ISSN Print: 2774-7840     ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 22-40

## KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## Fajri Halim
Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Halimfajri44@gmail.com

## Sukamto Satoto
Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sukamtosatoto@yahoo.com

## Ivan Fauzani Raharja
Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

## Abstract
This scientific article is in order to examine how the authority of the officials of the develop- ment of Civil Servant and Civil Servant Commission in filling the Department of High Leader- ship Pratama Jambi Provincial Government and to determine whether the efforts to complete the Filling of the Position of High Leadership Pratama Jambi Provincial Government is in ac- cordance with the prevailing laws and regulations. In this article the issue that will be dis- cussed is the first, how to fill the Position of High Leadership Pratama Jambi Provincial Gov- ernment. Second, efforts to complete the Filling of the Position of High Leadership Primary Government of Jambi Province has been in accordance with the prevailing laws and regula- tions. This research is empirical juridical research, empirical law research is a method of le- gal research that serves to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. Because in this study researching people in relationships living in the communi- ty, empirical legal research methods can be said as sociological law research. It can be said that legal research is taken from the facts that exist in a society, legal entity or government entity. The results of this study that, the implementation of the Filling of the Position of High Leadership Pratama Jambi Provincial Government has not been in accordance with the pre- vailing laws and regulations. In this case the whole aspect of the filling can’t be said in ac- cordance with expectations, the first is an indication of legal defects in the appointment of an evaluation assessment team so that it can potentially be canceled or null and void, the second cancellation of recommendations that have been issued by Civil Servant Commission exceeds the authority that has been set so that the action is the feed of arbitrary actions.

## Keywords  :  Authority, Filling of Primary High Leadership Positions, Cancellation of Recommendations.

## Abstrak
Artikel ilmiah ini diperuntukan mengkaji bagaimana kewenangan pejabat pembina kepega- waian  dan  KASN  dalam  pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  Pemerintah  Provinsi
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Jambi  dan  untuk  mengkaji  apakah  upaya  penyelesaian  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  Pemerintah  Provinsi  Jambi  telah  sesuai  dengan  peraturan  Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama , bagaimana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. Kedua , upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Dikarenakan  dalam  penelitian  ini  meneliti  orang  dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan se- bagai  penelitian  hukum  sosiologis.  Dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  yang  diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil  penelitian  ini  bahwa,  pelaksanaan  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama Pemerintah Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber- laku. Dalam hal ini keseluruhan aspek pada pengisian tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan  harapan,  yang  pertama  adanya  indikasi  cacat  hukum  pada  penunjukan  tim  penilai evaluasi  sehingga  berpotensi  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum,  kedua  pembatalan rekomendasi  yang  telah  dikeluarkan  KASN  melampaui  kewenangan  yang  telah  diatur  se- hingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang.

## Kata Kunci  :  Kewenangan,  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama,  Pembata- lan Rekomendas
A. Pendahuluan Reformasi Birokrasi Indonesia disebutkan  antara  lain  untuk  mewujudkan Aparatur  Sipil  Negara  (selanjutnya  disebut
ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik,  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  (KKN). 1 Sebagai  aparatur sipil negara harus mampu
menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai penjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 kemudian  dapat  mewujudkan  ASN  sebagai profesi  dan  pelaksana  manajemen  ASN harus  berdasarkan  pada  asas  kompetensi
1 Riris  Katharina. Reformasi  Manajemen Aparatur  Sipil  Negara:Evaluasi  Peran  Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara . Spirit Publik , Vol 13 No. 2, 2018, hlm. 2.
dan  kualifikasi  atau  merit  sistem  dalam setiap  tahap  manajemen  ASN  yang  sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 2
Melalui  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (selanjutnya disebut UU ASN) Pasal 1 angka 22  terkait  Sistem  Merit  adalah  “kebijakan dan  Manajemen  ASN  yang  berdasarkan pada  kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja secara  adil  dan  wajar  dengan  tanpa membedakan  latar  belakang  politik,  ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status  pernikahan,  umur,  dan  kondisi kecacatan.”  Sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan tuntutan  lingkungan  kerja  yang  searah tuntutan dinamika jabatan, maka
pentingnya  penataan  pengaturan  pejabat
tinggi yang mengacu pada sistem pembinaan  karier  PNS  (merit  system) dalam peraturan Penataan Jabatan Pratama sangat  dibutuhkan  terkait  pengelolaan suatu organisasi jabatan dengan
mempertimbangkan  beban  kerja,  syarat- syarat  kompetensi  jabatan,  dan  tingkat pelayanan yang dibutuhkan. 3 Edi Suharman menjelaskan  Pengisian  Jabatan  Pimpinan Tinggi  Pratama  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  (JPT) dilakukan  secara terbuka  dan  kompetitif di kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Dengan  memperhatikan  syarat  kualifikasi, kompetensi,  kepangkatan,  pendidikan  dan pelatihan,  rekam  jejak  jabatan  dan integritas  serta  pesyaratan  jabatan  lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
Jabatan  Pimpinan  Tinggi  melalui seleksi  terbuka  sesuai  dengan  sistem  merit diharapkan  akan  lahir  generasi  baru Aparatur  Sipil  Negara  yang  kompeten, berintegritas dan profesional dalam memberikan  pelayanan  yang  baik  untuk melayani  masyarakat.  Harapan  reformasi birokrasi  adalah  terwujudnya  birokrasi profesional,  netral  dan  sejahtera,  mampu
3 Edi  Suharman. Kewenangan  Pejabat Pembina  Kepegawaian  dalam  Pengisian  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  di  Daerah  Menurut Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 5 No. 2, 2017, hlm. 221.
4 Ibid .
menempatkan diri sebagai abdi masyarakat yang lebih baik. 5 Dengan adanya pelaksanaan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  ini maka  perlunya  pengawasan  (Monitoring dan  Evaluasi)  dari  KASN.  Dalam  UU  ASN Pasal  27  disebutkan  bahwa  “Komisi Aparatur  Sipil  Negara  yang  mana  KASN merupakan  lembaga  nonstruktural  yang mandiri  dan  bebas  dari  intervensi  politik untuk  menciptakan  Pegawai  ASN  yang profesional  dan  berkinerja,  memberikan pelayanan  secara  adil  dan  netral,  serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa”.
