## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491

## Analisis Kemiskinan Propinsi Maluku dengan Distribusi Penghasilan Sebagai Variabel Mediasi (Tahun 2005-2017)
Dientje Rumerung * , Korneles Sangur
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan, Universitas Pattimura, Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indoensia Email: 1,* rumerungd@gmail.com, 2 korneles.sangur97@gmail.com Email Penulis Korespondensi: rumerungd@gmail.com Submitted: 06/11/2022 ; Accepted: 29/11/2022 ; Published: 29/11/2022
Abstrak -Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara langsung dan tidak langsung melalui distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, tahun yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara tahun 2005  – 2017. Model analisis data yang digunakan adalah analisis jalur, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif diikuti dengan  uji asumsi klasik. dan kecocokan, alat analisis yang digunakan oleh Eviews dan IBM Amos. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis jalur regresi berganda. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menunjukan  bahwa tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi  terhadap distribusi pendapatan sebaliknya  terdapat pengaruh antara kesempatan kerja terhadap distribusi pendapatan. Jadi  kendati  ada pertumbuhan  ekonomi tetapi tidak berdampak  pada distribusi  pendapatan.  Selanjutnya  ternyata  tidak terdapat pengaruh  antara  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan..  Sebaliknya  terdapat  pengaruh  antara  kesempatan  kerja  terhadap kemiskinan,  yang  artinya  perubahan  kesempatan  kerja  akan  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan.    Tidak  berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui distribusi pendadapat terhadap kemiskinan membuktikan bahwa   kemiskinan di  Maluku  lebih  bersifat  kemiskinan  relative.  Kemiskinan    yang  tercipta  bukan  diakibatkan  oleh  pertumbuhan  ekonommi  dan kesempatan  kerja  yang  mempengaruhi  pendapatan  dan  akibatnya  tercipta  kemiskinan,  melainkan  lebih  diakibatkan  oleh keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas public yang akibat kondisi Maluku yang lebih didominasi oleh laut.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Kesempatan Kerja; Distribusi Pendapatan; Kemiskinan.
Abstract −The purpose of this paper is to determine the effect of economic growth on poverty directly and indirectly through income distribution. This study uses secondary data of time series data obtained from the Central Statistics Agency of Maluku Province, the year that was the sample in this study between 2005 - 2017. The data analysis model used is path analysis, the analysis method used  is  descriptive  analysis  followed by  classical  assumption  tests.  and goodness  of  fit, the  analysis tools used by t he Eviews  and  IBM  Amos.  Hypothesis  testing  uses  multiple  regression  path  analysis  techniques.  The  results  of the  research  and discussion show that there is no influence between economic growth on income distribution, on the contrary, there is an influence between employment opportunities and income distribution. So even though there is economic growth, it does not have an impact on income distribution. Furthermore, it turns out that there is no influence between economic growth on poverty. So the economic growth  that  occurs  does  not  have  an  impact  on  reducing  poverty.  Conversely,  there  is  an  influence  between  employment opportunities and poverty, which means that changes in employment opportunities will affect the level of poverty. The lack of effect on economic growth and employment opportunities through income distribution on poverty proves that in Maluku poverty indicates that poverty in Maluku is more relative poverty. Poverty that is created is not caused by economic growth and employment opportunities that affect income and consequently creates poverty, but rather due to limited access to various public facilities due to the condition of Maluku which is more dominated by the sea.
Keywords : Economic Growth; Job Opportunities; Income Distribution; Poverty.

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena kemiskinan yang dialami masyarakat pada suatu wilayah akhir-akhir ini telah menjadi topik yang sering dibahas dan diperdebatkan pada berbagai forum ilmiah, walaupun fenomena kemiskinan itu sendiri telah ada sejak ratusan tahun yang lalu (Hahury, et al., 2022). Kemiskinan adalah masalah yang substansial dan mendasar bagi banyak negara,  sebab  kemiskinan  tersebut  berdampak  terhadap  perekmbangan  banyak  aspek  (Hill,  2021).  Kemiskinan merupakan    kondisi  yang  mengakibatkan    masyarakat  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  yang selanjutnya berdampak pada menurunnya produktifitas bahkan dalam kondisi terburuk, kemiskinan mengakibatkan kematian.  Deyshappriya,  (2021)  mengkategorikan  kemiskinan  dalam  3  tingkatan,  yaitu  1)  Kemiskinan  ekstrim (exstreme poverty) atau kemiskinan absolut menunjukan kondisi rumah tangga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, atau dengan kata lain kemiskinan  ekstrim bukan hanya tergantung  dari  pendapatan saja tetapi  juga karena ketersediaan jasa. 2) Kemiskinan moderat (moderate poverty) umumnya menunjukkan kondisi hidup di mana kebutuhan dasar sudah terpenuhi, namun masih relatif sederhana, karena umumnya hanya memiliki pendapatan antara US$  1-2  per  hari.  3)  Kemiskinan  relatif  (relative  poverty)  umumnya  ditemukan  untuk  rumah  tangga  dengan pendapatan di bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  adalah  indikator  keberhasilan  pembangunan  di  suatu  perekonomian. Kesejahteraan  dan  kemajuan  suatu  perekonomian  ditentukan  oleh  besarnya  pertumbuhan  yang  ditunjukkan  oleh perubahan output nasional (Sun et al., 2022).  Pertumbuhan ekonomi sejatinya merupakan proses yang berujung pada peningkatan kemakmuran rakyat, salah satunya adalah pengurangan angka kemiskinan (Afandi1 & Dwi Wahyuni2, 2017). Keberadaan penduduk miskin tersebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan semakin menuju ke arah timur Indonesia, jumlah penduduk miskin semakin bertambah, profil kemiskinan di Indonesia pada September 2018 yang

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
di terbitkan oleh BPS mencatata persentasi penduduk miskin di Provinsi Maluku sebesar 17,85%, menjadikan Provinsi Maluku berada pada urutan ke 4 provinsi termiskin di Indonesia setelah NTT diurutan ke 3. Namun demikian secara nasional persentasi  penduduk miskin  turun menjajdi 9,66%. Penurunan persentasi  penduduk miskin  juga terjadi di Provinsi Maluku. Berikut ini disajikan data kemiskinan Provinsi Maluku.

