dokumentasi Penulis 2020
Secara  aksesibilitas,daya  tarik  wisata  sudah memadai  dan  dapat  ditempuh  dengan kendaraaan umum dengan perjalanan sepanjang  115  km  atau  2-5  jam  perjalanan dari  pusat  kota  Kupang.  Namun  yang  perlu menjadi  perhatian,  sekitar  kurang  lebih  300 meter  sebelum  masuk  kawasan  pantai,  akses jalan  masih  berupa  pengerasan  dan  sempit. Jalan  ini  licin  dan  becek  pada  saat  musim hujan sehingga mengurangi kenyamanan. Pantai  Oetune  memiliki  keunikan  yaitu pesisir dengan hamparan padang pasir lembut yang  berwarna  coklat  sekitar  100meter  dari perairan.Atraksi  unik  yang  ada  di  Pantai Oetune  adalah  pasir  coklat  keemasan  seperti yang  terdapat  di  padang  gurun,tumbuh  pula cemara  laut,  pohon  lontar  dan  pohon  kasuari yang berjejer sepanjang pantai  dan
diperkirakan  telah  berumur  puluhan  tahun. Pantai Oetune juga sangat terjaga kebersihannya dan dengan air berwarna hijau kebiruan, pemandangan pantainya yang indah sangat cocok untuk menikmati matahari terbit dan  matahari  terbenam.  Pantai  Oetune memiliki  vegetasi laut  dalam  kawasan  pantai dan  vegetasi  alam  berupa  pegunungan  dan hutan. Pantai ini berbatasan langsung dengan perairan Australia.
Jenis  aktivitas  wisata  yang  dapat  dilakukan oleh  pengunjung,  selain  berfoto  pengunjung juga  bisa  melakukan  aktivitas sandboarding atau aktivitas seluncur diatas pasir yang dapat dilakukan  disepanjang  pesisir  pantai,  namun pengunjung  dapat  membawa  papan  seluncur sendiri  karena  di  Pantai  Oetune  belum tersedia.
Gambar 2. Objek Wisata Pantai Oetune

## Gambaran  Karakteristik  Penduduk  Desa Tuafanu
Jumlah penduduk Desa Tuafanu menurut data tahun 2019 tercatat 3.397 jiwa dengan rincian penduduk  pria  sebanyak  1.668  jiwa  dan wanita  sebanyak  1.709  jiwa.  Rincian  jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel3. Proporsi Penduduk Desa Tuafanu Berdasarkan Jenis Kelamin No Penduduk berdasarkan jenis kelamin Jumlah 1 Penduduk pria 1.688 2 Penduduk wanita 1.709 Jumlah 3.397 Sumber : Desa Tuafanu
Beragam  mata  pencaharian  penduduk  Desa Tuafanu  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan hidup  sehari-hari  yaitu  dengan  bekerja sebagai  petani,  PNS  dan  peternak.  Mata pencaharian  dalam  hal  ini  pekerjaan  tetap yang  dilakukan  terus  menerus  dalam  waktu tertentu.  Dari  1.008  jiwa  yang  dilaporkan sudah memiliki pekerjaan, tersisa sekitar dua ribu  jiwa  penduduk  yang  tidak  bekerja.  Hal ini dipengaruhi faktor usia tidak  produktif,
maupun  yang  memang  sedang  tidak  bekerja dan menanti pekerjaan. Pengelolaan pariwisata  dapat  masuk  melalui  analisis kependudukan  berdasarkan  mata  pencaharian seperti ini untuk membuat program pengadaan  kerja  di  sektor  pariwisata  agar tepat sasaran. Secara terperinci dan lebih jelas mengenai  keadaan  penduduk  dalam  bentuk mata  pencaharian  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel4. Proporsi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian No Pekerjaan Jumlah 1 Petani 788 2 PNS 20 3 Peternak 200 Total 1.008 Sumber : Desa Tuafanu
Penduduk Desa Tuafanu mayoritas berada pada usia produktif, penduduk yang berumur 11-50 tahun sangat mendominasi total jumlah penduduk yang ada. Hal ini merupakan kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kepariwisataan untuk mengelola Pantai Oetune tidak hanya dari pemerintah namun juga masyarakat setempat melalui komunikasi yang tepat. Berikut adalah data penduduk Desa Tuafanu berdasarkan usia.
