Jurnal Proaksi, Vol. (Nomor), Hal. 469 - 483 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## THE EFFECT OF COMPETENCE, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND PARTICIPATION ON VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE
Tiara Kusuma Wardiyanti 1 , Gideon Setyo Budiwitjaksono 2*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: tiarakusuma321@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Corresponden Author Email: Gideon.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 25 Agustus 2021 Direvisi : 26 September 2021 Dipublikasikan : 17 Oktober 2021

## Abstract
This  research  takes  relevant  issues  regarding  competence,  transparency,  accountability  community participation,  and  village  government  performance.  This  study  aims  to  examine  the  effect  of Competence,  Transparency,  Accountability,  Participation  on  the  Performance  of  the  Panglungan Village  Government,  Wonosalam  District,  Jombang  Regency.  The  method  used  is  a  quantitative method. The sampling technique used in this research is purposive sampling with certain criteria. This study  uses  primary  data  by  collecting  data  using  the  questionnaire  method  by  distributing questionnaires,  then  the  Village  Apparatus  and  the  Panglungan  Village  Community  fill  out  the questionnaire. The analysis technique in this study uses Partial Least Square (PLS) with WarpPLS 7.0 software. The Structural Equation Model (SEM) analysis method consists of two sub models, namely the measurement model or often called the outer model and the structural model or often called the inner model. Based on the test results, it can be concluded that competence has a positive effect on the performance  of  the  Panglungan  Village  government.  Transparency  has  a  positive  effect  on  the performance of the Panglungan Village government. Accountability does not have a positive effect on the  performance  of  the  Panglungan  Village  government.  Participation  has  a  positive  effect  on  the performance of the Panglungan Village government.
Keywords : Competence, Transparency, Accountability, Participation, Performance

## PENDAHULUAN
Akuntansi  Pemerintahan  memiliki  peran  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik, mulai dari tata kelola keuangan Pemerintahan Pusat, tata kelola Pemerintahan Daerah, maupun tata  kelola  Pemerintahan  Desa.  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006,  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemerintah  daerah  dikatakan  baik apabila  mampu  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat  dengan  sistem  pemerintahan  yang  transparan, akuntabel,  jujur,  dan  tertib.    Otonomi  daerah  telah  diberlakukan  bertahun-tahun  lamanya.  Tujuan dilaksanakannya  otonomi  daerah  adalah  untuk  meningkatkan  kemandirian  dan  mengurangi ketergantungan desentralisasi fiscal.
Menurut  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018,  Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K
keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  penerimaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  sendiri  oleh  pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa haruslah memiliki  kecakapan,  keterampilan,  dan  kemampuan  atau  yang  pada  umumnya  disebut  dengan kompetensi.  Pada  konteks  manajemen  sumber  daya  manusia,  istilah  kompetensi  mengacu  pada karakteristik  seseorang  yang  membuatnya  berhasil  dalam  pekerjaannya.  Widyatama  et  al.,  (2017) mengatakan  bahwa  kompetensi  merupakan  kombinasi  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  relevan dengan  pekerjaaan.  Kompetensi  adalah  kapasitas  untuk  menangaani  suatu  pekerjaan  atau  tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  Permendagri Nomor  20  Tahun 2018,  Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 73  menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa  sesuai  dengan  hasil  musyawarah.  Wujud  dari  akuntabilitas  data  dilihat  dari  kinerja  atau pencapaian  hasil  dari  pelaksanaan  program.  Menurut  Sukmawati  &  Nurfitriani  (2019)  akuntabilitas adalah  suatu  kewajiban  untuk  melaporkan  dan  bertanggung  jawab  pada  keberhasilan  maupun kegagalan misi organisasi dalam pelaksanaan dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media  pertanggungjawaban  yang  telah  dikerjakan  secara  berkala.  UU  No.14  Tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  public  menjelaskan  bahwa  setiap  Badan  public  mempunyai  kewajiban  untuk membuka  akses  atas  informasi  public  yang  berkaitan  kepada  masyarakat  luas.  Dengan  memberi penjelasan,  memungkinkan  organisasi  untuk  meningkatkan  kinerjanya  dengan  memberi  kesempatan kepada berbagai pihak memberikan umpan balik dalam bentuk kritik maupun penghargaan.
Untuk  memenuhi  syarat  keterbukaan  informasi  bagi public ,  pemerintah  desa  juga  harus menerapkan  transparansi  terhadap  pengelolaan  keuangan  terutama  yang  bersangkutan  dengan pengelolaan dana desa. Transparansi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas  yang  dilakukan  pemerintah,  selain  itu  transparansi  juga  dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk melakukan pengawasan langsung yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pengguna informasi lain  yang  membutuhkan  (Umar,  2018).  Partisipasi  masyarakat  juga  sangat  diperlukan  dalam menentukan baiknya pengelolaan terhadap dana desa, karena dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap  proses  pengelolaan dana  desa  dan  menentukan  kebijakan  keuangan  bagi  desa  akan  membantu pemerintah  desa  dalam  menentukan  kebijakan  keuangan  desa  yang  berlaku  sehingga  pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Menurut Firdaus (2019) dalam mewujudkan good  governance masyarakat  sipil  adalah  bagian  yang  cukup  penting  terutama  didalam  pertisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat di dalam pembangunan baik yang berbentuk  pernyataan  maupun  yang  berbentuk  kegiatan  dengan  cara  memberi  masukan  pikiran, tenaga,  modal,  keahlian,  materi  dan  waktu,  serta  ikut  merasakan  manfaat  dan  menikmati  hasil pembangunan.
Kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau program  atau  kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang dalam  strategik  plening  suatu  organisasi.  Sebagai  organisasi  sektor  publik,  perangkat  desa  dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah desa untuk  senantiasa  tanggap  terhadap  lingkungannya,  dengan  berupaya  memberikan  pelayanan  terbaik secara transparansi, akuntabel dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada perangkat desa. Kinerja pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target baik itu kuantitas,  kualitas  dan  waktu  yang  telah  dicapai  oleh  manajemen,  yang  mana  target  tersebut  sudah ditentukan  terlebih  dahulu  (Nurhazizal  et  al.,  2019).  Desa  Panglungan  Kecamatan  Wonosalam Kabupaten  Jombang  dipilih  sebagai  objek  penelitian.  Desa  Panglungan  merupakan  desa  yang menyusun  APBDes  setiap  tahunnya.  Berikut  merupakan  data  Realisasi  APBDes  Desa  Panglungan tahun 2019 dan 2020.
Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBDes Desa Panglungan Keterangan 2019 2020 Pendapatan 1.737.677.911 1.646.301.095 Pendapatan Asli Desa (PAD) 10.509.000 4.550.000 Dana Desa (DD) 967.551.000 997.214.000 Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi (BHPR) 52.679.023 53.546.000 Alokasi Dana Desa (ADD) 440.623.000 440.623.000 Bantuan Keuangan 245.750.000 122.700.000 Pendapatan Lain-Lain 20.092.666 27.668.095 Belanja 1.515.457.200 1.770.682.677

