Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## PENERAPAN PENGGUNAAN CCTV  ( CLOSED

## CIRCUIT TELEVISIO ) SEBAGAI ALAT BUKTI DI
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
Bambang Sukarjono 1 , Angga Prmaodya Pradhana 2 , Bella Dwi Sukmaningrum 3
1 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113 E-mail: bambangsukarjono@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113 E-mail: angga@unmer-madiun.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113 E-mail: bella.ds@yahoo.com
This study aims to determine the use of CCTV as evidence in proving criminal cases and proof according  to  Article  184  of  the  Criminal  Procedure  Code  and  Law  Number  19  of  2016 concerning Electronic Information and Transactions. The method used is normative juridical. Where  in  thisThis  study  usesin  the  form  of  Legislation,  Books,  and  Journals  that  discuss evidence  regarding  Electronic  Information  and  Transactions.  The  results  of  this  study indicate  that  the  position  of  CCTV  as  evidence  against  the  perpetrators  of  criminal  acts  and the application of the use of CCTV according to KUHAP Article 184, which states that in valid evidence  there  are  witness  teismony,  expert  testimony,  letters,  instructions,  and  testimony  of the defendant, and is reinforced by the Electronic Information and Transactions Law Number 19 of 2016 in Article 5 paragraph 1, namely that the existence of Electronic Information and / or Electranduments is binding and recognized as valid evidence to provide legal certainty for the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions, especially in evidence and matters relating to legal acts carried out through Electronic Systems.
Keywords: Electronic Information, CCTV, Proof, Evidence, Crime

## I. PENDAHULUAN
Seiring  perkembangannya zaman,  kejahatan  di  Indonesia juga  semakin  sering  terjadi  di lingkungan masyarakat. Banyaknya  kejahatan  tersebut juga  mempunyai  jenis  kejahatan yang bermacam-macam  mengikuti  perkembangan  zaman.  Dikarenakan  kejahatan  yang  semakin berkembang  pada  era  ini  maka  diperlukannya  pembuktian  yang  juga  harus  mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan, CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan  untuk  memuat  rekaman  setiap  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca  dan  didengar, dengan bantuan sarana CCTV ini perekaman yang menggunakan satu  atau  lebih  kamera  video
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dan menghasilkan  data  video atau         audio.     CCTV     memiliki manfaat  sebagai  alat untuk dapat  merekam  segala  aktifitas  dari  jarak  jauh  tanpa  batasan  jarak,  serta  dapat  memantau  dan merekam  segala bentuk  aktifitas  yang terjadi  dilokasi  pengamatan dengan menggunakan laptop secara  real  time  dari  mana  saja,  disamping  itu  juga  dapat merekam  seluruh  kejadian  secara  24 jam  yaitu  salah  satu  contohnya pembuktian  berupa  informasi  elektronik  terutama  dalam  kasus penerapan  penggunaan  CCTV ( Closed  Circuit  Television), sebagai  alat  bukti  di  persidangan perkara pidana ditinjau dari KUHAP dan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Pembuktian dilakukan untuk memutus perkara in casu perkara pidana, dan bukan semata – mata  menjatuhkan  perkara  pidana.  Sebab,  untuk  menjatuhkan  pidana  masih. diperlukan  lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindakan pidana. Dalam sistem pembuktian  ini, yang  menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan.
Kasus  ini  tindak  pidana  pencurian  ini  telah  terbukti  bersalah  berdasarkan  pasal  362 KUHP  yang mana sudah mengandung  unsur Objektif yaitu perbuatan manusia pada umumnya diatur  dalam perundang-undangan.  Unsur objektif  ini  mengandung  delik formil  dan  materil, dimana keduanya disebut kan akibat tertentu  yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan  akibatnya  yang  dilarang  dan  tidak  dijelaskan  bagaimana  kelakuan  yang menimbulkan akibat itu. Sedangkan delik formilnya ialah delik  yang dianggap telah terlaksana apabila  telah  dilakukan suatu  perbuatan  yang  dilarang,  dan  unsur  Subjektif  yaitu  dengan maksud, Istilah ini  terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan  hukum,  untuk memiliki,  dan  Secara  melawan  hukum,  yakni  perbuatan  memiliki yang yang  dikehendaki  tanpa  hak  atau  kekuasaan  sendiri  dari  si  pelaku.  Pelaku  harus  sadar  bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.
Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  pencurian  ini  dengan  menggunakan  modus mengiklankan produk laptop di instagram milik pelaku kemudian pelaku masuk ke gudang stok untuk  mengambil  barang  tersebut. Di  dalam  pasal  184  KUHAP  Alat  bukti  mempunyai  fungsi yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu  perkara pidana. CCTV sebagai alat bukti memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti  lainnya.  Berdasarkan  Pasal 5 Undang – Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  Nomor 19 Tahun 2016, CCTV  adalah alat bukti baru  yang  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Dalam pembuktian  dikenal  dengan  batas  minimal  pembuktian  yang  berfungsi  agar  alat  bukti  tersebut
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
memiliki nilai pembuktian untuk mendukung kebenaran.     Penilaiannya     tidak ditentukan dari jumlah  banyaknya alat  bukti  yang  ada,  tetapi  dari  kualitas  alat  bukti  tersebut  yaitu  yang  telah memnuhi  syarat  formil dan  materil  alat  bukti . Rumusan  Masalah  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut :
a. Bagaimana  penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan  perkara pidana?
b. Bagaimana  penerapan penggunaan  CCTV  sebagai  alat  bukti  dalam  pembuktian  menurut KUHAP dan  Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam  penelitian ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis    normatif. Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  metode  atau  cara pendekatan  dengan  menelaah  hukum  sebagai  kaidah  yang  dianggap  sesuai  dengan penelitian  yuridis normatif  atau  penelitian  hukum  tertulis. 1 Pendekatan  yuridis  normatif dilakukan  dengan  cara  melihat,  menelaah  hukum  serta  hal  yang  bersifat  teoritis  yang menyangkut  asas-asas  hukum, perbandingan  hukum,  taraf  sinkronisasi  yang  berkenaan dengan  masalah  yang  akan  dibahas  mengenai  tindak  pidana terkait  dengan  penerapan penggunaan CCTV sebagai  alat bukti di persidangan perkara pidana ditinjau dari KUHAP dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
1. Jenis Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  yaitu  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statue  approach )  dengan  melihat bentuk  peraturan  perundang- undangan  serta  menelaah  materi  muatan  yang didalamnya.  Penulis  menelaah  materi muatan  beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan permasalahan  yang di kaji untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan hukum ini.
2. Jenis dan Sumber  Bahan  Hukum
a. Bahan  Hukum  Primer  :  Merupakan  bahan  hukum  yang  meliputi  peraturan perundang- undangan yang di urutkan berdasarkan hierarki serta sangat erat kaitannya dengan  penelitian.  Bahan hukum  primer  yang  berupa  perundang- undangan  yaitu,  Kitab
1 Amirudin dan Zainal Asikin. 2004 . “Pengantar Metode Penelitian Hukum.” Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Undang - Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara  Pidana, Undang – Undang  Nomor   19   Tahun   2016.
3. Jenis dan Sumber  Bahan  Hukum
a. Bahan Hukum  Primer : Merupakan bahan hukum yang     meliputi  peraturan   perundang undangan yang di urutkan berdasarkan hierarki serta sangat erat kaitannya dengan penelitian. Bahan hukum primer  yang berupa perundang- undangan yaitu, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara Pidana,  Undang  –  Undang Nomor      19      Tahun 2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik, Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  2010 Tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Permintaan  Pemeriksaan  Teknis  Kriminalistik  Tempat Kejadian  Perkara   dan  Laboratoris  Kriminalistik  Barang  Bukti  Kepada  Laboratorium  Forensik Kepolisian Negara  Republik Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang meliputi  buku-buku  cetak  atau buku  teks   yang  ditulis  para  ahli   hukum  yang  sekiranya berpengaruh  untuk   penelitian ini. Disamping  buku  teks   tersebut,  bahan  hukum  sekunder  dapat  berupa  buku  ataupun  jurnal penelitian. 2
c. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang  mendukung  bahan hukum  primer dan  bahan hukum  sekunder  dengan memberikan  pemahaman  dan  pengertian  atas bahan  hukum  lainnya.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  oleh  penulis  adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus  Hukum. 3

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kedudukan  CCTV (Closed  Circuit  Television) Sebagai  Alat  Bukti  dalam  Persidangan Perkara Pidana
Alat bukti merupakan hal  yang  sangat penting dalam proses persidangan sesuai Pasal 184 KUHAP. Pembuktian merupakan salah faktor untuk hakim dalam memutuskan suatu kasus yang diajukan di dalam persidangan. Pasal 183 KUHAP dijelaskan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim  dudah  dapat  mutuskan  perkara  pidana  tersebut.  Namun  didalam  kasus    dibawah  ini kedudukan  CCTV  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan,  namun  oleh  hakim  tidak  di pertimbangkan.
2 Peter Mahmud Marzuki,2009, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 143.
3 Ibid, hal. 93
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Pengadilan Negeri  Surabaya dengan putusan nomor 3530/Pid.B/2019/PN Sby pada tanggal 3  Februari  2020  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  tindak pidana  pencurian  dengan terdakwa Gibertus Aditama Arkana Bin Yosep Roliman, berusia 18 tahun yang beralamatkan di Jalan Nusa penida No 41 Rt 11 Rw 03 Ds. Klegen Kecamatan Karthoharjo Madiun.
Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019  bertempat  di  Toko Level 99 Lantai 2 2-1A s/d 2- 1B Marvel City Jl. Ngagel No. 123 Surabaya dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan tindak pidana pencurian.
Pada saat dilakukan pengecekan stok barang toko level 99 telah kehilangan 5 (lima) unit laptop  yang  tidak  ada  charger  +  buku  manual  +  buku  garansi,   kemudian  Toko  Level  99 melakukan pengecekan  CCTV  toko  tersebut  terlihat terdakwa mantan karyawan toko tersebut telah  masuk kedalam  gudang penyimpanan  barang  dan  terdakwa  keluar  dari  gudang  dengan membawa doshbook laptop sebanyak 5 (lima) kali. 4
Deskriptif  karena  dalam  penelitian  ini  diharapkan  akan  diperoleh  gambaran  yang menyeluruh dan sistematis  tentang  fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data  – data yang  diperoleh  akan  dianalisis.  Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa,  pihak  Toko  Level  99 menderita  kerugian  kurang  lebih  sebesar  Rp.  66.200.000,-  (enam  puluh enam  juta  dua  ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima  puluh  rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 362 KUHP. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang berbentuk  tunggal,  sehingga Majelis  Hakim  dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti telah melanggar sebagaimana diatur  dalam  dakwaan  Pasal 362 KUHP, yang telah mengandung unsur  barang  siapa  dan  unsur  mengambil sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau  sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak.
Hal  –  hal  yang  memberatkan  terdakwa dalam  persidangan  yaitu,  Perbuatan  terdakwa meresahkan  masyarakat, perbuatan  terdakwa  telah  merugikan  bagi  pihak  Toko Level  99, terdakwa menikmati hasil kejahatan. Hal – hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan yaitu,  terdakwa  mengakui terus  terang  perbuatannya,  terdakwa  belum  pernah dihukum,  dan terdakwa menyesali perbuatannya.
4 Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 36
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Sebelum memutuskan sebuah perkara tindak pidana hakim harus memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan  terwujudnya nilai dari suatu  putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.
Pertimbangan  Hakim  sebagai  landasan  keputusan  atau  tujuan  dari  pemidanaan  atau pemberian tindakan  itu,  apakah  untuk  menciptakan  efek  jera,  apakah  untuk  menciptakan keteraturan  dan  keamanan  ,  atau  apakah  untuk  menciptakan  tegaknya  aturan  hukum. Memperhatikan ketentuan  pasal  362  KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara  ini,  maka  Hakim   mengadili  Menyatakan terdakwa,  Gibertus  Aditama Arkana  Bin Yosep  Roliman, terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana pencurian.  Menjatuhkan    pidana  kepada  terdakwa  Gibertus  Aditama  Arkana  Bin  Yosep Roliman,  tersebut  oleh karena itu dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) dasbook Laptop merk HP type14s- CF1047TX No.  seri  5CG92028GI,  1  (satu)  dasbook  Laptop  merk  HP type14s-CF12009TX  No.  seri 5CG9345Y57,  1  (satu)  dasbook  Laptop  merk  ACER  type  AN515-52-73Y8  No.  Seri NH13X5N0028290F3E83400, 1 (satu) dasbook Laptop merk ACER type AN515-52-76UN No. seri  NHQ3KSN0033825033483400,  1(satu)  dasbook  Laptop merk  HP  type  14s-  CM0075AU No.  seri  5CG8418591,  1(satu)  buah,  dan  Membebankan  terdakwa  untuk  membayar  biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).
Demikianlah  diputus  dalam  Sidang  Permusyawaratan  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri Surabaya,  pada  hari  Senin,  tanggal  3  Februari  2020  oleh  kami  Slamet  Suripto,  SH.,MHum. Sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, SH.,MH. dan I.G.N Partha Bhargawa, SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  juga  oleh Majelis  Hakim  tersebut dengan  dibantu  oleh  I  Wayan Soedarsana  W,  SH.MH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Akhmad Iriyanto Sudaryono, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.
Keluarnya  Putusan  dari Pengadilan  Negeri  Surabaya ini  banyak  menimbulkan  berbagai pendapat,  seperti ada yang menyatakan rekaman CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bila  tanpa  izin  penegak  hukum.  Pada  dasarnya  amar  keputusan  yang  dinyatakan   oleh  Hakim pada  putusan  tersebut  tidak  mengubah  atau  mempersempit  makna  sebenarnya  dari  alat  bukti
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
rekaman CCTV. Seperti yang telah kita ketahui, kamera CCTV berfungsi sebagai pengintai pada tempat  – termpat  tertentu.  Seiring dengan  semakin berkembangnya  pemikiran  masyarakat  akan keperluan  pengamanan,  penggunaan  kamera  CCTV  yang  tersembunyi  semakin  banyak dipergunakan.
Hakim  telah  mengungkapkan  fakta-fakta  dalam  persidangan,  hakim  juga  telah mempertimbangkan  unsur  -  unsur  pasal  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum.  Dalam pertimbangan  yuridis  hakim mempertimbangkan  semuanya  secara  terperinci dari  fakta-fakta dalam persidangan  (keterangan  para saksi,  keterangan  terdakwa dan  berdasarkan  barang  bukti yang  diajukan  dan  diperiksa di  persidangan),  unsur-unsur   yang  didakwakan  oleh penuntut umum,  dan  hal-hal yang dapat meringkankan atau memberatkan terdakwa.
Pertimbangan  hakim  menurut  peneliti  dalam memutus  perkara  tindak  pidana  dengan terdakwa Gibertus  Aditama  Arkana sudah  tepat,  karena  dalam mengambil  pertimbangan, hakim sudah terpacu    berdasarkan fakta-fakta  dipersidangan.
B.  Penerapan  Penggunaan CCTV (Closed  Circuit  Television)  Dalam  Pembuktian Menurut KUHAP dan Undang -  Undang Informasi Dan Transaksi                   Elektronik
Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi Elektronik  diatur  bahwa informasi  elektronik/dokumen elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  alat bukti  hukum  yang  sah,  dan   merupakan perluasan dari alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan  hukum  acara  yang berlaku  di  Indonesia  pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
A.T.  Hamid  mengatakan,  pada  waktu memeriksa  saksi,  saksi  ahli  dan  terdakwa  kepada  mereka diperlihatkan  barang  bukti  apakah  kenal  atau  tidak. Barang  bukti  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan perkara harus dikembalikan ke asalnya darimana barang itu diambil. 5
Menurut  Eddy  O.S. Hiariej,  berpendapat  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang  -  Undang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  bahwa  alat  bukti  informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik serta hasil  cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. 6
5 “Peradilan Perkara Pidana”, CV. Al-Ikhsan, Surabaya,hal.73
6 Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian , Erlangga, Jakarta, hal.2
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Rumusan dalam  pasal  5  ayat  1  Undang- undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik    menyebutkan  bahwa  Informasi  Elektronik    dan/atau  hasil  cetaknya merupakan  alat  bukti  yang  sah, 7 dan/atau  dokumen  elektronik  perluasan  alat  bukti  yang dimaksud  adalah perluasan  alat  bukti  yang  di atur pada Pasal  184 KUHAP. Pasal  5 Undang  – Undang Nomor 19 Tahun 2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : 8 a. Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat bukti hukum yang sah.
b. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan  perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
c. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan  perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
d. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
e. Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk:
1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau  akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Selanjutnya disebut UU ITE  menggunakan istilah Informasi Elektronik dan  Dokumen  Elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen  yang diolah menggunakan peralatan- peralatan elektronik.
Menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan  sah  untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan  sistem elektronik  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Undang  -  Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik,  yaitu sistem elektronik  yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan
7 Peraturan Perundang – Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8 Ibid
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
minimum sebagai berikut : 9
a. Dapat menampilkan kembali  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
b. Dapat  melindungi   ketersediaan,  keutuhan, keotentikan,  kerahasiaan,  dan  keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik  tersebut.
c. Dapat beroperasi sesuai dengan  prosedur  atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik  tersebut.
d. Dilengkapi  dengan    prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan  dengan  bahasa, informasi,  atau  simbol yang  dapat  dipahami  oleh  pihak  yang bersangkutan  dengan penyelenggaraan sistem elektronik  tersebut.
e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau  petunjuk. 10
Alat  bukti  petunjuk di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat di kategorikan sebagai CCTV atau alat rekam lainnya, dapat dilihat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  yang  berbunyi  “  Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi  elektronik  dan/atau  informasi elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu  keadaan”.
Pasal 183 KUHAP, yang pada  asasnya mengatur tentang,  hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya  dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu  tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.
Pasal  184  ayat  1 KUHAP  telah  menentukan secara limitatif alat  bukti  yang  sah  menurut undang-  undang.  Di  luar  alat  bukti itu,  tidak  dibenarkan  untuk  pembuktian  kesalahan terdakwa. Mereka tidak leluasa  mempergunakan alat  bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang di tentukan  pasal  184  ayat  1,  tidak mempunyai  nilai  serta  tidak mempunyai  kekutan  pembuktian
9 M.Yahya Harahap, 2002, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 285
10 Ibid , hal. 38
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
yang mengikat. 11 Melihat semakin meningkatnya kasus tindak pidana saat ini,  terutama di dalam penggunaan  rekaman  CCTV,  seharusnya  pemasangan  kamera  CCTV  ini  diwajibkan  untuk tempat-tempat  umum supaya  lebih  meningkatkan  lagi  upaya  pencegahan terhadap  kasus  tindak pidana. Kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV ini berperan sangat penting sebagai alat bukti di dalam  persidangan  perkara pidana  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak pidana. Penggunaan  alat  bukti  tentunya  memiliki  konsekuensi  tersendiri  misalnya  menimbulkan ketidakadilan  bagi  salah satu  pihak,  baik  itu  terdakwa  ataupun  korban.  Disisi  lain  adanya ketidakjelasan dan kurang jelasnya keadilan karena bisa memberikan  keuntungan bagi terdakwa yang seharusnya mendapatkan  hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukannya.
Karim  Nasution mengatakan  bahwa,  jika hakim  atas  dasar  alat-alat  bukti  yang  sah  telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa  suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah  bukti yang sempurna,  yaitu  bukti  yang  sah  dan  meyakinkan. 12 Suatu  pembuktian  haruslah  dianggap  tidak lengkap, jika  keyakinan  hakim didasarkan  atas  alat-alat bukti  yang  tidak  dikenal dalam  undang- undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, misalkan hanya dengan bukti dari  satu orang  saksi, ataupun karena keyakinan  tentang itu sendiri tidak ada.
Adapun  pembagian   hukum  pembuktian  pada  hukum  pidana  dalam  tiga  bagian  yaitu, Penjelasan  alat-alat  bukti  yang  dapat  dipakai  oleh  hakim  untuk  mendapat  gambaran  dari peristiwa  pidana  yang sudah  lampau  itu opsomming  van bewijsmiddelen, Penguraian cara bagaimana  alat-alat bukti  itu  dipergunakan bewijsvoering, Kekuatan pembuktian  dari  masing- masing alat-alat bukti itu bewijskrach der bewijsmiddelen.
Melihat  semakin  meningkatnya  kasus  tindak  pidana  saat  ini,  terutama  di  dalam penggunaan rekaman CCTV, seharusnya pemasangan kamera CCTV ini diwajibkan untuk tempat- tempat  umum supaya  lebih  meningkatkan  lagi  upaya  pencegahan  terhadap  kasus  tindak pidana. Kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV ini berperan sangat penting sebagai alat bukti di dalam persidangan perkara pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Penggunaan alat bukti  tentunya  memiliki konsekuensi  tersendiri misalnya  menimbulkan ketidakadilan  bagi salah satu pihak, baik  itu terdakwa ataupun korban. Disisi lain adanya ketidakjelasan dan kurang jelasnya keadilan karena bisa memberikan  keuntungan  bagi  terdakwa  yang  seharusnya
11 M.Yahya Harahap, Op.Cit , hal.
12 Abdul Karim Nasution, S.H, 1975 ,”Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana”, Jakarta, hal. 71
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
mendapatkan hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukannya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penerapan penggunaan alat bukti elektronik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Kedudukan  CCTV  sebagai alat  bukti  terhadap  pelaku tindak  pidana  dalam  Putusan Nomor 3530/Pid.B/2019/PN.Sby yaitu merupakan Alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Bahwa keberadaan  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik mengikat  dan  diakui  sebagai  alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan  Transaksi  Elektronik,  terutama  dalam  pembuktian  dan  hal  yang berkaitan  dengan  perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
b. Penerapan  penggunan  CCTV menurut  KUHAP  dan Undang  –  Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  bahwa  alat  bukti  rekaman  CCTV  diakui  sebagai  alat  bukti  sesuai dengan  Pasal 184  Tentang  KUHAP  yaitu disebutkan  bahwa  alat  bukti  yang  sah  adalah keterangan saksi,  keterangan  ahli,  surat, p etunjuk  dan  keterangan  terdakwa,  dan  dipertegas dengan  Pasal  5  Undang-  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## PUTUSAN
Indonesia, Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 3530/Pid.B/2019/PN.Sby

## BUKU
Abdul Karim Nasution, S.H, 1975,” Masalah Hukum  Pembuktian  Dalam  Proses  Pidana” ,
Jakarta
Amirudin  dan  Zainal  Asikin.  2004. “Pengantar  Metode  Penelitian Hukum .”  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
A.T. Hamid, 1982, ” Praktek Peradilan Perkara Pidana ,” CV. Al-Ikhsan, Surabaya
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan “Hukum Pembuktian” , Erlangga, Jakarta M.Yahya  Harahap,  2002,  “ Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP” ,  Sinar Grafika, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2009, “ Penelitian Hukum” , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1998,  “ Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2019  Tentang Penyidikan Tindak Pidana