Tabel 5. Penduduk Desa Tuafanu Oetune Berdasarkan Usia No Usia dalam tahun Pria Wanita 1 0-5 167 178 2 6-10 192 174 3 11-20 437 444 4 21-30 226 215 5 31-40 215 235 6 41-50 179 197 7 51-60 152 147 8 61-70 89 92 9 71-75 33 25 TOTAL 1.690 1.707
Pendidikan  merupakan  aspek  mendasar  dan fundamental
dalam
kehidupan manusia.Melalui  pendidikan,  manusia  dapat memiliki  pengetahuan  untuk  meningkatkan sumber  daya  manusia  dan  membangun kualitas hidupmasyarakat menjadi lebih baik. Tingkat  pendidikan  masyarakat  di  Desa Tuafanu  memiliki  tingkat  pendidikan  yang berbeda-beda  yang  diukur  dari  tingkat pendidikan  terakhir.  Dibandingkan  dengan jumlah penduduk yang ada, pendidikan bukan merupakan  prioritas  masyarakat.  Terdata hanya sekitar sebagian kecil saja mendapatkan  pendidikan  dari  total  jumlah penduduk  Desa  Tuafanu.  Data  ini  adalah yang
diperoleh selama penelitian berlangsung. Berikut adalah data dapat dilihat pada tabel berikut:
Table 6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan
No Tingkat Lulusan 1 TK 20 2 SD 50 3 SMP 45 4 SMA 30 5 D3 - 6 S1 10 7 S2 - 8 S3 - TOTAL 155 Sumber : Desa Tuafanu

## Gambaran Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Pantai Oetune Berdasarkan Komponen 4A Pengelolaan  daya  tarik  wisata  alam  pantai yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan dipaparkan  denganmenyesuaikan  susunan dari  teori  Menurut  Cooper  (dalam  Suwena, 2017) dimana terdapat 4 komponen daya tarik wisata yaitu:
Atraksi ( Attractions )
Atraksi  atau  daya  tarik  wisata  merupakan keunggulan  serta  keunikan  yang  menajdi faktor penarik wisatawan berkunjung. Elemen atraksi  membuat  kegiatan  wisata  dapat berjalan  merupakan  komponen  kunci  yang menyebabkan  wisatawan  datang  berkunjung. Atraksi wisata yang terdapat di pantai oetune adalah  pesisir  pantaialami  dan  bersih  serta terdapat  hamparan  pasir  yang  menyerupai pasir  padang  gurun.  Pantai  Oetune  sebagai salah satu daya tarik wisata yang ada di
Kabupaten  TTS.  Keunggulan  daya  tarik wisata  alam  pantai,  dan  yang  menjadi  daya tarik wisata di pantai oetune itu sendiri adalah padang dan keindahan pesisir pasir. Pantai ini merupakan  salah  satu  destinasi  favorit khususnya  di  pulau  Timor.  Jadi  selain  daya tarik wisata pantai, gurun pasir, pantai oetune juga  mempunyai  vegetasi  alamiahnya  yaitu pohon  lontar,  pohon  kasuari  dan  cemara  laut sehingga  menjadikan  salah  satu  destinasi menarik  yang  banyak  dikunjungi  wisatawan dan hampir setiap hari libur atau akhir pekan sangat ramai dikunjungi para wisatawan.