Artikel  ini  fokus  kepada  Kewenangan Pengisian JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi  tahun  2019.  Pemerintah  Provinsi Jambi melakukan uji kompetensi dan job fit dalam  rangka  pelaksanaannya,  Gubernur mengajukan  surat  kepada  Ketua  KASN Nomor  S-2441/BKD-3.2/VII/2019  Perihal Mohon  Rekomendasi  Uji  Kompetensi  dan Job  Fit Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi. Surat  tersebut  memuat  isi  data  Pejabat Pimpinan  Tinggi  (selanjutnya  disebut  PPT)
Pratama Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan masa kerja, ketentuan peraturan  perundang-undangan,  panitia seleksi  sesuai  peraturan  perundang- undangan, mohon penyetujuan, dan
5 Atik Choirotin Mawaddah dan Dra.Meirinawati. Analisis  Reformasi  Birokrasi  Di
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi  Pada  Seleksi  Pengisian  Jabatan  Pimpinan Tinggi  (Jpt)  Pratama  Pns  Berbasis  Sistem  Mer- it) . Publika, Vol 4 No.10, 2016, hlm. 5.
memberikan  rekomendasi  kepada  Komisi Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan  surat  Gubernur  tersebut maka  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara menerbitkan  “surat  rekomendasi  Nomor B-
2607/KASN/8/2019 berisi
tentang Rekomendasi  Pelaksanaan  Uji  Kompetensi PPT  Pratama  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Jambi”.  Sehingga  atas  dasar  surat rekomendasi  KASN  tersebut  Pemerintah Provinsi  Jambi  membentuk  tim  panitia seleksi  untuk  uji  kompetensi  PPT  Pratama di  Provinsi  Jambi.  Selanjutnya  dalam Keputusan Gubernur Nomor 975/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 tentang Panitia  Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  Pemerintah  Provinsi  Jambi  Tahun 2019  menetapkan  “membentuk  Panitia
Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama Pemerintah  Provinsi  Jambi  melalui  Uji Kesesuaian  ( Job  Fit )  Tahun  2019”  pada tanggal  23  Agustus  2019.  Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut maka Pemerintah  Provinsi  Jambi  melalui  Panitia Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama mengeluarkan Berita Acara dengan substansi  sebagai  berikut:  1.  Melakukan penilaian dengan tiga metode yaitu Evaluasi hasil penilaian kompetensi, penilaian SAKIP, dan  wawancara  2.  Penilaian  dilakukan terhadap 37 PPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi  Jambi  3.  Merekomendasi  kepada Bapak  Gubernur  untuk  rotasi/mutasi sebanyak  2  (dua)  orang  dan  pejabat  yang tetap sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.
Kemudian Gubernur  membentuk Tim Penilai Kinerja dengan Surat Perintah Tugas Nomor 4529.a/SPT/BKD-3.2/X/2019
“memerintahkan  kepada  3  (tiga)  pejabat untuk  dapat  melaksanakan  evaluasi  dan penilaian  kinerja  terhadap  para  Pejabat Pimpinan  Tinggi  Pratama  di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”.
Berdasarkan  berita  acara  Nomor 4551/BA/BKD-3.2/XI/2019  bahwa  Tim Penilai  Kinerja  Pemerintah  Provinsi  Hari Jumat,  1  November  2019  membahas penilaian  kinerja  37  (tiga  puluh  tujuh)  PPT Pratama  di  Lingkungan  Pemprov  Jambi dengan rekomendasi: Demosi PPT sebanyak tiga  (3)  orang  dan  Pemberhentian  PPT sebanyak  tiga  (3)  orang.  Atas  berita  acara tersebut,  Gubernur  kembali  melaporkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) dalam rangka Permohonan Rekomendasi Rotasi/Mutasi JPT Pratama di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi dalam surat Nomor S- 4558/BKD/3.2/X/2019 tanggal 4 November 2019 dengan substansi permohonan  persetujuan  rekomendasi terhadap pelaksanaan Rotasi/Mutasi
Pengisian  JPT  Pratama  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  Jambi  berdasarkan laporan  hasil  evaluasi  kinerja  oleh  tim penilai  kinerja  sebagai  Pejabat  Pembina Kepegawaian (PPK).
KASN  kemudian  menerbitkan  surat rekomendasi Nomor B-3964/KASN11/2019 tanggal  18  November  2019  Perihal
Rekomendasi  Hasil  Uji  Kompetensi  JPT Pratama  dalam  rangka  mutasi/rotasi  JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.  Dalam  surat  rekomendasi  KASN tersebut,  KASN  menyampaikan:  Ucapan terima  kasih  perihal  penyampaian  hasil Rekomendasi Rotasi/Mutasi JPT Pratama di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi. Berdasarkan  uji  kompetensi  terhadap  tiga puluh  sembilan  (39)  Pejabat  Pimpinan Tinggi Pratama (PPT Pratama), namun pada pelaksanaannya  uji  kompetensi  hanya dilakukan  terhadap  tiga  puluh  tujuh  (37) PPT Pratama dengan alasan dua orang PPT Pratama atas nama Drs. HM. Asnawi AB, MM sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  telah  memasuki  Batas  Usia  Pensiun dan  dr.  Hj.  Hemayawati  sebagai  Direktur Utama  Rumah  Sakit  Jiwa  yang  mengajukan mutasi  ke  Jabatan  Fungsional  Dokter. Kemudian  menyetujui  kompetensinya  atas dasar  pertimbangan  dan  data  pendukung Hasil  Pemeriksaan  Inspektorat  Provinsi Jambi dengan Nomor: LAP.700/101/ITPROV-2/VII/2019,  tanggal 31  Juli  2019  dan  Hasil  Pemeriksaan  Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Per-Semester I Tahun 2019 (31 Oktober 2019). Dari hasil audit  kinerja  tiga  puluh  tujuh  (37)  PPT Pratama,  terdapat  tiga  (3)  orang  yang diberhentikan dan tiga (3) orang didemosi.
Berdasarkan rekomendasi
KASN tersebut  di  atas,  Gubernur  kemudian melakukan  pemberhentian  dan  demosi terhadap  enam  pejabat  yaitu,  tiga  nama
yang  diberhentikan  dari  Jabatan  Pimpinan Tinggi:
1. H.  Husairi,  SIP.,  ME.  sebagai  Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan ditempatkan  dalam  jabatan  Pelaksana pada  Badan  Pengembangan  Sumber
Daya Manusia Provinsi Jambi;
2. Agus Herianto, SH sebagai Kepala Dinas Pendidikan  dan  ditempatkan  dalam jabatan Pelaksana pada Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Provinsi Jambi; dan 3. Drs. H. Amsyarnedi, M.Si sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  serta  ditempatkan dalam  jabatan  Pelaksana  pada  Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Provinsi Jambi.
Selanjutnya  tiga  nama  lain  yang  di demosi sebagai pejabat administrator:
1. Drs. Ujang Hariadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata,  menjadi Kepala  Bidang  Deposit  Pengembangan Koleksi  Layanan  dan  Pelestarian  Bahan Perpustakaan  pada  Dinas  Perpustakaan dan Arsip Daerah;
2. Drs. Ariansyah, ME sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menjadi  Kepala  Bidang  Inovasi  dan Teknologi  pada  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Daerah;
3. Edy  Kusmiran,  S.STP  sebagai  Kepala
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Pemadam  Kebakaran,  menjadi  Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum  pada  Biro  Pemerintahan  dan Otonomi Daerah.
