## A NALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN
Rah Adi Fahmi Ginanjar 1 , Sugeng Setyadi 2 , Umayatu Suiroh 3
Rah Adi Fahmi Ginanjar, email: rah.adi@untirta.ac.id Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta
Sugeng Setyadi, email: sugengsetyadi@untirta.ac.id Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta
Umayatu Suiroh, email: suiroh.umayatu@gmail.com Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyebab  kemiskinan  di  Provinsi  Banten  dan mengidentifikasi  wilayah-wilayah  (kabupaten/kota)  miskin  serta  permasalahannya  dari  berbagai sektor dengan menggunakan pendekatanan analisis SWOT. Analisis kebutuhan sarana prasarana berbagai  sektor  yang  mendorong  penanggulangan  kemiskinan  di  Provinsi  Banten  juga  menjadi tujuan  penelitian  ini.  Serta,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  desain  arah  kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun. Pemanfaatan alat analisis  dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  untuk  melihat  dan  menentukan  sektor-sektor permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di wilayah (kabupaten/kota) Provinsi Banten. Selain itu, alat analisis dalam penelitian ini juga akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal  yang  dapat  dan  atau  harus  ditingkatkan  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  di Provinsi Banten. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah terciptanya desain arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun. Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar secara akademis bagi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.
Kata kunci : Kemiskinan, Analisis SWOT.

## PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  atau  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin.  Kemiskinan  merupakan masalah  utama  pembangunan  bagi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun  Kabupaten  atau  Kota.  Masyarakat  miskin  umumnya  lemah  dalam kemampuan  berusaha  dan  mempunyai  akses  yang  terbatas  kepada  kegiatan sosial-ekonomi,  pendidikan  dan  kesehatan,  sehingga  tertinggal  dari  kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi kehidupan lebih baik.
Pembangunan  sedemikian  rupa  yang  terjadi  pada  Provinsi  Banten,  juga  tetap belum  sepenuhnya  mampu  mengeliminasi  jumlah  penduduk  miskin.  Meskipun telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nyatanya keadaan di Provinsi Banten masih terdapat penduduk miskin.
Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia 2017
Provinsi Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) Aceh 872,61 Sumatera Utara 1.453,87 Sumatera Barat 364,51 Riau 514,62 Jambi 286,55 Sumatera Selatan 1.086,92 Bengkulu 316,98 Lampung 1.131,73 Kep. Bangka Belitung 74,09 Kep. Riau 125,37 DKI Jakarta 389,69 Jawa Barat 4.168,44 Jawa Tengah 4.450,72 DI Yogyakarta 488,53 Jawa Timur 4.617,01 Banten 675,04 Bali 180,13 Nusa Tenggara Barat 793,78 Nusa Tenggara Timur 1.150,79 Kalimantan Barat 387,43 Kalimantan Tengah 139,16 Kalimantan Selatan 193,92 Kalimantan Timur 220,17 Kalimantan Utara 49,47 Sulawesi Utara 198,88 Sulawesi Tengah 417,87 Sulawesi Selatan 813,07 Sulawesi Tenggara 331,71 Gorontalo 205,37 Sulawesi Barat 149,76 Maluku 320,51 Maluku Utara 76,47 Papua Barat 228,38 Papua 897,69 Indonesia 27.771,22 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi  Banten  dilihat  dari  jumlah  penduduk  miskin  dapat  dinyatakan  bahwa secara nasional kemiskinan di Provinsi Banten masih lebih kecil jika dibandingkan dengan  provinsi-provinsi  di  Indonesia,  terutama  jika  dibandingkan  dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Banten dan Indonesia 2015-2017 Wilayah Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 2015 (Smst. 1) 2015 (Smst. 2) 2016 (Smst. 1) 2016 (Smst. 2) 2017 (Smst. 1) Banten 702,40 690,67 658,11 657,74 675,04 Indonesia 28.502,79 28.513,57 28.005,39 27.764,32 27.771,22

## Sumber: Badan Pusat Statistik
Secara  garis  kemiskinan,  Provinsi  Banten  memiliki  garis  kemiskinan  yang  lebih tinggi  jika  dibandingkan  dengan  garis  kemiskinan  Indonesia.  Indikator  garis kemiskinan  menunjukkan  rata-rata  pengeluaran  per  kapita  per  bulan.  Gais kemiskinan Provinsi Banten dan Indonesia dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.
Tabel 3 Garis Kemiskinan Provinsi Banten dan Indonesia 2015-2017 Wilayah Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan) 2015 (Smst. 1) 2015 (Smst. 2) 2016 (Smst. 1) 2016 (Smst. 2) 2017 (Smst. 1) Banten 344.855 365.672 377.052 382.903 396.608 Indonesia 344.541 356.378 364.521 372.114 385.671
Sumber: Badan Pusat Statistik.
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  garis  kemiskinan  Provinsi masih lebih tinggi daripada garis kemiskinan Indonesia selama kurun waktu 2015- 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Banten adalah mereka yang memiliki pengeluaran dibawah garis kemiskinan Provinsi Banten. Jadi, beberapa masyarakat  di  Provinsi  Banten  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan  Banten namun  berada  di  atas  garis  kemiskinan  Indonesia  belum  dapat  dikategorikan miskin secara nasional. Namun, akan dikategorikan miskin ketika berada di bawah garis kemiskinan Banten dan di bawah garis kemiskinan Indonesia.
Jumlah angka kemiskinan di wilayah Provinsi Banten berdasarkan data BPS Tahun 2015  mencapai  690.670  jiwa.  Dari  keseluruhan  jumlah  penduduk  Banten  yang mencapai  11,95  juta  jiwa  dan  persentase  penduduk  miskin  mencapai  5,75%. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Tabel 4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2016
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (orang) Jumlah Penduduk (jiwa) Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Pandeglang 115.900 1.200.512 9,67 Kab. Tangerang 111.210 1.279.412 8,71 Kab. Serang 182.520 3.477.495 5,29 Kota Tangerang 67.920 1.484.502 4,58 Kota Cilegon 102.880 2.093.706 4,94 Kota Serang 14.900 418.705 3,57 Kota Tangerang Selatan 36.400 655.004 5,58 Banten 26.380 1.593.812 1,57