## Tabel 1. Kemiskinan Di Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
Tahun  Jumlah Penduduk  Garis Kemiskinan  Jumlah Penduduk Miskin  Persentasi Kemiskinan 2014 1,657,409 361.022 316.11 18.44 2015 1,686,469 399.632 328.41 19.51 2016 1,715,548 414.302 327.72 19.18 2017 1,744,654 436.865 320.51 18.45 2018 1,773,776 456.457 320.08 18.12
Data kemiskinan Provinsi Maluku dari tahun 2014 – 2018 menunjukan peningkatan jumlah penduduk, angka Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin terus meningkat, namun persentasi kemiskinan mengalami perubahan yang  fluktuatif  dalam  dua  tahun  terakhir  persentasi  mulai  menunjukan  penurunan.  Peningkatan  jumlah  penduduk miskin  terindikasi  dari  peningkatan  jumlah  penduduk  provinsi  dan  Peningkatan  garis  kemiskinan  ini  dikarenakan peningkatan  harga  pada  setiap  komoditas  baik  makan  dan  non  makan  yang  merupakan  unsur-unsur  di  dalam perhitungan Garis kemiskinan.
Akhir  tahun  1990-an,  ternyata  pertumbuhan  yang  pro-kemiskinan  atau  Pro-poverty  Growth  (PPG) menjadi terkenal saat banyak ekonom mulai menganalisis paket-paket kebijakan yang dapat mencapai penurunan kemiskinan yang  lebih  cepat  lewat  pertumbuhan  ekonomi  dan  perubahan  distribusi  pendapatan.  memberikan  dua  pendekatan, pertama menfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi  walaupun  tidak  proposional.  Artinya,  pangsa  pendapatan  dari  kelompok  miskin  meningkat  bersamaan dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Kedua  fokus  pada  percepatan  laju  pertumbuhan  pendapatan  dari  kelompok  miskin lewat  pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat  dan dengan memperbesar kesempatan-kesempatan bagi  orang-orang miskin  untuk  berpartisipasi  dalam  pertumbuhan  (Wardhana,  2016).  Pertumbuhan  ekonomi  sejatinya  merupakan proses  yang  berujung  pada  peningkatan  kemakmuran  rakyat,  salah  satunya  adalah  pengurangan  angka  kemiskinan (Mansi  et  al.,  2020).  Pertumbuhan  ekonomi  memiliki  efek  progresif  sederhana  pada  distribusi  pendapatan  rumah tangga terlepas dari pengeluaran sosial, rasio pajak langsung dan tidak langsung, distribusi  pendidikan, dan indeks upah minimum (dikalikan dengan persen dari  total  lapangan kerja di  sektor formal) memiliki efek yang lebih kuat (Sinding, 2009).
Penciptaan  lapangan  pekerjaan  merupakan  upaya  pemerintahan  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  bagi rakyatnya  yang  sangat  berhubungan  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Manh  et  al.,  (2014)  menunjukkan  bahwa  ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Adanya hubungan jangka pendek antara pertumbuhan ekonomi  dan  kesempatan  kerja  dengan  faktor  kelambanan,  artinya  pertumbuhan  ekonomi  sekarang  akan mempengaruhi  pertumbuhan  kesempatan  kerja  tahun  mendatang.  Perluasan  kesempatan  kerja  juga  merupakan dimensi  ekonomis  ketenagakerjaan,  karena  melalui  kesempatan  kerja  pertumbuhan  ekonomi  diciptakan  sekaligus memberikan  penghasilan  dan  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  (Hjazeen  et  al.,  2021).  Daya  beli  masyarkat berkaitan erat dengan seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan harus memperhatikan  distribusi pendapatan yang merata.  Masalah kemiskinan sangat menganggu jalannya roda perkonomian dalam mencapai cita- cita bangsa untuk  mensejahterakan rakyatnya, dan untuk menanggulanginya perekonomian memiliki  instrumennya sendiri yakni menggunakan variabel-variabel perekonomian seperti yang telah di paparkan pada latar belakang diatas.
Penelitian ini mencoba menganalisis dan mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan yang selanjutnya juga akan berdampak terdapa kemiskinan. Langkah analisis selanjutnya adalah menganalisis  apakah akibat pertumbuhan ekonomi akan berdampak  terhadap kesempatan kerja sehingga akan berdampak pula terhadap kemiskinan sesuai keadaan Propinsi Maluku.
Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Apakah tedapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap distribusi pendapatan secara individu  ?,  2) Apakah tedapat  pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi  pendapatan terhadap kemiskinan secara langsung dan individu?, 3) Apakah tedapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan secara individu melalui distribusi pendapatan?

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel. Peneliti menguji hipotesisi menggunakan model analisis  jalur  dengan  tipe  recursif,  metode  regresi  berganda  dan  metode  korelasi.  Data  dalam  penelitian  ini menggunakan data PDRB, data lapangan pekerjaan, data rasio gini dan data kemiskinan Provinsi Maluku. Penelitian ini memiliki 4 variabel, yakni 2 variabel exogenous , dan 2 endogenous yang mana salah satu variabelnya merupakan variabel perantara endo genous. Adapun variabel-variabel tersebut ialah:

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
1) Variabel Exogenous :  dalam  suatu  model  analisis  jalur  ialah  semua  variabel-variabel  yang  tidak  ada  penyebab- penyebab  exkplisitnya  atau  dalam  diagram  tidak  ada  anak-anak  panah  yang  menuju  kearahnya.  Jika  variabel exogenous dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan ank panah kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut (Sunyoto, 2013). Variabel ekonomi yang ditentukan menjadi variabel exogenous dalam penelitian ini yakni: Pertumbuhan Ekonomi (X 1 ) dan Kesempatan Kerja (X 2 ) .
2) Variabel Endogenous : variabel yang mempunyai anak-anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk  didalamnya  semua  variabel  perantara  dan  tergantung  (Sunyoto,  2013).  Variabel  ekonomi  yang ditentukan menjadi  variebel endogenous dalam penelitian ini yakni: Variabel Perantara : Distribusi Pendapatan (Y 1 ); Variabel Tergantung: Kemiskinan (Y 2 ).
Pengukuran  pertumbuhan  ekonomi  menggunakan  nilai  PDB  berdasarkan  harga  konstan,  sebab  bila mengguakan  harga  konstan  pengaruh  perubahan  harga  telah  dihilangkan,  sehingga  sekalipun  angka  yang  muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  selama  periode  pengamatan.  Adapaun  rumusan  pertumbuhan  ekonomi sebagai berikut:
a. Waktu pertumbuhan hanya  satu periode:
𝑮 𝒕 = 𝑷𝑫𝑹𝑩 𝒕 −𝑷𝑫𝑹𝑩 𝒕−𝟏 𝑷𝑫𝑹𝑩 𝒕−𝟏 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
(1) Keterangan:
G t = pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan) PDRB t
= Produk Domestik Regional Bruto Rill periode t (berdasarkan harga konstan) PDRB t-1
= PDRB satu periode sebelumnya.
b. Jika interval waktunya lebih dari satu periode, penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan persamaan eksonensial:
𝑷𝑫𝑹𝑩 𝒕 = 𝑷𝑫𝑹𝑩 𝟎 (𝟏 + 𝒓) 𝒕 (2)
Keterangan: PDRB t = PDRB periode t PDRB 0 = PDRB periode awal r = tingkat pertumbuhan t = jarak periode
Pertumbuhan  ekonomi  mengukur  prestasi  dari  perkembangan  suatu  perekonomian.  Kemajuan  sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat  dicerminkan  dari  perubahan  PDRB  dalam  suatu  wilayah.  PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Formula yang digunakan untuk menghitung produktivitas tenaga kerja pada setiap sektor dilakukan dengan membandingkan PDRB sektor pertanian terhadap jumlah tenaga kerja di setiap sektor (Sofyan, dkk, 2015) yaitu:
𝑷 = 𝑷𝑫𝑹𝑩 𝑱𝑲𝑻 (3) Keterangan: P : Produktivitas PDRB : PDRB sektor JTK : Jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian.
Kesempatan kerja yang merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja  menggambarkan  penyerapan  tenaga  kerja  di  suatu  wilayah.  Kesempatan  kerja  ini  akan  menampung  semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga  kerja  yang  ada.  Adapun  lapangan  pekerjaan  adalah  bidang  kegiatan  usaha  atau  instansi  dimana  seseorang bekerja atau pernah bekerja (Mauliadiani et al., 2019). Sementara, kesempatan kerja adalah jumlah yang menunjukan berapa orang yang telah atau dapat tertampung dalam suatu perusahaan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja, semakin  tinggi  TKK  maka  kesempatan  kerja  semakin  tinggi.  Konsep  Tingkat  Kesempatan  Kerja  (TKK)  ialah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Rumus Tingkat  Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut (https://sirusa.bps.go.id/):
𝑻𝑲𝑲 = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝑩𝒆𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑨𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
(4)
Keterkaitan  antara  produksi  barang  dan  permintaan  tenaga  kerja  untuk  membuat  barang-barang  itu,  akan didapati  wawasan  tentang  penentuan  upah  ekuilibrium,  faktor-faktor  produksi  input  yang  digunakan  untuk