Dengan  adanya  jabatan  yang  lowong, Gubernur  Jambi  kembali  mengajukan  surat kepada  Ketua  KASN  tanggal  13  Desember 2019  Nomor  S-4946/BKD-3.2/XII/2019 Perihal  Permohonan  Rekomendasi  Pengis- ian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 me- lalui  Seleksi  Terbuka.  Namun  pada  tanggal 27  November  2019  enam  orang  Pegawai Negeri  Sipil  tersebut  juga  menyampaikan “surat pengaduan kepada Ketua KASN Peri- hal Permohonan Penjelasan dan Peninjauan Kembali Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JPT Pratama dalam rangka Mutasi/Rotasi di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi”. Maka  berdasarkan  pengaduan  tersebut KASN  mengeluarkan  rekomendasi  yang diterbitkan  terdahulu  melalui  surat  Nomor B-677/KASN/02/2020  tanggal  28  Februari 2020 perihal rekomendasi peninjauan kem- bali  atas  rekomendasi  KASN  Nomor  B- 3964/KASN/11/2019.
Berdasarkan surat pengaduan dari pa- ra  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut,  KASN menyatakan  dalam  surat  rekomendasi  No- mor  B-677/KASN/02/2020  bahwa  KASN belum  dapat  memberikan  dan  menganulir surat  rekomendasi  sebelumnya  Nomor  S- 4558/BKD/3.2/X/2019  karena  dianggap tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan berlaku, serta menyatakan belum dapat  memberikan  rekomendasi  pengisian
JPT  Pratama  yang  lowong  pada  surat  Gu- bernur Nomor S-4946/BKD-3.2/X11/2019.
Gubernur  Jambi  melalui  Surat  Nomor S-894/BKD-3.2/III/2020  tanggal  20  Maret 2020  menyatakan  keberatan  kepada  Ketua KASN  atas  surat  rekomendasi  Nomor  B-
677/KASN/02/2020 yang dikeluarkan dengan alasan Keputusan Gubernur tentang Rekomendasi Rotasi/Mutasi JPT Pratama di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  te- lah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  baik  dari  sisi kewenangan,  prosedur  dan  substansinya. Sementara  KASN  berpendapat  sebaliknya karena  prosedur  pemberhentian  dan  de- mosi  belum  sesuai  dengan  peraturan  pe- rundang-undangan yang berlaku.
Persoalan  ini  menjadi  berlarut-larut sehingga  kasusnya  sampai  saat  ini  belum dapat  diselesaikan  sebagaimana  mestinya oleh  kedua  belah  pihak.  Karena  baik  pihak Gubernur  Jambi  maupun  KASN  sama-sama tetap  bertahan  dengan  pendapatnya  mas- ing-masing.  Dengan  begitu  akibat  hukum dari  pendirian  para  pihak,  hal  ini  berten- tangan  dengan  Pasal  2  huruf  a  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa- ratur  Sipil  Negara  yang  mensyaratkan  bah- wa  penyelenggaraan  kebijakan  dan  mana- jemen  Aparatur  Sipil  Negara  berdasarkan asas kepastian hukum, serta Jabatan Pimpi- nan  Tinggi  yang  dimaksud  menjadi  lowong hingga  saat  ini.  Jika  hal  ini  dibiarkan  terus- menerus
maka penyelenggaraan
pemerintahan  akan  menjadi  mandek  atau stagnan (diam di tempat).
Adapun  yang  akan  dikaji  didalam
artikel ilmiah ini adalah mengena kewenangan pejabat  pembina  kepegawaian dan  KASN  dalam  pelaksanaan  pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah  Provinsi  Jambi  dan b agaimana
upaya  penyelesaian  Pengisian  Jabatan  Pim- pinan  Tinggi  Pratama  Pemerintah  Provinsi Jambi apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  digunakan  yaitu metode  penelitian  hukum  empiris  atau penelitian  hukum  yuridis  empiris  yaitu dengan  melakukan  analisis  terhadap  per- masalahan dan penelitian melalui pendeka- tan  hirarki  peraturan  perundang-undangan bahwa adanya kesenjangan antara dassolen dan  das  sein,  artinya  terjadi  ketidak sesuaian  antara  aturan  yang  mengatur dengan  apa  yang  dilaksanakan.  Menurut Bahder  Johan  Nasution  Terlihat  bahwa penelitian  ilmu  hukum  empiris  lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan  ilmu  hukum  empiris  yang berupaya  mengamati  fakta-fakta  hukum yang  berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk  dapat  diamati  dan  dibuktikan  secara
terbuka. 6 Spesifikasi  penelitian  ini  ber- bentuk  deskriptif  yaitu,  penulis  menggam- barkan  atau  menguraikan  permasalahan pada  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  Pemerintah  Provinsi  Jambi.  Dalam penulisan  dan  penelitian  ini  metode  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif  yang terdiri dari data pokok dan data sekunder.
C. Pelaksanaan  Pengisian  Jabatan  Pimpi-
nan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi Pelaksanaan  Pengisian  JPT  Pratama
Pemerintah  Provinsi  Jambi  jika  disusun secara  runut  melalui  beberapa  tahapan  se- bagai berikut:
1. Menetapkan  Pejabat  Pimpinan  Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Membentuk Panitia Seleksi;
3. Menetapkan dan  melaksanakan  3  (tiga) Metode  Penilaian  Pejabat  Pimpinan Tinggi Pratama oleh panitia seleksi;
4. Merotasi/mutasi  2  (dua)  orang  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. Gubernur membentuk tim penilai kiner- ja Provinsi Jambi;
6. Tim  penilai  kinerja  merekomendasi  un- tuk memberhentikan 3 PPT dan demosi (penurunan jabatan) 3 PPT;
7. Gubernur melaksanakan pemberhentian dan  pelantikan  demosi  setelah  mem- berikan laporan kepada KASN;
6 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian  Ilmu  Hukum .  Bandung,  Mandar  Maju, 2016, Hlm 125.
8. Enam  (6)  pegawai  yang  diberhentikan melaporkan  pelaksanaan  pengisian  JPT Pratama ke KASN; dan
9. KASN  mengeluarkan  rekomendasi  yang menyatakan  meninjau  kembali  pelaksa- naan  pengisian  JPT  Pratama  dan  mem- batalkan rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya.
Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi pratama pemerintah Provinsi Jambi, seluruh kewenangan  dilakukan  oleh  pejabat  pem- bina  kepegawaian  (PPK)  yakni  Gubernur Provinsi  Jambi.  Bahwa  kewenangan  yang dimaksud  diatur  dalam  pasal  53  UU  ASN dan  dipertegas  oleh  pasal  115  ayat  1  UU ASN  “Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi pratama  dilakukan  oleh  Pejabat  Pembina
Kepegawaian dengan terlebih dahulu mem- bentuk  panitia  seleksi”.  Seperti  yang diutarakan Sudirman bahwa
“pengangkatan, pemberhentian, dan pengis- ian  pejabat  ASN  menjadi  kewenangan  Pe- jabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  karena berada pada  lingkup  Daerah  Provinsi maka dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jambi”. 7
Gubernur Jambi melaksanakan proses Uji  Kompetensi  dan  JobFit  terhadap  empat puluh  enam  (46)  Pejabat  Pimpinan  Tinggi Pratama pada tanggal 24 Juli 2019 yang ter- tuang  pada  Surat  Gubernur  Jambi  perihal Mohon  rekomendasi  Uji  Kompetensi  dan JobFit Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di
7 Wawancara dengan Sudirman, Sekretaris Daerah  Provinsi  Jambi,  tanggal  12  Februari 2021.
Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi dengan  menyampaikan  beberapa  hal  se- bagai berikut:
1. Data  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dengan masa kerja  jabatan  sampai  1  Agustus  2019 berjumlah  46  (empat  puluh  enam)  PPT Pratama;
2. Pengisian  JPT  dan  Penunjukan  Panitia Seleksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten- tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten- tang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil; dan 3. Mohon  perkenan  persetujuan  dan memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah  Provinsi  Jambi  terhadap draft  susunan  Panitia  Seleksi  untuk  se- lanjutnya  dikeluarkan  Keputusan  Gu- bernur Jambi.
Kemudian  KASN  yang  mengeluarkan rekomendasi pengisian JPT Pratama dengan surat  Nomor  B-2607/KASN/8/2019  dalam hal rekomendasi pelaksanaan uji kompeten- si  PPT  Pratama  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Jambi  dengan  menyampaikan  be- berapa hal yaitu :
1. Mengevaluasi/uji  kompetensi  terhadap PPT  Pratama  sebanyak  39  orang  yang telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Menyetujui pembentukan panitia seleksi dan  pelaksanaan  uji  kompetensi  ter- hadap  39  (tiga  puluh  sembilan)  PPT
Pratama dapat dijadikan dasar  pelaksa- naan  mutasi/rotasi  dan  mengisi  JPT Pratama yang kosong.
Gubernur  Jambi  mengeluarkan  Kepu- tusan  tentang  Panitia  Seleksi  JPT  Pratama Pemerintah  Provinsi  Jambi  Tahun  2019 membentuk  Panitia  Seleksi  JPT  Pratama Pemerintah  Provinsi  Jambi  melalui  uji  kes- esuaian ( JobFit ) yang memuat pembentukan Panitia  Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi melalui Uji Kesesuaian ( JobFit ) tahun 2019. Adapun Susunan  Anggota  Panitia  Seleksi  JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut:
1. Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jambi  se- bagai Ketua Merangkap Anggota
2. Asisten  Administrasi  Umum  Sekda Provinsi  Jambi  sebagai  Sekretaris  Me- rangkap Anggota.
Anggota    dari  unsur  eksternal  adalah
sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.,
2. Prof. Dr. H. Amri Amir, S.E., M.Si., dan
3. Prof. Dr. H. RA. Muthalib, M.Si. Hasil  penilaian  dan  evaluasi  PPT Pratama  Pratama  yang  dilaksanakan  oleh Panitia  Seleksi,  direkomendasikan  untuk merotasi/mutasi  sebanyak  2  (dua)  orang dan  pejabat  yang  tetap  pada  jabatannya sebanyak  35  (tiga  puluh  lima)  orang. Penilaian  dan  evaluasi  tersebut  dilakukan melalui  3  metode  :  Evaluasi  hasil  penilaian kompetensi,  penilaian  SAKIP  (Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerinta- han), dan wawancara.
Berita  Acara  tersebut  dimuat  tanpa keikutsertaan dari ketua panitia seleksi pa- da pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Jambi. Terbukti dengan Berita Acara Penilaian dan Evaluasi PPT  Pratama  Provinsi  Jambi  yaitu  tidak adanya  tanda  tangan  Sekretaris  Daerah  pa- da  dokumen  tersebut.  Hal  itu  diperkuat  di- mana  Gubernur  mengeluarkan  surat perintah  tugas  pada  tanggal  29  Oktober 2019 Memerintahkan 3 (tiga) Pejabat untuk dapat  melaksanakan  evaluasi  dan  penilaian kinerja  terhadap  para  Pejabat  Pimpinan Tinggi  Pratama  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Jambi.  Surat  perintah  tugas  gu- bernur mempedomani beberapa pasal yang diatur pada peraturan perundang-undangan untuk  memerintahkan  tim  penilai  kinerja terhadap  37  PPT  Pratama  yang  telah  men- jabat selama 2 (dua) tahun atau lebih.
Kemudian  Gubernur  Jambi  juga menunjuk  Tim  Penilai  Kinerja  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perun- dang-undangan,  dikarenakan  pembentukan tim  penilai  kinerja  merupakan  tugas  dari
Sekretaris Daerah. Tidak adanya pengaturan  bahwa  PPK  yang  membentuk tim  penilai  kinerja  menjadi  sebuah  persoa- lan  dan  dipertegas  kembali  sebagaimana diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor 30  Tahun  2019  Tentang  Penilaian  Kinerja Pegawai  Negeri  Sipil  Pasal  47  Ayat  1,2  dan
3:
(1)  Tim  Penilai  Kinerja  PNS  dibentuk  oleh PyB
(2) Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari PNS yang  memiliki  kompetensi  yang  dibu- tuhkan, berasal dari:
a. Unit  Kerja yang  membidangi  kepeg- awaian;
b. Unit Kerja yang membidangi pengawasan internal; dan
c. Unit Kerja lain yang dipandang perlu oleh PyB.
(3)  Tim  Penilai  Kinerja  PNS  bertanggung jawab kepada PyB.
Maka dalam kasus ini dapat diuraikan bahwa  tindakan  hukum  tersebut  tidak didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan  sehingga  menjadi  cacat  hukum. Sebagaimana akibat hukum yang timbul yai- tu batal (nietig) atau dapat dibatalkan (nie- tigbaar).  Tim  Penilai  Kinerja  melalui  Berita Acara  Nomor  4551/BA/BKD-3.2/XI/2019 melaksanakan rapat tim penilai kinerja yang membahas  terkait  penilaian  kinerja  tiga puluh  tujuh  (37)  PPT  Pratama  yang  telah menjabat  selama  dua  (2)  tahun  atau  lebih dengan  rekomendasi  sebagai  berikut:  De- mosi PPT sebanyak tiga (3) orang dan Pem- berhentian sebanyak tiga (3) orang.
Melalui  rekomendasi  tim  keenam orang  PPT  Pratama  tersebut  tidak  dapat untuk  menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi pratama  pemerintah  provinsi  jambi  karena adanya  Laporan  Evaluasi  Kinerja  Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun  2019,  sehingga  penilaian  kinerjanya
tidak dapat mencapai target dan menyebab- kan  terjadinya  mutasi  serta  berujung  pada pemberhentian  dan  demosi  (Rekomendasi: Peralihan Jabatan).
