INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4541-4549 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Transportasi Transjakarta
Lammarito Lumban Gaol 1 ✉ , Julia Ivanna 2
Universitas Negeri Medan Email: lammaritogaol@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Di wilayah Jakarta, transportasi umum masih menjadi  alternatif bagi sebagian besar kalangan karena dianggap sebagai moda  transportasi yang terjangkau, salah satunya ialah penggunaan transjakarta. Transjakarta kini dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk kemudahan bergerak. Namun akses jalan menuju  TransJakarta  tampaknya  belum  menjangkau  seluruh  masyarakat,  terutama  penyandang disabilitas.  Tujuan  dari  epenelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  kebijakan  pemerintah  terhadap penyandang disabilitas  dalam  layanan  transportasi  transjakarta.  Adapun  metode  penelitiannya  yaitu penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  dokumentasi  dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi kepada  penyandang  disabilitas  adalah  dengan  menyediakan  layanan  Transjakarta  cares  dan menyediakan halte ramah disabilitas.
Kata Kunci: Transjakarta, Disabilitas, Pemerintah

## Abstract
In the Jakarta area, public transportation is still an alternative for most people because it is considered an affordable mode of transportation, one of which is the use of Transjakarta. Transjakarta can now be accessed by the entire community for ease of movement. However, road access to TransJakarta does not seem to have reached all people, especially people with disabilities. The purpose of this research is to find out government policies towards people with disabilities in Transjakarta transportation services. The  research  method  is  descriptive  qualitative  research  with  data  collection  techniques,  namely observation, documentation and literature review. The results of the research are government policies in providing transportation services to people with disabilities by providing Transjakarta cares services and providing disability-friendly bus stops.
Keywords: Transjakarta, Disability, Government

## PENDAHULUAN
DKI Jakarta yang merupakan kota besar di Indonesia dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai kota metropolitan, memiliki letak transportasi yang sangat nyaman dan  memiliki  berbagai  macam  fasilitas  pelayanan  publik  yang  harus  dapat  membantu warganya dalam melakukan segala macam aktivitas dengan pelayanan publik yang harus tersedia  dan  mudah  dijangkau  oleh  seluruh  masyarakat  antara  lain  pelayanan  angkutan umum yang dapat menunjang pergerakan warga sehingga dapat berpindah antar lokasi dan melakukan perjalanan secara efisien sesuai kebutuhan. Di wilayah Jakarta, transportasi umum masih menjadi  alternatif bagi sebagian besar kalangan karena dianggap sebagai moda transportasi yang terjangkau.
DKI Jakarta memiliki berbagai jenis transportasi umum seperti Bus Rapid Transit (BRT) atau  TransJakarta,  Mass  Rapid  Transit  (MRT),  Light  Rail  Transit  (LRT),    dan  MicroTrans. Berbagai  bentuk  transportasi  umum  tersebut  digunakan  oleh  ribuan  hingga  jutaan penduduk  setiap  harinya.  TransJakarta  merupakan  salah  satu  alternatif  pilihan  angkutan umum yang mudah diakses masyarakat, dengan koridor dan halte  di seluruh  ibu kota. TransJakarta juga  menawarkan tarif  terjangkau  dan   jadwal keberangkatan yang sesuai. Jadwal keberangkatan ini ditampilkan secara berkala dan membantu Anda memperkirakan waktu keberangkatan. TransJakarta juga merupakan sistem transportasi umum pertama di Jakarta dengan sistem terintegrasi yang  modern.
Transjakarta kini dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk kemudahan bergerak. Namun akses jalan  menuju TransJakarta tampaknya belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena konsep dan model transportasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat diakses dan digunakan oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi umum masyarakat kota Jakarta  diperlukan  sarana  transportasi  khusus  bagi  penyandang  disabilitas.  Kehadiran penyandang disabilitas di wilayah metropolitan Jakarta tidak bisa dianggap remeh karena mereka adalah anggota masyarakat Indonesia dan mempunyai status, hak, tanggung jawab, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam hidup dan penghidupan. Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  kebijakan  nasional  yang  mempertimbangkan  dan memperhatikan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  beraktivitas  sehari-hari  di masyarakat.
Disabilitas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah guna menjaga persamaan hak sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa. Kesetaraan ini dijamin oleh  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara dan
memerlukan  perlakuan  khusus.  Perlakuan  khusus    merupakan  upaya  untuk  melindungi penyandang  disabilitas  yang terkena berbagai  bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi  manusia.  Penyandang  disabilitas  memiliki  beragam  kondisi  medis,  dan  beberapa mungkin memiliki disabilitas fisik, disabilitas mental, atau kombinasi dari disabilitas fisik dan mental.
Kondisi  seseorang  mempengaruhi  kemampuannya  dalam  berpartisipasi  dalam kehidupan sosial dan membuatnya bergantung pada  dukungan dan bantuan  orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan mereka yang bukan penyandang disabilitas, termasuk hambatan dalam mengakses layanan publik, pendidikan,  kesehatan,  dan  pekerjaan.  Kebanyakan  penyandang  disabilitas  masih  hidup dalam kondisi yang sulit, tidak adil dan sulit untuk dilaksanakan, meskipun fasilitas umum adalah hak semua warga negara dan harus tersedia bagi semua orang, namun diskriminasi masih terjadi, terutama dalam hal akses terhadap fasilitas umum tidak terkecuali kelompok penyandang disabilitas.
Beberapa perhentian tidak cocok untuk penyandang disabilitas. Misalnya, beberapa koridor masih memerlukan akses melalui tangga dengan jembatan penyeberangan,  dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas mungkin masih belum tersedia secara merata di seluruh halte koridor TransJakarta. Artinya, penyandang disabilitas, seperti penyandang disabilitas fisik atau tunanetra, kesulitan mengakses kendaraan, dan mobilitasnya semakin terbatas.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  kebijakan pemerintah mengenai pelayanan transportasi TransJakarta bagi penumpang penyandang disabilitas.

## METODE PENELITIAN
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan  penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik  fenomena  alam  maupun  teknologi  manusia.  Penelitian  deskriptif  akan  menyorot catatan  yang berisi uraian tekstual secara rinci, lengkap, dan luas yang menggambarkan keadaan sebenarnya untuk mendukung penyajian data. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering disebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti mencoba menganalisis data dengan  nuansa  berbeda  sesuai  dengan  format  asli  pencatatan  atau  pengumpulannya. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  sebagai  berikut: tinjauan pustaka, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah provinsi DKI Jakarta. Penulis memilih lokasi ini karena Jakarta merupakan kota besar dan transportasi
umum  yang  baik  di  Jakarta  sangat  penting  untuk  menunjang  pergerakan  penduduk. Provinsi  DKI  Jakarta  dituntut  memenuhi  kebutuhan  transportasi  seluruh  warganya  tanpa terkecuali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transportasi merupakan bagian penting dalam kegiatan perekonomian. Transportasi mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian lokal baik dari segi mobilitas maupun sumber daya lainnya(Litbang, 2017). Sebagai kota besar, DKI Jakarta telah menyediakan    transportasi  umum  yang  memudahkan  pergerakan  untuk    memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan Trans Jakarta. TransJakarta adalah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan dan memiliki  rute  terpanjang  di  dunia  (208  km).  Sistem  BRT  ini  didasarkan  pada  sistem TransMilenio di Bogotá, Kolombia. Pada tanggal 1 Februari 2004, TransJakarta resmi mulai beroperasi(Transjakarta, 2014).
Transjakarta kini dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk menunjang mobilitas. Namun akses jalan  menuju TransJakarta tampaknya belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena konsep dan model transportasi yang  tersedia  belum  sepenuhnya  dapat  diakses  dan  digunakan  oleh  penyandang disabilitas(Aminah, 2018).
Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabat  manusia,  dan  bebas  dari eksploitasi, kekerasan dan  pelecehan,  serta berhak untuk menjaga integritas mental dan fisiknya  untuk  gender  dan  kesetaraan  dengan  orang  lain;  Hal  ini  mencakup  hak  atas perlindungan dan layanan sosial pada saat kemerdekaan dan keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan hak-hak yang terkandung dalam Konvensi melalui koordinasi ketentuan hukum, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang  disabilitas  di  semua  bidang  kehidupan,  seperti  pendidikan,  kesehatan, akomodasi  dan  layanan  publik.  Untuk  melindungi  penyandang  disabilitas,  pemerintah mengadopsi  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas  Nomor  8  Tahun  2016(Jati,  2016). Ruang lingkup peraturan undang-undang ini mencakup realisasi kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas di semua aspek pemerintahan negara bagian dan lokal, dengan menghormati:  Melindungi  dan  melestarikan  hak-hak  penyandang  disabilitas,  termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang wajar. Pengaturan pelaksanaan dan realisasi hak-hak  penyandang  disabilitas  bertujuan  untuk  mencapai  taraf  hidup  penyandang disabilitas yang lebih  bermutu,  berkeadilan, sejahtera  lahir dan batin,  serta  bermartabat.
Selain  itu,  penegakan  dan  realisasi  hak  juga  bertujuan  untuk  melindungi  penyandang disabilitas  dari  penelantaran,  eksploitasi,  pelecehan  dan  segala  bentuk  diskriminasi  dan pelanggaran hak asasi manusia.
UU  Disabilitas  juga  menjamin  hak  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas, sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU Disabilitas, yang mencakup akses terhadap fasilitas umum sebagai bentuk aksesibilitas kepada individu dan pemberian akomodasi yang wajar. Selain hak aksesibilitas, penyandang disabilitas juga berhak mengakses layanan publik. Pasal 19  UU  Disabilitas  menyatakan  bahwa  penyandang  disabilitas  berhak  mendapatkan akomodasi yang terbaik dan wajar dalam pelayanan publik secara Adil dan bermartabat tanpa diskriminasi dan pemberian kemudahan dukungan, penerjemahan, dan  fasilitas yang dapat diakses tanpa biaya tambahan di tempat-tempat pelayanan publik. Lebih lanjut, hal ini  juga  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perlindungan Penyandang  Disabilitas  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat  mempunyai kewajiban bersama untuk memberikan segala hak dan perawatan yang  diberikan  kepada  penyandang  disabilitas  yang  ditetapkan(Jakarta,  2018).  Seiring dengan meningkatnya jumlah sistem transportasi umum dan rumah sakit, peraturan yang membuat  moda  transportasi  ini  lebih  mudah  diakses  oleh  penyandang  disabilitas  juga meningkat.  Upaya  mewujudkan  kesejahteraan  penyandang  disabilitas  tidak    lepas  dari partisipasi masyarakat(Handayani et al., 2021).
Salah  satu  layanan  angkutan  umum  yang  diberikan  gratis  kepada  penyandang disabilitas  adalah  layanan  transportasi  Transjakarta  cares  yang  diterbitkan  oleh PT.Transportasi di Jakarta. Program Transjakarta cares yang diberikan oleh PT Transportasi Jakarta merupakan program pelayanan berupa kendaraan yang memperlancar aktivitas dan transportasi secara gratis khususnya bagi  penyandang disabilitas. Sebagai layanan program gratis, PT.  Jakarta Transport tentunya tidak menghasilkan pendapatan apapun dari program ini. Namun untuk membiayai operasional program TransJakarta cares, PT.Jakarta Transport mendapat  subsidi  kepada  PT  dari  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Transportasi  Jakarta sebagai pelaksana program. TransJakarta cares diluncurkan pada tahun 2016 oleh Gubernur DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja  Purnama.  Transjakarta cares  merupakan  sistem  transportasi minibus yang ditujukan untuk memberikan akses harian bagi penyandang disabilitas untuk memudahkan  pergerakannya  dan  melakukan  aktivitas  dan  aktivitas  di  sana.  Transjakarta cares  merupakan  layanan  baru  yang  didedikasikan  untuk  penyandang  disabilitas  dan bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  setara  kepada  seluruh  warga  di  sektor transportasi. Pemberian layanan ini  diharapkan dapat  menjamin tidak adanya hambatan
bagi  penyandang  disabilitas    dalam  mengakses  transportasi  yang  aman,  nyaman,  dan tentunya murah.
Untuk  memanfaatkan  layanan  program  Transjakarta cares,  penyandang  disabilitas harus hadir dan berdomisili di DKI Jakarta. Transjakarta cares beroperasi WIB di DKI Jakarta mulai  pukul 08.00 hingga  17.00 setiap hari. Penyandang disabilitas dapat memanfaatkan layanan ini dengan menghubungi call center kami di 1500102 atau dengan mengirimkan pesan  singkat  (SMS)  ke  081111545001  minimal  satu  hari  sebelumnya.  Jika  Anda menghubungi pusat panggilan kami sehari sebelumnya, keesokan harinya akan dilakukan penjemputan  dilokasi  asal  pelanggan  seperti  rumah  dan  akan  diantar  ke  lokasi tujuan(Transjakarta, 2017).
Sistem  pengantaran  TransJakarta cares,  sesuai  kesepakatan  dan  pesanan,  akan dijemput  terlebih  dahulu  di  rumah  Anda  atau  lokasi  lain  kemudian  diangkut  ke  halte Transjakarta    ramah  disabilitas  terdekat.  Terdapat  kurang  lebih  75  halte  di  wilayah metropolitan Jakarta yang dialihfungsikan menjadi halte bagi penyandang disabilitas. Selain pemasangan toilet dan fasilitas lain di halte, tiang pancang jembatan penghubung jembatan penyeberangan orang akan dicat hijau muda untuk menandakan  halte tersebut bisa diakses oleh  penyandang  disabilitas.  Pengguna  akan  tetap  ditemani  petugas  TransJakarta  cares untuk menaiki bus TransJakarta tergantung rute tujuannya(Irviani & Wijayanto, 2020).
Setiap  kendaraan  TransJakarta  cares  ada  tiga  orang  yang  membantu pengoperasiannya, yaitu satu orang  sopir dan dua  orang lagi  pramusaji yang  melayani penyandang  disabilitas  pengguna  TransJakarta cares.  Menurut  peneliti,  meskipun TransJakarta cares  sangat  mendukung  mobilisasi  penyandang  disabilitas,  namun keberadaan TransJakarta Peduli tidak memperbaiki persepsi masyarakat bahwa penyandang disabilitas  itu  mandiri  persepsi  bahwa  penyandang  disabilitas    membutuhkan  dukungan khusus. Pemerintah harus menjalankan aktivitasnya dengan baik.
Sebagai sistem transportasi umum, TransJakarta memiliki cakupan wilayah terluas di wilayah metropolitan Jakarta. Sebagian besar perhentian diklasifikasikan sebagai perhentian inklusif.  Oleh  karena  itu,  akses  terhadap  Koridor  TransJakarta  juga  perlu  diperhatikan. Beberapa penyandang disabilitas mengeluhkan pintu masuknya ada tangga atau jalannya terjal  sehingga  berbahaya  bagi  penyandang  disabilitas.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan standarisasi akses dengan menyediakan ramp, lereng, dan elevator yang memenuhi standar agar  tidak  menimbulkan  bahaya  bagi  penyandang  disabilitas.  Setiap  halte  TransJakarta harus memiliki gerbang yang dapat diakses dengan lebar yang cukup bagi pengguna kursi roda, yaitu minimal 92 cm (D. Siregar dkk., 2022). Selain itu, gerbang yang tersedia dapat dilengkapi dengan akustik untuk memudahkan akses bagi penyandang tunanetra.
Untuk mengakomodasi seluruh disabilitas tanpa kecuali, perlu juga dipertimbangkan penyediaan fasilitas khusus untuk setiap kategori disabilitas. Blok pemandu yang digunakan di  seluruh  halte  TransJakarta  harus  disediakan  untuk  memudahkan  berjalan  bagi penyandang  tunanetra.  Selain  itu,  manajemen  TransJakarta  dapat  memberikan  petunjuk arah dalam huruf Braille  sehingga  memudahkan penyandang tunanetra   mengetahui ke mana harus pergi. Selain itu, TransJakarta juga akan menyediakan  papan alumunium lipat dalam bentuk portable ramp dan flexibel ramp yang memungkinkan penyandang disabilitas berkursi roda dapat melewati celah antara gerbang dan pintu bus. Selain itu juga dapat disediakan fasilitas aksesibilitas lainnya bagi penyandang disabilitas(Propiona, 2021).
Ketersediaan fasilitas  di kawasan Halte Transjakarta  juga perlu  lebih lengkap. Hal ini mencakup penyediaan toilet yang mudah diakses, fasilitas pengisian kursi roda listrik, dan tempat  parkir  prioritas  bagi  penyandang  disabilitas  yang  mengemudikan  kendaraannya sendiri di halte tertentu. TransJakarta juga dapat melakukan pekerjaan pemeliharaan dan adaptasi  pada  fasilitas  pendukung  di  TransJakarta  agar  dapat  diakses  oleh  penyandang disabilitas lainnya(Salim & Syahrum, 2012).
Selain itu, manajemen Transjakarta harus meningkatkan jumlah personel yang dilatih untuk    berkomunikasi  dengan  berbagai  kelompok  disabilitas.  Selain  itu,  para  pegawai Transjakarta harus menjalani pelatihan secara rutin dan mampu mendukung penyandang disabilitas  untuk  beraktivitas  secara  mandiri.  Setiap  petugas  juga  harus  memahami  cara mendampingi  penyandang  disabilitas  dan  memiliki  kemampuan  dasar  bahasa  isyarat sebagai alat komunikasi. Petugas Transjakarta yang berjaga di gang halte juga harus selalu sigap membantu penyandang disabilitas ketika menemui kesulitan(Nurdin, 2019).

## SIMPULAN
Transportasi  merupakan  tulang  punggung  kehidupan  kota,  terutama  di  kota metropolitan yang padat penduduknya seperti Jakarta. Jakarta tidak hanya menjadi pusat kegiatan perekonomian, namun juga menjadi pusat penyebaran kegiatan sosial, pendidikan, dan  budaya  sehingga  menarik  masyarakat  dari  berbagai  daerah  untuk  menetap  dan beraktivitas di kota ini. Integrasi angkutan umum di wilayah metropolitan Jakarta membawa banyak manfaat bagi masyarakat setempat, seperti membantu mengurangi kemacetan di Jakarta karena merupakan alternatif yang lebih efisien dan efektif untuk mengangkut orang dalam  jumlah  besar.  Transportasi  umum  juga  dapat  membuat  perjalanan  di  sekitar komunitas Anda menjadi lebih mudah dan efisien, karena merupakan alternatif transportasi yang efektif bagi banyak orang. Mobil pribadi  membantu mengurangi emisi gas rumah
kaca dan  kemacetan, serta mempermudah penggunaan berbagai moda transportasi  untuk perjalanan yang berbeda.
Penyediaan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas  mobilitas warga  Jakarta yaitu layanan transportasi TransJakarta. Namun akses jalan  menuju TransJakarta tampaknya belum  menjangkau  seluruh  masyarakat,  terutama  penyandang  disabilitas.  Hal  ini disebabkan karena konsep dan model transportasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat diakses  dan  digunakan  oleh  penyandang  disabilitas.  Kebijakan  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  transportasi  kepada  penyandang  disabilitas  adalah  dengan menyediakan layanan Transjakarta cares dan menyediakan halte ramah disabilitas. Meskipun Transportasi  Transjakarta cares  telah  memberikan  layanan  untuk  memudahkan  mobilitas penyandang disabilitas, namun masih terdapat beberapa tantangan terkait aksesibilitas dan layanan yang perlu diperhatikan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas aksesibilitas yang lebih baik di halte Transjakarta, peningkatan jumlah petugas yang terlatih, dan pelatihan rutin  untuk  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  mendampingi  penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah, S. (2018). Transportasi Publik dan Aksesbilitas Masyarakat Perkotaan. Teknik Sipil, 9(1), 1142–1155.
Handayani, S., Afrianti, D. A., & Suryandari, M. (2021). Implementasi  Kebijakan Angkutan Umum di DKI Jakarta. Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik, Volume 2 N(1), 19– 28.
Irviani, E., & Wijayanto, H. (2020). Implementasi Layanan Publik Transjakarta Cares Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 6(2), 12–26. https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i2.4384
Jakarta, P. G. D. (2018). Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung, 1–13.
Jati,  R.  retno.  (2016).  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas. In ןולע עטונה (Vol. 66, pp. 37–39).
Litbang.  (2017). Transportasi  Sebagai  Pendukung  Sasaran  Pembangunan  Nasional. Dephub.Go.Id. https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung- sasaran-pembangunan-nasional
Nurdin,  I.  (2019). Kualitas  Pelayanan  Publik  (Perilaku  Aparatur  dan  Komunikasi  Birokrasi dalam Pelayanan Publik) (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia.
Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas.
Jurnal Analisa Sosiologi, 10, 1–18. https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635
Salim, & Syahrum. (2012). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.pdf (Haidir (ed.); Cetakan ke). Citapustaka Media.
Transjakarta. (2014). Sejarah-PT Transportasi Jakarta. Transjakarta.Co.Id. https://transjakarta.co.id/tentang-transjakarta/sejarah/
Transjakarta. (2017). Transjakarta Miliki 26 Unit Transjakarta Cares. Transjakarta.Co.Id.