Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

## Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo
Ibnu Ngakil 1) , M. Elfan Kaukab 2)*
1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo
2)* elfan@unsiq.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di Kabupaten  Wonosobo.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  survei,  dengan  sasaran  penelitian yaitu  masyarakat  yang  tinggal  pada  sembilan  desa  di  Kabupaten  Wonosobo.  Penentuan  teknik  dalam penggambilan sampel menggunakan multi stage cluster systematic sampling sehingga diperoleh sampel 100 responden.  Sedangkan  teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu  teknik  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan  transparansi  dan  akuntabilitas  sesuai  dengan  ketentuan.  Transparansi  keuangan  didukung dengan  kemudahan  akses  informasi  keuangan  secara offline dan online ,  mekanisme  kontrol  dari  anggota masyarakat  dan  lembaga  desa,  dan  juga  model  publikasi  yang  mudah  dimengerti  dan  dipahami  oleh masyarakat.  Selain  itu,  keuangan  desa  telah  dikelola  secara  akuntabel  oleh  pemerintah  desa  yang  dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan dengan prosedur pelaksanaan, adanya sanksi dengan mengedepankan pencegahan  penyalahgunaan  keuangan  desa,  pembuatan  laporan  keuangan  secara  berkala  sehingga  mampu meningkatkan  kepercayaan  publik  pada  pemerintah  desa.  Persepsi  masyarakat  terkait  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Wonosobo  dalam  kategori  baik.  Kondisi  yang demikian  merupakan  bagian  penting  dalam  proses  memajukan  desa  dengan  memanfaatkan  keuangan  desa secara optimal tiap tahunnya.
Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Desa

## Abstract
This study aims to analyze the transparency and accountability of financial  management of village in Wonosobo Regency. The research used survey method, with the target of the research being the people  living  in  nine  villages  in  Wonosobo  Regency.  Determination  of  the  technique  in  sampling using  a  multi-stage cluster  systematic  sampling  to  obtain  a  sample  of  100  respondents.  While  the analysis  used  descriptive  technique.  The  results  showed  that  the  existing  village  financial management  had  been  managed  optimally  by  promoting  transparency  and  accountability  by  the provisions. Financial transparency is supported by easy access to financial information offline and online,  control  mechanisms  from  community  members  and  village  institutions,  and  also  a publication model that is easily understood and understood by the community. In addition, village finance  has  been  managed  accountably  by  the  village  government  which  can  be  seen  from  the suitability  of  the  activities  with  the  implementation  procedures,  the  existence  of  sanctions  by prioritizing  the  prevention  of  misuse  of  village  finances,  making  regular  financial  reports  to increase  public  confidence  in  the  village  government.  Public  perceptions  regarding  transparency and accountability in village financial management in Wonosobo Regency are in the good category. Such  conditions  are  an  important  part  of  the  process  of  advancing  villages  by  utilizing  village finances optimally each year.

## Keywords: Transparency, Accountability, Village Finance
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

## 1. LATAR BELAKANG
Salah  satu  upaya  pemerintah  melakukan  percepatan  pembangunan  didesa  diantaranya  dengan memberikan stimuli dalam bentuk dana pembangunan, yang saat ini dikenal sebagai Dana Desa (DD). Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Filosofi  dana  desa  adalah  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pemerataan  pembangunan  sebagai  komitmen  pemerintah  untuk  memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga pembangunan dapat merata sampai tingkat desa.
Saat  ini,  penerimaan  dana  pembangunan  desa  berasal  dari  berbagai  macam  sumber ,  dana  yang bersumber dari APBN dinamakan dana desa (DD), sementara itu ada juga kewajiban 10% dari dana alokasi umum  (DAU)  ditambah  dana  bagi  hasil  (DBH)  dinamakan  alokasi  dana  desa  (ADD).  Selain  itu,  desa  juga punya kapasitas untuk menghasilkan uang dan masuk sebagai Penerimaan  Asli Desa. Karena ide dana desa ini adalah pemerataan dan keadilan, maka perhitungannya juga merefleksikan kedua hal itu. Alokasi formula ini  memperhitungkan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  kesulitan  geografis  per  desa. Selain  itu,  ada  juga  yang  namanya  alokasi  afirmasi.  Ini  adalah  tambahan  uang  ke  desa  yang  dianggap tertinggal dan sangat tertinggal.  Tahun 2019, Dana Desa disalurkan ke Pemda 3 kali, bulan Januari sebesar 20%, Maret 40%, dan Juli sebesar 40%, setelah masuk di Pemda, maka akan diteruskan ke desa maksimal 7 hari kerja. Melihat kondisi yang demikian, maka komposisi penerimaan desa baik yang bersumber dari DD maupun  ADD  berbeda  satu  sama  lain,  karena  itulah  dikenal  dengan  desa  dengan  APBDes  besar  dan  desa dengan  APBDes  kecil.  Semua  alokasi  tersebut  tetap  disesuaikan  dengan  karakteristik  desa  sesuai  dengan aturan yang berlaku.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  (APBDes)  perlu  menerapkan  prinsip good governance sebagai  landasan bagi penyusunan dan penerapan   kebijakan   yang baik. Governance adalah suatu  proses  tentang  pengurusan,  pengelolaan,  pengarahan,  pembinaan,  penyelenggaraan,  dan  juga  bisa diartikan  sebagai  pemerintahan.  Apabila  dalam  proses  kepemerintahan,  unsur-unsur  tersebut  dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan  istilah  kepemerintahan yang baik  ( good  governance ). Dalam hal ini good  governance adalah  kepemerintahan  yang  membangun  dan  menerapkan  prinsip-prinsip profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi,  efisiensi,  efektifitas,  supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012).
Hasil penelitian Astuti dan Yulianto (2016) menjelaskan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  telah  tertuang  dalam  UU    No.  14  tentang  desa.  Hambatan  dalam pelaksanaan good  governance pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  ada  di pemerintahan desa yang tidak cakap (Kaukab, 2020). Padahal di sisi lain, anggaran yang diterima desa sejak diberlakukannya UU Desa nilainya cukup signifikan, bahkan untuk beberapa desa nilainya berlipat-lipat dari sebelumnya, termasuk desa-desa di Kabupaten Wonosobo. Beberapa desa dengan nilai APBDes terbesar di antara desa-desa lain di Kabupaten Wonosobo meliputi beberapa desa di bawah ini:

## Tabel 1. Anggaran Keuangan Desa per Kecamatan Tahun 2018
No.  Kecamatan Desa Total Anggaran (Rp) 1 Banyumudal Sapuran 2.774.253.700 2 Tempuran Duwur Sapuran 2.393.303.728 3 Reco Kertek 2.264.169.518 4 Gumawang Kidul Watumalang 2.182.016.000 5 Tieng Kejajar 2.154.861.325 6 Candiyasan Kertek 2.029.527.186 7 Kwadungan Kalikajar 1.997.686.000 8 Gadingrejo Kepil 1.953.321.124 9 Banyumudal Sapuran 2.021.621.000 10 Reco Kertek 1.943.710.500 11 Kadipaten Selomerto 1.917.928.833 12 Butuh Lor Kalikajar 1.899.615.690 13 Mojosari Mojotengah 1.914.181.375
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
No.  Kecamatan Desa Total Anggaran (Rp) 14 Bejiarum Kertek 1.869.097.999 15 Sedayu Sapuran 1.834.393.200 16 Bojasari Kertek 1.786.844.359 17 Rimpak Sapuran 1.880.158.187 18 Tempursari Sapuran 1.805.782.400 19 Surengede Kejajar 1.826.319.422 20 Serang Kejajar 1.813.314.639 21 Bomerto Wonosobo 1.769.310.467 22 Campursari Kejajar 2.106.300.693 23 Gondowulan Kepil 1.720.024.162 24 Pecekelan Sapuran 1.748.042.112 25 Gadingrejo Kepil 1.700.236.024 Jumlah 49.306.019.643 Sumber: Open Data Desa Kabupaten Wonosobo, 2018
Penerapan  prinsip-prinsip good  governance dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten Wonosobo  belum  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  berbagai  permasalahan  timbul  seperti penyimpangan  anggaran,  pembangunan  fisik  yang  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  dan  masih  banyak permasalahan  lain  yang  berkaitan  dengan  penerapan good  governace. Sejak  tahun  2015  hingga  2017, setidaknya ada beberapa kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum, seperti disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Kasus Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Lokasi Kasus Tindak lanjut Desa Sikunang Mantan  kepala  desa  sebagai  tersangka  dalam penyelewengan dana desa tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 298 juta Proses Pidana Desa Karangrejo Penggelapan dana desa sebesar Rp. 67 juta pada tahun anggaran 2016 Proses Pidana Desa Rimpak  Penyelewengan  dana  PBB,  total  kerugian  negara mencapai Rp 72 juta Proses Pidana Kabupaten Wonosobo Penolakan MOU antara menteri PDT, Kemendagri dan Polri  karena  dianggap  oleh  PKKW  tidak  memberikan kesempatan  kepada  desa  untuk  mengelola  secara mandiri dana desa Mediasi Kabupaten Wonosobo Penyimpangan dana transfer Arahan Bupati untuk program pengawalan tata kelola dana transfer desa di masing-masing wilayah
Sumber: Berbagai sumber diolah, 2018
Dana  publik  yang  dikelola  pemerintah  desa  juga  harus  dipertanggungjawabkan  ke  publik,  artinya masyarakat juga  harus tahu dana tersebut telah digunakan untuk apa  saja dan proses  yang ada didalamnya. Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  diantaranya  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  anggaran  desa, baik  kepada  masyarakat  desa  selaku  subyek  pembangunan  dan  juga  kepada  pemerintah  daerah  dan  pusat. Namun demikian, keterbukaan data pengelolaan dana desa, perlu diimbangi dengan optimalisasi layanan dan tanggung  jawab  sesuai  Undang-Undang  Desa.  Karena  itulah  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi suatu hal yang penting ketika masyarakat dicoba untuk diajak merumuskan pengelolaan dana desa sejak dini (Masruhin dan Kaukab, 2019). Artinya open data keuangan desa menjadi hal yang urgen untuk memberikan stimuli bagi masyarakat untuk aktif bersama mengelola dana desa.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

## 2. LITERATUR REVIEW

## Paradigma Administrasi Publik
Sebagai  organisasi  publik  maka  pemerintah  berkepentingan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Pemerintahan  yang  baik  ( good  government )  merupakan  isu  yang  paling  mengemuka  dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah  seharusnya  direspon  oleh  pemerintah  dengan  melakukan  perubahan-perubahan  yang  terarah  pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Junaedi, 2002).  Kaitannya dengan peran pemerintah sebagai  pelayan  publik,  Denhardt  dan  Denhardt  (2003)  menjelaskan  bahwa  dalam  perjalanan  administrasi publik  sebagai  disiplin  ilmu  dan  seni  (pengalaman  pelaksanaan  lapangannya)  sedang  bergelut  dengan  tiga pendekatan besar ( mainstream ), yaitu old public administration, the new public management, dan new public service.
Good governance yang merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tentang pentingnya  kolaborasi  dalam  kesetaraan  dan  keseimbangan  antara  sektor  publik,  sektor  swasta  dan masyarakat. Good  governance ini  mengisyaratkan  adanya  pandangan  atau  paradigma  baru  administrasi publik yang disebut dengan tata kepemerintahan yang baik ( good governance ). Paradigma good governance menekankan  arti  penting  kesetaraan  antara  institusi  Negara,  swasta,  dan  masyarakat.  Memperhatikan penjelasan  tersebut  tampak  bahwa  ada  perubahan  paradigma  semakin  menjadikan  abdi  masyarakat  ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya kombinasi kerjasama antara pihak pemerintah  dan  swastadalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan,  yaitu  sama-sama  bekerja  untuk  tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat.

## Tata Kelola Keuangan Desa dan Good Governance
Dana desa merupakan  salah satu  upaya untuk mempercepat laju pembangunan desa, sehingga proses pengelolaannya  murni  dikelola  oleh  desa  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Ada  tiga  prinsip  utama  yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002). Pertama , prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi  disini  memberikan  arti  bahwa  anggota  masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  yang  sama  untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan  hidup  masyarakat  banyak. Kedua ,  prinsip  akuntabilitas.  Akuntabilitas  adalah  prinsip pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa  proses  penganggaran  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan dan  pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan masyarakat.  Masyarakat  tidak  hanya  memiliki  hak  untuk  mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi  juga  berhak untuk  menuntut  pertanggungjawaban  atas  rencana  ataupun  pelaksanaan  anggaran  tersebut. Ketiga ,  prinsip value  for  money .  Prinsip  ini  berarti  diterapkannya  tiga  pokok  dalam  proses  penganggaran  yaitu  ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.
Konsep good governance dari segi fungsional aspek governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang  telah  digariskan,  atau  justru sebaliknya  dimana  pemerintahan  tidak  berfungsi  (Sedarmayanti,  2012).  Lalolo  Krina  (2003)  menjelaskan bahwa paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance ,  yaitu  (1)  akuntabilitas,  (2)  transparansi,  dan  (3)  partisipasi  masyarakat.  Memperhatikan penjelasan  di  atas  maka  tata  kelola  pemerintahan  desa  tetap  merunut  pada  aturan  yang  berlaku,  mulai  dari perencanaan  sampai  dengan  pertanggungjawaban  dalam  bentuk  laporan  kerja  serta  laporan  fisik  kegiatan. Kenyataan  ini  diharapkan  akan  melahirkan  kepercayaan  publik  atas  kinerja  pemerintah  desa  terkait  semua proses yang telah dikerjakan dalam satu periode.