## Sumber: Banten Dalam Angka, 2017
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten tahun 2016 didominasi oleh Kabupaten Serang  dengan  jumlah  penduduk  miskin  berjumlah  182.520  orang.  Sedangkan jumlah  penduduk  miskin  terkecil  terdapat  pada  Kota  Serang  dengan  jumlah penduduk  miskin  sejumlah  14.900  orang.  Tingkat  kemiskinan  terbesar  berada pada  Kabupaten  Pandeglang  dengan  tingkat  kemiskinan  sebesar  9.67%. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada pada Kota Serang dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,57%.
Untuk menanggulangi kemiskinan dalam rencana jangka panjang Provinsi Banten menargetkan tingkat kemiskinan menurun hingga mencapai 5% pada tahun 2025. Untuk  mencapai  target  angka  kemiskinan  tersebut  dibutuhkan  upaya  sungguh- sungguh  dan  terencana  serta  terkoordinasi  antara  berbagai  pihak.  Sehingga dibutuhkan  perencanaan  yang  terintegrasi  berkaitan  dengan  penanggulangan kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang harus konsisten dilakukan oleh  pemerintah.  Penanggulangan  kemiskinan  sebagai  bentuk  kebijakan pembangunan  merupakan  tanggung  jawab  semua  elemen  baik  itu  pemerintah, dunia  usaha  maupun  masyarakat.  Hal  ini  didasari  oleh  kenyataan  bahwa kemampuan  keuangan  pemerintah  dalam  mendanai  pelaksanaan  kebijakan penanggulangan  kemiskinan  sangat  terbatas.  Oleh  karena  itu  diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan.
Melihat hal tersebut di atas, maka penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan,  penetapan  kebijakan  dan  strategi  serta  arah  yang  jelas  dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu  keluarga  miskin,  dengan  demikian  diperlukan  penelitian  terkait penanggulangan kemiskinan ini.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## TINJAUAN LITERATUR
a. Kemiskinan
Menurut  Suparlan  (1984)  kemiskinan  merupakan  sebagai  suatu  standar  tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan  orang  dibandingkan  dengan  standar  kehidupan  yang  umum  berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung  tampak  pengaruhnya  terhadap  tingkat  keadaan  kesehatan  kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.
Kemiskinan  menurut  Todaro  (2003)  dapat  dikategorikan  ke  dalam  kemiskinan alamiah  dan  kemiskinan  struktural.Kemiskinan  alamiah  adalah  kondisi  di  mana kemiskinan  terjadi  akibat  faktor-faktor  biologis,  psikologis  dan  sosial  (malas, kurang trampil, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik, dll). Lingkungan fisik membuat  orang  sulit  melakukan  usaha  atau  bekerja.  Sedangkan,  kemiskinan struktural  terkait  dengan  ketidakadilan  dalam  perbandingan  nilai  pertukaran (terms  of  trade)  antara  nilai  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dan  dijual  oleh penduduk miskin dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang harus dibelinya; ketidakadilan  dalam  pembayaran  jasa-jasa  pekerja  (upah  yang  rendah  dan eskploitasi  pekerja);  dan,  pengenaan  pungutan  yang  memberatkan  dan  relatif memeras penduduk miskin.

## b. Teori kemiskinan
Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin  kelangsungan  hidup.  Kemiskinan  dapat  diartikan  sebagai ketidakmampuan  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  seperti  pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan adalah suatu  kondisi  yang  dialami  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  tidak  mampu menyelenggarakan  hidupnya  sampai  suatu  taraf  yang  dianggap  manusiawi (BAPPENAS dalam BPS, 2002).
Sebagai  dasar  untuk  kebijakan  pengentasan  kemiskinan,  memahami  masalah kemiskinan  seringkali  menuntut  adanya  upaya  pendefinisian,  pengukuran  dan pengidentifikasian akar-akar penyebab kemiskinan.
Sebenarnya  sudah  banyak  terdapat  berbagai  kajian  yang  ditunjukkan  untuk mengklasifikasikan orang miskin dan menganalisis penyebab kemiskinan, namun demikian  upaya-upaya  tersebut  belum  tuntas.  Hal  ini  karena  kemiskinan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
multidimensi  dan  karena  kemiskinan  bersumber  dari  aneka  kondisi  (Sri  Harijati Hatmadji, 2004)
Berdasarkan jumlah penduduk miskin akan berpotensi menciptakan permasalahan sosial yaitu menurunnya kuantitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial, politik serta meningkatnya angka kriminalitas. (M. Sabeth Abilawa, 2016). Seseorang dinyatakan miskin jika tidak  dapat  memenuhi  standar  minimum  kebutuhan  dasarnya  atau  kebutuhan pokok  untuk  hidup,  hal  ini  sering  disebut  dengan  kemiskinan  konsumsi  atau kemiskinan material.
Tentu saja definisi kemiskinan yang hanya dilihat dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan konsumsi semata tidak menjadi memadai walaupun definisi ini berguna dan  akan  terus  dipakai  untuk  mengukur  kemajuan  tingkat  kesejahteraan. Bersamaan  dengan  bertambahnya  perkembangan  pengetahuan  mengenai kemiskinan, didukung oleh sejmlah realitas dan faktor-faktor pennentunya, sekitar tahun 1990-an pengertian kemiskinan mengalami pergeseran. Definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakmampuan dibidang kesehatan, pendidikan dan perumahan.
Dari  perluasan  pengertian  kemiskinan,  nampak  bahwa  kemiskinan  berwajah majemuk,  berubah  dari  waktu  ke  waktu  bahkan  dari  satu  tempat  ke  tempat lainnya. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan publik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, sesungguhnya dimensi kemiskinan yang memadai dan sesuai perkembangan harus mencakup berbagai dimensi tidak hanya berurusan dengan pemenuhan atau kesejahteraan materi tetapi juga berurusan degan kesejahteraan sosial (Sri Harijati Hatmadji, 2004)
Menurut Teori Radikal, orang miskin tetap miskin karena memang dipelihara untuk miskin. Sistem ekonomi dan politik memaksa mereka berada dalam kondisi miskin. Orang  menjadi  miskin  karena  dieksploitasi.  Negara-negara  atau  daerah-daerah menjadi miskin karena direncanakan dan dibuat miskin. Kemiskinan lalu dianggap hanya sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dan karenanya sering penguasa hanya bagi-bagi duit dan barang (bantuan langsung tunai, pinjaman lunak, beras untuk orang miskin, operasi pasar murah, dan sejenisnya),  padahal kemiskinan adalah  permasalahan  yang  sangat  kompleks,  tidak  sebatas  kurang  makan  dan kurang pendapatan.