## Sumber : Realisasi APBDes Desa Panglungan 2019-2020
Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Panglungan tahun 2019 adalah sebesar 10.509.000. PADes Desa Panglungan Tahun 2020 sebesar 4.550.000, Sedangkan untuk Dana Desa  (DD)  Desa  Panglungan  tahun  2019  adalah  sebesar  967.551.000.  Dana  desa  (DD)  Desa Panglungan  Tahun  2020  sebesar  997.214.000.  Jika  dilihat  dari  realisasi  APBDes  tersebut,  terlihat ketergantungan dana oleh pemerintah desa kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi, ditunjukkan dengan  masih  besarnya  dana  perimbangan  atau  dana  desa  dibanding  dengan  pendapatan  asli  desa. Rendahnya kemampuan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa ditunjukkan oleh relatif  kecilnya  pendapatan  asli  desa  dibanding  pendapatan  transfer.  Karena  PADes  kecil,  maka  ada kecenderungan  bahwa  masih  kurangnya  kemampuan  dan  usaha  desa  untuk  menggali  dan  mengelola sumber pendapatan yang ada. Hal ini menunjukkan tidak optimalnya kinerja pemerintah desa.
Berkaitan dengan pengaruh kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap  kinerja  pemerintah  desa,  terdapat  penelitian  terdahulu  yang  mendasari  penelitian  ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhazizal et al. (2019) berkesimpulan bahwa Kompetensi SDM dan ggod  governance  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  dan  good  governance  memediasi Kompetensi  SDM  dan  kinerja  pemerintah  desa.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istiqomah  (2017) memiliki  kesimpulan  bahwa  tingkat  akuntabilitas,  transparansi  dan  pengawasan  dalam  pengelolaan keuangan  desa  berkontribusi  yang  positif  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Ngawi. Sedangkan,  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  berkontribusi terhadap  kinerja  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Ngawi.  Wahyudi  (2017)  juga  melakukan  penelitian yang  memiliki  kesimpulan  bahwa  Partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap kinerja manajerial perangkat desa.
Akuntabilitas  publik  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  manajerial  perangkat  desa. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat dirumuskan (1) Apakah Kompetensi berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Panglungan  Kecamatan  Wonosalam  Kabupaten Jombang?  (2)  Apakah  Transparansi  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang? (3) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah  Desa  Panglungan  Kecamatan  Wonosalam  Kabupaten  Jombang?  (4)  Apakah  Partisipasi Masyarakat  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Panglungan  Kecamatan  Wonosalam Kabupaten  Jombang?  Dan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  Kompetensi, Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Stewardship Theory
Teori  stewardship  mengasumsikan  hubungan  yang  kuat  antara  kesuksesan  organisasi  dengan kepuasan pemilik, steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja peusahaan,  sehingga  dengan  demikian  fungsi  utilitas  akan  maksimal.  Sehingga  arti  penting stewardsihp adalah  bagaimana  manajer  meluruskan  tujuan  sesuai  dengan  tujuan  bersama.  Pemimpin yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi akan mampu memuaskan kebutuhan dari organisasi tersebut, sebab sebagian besar pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang telah  dilayani  dengan  baik  lewat  peningkatan  pelayanan  yang  diraih  organisasi.  Sehingga  pemimpin akan termotivasi dalam memaksimalkan kinerjanya (Wahyudi et al., 2019).
Implikasi stewardship  theory pada  penelitian  ini,  dapat  menjelaskan  eksistensi  perangkat desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  tepat,  membuat  pertanggungjawaban  keuangan  yang diamanahkan  kepadanya,  sehingga  tujuan  ekonomi  pelayanan  publik  maupun  kesejahteraan masyarakat  dapat  tercapai  secara  maksimal.  Untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  tersebut,  maka dalam hal ini perangkat desa mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam meningkatkan kompetensi perangkat desa, meningkatkan transparansi informasi, meningkatkan akuntabilitas publik, dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  menunjang  peningkatan  kinerja pemerintah desa.