Berdasarkan  hasil  daripada  rekomen- dasi  tim  penilai  kinerja  maka  Gubernur Jambi melakukan tindakan berikutnya yang berarti  dilaksanakan  pemberhentian  dan demosi  kepada  PPT  tersebut.  Penyampaian itu  tertuang  dalam  surat  Gubernur  Jambi Nomor  S-4558/BKD-3/2/X/2019  perihal rekomendasi  rotasi/mutasi  JPT  pratama Pemerintah  Provinsi  Jambi  kepada  Ketua KASN.  Surat  tersebut  memuat  beberapa poin penting yaitu :
1. Pemerintahan  Provinsi  Jambi  telah membentuk Panitia Seleksi JPT Pratama guna  melaksanakan  Uji  Kesesuaian kepada  para  JPT  yang  telah  menjabat selama dua (2) tahun atau lebih di Ling- kungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi dengan  Keputusan  Gubernur  Jambi  No- mor 975/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 tang- gal  23  Agustus  2019  tentang  Panitia
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Kemudian Panitia seleksi melaksanakan rapat  penilaian  dan  evaluasi  terhadap PPT Pratama yang dilakukan melalui ti- ga (3) penilaian yaitu:
a. Evaluasi hasil penelitian kompetensi berdasarkan  hasil  assessment  test yang  dilaksanakan  bekerjasama dengan  UPT  penilaian  kompetensi
BKD  Provinsi  Riau  pada  tanggal  16 s/d 17 September 2019.;
b. Wawancara  oleh  Pansel,  guna  pen-
dalaman hasil dari penilaian
assesement pada tanggal 3 s/d 5 Ok- tober 2019. 3) Penilaian SAKIP (Sis- tem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintahan) hasil laporan dari In- spektorat Daerah Provinsi Jambi.
c. Setelah tahapan proses uji kesesuian berakhir,  Tim  Penilai  Kinerja  juga melaksanakan  penilaian  kinerja ter- hadap  tiga  puluh  tujuh  (37)  PPT Pratama  tersebut,  dari  hasil  audit kinerja  selanjutnya  Tim  merek- omendasikan  pemberhentian  ter- hadap  tiga  orang  dan  penurunan eselon (demosi) terhadap tiga  orang PPT  Pratama  sebagaimana  daftar terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebelum menetapkan dan melaksanakan pelantikan terhadap dua (2) pejabat se- bagaimana dijelaskan.
Dengan tindak lanjutnya bahwa KASN menyetujui  atas  dasar  pertimbangan  dan data  pendukung  hasil  pemeriksaan  in- spektorat  provinsi  jambi.  Sehingga  Gu- bernur  bisa  melaksanakan  pemberhentian dan penurunan jabatan (demosi) tanggal 25 November 2019 kepada saudara H. Husairi, S.IP,  ME,  Agus  Heriyanto,  SH,  dan  Drs.  H. Amsyarnedi,  M.Si.  Serta  penurunan  jabatan pegawai  negeri  sipil  dari  jabatan  pimpinan tinggi  menjadi  jabatan  administrator  yang
telah  mendapat  pertimbangan  dari  tim penilai kinerja tanggal 1 November 2019.
Setelah proses pengisian dilaksanakan oleh  Gubernur  kemudian  meminta  rek- omendasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama provinsi Jambi tahun 2020 melalui seleksi  terbuka  kepada  Ketua  KASN.  Yang mana untuk mengisi jabatan pimpinan ting- gi  yang  saat  ini  lowong/kosong.  Namun KASN  menyampaikan  bahwa  keenam  (6) orang PNS, pada tanggal 27 November 2019 telah  melaporkan  pengaduan kepada Ketua KASN perihal: Mohon Penjelasan dan Penin- jauan Kembali Rekomendasi Hasil Uji Kom- petensi  JPT  Pratama  dalam  rangka  mu- tasi/rotasi  di  lingkungan  pemerintah provinsi jambi. Sehingga KASN memandang perlu untuk mengevaluasi kembali terhadap data  dan  informasi  yang  disampaikan  ke KASN, yaitu klarifikasi seluruh proses  taha- pan  Uji  Kompetensi  dan  Evaluasi  dan penilaian  kinerja  kepada  para  pihak  yang terkait.  Atas dasar penegasan  tersebut  rek- omendasi KASN Nomor B- 3964/KASN/11/2019 tanggal 18 November 2019  ditinjau  kembali/dibatalkan  dan dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  karena  itu KASN meminta PPK untuk meninjau kemba- li  Keputusan  Gubernur  Jambi  yang  berkai- tan dengan demosi dan pemberhentian dari keenam PNS atau mengangkat kembali pada jabatan  yang  selama  ini  didudukinya  atau mengangkat  dan  menempatkan  pada  Jab- atan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang setara sesuai dengan kompetisinya.
KASN  dapat  melaksanakan  pemerik- saan  ulang  yang  berkaitan  dengan  evaluasi dan penilaian kinerja serta apabila terdapat indikasi atau dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  lainnya terhadap  pemberhentian  dan  demosi  kee- nam  PNS  tersebut  dilakukan  pemeriksaan sesuai  dengan  PP  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  PNS.  Maka  ditegaskan  kembali bahwa KASN belum dapat memberikan rek- omendasi  Pengisian  JPT  Pratama  tersebut sebelum PPK menindaklanjuti Rekomendasi KASN  itu.  Adanya  pernyataan  dari  KASN tersebut yang membuat Pemerintah Provin- si  Jambi  merasa  keberatan  KASN  sesuai dengan surat Gubernur Nomor S-894/BKD- 3.2/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal keberatan  Pemerintah  Provinsi  Jambi dengan mempertimbangkan:
1. Bahwa  pemberhentian  dan  demosi  ter- hadap enam (6) PNS tersebut telah me- lalui prosedur serta PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja maka  dikenakan  sanksi  administratif sampai  dengan  pemberhentian    sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perun- dang-undangan; dan
2. Bahwa  data  dan  informasi  yang  disam- paikan  telah  sesuai  dengan  fakta  yang sebenarnya  tidak  ada  yang  dimanipu- lasi;
3. Terdapat rentang waktu yang cukup la- ma  (tiga  bulan  15  hari)  KASN  membat- alkan  rekomendasi  persetujuan  pem- berhentian dan demosi yang telah KASN
sampaikan kepada Gubernur Jambi yak- ni  antara  pemberian  surat  Ketua  KASN Nomor  B-677/KASN/02/2020  yang  te- lah  dikeluarkan  KASN  pada  tangga;  28 Februari 2020.