## c. Vicious circle of poverty
Teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) Ragnar Nurkse (1953) mengajarkan  bahwa  adanya  keterbelakangan,  ketidaksempurnaan  pasar,  dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
mengakibatkan  rendahnya  pendapatan  yang  mereka  terima.  Rendahnya pendapatan  berimplikasi  pada  rendahnya  tabungan  dan  investasi.  Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya seperti lingkaran yang tidak  berujung.  Fenomena  kemiskinan  struktural  dan  kultural  semacam  ini menggambarkan  bagaimana  penduduk  miskin  tetap  menjadi  miskin  karena keadaan awal miskin, dan demikian terus berlaku secara terus-menerus. Penduduk miskin  akan  semakin  terjerat  dalam  “kubangan  kemiskinan”  karena  mereka mendapatkan  pinjaman  uang  dari  pelepas  uang  atau  perantara,  yang  menagih cicilan dan bunga tinggi (Achmadi, 2007).
Paul Rosenstein-Rodan (1943, 1957), Ragnar Nurkse (1953), and Gunnar Myrdal (1957)  sangat  terkenal  dengan  teorinya  menentang  model  neo-klasik  dalam perekonomian.Mereka  beranggapan  bahwa  mekanisme  pasar  tidak  dapat menanggulangi berbagai masalah dalam perekonomian, misalnya koordinasi atau distribusi  pendapatan,  sehingga  menciptakan  keterbelakangan  ekonomi (underdevelopment).  Intervensi  negara,  baik  itu  secara  domestik  maupun internasional, diperlukan untuk melakukan proses pembangunan. Dua argument yang  secara  jelas  menggambarkan  teorinya,  yakni  mengenai “vicious  cycle  of poverty”  dan  keuntungan  investasi.  Pertama,  lingkaran  belenggu  kemiskinan hanya terjadi di negara berkembang (Nurkse, 1953).
Keinginan sesorang untuk menabung merupakan bagian  dari funsi pendapatan, apabila  pendapatan  yang  diterima  sangat  rendah  maka  tingkat  tabungan  juga rendah. Ketika seseorang tidak memiliki cukup tabungan dari pendapatan mereka, maka investasi dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Pembangunan hanya dapat  terjadi  ketika  pendanaan  investasi  datang  dari  luar  negeri  ke  dalam perekonomian domestik. Kedua, bahwa keuntungan dari investasi tidak tinggal di negara penerima (recipients) tetapi kembali ke negara asal sehingga tidak mampu menciptakan  efek pengganda dalam perekonomian. Suatu  investasi pada  suatu sektor tentu saja dipengaruhi oleh investasi di sektor lain, sehingga apabila suatu sektor  tidak  mampu  berkembang  maka  akan  menyebabkan  sektor  lain  yang bersifat complementary tidak mampu berkembang pula.

## d. Teori Konservatif
Menurut  Teori  Konservatif,  kemiskinan  tidak  bermula  dari  struktur  sosial, melainkan  berasal  dari  karakteristik  orang-orang  miskin  itu  sendiri  (misalnya malas,  boros,  tidak  merencanakan  kehidupannya,  fatalis  dan  pasrah  pada keadaan).  Penduduk  miskin  mempunyai  budaya  miskin (culture  of  poverty). “Penyebab mereka miskin, karena mereka miskin. Penyebab orang menjadi miskin adalah  karena  ia  terjebak  dalam  perangkap  kemiskinan  (kemiskinan  materil, kelemahan  jasmani,  isolasi,  kerentanan,  dan  ketidakberdayaan)”  (Nazamuddin, 2009).  Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  dan  kultural,  sehingga penanggulangan  kemiskinan  harus  melibatkan  transformasi  sosial  dan  kultural pula, termasuk perubahan nilai-nilai (misal etos kerja).

## e. Teori Liberal
Teori Liberal menyatakan bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang baik, tetapi  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan.Lingkungan  penuh  diskriminasi  dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan akan segera ditinggalkan.
Kemiskinan  yang  meluas  merupakan  tantangan  besar  terhadap  upaya-upaya pembangunan. Kemiskinan merupakan faktor penghambat pembangunan, karena dengan  adanya  kemiskinan  berarti  terdapat  ketergantungan.  Ketergantungan tersebut  yang  kemudian  menjadi  beban  pemerintah  melalui  alokasi  anggaran pengentasan kemiskinan. Salah satu indikator umum yang dapat digunakan untuk mengukur  tingkat  kemiskinan  di  suatu  negara  adalah  tingkat  kesenjangan kemiskinan (poverty  gap).  Total  Poverty  Gap  dapat  diukur  dengan  cara membandingkan pendapatan minimal atau garis kemiskinan dengan pendapatan yang  diperoleh  penduduk  miskin.  Total poverty  gap  menunjukkan  nilai  total pendapatan  suatu  negara  yang  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  pendapatan penduduk dibawah garis kemiskinan menjadi diatas garis kemiskinan.

## f. Jenis kemiskinan
Fenomena  kemiskinan  juga  dapat  dilihat  dari  hubungan  kausalitas  yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu kejadian. Bambang subagio et  all  (2001)  menyatakan  bahwa  berdasarkan  kajian-kajian  dari  data  empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 golongan. Pertama,  kemiskinan  yang  ditimbulkan  oleh  faktor  alamiah,  yaitu  kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lainnya. Kedua, kemiskinan yang disebabkan karena faktor non-alamiah, yaitu  adanya  kesalahan  kebijakan  ekonomi,  korupsi  politik  yang  tidak  stabil, kesalahan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lainnya.  Menurut  Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu absolut dan relatif, kultural dan struktural, lingkaran kemiskinan, statis dan dinamis, dan sementara serta kronis.

