## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai
Yang Tidak Dilekati   Pita   Cukai   Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn)
Oleh : 1 . Charles Jhonson Panjaitan 2. Nelvetia Purba
3. Muhammad Arief Sahlevi

## Abstract
The  crime  of  excise  stamps  is  very detrimental and disrupts the balance  of the life of the Indonesian people. Excise is a state levy whose main function is to limit the circulation of excisable  goods.  As  a  consequence  of  this function,  excise  duty  contributes  to  state revenue.
The  results  of  the  study  show  that  the criminal  responsibility  for  the  crime  of  selling excisable goods that are not attached to excise stamps  is  based  on  the  decision  Number 18/Pid.Sus/2020/PN  Mdn,  namely  that  the perpetrators have been legally and convincingly  proven  guilty  of  committing  the crime  of  selling  excisable  goods  that  are  not attached  with  excise  stamps.  sentenced  to imprisonment  for  1  (one)  year  and  4  (four) months,  and  a  fine  of  Rp.  25,000,000.  a number  of  fines  must  be  paid  and  if  it  is  not sufficient  then  it  is  replaced  with  imprisonment for  2  (two)  months.  Legal  considerations  of judges  in  the  crime  of  selling  excisable  goods that are not attached with excise stamps based on  Decision  Number  18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn is that no justifying or forgiving reason is found which  indicates  an  error  regarding  the  person or the legal subject or other reasons that cause cause  the  defendants  to  be  released  from responsibility  for  the  actions  that  have  been committed.
Keywords: Crime, Goods, Excise

## Abstrak
Tindak  pidana  pita  cukai  sangat merugikan  dan  mengganggu  keseimbangan kehidupan  bangsa  Indonesia.  Cukai  adalah pungutan  negara  yang  fungsi  utamanya membatasi peredaran barang kena cukai.
Sebagai  konsekuensi  dari  fungsi  tersebut, cukai  memberikan kontribusi penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana menjual  barang  kena  cukai  yang  tidak  dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN  Mdn  yaitu  pelaku  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai  yang  tidak  dilekati  pita  cukai  dipidana berupa  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun dan  4  (empat)  bulan,  dan  denda  sejumlah  Rp 25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah), dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayarkan maka  harta  benda  atau  pendapatan  terdakwa dapat  disita  oleh  Jaksa  sejumlah  denda  yang harus  dibayarkan  dan  jika  tidak  mencukupi maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama 2  (dua)  bulan.Pertimbangan  hukum  hakim dalam  tindak    pidana  menjual  barang  kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn adalah tidak ditemukan adanya alasan pembenar  atau  pemaaf  yang  menunjukkan adanya  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau subjek  hukumnya  ataupun  alasan  lain  yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang telah dilakukan.
. Kata Kunci: Tindak Pidana, Barang, Cukai

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Kemajuan  dalam  bidang  teknologi, komunikasi  dan  informasi  pada  era  sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan  suatu  tindakan  apapun,  kapanpun, dan  dimanapun  di  berbagai  bidang  termasuk bidang  ekonomi  dalam  hal  ini  bidang  barang dan  jasa.  Berkembangnya  pola  hidup  dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. 1 Salah  satu  tindak  pidana  yang  marak terjadi  di  Indonesia  adalah  tindak  pidana peredaran  barang  ilegal.  Persaingan  yang
1 Zainuddin  Ali, Sosiologi  Hukum ,  Sinar Grafika, Palu, 2013, h.5.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut.
Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh keuntungan  besar  dengan  cara  melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau  cukai.  Kejahatan  ini  dapat  sangat merugikan  negara  khususnya  dalam  bidang perpajakan.  Pajak  adalah  sumber  terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal  ini  adalah  pajak  cukai.  Lalu  diatur  pula pada  Pasal  1  ayat  1  Undang  Undang  Nomor 39  Tahun  2007  tentang  Cukai  yang  berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan  terhadap  barang-barang  tertentu yang  mempunyai  sifat  atau  karakteristik  yang ditetapkan dalam Undang- undang ini.” Pungutan  ini  dilakukan  terhadap  barang - barang  tertentu  yang  sudah  ditetapkan  dan terdapat  pada  Pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :
(1)  Cukai  dikenakan  terhadap  barang  kena cukai yang terdiri dari :
a.  Etil  alkohol  atau  etanol,  dengan  tidak mengindahkan  bahan  yang  digunakan dan proses pembuatannya;
b.  Minuman yang mengandung etil alkohol  dalam  kadar  berapa  pun, dengan  tidak  mengindahkan  bahan yang digunakan dan proses pembuatannya,  termasuk  konsentrat yang mengandung etil alkohol;
c.  Hasil  tembakau,  yang  meliputi  sigaret, cerutu,  rokok  daun, tembakau iris,  dan hasil  pengolahan  tembakau  lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan  atau  tidak  bahan  pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
Kemudian  ada  beberapa  karakteristik yang  menyebabkan  barang  tertentu  terkena cukai.  Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  A-D Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007, dinyatakan:
1.  Barang-barang  yang  konsumsinya  harus dibatasi;
2.  Barang-barang  yang  distribusinya  harus diawasi;
3.  Barang-barang yang konsumsinya berdampak  pada  rusaknya  lingkungan hidup;
4.  Sebagai  sarana  untuk  memenuhi  rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.
Salah  satu  jenis  barang  yang  kena cukai  di  Indonesia  adalah  produk  hasil tembakau, berupa Cigaret yang dalam terminologi  sehari-hari  dikenal  dengan  istilah rokok.  Rokok  merupakan  sebuah  produk  hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. 2 Permintaan yang tinggi akan  produksi  rokok  oleh  masyarakat  dan tingginya  cukai  rokok  yang  dikenakan  oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat  banyak  oknum  yang  berusaha menghindar  untuk  membayar  cukai  rokok. Mereka  mengedarkan  atau  menjual  rokok tanpa  pita  cukai.  Hal  ini  dimaksudkan  agar mereka  mendapatkan  untung  yang  besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut,  jelas  telah  melanggar  perundang- undangan  di  Indonesia,  yakni  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.
Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau kharakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan  dampak  negatif  bagi masyarakat atau  lingkungan  hidup,  atau  pemakaiannya perlu  pembebanan  pungutan  negara  demi keadilan  dan  keseimbangan,  dikenai  cukai berdasarkan  undang-undang  tentang  cukai
2 Dian  Jusriati,  Apa  Itu  Barang  Kerna Cukai”,    Artikel  pada Warta  Bea  Cukai ,  Edisi  406, September 2018, h. 46

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
barang-barang  tertentu  tersebut  selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai. 3
Rokok  atau  produk  hasil  tembakau masih  menjadi  primadona  bagi  peneriman negara dari sector perpajakan khususnya cukai di  samping  pengenaan  cukai  pada  MMEA (Minuman  Mengandung  Etil  Alkohol)  dan  EA (Etil  Alkohol).  Pengenaan  cukai  pada  produk rokok dan tembakau telah  memberikan kontribusi  yang  sangat  signifikan  bagi  negara, dan  setiap  tahunnya  penerimaan  selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan  Direktorat  Jendral  Bea  Cukai (DJBC)  menghimpun  pendapatan  bagi  pundi- pundi  Negara  dari  sektor  cukai  dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini  terbukti  dengan  masih  banyaknya  pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan  pita  cukai  pada  produknya  atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga  negara  berpotensi  besar  kehilangan pendapatannya. 4
Pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat Jendral  Bea  dan  Cukai  melakukan  upaya pengawasan  serta  pencegahan  peredaran hasil  pelanggaran  dari  pengusaha  ini  baik peredaran  rokok  tanpa  dilekati  pita  cukai  atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang  lain  dengan  mengeluarkan  berbagai macam  kebijakan.  Peredaran  rokok  tanpa
3 Eddhi  Sutarto, Rekontruksi  Hukum Pabean Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2014, h.111.
4 Andrian Sutedi, Aspek Hukum
Kepabeanan , Sinar Grafika, Jakarta: 2012, h. 74
dilekati  pita  cukai  merupakan  salah  satu tindakan pidana. 5
Ketentuan  tindak  pidana  mengenai cukai  secara  khusus  di  atur  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2007  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  1995  tentang  Cukai  bahwa  :  “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena  cukai  yang  tidak  dikemas  untuk  penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai  lainnya  dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya  atau  patut  harus  diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang  ini  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak  10  (sepuluh)  kali  nilai  cukai  yang seharusnya dibayar. 6
Kasus  tindak  pidana  menjual  barang kena  cukai  yang  tidak  dilekati  pita  cukai dapat dilihat dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn dengan terdakwa
Masykur  Ridwan  yang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana  telah  menawarkan,  menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang
5 Irwandi  Syahputra ,  “Penegakan  Hukum Peredaran  Rokok  Ilegal  Tanpa  Cukai  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor
Pengawasan  Dan  Pelayanan  Bea  Dan  Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi  Kepulauan  Riau”, JOM  Fakultas  Hukum
Volume III nomor 1, Februari 2016, h.2 6 Semedi Bambang, Pengawasan
Kepabeanan , Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai,
Jakarta, 2013, h.17.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran  atau  tidak  dilekati  pita  cukai  atau  tidak dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai  lainnya, berupa  hasil  tembakau  jenis  sigaret  tanpa dilekati  pita  cukai” sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  54  Undang- Undang  RI  No.  11  Tahun  1995  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  RI  No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Pelaku  menawarkan,  menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran  atau  tidak  dilekati  pita  cukai  atau  tidak dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai  lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu rokok merk W One sebanyak 2 (dua) karton, 1 (satu) slop  rokok  merk  Seven  Star,  8  (delapan)  slop rokok  merk  Esse  Change,  11  (sebelas)  slop rokok merk Marlboro, 1 (satu) slop rokok merk Leader,  5  (lima)  slop  Benson  &  Hedges,  15 (lima belas) slop rokok merk L&M, 9 (sembilan) slop  rokok  merk  Manchester,  4  (empat)  slop rokok  merk  555,  3  (tiga)  slop  rokok  merk Dunhill, tanpa dilekati pita cukai.

## B.  Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah  yang  akan  diteliti  adalah  sebagai berikut:
1.  Bagaimana  pengaturan  tindak  pidana menjual  barang  kena  cukai  yang  tidak dilekati pita cukai ?
2.  Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana tindak  pidana  menjual  barang  kena  cukai yang  tidak  dilekati  pita  cukai  berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn ?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1.  Untuk  mengetahui pengaturan tindak pidana  menjual  barang  kena  cukai  yang tidak dilekati pita cukai.
2.  Untuk  mengetahui  pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai  yang  tidak  dilekati  pita  cukai berdasarkan putusan
Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  manfaat  teoritis dan  praktis.  Adapun  kedua  kegunaan  tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Secara  teoritis  diharapkan menjadi   bahan untuk  pengembangan    wawasan    dan kajian lebih  lanjut  bagi para  teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang  masalah  tindak      pidana  menjual barang  kena  cukai  yang  tidak  dilekati  pita cukai.
2.  Secara praktis adalah :
a.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  dalam  bentuk masukan  atau  saran  yang  baik  untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya penindakan cukai ilegal. b.  Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan
bahan masukan bagi instansi khususnya  penindakan  cukai  ilegal pada pengawasan kantor dan pelayanan bea dan cukai.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  diketahui bahwa  penelitian  tentang  “Tindak  Pidana Menjual  Barang  Kena  Cukai  Yang  Tidak Dilekati  Pita  Cukai  Dalam  Perspektif  Undang-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang Nomor 39 Tahun 2007  Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn) ”. belum pernah dilakukan  dalam  pendekatan  dan  perumusan masalah yang sama.