4. Bahwa  Keputusan  Gubernur  Jambi merupakan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  3  UU  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  PTUN  sebagaimana  telah diubah  untuk  kedua kalinya  dengan UU Nomor  51  Tahun  2009,  dan  jika  ter- dapat  adanya  keberatan  atas  terbitnya Keputusan  Gubernur  tersebut  maka sesuai  dengan  prosedur  di  dalam penyelesaian  sengketa  Keputusan  Pe- jabat  Tata  Usaha  Negara/  sengketa  ad- ministratif  pemerintahan  sebagaimana ditentukan  dalam  UU  Nomor  30  Tahun 2014. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pe- doman  Penyelesaian  Sengketa  Admin- istratif Pemerintahan setelah
menempuh upaya administratif. Dimana faktanya sampai dengan saat ini keenam PNS  yang  didemosi  dan  diberhentikan dari  jabatannya  tersebut  tidak  pernah mengajukan upaya keberatan
dan/ataupun  gugatan  kepada  Gubernur Jambi sesuai dengan Pasal 75 dan Pasal 76  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administratif  Pemerinta- han.
Apabila  KASN  meninjau  kemba- li/dibatalkan  dan  dinyatakan  tidak  berla- kunya  surat  rekomendasi  Ketua  KASN  No- mor  B-3964/KASN11/2019  maka  secara utuh  keseluruhan  dalam  lampiran  surat rekomendasi  Ketua  KASN  Nomor  B- 3964/KASN11/2019  tidak  hanya  yang diberhentikan  dan  didemosi  yang  ditinjau kembali/dibatalkan  dan  dinyatakan  tidak berlaku  tetapi  untuk  jabatan  yang  di- mutasi/rotasi  dan  pejabat  masa  jabatannya telah  lebih  dari  lima  (5)  tahun  juga  terma- suk  dalam rekomendasi yang  ditinjau  kem- bali/dibatalkan dan dinyatakan tidak berla- ku.  Kemudian  dapat  diuraikan  jika  dilihat dari  kewenangan  KASN  yang  membatalkan rekomendasi  yang  telah  dikeluarkan  sebe- lumnya  melampaui  kewenangan  sehingga termasuk  dalam  tindakan  sewenang- wenang.
Mengingat bahwa pentingnya seorang Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama  (Pejabat Eselon II) dalam membantu Gubernur untuk menjalankan  roda  pemerintahan  di  daerah guna  terwujudnya  visi  misi  kepala  daerah. Dimana  enam  (6)  ASN  yang  didemosi  dan diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak bersinergi serta da- lam  laporan  kinerja  evaluasi  ditemukan ketidakpatuhan  atas  laporan-laporan  dari berbagai  pihak.  Sebelum  dilakukannya  de- mosi  dan  pemberhentian  keenam  PPT Pratama tersebut diberikan tenggang waktu enam  bulan  untuk  memperbaiki  kinerjanya tetapi  berdasarkan  keterangan  Sekda
Provinsi  Jambi  hal  tersebut  tidak  dil- aksanakan  oleh  keenam  pejabat  tersebut, sehingga dianggap tidak ada upaya dari PPT tersebut  untuk  melaksanakan  tugas,  pokok dan fungsi dengan baik. Kemudian dari hasil wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Dae- rah  Provinsi  Jambi  yang  sebelumnya  men- jabat sebagai Asisten III Sekda, menyatakan: Bahwa secara kewenangan Gubernur Jambi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai  PPK  dengan  melakukan  Pengisian JPT Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan menetapkan  orang-orang  yang  layak  untuk menduduki  JPT  tanpa  melewati  batas kewenangan  yang  ditentukan.  Substansi yang  dilaksanakan  Pemerintah  Provinsi Jambi  jika  ditinjau  dari  peraturan  perun- dang-undangan  sudah  mengikuti  aturan yang  berlaku,  mulai  dari  Pejabat  Pimpinan Tinggi  yang  diseleksi,  penilaian  yang  dil- akukan,  penetapan  terhadap  pejabat  yang menilai  PPT,  syarat  dan  kualifikasi  serta metode  seleksinya.  Maka  secara  prosedur yang menjadi persoalan yakni KASN menge- luarkan  rekomendasi  untuk  meninjau  kem- bali  proses  pengisian  JPT  Pratama Pemerintah  Provinsi  Jambi  yang  sebe- lumnya telah disetujuinya. 8
Berdasarkan  wawancara  tersebut apabila  dikaitkan  dengan  asas  kepastian hukum dijelaskan bahwa ada indikasi tidak terlaksananya  tugas  tersebut  sebagaimana
8 Wawancara dengan Sudirman, Sekretaris Daerah  Provinsi  Jambi,  Tanggal  12  Februari 2021.
yang  terjadi  pada  kasus  keenam  Pejabat Pimpinan  Tinggi  Pratama,  bahwa  KASN membatalkan  rekomendasi  yang  pada  da- sarnya  telah  dikeluarkan  dan  disetujui  un- tuk  dilaksanakan  menurut  ketentuan  yang berlaku.  Karena  Keputusan  Gubernur  serta Rekomendasi  KASN  telah  dikeluarkan  apa- bila terjadi pembatalan atas kebijakan yang dikeluarkan  sendiri  oleh  KASN  maka  ada ketidakkonsisten  sehingga  tindakan  terse- but  dikategorikan  sebagai  cacat  admin- istratif (maladministrasi). Seharusnya KASN menanggapi  pengaduan  keenam  PNS  yang diberhentikan  dan  demosi  tidak  dengan pembatalan rekomendasi sebelumnya, teta- pi menyarankan kepada keenam PNS terse- but  untuk  menempuh  jalur  hukum  di peradilan tata usaha negara. 9
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut maka  tidak  terpenuhinya  ketentuan  yang tertera  dalam  Peraturan  Komisi  Aparatur Sipil Negara No 2 Tahun 2017 yang menya- takan  bahwa  “Rekomendasi  yang  dikeluar- kan  KASN  harus  berdasarkan  beberapa  hal penting  sehingga  apabila  tidak  terpenuhi hal  tersebut  maka  KASN  wajib  untuk  tidak mengeluarkan rekomendasi.”
9 Wawancara  dengan  Kailani,  Mantan Kepala  Inspektorat  Provinsi  Jambi,  tanggal  2 Maret 2020.

## D. Upaya  Penyelesaian  Pengisian  JPT
Pratama  yang  Bermasalah  di  Ling- kungan Pemerintah Provinsi Jambi
Dalam  rangka  laporan  penyelesaian atas  pemberhentian  dan  demosi  enam  (6) PNS  dari  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi membahas  penyelesaian  atas  pemberhen- tian dan demosi enam (6) Pejabat Pimpinan Tinggi  Pratama  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Jambi  pada  tanggal  25  November 2019. Adanya hal yang akan dibahas yaitu: 1. Surat  Wakil  Ketua  KASN  Nomor  B- 677/KASN/02/2020  tanggal  28  Febru- ari  2020  perihal  Rekomendasi  penin- jauan  kembali  atas  rekomendasi  KASN Nomor  B-3964/KASN/11/2019  yang suratnya  diterima  secara  resmi  tanggal 2 Maret 2020.