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
menghasilkan barang dan jasa Bila upah riil turun, produsen akan mau menambah tenaga kerja yang digunakan. Jika harga  jual  naik,  produsen  mau  meningkatkan  produksinya,  yang  berarti  meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja sehingga permintaan terhadap tenaga kerja berhubungan terbalik dengan tingkat upah riil (Djirimu, 2021; Tridiana & Widyawati, 2019).
Pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  pendapatan  meningkat  tidak  akan  memiliki  arti  apa  pun  jika  distribusi pendapatan  yang  terjadi  sangat  timpang.  Mengukur  pembagian  pendapatan  nasional/daerah  merupakan  hal  yang penting untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dimasyarakat, namun jauh lebih penting untuk  mengetahui  penyebab  terjadinya  nilai  distribusi  pendapatan  yang  mengidentifikasi  terjadinya  ketimpangan. Salah satu faktor yang membuat nilai koefisien ketimpangan yang tinggi disebabkan oleh pola pembangunan ekonomi lebih bersifat sektoral, dimana sektor industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, komunikasi dan angkutan, keuangan serta jasa-jasa diutamakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggiyang memilih pusat lokasi di daerah-daerah tertentu yang menguntungkan (Suhartono, 2011).
Adelman & Morris (1973) mengemukakan delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang, yaitu: 1) Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita. 2) Inflasi di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang. 3) Ketidak merataan pembangunan antar daerah. 4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga presentase pendapatan modal lebih besar daripada persentase pendapatan yang berasal dari  kerja sehingga angka pengangguran pun bertambah. 5)  Rendahnya mobilitas sosial. 6)  Pelaksanaan kebijakan industri  substitusi  impor  yang  mengakibatkan  kenaikan  pada  harga  barang-barang  hasil  industri  guna  melindungi usaha-usaha  golongan  kapitalis.7)  Memburuknya  nilai  tukar  bagi  Negara  sedang  berkembang  dalam  perdagangan dengan  Negara-negara  maju,  sebagai  akibat  adanya  ketidakelastisan  permintaan  terhadap  barang-barang  ekspor Negara  sedang  berkembang.  8)  Hancurnya  industri-industri  kerajinan  rakyat  seperti  pertukangan,  industri  rumah tangga dan lain-lain.
Terdapat  dua  indikator  yang  paling  umum  digunakan  untuk  mengukur  ketimpangan  pendapatan  (Damanik, 2018), yakni:
a. Nilai Koefisien Gini
Rasio gini merupakan salah satu ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh.
Tabel 2. Nilai Koefisien Gini Nilai Koefisien Distribusi Pendapatan < 0,4 Tingakat ketimpangan rendah 0,4 – 0,5 Tingkat ketimpangan sedang > 0,5 Tingkat ketimpangan tinggi
b. Ukuran Bank Dunia
Tabel 3. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatans Tingkat Ketimpangan Kelompok 40% penduduk  termiskin pengeluaran < 12% dari keseluruhan pengeluaran Tinggi Kelompok  40%  penduduk  termiskin  pengeluarannya  antara  12%-17%  dari  seluruh pengeluaran Sedang Kelompok  40%  penduduk  termiskin  pengeluarannya  >  17%  dari  keseluruhan pengeluaran Rendah
Arsyad (2016) menegaskan penggunaan ukuran Bank Dunia yang menggambarkan semakin besar ketipangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Arsyad, 2016). Indikator distribusi pendapatan yang berkaitan erat dengan ukuran koefisien gini yakni Kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentasi penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima, semakin jauh  kurva Lorenz tersebut  dari  garis diagonal  (kemerataan sempurna), maka semakin tinggi  pula derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut  dengan  sumbu  horizontal  bagian  bawah dan  sumbu  vertikal  sebelah  kanan.  Sementara  untuk  memperoleh koefisien Gini  dengan menghitung  luas daerah antara garis diagonal  (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh hujur sangkar di mana kurva Lorenz tersebut berada. Ada dua macam kemiskinan yang paling umum digunakan Arsyad (2016), yaitu:
a. Kemiskinan  Absolut;  Konsep  kemiskinan  seringkali  dikatikan  dengan  perkiraan  atas  tingkat  pendapatan  dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan  minimum,  maka  orang  dapat  dikatakan  miskin.  Kemiskinan  dapat  pula  kita  ukur  dengan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
memperbandingkan  tingkat  pendapatan  orang  dengan  tingkat  pendapatan  yang  dibutuhkan  untuk  memperoleh kebutuhan dasarnya.Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut.
b. Kemiskinan  Relatif;  Orang  yang  sudah  mempunyai  tingkat  pendapatan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar minimum  tidak  selalu  berarti  orang  tersebut  “tidak  miskin.”Beberapa  pakar  berpendapat  bahwa  meskipun pendapatan  seseorang  sudah  mencapai  tingkat  kebutuhan  dasar  minimum,  namun  ternyata  pendapatan  orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih  berada  dalam  kategori  miskin.Ini  terjadi  karena  kemiskinan  lebih  banyak  ditentukan  oleh  keadaan sekitarnya,  dari  lingkungan  orang  yang  bersangkutan.Konsep  inilah  yang  kemudian  kita  kenal  sebagai  konsep kemiskinan relatif.
Konsep  kemiskinan  relatif  bersifat  dinamis,  sehingga  kemiskinan  akan  selalu  ada,  Tambunan  (2003) menjabarkan 8 indikator kemiskinan yakni: Pendaptan/Konsumsi per Minggu/Bulan/Tahun; Kepemilikan asset; Total Kekayaan  yang  dimiliki  seseorang;  Makanan  yang  dikonsumsi;  Keadaan  tempat  tinggal;  Pendidikan  Fomal  yang dikecap; Infra struktur dasar rumah tangga; Kesehatan. Badan Pusat Statistik menggunakan dua macam pendekatan, yaitu  pendekatan  kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach )  dan  pendekatan headcount  indeks .  Dalam  metode  BPS, kemiskinan  dikonseptualisasikan  sebagai  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar.  Jumlah  penduduk miskin  adalah  jumlah  penduduk  yang  berada  dibawah  suatu  batas  yang  disebut  batas  garis  kemiskinan,  yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan (Kuncoro, 2010).
Indikator  yang  bersifat  kuantitatif  dikemukakan  (Adriwina,  2019),  Ada  tiga  indikator  kemiskinan  yang digunakan berdasarkan kebutuhan dasar yaitu:
a. Head Count Index (HCI-P o ) yang memebrikan persentasi penduduk miskin yang berada di bawah GK b. Indeks kedalaman Kemiskinan ( Poverty Gap Index- P 1 ) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
c. Indeks Keparahan Kemiskinan ( Poverty Severty Indes -P 2 ) adalah gambaran tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Persamaan (Fosterm, J., J.Greer, dan E. Thorbecke: 1984):
𝑃 𝛼 = 1 𝑁 ∑ [ 𝑧−𝑦 𝑖 𝑧 ] 𝛼 𝑔 𝑖=1 (5)
Keterangan:
Z = garis kemiskinan 𝑦 𝑖 = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang berada di bawah garis kemiskinan q = jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan A = 0, head count index , % penduduk miskin α
= 1, poverty gap (indeks kedalaman kemiskinan), deficit penduduk miskin terhadap garis kemiskinan
α = 2, poverty severity index (indeks keparahan kemiskinan)
Berlandaskan penjelasan sebagimana dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran yang dikemukan dalam bahasan ini selanjutnya adalah sebagaimana terlahat pada grafik berikut ini.

