Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## Gambaran Pelaksanaan Surveilans HIV di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

## Evaluation of the HIV Surveillance System in the East Java Provincial
Health Office, 2017
Eva Flourentina Kusumawardani *1 , Meutia Paradhiba 2 , Mardi Fadillah 3 , Onetusfifsi Putra 4 , Firman Firdauz Saputra 5 , Perry Boy Chandra Siahaan 6 , Rubi Rimonda 7 , Laila Apriani Hasanah Harahap 8 , Nasrianti Syam 9
1,2,3,4,5,6,7 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat, 23615, Indonesia
8,9 Program Studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar, Jl Alue Peunyareng Ujong Tanoh Darat Meureubo Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, 23615, Indonesia *Koresponding Penulis: 1 evaflourentina@utu.ac.id

## Abstrak
Kasus HIV/AIDS terdapat hampir di semua negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Penyakit ini telah menulari seluruh lapisan masyarakat termasuk bayi dan anak-anak. Perlu adanya kegiatan surveilans rutin untuk melakukan pencatatan  dan  pelaporan  sehingga  dapat  memonitoring  jumlah  kasus  pada  periode  waktu  tertentu.  Kegiatan surveilans    HIV  merupakan  salah  satu  cara  efektif  untuk  mengontrol  penyebaran  kasus  HIV/AIDS.  Tujuan penelitian: untuk memberikan gambaran evaluasi sistem surveilans HIV berdasarkan komponen sistem dan atribut surveilans di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian: jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan  rancangan  studi  evaluasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara  kepada petugas surveilans HIV di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sejumlah 3 orang menggunakan kuesioner. Hasil penelitian: berdasarkan komponen sistem surveilans 66,7% petugas surveilans HIV memiliki tingkat Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat peminatan epidemiologi dan 33,3% adalah S2 Kesehatan Masyarakat. Pengumpulan, pengisian formulir hingga alur pelaporan dianggap mudah, dan tidak mengalami keterlambatan dalam proses input data  ke  aplikasi  SIHA.  Proses  analisis  hanya  dilakukan  ditingkat  Dinas  Kesehatan,  sedangkan  ditingkat Puskesmas  tidak.  Sistem  surveilans  HIV  di  Kabupaten/Kota  di  wilayah  kerja  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa Timur  masih  memerlukan  perbaikan  dalam  analisis,  ketersediaan  pedoman  surveilans  HIV,  dan  perlunya peningkatan pengetahuan petugas terkait surveilans HIV.
Kata Kunci: Surveilans, HIV/AIDS, Komponen, Sistem

## Abstract
HIV/AIDS  cases  exist  in  almost  every  country  worldwide,  including  Indonesia.  This  disease  has  affected  all segments  of  society,  including  infants  and  children.  Regular  surveillance  activities  are  needed  to  record  and report cases, enabling the monitoring of the number of cases over specific periods of time. HIV surveillance is an effective method to control the spread of HIV/AIDS cases. The aim of this study was to provide an evaluation of the  HIV  surveillance  system  based  on  its  components  and  surveillance  attributes  in  the  East  Java  Provincial Health Office. This qualitative study employed an evaluation study design. Data collection involved interviews with three HIV surveillance officers in the East Java Provincial Health Office, using a questionnaire. The results of the study revealed that 66.7% of the HIV surveillance officers possessed a bachelor's degree in Public Health with a specialization in epidemiology, while 33.3% held a master's degree in Public Health. The data collection, form completion, and reporting processes were considered easy, with no delays in inputting data into the SIHA application. The analysis process was only conducted at the Provincial Health Office level and not at the Primary Health Center level. The HIV surveillance system in the districts and cities within the jurisdiction of the East Java Provincial  Health  Office  still  requires  improvement  in  terms  of  analysis,  availability  of  HIV  surveillance guidelines, and the need for increased knowledge among surveillance officers regarding HIV surveillance..
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## Keywords: Surveillance, HIV/AIDS, Components, Systems