2. Surat  Gubernur  Nomor  S-894/BKD- 3.2/III/2020  tanggal  20  Maret  2020 perihal  keberatan  Pemerintah  Provinsi Jambi
3. Surat  Wakil  Ketua  KASN  Nomor  B- 1388/KASN/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal  tanggapan  atas  keberatan
Pemerintah Provinsi Jambi 4. Surat  Gubernur  Jambi  Nomor  S-
1244/BKD-3.2/VI/2020  tanggal  5  Juni
2020  Perihal  Keberatan  Kedua  Atas Rekomendasi  KASN  pada  surat  B-
677/KASN/2/2020.
5. Surat  Gubernur  Jambi  Nomor  S- 1277/BKD-3.2/VI/2020  tanggal  11  Juni 2020  perihal  Laporan  terkait  pember-
hentian/demosi  enam (6) ASN dari Jab- atan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di  Ling- kungan Provinsi Jambi
Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jambi mengutarakan  bahwa  adanya  satu  (1)  PPT yang didemosi atas nama Drs. Ujang Hariadi yang  sebelumnya  menjabat  sebagai  Kepala Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi Jambi, pada pelaksanaan uji kompetensi be- liau  diturunkan  menjadi Kepala  Bidang  De- posit  Pengembangan  Koleksi  Layanan  dan Pelestarian Bahan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  Provinsi Jambi.  Diketahui  bahwa  saudara  Ujang
Hariadi secara pribadi mendatangi Penjabat Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jambi  untuk meminta ditugaskan pada Jabatan
Fungsional.  Dengan  begitu  Pemerintah Provinsi  Jambi  mengabulkan  permintaan tersebut  sehingga  saudara  Ujang  Hariadi sekarang  telah  ditugaskan  dalam  Pamong Budaya Ahli Madya pada Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata  Provinsi  Jambi  melalui Penyesuaian  ( Inpassing )  dalam  Jabatan Fungsional Pamong Budaya.
Pemerintah  Provinsi  Jambi  melalui Penjabat  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jambi juga  menyampaikan  beberapa  penawaran solusi kepada enam (6) PNS yang diberhen- tikan  dan  di  demosi  dari  Jabatan  Pimpinan Tinggi  Pratama  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi Jambi yaitu:
1. Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang setara  dengan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama; atau
2. Diikutsertakan  dalam  pengisian  JPT
Pratama  melalui  seleksi  terbuka  ter- hadap  sembilan  (9)  Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama
Hasil  dari  rapat  tersebut  yang  mana saudara  Agus  Herianto,  SH.  Mewakili  kee- nam (6) PNS yang hadir pada rapat pemba- hasan  tersebut  menyampaikan  pendapat sebagai berikut:
1. Menyampaikan  bahwa  proses  pember- hentian  dan  demosi  harus  berpedoman dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
2. Terdapat solusi yang di sampaikan oleh Pemerintah  Provinsi  Jambi  enam  (6)
PNS  yang  di  berhentikan  dan  didemosi pada prinsipnya menolak dua (2) solusi yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah Provinsi Jambi, terutama untuk diangkat dalam  Jabatan  Fungsional  karena  me- merlukan proses yang panjang terhadap opsi  yang  ditawarkan  untuk  mengikuti seleksi  terbuka  yang  akan  datang  tidak dimungkinkan karena ada beberapa PNS yang  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan untuk  mengikuti  seleksi  terbuka  JPT Pratama karena batasan umur.
3. Maka  enam  (6)  PNS  tersebut  menyam- paikan  kepada  Pemerintah  Provinsi Jambi  untuk  ditempatkan  pada  Jabatan yang  selama  ini  didudukinya  atau  Jab- atan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  lainnya yang  setara  sesuai  dengan  kompe-
tensinya  sesuai  dengan  yang  telah direkomendasikan oleh KASN dalam su- rat  Wakil  Ketua  KASN  Nomor  B- 677/KASN/02/2020.
Dengan  begitu  dapat  disimpulkan bahwa  memberi  dua  (2)  penawaran  solusi terhadap  ke  enam  orang  tersebut  upaya yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Provinsi Jambi  adalah  upaya  administratif  sebagai upaya yang dilaksanakan sebelum
menempuh  jalur  hukum.  Namun  pihak KASN  tetap  menegaskan  Gubernur  untuk mengembalikan  pejabat  tersebut  pada  jab- atan  semula  yang  didudukinya.  Sebagaima- na  sampai  saat  ini  pihak  Pemerintah Provinsi Jambi dan KASN tidak meneruskan persoalan  ini  ke  pengadilan  tata  usaha negara  karena  memiliki  alasan  masing- masing.  Sedangkan  Pemerintah  Provinsi Jambi  dengan  tegas  tidak  akan  mencabut atau  membatalkan  keputusan  yang  telah dikeluarkannya  sampai  dikeluarkannya keputusan yang baru dari pengadilan.
Sampai  saat  ini  tidak  adanya  pen- gaduan  keberatan  oleh  6  (enam)  PPT Pratama  yang  diberhentikan  dan  didemosi tersebut kepada pihak Pemerintah Provinsi Jambi  berdasarkan  hasil  laporan  evaluasi kinerja,  namun  hanya  mempersoalkan pelaksanaan  pengisian  tersebut  dengan melaporkan  tindakan  pemerintah  Provinsi Jambi  kepada  KASN.  Harusnya  jika  keenam PPT Pratama tersebut merasa tidak terima, keenam  JPT  itu  bisa  mengirimkan  surat keberatan  kepada  pihak  Pemerintah
Provinsi atau dengan membawa kasus ini ke pengadilan tata usaha negara.

## E. Kesimpulan
Selama proses pengisian JPT Pratama, kewenangan  PPK  Gubernur  Jambi  sebagai promotor  untuk  melaksanakan  Uji  Kompe- tensi  Pejabat  Pimpinan  Pratama  telah melakukan  tugas  menurut  ketentuan  yang berlaku  yaitu  menentukan  panitia  seleksi, dan  berkoordinasi  kepada  KASN  selama proses pengisian JPT Pratama Provinsi Jam- bi. Kemudian kewenangan dari Pejabat yang Berwenang dapat dilihat pada prosedur dari Pengisian  JPT  Pratama  yang  telah  dil- aksanakan  sebagaimana  mestinya,  seperti 1)  Penetapan  jadwal  dan  tahapan  pelaksa- naan,  2)  metode  penilaian  terhadap  PPT yaitu a) Evaluasi hasil penilaian kompetensi b)  Penilaian  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah)  dan  c)  Wa- wancara, 3) sistem yang digunakan, kriteria penilaian  administrasi,  penulisan  makalah, presentasi  dan  wawancara  pada  uji  kes- esuaian kompetensi.