Aksesibilitas ( Accessibilities )
Aksesibilitas  merupakan  semua  jenis  sarana dan  prasarana  transportasi  yang  mendukung pergerakan wisatawan dari tempat asalnya ke daerah  tujuan  wisata.  Jarak  yang  ditempuh saat  berkunjung  ke  pantai  Oetune  dari  pusat kota provinsi (Kupang) sekitar ±115 km atau 2-  5  jam  perjalanan  ke  daya  tarik  wisata Pantai Oetune mobil dan motor. Akan tetapi, sekitar +300 m sebelum masuk kawasan daya tarik  wisata  jalan  masih  berupa  pengerasan dan sempit. Jalan ini licin dan becek pada saat musim hujan.
Fasilitas Pendukung ( Amenities )
Fasilitas  wisata  dapat  diartikan  suatu  sarana dan  prasarana  yang  harus  disediakan  oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Secara umum sarana dan prasarana yang ada di daya tarik  wisataPantai  Oetune  sudah  cukup memadai.Penyediaan amenitas di lokasi daya tarik  wisata  telah  dioptimalkan  untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Disana pemerintah sudah membagun beberapa  fasilitas  umum  seperti  MCK,  tiket masuk,  lopo  untuk  pengunjung  berteduh  ada 9 buah dan lopo induk 1, gallery cendramata, 1  buah  menara  dan  fasilitas  umum  seperti kios-kios kecil.
Pelayanan  Tambahan  ( Ancillary  Services ) Pelayanan  tambahan  mencakup  keberadaan dari  berbagai  organisasi  yang  memfasilitasi dan mendorong    pengembangan       serta pemasaran   dari    suatu  destinasi    wisata. Pengelolan  daya  tarik  wisata  Pantai  Oetune dikelola  oleh  satu   pihak  yaitu     Dinas Pariwisata    Kabupaten    Timor    Tengah Selatan.Pantai Oetune     juga memiliki
kelompok  BUMDES  yang  tidak  hanya terlibat  langsung  dalam  industri  pariwisata tetapi  juga  secara  tidak  langsung  ikut  dalam pengelolaan  daya  tarik  wisata  Pantai Oetune.Karena kelompok BUMDES Tuafanu dibentuk  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan
Daya Tarik Wisata Pantai Oetune
Berdasarkan hasil penelitian di Pantai Oetune dengan  melakukan  wawancaran  terhadap  11 orang  informan  yang  terdiri  dari:  Kepala Bidang  Destinasi  Pariwisata  di  Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Desa Tuafanu, Ketua Pengelola Objek Wisata Pantai Oetune, Tokoh Masyarakat, 4 orang pengunjung dan 4 orang  masyarakat  atau  pedagang,  mengenai peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  daya tarik  wisata  Pantai  Oetune  diurikan  dalam paragraf berikut:
Peran  KoordinatorSebagai  Perencana  dan Pelaksana Manajerial Peran  pemerintah  sebagai  coordinator  terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi yang diterapkan  untuk  pembangunan  daerah pariwisata.  Kebijakan  ini  wajib  merangkul seluruh elemen masyarakat sebagai salah satu actor utama dalam pengembangan pariwisata. Peran  pemerintah  pada  level  coordinator bekerja sebagai
asosiasi
yang menyelenggarakan  kegiatan  pariwisata  baik pada level lokal, regional maupun internasional. Pemerintah menangani perencanaan  dan  fungsi  manajerial  sebagai system koordinasi antara seluruh sektor yang saling terkait dalam industri jasa dan layanan pariwisata.
Perencanaan  khusus  untuk  tahun  2021,  dinas pariwisata  bidang  destinasi  pariwisata  sudah melakukan  perencanaan  untuk  pengelolaan Pantai Oetune dengan harapan ada dukungan dana  DAU/DAK  yang  cukup  untuk membangun  fasilitas.  Target  utama  fasilitas yang akan dibangun adalah pengadaan listrik, ketesediaan  air  bersih,  tempat  sampah  dan penguatan jaringantelekomunikasi. Selain itu, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur  yakni  memperbaikiakses  masuk menuju daya tarik wisata karena kondisi jalan yang belum memadai. Selain itu pemerintah
akan  berencana  membangun  sarana  hiburan berupa  kolam  renang  di  area  yang  masih kosong.  Perbaikan  juga  akan  dilakukan  pada dua pintu gerbang utama sebagai pintu masuk Pantai  Oetune.  Terkait  dengan  hal  ini,  pihak desa  menyatakan  bahwa  pemerintah  belum mengadakan  komunikasi  kerjasama  antara dan sepenuhnya pembangunan masih dikelola oleh pemerintah daerah setempat.
Ada  beberapa  strategi/kebijakan  yang  sudah direncanakan  yaitu,  Pertama  pengembangan infrastruktur  yaitu  jalan  masuk  ke  objek wisata  yang  belum  memadai  sekitar 300meter.  kedua,  peningkatan  sarana  dan prasarana yang terdapat di objek wisata pantai oetune  dalam  hal  ini  pemerintah  lebih  focus untuk  penyediaan  air  bersih  dan  fasilitas listrik dan ketiga pemerintah ingin membagun sarana  hiburan,  kolam  renang,  area  parkir  di lokasi  objek  wisata  dan  pembuatan  jalan masuk/gerbangnya  dibuat  2  yaitu  yang  pintu masuk ke 2 dilokasi padang pasir. Peran   Fasilitator Pemerintah    Sebagai Pendamping  dan  Pemberi  Bantuan  Fasilitas Pemerintah sebagai fasilitator berupaya untuk menciptakan   kondisi    yang  kondusif  bagi pelaksanaanpengembangan daya tarik wisata. Sebagai  fasilitator  pemerintah  menjalankan fungsi  pendampingan   melalui  pelatihan, pendidikan  dan  peningkatan  keterampilan serta  dibidang  pendanaan  atau  permodalan melalui pemberian bantuan modal.
Peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam pengelolaan objek wisata Pantai Oetune yaitu penyediaan  sarana  dan  prasarana  di  lokasi daya tarik wisatauntuk meningkatkan kenyamanan  pengunjung.  Beberapa  fasilitas sudah  dibangun  berupa  MCK,  tiket  masuk, lopo untuk pengunjung berteduh sejumlah 14 unit dan lopo induk 1 unit, gallery cendramata,  1  unitmenara  pantau  dan fasilitas  umum  untuk  masyarakat  bisa berjualan  seperti  kios-kios  kecil.  Selain  itu pemerintah daerah melakukan promosi untuk setiap  destinasi  yang  ada  di  kabupaten  TTS melalui  internet  dengan  memanfaatkan website  dinas  pariwisata, facebook dan Instagram.  Selain  itu  pemerintah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  di  setiap  desa dan kelurahan yang memiliki  potensi
pariwisata  yang  perlu  didampingi  untuk dikembangkan  agar  mendapatkan  bantuan dana pengelolaan dari pemerintah daerah. Terdapat  beberapa  peran  pemerintah  sebagai fasilitator  dalam  pengelolaan  daya  tarik wisata  pantai  Oetune  yakni  menyediakan berbagai  macam  fasilitas  dan  sarana prasaranadaya  tarik  wisatasebagai  berikut:  1 buah kamar bilas, 8 buah toilet, 22 buah lopo kecil,  1  buah  lopo  besar,  1  buah  menara pantau  sebagai  spot  foto,  tempat  ibadah, gallery  souvenir ,  rumah  pasar  (4  kamar)  dan akses jalan masuk kedalam daya tarik wisata . Pemerintah Dinas Pariwisata juga melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan atau desa yang memiliki potensi wisata dan untuk pemberdayaan  masyarakat  terkait  dalam membuka  usaha  di  objek  wisata  masyarakat tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah dan  itu  dibangun  sendiri  oleh  masyarakat. Selain  itu  pemerintah  dinas  pariwisata  juga melakukan  promosi  untuk  setiap  destinasi yang  ada  di  kabupaten TTS  melalui  website, facebook, dan instagram.
Peran Stimulator Pemerintah Sebagai Pembina Dalam Pengelolaan Pantai Peran
stimulator merupakan upaya pemerintah  agar  menciptakan  strategi  yang tepat  untuk  membangun  daya  tarik  wisata. Pemerintah  menyusun  strategi  yang  akan dilaksanakan  dalam  rangka  pengembangan daya tarik wisata. Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan di daya tarik wisata, masyarakat di  ajak  bagaimana  menjaga  dan  mengelola objek  wisata  agar  tetap  lestari  dan  menarik hati para pengunjung.
Daya  tarik  wisata  Pantai  Oetune  sepenuhnya dikelola  oleh  PEMDA  TTS  tetapi  dalam aktivitas  sehari-hari  terdapat  kelompok  sadar wisata  yang  selalu  dibina  oleh  Dinas Pariwisata  setiap  tahun  dengan  program khusus  dirancang  untuk  bertugas  membantu pengelolaan Pantai Oetune. Sedangkan untuk keterlibatan  masyarakat,  pemerintah  sangat terbuka,  bisa  dibuktikan  dengan  masyarakat yang  bekerja  di  daya  tarik  wisatayang  100% adalah masyarakat asli Desa Tuafanu (sebagai pengelola  seperti  penjaga  tiket  masuk, keamanan, dan penjaga kebersihan). Selain
itu,  masyarakat  lokal  juga  terlibat  sebagai penyedia  jasa  usaha  di  daya  tarik  wisata untuk
menggerakan perekonomian masyarakat.
Pemerintah  juga  melakukan  sosialisasi tentang  sadar  wisata  kepada  masyarakat  di setiap  desa  yang  memiliki  potensi  wisata. Dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran masyarakat  mengenai  pariwisata.Daya  tarik wisata pantai oetune juga sudah menyediakan rumah  pasar  1  unit  dengan  4  kamar  untuk masyarakat  yang  berjualan.  Walaupun  untuk saat  ini  belum  dapat  beroperasi  karena fasilitas  listrik  baru  diadakan  pada  tahun 2021. Selama ini dinas pariwisata mendapatkan  dana  pengelolaandari  dana DAK (Dana Alokasi
Khusus) dari Kementerian  Keuangan  khusus  bidang pariwisata, sedangkan untuk pihak lain seperti pihak  swasta  belum  ada  kerja  sama.  Namun, kedepan  pemerintah  siap  untuk  bisa  bekerja sama dengan pihak swasta.
Peran  Motivator  Pemerintah  sebagai  Pemicu Semangat Masyarakat Setempat Peran motivator oleh pemerintah
dilaksanakan  pada  tataran  praktis  untuk mengupayakan agar geliat usahajasa pariwisata  terus  berjalan.  Masyarakat  perlu diberikan  motivasi  agar  pengembangan  dan pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan konsisten.
Saat  ini  peran  dari  pemerintah  dalam  rangka memberikan  motivasi  masyarakat  bukan berupa bantuan pendanaan untuk masyarakat. Peran motivasi dijalankan dengan memberikan  akses  bagi  masyarakat  untuk berwirausaha  di  Pantai  Oetune  menyediakan jasa  pariwisata  sebagai  penunjang  bagi wisatawan.  Dukungan  ini  dilakukan  dengan tidak  memungut  biaya  sepeser  pun  bagi masyarakat  yang  ingin  berwirausaha  di sekitar pantai. Selain itu, dukungan pemerintah  pada  pengelolaan  pariwisata adalah  dengan  melakukan  dorongan  kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan  melalui  pelatihan-pelatihan  dan dibentuknya  kelompok  sadar  wisata  yang memastikan pengelolaan Pantai Oetune dapat terlaksana dengan baik.
Peran  motivator  dijalankandengan  beberapa hal  yaitu  penyediaan  lahan  untuk  membuka usaha tanpa memungut biaya dari hasil
penjualan  masyarakat,  dan  pemerintah  juga menyediakan  fasilitas  rumah  pasar  untuk mereka membuka usaha.
Tabel7. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Oetune No Peran pemerintah MenurutBlakely, dalam M. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Oetune Kabupaten Timor Tengah Selatan Kuncoro (2004) 1 Koordinator Melakukan koordinasi pada berbagai pihak terkait pengembangan infrastruktur (jalan masuk). Berfokus pada penyediaan penyediaan air bersih dan listrik. Serta mengkoordinasikan pengadaan sarana hiburan, kolam renang, area parkir di lokasi objek wisata dan pembuatan 2 pintu masuk. 2 Fasilitator Memfasilitasi dengan pengadaan fasilitas dan sarana prasaranadaya tarik wisatasebagai berikut: 1 buah kamar bilas, 8 buah toilet, 22 buah lopo kecil, 1 buah lopo besar, 1 buah menara pantau sebagai spot foto, tempat ibadah, gallery souvenir , rumah pasar (dengan 4 kamar) dan akses jalan masuk kedalam daya tarik wisata . Pemerintah Dinas Pariwisata juga melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan atau desa yang memiliki potensi wisata. Melakukan promosi melalui media sosial. 3 Stimulator Menciptakan stimulasi program yang khusus dirancang untuk pengelolaan Pantai Oetune. Mendukung keterlibatan masyarakat dengan merekrut masyarakat asli Desa Tuafanu (sebagai pengelola seperti penjaga tiket masuk, keamanan, dan penjaga kebersihan). Selain itu, masyarakat lokal juga terlibat sebagai penyedia jasa usaha di daya tarik wisata untuk menggerakan perekonomian masyarakat. 4 Motivator Peran dari pemerintah dalam rangka memberikan motivasi masyarakat bukan berupa bantuan pendanaan untuk masyarakat. Peran motivasi dijalankan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk berwirausaha di Pantai Oetune menyediakan jasa pariwisata sebagai penunjang bagi wisatawan. Dukungan ini dilakukan dengan tidak memungut biaya sepeser pun bagi masyarakat yang ingin berwirausaha di sekitar pantai. Selain itu, dukungan pemerintah pada pengelolaan pariwisata adalah dengan melakukan dorongan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan melalui pelatihan-pelatihan dan dibentuknya kelompok sadar wisata yang memastikan pengelolaan Pantai Oetune dapat terlaksana dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan  dan pembahasan mengenai empat peran pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  daya tarik  wisata  alam  maka  kesimpulan  yang dapat diambil adalah pemerintah daerah TTS telah  melakukan  keempat  peran  sesuai dengan  teori  Blakely  dalam  M.  Kuncoro, 2004.  Upaya-upaya  ini  terdiri  dari: (1)  peran koordinator, dilakukan dengan merencanakan strategi  pengelolaan  di  Pantai  Oetune  yang dapat  menciptakan  peluang  kerja  bagi masyarakat  sekitar  daya  tarik  wisata  melalui perencanaan pembangunan infrastruktur jalan masuk ke objek wisata dan penyediaan
fasilitas listrik dan air bersih agar kedepannya lebih  baik  lagi.  (2)  peran  fasilitator dilaksanakan  dengan  memfasilitasi  sarana prasarana  dan  melakukan  promosi  untuk setiap  destinasi  wisata  melalui  website  dan media sosial. (3) peran stimulator dilaksanakan melalui program-program kepariwisataan seperti kelompok sadar wisata dan program perekrutan masyarakat setempat. (4)  peran  motivator  yakni  melalui  dukungan bagi  masyarakat  untuk  berwirausahadalam sektor usaha jasa pariwisata tanpa memungut biaya apapun. Upaya tersebut berjalan sampai dengan   saat   ini   dan   menunjukkan   hasil
peningkatan  jumlah  kunjungan  wisatawan  ke daya tarik wisata alam Pantai Oetune.
Adapun  terdapat  beberapa    rekomendasi dalam  penelitian  ini  untuk  meningkatkan peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  daya tarik  wisata  yakni;  (1)  secara  konsisten memperhatikan  setiap  destinasi  wisata  yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam hal  ini  memberikan  bantuan  dana  sebagai stimulasi yang nantinya pada jangka panjang akan mengundang pihak investor, swasta dan perusahaan-perusahaan bidang industri pelayanan  pariwisata  untuk  menanamkan modal  demi  kemajuan  sector  pariwisata  di Kabupaten  timor  Tengah  Selatan.  (2) membangun  jaringan  kerjasamadengan  desa yaitu  desa  Tuafanu,  serta  kerja  sama  dengan pihak untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara  pemerintah  dan  masyarakat  desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan  melakukan  stimulus  memperbanyak mata pelatihan agar masyarakat semakin aktif dalam  pembangunan  pariwisata  di  Pantai Oetune

## REFERENSI
Aribowo,  H.,  Wirapraja,  A.,  &  Putra,  Y.  D. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa  Timur  Serta  Meningkatkan Perekonomian Domestik. Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis) , 3 (1).
Blakely,  E.  J.  (1994). Planning  Local Economic Development (Theory and
Practice ). California: Sage Publications, Inc. 480 p.
Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang . Penerbit Erlangga. Jakarta
Marius,  Jelamu.  (2017).  Buku  Database Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur  Tahun  2017.  Dinas  Pariwisata NTT. Kupang.
Marpaung,  Happy.  (2002). Pengetahuan Kepariwisataan . Alfabeta. Bandung
Moleong  Lexy  J.  (2004), Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nugraha,  Y.  E.  (2020).  Analisis  Potensi  dan Pengembangan  Pariwisata  Berbasis Masyarakat  di  Desa  Tulakadi  Kawasan Perbatasan Indonesia. Media Wisata , 18 (2), 195-209.
Putra, I. N. D., & Hitchcock, M. (2006). The
Bali bombs and the tourism development  cycle. Progress  in Development Studies , 6 (2), 157-166.
Sunarjaya, I. G., Par, S., Par, M., Nugraha, Y.
E., Kesos, S., & Par, M. (2019, March). Analisis Persepsi Employee Empowerment  Terhadap  Employee Turnover  Intention  Di  Dewi  Sinta Hotel.  In Journey  (Journal  of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality,  Convention  and  Event Management) (Vol. 1, No. 1, pp. 182-
206).
Utami, R. C., & Hartono, D. (2016). Analisis Daya Saing Harga Pariwisata Indonesia: Pendekatan Elastisitas Permintaan. Jurnal  Kepariwisataan Indonesia , 11, 93-118
Widaningrum,  A.,  &  Damanik,  J.  (2018,
March). Stakeholder Governance
Network  In  Tourist  Destination:  Case Of Komodo National Park And Labuan Bajo  City,  Indonesia.  In 2018  Annual Conference  of  Asian  Association  for Public  Administration:"  Reinventing Public  Administration  in  a  Globalized World: A Non-Western Perspective"(AAPA  2018) .  Atlantis Press.
Subadra, I Nengah.(2007). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata.
Retrieved from :
http://subadra.wordpress.com/2007/08/ 26/89/

## PROFIL PENULIS
Yudha  Eka  Nugraha, merupakan  dosen tetap  di  Politeknik  Negeri  Kupang,  Kupang,
Indonesia
dengan bidang kepakaran pariwisata. Email
yudhaekanugraha@gmail.com
Id Scholar https://scholar.google.com/citations?user=1ZI dBhwAAAAJ&hl=id
Elisabet  Rambu  Lika  Enga, merupakan lulusan  Prodi  Usaha  Perjalanan  Wisata  di
Politeknik Negeri Kupang, Kupang, Indonesia bercita-cita memajukan
kepariwisataan NTT.