## PENDAHULUAN
Program pencegahan dan pemberantasan penyakit akan sangat efektif bila dapat dukungan oleh sistem surveilans yang efektif, karena fungsi sistem surveilans yang utama adalah menyediakan informasi epidemiologi yang peka terhadap perubahan  yang terjadi dalam  pelaksanaan program pemberantasan penyakit  yang  menjadi prioritas pembangunan (Kemenkes RI 2020).
Hasil estimasi tahun 2009 diperkirakan 5,1– 8,1 juta orang paling berisiko tertular HIV di Indonesia di luar populasi umum Tanah Papua, sednagkan estimasi jumlah ODHA usia 15  – 49 tahun berkisar antara 132 – 287 ribu orang. Estimasi tersebut belum mencakup estimasi jumlah ODHA yang berusia di bawah 15 tahun dan 50 tahun keatas. Angka kasus sampai dengan Desember 2015 di Provinsi Jawa Timur, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan  adalah  14.498  orang,  dan  32.646  kasus  HIV.  Dari  jumlah  tersebut  3.381  (23,3%)  diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sebenarnya terjadi, dan dari hasil estimasi sampai dengan tahun 2012 diperkirakan jumlah ODHA di Jawa Timur mencapai 57.321 orang. Sejak  September  2003,  Provinsi  Jawa  Timur  ditetapkan  sebagai  wilayah  dengan  prevalensi  HIV  yang terkonsentrasi bersama 5 (lima) provinsi lainnya, yaitu DKI Jakarta, Papua, Bali, Riau dan Jawa Barat (Depkes, 2015).
Surveilans  dapat  digunakan  menentukan  prioritas,  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan  dan menggerakkan sumber daya program pembangunan kesehatan, serta prediksi dan deteksi dini kejadian luar biasa. Surveilans  juga digunakan untuk monitoring, evaluasi atau peningkatan program penyakit, sehingga surveilans menjadi alat dalam mengambil keputusan masalah kesehatan (Prasetyowati et al. 2021).
Penilaian suatu sistem surveilans  harus dapat  meningkatkan pemanfaatan  sumber-sumber  yang ada di bidang kesehatan-masyarakat (KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK 2011). Hal ini dapat dicapai dengan jalan  menunjukkan  bahwa  hanya  masalah-masalah  penting  yang  perlu  diamati  dan  sistem  surveilans  harus berjalan  dengan  efisiensi.  Penilaian  suatu  sistem  surveilans  harus  mencakup  saran-saran  untuk  meningkatkan kualitas dan efisiensi,  misalnya:  menghilangkan duplikasi  yang tidak perlu. Yang paling penting adalah sistem surveilans  harus  mencakup  saran-saran  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi,  misalnya:  menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Yang paling penting adalah, suatu evaluasi harus dapat menilai apakah sistem yang ada bermanfaat dilihat dari segi kesehatan masyarakat, dan telah mencapai tujuan dari sistem tersebut (Gedela et al. 2021).
Terdapat  banyak  faktor  yang  menyebabkan  kasus    HIV  di  Kabupaten/Kota  di  provinsi  Jawa  Timur menurun sedangkan kasus AIDS meningkat. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran penderita dalam melakukan pemeriksaan sehingga terlambat untuk datang ke pelayanan kesehatan serta ada penderita yang meninggal  sebelum  masuk  ke  tahap  AIDS.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  penilaian  mengenai  pelaksanaan surveilans  HIV  sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  informasi  yang  tepat  dan  akurat.  Berdasarkan  pemaparan tersebut  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  dilakukan  paparan  mengenai  gambaran  sistem  surveilans epidemiologi HIV di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan  evaluasi  sistem  surveilans  HIV  dilaksanakan  di  wilayah  kerja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Blitar terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi evaluasi. Subjek dalam penelitian ini adalah komponen sistem surveilans HIV yang terdiri dari input,  proses,  output  dan  atribut  surveilans  yang  terdiri  dari simplicity,  flexibility,  acceptability, representativeness,  timeliness,  data  quality  dan  stability .  Informan  penelitian  adalah  pemegang  program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan di Puskesmas yang menjadi wilayah kerjanya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memiliki 24 Puskesmas yang menjadi wilayah kerja yaitu Puskesmas Udanawu, Wonodadi, Srengat, Ponggok, Bacem, Sanankulon, Nglegok, Garum, Gandusari, Slumbung, Wlingi, Dokko,  Kesamben,  Selorejo,  Selopuro,  Talun,  Kanigoro,  Sutojayan,  Kademangan,  Bakung,  Wonotirto, Panggungrejo,  Wates  dan  Binangun. Sampling dilakukan  terhadap  24  Puskesmas  berdasarkan  letak  wilayah Puskesmas  dengan  menggunakan  perhitungan  sampel  minimal.  Kemudian  diperoleh  15  Puskesmas  yang  akan dievaluasi  yaitu  Puskesmas  Udanawu,  Wonodadi,  Srengat, Ponggok,  Nglegok,  Garum,  Gandusari,  Kesamben, Selorejo, Talun, Kanigoro, Sutojayan, Kademangan, Bakung, Wonotirto, dan Binangun.
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara ( interview ) yang merupakan bentuk komunikasi verbal.  Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  kepada  petugas  pemegang  program,  data  yang dikumpulkan berupa identitas responden, kemudahan responden dalam pengumpulan data, kemudahan responden dalam melakukan pengolahan data, analisis data dan diseminasi data.
Analisis  dilakukan  secara  deskriptif  yaitu  menggambarkan  sistem  surveilans  yang  sedang  berjalan  di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Sistem Surveilans
A. Input
1. Man (Sumber Daya Mnausia)
Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan  Provinsi Jawa Timur khususnya program HIV/AIDS  berjumlah  3  orang.  Petugas  surveilans  HIV  telah  mendapatkan  beberapa  pelatihan  terkait peningkatan  kompetensi  sebagai  tenaga  surveilans  antara  lain  :  STBP,  RR,  KT,  Konselor  dan  PPIA. Pelatihan  epidemiologi  terampil/  ahli,  petugas  surveilans  HIV  juga  telah  dilibatkan  pada  pelatihan KTHIV. Terdapat 1 SDM pelaksana surveilans HIV yang baru bergabung kurang lebih 3 bulan dengan kualifikasi  pendidikan  S2  minat  epidemiologi,  yang  sebelumnya  menjadi  tenaga  surveilans  penyakit menular.
Tabel 1. Pendidikan Terakhir Pemegang Program HIV di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) S1  Kesehatan  Masyarakat peminatan epidemiologi 2 66,7 S2  Kesehatan  Masyarakat peminatan KIA 1 33,3 Total 3 100,0
Berdasarkan  tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  pemegang  program  HIV  lebih  banyak berpendidikan  terakhir  S1  Kesehatan  Masyarakat  dengan  jumlah  2  orang  (66,7%)  dan  paling  sedikit adalah petugas dengan pendidikan terakhir S2 Kesehatan masyarakat yang berjumlah 1 orang (33,3%).
Berdasarkan  kualifikasi  pendidikan  tersebut,  menurut  PERMENKES  RI  No.45  Tahun  2014 harus  mempunyai  standar  kompetensi  yang  dibuktikan  dengan  STR  (Surat  Tanda  Registrasi)  sebagai tenaga surveilans epidemiologi kesehatan. Namun hanya 1 yang memiliki STR (Kementerian Kesehatan Republik  Indonesia  2014).  Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  petugas  surveilans  HIV mengungkapkan  bahwa  masih  dibutuhkan  tenaga  bantu  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  yang menurutnya terlalu besar beban kerjanya sebgai pelaksana program dan petugas surveilans (merangkap tugas)  sehingga  perlu  disusun  SOP  ( Standard  Operating  Procedure )  yang  menjadi  penanggungjawab surveilans dan tim agar jelas tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan surveilans HIV.

## 2. Machine
Pelaksanaan  sistem  surveilans  HIV  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  sudah  didukung  oleh media  dan  perlengkapan  yang  cukup  memadai  dalam  mendukung  sistem  surveilans.  Berdasarkan wawancara  dengan  petugas  surveilans,  kondisi  sarana  dan  prasarana  telah  mencukupi  dan  kondisinya berfungsi dengan baik.
Tabel 2. Perangkat Surveilans yang Digunakan Program Surveilans di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar Perangkat Surveilans Ketersediaan Perangkat Lunak/SIHA Tersedia Komputer/ laptop Pribadi/Program lain
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Perangkat Surveilans Ketersediaan Jaringan Internet Tersedia Buku Pedoman Surveilans Tersedia Reagen (Bahan dan alat habis pakai) Tersedia
Sarana  dan  prasarana  pelaksanaan  surveilans  HIV  di  tingkat  provinsi  telah  memenuhi persyaratan berdasarkan Permenkes RI No. 45 tahun 2014 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014).  Sarana  dan  prasarana  perangkat  komputer  dan  jaringan  internet  sangat  diperlukan  untuk menunjang input data  pada  aplikasi  SIHA.  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  diketahui  bahwa perangkat  keras  dan  jaringan  internet  menunjang  keberlanjutan  pelaporan  program  HIV/AIDS (Prasetyowati dkk. 2021).

## 3. Money
Pendanaan untuk pelaksanaan sistem surveilans HIV bersumber dari BOK (Biaya Operasional Kesehatan)  dan  JKN  (Jaminan  Kesehatan  Nasional).  Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  dana  yang berasal dari BOK cukup untuk melakukan penyuluhan dan kegiatan surveilans HIV.
Pendanaan  program  surveilans  telah  diatur  dalam  Permenkes  No.45  tahun  2014  bahwa penyelenggaraan  program  surveilans  Kesehatan  harus  didukung  dengan  tersedianya  pendanaan  yang memadai  (Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  2014).  Sumber  pendanaan  program  surveilans tidak hanya berasal dari APBN namun, telah berkembang dengan memasukkan sumber pendanaan dari biaya kapitasi, BOK dan Dana Desa, sehingga perlu adanya mekanisme baru untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program surveilans HIV(Kementerian Kesehatan RI 2020).