## Transparansi
Transparansi  menunjuk  pada  kebebasan  memperoleh  informasi  (Mardiasmo,  2002).  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (BPPN)  dan  Departemen  Dalam  Negeri  menyebutkan  transparansi
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
adalahprinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintah,  yakni  informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).
Transparansi  setidaknya  memiliki  tiga  aspek  kritis  yaitu  (1)  berkaitan  dengan  ketersediaan  informasi ( availability  of  information );  (2)  kejelasan  peran  dan  tanggung  jawab  di  antara  lembaga  yang  merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta  jaminan  informasi  yang  tersistemik  itu  (Motik,  2003).  Ketiga  aspek  kritis  ini  saling  memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing  lembaga yang  terlibat dalam berbagai proses  yang berlangsung/terjadi, dimana  semua  itu  harus  dijamin  berdasarkan  sebuah  sistem  yang  pasti.  Memperhatikan  penjelasan  tersebut terlihat  bahwa  transparansi  merupakan  sesuatu  yang  penting  untuk  melahirkan  kepercayaaan  publik. Transparansi dapat dilakukan pada semua unsur atau lembaga termasuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Karena itulah transparansi dalam penelitian ini merupakan  prinsip yang menjamin akses atau kebebasan  bagi  masyarakat  desa  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintah  desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini  sangat  penting,  mengingat  pemerintah  desa  mengelola  dana  publik  yang  digunakan  untuk  kepentingan publik pula.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  menyangkut  pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap  aktivitas  yang  dilakukan (Mardiasmo, 2002). Definisi lainnya menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban  ataumenjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang,  badan  hukum danpimpinan  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untukmeminta  keterangan atau pertanggungjawaban  (Adisasmita, 2011). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti  (2009), akuntabilitas yakni adanya  pembatasan  dan  pertanggungjawaban  tugas  yang  jelas.  Akuntabilitas  merujuk  pada  pengembangan rasa  tanggung  jawab  publik  bagi  pengambil  keputusan  dipemerintahan,  sektor  privat  dan  organisasi kemasyarakatan  sebagaimana  halnya  kepada  pemilik (stakeholder ).  Khusus  dalam  birokrasi,  akuntabilitas merupakanupaya  menciptakan  sistem  pemantauan  dan  mengontrol  kinerja  kualitas,  inefisiensi,  dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan,pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.
Memperhatikan penjelasan di atas terlihat bahwa akuntabilitas bagian yang penting dalam tata kelola keuangan ataupun kinerja organsiasi publik termasuk didesa. Karena itulah akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan  kewajiban  pemerintah  desa  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  kinerjanya  dalam  satu periode  kepada  masyarakat  desa.  Akuntabilitas  ini  sangat  penting,  mengingat  pemerintah  desa  mengelola dana publik yang cukup besar sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaannya dalambentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya.

## 3. METODE
Penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam  penelitian ini adalah semua desa di Kabupaten Wonosobo yang mengelola dana desa tahun 2019 yang  tersebar dalam 236 desa, Metode pemilihan sampel dilakukan dengan teknik multi stage cluster systematic sampling (sampling klaster sistematik  banyak  tahap).  Sampling  klaster  itu  sendiri  secara  teknis  populasi  dibagi  ke  dalam  sub-sub  unit yang  berukuran  lebih  kecil.  Dengan  menggunakan  persentase  kelonggaran  (10  persen)  maka  dari  populasi sebanyak  19.160  masyarakat  di  desa  yang  telah  berumur  17  tahun  diperoleh  ukuran  sampel  sebanyak  100. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data penelitian yaitu analisis data yang terkumpul dalam suatu  penelitian  harus  melalui  proses  pengolahan  data  agar  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  analisis yang akan dilaksanakan (Ardial, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif sederhana yang berupaya  menggambarkan  gejala  atau  fenomena  dari  suatu  variabel  (Bungin,  2005)  dalam  kasus  penelitian ini adalah tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

## 4. HASIL
Hasil analisis deskriptif diketahui sebagian besar masyarakat desa yang menjadi responden  penelitian berjenis kelamin laki-laki  yaitu 59 persen, sedangkan 41 persen responden lainnya  adalah perempuan. Usia responden  antara 30-50 tahun yaitu 48 persen. Untuk usia 50 tahun ke atas dan kurang dari 30 tahun masing- masing  berjumlah  16  persen  dan  36  persen.  Sebagian  besar  responden  memiliki  latar  belakang  pendidikan SMA yaitu 39 persen, selanjutnya adalah SD sejumlah 32 persen, untuk pendidikan yang paling sedikit yaitu Diploma  dan  Sarjana,  masing-masing  2  persen  dan  7  persen.  Untuk  karakteristik  responden  berdasarkan pekerjaan  sebagian besar  responden memiliki pekerjaan  sebagai wiraswasta dan petani yaitu 29 persen dan 27 persen.
Hasil  uji  validitas  instrumen  keseluruhan  koefisen  korelasi  product  moment  memiliki  nilai sig.  (2- tailed) yang  lebih  kecil  dibandingkan  nilai  (alpha)  yang  sebesar  0,05.  Dengan  demikian,  ke-14  item pertanyaan variabel transparansi dapat dinyatakan valid. Hasil uji validitas  instrumen dengan menggunakan teknik  analisis  butir  menghasilkan  keseluruhan  koefisen  korelasi  product  moment  memiliki  nilai sig.  (2- tailed) yang  lebih  kecil  dibandingkan  nilai  (alpha)  yang  sebesar  0,05.  Dengan  demikian,  ke-16  item pertanyaan  variabel  akuntabilitas  dapat  dinyatakan  valid.  Pengujian  reliabilitas  kedua  variabel  yang digunakan  yaitu  transparansi  dan  akuntabilitas  ternyata  semuanya  reliabel.  Hal  ini  terbukti  dari  koefisian alpha cronbach yang dihasilkan semuanya lebih besar dari r tabel pada n = 98;  = 0,05 yang sebesar 0,198. Hasil penelitian diawali dengan mendeskripsikan setiap variabel sebagai upaya untuk mengetahui sifat data  variabel.  Ini  merupakan  hal  pertama  yang  dilakukan  dalam  menganalisis  data  hasil  penelitian.  Untuk lebih jelasnya mengenai hasil  kategorisasi masing-masing  variabel dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini. Hasil pengkategorian transparansi pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 3. Deskripsi Variabel Transparansi
No Item Skor Nilai Indeks Kategori 3 2 1 x.1 Informasi keuangan mulai dari perencanaan 23 63 14 209 69.7 Lengkap x.2 Informasi keuangan tersaji lengkap diakhir tahun 23 61 16 207 69.0 Lengkap x.3 Informasi keuangan sudah terbuka bisa diakses online 27 51 22 205 68.3 Mudah x.4 Informasi keuangan sudah terbuka bisa diakses offline 23 65 12 211 70.3 Terbuka x.5 Informasi keuangan  tersaji di kantor desa 29 58 13 216 72.0 Lengkap x.6 Mekanisme kontrol keuangan oleh BPD 20 62 18 202 67.3 Terkontrol x.7 Mekanisme kontrol oleh masyarakat 28 47 25 203 67.7 Terkontrol x.8 Kontrol keuangan bisa online dan di balai desa 19 59 22 197 65.7 Cukup Terkontrol x.9 Dokumen keuangan tersedia di kantor desa 23 62 15 208 69.3 Lengkap x.10 BPD memiliki dokumen keuangan desa lengkap 23 59 18 205 68.3 Lengkap x.11 Masyarakat sudah dapat mengakses informasi keuangan 25 46 29 196 65.3 Cukup Mudah x.12 Sistematika penyusunan informasi keuangan sudah standar 25 63 12 213 71.0 Standarisasi x.13 Penyampaian informasi keuangan dengan bahasa yang 22 60 18 204 68.0 Mudah dipahami
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
No Item Skor Nilai Indeks Kategori 3 2 1 mudah dipahami x.14 LPJ  akhir tahun senantiasa diserahkan ke BPD 23 58 19 204 68.0 Lengkap Jumlah nilai 333  814  253  2.880 Indeks 960 68,6 Baik
Sumber: data primer diolah, 2020
Hasil  deskripsi  variabel  transparansi  bila  dikaitkan  dengan  kategori  desa  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 4. Tabulasi Silang Antara Kategori Desa dengan Tingkat Transparansi Transparansi Kategori  desa Kurang baik Cukup Baik Baik Jumlah Kecil 6 33,3% 15 25,9% 2 8,3% 23 23% Menengah 8 44,4% 19 32,8% 3 12,5% 30 30% Besar 4 22,2% 24 41,4% 19 79,2% 47 47% Jumlah 18 100% 58 100% 24 100% 100 100%