## Kompetensi
Kompetensi  pada  umumnya  diartikan  sebagai  kecakapan,  keterampilan,  kemampuan.  Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber  Daya  Manusia,  istilan  kompetensi  mengacu  kepada  atribut/karakteristik  seseorang  yang membuatnya  berhasil  dalam  pekerjaannya.  Menurut  Ainsworth,  Smith  dan  Millership  (2007:73) kompetensi  merupakan  kombinasi  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  relevan  dengan  pekerjaaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangaani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Desa  secara langsung  akan  mempengaruhi  kinerja  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya.  Kompetensi  ini  akan  berdampak  pada  kemampuan  meningkatkan  kinerja  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eka  &  Muhsin (2018)  bahwa  Kompetensi  perangkat  desa  berpengaruh  positif  secara  langsung  terhadap  kinerja perangkat desa.
H 1 :  Bahwa  Kompetensi  berpengaruh  terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa  Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

## Transparansi
Transparansi  merupakan  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas-luasnya  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan.  Menurut  Sabarno  (2010:38)  transparansi  merupakan  salah  satu  aspek  mendasar  bagi terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  Perwujudan  tata  pemerintahan  yang  baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan  pemerintah.  Keterbukaan  dan  kemudahan  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan memberikan  pengaruh  untuk  mewujudkan  kinerja  pemerintahan  desa  yang  lebih  baik  dan  berbagai indikator  lainnya.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  M.  Putri  et  al.  (2018)  bahwa  transparansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  yang  artinya  bahwa  tingginya keterbukaan informasi pada masyarakat dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa.
H 2 :  Bahwa  Transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa  Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik.  Menurut Mardiasmo  (2004)  Akuntabilitas  publik  merupakan  kewajiban  bagi  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitasnya  dan  kegiatan yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan wewenang  untuk  menerima  pertanggungjawaban  tersebut.  Kinerja  pemerintah  dapat  dikatakan  baik apabila  setiap  perencanaan  yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah  untuk  mencapai  hasil  yang maksimal  dari  perencanaan  tersebut  yang  salah  satunya  adalah  pertanggungjawaban  kinerja  dan pengelolaan  keuangan  desa  telah  dilakukan  dengan  benar  untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah ditetapkan.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istiqomah  (2017)  bahwa  tingkat  akuntabilitas berkontribusi yang positif terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya dengan adanya akuntabilitas public, pemerintah desa bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah desa dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.
H 3 :  Bahwa  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa  Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi/ participation adalah  setiap  warga  negara  mempunyai  suara  dalam  pembuatan keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melaui  intermediasi  institusi  legitimasi  yang  mewakili kepentingannya.  Partisipasi  dapat  dikatagorikan  dengan  kalimat  “turut  ambil  bagian”  berpartisipasi dalam  pengambilan  keputusan  yang  bersifat  demokratis,  pengakuan  hak  asasi  manusia,  kebebasan dalam  mengemukakan  pendapat,  kebebasan  pers  dan  mengakomodasi  atau  menampung  aspirasi masyarakat (Ihyaul, 2004:31).
Partisipasi  masyarakat  pada  dasarnya  berperan  penting  didalam  menciptakan  keadaan  yang lebih  adil,  partsipatif,  dan  akuntabel  juga  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  membangun  kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat mewujudkan tatanan desa yang demokratis dan berjalan sesuai keinginan serta mampu meningkatkan potensi alam masyarakat desa. Dengan adanya tata kelola desa yang dinamis antara pemerintah desa dan  masyarakat,  desa  mampu  secara  mandiri  menyelenggarakan  pembangunan  desa  secara  berkala untuk  peningkatan  hidup masyarakat  desa.  Hal tersebut  secara  langsung  akan  mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017) bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa.
H 4 : Bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

## Kinerja Pemerintah Desa
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang  terukur  (Halim,  2007).  Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dengan  memperhitungkan  indikator  masukan  ( input ),  keluaran ( output ),  hasil,  manfaat,  dan  dampak.  Istilah  kinerja  sering  digunakan  untuk  menyebut  prestasi  atau tingkat  keberhasilan  individu  maupun  kelompok  individu  tersebut  dan  mempunyai  kriteria keberhasilan  yang  ditetapkan.  Kriteria  tersebut  berupa  tujuan-tujuan  atau  target-target  tertentu  yang hendak  dicapai.  Tanpa  adanya  tujuan  atau  target,  kinerja  seseorang  atau  organisasi  tidak  mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya, sedangkan Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yaitu  kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa dalam penelitian ini sama artinya dengan suatu organisasi. Kemudian, pengertian organisasi secara umum dapat diartikan sebagai  bentuk  formal  sekelompok  manusia  dengan  tujuan  individualnya  masing-masing  yang bekerjasama  dalam  suatu  proses  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Dengan  demikian, pengertian dari Kinerja pemerintah desa/organisasi adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai  tujuan,  serta  visi  misi  pemerintah  desa/organisasi  yang  telah  ditentukan.  Kinerja  dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir Teoritis Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)
Kompetensi (X 1 )
Transaransi (X 2 )
Akuntabilitas (X 3 )
Partisipasi Masyarakat (X 4 )
Kinerja Pemerintah Desa (Y)

## METODE PENELITIAN Jenis dan Objek Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Objek penelitian yang akan digunakan adalah Kinerja Pemerintah Desa, Kompetensi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat.

## Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.172 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive dengan kriteria Masyarakat Desa Panglungan, Berusia 21-65 tahun,  Pendidikan  minimal  SD/Sederajat,  dan  Paham  mengenai  Kinerja  Pemerintahan  Desa.  Dalam menentukan sampel dapat menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2018:137):

## 𝑛 = 𝑁
1 + 𝑁(e²)
Keterangan:
n  =  Jumlah  sampel  yang  diperlukan,  N  =  Jumlah  Populasi,  e  =  Tingkat  kesalahan  sampel  atau sampling error (10%)
𝑛 = 2172 1+2172 (0,1) 2 = 2172 1+21,72 = 2172 22,72 = 95,598 = 96 sampel (dibulatkan)
Berdasarkan  dari  perhitungan  diatas,  maka  jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  berjumlah  96  Responden  dengan  rincian  13  orang  perangkat  desa  dan  83  orang  masyarakat  desa Panglungan yang memenuhi kriteria sebagai sampel.

## Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Sumber  data  penelitian  ini diperoleh langsung dari responden yaitu Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam  Kabupaten  Jombang.  Data  dikumpulkan  dengan  metode  angket  (kuesioner).  Menurut Sugiyono (2018:262) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk  dijawab.  Kuesioner  ini disebarkan  oleh  peneliti,  kemudian  Perangkat  Desa  dan  Masyarakat  Desa  Panglungan  mengisi kuesioner.

## Analisis Data
Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan Partial  Least  Square (PLS)  dengan software WarpPLS 7.0. Metode analisis Structural Equation Model (SEM) terdiri dari dua sub model yaitu  model  pengukuran  ( measurement  model )  atau sering  disebut outer model  dan  model  struktural ( structural model ) atau sering disebut inner model (Abdillah, W., & Hartono, 2015).

## Uji Hipotesis
Hipotesis statistik untuk outer model adalah:
H0: λi = 0 = Indikator yang digunakan dapat memprediksi variabel laten. H0: λi ≠ 0 = Indikator yang digunakan tidak dapat memprediksi variabel laten Hipotesis statistik untuk inner model : a. Hipotesis 1
H0: λi = 0 = Terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan. H0: λi ≠ 0 = Tidak terdapat pengaruh Kompetensi terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.
b. Hipotesis 2
H0: λi = 0 = Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan. H0: λi ≠ 0 = Tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.
c. Hipotesis 3
H0: λi = 0 = Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan. H0: λi ≠ 0 = Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.
d. Hipotesis 4
H0: λi = 0 = Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan. H0:  λi  ≠  0  =  Tidak  terdapat  pengaruh  partisipasi  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  desa Panglungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Hasil Penelitian Gambaran Umum Keadaan Responden
Peneliti  telah  menyebarkan  kuesioner  kepada  Perangkat  Desa  dan  Masyarakat  di  Desa Panglungan selama 7 hari yaitu pada tanggal 7    s/d  13 Juni 2021.  Penyebaran  kuesioner  dengan  cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Pada penelitian  ini  peneliti  menyebarkan  kuesioner,  kemudian  Perangkat  Desa  dan  Masyarakat  Desa Panglungan mengisi kuesioner, hingga kuesioner tersebut diisi oleh 96 responden sesuai karakteristik yang  telah  ditentukan.  Karakteristik  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Sebagian  besar  responden  yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 59 responden. sebagian besar responden berusia sekitar 31 – 40  tahun  dengan  jumlah  40  orang.  sebagian  besar  responden  berpendidikan  SMP/Sederajat  dengan jumlah 33 orang.

## Analisa Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS)  dengan menggunakan software Warp  PLS 7.0. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model (Abdillah, W., & Hartono, 2015), yaitu Model Pengukuran ( Outer Model ) dan Model Struktural ( Inner Model ).
Model Pengukuran ( Outer Model ) Uji Validitas Konvergen ( Convergent Validity ) Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen  adalah outer  loading > 0,7, dan  untuk  nilai AVE ( Average Variance Extracted ) > 0,5 (Abdillah, W., & Hartono, 2015).
Tabel 2. Hasil Outer Loading Tahap 1 Kompetensi (X1) Transparansi (X2) Akuntabilitas (X3) Partisipasi Masyarakat (X4) Kinerja Pemerintah Desa (Y) X1.1 0,801 X1.2 0,813 X1.3 0,797 X1.4 0,565 X1.5 0,530 X1.6 0,586 X1.7 0,664 X2.1 0,848 X2.2 0,853 X2.3 0,923 X2.4 0,770 X2.5 0,831 X2.6 0,747 X3.1 0,811 X3.2 0,824 X3.3 0,799 X3.4 0,665 X3.5 0,524 X4.1 0,700 X4.2 0,642 X4.3 0,842 X4.4 0,780 X4.5 0,850 Y.1 0,811 Y.2 0,865 Y.3 0,824 Y.4 0,578 Y.5 0,645

## Sumber : Data diolah Penulis
Berdasarkan  table outer  loading tahap  pertama  terdapat  9  indikator   yang  berwarna  merah mempunyai  nilai loading dibawah  0,70.  Hal  tersebut menandakan  bahwa  indikator  tersebut  harus dihapus karena tidak sesuai dalam memenuhi kriteria batas minimum pengukuran. Dengan demikian dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan outer loading tahap kedua.
Tabel 3. Hasil Outer Loading Tahap 2 Kompetensi (X1) Transparansi (X2) Akuntabilitas (X3) Partisipasi Masyarakat (X4) Kinerja Pemerintah Desa (Y) X1.1 0,858 X1.2 0,917 X1.3 0,873 X2.1 0,848 X2.2 0,853 X2.3 0,923 X2.4 0,770 X2.5 0,831 X2.6 0,747 X3.1 0,825 X3.2 0,854 X3.3 0,876 X4.1 0,658 X4.3 0,859 X4.4 0,817 X4.5 0,890 Y.1 0,883 Y.2 0,883 Y.3 0,867 Sumber : Data diolah Penulis
Berdasarkan outer loading tahap kedua terdapat 1 indikator yang berwarna merah mempunyai nilai loading dibawah 0,70. Hal tersebut menandakan  bahwa  indikator  tersebut  harus  dihapus  karena tidak  sesuai  dalam  memenuhi  kriteria  batas  minimum  pengukuran.  Dengan  demikian  dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan outer loading tahap ketiga.
Tabel 4. Hasil Outer Loading Tahap 3 Kompetensi (X1) Transparansi (X2) Akuntabilitas (X3) Partisipasi Masyarakat (X4) Kinerja Pemerintah Desa (Y) X1.1 0,858 X1.2 0,917 X1.3 0,873 X2.1 0,848 X2.2 0,853 X2.3 0,923 X2.4 0,770 X2.5 0,831 X2.6 0,747 X3.1 0,825 X3.2 0,854 X3.3 0,876 X4.3 0,851 X4.4 0,870
X4.5 0,911 Y.1 0,883 Y.2 0,883 Y.3 0,867 Sumber : Data diolah Penulis
Berdasarkan hasil outer loading tahap ketiga pada table dapat dilihat bahwa semua indikator valid setelah dilakukan eatimasi sebanyak 3 tahap. Indikator dapat dikatakan valid karena semua nilai loading factor berada diatas 0,70 sehingga konstruk untuk semua variabel tidak ada yang dieliminasi dari model.
Uji Validitas Diskriminan ( Discriminant Validity )
Tabel 5. Hasil Pegujian Validitas Diskriminan Indikator Loading Nilai Loading ke konstruk lainnya Keterangan X1 X2 X3 X4 Y X1.1 0,858 > 0,496 -0,125 -0,294 0,002 Memenuhi Discriminant Validity X1.2 0,917 > -0,115 -0,125 0,127 0,037 Memenuhi Discriminant Validity X1.3 0,873 > -0,366 0,254 0,156 -0,041 Memenuhi Discriminant Validity X2.1 0,848 > 0.152 -0,056 -0,255 0,211 Memenuhi Discriminant Validity X2.2 0,853 > 0,142 0,112 -0,287 -0,189 Memenuhi Discriminant Validity X2.3 0,923 > 0,023 -0,072 -0,006 0,079 Memenuhi Discriminant Validity X2.4 0,770 > -0,036 -0,256 -0,018 -0,188 Memenuhi Discriminant Validity X2.5 0,831 > -0,076 0,233 0,077 0,065 Memenuhi Discriminant Validity X2.6 0,747 > -0,243 0,028 0,557 0,000 Memenuhi Discriminant Validity X3.1 0,825 > 0,101 -0,080 -0,389 -0,168 Memenuhi Discriminant Validity X3.2 0,854 > -0,062 -0,330 0,045 0,234 Memenuhi Discriminant Validity X3.3 0,876 > -0,034 0,397 0,322 -0,069 Memenuhi Discriminant Validity X4.3 0,851 > -0,149 -0,447 0,557 0,194 Memenuhi Discriminant Validity X4.4 0,870 > 0,022 0,082 -0,023 -0,346 Memenuhi
Discriminant Validity X4.5 0,911 > 0,118 0,339 -0,498 0,149 Memenuhi Discriminant Validity Y.1 0,883 > 0,071 0,234 -0,372 0,070 Memenuhi Discriminant Validity Y.2 0,883 > 0,127 0,365 0,009 -0,582 Memenuhi Discriminant Validity Y.3 0,867 > -0,201 -0,610 0,370 0,522 Memenuhi Discriminant Validity
Sumber: Data diolah Penulis
Berdasarkan  tabel  5.  menunjukkan  keseluruhan  indikator  telah  memenuhi  kriteria  validitas diskriminan. Variabel Kompetensi memiliki 3 indikator yang di lambangkan dengan X1.1, X1.2, X1.3 memiliki nilai loading 0,917 yang nilai loadingnya ke konstruk  lain  yaitu -0,115, -0,125, 0,127, dan 0,037.  Dan  ke  2  indikator  variabel  kompetensi  juga  memiliki  nilai  loading  yang  lebih  besar  dari nilai loading ke konstruk lain. Variabel Transparansi yang memiliki 6 indikator yang di lambangkan dengan X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6. X2.3 memiliki nilai loading 0,923 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu 0,023, -0,072, -0,006 dan 0,079. Dan ke 5 indikator variabel Transparansi juga memiliki nilai loading yang lebih besar dari nilai loading ke konstruk lain. Variabel akuntabilitas yang memiliki  3  indikator  yang  di  lambangkan  dengan X3.1  sampai  dengan  X3.3.  X3.3  memiliki  nilai loading 0,876 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu -0,034 , 0,397, 0,322 dan 0,149. Dan ke 2 indikator variabel  akuntabilitas  juga  memiliki  nilai  loading  yang  lebih  besar  dari  nilai  loading  ke konstruk lain. Variabel partisipasi masyarakat yang memiliki 3 indikator yang di lambangkan dengan X4.3 sampai dengan X4.5. X4.5 memiliki nilai loading 0,911 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu 0,118 , 0,397, 0,339, -0,498 dan -0,069. Dan ke 2 indikator variabel partisipasi masyarakat juga memiliki  nilai  loading  yang  lebih  besar  dari  nilai  loading  ke  konstruk  lain.  Variabel  kinerja pemerintah desa yang memiliki 3 indikator yang di lambangkan dengan Y.1, Y.2, Y.3. Y.1 memiliki nilai loading 0,883 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu 0,071, 0,234, -0,372 , dan 0,070. Dan ke 2 indikator variabel kinerja pemerintah desa juga memiliki nilai loading yang lebih besar dari nilai loading ke konstruk lain.

## Composite Reliability
Tabel 6. Composite Reliability Coefficient dan Cronbach’s Alpha Coefficient
X1 X2 X3 X4 Y Kriteria Keterangan Composite Reliability 0,914 0,930 0,888 0,909 0,910 > 0,7 Reliable Cronbach's Alpha 0,858 0,909 0,811 0,850 0,851 > 0,6 Reliable

## Sumber: Output WarpPLS
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai Composite Reliability untuk setiap variabel X1, X2, X3, X4 dan Y adalah sebesar 0,914, 0,930,0,888, 0,909, dan 0,910. Sedangkan untuk Cronbach’s Alpha setiap variabel dinilai dari X1, X2, X3, X4 dan Y adalah sebesar 0,858, 0,909, 0,811, 0,850 dan 0,851. Berdasarkan hasil dari Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha , dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah memenuhi syarat kriteria uji reliabilitas.
Model Struktural ( Inner Model )
Pada  uji  kecocokan  model  terdapat  3  indeks  pengujian  meliputi, average  path  coefficient (APC), average R-Squared (ARS) dan average variance inflayion (AVIF) dengan kriteri APC dan ARS
diterima  dengan  syarat  p- value  <  0,05 dan  AVIF  <  5  (Abdillah,  W.,  &  Hartono,  2015). Berikut  ini adalah hasil output model fit dan quality indices yang disajikan  dalam tabel yaitu:
Tabel 7. Hasil Output Model Fit Indeks P- value Kriteria Keterangan APC 0,231 0,004 P < 0,05 Diterima ARS 0,646 0,001 P < 0,05 Diterima AVIF 4,501 Good if < 5 AVIF < 5 Diterima
Sumber: Output WarpPLS
Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa APC memiliki indeks sebesar 0,231 dengan p- value < 0,001, sedangkan ARS memiliki indeks sebesar 0,646 dengan p- value < 0,001, dilihat dari kriteria APC  dan  ARS  sudah  memenuhi  kriteria  karena  memiliki  p  <  0,001.  Dan  untuk  nilai  AVIF  yang harusnya < 5 sudah terpenuhi karena berdasarkan data tersebut AVIF nilainya 4,501.
Tabel 8. R- Square X1 X2 X3 X4 Y R- Squared 0,979

## Sumber: Output WarpPLS
Evaluasi  model  struktural  pada  R  2,  Nilai  R– square variabel  Kinerja  Pemerintah  Desa  (Y) sebesar  0,979.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  variabel  Kompetensi,  Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa sebesar 97,9%.

## Uji Hipotesis
Berikut ini adalah tabel hasil penelitian dari effect size yang telah diperoleh dari pengolahan data :
Tabel 9. Path Coefficient, p – values, dan Effect sizes for path Kriteria Variabel X1 X2 X3 X4 Y Path Coefficients X1 - - - - X2 - - - - X3 - - - - Y 0,159 0.409 -0,019 0,338 - P-values X1 - - - - X2 - - - - X3 - - - - Y 0,054 <0,001 0,427 <0,001 - Effect sizes for path X1 - - - - X2 - - - - X3 - - - - Y 0,077 0,320 0,014 0,264 -
Sumber: Output WarpPLS
Berikut ini  merupakan  gambar  hasil  penelitian  dari effect size  yang telah diperoleh dari pengolahan data :
Gambar 3. Hasil Penelitian
Sumber: Output WarpPLS

## Persamaan Struktural:
Y = 0,159(X1) + 0,409(X2) + (-0,019)(X3) + 0,338(X4)
Keterangan : Y  : Kinerja Pemerintah Desa X1  : Kompetensi X2  : Transparansi X3  : Akuntabilitas X4  : Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan hasil diatas, maka uraian pengujian hipotesis sebagai berikut:

## Pengujian  Hipotesis  (H1:  Kompetensi  berpengaruh  terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa Panglungan)
Hipotesis pertama menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa  Panglungan.  Berdasarkan  nilai  p- value sebesar  0,05  yaitu  telah  memenuhi  dasar  pengambilan keputusan  yang  mana  p- value ≤  0,05  diterima.  Dan  dari  nilai path  Coefficients sebesar  0,16 menunjukkan  arah  hubungannya  positif,  angka  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi peningkatan terhadap  kinerja  pemerintah desa,  maka  kompetensi  meningkat sebesar 0,16  dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima karena variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

## Pengujian  Hipotesis  (H2  :  transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa Panglungan)
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah Desa Panglungan. Berdasarkan nilai p- value sebesar < 0.01 yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan  yang  mana  p- value ≤  0,05  diterima.  Dan  dari  nilai Path  Coefficients sebesar  0,41 menunjukkan  arah  hubungannya  positif,  angka  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi peningkatan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa, maka transparansi meningkat sebesar 0,41 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima karena variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan.

## Pengujian  Hipotesis  (H3  :  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa Panglungan)
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah Desa  Panglungan.  Berdasarkan  nilai  p- value sebesar  0,43  yaitu  tidak  memenuhi  dasar  pengambilan keputusan  yang  mana  p- value >  0,05  ditolak.  Dan  dari  nilai Path  Coefficients sebesar  -0,02 menunjukkan  arah  hubungannya  negatif,  angka  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi penurunan terhadap kinerja pemerintah desa,  maka  akuntabilitas  menurun  sebesar  - 0,02  dan  begitu pula  sebaliknya.  Sehingga  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  H2  ditolak  karena  variabel akuntabilitas tidak  berpengaruh positif  terhadap  kinerja pemerintah Desa Panglungan.

## Pengujian  Hipotesis  (H4  :  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap  kinerja  Pemerintah Desa Panglungan)
Hipotesis  keempat  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  Desa  Panglungan.  Berdasarkan  nilai  p- value sebesar  <  0.01  yaitu  telah  memenuhi  dasar pengambilan keputusan yang mana p- value ≤ 0,05 diterima. Dan dari nilai Path Coefficients sebesar 0,34 menunjukkan arah hubungannya positif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa, maka  partisipasi  masyarakat meningkat sebesar 0,41 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H4 diterima karena variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian inner  model dan outer  model ,  diketahui  bahwa  kompetensi berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  Diterimanya  hipotesis  pertama  memberikan  makna bahwa  semakin  meningkat  kompetensi  dalam  pemerintah  desa  akan  memberikan  dampak  positif terhadap proses kerjanya, hal ini akan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Hal ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eka  &  Muhsin  (2018)  yang  menyatakan  bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja perangkat desa, dan penelitian yang  dilakukan  oleh  Nurhazizal  et  al.  (2019)  juga  menyatakan  bahwa  Kompetensi  SDM  dan good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

## Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian inner  model dan outer  model ,  diketahui  bahwa  transparansi berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  Diterimanya  hipotesis  kedua  memberikan  makna bahwa  semakin  meningkatnya  transparansi  akan  mendorong  keterbukaan  kepemerintahan  desa terhadap  masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan penelitian yang dilakukan oleh  Putri  et  al.  (2018)  yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, dan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) juga menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## Pengaruh Akuntabiitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan hasil pengujian inner model dan outer model , diketahui bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa. Tidak  diterimanya  hipotesis  ketiga  memberikan  arti bahwa  pertanggungjawaban  dalam  menyajikan  informasi  mengenai  keputusan  atau  program  yang telah  diambil,  tidak  memberikan  pengaruh  pada  kinerja  pemerintah  desa  secara  efektif,  efisien  dan ekonomis.  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ningsih  &  Riharjo  (2019)  yang menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian inner  model dan outer  model ,  diketahui  bahwa  partisipasi masyarakat  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  Diterimanya  hipotesis  keempat memberikan  makna  bahwa  semakin  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  akan  mendorong keterlibatan  masyarakat  terhadap  berjalannya  pemerintahan  desa.  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017) yang menyatakan bahwa Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja  manajerial  perangkat  desa,  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Oktaviana  et  al.  (2019)  juga menyatakan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  tentang kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompetensi  berpengaruh  positif  terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan.  Artinya  semakin  meningkat  kompetensi  dalam  pemerintah  desa  akan  memberikan dampak  positif  terhadap  proses  kerjanya,  hal  ini  akan  berpengaruh  dalam  meningkatkan  kinerja pemerintah  desa.  Transparansi  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah  Desa  Panglungan. Berarti bahwa semakin meningkatnya transparansi akan mendorong keterbukaan kepemerintahan desa terhadap  masyarakat.    Akuntabilitas  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah  Desa Panglungan.  Berarti  bahwa  pertanggungjawaban  dalam  menyajikan  informasi  mengenai  keputusan atau  program  yang  telah  diambil,  tidak  memberikan  pengaruh  pada  kinerja  pemerintah  desa  secara efektif, efisien dan ekonomis.  Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa  Panglungan.  Berarti  bahwa  semakin  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  akan  mendorong keterlibatan masyarakat terhadap berjalannya pemerintahan desa.

## Saran
Saran dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:
1. Saran  Praktis: diharapkan  dapat  bermanfaat  Bagi  Pemerintah  desa  sebagai  perwakilan  dari masyarakat  sebaiknya  terus  meningkatkan  sosialisasi  dan  keterlibatan  masyarakat  mengenai kompetensi,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  dengan  baik  kepada
masyarakat  dan  perangkat  desa  agar  kinerja  pemerintah  desa  dapat  lebih  meningkat  demi kepentingan masyarakat.
2. Saran  Teoritis: disarankan  dapat  dikembangkan  lagi  oleh  peneliti  selanjutnya  dengan menambahkan  atau  menggunakan  variabel  lain  yang  memiliki  kemungkinan  pengaruh  terhadap hubungan  kompetensi,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  atau  dapat menggunakan  variabel  –  variabel  yang  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini,  sehingga  dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kinerja pemerintah Desa.

## Keterbatasan
Peneliti  telah  melakukan  penelitian  ini  secara  optimal  untuk  mendukung  tujuan penelitian, namun demikian peneliti merasa dalam hasil penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan penelitian yaitu,  dalam  pengumpulan  data,  peneliti  kesulitan  mencari  responden  yang  memahami  maksud kuesioner sehingga memakan waktu yang cukup lama. Jawaban yang diberikan responden belum tentu mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya.  Adanya  perbedaan  persepsi  anatar  masing  –  masing responden  dalam  memahami  konteks  pertanyaan  yang  disajikan  dalam  bentuk  kuesioner.  Kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dirasakan responden pada saat pengisian kuesioner sehingga dapat mempengaruhi jawaban responden yang memungkinkan jawaban tersebut tidak jujur.

## REFERENSI
Abdillah,  W.,  &  Hartono,  J.  (2015). Partial  Least  Square  (PLS)  Alternatif  Struktural  Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis (D. Prabant). Andi. Ainsworth, M., MIllership, A., Smith, N., Supriyanto, T., & Pare, D. (2007). Managing performance managing people : panduan praktis untuk memahami dan meningkatkan performa tim .  Bhuana Ilmu Populer.
Eka,  D.  S.,  &  Muhsin.  (2018).  Peran  Komitmen  Organisasi  Dalam  Memediasi  Pengaruh  Variabel Keteladanan Pemimpin, Kompetensi Perangkat Desa, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja. Economic Education Analysis Journal , 7 (3), 18–23.
Firdaus,  A.  dan  S.  dan  S.  (2019).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  Dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Sidoharjo  Kecamatan  Sidoharjo  Kabupaten Sragen. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 15 (3), 1–10. Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah (3rd ed.). Salemba Empat. Ihyaul,  U.  (2004). Akuntansi  sektor  publik:  sebuah  pengantar .  Universitas  Muhammadiyah  Malang (UMM) Press.
Istiqomah,  N.  N.  (2017). Analisis  Akuntabilitas,  Tarnsparansi,  Partisipasi  Masyarakat  dan pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  (Studi  Kasus Pada Kantor
Desa
Di
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi) . file:///C:/Users/Acer/Downloads/4409-8585-1-SM.pdf
Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  (Survei  Pada  Seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi Trisakti , 7 (2), 231. https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446 Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi 1). Andi Offset.
Ningsih, F. Y., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Penganggaran Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (5). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1977/1983
Nurhazizal,  M.,  Basri,  Y.  M.,  &  Nasir,  A.  (2019).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Budaya Organisasi,  Gaya  Kepemimpinan  Dan  Kompetensi  Sdm  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa: Good Governance Sebagai Pemediasi. Jurnal Akuntansi , 8 (9), 80–92.
Oktaviana,  A.  W.,  Suharno,  &  Widarno,  B.  (2019).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Akuntabilitas Publik,  PartisipasiPenyusunan  Anggaran,  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Kinerja Manajerial  (Studi  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Surakarta). Jurnal  Akuntansi  Dan Sistem Teknologi Informasi , 15 (8), 352 – 361. Putri,  M.,  Suharno,  &  Widarno,  B.  (2018).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 14 , 69–75. Sabarno, H. (2010). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa . Sinar Grafika.
Sugiyono.  (2018). Metode Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D) (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.)). CV. Alfabeta.
Sukmawati,  F.,  &  Nurfitriani,  A.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM , 2 (1), 52–66.
Umar, Z. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Kolegial , 6 (2), 136–148. https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk7 Wahyudi, A. (2017). Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Perangkat  Desa  Di  Kabupaten  Sumbawa. Journal  of Accounting, Finance and Auditing , 2 (1), 65–85. http://www.elsevier.com/locate/scp
Wahyudi,  A.,  Ngumar,  S.,  &  Suryono,  B.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja Manajerial  Perangkat  Desa  (Studi  Pada  Perangkat  Desa  Di  Kabupaten  Sumbawa). Jurnal  Riset Akuntansi Mercu Buana , 5 (2), 111. https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.815
Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa (Add). Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 1–20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762