## II. PEMBAHASAN

## A.  PENGATURAN  TINDAK    PIDANA MENJUAL  BARANG  KENA  CUKAI
YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
1.  Dasar Hukum Pungutan Cukai Salah satu faktor penting yang menjadi daya  tarik  mengapa  cukai  sering  dibicarakan oleh  berbagai  kalangan  masyarakat  adalah peranannya  terhadap  pembangunan  dalam bentuk  sumbangannya  kepada  penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  selalu meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  di  samping fungsi  utamanya  yaitu regulater yang  pada dasarnya  membatasi,  mengurangi  bahkan meniadakan  peredaran  barang  kena  cukai yang  berdampak  negatif  bagi  kesehatan  dan ketertiban umum.
Cukai  merupakan  salah  satu  bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak  dimiliki  oleh  jenis-jenis  pajak  lainnya, bahkan  tidak  serupa  dengan  jenis  pajak  yang sama-sama  tergolong  kategori  pajak  tidak langsung. 7 Salah  satu  faktor  penting  yang menjadi  daya  tarik  mengapa  cukai  sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan  dalam  bentuk  sumbangannya kepada  penerimaan  negara  yang  tercermin pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
7 Ryan  Firdiansyah  Surayawan, Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina , Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, h.7
Negara  yang  selalu  meningkat  dari  tahun  ke tahun,  maupun  penyerapan  tenaga  kerja  oleh industri  rokok,  di  samping  fungsi  utamanya yaitu regulater yang pada dasarnya membatasi,  mengurangi  bahkan  meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum. 8 pertimbangan  pembentukan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai adalah:
1.  Peraturan  perundang-undangan  cukai  yang selama  ini  dipergunakan  sebagai  dasar pemungutan  cukai,  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional;
2.  Dasar  hukum  pemungutan  cukai  yang berlaku  selama  ini  terdiri  dari  beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda  dalam  pengenaan  cukainya, sehingga  kurang    mencerminkan  asas keadilan  dan  belum  dapat  memanfaatkan potensi  objek  cukai  yang  ada  secara optimal  serta  kurang  memperhatikan  aspek perlindungan masyarakat. 9
Dengan  mengacu  pada  politik  hukum nasional,  penyatuan  materi  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995 tentang
Cukai
merupakan upaya penyederhanaan  hukum  di  bidang  cukai  yang diharapkan  dalam  pelaksanaannya  dapat diterapkan  secara  praktis,  efektif,  dan  efisien. Hal-hal  baru  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  1995  tentang  Cukai yang  tidak  terdapat  dalam  kelima  ordonansi cukai  yang  berlaku  sebelum  ini  antara  lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga  banding,  audit  di  bidang  cukai,  dan penyidikan.  Hal-hal  yang  baru  tersebut  dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan  kepentingan  masyarakat  dan
8 Ibid , h.8.
9 Ibid , h.4.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menciptakan  iklim  usaha  yang  dapat  lebih mendukung laju pembangunan nasional.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :
1.  Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban  cukai  hanya  dibebankan  kepada orang-orang  yang  memang  seharusnya diwajibkan  untuk itu  dan  semua  pihak  yang terkait  diperlakukan  dengan  cara  yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2.  Pemberian  insentif  yang  bermanfaat  bagi pertumbuhan  perekonomian  nasional,  yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya  pembebasan  cukai  terhadap barang  kena  cukai  yang  digunakan  untuk keperluan  penelitian  dan  pengembangan ilmu pengetahuan.
3.  Pembatasan  dalam  rangka  perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
4.  Netral  dalam  pemungutan  cukai  yang  tidak menimbulkan  distorsi  pada  perekonomian nasional;
5.  Kelayakan  administrasi  dengan  maksud agar  pelaksanaan  administrasi  cukai  dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana,  dan  mudah  dipahami  oleh anggota masyarakat;
6.  Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang- undang dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
7.  Pengawasan  dan  penerapan  sanksi  untuk menjamin  ditaatinya  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-Undang. 10
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  11 tahun  1995  tentang  Cukai,  pengenaan  cukai pada  tiga  produk  yaitu  hasil  tembakau, minuman  mengandung  etil  alkohol  (MMEA) dan  etil  alkohol  (EA)  merupakan  hasil penunjukan  dengan  berbagai  pertimbangan berdasarkan aturan jaman Belanda. Namun ke depannya,  untuk  menentukan  suatu  objek cukai  baru,  maka  penentuannya  ditetapkan berdasarkan  empat  karakteristik  yaitu  barang-
barang  yang  konsumsinya  harus  dibatasi, barang-barang yang distribusinya harus diawasi,  barang-barang  yang  konsumsinya berdampak  pada  rusaknya  lingkungan  hidup dan  sebagai  sarana  untuk  memenuhi  rasa kebersamaan  dan  keadilan  di  masyarakat. Terhadap  barang-barang  yang  memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan cukai. Contoh komoditi  yang  dapat  dikenakan  cukai  adalah semen,  karena  semen  dapat  menimbulkan dampak  negatif  terhadap  lingkungan,  sosial maupun  kesehatan  masyarakat,  disamping  itu semen  sudah  dikenakan  cukai  di  27  negara termasuk Malaysia, Korea dan India.
Berkenaan  dengan  pita  cukai  hasil tembakau,  maka  sejak  tahun  2004  telah dikeluarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea dan  Cukai  Nomor  Kep-112/BC/2004  tentang desain  dan  warna  pita  cukai  hasil  tembakau dan  surat  edaran  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  Nomor  28  Tahun  2004  tentang Pemberian  Identitas  Pabrik  pada  pita  cukai hasil  tembakau  dalam  rangka  personalisasi yang  mulai  diberlakukan  bulan  Januari  tahun 2005.
Pemerintah  melalui  Menteri  Keuangan menerbitkan  kebijakan  tentang  penetapan golongan  dan  tarif  cukai  hasil  tembakau terhadap  pengusaha  pabrik  hasil  tembakau yang  memiliki  keterkaitan,  yang  akan  mulai berlaku  12  Juni  2013.   Kebijakan  tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  78/PMK.011/2013  tanggal 12 April 2013. Landasan hukum PMK Nomor
78/PMK.011/2013 adalah dalam rangka melaksanakan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (5)  UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU  Nomor  11  tahun  1995  tentang  Cukai  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberikan  kewenangan  kepada  Menteri Keuangan  untuk  mengatur  besaran  dan perubahan tarif cukai.
PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  1911PMK.04/2010  yang mengatur  mengenai  ketentuan  hubungan keterkaitan  di  bidang  cukai  dengan  beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya  istilah  hubungan  istimewa  diganti menjadi hubungan keterkaitan.
Kebijakan  cukai  ini  dibuat  dalam rangka  mewujudkan  iklim  usaha  industri  hasil tembakau  yang  kondusif  dan  mengamankan penerimaan  negara  dari  upaya  penghindaran tarif  cukai,  sehingga  perlu  diatur  ketentuan mengenai  hubungan  keterkaitan  antarpabrik hasil tembakau dan menetapkan penggolongan  dan  tarif  cukai  hasil  tembakau
atas pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pabrik lainnya. 11
Pokok  kebijakan  utama  yang  diatur dalam  PMK  yang  baru  tersebut  adalah mengenai  kriteria  hubungan  keterkaitan,  di mana  pengusaha  pabrik  hasil  tembakau ditetapkan  memiliki  hubungan  keterkaitan dengan  pengusaha  pabrik  lainnya  apabila memiliki  keterkaitan  dari  aspek  permodalan dan  manajemen  kunci.   Aspek  penggunaan bahan  baku  barang  kena  cukai  berupa tembakau  iris  yang  diperoleh  dari  pengusaha pabrik  lainnya  yang  mempunyai  penyertaan modal  paling  sedikit  10  persen,  dan/atau hubungan  keluarga  baik  sedarah  maupun
11 Sriyono, Diklat  Jarak  Jauh  Teknis Substantif  Spesialisasi  Cukai  :  Modul  2  Undang- Undang  Cukai. Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keuangan  Pusdiklat  Bea  dan  Cukai,  Jakarta,  2014, h.77.
semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat. 12
Aspek  lain  yang  diatur  dalam  PMK Nomor  78/PMK.011/2013  adalah  tata  cara penetapan  pengusaha  pabrik  yang  memiliki hubungan  keterkaitan  (pernyataan  diri/ self declare dari pengusaha pabrik atau
pembuktian  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai)  dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan  dan  tarif  cukai  pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.
Mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha  pabrik  untuk  menyatakan  diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan,  serta  kewajiban  Kepala  Kantor Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC) untuk  melakukan  penagihan  atas  kekurangan perhitungan  pembayaran  cukai  dan  pungutan Negara  lainnya  yang  terjadi  akibat  penetapan hubungan keterkaitan. 13
Pada saat PMK Nomor
78/PMK.011/2013  ini  berlaku,  ketentuan  Pasal 21A  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 191/PMK.04/2010  tentang  Perubahan  atas PMK  Nomor  200/PMK.04/2008  tentang  Tata
Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan  Nomor  Pokok  Pengusaha  Barang Kena  Cukai  Untuk  Penqusaha  Pabrik  Dan Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan  tidak  berlaku. Personalisasi  pita cukai  merupakan  suatu  langkah  konkret  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  untuk mengamankan  penerimaan  Negara  dari  sektor cukai  dan  menekan  semaksimal  mungkin peredaran  rokok  illegal  yang  pada  prinsipnya
12 Soemantoro, Aspek-aspek  Pidana  di Bidang Ekonomi . Ghalia, Jakarta, 2012, h.74.
13 Ibid , h.76.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mangkir  dari  kewajiban  membayar  pajak  dan cukai. 14
Latar
belakang pemberlakuan
personalisasi  pita  cukai  adalah  maraknya peredaran  rokok  illegal  dengan  menggunakan berbagai  macam  modus  yang  tidak  hanya merugikan
negara, tetapi juga
pabrik/perusahaan  rokok  yang  beroperasi dengan legal. Dengan pemberlakuan personalisasi  pita  cukai  setidaknya  dapat menciptakan  suatu  persaingan  usaha  yang kondusif  diantara  pabrik/perusahaan  rokok yang ada dan juga menekan jumlah peredaran rokok illegal. 15
Pungutan cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang diinginkan otoritas  pemerintah  agar  suatu  produk  tidak leluasa dikonsumsi masyarakat. Alasan pengenaan cukai tentu saja bersifat diskriminatif  sesuai  dengan  tujuan  dasar  yang diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tujuan  pungutan  cukai,  mengidentifikasikan beberapa  tujuan  mendasar  dari  pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain :
1.  Untuk  meningkatkan  pendapatan  ( to  raise revenue ).  Sama  halnya  dengan  pungutan pajak lainnya, instrumen cukai juga memiliki fungsi  budgetair,  yaitu  sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  negara  yang  cukup penting.
2.  Untuk mengkompensasikan
biaya eksternalitas  (t o  reflect  external  costs ). Biaya  eksternalitas  adalah  kerugian  atau keuntungan-keuntungan  yang  diderita  atau dinikmati  pelaku  ekonomi  karena  tindakan pelaku  ekonomi  lain.  Biaya  eksternalitas akan  menyebabkan  pasar  tidak  bisa mencapai
efisiensi ( diseconomies externality ). Dalam konteks pungutan cukai, biaya  eksternalitas  yang  dimaksudkan adalah  beban  yang  harus  ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap  produk-produk  yang  dikenakan cukai. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut:  konsumsi  terhadap  rokok  akan
14 Ibid , h.77.
15 S.Santoso, Pengawasan  di  Bidang Cukai .  Artikel  pada  majalah  bulanan Warta  Bea Cukai. Edisi 395. Jakarta Oktober 2017, h.31.
berpengaruh  terhadap  kesehatan  individu dan masyarakat. 3.  Untuk mengendalikan konsumsi ( to discourage  consumption ).  Cukai  adalah instrumen  efektif  yang  dapat  menghalangi konsumsi  terhadap  produk-produk  yang berdampak  negatif  seperti  rokok  dan minuman beralkohol.
4.  Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah ( to charge road users for government-provided services ). Pada dasarnya penyediaan prasarana umum kepada masyarakat merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah.  Terlebih  apabila  pembiayaan infrastruktur  yang  dibangun  tidak  diminati oleh sektor swasta.
5.  Untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung
peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. 16
Subjek  di  bidang  cukai  diatur  secara khusus  dalam  Pasal  14  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995 tentang  Cukai  sebagai  berikut  :  Setiap  orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :
1.  Pengusaha pabrik Pengusaha  pabrik  adalah  orang  yang mengusahakan pabrik
2.  Pengusaha tempat penyimpanan Pengusaha  tempat  penyimpanan  adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
3.  Importir barang kena cukai Importir  barang  kena  cukai  adalah  orang baik  secara  pribadi  maupun  badan  hukum yang  memasukkan  barang  kena  cukai  ke dalam daerah pabean.
4.  Penyalur. Penyalur  adalah  orang  yang  menyalurkan atau  menjual  barang  kena  cukai  yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
5.  Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha  Barang  Kena  Cukai  dari
Menteri.
Pengusaha tempat penjualan eceran adalah  orang  yang  mengusahakan  tempat penjualan eceran. 17
16 Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Bea  dan  Cukai Seri 2 . Bina Ceria, Jakarta, 2015, h. 29.
17 Adrian Sutedi, Op.Cit , h.48.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2007,  barang  kena  cukai  (obyek  cukai) terdiri dari :
1.  Etil  alkohol  atau  etanol,  dengan  tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2.  Minuman  yang  mengandung  etil  alkohol dalam  kadar  berapa  pun,  dengan  tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk
konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3.  Hasil  tembakau,  yang  meliputi  sigaret, cerutu,  rokok  daun,  tembakau  iris,  dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan  tidak  mengindahkan  digunakan atau  tidak  bahan  pengganti  atau  bahan pembantu dalam pembuatannya. 18 b.  Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap  Ketaatan  Pengusaha  Pabrik

## Rokok dalam Membayar Cukai
Sebagaimana  diketahui  bahwa  cukai adalah  pungutan  negara  yang  dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai  sifat  atau  karakteristik  yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.
Barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat atau  karakteristik  yang  ditetapkan  dalam undang-undang  cukai  adalah  barang-barang yang  dalam  pemakaiannya  perlu  dibatasi  atau diawasi, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang  mengandung  etil  alkohol,  dan  hasil tembakau  termasuk  rokok.  Oleh  karena  tujuan utama  cukai  membatasi  peredaran  barang yang  tidak  diinginkan,  maka  undang-undang cukai  tidak  terlalu  banyak  mengakomodasi kepada  kepentingan  pengusaha  pabrik  rokok, berbeda  dengan  undang-undang  lain  yang business friendly . 19
Meski
demikian untuk
mempertahankan  agar  kelangsungan  industri
18 C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Op.Cit , h. 12-13.
19 R. Soekardono,
Hukum Dagang Indonesia . Rajawali, Jakarta, 2011, h.99.
rokok  tetap  terjaga  dandapat  menyumbang penerimaan  negara,  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai memberikan beberapa kemudahan dan fasilitas  kepada  pengusaha  pabrik  rokok. Kemudahan  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1995  tentang  Cukai  dapat  dilihat  pada  Pasal 7A,  yakni  pemberian  penundaan  pembayaran cukai  kepada  pengusaha  pabrik  rokokdalam jangka  waktu  paling  lama  90  (sembilan  puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai. Untuk mendapat  penundaan  pembayaran  cukai, pengusaha  pabrik  rokok  wajib  menyerahkan jaminan.Penjelasan  pasal  7A  menyebutkan, “yang  dimaksud  dengan  ‘penundaan’  adalah kemudahan pembayaran yang diberikan kepada  pengusaha  pabrik  dalam  bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga”.
Kemudahan  lain  yang  diberikan  oleh Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai adalah pengembalian  cukai.  Berdasarkan  Pasal  12, cukai  yang  telah  dibayar  dapat  diberikan  atau dikembalikan  kembali  kepada  pengusaha pabrik dalam hal rokok yang sudah dilekati pita cukai  diekspor  atau  pita  cukai  dikembalikan karena  rusak  atau  tidak  dipakai.  Pita  cukai yang dipesan dan telah diterima oleh pengusaha  pabrik  rokok  jika  belum  dilekatkan pada  kemasan  rokok  dapat  dikembalikan  ke Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  melalui Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai yang mengawasinya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengembalian  pita  cukai  tersebut disebabkan antara lain :
1.  Perubahan tariff cukai atau harga jual eceran.
2.  Pita cukai rusak sebelum dilekatkan.
3.  Pabrik yangbersangkutan tidak lagi berproduksi. 20 Selain itu
kemudahan yang
berhubungan  dengan  peningkatanpelayanan dan jugaoptimalisasi penerimaan adalah adanya  pembayaran  cukai  secara  berkala (diaturdalam  Pasal  7A)  dengan  jangka  waktu paling  lama  45  hari.  Begitu  juga  dengan  hal baru  lainnya  seperti  jaminan  dalam  rangka pembayaran  berkala  dan  penundaan  cukai (Pasal  7A  ayat  4,  ayat  5  dan  ayat  6),dimana untuk mendapatkan kemudahan tersebut pengusaha barang kena cukai wajib menyerahkanjaminan  dengan  tujuan  untuk kepentingan  pengamanan  hak  negara  dengan prinsip kehati-hatian. 21
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2007  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai memberikan  kemudahan  dan  fasilitas  bagi pengusaha  pabrik  rokok,  namun  kembali  pada fungsi utama pengenaan cukai yakni membatasi  peredaran  barang  yang  tidak diinginkan  karena  berdampak  negatif  bagi kesehatan,  maka  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2007  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai tetap  mengedepankan  fungsi regulater nya yaitu  dengan  cara mengenakan tarif cukai  dan harga jual eceran yang tinggi.
Untuk  produk  rokok  merek  terkenal yang  biasanya  diproduksi  oleh  pengusaha
20 Ali  Purwito, Kepabeanan  dan  Cukai, Badan Penerbit Hukum UI, Jakarta, 2016, h.97.
21 Ibid , h.98.
rokok  Golongan  I  memiliki  pangsa  pasar  di kota-kota  besar.  Perokok  produk  pengusaha Golongan  Iseperti  Djarum  76  adalah  kalangan menengah ke atas, dan merokok produk merek tertentu  tersebutsudah  menjadi  kebiasaan  dan memiliki fanatisme atau kebanggaan
tersendiri.Produk rokok yang diproduksi pengusaha  golongan  II  seperti merek  SUKUN, meskipun tidak begitu terkenal namun memiliki pangsa  pasar  tersendiri  di kota-kota  kecil  atau tingkat  Kabupaten,  karena  produk  rokok tersebut  juga  sudah  lama  ada  dan  dikenal rasanya  untuk  kalangan  menengah  ke  bawah. Sedangkan  produk  rokok  yang  diproduksi  oleh pengusaha  kecil  atau  Golongan  III  tidak memiliki  pangsa  pasar  tetap,  baik  di  tingkat kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Hal ini  dikarenakan  banyaknya  jumlah  pengusaha golongan  III  sehingga  produk  rokok  yang beredar  mereknya  banyak  juga.  Biasanya produk rokok yang dihasilkan pengusaha rokok golongan III dijual di daerah pantai, perkampungan  di  pinggir  hutan  dan  di  desa- desa pedalaman. 22
Tingginya  tarif  cukai  dan  harga  jual eceran  yang  ditetapkan  Menteri  Keuangan tidak  terlalu  berpengaruh  bagi  pengusaha golongan  I  dan  golongan  II,  sebaliknya  bagi kelompok  pengusaha  kecil  atau  golongan  III, tingginya  tarif  cukai  dan  harga  jual  eceran justru  membuatnya  sulit  bersaing  dalam menjual  produknya.  Dampak  selanjutnya, sebagian  pengusaha  golongan  III  tidak  dapat meneruskan  produksinya,  tetapi  pita  cukai yang  menjadi  bagiannya  dijual  ke  pengusaha lainnya  dengan  mendapatkan  keuntungan, sedangkan sebagian besar pengusaha golongan  III  lainnya  mengambil  jalan  pintas
22 Ibid , h.413.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yaitu  menjual  produk  rokoknya  secara  ilegal. Pengusaha  rokok  golongan  III  yang  tidak  bias bersaing  disamping  memproduksi  rokok  yang dilekati  pita  cukai,  juga  memproduksi  rokok yang  tidak  dilekati  pita  cukai  atau  pun  dilekati pita cukai milik orang lain.
Adanya  pengusaha  rokok  kecil  atau golongan  III  yang  tidak  dapat  bersaing  dan menjual  produknya  dengan  legal,  merupakan dampak  dan  implikasi  logis  dari  filosofi pengenaan  cukai  yaitu  membatasi  peredaran barang  yang  tidak  diinginkan.  Pegawai  atau karyawan  industri  pabrik  rokok  golongan  III adalah dari kalangan keluarga sendiri, kalaupun  ada  orang  lain  adalah  tetangga sekitar,  dan  maksimal  jumlah  tenaga  kerja yang  dimiliki  pengusaha  golongan  III  sepuluh orang.

## c.   Tindak Pidana Cukai
Kata hukum pidana menurut Moeljatno adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang berlaku  disuatu  negara,  yang  mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1.  Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa melanggar  larangan  tersebut  atau  disebut perbuatan pidana ( criminal act ).
2.  Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana ( criminal liability atau criminal responsibility )
3.  Menentukan  dengan  cara  bagaimana pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila  ada  orang  yang  disangka  telah melanggar larangan tersebut. 2315
15 Ibid , h.3.
Menurut Tongat
menyebutkan “pengertian  hukum  pidana  tidak  saja  meliputi hukum  pidana  materiil  tetapi  juga  meliputi hukum pidana formil”. 16 Hukum  pidana materiil ( substantive criminal-law ) yang  mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan  larangan  dan  sanksi  pidana, yakni,  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut  atau  disebut  perbuatan  pidana ( criminal  act )  dan  yang  mengatur  tentang dasar-dasar  dan  aturan  untuk  menentukan pertanggungjawaban  hukum  pidana  ( criminal liability atau criminal responsibility ). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat
peraturan-peraturan tentang
bagaimana memelihara  atau mempertahankan hukum    pidana  materiil  dan  karena  memuat cara-cara  untuk  menghukum  seseorang  yang melanggar  peraturan  pidana,  maka  hukum  ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana. 17
Menurut  Van  Bemmelen  dalam  Andi Hamzah  “tahap-tahap  hukum  acara  pidana (hukum  pidana formil)  itu yang  dimulai  dengan mencari  kebenaran  dan  diakhiri  dengan pelaksanaan  pidana  dan  tindakan  tata  tertib yaitu  dimulai  dari:  Penyelidikan,  dilimpahkan kepada hakim untuk diadili dan diputus”. 20
Hazewinkel Suringa dalam Andi
Hamzah  menyatakan  “hukum  pidana  materiil dalam  arti  obyektif  dan  abstrak  ( ius  poenale ) adalah  sejumlah  peraturan  hukum  yang
16 Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana dalam  Perspektif  Pembaharuan, UMM  Press, Malang, 2009, h. 14 17 C.S.T.  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2016, h. 264
20 Ibid , h.3

