## TEOLOGI POLITIK Melirik Gagasan Pembaruan Pemikiran Politik Nurcholish Madjid
Alkhendra

## ABSTRAK
Nurcholish Madjid merupakan tokoh intelektual Muslim Indonesia yang terbilang paling produktif dalam menulis.  Ia menulis untuk berbagai aspek kajian keislaman, baik melalui surat kabar, majalah, buku, maupun makalah baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.  Atas dasar itu, maka untuk meneliti pikiran- pikiran Nurcholish secara utuh bukanlah  sebuah pekerjaan yang gampang, sekalipun hanya untuk melihat satu sisi saja dari butir-butir pemikirannya.
Key word: pemikiran, liberalism, teologi politik

## A. Pendahuluan
Untuk mengetahui gagasan pembaruan pemikiran politik Nurcholish Madjid, maka tugas pertama tentu melacak pikiran- pikirannya, terutama yang terkait dengan persoalan politik. Bahkan agar terlihat lebih utuh, maka sesuatu hal yang tidak kalah penting adalah penelusuran terhadap sisi lain dari pemikirannya mesti dilakukan.
Sungguhpun demikian, sebagaimana lazim terdapat pada setiap tokoh intelektual, dan tanpa mengabaikan kompleksitas pemikirannya, tentu ada tema sentral dari pemikiran Nurcholish Madjid.  Agaknya yang menjadi tema sentral dari pikiran-pikiran Nurcholish Madjid adalah mewujudkan sebuh
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
pemahaman keislaman yang kosmopolit dan substantif yang berakar kepada teologi yang hanif.  Oleh karena itu, kalaupun Nurcholish berbicara tentang politik, maka akar pemahamannya tetap  tidak akan terlepas dari tema sentral tresebut, yaitu pesan-pesan teologis.  Hal itu diakui oleh Budhy Munawar Rachman, 1 ketika memberikan kata pengantar untuk buku Nurcholish yang berjudul Cita-cita Politik Islam Era Reformasi : “Gagasan-gagasan Nurcholish, baik yang tertuang dalam buku ini (maksudnya buku Cita-cita Politik Islam Era Reformasi ), maupun dalam buku-bukunya yang lain, memang tidaklah bisa dipisahkan dari suatu dasar teologis al-Quran” Jika demikian halnya, maka pembicaraan di sekitar pemikiran politik Nurcholish Madjid tidak pula akan terlepas dari pesan- pesan teologis yang hanif tersebut. (Madjid, 1999:xiv)

## B. Pembahsan
Perhatian dan keprihatinan Nurcholish terhadap masalah politik bangsa telah terlihat sejak ia masih muda, terutama sejak aktif dalam organisasi HMI.  Ketika Nurcholish harus pergi ke Chicago, pada tahun 1978, untuk studi pascasarjana, ikatan keprihatinan itu tetap tidak terputus.  Hal itu terbukti dengan adanya hubungan bahkan polemik antara dia dengan salah seorang tokoh bangsa di tanah air, yaitu M. Room. Melalui polemik itulah, Nurcholish dengan antusias menyampaikan hasrat yang tersimpan dalam hati dan benaknya tentang masalah bangsa.  Dan, setelah kembali ke tanah air, Nurcholish semakin intens meluapkan gagasan-
1 Budhy Munawar-Rachman adalah sosok intelektual muda yang boleh disebut banyak tahu tentang pikiran-pikiran Nurcholish.  Ia, di samping aktif di Paramadina, tempat Nurcholish banyak mensosialisasikan pikiran- pikirannya, juga tergolong banyak memberikan kata pengantar untuk buku- buku karya Nurcholish.  Salah satu kata pengantar itu diberikannya untuk buku Cita-cita Politik Islam Era Reformasi yang sedang dibahas dalam tulisan ini.
gagasannya dengan tetap bertitik tolak dari pesan-pesan Tuhan. (Pamuntjak dan Edi, 2000)
Pikiran-pikiran politik Nurcholish terdapat dalam banyak tulisan-tulisannya.  Namun, kecenderungan sejati dari pikiran politik Nurcholish Madjid secara agak lebih rinci banyak tertuang dalam buku yang berjudul Cita-cita Politik Islam Era Reformasi Hal itu dinyatakan oleh Budhy Munawar-Rachman sebagai berikut:
“Buku Cita-cita Politik Islam Era Reformasi adalah kumpulan karangan Prof. Dr. Nurcholish Madjid yang berisi wawasan- wawasan mengenai etika politik dan pemikiran mengenai kehidupan bernegara yang dikontekskan dalam suatu cita-cita politik modern di Indonesia. Apa yang tertulis dalam buku ini dapat menyarikan pemikiran-pemikiran yang selama ini digeluti oleh Nurcholish.” (Madjid, 1999:xiv)
Sungguhpun dinyatakan bahwa pikiran-pikiran politik Nurcholish Madjid tersari dalam buku Cita-cita Politik Islam Era Reformasi , namun hal itu tentu bukan menafikan adanya buku- buku karyanya yang lain yang berisikan pesan-pesan politik. Paling tidak,  hal itu bisa ditemukan dalam judul-judul tertentu dari karya-karyanya yang terdapat dalam buku-buku tertentu. Dan, patut juga dicatat bahwa untuk menuju ke sebuah sketsa pemikiran politik yang ideal itu, Nurcholish Madjid telah memapakinya dengan sejumlah cetusan pemikiran keislaman yang dipandang kontroversial. Munculnya ide-ide tentang modernisasi, sekularisasi, relativisme internal dan eksternal dalam pemahaman, dan lain-lain, agaknya bisa disebut sebagai sebuah runtut pemikiran yang kronologis untuk mencapai cita- cita ideal itu tadi.
