## Analisis Penerapan E-Filling Dimasa Pandemi Covid 19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Rusli Amrul Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram Email : rusliamr@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to determine the application of e-filling during the pandemic in increasing individual taxpayer compliance in submitting annual tax. The data analysis technique used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  analysis  method,  namely  by  collecting  data, processing data, analyzing data, conclude and providing interpretation. The results of the study are Tax Service Office in West Mataram in implementing e-filling during the covid 19 pandemic has  been  in  accordance  with  the  procedures  based  on  tax  laws  and  regulations  on  tax administration. The implementation of social distancing during the COVID-19 pandemic is one of  the  obstacles  in  disseminating  the  form  of  tax  annual  reports  to  taxpayers  through  e-filling. The compliance of individual taxpayers during the COVID-19 pandemic in reporting annual tax through e-filing is more constrained because individual taxpayers mostly report annual tax at the end  of  the  reporting  deadline,  not  all  taxpayers  understand  technology  such  as  computers, internet  access  and  email,  lack  of  knowledge  of  individual  taxpayers  in  filling  out  annual  tax report online so that there are many errors in filling out annual tax report. The network system on the website of the Directorate General of Taxes is often disrupted due to too many individual taxpayers accessing the website in the month of the annual tax report.

## Keywords : e-filling, Annual Tax Report, Taxpayer compliance, Pandemic Period

## PENDAHULUAN
Penyebaran virus  corona menyebar hampir ke setiap negara termasuk negara  Indonesia, bahkan Presiden RI Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  sebagai  Bencana  Nasional  (bnpb.go.id).  Bencana  Virus  ini  mempengaruhi  berbagai aspek, salah satunya menghambat laju perekonomian nasional. Berbagai aktivitas perekonomian masyarakat  terhambat  terutama  akibat  protocol  kesehatan  berupa social  distancing yang  harus diterapkan  sampai  saat  ini.  Berbagai  macam  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  guna untuk menekan angka penyebaran virus corona. Bekerja dari rumah atau work from home yang dilaksanakan  saat  ini  merupakan  tindak  lanjut  atas  imbauan  Presiden  Joko  Widodo  pada konferensi  pers  di  Istana  Bogor  Jawa  Barat.  Presiden  mengimbau  agar  dapat  meminimalisasi penyebaran virus corona, masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, salah  satunya  menciptakan  sistem  bekerja  dari  rumah.(djkn.kemenkeu.go.id).  Masyarakat disarankan  untuk  melakukan social  distancing untuk  mengurangi  peluang  penularan  virus ini. Salah satu yang diterapkan oleh sebagian besar kantor guna untuk mengurangi peluang virus ini ialah dengan menerapkan metode kerja Work FromHome (WFH).
Banyak  kendala  yang  dihadapi  semenjak  diterapkannya  WFH  ini,  karena  semua pekerjaan  dituntut  dilakukan  dari  rumah.  Pemerintah  berupaya  agar  tidak  semakin
meluasnya  penyebaran  virus  ini.  Menyikapi  situasi  dan  informasi  yang  terus  berkembang terkait  penyebaran  Covid-19,  Kementerian  Keuangan  telah  mengambil  berbagai  kebijakan terkait, diantaranya adalah dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi kebijakan bekerja dari rumah  atau work  from  home bagi  para  pegawai  Kementerian  Keuangan  (djkn.kemenkeu.go.id). Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  salah  satu  lembaga  Kementrian  Keuangan  dan  merupakan lembaga  pelayanan  bagi  Wajib  Pajak  yang  setiap  hari  melaksanakan  kewajiban  melayani laporan Wajib Pajak. Setiap perusahaan  berkewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan maupun  pajak  pertambahan  nilai  yang  dilaporkan  rutin  setiap  bulannya.  Pelaporan  pajak dapat dilakukan secara manual ke kantor pajak maupun dilakukan secara elektronik. Namun ditengah  pandemi  corona  saat  ini,  pelayanan  tatap  muka  di  kantor  pajak  dihentikan  dan secara otomatis untuk pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan.
Berdasarka  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  per  06/pj/2020  Tentang  Tata  cara penyampaian,  penerimaan,  dan  pengolahan  surat  pemberitahuan  pajak  penghasilan  tahun  pajak 2019 sehubungan dengan pandemi corona virus disease 2019 maka pelaporan pajak harus melalui e-Filing;  pos  dengan  bukti  pengiriman  surat;  atau  perusahaan  jasa  ekspedisi  atau  jasa  kurir dengan  bukti  pengiriman  surat.  Sementara  batas  waktu  pelaporan  pajak  tetap  diberlakukan sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  Undang-Undang.  Wajib  pajak  harus  mentaati peraturan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan tersebut, karena jika  pelaporannya melebihi  batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  akan  dikenakan  denda  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak.  Jadi  harus  ada  solusi  yang  tepat  dilakukan  saat  situasi  seperti  ini  agar menghindari terjadinya telat pelaporan pajak.
