Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK
(STUDI KASUS PADA PT.PLN BRIGHT BATAM)
Sanca Sariana Langoday & Linayati Lestari & Askarmin Harun
Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau Kepulauan, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau Kepulauan, sancalangoday@yahoo.com / linayatilestari@yahoo.com / askarmin@rocketmail.com

## ABSTRAK
Pada  tahun  2016  pemerintah  menetapkan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor 28  Tahun  2016  tentang  Tarif  Tenaga  Listrik  yang  disediakan  oleh  PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun  2016  tentang  Mekanisme  Pemberian  Subsidi  Tarif  Tenaga    Listrik Untuk  Rumah  Tangga  yang  mengatur  mengenai  tarif  tenaga  listrik  bagi pelanggan PLN. Di dalam kebijakan ini,   golongan pelanggan R-1/TR 900 KVA yang  tergolong  keluarga    mampu  tidak  lagi  mendapat  subsidi  harga    dari pemerintah.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  implementasi  kebijakan  pemerintah  mengenai  tarif  dasar  listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Sedangkan manfaat penelitian dalam skripsi ini  meliputi  manfaat  teoritis yaitu    Penelitian    ini  diharapkan    dapat menambah wawasan  dalam kajian ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam  tahun  2016.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  kualitatif  yakni  metode  penelitian  yang  berusaha menggambarkan  kenyataan  serta  keadaan  objek  yang  diteliti  secara sistematis, faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT. PLN (Bright) Batam terhadap  kenaikan  tarif  dasar  listrik  (TDL)  tahun  2016  belum diimplementasikan  secara  maksimal.  Hal  tersebut  disebabkan  keterbatasan informasi  pelaksana  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  tersebut  kepada masyarakat.  Dengan  demikian  penulis  menyarankan  agar  PT.  PLN  (Bright) Batam  perlu  melakukan  sosialisasi  yang  lebih  efektif  agar  masyarakat  tidak merasa kaget dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tersebut.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tarif Dasar Listrik, Kota Batam.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  listrik  menjadi  kebutuhan  utama  yang  harus  dipenuhi.  Listrik menentukan  strategis  perekonomian  negara  selain  bahan  bakar  dan  tenaga kerja,  terutama  bagi  wilayah  yang  perekonomiannya  sedang  berkembang. Masyarakat  sepenuhnya  bergantung  terhadap  penggunaan  listrik  dalam kehidupan  sehari-hari. Setiap  manusia pasti  memerlukan  listrik  untuk  rumah tangga, wilayah perkantoran, instansi pemerintah, pabrik industri, perusahaan dll.  Jika  pasokan  listrik  di  suatu  wilayah  tercukupi  dengan  baik,  maka  sistem perekonomiannya akan stabil dan dapat berkembang dengan pesat. Tingginya permintaan  pasokan  listrik  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  jumlah pembangkit listrik yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan pembangkit listrik  tidak  dapat  bekerja  secara  berkesinambungan  dengan  normal  tanpa adanya gangguan (Suryo : 2016).
Besarnya  jumlah  tenaga  listrik  yang  dikomsumsi  oleh  masyarakat  tidak diimbangi  dengan  persediaan  ataupun  kapasitas  pembangkit  tenaga  listrik yang  mencukupi  membuat  Indonesia  menjadi  salah  satu  Negara  yang  boros dalam  mengkomsumsi  dan  mengalami  krisis  ketersediaan  tenaga  listrik. Koordinator  tim Energi  Effeciency  in  Industrial  Commercial  and  Public  Sector (EINCOPS) Melani  Tedja  mengemukakan  bahwa  Indonesia  termasuk  Negara yang  boros  dalam  menggunakan  energi  listrik  dengan  penyediaan  energi 95,21  %  masih  tergantung  pada  energi  listrik  batu  bara  yang  dapat mengancam sumber daya alam ( www.rimanews.com/read ,16 Maret 2018 jam 23.00).
PT.  PLN  (Bright)  merupakan  satu-satunya  BUMN  di  Indonesia  yang menyediakan  pelayanan  tenaga  listrik.  perusahaan  yang  mulai  beroperasi sejak  akhir  abad  19  ini  sangatlah  vital  untuk  menunjang  kebutuhan  hidup sehari-hari  rakyat  Indonesia.  Terdapat  didalam  UUD  1945  yang  berbunyi  “
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
Bumi,  air,  dan  kekayaan  yang  ada  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan gunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”,  merupakan  gambaran umum dengan sasaran utama PT. PLN (Bright) yaitu menginginkan agar listrik dapat  membawa  bangsa  Indonesia  menjadi  lebih  makmur.  Tahun  1972, Pemerintah  Indonesia  menetapkan  status  Perusahaan  Listrik  Negara  sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Pada tahun 1990, melalui Peraturan Pemerintah  No.  17,  PLN  ditetapkan  sebagai  pemegang  kuasa  usaha ketenagalistrikan.  Pada  tahun  1992,  pemerintah  memberikan  kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan  kebijakan  di  atas,  pada bulan  Juni  1994  status  PLN  dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Brightan (Bright).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  menyatakan  bahwa pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  usaha  penyediaan tenaga  listrik  yang  pelaksanaanya  dilakukan  oleh  BUMN    dan  BUMD.  Untuk meningkatkan  kemampuan  negara  dalam  penyediaan  tenaga  listrik,  undang- undang  ini  member  kesempatan  kepada  badan  usaha  swasta,  koperasi,  dan swadaya  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  usaha  penyediaan  tenaga listrik.  Sesuai  dengan  prinsip    otonomi  daerah,  pemerintah  atau  pemerintah daerah  sesuai  kewenangannya    menetapkan  izin  usaha  penyediaan  tenaga listrik.  Di  dalam  Undang-undang  ini  juga  telah  diatur  mengenai    pembagian wilayah  usaha    penyediaan  tenaga    listrik  yang  terintegrasi,  penerapan  tarif regional  yang    berlaku  terbatas  untuk  wilayah  usaha  tertentu,  pemanfaatan jaringan  untuk  kepentingan  telekomunikasi,  multimedia,  dan  informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara.
Krisis  ketersediaan  tenaga  listrik  mengakibatkan  PT.  PLN  (Bright)  harus melakukan  pemadaman  secara  bergilir  sebagai  salah  satu  cara  untuk mengurangi  penggunaan  tenaga  listrik.  Pemadaman  listrik  secara  bergilir tersebut mengakibatkan berbagai kerugian bagi pelanggan seperti kerusakan
barang-barang  elektronik,  adanya  hambatan  proses  produksi  terutama  bagi usaha  yang  menggunakan  mesin-mesin  produksi  yang  mengandalkan  energi listrik  seperti  mesin  fotokopy  dan  mesin  percetakan,  serta  terjadinya pembengkakan tagihan listrik yang dibayarkan pelanggan.
Pembengkakan  tagihan  listrik  akibat  pemadaman  bergilir  menjadi  salah  satu alasan  dari  sekian  banyak  alasan  terjadinya  tunggakan  pembayaran  tagihan listrik yang dilakukan pelanggan, mengingat besarnya jumlah biaya yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah energi listrik yang digunakan. Selain itu penunggakan  juga  merupakan  salah  satu  wujud  protes  pelanggan  atas ketidakpuasan  terhadap  pelayanan  PT.  PLN  (Bright)  seperti  seringnya  terjadi salah baca dari pencatatan meteran.
Penunggakan pembayaran tagihan mengakibatkan berbagai kerugian bagi PT. PLN  (Bright)  sebagai  penyedia  tenaga  listrik,  seperti  kerugian  penjualan tenaga  listrik  dan  harus  menggunakan  biaya  operasional  lebih  untuk melakukan pemutusan aliran tenaga listrik pelanggan. Kerugian yang dialami PT.  PLN  (Bright)  seperti  penunggakan  pembayaran  tagihan  memiliki  sanksi pemutusan aliran listrik. Sanksi penunggakan berupa pemutusan tenaga listrik dapat  dengan  mudah  dirasakan  jika  penunggakan  dilakukan  oleh  pelanggan, namun tidak pada aparat/ lembaga Negara/ pemerintah. Pada tahun 2016 PT. PLN  (Bright)  tercatat  mengalami  kerugian  sebesar  127  milyar  dan penunggakan  lembaga  Negara/pemerinah  dibeberapa  kementerian  maupun lembaga  Negara  lainnya  ( www.jpnn.com/read99151/ ,  diunduh  pada  jam 21.00 wib, tanggal 16 Maret 2018.
Dengan  adanya  kerugian  dan  sanksi  yang  dialami  oleh  pelanggan  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  PT.  PLN  (Bright)  tidak  memperhatikan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam melakukan  kegiatan  usaha  sebagai  penyedia  tenaga  listrik.  Sedangkan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
pelanggan  juga  tidak  mengetahui  apa  yang  seharusnya  menjadi  hak  dan kewajibannya  sebagai  konsumen.  Dengan  adanya  berbagai  masalah  dan kerugian yang terus menerus dialami oleh PT. PLN (Bright) maka pemerintah mengeluarkan  kebijakan  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  19  2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang berkewajiban  melakukan  penyedia  tenaga  listrik  guna  memenuhi  kebutuhan listrik  pelanggan  dengan  tetap  memperhatikan  tujuan  perusahaan  untuk mengejar  keuntungan  guna  meningkatkan  nilai  perusahaan  melalui  usaha penyediaan  tenaga listrik  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan  mengeluarkan  satu  kebijakan sebagai wujud komitmen terhadap pelanggan.
Pada  tahun  2016  pemerintah  menetapkan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor 28  Tahun  2016  tentang  Tarif  Tenaga  Listrik  yang  disediakan  oleh  PT Perusahaan  Listrik  Negara  (Bright)  dan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  29 Tahun  2016  tentang  Mekanisme  Pemberian  Subsidi  Tarif  Tenaga    Listrik Untuk  Rumah  Tangga  yang  mengatur  mengenai  tarif  tenaga  listrik  bagi pelanggan  PLN.  Di  dalam  kebijakan  ini,    golongan  pelanggan  R-1/TR  900  VA yang  tergolong  keluarga    mampu  tidak  lagi  mendapat  subsidi  harga    dari pemerintah. Adapun tarif dasar listrik (TDL) yang digunakan pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.1 Tarif Dasar Listrik tahun 2016
No  Golongan Tarif Batas Daya Tarif Prabayar/(Rp/kWh) Tarif Sosial (S) 1 S.1/TR 220 VA - 2 S.2/TR 450 VA 325 3 S.2/TR 900 VA 455 4 S.2/TR 1300 VA 605 5 S.2/TR 2200 VA 650 6 S.2/TR 3500 VA s.d kVA 755
Tarif Rumah Tangga (R) 7 R.1/TR 450 VA 415 8 R.1/TR 900 VA 605 9 R.1/TR 1300 VA 790 10  R.1/TR 2200 VA 795 11  R.2/TR 3500 s/d 5500 VA 890 12  R.2/TR Diatas 6600 VA 1330 Tarif Bisnis (B) 13  B.1/TR 450 VA 535 14  B.1/TR 900 VA 630 15  B.1/TR 1300 VA 795 16  B.1/TR 2200 s/d 5500 VA 905 17  B.2/TR 6000 s/d 200 kVA 1100
Sumber: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2016
TDL  terbaru  yang  digunakan  adalah  TDL  tahun  2016  sebagaimana  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  nomor  29  tahun 2016  tentang  tarif  dasar  listrik  yang  disediakan  oleh  PT.  PLN  tanggal  4 November 2016 mengalami kenaikan 21 persen untuk tarif rumah tangga dari tarif  dasar  listrik  sebelumnya  yaitu  15  persen.  Dalam  rangka  memenuhi kekurangan  subsidi  listrik  sebesar  6,7  triliyun  sebagai  dampak  penetapan kebijakan subsidi listrik dalam APBN periode 2016 yang diperkirakan sebesar 59, 3 triliyun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2010.

## METODE PENELITIAN
Gambar 1.1 Alur berpikir
Kenaikan Tarif
Dasar Listrik Di Kota Batam Tahun 2016 Implementasi Kebijakan Komunikasi
Sumberdaya
Disposisi
Struktur Birokrasi

## Jenis penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Menurut Nawawi  (2003  :  140)  terdapat  dua  masalah  pokok  dalam penelitian  deskriptif  yaitu  memusatkkan  perhatian  pada  masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual  dan  menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah  yang  diselidiki sebagaimana  adanya  dan  diiringi  dengan  interpretasi  rasional.  Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengemukakan gejala/ keadaan/ peristiwa/ masalah sesuai dengan apa yang ada  dilapangan  secara  lengkap  dan  dibuat  dengan  pemberian  analisa  dan interpretasi secara sistematis dan akurat untuk dianalisis secara mendalam.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  PT.  PLN  Cabang  Batam  di  Batam  Center Kecamatan Batam Kota.

## Sumber Data
Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  informan yang  langsung  berhubungan  dengan  fokus  penelitian  dengan  cara pengamatan  secara  sistemik  dari  berbagai  fenomena  yang  muncul.  Sumber data  primer  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  meliputi: 1).  Pelaksanaan kebijakan  kenaikan  tarif  dasar  listrik  di  Kota  Batam  tahun  2016;  2) Dampaknya bagi  masyarakat  di  Kota  Batam. Data  sekunder  merupakan  data yang  sudah  diolah  dalam  bentuk  naskah  tertulis  atau  dokumen  dari  sumber yang  tersedia.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  penelitian sebelumnya,  dapat  pula  berasal  dari  hasil  pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan oleh  seluruh  pihak  yang  terkait.  Data  sekunder  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  mengenai  gambaran  daerah  penelitian  yang  meliputi  keadaan
geografis,  demografis,  dan  prasarana  PT.  PLN  Batam  yang  dibutuhkan  untuk kepentingan penelitian.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  serumpun  atau    sekelompok  objek  yang    menjadi    sasaran penelitian  (2006).  Dalam  penelitian  ini,  populasi    dalam  implementasi kebijakan  pemerintah  terhadap  kenaikan  tarif  dasar  listrik  di  Kota  Batam tahun  2016  adalah  segenap  karyawan  PT.  PLN  (Bright)  Batam.  Untuk mendapatkan  informasi  yang  lebih  akurat,  peneliti  melibatkan  masyarakat yang  diwakili  oleh  Forum  RTRW  Kota  Batam  dan  Pengurus  LSM  Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI). Dari populasi tersebut akan diambil  sampel untuk  mewakili  populasi  dalam  penelitian  ini    dengan  menggunakan  teknik penarikan  sampel    quota  sampling    (menetapkan  batas  sampel  sesuai kategori),  sampel akan dipilih dengan  metode  acak sederhana  dari populasi. Menurut Roscoe  yang  memberikan acuan umum  untuk menentukan ukuran sampel: ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Besar  sampel dalam penelitian ini  adalah 9  respoden dengan  memperhatikan quota sampling dimana  responden diambil  2 orang per  Direktorat.

## PEMBAHASAN

## 1. Tarif Dasar Listrik (TDL) Di Kota Batam
Permasalahan  yang  dihadapi  PT.  PLN  Cabang  Batam  akhir-akhir  ini  seiring dengan meningkatnya biaya tarif dasar listrik adalah membengkaknya beban biaya  untuk  menutupi  operasional  PT.  PLN  yang  jumlahnya  tergolong  besar. Bahkan untuk mengoperasionalkan PT. PLN untuk tahun 2016 harus menutupi biaya  operasional  dengan  meminjam  dana  pihak  ketiga  agar  tidak  terjadi hambatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam memenuhi energi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
listrik.  Untuk  tiga  tahun  terakhir  ini  PT.  PLN  Cabang  Batam  mengalamai kerygian kuran lebih 17 milyar untuk tahun 2013 dan sampai tahun 2016 PT. PLN Cabang Batam mengalami kerugian kurang lebih 32 milyar.
Tabel 1.2 Kerugian PT. PLN Cabang Batam tiga tahun terakhir
No Tahun Kerugian 1 2014 Rp. 17, 2 milyar 2 2015 Rp. 21, 9 milyar 3 2016 Rp. 32, 7  Milyar Jumlah Rp.  71, 8 milyar
Sumber:  Data di olah dari berbagai dokumen surat kabar yang terbit di Kota Batam
Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa PT. PLN Cabang Batam mengalami kerugian sebesar 88 milyar rupiah mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 atau mengalami kerugian rata-rata setiap tahunnya 29,33 milyar. Untuk menutupi beban  biaya  yang  semakin  membengkak    Pemerintah  melalui  Gubernur Propinsi  Kepulauan  Riau  mengeluarkan  kebijakan  dengan  menaikkan  tarif dasar listrik sebesar 45% secara bertahap sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 tahun 2016 tentang kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Penyesuaian  tarif  listrik  yang  dilakukan  dalam  dua  tahap  sesuai  dengan rekomendasi  dan  petunjuk  teknis  pemerintah  Provinsi  Kepri  yang  dilakukan untuk golongan rumah tangga (konsumtif) R1/1300 VA  sebesar Rp.1352  per kWh.  Penyesuaian  tarif  ini  dilakukan karena  ada  kenaikan  biaya  pokok produksi (BPP) tenaga listrik. Kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan di Kota Batam masih lebih murah dibanding dengan Kabupaten/Kota yang lain di Propinsi  Kepulauan  Riau  khususnya  bagi  rumah  tangga  golongan  I  (R.I). Berdasarkan  hasi  wawancara  dengan  Bapak  Amjon,  Kepala  Dinas  Energi  dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri Di Kabupaten Bintan kenaikan tarif dasar listrik pelanggan berdaya 1.300 VA sebesar Rp1.509,38 per kWh, Kota Tanjung
Pinang  kenaikan  tarif  dasar  listrik  pelanggan  berdaya  1.300  VA  sebesar Rp1.575 per kWh dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun kenaikan tarif dasar listrik pelanggan berdaya 1.300 VA sebesar Rp1.438 per kWh.
Tabel 1.3 Kenaikan Tarif Dasar Listrik Beberapa Kabupaten Kota Di Propinsi Kepulauan Riau Untuk Pelanggan Berdaya 1.300 VA . No Kabupaten / Kota Kenaikan TDL 1 Kota Batam Rp.1352  per kWh 2 Kota Tanjung Pinang Rp1.575 per kWh 3 Kabupaten Bintan Rp1.509,38 per kWh 4 Kabupaten Tanjung Balai Karimun Rp1.438 per kWh.

## Sumber:  Data di olah dari berbagai dokumen surat kabar yang terbit di Kota
Batam
Dari tabel 1.3 diatas diketahui bahwa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam  masih  lebih  rendah  di  banding  dengan  beberapa  kabupaten/kota  di Propinsi  Kepulauan  Riau.  Kenaikan  tarif  dasar  listrik  (TDL)  tertinggi  adalah Kota  Tanjung  Pinang  sebesar    Rp1.575  per  kWh,  disusul  Kabupaten  Bintan sebesar  Rp1.509,38  per  kWh  dan  Kabupaten  Tanjung  Balai  Karimun  sebesar Rp1.438 per kWh.

## PEMBAHASAN
Implementasi  akan  berjalan  efektif  jika  ukuran-ukuran  dan  tujuan  dipahami oleh  individu-individu  yang  bertanggung  jawab  dalam  pencapaian  kebijakan. Dengan demikian sangat penting untuk mmberi perhatian yang besar kepada kejelasan  ukuran  dasar  dan  tujuan  implementasi,  ketepatan  komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dan ukuran dasar dan  tujuan  yang  dikomunikasikan  dengan  berbagai  sumber  informasi. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak    Dadang  Kurniadipura,  Direktur Utama  PT.  PLN  Batam  Bright  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  tidak  dapat dilaksanakan  kecuali  jika  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  tersebut  dinyatakan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
dengan  cukup  jelas,  sehingga  para  pelaksana  dapat  mengetahui  apa  yang diharapkan dan ukuran dasar dan tujuan kebijakan tersebut.
Mengenai  masalah  konsistensi  kebijakan,  dalam  implementasi  kebijakan dibutuhkan  konsistensi  dari  semua  pihak  mulai  dari  PT.  PLN  (Bright)  Batam, pelanggan,  dan  pihak  lain  yang  terlibat  langsung  dalam  merealisasikam implementasi  kebijakan.    Dari  semua  pendukung  tersebut,  implementor sebagai  pelaksana  kebijakan  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  secara maksimal.  Dapat  dipahami  bahwa  mengenai  masalah  kebijakan  pemerintah terhadap kenaikan tarif dasar listrik di Kota Batam kurang di pahami oleh PT. PLN  (Bright)  Batam  karena  pada  dasarnya  hanya  sebagai  pelaksana  yang melaksanakan  apa  yang  telah  diperintahkan  oleh  atasan  melalui  surat-surat perintah  yang  diberikan,  sedangkan  untuk  latar  belakangnya  adalah  untuk mengurangi  pemutusan  penunggakan  karena  rumahnya  yang  ditinggal maupun  pencuruan  arus  listrik  dan  yang  paling  penting  adalah  menekan kerugian yang dialami oleh PT. PLN (Bright) Batam.
Tabel  1.4 . Pelanggan  PT.  PLN  (Bright)  Batam  Sampai  dengan  Desember
2016 No Periode Jumlah Pelanggan 1 Total sampai dengan Desember 2015 15.478 2 Januari 1509 3 Februari 1178 4 Maret 1550 5 April 1465 6 Mei 1578 7 Juni 1490 8 Juli 1970 9 Agustus 1849 10 September 1760
11 Oktober 1887 12 Nopember 1845 13 Desember 1835 14 Total Tahun 2016 19.916 15 Total sampai dengan tahun 2016 35.394
Sumber  Diolah dari laporan PT. PLN Batam Tahun 2018
Dari  pemaparan  diatas  dapat  diketahui bahwa  mulai  dari  Februari  2015    PT. PLN (Bright) Batam kembali berhasil melaksanakan pemasangan listrik kepada pelanggan  1509 . namun  keberhasilan  tersebut  belum  mencapai  target  yang telah ditentukan bagi pelanggan baru dari target 2000 yang telah ditentukan . Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  keterlambatan  penerimaan  kWh  meteran listrik  dari  PT.  PLN  (Bright)  Pusat  sehingga  proses  pelaksanaan  pemasangan pelanggan  baru  terlambat.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  PT.  PLN (Bright)  Batam  terus  berkoordinasi  dengan  PT.  PLN  (Bright)  Pusat.  Hingga Desember  2015  PT.  PLN  (Bright)  Batam  berhasil  memasang  meteran  untuk pelanggann  baru  sebanyak  35.394  dengan  pertumbuhan  rata-rata  1659 pelanggan baru setiap bulannya.
Tercapainya  target  penambahan  pelanggan  baru  PT.  PLN  (Bright)  Batam belum diimbangi dengan tercapainya tujuan agar pelanggan dapat melakukan penghematan  dan  melakukan  pengaturan  pemakaian  tenaga  listrik  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  pelanggan.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan adanya keluhan pelanggan yang menyatakan bahwa dengan kebijakan manajemen PT. PLN (Bright) Batam dengan menaikkan tarif dasar listrik tidak disosialisasikan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat,  sehingga  kebijakan tersebut mengagetkan.
Dengan adanya kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) seharusnya dapat memberikan  pilihan  kepada  masyarakat  dengan  berbagai  solusi  yang
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
ditawarkan  sehingga  masyarakat  dapat  dengan  bebas  menentukan  yang terbaik untuk kelangsungan kehidupannya. Namun oleh sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan wajar ditempuh oleh pemerintah dengan seringnya terjadi pemadaman secara bergilir yang pada gilirannya menimbulkan dampak yang  lebih  besar  yaitu  terjadinya  banyak  kerugian  bagi  usaha  rumah  tangga (home industry) dan kerusakan pada berbagai jenis barang-barang elektronik.
Keberhasilan implementasi kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), seperti sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana  kebijakan,  sumber  pendanaan  dan fasilitas-fasilitas  yang  mendukung  kegiatan.    Adapun  pertanyaan  yang diajukan  oleh  penulis  kepada  nara  sumber  kunci  dan  nara  sumber  utama hanya  meliputi  sumber  daya  manusia  dan  fasilitas  yang  dibutuhkan  dalam mengimplementasikan  kebijakan  terhadap  kenaikan  tarif  dasar  listrik  (TDL). Karena  sebelum  melakukan  penelitian,  penulis  telah  mendapat  penjelasan dari pihak PT. PLN (Bright) Batam yang menyatakan bahwa apabila data yang diperlukan  menyangkut  data  keuangan  yang  bersifat  rahasia  perusahaan maka PT. PLN (Bright) tidak dapat memberikan informasi.

## Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Mengenai  Tarif    Dasar  Listrik    (TDL) Kota Batam Tahun  2016
Implementasi akan berjalan efektif jika tujuan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan    yang  bertanggung  jawab  dalam  pencapaian  kebijakan.  Dengan demikian  sangat  penting  untuk  mmberi  perhatian  yang  besar  kepada kejelasan komunikasi, kesiapan sumber daya manusia sebagai agen pelaksana, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 1.   Komunikasi
Komunikasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  penyampaian informasi  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Komunikasi  internal  dan eksternal organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam
meneruskan pesan-pesan dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya, para komunikator  dapat  menyimpannya  dan  menyebarluaskannya,  baik  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Lebih  dari  itu,  jika  sumber-sumber  informasi yang  bersedia  memberikan  interpretasi-interpretasi  yang  konsisten  terhadap ukuran  dasar  dan  tujuan  atau  jika  sumber-sumber  yang  sama  memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam melaksanakan maksud dan tujuan kebijakan.
Sosialisasi yang dilakukan diberbagai media baik media massa maupun media elektronik  oleh  pihak  PT.  PLN  (Bright)  Batam  dengan  tujuan  memberikan informasi  kepada  masyarakat  tentang  kenaikan  tarif  dasar  listrik  tidak maksimal  karena  tidak  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat.  Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. PLN (Bright) Batam melalui media baik itu media cetak maupun  elektronik  itu  tidak  maksimal.  Seyogianya  PT.  PLN  (Bright)  Batam mengumpulkan  masyarakat  melalui  pemerintah  setempat  dan  tokoh masyarakat  secara  bergiliran  untuk  menyampaikan  kebijakan  kenaikan  tarif dasar listrik (TDL).

## 2.  Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  elemen  penting  yang  sangat menunjang  produktifitas  kinerja  perusahaan.  Pengembangan  SDM  yang memiliki  talenta  dapat  memberikan  konstribusi  yang  lebih  besar  bagi perusahaan  untuk  meraih  keunggulan  dalam  persaingan  bisnis  dan  kinerja terbaik. Sejalan dengan bisnis yang terus berkembang, PT. PLN (Bright) Batam terus  memastikan  setiap  pegawainya  memiliki  kompetensi  yang  memadai dengan tuntutan kerja yang maksimal.
Pengembangan  kualitas  SDM  bertujuan  untuk  menghasilkan  pegawai  yang mampu  mendukung  keberlangsungan  bisnis  perusahaan,  berdaya  saing  dan dapat  memberikan  keuntungan  yang  besar  bagi  perusahaan.  langkah  yang
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
ditempuh PT. PLN Batam (Bright) Batam adalah secara melakukan pembinaan dan  pengembangan  pegawai  secara  berkesinambungan  untuk  memenuhi kompetensi  dan  keahlian  yang  dibutuhkan  melalui  pendidikan,  pelatihan, penugasan khusus maupun program mutasi da n promosi. Program pelatihan bagi  pegawai  didasarkan  pada  kebutuhan  pengembangan  individu  untuk menunjang  keberhasilan  kinerja  dan  karir.  Selain  itu  program  pelatihan  bagi calon  pemimpin  masa  depan  disiapkan  melalui  program  pengembangan manajemen.
Dalam  pelaksanaan  program  pengembangan  SDM,  PT.  PLN  Batam memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  pegawai  dalam mendapatkan  program  pendidikan  dan  pelatihan  tanpa  membedakan  jenis kelamin, suku, dan agama.

## Tabel 1.5. Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2017
No Jenis Diklak Jumlah Peserta 2016 2017 1 Diklat Profesi 183 191 2 Diklat Penjenjangan 17 25 3 Diklat Penunjang 288 720 4 Studi Banding 28 45 5 Knowledge sharing 86 28 6 Sertifikasi 33 23 7 Diklat Purnabakti 9 6
Sumber : Laporan Keberlanjutan PT. PLN Batam tahu 2017

## 3.  Disposisi
Disposisi  merupakan  gambaran  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis.  Apabila
implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik.  Apabila  implementor  memiliki  sikap  yang  berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi menjadi tidak efektif. Disposisi  implementor  mencakup  tiga  hal  penting,  yakni  (1)  respon implementor  terhadap  kebijakan,  yang  akan  mempengaruhi  kemauannya untuk  melaksanakan  kebijakan,  (2)  kognisi,  yakni  pemahamannya  terhadap kebijakan,  (3)  intensitas  disposisi  implementor,  yakni  preferensi  nilai  yang dimiliki oleh implementor.
Pemerintah  atau  pun  masyarakat  memiliki  kepentingan  masing-masing.  Bagi pemerintah  peraturan  daerah  (Perda)  ini  penting  sekali  untuk  diterapkan karena dengan adanya perda ini akan memperlancar aktivitas pemerintahan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting  untuk  mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan tujuan  atau  sasaran.  Karakter  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.
Dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  dan,  diperlukan  kejujuran  dan transparansi  agar  implementasi  kebijakan  tersebut  berjalan  dengan  lancar. Jika  pembuat  suatu  kebijakan  tidak  transparan  maka  para  pelaksana  tidak akan  konsisten  dalam  melaksanakan  suatu  program  sehingga  akan menyebabkan program tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan sebaliknya  jika  para  pembuat  kebijakan  bisa  bersikap  jujur  dan  transparan maka  akan  menjadi  nilai  tambah  baik  bagi  pihak  pelaksana  maupun masyarakat  sehingga  bisa  memberi  rasa  puas  dan  nyaman  walaupun sesungguhnya  membebani  masyarakat  dengan  kenaikan  tariff  dasar  listrik tersebut.

## 4.  Struktur Birokrasi.
Struktur  birokrasi  yang  bertugas  memiliki  pengaruh  dalam    yang  signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating  prosedures atau  SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap implementor  dalam  bertindak.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan  red-tape,  yakni prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks  yang  pada  gilirannya menyebabkan  aktifitas  organisasi  tidak  flesibel.  Salah  satu  hal  yang  perlu mendapat  perhatian  dari  pihak  PT.  PLN  (Bright)  Batam  seiring  dengan kebijakan  menaikkan  tarif  dasr  listrik  (TDL)  adalah  bagaimana  memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada pelanggan.

## PENUTUP
Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa: (1). Kebijakan PT. PLN (Bright) Batam terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2016 belum  terimplementasi  secara  maksimal.  Hal  tersebut  disebabkan keterbatasan  informasi  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  tersebut  kepada masyarakat.  Namun  oleh  sebagian  masyarakat  telah  menerima  kebijakan tersebut  dengan  syarat  PT.  PLN  (Bright)  Batam  memberikan  pelayanan  yang lebih baik kepada pelanggan; (2). Komunikasi antar organisasi dilakukan oleh PT.  PLN  (Bright)  Batam  dengan  bekerjasama  dengan  beberapa  pihak perbankan  melalui memorandum  of  understanding (MOU).  Sedangkan komunikasi  internal  dilakukan  dengan  melakukan  dengan  menekankan  agar setiap  karyawan  memberikan  sosialisasi  secara  informal  kepada  masyarakat terkait  kenaikan  tarif  dasar  listrik  (TDL);  (3).  Ketersediaan  sumber  daya manusia sebagai implementor PT. PLN (Bright) Batam telah memadai. Namun implementor  tidak  mengetahui  secara  jelas  kebijakan  yang  dilaksanakan karena kebijakan kenaikan tarif dasar listrik berasal dari pusat; (4). Minimnya informasi  terhadap  kebijakan  kenaikan  tarif  dasar  listrik  mengakibatkan masyarakat  banyak  yang  terkejut  dikarenakan  adanya  kenaikan  tarif  dasar
listrik  yang  tertera  pada  slip  pembayaran  rekening  secara  tiba-tiba  ketika melakukan  pembayaran;  dan  (5).  Struktur  organisasi  PT.  PLN  (Bright)  Batam lebih  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  seiring  dengan  kenaikan  tarif dasar  listrik  dengan  memotong  mata  rantai  birokrasi  yang  dirasakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M Kadarman dan Jusuf Udaya. 2006. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta :
PT. Gramedia Pustaka Utama.
Atep Adya Brata. 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Aritonang,  Wendy  dkk.  2003. Menuju  Batam  Yang  Lebih  Cemerlang .  Jakarta Khanata
Bogdan dan Taylor, 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung;  PT. Remaja Rosdakarya
Dwiyanto  Indiahyono,  Dwiyanto,  2000. Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic Policy Analiysis , Yogyakarta, Penerbit Gava  Media Febialin, 2019. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Batam , 2018
Malayu S.P. Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi) . Cetakan 9. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Moekijat.  2007. Pengembangan  Manajemen  dan  Sumber  Daya  Mineral . Bandung: Pionir Jaya.
Moses 2008, Ilmu Pemerintahan , Jakarta Airlangga
Moekijat.  2004. Pengantar  Sistem  Informasi  Manajemen. Bandung  : PT. Remaja Rosdakaya.
Moenir. 1992. Manajemen Pelayanan Umum . Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong  J.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Sinambela.  2010. Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan  dan Implementasi . Cetakan kelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Solihin  Wahab,  Solihin,  2007. Analisis  Kebijaksanaan  dari    formulasi  ke Implementasi , 2007, Bandung, Bumi Aksara Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya Sutrisno,  Edi  dkk.  2007. 25  Tahun  Otorita  Batam  Bercermin  Sejarah
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 112
Menyongsong Batam Masa Depan . PT. Batam Link Publisher. Batam Tatang M. Amirin. 2006. Pokok-Pokok Teori Sistem . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Utoro,  Suryo.  2006.  Disertasi  : Proses  Formulasi  Kebijakan  Privatisasi Pembangunan  Listrik  Indonesia  Pada  Tahun  1980-an  (Studi  Kasus Listrik  Swasta  PLTU  Paiton  I).  Ilmu  Administrasi  Negara,  Universitas
Gadjah Mada.
William  N.  Dunn,  2000. Analisis  Kebijakan  Publik ,  Gajah  mada  University Perss.
Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik Teori dan Praktek edisi revisi , Jakarta:
PT. Buku Kita
Widjaja, AW,  2006. Administrasi Kepegawaian . Jakarta: Rajawali.
Dokumen:
Undang - Undang  Dasar 1945
Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Bright)
Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  29  Tahun  2016  tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga  Listrik  Untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik bagi pelanggan PLN
Instruksi  Menteri  Pertambangan  dan  Energi  Nomor  :  1800/09/M.DJL/89 tanggal  25  Mei  1989,  tentang  Pelaksanaan  Langkah-langkah  Peningkatan Efisiensi, Mutu Pelayanan dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik
Internet:
Linayati Lestari (dalam Roscoe 1975, yang dikutip  Uma Sekaran, 2006),  Jurnal
Dialektika Politik, UMRAH: Tanjung Pinang, 2006, dalam
portalgaruda.org/article.php?article=479311&val=9441&title di unduh
tanggal 27 April 2018 jam 20.15.