Ketika Nurcholish Madjid pertama kali mengajukan pemikiran keislamannya, yaitu lewat tulisan yang berjudul “Modernisasi ialah Rasionalisasi bukan Westernisasi”, di dalamnya telah terlihat signal kecenderungan pemikiran politiknya yang Islami, sebuah kecenderungan politik yang
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
berangkat dari dasar-dasar teologis yang hanif.  Berangkat dari keinginan menyumbangkan pemikiran untuk mengobati kegalauan umat Islam Indonesia ketika menyikapi modernisasi, Nurcholish sekaligus memperlihatkan sikapnya yang jelas dalam meresponi masalah politik bangsa, terutama ketika menerima pancasila sebagai pijakan kehidupan politik umat Islam Indonesia. (Madjid:178)
Dua tahun setelah melontarkan gagasan “Modernisasi ialah Rasionalisasi bukan Westernisasi”, tepatnya pada 14 Oktober 1970, Nurcholish kembali menggulirkan pokok-pokok pikirannya lewat tulisan berjudul “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”. Pada tulisannya yang kedua ini, Nurcholish mulai memunculkan beberapa term penting – yang kemudian menjadi istilah kontroversial di kalangan umat Islam Indonesia – sebagai upaya menggiring umat Islam ke sebuah pemahaman politik yang hanif.  Term- term kontroversial yang dimajukan Nurcholish antara lain, sekularisasi dan liberalisasi.
Setelah melalui polemik yang cukup serius dan melelahkan, maka dua tahun setelah itu, Nurcholish mencoba memberikan penyegaran kembali pemahaman keislaman di tanah air. Untuk ini, Nurcholish menulis artikel dengan judul “Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia”.   Ada empat tema kecil yang disuguhkan Nurcholish dalam tulisannya ini, yaitu tentang prinsip iman, prinsip amal saleh, cita-cita keadilan social, dan di sekitar apologi “Negara Islam”. Di sini, Nurcholish semakin memperlihatkan kecenderungannya kepada bentuk pemikiran politik yang bersandar kepada pesan Tuhan yang hanif. Implikasi dari pernyataan-pernyatan teologis itu, menurut Nurcholish, ialah bahwa selain Tuhan, tidak ada sama sekali yang sakral dalam kehidupan umat Islam di atas dunia, termasuk soal Negara Islam, partai-parayi Islam, atau bahkan ideologi Islam. Dalam kerangka inilah Nurcholish
memperkenalkan jargon “Islam yes , partai Islam no ”. Sikap ini makin dipermatang ketika pada penyelesaian kuliah doktornya di Chicago menemukan dasar-dasar pemikiran teologis dari Ibn Taimiyah.  Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada diri Nurcholish Madjid melekat sebuah karakter politikus teologis.
Sebagai seorang teolog, pemikiran politik Nurcholish mempunyai akar jauh ke belakang, sampai ke masa yang paling awal dari Islam, masa-masa yang sangat ideal dari segala seginya. Nurcholish sering mengambil setting Negara Medinah –yang fondasinya dibangun oleh Nabi Muhammad- dan pidato politik Abu Bakar sebagai inspirasi bangunan politik. Dan memang, seperti diakuinya-ini yang menjadikan setiap pembicaraan segi politik dari Islam menjadi relevan.
Menurut Nurcholish Madjid, sejak Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Yatsrib (Madinah), hingga saat sekarang ini Islam di manapun di seluruh bagian muka bumi ini, telah menampilkan dirinya secara  sangat erat dengan masalah politik-dalam hal ini khususnya soal hubungan antara agama dan negara. Bahkan menurut Nurcholish, soal hubungan antara agama dan negara ini, dalam Islam, telah diberikan teladannya oleh Nabi sendiri, setelah hijrah itu di Madinah. "Negara Madinah" adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Nurcholish sendiri menyebut model ini sebagai "Eksperimen Madina" dalam menegakkan sebuah civil society (yang sejalan dengan yang sering diistilahkan oleh Nurcholish, "Masyarakat Madani" yang bercirikan antara lain, "egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan. (Madjid, 1996:7)
Dalam tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramahnya Nurcholish sering mengungkapkan, bahwa eksperimen ini
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
telah menyajikan kepada umat manusia sebuah contoh tatanan sosial politik yang-dibayangkan, jauh sebelum masa modern- telah mengenal pendelegasian wewenang, dan kehidupan berkonstitusi. Wujud historis dari sistem sosial politik eksperimen Madinah ini adalah, apa yang dikenal sebagai " Mîtsâq al-Madînat " (piagam madian), atau "Konstitusi Madinah". 2
Konstitusi ini merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakan kaum Muslim Madinah di bawah Rasulullah SAW dengan berbagai kelompok bukan Muslim di kota Madinah itu, untuk membangun masyarakat politik bersama.
