## PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI INTERNASIONAL
(IMO FAL CONVENTION)
(Immigration Examination Apect Reviewed From Imo Fal Convention)
Gunawan Ari Nursanto Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jl. Raya Gandul No.4, RT.5/RW.6, Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514 Telepon (0877-73793-495), e-mail: gunawan_ari@poltekim.ac.id

## Abstrak
Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelago Country ) yang memiliki batas – batas wilayah dengan negara lain yang meliput darat, laut ataupun udara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki peraturan terhadap keluar masuknya seseorang baik WNI ataupun WNA. Gerbang yang di lalui seseorang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau yang disebut Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan tempat perlintasan bagi  setiap  orang.  Dengan  adanya  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  sebagai  sarana  untuk  mengantisipasi ancaman,  hambatan  dan  gangguan  bagi  kedaulatan  wilayah  Republik  Indonesia.  Secara  institusi  Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan ruang lingkup kerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam hal menyangkut wilayah laut terdapat konvensi internasional yang mengatur mengenai hukum laut yang berdampak terhadap peraturan  keimigrasian  yang  memiliki  peran  pada  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  yaitu  IMO  FAL Convention ( Cofference of Facitlitation of Maritime Traffic ), konvensi tentang kemudahan lalu lintas maritime internasional  yang  diadakan  oleh  International  Maritime  Organization  (IMO)  di  London.  Konvensi  ini bertujuan  untuk  menyelaraskan  peraturan  pemerintah  dengan  peraturan  internasional.  Konvensi  IMO  FAL tidak sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia karena adanya perbebdaan peraturan. Pengadopsian standar IMO FAL Convention kedalam peraturan di Indonesia membawa pengaruh baik terhadap imigrasi sebagai standar pemeriksaan keimigrasian bagi awak alat angkut laut. Kata kunci : Imigrasi, Perbatasan, Konvensi IMO

## Abstract
Indonesia is an archipelago (Archipelago Country) that has territorial borders with other countries covering land, sea or air. As an archipelagic country, Indonesia has regulations regarding the entry and exit of a person, both  Indonesian  citizens  and  foreigners.  The  gate  through  which  someone  enters  or  exits  the  territory  of Indonesia or what is called the Immigration Checkpoint  is a crossing place for everyone. With the existence of the Immigration Checkpoint as a means to anticipate threats, obstacles and disruptions to the territorial sovereignty of the Republic of Indonesia. Institutionally the Immigration Checkpoint is the work scope of the Directorate General of Immigration. In terms of the sea area there are international conventions that regulate the law of the sea which have an impact on immigration regulations that have a role in the Sea the Immigration Checkpoint  namely  the  Cofference  of  Facilitation  of  Maritime  Traffic,  the  convention  on  the  ease  of international  maritime  traffic  held  by  the  International  Maritime  Organization  (IMO)  in  London.  This Convention  aims  to  harmonize  government  regulations  with  international  regulations.  The  IMO  FAL Convention was not fully adopted by Indonesia due to regulatory differences. The adoption of the IMO FAL Convention  standard  into regulations in Indonesia  has  a  good  influence  on  immigration  as  a  standard for immigration checks for sea transport crews.
Keywords : Immigration, Border, IMO Convention
PENDAHULUAN
Dalam konvensi Montevideo yang diselenggaran  pada  Tahun  1933  unsur-unsur berdirinya  suatu  negara  terdiri  atas  Penghuni (penduduk/rakyat),  Wilayah,  Kekuasaan  tertinggi (pemerintah  yang  berdaulat),  Kesanggupan  untuk berhubungan  dengan  negara  lain,  Pengakuan  dari negara  lain.  Wilayah  suatu  negara  merupakan
tempat  bagi  rakyat  untuk  bermukim  dan melangsungkan  hidup  serta  menyelenggarakan suatu pemerintahan yang berdaulat. Pengertian lain dari negara yaitu suatu organisasi masyarakat atau perkelompokan dengan diperlengkapi suatu kekuasaan  yang  berdaulat  untuk  mengatur
kemasyarakatan  tersebut 1 .  Secara  geografis  letak Indonesia berada di antara dua benua (Benua Asia dan  Benua  Australia)  dan  dua  Samudera (Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik). Indonesia memiliki wilayah teritorial laut sebagai batas  kekuasaan  negara  terhadap  negara  lain  dan diatur dalam undang-undang dan negara lain wajib tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
Seiring  telah  berhasil  diperjuangkannya konsepsi  hukum  negara  kepulauan  dengan dimuatnya  ketentuan  mengenai  asas  dan  rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang  telah  diratifikasi  dengan  Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa  tentang Hukum Laut) serta telah hadirnya  Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang diantaranya  mengatur  tentang  Pengesahan United Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Hukum Laut). Hal ini berdampak terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia serta alat negara yang  bertugas  untuk  memastikan  hokum  tersebut dijalani.
Dalam  bidang  kelautan  atau  wilayah  laut terdapat  konvensi  internasional  yang  mengatur tentang  kelautan  dan  lalu  lintasnya  sehingga menimbulkan pengaruh terhadap peraturan keimigrasian  di  pelabuhan  laut,  yaitu  IMO  FAL Convention  ( Conference  of  Facilitation  of Maritime Traffic). Konvensi ini mengatur tentang kemudahan lalu lintas maritim  internasional  yang ditetapkan  oleh  (Conference  of  Facilitation Maritime  Travel  and  Transport)  yang  diadakan oleh International Maritime Organization (IMO) di London  pada  tahun  1965  dan  mulai  diberlakukan pada tanggal 5 Maret 1967.