## g. Ukuran kemiskianan
Menurut  Sajogyo  (1977)  cara  mengukur  kemiskinan  dengan  pendekatan kemiskinan  absolut  adalah  dengan  memperhitungkan  standar  kebutuhan  pokok berdasarkan  atas  kebutuhan  beras  dan  gizi  (kalori  dan  protein)  dengan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
mengungkapkan  masalah  garis kemiskinan  dan  tingkat pendapatan  petani. Ada tiga  golongan  orang  miskin  yaitu  golongan  lapisan  miskin  yang  mempunyai pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak 240-360 kg, dan lapisan paling miskin yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak kurang dari 240 kg. Bank Dunia dalam BPS (2000)  menetapkan  bahwa  seseorang  dikatakan  miskin  apabila  pendapatannya dibawah US $ 2 per hari.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  juga  memberikan  pemikiran  untuk  mengukur  garis kemiskinan  dengan  cara  menentukan  berapa besar  kalori  minimum yang  harus dipenuhi  oleh  setiap  orang  dalam  sehari.  Badan  ini  mengusulkan  bahwa  setiap orang harus memenuhi 2100 kalori setiap harinya. Jadi, 2100 kalori ini merupakan batas  garis  kemiskinan  yang  ditentukan  oleh  BPS  dengan  memperhitungkan kebutuhan non pangan seperti kebutuhan perumahan, bahan bakar, penerangan listrik, pendapatan air bersih serta jasa-jasa. Kemudian kriteriakriteria ini diubah dalam  angka  Rupiah.  Garis  kemiskinan  yang  ditetapkan  oleh  BPS  sendiri  akan selalu mengalami penyesuaian, karena harga kebutuhan itu berubah (BPS)

## h. Ciri-ciri kemiskinan
Menurut Sumedi dan Supadi (2004) masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut 1) tidak memiliki akses ke  proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, 2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, 3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak  pada  rendahnya  penghasilan,  4)  terperangkap  dalam  rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme, 5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

## i. Faktor penyebab kemiskinan
Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz  (1997)  yaitu:  Pendidikan  yang  Terlampau  Rendah;  Malas  Bekerja; Keterbatasan  Sumber  Alam;  Terbatasnya  Lapangan  Kerja;  Keterbatasan  Modal; Beban Keluarga.
Menurut  Kartasasmita  dalam  Rahmawati  (2006),  kondisi  kemiskinan  dapat disebabkan  oleh sekurang-kurangnya empat  penyebab, yaitu: Rendahnya Taraf Pendidikan; Rendahnya Derajat Kesehatan; Terbatasnya Lapangan Kerja; Kondisi Keterisolasian.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Menurut  Suryadiningrat  (2003),  kemiskinan  pada  hakikatnya  disebabkan  oleh kurangnya  komitmen  manusia  terhadap  norma  dan  nilai-nilai  kebenaran  ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia  terhadap  diri  sendiri  dan  terhadap  orang  lain.  Penganiayaan  manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya : 1) keengganan bekerja dan berusaha, 2) kebodohan, 3) motivasi rendah, 4) tidak memiliki rencana jangka panjang, 5) budaya kemiskinan, dan 6) pemahaman keliru terhadap kemiskinan. Sedangkan penganiayaan  terhadap  orang  lain  terlihat  dari  ketidakmampuan  seseorang bekerja  dan  berusaha  akibat  :  1)  ketidakpedulian  orang  mampu  kepada  orang yang memerlukan atau orang tidak mampu dan 2) kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.
Nasikun  dalam  Suryawati  (2005)  menyoroti  beberapa  sumber  dan  proses penyebab  terjadinya  kemiskinan,  yaitu:  Pelestarian  Proses  Kemiskinan;  Pola Produksi Kolonial; Manajemen  Sumber Daya Alam  dan Lingkungan; Kemiskinan Terjadi Karena Siklus  Alam; Peminggiran Kaum Perempuan; Faktor Budaya dan Etnik.

## METODE PENELITIAN

## 3.1 Desain Penelitian
Pada  tahap  awal  ada  beberapa  hal  yang  dilakukan  dalam  menyusun  desain Masterplan  Penanggulangan  Kemiskinan  yaitu  meliputi  studi  literatur  serta penyusunan  alat-alat  pengumpulan  data  dan  desain  survey.  Kegiatan  yang dilakukan  pada  tahap  persiapan  ini  menjadi  bahan  penyempurnaan  desain penelitian dan pengumpulan data yang akan dilakukan.
Pada tahap berikutnya dilakukan pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder  berdasarkan  desain  penelitian  dan  desain  survey  yang  telah disempurnakan.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  dokumen  resmi  yang  telah dipublikasikan  yang  bersumber  dari:  Data  BPS,  data  Laporan  kegiatan  SKPD Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, dan penelitian-penelitian terdahulu.
Data Primer diperoleh langsung dari stakeholder penanggulangan kemiskinan yang diperoleh melalui Wawancara dengan Stakeholder (Tokoh Masyarakat, Pemerintah Provinsi  Banten,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten,  Badan  Usaha, Kelompok Masyarakat Miskin).
Data yang dihasilkan pada tahap ini akan ditabulasi dilakukan analisis deskriptif untuk  menghasilkan  gambaran  karakteristik  potensi  dan  permasalahan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten. Pada tahap ini dilakukan dilakukan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
analisis  data  dari  data  primer  maupun  sekunder  yang  telah  di  tabulasi  dan dideskripsikan.

## 3.2 Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah
Analisis Deskriptif kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro.
Analisis makro, dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro yang dilakukan.Analisis  ini  meliputi  analisis  terhadap  RPJPN,  RPJMN,  dan  kebijakan nasional lainnya dan RPJMD Propinsi Banten, RPJPD Provinsi Banten yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
Analisis mikro, dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat mikro yang berkaitan dengan: (i) analisis penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan dan  perlindungan  sosial.  (ii)  analisis  penanggulangan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan  masyarakat.  (iii)  analisis  penanggulangan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

## 3.3 Analisis SWOT
Analisis SWOT digunakan untuk memetakan permasalahan, potensi, peluang dan ancaman  penanggulangan  kemiskinan  di  Provinsi  Banten  sehingga  dapat dirumuskan  berbagai  strategi  dan  kebijakan  percepatan  penanggulangan kemiskinan.

## 3.4 Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)
Metode  Analisis  SWOT  ( Strenght,  Weakness,  Opportunity  and  Treath  Analysis) merupakan alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal,  yang terdiri atas empat elemen berupa  Kekuatan  ( Strenght)  dan  Kelemahan  (Weakness)  dalam  lingkungan internal  serta  Peluang  ( Opportunity)  dan  Ancaman  (Treath)  dalam  lingkungan eksternal.
Kegiatan dalam rangka analisis lingkungan ini lazim disebut sebagai environmental scanning,  yaitu  kegiatan  pengamatan  kondisi  lingkungan  untuk  mendapatkan gambaran yang tepat tentang diri dan lingkungan, khususnya yang menyangkut pengenalan  atas  berbagai  elemen  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki  serta elemen peluang dan ancaman yang dihadapinya.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Didasarkan  pada  pemahaman  yang  tepat  atas  elemen-elemen  tersebut,  maka kemudian  diharapkan  dapat  mengidentifikasi  berbagai  isu  strategis  yang selanjutnya  dapat  dirumuskan  bidang-bidang  strategis  yang  dipandang  penting untuk ditangani melalui penerapan berbagai strategi.
Analisis SWOT dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Penentuan variabel dalam penilaian SWOT
Variabel ditentukan berdasarkan lingkup kajian yang diidentifikasi yang juga merupakan masukan ( input) dalam proses Analisis SWOT. Penentuan variabel dalam  penilaian  SWOT  dilakukan  sesuai  dengan  cakupan  bidang penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus kajian.
2. Perumusan parameter berdasarkan variabel penilaian SWOT
Setelah variabel dalam penilaian SWOT dirumuskan, maka akan dilanjutkan dengan proses perumusan parameter terhadap masing-masing variabel yang akan dijadikan acuan dalam penilaian SWOT. Dari parameter-parameter inilah diidentifikasi kekuatan atau kelemahan maupun peluang atau ancaman.
3. Penilaian dan pengelompokan ke dalam komponen SWOT
Setelah  variabel  dan  parameter  dalam  penilaian  SWOT  dirumuskan,  maka akan  dilanjutkan  dengan  proses  penilaian  masing-masing  parameter berdasarkan  hasil  identifikasi terhadap kondisi eksisting  dari masing-masing variabel  (lingkup  kajian)  yang  telah  distrukturkan  menurut  Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal.
4. Mengombinasikan hasil penilaian komponen SWOT
Kegiatan  mengkombinasikan  hasil  penilaian  komponen  SWOT  merupakan langkah dalam merumuskan Isu-isu Strategis yang akan digunakan sebagai landasan  dalam  penyusunan  arah  (strategi)  pembangunan  daerah.  Proses kombinasi  masing-masing  komponen  SWOT  akan  dijabarkan  melalui  Matrik Kombinasi  Analisis  Lingkungan  Internal  dan  Analisis  Lingkungan  Eksternal dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel 5
Matrik Kombinasi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal
KOMPONEN SWOT ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG Strategi S-O Strategi W-O ANCAMAN Strategi S-T Strategi W-T
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## 3.5 Tahap penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan
Pada tahap ini dilakukan dilakukan penyusunan rencana dimana kebijakan akan diturunkan  dari  strategi  penanggulangan  kemiskinan  yang  dihasilkan  dalam analisis SWOT. Strategi yang dihasilkan dalam analisis SWOT terlebih dahulu akan dikelompokan  berdasarkan  kategori  arahan  penanggulangan  kemiskinan.  Dari arah  kebijakan  yang  dihasilkan  kemudian  akan  disusun  program  yang  akan dilaksanakan pada 5 tahun ke depan yang diletakkan menurut prioritas atas dasar pertimbangan kebutuhan waktu pencapaian dan urutan kesinambungan program.

## FAKTA DAN ANALISIS

## 4.1 Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah
Indikator  kemiskinan  yang  digunakan  dalam  perhitungan  kemiskinan  oleh  BPS, termasuk BPS Provinsi Banten antara lain:

## 1. Kemampaun memenuhi kebutuhan dasar
Kebutuhan  dasar  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adaalah  kebutuhan  dasar makanan dan bukan makanan yang masih dalam kategori kebutuhan primer, antara lain perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

## 2. Pengeluaran per kapita
Pengeluaran  per  kapita  per  bulan  untuk  kebutuhan  makanan  dan  bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan  disetarakan  dengan  2100kkal  per  kapita  per  hari.  Paket  komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi- umbian, ikan, daging, telur dan susu, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
Untuk kebutuhan non-makanan antara lain perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Dalam menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Banten, Pemerintah Daerah telah membuat berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai program yang ada di dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Program-program tersebut menjadi program prioritas pada masing-masing bidang guna mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  klasik  yang  dihadapi  oleh  setiap  daerah. Untuk  menanggulangi  permasalahan  tersebut,  setiap  pemerintah  daerah  telah membuat berbagai kebijakan guna mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
daerahnya. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Untuk menanggulangi  tingkat  kemiskinan  yang  terjadi  di  Provinsi  Banten,  pemerintah daerah Provinsi Banten telah membuat berbagai kebijakan guna penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh berbagai  bidang dan  tertuang  dalam Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2009-2014.
Kemiskinan adalah suatu permasalahan klasik yang dihadapi oleh berbagai daerah, khususnya  pada  negara  berkembang  seperti  di  Indonesia.  Di  Indonesia  tingkat kemiskinan dapat dikatakan relatif tinggi. Tingkat kemiskinan di Indonesia terbesar berada di daerah-daerah tertinggal seperti Provinsi Banten yang berada di Provinsi Banten.
Pemerintah Daerah Provinsi Banten optimis bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten akan terus mengalami penurunan. Hal tersebut juga diperkuat oleh  target  tingkat  kemiskinan  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Pendek  Daerah  (RPJPD)  Provinsi  Banten  Tahun  2005-2025  yang menargetkan  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Banten  sebesar  <5%  pada Tahun  2025.  Target  yang  telah  ditetapkan  tersebut  tentunya  telah dipertimbangakan sebelumnya oleh berbagai pihak terkait dengan memperhatikan kondisi eksisting dan potensi daerah yang ada di Provinsi Banten.
Dengan demikian, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten  harus  bekerja  keras  untuk  mencapai  target  tersebut dengan  membuat  dan  menjalankan  berbagai  kebijakan  dan  program  untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.

## Tabel 6
Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Banten Tahun 2016
Sumber: Data BPS diolah, 2017
No. Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Kesimpulan 1 PDRB (adh. Konstan Th.2000) Juta Rp 4,604,208 4,843,499 105.20 Tercapai PDRB (adh. Berlaku) Juta Rp 10,022,417 11,335,143 113.10 Tercapai 2 PDRB per Kapita (adh.Konstan Th.2000) Rp 3,389,680 3,801,891 112.16 Tercapai PDRB per Kapita (adh. Berlaku) Rp 7,378,639 8,897,489 120.58 Tercapai 3 Laju Petumbuhan Ekonomi % 4.35 5.12 117.70 Tercapai 4 Indeks Pembangunan Manusia % 68.54 68.68 100.20 Tercapai 5 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH 35.39 24.64 69.62 Tercapai 6 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH 150.60 157.66 104.69 Tidak Tercapai
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Target  indikator  kinerja makro Provinsi Banten  pada tahun  2016 yang  tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah optimis bahwa target  tersebut  dapat  tercapai.  Hal  ini  mengingat  pemerintah  daerah  Provinsi Banten  telah  membuat  berbagai  kebijakan  dan  program  yang  tertuang  dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 guna mendukung terealisasinya target tersebut.  Program  dan  Kebijakan  tersebut  disusun  berdasarkan  potensi  dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah Provinsi Banten.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dari 10 (sepuluh) indikator makro ekonomi  dan  sosial  yang  dijadikan  target  pemerintah  daerah  Provinsi  Banten, hanya 7 (tujuh) indikator makro ekonomi dan sosial yang tercapai sesuai dengan target  yang  tertuang  dalam  RPJMD  Provinsi  Banten  Tahun  2012-2017.  Ketujuh indikator tersebut diantaranya yaitu : 1) PDRB (adh. Konstan Th. 2000) dan PDRB (adh.  Berlaku),  2)  PDRB  per  Kapita  (adh.Konstan)  dan  PDRB  per  Kapita  (adh. Berlaku),  3)  Laju  Petumbuhan  Ekonomi  ,  4)  Indeks  Pembangunan  Manusia,  5) Angka Kematian Bayi, 6) Angka Partisipasi Murni SD/MI, 7) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs.  Sementara  ketiga  indikator  yang  tidak  tercapai  diantaranya  yaitu:  1) Angka Kematian Ibu,  2) Usia  Harapan  Hidup (UHH), 3) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA.

## 4.2 Analisis SWOT
Dalam  analisis  SWOT  Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dimana  untuk  menggambarkan struktur  kondisi  Pengembangan  investasi  diuraikan  ke  dalam  beberapa  variabel kunci,  indikator  dan  sub  indikator  yang  disertai  pembobotan  sesuai  dengan kepentingannya  dalampenanggulangan  kemiskinan.  Disamping  itu  untuk menggambarkan kondisi eksisting dari setiap indikator dan sub indikator dilakukan rating berdasarkan data hasil survey dari setiap indikator yang digeneralisasi untuk mendapatkan  gambaran  kondisi  eksisting  setiap  indikator.  Penilaian  rating menggunalan skala 5. sehingga nilai yang diperoleh diantara -2 dan 2.
Untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten. Dari beberapa varibel kunci, dalam analisis akan
7 Usia Harapan Hidup Tahun 63.87 63.35 99.19 Tidak Tercapai 8 Angka Partisipasi Murni SD / MI % 96.64 98.01 101.42 Tercapai 9 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs % 96.64 98.07 101.48 Tercapai 10 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA % 55.11 52.32 94.94 Tidak Tercapai
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dikelompokkan  menjadi  Analisis  Lingkungan  Internal  dan  Analisis  Lingkungan Eksternal.
1. Analisis  lingkungan  Internal  ( Strategic  Advantages  Profile-SAP)  yang merupakan  indikator-indikator  yang  dapat  dikendalikan  yang  dapat  dibagi menjadi fator-faktor yang menjadi kekeuatan dan kelemahan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten.
2. Analisis Lingkungan Eksternal ( Environmental Threat and Opportunity Profile- ETOP), yang merupakan indikator-indikator yang tidak dapat dikendalikan yang dapat dibagi menjadi faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dan ancaman Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten.

## 4.3 Faktor-faktor yang menjadi kekuatan
Berdasarkan hasil analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, faktor-faktor  yang  menjadi  kekuatan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Provinsi Bantenadalah sebagai berikut:
1. Dalam  varibel  Kunci  Kelembagaan:  Adanya  rencana  strategis;  Pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan; Adanya lembaga TKPKD; Jumlah instansi terkait; Pelaksanaan perda.
2. Dalam  variabel  kunci  Potensi  penanggulangan  Kemiskinan:  Struktur  mata pencaharian; Perkembangan UKM; Angka melek huruf; Rendahnya penderita penyakit  kronis;  Rendahnya  penderita  cacat;  Kepemilikan  rmah  sendiri masyarakat miskin.
3. Dalam  varibel  kunci  Dukungan  Infrastruktur:  Stabilnya  harga  energi; Ketersediaan Air bersih; Penanggulangan sampah.
4. Dalam Variabel Kunci Ketahanan Pangan: Pengendalian inflasidaerah; Jaringan distribusi  pangan;  Operasi  pasar;  Pertumbuhan  produksi  pangan; Pertumbuhan konsumsi pangan; Pengelolaan stok pangan.
Dari seluruh variabel yang menjadi kekuatan dalam Penanggulangan Kemiskinan di  Provinsi  Banten,  indikator  yang  menjadi  kekuatan  dominan  dalam Penanggulangan Kemiskinan adalahadanya kelembagaan TKPKD, adanya instansi terkait  TKPKD,  perkembangan  UKM,  angka  melek  huruf,  kepemilikan  rumah sendiri,  ketersediaan  air  bersih,  pengendalian  inflasi  daerah,  jaringan  distribusi pangan, operasi pasar, pertumbuhan produksipangan dan pertumbuhan konsumsi pangan.  Sedangkan  pengaruh  indikator  lainnya  meskipun  merupakan  kekuatan tetapi menunjukkan angka yang relatif kecil.

## 4.4 Faktor-faktor yang menjadi kelemahan
Dari  sejumlah  varibel  kunci  yang  diuraikan  dalam  sub  variabel  dan  sejumlah indikator  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Provinsi  Banten,  faktor-faktor  yang menjadi kelemahan adalah sebagai berikut :
1. Dalam  varibel  Kunci  Kelembagaan:  Koordinasi  antarinstansi  terkait  TKPKD; Belum adanya perda penanggulangan kemiskinan.
2. Dalam  variabel  kunci  Potensi  Penaggulangan  Kemiskinan:  Tingkat Pengangguran  yang  tinggi;  Rendahnya  pencipataan  lapangan  kerja;  Angka partisipasi sekolah; Tingkat pendidikan rata-rata; Angka kematian bayi; Jumlah tenaga  medis  dan  para  medis;  Fasilitas  pelayanan  kesehatan;  Kondisi  fisik bangunan tempat tinggal; Kondisi Fungsi ruang tempat tinggal.
3. Dalam  varibel  kunci  Dukungan Infrastruktur:  Akses  jalan  ke  tempat  tinggal; Kondisi  Infrastruktur  Transportasi;  Kondisi  sarana  angkutan;  Pemenuhuan energi listrik; Pemenuhan energi gas.
4. Dalam  Variabel  Kunci  Ketahanan  Pangan:  Tidak  ada  indikator  teridentifikasi kelemahan.
Dari seluruh variabel yang menjadi kelemahan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten,koordianasi antara lembaga terkait TKPKD,belum tersedia Perda kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, Angka Partisipasi sekolah, rata-rata  tingkat  pendidikan,  jumlah  tenaga  medis  dan  paramedis,  fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi fisik dan rung fungsi bangunan tempat tinggal, akses jalan ke tempat tinggal, infrastruktur transportasi, sarana angkutan, pemenuhan kebutuhan energi listrik,pemenuhan energi gas. Sedangkan variabel lainnya bukan merupakan  indikator  kelemahan  dominan  dalam  penanggulangan  kemiskinan daerah.

## 4.5 Faktor-faktor yang menjadi peluang
1. Dalam  variabel  kunci  Lingkungan  Mikro:  Pertumbuhan  ekonomi  provinsi; Pertumbuhan lapangan kerja tingkat provinsi; Inflasi daerah tingkat provinsi; Rencana  strategis  penanggulangan  kemiskinan  provinsi;  Adanya  TKPKD Provinsi.
2. Dalam variabel Kunci Lingkungan Makro: Rencana Strategis penanggulangan kemiskinan nasional; TKPK nasional; Lembaga Terkait TKPK; Koordinasi antar lembaga terkait TKPK; Pertumbuhan ekonomi; Pendapatan perkapita; Tingkat inflasi Nasional; Investasi nasional; Kebijkan moneter; Kebijakan perdagangan internasional; Kebijakan pengembangan wilayah; Perkembangan infrastruktur fisik; Infrastruktur energi; Infrastruktur teknologi informasi.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
3. Dalam  variabel  Kunci  Lingkungan  Internasional:  Pertumbuhan  ekonomi internasional; Kebijakan ekonomi Internasional.
Dari seluruh variabel yang menjadi peluang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi  Banten,  pertumbuah  ekonomi  provinsi,  pengendalian  inflasi  daerah provinsi,  adanya  TKPKD  provinsi,adanya  rencana  strategis  penaggulangan kemiskianan  nasional,  adanya  lembaga  terkait  dan  kordinasi  TKPK  nasional, kebijakan pengembangan wilayah, pengembangan infrastruktur fisik, energi dan teknologi informasi. Sedangkan pengaruh indikator lainnya meskipun merupakan peluang tetapi menunjukkan angka yang relatif kecil.

## 4.6 Faktor-faktor yang menjadi ancaman
Dari  beberapa  indikator  lingkungan  eksternal,  faktor  yang  menjadi  ancaman Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten adalah:
1. Dalam variabel kunci Lingkungan Mikro: Perkembangan Investasi; Koordinasi antar lembaga TKPKD.
2. Dalam  variabel  kunci  Lingkungan  Makro:  Tingkat  kemiskinan  nasional; Kebijakan Fiskal.
3. Dalam variabel kunci Lingkungan Internasional: Stabilitas nilai tukar.
Dari seluruh variabel yang menjadi ancaman dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, lambatnya perkembangan investasi provinsi, koordinasi dalam TKPKD provinsi, tingkat kemiskinan nasional, kebijakan fiskal dan stabilitas nilai tukar.  Sedangkan  pengaruh  indikator  lainnya  meskipun  merupakan  ancaman tetapi menunjukkan angka yang relatif kecil.
Sumber: Hasil Analisis 2017 Gambar 2 Matriks SWOT
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Matriks  SWOT  yang  merupakan  komposisi  dari  hasil  analisis  dan  pendalaman faktor-faktor  internal  dan  eksternal  tersebut,  menunjukkan  bahwa  posisi Penanggulangan  kemiskinan  di  Provinsi  Banten  terletak  pada  Kuadran  I.  Pada posisi  ini  penanggulangan  kemiskinan  dihadapkan  pada  berbagai  kekuatan  dan peluang yang ada yaitu pada besaran kekuatan  0,160 dan peluang 0.615 pada skala 2.

## Tabel 7
Matriks Silang SWOT
Sumber: Hasil Analisis 2017
PELUANG (O) ANCAMAN (T) 1. Pertumbuah ekonomi provinsi, pengendalian inflasi daerah provinsi, adanya TKPKD provinsi,adanya rencana strategis penaggulangan kemiskianan nasional, adanya lembaga terkait dan kordinasi TKPK nasional, kebijakan pengembangan wilayah, pengembangan infrastruktur fisik, energi dan teknologi informasi Lambatnya perkembangan investasi provinsi, koordinasi dalam TKPKD provinsi, tingkat kemiskinan nasional, kebijakan fiskal dan stabilitas nilai tukar KEKUATAN (S) STRATEGI S-O STRATEGI S-T
3. Kelembagaan TKPKD, adanya instansi terkait TKPKD, perkembangan UKM, angka melek huruf, kepemilikan rumah sendiri masyarakat miskin, ketersediaan air bersih, pengendalian inflasi daerah, jaringan distribusi pangan, operasi pasar, pertumbuhan produksipangan dan pertumbuhan konsumsi pangan 4. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 5. Penguatan kelembagaan TKPKD 6. Pemberdayaan masyrakat
melaluipengambangan UMKM 7. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar Peningkatan daya saing investasi dan lapangan pekerjaan KELEMAHAN (W) STRATEGI W-O STRATEGI W-T
9. koordianasi antara lembaga terkait TKPKD, belum tersedia Perda kemiskinan, pengangguran, 10. Pengembangan peraturan daerah sebagai payung hukum 14. Pengembangan pembangunan yang inklusif
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Optimalisasi penguatan aspek internal melalui peningkatan kekuatan pada aspek internal  merupakan  pilihan  strategi  yang  paling  mungkin  bagi  penanggulangan Kemiskinan  di  Provinsi  Banten,  dalam  rangka  meraih  peluang  dari  lingkungan eksternal melalui pemanfaatan dan pengerahan kekuatan yang ada.

## 4.7 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten
Berdasarkan analisis penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, maka dapat dipetakan  kekuatan  dan  kelemahan  internal  yang  dominan  dan  peluang  dan acaman  yang  dominan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Provinsi  Banten, sehingga  dapat  dirumuskan  strategi  pengembangannya.  Berdasarkan  peta permasalahan  hasil  analisis  SWOT,  maka  dapat  dirumuskan  strategi penanggulangan  kemiskinan  di  Provinsi  Banten,  melalui  matrik  silang  sebagai berikut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  fakta  dan  analisis  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Kebijakan  maupun  Program  yang  tertuang  dalam  rencana  pembangunan Provinsi Banten dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan sudah cukup komprehensif.
2. Sebagian besar target capaian indikator makro Provinsi Banten telah tercapai adalah capaian PDRB ADHB maupun ADHK, PDRB per Kapita, laju pertumbuhan ekonomi,  Indeks  Pembangunan  Manusia,  angka  kematian  bayi,  angka partisipasi  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  pertama,  sedangkan  yang masih  belum  tercapai  adalah  angka  kematian  ibu,  usia  harapan  hidup,  dan angka partisipasi kasar sekolah menengah atas sederajat.
penciptaan lapangan kerja, Angka Partisipasi sekolah, rata-rata tingkat pendidikan, jumlah tenaga medis dan paramedis, fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi fisik dan rung fungsi bangunan tempat tinggal, akses jalan ke tempat tinggal, infrastruktur transportasi, sarana angkutan, pemenuhan kebutuhan energi listrik,pemenuhan energi gas penanggulangan kemiskinan 11. Pengembangan Programperlindungan sosial 12. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 13. Pemberdayaan masyrakat melaluipengambangan UMKM
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
3. Kemudian diperlukan beberapa strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten  adalah  sebagai  berikut:  Pengembangan  peraturan  daerah  sebagai payung  hukum  penanggulangan  kemiskinan;  Pengembangan  Program Perlindungan  Sosial;  Peningkatan  akases  terhadap  pelayanan  dasar; Pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengambangan  UMKM;  Penguatan kelembagaan  TKPKD;  Peningkatan  pemenuhan  infrastruktur  dasar; Peningkatan  daya  saing  investasi  dan  penciptaan  lapangan  kerja;  dan Pengembangan pembangunan yang inklusif.

## REFERENSI
Achmadi. (2006). Penyerahan Modal Untuk Pembangunan. Surabaya : Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga
Achmadi.  (2006). Poverty,  Inequality  and  Development.  Surabaya  :  Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga
Amartya  Sen,  Bloom  dan Canning,  2001. The  Health  and Proverty of  Nations  : From Theory to Practice, School of Public Health, Harvard University, Boston and Dept. of Economics. Queens University, Belfast.
Barker,  F.  S.  (1995). The  South  African  Labour  Market  :  Critical  issues  for Reconciliation 2 nd edition. Durban : Sigma Press
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten.  (2016). Indikator  Makro  Provinsi  Banten Semester I 2016. Serang, Banten : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten.  (2016). Statistik  Daerah  Provinsi  Banten 2016. Serang, Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2016). Provinsi Banten Dalam Angka 2016. Serang, Banten : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Bloom dan Canning. (2001). The Health and Poverty of Nations : From Theory to Practice. Boston : School of Public Health, Harvard University dan Belfast : Dept. of Economics, Queens University
Jonadi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, 1(April), 140–164.
Kuncoro, Mudrajad, 1997. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN Nazamuddin. (2009). Atas Nama Kemiskinan. Aceh : FE-Universitas Syiah Kuala Nurkse, R. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries 1 st edition. New York: Oxford University Press
Sharp, A.M., Register, C. A., Grimes, P. W., (2000). Economics of Social  Issues 14 th edition. New York: Irwin/Mc Graw-Hill
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Todaro,  M.  P.  and  Smith.  S,  (2003), Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga, Jakarta: Erlangga.