Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1963-1969
Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen
Hajar Mukaromah
Jurusan Ekonomi Islam, STAI An-Nawawi Purworejo *Email korespondensi: hajarmukaromah90@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  Good  Corporate  Governance  at  PT  BPRS Ikhsanul  Amal  Kebumen.  Good  Corporate  Governance  is  a  healthy  corporate  principle  that  needs  to  be implemented in the management of the company which is carried out to protect the interests of the company in order to achieve the company's goals and objectives. PT. BPRS Ikhsanul Amal in implementing good corporate governance is guided by 6 principles, namely: openness, accountability, responsibility, professionalism, fairness and compliance with sharia principles. This type of research is qualitative research and library research using a descriptive approach. In this study the authors describe how the implementation of good corporate governance at the Islamic People's Financing Bank Ikhsanul Amal. Methods of data collection using interviews, observation and  documentation.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  can  be  concluded  that  the  implementation  of  good corporate governance at the Islamic People's Financing Bank Ikhsanul Amal has been carried out properly based on bank and company regulations.
Keywords: Good Corporate Governance (GCG), Indonesian Islamic Rural Bank (BPRS)
Saran sitasi : Mukaromah, H. (2022). Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1963- 1969. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5419
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5419

## 1. PENDAHULUAN
Perbankan    syariah    di    Indonesia    telah    eksis semenjak  tahun  1992  yaitu  dengan kehadiran  Bank Muamalat  Indonesia,  namun  kurang  didukung  oleh perundang-undangan  maka    perkembangannya    pun mulai  terhambat,  akan  tetapi  pada  krisis  ekonomi tahun  1997 membawa  berkah   yaitu  lahirnya  UU No.  10  tahun  1998 (Muhajir, Fathudin, & Amat Ulya Inayah, 2021). Bank  merupakan  lembaga  keuangan yang    sangat    dibutuhkan    oleh    masyarakat  dalam melakukan  transaksi  keuangan  maupun  transaksi lainnya (Muhajir, Miftahur Rahamn, Dewi, 2022).
Perbankan  syariah  merupakan  bagian  dari perbankan  nasional,  kini  telah  menjadi  bagian  dari motoric pergerakan perekonomian Indonesia. Perbankan syariah kini berkembang pesat di Indonesia (Muhajir, 2019). Bisnis perbankan yang akan datang akan menghadapi lebih banyak tantangan. Sehubungan  dengan  kondisi  tersebut  maka  perlu menyiapkan  langkah  strategis  untuk  meningkatkan
kualitas  pada  masa  yang  akan  datang.  Salah  satu bidang yang berperan dalam bisnis perbankan adalah bisnis pembiayaan syariah yaitu dengan adanya Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  (Arif,  2019).  Menurut UU  No  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan  Rakyat Syariah adalah  bank  syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran. Dalam  pelaksanaannya  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  harus  memenuhi  prinsip  syariah.  (Rifa'i, 2017).    Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Tujuan diririkannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan, menambah lapangan  pekerjaan  di  tingkat  kecamatan  sehingga mengurangi arus urbanisasi, serta membina semangat
ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  menuju kualitas hidup yang memadai (Susyanti, 2016).
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal yang  terletak  di  Jl.  Yos  Sudarso  No  8  A  Telp. 0287472020 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang didirikan dengan Badan Hukum bank yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal dengan akta pendirian berdasarkan Akta Notaris di  Semarang  dan  telah  memperoleh  pengesahan  dari Mentri Kehakiman
RI Nomor C2- 18.192.HT.01.01.TH.94  tanggal  12  Desember  1994.
Dalam  operasional  usahanya,  Bank    Pembiayaan
Rakyat
Syariah Ikhsanul Amal melayani penghimpunan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito.  Produk  yang  ditawarkan  berupa  tabungan umum, tabungan wadi’ah , tabungan simpanan pelajar, tabungan pendidikan, tabungan qurban, tabungan haji dan  umrah  serta  deposito  umum.  (Ningrum,  2018). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal juga melaksanakan  kegiatan  penyaluran  dana  yaitu pembiayaan  modal  usaha,    pembiayaan  konsumtif, pembiayaan pintas, pembiayaan multiguna, pembiayaan  roda  tiga,  pembiayaan  multijasa  dan pembiayaan musyārakah . (Muhajir, Fathudin, & Hary Listyadi, 2021).
Simpanan yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Pasal 8 UU No  24  tahun  2004  tentang  LPS  bahwa  setiap  Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara RI, baik Bank Umum maupun Bank Pembiayaan Rakyat wajib menjadi peserta penjaminan. Dan sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No  7  tahun  2009  dan peraturan  LPS  nomor  2/PLPS/2010 tentang program penjaminan  simpanan.  Simpanan  sebagaimana  telah diubah  dengan  peraturan  LPS  Nomor  2/PLPS/2014 bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal  menjadi  peserta  program  penjaminan  LPS dengan nomor kepesertaan 41900006.
Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal semakin meningkat dan terus berbenah menjadi  lebih  baik  lagi,  keuntungan/laba  yang diperoleh bank mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keuntungan yang diperoleh bank  pada tahun 2018    sebesar  Rp41.294.000,00  dan  tahun  2019 meningkat menjadi Rp89.367.000,00.
Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris  yaitu good yang artinya baik corporate yang berarti perusahaan dan governance berarti pengaturan.
Secara  umum  istilah good  corporate  governance diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan  yang  baik.  Istilah  ini  dalam  dunia perbankan  diartikan  dengan  tata  kelola  bank  yang baik  (Hamdani,  2019).  Dalam  menjalankan  suatu bisnis lembaga keuangan tidak lepas dari pelaksananaan tata kelola yang baik. Good Corporate Governance atau  tata  kelola  perusahaan  merupakan suatu  sistem,  hak  proses  dan  kontrol  secara keseluruhan  yang  diterapkan  secara  internal  dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan  melindungi  kepentingan  semua stakeholder (Rusdiana & Saptaji, 2018) .
Penerapan Good  Cerporate  Governance sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat  sebagai  syarat  mutlak  bagi  dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Peningkatan  kualitas  pelaksanaan Good  Corporate Governance perlu  dilaksanakan  karena  resiko  dan tantangan yang dihadapi bank baik dari intern maupun ekstern  semakin  banyak  yang  kompleks.  Secara internal  Dewan  Komisaris,  dan  Direksi  diharapkan mampu  bertindak  sebagai  panutan  ( role  model )  dan motor  penggerak  agar  bank  secara  keseluruhan menerapkan    prinsip-prinsip Good  Corporate Governance secara optimal (Ikit, 2018).
Manajemen perusahaan harus terus berkomitmen untuk melaksanakan perusahaan dengan berpedoman      dengan      prinsip-prinsip      GCG sehingga      diharapkan  perusahan  bisa  berkembang lebih  baik  dari  tahun-tahun  sebelumnya  (Yunita  & Anwar, 2020).
Adapun prinsip-prinsip Good Corporate
Governance antara lain:
a. Fairness (kewajaran prosedur) yaitu suatu prinsip dalam birokrasi pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk kewajaran prosedur, artinya birokrasi yang tepat dan berdaya guna.
b. Transparency (keterbukaan)  merupakan  suatu prinsip yang  baik dan  bersih  sehingga  harus ada unsur  keterbukaan  dalam  melakukan  segala sesuatu.
c. Accountability ( pertanggungjawaban kinerja pemerintahan terhadap publik). Kesediaan secara ikhlas  untuk  mempertanggungjawabkan  setiap perbuatan  dan tindakan  dari  aparatur  pemerintah dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Responsibility yaitu  kesesuaian  pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip korporasi  yang  sehat.  Penerapan dari  prinsip responsibility /pertanggungjawaban adalah dengan memperhatikan keselamatan serta kesehatan para mitra maupun nasabahnya.
e. Professional bahwa  manajemen  dan  seluruh individu dalam perusahaan memiliki kompetensi, mampu  bertindak  objektif,  dan  bebas  dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen)  serta  memiliki  komitmen  yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
f. Shariah  Compliance merupakan  penerapan prinsip-prinsip  Islam,  syariah  dan  tradisinya dalam  transaksi  keuangan  dan  perbankan  serta bisnis  lain  yang  terkait  (Rusdiana  &  Saptaji, 2018).
Lembaga  bisnis  syariah  sebagai  tata  kelola organisasi  yang  baik  dalam  melakukan  pengelolaan sumber  daya  organisasi  secara  efisien,  efektif, ekonomis  ataupun  produktif  dengan  prinsip-prinsip umum  terbuka,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban, independen, dan adil selain itu terdapat prinsip-prinsip Islam  di  dalamnya  seperti  shidiq,  tabligh,  amanah, fathanah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi serta  mencapai  maslahah.  GCG  tidak  hanya  sebatas tanggungjawab  pada  manusia  melainkan  juga tanggungjawab  kepada  Tuhan.  Dengan  pemenuhan terhadap  prinsip  kepatuhan  syariah  SCG  berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai sistem, proses bisnis, kebijakan,  dan  struktur  organisasi  yang  bertujuan untuk  mendorong  dan  mendukung  pengembangan perusahaan  serta  pengelolaan  sumber  daya  (Putri, 2020).
Dasar  hukum  pelaksanaan Good  Corporate Governance terdapat  pada  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 24/POJK.03/2018  tentang  Penerapan  Tata  Kelola Bagi  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  Peraturan OJK  nomor  30/SEOJK.03/2019  Tentang  Laporan Tahunan  dan  Laporan  Keuangan  Publikasi  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  serta  Pedoman Good Corporate  Governance Perbankan  Indonesia yang dikeluarkan  oleh Komite  Nasional  Kebijakan Corporte Governance .
Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik (GCG)  akan  berdampak  pada  peningkatan  kinerja, baik dari segi produktivitas maupun efisiensi di dalam perusahaan  dan  juga  akan  menjadi  daya  tarik  bagi investor  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk
berinvestasi  dan  mempertahankan  investasi  dan kerjasama.  Dengan  adanya  kerentanan  perbankan, peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi  merupakan bentuk  peningkatan  daya  saing  yang  sangat  penting. Melalui  penerapan  GCG,  diharapkan  perbankan Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan,  baik  pada  masa  krisis  maupun  non- krisis,  di  tingkat  regional  maupun  internasional (Tobing et al., 2013).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  sejauh  mana  implementasi Good Corporate  Governance pada  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah    Ikhsanul  Amal  sesuai  Amanah Peraturan OJK Nomor: 24/POJK.03/2018.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (Field Research) karena dilakukan dengan cara pengamatan secara  langsung  kepada  objek  yang  akan  diteliti dengan tujuan  mendapatkan  data  yang  relevan.  Sifat penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  karena bersifat  deskriptif  analitik.  Menurut  Siyoto  &  Sodik informasi  merupakan  unit  data  yang  direkam  media yang akan membedakan dengan informasi lain. Data diperoleh  melalui  wawancara  secara  langsung  pada Ibu  Septiana  Rusmawati  bagian  Satuan  Pengawas Internal  dan  Bapak  Teguh  sebagai  Kepala  Bagian Marketing BRS Ihksanul Amal Gombong.
Menurut  Mudjiarahardjo  analisis  data  adalah sebuah  kegiatan  untuk  mengatur,  mengurutkan, mengelompokkan,  memberi  kode  atau  tanda,  dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan  berdasarkan  fokus  atau  masalah  yang  ingin dijawab  (Sujarweni,  2015).  Metode  analisis  yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik  adalah  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul  sebagaimana  adanya  dengan  membuat kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  (Arikunto, 2013).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Good  Corporate  Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal juga diperkuat  oleh  persepsi  nasabah.  Hal  tersebut mendorong  peneliti  untuk  melakukan  wawancara dengan  nasabah.  Berdasarkan  penyampaian  dari Bapak  Ahmad  selaku  nasabah  penabung  di  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul  Amal  beliau
mengatakan  bahwa  pelayanannya  baik,  ramah  dan sopan. Sistem yang diterapkan Bank sudah jelas dan pemberian bagi hasil dan bonusnya dilakukan secara terang-terangan.  Selama  menjadi  nasabah  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul  Amal  tidak pernah terjadi kesaahan maupun konflik.
Adapun  implementasi  prinsip Good  Corporate Governance pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah Ikhsanul Amal yaitu:
a. Prinsip Keterbukaan (Transparency)
Pelaksanaan    prinsip transparency Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul  Amal sebagai berikut:
1) Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul Amal  sejak  tahun  2010  sampai  dengan sekarang telah memberikan informasi tentang kondisi keuangan bank dengan
mempublikasikan  laporan  keuangan  kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2) Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul Amal  memberikan  informasi  tentang  kondisi non keuangan, seperti:
a) Penyampaian informasi mengenai produk- produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul  Amal  melalui  brosur,  media sosial  dan  penyampaian  edukasi  kepada masyarakat  baik  di  sekolah,  pertemuan, maupun pengajian.  Seperti kegiatan yang dilakukan  oleh  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  Ikhsanul  Amal  pada  tanggal  20 Desember 2019 yang mengadakan kegiatan  “Inklusi  Keuangan”  bersama masyarakat  di  wilayah  Gombong  dengan adanya kegiatan tersebut inklusi keuangan harapannya akses terhadap produk-produk perbankan  dapat  lebih  dinikmati  oleh masyarakat luas.
b) Penyampaian  informasi  yang  jelas  terkait bagi hasil dan bonus kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan ketika nasabah pertama kali  membuat  kesepakatan  dengan  pihak bank.
c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal secara transparan menyampaikan kepada nasabah pembiayaan  terkait  plafond,  biaya,  besar kecilnya angsuran, jaminan yang mengcover,  margin,  dan  resiko  yang ditimbulkan. Semua informasi
disampaikan  dengan  jelas  dan  benar  oleh pihak marketing.
d) Pengambilan  keputusan  oleh  manajemen sudah  dilakukan  secara  terbuka,  yaitu penyampaian  informasi  dari  pimpinan kepada para karyawan dilakukan pada saat breafing pagi dan meeting.
b. Accountability
Pelaksanaan  prinsip Accountability Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:
1) Dalam pembentukan struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah dilaksanakan  dengan  jelas,  sesuai  tugas  dan wewenang masing-masing organ.
2) Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul Amal memberikan Batas Maksimum
Pemberian  Pembiayaan  kepada  nasabah. Setiap  nasabah  pembiayaan  memiliki  batas maksimum pembiayaan sebesar Rp500.000.000  (Lima  ratus  juta  rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun.
3) Selalu mengingatkan kepada nasabah pembiayaan ketika sudah jatuh tempo. Ketika nasabah sudah tidak mampu membayar/kredit macet maka dari pihak marketing melakukan penanganan ekseskusi agunan dengan mengedepankan musyawarah.
4) Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul Amal melayani pengaduan nasabah/ handling complaint dengan efektif di kantor Bank.
c. Responsibility
Pelaksanaan  prinsip Responsibility Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:
1) Berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  tanggung jawab  sosial  perusahaan.  Adapun  pemberian dana untuk kegiatan sosial dilakukan dengan program  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah Ikhsanul Amal antara lain:
Tabel 1 Rincian Dana Kegiatan Sosial
No Dana Kegiatan Sosial Penerima Dana Jumlah 1  Disalurkan pihak lain LAZIS Jateng  & PAYD. Rp14.500.000
No Dana Kegiatan Sosial Penerima Dana Jumlah 2  Disalurkan sendiri Ponpes, Masjid, Yayasan dan  lain- lain. Rp15.458.000 Total Dana Rp29.958.000 Sumber: BPRS Ikhsanul Amal, 2020
2) Pelaksanaan “Jumat Berbagi” yang dilakukan setiap  1  bulan  2  kali  oleh  karyawan  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul  Amal secara  sukarela.  Hasil  dari  sumbangan sukarela  tersebut  digunakan  untuk  berbagi makanan  kepada  masyarakat  sekitar  atau digunakan untuk bershodaqoh ke masjid.
3) Pendapatan  Non  Halal  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  Ikhsanul  Amal  berasal  dari bunga  bank  konvensional.  Total  pendapatan non  halal  sampai  dengan  Desember  2019 sebesar  Rp2.653.000  (Dua  juta  enam  ratus lima puluh tiga rupiah). Sampai saat ini belum ada penggunannya. Dari tahun-tahun sebelumnya pendapatan dana non halal milik Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul Amal  digunakan  untuk  kegiatan  sosial  yang bersifat  umum,  seperti  pembangunan  jalan untuk daerah Gombong.
4) BPRS  Ikhsanul  Amal  bekerjasama  dengan Lembaga  Asuransi  Takaful,  Al  Amin,  dan Ascrida  Syariah  untuk  menjamin  para nasabah maupun karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal.
d. Fairness
Pelaksanaan prinsip Fairness Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:
1) Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul Amal  melakukan  pelayanan  kepada  nasabah dengan  baik  agar  nasabah  nyaman  dengan pelayanan yang diberikan.
2) Informasi  data  bagi  nasabah  dapat  dipenuhi secara cepat
3) Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul Amal  memelihara  data  informasi  nasabah secara memadai
e. Independency
Pelaksanaan  prinsip Independency Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:
1) Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul Amal dalam melaksanakan kegiatannya tidak adanya pihak yang melakukan intervensi dan dominasi stakeholder ,  sehingga  tidak  ada tekanan dari pihak manapun dalam pengelolaan  manajemen  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah.
2) Pelaksanaan  prinsip independency Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul  Amal telah  sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  24/ POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3) Dalam  rangka  mendukung  independensi dalam aktivitas operasional Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah.  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  Ikhsanul  Amal  memiliki  2  anggota Dewan Komisaris.
4) Seluruh  anggota  Dewan  Komisaris  tidak merangkap  jabatan  sebagai  anggota  Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan lain.
5) Seluruh  anggota  komisaris  tidak  ada  yang memiliki hubungan keuangan/keluarga dengan  angggota  Direksi  atau  pemegang saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6) Seluruh  anggota  dewan  komisaris  juga  telah memenuhi  ketentuan  pelaksanaan  integritas sehingga kepentingan bank dapat
dilaksanakan dengan baik.
f. Sharia Compliance
Dalam mengimplementasikan prinsip
Syariah  Compliance Bank  Pembiayaan  Rakyat
Syariah  Ikhsanul  Amal  sudah  memenuhi  prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan
operasional penghimpunan dana maupun penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa  sesuai dengan  Peraturan  Bank  Indonesia atau  peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pelaksanaan  prinsip Syariah  Compliance Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah Ikhsanul Amal berupa:
1) Dalam  menjalankan  transaksinya  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Ikhsanul  Amal sudah mengarah pada ketentuan syariah yaitu pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah dengan  memenuhi  ketentuan  hukum  Islam antara  lain  keadilan  dan  keseimbangan,
kemashalatan,  tidak  mengandung  unsur gharar maysir dan objek yang haram.
2) Dalam kegiatan penghimpunan dana menggunakan  akad wadi’ah (titipan)  dan mudhārabah (bagi hasil).
3) Pemenuhan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan penyaluran dana menggunakan akad mudhārabah dan musyārakah.
4) Produk yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal serta pengembangan  produk  sudah  sesuai  dengan fatwa  yang  dikeluarkan  Dewan  Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia .
Penerapan Good  Corporate  Governance yang belum  diterapkan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah Ikhsanul Amal yaitu dari prinsip akuntanbilitas Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah    Ikhsanul  Amal  jumlah DPS  hanya  ada  1  (satu).  Berdasarkan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 24/POJK.03/2018  tentang  Penerapan  Tata  Kelola Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Bab  IV  Pasal  40 Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  wajib  memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang  anggota  DPS.  Jumlah  DPS  pada  bank  sangat mempengaruhi peran dan tugasnya. Peran DPS sangat penting dalam mengawasi operasional maupun bisnis bank syariah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh bagian Marketing terkadang DPS mengunjungi bank hanya satu kali dalam sebulan karena kesibukan tugasnya. Jadi, kurang terpenuhinya prinsip accountability .  DPS  pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  Ikhsanul  Amal  yaitu  KH.  Mudhofir,  BA beliau  adalah  pengasuh  PP  Al  Furqon  Kambalan, Pembimbing KBIH Aisyiah Kebumen, dan Pengasuh Majlis Ta’lim Syajarotun Toyyibah Kebumen.
Untuk  penyimpangan  yang  terjadi  pada  BPRS Ikhsanul  Amal  sudah  dipastikan  ada,  karena  BPRS merupakan perusahaan dan secepat  mungkin diperbaiki,  seperti  resiko  operasional  yaitu  dari  sisi teknis  ketika  terjadi  gangguan  sistem.  Pihak  audit mengupayakan  secepat  mungkin  menyelesaikan masalah tersebut dan memperbaiki secepat mungkin.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi Good  Corporate Governance yang  dilakukan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  Ikhsanul  Amal  secara  umum  cukup baik dengan memenuhi prinsip keterbukaan
( transparency ), akuntanbilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), profesional ( professional ),  kewajaran  ( fairness )  dan  penerapan syariah  compliance  dan memenuhi  peraturan  OJK Nomor  24/POJK.03/2018  Bab  IV  Pasal  40  tentang Penerapan  Tata  Kelola  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah.

## 5. REFERENSI
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  penelitian  suatu pendekatan praktik . Rineka cipta.
Arif, Z. (2019). Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi  Asean. Al  Maal:  Journal  of  Islamic Economics and Banking , 1 (1), 89-99.
Dewi,  Z.  R.  (2022).  ANALISIS  LAPORAN KEUANGAN  BANK  NEGARA  INDONESIA
DAN BANK NEGARA
INDONESIA
SYARIAH. al-Afkar,  Journal  For  Islamic Studies , 5 (2), 180-190. Hamdani.  (2019). Konsep  Corporate  Governance Syariah  dalam  Etika  antara  Shareholders  vs Stakeholders . Jakarta: Mitra Wacana Media. Ikit.  (2018). Manajemen  Dana  Bank  Syariah . Yogyakarta: Gava Media.
Muhajir,  Fathudin,  &  Amat  Ulya  Inayah.  (2021). FAKTOR  PELAYANAN,  PROMOSI  DAN REPUTASI  TERHADAP  MINAT  NASABAH MENGGUNAKAN  PRODUK  TABUNGAN HAJI  PADA  BRI  SYARIAH  KANTOR CABANG PEMBANTU MAGELANG TAHUN  2019. AL-BAYAN:  ISLAMIC  LAW AND ECONOMICS , 1 (2), 32-48.
Muhajir, Fathudin, & Listyadi, H. (2021).

## PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN

## MURĀBAHAH  BERMASALAH  DI  BMT
MIKAT  AL-KHIDMAH  PURWOREJO. Al- Mubin; Islamic Scientific Journal , 4 (2), 10-23.
Muhajir, A. F. A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfoning Financing  (NPF)  dan  Return  On  Asset  (ROA) Terhadap Pembiayaan Murābaḥah.
Ningrum,  I.  F.  (2018). Implementasi  akad  wadiah pada  tabungan  kurban  di  koperasi  simpan pinjam  pembiayaan  syariah  Mitra  Usaha  Ideal Kecamatan Bungah
Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). Putri,  M.  P.  (2020). Implementasi  Prinsip  Sharia
Corporate Governance Pada Pegadaian
Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung . UIN Raden Intan Lampung.
Rifa'i,  A.  (2017).  Peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. HUMAN FALAH:  Jurnal  Studi  Ekonomi  dan  Bisnis Islam , 1 (1).
Rusdiana, A., & Saptaji, A. (2018). Auditing Syari’ah: Akuntabilitas  Sistem  Pemeriksaan  Laporan Keuangan . Pustaka Setia.
Sujarweni, V. W. (2015). Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi . Pustakabarupress.
Susyanti, J. (2016). Pengelolaan Lembaga Keuangan
Syariah. In Malang: Empat Dua .
Tobing, A., Arkeman, Y., Sanim, B., & Nuryartono, N. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance  terhadap  Tingkat  Kesehatan  dan Daya  Saing  di  Perbankan  Indonesia. Jurnal Manajemen Teknologi , 12 (3), 298–318.
Yunita,  I.,  &  Anwar,  A.  N.  (2020).  Analisis  Good Cororate  Governance  pada  BPRS  Hasanah Pekanbaru. Al-Amwal , 9 (2), 151–162.