Dalam  melaksanakan  fungsi  keimigrasian untuk  menjamin  dan  melindungi  berbagai kepentingan nasional yang telah ditetapkan, maka dibuat  suatu  tata  pengawasan  dan  tata  pelayanan terhadap  masuk  atau  keluarnya orang  dari  dan  ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan nilai  dan  tujuan  Negara  Indonesia.  Pelaksanaan tersebut selaras dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
1 Sugianto, Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia, Deepublish, Jakarta, 2018, hlm. 9.
2 Agesa, Meiliana Wanda, Kebijakan Selektif Keimigrasian Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Mewujudkan Politik Hukum Tenaga Kerja
Terhadap  orang  asing,  pengawasan  dan pelayanan dibidang keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip selective policy , dengan hal ini di  harapkan  hanya  orang  asing  yang  bermanfaat dan  tidak  membahayakan  keamanan  negara  yang dapat  masuk  ke  wilayah  Indonesia  yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia 2 . Terhadap  warga  negara  Indonesia,  setiap  orang berhak untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, namun demikian hak tersebut bukan sesuatu yang tidak  dibatasi.  Terdapat  alasan-alasan  dan  jangka waktu  tertentu  bagi  warga  negara  Indonesia  yang menjadi pembatas bagi mereka yang ingin keluar, namun mereka tidak dapat ditangkal untuk masuk wilayah Indonesia.
Secara  geografis  Indonesia  terdiri  dari pulau-pulau  besar  dan  kecil  yang  jumlahnya kurang  lebih  17.504  pulau.  Tiga  perempat wilayahnya  adalah  laut  (5,9  juta  km2),  dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua di  dunia  setelah  Kanada.  Hal  ini  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia ( the biggest Archipelago in the World ) 3 . Jika dilihat  dari  ancaman  dan  modus  kejahatan internasional,  setiap  kejahatan  ataupun  ancaman dapat  masuk  ke  wilayah  Indonesia  melalui perlintasan orang, baik yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Perkembangan teknologi  yang semakin  pesat  khususnya  dibidang  transportasi mempermudah  manusia  untuk  dapat  melakukan perpindahan.  Moda  transportasi  yang  digunakan juga banyak mulai dari transportasi darat, laut, dan udara.  Dalam  rangka  menunjang  sarana  dan  pra- sarana dalam pengawasan perlintasan orang maka perlu  dibutuhkan  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui Keputusan Menteri sebagai titik perlintasan orang yang ingin masuk atau keluar Indonesia.
Menurut Santoso menyebutkan peran imigrasi  terasa  menonjol  dengan  adanya  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  yang  menjadi  sarana  untuk mengantisipasi adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) bagi keamanan serta  kedaulatan  wilayah  Indonesia.  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  adalah  tempat  pemeriksaan di  pelabuhan  laut,  bandar  udara,  pos  lintas  batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia sesuai dalam pasal 1 angka 12

## Asing Di Indonesia. Masters thesis, Universitas
Sebelas Maret. 2018, hlm. 2
3 Lasabuda, Ridwan, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia". Jurnal Ilmiah Platax. Vol. 1-2, Januari 2013, hlm. 100.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011.  Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya  termasuk  dalam  keluarga  Hukum Administrasi 4 . Namun secara institusi,
keimigrasian  hadir  pada  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi (TEMPAT PEMERIKSAAN
KEIMIGRASIAN)  karena  untuk  melawati  batas negara  paling  terluar  terdapat  institusi  lain  yang memiliki  tanggung  jawab  yang  sama  namun memiliki  kewenangan  yang  lebih  terhadap  batas terluar wilayah Indonesia yaitu TNI - AL.
Terdapat beberapa konvensi yang mengatur  aspek  kelautan  dan  wilayah  laut,  salah satu  konvensi  tersebut  adalah  IMO  FAL Convention  (konvensi  tentang  kemudahan  lalu lintas maritime internasional). Konvensi internasional IMO FAL bertujuan untuk menyelaraskan  peraturan  pemerintah  sebuah negara  yang  ditemukan  namun  tidak  dapat dijalankan sehingga tunduk terhadap setiap standar internasional.  Setiap  negara  memiliki  kedaulatan sehingga  tidak  bisa  dengan  mudah  mengadopsi peraturan hasil dari konvensi internasional.
Mengatasi  perkembangan  zaman  yang pesat, terutama dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi maka dengan tolak ukur beberapa peraturan  keimigrasian  dan  konvensi,  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dituntut  dalam  peningkatan kinerjanya.  Sistem  pengawasan  dan  penegakan hukum terhadap tindakan administratif keimigrasian  semakin  ditingkatkan  dengan  fokus pada keamanan negara.
Sebagai negara yang telah meratifikasi IMO FAL melalui Keppres Nomor 51 Tahun 2002, yang tujuan konvensi tersebut adalah untuk memperlancar  kapal  masuk  pelabuhan,  kegiatan bongkar muat dan kapal meninggalkan pelabuhan yang  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  lamanya kontainer  berada  di  pelabuhan  ( Dwelling  Time ) maka  hal  tersebut  diakui  keberadaannya  sebagai bagian  dari  sistem  Hukum  Nasional  dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat.
Penulis  mencoba  membahas  mengenai pelaksanaan  pemeriksaan  keimigrasian  yang dilakukan  terhadap  alat  angkut  baik  itu  yang mengacu  pada  IMO  FAL  Convention  maupun peraturan keimigrasian yang berlaku saat ini.

## METODE PENELITIAN
4 Hasan, Alan, "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia". Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015. 8
Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini menggunakan penelitian normatif (kepustakaan). Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. . Studi kepustakaan dilakukan  dengan  maksud  memperoleh  data sekunder  yaitu  melalui  serangkaian  kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

## KETENTUAN  UMUM  TENTANG  IMO  FAL CONVENTION

## Tujuan dibentuknya IMO FAL Convention
Konvensi  tentang  fasilitas  kemudahan  lalu lintas  maritime  internasional  (Conference  of Faciliation  of  Maritime  Traffic)  ditetapkan  oleh (Conference  of  Faciliation  Maritime  Travel  and Transport)  yang  diadakan  oleh  International Maritime  Organization  (IMO)  di  London  pada tahun 1965 dan mulai diberlakukan pada tanggal 5 Maret 1967.
Tujuan ditetapkannya konvensi adalah untuk memudahkan transportasi melalui laut dengan cara menyederhanakan  dan  meminimalkan  formalitas. Persyaratan dokumen dari prosedur yang berkaitan dengan clearance in dan clearance out kapal – kapal di  pelabuhan  yang  terlibat  dalam  pelayaran Internasional.
Peraturan  ini  terus  dikembangakan  sesuai dengan  pertumbuhan  angkutan  laut  internasional yang berkenaan dengan banyaknya dokumen yang diperlukan  dalam  dunia  pelayaran.  Secara konvensional,  dokumen  yang  diperlukan  untuk imigrasi,  bea  cukai,  dan  karantina  dan  instansi pemerintah yang berhubungan dengan kapal, ABK, penumpang dan lainnya.
Konvensi IMO FAL menegaskan pentingnya  kemudahan  lalu  lintas  maritime sehingga setiap negara yang berhubungan dengan dokumen harus menyetujui standar prosedur yang dikembangkan oleh IMO FAL dan direkomendasikan  oleh  siding  assembly  untuk digunakan  secara  luas.  Negara-negara  peserta berunding  untuk  menghasilkan  suatu  kesatu  dan kesederhanaan  guna  kemudahan  lalu  lintas maritime  internasional  dengan  meratifikasi  IMO FAL Convention 5 .
Pokok-pokok  yang  diatur  dalam  IMO  FAL Convention adalah terbagi atas 6 bagian yaitu 6 :
a. Definisi dan ketentuan umum;
5 Naskah Rencana Ratifikasi IMO FAL Convention, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2001
6 www.imo.org, diakses pada tangaal 28 September 2018
b. Standar  kedatangan  dan  keberangkatan kapal;
c. Standar  kedatangan  dan  keberangkatan orang;
d. Standar  kedatangan  dan  keberangkatan muatan (kargo) dan barang   lainnya;
e. Kesehatan umum dan karantina, termasuk binatang dan tumbuhan dan
f. Ketentuan lainnya
Sedangkan form yang dikeluarkan oleh IMO FAL  Concention  yang  merupakan  standar administrasi  untuk clearance  in  dan  clearance  out kapal meliputi:
a. IMO General Declaration
b. IMO ship’s stores Declaration
c. IMO crew’s effects Declaration
d. IMO crew list
e. IMO passanger list Kepentingan  Indonesia  dalam  meratifikasi IMO  FAL  Convention  adalah  dalam  rangka standarisasi dan efesiensi admnistrasi clearance in dan  clearance  out  kapal  di  pelabuhan-pelabuhan Indonesia,  sehingga  dengan  demikian  Indonesia menggunakan    dokumen  yang  sama  dengan dokumen  negara-negara  anggota  yan  telah meratifikasi konvensi tersebut. Dengan diubahnya standar dokumen bagi kapal yang ingin melintas ke wilayah  Indonesia,  mempermudah  kapal  untuk singgah di pelabuhan Indonesia. Dengan penggunaan  standarisasi  IMO  FAL  Convention maka  lalu  lintas  pelayaran  internasional  akan semakin mudah dan tertib.
Dalam  pengaturan  kedatangan,  tinggal  dan keberangkatan kapal dalam IMO FAL Convention memuat ketentuan mengenai prosedur resmi yang harus  dilakukan  oleh  pemilik  kapal  yang  dibuat oleh  pejabat  publik  yang  tiba,  tinggal,  dan berangkat dan tidak boleh menghalangi persyaratan  untuk  pemeriksaan  sertifikat  dan dokumen  lain  yang  dibawa  di  kapal  oleh  pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pendaftaran, pengukuran, keselamatan pengawakan  yang  terdapat  dalam  IMO  FAL Convention  1998  Edition  yang  terurai  sebagai berikut :
a. Pejabat publik yaitu pegawai atau petugas di suatu negara yang bertanggung jawab dalam penerapan pemeberlakuan peraturan perundang-undangan  dari  negara  tersebut berkaitan  dengan  aspek  standard  dan  saran pelaksanaan  pada  saat  keberangkatan  dan kedatangan  kapal  yang  terkena  ketentuan ini,  tidak  boleh  meminta  ketentuan  apapun untuk disimpannya selain dari yang tercakup dalam bagian ini.
Dokumen-dokumen tersebut adalah :
- Deklarasi umum - Deklarasi muatan - Deklarasi persediaan kapal
- Deklarasi barang milik awak kapal
- Daftar awak kapal
- Daftar penumpang
- Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan  konvensi  pos  Universal untuk surat pos
- Deklarasi kesehatan maritime
b. Pejabat  publik  tidak  perlu  memberitahukan bahwa  daftar  awak  kapal  pada  setiap kedatangan  kapal,  bilaman  kapal  yang berlayar  tersebut  secara  terjadwal  datang lagi  di  pelabuhan  yang  sama  setidaknya dalam  kurun  waktu  14  hari  dan  bilamana tidak  ada  perubahan  awak  kapal,  hal  yang demikian  harus  ditujukan  kepada  pejabat publik untuk disetujui.
c. Pejabat publik harus menerima daftar awak kapal  yang  bertanggal  dan  bertandatangani oleh nahkoda atau petugas lainnya di kapal yang  diberi  wewenang  oleh  nahkoda,  atau disahkan sesuai dengan persyaratan.
d. Apabila ada perubahan terhadap awak kapal yang baru dan lengkap untuk diajukan, tetapi cukup menerima daftar awak kapal yang ada dengan indikasi perubahan.
e. Pejabat  publik  mengadakan  kejasama dengan pemilik kapal dan pejabat pelabuhan lainnya untuk mengambil langkah – langkah agar  ketika  berlayar  menjadi  lebih  cepat, selain itu juga melakukan pemeriksaan bagi penumpang  yang  membawa  peliharaan ataupun  tumbuh-tumbuhan  melalui  petugas karantina  serta  penumpang  yang  memiliki riwayat penyakit tertentu selain itu menyediakan pengurusan lalu lintas kapal di pelabuhan  dengan  sebaik-baiknya,  secara berkala  meninjau  kembali  semua  prosedur yang  berkaitan  dengan  ketibaan  dan keberangkatan  kapal,  termasuk  urusan embarkasi dan disembarkasi, Pejabat publik juga  harus  membuat  aturan  bagi  kapal  – kapal  barang  dan  muatannya  dapat  masuk dan keluar dikawasan kerja
f. Di  pelabuhan  dan  di  kapal,  untuk mempermudah  dan  tidak  menghambat  lalu lintas  maritime  internasional,  maka  harus menerapkan penggunaan  dan  tanda  – tanda dan symbol symbol standar internasional.

## PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PERATURAN DI
INDONESIA
Secara  umum  tata  cara  masuk  dan  keluar wilayah Indonesia dan kaitannnya dengan IMA Fal diatur  dalam  beberapa  peraturan  mulai  dari Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  sampai dengan  Prosedur  Operasi  Standar.  Berdasarkan Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian antara lain sebagai berikut :

## Keluar Masuk Wilayah Indonesia
1. Pasal 8
1. Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki
Dokumen  Perjalanan  yang  sah  dan  masih berlaku.
2. Setiap  Orang  Asing  yang masuk  Wilayah Indonesia  wajib  memiliki  Visa  yang  sah dan masih berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan  Undang-Undang  ini  dan perjanjian internasional.
2. Pasal 9
1. Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  meliputi  pemeriksaan  dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
3. Pasal 15 Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah  memenuhi  persyaratan  dan  mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.
4. Pasal 16
1. Pejabat  Imigrasi  menolak  orang  untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
a. tidak  memiliki  Dokumen  Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan  dan  penyidikan  atas permintaan  pejabat  yang  berwenang;
atau
c. namanya  tercantum  dalam  daftar Pencegahan.
2. Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang  Asing  untuk  keluar  Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban
Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut
a. Pasal 17
1. Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  yang masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia dengan  alat  angkutnya  wajib  melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  yang membawa  penumpang  yang  akan  masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat
menurunkan  atau  menaikkan  penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
3. Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing  yang  tidak  memenuhi  persyaratan untuk  meninggalkan alat angkutnya selama  alat  angkut  tersebut  berada  di Wilayah Indonesia.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  2013  Tantang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian antara lain sebagai berikut :
Persyaratan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah Indonesia bagi Awak Alat Angkut
Pasal 12
Awak  Alat  Angkut  laut  yang  masuk  atau keluar  Wilayah  Indonesia  dengan  Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:.
a. memiliki  Dokumen  Perjalanan  dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
c. tidak  termasuk  dalam  daftar  Penangkalan atau daftar Pencegahan
Tata  Cara  Masuk  dan  Keluar  Wilayah Indonesia  Mengenai  Penanggung  Jawab  Alat Angkut
1. Pasal 17
Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari  luar  Wilayah  Indonesia  atau  akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
a. sebelum  kedatangan  atau  keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
b. menyampaikan  daftar  penumpang  dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
c. memberikan  tanda  atau  mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari  luar  Wilayah  Indonesia  dengan membawa penumpang;
d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat  Angkut  tanpa  izin  Pejabat  Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat  Angkut  yang  telah  mendapat penyelesaian Keimigrasian selama
menunggu keberangkatan;
f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang  Asing  yang  tidak  memenuhi persyaratan  yang  datang  dengan  Alat Angkutnya;
g. menjamin  bahwa  Orang  Asing  yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia  secara  tidak  sah  untuk  tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
h. menanggung  segala  biaya  yang  timbul sebagai akibat pemulangan setiap
penumpang dan/atau awak Alat
Angkutnya.
2. Pasal 12 Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  reguler  wajib menggunakan  sistem  informasi  pemrosesan pendahuluan  data  penumpang  dan  melakukan kerja  sama  dalam  rangka  pemberitahuan  data penumpang melalui Sistem Informasi
Manajemen Keimigrasian.
3. Pasal 18 Kewajiban  pemberitahuan  rencana  kedatangan Alat  Angkut  laut atau  Alat  Angkut  udara  bagi Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a adalah:
a. paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba; dan
b. paling  lambat  48  (empat  puluh  delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba.
Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi antara lain sebagai berikut :
Kewajiban  dan  Larangan  bagi  Penanggung Jawab Alat angkut Pasal 4 1. Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari  luar  Wilayah  Indonesia  diwajibkan untuk:.
a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik  kepada  Pejabat  Imigrasi  dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48  (empat  puluh  delapan)  jam  sebelum Alat Angkut nonreguler tiba;
b. Alat  Angkut  yang  ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
c. memberikan  tanda  atau  mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari  luar  Wilayah  Indonesia  dengan membawa penumpang;
d. melarang setiap orang naik atau turun dari
Alat  Angkut  tanpa  izin  Pejabat  Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; e. melarang setiap orang naik atau turun dari
Alat  Angkut  yang  telah  mendapat
penyelesaian
Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang  Asing  yang  tidak  memenuhi persyaratan  yang  datang  dengan  Alat Angkutnya;
g. menjamin  bahwa  Orang  Asing  yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia  secara  tidak  sah  untuk  tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
h. menanggung  segala  biaya  yang  timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat
Angkutnya.
2. Pemberitahuan  kedatangan  Alat  Angkut militer negara asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional kepada Kepala Kantor Imigrasi  atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
3. Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan  sistem  informasi  pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.
Dalam  Prosedur  Operasional  Standar  No. IMI-GR.01.04-2533 Tentang
Penyelesaian
Kedatangan  Awak  Alat  Angkut  Orang  Asing  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasiantara  lain  sebagai berikut :
Kewajiban  dan  Larangan  bagi  Penanggung Jawab Alat angkut
1. Penyerahan dokumen perjalanan Orang asing menyerahkan  dokumen  perjalanan  dan/atau pelaut dan daftar awak alat angkut;
2. Penerimaan  dokumen  perjalanan  dan/atau buku  pelaut  dan  daftar  awak  alat  angkut kepada petugas konter
a. Petugas  konter  memeriksa  kesesuaian data  awak  alat  angkut  orang  asing  yang terdapat pada daftar awak alat angkut;
b. Petugas  konter  menerima  dokumen perjalanan dan melakukan pemeriksaan 1. Keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a. Nomor dokumen perjalanan
b. Desain pengaman dokumen perjalanan
c. Tempat dan tanggal pengeluaran
d. Masa berlaku
e. Cap dinas
2. Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a. Data identitas awak alat angkut
b. Masa berlaku buku pelaut
c. Tanda tangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d. Data  penyelesaian  keimigrasian awak alat angkut
e. Data keberangkatan dan
kedatangan awak alat angkut
3. Pemeriksaan daftar pencegahan Petugas  konter  memeriksa  pencegahan  data awak alat angkut Orang Asing melalui sistem cekal.
4. Peneraan cap tanda keluar Petugas  konter  menerakan  cap  tanda  keluar dan  paraf  petugas  pada  dokumen  perjalanan dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut orang asing
5. Penyerahan dokumen perjalanan Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan  dan/atau  buku  pelaut  yang  telah selesai  diberikan  peneraan  cap  tanda  keluar dan  paraf  petugas  kepada  awak  alat  angkut Orang Asing
Korelasi  Peraturan  IMO  FAL  Convention Terhadap Peraturan Keimigrasian Indonesia
Pada  peraturan  IMO  FAL  mengenai peraturan lalu lintas laut dan keselamatan berlayar memiliki  standar  dalam  melakukan  pemeriksaan yang dilaksanakan secara seragam untuk memudahkan pemeriksaan secara internasional.