Sedangkan kewenangan  KASN  pada  pengisian  JPT Pratama  Provinsi  Jambi  juga  telah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan dengan mengeluarkan rekomendasi pengis- ian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  serta meminta klarifikasi seluruh proses tahapan pengisian  JPT  Pratama  Provinsi  Jambi.  Na- mun  terdapat  pembatalan  yang  dilakukan oleh KASN kurang tepat dari kewenangann- ya  apabila  tetap  merekomendasikan  untuk
mengembalikan  jabatan  ke  enam  PPT  yang bersangkutan. Upaya penyelesaian yang dil- akukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi da- lam  proses  pengisian  jabatan  pimpinan tinggi  dengan  memberikan  dua  (2)  solusi penyelesaian  yaitu  diangkat  dalam  jabatan fungsional yang setara dengan jabatan pim- pinan  tinggi  pratama  dan  diikutsertakan dalam  pengisian  JPT  Pratama  melalui  sele- ksi  terbuka.  Terhadap  solusi  penyelesaian tersebut  semua  kembali  kepada  keenam PPT  yang  bersangkutan  untuk  menerima dan/atau  menolak  tawaran  tersebut.  Yang mana  pada  kasus  ini  telah  ada  satu  PPT yang  telah  menerima  solusi  penyelesaian Pemerintah  Provinsi  Jambi  atas  nama  Drs. Ujang Hariadi.
F. Saran Hendaknya  dalam  pelaksanaan  pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama,
Pemerintah  Provinsi  Jambi  dapat  lebih memperhatikan  prosedur-prosedur  yang berlaku  terkait  tentang  penunjukan  tim penilai  kinerja  untuk  terpenuhinya  asas kepastian  hukum  dan  tidak  menimbulkan cacat  hukum.  KASN  sebaiknya  lebih  mem- perhatikan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam  mengeluarkan  rekomendasi,  agar tidak terjadi pembatalan rekomendasi yang sebelumnya  telah  disetujui  dan  tidak melampaui kewenangan yang telah ditetap- kan  sehingga  tugas  pokok  dan  fungsi  yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera- turan perundang-undangan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulisan  Artikel  ini  telah  dibantu  oleh Bapak  Profesor  Sukamto  Satoto  dan  Bapak Ivan  Fauzani  Raharja  sebagai  pembimbing skripsi  perihal  substansi  dan  Teknik  penu- lisan.  Tulisan  ini  juga  telah  dikoreksi  oleh tim  editing  dari  Mendapo  Journal.  Terima kasih  atas  bantuan  pihak-pihak  terkait  se- hingga tulisan ini dapat dibuat sebagaimana mestinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Ajib  Rakhmawanto. Analisis  Peran  Pejabat Pembina  Kepegawaian  dan  Pejabat yang  Berwenang  dalam  Pembinaan ASN  di  Instansi  Pemerintah  (Studi:
Kabupaten  Lampung  Utara,  Kota  Ci- legon,  dan  Kota  Kediri) .  Jurnal  Bina Praja:  Journal  of  Home  Affairs  Gov- ernance, Vol 7 No 3, 2015.
Astrella Levina. Status Hukum Penangguhan Pelaksanaan  Upah  Minimum  Pada Saat  Masih  Digugat  Di  Pengadilan Tata Usaha Negara . Jurist- Diction, Vol 1 No. 2, 2018. Atik Choiritin Mawaddah, dan Dra.Meirinawati. Analisis  Reformasi
Birokrasi  Di  Badan  Kepegawaian Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  (Studi Pada  Seleksi  Pengisian  Jabatan  Pim- pinan Tinggi (JPT) Pratama PNS Ber- basis Sistem Merit). Publika, No 4 Vol 10, 2016.
Bahder  Johan  Nasution. Metode  Penelitian Ilmu Hukum . Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016.
Edi  Suharman. Kewenangan  Pejabat  Pem- bina  Kepegawaian  dalam  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  di Daerah  Menurut  Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apara- tur  Sipil  Negara . Jurnal  IUS  Kajian Hukum  dan  Keadilan, Vol  5 No.  2,
2017.
Mia  Rosmiati,  Asep  Sumaryana,  AD.  Saeful- lah  dan  Ahmad  Buchari. Rekrutmen
Terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah Kota  Bandung .  Jurnal  Administrasi Publik, Vol 9 No 2, 2018.
Muammar  Alkadafi,  Ria  Rahmadani,  dan
Hendry  Andry. Analisis  Reformasi Kepegawaian  (Studi  Pelaksanaan
Seleksi  Terbuka  Jabatan  Pimpinan Tinggi  Pratama  (JPT)  Berbasi  Merit Sistem  Pada  Pemerintah  Daerah  Ka- bupaten Indragiri Hilir) . Publika, Vol.
4 No. 1, 2018.
Muh. Kadarisman. Manajemen Aparatur Sipil Negara , Rajawali Pers, Depok, 2018.
Ridwan  HR. Hukum  Administrasi  Negara , Edisi  Revisi,  PT  RajaGrafindo  Per- sada, Depok, 2020.
Riris  Katharina. Reformasi  Manajemen  Apa- ratur Sipil Negara:Evaluasi Peran Pe- jabat  Pembina  Kepegawaian  dan Komisi  Aparatur  Sipil  Negara . Spirit Publik, Vol 13 No. 2, 2018. Rommy Haryono Djojorahardjo. Mewujudkan  Aspek  Keadilan  Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal  Media  Hukum  Dan Peradilan, Vol 5 No. 1, 2019.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani. Pen- erapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Rajawali Pers, Ja- karta, 2013.
Solechan, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik , Adminitrative  Law  &  Governance
Journal. Volume 2 Issue 3, 2019.
Sri  Hartini  dan  Tedi  Sudrajat, Hukum
Kepegawaian  Di  Indonesia. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Sufriadi. Tanggung  Jawab  Jabatan  dan Tanggung  Jawab  Pribadi  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Indonesia . Jurnal Yuridis, Vol 1 No.1, 2017.
Wawanudin  dan  Rohidin  Sudarno. Pelaksa- naan  sistem  Merit  dalam  UU  ASN, Wewenang  KASN  dan  Analisis  Pera- turan  Perundang-undangan  yang Berpengaruh  terhadap  Wewenang KASN .  Jurnal Mozaik, Vol  10  No  1, 2018.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa- ratur Sipil Negara.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Admin- istrasi Pemerintahan.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua  Atas  UU  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pe- rubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2019  tentang
Tim Penilai Kinerja,

## Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  15  Ta- hun  2019  tentang  Pengisian  Jab- atan  Pimpinan  Tinggi  Secara  Ter- buka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah,
Peraturan  Ketua  Komisi  Aparatur  Sipil
Negara  Republik  Indonesia  Nomor
2  Thun  2017  tentang Pedoman Pengawasan  Komisi  Aparatur  Sipil Negara  Atas  Pengisian  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pada  Instansi Pemerintah.