## 4. Material
Pelaksanaan  sistem  surveilans  HIV  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  timur  sudah  didukung dengan  ketersediaan  laboratorium  di  Puskesmas  seluruh  wilayah  kerja  Dinas  Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa semua Puskesmas yang menjadi wilayah kerjanya sudah memiliki  surveilans  HIV  serta  dilengkapi  dengan  laboratorium.  Pemeriksaan  yang  dilakukan  adalah Rapid Test . Mengacu  pada  deklarasi  UNAIDS  tujuan  pengendalian  HIV  dan  AIDS  adalah  “ three  zero ” , yaitu zero new infection, zero AIDS related death dan zero stigma . Tercapainya tujuan tersebut  maka perlu dibentuk/diperluas pelayanan konseling dan tes HIV (KT HIV) atau Konseling dan tes HIV atas inisiasi  petugas  kesehatan  (KTIP/PITC).  Oleh  karena  itu  kualitas  KT  dan  KTIP  sangatlah  penting termasuk kualitas testing HIV (Kementerian Kesehatan RI 2015).

## 5. Method
Metode  dalam  pelaksanaan  surveilans  HIV  antara  lain  STBP  (ke  masyarakat  dan  populasi kunci) dan Mobile VCT, sedangkan metode surveilans untuk mengukur prevalensi infeksi HIV dengan survei  sero-prevalensi  HIV.  Dasar  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  surveilans  HIV  di  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur anatara lain :
a. Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  21  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan HIV/AIDS
b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2014 tentang pedoman layanan KT-HIV
c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 87 Tahun 2014 tentang pedoman penggunaan obat ARV
d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang  Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 tahun 2017 tentang eliminasi penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas,  masing-masing  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sudah memiliki buku pedoman untuk pelaksanaan program HIV. Namun,  buku  pedoman  tersebut  tidak  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kotaa  tetapi  dibuat sendiri  berdasarkan hasil pelatihan  yang pernah diikuti, mencarinya  lewat internet serta menggunakan Peraturan  Kementerian  Kesehatan  mengenai  Penanggulangan  HIV/AIDS.  Sedangkan  untuk  formulir
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
pencatatan  HIV  sudah  dimiliki  oleh  semua  Puskesmas  dan  disediakan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota.
Ketersediaan buku pedoman teknis surveilans HIV sangat diperlukan petugas surveilans dalam membuat  perencanaan  kegiatan,  pengadaan  maupun  distribusi  obat,  reagen  dan  sebagainya.  Petugas dapat  merujuknya  jika  terdapat  kesulitan  dalam  pengisian  formular  pencatatan  maupun  pelaporan (Kemenkes RI 2015).

## B. Proses

## 1. Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu  berupa  laporan  yang  telah  diunggah  oleh  masing-masing  Puskesmas  di  aplikasi  SIHA  (Sistem Informasi  HIV/AIDS).  Laporan  tersebut  harus  dikumpulkan  setiap  bulan  sesuai  dengan  jadwal pengumpulan yang telah disepakati.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pemegang  program  HIV  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi Jawa  Timur,  diketahui  bahwa  petugas  Kabupaten  telah  membuat  batas  waktu  pengumpulan  laporan sebagai salah satu cara untuk menilai kinerja petugas HIV di Puskesmas.  Berdasarkan hasil pelaporan dalam SIHA menunjukkan ketepatan waktu pelaporan surveilans HIV dalam kategori baik, karena telah menggunakan sistem online.
Metode pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai dengan PERMENKES No 45 Tahun 2014  tentang  Penyelenggaraan  Surveilans  Kesehatan  yaitu  dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap sasaran  dengan  menggunakan  instrument  sebagai  alat  bantu.  Instrument  dibuat  sesuai  dengan  tujuan surveilans yang akan dilakukan dan memuat semua variabel data yang diperlukan.
Instrument yang digunakan dalam surveilans HIV adalah formulir tes dan konseling HIV yang telah tersedia di 15 Puskesmas.
Ketepatan  waktu  pelaporan  dibutuhkan  untuk  pengambilan  keputusan  (Rustana  2012). Ketepatan waktu juga mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan, maka diperlukan komitmen petugas surveilans di tingkat Puskesmas agar pelaporan dilakukan tepat waktu dan pemegang program surveilans HIV  di  Dinas  Kesehatan  untuk  melakukan  monitoring  evaluasi  berkala  untuk  mengatasi  masalah ketepatan waktu pelaporan.

## 2. Pengolahan Data
Berdasarkan PERMENKES NO 45 Tahun 2014 pengolahan data yang baik akan memberikan informasi spesifik suatu penyakit dan atau masalah kesehatan. Selanjutnya adalah penyajian hasil olahan data dalam bentuk yang informatif dan menarik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  surveilans  HIV,  setelah  data  dikumpulkan  dan dikoreksi, data kemudian di  input ke dalam aplikasi SIHA. Pengolahan data dilakukan pada saat  akan dilaksanakannya Lokakarya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setiap 3 bulan sekali.

## 3. Analisis Data
Data yang telah dikumpul selalu diolah dan dianalisis dalam bentuk grafik. Contohnya adalah laporan cascade ,  memuat  data  perbandingan  sasaran,  dan  hasil.  Petugas  surveilans  berperan  penting dalam  melakukan  analisis  dan  intepretasi  data  yang  nantinya  akan  dipakai  sebagai  bahan  diseminasi informasi kepada pimpinan, pelaksana program dan sebagai bahan perencanaan dan upaya tindak lanjut.
Analisis yang dilakukan memberikan makna berupa analisis perbandingan dan kecenderungan ( trend ),  serta  analisis  cakupa  risiko tinggi.  Pelaksanaan  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  per  3 bulan dan tahunan (berupa data kohort).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  surveilans  HIV  ada  beberapa  Puskesmas  yang menganalisis data dan ada pula yang tidak menganalisis data. Hal ini dikarenakan, menurut mereka sudah tidak  ada  lagi  tahapan  yang  akan  dilakukan  ketika  data  HIV  sudah  diinput  ke  aplikasi  SIHA. Permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam input dan proses pelaksanaan surveilans anatara lain :
a. Data  yang  masuk  masih  ada  yang  kosong  dan  perlu  dilakukan  validasi  kembali  ke  dinas kab/kota terkait
b. Keterlambatan pengiriman data
c. Terjadi lost of follow up (LFU) pada Penasun, dan LSL. LFU juga terjadi apabila ada pasien yang meninggal tapi tidak dilaporkan oleh Kab/Kota terkait
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
d. Masih ada stigma di suatu RS di Kab/Kota tertentu, dan tidak bersedia melaporkan pasiennya.
e. Kekurangan tenaga pendamping di lapangan dari LSM dan KPA
f. Kesulitan dalam melakukan entry data  pada SIHA. Beberapa wilayah di Kab/kota tertentu yang belum  terjangkau  akses  internet  sehingga  menghambat  pelaporan  secara  online,  serta  double entry (data dimasukkan 2 kali)
g. SITT dan SIHA tidak dapat dijalankan bersamaan dalam 1 PC
Salah  satu  komponen  penting  dalam  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  data  hasil  kegiatan surveilans HIV adalah mendapatkan data untuk dianalisis, diintepretasikan, disajikan dan disebarluaskan untuk  dimanfaatkan.  Data  yang  dikumpulkan  harus  valid  (akurat,  lengkap  dan  tepat  waktu)  sehingga memudahkan dalam pengolahan dan analisis (Kementerian Kesehatan Republik 2014).