## Standar  Pemeriksaan  berdasarkan  IMO  FAL Convention
a. Pejabat publik yaitu pegawai atau petugas di suatu negara yang bertanggung jawab dalam penerapan pemeberlakuan peraturan perundang-undangan  dari  negara  tersebut berkaitan  dengan  aspek  standard  dan  saran pelaksanaan  pada  saat  keberangkatan  dan kedatangan  kapal  yang  terkena  ketentuan ini,  tidak  boleh  meminta  ketentuan  apapun untuk disimpannya selain dari yang tercakup dalam  bagian  ini.  Dokumen-dokumen tersebut adalah :
- Deklarasi umum
- Deklarasi muatan
- Deklarasi persediaan kapal
- Deklarasi barang milik awak kapal
- Daftar awak kapal
- Daftar penumpang
- Dokumen yang dipersyaratkan
berdasarkan  konvensi  pos  Universal untuk surat pos
- Deklarasi kesehatan maritim
b. Pejabat publik tidak perlu memberitahukan bahwa daftar awak kapal pada  setiap  kedatangan  kapal,  bilaman kapal  yang  berlayar  tersebut  secara
terjadwal  datang  lagi  di  pelabuhan  yang sama  setidaknya  dalam  kurun  waktu  14 hari  dan  bilamana  tidak  ada  perubahan awak  kapal,  hal  yang  demikian  harus ditujukan  kepada  pejabat  publik  untuk disetujui.
c. Pejabat  publik  harus  menerima  daftar awak kapal yang bertanggal dan bertandatangani oleh nahkoda atau petugas lainnya  di  kapal  yang  diberi  wewenang oleh nahkoda, atau disahkan sesuai dengan persyaratan.
d. Apabila  ada  perubahan  terhadap  awak kapal  yang  baru  dan  lengkap  untuk diajukan,  tetapi  cukup  menerima  daftar awak  kapal  yang  ada  dengan  indikasi perubahan.
e. Pejabat  publik  mengadakan  kejasama dengan  pemilik  kapal  dan  pejabat pelabuhan  lainnya  untuk  mengambil langkah  –  langkah  agar  ketika  berlayar menjadi  lebi  cepat,  selain  itu  juga menyediakan pengurusan lalu lintas kapal di  pelabuhan  dengan  sebaik-baiknya, secara  berkala  meninjau  kembali  semua prosedur  yang  berkaitan  dengan  ketibaan dan keberangkatan kapal, termasuk urusan embarkasi  dan  disembarkasi,  Pejabat publik  juga  harus  membuat  aturan  bagi kapal – kapal barang dan muatannya dapat masuk  dan  keluar  dikawasan  kerja pelabuhan.
f. Di  pelabuhan  dan  di  kapal,  untuk mempermudah dan tidak menghambat lalu lintas  maritime  internasional,  maka  harus menerapkan penggunaan dan tanda – tanda dan simbol-simbol standar internasional.
Standar  Pemeriksaan  Berdasarkan  Peraturan Keimigrasian Indonesia
Berdasarkan  Permenkumham  No.  44 Tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan masuk dan  keluar  wilayah  Indonesia  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  (Tempat  Pemeriksaan Keimigrasian),  proses  pelaksanaan  pemeriksaan pelabuhan laut dalam hal tata cara masuk wilayah Indonesia adalah sebagai berikut  :
1. Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk: a. sebelum  kedatangan  atau  keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan
secara
tertulis atauelektronik  kepada  Pejabat  Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum  Alat  Angkut  reguler  tiba  dan paling  lambat  48  (empat  puluh  delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba;
b. menyampaikan  daftar  penumpang  dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
c. memberikan  tanda  atau  mengibarkan bendera  isyarat  bagi  kapal  laut  yang datang  dari  luar  Wilayah  Indonesia dengan membawa penumpang;
d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat  Angkut  tanpa  izin  Pejabat  Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
2. Awak  Alat  Angkut  laut  yang  masuk  ke Wilayah  Indonesia  dengan  Alat  Angkutnya harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki  Dokumen  Perjalanan  dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
c. tidak  masuk  dalam  daftar  Pencegahan atau daftar Penangkalan
3. Pemeriksaan  Keimigrasian  bagi  awak  Alat Angkut dilakukan dengan mekanisme:
a. memeriksa:
1. Dokumen  Perjalanan  dan/atau  buku pelaut untuk awak Alat Angkut laut;
2. Dokumen  Perjalanan  dan/atau  crew member  certificate  untuk  awak  Alat Angkut udara; atau
3. Dokumen Perjalanan untuk awak Alat Angkut lainnya.
b. memeriksa  daftar  awak  Alat  Angkut kecuali Alat Angkut darat;
c. memindai Dokumen Perjalanan;
d. mengambil Data Biometrik; dan
e. memeriksa dalam daftar Penangkalan
4. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan bagi awak Alat Angkut dilakukan dengan:
a. memastikan keabsahan dan masa berlaku Dokumen  Perjalanan  dan/atau  buku  pelaut untuk awak Alat Angkut laut; dan
b. mencocokkan  foto  dan  identitas  yang tertera  pada  Dokumen  Perjalanan  dengan pemegangnya.
c. Dalam  hal  terdapat  keraguan  dalam pemeriksaan Pejabat Imigrasi dapat meminta crew member certificate.
d. Pemeriksaan  masa  berlaku  Dokumen Perjalanan untuk masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan
5. Pemeriksaan  daftar  awak  Alat  Angkut dilakukan  dengan  mencocokkan  data  yang terdapat  dalam  daftar  awak  Alat  Angkut dengan  Dokumen  Perjalanan  awak  Alat Angkut. Daftar awak Alat Angkut merupakan daftar  yang  ditandatangani  oleh  Penanggung Jawab Alat Angkut.
6.  Pemindaian  Dokumen  Perjalanan  dilakukan untuk:
a. membaca  dan  merekam  data  identitas pemegang;
b. merekam data perlintasan;
c. memverifikasi  data  pemegang  dalam  basis data; dan
d. memverifikasi  data  pemegang  dalam  daftar Penangkalan
7. Memeriksaan Keimigrasian terhadap Nahkoda, Awak Kapal, dan Tenaga Ahli Asing
a. Nakhoda, awak  kapal,  atau  tenaga  ahli  asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung  dengan  Alat  Angkutnya  untuk beroperasi  di  perairan  Nusantara,  laut teritorial,  landas  kontinen,  dan/atau  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- memiliki  Dokumen  Perjalanan  dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
- terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
- tidak masuk dalam daftar Penangkalan
b. Nakhoda, awak  kapal,  atau  tenaga  ahli  asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung  dengan  Alat  Angkutnya  dan  telah memenuhi persyaratan  dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk dari Petugas Pemeriksa di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.
8. Pemeriksaan Keimigrasian bagi nahkoda, awak kapal,  dan  tenaga  ahli  asing  di  atas  kapal  laut atau  alat  apungnya,  yang  datang  langsung dengan  Alat  Angkutnya  untuk  beroperasi  di perairan  Nusantara,  laut  teritorial,  landas kontinen,  dan/atau  Zona  Ekonomi  Ekslusif Indonesia,  dilakukan  oleh  Petugas  Pemeriksa dengan mekanisme:
a. memeriksa  Dokumen  Perjalanan  dan/atau buku pelaut nahkoda,awak kapal, dan tenaga ahli asing;
b. memeriksa daftar awak kapal;
c. memindai Dokumen Perjalanan;
d. mengambil Data Biometrik; dan
e. memeriksa dalam daftar Penangkalan
9. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan bagi nakhoda,  awak  kapal,  atau  tenaga  ahli  asing dilakukan dengan:
a. memastikan  keabsahan  dan  masa  berlaku Dokumen Perjalanan;
b. mencocokkan  foto  dan  identitas  yang  tertera pada Dokumen Perjalanan dengan pemegangnya.
c. Pemeriksaan  masa  berlaku  Dokumen Perjalanan  untuk  masa  berlaku  paling singkat 6 (enam) bulan.
10. Pemeriksaan  daftar  awak  Alat  Angkut dilakukan  dengan  mencocokkan  data  yang terdapat  dalam  daftar  awak  Alat  Angkut dengan  Dokumen  Perjalanan  awak  Alat Angkut. Daftar awak Alat Angkut merupakan daftar  yang  ditandatangani  oleh  Penanggung Jawab Alat Angkut 11. Pemindaian  Dokumen  Perjalanan  dilakukan untuk:
a. membaca  dan  merekam  data  identitas pemegang;
b. merekam data perlintasan;
c. memverifikasi data pemegang dalam basis data; dan
d. memverifikasi  data  pemegang  dalam daftar Penangkalan
12. Pemeriksaan  dalam  daftar  Penangkalan dilakukan  untuk  memastikan  awak  Alat Angkut  tidak  tercantum  dalam  daftar Penangkalan.
13. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian terhadap nahkoda, awak  kapal,  dan  tenaga  ahli  asing,  Petugas Pemeriksa  menerakan  Tanda  Masuk  secara manual  dan/atau  elektronik  pada  Dokumen Perjalanan  dan/atau  buku  pelaut.  Dalam  hal ditemukan  permasalahan  pada  pemeriksaan Keimigrasian,  Petugas  Pemeriksa  wajib melaporkan  kepada  Pejabat  Imigrasi  yang Ditunjuk  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih lanjut.
Pemeriksaan terhadap alat angkut laut dapat dilakukan  di  atas  alat  angkut  atau  disebut  On Shipping. Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan di atas alat angkut karena ukuran pelabuhan yang kecil  sehingga  tidak  memungkinkan  melakukan pemeriksaan  di  pelabuhan.  Pejabat  imigrasi  juga dapat  melakukan  pemeriksaan  di  daerah  lepas pantai  ( off  shore )  untuk  tujuan  pendaratan  bagi kapal  –  kapal  yang  membawa  penumpang  atau barang  namun  tidak  berlabuh  pada  Pelabuhan Tanjung  Priok  tapi  dengan  tujuan  pulau-pulau kecil..
Pemeriksaan  yang  dilakukan  on  shipping dan  off  shore    dilakukan  untuk  memberikan kemudahan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian  sebagaimana  disebutkan  di  dalam IMO  FAL  Convention  bahwa  “Setiap  negara peserta  harus  mengambil  langkah  praktis  dalam rangka  memudahkan  lalu  lintas  kapal”.Proses pendaratan  yang  dilakukan  di  pelabuhan,  on shipping,  dan  off  shore  sesuai  dengan  ketentuan yang  ditepakan  oleh  IMO  FAL  Convention  dan peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian.

## KESIMPULAN
Setiap  negara  memiliki  kedualatannya tersendiri,  bagi  negara  Indonesia  kedaulatan tunduk pada satu kesatuan politik dan hukum yang terpusat.  Memerlukan  pemahaman  yang  sama dalam  memahami  hukum  untuk  mengahadapi permasalahan  secara  gelobal.  Dilihat  dari  sudut pandang keimigrasian, perlu dilakukan pembenahan  terhadap  hukum  keimigrasian  untuk menjawab permasalahan yang semakin kompleks.
Dalam  pembahasan  karya  tulis  akhir, penulis telah menjawab permsalahan pada rumusan masalah  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Dalam  penerapan  peraturan  keimigrasian Indonesia  telah  memenuhi  standar  IMO  FAL Convention , baik itu penyelesaian keimigrasian yang  dilakukan  pada  kapal  penumpang,  kapal barang, tanker, kontainer ataupun kapal ikan.
2. Efektifitas pelayanan prosedur teknis keimigrasian ditinjau dari IMO FAL Convention sudah berjalan dengan baik namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya.
Sumberdaya manusia dan kemampuannya yang terbatas,  serta  diperlukan  fasilitas  sarana  dan prasarana    yang  memadai  untuk  menunjang kegiatan    teknis  keimigrasian  di  tempat  kerja untuk  mempermudah  dalam  penyelesaian pemeriksaan keimigrasian.

## SARAN
Dalam  karya  tulis  akhir  penulis  dapat memberikan  saran  kepada  para  pengambil kebijakan  dibidang  imigrasi    untuk  dapat memperhatikan  situasi  dan  kondisi  pada  Tempat Pemeriksaan  Keimigrasian  di  seluruh  wilayah Indonesia  termasuk  sarana  dan  prasarana  sesuai dengan standar internasional. Diperlukan dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penyelesaian  keimigrasian  yang  mengacu  pada standar  IMO  FAL  Convention  yang  berkaitan dengan  keimigrasian  khususnya  pelabuhan  laut, antara lain :
1. Peningkatan hubungan dengan berbagai instansi  secara  nasional  maupun  internasional yang  memiliki  hubungan  dengan  keimigrasian untuk  mempertahankan  keselarasan  yang selama ini sudah tercapai dan dapat memberikan  keamanan  serta  menciptakan standar  kerja  yang  profesional  bagi  Imigrasi, mengingat dalam menghadapi masyarakat yang semakin  maju  dan  tindak  kejahatan  yang semakin  meningkat  dengan  modus  –  modus kejahatan yang berbeda-beda.
2. Peningkatan sumberdaya manusia dan
kemampuan  dari  pejabat  imigrasi  di  lapangan
serta  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  di Tempat  Pemeriksaan  Keimigrasian  seluruh wilayah Indonesia  guna tercapainya pelayanan keimigrasian  yang  sesuai  dengan standar  IMO FAL Convention .

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Buku:
Arifin Ridwan, Gunawan Ari N.2017.Pemeriksaan Keimigrasian  Di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi,Jakarta:Mahara Publishing Hamzah.A..1984.Laut,  Teritorial  dan  Perairan Indonesia,Jakarta: Akademika Pressindo Made  Andi  Arsana  I.2007.Batas  Maritim  Antar Negara  Sebuah  Tinjauan  Teknis  dan
Yuridis.Yogyakarta:Gadjah Mada Unviersity Press Naskah Rencana Ratifikasi IMO FAL Convention, Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2001. Santoso  M.  Iman.2004.Prespektif  Imigrasi  Dalam Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan
Nasional.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
Santoso  M.  Iman,  dkk.2005.Lintas  Sejarah
Imigrasi  Indonesia,  Jakarta,  Direktorat Jenderal  Imigrasi  Kementrian  Hukum  dan HAM RI Syafiie, Inu Kencana.2011.Etika Pemerintah.Yogyakarta:Rineka Cipta Wiranata Gede.2011.Antropologi Budaya. Jakarta :PT Citra Aditya Bakti Jurnal Ilmiah
Agesa,  Meiliana  Wanda.2018.  Kebijakan  Selektif
Keimigrasian Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Mewujudkan Politik  Hukum  Tenaga  Kerja  Asing  di Indonesia.Jurnal Ilmiah, Universitas Sebelas Maret
Hasan  Alan.2015.  Pengawasan  Dan  Penindakan Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  Yang Melebihi  Batas  Waktu  Izin  Tinggal  Di
Indonesia.Jurnal  Lex  et  Societatis,  Vol.  III, Unsrat
Kususmaatmaja, Mochtar,.2004Jurnal Hukum Internasional  (National  Juridiction  At  Sea)
Edisi  Khusus  Desember  2004.Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Putra,  Doris  Boy.2009.Penerapan  Sanksi  Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian  Di  Semarang.Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP
Makalah Kanim Batam.2006.Standarisasi Sistem Pelayanan Pada Tempat Pemeriksaan  Imigrasi.Batam
Lasabuda  Ridwan.2013.Pembangunan  wilayah pesisir  dan  lautan  dalam  perspektif  negara kepulauan Republik Indonesia.Unsrat, Manado. Setiawan, Aris,2006.Peningkatan Profesional Petugas  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi Melalui Bimbingan dan Pengarahan Secara Periodik Kantor Imigrasi Kelas  I  Tanjung  Priok,Penyesuaian  Ijasah Sarjana (S1) Peraturan Perundang-Undangan Naskah Rencana Ratifikasi IMO FAL Convention,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Repubilik Indonesia, 2001 Undang-Undang  No.6  Tahun  2011  Tentang Keimgrasian
Permenkumham  No.19  Tahun  2018  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Permenkumham No.44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar Wilayah  Indonesia  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI –  GR.01.04-2533  Tentnag Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Website www.imo.org, http://hubla.dephub.go.id www.beritatrans.com