Selanjutnya, Prinsip-prinsip dasar civil society dalam masyarakat Islam awal ini, yang menurut Nurcholish dengan mengutip Robert N. Bellah, biasa disebut "nasionalime partisipatif egaliter, "jika diringkas isinya in a nutshell , dengan baik sekali dinyatakan Abu Bakar dalam pidato penerimaan diangkatnya sebagai khalifah. Pidato itu oleh banyak ahli sejarah Islam, dianggap sebagai suatu pernyataan politik yang sangat maju, bahkan diringkaskan—seperti ditulis Nurcholish dengan mengutip pendapat Amin Sa'id: 3
2 Piagam madinah ini, telah didokumentasikan para ahli sejarah klasik Islam seperti Ibn Ishaq (w. 152 H). dan Muhammad ibn Hisyam (w. 218 H). lihat, Nurcholish Madjid, "Agama dan negara dalam Islam: sebuah Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni,  dalam seri KKA Nomor 55/Tahun V/1991, h. 11-15 (Selanjutnya disebut Nurcholish Madjid, "Agama dan negara dalam Islam) 3 Nurcholish Madjid, "Agama dan negara dalam Islam, h. 28-29. Ada baiknya juga jika pidato lengkapnya dituliskan di catatan ini "wahai sekalian manusia ! Aku diangkat untuk berkuasa atas kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Maka jika aku berbuat baik, bantulah aku! Dan jika aku berbuat salah, luruskanlah Aku! Kejujuran adalah amanat, dan dusta adalah khianat! Yang lemah diantara kamu adalah kuat bagiku, sampai aku ambilkan untuknya apa yang menjadi haknya! Yang kuat diantara kamu adalah lemah bagiku, sampai aku ambil hak dari dia, insya Allah. Janganlah seorangpun di antara kamu meninggalkan perjuangan! Sebab tidak ada bangsa yang meninggalkan perjuangan kecuali dipukul oleh Allah dengan kenistaan! Taatilah aku, selama aku taat kepada Allah dan
1. Pengakuan Abu Bakar sendiri bahwa dia adalah "orang kebanyakan, dan mengharap agar rakyat membantunya jika ia bertindak benar, dan meluruskannya jika ia berbuat keliru.
2. Seruan agar semua pihak menepati etika, atau akhlak kejujuran sebagai amanat, dan jangan melakukan kecurangan yang disebutnya sebagai khianat.
3. Penegasan atas prinsip persamaan manusia (egalitarianisme) dan keadilan sosial, dimana terdapat kewajiban yang pasti atas kelompok yang kuat untuk kelompok  yang lemah yang harus diwujudkan oleh pimpinan masyarakat.
4. Seruan untuk tetap memelihara jiwa perjuangan, yaitu sikap hidup penuh cita-cita luhur dan melihat jauh ke masa depan.
5. Penegasan bahwa kewenangan kekuasaan yang diperolehnya menuntut ketaatan rakyat, tidak karena pertimbangan partikularistik pribadi pimpinan, tetapi karena nilai universal prinsip-prinsip yang dianut dan dilaksanakannya.
Pidato ini menurut Nurcholish menggambarkan—dalam istilah modern—bahwa kekuasaan Abu Bakar adalah kekuasaan konstitusional, bukan kekuasaan mutlak perorangan. Unsur unsur struktur politik Islam klasik itu pada zamannya sangatlah modern. Dan yang menjadikan sistem politik itu sangat modern adalah prinsip-prinsip berikut: Pertama, paham tawhid yang mempercayai adanya Tuhan yang transenden—yang wujudnya mengatasi alam raya (mukhâlafat li al-hawâdîts) , yang merupakan pencipta dan hakim segala yang ada. Kedua: seruan kepada adanya tanggung jawab pribadi dan putusan dari Tuhan—menurut konsep tawhid itu—melalui
Rasul Nya. Dan jika aku bertindak melawan Allah, maka tidak ada kewajiban atas kamu untuk taat kepadaku!
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
ajaran Nabi Nya kepada setiap pribadi manusia. Ketiga , adanya devaluasi radikal yang dalam sosiologi agama sering disebut dengan "sekularisasi" –terhadap semua struktur sosial yang ada, berhadapan dengan hubungan Tuhan manusia yang sentral itu. Keempat , adanya konsepsi tentang aturan politik berdasarkan partisipasi semua mereka yang menerima kebenaran wahyu Tuhan, dengan etos yang menonjol, berupa keterlibatan dalam hidup di dunia ini, yang efetif, bermasyarakat dan berpolitik.
Lewat lontaran-lontaran idenya, Nurcholish sepertinya tengah menyuguhkan suatu optimisme akan  nilai-nilai Islam di Indonesia yang akan membentuk wawasan kemodernan Indonesia. Optimisme ini akan kuat melekat dalam visi umat Islam, kalaulah umat Islam mau menengok kepada sejarahnya sendiri, dimana Islam pernah menjadi tauladan sebuah sistem politik, yang pada masa itu sangatlah modern. Studi atas masa lalu ini akan memberikan suatu "lukisan ideal" atas cita-cita Islam yang bisa diwujudkan dalam masyarakat Indonesia kini, "Karena cita-cita keislaman yang fithri itu sejalan dengan cita- cita kemanusiaan pada umumnya, maka tentunya cita-cita keislaman Indonesia pada umumnya. Pernyataan ini memang mengimplikasikan adanya kepercayaan tentang kebaikan alami manusia, dengan sendirinya termasuk manusia Indonesia. Berdasarkan hal itu,  maka sudah jelas bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini ialah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia. (Madjid: 54)
Tentu saja wujudnya dalam bayangan Nurcholish bukanlah bentuk Negara Islam, seperti dulu kalangan Masyumi pernah memperdebatkannya di konstituante, tetapi suatu bentuk masyarakat Islam, yang Nurcholish membayangkannya sebagai suatu masyarakat madani di Indonesia. Nah, dalam konteks ideal masyarakat ini, Nurcholish selalu menarik usaha
membangun masyarakat Islam itu—yang sejalan dengan suatu cita cita bersama civil society —dengan menarik pandangan teologis bedasarkan lukisan ideal Islam di masa lalu. Menurut Nurcholish, seperti juga komunitas yang lain, biasanya kaum muslim melihat masa lampaunya dalam lukisan ideal atau yang diidealisasikan. Tetapi berbeda dengan komunitas lain, orang orang muslim zaman modern bisa melihat banyak dukungan kenyataan sejarah untuk memandang masa lampau itu dengan kekaguman tertentu, terutama berkenaan dengan masa lampau yang menurut Nurcholish dalam literatur keagamaan Islam-sering disebut masa Salâf (Klasik), atau, lengkapnya, al-Salâf al-Shâlih (Klasik yang Saleh). Juga disebut masa al-Shadr al-Awwâl (Inti Pertama), yang terdiri dari, selain masa Rasulullah sendiri, masa para Sahabat Nabi dan tabi'un (para Pengikut Nabi) (Pabottingi, 1986:124-142)
Mereka inilah yang dalam bahasa modern sekarang ini menurut Nurcholish menjadi generasi yang menerapkan secara empiris pandangan atau prinsip normatif Islam mengenai "egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial". Keempat hal tersebut – "egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial-sekali lagi, merupakan sesuatu yang bersifat in a nutshell , dan membicarakan yang satu akan membahas yang lain. Sehingga untuk melihat apa yang dibayangkan Nurcholish tentang dasar teologis Islam mengenai politik modern itu, bisalah dibahas dari uraian misalnya lewat keadilan. Dari analisis teologis tentang keadilan dalam Islam itu, secara langsung nanti akan terbahas dengan sendirinya, masalah-masalah lain, misalnya egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan sebagainya.
Bahasa teologis yang berbicara dalam konteks politik modern itu ketika dikatakan oleh Nurcholish menjadi begitu menarik-justru karena konteksnya itu, yang ahli-ahli Islam lain kurang bisa mengartikulasikannya seperti Nurcholish-misalnya Nurcholis yang mengatakan: Keadilan, dalam Kitab Suci
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
dinyatakan dengan istilah-istilah 'adl dan qisth. Keadilan juga terkait erat dengan ihsan, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusisa secara murni, dan tulus, karena kita bertindak di hadapan-Nya itu segala kenyataan, perbuatan dan detik hati nurani tidak akan pernah dapat dirahasiakan. (Madjid: 112-115)
Nurcholish bisa mentransformasikan pengertian keagamaan ini kepada idiom-idiom politik modern, seperti, ketika ia mengatakan bahwa, pengertian adil (adal) dalam Kitab Suci juga terkait erat dengan sikap seimbang dan menengahi dalam semangat moderasi dan toleransi, yang dinyatkaan dengan istilah wasath (pertengahan), sebagai sikap seimbang antara dua ekstremitas serta realistis dalam memahami tabiat dan kemungkinan manusia-dengan menolak baik kemewahan maupun asketisme berlebihan. Sikap seimbang itu dalam pandangan Nurcholish memancar langsung dari semangan tauhid dan keinsafan mendalam akan hadirnya Tuhan Yang Maha Esa dalam hidup: yaitu sebagai "kesadaran kesatuan tujuan dan makna hidup seluruh alam ciptaan-Nya." Keadilan berdasarkan iman itu-lanjut Nurcholish, juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan " al- amânat " (amanah, titipan suci Tuhan) kepada umat manusia untuk sesamanya, khususnya amanat berkenaan dengan kekuasaan memerintah. Menurut Nurcholish, dalam pandangan agama, kekuasaan memerintah adalah sesuatu yang tak terhindarkan  demi ketertiban tatanan kehidupan manusia sendiri. Sendi setiap bentuk kekuasaan adalah kepatuhan orang banyak kepada para penguasa. Namun kekuasaan yang patut dan harus ditaati hanyalah kekuasaan yang berasal dari orang banyak, yang menurutnya harus mencermin-kan rasa keadilan, karena menjalankan amanat Tuhan. (Madjid:116)
Di sini menarik melihat bagaimana Nurcholish menggambar-kan aspek konsekuensial beriman itu pada suatu cita-cita politik. Salah satu wujud nyata iman itu – menurut Nurcholish – ialah adanya sikap tidak memutlakan sesama
manusia atau pun semacam makhluk – yang seperti ini justru akan membawa kepada syirik -  sehingga tidak ada alasan untuk takut kepada sesama manusia atau makhluk itu. Sebaliknya, lanjut Nurcholish, kesadaran  sebagai sesama manusia, dan sesama makhluk akan menumbuhkan pada pribadi rasa saling menghargai dan menghormati, yang berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan. Korelasi pandangan hidup tersebut, adalah sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam bentuk kesediaan tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat mereka yang otentik, kemudian mengambil  dan mengikuti mana yang terbaik (sebuah cara berbicara teologis mengenai apa yang sekarang disebut demokrasi).
Di sini, dalam pandangan Nurcholish, sebagai implikasi iman, sangatlah jelas: yaitu seorang yang beriman tidak mungkin mendukung sistem tiranik, sebab setiap tirani bertentangan dengan pandangan  hidup yang hanya memutlakkan Tuhan yang Maha Esa. Sikap terbuka kepada sesama manusi, dalam kedalaman jiwa saling menghargai, namun tidak terlepas dari sikap kritis, adalah indikasi adanya petunjuk dari Tuhan. Sikap kritis yang mendasari keterbukaan itu, menurut Nurcholis merupakan segi konsekuensial iman, karena merupakan kelanjutan dari sikap pemutlakan yang hanya ditujukan hanya kepada Tuhan, dan penisbian kepada segala sesuatu selain Tuhan. Jadi, demi tangung jawabnya sendiri, seseorang hendaknya mengikuti sesuatu, hanya bila ia memahaminya melalui cara kritis. Dan yang menarik, sikap seperti ini bukan hanya kepada sesama, bahkan kepada ajaran- ajaran suci seperti agama sekalipun, menurut Nurcholish hendaknya kita tidak menerimanya secara "bagaikan orang yang tuli dan buta".(Madjid:117)
Di sinilah secara teologis, Nurcholish membuat bangunan teoritis mengenai keterkaitan organik antara nilai-nilai iman itu dengan demokrasi, yaitu pengaturan nilai-nilai iman itu
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan (yang sering diterjemahkannya sebagai "kehendak bersama" bahkan suatu "kontrak sosial"). Itu artinya, iman kepada Allah, menurut Nurcholish menuntut agar segala hal menyangkut sesama manusia, diselesaikan  melalu musyawarah-partisipatif, suatu proses timbal balik ( reciprocal )- antara para pesertanya, dengan hak dan kewajiban yang sama. Dan menurut Nurcholish, deskripsi mengenai masyarakat orang-orang beriman inilah sebagai masyarakat musyawarah, telah sedemikian mengesankannya bagi orang-orang Muslim pertama, sehingga surah dalam al-Qur'an yang memuat deskripsi itu disebut "Surah Syura" atau Musyawarah. Ini pun menjadi dasar yang penting dalam pemikiran politik Islam, karena, "musyawarah yang benar… tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia-manusia atau egalitarianisme yang kuat
Di samping pijakan di atas, dalam banyak kesempatan Nurcholish sering menggambarkan bahwa persoalan pentingnya penumbuhan masyarakat egaliter, demokratis, partisipatif yang berkeadilan sangat jelas terlihat dalam pidato terakhir Nabi dalam Haji Perpisahan ( Hujjat al-wada' )-satu- satunya  kesempatan Nabi berhaji  setelah pindah ke Madinah. Dalam saat haji ini, Nabi menyampaikan suatu pidato yang sangat terkenal, yang sering dianggap para ahli  sebagai ringkasan ajaran Islam mengenai kemanusiaan, yang tentunya harus merupakan dasar dari apapun ajaran Islam mengenai politik. Pidato ini disebut pidato perpisahan ( khuthbat al-wada' ), disebabkan 80 hari setelah ini nabi pun wafat. Setelah Nabi mengucapkan pidato ini, sore harinya turun wahyu terakhir yang menyatakan kesempurnaan agama dan rahmat Allah kepada pemeluknya.  (Madjid, KKA Nomor 120/Tahun XII/1997)
Pidato Perpisahan Nabi ini, sangat penting, bahkan sebenarnya, seharusnya menurut Nurcholish pidato-pidato –
dan dokumen-dokumen  perjanjian seperti Piagam Madinah dan sebagainya-menjadi dasar hukum keberagaman Islam,justru karena aspek etika politiknya yang sangat modern itu-Karena didalamnya termuat pesan-pesan etis keagamaan yang sangat mendasar, bahkan meringkas ajaran pokok agama mengenai pesan ketuhanan kepada manusia, yang harus diterapkan dalam rangka kehidupan bersama. Tetapi sayangnya, pemikiran Islam kadang-kadang kurang menganggap penting soal ini, tetapi lebih banyak memperhatikan soal-soal fiqhiyah (hukum-hukum Islam) yang ad hoc , padahal seirngkali terbatas jangkauan pemecahan masalahnya sehingga diperlukan reaktualisasi Sebaliknya, justru prinsip-prinsip yang sangat ditekankan dalam pidato- pidato dan dokumen-dokuman tersebut, meringkas ajaran Islam mempunyai dimensi kemanusiaan universal secara langsung. 4 Misalnya dari Pidato perpisahan Nabi ini, menurut Nurcholish termuat (Di sini akan diringkaskan beberapa pokok yang dikatakan Nurcholish):
Dokumen Pidato Perpisahan Nabi ini -dan dokumen- dokumen perjanjian lainnya- menurut Nurcholish mempunyai nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, yang bisa dibandingkan dengan Sepuluh Perintah Tuhan atau Khutbah di Bukit], yang karenanya menjadikan Islam sebagai suatu ajaran keagamaan yang sangat menghargai manusia, menghargai individu atas dasar prinsip egalitarianisme, demokratis, partisipatif, dan keadilan.
Di samping itu pidato ini---dan juga dokumen-dokumen perjanjian lainya---juga pada zamannya yang sangat jelas menggambarkan prnsip-prinsip Islam mengenai kemanusiaan yang egaliter, adil dan beradab, sejalan dengan al-Quran sendiri yag menganggap bahwa manusia adalah makhluk
4 Kesimpulan ini bisa diperoleh kalau kita berbicara lisan dengan Nurcholish, atau kita akan mendapatkan dalam ceramah-ceramahnya yang berkaitan dengan ajaran sosial Islam.
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Allah yang tertinggi-sebaik-baiknya ciptaan, bahwa Allah menghormati manusia, dan bahwa manusia diiciptkan dari kejadian asalnya yang suci ( fithrat ), dan bernaluri kesucian ( hanîf ), yang menegaskan ajaran menghormati sesama manusia dalam semangat persamaan, keadaban (civility, yang menurut Nurcholish adalah dasar untuk suatu civil society) dan keadilan.
Dari uaraian mengenai pandangan normatif dari tradisi Islam seperti digambarkan di atas, Nurcholish mencoba untuk mencari jawaban Islam atas persoalan modernitas. Dalam memecahkan masalah modernitas ini, nurcholish berbeda dengan banyak cendekiawan muslim yang bersikap atau " fundamentalistik" menentang modernitas, atau 'apologetik' menerima tanpa pertimbangan tradisi. Nurcholish mengambil posisi yang disebut 'neo modernitas' yaitu menerima modernitas dengan mengakarkan pada tradisi panjang dari intelektualitas Islam. Suatu posisi yang disebut ulama klasik, " al-Muhâfazhat ‘alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhz bi al- jaded al-ashlah (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).
Dari apa yang sudah dikemukakan di atas kesimpulan yang bisa ditarik adalah, bahwa dari sekian banyak karakter dan sifat agama islam yang mendukung kaum muslim memasuki kehidupan modern adalah bahwa varian murni Islam selalu bersifat egalitarian dan bersemangat keilmuan ( scholarly ), sedangkan varian yang mengenal sistem hirarki seperti terdapat dalam kalangan kaum sufi, selamanya dipandang sebagai berada di pinggiran. Inilah yang mendasari mengapa dunia Islam mewujudkan lebih banyak syarat untuk kalkulasi bebas dan inisiatif  pribadi dalam pranata pranatanya. Sungguh banyak pergeseran dari tradisi sosial kalkulasi pribadi yang di Eropa merupakan bagian "modernisme" akibat transmutasi, mengandung suasana Barat yang modern dewasa ini lebih
mendekati apa yang sudah sangat mapan dalam tradisi dunia Islam. (Madjid:66)
Karena alasan inilah, menurut Nurcholish, modernitas bagi kaum Muslim  seharusnya tidak menimbulkan keganjilan, baik doktrinal maupun psikologis—kalau saja dipahami secara lebih baik warisan kultural mereka sendiri. Menurut Nurcholish, hal yang sangat fundamental dalam modernisme ialah keberhasilannya (di Barat), menurut ukuran tertentu, untuk mengatasi dilema moral yang menjadi tantangan umat manusia semenjak fajar peradaban, yaitu pilihan sulit antara pemenuhan tuntutan tuntutan individual dan kewajiban kewajiban sosial. Penyelesaian penting, meskipun terbatas oleh abad modern atas dilema itu dicerminkan dalam kenyataaan masyaraakat modern bahwa 'seorang individu adalah sekaligus secara pribadi terisolasi tapi juga sangat sopan dan kooperatif'. Dilema itu menjadi kesadaran manusia terutama melalui tradisi keagamaan Irano  semitik yang dipuncaki oleh Islam, yang juga diikutsertakan Barat. Dilema itu telah menjadi sumber moralitas moderen dan meskipun tidak secara sempurna— yang telah memperkuat kulaitas pribadi seperti kejujuran. Etos kerja, loyalits, kesederhanaan dan kapasitas untuk meningkatkan diri diatas kemampuan bersaing perorangan melalui organisasi
Menurut Nurcholish, tekanan kepada kebebasan pribadi dan isolasinya ini telah diimbangi dengan integritas perorangan dan peningkatan pribadi ini serta penghalusan perangainya, berkembang dalam semangat kerja kelompok (team work) dan kesedian bekerjasama. (Madjid:70)  Inilah nilai- nilai positif dari modernitas yang sebenarnya juga dimiliki umat Islam dalam sejarahnya, dan dalam pandangan Nurcholish, agar tidak ahistoris, artinya mengakar kepada warisan tradisi terbaik islam, harus diaktualkan kembali dewasa ini sejalan dengan perkembangan terbaik dari ide-ide kemanusiaan dewasa ini, yang rupanya memang sejalan juga
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
dengan ide-ide kemanusiaan Islam yang sudah sejak lima belas abad  lalu dalam teks suci al-Qur'an . ini tidak berarti menerima buta modernitas  Barat sebagai sepenuhnya Islami, tetapi juga sekaligus tugas seorang muslim modern, memberi segi transendental dalam kemodernan yang hendak dibangun masyarakat Islam. Dalam bahasa agama, ini bukan jalan yang mudah malah merupakan 'jalan sulit' ( al aqabah seperti ditera al Qur'an Q. s. al Balad/90: 11-20). Karena sulitnya ini, Nurcholish malah menyebutnya sebagai kontradiksi dari kemodernan Barat, yang menggunakan bahasa Frithjof  Schuon, " the whole of modern civilization is build on thi error, which has become forit an article of faith and program' (keseluruhan peradaban modern dibangun atas kesalahan ini, yang baginya menjelma sebagai sebuah sistem kepercayaan dan program. Kesalahan atau malah kontradiksi itu adalah; bahwa ia menghendaki hal yang banyak tetapi enggan bersusah payah; ia menghendaki kenisbian menuju kepada kemutlakan, namun enggan menanggung penderitaan akibat tantangan tantangan berat perjalannannya; ia menghendaki kebebasan tapi menolak keterbatasan, seolah olah kebebasan itu dapat terujud tanpa pembatasan yang terukur namun tanpa batas. (Madjid, KKA ke 102/Tahun IX/1995)
Agaknya pandangan-pandangan yang didasarkan teologis inilah, dengan segala pengembangannya, yang membuat Nurcholish melontarkan ide-ide politik yang dianggap “kontroversial” itu, seperti “Islam yes , partai Islam no ”, “tidak ada negara Islam”, dan sebagainya.
Sikap politik Nurcholish, yang oleh sebagian orang dinilai tidak konsisten, tetap berdiri kokoh di tengah kehidupan politik bangsa yang tidak stabil, terlebih-lebih lagi di awal-awal masa reformasi.  Pesan-pesan substansi Tuhan dalam mengatur kehidupan masyarakat tetap menjadi pijakan dasar Nurcholish. Pijakan itu tidak pernah goyah oleh rayuan partai manapun. Kalaupun Nurcholish pernah terlibat sebagai aktivis bahkan
juru kampanye partai berlambang Ka’bah, maka semua itu dilakukannya tidak lain adalah dalam konteks penyeimbang (mengimbangi partai yang kuat) partai besar yang sedang berkuasa.  Dalam bahasa lain Nurcholish mengumandangkan bahwa sikap oposisi yang konstruktif adalah sebuah sikap yang terhormat. (Rachman, Republika , 2002)
Kalaupun Nurcholish sempat dijadikan salah satu kandidat dalam bursa pemilihan presiden di Era Reformasi, maka, tidak sebagai banyak diklaim orang-orang bahwa Nurcholish telah “dimakan” oleh statemennya sendiri –yang pernah mengumandangkan “Islam Yes partai Islam no”, semua itu dilakukannya bukan dalam perspektif telah mencamplungkan diri ke dalam kehidupan partai, melainkan justru dengan aturan main (platform) yang telah disiapkan sendiri oleh Nurcholish.  Sehingga, partai manapun bisa meminangnya sebagai calon presiden lewat partainya asalkan program partai tersebut sejalan dengan platform politik yang ditawarkannya. Ada sepuluh platform politik yang ditawarkan oleh Nurcholish untuk mengayomi bangsa ini ke depan.  Kesepuluh platform politik itu, bagi Nurcholish, merupakan skenario untuk mewujudkan cita-cita mulia dari para pendiri bangsa ini. Menurut Nurcholish, para pendiri bangsa telah merintis usaha penggalian ide-ide terbaik untuk Negara dan bangsa.  Maka sudah seyogyanyalah, menurut Nurcholish, tugas kita untuk menyambung dan menyempurnakan ide-ide yang masih bersifat fundamen itu, yaitu dengan mengisi ruang atau bagian- bagain yang belum terlaksana, seperti pembangunan nasional demi maslahat umum dengan keadilan dan kejujuran. (Madjid, 2003:94)
Kesepuluh platform yang ditawarkan Nurcholish itu ialah seperti berikut:
Pertama , mewujudkan “good governance” pada semua lapisan pengelolaan Negara. Kedua , menegakkan supremasi hokum dengan konsisten dan konsekwen. Ketiga ,
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
melaksanakan rekonsiliasi nasional, dengan tiga agenda utamanya, yaitu menarik pelajaran pahit dari masa lalu dengan tekad tidak mengulanginya, menatap masa depan dengan pendamaian dan penyatuan seluruh kekuatan bangsa, dan menegaskan garis pemisah antara masa lalu dan masa mendatang. Keempat , merintis reformasi ekonomi dengan mengutamakan pengembangan kegiatan produktif dari bawah. Kelima , mengembangkan dan memperkuat pranata-pranata demokrasi: kebebasan sipil (khususnya kebebasan pers dan akademik), pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintahan, perwakilan, dan pengadilan. Keenam , meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional dengan membangun harkat dan martabat personil pranata TNI dan Polri dalam bingkai demokrasi. Ketujuh , memelihara keutuhan wilayah Negara melalui pendekatan budaya, peneguhan ke- Bhineka-an dan ke-Eka-an, serta pembangunan otonomisasi. Kedelapan , meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Nusantara. Kesembilan , mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat sebagai tujuan bernegara. Kesepuluh , mengambil peran aktif dalam usaha bersama menciptakan perdamaian dunia.

## C. Kesimpulan
Dalam melirik pemikiran Nucholish sebagai seorang teolog, pemikiran politiknya  mempunyai akar jauh ke belakang, sampai ke masa yang paling awal dari Islam, masa-masa yang sangat ideal dari segala seginya.Bahkan menurut Nurcholish, soal hubungan antara agama dan negara ini, dalam Islam, telah diberikan teladannya oleh Nabi sendiri, setelah hijrah ke Madinah. Menurutnya "Negara Madinah" adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam.
Nurcholish sendiri menyebut model ini sebagai "Eksperimen Madinah" dalam menegakkan sebuah civil society (yang sejalan dengan yang sering diistilahkan oleh Nurcholish,
"Masyarakat Madani" yang bercirikan antara lain, "egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.
Menurut Nurcholish yang dalam pemikirannya tengah menyuguhkan suatu optimisme akan  nilai-nilai Islam di Indonesia, akan membentuk wawasan kemodernan Indonesia. Optimisme ini akan kuat melekat dalam visi umat Islam, apabila umat Islam mau menengok kepada sejarahnya sendiri, dimana Islam pernah menjadi tauladan sebuah sistem politik, yang pada masa itu sangatlah modern.

## Daftar Kepustakaan
KKA Nomor 55/Tahun V/1991 KKA Nomor 120/Tahun XII/1997. KKA ke 102/Tahun IX/1995.
Madjid, Nurcholish, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi , Paramadina,
Jakarta, 1999
_______, Islam, Doktrin dan Peradaban ,  tth.
_______, Khazanah Intelektual Islam, Bulan Bintang, Jakarta: 1984
_______, Indonesia Kita , Universitas Paramadina, Jakarta, 2003
Pamuntjak dkk, Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid – Mohammad Roem; Tidak Ada Negara Islam , Djambatan, Jakarta, 2000
Pabottinggi, Mochtar, Islam: Antara Visi Tradisi dan Hegemoni Bukan Muslim, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986
Sukandi AK, Nurcholish Madjid ; Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa , h. XXVI
Thaha, Ahmadie dan Budhy Munawar Rachman, Fatsun Nurcholish
Madjid , Republika, Jakarta, 2002