## C. Output
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  melakukan  umpan  balik  kepada  seluruh  Dinas  Kesehatan Kabupaten/  Kota  menggunakan  hasil  analisis  dan  interpretasi  dari  kegiatan  sistem  survailans  HIV menghasilkan  informasi  epidemiologi  berupa  laporan  berkala  dan  informasi  pada  forum  pertemuan  dan sudah sesuai dengan tujuan dari survailans HIV yaitu mengidentifikasi daerah maupun populasi resiko tinggi kemungkinan akan terjadinya transmisi HIV dan memantau kemajuan pemberantasan HIV.
Petugas  survailans  HIV  selalu  memberikan  desiminasi  informasi  secara  tertulis  maupun  lisan melalui  media  laporan berkala ke Kementerian  Kesehatan RI (Dirjen P2P dan Subdit AIDS) setiap bulan dan  laporan  tahunan.  Diseminasi  laporan  pada  forum  pertemuan  yang  melibatkan  sektor  pengambil kebijakan seperti Gubernur Jawa Timur, serta forum pertemuan di lingkup kabupaten/kota.
Petugas  survailans  HIV  selalu  memberikan  desiminasi  informasi  secara  tertulis  maupun  lisan melalui  media  laporan berkala ke Kementerian  Kesehatan RI (Dirjen P2P dan Subdit AIDS) setiap bulan dan  laporan  tahunan.  Diseminasi  laporan  pada  forum  pertemuan  yang  melibatkan  sektor  pengambil kebijakan seperti gubernur jawa timur, serta forum pertemuan di lingkup Kabupaten/Kota.
Feed  back yang  diberikan  berupa  rencana  tindak  lanjut  berupa  laporan  tertulis  kepada  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Harapan dengan adanya informasi dari hasil pencatatan pelaporan dari masing- masing dinas kesehatan Kabupaten/Kota, serta desiminasi dan feed back yang diberikan dua arah maka akan memperbaiki sistem surveilans yang berjalan saat ini, sebagai dasar rencana tindak lanjut, serta dalam upaya penurunan LFU, harapannya adalah memperluas jejaring dengan beberapa pelayanan kesehatan di wilayah provinsi Jawa Timur.
Desiminasi informasi penting dilakukan agar dapat menggambarkan capaian kegiatan dalam kurun waktu  tertentu  suatu  kegiatan  surveilans  (Kemenkes  RI  2015).  Penyebaran  data  dan  informasi  serta rekomendasi merupakan hasil kegiatan surveilans epidemiologi. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam upaya pengendalian penyakit atau upaya peningkatan program Kesehatan, pusat penelitian memanfaatkan data dan informasi yang disebarkan.
Dinas Kesehatan kabupaten/kota memantau laporan pelaksanaan kegiatan surveilans HIV seluruh wilayah  kerjanya  melalui  sosialiasai  hasil  kegiatan  surveilans  yang  dilakukan  dan  mendistribusikannya kepada semua pihak dan stake holder terkait (Prasetyowati et al. 2021).

## II. Atribut Surveilans
A. Simplicity
Indikator  yang  digunakan  untuk  menilai  kesederhanaan  adalah  kemudahan  untuk mengimplementasikan sistem surveilans HIV. Berikut atribut kesederhanaan berdasarkan hasil wawancara:
Tabel 3. Kesederhanaan dalam Kegiatan Surveilans HIV di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Kriteria Hasil Klasifikasi Alur pengumpulan data Alur pengumpulan data terbilang mudah, pasien datang melakukan pemeriksaan terutama ibu hamil, penderita TB dan populasi berisiko kemudian Sederhana
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Kriteria Hasil Klasifikasi mengisi formulir tes dan pemeriksaan laboratorium Pengisian Form Formulir tes dan Konseling HIV dapat diisi oleh petugas Sederhana Alur Pelaporan Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan penginputan ke aplikasi SIHA Sederhana Diseminasi Informasi Diseminasi informasi dilakukan setiap 3 bulan sekali ketika lokakarya Tidak sederhana
Berdasarkan  wawancara  dengan  petugas  menyatakan  bahwa  beberapa  indikator  yang  terkait  di antaranya alur pelaporan sudah sederhana dalam struktur, alur pelaporan sederhana dan tidak rumit. Tenaga survailans  merupakan  lulusan  S1  dan  S2  Kesehatan  Masyarakat,  sudah  mengikuti  berbagai  pelatihan survailans  termasuk  survailans  HIV,  namun  menjadi  tidak  sederhana  karena  adanya  tugas  rangkap. Ketersediaan sarana cukup dimana memiliki laptop, alat komunikasi, buku pedoman, format, tidak adanya kendala dalam penyediaan bahan habis pakai (reagen), reagen dengan sensitifitas > 99% dan spesifisitas > 99%  mempermudah  skrining  kasus  HIV  dan  infeksi  oportunistik,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa penilaian kesederhanaan dalam pelaksanaan survailans HIV di Propinsi Jawa Timur sederhana.

## B. Flexibility
Berdasarkan wawancara dengan seluruh petugas surveilans HIV menyatakan bahwa pelaksanaan survailans HIV membagi menjadi 2 kelompok sasaran yaitu individu dan populasi dengan format pelaporan yang telah dibedakan  masing-masing sasaran dan tujuan. Secara umum, alur dan  format pelaporan sudah fleksibel, hal ini juga dipengaruhi oleh skrining kasus HIV dan infeksi oportunistik yang cepat dan mudah.

## C. Acceptability
Indikator yang digunakan untuk menilai akseptabilitas adalah keikutsertaan petugas, organisasi atau unit dalam sistem surveilans HIV dan partisipan dari luar. Berikut gambaran akseptabilitas berdasarkan hasil wawancara.  Berdasarkan  wawancara  petugas  diketahui  kelengkapan  laporan  kabupaten  yang  melapor sampai September 2017 dari 38  Kabupaten/Kota terdapat 37 kabupaten  yang sudah  melaporkan kegiatan surveilans HIV. sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat akseptabilitas survailans HIV adalah baik.

## D. Representativeness
Suatu sistem  surveilans  yang representative adalah data  yang dilaporkan  menggambarkan secara akurat terjadinya kejadian kesehatan dari suatu populasi sesuai tempat dan waktu kejadian. Berdasarkan hasil wawancara  dan  observasi,  dapat  diketahui  bahwa  analisis  kasus  berdasarkan  variabel  waktu,  tempat  dan orang berupa tabel, grafik, hal ini dapat disimpulkan bahwa atribut kerepresntatifan survailans HIV di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur sudah representatif.

## E. Timeliness
Ketepatan waktu menggambarkan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan langkah- langkah surveilans mulai dari validitas data, melaporkan, memasukkan data, analisis, interpretasi dan intervensi.
Berdasarkan  indikator yang dinilai, ketepatan waktu dalam sistem  surveilans  masih  belum tepat. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya Puskesmas yang terlambat dalam melakukan pelaporan SIHA. Dinas Kesehatan  Provinsi Jawa Timur  tidak  memiliki absensi khusus dalam pengumpulan  laporan, sebab setiap Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  yang  telah  melakukan  pelaporan  secara  otomatis  akan  tercentang  pada aplikasi SIHA, sehingga dapat dijadikan sebagai absensi dalam pengumpulan laporan.
F. Data Quality
Adanya double entry pada sistem SIHA, pemanfaatan SIHA yang kurang optimal,  menghasilkan data  yang  kurang  valid.  Petugas  survailans  HIV  selalu  memberikan  desiminasi  informasi  secara  tertulis maupun lisan melalui laporan berkala setiap bulan ke Kementerian Kesehatan RI dan laporan tahunan dalam bentuk  narasi.  Informasi  epidemiologi  ini  juga  diberikan  pada  beberapa  forum  pertemuan  baik  di  tingkat Kabupaten,  Propinsi  maupun  sektor  pengambil  kebijakan  seperti  Gubernur.  Namun  laporan  HIV  belum
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023

## Universitas Ubudiyah Indonesia
e-ISSN : 2615-109X
dibuat  seperti  buletin,  surat  edaran,  publikasi  ilmiah  ataupun  pada  website.  Sedangkan feed  back /umpan balik  selalu dilakukan setiap triwulan dan dilakukan secara tertulis melalui laporan feed back yang dtujukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur berupa tabel, grafik (belum dibuat dalam bentuk seminar, rapat koordinasi, buletin, website) dan umpan balik diberikan berupa laporan tertulis yang diemail ke kabupaten/kota. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kevalidan data pada laporan HIV ini adalah tidak valid sehingga kualitas data yang dihasilkan adalah rendah.
Kualitas  data  dapat  dilihat  dari  persentase  “tidak  diketahui”  atau  “kosong”  dari  item  pada  form surveilans. Data berkualitas tinggi akan memiliki persentase rendah tanggapan tersebut (Centers for Disease Control and Prevention 2020)
Kualitas data surveilans HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terbilang tinggi. Karena tidak terdapat kekosongan data. Hal ini, dikarenakan penginputan data dilakukan menggunakan SIHA.

## G. Stability
Beberapa  indikator dalam  menilai survailans di antaranya  yaitu peralatan  yang digunakan dalam mengumpulkan  dan  menyimpan  data  serta  sifat  peralatan  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  dan menyimpan data, kebutuhan akan pelatihan khusus, gangguan ketersediaan data serta sifat peralatan yang digunakan  dalam  mengumpulkan  dan  menyimpan  data.  Petugas  mengatakan  bahwa  telah  menggunakan komputer  dan  arsip  formulir  untuk  melakukan  pengelolaan  dan  penyimpanan.  Kelemahan  dalam pengumpulan data adalah pada SIHA, dimana ada beberapa wilayah yang belum terjangkau internet. SIHA dan SITT tidak dapat jalan bersamaan dalam 1 PC.
Kendala  pada  pelaporan  kegiatan  surveilans  HIV  dan  AIDS  adalah  hanya  berfokus  pada  umpan balik jumlah kasus yang ditemukan, paling sering ketika ada masalah dengan jumlah yang dilaporkan atau ada kebutuhan data tertentu pada sistem (Naqibullah and Haneef 2020). Kontrol pada pelaporan manual data bulanan dan triwulan berupa excel maupun spreadsheet tidak sistematis dan kualitas data yang dihasilkan rendah, sehingga diperlukan pelaporan secara sistematis yaitu melalui aplikasi SIHA.
Penemuan kasus aktif untuk menentukan diagnosis dini  harus dipertimbangkan sebagai  Langkah penting  untuk  mencegah  penularan  penyakit  menular  dan  pemberian  perawatan  untuk  individu  yang membutuhkan (World Health Organization 2004).

## KESIMPULAN
Gambaran evaluasi sistem surveilans HIV dan AIDS di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa  Timur  sudah  baik.  Pada  atribut  kemudahan,  kualitas  data  sudah  baik  namun  masih  terdapat keterlambatan  input  data  melalui  aplikasi  SIHA,  sehingga  diperlukan  monitoring  dan  evaluasi  untuk mengatasi  kendala  tersebut.  Intepretasi,  analisis  dan  diseminasi  informasi  hasil  kegiatan  surveilans hanya terbatas di tingkat Dinas Kesehatan, sehingga diperlukan umpan balik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayah kerjanya agar kualitas data semakin baik.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  perlu  dilakukan  monitoring  dan  arahan  terhadap petugas Puskesmas dalam melakukan prosedur pengumpulan data, analisis hingga umpan balik dalam sistem  surveilans  HIV.  Selain  itu,  meningkatkan  keterlibatan  tenaga  ahli  epidemiologi  dalam melakukan  pengendalian  HIV-AIDS,  namun  jika  tidak,  maka  dapat  dilakukan  pelatihan  surveilans. Komitmen  dan  kerjasama  perlu  diperkuat  antara  petugas  surveilans  HIV  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota dengan petugas surveilans Puskesmas di wilayah kerjanya, agar pengumpulan laporan dapat dilakukan tepat waktu.  Menjalin komunikasi dengan pihak surveilans HIV di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan  Puskesmas  untuk membuat pedoman dan SOP yang akan  digunakan sebagai acuan dalam surveilans HIV.

## DAFTAR PUSTAKA
Centers for Disease Control and Prevention. 2020. “Key Characteristics of Data Quality in Public Health Surveillance.” Retrieved July 23, 2022
(https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/surveillancemanual/chapters/chapter-
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
7/chapter7.5.html).
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 2017. Profil Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2017 . BLITAR.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2020. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019 .
Gedela, Keerti, Dewa Nyoman Wirawan, Frank Stephen Wignall, Hendry Luis, Tuti Parwati Merati, Evi Sukmaningrum, and Irwanto Irwanto. 2021. “Getting Indonesia’s HIV Epidemic to Zero? One Size Does Not Fit All.” International Journal of STD and AIDS 32(3):290–99. doi: 10.1177/0956462420966838.
Haneef, Hamdard Naqibullah and Anwar. 2020. “Evaluation of HIV & AIDS Surveillance System in Afghanistan.” Journal of HIV and AIDS 6(1):1–6. doi: 10.16966/2380- 5536.172.
Kemenkes RI. 2015. “Petunjuk Teknis Pengisian Format Pencatatan Dan Pelaporan Pasien HIV/AIDS.” Pp. 1–110 in. Jakarta.
Kemenkes RI. 2020. Infodatin HIV AIDS . Jakarta.

## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK. 2011. “Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling Dan Tes HIV.” 2008(879):2004–6.
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. 2014. “PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014.”
Implementation Science 39(1):1–15.
Kementerian Kesehatan RI. 2015. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksa HIV Dan Infeksi Oportunistik.” Syria Studies 7(1):37–72.
Kementerian Kesehatan RI. 2020. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petun Juk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.” Sustainability (Switzerland) 4(1):1–9.
Lestari, Eka Putri. 2019. “SISTEM PENGINGAT PENGOBATAN PADA ORANG
DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA).” Universitas Airlangga.
Prasetyowati, Irma, Adistha Eka noveyani, Ni’mal Baroya, Wahyu Martina Sari, Heni Nuraini, Abdul Basith Qodam Ali, Ana Masfurotin Ni’mah, and Dena Anggraeni Harjanto. 2021. “Surveillance Implementation Of Hiv/Aids In Jember Regency.”
Journal of Health Sciences 14(1):53–62. doi: 10.33086/jhs.v14i1.1646.
Rustana, Gita Rustifar. 2012. “Perancangan Sistem Informasi Surveilans HIV?AIDS Di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.” Universitas Indonesia.
WHO, Kemenkes RI dan. 2017. HIV Epidemiology Review, Indonesia 2016 . Jakarta.
World Health Organization. 2004. A Guide To Monitoring and Evaluating Hiv / Aids Care . GENEVA: World Health Organization Department of HIV/AIDS.