## Sumber: data primer diolah, 2020
Tabel tabulasi silang di atas menunjukkan desa dengan kategori menengah dan kecil cenderung kurang baik transparansinya dalam pengelolaan keuangan desa. Demikian halnya untuk pengelolaan keuangan desa dengan transparansi yang masuk kategori  cukup baik.  Sedangkan desa dengan kategori besar menunjukkan kecenderungan transparansi pengelolaan keuangan desanya masuk kategori baik.
Memperhatikan  penyebaran  item  atau  indikator  pada  variabel  transparansi,  terlihat  bahwa  penilaian tertinggi  dialami  oleh  item  kelima  dengan  indeks  72  persen.  Item  tersebut  berkaitan  dengan  informasi keuangan  yang  tersaji  dengan  baik  di  kantor  desa.  Secara  rinci  indeks  persepsi  responden  terkait  variabel transparansi yang dibedakan tiap desa dapat dilihat di bawah ini:

## Tabel 5. Deskripsi Variabel Transparansi per Desa
No Item Indeks Desa dengan pendapatan tertinggi Desa dengan pendapatan menengah Desa dengan pendapatan terendah Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 4 Desa 5 Desa 6 Desa 7 Desa 8 Desa 9 x.1 Informasi keuangan mulai dari perencanaan 66.7 63.9 50.0 43.3 77.8 57.1 69.4 63.5 81.0 x.2 Informasi keuangan tersaji lengkap diakhir tahun 33.3 58.3 54.2 56.7 83.3 59.5 66.7 69.8 73.8 x.3 Informasi keuangan sudah terbuka bisa 55.6 69.4 75.0 66.7 88.9 64.3 63.9 55.6 61.9
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
No Item Indeks Desa dengan pendapatan tertinggi Desa dengan pendapatan menengah Desa dengan pendapatan terendah Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 4 Desa 5 Desa 6 Desa 7 Desa 8 Desa 9 diakses online x.4 Informasi keuangan sudah terbuka bisa diakses offline 33.3 47.2 58.3 53.3 83.3 66.7 61.1 68.3 73.8 x.5 Informasi keuangan  tersaji di kantor desa 44.4 47.2 79.2 46.7 61.1 66.7 55.6 68.3 66.7 x.6 Mekanisme kontrol keuangan oleh BPD 33.3 69.4 83.3 70.0 83.3 64.3 47.2 68.3 64.3 x.7 Mekanisme kontrol oleh masyarakat 33.3 52.8 75.0 60.0 72.2 64.3 61.1 66.7 83.3 x.8 Kontrol keuangan bisa online dan di balai desa 33.3 66.7 79.2 53.3 77.8 64.3 63.9 71.4 76.2 x.9 Dokumen keuangan tersedia di kantor desa 44.4 66.7 70.8 73.3 83.3 57.1 52.8 63.5 64.3 x.10 BPD memiliki dokumen keuangan desa lengkap 44.4 58.3 58.3 53.3 72.2 54.8 72.2 73.0 76.2 x.11 Masyarakat sudah dapat mengakses informasi keuangan 55.6 58.3 75.0 56.7 88.9 59.5 63.9 66.7 88.1 x.12 Sistematika penyusunan informasi keuangan sudah standar 44.4 58.3 54.2 60.0 72.2 57.1 58.3 63.5 78.6 x.13 Penyampaian informasi keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami 55.6 55.6 75.0 73.3 94.4 59.5 55.6 66.7 64.3 x.14 LPJ  akhir tahun senantiasa diserahkan ke BPD 55.6 52.8 58.3 73.3 77.8 59.5 63.9 71.4 69.0 Jumlah nilai 45.2 58.9 67.6 60.0 79.8 61.1 61.1 66.9 73.0 Sumber: data primer diolah, 2020
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
Hasil pengkategorian akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Deskripsi Variabel Akuntabilitas
No Item Skor Nilai  Indeks Kategori 3 2 1 y.1 SOP bagi pelaksana 25 59 16 209 69.7 Lengkap y.2 Kesesuaian teknis dan prosedur 26 54 20 206 68.7 Sesuai y.3 SOP pertanggungjawaban dijalankan konsisten 29 48 23 206 68.7 Konsisten y.4 Selesainya kegiatan telah dilengkapi dengan dokumen 27 59 14 213 71.0 Lengkap y.5 Pengawasan berkala 23 67 10 213 71.0 Berkala y.6 Sanksi tiap kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan 20 62 18 202 67.3 Konsisten y.7 Pembuatan LPJ secara berkala 30 54 16 214 71.3 Berkala y.8 LPJ kegiatan dapat diakses masyarakat 25 56 19 206 68.7 Mudah diakses y.9 LPJ telah dipublish untuk publik secara online 21 60 19 202 67.3 Mudah diakses y.10 LPJ telah dipublish untuk publik secara offline 26 62 12 214 71.3 Mudah diakses y.11 LPJ memuat dari kegiatan awal (perencanaan) 20 71 9 211 70.3 Lengkap y.12 Saat ini LPJ mudah diakses masyarakat 21 58 21 200 66.7 Cukup mudah diakses y.13 Meningkatnya kepercayaan akibat akuntabel 28 56 16 212 70.7 Meningkat kepercayaan y.14 LPJ dengan dukungan IT membuat aktif masyarakat 20 60 20 200 66.7 Cukup Aktif y.15 Publikasi informasi untuk kepentingan bersama 27 55 18 209 69.7 Kepentingan bersama y.16 Akuntabilitas saat ini mengurangi kasus KKN 26 59 15 211 70.3 Berkurang KKN Jumlah nilai 394  940  266  3.328 Indeks 1.109 69,33 Baik
Sumber: data primer diolah, 2020
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
Hasil  deskripsi  variabel  akuntabilitas  bila  dikaitkan  dengan  kategori  desa  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:

## Tabel 7.  Tabulasi Silang Antara Kategori Desa dengan Tingkat Akuntabilitas
Akuntabilitas Kategori  desa Kurang baik Cukup Baik Baik Jumlah Kecil 8 61,5% 13 20,6% 2 8,3% 23 23% Menengah 3 23,1% 24 38,1% 3 12,5% 30 30% Besar 2 15,4% 26 41,3% 19 79,2% 47 47% Jumlah 13 100% 63 100% 24 100% 100 100%
Sumber: data primer diolah, 2020
Tabel  tabulasi  silang  di  atas  menunjukkan  desa  dengan  kategori  kecil  cenderung  kurang  baik akuntabilitasnya  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Untuk  desa  dengan  kategori  menengah,  menunjukkan kecenderungan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  akuntabilitas  yang  masuk  kategori  cukup  baik. Sedangkan  desa  dengan  kategori  besar  menunjukkan  kecenderungan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desanya  masuk  kategori  baik.  Secara  rinci  indeks  persepsi  responden  terkait  variabel  akuntabilitas  yang dibedakan tiap desa dapat dilihat di bawah ini:

## Tabel 8. Deskripsi Variabel Akuntabilitas per Desa
No Item Indeks Desa dengan pendapatan tertinggi Desa dengan pendapatan menengah Desa dengan pendapatan terendah Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 1 Desa 2 Desa 3 y.1 SOP bagi pelaksana 33.3 61.1 58.3 60.0 72.2 59.5 69.4 66.7 69.0 y.2 Kesesuaian teknis dan prosedur 55.6 52.8 79.2 70.0 77.8 47.6 63.9 65.1 76.2 y.3 SOP pertanggungjawaban dijalankan konsisten 55.6 63.9 83.3 63.3 94.4 50.0 61.1 65.1 61.9 y.4 Selesainya kegiatan telah dilengkapi dengan dokumen 55.6 58.3 45.8 66.7 61.1 64.3 77.8 61.9 59.5 y.5 Pengawasan berkala   55.6 55.6 62.5 60.0 77.8 61.9 58.3 65.1 64.3 y.6 Sanksi tiap kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan 66.7 50.0 58.3 66.7 72.2 64.3 77.8 69.8 66.7 y.7 Pembuatan LPJ secara berkala 33.3 50.0 58.3 43.3 72.2 59.5 61.1 79.4 66.7 y.8 LPJ kegiatan dapat diakses masyarakat 44.4 55.6 66.7 60.0 88.9 54.8 69.4 69.8 66.7 y.9 LPJ telah dipublish untuk publik secara online 55.6 66.7 70.8 60.0 77.8 54.8 66.7 68.3 71.4 y.10  LPJ telah dipublish 44.4 58.3 50.0 60.0 72.2 59.5 66.7 66.7 64.3
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
No Item Indeks Desa dengan pendapatan tertinggi Desa dengan pendapatan menengah Desa dengan pendapatan terendah Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 1 Desa 2 Desa 3 untuk publik secara offline y.11 LPJ memuat dari kegiatan awal (perencanaan) 44.4 52.8 58.3 56.7 66.7 64.3 72.2 68.3 64.3 y.12 Saat ini LPJ mudah diakses masyarakat 44.4 55.6 70.8 56.7 88.9 54.8 66.7 71.4 81.0 y.13 Meningkatnya kepercayaan akibat akuntabel 44.4 58.3 58.3 70.0 83.3 45.2 61.1 74.6 59.5 y.14 LPJ dengan dukungan IT membuat aktif masyarakat 44.4 52.8 70.8 40.0 83.3 66.7 77.8 76.2 69.0 y.15 Publikasi informasi untuk kepentingan bersama 55.6 44.4 66.7 70.0 77.8 59.5 69.4 68.3 61.9 y.16 Akuntabilitas saat ini mengurangi kasus KKN 33.3 52.8 66.7 50.0 61.1 61.9 61.1 74.6 71.4 Jumlah 47.9 55.6 64.1 59.6 76.7 58.0 67.5 69.4 67.1 Sumber: data primer diolah, 2020 Keterangan: Desa 1  :  Desa Ngalian Desa 2  :  Desa Krasak
Desa 3  :  Desa Pancurwening Desa 4  :  Desa Jogoyitnan Desa 5  :  Desa Candirejo Desa 6  :  Desa Bener Desa 7  :  Desa Tlogojati Desa 8  :  Desa Ropoh Desa 9  :  Desa Slukatan

## 5. PEMBAHASAN
Kucuran dana bagi percepatan pembangunan desa terus dilakukan pemerintah, guna mengoptimalkan kemampuan desa untuk terus berdikari dengan memberdayakan potensi yang dimilikinya, baik potensi alam, potensi  SDM  dan  lainnya.  Dukungan  masyarakat  tentu  saja  menjadi  bagian  penting  untuk  semua  proses tersebut.  Pada  tataran  inilah  pemerintah  desa  harus  mampu  memberikan  layanan  yang  terbaik  termasuk berupaya mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

## Variabel Transparansi
Hasil  penelitian  terkait  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  pada  Tabel  3  menyimpulkan  bahwa transparansi yang  ada saat ini sudah tergolong baik, hal ini dipersepsikan sebagian besar responden dengan indeks 68,57 atau dalam kategori baik. Penilaian ini  mengindikasikan bahwa transparansi  keuangan desa di Kabupaten  Wonosobo  sudah  mampu  memenuhi  keinginan  mereka  untuk  mengetahui  data  keuangan  desa, terutama  data  pembangunan  yang  ada  di  desanya  masing-masing.  Proses  ini  diperkuat  juga  dengan  sistem
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
informasi  yang  dilakukan  secara  online,  walaupun  masih  gabung  dalam  open  data  desa  dalam  situs https://datadesa.wonosobokab.go.id/about.
Data keuangan desa seperti tampil dalam web open data desa Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu  teroboson  untuk  memberikan  informasi  secara  akurat  bagi  masyarakat  luas  terkait  dana  desa  yang dikelola  oleh  pemerintah  desa.  Proses  transparansi  sudah  diupayakan  untuk  dilakukan  secara  menyeluruh bagi seluruh desa di Kabupaten Wonosobo.
Memperhatikan  penyebaran  item  atau  indikator  pada  variabel  transparansi,  terlihat  bahwa  penilaian tertinggi  dialami  oleh  item  kelima  dengan  indeks  72  persen.  Item  tersebut  berkaitan  dengan  informasi keuangan  yang  tersaji  dengan  baik  di  kantor  desa.  Kenyataan  ini  didukung  dengan  hasil  observasi  di lapangan  terutama  di  Desa  Pancurwening,  dimana  informasi  keuangan  desa  tersaji  di  pintu  masuk  bagian dalam kantor desa.
Informasi  keuangan  tersebut  mencakup  data  penerimaan  desa  tahun  2019  dan  juga  penggunaannya. Melalui  informasi  ini  setidaknya  menjadikan  masyarakat  tahu  dan  memahami  bahwa  dana  yang  diterima oleh desa sudah dimanfaatkan peruntukannya guna pembangunan desa, baik bersifat fisik maupun non fisik. Kenyataan ini juga dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat bahwasanya kegiatan secara rill apakah sudah sesuai dengan alokasi anggaran yang dilaporkan dalam publikasi tersebut.
Item  untuk  indeks  terendah  variabel  transparansi  terjadi  pada  item  kesebelas  dengan  indeks  65,3 persen. Item ini terkait dengan masyarakat sudah dapat mengakses informasi keuangan desa, dan responden memberi penilaian cukup mudah. Adanya perubahan sistem penyampaian informasi publik terkait keuangan desa  secara online dan offline ,  ada  sebagian  masyarakat  yang  belum  mengakses  informasi  tersebut. Masyarakat lebih banyak tahu informasi keuangan desa hanya melalui media publikasi yang ada di desa saja, yaitu baik di kantor desa, tempat strategis lainnya yang biasanya dijadikan tempat publikasi oleh pemerintah desa.
Berdasarkan kajian di atas diketahui bahwa transparansi keuangan desa di Kabupaten Wonosobo yang ada  saat  ini  sudah  tergolong  baik  dengan  indeks  68,57.  Artinya  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  di Kabupaten Wonosobo sudah mampu memenuhi keinginan masyarakat terkait data keuangan desa, terutama data  pembangunan  yang  ada  di  desanya  masing-masing.  Kondisi  ini  juga  didukung  oleh  akses  informasi tersebut  terbuka  bagi  siapa  saja,  terutama  masyarakat  desa.  Informasi  keuangan  desa  ini  juga  dapat  dilihat atau  diakses  pada  open  data  desa  Kabupaten  Wonosobo  pada  web  datadesa.wonosobokab.go.id.  Informasi keuangan  secara online terkait  dana  desa  juga  menampilkan  rincian  penerimaan  dana  pengeluaran  yang dikelola  oleh  pemerintah  desa  dari  berbagai  sumber.  Sementara  itu  untuk  mekanisme  kontrol  secara kelembagaan  ditingkat  masyarakat  desa  diwakili  oleh  lembaga  BPD,  yang  menjadi  bagian  penyeimbang setiap  langkah  nyata  kebijakan  pemerintah  desa.  Proses  pengelolaan  keuangan  desa  sejak  awal  sudah didampingi  atau  dikawal  oleh  unsur  BPD  maupun  tokoh  masyarakat  terutama  dalam  forum  resmi  yang diadakan di desa.

## Variabel Akuntabilitas
Hasil  secara  statistik  kondisi  perspesi  akuntabilitasdari  sisi  masyarakat  desa  terlihat  pada  tabel  6. Memperhatikan  tabel  tersebut  maka  akuntabilitas  keuangan  desa  sudah  baik,  hal  ini  dipersepsikan  oleh sebagian besar responden, dengan nilai indeks yang tinggi (69,33). Keuangan yang dikelola desa sebenarnya juga hak bagi masyarakat untuk tahu dana tersebut dipakai untuk apa saja, karena sesungguhnya masyarakat merupakan subyek dari pembangunan didesanya sendiri. Tidak hanya itu, aspek pertanggungjawaban melalui pengelolaan  dana  publik  yang  akuntabel  merupakan  harapan  berbagai  pihak.  Akuntabilitas  keuangan  desa yang baik, akan semakin meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, terlebih pembangunan yang dilakukan oleh  pemerintah  desa  secara  langsung  maupun  tidak  akan  senantiasa  membutuhkan  keterlibatan  dan partisipasi dari masyarakat.
Memperhatikan  data  pada  tabel  6.  tampak  bahwa  distribusi  indeks  untuk  item  variabel  akuntabilitas dengan  nilai  tertinggi  (71,3  persen)  terjadi  pada  dua  item  yaitu  item  ketujuh  dan  kesepuluh.  Item  ketujuh berkaitan dengan pembuatan LPJ keuangan yang dilakukan secara berkala, hal ini terkait pula dengan sistem pelaporan  pembangunan  fisik  yang  dilaporkan  sesuai  perkembangan  pembangunan  secara  riil.  Untuk  item kesebelas  sehubungan  dengan  pembuatan  LPJ  yang  dilaporkan  mulai  dari  penyusunan  perencanaan  sampai akhir pelaksanaan, yang disertai pula laporan dalam bentuk photo kegiatan. Hal ini mengandung arti bahwa
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
LPJ  disusun  oleh  pemerintah  desa  sesuai  dengan  ketentuan,  adapun  laporan  perkembangan  fisik pembangunan  biasanya  dilakukan  menyesuaikan  bentuk  laporan  tersendiri,  terutama  terkait  persentase capaian fisik sesuai termin tertentu.
Berdasarkan  kajian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  keuangan  desa  di  Kabupaten Wonosobo  sudah  baik,  dengan  indeks  69,33.  Akuntabilitas  yang  dinilai  sudah  baik  setidaknya mengindikasikan perbaikan  sistem pertanggungjawaban kepada publik terkait dana desa yang dikelola oleh pemerintah  desa.  Kondisi  yang  demikian  didukung  dengan  adanya  kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan SOP.  Kegiatan  yang  menggunakan  dana  desa  tentu  saja  terealisasi  baik  secara  fisik  dan  dilaporkan  secara administrasi dalam bentuk  laporan  kegiatan. Proses tersebut juga diikuti dengan pengawasan, dalam  hal ini keuangan  desa  secara  langsung  dimonitoring  oleh  pemerintah  kabupaten  dan  pihak  kecamatan  dan  juga masyarakat  desa.  Pembuatan  LPJ  yang  dilakukan  secara  berkala  merupakan  bagian  upaya  mewujudkan akuntabilitas  yang  komprehensif  bertujuan  untuk  proses  pemantauan  kegiatan  lebih  efektif  dan  efisien. Ketika ada masalah dalam kegiatan tahap pertama, maka perlu diselesaikan secara segera, sebelum turunnya anggaran  tahap  berikutnya.  Akuntabilitas  yang  dijalankan  ini  setidaknya  sudah  mampu  menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