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengandung larangan yang terhadap
pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi  hukum)  bagi  barang  siapa  yang membuatnya”. 21
Menentukan  perbuatan  mana  yang dipandang  sebagai  perbuatan  pidana,  hukum pidana  di  Indonesia  menganut  asas  yang dinamakan asas legalitas ( principle of legality ), yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan  oleh  suatu  aturan  undang-undang (Pasal  1  ayat  (1)  KUHP)  dan  asas  yang berbunyi  “Tiada  suatu  perbuatan  boleh dihukum,  melainkan  atas  kekuatan  ketentuan pidana  dalam  undang-undang,  yang  ada terdahulu  dari pada  perbuatan  itu”  tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
Hukum  pidana  mengenal  beberapa rumusan  pengertian  tindak  pidana  atau  istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar  Feit .  Sedangkan  dalam  perundang- undangan  negara  Indonesia  istilah  tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.
Istilah het strafbare feit telah diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  yang artinya antara lain sebagai berikut:
1.  Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2.  Peristiwa pidana
3.  Perbuatan pidana
4.  Tindak pidana.
“KUHP  tidak  memberikan  definisi terhadap  istilah  tindak  pidana  atau strafbaar feit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana”. 22
21 Ibid , h.4
22 Frans  Maramis. Hukum  Pidana  Umum dan  Tertulis  di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012,h. 57
Melihat  apa  yang  dimaksud  di  atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten  dalam  pemakaian  istilah  tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang  apa  yang  diartikan  dengan strafbaar feit (tindak  pidana)  para  sarjana  memberikan pengertian yang berbeda-beda.
Kriteria  yang dipergunakan untuk mengelompokkan  dari  dua  bentuk  tindak pidana  ini,  KUHPidana  sendiri  tidak  ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan  atau  tindak  pidana  yang berat,  dan  pelanggaran  adalah  perbuatan- perbuatan  atau  tindak  pidana  yang  ringan.  Hal ini  juga  didasari  bahwa  pada  kejahatan umumnya  sanksi  pidana  yang  diancamkan adalah  lebih  berat  daripada  ancaman  pidana yang ada pada pelanggaran.
Tindak pidana di bidang cukai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai antara lain:
1.  Tindak  pidana  di  bidang  perizinan  barang kena  cukai  yang  diatur  di  dalam  Pasal  50 yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan,  atau  mengimpor  barang kena  cukai  dengan  maksud  mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan  paling  banyak  10  (sepuluh)  kali  nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2.  Tindak  pidana  tentang  pemasukan  dan pengeluaran  barang  kena  cukai  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diatur  di  dalam  Pasal  52  yaitu  pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan  yang  mengeluarkan  barang kena  cukai  dari  pabrik  atau  tempat penyimpanan
tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam  Pasal  25  ayat  (1)  dengan  maksud mengelakkan  pembayaran  cukai,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  2  (dua) kali  nilai  cukai  dan  paling  banyak  10 (sepuluh)  kali  nilai  cukai  yang  seharusnya dibayar.
3.  Tindak  pidana  yang  terkait  pencatatan barang  kena  cukai  ke  dalam  buku persediaan  yang  diatur  di  dalam  Pasal  51 yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a atau  pengusaha  tempat  penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16 ayat  (2),  yang  mengakibatkan  kerugian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang  seharusnya  dibayar,  dan  Pasal 53 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan  atau  menyerahkan  buku, catatan,  dan/atau  dokumen,  sebagaimana dimaksud  di  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  atau laporan  keuangan,  buku,  catatan  dan dokumen yang  menjadi bukti dasar pembukuan,  dan  dokumen  lain  yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk  data  elektronik  serta  surat  yang berkaitan  dengan  kegiatan  di  bidang  cukai sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39
ayat  (1b)  yang  palsu  atau  dipalsukan, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp75.000.000,00  (tujuh  puluh  lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh juta rupiah).
4.  Tindak  pidana  tentang  barang  kena  cukai yang  telah  dikemas  tanpa  dilekati  pita cukai  yang  diatur  di  dalam  Pasal  54  yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan,  menjual  atau  menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan  eceran  atau  tidak  dilekati  pita cukai  atau  tidak  dibubuhi  tanda  pelunasan cukai  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  29  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  2 (dua)  kali  nilai cukai  dan  paling  banyak  10
(sepuluh)  kali  nilai  cukai  yang  seharusnya dibayar.
5.  Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas barang kena cukai  yang  diatur  di  dalam  Pasal  55  yaitu setiap orang yang:
a.  Membuat  secara  melawan  hukum, meniru,  atau  memalsukan  pita  cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
b.  Membeli,
menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan,
menyediakan untuk dijual, atau
mengimpor  pita  cukai  atau  tanda pelunasan  cukai  lainnya  yang  palsu atau dipalsukan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau
mengimpor  pita  cukai  atau  tanda pelunasan  cukai  lainnya  yang  sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10
(sepuluh)  kali  nilai  cukai  dan  paling banyak  20  (dua  puluh)  kali  nilai  cukai yang seharusnya dibayar.
6.  Tindak  pidana  tentang  penadahan  barang kena  cukai  yang  diatur  di  dalam  Pasal  56 yaitu  setiap  orang  yang  menimbun, menyimpan,  memiliki,  menjual,  menukar, memperoleh,  atau  memberikan  barang kena  cukai  yang  diketahuinya  atau  patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan  undang-undang  ini,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  2  (dua) kali  nilai  cukai  dan  paling  banyak  10 (sepuluh)  kali  nilai  cukai  yang  seharusnya dibayar.
7.  Tindak  pidana  mengenai  segel  atau  tanda pengaman  barang  kena  cukai  yang  diatur di  dalam  Pasal  57 yaitu  setiap  orang  yang tanpa izin  membuka,  melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman  sebagaimana  diatur  di  dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  2  (dua)  tahun  8 (delapan)  bulan  dan/atau  pidana  denda paling  sedikit  Rp75.000.000,00  (tujuh puluh  lima  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
Rp750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh juta rupiah).
8.  Tindak  pidana  tentang  penggunaan  pita cukai yang bukan haknya terhadap barang kena  cukai  yang  diatur  di  dalam  Pasal  58 yaitu  setiap  orang  yang  menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda  pelunasan  cukai  lainnya  kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau  menggunakan  pita  cukai  atau  tanda pelunasan  cukai  lainnya  yang  bukan haknya,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling  sedikit  2  (dua)  kali  nilai  cukai  dan paling  banyak  10  (sepuluh)  kali  nilai  cukai yang seharusnya dibayar.
9.  Tindak  pidana  yang  secara  tidak  sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan  dengan  pelayanan  dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam  Pasal  58A  yaitu  setiap  orang  yang secara  tidak  sah  mengakses  sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah) dan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  yang  mengakibatkan  tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan  undang-undang  ini,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2 (dua)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(satu  milyar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
10.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait  barang  kena  cukai  yang  diatur  di dalam  Pasal  61  yaitu  jika  suatu  tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan  atau  atas  nama  suatu  badan hukum, perseroan, perusahaan,
perkumpulan,  yayasan  atau  koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:
a.  Badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,  yayasan  atau  koperasi tersebut.
b.  Mereka  yang  memberikan  perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebut  atau  yang  bertindak  sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut  undang-  undang  ini  dianggap
dilakukan  oleh  atau  atas  nama  badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,  yayasan  atau  koperasi jika  tindak  pidana  tersebut  dilakukan oleh  orang-  orang,  baik  berdasarkan hubungan  kerja  maupun  berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan  badan  hukum,  perseroan,
perusahaan,  perkumpulan,  yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan  apakah  orang-orang itu  masing-masing  telah  melakukan tindak  pidana  secara  sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap suatu badan hukum, perseroan,
perkumpulan,  yayasan,  atau  koperasi
pada  waktu  penuntutan  diwakili  oleh seorang  pengurus  atau  jika  ada  lebih dari  seorang  pengurus  oleh  salah seorang  dari  mereka  itu  dan  wakil tersebut  dapat  diwakili  oleh  seorang lain. Terhadap badan hukum,
perseroan,  perusahaan,  perkumpulan, yayasan  atau  koperasi  yang  dipidana berdasarkan undang-undang ini,
pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling  banyak  Rp.  300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah),  jika  tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak
menghapuskan  pidana  denda  apabila tindak pidana tersebut diancam dengan  pidana  penjara  dan  pidana
denda
B.  Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana  Menjual  Barang  Kena  Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Berdasarkan Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PN MDN
1.  Modus OperandiTindak Pidana Cukai
.  Modus  kejahatan  adalah  cara  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  untuk  melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan  maka  akan  diperoleh  gambaran yang    jelas  tentang  bentuk  kejahatan  yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi  menurut  perbuatan  atau  perbuatan kelompok,  tetapi  perbuatan  itu  dapat  juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. 24
24 Nursariani Simatupang & Faisal, Kriminologi  Suatu  Pengantar, Pustaka  Prima, Medan, 2016, h.66.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan
tehnologi dewasa ini telah membawa perubahan  dari  pola  perilaku  kehidupan  sosial yang  statis  tradisional  ke  arah  pola  yang dinamis  moderen.  Perubahan  ini  menyertakan pola-pola  kejahatan  sebagai  subsitem  sosial yang  ada,  bergeser  dari  pola-pola  kejahatan statis  tradisional  ke  pola-pola  kejahatan  yang dinamis modern.
Sekarang  telah  terjadi  pergeseran yang  sangat  tajam  ke  arah  pola  kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya  tidak  sederhana,  waktunya  tidak terikat  pada  pola  tertentu  (periodik),  mobilitas tinggi,  sarana  prasarana  relatif  lebih  maju  dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional.  Pola-pola  kejahatan  setiap  saat mengalami  perubahan  setiap  periode.  Pola kejahatan  dari  tradisional  ke  modern  tersebut di  atas  tentunya  dialami  oleh  semua  jenis kejahatan.
Modus operandi tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dilakukan  dengan  cara mengirim  Barang  Kena Cukai  (BKC)  Hasil  Tembakau  (HT)  ke  alamat tempat tinggal Terdakwa melalui ekspedisi ALS dari  Kota  Pekanbaru  dan  dari  hasil  penjualan tersebut  Terdakwa  mendapat  keuntungan sebesar  Rp.  100.000,00  (seratus  ribu  rupiah) hingga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karton rokok.
Ketersediaan  rokok  yang  ada  pada Terdakwa  di  dapat  dari  beberapa  orang  yaitu Hendrou, Herlina, Ismail, Edward, Riki, dengan cara Terdakwa mencari pembeli, salah satunya adalah  Syafrizal  (belum  tertangkap)  dan menawarkan merk-merk rokok tersebut beserta
harganya  dan  selanjutnya  pembeli  Syafrizal memberitahukan daftar rokok yang diinginkannya dan kemudian mentransfer biaya ke  rekening  milik  Terdakwa.  Selanjutnya  dari biaya  yang  telah  diterima  dari  calon  pembeli tersebut  Terdakwa  mentransfer  ke  rekening pemilik  rokok,  dan  dari  pembelian  serta penjualan  rokok  tersebut  Terdakwa  mendapat keuntungan  per  slopnya  Rp.  15.000,-  (lima belas  ribu  rupiah)  hingga  Rp.  20.000,-  (dua puluh ribu rupiah).
Kegiatan  jual  beli  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  telah  dilakukan  sejak  bulan  Maret 2019 hingga 31 Mei 2019  sesuai dengan bukti catatan  penjualan  Terdakwa  dengan  rokok merk Lufman. Ketersediaan rokok merk W One sebanyak  2  (dua)  karton,  1  (satu)  slop  rokok Merk  Seven  Star,  8  (delapan)  slop rokok merk Esse  Change,  11  (sebelas)  slop  rokok  merk Marlboro,  1  (satu)  slop  rokok  merk  Leader,  5 (lima)  slop  Benson  dan  Hedges,  15  (lima belas) slop rokok merk L&M, 9 (sembilan) slop rokok  merk  Manchester,  4  (empat)  slop  rokok merk  555,  3  (tiga)  slop  rokok  merk  Dunhill, tanpa  dilekati  pita  cukai,  ditemukan  di  rumah Terdakwa  merupakan  persediaan  rokok  yang akan  dijual  ke  masyarakat  umum  ataupun  ke pembeli  yang  telah  memesan  terlebih  dahulu. Hal  ini  dikuatkan  dengan  catatan  penjualan sejak  bulan  Maret  2019  telah  ada  transaksi keluar masuk barang rokok illegal.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya  peredaran  rokok  ilegal  tanpa  cukai disebabkan :
1.  Faktor Permintaan Masyarakat
Menyalurkan rokok ilegal karena permintaan  masyarakat  karna  rokok  ilegal tanpa  cukai  ini  lebih  murah  dibandingkan rokok  bercukai,  rokok-rokok  tersebut  juga didistribusikan  langsung  ke  toko-toko  dan warung-warung. Faktor permintaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat  merupakan  faktor  pendorong yang  paling  dominan  terjadinya  dalam tindak  pidana  peredaran  rokok  ilegal  tanpa cukai,  karna  mereka  menyalurkan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tingginya  permintaan  terhadap  rokok  ilegal tanpa cukai.
2.  Faktor Keuntungan Rrokok  ilegal  tanpa  cukai  ini  lebih  murah dibandingkan rokok bercukai, serta keuntungan  dari  para  penyalur  sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibanding  kan  menjual  rokok  legal  yang sudah  dibebankan  pungutan  Negara  dan dilekati pita cukai. 25
Pelaku  tindak  pidana  menjual  barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, maka harus  diberikan  sanki  atas  perbuatan  tersebut atau  dengan  kata  lain  harus  dilakukan penegakan    hukum  terhadap  pelaku  menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cuka. Secara  konseptional,  maka  inti  dan  arti penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara
dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup. 26
Suatu  hak  sebenarnya  merupakan wewenang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat, sedangkan  kewajiban  adalah  tugas.  Suatu peranan  tertentu  dapat  dijabarkan  ke  dalam unsur-unsur sebagai berikut: a.  Peranan yang ideal (ideal role) .
b.  Peranan yang seharusnya (expected role).
c.  Peranan  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri
(perceived role).
25 Azmi  Syahputra , “Pertanggung  Jawaban Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyeludupan ”,
Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume  3  No.  1  Tahun  2020, h.82.
26 Soerjono Soekanto, Op.Cit , h. 5.
d.  Peranan yang sebenarnya dilakukan
(actual role) . 27
Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum  pidana  materil  dan  aspek  penegakan hukum  pidana  formil.  Dari  sudut  dogmatis normatif, material atau  substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:
1.  Faktor  hukumnya  sendiri  yaitu  undang- undang Gangguan  hukum  terhadap  penegakan hukum  yang  berasal  dari  undang-undang disebabkan karena:
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
c. Ketidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam undang-undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran  di  dalam  penafsiran serta penerapannya.
2.  Faktor  penegak  hukum  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5.  Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup. 28
Kejahatan  yang  semakin  meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan  hal  yang  sangat  diperhatikan, sehingga  mengundang  pemerintah  (negara) sebagai  pelayan,  pelindung  masyarakat  untuk menanggulangi  meluasnya  dan  bertambahnya kejahatan  yang  melanggar  nilai-nilai  maupun norma-norma  yang  hidup  dan  berlaku  didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh  negara  dijadikan  sebagai  perbuatan pidana  untuk  tindak  pidana.  Hukum  pidana
27 Ibid . , h.21.
28 Ibid ., h. 8.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan  sarana  yang  penting  dalam penanggulangan  kejahatan  atau  mungkin sebagai  obat  dalam  memberantas  kejahatan yang  meresahkan  dan  merugikan  masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya.
Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan  sangat  penting  atau  lebih  tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan  akan  mengganggu  perkembangan sektor-sektor  kegiatan  sosial  ekonomi  dan kesejahteraan  sosial  pada  umumnya.  Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:
1.  Penerapan hukum pidana (criminal application) .
2.  Pencegahan tanpa pidana (preventif without punishment) .
3.  Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment mass media). 29
Upaya penegakkan hukum terus dijalankan  upaya-upaya  guna  mencegah  dan menanggulangi  kasus  peredaran  rokok  ilegal tanpa  cukai.  Penegakan  hukum    tersebut antara lain :
1.  Penegakan hukum secara preventif (pencegahan).
Preventif  yaitu  usaha  untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana  pemalsuan  pita  cukai hasil  tembakau  dengan  meniadakan  sebab terjadinya. 30 Hal  ini  semata-mata  bukan  hanya menjadi  tugas  dari  Direktorat  Penindakan  dan Penyidikan,  tapi  sudah  menjadi  tugas  seluruh pegawai  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai
29 Nursariani Simatupang & Faisal, Op. Cit ., h.250.
30 Kadir  Achmad, Penegakan  Hukum  di Bidang  Cukai,  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia , Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013, h.81.
serta  aparat  negara,  agar  tindak  pidana pemalsuan  pita  cukai  hasil    tembakau  tidak semakin merugikan negara.
Upaya  preventif  ini  termaktub  didalam fungsi  Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan yaitu  fungsi  pelaksanaan  kebijakan  teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan  terhadap  pelanggaran  peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum secara preventif antara lain :
a.  Mengadakan  penyuluhan  hukum.  Kegiatan penyuluhan  hukum  seperti:  Sosialisasi Peraturan  Kawasan  Bebas,  Sosialisasi  Izin Timbun, Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Sosialisasi Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
b.  Melaksanakan  pengamatan  dalam  hal  ini tugas  tersebut  dijalankan  oleh  tim  inteljen untuk  mencari  tahu  tentang  informasi mengenai  tindak  pidana  peredaran  rokok ilegal  tanpa  cukai  dan  mencegahnya  agar jangan  sampai  rokok  illegal  tersebut beredar  luas  dimasyarakat  dengan  cara langsung  terjun  kelapangan  atau  tempat yang  dicurigai  sebagai  jalur  peredaran rokok ilegal tanpa cukai.
c.   Melakukan patroli Bea dan Cukai langsung terjun  ke  jalan.  Dengan  melakukan  patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya. 31 2.  Penegakan hukum secara represif
(penindakan).
Usaha  represif  yaitu  menanggulangi, mengambil  tindakan  lebih  lanjut  .agar  tindak pidana  pemalsuan  pita  cukai  hasil  tembakau secara  berangsur-angsur  dapat  berkurang. 32
Diterbitkannya UU Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  khususnya  pada Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan  tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.
31 Ibid , h.82.
32 Ibid , h.83.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan  dan  Penyidikan  yaitu  usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di bidang  Kepabeanan  dan  Cukai.    Usaha represif  pada  prakteknya  dilaksanakan  oleh Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan.  Pada bidang  ini  terdapat  seksi  intelijen,  seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan  Cukai  itu  sendiri  berada  dibawah  seksi penyidikan.  PPNS  Bea  dan  Cukai  dalam melaksanakan tugasnya seringmenggantungkan  pada  adanya  laporan yang  didapat  dari  seksi  intelijen  dan  seksi pencegahan,  untuk  kemudian  ditindak  lanjuti ketahap  penyidikan  dalam  rangka  penemuan alat bukti dan tersangkanya. 33
Adapun  penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  menjual  barang  kena cukai  yang  tidak  dilekati  pita  cukai  secara represif adalah : a.  Melakukan penangkapan. b.  Operasi pasar
c.  Penyitaan.
d.  Pemusnahan. 34
UU  Cukai  mengatur  dikenakannya sanksi  bagi  siapa  saja  termasuk  Pengusaha Pabrik  Rokok  yang  melanggar  atau  tidak memenuhi  ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995 tentang  Cukai  sebagaimana  diubah  dengan
33 Elfrida  Gultom,  “Bea  Cukai  Sebagai
Akselerator
Pelabuhan”.
Jurnal Legislasi Indonesia. Volume  3  Nomor  4  Desember  2016,
h.16. 34 Ibid , h.18.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  dan peraturan pelaksanaannya. 35
Penerapan  sanksi  pada  UU  Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sebagai bagian dari hukum fiskal, UU Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sebagai  pemulihan  dan  pemenuhan  fiskus sehingga  penyelesaiannya  cukup  dengan pemberian  sanksi  berupa  denda.  Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung  unsur-unsur  kejahatan  seperti pemalsuan  pita  cukai,  penggunaan    pita  cukai yang  bukan  haknya,  pemalsuan  dokumen, menjual barang kena cukai tanpa mengindahkan  ketentuan  yang mengakibatkan kerugian  negara,  perusakan  segel,  maka pelanggaran  yang  semacam  itu  dikenakan sanksi pidana. 36
Penegakan hukum ditinjau dari sisi UU Cukai  sudah  memuat  pengenaan  sanksi  yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif  diantaranya  berupa  denda  paling sedikit  mulai  dari  Rp.  10.000.000,-    (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
75.000.000,-  (tujuh  puluh lima juta rupiah)  dan sanksi  pidana  minimal  1  (satu)  tahun  dan maksimal 5 (lima) tahun. Memberikan efek jera bagi  pengusaha  di  bidang  cukai,  UU  Cukai mengatur  batasan  sanksi  minimum  dan  selain itu  juga  ada  sanksi  pidana  kumulatif  (pidana penjara  paling  sedikit  satu  Tahun  dan  paling lama  lima  Tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar).
1. Sanksi Administrasi.
35 Heru  Subiyantoro, Kebijakan  Fiskal, Pemikiran, Konsep Dan Implementasi , Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, h.82.
36 Ibid , h.83.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sanksi  administrasi  adalah  sanksi berupa  denda  yang  dikenakan  terhadap pelanggaran  yang  diatur  dalam  UU  Cukai. Terdapat  22  (dua  puluh  dua)  ketentuan pelanggaran  di  dalam  UU  Cukai  yang dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  denda. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan  sanksi  administrasi  dapat  dilihat pada  Pasal  14  ayat  (7)  UU  Cukai  yang menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang menjalankan  kegiatan  sebagai  pengusaha pabrik  tanpa  memiliki  izin  dikenai  sanksi administrasi  berupa  denda  paling  sedikit Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus juta rupiah).
Pengenaan sanksi administrasi merupakan  konsekuensi  logis  dari  undang- undang  sebagai  bagian  dari  hukum  fiskal, dimana  aparatur  fiskal  oleh  undang-undang diberikan kewenangan untuk dapat menerapkan sanksi administrasi berupa denda. Mengingat  bahwa  hakekat  undang-undang cukai  selain  mengandung  aspek  pembatasan dan  pengawasan  terhadap  produksi,  distribusi, dan  perdagangan  barang  kena  cukai,  juga mengandung aspek budgeteer maka pengenaan  sanksi  administrasi  di  samping untuk  mempercepat  proses  penyelesaian pelanggaran administrasi dalam rangka mengamankan penerimaan negara, juga bertujuan  untuk  pembinaan  dan  pencegahan terhadap pelanggaran ketentuan administrasi.
Wewenang  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  dalam  hal  pengenaan  dan  penagihan sanksi  administrasi  dapat  dilaksanakan  oleh Kepala  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan Bea  dan  Cukai  atas  nama  Direktur  Jenderal Bea  dan  Cukai.  Dalam  hal  pengenaan  dan
penagihan  sanksi  administrasi  tidak  dapat semena-mena  namun  berpedoman  pada  yang berlaku. 37
Sanksi  administrasi  dikenakan  dengan ketentuan:
a.  Apabila  dalam  lima  Tahun  terakhir  yang bersangkutan melakukan satu kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar  satu  kali  sanksi  administrasi minimum.
b.  Apabila  dalam  lima  Tahun  terakhir  yang bersangkutan melakukan dua kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar  dua  kali  sanksi  administrasi minimum.
c.  Apabila  dalam  lima  Tahun  terakhir  yang bersangkutan melakukan tiga kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar  tiga  kali  sanksi  administrasi minimum.
d.  Apabila  dalam  lima  Tahun  terakhir  yang bersangkutan melakukan empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar  empat  kali  sanksi  administrasi minimum.
e.  Apabila  dalam  lima  Tahun  terakhir  yang bersangkutan  melakukan  lebih  dari  empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi  sebesar  sanksi  administrasi maksimum. 38
Unsur  kejahatan  seperti  penggunaan pita  cukai  yang  bukan  haknya,  memalsukan pita  cukai  dan  lain  sebagainya,  maka  dapat dikenakan  sanksi  pidana,  baik  berupa  pidana penjara  maupun  pidana  denda,  ataupun  juga keduanya pidana penjara dan pidana denda.
Pelanggaran terhadap UU Cukai menyebabkan  kerugian  negara  yang sangat besar, bahkan seringkali
pengusaha melakukan pelanggaran ketentuan  pidana.  Hal  ini  memerlukan payung  hukum  yang  dapat  mengatur  dan mengawasi  peredaran  produk  rokok  agar tidak  terjadi  lagi  peredaran  rokok  ilegal. Tindak  pidana  di  bidang  cukai  adalah tindak pidana fiskal. 39
37 Bambang Semedi, Modul Tindak Pidana Kepabeanan  dan  Cukai, Pusdiklat  Bea  Dan  Cukai, Jakarta,  2019, h.71.
38 Ibid, h.72.
39 Ibid, h.73.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menghadapi perkembangan dalam tindak  pidana  fiskal  yang  meningkat  baik  dari kuantitas  maupun  kualitasnya,  diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana  di  bidang  fiskal.  Hal  ini  hanya  dapat diwujudkan  apabila  dilaksanakan  oleh  pejabat yang  secara  khusus  diberikan  tugas  untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya  dilaksanakan  oleh  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  sebagai  aparat  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  UU Cukai.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pengusaha pabrik adalah pelanggaran ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam UU  Cukai,  maka  pengenaan  sanksi  pidana dilakukan  melalui  proses  penyidikan  oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diangkat  oleh  Menteri  Kehakiman  atas  usul Menteri Keuangan.
Salah  satu  kekhususan  dari  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibandingkan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil lainnya  adalah  berdasarkan  Pasal  63  ayat  (3) UU  Cukai,  PPNS  Bea  dan  Cukai  dapat menyerahkan pemberitahuan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan  langsung  kepada  Penuntut  Umum tanpa melalui Penyidik Polri.
2. Sanksi Pidana
Sanksi  pidana  adalah  sanksi  berupa pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dalam sidang pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam UU Cukai.
Sanksi  pidana  dapat  berupa  pidana  penjara dan/atau pidana denda.
Maksud  pengenaan  sanksi  pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha  pabrik  rokok  maupun  siapa  saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  pidana  yang  telah  diatur  dalam  UU Cukai.  Salah  satu  terobosan  dalam  UU  Cukai adalah  batasan  sanksi  minimum  termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum  dalam  ketentuan  pidana  pada  UU Cukai  mengurangi  kemungkinan  timbulnya disparitas pidana  dalam  penjatuhan  putusan oleh hakim.
Sanksi  pidana  terhadap  pengusaha pabrik  yang  memproduksi  dan  menjual  rokok yang  tidak  dilekati  pita  cukai  atau  yang  biasa disebut  dengan  rokok  polos  adalah  Pasal  54 UU  Cukai  yang  berbunyi    setiap  orang  yang menawarkan,  menyerahkan,  menjual,  atau menyediakan  untuk  dijual  barang  kena  cukai yang  tidak  dikemas  untuk  penjualan  eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda  pelunasan  cukai  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat  (1),  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) Tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  Tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  2  (dua) kali  nilai  cukai  dan  paling  banyak  10  (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1.  Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Menjual Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai
Pemidanaan bukanlah merupakan tujuan  akhir  dari  system  peradilan  pidana  dan juga  bukan  merupakan  satu-satunya  cara untuk  mencapai  tujuan  system  peradilan pidana.  Ada  banyak  cara  yang  dapat  di tempuh,  dengan  menggunakan  hukum  pidana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maupun  dengan  menggunakan  cara  di  luar hukum  pidana.  Secara  umum  pencegahan kejahatan dapat
dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode yaitu :
1. Moralistik yang  dilaksanakan  dengan penyebarluasan  ajaran-ajaran  agama  dan moral,  undang-undang  yang  baik  dan sarana sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas  sebab-musababnya.  Faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupkan salah  satu  faktor  penyebab,  maka  usaha untuk  mencapai  kesejahteraan  untuk mengurangi  kejahatan  yang  disebabkan oleh  faktor  ekonomi  merupakan  cara Abiliosinistik.
3. Adapun  pencegahan  melalui  pendekatan kemasyarakatan,  yang  biasa  disebut Community Based Crime Prevention melibatkan  segala  kegiatannya  untuk memperbaiki  kapasitas masyarakat  dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan control social informal. 40
Kasus  peredaran  rokok  illegal  telah banyak  dijumpai  di  berbagi  kota  di  indonesia seperti  di  wilayah  Sumatera  Utara  khususnya di  kota  Medan  Sumatera  selatan,  Kalimantan, Jakarta, bahkan peredaranya di kota-kota kecil sangat tinggi Upaya pencegahan yang dilakukan  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan Bea  dan  Cukai  dengan  adanya  peredaran rokok ilegal sebagai berikut :
1. Meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan Satpol PP dengan adanya rokok ilegal dan  meningkatkan  operasi  pasar  dan perusahaan  rokok  yang  lebih  tegas  dan ketat lagi agar peredaran rokok ilegal tidak semakin luas.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerugian akibat adanya  pelanggaran  cukai  seperti  rokok
40 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan
Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru),  Kencana, Jakarta, 2016, h.83.
ilegal,  memberi  pernjelasan  akibat  atau bahayanya  rokok  ilegal,  dan  memberi contoh  ciri-ciri  rokok  ilegal  khususnya untuk daerah perdesaan.
3. Memberikan  sanksi  yang  tegas  atas pelanggaran  peredaran  rokok  ilegal  bagi perusahaan  yang  memproduksi  rokok ilegal  maupun  bagi  yang  memasarkan. Misal  seorang  A  memiliki  perusahaan rokok  yang  tidak  memiliki  izin,  dan  rokok yang  diproduksi  A  tidak  dilekati  pita  cukai (rokok ilegal). A tidak hanya memproduksi tetapi  juga  menjual  dan  menawarkan rokok  ilegal  kepada  kios-kios  toko  yang ada  di  pasar  atau  pegadang  eceran. Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran,  dan  perlu  diberi  sanksi sesuai  yang  diatur  dalm  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yakni pada : a.  Pasal 54 setiap orang yang menawarkan,  menyerahkan,  menjual, atau  menyediakan  untuk  dijual  barang kena  cukai  yang  dikemas  untuk penjualan  eceran  atau  tidak  dilekati pita  cukai  atau  tidak  dibubuhi  tanda pelunasan  cukai  lainnya  sebagaimana dimaksud  pasal  29  ayat  (1)  akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat  1  tahun  dan  pidana  penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling  sedikit  2  kali  nilai  cukai  dan paling  banyak  10  kali  nilai  cukai  yang seharusnya dibayar.
b.  Pasal  50  setiap  orang  yang  tanpa memiliki  izin  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 14 menjalankan pekerjaan pabrik,  tempat  penyimpanan,  atau mengimpor  barang  kena  cukai  dengan maksud mengelakan pembayaran cukai  akan  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  tahun  dan pidana  penjara  paling  lama  5  tahun atau  pidana  denda  paling  sedikit  2  kali nilai  cukai  dan  paling  banyak  10  kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 41
41 Yudijaya  Kurniadi,  Kebijakan  Hukum Pidana  Dalam  Upaya  Perbuatan  Pemalsuan  Pita

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berkaitan dengan perkembangan
tindak  pidana  menjual  barang  kena      cukai yang  tidak  dilekati  pita  cukai  dapat  dianalisis berdasarkan aspek :
1.  Motivasi pelaku.
a.  Alasan ekonomi, dengan adanya disparitas harga.
b.  Potensi pasar terutama terhadap barang-barang larangan/pembatasan.
c.  Perbedaan  yang  nyata  di  wilayah perbatasan  terutama  dalam  tingkat ketersediaan barang-barang tersebut.
2.  Kebijakan  yaitu  kebijakan  pemerintah  yang secara  tidak  langsung  dapat  menimbulkan peluang tindak pidana menjual barang kena cukai, antara lain:
a.  Kebijakan tata niaga.
b.  Kebijakan tarif.
c.  Kebijakan kuota.
d.  Kebijakan subsidi.
e.  Kebijakan Pemerintah Daerah. Kebijakan-kebijakan  tersebut  secara  tidak langsung  dapat  berpengaruh  terhadap timbulnya disparitas harga, distorsi pasar, persaingan  tidak  sehat,  monopoli  dan penyalahgunaan ijin impor/imporitir fiktif.
3.  Penegakan hukum Penegakan  hukum  yang  lemah  sangat mempengaruhi  meningkatnya  kasus  tindak pidana menjual barang kena cukai. 42
Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi  meningkatnya  tindak  pidana menjual  barang  kena  cukai  tersebut,  maka upaya  penanggulangan  yang  perlu  dilakukan adalah:
1.  Upaya mengurangi motivasi pelaku (aspek
preventif)
Setiap  usaha  atau  upaya  untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang  harus  didasarkan  kepada  suatu teori  tentang  perilaku  manusia  yang  sah sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan  dalam  pencegahan  kejahatan dan  pembinaan  pelanggar  hukum  serta
Cukai  Berdasarkan  UU  Cukai, Diponegoro  Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h.82. 42 Ibid , h.83
penindakan. Sebelum merumuskan bagaimana  cara  usaha  dan  upaya  yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana  kepabeanan  maka  selain  sifat sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  harus diteliti  juga    faktor-faktor  apa  yang menyebabkan  suatu  kejahatan  terjadi, karena  dari  faktor-faktor  tersebut  baru dapat  dilakukan  tindakan-tindakan  apa yang  harus  diambil  menanggulangi  tindak pidana  menjual  barang  kena  cukai  yang dilakukan seseorang tersebut.
Usaha  preventif  ialah  segala  usaha atau  tindakan  bagaimana  agar  perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya  kejahatan,  dan  usaha-usaha  ini diperlukan  sebelum  perbuatan  itu  terjadi. 43
Upaya yang dilakukan baik secara operasional maupun  konsepsional  dalam  penanggulangan tindak pidana menjual barang kena cukai yaitu:
a.  Melakukan  persuasi  kepada  masyarakat yang  kehidupannya  sangat  tergantung pada  kegiatan  tindak  pidana  menjual barang  kena  cukai.  Kegiatan  ini  dilakukan secara koordinatif fungsional.
b.  Upaya  sosialisasi  secara  luas  dan  efektif untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang dampak tindak pidana menjual barang kena cukai. c.  Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  produk dalam negeri yang mempunyai keunggupan komperatif. 44 2.  Upaya repressif
Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan  yang  diambil  sesudah  timbulnya  atau terjadinya  kejahatan  itu  dengan  tujuan  agar kejahatan  sedemikian  jangan  sampai  terulang lagi. 45 Usaha  represif  dilakukan  dengan
43 Barda Nawawi Arief. Op.Cit. , h. 37.
44 Ibid., h.38.
45 Ibid., h.39.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
difungsikan  sanksi  secara  optimal  dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi  sosial  dan  sanksi  spritual  baik  kepada pelaku  tindak  pidana  menjual  barang  kena cukai maupun yang membantunya yaitu: a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
b. Sanksi  sosial  yaitu  sanksi  yang  diberikan oleh  masyarakat terhadaporang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
c. Sanksi  spritual  yaitu  rasa  bersalah terhadap  diri  sendiri  dan  Tuhan  Yang Maha  Esa,  jika  melakukan  hubungan dengan khaliknya. 46
Sanksi  yuridis  yang  ditetapkan melalui proses  pengadilan  perlu  didukung  oleh  sanksi sosial  dan  sanksi  spritual  sehingga  tujuan penegakan  hukum  dapat  tercapai  secara  lebih efektif.  Usaha  repressif  ini  termasuk  juga menjatuhkan  hukuman  yang  benar-benar sesuai  dengan  kesalahannya  oleh  Pengadilan yang  dapat  memberikan  keinsyafan  atau kesadaran  agar  jangan  melakukan  perbuatan kejahatan yang terulang.
Penerapan cara represif ini, menanggulangi  tindak  pidana  menjual  barang kena  cukai  yang  telah  terjadi  beserta  usaha- usaha  yang  ditempuh  agar  kejahatan  itu  tidak terulang  lagi  dan  sangat  diperlukan  kontrol yang  sangat  efisien  dan  kontiniu.  Untuk menjalankan usaha-usaha pemberantasan tindak  pidana  menjual  barang  kena  cukai  dan orang  yang  membantu  melakukan  tindak pidana  menjual  barang  kena  cukai  sangatlah diperlukan  pengetahuan  yang  cukup  tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh- sungguh  dari  pada  pejabat  yang  berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.
46 Ibid., h. 40.
Hakim dalam fungsinya sebagai penegak  hukum  apabila  mengadili  hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi  kepentingan    dari  pada  hanya  segi juridis semata-mata. Dalam hal ini hakim harus benar-benar  mempertimbangkan  putusan  itu dari  segi  psikologi  disamping  dari  segi  juridis demi  kepentingan    tertuduh,  masyarakat  dan negara.
Selain itu ada 2 (dua) upaya penegakan  hukum  dalam  mencegah  tindak pidana menjual barang kena cukai yaitu : 1.  Upaya penal
Upaya  penal  merupakan  salah  satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang  dilakukan  oleh  aparatur  penegak  hukum yang lebih menitik beratakan pada pemberantasan  setelah  terjadinya  kejahatan yang  dilakukan  dengan  hukum  pidana  yaitu sanksi pidana yang merupakan suatu ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikian lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan  bagian-bagian  dari  politik  kriminal. Fungsionalisasi  hukum  pidana  adalah  suatu usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan melalui penegakan  hukum  pidana  yang  rasional  untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. 47
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana menjual barang kena cukai dengan menggunakan  sanksi  (hukum)  pidana  atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Sampai saat  inipun,  penggunaan  sarana  penal  masih digunakan  dan  diandalkan  sebagai  salah  satu sarana  politik  kriminal.  Penggunaan  upaya penal  (sanksi/hukum  pidana)  dalam  mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada
47 Muladi dan Barda Nawai Arif, Teori-Teori dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni,  Bandung,  2016,  h, 148

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hakekatnya  merupakan  bagian  dari  suatu langkah kebijakan (policy) . 48
Penggunaan sarana penal atau hukum pidana  dalam  suatu  kebijakan  kriminal  di
Indonesia sebagai
sarana untuk menanggulangi  tindak  pidana  menjual  barang kena  cukai  untuk  saat  sekarang  ini  sangatlah tepat  digunakan  karena    penggunaan  sarana penal  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan  yang  diambil  sesudah  atau pada  waktu  terjadinya  suatu  kejahatan  atau tindak  pidana.  Hal  ini  diadakan  dengan  tujuan agar  kejahatan  tidak  terulang  lagi  atau  paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana menjual barang kena cukai, instansi pemerintah  dalam  hal  ini  Polisi  beserta jajarannya  selalu  tetap  konsisten  melakukan beberapa  kegiatan  preventif  maupun  represif. Tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  Polisi sebagai  lembaga  penyidik  merupakan  upaya penindakan  dan  penegakan  hukum  terhadap ancaman  faktual  dalam  tindak  pidana  menjual barang kena cukai oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.
Sesuai  dengan  unsur-unsur  atau  sub sistem  yang  ada  di  dalam  sistem  peradilan pidana  yakni  melibatkan  unsur  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,  maka  bekerjanya  sistem peradilan  pidana  dapat  dimaknai  sebagai bekerjanya  masing-masing  unsur  tersebut dalam  kapasitas  fungsinya  masing-masing menghadapi  dan  atau  menangani  tindak pidana menjual barang kena cukai yang terjadi.
Melihat  penggunaan  sarana  penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:
a.  Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang terjadi  masyarakat  puas  bahwa  keadilan telah  ditegakkan  dan  yang  tersalah  telah dipidana.
b.  Mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. 49
Beberapa dari tujuan tersebut sekalipun  ada  yang  telah  berhasil  dicapai namun  keberhasilannya  itu  tidak  memberikan kepuasan.  Diakui  bahwa  sudah  sekian  banyak kasus    tindak  pidana  menjual  barang  kena cukai yang diselesaikan oleh lembaga peradilan  melalui  bekerjanya  sistem  peradilan pidana  dengan  menghasilkan  sekian  banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak  membuat  masyarakat  puas  bahwa keadilan  telah  ditegakkan.    Penggunaan sarana  penal  melalui  sistem  peradilan  pidana dalam  menangani  tindak  pidana  menjual barang  kena  cukai  harus  tetap  dilakukan  oleh aparatur  penegak  hukum  baik  Polisi,  Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan.
2. Upaya Non Penal
Usaha-usaha  yang  rasional  untuk mengendalikan  atau  menanggulangi  tindak pidana  menjual  barang  kena  cukai  tentu  tidak hanya  dengan  menggunakan  sarana  penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan  sarana-sarana  yang  non  penal. Usaha-usaha  non  penal  ini  dapat  meliputi bidang  yang  sangat  luas  sekali  di  seluruh sektor  kebijakan  sosial.  Tujuan  utama  dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  namun  secara
49 Ibid , h.151.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  langsung  mempunyai  pengaruh  preventif kejahatan. 50
Dilihat  dari  sudut  kebijakan  kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu  sebenarnya  mempunyai  kedudukan  yang sangat  strategis  dan  memegang  posisi  kunci yang  harus  diintensifkan.    Kegagalan  dalam menggarap  posisi  strategis  ini  justru  akan berakibat sangat fatal bagi usaha
penanggulangan  penyelundupan.  Kebijakan kriminal  harus  dapat  mengintegrasikan  dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif  yang  non  penal  itu  ke  dalam  suatu sistem  kegiatan  negara  yang  teratur  dan terpadu.
3.  Pertanggungjawaban Pidana Menjual Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia,  tanggung  jawab  adalah  keadaan wajib  menanggung  segala  sesuatu  (kalau terjadi  apa-apa,  boleh  dituntut,  dipersalahkan, diperkarakan  dan  sebagainya).  Pidana  adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan  sebagainya).  Hal  pertama  yang  perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana  adalah  bahwa  pertanggungjawaban pidana  hanya  dapat  terjadi  jika  sebelumnya seseorang  telah  melakukan  tindakan  pidana. Moeljatno  mengatakan,  orang  tidak  mungkin dipertanggungjawabkan  (dijatuhi  pidana)  kalau tidak  melakukan  perbuatan  pidana. 51 Dengan demikian,
pertanggungjawaban
pidana pertama-tama  tergantung  pada  dilakukannya tindak pidana.
Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung  pada  soal,  apakah  dia  dalam
50 Ibid , h.152.
51 Mahrus Hanafi, Op.Cit , h. 167.
melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan  atau  tidak.  Apabila  orang  yang melakukan  perbuaan  pidana  itu  memang mempunyai  kesalahan,  maka  tentu  dia  akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai  kesalahan  walaupun  dia  telah melakukan  perbuatan  yang  terlarang  dan tercela,  dia  tentu  tidak  dipidana.  Asas  yang tidak  tertulis  “tidak  dipidana  jika  tidak  ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya  si  pembuat.  Jadi  perbuatan  yang tercela oleh masyarakat itu
dipertanggungjawabkan  pada  si  pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan  itu  kemudian  diteruskan  kepada siterdakwa.
Pertanggungjawaban pidana menunjuk  kepada  sikap-sikap  subjektif  yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum. 52 Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidananya pembuat tindak  pidana. 53 Pedoman  ini  dipergunakan dalam  memutuskan  apakah  pembuat  bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak bersalah dengan menggunakan indicator kesalahan,  baik  dalam  bentuk  kesengajaan ataupun kealpaan.
Orang tidak
mungkin dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidana kalau  tidak  melakukan  perbuatan  pidana. Tetapi  meskipun  dia  melakukan  perbuatan pidana,  tidaklah  selalu  dia  dapat  dipidana. Orang  yang  melakukan  tindak  pidana  akan dipidana,  apabila  dia  mempunyai  kesalahan. Pertanggungjawaban pidana ditentukan
52 Muhammad  Ainul  Syamsu, Pergeseran Tutur  Serta  Melakukan  dalam  Ajaran  Penyertaan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.19.
53 Ibid , h.22.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berdasar  pada  kesalahan  pembuat  ( liability based  on  fault) ,  dan  bukan  hanya  dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan  demikian,  kesalahan  ditempatkan sebagai  faktor  penentu  pertanggungjawaban pidana  dan  tidak  hanya  dipandang  sekedar unsur  mental  dalam  tindak  pidana. 54 Konsepsi yang  menempatkan  kesalahan  sebagai  faktor penentu  pertanggungjawaban  pidana,  juga dapat  ditemukan  dalam common  law  sistem , yaitu octus  non  est  reus,  nisi  mens  sit  rea. Suatu kelakukan tidak dapat dikatakan sebagai suatu  kejahatan  tanpa  kehendak  jahat,  pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya mens rea merupakan  suatu  keharusan  dalam  tindak pidana.  Pada  sisi  lain,  hal  ini  menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang  karena  melakukan  tindak  pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri orang tersebut.
Pemisahan tindak pidana dan peertanggungjawaban  pidana  bertujuan  untuk mempertegas  fungsi-fungsi  hukum  pidana. 55
Suatu  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan atau  omisi  yang  dilarang  oleh  hukum  untuk melindungi  masyarakat,  dan  dapat  dipidanan berdasarkan  prosedur  hukum  yang  berlaku. Defenisi-defenisi  tersebut,  unsur  kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya  adalah  perbuatan  saja.  Perbuatan disini  berisi  kelakukan  dan  kejadian  yang ditimbulkan oleh kelakukan atau kelakukan dan akibatnya. Kelakukan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan  sesuatu  (omisi).  Dengan  demikian,
54 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,
Prenada Media, Jakarta, 2018, h.4.
55 Muhammad  Ainul  Syamsu. Op.Cit., h. 21.
tindak pidana merupakan perbuatan melakukan  sesuatu,  perbutan  tidak  melakukan sesuatu,  dan  menimbulkan  akibat,  yang dilarang oleh undang-undang.
Tindak  pidana  pertama-tama  berisi larangan terhadap perbuatan. Dengan demikian,  pertama-tama  suatu  tindak  pidana berisi  larangan  terhadap  kelakuan-kelakuan tertentu.  Dengan  delik-delik  omisi,  larangan ditujukan  kepada  tidak  diturutinya  perintah. Dengan  demikian,  norma  hukum  pidana  berisi rumusan  tentang  suruhan  untuk  melakukan sesuatu.  Dalam  hal  tindak  pidana  materil, larangan  ditujukan  kepada  penimbulan  akibat. Tindak  pidana  berisi  rumusan  tentang  akibat- akibat yang terlarang untuk diwujudkan.
Ketika  tindak  pidana  berisi  rumusan tentang  dilarangnya  suatu  omisi,  maka  pada hakikatnya undang-undang justru
memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu,  apabila  mendapati  keadaan-keadaan yang  juga  ditentukan  dalam  undang-undang tersebut.  Dengan  demikian,  rumusan  tentang tindak  pidana  berisi  kewajiban,  yang  apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, bukan hanya bersumber  dari  ketentuan  undang-undang, dapat  kewajiban  tersebut  timbul  dari  suatu perjanjian  ataupun  kewajiban  yang  timbul  di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban  untuk  mencegah  keadaan  bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban- kewajiban  lain  yang  timbul  dalam  hubungan sosial.
Berbicara  mengenai suatu tindak
pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat
dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  dilakukannya,  yang  terdiri  dari  unsur kesalahan,  kemampuan  bertanggungjawab, alasan penghapus pidana. 1.  Kesalahan
Kesalahan  adalah  dapat  dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat  sebenarnya  dia  dapat  berbuat  lain jika  tidak  ingin  melakukan  perbuatan  itu. 56
Definisi  ini  disusun  oleh  tiga  komponen  utama yaitu  dapat  dicela,  dilihat  dari  segi masyarakat dan  dapat  berbuat  lain.  Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya  seseorang  melakukan    tindak pidana. 57
Dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup apabila  orang  itu  telah  melakukan  perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya  memenuhi  rumusan  delik  dalam undang-undang  dan  tidak  dibenarkan,  namun hal  tersebut  belum  memenuhi  syarat  untuk penjatuhan pidana. Pemidanaan masih memerlukan  adanya  syarat  bahwa  orang  yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana  tanpa  kesalahan  ( geen  sraf  zonder schuld ). 58
Suatu  perbuatan  baru  dapat  dikatakan tindak  pidana,  jika  perbuatan  itu  bersifat melawan  hukum.  Bukan  berarti  tindak  pidana yang tidak memuat perkataan melawan hukum tidak  dapat  bersifat  melawan  hukum.  Sifat melawan  hukumnya  akan  tersimpul  dari  unsur tindak  pidana  yang  lain.  Tidak  semua perbuatan  yang  oleh  masyarakat  dipandang sebagai peerbuatan tercela ditetapkan sebagai tindak pidana.
56 Chairul Huda, Op.Cit., h. 77. 57 Ibid., h. 69.
Seseorang  dapat  dinyatakan  bersalah dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  perbuatan pidana  sehingga  dapat  dipidana  apabila  telah memenuhi  unsur-unsur  kesalahan  dalam  arti luas,  sekaligus  sebagai  unsur  subjektif.  Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:
a.  Kesengajaan
Defenisi  sengaja  berdasarkan memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah merupakan  kehendak  yang  disadari  yang ditujukan untuk  melakukan  kejahatan tersebut. Kata opzettelijk (dengan sengaja) yang  tersebar  di  dalam  beberapa  pasal KUHP  adalah  sama  dengan willens  en
wetens , yaitu menghendaki dan
mengetahui.  Menurut Crimineel  Wetboek Nederland Tahun  1809  (Pasal  11) opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat  sesuatu  atau  tidak  membuat sesuatu  yang  dilarang  atau  diperintahkan oleh  undang- undang.  “dengan  sengaja” beserta  variasinya  seperti  kesengajaan sebagai  maksud,  kesengajaan  dengan sadar  kepastian,  kesengajaan  dengan sadar  kemungkinan,  dimaksudkan  dalam rumusan  tindak  pidana  karena  harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.
b.  Kelalaian (Culva)
Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:
1. Culva Lata adalah kelalaian yang berat.
2. Culva  Levissima adalah  kelalaian  yang ringan  jadi culva ini  belum  cukup  untuk menghukum  seseorang  karena  melakukan suatu kejahatan karena culva . 59

## 2.  Dipertanggungjawabkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dipertanggungjawabkan  maksudnya  ia ada  pada  suatu  keadaan  jiwa  pembuat,  yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya  dan  sesuai  dengan  pandangan itu untuk menentukan kemauannya.
Kemampuan  berfikir  terdapat  pada  orang- orang  normal  dan  oleh  sebab  itu  kemampuan berfikir  dapat  diduga  pada  pembuat.  Dengan kata lain dapat dipertanggunjawabkan perbuatan  pidana  itu  kepada  pelaku  apabila pelaku  mempunyai  kemampuan  berfikir  dan menginsyafi  arti  perbuatannya.  Kesalahan  itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang  yang  telah  melakukan  tindak pidana.  Pencelaan  di  sini  bukan  pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.
3.  Kemampuan bertanggungjawab
Pertanggungjawaban pidana
memerlukan  syarat  bahwa  pembuat  mampu bertanggungjawab,  karena  tidaklah  mungkin
seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila  ia  tidak  mampu  bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab  adalah  suatu  keadaan psikis,  yang  membenarkan  adanya  penerapan suatu  upaya  pemidanaan,  baik  dilihat  dari sudut  umum  ataupun  orangnya.  Seseorang mampu  bertanggung  jawab  jika jiwanya  sehat, yakni apabila:
a.  Kemampuan untuk membeda-bedakan antara  perbuatan  yang  baik  dan  yang buruk,  yag  sesuai  hukum  dan  yang melawan hukum
b.  Kemampuan untuk menentukan
kehendaknya  menurut  keinsyafan  tentang
baik dan buruknya perbuatan tadi. 60
60 Moeljatno, Op.Cit. , h. 178-179.
4.  Alasan penghapus pidana Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. 61 Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya  perbuatan  dan  dapat  dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:
a.  Alasan  pembenar,  yakni  alasan  yang menghapuskan  sifat  melawan  hukumnya perbuatan,  meskipun  perbuatan  itu  telah memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang- undang, kalau perbuatannya tidak melawan  hukum  maka  tidak  mungkin  ada pemidanaan.
b.  Alasan  pemaaf  yakni  menyangkut  pribadi si  pembuat,  dalam  arti  bahwa  orang  ini tidak  dapat  dicela  (menurut  hukum) dengan  kata  lain  ia  tidak  bersalah  atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan
perbuatan  pidana  akan  tetapi  pelakunya tidak dapat dipidana
Pelaku  tindak  pidana  menjual      barang kena      cukai    yang  tidak  dilekati  pita  cukai, maka dapat dikenakan dimintakan pertanggungjawaban  pidana  seperti  dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual  barang  kena  cukai  yang  tidak  dilekati pita  cukai  dipidana  berupa  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat)  bulan, dan  denda  sejumlah  Rp  25.000.000,00  (dua puluh  lima  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan  terdakwa  dapat  disita  oleh  Jaksa sejumlah  denda  yang  harus  dibayarkan  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
jika  tidak  mencukupi  maka  diganti  dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan  tindak    pidana  menjual
barang kena cukai yang tidak dilekati pita  cukai  diatur  dalam  Pasal  54 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1995  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  39 tahun  2007  Tentang  Cukai  sehingga terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti secara  sah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  pertama  penuntut  umum sehingga  terdakwa  dijatuhi  pidana yang setimpal denganperbuatannya.
2.  Pertanggungjawaban  pidana  tindak pidana  menjual  barang  kena  cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku  telah  terbukti  secara  sah  dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  menjual  barang  kena cukai  yang  tidak  dilekati  pita  cukai dipidana  berupa  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat) bulan,  dan  denda  sejumlah  Rp 25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak  dibayarkan  maka  harta  benda atau  pendapatan  terdakwa  dapat disita  oleh  Jaksa  sejumlah  denda yang  harus  dibayarkan  dan  jika  tidak mencukupi  maka  diganti  dengan pidana  kurungan  selama  2  (dua) bulan.

## B.  Saran
1.  Pemerintah diharapkan mengeluarkan  beberapa  kebijakan yang strategis yaitu dengan menetralkan  pasar  dari  produk  rokok illegal  dengan  melakukan  operasi rutin  terhadap  pasar  dan  pabrik  di berbagai daerah.
2.  Agar  setiap  orang  yang  mengetahui adanya tindak pidana menjual barang kena  cukai  yang  tidak  dilekati  pita cukai  dapat  melaporkannya  dan  juga dapat  dikenakan  sanksi  pidana  bagi yang  mengetahui  adanya  tindak pidana tersebut tetapi tidak melaporkannya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Achmad,  Kadir, Penegakan  Hukum  di  Bidang Cukai, Kementerian Keuangan Republik  Indonesia , Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013.
Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum , Sinar Grafika, Palu, 2013.
-----------, Metode  Penelitian  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan
Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru), Kencana, Jakarta, 2016.
Bambang, Semedi, Pengawasan Kepabeanan , Widyaiswara  Pusdiklat  Bea  dan  Cukai, Jakarta, 2013.
Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  2, Rajagrafindo  Persada,
Jakarta, 2017.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, . Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai, Bina Ceria, Jakarta, 2014.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Bea dan  Cukai  Seri  2 .  Bina  Ceria,  Jakarta, 2015
Farid,  Zainal  Abidin, Hukum  Pidana  I ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Hamdan,  M. Tindak  Pidana  Suap  dan  Money
Politics , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
Hamzah,  Andi, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Rienka Cipta, Jakarta, 2016.
Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Riset  nasional, Akmil, Magelang, 2017. Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan .  Prenada  Media  Group,
Jakarta, 2008 Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2008. Kansil,  C.S.T, Hukum  Tata  Negara  Rapublik Indonesia ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2016.
----------. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka,
Jakarta, 2016. Kansil,  C.S.T  dan  Christine  S.T.Kansil, Pokok- Pokok Hukum Cukai dan Meterai ,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017
Khair,  Abul  dan  Mohammad  Eka  Putra,
Pemidanaan , Usu Press, Medan,
2011. Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian
Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 2007.
Kusumaatmaja, Mochtar, Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 2012.
Makarao,  Taufik  dan  Suharsil, Hukum  Acara Pidana  dalam  Teori  dan  Praktek ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
Manan, Bagir, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara ,    Mandar  Maju,  Bandung, 2015.
Maramis,  Frans, Hukum  Pidana  Umum  dan Tertulis di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban  Dalam  Pidana , Seksi Ke-pidanaan FH UGM, Yogyakarta, 2014. -----------; Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Moleong,  Lexy  J, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
Muladi  dan  Barda  Nawai  Arif, Teori-Teori  dan
Kebijakan  Pidana ,  Alumni,  Bandung,
2016.
Mulyadi, Lilik, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter
Pradilan ,  Mandar  Maju,  Bandung,
2017.
Nawawi,  Hadari, Metode  Penelitian  Bidang Sosial, Universitas  Gajah  Mada  Press, Yogyakarta, 2013.
Prakoso,  Djoko, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 2017.
Prodjohamidjojo,  Martiman, Memahami  Dasar- Dasar Hukum Pidana Indoesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
Purwito,  Ali, Kepabeanan  dan  Cukai, Badan Penerbit Hukum UI, Jakarta, 2016.
Rasjidi,  Lili, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,
Mandar Maju, Bandung, 2013.
Ravena, Dey dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal  Policy), Kencana,  Jakarta, 2017.
Saleh, Roeslan, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung  Jawaban  Pidana ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. ----------; Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian  dalam  Hukum  Pidana,
Aksara Baru, Jakarta, 2013.
Semedi,  Bambang, Modul  Tindak  Pidana Kepabeanan  dan  Cukai, Pusdiklat Bea
Dan Cukai, Jakarta,  2019
Simatupang,  Nursariani  &  Faisal, Kriminologi
Suatu  Pengantar, Pustaka  Prima, Medan, 2016.
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Soekardono,R, Hukum  Dagang  Indonesia . Rajawali, Jakarta, 2011
Soemantoro, Aspek-aspek  Pidana  di  Bidang Ekonomi . Ghalia, Jakarta, 2012. Soemitro,  Roni  Hantijo, Metodologi  Penelitian Hukum Dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta 2018. Sopandi,  Eddi Beberapa  Hal  dan  Catatan Berupa  Tanya  Jawab  Hukum  Bisnis. Kata Pengantar, Refika Aditama,
Bandung, 2013.
Soesilo.  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana , Politea: Bogor, 2008.
Sriyono, Diklat  Jarak  Jauh  Teknis  Substantif Spesialisasi  Cukai  :  Modul  2  Undang- Undang  Cukai. Badan  Pendidikan  dan
Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2014. Subiyantoro, Heru, Kebijakan Fiskal, Pemikiran,  Konsep  Dan  Implementasi , Kompas  Media  Nusantara,  Jakarta,
2014.
Sudarto, Hukum  Pidana ,  Yayasan  Sudarto, Semarang,  2012. Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang
Penemuan  Hukum, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2013. Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian Hukum, Suatu Pengantar , PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2018.
Surayawan,  Ryan  Firdiansyah, Pengantar Kepabeanan,  Imigrasi  dan  Karantina , Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
Sutarto, Eddhi, Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2010.
Sutedi, Adrian, Aspek Hukum Kepabeanan , Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
Syamsu,  Muhammad  Ainul, Pergeseran  Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Kencana  Prenadamedia
Group, Jakarta, 2014.
Tedjosaputro,  Liliana, Etika  Profesi  Notaris Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  dalam
Perspektif  Pembaharuan, UMM  Press, Malang, 2009.
Waluyadi, Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  2014.
Waluyo,  Bambang, Implementasi  Kekuasaan Kehakiman RI ,  Sinar Grafika,  Jakarta, 2011.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11  Tahun 1995
Tentang  Cukai,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,  tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

## C.  Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah
Gultom, Elfrida, “Bea Cukai Sebagai Akselerator Pelabuhan”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 3 Nomor 4 Desember 2016.
Jusriati,  Dian,    Apa  Itu  Barang  Kerna  Cukai”, Artikel  pada Warta  Bea  Cukai ,  Edisi 406, September 2018.
Yudijaya  Kurniadi,  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam  Upaya  Perbuatan  Pemalsuan Pita  Cukai  Berdasarkan  UU  Cukai, Diponegoro  Law  Review, Volume  5, Nomor 2, Tahun 2016.
Santoso,  S., Pengawasan  di  Bidang  Cukai . Artikel  pada  majalah  bulanan Warta Bea  Cukai. Edisi  395.  Jakarta  Oktober 2017.
Syahputra, Azmi , “Pertanggung  Jawaban
Pidana Terhadap Tindak Pidana
Penyeludupan ”, Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 3 No. 1 Tahun 2020.
Syahputra, Irwandi, “Penegakan  Hukum Peredaran  Rokok  Ilegal  Tanpa  Cukai Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  2007  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1995  Tentang  Cukai  Di  Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan  Bea  Dan  Cukai  (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan
Riau”, JOM  Fakultas  Hukum Volume
III nomor 1, Februari 2016.