## Gambar 1. Kerangka Berfikir

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Analisis Deskriptif
Data  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi;  Laju  pertumbuhan  ekonomi  mengambarkan  perkembangan  perekonomian  pada suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang ditunjukan pada gambar diatas menunjukkan data

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
pertumbuhan  ekonomi  dari  tahun  2005-2017,  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  yang  dicapai  dalam  rentang  tahun tersebut  terjadi  pada  tahun  2012  dengan  laju  pertumbuhan  mencapai  7,16%,  dan  pertumbuhan  ekonomi  terendah terjadi  pada  tahun  2008  mencapai  5,03%.  Secara  umum  walaupuan  terjadi  fluktuasi  dengan  rata-rata  5,88%,  laju pertumbuhan  ekonomi  terlah  mengalami  kenaikan  dari  tahun  awal  dengan  tahun  akhir  pada  tahun  yang  dijadikan sampel, dimana pada tahun awal  2005 pertumbuhan ekonomi mencapai  5,32% dan tahun akhir 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82%, hal ini menunjukan telah terjadi kenaikan mencapai 0,5%.
Tingkat Kesempatan Kerja; Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)  untuk  mengindikasikan  besarnya  persentase  angkatan  kerja  yang  bekerja,  semakin  tinggi  TKK  maka kesempatan kerja semakin tinggi (https://maluku.bps.go.id ). Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Maluku dari tahun 2005-2017, pada 6 tahun awal terjadi kenaikan tingkat kesempatan kerja hingga mencapai puncak pada tahun 2011 mencapai 92,62% setelah itu mengalami fluktuasi, walaupun demikian secara keseluruhan tingkat kesempatan kerja terus  mengalami  kenaikan  dengan  rata-rata  89,67%.  Tingkat  kesempatan  kerja  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2016 mencapai 92,95% dan terendah di tahun 2005 mencapai 84,99%.
Rasio Gini; Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai  pengeluaran konsumsi  RT dari  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan alat ukur/indikator yang umum digunakan adalah koefisien Gini yang nilainya antara 0 (tidak ada kesenjangan) dan 1 (kesenjangan penuh) (Tambunan, 2003). Rasio gini Provinsi Maluku dari tahun 2005-2017 berkisar diantara 0,2-0,4, kondisi perkembangan rasio gini provinsi Maluku menurut Rofik (2014) masih berada pada tingkat ketimpangan rendah. Walaupun demikian secara keseluruhan rasio gini terus menggalami peningkatan dengan rata-rata 0,34%, tahun awal sampel yakni tahun 2005 rasio gini hanya mencapai 0,26%, terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncak tertinggi pada tahuan 2011 yakni 0,41%, dan pada tahun akhir sample yakni 2017 masih berada pada 0,34%.
Persentasi  Kemiskinan; Headcount  Index (HCI-P0) yaitu persentasi  penduduk miskin  yang berada dibawah garis kemiskinan. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi  penduduk miskin disuatu  wilayah. Persentasi  penduduk  miskin  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  suatu  wilayah  juga  tinggi (https://www.bps.go.id/ ). Secara umum terjadi perkembangan yang menurun pada kemiskinan di Proponsi Maluku. Perubahan persentasi kemiskinan dari tahun 2005-2017, pada pertengahan rentang tahun tersebut terjadi penurunan yang sangat curam yakni pada tahun 2006-2014. Secara umum persentasi kemiskinan mengalami penurunan dengan rata-rata  24,34%.      Persentasi  kemiskinan  tertinggi  berada  pada  tahun  awal  yakni  2005  mencapai  32.28%  dan persentasi terendah berada pada tahun 2014 dengan capain 18,44%. Pada tahun awal persentasi kemiskinan mencapai 32,28% dan pada tahun akhir telah turun mencapai  18,45%, artinya persentasi  telah mengalami penurunan sebesar 13,83%.
3.1.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Terhadap Distribusi Pendapatan
a. Interprestasi Persamaan Model Satu Jalur ; Hasil uji regresi dengan menggunakan nilai standardize untuk variabel pertumbuhan  ekonomi  dan  variabel  kesempatan  kerja  terhadap  distribusi  pendapatan,disajikan  pada  persamaan berikut:
lnY 1 =0,224 lnX 1 + 3,418 lnX 2 + 0,3%
Persamaan diatas menunjukan pertumbuhan ekonomi berhubungan positiv dengan variabel distribusi pendapatan, dapat  diartikan  bahwa  kenikan  pada  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1%  searah  dengan  kenaikan  rerata  tingkat distribusi pendapatan sebesar 0.224%. Variabel kesempatan kerja berhubungan positif dengan variabel distribusi pendapatan,  dapat  diartikan  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  pada  tingkat  kesempatan  kerja  sebesar  1%  akan mengakibatkan kenaikan rerata tingkat distribusi pendapatan sebesar 3,418%.
b. Koefisien  Determinasi  (Adjusted  R  Square) ;  Nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  0.767,  dapat  diartikan  variabel exsogen pada persamaan yakni variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kesempatan kerja dapat menjelaskan variabel terikat yakni variabel distribusi pendapatan sebesar 76,7%, sisanya 23,3% dijelaskan oleh variabel diluar model.
c. Uji Signifikansi ; Nilai Critical Ratiovariabel petumbuhan ekonomi sebesar 1,638, dengan probabilitas 0,101 dan nilai  Critical  Ratiovariabel  kesempatan  kerja  sebesar  6,067  dengan  probabilitas  0,000.  Variabel  pertumbuhan ekonomi didalam model memiliki Critical Ratio ≤ 1,96 dan probabilitas > 0,05 sehingga keputusan terima H0, dapat diartikan tidak terdapat pengeruh secara parsial terhadap variabel endogen, sementara variabel kesempatan kerja memiliki Critical Ratio ≥ 1,96 dan probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga keputusan tolak H0, dapat diartikan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel endogen.

## 3.1.3  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kesempatan  Kerja  Dan  Disatribusi  Pendapatan  Terhadap Kemiskinan
a.  Interprestasi  Persamaan  Model  Dua  Jalur;  Hasil  uji  regresi  untuk  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  variabel kesempatan kerja terhadap kemiskinan dapat disajikan kedalam persamaan sebagai berikut:
lnY 2 = 0,088 lnX 1 - 4,301 lnX 2 - 0,562 lnY 1 + 1,9%

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
Persamaan diatas menunjukan variabel pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan variabel kemiskinan, dapat diartikan bahwa kenikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1% searah dengan tingkat kemiskinan yang mengalami  kenaikan  rerata  sebesar  0.088%.  Variabel  kesempatan  kerja  berhubungan  negatif  dengan  variabel kemiskinan, dapat diartikan bahwa jika terjadi kenaikan pada tingkat kesempatan kerja sebesar 1% mengakibatkan penurunan  rerata  tingkat  kemiskinan  sebesar  4,301%.  Variabel  distribusi  pendapatan  berhubungan  negative dengan variabel kemiskinan, dapat diartikan bahwa kenikan pada variabel distribusi pendapatan sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,562%.
b.  Koefisien  Determinasi  (Adjusted  R  Square);  Nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  0.589,  dapat  diartikan  variabel exsogen pada persamaan yakni variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kesempatan kerja dapat menjelaskan variabel terikat yakni variabel kemiskinan sebesar 58,9%, sisanya 41,1% dijelaskan oleh variabel diluar model.
c.  Uji  Signifikansi;  Uji  signifikan  dalam  persamaan  4.2  menunjukkan  nilai  critical  ratio  variabel  petumbuhan ekonomi sebesar 0,214 ≤ 1,96 dengan probabilitas 0,830> 0,05 sehingga keputusan terima H0, dapat  diartikan variabel pertumbuhan ekonomi tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap variabel kemiskinan. Nilai critical ratio variabel kesempatan kerja sebesar -1,401 ≤ 1,96  dengan probabilitas 0,161>  0,05 sehingga keputusan terima H0, dapat diartikan tidak terdapat pengeruh secara parsial antara variabel kesempatan kerja dengan kemiskinan. Dannilai  critical  ratio  variabel  distribusi  pendapatan  sebesar  -0,720  ≤  1,96    dengan  probabilitas  0,471>  0,05 sehingga  keputusan  terima  H0,  dapat  diartikan  tidak  terdapat  pengaruh  secara  parsial  antara  variabel  distribusi pendapatan terhadap kemiskinan.

## 3.1.4  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kesempatan  Kerja  Melalui  Disatribusi  Pendapatan  Terhadap Kemiskinan
a.  Uji Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total; Pengaruh tidak langsung antara variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y2) melalui variabel perantara (Y1)
1. Pengaruh  tidak  langsung  antara  variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Variabel  Kemiskinan  melalui Variabel Distribusi Pendapatan (X1-Y1-Y2) ditunjukan oleh nilai standardized sebagai berikut: Total effect :-0,038; Direct effect : 0,088; Indirect effect : -0,126.
2. Pengaruh tidak langsung antara variabel Kesempatan Kerja terhadap Variabel Kemiskinan melalui Variabel Distribusi Pendapatan (X2-Y1-Y2) ditunjukan oleh nilai standardizedsebagai berikut: Total effect :-6,221; Direct effect: -4,301; Indirect effect : -1,920.
c. Uji Signifikan
Uji Pengaruh tidak langsung dalam analisis ini memanfaatkan uji Sobel yang hasilnya terliahat pada tabel berikut ini,
Tabel 6 . Uji Sobel Variabel Koefisien (a) Koefisien (b) Standar Error Variabel (SE a ) Standar Error Variabel (SE b ) Sobel Test X 1 -Y 1 -Y 2 0,224 -0,562 0.137 0,780 -0,659 X 2 -Y 1 -Y 2 3,418 0,563 -0,715
Berdasarkan pada tablediatas dapat dilihat bahwa inilai signifikan pengaruh tidak langsung menggunakan sobel tes  untuk  kedua  jalur  variabel  bebas  X1  dan  X2  terhadap  Y2  melalui  Y1menunjukkan  nilai  <  1,96  sehingga  tidak terdapat pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap kemiskinan melalui ditribusi pendapatan..

## 3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Distribusi Pendapatan

## 3.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan
Pertumbuhan  ekonomi  ialah  ukuran  yang  menunjukkan  suatu  proses  perubahan  perekonomian  dari  nilai  output produksi dalam suatu perekonomian dari tahun ke tahun. Perubahan output mengindikasikan perubahanpendapatan yang dihasilkan oleh setiap faktor produksi, baik itu pemilik modal dan pemilik SDA maupun SDM atau para pekerja. Nilai  PDB  untuk  menghitung  pertumbuhan  salah  satunya  ialah  jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh aktivitas produksi di dalam prekonomian. hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada  faktor  produksi  yang  digunakan  dalam  aktivitas  produksi  tersebut.  Fokus  pertumbuhan  ekonomi  dalam penelitian ini yakni melihat pendapatan penduduk dari mana pendapatan itu berasal.
Distribusi  Pendapatan  berkonsep  pada  pemerataan  pendapatan  yang  diterima  oleh  setiap  penduduk  atas kepemilikan dan ataupemanfaatan faktor produksi. Pemerataan pendapatan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara persentasi penghasilan tenaga kerja atau upah dengan pesentasi total dari pendapatan faktor produksilain yang berwujud sewa, bunga dan laba. Kedua variabel yang dijabarkan diatas memiliki titik temu pada bahasan mengenai pendapatan penduduk. Walaupun demikian variabel  pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi variabel  distribusi pendapatan, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dapat merubah pendapatan penduduk, dari sisi permintaan agregat  pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung diakibatkan oleh konsumsi  sektor rumah tangga

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
sebagai  dampak  dari  stimulus  berupa  bantuan  dan  subsidi  dari  sektor  pemerintah  untuk  meningkatkan  daya  beli penduduk, namun demikian stimulus tersebut tidak nyata memperbesar penerimaan penduduk secara berkelanjutan, sehingga  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  tidak  berkualitas  bagi  pendapatan  penduduk  dalam  jangka  panjang. Konsumsi  sektor  perusahaan  lah  yang  sangat  mempengarhi  dimensi  pendapatan  penduduk  dari  variabel  distribusi pendapatan, konsumsi perusahaan akan sangat berkaitan dengan faktor produksi dan balas jasanya (upah, sewa, bunga dan laba).
Penelitian menunjukkan data pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012. Ditunjang oleh Kajian Ekonomi  Regional  Provinsi  Maluku  Triwulan  IV  Tahun  2012  yang  menyatakan  pertumbuhan  ekonomi  dari  sisi permintaan  masih  didorong  oleh  konsumsi  rumah  tangga  dan  konsumsi  pemerintah  yang  pada  triwulan  laporan masing-masing tumbuh sebesar 5,13% (y.o.y) dan 9,39 (y.o.y),  investasi terus meningkat seiring dengan pelaksanaan berbagai  proyek  pemerintah  dan  swasta.  namun  dari  interaksi  perdagangan  dengan  daerah  luar,  Maluku  masih mengalami  deficit  neraca  perdagangan  (www.bi.go.id).  Hasil  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  pada  Provinsi  Jambi  yang  membuktikan  Pengaruh    pertumbuhan    ekonomi  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Kabupaten  Merangin,  Sarolangun,  Muaro  Jambi,  Tanjung  Jabung  Barat  dan  Bungo  Provinsi  Jambi positif dan tidak signifikan (Indris, Kamal, 2014).

## 3.2.2 Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Distribusi Pendapatan
Kesempatan kerja ialah ukuran penyerapan tenaga kerja kedalam lapangan pekerjaan yang tersedia atau  dapat pula disebut perbandingan antara tenaga kerja yang telah bekerja dengan tenaga kerja yang belum bekerja. Data tingkat kesempatan  kerja  menunjukkan  terjadi  peningkatan  kesempatan  kerja,  bahkan  mencapai  92,95%  pada  tahun  2016 dengan rata-rata kenaikan kesempatan kerja dari tahun 2005-2017 sebesar 89,67%. Data ini menunjukkan tingginya angkatan  kerja  yang  telah  bekerja.  Walaupun  demikian  kenyataan  dalam  penelitian  ini  memberikan  kita  informasi bawah kesempatan kerja menyumbang peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. BPS pada publikasi indikator kesejahteraan  rakyat  Provinsi  Maluku  dari  tahun  2011-2017  menunjukkan  data  tenaga  kerja  terbesar  berada  pada sektor  Pertanian,  Perkebunan,  Kehutanan,  Perburuan  dan  Perikanan  dengan  rata-rata  persentasi  sebesar  45,78%. Untuk status pekerjaan utama BPS mencatat angkatan kerja yang bekerja didominasi  oleh buruh/karyawan dengan rata-rata 29,76% dan berusaha sendiri dengan persentasi 25,78% (ww.bps.go.id).
Tingginya nilai koefisien ketimpangan yang tinggi disebabkan oleh pola pembangunan ekonomi lebih bersifat sektoral, dimana sektor industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, komunikasi dan angkutan, keuangan serta jasa-jasa diutamakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi  yang tinggi. Padahal  banyak  sektor-sektor  tersebut  yang  dikembangkan  secara  ekonomi  akan  memilih  pusat  lokasi  di  daerah- daerah  tertentu  yang  menguntungkan.  Lokasi  yang  dipilih  umumnya  daerah  yang  sudah  mempunyai  berbagai prasarana dan fasilitas penunjang pengembangan sektor tersebut. Jadi daerah yang secara historis sudah berkembang menjadi semakin berkembang, sementara daerah yang belum berkembang ekonominya sangat sulit mengejar darah yang sudah berkembang (Indris, Kamal, 2014).
Tingkat  kesempatan  kerja  yang  tinggi  seharusnya  meningkatkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  penduduk, namun  dalam  penelitian  ini  kondisi  kesempatan  kerja  yang  tinggi  justru  memberikan  kenaikan  ketimpangan pendapatan sebesar 3,418%, nilai ini mengindikasikan telah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan untuk setiap sektor  dan  status  pekerjaan.  Berdasrkan  data  BPS  diatas  terdapat  banyak  penduduk  yang  bekerja  sebagai  buruh, indistri-industri  kerajinan  rakyat  serta  tenaga  kerja  masih  bertumpuh  pada  sektor  primer  seperti  sektor  Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Diduga walaupun terjadi kenaikan pada tingkat kesempatan kerja tetapi jumlah upah yang diterima tidak sebanding dengan yang bekerja pada sektor lain, terutama sektor dan status pekerja yang didominasi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terbilang stabil dan terus meningkat di tiap tahun, dibandingkan dengan buruh dan petani yang menerima upah tidak tetap dibawah upah minimum provinsi dan hampir tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selaian ketimpangan antar sektor, ketimpangan juga dapat terjadi diantara  pemeilik  modal  dengan  pekerja  didalam  sektor  yang  sama,  dikarenakan  keuntungan  yang  besar  akibat rendahnya upah yang dibayarkan.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Lewis  yakni  transfer  tenaga  kerja  maupun pertumbuhan  lapangan  kerja  timbul  karena  perluasan  (ekspansi)  output  yang  dihasilkan  dari  sektor  modern.  Laju perluasan yang terjadi akan ditentukan oleh tingkat investasi industri dan akumulasi modal di sektor modern. Investasi ini dimungkinkan karena jumlah keuntungan atau laba sektor modern melebihi jumlah upah, dengan asumsi bahwa para  pemiliki  modal  (kapitalis)  menginvestasikan  kembali  semua  keuntungan  mereka.  Akhirnya,  Lewis mengasumsikan bahwa tingak upah dalam sektor industri modern tidak berubah (konstan), yang ditentukan sebagai jumlah bayaran tertentu di atas rata-rata tingkat upah subsisten yang tetap di sektor pertanian taradisional.
Penelitian ini di  dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdulah (2013)  tentang variabel  upah dengan koefisien determinasi α4 0,0758 secara spesifik menyatakan bahwa pada kondisi cateris paribus, jika upah menigkat 1  persen,  maka  angka  index  gini  secara  signifkan  akan  naik  0,0758  persen.  Kondisi  ini  sesuai  dengan  data  riil  di lapangan. UMR setiap kabupaten/kota juga meningkat dari 2002 hingga 2011.
3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan
3.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
Kemiskinan ialah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa kebutuhan akan makanan dan minuman maupun kebutuhan non makanan dan minuman sehingga membuat orang  tersebut  hidup  dalam  kondisi  yang  lebih  buruk  dari  pada  orang  lain  yang  telah  memenuhi  kebutuhan hidupnya.Pemenuhan kebutuhan ini hanya dapat dilakukan jika orang tersebut memiliki pendapatan atau uang yang cukup. Fokus utama variabel kemiskinan ialah pengolongan penduduk berdasarkan jumlah uang yang di belanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pertumbuhan ekonomi mengambarkan perubahan pada nilai output produksi dalam perekonomian. nilai akan output dalam suatu perekonomian berbeda untuk setiap tahunnya hal ini dikarenakan perubahan harga-harga faktor produksi. Angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunaka PDB berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga  sekalipun  angka  yang  muncul  adalah  nilai  uang  dari  total  output  barang  dan  jasa,  perubahan  nilai  PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan.
Penjelasan  tentang  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  diatas  merujuk  pada  nilai  uang  yang dihasilkan penduduk melalui faktor produksi yang dimiliki dan yang akan digunakan oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup, hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan tingkat persentasi kemiskinan,  Ketika  kenaikan  pada  pertumbuhan  ekonomi,  saat  yang  sama  terjadi  penurunan  persentasi  penduduk miskin, secara sekilas hal ini terlihat berkaitan, namun variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi penurunan variabel kemiskinan tersebut ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi >0,05, ketidaksignifikan antara pertumbuhan ekonomi  terhadap  kemiskinan  mengindikasikan  rendahnya  kualitas  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  penurunan kemiskinan terjadi akibat dari variabel lain. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh produktivitas penduduk tidak memberikan dampak pada kenaikan upah, sehingga daya beli penduduk tidak berubah dengan kenaikan output yang dihasilkan mereka. Dilain sisi pertumbuhan ekonomi dari investasi justru memberikan dampak yang positif bagi pra pemilik  modal.  Keuntungan  yang  besar  membuat  pemilik  modal  semakin  bersemangat  mengejar  kanaikan  output. Keadaan ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi tidak pro kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat memberikan  peningkatan  daya  beli  penduduk  yang  tinggi  pula,  sehingga  upah  yang  diterima  hanya  cukup  untuk mempertahankan  kehidupan  para  penduduk  dan  tidak  benar-benar  mengeluarkan  penduduk  tersebut  dari  jurang kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  hanya  untuk  mengejar  target  ekonomi  tanpa memberikan  dampak besar bagi penduduk.
Penelitian ini sejalan dengan teori  menurut  Marx, kemampuan para pengusaha untuk  melakukan akumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakan. Nilai  buruh  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  upah  merupakan  jumlah  tenaga  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan tenaga buruh tersebut. Artinya upah akan sama dengan nilai sarana kehidupan yang diperlukan seorang buruh untuk mempertahankan kehidupannya. Pada kenyataannya nilai upah yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan produktivitas buruh tersebut dalam suatu proses produksi. Selisih antara nilai produktivitas buruh dengan nilai tenaga buruh  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  upah  inilaih  yang  kemudian  disebut  nilai  lebih.  Nilai  lebih  merupakan keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha. Karena tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha adalah fungsi  dari  nilai  lebih,  maka  untuk  memaksimalkan  keuntungan  para  pengusaha  tidak  akan  segan-segan mengeksploitasi  pekerja  (SILALAHI, 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil  penelitian  Mustamin,  (2013) menunjukkan bahwa secara statistik variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai efek langsung terhadap kemiskinan sebesar 0,306. Hal ini berarti setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diikuti peningkatan kemiskinan sebesar 0,306 persen dengan tingkat signifikansi 0,131. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dan positif mempengaruhi kemiskinan .

## 3.3.2 Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan
Kesempatan kerja merupakan hal yang esensial dalam setiap strategi pembangunan yang berfokus kepada pengentasan kemiskinan. Menurut Tambunan (2003) ada dua faktor penyebab langsung kemiskinan, yaitu, (i) kurang, hilang atau tidak adanya kesempatan kerja, dan (ii) rendah upah / pendapatan riil. Faktor pertama menyebabkan seseorang tidak memiliki  sumber  pendapatan  karena  tidak  bekerja.  Faktor  kedua  menyebabkan  seseorang  pekerja  memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan minimum sehari-hari, atau upah per harinya lebih rendah dari garis kemiskinan yang berlaku.
Data tingkat  kesempatan kerja menunjukkan rata-rata persentasi  angkatan kerja yang bekerja mencapai  rata 89,67% berbanding terbalik dengan rata-rata tingkat persentasi kemiskinan mencapai 24,34%. Hasil dalam penelitian ini memberikan gambaran yang berbeda, dimana kesempatan kerja tidak memberikan dampak terhadap kemiskinan, baik  secara  negative  yakni  menyumbang  tingginya  angka  kemiskinan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Tambunan (2018),  maupun  dampak  positif  yakni  pengurangan  kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan  peningkatan  dalam  tingkat kesempatan kerja mengindikasikan kemampuan lapangan pekerjaan yang tersedia di Provinsi Maluku untuk menyerap angkatan  kerja,  semakin  banyak  angkatan  kerja  yang  bekerja  maka  semakin  banyak  penduduk  yang  menerima penghasilan. Walaupun demikian, tidak terjadi peningkatan pada penghasilan keseluruhan penduduk, sebagian besar penduduk yang  bekerja hanya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  dan tidak benar-benar meningkatkan taraf hidupnya, ataupun benar-benar mengeluarkan penduduk yang telah bekerja keluar dari  jurang  kemiskinan.  Penduduk  yang  telah  bekerja  masih  berada  pada  garis  kemiskinan,  penurunan  persentasi

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
kemiskinan  diakibatkan  oleh  faktor  lain  seperti  peningkatan  akses  kesehatan  dan  pendidikan,  dan  jika  terjadi perubahan atau hilangnya faktor tersebut maka penduduk akan kembali pada jurang kemiskinan.
Penelitian ini berbedapada hasil uji signifikan namun  faktor diluar kesempatan kerja seperti pendidikan dan kesehatan  menunjang  penelitian  ini.  Putra  &  Arka  (2016)  menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh  signifikan  (nyata) kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa peningkatan kesempatan kerja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mereka dapat keluar dari jurang kemiskinan. Demikian pula halnya  dengan  adanya  pengaruh  signifikan  (nyata)  pendidikan  dan  derajad  kesehatan  terhadap  kemiskinan. Meningkatnya tingkat pendidikan dan derejad kesehatan masyarakat dapat membuat mereka bekerja secara lebih baik, dan pada akhirnya mereka dapat keluar dari juran kemiskinan. Hal ini lah yang menyebabkan pendidikan dan derajad kesehatan berdampak negative pada kemiskinan di Provinsi Aceh.

## 3.3.3 Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan
Persamaan  pendapatan  di  antara  rumah  tangga  biasanya  diukur  dengan  distribusi  pendapatan  yang  terkait  dengan ukuran  atau  tingkat  pendapatan  per  rumah  tangga  (atau  anggota  rumah  tangga).  Distribusi  ini  menjelaskan  kelas ukuran  pendapatan  yang  biasa  disebut  ”ukuran  distribusi  pendapatan”.  Distribusi  pendapatan  dalam  ilmu  ekonomi dianalisis  dalam  terminology  pembagian  pendapatan  dari  faktor  produksi.  Kemiskinan  adalah  suatu  kondisi ketidakmampuan sesorang adalan memenuhi kebutuhan dasar atau standar hidup (sandang, papan dan pangan) karena pendapatan  yang  rendah.  Perbedaan  diantara  kedua  variabel  seperti  yang  dikemukakan  diatas  yakni  distribusi pendapatan melihat tingkat pembagian pendapatan yang diterima dari faktor produksi sementara kemiskinan melihat pembagian pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.
Tidak berpengaruhnya distribusi pendapatan terhadap kemiskinan mengindikasikan bahwa jumlah pendapatan setiap rumah tangga dari faktor produksi tidak mengalami peningkatan yang besar, artinya tidak banyak rumah tangga yang kaya, dan selisih pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk tidak memiliki perbedaan yang besar. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio gini yang masih berada pada kategori rendah atau < 0,4. Namun disisi lain kemiskinan justru  mengalami  penurunan,  kemiskinan  yang  terjadi  tidak  berasalah  dari  dimensi  pendapatan  dalam  variabel distribusi  pendapatan,  kemiskinan  yang  terjadi  diduga  kemiskinan  multidimensional  seperti  pendidikan  dan kesehatan, sehinga jika aspek non ekonomi ini diperbaiki maka kemiskinan akan mengalami penurunan.
Penelitian ini sejalan dengan World Bank(2013) Kebijakan World Bank Group (WBG) untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bersama tidak hanya meningkatkan dimensi moneter dari kesejahteraan, tetapi  juka  dimensi  non  meneter,  yang  meliputi  antara  lain:  pendidikan,  kesehatan,  nutrisi  dan  akses  terhadap infrastruktur  esensial,  pemberdayaan  dan  mendorong  partisipasi  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  politik. Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan atau jika ketimpangan pendapatan naik maka kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan ketidakmerataan dan kemiskinan, distribusi pendapatan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
Beberapa temuan antara lain bahwa angka kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro adalah sekitar 15  persen  (kriteria  BPS),  dan  lebih  dari  40  persen  (kriteria  ADB  dan  Bank  Dunia).  Lebih  lanjut,  indeks  FGT menunjukkan  tingkat  kedalaman  kemiskinan  dan  keparahan  kemiskinan  cukup  rendah,  maknanya  untuk mengentaskan  kemiskinan  rumah  tangga  miskin  diperlukan  sumberdaya  dan  sumberdana  yang  tidak  begitu  besar. Sementara itu terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dalam skala sedang, sehingga meskipun ada beberapa rumah tangga miskin namun mereka tidak terlalu jauh gap/jaraknya dengan rumah tangga tidak miskin lainnya.

## 3.4  Pengaruh  Tidak  Langsung  Antara  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kemiskinan  Melalui  Distribusi Pendapatan
Nilai koefisien pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada nilai koefisien pengaruh langsung antara pertumbuhan ekonomi  terhadap  kemiskinan,  menyimpulkan  bahwa  pengaruh  yang  sebenarnya  ialah  pengaruh  tidak  langsung. Walaupun demikian, pengaruh tidak langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskikan melalui distribusi pendapatan  tidak  bermakna  hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai  signifikan  dari  pengaruh  tidak  langsung  antara  kedua variabel  tersebutyang  dihasilkan  oleh  sobel  test  >  0,05.  Efek  pertumbuhan  ekonomi  akan  selalu  negatif  yaitu mengurangi  kemiskinan  sedangkan  efek  ketimpangan  bisa  positif  ataupun  negatif,  jika  negatif  maka  pertumbuhan juga menyebabkan distribusi pendapatan berubah dan menguntungkan kelompok yang tidak miskin (R. F. I. dan L. F. Putra, 2020)
Simbol dari Nilai koefisien yang dihasilkan oleh penelitian ini sejalan degnan penelitian Hajiji diatas. Namun penelitian ini berbeda, dimana penelitian diatas menggambarkan pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi melalui  distribusi  pendapatan  berdampak  pada  kemiskinan,  yang  mana  pertumbuhan  tersebut  berpengaruh  atau mengguntungkan  kelompok  yang  tidak  miskin.  Sementara  penelitian  ini  tidak  menghasilkan  pengaruh  atau  tidak bermakna  antara  pertumbuhan  ekonomi  melalui  distribusi  pendapatan  terhadap  kemiskinan.  Tidak  terjadinya pengaruh  tidak  langsung  ini  disebabkan  variabel  perantara  yakni  variabel  distribusi  pendapatan  maupun  variabel independen  itu  sendiri  yakni  variabel  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  tidak  memberikan  dampak terhadap  kemiskinan  walaupun  secara  tidak  langsung  melalui  distribusi  pendapatan.  Hilangnya  pengaruh  tidak langsung  antara  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan,  didugabahwa  kemiskinan  yang  terjadi  di  Provinsi Maluku  tidak  terjadi  karena  faktor  pendapatan  yang  menjadi  indikator  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  baik  dari

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491
dimensi  pertumbuhan  ekonomi  yakni  pendapatan  daerah  yang  dihutung  dengan  PDRB,  maupun  pendapatan  dari dimensi  distribusi  pendapatan  yang  dilihat  dari  tingkat  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  diantara  penduduk. Kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh faktor lain seperti kesehatan dan pendidikan.
Menurut Todaro & Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara negara berkembang akibat dari interaksi antara  6  karakteristik  (HS  Vera,  dkk:  2013)  berikut:  (1)  Tingkat  pendapatan  nasional  negara-negara  berkembang terbilang  rendah,  dan  laju  pertumbuhan  ekonominya  tergolong  lambat.  (2)  Pendapatan  perkapita  negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. (3)  Distribusi  pendapatan  sangat  timpang  atau  sangat  tidak  merata.  (4)  Mayoritas  penduduk  di  negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut. (5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas,  kekurangan  gizi  dan  banyaknya  wabah  penyakit  sehingga  tingkat  kematian  bayi  di  negara-negara berkembang  sepuluh  kali  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  yang  ada  di  Negara.  (6)  Fasilitas  pendidikan  di kebanyakan  negara-negara  berkembang  maupun  isi  kurikulumnya  relatif  masih  kurang  relevan  maupun  kurang memadai.  Kemiskinan  multidimensional  antara  provinsi  di  Indonesia,  mendapat  kesimpulan  salah  satunya  yaitu prioritas bantuan kesehatan dibutuhkan di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

## 3.5  Pengaruh  Tidak  Langsung  Antara  Kesempatan  Kerja  Terhadap  Kemiskinan  Melalui  Distribusi Pendapatan
Nilai koefisien pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pada nilai koefisien pengaruh langsung antara kesempatan kerja  terhadap  kemiskinan,  menyimpulkan  bahwa  pengaruh  yang  sebenarnya  ialah  pengaruh  langsung  dan  bukan pengaruh  tidak langsung.  Nilai  signifikan  yang  >  0,05  sehingga  Pengaruh  tidak  langsung  antara  kesempatan  kerja terhadap  kemiskikan  melalui  distribusi  pendapatan  tidak  bermakna  atau  tidak  signifikan.  Jika  melihat  pada pembahasan  sebelumnya  tentang  pengaruh  langsung  antara  variabel  kesempatan  kerja  terhadap  kemiskinan  dan pengaruh  distribusi  pendapatan  terhadap  kemiskinan,  dapat  dilihat  bahwa  variabel  kesempatan  kerja  bermakna terhadap  variabel  distribusi  pendapatan  namun  pengaruh  variabel  distribusi  pendapatan  tidak  bermakna  terhadap variabel kemiskinan.
Hilangnya pengaruh tidak langsung antara variabel kesempatan kerja terhadap variabel kemiskinan disebabkan oleh variabel perantara yakni variabel distribusi pendapatan. dalam penelitian ini variabel distribusi pendapatan lebih melihat  pada  ketimpangan  yang  terjadi  diantara  penduduk  dari  sisi  pendapatan.  Kesempatan  kerja  memberikan peluang peningkatan pendapatan pada penduduk, namun kemiskinan yang terjadi bukan hanya karena penduduk tidak mendapatkan pendapatan dengan menduduki kesempatan kerja yang tersedia melainkan karena kesenjangan dalam mengakses fasilitas untuk pengembangan diri terutama fasilitas yang bersifat publik untuk itu masyarkat perlu dibantu dalam mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.
Pemerintah Kabupaten Pasaman juga menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah Daerah baik provinsi maupun  kabupaten/kota  juga  telah  berpartisipasi  aktif  dalam  melaksanakan  program  perlindugnan  sosial  dan penanggulangan  kemiskinan.  Tujuan  dari  diselenggarakannya  program  tersebut  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  miskin,  penguatan  kelembagaan  sosial  ekonomi  masyarakat  serta melaksanakan  percepatan  pembangunan  daerah  tertinggal  dalam  upaya  mencapai  masyarakat  Indonesia  yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. mendapatkan hasil program SLRT terbutkti efektif dalam mepercepat capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasman yang secara kelembagaan dari tingkat kabupaten/kota (Sekertariat SLRT)  sampai  dengan  tingkat  desa/kelurahan  (Puskesos).  Hal  ini  untuk  memudahkan  warga  miskin  dan  rentan  di Kabupaten  Pasaman  mengidentifikasi  kebutuhan  mereka  untuk  dihubungkan  dengan  program  dan  layanan  yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. SLRT di Kabupaten Pasaman tetap akan berlanjut meskipun  anggaran  dari  Kementerian  Sosial  berhenti  setelah  tiga  tahun.  Namun  demikian  diharapkan  pembinaan kepada daerah tetap dilanjutkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, pengaruh model satu jalur yakni tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan dan terdapat pengaruh antara  kesempatan  kerja  terhadap  distribusi  pendapatan.  Pengaruh  model  dua  jalur  yakni  tidak  terdapat  pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, terdapat pengaruh antara kesempatan kerja terhadap kemiskinan, tidak terhdapat pengaruh antara distribusi pendapatan terhadap kemiskinan, tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui distribusi pendapatan, dan tidak terdapat pengaruh tidak langsung  antara  kesempatan  kerja  terhadap  kemiskinan  melalui  distribusi  pendapatan.  Tidak  berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui distribusi pendadapat terhadap kemiskinan membuktikan bahwa di Maluku kemiskinan mengindikasikan bahwa kemiskinan di Maluku lebih bersifat kemiskinan relative. Kemiskinan yang tercipta bukan diakibatkan oleh pertumbuhan ekonommi dan kesempatan kerja yang mempengaruhi pendapatan dan akibatnya tercipta kemiskinan, melainkan  lebih diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap berbagai  fasilitas public yang akibat konndisi Maluku yang lebih didominasi oleh laut

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 2, November 2022, Hal 749 − 760 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i2.2491

## REFERENCES
Adriwina,  S.  (2019).  Hubungan  Negatif  Antara  Tingkat  Inflasi  Dengan  Tingkat  Kemiskinan  Di  Wilayah  Perdesaan  Provinsi
Lampung. STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications , 19 (1), 63–69.
https://doi.org/10.29313/jstat.v19i1.4587
Afandi1, A., & *, Dwi Wahyuni2, J. S. (2017). Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues , 7 (1), 435–441.
Damanik, A. M. Z. R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 7 (1), 15–25.
Deyshappriya, N. P. R. (2021). Poverty Definition in Sri Lanka: Beyond Traditional Binary Classification. South Asia Research ,
41 (2), 279–296. https://doi.org/10.1177/ 02627280211005042
Djirimu, M. A. (2021). Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia di ASEAN Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 4 (3), 195–215. https://doi.org/10.31685/kek.v4i3.665
Hendri Dony Hahury, Fredy H Louhanapessy, A. R. (2022). The Poor’s Coping Strategies in Overcoming Water Scarcity in Small Island, Eastern Seram Regency, Maluku. Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan , 10 (1), 44–57.
https://doi.org/doi.org/10.22500/10202238241
Hill, H. (2021). What’s happened to poverty and inequality in indonesia over half a century? Asian Development Review , 38 (1), 68–97. https://doi.org/10.1162/adev_a_00158
Hjazeen,  H.,  Seraj,  M.,  & Ozdeser,  H.  (2021). The nexus  between  the  economic  growth  and  unemployment in Jordan. Future Business Journal , 7 (1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s43093-021-00088-3
Mansi, E., Hysa, E., Panait, M., & Voica, M. C. (2020). Poverty-A challenge for economic development? Evidences from Western Balkan countries and the European union. Sustainability (Switzerland) , 12 (18), 1–24. https://doi.org/10.3390/SU12187754 Mauliadiani, R. S., Siahaan, E., & Harahap, R. H. (2019). The Influence of Job Description and Leadership on the Employees’ Work  Effectiveness  at  the  Sanitation  and  Landscaping  Agency  of  Medan  with  Supervision  as  Moderating  Variable. International Journal of Research & Review (Www.Ijrrjournal.Com) Vol , 6 (8), 478–493.
Mustamin, S. W. (2013). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Dl Kota Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Dl Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano , 466.
Putra,  I.  K.  A.  A.,  &  Arka,  S.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Kesempatan  Kerja,  Dan  Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. EP Unud , 7 (3), 416–444. Putra,  R.  F.  I.  dan  L.  F.  (2020).  Segitiga  kemiskinan-Pertumbuhan-Ketimpangan  (PGI  Triangle):  Financial  Development,  and Inequuality in Asia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 28 , 77–90. Silalahi, E. (2013). Eksploitasi Kerja Dan Resistensi Karyawan Pt. Seruni Indah Sidoarjo. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM) , 1 (3), 1– 6.
Sinding,  S.  W.  (2009).  Population,  poverty  and  economic  development. Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  B: Biological Sciences , 364 (1532), 3023–3030. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0145
Suhartono,  S.  (2011).  Struktur  Ekonomi,  Kesempatan  Kerja  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal Organisasi Dan Manajemen , 7 (2), 86–101. https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.94.2011
Sun, H., Li, X., Li, W., & Feng, J. (2022). Differences and Influencing Factors of Relative Poverty of Urban and Rural Residents in China Based on the Survey of 31 Provinces and Cities. International Journal of Environmental Research and Public Health , 19 (15), 1–15. https://doi.org/10.3390/ijerph19159015 Tridiana, C., & Widyawati, D. (2019). Dampak Upah Minimum terhadap Probabilitas Keluar dari Sektor Formal. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia , 0 (0), 119–139. https://doi.org/10.21002/jepi.v0i0.1082
Wardhana, I. W. (2016). Political Economic Determinants of Growth Acceleration: A Korea-Indonesia Comparative Study. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 20 (1), 77–95. https://doi.org/10.31685/kek.v20i1.182