## 6. SIMPULAN
Otonomi  desa  memberikan  peluang  bagi  desa  untuk  mengelola  keuangannya  secara  mandiri  sesuai dengan  kebutuhan  dan  dilakukan  secara  transparan.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  transparansi keuangan  desa  di  Kabupaten  Wonosobo  yang  ada  saat  ini  sudah  tergolong  baik  dengan  indeks  68,57. Memperhatikan  penilaian  yang  baik  dari  masyarakat  tentu  saja  menjadi  cerminan  sistem  transparansi keuangan  desa  di  Kabupaten  Wonosobo.  Transparansi  keuangan  desa  yang  sudah  baik  dapat  dilihat  dari akses  informasi tersebut terbuka bagi  siapa saja, terutama masyarakat desa.  Informasi keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat secara offline melalui media publikasi yang ada di sekitaran desa dan dapat diakses pada open data  desa  Kabupaten  Wonosobo  pada  web  datadesa.wonosobokab.go.id.  Informasi  keuangan secara online terkait  dana  desa  juga  menampilkan  rincian  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  dikelola  oleh pemerintah desa dari berbagai sumber. Sistem kontrol dari pihak terkait, terutama masyarakat desa, lembaga desa,  dan  juga  instansi  kecamatan/kabupaten  menjadikan  pemerintah  desa  berusaha  untuk  terus  transparan dalam mengelola anggaran tiap tahunnya. Transparansi anggaran didukung pula dengan publikasi keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat desa melalui media komunikasi yang mudah diakses oleh mayoritas masyarakat desa.
Keuangan  desa  yang  dikelola  oleh  pemerintah  desa  saat  ini  jumlahnya  cukup  banyak,  dan  disisi  lain membutuhkan  pertanggungjawaban  dari  pengelolanya.Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  akuntabilitas keuangan  desa  di  Kabupaten  Wonosobo  sudah  baik,  dengan  indeks  69,33.  Persepsi  masyarakat  yang  baik terkait  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  tentu  saja  menjadi  cerminan  kinerja  mereka  selama  ini. Kenyataan  ini  didukung  dengan  adanya  kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan  SOP.  Kegiatan  yang menggunakan  dana  desa  tentu  saja  terealisasi  baik  secara  fisik  dan  dilaporkan  secara  administrasi  dalam bentuk  laporan  kegiatan.  Akuntabilitas  keuangan  desa  diperkuat  melalui  pengawasan  yang  dilakukan langsung terutama oleh masyakarat dan lembaga desa,  selain juga dimonitoring oleh pemerintah kabupaten dan pihak kecamatan. Pembuatan LPJ yang dilakukan secara berkala merupakan bagian upaya mewujudkan akuntabilitas  yang  komprehensif  bertujuan  untuk  proses  pemantauan  kegiatan  lebih  efektif  dan  efisien. Ketika ada masalah dalam kegiatan tahap pertama, maka perlu diselesaikan secara segera, sebelum turunnya anggaran  tahap  berikutnya.  Proses  yang  demikian  semakin  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  atas kinerja  aparat  pemdes  dalam  mengelola  keuangan  desa  dimana  dari  sisi  praktisnya  telah  mampu meminimalisir penyalahgunaan anggaran.
Transparansi  keuangan  pemerintah  desa  merupakan  bagian  dari  kepatuhan  desa  terkait  tata  kelola keuangan desa  yang harus dikelola sebagai dana publik, sehingga sudah  semestinya proses pengelolaannya juga  harus  transparan  dan  akuntabel.  Karakteristik  pengelola  keuangan  desa  dalam  hal  ini  pemerintah  desa yang tidak sama, menjadikan sebagian diantara desa masih terkendala SDM yang belum mampu IT, sehingga kedepannya  perlu  menjadi  perhatian  pihak  pemerintah  daerah  dalam  upaya  peningkatan  kompetensi pengelola keuangan di tingkat desa.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
Upaya  peningkatan  proses  akuntabilitas  keuangan  desa,  maka  pemerintah  daerah  perlu  melakukan penguatan pada proses  kontrol  secara berkala ke desa.  Komitmen pengelola keuangan desa yang terkadang masih  labil  dalam  membuat  laporan  yang  tepat  waktu,  dan  juga  tidak  langsung  dipublikasi,  baik  di  kantor desa  maupun online .  Kondisi  yang  demikian,  lambat  laun  akan  memberikan  dampak  langsung  bagi kepercayaan publik, yang kontradiksi dengan tujuan dalam hal open data keuangan yang telah diberlakukan di Kabupaten Wonosobo.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah . Graha Ilmu, Yogyakarta. Alfasadun,  Pancawati  Hardiningsih,dan  Sri  Devi  Ratnasari3,  Ceacilia  Srimindarti,  2018,  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa, Proceeding  SENDI_U .  Seminar  Nasional  Multi  Disiplin  Ilmu dan Call For Papers, Unisbank, Semarang, hal: 684-691.
Anggara,  Sahya.  2012. Ilmu  Administarasi  Negara  Kajian  Konsep,  Teori  dan  Fakta  dalam  Upaya Menciptakan Good Governance . Putaka Setia, Bandung. Ardial. 2014 . Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi . Jakarta: PT Bumi Aksara Arikunto,  Suharsimi.  1998.  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik  (  Edisi  Revisi  IV).  Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. “Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”. Jurnal Berkala: Akuntansi dan Keuangan Indonsesia . Vol. 1 No. 1. 2016. Universitas Setia Budi, Surakarta. Hal. 1-14.
Atmadja  A  T,  Saputra  K  A  K.  2018.  “Determinant  Factors  Influencing  the  Accountability  of  Village Financial Management”. Academy of Strategic Management Journal .Vol. 17No. 1 (Print ISSN: 1544- 1458; Online ISSN: 1939-6104), Allied Business Academies. London.
Bambang  Prasetyo  dan  Lina  Miftahul  Jannah,  2005, Metode  Penelitian  Kuantitatif .  Jakarta:  Rajagrafindo Perkasa.
Brikenda Vokshi, 2016, Transparency In Management of Public Funds, International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom Vol. IV, Issue 1, January, hal: 553- 559. Bungin,  B.  2005. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  dan  Kebijakan  Publik  Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya . (Edisi Pertama). Jakarta:Kencana Chairun  Nasirin,  2013,  Reformasi  Administrasi  Publik:  Sebuah  Kajian  Konseptual, Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan , Vol.4, No.2, Juli-Desember, hal: 92-99. Denhardt,  Janer  V,  and  Robert  B.  Denhardt.  2003.  The New  Public  Service  :  Serving  Not  Steering . Armonk, N.Y : M.E.Sharpe.
Dwiyanto Agus . 2008 . Mewujudkan  Good  Governance  melalui  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Press
Enkeleda  Lulaj,  2019,  Transparency  And  Accountability  In  The  Public  Budget,  Empirical  Study  (Data Analysis)  In  Local  Governments-  Municipalities, International  Journal  of  Education  and  Research Vol. 7 No. 4 April, hal: 69-86.
Fajar Trilaksana Moedarlis. 2016. “Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)”. Naskah Publikasi . 18 Desember 2016. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Febby  Rosielita,  Ni  Luh  Gede  Erni  Sulindawati,  Ni  Kadek  Sinarwati.  2017.  “Implementasi  Good Governance  Pada  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa Telaga,  Kecamatan  Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng)”. e-Journal  S1  Ak .  Vol:  8  No:  2  Tahun  2017. Universitas Pendidikan Ganesha, Denpasar.
Fernando  Victory  Tambuwun,  Harijanto  Sabijono,  Stanly  W.  Alexander.  2018.  Analisis  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Otonomi  Desa  Dalam  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), hal:  76-84
Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani, 2019, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan  Desa  (Studi  Pada  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Garut), Jurnal  Ilmiah  Bisnis,  Pasar Modal, dan UMKM Volume. 2, No.1, Juni, hal: 52-66.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
Gayatri, Made Yeni  Latrini dan Ni Luh Sari  Widhiyani, 2017,  Transparansi dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Dana  Desa  untuk  Mendorong  Kemandirian  Masyarakat  Pedesaan, Jurnal  Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2, hal: 175-182. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Embat. Jakarta. Haris,  Syamsuddin.  2007. Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  (Desentralisasi,  Demokratisasi  & Akuntabilitas Pemerintahan Daera h). Jakarta: LIPI Press Hariyoso, S. 2002. Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Peradaban I Made Yoga Darma Putra1 N, Ketut Rasmini, 2019, Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, E-Jurnal Akuntansi Vol.28.1.Juli hal: 132-158. Junaedi.  2002.  Balanced  Scorecard:  Pengukuran  Kinerja  Pada  Pemerintah Daerah . KOMPAK,  No.  6, September .
Kabiru  Isa  Dandago,  2018,    Transparency  and  Accountability  in  Public  Financial  Management:  A Stewardship  Account  at  Kano  State  Ministry  of  Finance,  Nigeria, International  Journal  of  Financial Research Vol. 9, No. 2, hal: 765-89.
Kaukab,  M.  E.  (2020).  Indonesian  Economic  Outlook  2020:  Peluang  Dari  Keterbukaan. Jurnal  Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ , 7 (1), 38-47.
Kemas  Arsyad  Somad,  2012,  Reformasi  Birokrasi  Desa  Menuju  Pemerintahan  Desa  Yang  Demokratis, MMH , Jilid 41 No. 4 Oktober 2012: 487-492.
Kumorotomo, Wahyudi. 2006. “Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari KKN”, dalam Agus Dwiyanto,ed .2006. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah , Jakarta, : PT. Erlangga Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan.  2000. Akuntabilitas Dan  Good  GoverenanceLembaga  Admnistrasi  Negara  dan  Badan  Penagwas  Keuangan  dan Pembangunan. Jakarta Krina  Liona.  Lalolo  2003. Indikator  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi. Bappenas, Jakarta.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Andi Ofset, Yogyakarta.
Masruhin,  A.,  &  Kaukab,  M.  E.  (2019). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) , 1 (1), 118-130. Miriam Budiarjo. 1998. Menggapai Kedaulatan Rakyat . Jakarta: Mizan. Mohamad Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakart : BPFE.
Motik, Suryani Sidik. 2003. “Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi”. Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance . Vol. 8: September-Nopember. Priyono, M. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif . Sidoarjo : Zifatma Publishing Putri  Wahyuningsih  dan  Kiswanto.  2016.  “Factors  Affecting  The  Accountability  of  Village  Financial Management”. Accounting Analysis Journal . Vol 5 No. 3 Agustus 2016. DOI https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.19419. Universitas Negeri Semarang Riswanda  Imawan.  2005. Desentralisasi,  Demokratisasi  dan  Pembentukan  Good  governance  dalam Syamsudin Haris (Editor), Desentralisasi & Otonomi Daerah . Jakarta: LIPI Press. Rochmat Aldy Purnomo, 2017, Menulis Penelitian , Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo. Sadu  Wasistiono.  2005. Desentralisasi,  Demokratisasi  dan  Pembentukan  Good  Governance  dalam Syamsudin Haris (Editor), Desentralisasi & Otonomi Daerah . Jakarta: LIPI Press. Said, M. Mas’ud, 2007, Birokrasi di Negara Birokratis, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press. Sagita,  Reflay  Ade  dan  Widayati.  2017.  “Pengawasan  Penggunaan  Dana  Transfer  Untuk  Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa  Di Kabupaten Wonosobo”. Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017. Unissula, Semarang hal. 293 – 306 Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Penerbit Djambatan.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
Sarwono  J., 2009. Statistik  Itu  Mudah:  Panduan  Lengkap  untuk  Belajar Komputasi  Statistik  Menggunakan SPSS 16. Yogyakarta: Andi Offset. Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Cetakan III, Alfabeta, Bandung. Sedarmayanti.  2004. Good  governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik),  Membangun  Sistem  Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good governance. Bandung: Mandar Maju. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik . PT Refika Aditama, Bandung. Sedarmayanti,  2012. Good  Governance  Kepemerintahan  Yang  baik Bagian  Kedua  edisi  revisi,  Mandar Maju, Bandung.
Singarimbun, Masri, Effendi S. 2008. Metode Penelitian Survai . Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. Soerjono Soekanto, 1999, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta. Sudarno. 2017. Data Analysis .Departemen Statistika Fakultas Sains dan Matematika UNDIP. Semarang. Sugiyono, 2008. MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D . CV Alfabeta: Bandung. Sugiyono. 2010, Statistika Untuk Penelitian , Alfabeta, Bandung. Suharsimi Arikunto, 2010, Manajemen Penelitian . Jjakarta: Rineka Cipta. Sumpeno,  Wahyudin.  2011. Perencanaan  Desa  Terpadu. Edisi  Kedua.  Reinforcement  Action  and Development. Banda Aceh.
Tatiek  Sri Djatmiati, Eman, Heru  Irianto, dan  Urip Santoso, 2014, Transparency and Accountability in the Finance  Management  of  the  Local  Government  in  Promoting  Good  Governance, Journal  Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 9, Ver. IX Sep., hal: 15-19. Thoha, Miftah, 2008. Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik . Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta. Tuti Amalya, Akram,Endar Pituringsih. “Determinants of Village Financial Management and Its Implication toward  Accountability:  Study  on  Village  Governance  in  West  Lombok  Regency”.  International Journal  of  Research  in  Advent  Technology,  Vol.5,  No.12,  December  2017  E-ISSN:  2321-9637 Available  online  at  www.ijrat.org.  Magister  of  Accounting  Faculty  of  Economoics  and  Business Universitas Mataram, Indonesia.
Umar, Husein, 2010, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Warsito  Utomo.  2006. Administrasi  Publik  Baru  Indonesia,  (Perubahan  Paradigma  dari  Administrasi Negara ke Administrasi Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa . PT. Raja Grafindo, Jakarta. Winardi, Abdi, 2004. Teori Perilaku Birokrasi . Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.