Shaviera Indar Dhanty, Parasian Simanungkalit, Dadang Herli Saputra (2023) Perlindungan Hukum terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  Bekerja  di  Luar  Negeri  Berdasarkan  Prinsip  Negara  Hukum, (8)  9,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN PRINSIP NEGARA HUKUM
Shaviera Indar Dhanty, Parasian Simanungkalit, Dadang Herli Saputra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: indardhanty@gmail.com, parasian@iblam.ac.id, dadang@iblam.ac.id

## Abstrak
Rendahnya tingkat pendidikan TKI yang bekerja di luar negeri seringkali menjadikan nasib TKI semakin kurang menguntungkan. Meskipun hal itu tidak seluruhnya benar, namun  yang  terkena  musibah  perlakuan  ketidakadilan  yang  bersifat  merugikan kebanyakan  mereka  yang  tingkat  pendidikannya  kurang.  Tingkat  pendidikan  juga akan sangat berpengaruh terhadap penguasaan bahasa, akses informasi teknologi dan budaya  di  mana  mereka  bekerja,  terutama  bagi  TKI  yang  bekerja  pada  lembaga- lembaga atau institusi, seperti rumah sakit, restoran, pertokoan, maupun lembaga lain yang  menjadikan  bahasa  sebagai  alat  komunikasi  adalah  persoalan  yang  sangat krusial.  Ini  berarti  kualitas  pendidikan  merupakan  faktor  penting  dalam pertimbangan  dalam  mengirim  tenaga  kerja  ke  luar  negeri.  Makna  dan  arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal  27  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  setiap  warga  Negara  Indonesia  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Program penempatan TKI ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini di titik beratkan pada aspek pembinaan,serta perlindungan  dan  memberikan  berbagai  kemudahan  kepada  pihak  yang  terkait, khususnya  TKI  dan  Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS). Apabila telah memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan  penempatan  TKI  di  luar  negeri  sesuai  dengan  UU  No  39  tahun  2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri. Dalam hal perlindungan terhadap TKI maka hak perlindungan itu dimulai dimulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Negara Hukum.

## Abstract
The low level of education of migrant workers working abroad often makes the fate of migrant workers less favorable. Although this is not entirely true, those affected by the calamity of injustice treatment that are detrimental to most of those with less education. The level of education will also greatly affect language acquisition, access to  technological  information  and  the  culture  in  which  they  work,  especially  for migrant  workers  who  work  in  institutions  or  institutions,  such  as  hospitals, restaurants,  shops,  and  other  institutions  that  make  language  as  a  means  of communication  is  a  very  crucial  issue.  This  means  the  quality  of  education  is  an
important  factor  in  consideration  in  sending  workers  abroad.  The  meaning  and significance  of  work  for  everyone  is  reflected  in  the  1945  Constitution  Article  27 paragraph (2) states that every Indonesian citizen has the right to work and a decent living  for  humanity.  The  migrant  worker placement  program  abroad  is  one  of  the efforts to overcome the unemployment problem. The role of the government in this program  focuses  on  aspects  of  development,  protection  and  providing  various facilities  to  related  parties,  especially  migrant  workers  and  Private  Indonesian Labor Placement Implementers (PPTKIS). If you have obtained permission from the government to carry out migrant worker placement services abroad in accordance with  Law  No.  39  of  2004 concerning  the  Placement  and  Protection  of  Indonesian Workers Abroad. In terms of protection for migrant workers, the right to protection starts from pre-placement, placement period, until post-placement.
Keywords: Legal Protection, Indonesian Labor, State of Law.

## Pendahuluan
Sedikitnya  lapangan  kerja  menyebabkan  minat  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  untuk  melakukan  migrasi  dan  bekerja  di  luar  negeri  sebagai  buruh  migrant Indonesia (Timan, 2021). Pengiriman buruh migran Indonesia ke hampir seluruh Negara penempatan,didominasi  oleh  perempuan  dan  mayoritas  mereka  bekerja  di  sektor informal, seperti pembantu rumah tangga (PRT), baby sitter dan perawat manusia lanjut usia (manula). Khususnya perempuan, berkontribusi besar terhadap laju ekonomi Negara.
Perempuan, yang pada awalnya tersingkir dari kerja perladangan untuk kemudian digantikan  dengan  tenaga  teknologi  modern  di  era  pemerintahan  soeharto  dan  dikenal dengan peristiwa ‘green revolution’, harus mencari penghidupan yang lain. Feminisasi kemiskinan dan konsep patriarkhal pun terjadi untuk selanjutnya kemudian menempatkan perempuan  dalam  sektor  kerja  domestik,  mendapat  upah  yang  murah  dengan perlindungan  yang  minim  (Wahyudi,  2015).  Inilah  yang  terjadi  pada  buruh  migran Indonesia di luar negeri, yang mayoritas bekerja sebagai PRT migran.
Namun  besarnya  buruh  migran,  terutama  perempuan,  ke  beberapa  Negara pemasok  terutama  Malaysia  tidak  diimbangi  dengan  perlindungan  yang  ada.  Mereka masih dipandang sebagai komoditi untuk memenuhi permintaan pasar dan bukan pekerja Indonesia  di  luar  negeri  yang  wajib  dilindungi.  Komoditi ini  tercermin  dari  minimnya poin  perlindungan  di  Undang-Undang  no.39  tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  kerja  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  TKI  di  luar  negeri (PPTKILN).
Pada  kenyataannya,  keterbatasan  akan  lowongan  kerja  di  dalam  negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari  tahun  ke  tahun  jumlah  mereka  yang  bekerja  di  luar  negeri  semakin  meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian  masalah  pengangguran  di  dalam  negeri  namun  mempunyai  pula  sisi  negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.
Risiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja  di  luar  negeri  maupun  setelah  pulang  ke  Indonesia.  Dengan  demikian  perlu dilakukan  pengaturan  agar  risiko  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  seringkali menjadikan  nasib  TKI  semakin  kurang  menguntungkan.  Meskipun  hal  itu  tidak seluruhnya  benar,  namun  yang  terkena  musibah  perlakuan  ketidakadilan  yang  bersifat merugikan kebanyakan mereka yang tingkat pendidikannya kurang. Tingkat pendidikan juga  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  penguasaan  bahasa,  akses  informasi  teknologi Gusti (2021) dan budaya di mana mereka bekerja, terutama bagi TKI yang bekerja pada lembaga-lembaga  atau  institusi,  seperti  rumah  sakit,  restoran,  pertokoan,  maupun lembaga  lain  yang  menjadikan  bahasa  sebagai  alat  komunikasi  adalah  persoalan  yang sangat  krusial.  Ini  berarti  kualitas  pendidikan  merupakan  faktor  penting  dalam pertimbangan dalam mengirim tenaga kerja ke luar negeri.
Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Program penempatan TKI ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran.
Peranan pemerintah dalam program ini di titik beratkan pada aspek pembinaan, serta  perlindungan  dan  memberikan  berbagai  kemudahan  kepada  pihak  yang  terkait, khususnya TKI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).2 Apabila  telah  memperoleh  izin  dari  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Sutedi, 2009).
Dengan  banyaknya jumlah  penduduk  yang  diatas  rata-rata, maka  banyak  orang atau  masyarakat  yang  melakukan  migrasi  dengan  dorongan  dari  beberapa  faktor  yang sudah dibahas seperti diatas. Kejadian ini menjadi salah satu pendukung mengapa orang melakukan  human  mobility,  dimana  seseorang  akan  melakukan  perpindahan  atau pergerakan  tidak  hanya  tertuju  kepada  daerah  atau  negara  lain,  akan  tetapi  bisa  juga menuju  ke  banyak  negara, tergantung  dari  motif  dan  tujuan  yang  akan  dilakukan  oleh orang tersebut.
Kejadian seperti tersebut dalam perkembangannya bisa dilihat bahwa pergerakan seseorang yang melakukan perpindahan tersebut tidak selalu terjadi karena didorong oleh kehendak pribadi, melainkan juga mengarah kepada kepentingan atau tujuan dari sebuah kelompok  atau  golongan  tertentu  untuk  memenuhi  sebuah  misi  atau  motif  dan  tujuan untuk mencari sesuatu yang menguntungkan bagi kelompok tersebut, dengan tujuan baik maupun tidak baik, sehingga perpindahan atau pergerakan yang dilakukan memiliki pola atau pattern tertentu yang sudah direncanakan oleh kelompok atau golongan tersebut.
Pola  atau  motif  ini  harus  diwaspadai  oleh  sebuah  daerah  atau  negara  sebagai bentuk  respon  untuk  menanggapi  pergerakan  manusia  yang  terus  meningkat  seiring
berjalannya waktu dan seiring dengan perkembangan zaman atau globalisasi. Kegiatan pergerakan manusia yang terjadi seperti ini biasa disebut sebagai migrasi.
Adapun tujuan dari perlindungan TKI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No No. 39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b) Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; c) Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan  mengawasi  penyelenggaraan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri, dimana  dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  Pemerintah  dapat  melimpahkan  sebagian wewenangnya  dan/atau  tugas  pembantuan  kepada  pemerintah  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  tanggung  jawab  Pemerintah  dalam  meningkatkan upaya perlindungan bagi TKI di luar negeri. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut maka sesuai dengan Pasal 7 UU No No. 39 Tahun 2004 Pemerintah berkewajiban untuk: a) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui  pelaksana  penempatan  TKI,  maupun  yang  berangkat  secara  mandiri;  b) Mengawasi  pelaksanaan  penempatan  calon  TKI;  c)  Membentuk  dan  mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; d) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; e)  Memberikan  perlindungan  kepada  TKI  selama  masa  sebelumnya  pemberangkatan, masa  penempatan,  dan  masa  purnavpenempatan.  Perlindungan  negara  bagi  warga negaranya merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
Dalam hal perlindungan terhadap TKI maka hak perlindungan itu dimulai dimulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan (Yuliartini &  Mangku,  2020).  Di  luar  negeri  perlindungan  terhadap  TKI  dilaksanakan  oleh  oleh Perwakilan  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  yang  mana  perlindungan  itu didasarkan  kepada  peraturan  perundang-undangan  serta  hukum  dan  kebiasaan internasional.
Setelah bangsa Indonesia merdeka, pengerahan tenaga kerja Indonesia khususnya ke luar negeri baru mulai diatur tahun 1970 dengan keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja  Nomor  4  Tahun  1970  tentang  Pengerahan  Tenaga  Kerja  jo.  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  1  Tahun  1983  tentang  Perusahaan  Pengerahan Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  Luar  Negeri  dan  selanjutnya  beberapa  kali  disempurnakan oleh  Menteri Tenaga  Kerja  terakhir  dengan  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  No.  104 Tahun 2000 jo. No. 104A Tahun 2000 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
Gerakan  reformasi  yang  berhasil  menumbangkan  pemerintahan  orde  baru telah membangkitkan  semangat  untuk  melakukan  koreksi/perbaikan  terhadap  kekurangan pemerintahan  masa  lalu  termasuk  di  bidang  hukum  yang  masih  banyak  menggunakan produk  hukum  peninggalan  kolonial  dan atau  produk  hukum  nasional  yang  dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.
Oleh  karena  itu,  pada tanggal  25  Maret 2003  pemerintah menetapkan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencabut enam  ordonansi  peninggalan  Belanda  yang  masih  berlaku,  salah  satunya  adalah Ordonansi  tentang  Pengerahan  Orang  Indonesia  untuk  Melakukan  Pekerjaan  di  Luar Negeri.  Dalam  Undang-undang ini  disebutkan  bahwa  ketentuan  mengenai  penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dengan Undang-undang (Pasal 34).
Untuk  melaksanakan  amanat  Pasal  34  Undang-undang  ini,  pada  tanggal  18 Oktober 2004 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4445).
Adapun tujuan dari perlindungan TKI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No No. 39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b) menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; c) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Dalam  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri,  pemerintah  memiliki tugas  untuk  mengatur,  membina,  melaksanakan,  dan  mengawasi  penyelenggaraan penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri,  dimana  dalam  melaksanakan  tugas tersebut  Pemerintah  dapat  melimpahkan  sebagian  wewenangnya  dan/atau  tugas pembantuan  kepada  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Hal ini 30 dimaksudkan sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi TKI di luar negeri.
Salah satu daerah asal TKI yang cukup besar di Indonesia adalah NTB khususnya Pulau Lombok. Sampai dengan akhir tahun 2009 berdasarkan data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai 650.000  orang.  Remittance  yang  dikirim  oleh  TKI  sebanyak  Rp2.000.000.000,  -  (dua milyar rupiah) per hari belum termasuk yang dikirim lewat teman yang pulang atau yang dibawa langsung oleh TKI yang bersangkutan.
Untuk  melindungi  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  (work  in  overseas), pemerintah  telah  menetapkan  Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  dan  peraturan  pelaksanaannya. Meskipun  demikian  TKI  belum  dapat  terlindungi  secara  layak  baik  pada  tahap  pra penempatan  (pre-placement),  saat  penempatan  (during  placement),  dan  setelah penempatan (postplacement).
Berbagai kasus menimpa TKI yang bekerja di luar negeri seakan tidak mengenal kata akhir mulai dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, upah, jam kerja, dan waktu istirahat yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, dan lain-lain yang melanggar harkat dan martabat manusia (Febriyanto & Rohman, 2018).
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  pra  penempatan  TKI  yang  meliputi pemberian  informasi  dan  pengurusan  dokumen,  pemerintah  tidak  bisa  menyerahkan sepenuhnya  kepada  swasta,  tetapi  semestinya  terlibat  menanganinya  secara  bersama- sama  (Husni,  2011).  Selain  pemberian  informasi  dan  pengurusan  dokumen,  menurut
hemat penulis yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi hak calon TKI dan tanggung jawab pemerintah bersama PPTKIS untuk melaksanakannya adalah pelatihan kerja.
Pelatihan  kerja  (work  training)  memiliki  kedudukan  strategis  dalam  rangka membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,  produktivitas  calon  TKI  (Manasiq,  2023).  Untuk  itu  pelatihan  kerja dilakukan untuk memberikan keunggulan komparatif dan kompetitif kepada calon TKI agar dapat diperlakukan secara lebih bermartabat oleh pengguna jasa yang sekaligus telah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Demikian halnya dengan perlindungan pada saat dan purna penempatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas maka  penulis menetapkan  judul  penelitian  ini  adalah: Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tki)  Yang  Bekerja  Di  Luar Negeri Berdasarkan Prinsip Negara Hukum
Rumusan  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  TKI  yang bekerja  di  Luar  Negeri?  2)  Bagaimana  Tanggung  Jawab  dan  Peran  Negara  di  dalam memberikan Kepastian Hukum kepada Warga Negara yang menjadi TKI?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  berperan  penting  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian terhadap data sekunder.
Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,sekunder  maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Hukum  TKI  yang  bekerja  di  Luar Negeri.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak TKI yang bekerja di Luar Negeri
Menurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  Calon  Tenaga Kerja  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  sebagai pencari  kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
Adapun institusi yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di Indonesia, adalah:
a)  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Dinsosnakertrans)  Sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI swasta dan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Pelaksanaan penempatan TKI dari
pemerintah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
b)  Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta  (PPTKIS)  Menurut  Pasal  1  bagian  (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 25 Luar Negeri, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memiliki izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) menurut  buku  pedoman  pengawasan  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  adalah badan  usaha  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  yang  memiliki  Surat  Ijin  Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri. Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.
Untuk  dapat  memperoleh  SIPPTKI  pelaksana  penempatan  TKI  swasta  harus memenuhi persyaratan: a) berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan; b) memiliki modal disetor yang tercantum dalam  akta  pendirian  perusahaan,  sekurang-  kurangnya  sebesar  Rp.  3.000.000.000,00 (tiga  milyar  rupiah);  c)  menyetor  uang  kepada  bank  sebagai  jaminan  dalam  bentuk deposito  sebesar  Rp.15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  pada  bank  pemerintah;  d) memiliki  rencana  kerja  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri  sekurang- kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; e) memiliki unit pelatihan kerja; f) memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.
Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali. Perpanjangan izin dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat  juga  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:  a)  telah  melaksanakan kewajibannya  untuk  memberikan  laporan  secara  periodik  kepada  Menteri.  b)  telah melaksanakan  penempatan  sekurang-  kurangnya  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari rencana  penempatan  pada  waktu memperoleh  SIPPTKI.  c)  masih memiliki  sarana dan prasarana  yang  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan;  d)  memiliki  neraca  keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntansi publik; dan e) tidak dalam kondisi diskors.
Keberadaan TKI di luar negeri, sudah diupayakan untuk mendapat perlindungan dari  berbagai  pihak  yang  terkait,  terutama  dari  Pemerintah,  terbukti  dengan ditingkatkannya  pemberian  informasi  kepada  masyarakat,  serta  telah  dikeluarkannya instrumen peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung telah menekan terjadinya kasus pelanggaran HAM terhadap para TKI.
Upaya  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  TKI  ada  beberapa  hal  yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah:
Perlindungan  dengan  pendekatan  secara  politis  Pendekatan  politis  dilakukan secara konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di  luar  negeri  dengan  membuat  perjanjian  kerjasama  antar  Pemerintah  atau  G  to  G (Goverment  to  Goverment)  dari  negara  penerima  maupun  negara  pengirim  TKI,
kerjasama G to NGO (Goverment to Non Goverment Organization), kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama G to privat atau privat to privat. Kerjasama G to G (Goverment  to  Goverment)  dari  negara  penerima  TKI,  dilakukan  dengan  bentuk Momerandum of Undertanding (MoU), arrangement atau perjanjian bilateral.
Hal demikian diupayakan karena apabila hubungan kerjasama G to G (Goverment to Goverment) dengan negara penerima tidak dilandasi dengan MoU, maka terbatas pada konvensi  Wina  1963  yang  mengharuskan  setiap  perwakilan  negara  asing  tetap menghormati  kedaulatan  dari  otoritas  negara  tuan  rumah.  Hal  ini  dipastikan  dapat menghambat  pelaksanaan  perlindungan  TKI  yang  dilakukan  pemerintah  RI  di  Negara penerima TKI yang bersangkutan.
Pembentukan  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (BNP2TKI)  Untuk  mengoptimalkan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri  yang lebih terpadu, pemerintah membentuk suatu badan bersifat nasional yang bertugas untuk melindungi  TKI  di  luar  negeri.  Sebuah  lembaga  pemerintah  Non  Departemen  yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibu kota Negara yaitu Badan Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI),  yang berfungsi  melaksanakan  kebijakan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri secara  terkoordinir  dan  terintegrasi,  dengan  beberapa  tugas  sebagai  berikut  (PPTKILN UU  No.  39  Tahun  2004,  Pasal  95  ayat  2)  yaitu:  1)  Melakukan  penempatan  atas  dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna  berbadan  hukum  di  negara  tujuan.  2)  Memberikan  pelayanan, mengkoordinasikan,  dan  melakukan  pengawasan  mengenai:  dokumen,  pembekal  akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Pemberian  Bantuan  Kemanusiaan  Perlindungan  dalam  bentuk  bantuan kemanusiaan ini diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat,  dikarenakan  adanya  tuduhan  telah  melakukan  tindak  pidana.  Perlindungan yang  semacam  ini  biasanya  dilakukan  dengan  bentuk  kunjungan  secara  priodik  dan pemantauan serta memberikan dorongan moril kepada TKI yang mengalami masalah.
Bantuan  lainnya  adalah  pemenuhan  kebutuhan  pokok  seharihari  selama  dalam proses  menjalani  peradilan,  menyediakan  rohamiwan  dan  memberikan  layanan kesehatan/psiko sosial, serta mambantu pemulangan TKI ke tanah air. Misalnya membuat kebijakan  akan  memulangkan  orang  pendatang  termasuk  juga  TKI  yang  tidak berdokumen,  maka  pemerintah  mengalokasikan  anggaran  untuk  memberikan  layanan kepada TKI bermasalah, terutama TKI yang memanfaatkan masa amnesti  untuk pulang ke  Indonesia.  Mengingat  bahwa  sebagian  besar  TKI  amnesti  mampu  membiayai pemulangan  mereka  dan  keluarganya  sampai  ke  daerah  asal  masing-masing,  maka penggunaan  dana  tersebut  hanya  untuk  hal-hal  yang  sangar  emergency  yang  berkaitan dengan masalah kemanusiaan.
Pemberian  Bantuan  Hukum  Selama  ini  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada TKI adalah: 1) Pemdampingan; 2) Konsultasi mengenai hukum yang berlaku di negara
setempat; 3) Bertindak sebagai moderator dalam menyeleaikan perselisihan antara TKI dan pengusaha; 4) Menyediakan advokat baik yang bersifat pro bono maupun free paying. Dalam bentuk bantuan hukum seperti itu, pemerintah Indonesia pernah meminta jasa 10 pengacara  di  Malaysia  untuk  menggugat  secara  hukum  para  pengusaha  yang  tidak membayar gaji TKI.
a) Hak-Hak TKI Di Luar Negeri
Mengatasi  persoalan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang  bermasalah  di  luar negeri,  tentu  tidak  lepas  dari  diplomasi  yang  harus  dilakukan  terhadap  negara  yang bersangkutan,  untuk  melakukan  hal  tersebut,  dalam  hal  ini  negara  harus  terlebih  dulu memenuhi  hak  setiap  warga  negara  Indonesia  untuk  memperoleh  pekerjaan  di  dalam negeri. Ada hal-hal yang perlu disepakati terlebih dulu dimana hal yang paling penting adalah masalah hak asasi manusia.
Hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yang  pertama-tama  harus  dipenuhi  adalah  hak  untuk  memperoleh  pekerjaaan  di  dalam negeri. Karena kebijakan penghentian pengiriman TKI ke luar negeri atau moratorium itu seringkali  ditentang  karena  alasan  melanggar  hak  asasi  manusia  warga  negara  untuk bekerja di luar negeri. Meskipun ada konvensi mengenai free movement, tetap saja kita harus  memperhatikan  mengenai  pemenuhan  hak  warga  negara  di  dalam  negeri  untuk mendapatkan pekerjaan.
Akar  permasalahan  TKI  sebenarnya  disebabkan  oleh  pengelola  negara  yang bersifat  swasta.  Regulasi  mengenai  TKI  itu  rumusannya  adalah  peraturan  penempatan dan  perlindungan,  dimana  seolah-olah  perlindungan  TKI  itu  menjadi  subordinat  dari penempatan TKI. Menjadi prioritas itu adalah perlindungan terhadap TKI sejak dari calon TKI direkrut, diberangkatkan, ditempatkan, hingga pemulangan kembali ke keluarganya di  tanah  air.  Harus  ada  pemisahan  yang  jelas  antara  peran  dan  tanggung  jawab  negara pengirim, negara penempatan dan individu TKI itu sendiri.
Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama, Hak TKI dalam UU No.39 tahun 2004 tentang PPTKILN adalah sebagai berikut:
i. Hak untuk bekerja di luar negeri (Pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  bahwa”tiap-tiap  warga    negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Hak  untuk  mendapatkan pekerjaan ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri).
ii. Hak memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri. (TKI berhak mendapatkan informasi mengenai negara  yang  akan  dituju  untuk  penempatannya  di  luar  negeri,  untuk  mempersiapkan keahlian dan bahasa yang akan digunakan).
iii.  Hak  untuk  memperoleh  pelayanan  dan  perlakuan  yang  sama  dalam penempatan di luar negeri. (TKI mempunya perlakuan yang sama didalam penempatan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan permintaan tenaga kerja dari negara yang akan dituju serta mendapatkan pelayanan yang sama dengan tenaga kerja lainnya).
iv.  Hak  untuk  memperoleh  kebebasan  menganut  agama  dan  keyakinan  serta menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  keyakinan  yang  dianutnya.  (TKI Mempunyai  hak  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  untuk  memperoleh  kebebasan dalam  beragama  serta  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  keyakinannya  di  dalam menjalankan pekerjaannya di negara tujuan).
v. Hak untuk mendapat upah sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan. (Perlindungan  terhadap  upah  TKI  yang  dijamin  di  dalam  Undang-Undang  yaitu mendapatkan upah standar dan sesuai yang berlaku di negara tujuan tanpa mengurangi hak upahnya)
vi. Hak memperoleh kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lain sesuai dengan peraturan undang-undang di negara tujuan (Hanifah, 2021). (TKI yang bekerja di negara tujuan mempunyai hak dan kesempatan serta perlakuan yang sama  tanpa  membeda-bedakan  haknya,  untuk  menjamin  Hak  Asasi  Manusia  di  negara tujuan)
vii. Hak untuk memperoleh jaminan hukum sesuai dengan peraturan perundangan atas  tindakan  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan  martabatnya  serta  pelanggaran  atas hak-hak  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  selama penempatan  di  luar  negeri.  (Pemerintah  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  TKI yang berada di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
viii.  Hak  untuk  memperoleh  jaminan  perlindungan  keselamatan  dan  keamanan saat kepulangan ke tempat asal dan hak untuk memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.  (Pemerintah  memberikan  jaminan  terhadap  TKI  yang  bekerja  dalam  bentuk keselamatan sampai kepulangan ke tempat asal dan TKI diberikan naskah perjanjian kerja yang asli untuk keamanan di negara tujuan)

## b) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Hak-hak TKI
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4445  Tahun  2004.  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  para TenagaKerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  Per.07/Men/V/2010  Tentang  Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri
2. Tanggung Jawab dan Peran Negara di dalam memberikan Kepastian Hukum kepada Warga Negara yang menjadi TKI
Dalam  Hukum  Ketenagakerjaan,  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  secara administratif  maupun  pidana.  Demikian  halnya  dengan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar,  dalam  Pasal  100 menyebutkan bahwa Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap
beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.
Sanksi  administratif  tersebut  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha  penempatan  TKI,  pencabutan  izin,  pembatalan keberangkatan calon TKI, dan/atau pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri (Pasal 101). Dalam Hukum Administrasi peranan sanksi ini sangat penting sebagai alat kekuasaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.
Selain  penegakan  hukum  secara  administratif,  di  bidang  ketenagakerjaan khususnya dalam penempatan dan perlindungan TKI juga diatur penegakan hukum secara pidana seperti yang diatur dalam Pasal 102 jo (Susilo, 2017). Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  satu  miliar  rupiah  dan  paling  banyak  lima  miliar rupiah,  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  19,  Pasal  33,  Pasal  35,  Pasal  45, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 68, dan Pasal 70.
Penegakan hukum terhadap ketentuan di atas sangat lemah, hal ini terbukti dari banyaknya  kasus  pelanggaran  terhadap  pasal-pasal  tersebut  namun  tidak  diproses  ke pengadilan. Misalnya kasus perekrutan TKI di bawah umur yang sering dilakukan oleh PPTKIS ataupun calo/sponsor TKI sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004.  Demikian  juga  terhadap  pelanggaran  ketentuan  Pasal  51 mengenai keharusan menempatkan TKI dengan memiliki dokumen yang lengkap.
Pemerintah memberikan perlindungan terhadpat TKI atau calon TKI bila terjadi permasalahan  di  luar  negeri,  adanya  perwakilan  di  luar  negeri  dalam  memberikan perlindungan terhadap TKI hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 pasal  78  yang  menyatakan  bahwa:  a)  Perwakilan  Republik  Indonesia  memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta  hukum  dan  kebiasaan  Internasional;  b)  Dalam  rangka  perlindungan  TKI  di  luar negeri,  pemerintah  dapat  menetapkan  jabatan  atas  ketenagakerjaan  pada  perwakilan Republik  Indonesia  tertentu;  c)  Penugasan  atas  ketenagakerjaan  sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2004  Pasal  80  menunjukkan adanya perlindungan calon TKI maupun TKI. Perlindungan calon TKI dan TKI sesuai dengan langkah-langkah berikut:
Disnakertrans  Kabupaten  atau  Kota  daerah  asal  calon  TKI  melakukan  seleksi tentang  umur,  pendidikan,  kesehatan,  baik  fisik  maupun  administratif.  Bagi  yang memenuhi  syarat  ditetapkan  sebagai  calon  TKI  dan  akan  disalurkan  melalui  PPTKIS untuk proses penempatan
Calon  TKI  menandatangani  perjanjian  penempatan  dengan  PPTKIS  diketahui oleh Disnakertrans kabupaten kota atau kota setempat.
Calon  TKI  dipastikan  diikutkan  dalam  program  asuransi  perlindungan  TKI, sehingga  apabila  terjadi  musibah  atau  kecelakaan  calon  TKI  atau  TKI  mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan
Calon  TKI  mengikuti  Pembelaan  Akhir  Pemberangkatan  (PAP)  sebelum keberangkatan  luar  negeri.  Sehingga  calon  TKI  mampu  memahami  cara  yang  harus ditempuh apabila menghadapi permasalahan di luar negeri 1) Perbandingan TKI dari Negara Filipina
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28 D Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 jelaslah bahwa bekerja merupakan hak asasi warga negara yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Untuk melaksanakan amanat konstitusi ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengisi peluang  kerja  di  luar  negeri.  Indonesia  adalah  pengirim  (sending  country)  buruh mengirim terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Philipina. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2009 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai 6,5 juta orang, secara makro  uang  yang  dikirim  (remittance)  oleh  buruh  migran  Indonesia  pada  tahun  2009 berjumlah U$$ 6,793 milyar, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi U$$ 7,139 milyar dollar (Febriyanto & Rohman, 2018).
Pemerintah Filipina merupakan negara terbesar pertama di Asia tenggara dalam hal  pengiriman  tenaga  kerja  keluar  negeri  (Sugandi  &  Heryadi,  2018).  kebijakan pengiriman  tenaga  kerja  keluar  negeri  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  kelangkaan lapangan  pekerjaan  di  dalam  negeri  (Saputra,  2018).  kebijakan  migrant  workers  and Overseas Filipinos Act of 1995 merupakan undang-undang yang akan melindungi tenaga kerjanya  di  luar  negeri.  kebijakan  tersebut  tetap  dijalankan  pada  masa  pemerintahan Gloria  Macapagal  Arroyo  yang  mana  pada  masa  Arroyo  lebih  mementingkan perlindungan  serta  pengiriman  tenaga  kerja  yang  terampil  daripada  hanya  memikirkan pengiriman saja.
Pemerintahan masa Arroyo selalu menunjukkan tren yang cukup positif dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang terampil serta devisa yang diperoleh dari remiten yang dikirimkan oleh para tenaga kerja tersebut sangat membantu perekonomian Filipina.
Keberhasilan  Pemerintah  Filipina  dalam  Perlindungan  Tenaga  Kerja  di  Luar Negeri melalui Undang-undang pertama kali yang mengatur tenaga kerja Filipina adalah Undang-Undang No 442 Tahun 1974 Tentang Perburuhan, yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 1974. Selain itu, undang-undang untuk Filipina di luar negeri yang berlaku, yaitu Undang-Undang Voting Overseas Absentee dari 2003 (RA 9189) yang memungkinkan Filipina  di  luar  negeri  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan  nasional  di  Filipina  tanpa hadir secara fisik di Filipina.
Isu dan Tren tentang Migrasi Tenaga Kerja Filipina Dalam Pasal XIII Konstitusi Filipina  mengungkapkan  tanggung  jawab  penuh  Kongres  untuk  memberikan  prioritas tertinggi  dalam  pemberlakuan  tindakan-tindakan  yang  melindungi  dan  meningkatkan hak-hak semua orang atas martabat manusia melalui penegasan bahwa ketidaksetaraan sosial,  ekonomi  dan  politik  serta  ketidakadilan  budaya  di  antara  para  elit.  dan  kaum
miskin  akan  dikurangi  atau  disingkirkan  untuk  menjamin  kesejahteraan  yang  adil  dan kebaikan bersama di antara rakyat Filipina. Ini juga menetapkan peran Komisi Hak Asasi Manusia  yang  menjamin  tindakan  hukum  yang  tepat  untuk  perlindungan  hak  asasi manusia semua orang di Filipina serta orang Filipina yang tinggal di luar negeri.
Pemerintah  filipina  memiliki  komitmen  yang  besar  dalam  melindungi  warga negara.  Di  Singapura  pembantu  rumah  tangga  yang  dihukum  mati  di  Singapura, memancing  krisis  politik  antara  Singapura  dan  Filipina.  Akhirnya  pemerintah  Filipina bertindak menarik duta besar dari Singapura. Untuk melindungi tenaga kerja migran di luar negeri, pemerintah mengharuskan melalui jalan legal, baik melalui POEA atau agen swasta asing, dan pemerintah  Filipina langsung bertanggung jawab sepenuhnya seperti dituntut dalam UU Tenaga Kerja Migran yang disebut Republic Act.
Menurut  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Filipina  (Labour  Code  of  the Philippines) yang ditetapkan pada tahun 2009, para pekerja Filipina hanya bisa dikirim ke  negara-negara  yang  memberi  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  cukup  atau yang  telah  menandatangani  perjanjian  bilateral.  Perjanjian  ini  pada  intinya  mencegah terjadinya kasus-kasus perlakukan buruk terhadap para pekerja Filipina.
Sejumlah  negara  di  Timur  Tengah  dan  Asia  Tenggara,  yang  dikenal  sebagai tujuan utama pekerja Filipina, tidak termasuk dalam daftar hitam pemerintah Filipina. Di negara-negara  ini  juga  muncul  kasus  perlakukan  buruk  terhadap  pekerja-pekerja  asal Filipina.  Perusahaan  multinasional  yang  mempekerjakan  tenaga  terampil  di  negara- negara yang dilarang akan mendapatkan pengecualian.

## Kesimpulan
Bahwa Menurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  Calon Tenaga  Kerja  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
Keberadaan TKI di luar negeri, sudah diupayakan untuk mendapat perlindungan dari  berbagai  pihak  yang  terkait,  terutama  dari  Pemerintah,  terbukti  dengan ditingkatkannya  pemberian  informasi  kepada  masyarakat,  serta  telah  dikeluarkannya instrumen peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung telah menekan terjadinya kasus pelanggaran HAM terhadap para TKI.
Upaya  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  TKI  ada  beberapa  hal  yang selama  ini  telah  dilakukan  oleh  pemerintah,  diantaranya  adalah:  Perlindungan  dengan pendekatan  secara  politis  dengan  pendekatan  politis  dilakukan  secara  konkret  yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat  perjanjian  kerjasama  antar  Pemerintah,  Pembentukan  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  Untuk mengoptimalkan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri  yang  lebih  terpadu,  pemerintah membentuk suatu badan bersifat nasional yang bertugas untuk melindungi TKI di luar negeri dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan. Kemudian perusahaan pengelola TKI harus
mensosialisasikan  hak-hak  TKI  yang  didapat  oleh  TKI,  agar  adanya  pengetahuan  dan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.
Bahwa  Dalam  Hukum  Ketenagakerjaan,  penegakan  hukum  dapat  dilakukan secara administratif maupun pidana. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar,  dalam  Pasal  100 menyebutkan bahwa Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat  (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.
Sanksi  administratif  tersebut  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha  penempatan  TKI,  pencabutan  izin,  pembatalan keberangkatan calon TKI, dan/atau pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri (Pasal 101). Dalam Hukum Administrasi peranan sanksi ini sangat penting sebagai alat kekuasaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan terhadap  kewajiban  yang  terdapat  dalam  norma  hukum  administrasi  negara  dan  Duta Besar yang berada di luar negeri aktif untmemberikan perlindungan hukum bila terjadi TKI yang tidak diberikan gaji serta TKI yang mendapatkan kekerasan.

## BIBLIOGRAFI
Febriyanto, Triyan, & Rohman, Agus Taufiqur. (2018). Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bekerja di Luar Negeri. Lex Scientia Law Review , 2 (2),
139–154.
Gusti,  Irganov  Maghfiroh,  Gayatri,  Siwi,  &  Prasetyo,  Agus  Subhan.  (2021).  Pengaruh umur,  tingkat  pendidikan  dan  lama  bertani  terhadap  pengetahuan  petani  tentang manfaat  dan  cara  penggunaan  kartu  tani  di  Kecamatan  Parakan,  Kabupaten Temanggung. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 19 (2), 209–221.
Hanifah, Ida. (2021). Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1),
168–173.
Husni,  Lalu.  (2011). Penempatan  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja Indonesia  Yang  Bekerja  Di  Luar  Negeri  (Kajian  Yuridis  Terhadap  Asas  Hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat) .
Manasiq,  Gufron  Zainal  Abidin  Sdawi.  (2023).  Peningkatan  Kemampuan  Komunikasi Bahasa Arab Calon TKI Berkeahlian Melalui Arabic Camp di Badan Latihan Kerja (BLK)  Pondok  Pesantren  Kebun  Baru  Palengaan  Pamekasan. Ulumuna:  Jurnal Studi Keislaman , 9 (1), 122–140.
Saputra,  Rangga  D.  W.  I.  (2018). UPAYA  PENANGGULANGAN  PENGIRIMAN
TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL (Studi Di BP3TKI Lampung) .
Sugandi, Yogi Suprayogi, & Heryadi, Dudy. (2018). Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintah  Indonesia  (Studi  Kasus  Pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia  ke Malaysia. Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  Dan Administrasi Pelayanan Publik , 20 (2), 41–52.
Susilo, Endar. (2017). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Dalam Perspektif Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan. QISTIE , 9 (2).
Sutedi, Adrian. (2009). Hukum perburuhan . Sinar Grafika.
Timan, Muhammad Rizal B. (2021). Studi Etos Kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Kabupaten Jember. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah.
Wahyudi, Deny Tri. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Mimbar Keadilan , 278213.
Yuliartini,  Ni  Putu  Rai,  &  Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga Kerja  Transmigrasi  Kabupaten  Buleleng  Dalam  Penempatan  Dan  Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22–40.

## Copyright holder:
Shaviera Indar Dhanty, Parasian Simanungkalit, Dadang Herli Saputra (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: