Maret 2019, Vol. 4, No. 1 https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index

## INVESTASI ASING DAN ALIH TEKNOLOGI
Fitriani Jamaluddin Institut Agama Islam Negeri Palopo fitriani_jamaluddin@iainpalopo.ac.id

## Abstract
As a developing country, Indonesia requires a large enough capital to carry out national development. The capital needed for national development is not immediately available, but  the  Government  must  make  useful  policies  in  order  to  obtain  large  amounts  of capital. One of the policies that can help Indonesia to obtain a large enough capital is the policy in the field of investment in the form of direct investment Keywords : Investment,Direct Investment,  Technology.

## Abstrak
Sebagai  negara  berkembang  Indonesia  membutuhkan  modal  yang  cukup  besar  untuk melaksanakan  pembagunan  nasional.  Modal  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan nasional  tersebut  tidak  serta  merta  tersedia  secara  langsung  namun  Pemerintah  harus membuat  kebijakan-kebijakan  yang  bermafaat  guna  untuk  mendapatkan  modal  dalam jumlah  yang  besar.  Salah  satu  kebijakan  yang  dapat  membantu  Indonesia  untuk memperoleh  Modal  yang  cukup  besar  yaitu  kebijakan  di  bidang  Investasi  yang  berupa Direct Investment.
Kata Kunci : Investasi, investasi langsung, teknologi.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  secara  siginfikan  merupakan  suatu  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  setiap  Negara  di  Dunia  termasuk  Indonesia.  Indonesia  yang merupakan  negara  berkembang  sejak  dulu  berusaha  untuk  mempercepat  laju pembangunanan nasional dengan orientasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Percepatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  sebenarnya    dapat  dilakukan  dengan berbagai  cara,    salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan Investasi.  Investasi  pada  dasarnya  terbagi  menjadi  dua,  yaitu Direct  Investment dan Indirect Investment. 1
Sebagai  negara  berkembang  Indonesia  membutuhkan  modal  yang  cukup besar  untuk  melaksanakan  pembagunan  nasional.  Modal  yang  dibutuhkan  untuk pembangunan nasional tersebut tidak serta merta tersedia secara langsung namun Pemerintah  harus  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  bermafaat  guna  untuk mendapatkan  modal  dalam  jumlah  yang  besar.  Salah  satu  kebijakan  yang  dapat membantu Indonesia untuk memperoleh Modal yang cukup besar yaitu kebijakan di  bidang  Investasi  yang  berupa Direct  Investment . Direct  Investment atau
1 Direct Investment atau investasi langsung dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung pemilik  modal  dalam  kegiatan  pengelolaan  modal,  sedangkan Indirect  Investment atau  investasi tidak  langsung  merupakan  investasi  yang  mencakup  kegiatan  transaksi  yang  dilakukan  di  dalam Pasar Modal
Investasi  Langsung  merupakan  jenis  Investasi  yang  sangat  berguna  bagi  negara berkembang seperti Indonesia.
Investasi  langsung  lebih  baik  dari  Investasi  portofolio,  karena  investasi langsung lebih permanen. Selain itu, investasi langsung 2 :
a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk
b. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal
c. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi
d. Apabila produksi di ekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat  dirunut  oleh  pengusaha  lokal  disamping  seketika  memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara
e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing
f. Memberikan  perlindungan  politik  dan  keamanan  wilayah  karena  bila investor  berasal  dari  negara  kuat  niscaya  bantuan  keamanan  akan diberikan juga.
Investasi  langsung  memberikan  banyak  manfaat  dalam  hal  penanaman modal,  baik  itu  Investasi  Asing  maupun  Investasi  Dalam  Negeri  namun  hal  ini tentu saja tidak terlepas dari adanya orientasi bisnis dalam setiap investasi yang di tanamkan  di  Indonesia,  adanya  orientasi  bisnis  inilah  yang  sering  menimbulkan pro  kontra  dalam  masyarakat,  terutama  dengan  penanaman  modal  Asing  yang tentu  saja  investornya  berasal  dari  pihak  asing,  hal  ini  terkait  dengan  isu-isu liberalisasi  investasi  yang  mengakibatkan  pihak  asing  dianggap  akan  menguasai pasar  yang  ada  di  Indonesia  sehingga  menutup  peluang  dari  pihak-pihak  dalam negeri untuk memanfaakan pasar yang ada untuk melakukan investasi.
Namun,  keberadaan  investasi  asing  yang  menawarkan  modal  cukup  besar tentu  saja  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu  laju  percepatan  pembangunan nasional  yang  akan  bersinergi  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang semakin pesat. Salah satu hal yang cukup krusial  berkaitan dengan investasi asing yaitu adanya proses alih teknologi.
Modal  asing  juga  membantu  dalam  industrialisasi,  dalam  membangun modal overhead ekonomi  dan  dalam  menciptakan  kesempatan  kerja  yang  lebih luas.  Modal  asing  tidak  hanya  membawa  uang  dan  mesin  tapi  juga  membawa keterampilan teknik.
Tapi  disisi  lain,  Investor  asing  yang  menanamkan  modalnya  di  Indonesia juga  memerlukan  Perlindungan  Hukum,  terutama  bagi  Investor  yang  melakukan alih teknologi.

## INVESTASI ASING
Banyak kalangan menyadari adanya ketinggalan hukum dalam mengadakan lalu  lintas  ekonomi,  perkembangan  ekonomi  yang  sangat  cepat  dan  begitu
2 Hendrik Budi, 2010, Hukum Investasi , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42
kompleks  membuat  hukum  tertinggal  jauh.  Selain  itu,  interaksi  antara pembangunan  hukum  dan  ekonomi  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Hukum terkadang  berada  pada  posisi  yang  kuat  namun  yang  terjadi  kondisi  ekonomilah yang menentukan.
Posisi  yang  paling  ideal  adalah  ketika  hukum  dan  ekonomi  saling menunjang  dalam  pelaksanannya  terutama  dalam  pembangunan  ekonomi nasional.  Pembangunan  ekonomi  nasional  berorientasi  pada  peningkatan hubungan  ekonomi  yang  melampaui  batas-batas  negara  yang  membawa  aliran- aliran  modal  asing  atau  teknologi,  adanya  peningkatan  hubungan  ekonomi, menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang memerlukan hukum untuk  mengaturnya.  Keberadaan  Hukum  Ekonomi  pada  hakikatnya  yaitu diarahkan  untuk  meningkatkan  daya  dukung  ataupun  perlindungan  hukum terhadap kegiatan ekonomi.
Dr. G. Schrans membagi Hukum Ekonomi sebagai berikut 3 :
a. Dasar-dasar  Hukum  Ekonomi  menyangkut  asas-asas  pasar  bebas, kaidah-kaidah  mengenai  hak  milik  dan  kontrak  serta  kaidah-kaidah mengenai pertanggungjawaban.
b. Kedudukan  Hukum  pelaku  di  bidang  ekonomi,  seperti  kaidah-kaidah mengenai  perusahaan  swasta  maupun  perusahaan  negara,  perusahaan nasional maupun asing dan sebagainya
c. Kaidah-kaidah  Hukum  Ekonomi  yang  secara  khusus  memperhatikan kepentingan  umum  seperti  kaidah-kaidah  yang  mencegah  persaingan yang  tidak  wajar,  kaidah-kaidah antitrust ,  perlindungan  terhadap konsumen dan lain-lain.
d. Kaidah-kaidah  yang  menyangkut  struktur  organisasi  yang  mendukung kebijaksanaan ekonomi pemerintah.
e. Kaidah-kaidah  yang  mengarahkan  kehidupan  perekonomian  seperti  : Kebijaksanaan  struktur  ekonomi,  misalnya  dalam  kebijaksanaan anggaran  dan  penegak  hukum  ekonomi  serta  penetapan  saksi  insentif dan sebagainya.
Namun, pada dasarnya semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi  yang  memerlukan  pengaturan,  termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum ekonomi.  Salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang  menjadi  cakupan  dalam  Hukum ekonomi yaitu Investasi.
Dalam  Kamus  Istilah  keuangan  dan  Investasi  digunakan  istilah Investment (investasi)  yang  mempunyai  arti  yaitu  penggunaan  modal  untuk  menciptakan
3 Sumantoro,1986, Hukum Ekonomi, Penerbit Universitas Indonesia,Jakarta, hlm. 27-28
uang,  baik  melalui  sarana  yang  menghasilkan  pendapatan  maupun  ventura  yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. 4
Sedangkan  investasi  asing  atau direct  foreign  investment yaitu Contribution coming from abroad, ownend by foreign individuals or concerns to the  capital  of  an  enteprise  must  be  in  freely  convertible  currencies,  industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profil abroad. 5
Permasalahan  Investasi  sangat  erat  kaitannya  dengan  Hukum  Ekonomi, pertimbangan-pertimbangan investasi di suatu negara ditentukan oleh pengaturan Hukum  Ekonominya.    Ketentuan  Hukum  Ekonomi  tercermin  dalam  serangkaian ketentuan  hukum  yang  mengatur  mengenai  kegiatan  investasi,  pengalihan teknologi,  sistem  ekonomi  yang  digunakan,  Hukum  Pajak,  Hukum  Perseroan, Hukum Peruburuhan, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Internasional, dan peranan Pemerintah dalam pengelolaan usaha.
Investasi sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi memerlukan regulasi untuk  menjadi  landasan  dalam  berkegiatan.  Kegiatan  investasi  di  Indonesia dimulai sejak Tahun 1967, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 6 Tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1968 7 .  Keberadaan  Undang-Undang  Tentang  Penanaman  Modal  atau  Investasi merupakan dasar bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam investasi, yaitu 8 :
a. Asas Kepastian Hukum
b. Asas Keterbukaan
c. Asas akuntabilitas
d. Asas Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara
e. Asas Kebersamaan
f. Asas Efisiensi
g. Asas Keberlanjutan
h. Asas Berwawasan
i. Asas Kemandirian
j. Asas Kesimbangan
Salah  satu  asas  yang  diatur  adalah  asas  kepastian  hukum,  asas  kepastian hukum pada hakikatnya adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum
4 Ibid,ihlm. 1-2
5 T. Mulya Lubis, 1986, Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 31
6 Telah Berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
7 Telah Berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
8 Salim  Hs  &  Budi  Sutrisno,  2008, Hukum  Investasi  Di  Indonesia ,  PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, hlm. 14-15
dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  dalam  setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang investasi.
Kepastian Hukum sendiri diperoleh dari seperangkat pengaturan yang diatur oleh Hukum, dalam hal ini adalah Hukum Ekonomi. Pertimbangan Investor untuk melakukan  Investasi  ditetapkan  oleh  segi-segi  Hukum  Ekonomi,  yang dicerminkan  pada  ketentuan  Hukum  yang  mengatur  kegiatan  Investasi  di  suatu negara.  Investor  saat  berinvestasi  selalu  mempertanyakan  tentang  kepastian hukum,  dan  perlindungan  hukum  bagi  investor.  Disini  lah  seyogyanya  Hukum Ekonomi hadir untuk memberikan pengaturan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Investor.
Instrumen  hukum  tentang  Investasi  pada  dasarnya  untuk  menarik  minat investor  untuk  berinvestasi  di  Indonesia  baik  itu  Investor  asing  maupun  Investor dalam  negeri,  dan  Instrumen  hukum  merupakan  salah  satu  penentu  alasan masuknya modal asing di Indonesia.
Secara  spesifik  aturan  tentang  Investasi  Asing  di  Indonesia  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi.
Adapun beberapa alasan Modal Asing masuk ke Indonesia adalah 9 :
a. Upah buruh yang murah.
b. Dekat dengan sumber bahan mentah.
c. Menemukan pasar yang baru.
d. Royalti dari alih teknologi.
e. Penjualan bahan baku dan suku cadang.
f. Insentif.
g. Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional Investasi asing merupakan investasi yang menjadi prioritas di Indonesia, hal ini  mengingat  bahwa  sebagai  negara  yang  berkembang  Indonesia  membutuhkan Modal  yang  besar  untuk  membangun  infrasturktur  untuk  meningkatkan  taraf perekonomian  di  Indonesia.  Hal  ini  mengingat  bahwa  Indonesia  belum  mampu untuk  melakukan  Investasi  dalam  negeri  yang  membutuhkan  modal  yang  besar, sedangkan untuk membangun infrasturktur dibutuhkan modal  yang tidak sedikit.
Negara  yang  sedang  berkembang  umumnya  berkeyakinan  bahwa pembangunan  ekonominya  akan  dapat  lebih  dikembangkan  lagi  jika  dapat memanfaatkan modal asing. 10 Selain itu, Iklim Investasi di Indonesia pada masa- masa  sebelum  mengalami  krisis  ekonomi  di  Tahun  1997  dipandang  cukup menarik bagi investor asing karena lingkungan politik yang relatif stabil.
9 Silabus Mata Kuliah Hukum Investasi oleh Dr.Riyatno, S.H.,L.L.M
10 Sumantoro,  1984, Bunga  Rampai  Permasalahan  Penanaman  Modal  dan  Pasar  modal , Binacipta, Jakarta, hlm. 29
Keterbukaan Indonesia pada investasi asing tentu saja disambut positif oleh para  investor  asing.  Pada  Masa  orde  baru  yaitu  pada  tahun  1967  sampai  dengan tahun  1997.  Jumlah  Investasi  asing  yang  ditanamkan  oleh  Investor  asing  pada Tahun 1967-1997 sebanyak 190.631.7 Miliar Dollar AS dan jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 5.699 proyek. 11
Pertumbuhan  Investasi  langsung  di  Indonesia  nyatanya  bertahan  sampai pada  tahun  1996,  namun  pada  Tahun  1997    karena  maraknya  praktek  korupsi, kolusi dan nepotisme, dasar-dasar pokok perekonomian  Indonesia pun melemah. Hal ini mengakibatkan jumlah Investasi Asing yang masuk ke Indonesia semakin berkurang  karena  stabilitas  politik  yang  tidak  baik  selain  itu  permasalahan  di bidang perburuhan juga ikut mencuat. Ketidakstabilan kondisi politik di Indonesia pada  saat  itu  berbanding  lurus  dengan  sistem  keamanan  di  Indonesia  yang mengakibatkan  kekhawatiran  bagi  para  investor  untuk  melakukan  investasi  di Indonesia.  Dengan  sedikitnya  investasi  asing  yang  masuk  ke  Indonesia, perekonomian Indonesia pun semakin menurun sehingga terjadilah krisis moneter pada Tahun 1998, perekonomian Indonesia mencapai titik terburuk.
Berkurangnya Investasi Asing yang masuk ke Indonesia ternyata memiliki efek  yang  siginifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Merosotnya nilai Investasi di Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi yang melambat yang artinya tidak adanya permbangunan infrastruktur yang memadai di Indonesia.
Investasi  dapat  dikatakan  memiliki  hubungan  yang  selaras  dengan pertumbuhan  ekonomi.  Investasi  merupakan  suatu  keniscayaan  dalam pembangunan ekonomi untuk 12 :
a. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
b. Meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  dan  meningkatkan  intensitas modal sehingga dapat mengejar ketinggalan Indonesia
c. Mengimbangi keusangan karena penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk
d. Mengimbangi  pengurasan  modal  alami  dan  memburuknya  kualitas lingkungan hidup
e. Menghadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi
Naiknya  pertumbuhan  Investasi  asing  di  Indonesia  tentu  saja  akan berbanding  lurus  dengan  naiknya  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  hal  ini karena dengan naiknya pertumbuhan Investasi Asing di Indonesia tentu saja akan mendorong  penyediaan  lapangan  kerja  yang  lebih  memadai  dengan  dibukanya pabrik-pabrik yang akan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit sehingga akan mengurangi  jumlah  pengangguran  dan  membantu  memperbaiki  taraf  hidup
11 Salim, Op.Cit. , hlm. 1 12 Dhaniswara Harjono,2007, Hukum Penanaman Modal¸ PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
masyarakat. Selain itu, dengan naiknya pertumbuhan Investasi di Indonesia maka Pemerintah  dapat  mendorong  para  investor  asing  untuk  melakukan  investasi  di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
Investasi  yang  dilakukan  di  daerah-daerah  yang  terpencil  dan  tertinggal akan memberikan efek yang siginifikan dalam perkembangan ekonomi di daerah- daerah tersebut, dimulai dengan akan dibangunnya infrasturktur-infrastuktur yang memadai seperti pembangunan jalanan dan sarana-sarana pendukung lainnya.
Pemerataan Investasi di Indonesia diarahkan untuk usaha-usaha pemerataan pendapatan  masyarakat  menuju  peningkatan  kemampuan  ekonomi  yang  lebih merata, sehingga investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang di lakukan oleh Pemerintah.

## ALIH TEKNOLOGI DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA
Meningkatnya  pembangunan  dalam  suatu  negara  berkembang  tidak  lepas dari  kebutuhan  akan  teknologi.  Pembangunan  dalam  suatu  negara  erat  juga kaitannya  dengan  adanya  penanaman  modal  asing  terutama  bagi  negara berkembang.  Terlihat  bahwa  terdapat  korelasi  antara  Inevstasi  Asing  dengan adanya alih teknologi. Investasi asing dan teknologi merupakan paket modal yang tidak  dapat  dipisahkan.  Semakin  berkembang  suatu  negara  semakin  meningkat daya  tarik  bagi  alirang  modal  asing  dan  teknologi  asing  untuk  masuk  dan melakukan investasi di negara tersebut.
Adapun pengertian Teknologi adalah : 13
h. Ensyclopaedia Americana dalam edisi terbarunya memberikan definisi,
Technology refers to all proccesses dealing with materials
i. Dalan Enscyclopedie  edition  dari  Webmaster  International  Dictionary : dijelaskan  bahwa  “ The  Branch  of  knowledge  that  deals  with  the industrial  arts  and  sciences,  the  knowledge  and  mean  used  to  produce the material necessities of society. ”
Hubungan  hukum  antara  Investasi  Asing  dan  pengalihan  teknologi  antara negara  maju  dan  berkembang  yang  menerima  penanaman  modal  merupakan hubungan hukum yang tercipta dalam konteks hukum ekonomi.
Negara  berkembang  seperti  Indonesia  sangat  membutuhkan  transfer teknologi  dari  pihak  asing  yang  akan  menanamkan  modalnya  di  Indonesia. Adanya  alih teknologi diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan yang  paling  penting  adalah  adanya  pemberdayaan  tenaga  kerja  yang  akan memanfaatkan teknologi-teknologi mukhtahir.
13 Maman Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160
Alih  teknologi  sendiri  pada  prinsipnya  adalah  pengalihan  kemampuan memanfaatkan  dan  menguasai  pengetahuan  dan  teknologi  antar  lembaga,  badan, atau orang baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. 14
Alih  teknologi  dalam  kerangka  penanaman  modal  asing  secara  garis  besar dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu :
a. Alih  teknologi  dalam  pengertian  penyerapan  teknologi  yang  bisa dilakukan  dalam  bentuk technical  assistance sebagaimana  diatur  dalam Pasal  10  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal
b. Alih  teknologi  dalam  pengertian  mewarisi  perusahaannya  karena habisnya izin usahanya,  karena perjanjian, konpensasi atau nasionalisasi dalam arti dijalankan sepenuhnya alih tenaga dan modal nasional
Dalam pelaksanaannya alih teknologi melalui penanaman modal asing dapat berupa diantaranya, yaitu  :
a. Joint  Venture ,  bentuk Joint  Venture telah  lama  berkembang  pesat  dan sangat  luas.  Suatu  kontrak joint  venture atau  kontrak  usaha  patungan adalah  suatu  upaya  dari  suatu  kegiatan  komersial  oleh  dua  pihak  atau lebih pihak untuk melaksanakan tujuan bersama. 15
Sunaryati Hartono memberi batasan joint venture secara luas yaitu setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modala sing, baik merupakan usaha bersama antara swasta dan swasta, pemerintah dan swasta ataupun pemerintah  dan  pemerintah.  Juga  tidak  dibedakan  apakah join  venture itu  dianggap  sebagai  Penanaman  Modal  Asing  ataupun  Penanaman Modal Dalam Negeri.
b. Licensing
Lisensi  adalah  suatu  perizinan  yang  diberikan  oleh  pemberi  lisensi kepada  pihak  penerima  lisensi  untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan  atau suatu  hak  yang  dilindungi.  Dengan  adanya  perizinan  ini  pihak  kedua memungkinkan  untuk  menikmati  penggunaan  suatu  hak  atas  kekayaan intelektual di bidang industri. Dengan adanya izin penggunaan ini pihak pertama mendapatkan pembayaran. Ada tiga macam lisensi yang sering ditemui dalam praktik yakni lisensi eksklusif, lisensi tunggal, dan lisensi non eksklusif. 16
14 Pasal 1 Angka 11  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
15 T.  Mulya  Lubis  dan  M.  Richard  Bukbaum,  1986, Peranan  Hukum  Perekonomian  di  Negara- Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 128
16 Tim Lindsay,2011, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm. 200
Dalam  konteks  Penanaman  Modal  Asing  yang  berupa  perjanjian  lisensi merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi  dari  pihak  asing  kepada  perusahaan-perusahaan  penerima  lisensi  di Indonesia.
Permasalahan yang paling mendasar dari alih teknologi di Indonesia adalah belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur tentang alih teknologi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  tidak diatur secara  eksplisit  mengenai  alih  teknologi,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69 Tahun  2019  Tentang  Investasi  Pemerintah  juga  tidak  terdapat  penjelasan mengenai proses dari alih teknologi.
Hal  ini  tentu  saja  berakibat  fatal  karena  dengan  tidak  diaturnya  mengenai alih  teknologi  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  pengalihaan teknologi,  dengan  belum  jelasnya  pengaturan  mengenai  alih  teknologi  maka proses  alih  teknologi  dalam  konteks  penanaman  modal  asing  masih  bersifat kontraktual antar para pihak.
Bersifat kontraktual artinya mengenai proses alih teknologi yang dilakukan merujuk  pada  kontrak,  tentu  saja  hal  ini  sangat  merugikan  karena  posisi  negara sebagai  penerima  investor  cenderung  lemah,  karena  Negara  Indonesia  selaku Penerima  Investor  dianggap  sebagai  pihak  yang  membutuhkan  sehingga  pihak investor  asing  akan  dengan  mudah  membuat  klausula  dalam  kontrak  yang membuat negara penerima investasi berada dalam posisi sulit untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam proses alih teknologi.
Proses  alih  teknologi  pun  tidak  luput  dari  hambatan-hambatan,  adapun hambatan yang dialami selama proses alih teknologi, yaitu : 17
1. Hambatan Eksternal, meliputi Sistem Internasional, kurang mendukung, lebih  banyak  menguntungkan  negara  industry  maju  dan bargaining position negara sedang berkembang lemah
2. Hambatan  Internal,  meliputi  sumber  daya  manusia  dalam  jumlah  besar dengan  tingkat  Pendidikan  rendah,  Minimnya  jumlah  modal  yang tersedia, Tingkat teknologi masih rendah, Kurangnya keterampilan skill dan knowledge, Manajemen organisasi dan pemasaran lemah, Sosial dan budaya  yang  kurang  mendukung,  sistem  Pendidikan  kurang  terencana baik.
Padahal  proses  alih  teknologi  dalam  suatu  negara  berkembang  mempunyai arti  penting  bagi  pembangunan  negara.  Mekanisme  alih  teknologi  merupakan transaksi  dagang  teknologi  internasional.  Teknologi  merupakan  sebuah  komoditi internasional  yang  sangat  dibutuhkan  keberadaannya  untuk  menunjang pembangunan  nasional  suatu  negara.  Namun  di  satu  sisi,  alih  teknologi  tidak
17 Endah Sulastri Analisis Kewajiban Alih Teknologi dalam Invesasi Asing di Indonesia, Salam : Jurnal
dapat dilepaskan dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keadaan politik  dan  ekonomi  serta  taraf  kemajuan  suatu  negara.  Di  Indonesia, mendapatkan  alih  teknologi  yang  tepat  guna  merupakan  suatu  hal  yang  sangat dibutuhkan,  teknologi  tepat  guna  dapat  mempunyai  pengaruh  dalam pengembangan  industrialisasi  yang  berorientasi  pada  perkembangan  Ekonomi  di Indonesia.

## PENUTUP
Investasi  asing  sangat  di  perlukan  oleh  negara  berkembang  seperti  Indonesia, karena  untuk  melakukan  pembangunan  nasional  yang  berorientasi  pada pertumbuhan  ekonomi  maka  dibutuhkan  modal  yang  sangat  besar  dan  modal tersebut  dapat  diperoleh  dari  adanya  investasi  asing  yang  masuk  ke  Indonesia. Dalam  melakukan  Investasi  Asing  di  Indonesia,  maka  diharapkan  dapat  terjadi alih  teknologi,  teknologi  dalam  hal  ini  tidak  hanya  berupa  mesin-mesin  canggih namun  juga  ilmu  pengetahuan  yang  nantinya  akan  dalam  melakukan pembangunan  Ilmu  Pengetahuan  di  Indonesia  yang  akan  membantu  dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.  Pengaturan mengenai Hukum Investasi harus dibuat  lebih  baik  guna  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum bagi  apra  Investor  yang  akan  menanamkan  modalnya  di  Indonesia,  baik  itu investasi asing maupun investasi dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi, Hendrik. 2010. Hukum Investasi . Jakarta : Sinar Grafika
Harjono,  Dhaniswara.    2007. Hukum  Penanaman  Modal. Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada.
Lindsay,  Tim.  2011. Hak  Kekayaan  Intelektual,  Suatu  Pengantar .  Bandung  : Alumni
Lubis, T. Mulya. 1986. Hukum dan Ekonomi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
_____________dan Bukbaum, M. Richard.  1986. Peranan Hukum Perekonomian di Negara-Negara Berkembang. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Salim dan Sutrisno, Budi.  2008. Hukum Investasi Di Indonesia . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Suherman,  Maman.    2002. Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi  Global. Jakarta  : Ghalia
Indonesia
https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index
Sumantoro. 1986. Hukum Ekonomi. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
_________.  1984. Bunga  Rampai  Permasalahan  Penanaman  Modal  dan  Pasar modal . Jakarta :  Binacipta.
Gumelar,  Galih. Naik  20%,  Investasi  Asing  di  Indonesia  Tertinggi  di  Asean , diakses  pada  halaman  web http://www.cnnindonesia.com , Pada  Tanggal 23 Mei 2016.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002  Tentang  Sistem  Nasional  Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi