ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 81

## PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI

## Panji Adam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung
Email: panjiadam06@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  debate  over  the  economy  of  Yusuf  al- Qaradhâwȋ,  with  the  aim  of understanding Yusuf al- Qaradhâwȋ's thinking about the special economy of Islamic economics.
These matters relate to al- Qaradhâwȋ's publications and discussions which are most discussed in  the  books  he  wrote  specifically  to  focus  on  economic-related  reforms.  Even  the  work challenging  al- Qaradhâwȋ's  economy  is  contained  in  his  dissertation  research  focusing  on zakat.  Besides  his  works  such  as  bank  interest,  economic  ethics  and  business  became  his monumental  work.  This  research  is  a  qualitative  study  based  on  literature  study  (library research. The  opinion  used  is  qualitative  research  aimed  at  assessing  or thinking  that  there  is or  is  actually  happening  or  is  actually  the  object  of  tourism  being  discussed.  The  results  of research  that  prove  al-Qaradhâw's  economic  research  His  special  consumption  of contemporary  economics  is  very  relevant  today,  al- Qaradhâwȋ  with  his  contemporary  ijtihad method is able to contribute thoughts that are relevant to the current situation and era.
Keywords: Thought, Economics, Yusuf al- Qaradhâwȋ.

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  pemikiran  ekonomi  Yusuf  al- Qaradhâwȋ,  dengan  tujuan  untuk mengetahui pemikiran  Yusuf al- Qaradhâwȋ mengenai ekonomi khususnya ekonomi Islam. Hal ini  mengigat  karena  gagasan  serta  pemikiran  al- Qaradhâwȋ  banyak  tertuang  dalam  buku -buku yang  ditulisnya  khususnya  ketika  memfokuskan  pembahasan  mengenai  ekonomi  kontemporer. bahkan  karya  pemikiran  ekonomi  al- Qaradhâwȋ  tertuang  dalam  penelitian  disertasinya  ya ng memfokuskan  pada  zakat.  Selain  itu  karya-karyanya  seperti  bunga  bank,  etika  ekonomi  dan bisnis  menjadi  karya  monumentalnya.  Penelitian  ini  merupakan  studi  kualitatif  berbasis  studi pustaka  ( library  research .  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  atau  menggambarkan  realitas  yang  ada  atau  apa  yang  terjadi atau realitas sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi al- Qaradhâwȋ khsususnya mengenai ekonomi kontemp orer sangat relevan saat ini. al- Qaradhâwȋ  dengan  metode  ijtihad  kontemporernya  mampu  memberikan  kontribusi  pemikiran ekonomi yang relevan dengan situasi dan zaman saat ini.
Kata Kunci: Pemikiran, Ekonomi, Yusuf al- Qaradhâwȋ.
82 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............

## Dasar Pemikiran
Islam  merupakan  agama  yang  komprehensif  yang  senantiasa shâlih  li  kull  al- zamân  wa  al-makân (sesuai  serta  mengikuti  perkembangan  waktu  dan  tempat).  Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia ( kaffah ). Mulai dari urusan pribadi sampai urusan  kemasyarakatan,  dari  aspek  ibadah  sampai  muamalah  atau  aspek  yang  terkait dengan hablun  min  Allah (hubungan  dengan  Allah)  maupun hablun  min  al-nas (hubungan  dengan  sesama  manusia).  Di  antara  aspek  yag  tercakup  dalam  ajaran  Isam adalah  tuntutan  tentang  ekonomi,  yang  mencakup  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi. Oleh  karenanya,  aktivitas  ekonomi  di  dalam  Islam  harus  berada  dalam  bingkai  akidah dan syariah (Zamzam, 2020).
Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang secara gradual sebagai suatu subjek lintas disiplin dalam karya-karya tulis para mufasir al-Quran, fukaha (ahli hukum Isam),  sejarawan,  dan  filsuf,  politik  serta  moral.  Mereka  memandang  seluruh kesejahteraan  manusia  sebagai  suatu  produk  akhir  dari  interaksi  berbagai  faktor ekonomi,  moral,  intelektual,  sosial,  demografi,  dan  politik  dalam  satu  pola  yang terintegrasi (F. Z. dan H. Aravik, 2019).
Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kian menggeliat terutama sejak lahirnya mazhab-mazhab ekonomi Islam, seperti iqtishaduna, mainstream, dan anternatif-kritis. Perkembangan tersebut tentu saja  sangat menggembirakan karena akan semakin banyak masalah terutama di lapangan ekonomi yang dapat dipecahkan oleh ajaran-ajaran Islam (H. Aravik, 2017).
Salah  satu  ulama  yang  banyak  berbicara  mengenai  ekonomi  khususnya  ekonomi Islam melalui karya-karyanya adalah Yusuf al- Qaradhâwȋ. Pemikiran -pemikiran terkait ekonominya  sangat  menarik  untuk  dikaji  dalam  perspektif  fikih  kontemporer.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  salah  satu  pemikir  ekonom muslim  dalam  karya-karyanya  yang  khusus  membahas  masalah  ekonomi,  yaitu  Yusuf al- Qaradhâwȋ.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 83

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  pendekatan  secara  yuridis normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan- bahan sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder (Mamudji, 2018).
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian untuk  menggambarkan  masalah  yang  ada  pada  masa  sekarang  (masalah  yang  aktual), dengan  mengumpulkan  data,  menyusun,  mengklasifikasikan,  menganalisis,  dan menginterpretasikan.  Deskriptif  bertujuan  memaparkan  data  hasil  pengamatan  tanpa pengujian hipotesis-hipotesis (Adi, 2004).
Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam  peneitian  ini,  yaitu  data  sekunder,  yakni buku-buku  atau  kitab-kitab  yang  ditulis  oleh  Yusuf  al-Qaradhâwi  yang  khsusus membahas  mengenai  ekonomi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode kualitatif.

## Pembahasan
Biografi Yusuf al- Qaradhâwȋ
Salah satu tokoh pemikir Islam saat ini  adalah al- Qardhâwȋ yang dikenal sebagai ulama dan oemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena al- Qardhâwȋ memiliki mtodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya tersebut al- Qardhâwȋ diterima oleh kalangan Barat sebagai  seorang  pemikir  yang  selalu  menampilkan  Islam  secara  ramah,  santun  dan moderat.  Kapsitasnya  itu  pulalah  yang  membuat  al- Qardhâwȋ  sering  menghadiri pertemuan  internasional  para  pemuka  agama-agama  di  Eropa  maupun  di  Amerika, sebagai wakil kelompok Islam (Sucipto, 2003).
Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhâw ȋ , ia dilahirkan pada tanggal 9  September  1926  di  sebuah  desa  yang  bernama  Shafath  Turaab,  daerah  Mahallah  al- Kubra  Provinsi  al-Garbiyah  Republik  Arab  Mesir,  dari  kalangan  keluarga  yang  taat beragama dan hidup sederhana (Akbar, 2012).
84 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............
Ayahnya bernama Abdullah adalah seorang anak dari pedagangan sukses Haji’ Ali Al-Qaradhawi.  Mengutip  cerita  pamannya,  al-Qardhâw ȋ  menuturkan  bahwa  nenek moyang  dari  pihak  ayahnya  ini  dahulu  berasal  dari  sebuah  daerah  yang  bernama  Al- Qaradhah dan namanya dihubungkan dengan nama daerah tersebut, sehingga ia populer dengan  panggilan  al-Qardhâw ȋ  (huruf ra dibaca  dengan  baris  di  atas)  dan  bukan  al- Qardhawi  (dengan  mematikan  huruf ra ),  seperti  yang  biasa  diucap  oleh  kalangan masyarakat Syam (Al-Qarâdhawi, 2001).
Asal  usul  keluarganya  di  Shafth  al- Turab  bermula  dari  kakeknya,  Haji  ‘Ali  Al - Qardhâwȋ.  Ia  mempunyai  enam  orang  anak,  semuanya  laki -laki,  yaitu  Muhammad, ‘Abdul  Aziz,  Yusuf,  Ahmad,  Abdullah  (ayah al-Qardhâw ȋ),  dan  Sa’ad.  Hanya  tiga orang dari nama-nama ini yang mempunyai an ak, yaitu ‘Abdul ‘Aziz (Muhammad dan Kamil),  Ahmad  (‘Ali,  Ibrahim  dan  Khadrah),  dan  Abdullah  ayah  dari al-Qardhâw ȋ, hanya memiliki satu orang anak yaitu al-Qardhâw ȋ.
Al-Qardhâw ȋ besar, tumbuh  dan  berkembang  di  lingkungan  keluarga  agamis  dan berperadaban,  dengan  pertanian  sebagai  mata  penghasilan  (Khuraisyi,  2003).  Ketika masih kanak-kanak beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya tepatnya pada usianya  yang baru  menginjak  2  (dua)  tahun.  Kemudian  beliau  diasuh  dan  dididik  oleh  pamannya dengan penuh kasih sayang dan beliau akui sebagai ayahnya (Dahlan, 2001).
Dengan  perhatian  yang  cukup  baik  dan  lingkungan  keluaraga  yang  tekun  dalam beragama, serta teguh dan kuat beragama  itu, pada umur  lima tahun  al-Qardhâw ȋ telah memulai  hafal  Al- Qur’an.  Dalam  perkembangannya,  belum  sampai  usia  10  tahun  ia sudah  mampu  menghafal  Al- Qur’an  secara  keeluruhan  serta  fasih  bacaannya,  karena pengetahuannya tentang tajwid yang sempurna dan merdu pula suaranya (Al-Qardhawi, 1987).
Pendidikan  selanjutnya  diteruskan  ke  Ma’had  Tanta,  yang  diselesaikan  selama empat  tahun,  kemudian  dilanjutkan  pada  tingkat  menengah  yang  diselesaikan  dalam waktu  lima  tahun.  Dari  sinilah  al-Qardhâw ȋ melanjutkan  pendidikan  tingkat  tingginya dengan  memasuki  universitas  al-Azhar,  Kairo  untuk  mengambil  bidang  studi  agama pada fakultas Ushuluddin sampai mendapat syahadah aliyah (tahun 1952-1953), dengan predikat lulus terbaik. Kemudian pada tahun 1957 al-Qardhâw ȋ masuk pada Ma’had al -
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 85
Buhus wa ad-Dirat al-Arabiyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Tahun 1960 ia menamatkan studi pada Pascasarjana di Universitas al Azhar dengan  konsentrasi  Tafsir  Hadis.  Selanjutnya  al-Qardhâw ȋ berhasil  menyelesaikan pendidikannya  pada  program  Doktor  dengan  disertasi fiqh  al  zakah pada  tahun  1972 dengan predikat cumlaude .
Di antara muktamar-muktamar yang pernah di hadiri oleh al-Qardhâw ȋ antara lain adalah  (1)  Muktamar  Internasional  Pertama  tentang  Ekonomi  Islam  yang  dikoordinasi oleh  Universitas  Mali  Abdul  Aziz  bertempat  di  Mekah;  (2)  Muktamar  Internasional Pertama  tentang  Orientasi  dan  Pembekalan  para  Dai  yang  diselengarakan  oleh Universitas Islam Madinah; (3) Muktamar Internasional Pertantang tentanf Fikih Islam yang  diselenggarakan  oleh  Universitas  I slam  Muhamad  bin  Sa’ud  di  Riyadh;  dan Mukhtamar  Sirah  Nabi  dan  Sunnah  yang  diadakan  di  beberapa  ngara.  Pada  saat mengikuti mukhtamar berlangsung di Qatar, al-Qardhâw ȋ dipilih sebagai wakil ketuanya (Talimah, 2001).
Selama  karirnya,  al-Qardhâw ȋ pernah  memegang  berbagai  jabatan  penting  antara lain,  yakni:  1).  Dekan  Fakultas  Syariah  dan  Studi  Islam  di  Universitas  Qatar;  2). Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar; 3). Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional; 4). Pakar Fikih  Islam  di  Organisasi  Konferensi  Islam;  5).  Anggota/Pendiri  Yayasan  Kebajikan Islam Internasional; 6). Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.
Mengingat  besarnya  jasa  dan  kontribusi  yang  diberikan  oleh  al-Qardhâw ȋ  dalam bidang  Ekonomi  Islam,  maka  pada  tahun  1411  H  dia  mendapatkan  penghargaan  dari IDB/Islamic  Development  Bank  (Bank  Pembangunan  Islam).  Pada  tahun  1413  H,  al- Qardhâw ȋ bersama Sayyid Sabiq mendapatkan penghargaan dari King Faishal Awardh karena  jasa-jasanya  dalam  bidang  keislaman.  Pada  tahun  1996,  al-Qardhâw ȋ memperoleh  penghargaan  dari  Universitas  Islam  Antar  Bangsa  Malaysia  atas  jasa  dan sumbangannya  yang  besar  dalam  ilmu  pengetahuan.  Dari  Sultan  Hasan  al-Nolkiah  dia juga  mendapat  penghargaan atas pengabdiannya terhadap  fikih Islam,  yaitu pada tahun 1997 (Jakfar, 2011).
86 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............
Al-Qardhâw ȋ adalah salah satu ulama yang sangat produktif menulis baik makalah seminar,  artikel  di  beragai  majalah  dan  surat  kabar  serta  buku  yang  jumlahnya  sangat banyak.  Buku-buku  yang  ditulis  oleh  al-Qardhâw ȋ  terdiri  atas  berbagai  disiplin  ilmu agama,  yang  dari  dulu  hingga  sekarang  bahkan  untuk  masa  yang  akan  datang  dapat dijadikan sebagai referensi dan akan sealu dikenang sebagai karya  intelektualnya  yang sangat  berharga.  Menurut  informasi  yang  diberikan  oleh  Tarmizi  M.  Jakfar,  jumlah buku  yang  ditulis  oleh  al-Qardhâw ȋ  sudah  mencapai  ratusa  buku.  Adapun  karya al- Qardhâw ȋ  yang  fokus  membahas  mengenai  ekonomi  Islam  adalah:  (1) Fiqh  al-Zakâh terdiri  atas  2  jilid;  (2) Musykilat  al- Faqr  wa  Kaifa  ‘Âlajaha  al -Islâm; (3) Bai’  al - Murâbahah li al- ‘Âmir wa al - Syirâ’; (4) Fawâid  al- Bunȗk Hiya al -Ribâ al-Harâm; (5) Daur al-Qiyâm  wa al- Ahklâq fȋ al -Iqtishâd al- Islâmȋ; dan (6) Daur al- Zakâh fȋ Ilâj al - Musykilât  al-Iqtishâdiyah .  Adapun  buku  fikih  yang  ditulis  oleh  al-Qardhâw ȋ  yang memuat  adanya  unsur  dan  pembahasan  ekonomi  Islam  antara  lain  (1) al-Halâl  wa  al- H arâm fȋ al -Islâm dan (2) Fatâwâ Mu’âshiah terdiri atas 3 jilid.
Pemikiran Ekonomi Yusuf al- Qaradhâwȋ
Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa , al-Qardhâw ȋ adalah sosok ulama yang banyak menghasilkan karya tulis diantaranya adalah karya-karya al-Qardhâw ȋ di bidang ekonomi.  Di  dalam  karya-karyanya  tersebut,  banyak  sekali  pemikiran  ekonomi  al- Qardhâw ȋ  khususnya  permasalahan  fikih  ekonomi  kontemporer.  Berikut akan dipaparkan beberapa pemikiran ekonomi al-Qardhâw ȋ:

## 1. Zakat Profesi
Salah  satu  objek  zakat  yang  hari  ini  masih mukhtalaf  fȋh (diperdebatkan)  status hukumnya  adalah  zakat  profesi.  Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  konsep  zakat profesi dalam konteks fikih dianggap tanpa ada dasar pijakan dalam hukum Islam, salah satunya  adalah  karena  keberadaan  zakat  profesi  belum  pernah  dipraktekkan  oleh  Nabi SAW pada zaman beliau masih hidup.
Mengenai  pendapat  al-Qardhâw ȋ  dalam  permasalahan  zakat  profesi,  terdapat dalam  kitab  yang  ditulisnya  sekaligus  merupakan  hasil  penelitian  disertasinya  yang
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 87
berjudul fiqh  al-zâkah . Adapun pernyataan  al-Qardhâw ȋ mengenai zakat profesi adalah sebagai berikut:
“Penghasilan dan profesi dapat diambil  zakatnya  apabila  sudah haul (genap  satu tahun) dan sudah nishab . Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan  Muhammad  bahwa  nisab tidak  harus  mencapai  sepanjang tahun, akan tetapi  sudah  mencukupi  penuh  antara  dua  ujung  tahun  tanpa  kurang  ditengah- tengah  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  dengan  interpretasi  tersebug memungkinkan  untuk  mewajibkan  zakat  profesi/penghasilan  setiap  tahun,  karena hasil  itu  jarang  terhenti  sepanjang  tahun  bahkan  mayoritasnya  mencapai  hingga kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan  hal  itu, kita dapat  menetapkan hasil profesi sebagai sumber zakat, karena terdaat illat (rasio legis), yang menurut para ulama  fikih  adalah  sah,  dan  nisab  yang  merupakan  landasan  wajib  zakat”. (Al- Qarâdhawȋ, 2009)
Memang  pendapat  diatas  pada  dasarnya  adalah  kesimpulan  dari  ceramah  yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Namun  pendapat  tersebut  dikutip  oleh  al-Qardhâw ȋ sebagai  pijakan  awal  tentang  ke- absahan  zakat  profesi  dalam  konteks  modern  saat  ini,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  al Qardawi  sependapat  dan  sepakat  dengan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Abdul Wahhab  Khallaf  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pernyataan  al-Qardhâw ȋ di  lain tempat,  yang  inti  dan  kesimpulannya  adalah  sama  dengan  kesimpulan  dari  ceramah Abdul  Wahhab  Khallaf  tersebut  (Sholikah,  2015).  Sebagai  pelengkap,  berikut  ini pernayatan al-Qardhâw ȋ tentang zakat profesi tersebut:
“Setelah  dilakukan  studi  komparasi  p endapat-pendapat  di  atas  dengan  berbagai argumentasinya, diteliti  nash-nash  yang berhubungan dengan hukum  zakat dalam berbagaimacam  kekayaan,  diperhatikan  hikmah  dan  maksud  pembuat  syariat mewajibkan  zakat,  dan  diperhatikan  pula  mengenai  kebutuhan  Islam  dan  umat Islam ekarang ini, maka saya (al-Qardhâw ȋ) berpendapat bahwa hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapat dokter, insinyur, advkat dan yang lainnya yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, pesawt terbang,  perceyakan,  tempat-tempat  hiburan,  dan  lain  sebagainya,  wajib  terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu dterima”.
Pernyataan al-Qardhâw ȋ di atas, b erdasarkan atas dalil: pertama, keumuman nash al- Quran: “ Hai orang- orang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh” (Q.S  al-Baqarah  (2):  267).  Tidak  diragukan  lagi  bahwa  jenis-jenis  pendapatan  di  atas
88 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............
termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk kedalam  hitungan  orang-orang  mukmin  yang  disebutkan  al-Quran; kedua ,  Islam  tidak memiliki  konsepsi  mewajibankan  zakat  atas  petani  yang  memiliki  5  (lima) faddan (1 Faddan  =  ½  ha).  Sedangkan  atas  pemilik  usaha  yang  memiliki  penghasilan  seorang dokter  yang  penghasilannya  sehari  sama  dengan  pengahsilan  seorang  petani  dalam setahun  dari  tanahnya  yang  atasnya  diwajibkan  zakat  pada  waktu  panen  jika  telah mencapai nisab.
Al-Qardhâw ȋ  berpendapat  bahwa,  pekerjaan  memiliki  2  (d ua)  kriteria  berbeda diantaranya: pertama, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan  penghasilan  profesional,  seperti  penghasilan  seorang  dokter,  insinyur, advokat,  seniman,  tukang  kayu,  dan  lain  sebagainya; kedua ,  pekerjaan  yag  dikerkakan seseorang  untuk  orang  lain,  baik  pemerintah,  perusahaan,  maupun  perorangan  dengan memperoleh fee yang  diberikan,  dengan  tangan, skill ,  ataupun  keduanya.  Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium (Umatin, 2000).
Pendapat  al-Qardhâw ȋ  yang  menganalogikan  zakat  profesi  dengan  zakat  uang. Sehingga jumlah nisab serta besaran prosentasenya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahuan (yaitu, pendapatan kotor dikuarangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun jika ada) (Saprida, 2016).
Al-Qardhâw ȋ menyatakan  bahwa  menyusun  fikih  menurut  metode  modern menjadikan  zakat  menjadi  bagian  dari  fikih  sosio-ekonomi  tidak  pada  ibadah,  sama halnya  dari  segi  kodifikasi,  zakat  haruslah  termasuk  ke  dalam  lingkup  perundangan sosial  dan  ekonomi.  Mengenai  hal  nisab  juga  beliau  tidak  sependapat  dengan  orang- orang  yang  berupaya  menyesuaikan  besar  dan  nisah  zakat  sesuai  dengan  perubahan waktu,  tempat  dan  keadaan,  dengan  beralasan  demi  menjaga  kepentingan  dan kemanfaatan  umum,  yang  mana  akan  menghilangkan  ciri-ciri  zakat  dan  mengubahnya menjadi  pajak  bisa,  seperti  pajak-pajak  yang  diterapkan  oleh  berbagai  pemerintah  di berbagai negara sekarang (Kau, 2018).
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 89
Pendapat al-Qardhâw ȋ yang mewajibkan zakat penghasilan dan profesi merupakan hasil qiyâs (analogi).  Selain  itu,  basis  dasar  pemikiran  yang  digunakan  al-Qardhâw ȋ dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan proposional, hal tersebut nampak terlihat ketika al-Qardhâw ȋ menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya denga jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan sebagainya.

## 2. Konsep Pajak
Pajak  ( dharȋbah dalam  istilah  hukum  Islam)  merupakan  salah  satu  bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan negara dan masyarakat utuk membiayai  berbagai  kebutuhan  bersama  (kolektif).  Dengan  tidak  adanya  nash  yang secara  eksplisit  mengatur  mengenai  apajak  dalam  hukum  Islam,  hal  ini  berimplikasi pada  terjadinya  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  mengenai  status  dan  hukum memungut pajak (Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, 2017).
Al-Qardhâw ȋ  berpendapat  bahwa  pajak  adalah  suatu  kewajiban  yang  ditetapkan terhadap  wajib  pajak,  yang  harus  disetorkan  kepada  negara  sesuai  dengan  ketentuan, tanpa  mendapat  prestasi  kembali  dari  negara,  dan  hasilnya  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  di  satu  pihak  dan  untuk  merealisasi  sebagai  tujuan ekonomi,  sosial,  politik,  dan  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  negara  (Yurista, 2017).
Lebih  lanjut  al-Qardhâw ȋ  berpendapat  pula  bahwa  ka rena  tanggung  jawab pemerintah  telah  mengingat  sepanjang  waktu,  darimana  pemerintah  akan  melakukan pembiayaan,  apabila  ia  tidak  diberikan  lisensi  untuk  memungut  pajak  terhadap  raykat. Dengan demikian memungkinkan bahwa hak dari pemerintah Islam untuk mendapatkan sumber dana melalui pajak tidak bisa ditentang asalkan paak diambil dengan cara yang adil dan dalam batas-batas yang tertentu yang memungkinkan (Sari, 2010).
Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta,  namun  keduanya  mempunyai  falsafah  yang  khusus  dan  keduanya  berbeda  sifat dan  asasnya,  berbeda  sumbernya,  sasaran,  bagian  serta  kadarnya,  di  samping  berbeda pula  mengenai  prinsip,  tujuan  dan  jaminannya.  Setelah  tiga  belas  abad  lebih,  kita melihat,  bahwa  zakat  tetap  menduduki  tingkat  tertinggi  dibandingkan  dengan  hasil
90 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............
pemikiran  keuangan  dan  perpajakan  zaman  modern,  baik  dari  segi  prinsip  maupun hukum-hukumnya.
Al-Qardhâw ȋ  membo lehkan  adanya  pajak  disamping  zakat.  Dalam  catatan  al- Qardhâw ȋ,  beberapa  ulama  mendukung  pengintegrasian  zakat -pajak  akan  tetapi  baru dalam  tataran  niat  saja.  Imam  Nawawi  dan  mazhab  Syafi’i,  Imam  Ahmad  dan IbnTaimiyah  berpendapat  bahwa  membayar  pajak  dengan  niat  zakat  hukumnya  adalah dibolehkan,  karena  kaum  muslimin  cukup  membayar  pajak.  Sementara  Ibn  Hajar Haitsami dari mazhab Syafi’i, Ibn ‘Abidin dari mazhab Hanafi, dan Syaikh Ulaith dari mazhab  Maliki  berpendapat  sebaliknya  bahwa  zakat  dan  pajak  adalah  dua  hal  yang bebeda,  dan  karenanya  pembayaran  pajak  tidak  menggugurkan  kewajiban  zakat. Kemudian  al-Qardhâw ȋ  mengatakan  bahwa  zakat  adalah  kewajiban  terhadap  agama sedangkan pajak adalah kewajiban terhadap negara.
Menurut  al-Qardhâw ȋ,  antara  zakat  dan  pajak terdapat  titik  persamaan  serta memiliki pula titik perbedaan. Adapun titik persamaan antara zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:
a. Unsur  paksaan  dan  kewajiban  yang  merupakan  cara  untuk  menghasilkan  pajak, juha  terdapat  dalam  kewajiban  zakat.  Apabila  seorang  muslim  terlambat membayar  zakat,  disebabkan  keimanan  dan  keislamannya  belum  begitu  kuat, maka  pemerintah  Islam  akan  memaksanya,  bahkan  memerangi  mereka  yang enggan membayar zakat, apabila mereka memiliku kekuatan.
b. Apabila  harus  disetorkan  kepada  lembaga  masyarakat  (negara),  pusat  maupun daerah,  maka  demikian  pula  dengan  zakat,  karena  pada  dasarnya  zakat  itu  harus diserahkan  kepada  pemerintah  sebagai  badan  yang  disebutkan  oleh  al-Quran sebagai amil zakat .
c. Di  antara  ketentuan  pajak  ialah  tidak  adanya  imbalan  tertentu.  Para  wajib  pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas  untuk  dapat  melangsungkan  kegiatan  usahanya.  Demikian  halnya  dala zakat.  Orang  yang  membayar  zakat  tidak  memperoleh  suatu  imbalan.  Ia membayar zakatm adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh lindungan,  penjagaan  dan  solidaritas  dari  nasyarakatnya,  ia  wajib  memberikan
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 91
hartanya  untuk  menolong  warga  masyarakat  dan  membantu  mereka  dalam menanggulangi  kemiskinan,  kelemahan  dan  membantu  mereka  dalam menangulangi kemiskinan, kelamahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya  untuk  menanggulangi  kepentingan  umat  Islam  demi  kegaknya kalimat  Allah  (agama  Allah  SWT)  dan  tersebarnya  dakwah  kebenaran  di  muka bumi ini, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.
d. Apabila pajak pada zaman  modern  ini  memiliku tujuan untuk  masyarakat umum, ekonomi dan pilitik dismaping tujuan keuangab, maka zakat pun memiliki tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi  dan  aspek-aspek  lainnya,  semua  itu  sangat  memiliki  implikasi  terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.
Selain  titik  persamaan  antara  zakat  dan  pajak,  terdapat  pula  titik  perbedaan  di antara zakat dan pajak, yaitu sebagai berikut: (Dedi, 2017)
a. Zakat adalah ibadah dan pajak adalah kewajiban terhadap negara.
b. Dari aspek kewajiban. Zakat hanya dibebankan kewajibannya kepada umat Islam, sedangkan agama lain tidak terkena kewajiban zakat. Sedangkan pajak, wajib bagi setiap warga negara, baik beragama Islam maupun lainnya.
c. Dari  aspek  pemanfaatan.  Dalam  agama  Islam,  zakat  harus  disalurkan  secara langsung  kepada  yang  berhak,  yaitu  delapan  ashnaf  mustahik  zakat,  tidak diperkenankan  harta  zakat  ditahan-tahan  terlalu  lama.  Sedangkan  pajak,  secara konsep  dan  praktik,  pemanfaatannya  adalah  secara  tidak  langsung.  Jadi  wajib pajak  tidak  dapat  menuntut  pemerintah  untuk  segera  menggunakannya  untuk kepentingan  rakyat,  akan  tetapi  tergantung  pada  mekasnisme  yang  ada  di pemerintah.
d. Dalam Islam, konsep mengenai zakat telah diatur secara rinci tentang tarif dan hal tersebut  sudah  menjadi  baku,  tidak  dapat  berubah-ubah.  Sedangkan  tarif  pajak dapat diubah disesuaikan dengan kondisi.
Al-Qardhâw ȋ menyatakan bahwa, mengingat pajak itu meru pakan suatu kewajiban yang  mesti  ditunaikan  oleh  setiap  wajib  pajak  dan  dipaksa  harus  membayar  apabila tidak  mau  membayarkannya  secara  sukarela.  Banyak  para  ahli  ekonomi  keuangan
92 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............
zaman  sekarang  ini  menyeru,  agar  memegang  prinsip  dan  kaidah  yang  menghalangi timblunya  penipuan  dan  kecurangan  dan  diharapkan  agar  menyusun  undang-undang perpajakan  sedemikian  rupa,  sehingga  menepati  prinsip  keadilan,  di  samping  dapat mencapai  sasaran  yang  tepat,  dengan  tidak  memberatkan  pihak  yang  wajib  pajak  oleh regulasi yang dibuat oleh bagian perencanaan waktu regulasi pajak itu ditetapkan di satu segi  dan  di  segi  lain  oleh  bagian  pelaksana  administrasi  pada  waktu  penerimanaan pembayaran pajak tersebut.

## 3. Riba dan Bunga Bank
Hingga saat ini, studi komparatif dan upaya mencari titik temu antara riba dengan bunga  bank  masih  terus  saja  dilakukan  para  cendikiawa  muslim.  Intensnya  kajian  ini dilatarbelakangi  adanya  pandangan  yang  menganggap  bahwa  riba  dan  bunga  bank  itu adalah  sama,  sementara  pendpaat  yang  lainnya  membedakan  kedua  aspek  tersebut, sehingga wajar sekali di kalangan mereka timbul pendapat yang cukuo beragam dalam memahami persoalan ini (Hasanah, 2014).
Munculnya  perbedaan  pemahaman  ini  adalah  wajar  dikarenakan  istilah  riba merupakan  terminologi  yang  digunakan  Islam  untuk  menyatakan  perbautan  yang mengadakan penambahan terhadap jumlah dana yang harus dibayarkan seseorang ketika telah  melakukan  pinjaman.  Sementara  itu,  dalam  praktik  dunia  perbankan  khususnya pada  bank-bank  konvensional,  penambahan  biaya  yang  harus  dibayarkan  peminjam (debitur)  terhadap  pihak  bank  selaku  pemberi  pinjam  (kreditur)  sagat  terlihat,  bahkan sudah  ditetapkan  sebelum  dilakukannya  kesepakatan  dalam  kontrak.  Akan  tetapi  di kalangan  sebagaian  ulama,  penambahan  jumlah  biaya  dengan  dalih  bunga  bank konvensional  tidak  dikategorikan  ke  dalam  riba  yang  diharamkan  karena  bunga  bank tidak sampai berlipat ganda sebagaimana keterangan al-Quran surah Ali-Imran (3) ayat 130 yang biasa disebut sebagai riba yang berlipat ganda ( ad’afan muda’afan ).
Apabila  ditelaah  dalam  literatur  ekonomi,  makna  bunga  ( interest/faidah )  sendiri adalah  tambahan  yang  dikenakan  dalam  transaksi  pinjam  meminjam  ( al-qardh )  yang diperhitungkan  dari  pokok  pinjaman  tanpa  mempertimbangkan  pemanfaatan/hasil
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 93
pokok  tersebut,  berdasarkan  tempo  waktu,  diperhitungkan  secara  pasti  di  muka,  dan pada umumnya berdasarkan prosentase (Rusdan, 2015).
Berkaitan dengan permasalahan bunga bank, pendapat al-Qardhâw ȋ termuat dalam bukunya  yang  khusus  membahas  mengenai  bunga  bank  yang  berjudul “Fawâid  al - Bunȗk Hiya al -Ribâ al-H arâm: Dirâsah Fiqhiyyah fȋ Dhaw al - Qur’ân wa al -Sunnah wa al- Waqâ’i Ma’a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhȋlah al - Muftȋ ‘An Syahâdah al-Ististmâr .
Pandangan  al-Qardhâw ȋ  bahwa  bunga  bank  termasuk  riba  yang  dilarang  oleh syariah. Hal ini terlihat selain dalam judul buku yang beliau tulis “Bunga Bank adalah Riba  yang  Diharamkan”  beliau  juga  menyangga  beberapa  pendapat  yang  berargumen bahwa  bunga  bank  bukan  riba  yang  dilarang  karena  tidak  termasuk  kategori  berlipat ganda serta bunga bank bukan termasuk riba jahiliyah.
Sanggahan  al-Qardhâw ȋ  terhadap  pendapat  pertama  yang  menyatakan  bahwa bunga bank konvensional bukan termasuk riba karena tidak termasuk riba yang berlipat ganda  atau adh’afan  mudha’afatan ,  sedangkan  riba  yang  kecil  seperti  8%  atau  10% misalnya, tidak termasuk riba yang dilarang. Al- Qardhâwȋ menjawab bahwa:
“Orang yang memiliki kemampuan memahami cita rasa bahasa Arab yang tinggi dan memahami retorikanya, sangat memaklumi bahwa sidat riba yang disebutkan dalam  surah  Ali-Imran  ayat  30  yang  menyatakan  bahwa  Allah  Swt  melarang praktik  riba  yang  berlipat  ganda  atau adh’afan  mudha’afatan adalah  dalam konteks menerangkan kondisi objektif dan sekaligus mengecamnya. Mereka telah sampai pada tingkat  ini dengan cara  melipatgandakan  bunga. Pola  berlipat ganda ini tidak dianggap menjadi suatu syarat atau kriteria dalam pelarangan riba. Dalam arti  bahwa  yang  tidak  berlipat  ganda,  hukumnya  adalah  boleh” (Al-Qar âdhawȋ, 1994).
Menurut  al-Qardhâw ȋ,  dalam  Islam  teknis  pengharaman  sudah  dapat  berjalan efektif  dengan  melarang  yang  bagian  kecil,  karena  khawatir  jatuh  pada  perkara  yang lebih  besar.  Juga  dengan  menurut  rapat  pintu  yang  mungkin  dapat  ditembus  oleh bentuk-bentuk kerusakan dan perusakan.
Lebih  lanjut  al-Qardhâw ȋ  menjelaskan  bahwa,  manakah  yang  disebut  riba  kecil dan riba  yang  besar? Siapa  yang  menyatakan 10% itu kecil dan 12%  itu adalah besar? Apa  standarisasinya?  Hal  ini  merupakan  perkara  yang  relatif.  Apabila  kita  ingin
94 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............
berpegang kepada makna eksplisit ayat, maka yang disebut berlipat ganda itu besarnya adalah  600%  sebagamana  penjelasan  dari  guru  besar  kita,  yaitu  Prof.  Dr.  Muhammad Daraz,  karena  kata  “ adh’af” adalah  bentuk  plural/jamak,  sehingga  maknanya  paling sedikit  dalah  tiga.  Maka,  apabila  tiga  dilipatgandakan  walaupun  hanya  sekali,  maka akan menjadi enam. Adakah yang membenarkan hal ini?
Demikian pendapat al-Qardhâw ȋ mengenai makna berlipat ganda dalam surah Ali Imran ayat 30. Dengan demikian menurut al-Qardhâw ȋ bahwa bunga bank konvensional merupakan riba yang dilarang.
Demikian  pula  pendapat  al-Qardhâw ȋ  mengenai  hukum  mengambil  bunga  bank konvensional. Maka al-Qardhâw ȋ menjawab bahwa, sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung adalah riba  yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan  yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseroang tanpa melalui usaha serta  risiko  bisnis  sebagai  tambahan  atas  pokok  hartanya,  maka  yang  demikian  itu termasuk riba yang diharamkan (Al- Qarâdhawȋ, 1988) .

## 4. Ekonomi dan Etika
Secara normatif, al-Qur ’ an sebagai pedoman hidup umat Islam relatif memberikan prinsip-prinsip  mengenai  bisnis  yang  bertumpu  pada  kerangka  penanganan  bisnis sebagai  pelaku  ekonomi  dengan  tanpa  membedakan  kelas.  Yang  sudah  barang  tentu memberikan  rambu-rambu  dalam  melakukan  transaksi,  istilah  al - ťijarah, al- bai’ , ťadayantum dan Isyťara yang  disebutkan  dalam  al- Qur’an  sebagai  pertanda  bahwa Islam memiliki perhatian yang serius tentang dunia usaha atau perdagangan. Menyikapi kondisi  yang  demikian  al-Qaradhâwi  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam menjawab  persoalan  etika  dalam  berbisnis  secara  komprehenship.  Sikap  moderatnya mengikis  mazhab  centris,  hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjebak  kepada  fanatisme  buta. Juga  Sikapnya  yang tasamuh (toleran)  menjadikan  pemikiran  fiqhnya  progresif  dan inovatif,  tidak  terjebak  dalam  kejumudan  (statis)  yang  membuatnya  mampu berkontribusi  menjawab  persoalan  kontemporer  secara  komprehenship  (Ambarwati, 2013).
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 95
Berkaitan  dengan  etika  bisnis  Islam,  dalam  karyanya  yang  menumental Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami , al-Qaradhâwi mendeskripsikan dan memaparkan tentang  pentingnya  norma  dan  etika  dalam  ekonomi,  kedudukannya,  dan  pengaruhnya dalam  lapangan  ekonomi  yang  berbeda-beda  seperti;  bidang  produksi,  konsumsi,  dan bidang distribusi.
Salah  satu  pembeda  ajaran  Islam  dengan  matrealisme  adalah  bahwa  Islam  tidak pernah  memisahkan  antara  ekonomi  dengan  etika,  sebagaimana  tidak  pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah  sedagang  dengan  kehidupan  Islam.  Islam  adalah  risalah  yang  Allah  turunkan melalui  perantara  Rasul-Nya  untuk  membenahi  akhlak  manusia.  Sebagaimana  sabda Rasulullah  Saw:  “ Sesungguhnya  aku  diutus  untuk  menyempurnakan  akhlak  mulia” . Sebagaimana  juga  Islam  tidak  memisahkan  agama  dengan  negara  dan  materi  dengan spiritual  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  Eropa  dengan  konsep sekularismenya. Islam juga tidak berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan antara akhlak dengan ekonomi (Al- Qarâdhawȋ, 1995) .
Masyarakat  muslim,  baik  individu  maupun  kelompok  dalam  lapangan  ekonomi atau  bisnis,  di  satu  sisi  diberi  kebebasan  untuk  mencari profit sebesar-besarnya,  akan tetapi  di  sisi  lainm  ia  terikat  dengan  iman  dan  etika  sehingga  ia  tidak  memiliki kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.
Lebih  lanjut  al-Qaradhâ wȋ  berpendapat  bahwa  masyarakat  muslim  tidak  bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya,  ia  terkiat  oleh  nilai  akidah  dan  etika  yang  mulia,  di  samping  juga dengan hukum-hukum syariat.
Menurut  al-Qaradhâ wȋ,  para  pakar  ekonomi  nom -muslim  mengakui  keunggulan sistem  ekonomi  Islam.  Menurut  mereka,  Islam  telah  berhasil  menggabungkan  antara etika  dan  ekonomi,  sementara  sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis  memisahkan keduanya.
96 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............

## 5. Akad Jual Beli Murâbahah Lil Âmir bi al-Syirâ
Salah  satu  akad  yang  digunakan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  khususnya perbankan  syariah  adalah  akad  jual  beli murâbahah .  Secara  sederhana murâbahah adalah  jual  beli  dengan  harga  awal  yang  dijual  oleh  penjual  kepada  pembeli  diserti adanya keuntungan yang disepakati di antara keduanya.
Dalam perkembangannya kemudian akad ini dikenal dengan nama al- murâbahah li  al-amr bi  al- shira’ . Di  lembaga keuangan Islam  nama  ini  menjadi  salah satu produk perbankan  yang  cukup  banyak  diminati  oleh  nasabah.  Apakah  akad  ini  sejenis  dengan akad  murâbahah  pada  umumnya  ataukah  memang  akad  ini  berbeda  sama  sekali (Hariyanto, 2019).
Jual  beli murabahah  Lil  amir  bis- syira’ merupakan  istilah  yang  relatif  baru,  dan diperkenalkan pertama kali oleh Sami Hamoud dalam disertasinya berjudul “ Tathwiral ‘Amal  al  Mashrafiyah  Bima  Yattafiq  asy - Syariah  al  Islamiyah” .  Namun  demikian, secara  substansi,  istilah  ini  telah  dikenal  oleh  ulama-ulama  klasik  dengan  beragam penamaan (Adam, 2017).
Menurut Sami Hamoud, murâbahah lil âmir bi al-Syirâ ’ adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komodits dengan  kriteria  tertentu,  dan  ia  berjanji  akan  membeli  komoditas  tersebut  secara murâbahah ,  yakni  sesuai  dengan  harga  pokok  pembelian  ditambah  dengan  tingkat keuntungan  yang  disepakati  kedua  pihak,  dan  nasabah  akan  melakukan  pembayaran secara installment (cicilan  berkala)  sesuai  dengan  kemampuan financial yang  dimiliki (Hamud, 1982).
Para  ulama  kontemporer  berbeda  pendapat  mengenai  kebasahan murâbahah  lil âmir bi al-Syirâ ’ , ada yang  membolehkan  dan ada juga  yang  melarangnya. Salah satu diantara  ulama  yang  membolehkan  hukum  jual  beli murâbahah  lil  âmir  bi  al-S yirâ’ adalah  Yusuf  al- Qardhâwȋ dalam  bukunya  yang berjudul  “ Bai’ al -Murâbahah  lil  âmir bi al-Syirâ Kamâ Turjihi al-Mashârif al- Islâmiyah: Dirâsah Fȋ Dhaw al - Nushȗh wa al - Qawâ’id al - Syar’iyyah .
Dalam  buku  tersebut,  al- Qardhâwȋ  membolehkan praktik  jual  beli murâbahah  lil âmir bi al-S yirâ’ berdasarkan beberapa argumentasi berikut:(Al-Qaradhâwî, 1995)
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 97
Pertama, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali  terdapat  nas  yang shahîh dan sharîh yang  melarang  dan  mengharamkannya. Berbeda  dengan  ibadah mahdhah ,  hukum  asalnya  adalah  haram  kecuali  ada  nas  yang memerintahkan  untuk  melakukannya.  Oleh  karena  itu,  dalam  muamalah  tidak  perlu mempertanyakan  dalil  yang  mengakui  keabsahan  dan  kehalalan,  yang  perlu diperhatikan  adalah  dalil  yang  melarang  dan  mengharamkannya.  Sepanjang  tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal hukumnya.
Kedua ,  berdasarkan  keumuman Nash Alquran  dan  hadis  yang  menunjukkkan kehalalan  segala  bentuk  jual  beli,  kecuali  terdapat  dalil  khusus  yang  melarangnya. Yûsuf  al-Qaradhâwî  mengatakan,  dalam  surah  al-Baqarah  ayat  275,  Allah menghalalkan  segala  bentuk  jual  beli  secara  umum  termasuk  di  dalamnya  jual  beli murâbahah .
Ketiga, bahwasannya konsep muamalah dibangun atas kemaslahatan dan ilat suatu hukum. Oleh karena itu, setiap transksi jual beli ataupun muamalah tidak dilarang oleh syariat kecuali  apabila didalamnya  mengandung unsur eksploitasi seperti adanya unsur riba,  penimbunan,  penipuan  dan  lain  sebagainya  yang  dikhawatirkan  akan  terjadinya persengketaan  dan permusuhan diantara manusia. Begitu pula dilarang dalam transaksi tersebut apabila adanya unsur judi dan spekulatif.
Berdasarkan  argumentasi  di  atas,  al-Qaradhâwî  berpendapat  bahwa  hukum melakukan  akad  atau  transaksi  berdasarkan  skema  jual  beli murâbahah  lil  âmir  bi  al- S yirâ’ adalah boleh.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pemikiran ekonomi  Yusuf  al- Qaradhâwȋ banyak  tertuang  dalam  karya-karyanya  yang  khusus memfokuskan  pada  pembahasan  ekonomi.  Berkaitan  dengan  zakat  profesi  dalam  kitab fiqh  al-zakâh menyatakan  bahwa  salah  satu  yang  termasuk  objek  zakat  adalah penghasilan  atau  profesi.  Selanjutnya,  berkaitan  dengan  wajib  pajak,  al- Qaradhâwȋ berpendapat  bahwa  pajak  itu  merupakan  suatu  kewajiban  yang  mesti  ditunaikan  oleh setiap  wajib  pajak  dan  dipaksa  harus  membayar  apabila  tidak  mau  membayarkannya
98 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............
secara sukarela. Adapun pemikirannya yang berkaitan dengan riba dalam bukunya yang berjudul fawâid  al- bunȗk  hiya  al -ribâ  al-harâm menyatakan  bahwa  bunga  bank konvensional  termasuk  riba  yang  dilarang.  Dalam  Islam  kegiatan  ekonomi  tidak  bisa terlepas  dari  etika.  Terakhir,  berkaitan  dengan  transaksi  dengan  skema  jual  beli murâbahah lil âmir bi al-S yirâ’ al- Qaradhâwȋ berpendapat bahwa hukumnya boleh.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 99

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  P.  (2017). Fikih  Muâmalah  Mâliyah:  Konsep,  Regulasi  dan  Implementasi . Refika Aditama.
Adi, R. (2004). Metode Penelitian Sosial dan Hukum . Granit.
Akbar,  A.  (2012).  Metode  Ijtihad  Yusuf  Al- Qaradhawi  dalam  Fatawa  Mu’ashirah. Ushuluddin , XVIII , 2.
Al-Qaradhâwî,  Y.  (1995). Bai’al -Murâbahah  li  al-Âmir  bi  al-Syirâ  Kamâ  Tujrîhi  al- Mashârif  al- Islâmiyyah:  Dirâsah  Fȋ  Dha w  al- Nushȗh  wa  al - Qawâ’id  al - Syar’iyyah . Maktabah Wahbah.
Al-Qarâdhawi, Y. (2001). Ibn al-Qaryah wa al-Kuttâb . Dar al-Syuruq.
Al- Qarâdhawȋ, Y. (1988). Hadyu al- Islâm: Fatâwâ Mu’âshirah . Dar al- Ma’rifah.
Al- Qarâdhawȋ, Y. (1994). Fawâid al- Bunȗk Hiya al -Ribâ al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah fȋ Dhaw al - Qur’ân wa al -Sunnah wa al- Waqâ’i Ma’a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhȋlah al - Muftȋ ‘An Syahâdah al -Ististmâr . Dar al-Shohwah.
Al- Qarâdhawȋ,  Y.  (1995). Daur  al-Qiyâm  wa  al- Akhlâq  fȋ  al -Iqtishâd  al- Islâmȋ .  al- Maktabah al-Wahbah.
Al- Qarâdhawȋ,  Y.  (2009). Fiqh  al-Zakâh:  Dirâsah  Muqâranah  Li  Ahkâmihâ  wa Falsafataha fȋ Dhaw al -Qurân wa al-Sunnah, . al-Riâlah al- ‘Âlamiyah.
Al-Qardhawi, Y. (1987). Pasang Surut Gerakan Islam, . Medan Dakwah.
Ambarwati, D. (2013). Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika). Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 1 , 78.
Aravik, F. Z. dan H. (2019). Perekonomian Islam . Kencana.
Aravik, H. (2017). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer . Kencana.
Dahlan, A. A. (2001). Ensiklopedi Hukum Islam, . PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.
Dedi.  (2017).  Konsep  Kewajiban  Membayar  Pajak  Dan  Zakat  Dalam  Islam. Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian , 5 , 211 – 212.
Hamud,  S.  M.  (1982). Tathwit  al- ‘Amâl al -Mashrafiyah  Bimâ  Yattafiq  wa  al- Syarȋ’ah al-Islâmiyah, . Mathba’ah al -Syuruq wa al-Maktabatuha.
Hariyanto, M. A. & A. (2019). Murȃbahah Li  Al -Amr  Bi  Al- Shirȃ’. Jurnal  Lisan Al  - Hal , 13 , 141.
Hasanah, U. (2014). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh. Wahana Inovasi , 3 , 1.
Jakfar, T. M. (2011). Otoritas Sunnah Non- Tasyri’iyyah Menurut Yusuf al -Qaradhawi . Ar-Ruz Media.
100 │ Panji  Adam, PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI...............
Kau,  M.  R.  T.  dan  S.  A.  P.  (2018).  Studi  Metodologi  Fikih  Zakat  Profesi  dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi. Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam , 14 , 266.
Khuraisyi,  S.  bin  S.  al.  (2003). Pemikiran  Yusuf  Al  Qaradhawi  dalam  Timbangan . Pustaka Imam Asy Syafi’i.
Maman  Surahman  dan  Fadilah  Ilahi.  (2017).  Konsep  Pajak  dalam  Hukum  Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 , 167.
Mamudji,  S.  S.  &  S.  (2018). Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat . Rajawali Press.
Rusdan. (2015). Fiqh Riba: Kajian ‘Illat Hukum (Kausa Legal) Riba. El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies , VIII , 362.
Saprida.  (2016).  Zakat  Profesi  Menurut  Pandangan  Yusuf  Qardhawi. Economica Sharia , 2 , 53.
Sari,  D.  R.  (2010). Pemikiran  Yusuf  Qardhawi  Tentang  Pajak  (Dharibah .  Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim.
Sholikah,  M.  A.  D.  (2015).  Metode  Istinbat  Hukum  Zakat  Profesi  Perspektif  Yusuf Alqardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. Ulul Albab , 16 , 100.
Sucipto,  H.  (2003). Ensiklopedi  Tokoh  Islam  dari  Abu  Bakr  hingga  Nasr  dan Qaradhawi . Hikmah.
Talimah, I. (2001). Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi . Pustaka al-Kautsar.
Umatin,  C.  (2000).  Pemikiran  Fikih  Kontemporer  Zakat  Profesi. Al-Iqtishady:  Jurnal Ekonomi Syariah , 1 , 49.
Yurista,  D.  Y.  (2017).  Prinsip  Keadilan  dalam  Kewajiban  Pajak  dan  Zakat  Menurut Yusuf  Qardhawi,. Ulul  Albab:  Jurnal  Studi  Dan Penelitian  Hukum  Islam , 1 ,  46 – 47.
Zamzam,  H.  A.  dan  F.  (2020). Filsafat  Ekonomi  Islam:  Ikhtiar  Memahami  Nilai Esensial Ekonomi Islam . Kencana.