Solusi  yang  tepat  yang  harus  dilakukan  saat  situasi  seperti  ini  agar  mempermudah pelaporan  pajak  dengan  melaporkan  pajak  secara  online  menggunakan  aplikasi  e-Filing. Penggunaan  aplikasi  e-Filng  sudah  ditetapkan  dari  tahun  2004.  Melalui  keputusan  Direktorat Jendral  Pajak  Nomor  Kep-88/PJ/2004  pada  bulan  Mei  tahun  2004  secara  resmi  diluncurkan produk e-filling atau electronic  Filing  System. Dalam  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP- 88/PJ/2004 tentang Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa  (Application  Service  Provider)  yang  ditunjuk  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP- 05/PJ/2005  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  secara  Elektronik  (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa (ASP). Aplikasi E-SPT atau disebut elektrnonik E-SPT adalah Surat  Pemberitahuan  Masa  atau  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  yang  berbentuk  formulir elektronik dalam media computer. E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT Elektronik yang dilakukan secara online pada website Direktorat Jendral Pajak (http://djponline.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
E-filling merupakan  layanan  pengisian  dan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Wajib Pajak yang dilakukan secara  elektronik  melalui sistem online yang real  time kepada Direktorat Jendral  Pajak  melalui  internet  pada  wibesite  Direktorat  Jendral  Pajak.(www.kemenkeu.go.id). Dengan  diterpakannya  sistem e-filling ,  bertujuan  untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam melaporkan  kewajiban  perpajakannya  sehingga  dapat  membantu  pemerintah  dalam  hal pengadministrasian agar penerimaan pajak terus meningkatkan dan mendorong wajib pajak untuk lebih jujur, patuh, konsisten dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Mataram  Barat  salah  satu  kantor  pelayanan  pajak  di Mataram  berbagai  cara  dilakukan  untuk  mensosialisasikan  penggunaan E-filling dalam melakukan  pelaporan  dalam  masa  pandemic,  meskipun  berbagai  kendala  yang  dihadapi  oleh wajip  pajak  khususnya  terkait  dengan  sinyal  internet,  namun  penggunaan E-filling ini  terus disosialissasikan  agar  Wajip  Pajak  tidak  terlambat  dalam  melaporkan  kewajiban  pajaknya  dan terhindar  dari  denda  pajak.  Dengan  adanya E-filling ini  diharapkan  agar  dapat  mempermudah Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya  terutama  dalam  pelaporan  SPT  tanpa  harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien di masa pandemic covid-19. Wajib pajak dapat melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja selama 24 jam dalam 7
hari, dimana akan dikirim langsung ke database Direktorat Jendral Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui website DJP
Berdasarkan penjelasan diatas penerapan e-filing dimasa pandemi sebagai sarana pelaporan SPT  tahunan  diharapkan  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Mataram Barat.  Oleh  karena  itu    peneliti  tertarik  untuk  melakukan  Analisis  Penerapan E-Filling dimasa Pandemi  Covid  19  sebagai  Upaya  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Penyampaian Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Mataram Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Supramono dan Damayanti (2005) kepatuhan wajib pajak berarti keadaan wajib pajak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  secara  disiplin,  sesuai  dengan  peraturan  undang- undang  serta  tata  cara  perpajakan  yang  berlaku.  Kepatuhan  wajib  pajak  diartikan  sebagai kesadaran  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya  untuk  mengisi  formulir  pajak,  dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasannya berkisar pada istilah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlu kegiatan penegak hukum.
Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan Formal dan kepatuhan material. Kepatuhan Formal  adalah  kepatuhan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  formal sesuai  dengan perundang-undangan perpajakan  yang berlaku. Misalnya  ketentuan tentang batas penyampaian  SPT.  Sedangkan  kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak secara  subtantif  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni  sesuai  dengan  isi  dan jiwa undang-undang perpajakan, wajib pajak yang memenuhi  kewajiban material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan baik, benar dan jujur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Pengukuran Kepatuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.03/2007, Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.  Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
b.  Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh  izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c.  Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
d.  laporan  Wajib  Pajak  yang  keuangannya  tiga  tahun  terakhir  diaudit  oleh  akuntan  publik  atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Menurut  Undang – undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas  Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan  perpajakan.  Dan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP).

## Jenis Pelaporan SPT Online Pajak Pribadi
Layanan  e-Filing  pajak  dapat  Anda  akses  dengan  mudah  melalui  website Direktorat  Jendral Pajak atau Penyedia  Layanan  SPT  Elektronik  atau Application  Service  Provider (ASP)  resmi. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak melayani penyampaian 3 jenis SPT WP Orang Pribadi, yaitu:
a. Formulir SPT 1770 SS (Sangat Sederhana)
Kriteria:  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  penghasilan  bruto  selain  dari  usaha  dan/atau pekerjaan  bebas  kurang  dari  Rp  60  juta  per  tahun  dari  satu  atau  lebih  pemberi  kerja Penghasilan lain.
b. Formulir SPT 1770 S (Sederhana) Kriteria:  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  penghasilan  bruto  sama  dengan  atau  lebih  dari Rp60 juta dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja.
c. Formulir SPT 1770
Formulir 1770 khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau  pekerjaan  bebas,  penghasilan  dari  satu  atau  lebih  pemberi  kerja,  penghasilan  yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

## Elektronik SPT (E-SPT)

## Pengertian E-SPT
Dalam  mewujudkan  sistem  administrasi  perpajakan  modern,  pemerintah  menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan secara cepat, tepat dan akurat. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. “E -SPT adalah aplikasi SPT  elektronik  yang  disediakan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak.  Tata  cara  dan  Prosedur Penyampaiannya  E-SPT  tersebut  dengan  secara  langsung  atau  melaui  pos/perusahaan  jasa ekspedisi/kurir.  Melalui  laman  Direktorat  Jendral  Pajak.  Melalui  penyalur  SPT  Elektronik. Melalui  saluran  suara  digital  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk  Wajib  Pajak tertentu. Melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jendral Pajak dengan Wajib Pajak:
Dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak (2015) E-SPT merupakan Surat Pemberitahuan beserta  lampiran-lampirannya  dalam  bentuk  digital  dan  dilaporkan  secara  elektronik  atau denganmenggunakan  media  computer  yang  digunakan  untuk  membantu  wajib  pajak  dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut  Liberti  (2008;35)  yang  dimaksud  dengan  E-SPT adalah  surat  pemberitahuan  yang  di  sampaikan  dalam  bentuk  digital  ke  KPP  secara  Elektronik atau dengan menggunakan media komputer.
Adapun tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:
a. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
b. Wajib  pajak  menggunakan  aplikasi  e-SPT  untuk  merekam  data-data  perpajakan  yang  akan dilaporkan.
c. Wajib  pajak  yang  telah  memiliki  sistem  administrasi  keuangan/perpajakan  sendiri  dapat melakukan proses import data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
d. Wajib  pajak  mencetak  bukti  potong/pungut  dengan  menggunakan  aplikasi  e-SPT  dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
e. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan.
f. Wajib  pajak  membentuk  file  data  SPT  dengan  menggunakan  aplikasi  e-SPT  dan  disimpan dalam media elektronik (CD, flash disk).
g. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

## E-filling
a. Pengertian e-filling
Berdasarkan Keputusan  Direktorat  Jendral  Pajak Nomor KE-88/PJ/2004 tanggal  14 Mei 2004  KEP-05/PJ/2005  tanggal  12  Januari  2005  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Surat Pemberitahuan  Secara  Elektronik (e-filling) melalui  Perusahaan  Penyedia  Jasa  Aplikasi
(ASP)  ,“ e-filling adalah  Surat  Pemberitahuan  Masa  atau  Tahunan  yang  berbentuk  formulit elektronik  dalam  media  komputer,  dimana  penyampaiannya  dilakukan  secara  elektronik dalam  bentuk  data  digital  yang  ditransfer  atau  disampaikan  ke  Direktorat  Jendral  Pajak melalui  Perusahaan  Penyedia  Jasa  Aplikasi  atau  Application  Service  Provider  (ASP)  yang telah ditunjuk oleh DJP dengan proses yang terintegrasi dan real time”.

## b. Syarat E-filling
Berdasarkan  Peratuan  Direktorat  Jendral  Pajak  Nomor  PER-01/PJ/2014  untuk  dapat menggunakan fasilitas e-filling Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau sudah memiliki  NPWP (Nomor Pokok Wajib Penduduk).
2. Kartu identitas diri.
3. Nomor telepon dan alamat email yang aktif.
4. Dokumen yang digunakan mengisi SPT.
5. Memiliki PC yang memadai dan terkoneksi ke internet.
Adapun syarat-syarat Wajib Pajak dapat menikmati layanan e-filling atau pengiriman data atau penyampaian SPT secara elektronik adalah sebagai berikut,
1. E-fin yang diperoleh dari KPP
2. Memiliki aplikasi SPT dan submission data ke ASP laporpajak.com
3. Sertifikat Digital (Digital Certifict) yang didapatkan setelah melakukan registrasi e-filling.

## c. Dasar Hukum
Wajib  Pajak  yang  menggunakan  sistem  e-filling  ini  mendapatkan  perlindungan  hokum. Direktorat  Jendral  Pajak  dapat  memberikan  jaminan  kepada  Wajib  Pajak  atas  keamanan, kerahasian  dan  keasliannya.  Tanda  tangan  digital  yang  dibutuhkan  dalam  SPT  elektronik merupakan  proses  penyisipan  status  objek  hokum  pada  informasi,  bahwa  pengiriman informasi adalah subjek hokum yang benar.
1. Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 Pasal (1) tentang Tata Cara Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  secara e- filling yang dimaksud dengan :
a) SPT  Tahunan  adalah  SPT  Pajak  Penghasilan  untuk  suatu  Tahun  Pajak  atau  Bagian Tahun Pajak.
b) E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunkan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh DJP.
c) E-filling adalah  suatu  cara  penyampaian  SPT  Tahuna  secara  elektronik  yang dilakukan  secara on-line atau real  time melalui  internet  pada  website  Direktorat Jendra Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provides (ASP).
d) Electronic  Filling  Identification  Number (e-FIN)  adalah  nomor  identitas  yang diterbitkan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  kepada  Wajib  Pajak  yang  mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-filling .
e) Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam,  Nomor  Tanda  Terima  Elektronik  yang  terterapada  hasil  cetakan  bukti penerimaan, dalam hal  e-filling dilakukan melalui website DJP  atau informasi yang meliputi  nama,  NPWP,  tanggal,  jam,  Nomor  Tanda  Terima  Elektronik  dan  Nomor Transaksi Pengiriman ASP serta nama Perusahaan Penyedia Jasa (ASP) yang tertera pada  hasil  cetakan  induk,  dalam  hal e-filling dilakukan  melauli  Penyedia  Jasa Aplikasi.
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Peraturan  Direktorat  Jendral  Pajak  No.  PER-26/PJ/2012  tentang  Tata  Cara  Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
3. Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-26/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat  Pemberitahuan  Tahunan  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  menggunakan formulir 1770, 1770S atau 1770SS secara e-filling melalui website DJP.
4. Peratura Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT.
5. Peraturan  Direktorat  Jendral  Pajak  Nomor  PER-41/PJ/2015  tentang  Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

## d. Prosedur E-filling
Berdasarkan Peraturan  Direktorat  Jendral  Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 wajib pajak orang pribadi  mengajukan  permohonan  untuk  memperoleh  e-fin  terlebih  dahulu  dengan  langkah- langkah sebagai berikut:
1. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengajukan  permohonan  e-fin  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau secara online melalui website Direktorat Jendral Pajak.
2. Jika pendaftaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar maka wajib pajak akan  diminta mengisi formulir, NPWP  dan KTP dan  langsung akan diproses paling lama selama 1 hari kerja.
3. Jika  pendaftaran  dilakukan  secara  online  melali  website  Direktorat  Jendral  Pajak,  maka wajib  pajak  diminta  melakukan  pengisian  formulir  secara  online  yang  kemudian  e-fin dikirim ke alamat wajib pajak yang dikirimkan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir selama 3 hari kerja sejak proses pengiriman.
4. Setelah  wajib  pajak  mendapatkan  nomor  e-fin,  wajib  pajak  mendaftarkan  diri  sebagai wajib  pajak  e-filling  palaing  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kalender  sejak  terbitnya  e-fin dengan cara :
a. Buka menu e-fillin di situs DJP www.pajak.go.id
b. Masukan NPWP dan E-FIN.
c. Isikan data email, nomor handphone, dan password.
d. Lakukan konfirmasi balasan pada email dan handphone.
e. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak e-filing maka wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan e-fin secara  online  melalui  website  Direktorat  Jendral  Pajak  atau  langsung  Kantor Pelayanan Pajak.
5. Menyampaikan SPT Tahunan secara e-filling melalui www.pajak.go.id :
a. Login aplikasi e-filling menggunakan email sebagai username dan password,
b. Mengisi E-SPT dengan benar, lengkap dan jelas,
c. Meminta kode verivikasi untuk penyampaian SPT,
d. Menandatangani E-SPT dengan mengisi kode verifikasi,
e. Mengirim E-SPT secara e-filling,
f. Menerima verivikasi melalui email dan SMS,
g. Menerima bukti penerimaan elektronik.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  yang  memiliki tujuan  untuk  mendiskripsikan  fenomena  yang  ada  secara  kualitatif  dengan  harapan  dapat membuka  potensi  interprestasi-interprestasi  subjektif,  penelitian  ini  termaksud  penelitian
deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis penerapan e-filing sebagai  upaya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menyampaikan  SPT  pada  KPP Pratama Mataram Barat.

## Metode pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:
a. Metode Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih mendalami responden  secara  spesifik  yang  dapat  dilakukan  dengan  tatap  muka  ataupun  komunikasi menggunakan  alat  bantu  komunikasi.  Wawancara  dilaksanakan  langsung  dengan  kepala bagian  divisi  pelayanan,  ekstensivikasi,  kepala  bagian  umum  dan  pengolahan  data  dan informasi. KPP Pratama Mataram Barat.
b. Dokumentasi
Data  yang  yang  digunakan  adalah  data  statistik  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi dalam menggunakan e-filing sebagai sarana pelaporan SPT tahunan orang pribadi

## Jenis dan Sumber Data Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  yakni  berupa  data yang  meliputi  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  dan  jumlah  penerimaan  SPT  tahunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

## Sumber Data
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian yaitu:
a. Data Primer Data primer yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara ( interview ) dengan karyawan maupun  dengan  kepala  bagian  divisi  pelayanan,  ekstensivikasi,  kepala  bagian  umum  dan pengolahan data dan informasi.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain dalam bentuk  dokumentasi  yang bersumber dari KPP Pratama Mataram Barat.  Data sekunder yang dimaksud yaitu seperti data statistik yang diperoleh meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan total penerimaan SPT tahunan sebagai perbandingan antara SPT manual dengan e-filin g serta kelebihan dan  kelemahan yang dihadapi dalam penerapan e-filing sebagai upaya meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  penyampaian  SPT  tahunan  pada  KPP  Pratama Mataram Barat

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  analisis deskriptif kualitatif  yaitu  penulis  melakukan  pengumpulan  data,  mengolah  data,  menganalisis  data, mengambil kesimpulan dan memberikan intepretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  untuk  menganalisa  penerapan  e-filling  yang  telah  diterapkan  oleh  KPP Pratama  Mataram  Barat  dalam  rangka  meningkatakan  pelayanan  kepada  wajib  pajak  orang pribadi di masa pandemi. Dari penelitian ini penulis akan menuliskan hasil penelitian tentang apa saja  yang  telah  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Mataram  Barat  dalam  memaksimalkan  pelayanan kepada  wajib pajak orang pribadi.  Pada penelitian ini juga akan disajikan hasil penelitian yang didapat dari wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Informan tersebut adalah pegawai  pada  Seksi  Pelayanan  di  KPP  Pratama  Mataram  Barat  yang  terkait  langsung  dengan
pelayanan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling. Seperti yang telah dijelaskan dalam literarur bahwa  penyampaian  SPT WP  Orang  Pribadi  (  WPOP  )dibagi  menjadi  3  yakni  SPT  1770  SS (Sangat Sederhana) atau Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau  pekerjaan  bebas  kurang  dari  Rp  60  juta  per  tahun  dari  satu  atau  lebih  pemberi  kerja Penghasilan  lain,  kemudian  SPT  1770  S  (Sederhana)  atau  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari Rp60 juta dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dari satu  pemberi  kerja  dan  terakhir  SPT  1770  atau  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  menerima penghasilan  dari  usaha  atau  pekerjaan  bebas,  penghasilan  dari  satu  atau  lebih  pemberi  kerja, penghasilan  yang  dikenakan  PPh  final,  atau  penghasilan  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri lainnya.
Dari data yang diperoleh, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Mataram Barat dari tahun 2017-2020 pada table berikut:

## Tabel 1. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Menggunakan
Formulir 1770 S dan 1770 SS Melalui E-Filling

## Sumber:  data diolah dari data Seksi Pelayanan KPP Pratama Mataram Barat
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  tersebut  meliputi WPOP yang menggunakan formulir 1770 S dan 1770SS yang terdata di KPP Pratama Mataram Barat.  Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  WPOP  yang  melakukan  pelaporan  SPT melalui e-filling tidak stabil atau menurun khususnya di tahun 2019-2020.  Tahun pajak 2017 ke tahun  pajak  2018  penyampain  SPT  melalui  Efilling  mengalami  peningkatan  dari  40,125  % menjadi 41,740%. Sedangkan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 mengalami penurunan dari 41,740 % menjadi 37,996 % dan dari Tahu 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yakni dari 37,996 % menjadi 36,788 %.
Adapun data jumlah WPOP yang melakukan pelaporan SPT 1770 tahun 2017-2020 sebagai berikut:
2017 2018 40,125 2018 2019 41,740 2019 2020 37,996 2020 2021 36,788 156,649 JUMLAH JUMLAH PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK WP OP MELALUI E-FILLING TAHUN PAJAK 2017-2020 TAHUN PAJAK TAHUN PENERIMAAN
TOTAL

## Tabel 2. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Menggunakan Formulir 1770 Melalui E-Filling
2017 2018 3847 26.41 2018 2019 3940 27.05 2019 2020 3618 24.83 2020 2021 3162 21.71 14,567 100
JUMLAH
TAHUN PAJAK TAHUN PENERIMAAN TOTAL

## JUMLAH PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK WP OP 1770  MELALUI E-
FILLING TAHUN PAJAK 2017-2020

## PERSENTASE

## Sumber:  data diolah dari data Seksi Pelayanan KPP Pratama Mataram Barat
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data tersebut meliputi WPOP yang menggunakan formulir 1770 yang terdata di KPP Pratama Mataram Barat. Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah WPOP yang melakukan pelaporan SPT melalui e-filling tidak stabil atau  menurun  khususnya  di  tahun  2019-2020.    Tahun  pajak  2017  ke  tahun  pajak  2018 pemyampai  SPT  melaui  Efilling  mengalami  peningkatan  dari  26,41  %  menjadi  27,05%. Sedangkan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 mengalami penurunan dari 27,05 % menjadi 24,83 % dan dari Tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yakni dari 24,83 % menjadi 21,71 %.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  persentase  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan pelaporan SPT Tahunan menggunakan formulir 1770 S dan formulir 1770 SS melalui e-filling pada tahun pajak  2019 dengan tahun penerimaan 2020  mengalami penurunan  sebesar 3,744%,  begitu  juga  dengan  pajak  tahun  2020  dengan  tahun  penerimaan  2021  mengalami penurunan sebesar 1,20 %.  Begitu juga dengan persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan  pelaporan  SPT  Tahunan  menggunakan  formulir  1770  melalui  e-filling  pada  tahun pajak  2019 dengan tahun penerimaan 2020  mengalami penurunan  sebesar 2,67%, begitu juga dengan pajak tahun 2020 dengan tahun penerimaan 2021 mengalami penurunan sebesar 3,12 %.
Melihat  persentase  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  melalui  e- filling dari tahun pelaporan  2020 dan Tahun 2021 yang masih cukup rendah, mengartikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum merasakan manfaat  dari sistem pelayanan e-filling yang telah  diberikan  oleh  KPP  Pratama  Mataram  Barat,  yang  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu langkah  dalam  meningkatkan  jumlah  penyampaian  SPT  Tahunan  khususnya  di  masa  pandemi sehingga  penerimaan  Negara  dapat  terealisasi  sesuai  dengan  rencana  target  yang  ingin  dicapai. Pada  masa  pandemic  ini  pemerintah  melakukan  kebijakan  yang  cukup  ketat  terkait penanggulangan pandemi, termasuk salah satunya penerapan social distancing atau pembatasan dalam bersosialisasi di masyarakat bahkan tidak boleh lebih dari 10 orang, dan ini berlaku  bagi semua masyarakat Indonesia baik itu juga di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
E-filling mulai diterapkan di KPP Pratama Mataram Barat pada tahun 2015, untuk pelaporan SPT  Tahunan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  PER-29/PJ/2014 tentang  Tata  Cara  Penerimaan  dan  Pengelolaan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan.  Penggunaan  e- filling  di  KPP  Pratama  Mataram  Barat  dibantu  oleh  semua  Seksi  yang  ada  disana  karena  KPP Pratama  Mataram  Barat  menggunakan  sistem  piket  disetiap  harinya  untuk  mengkoordinasikan kegiatan  salah  satunya  menerima  SPT  dan  melakukan  registrasi  wajib  pajak  sesuai  ketentuan yang  berlaku.  Dalam  pelaksanaan  penerapan  e-filling  sebagai  sarana  pelaporan  SPT  Tahunan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  KPP  Pratama  Mataram  Barat  mempunyai  Standart  Operating Prosedur (SOP), Pelaporan e-filling bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi pedoman dan
acuan  bagi  pegawai  KPP  Pratama  Mataram  Barat  dengan  melakukan  tugas  dan  fungsinya. Adapun SOP tersebut dapat diuraikan melalui gambar berikut ini.

## Gambar 1. Prosedur Pelaporan E-Filling
Pada gambar tersebut dapat diuraikan bahwa bagaimana alur pelaporan SPT Tahunan melalui e- filling yang di terapkan di KPP Pratama Mataram Barat.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  peneliti  dengan  salah  satu  pegawai  KPP Pratama  Barat  Seksi  Pelayanan  mengungkapkan  bahwa  penerapan  antara  SOP  dan  praktik  di lapangan  secara  garis  besar  telah  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Pelaporan  SPT  tahunan  bagi wajib  pajak  perorangan  yang  paling  sering  terjadi  tiap  tahun  adalah  pelaporan  dilakukan  pada saat akhir-akhir batas pelaporan SPT yang diberlakukan oleh KPP Mataram Barat. Hal ini sering menjadi  masalah  ditambah  masih  terdapat  banyak  kekurangan-kekurangan  yang  terjadi  yang cukup  mengganggu  kenyamanan  wajib  pajak  saat  melaporkan  SPT  Tahunan  secara  elektronik melalui  e-filling  khususnya  dia  masa  Pandemi  ini.  Dengan  adanya  penerapan  e-filling  di  KPP Pratama  Mataram  Barat  di  masa  pandemi,  maka  ada  4  konter  untuk  pelaporan  SPT  Tahunan. Yang mana konter 1 dan konter 2 merupakan tempat melakukan aktivasi E-FIN jika wajib pajak orang pribadi tidak memiliki nomor e-fin dan lupa nomor e-fin. Setelah mendapatkan nomor e-fin Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  diarahkan  ke  konter  3  dan  4  untuk  melakukan  pelaporan  SPT Tahunan  melalui  e-filling.  Bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  berusia  lanjut  atau  tidak memiliki email diberikan kemudahan oleh KPP untuk dilaporkan langsung. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang Informasi dan Teknologi. Sedangkan untuk melaporkan SPT  Tahunan  melalui  e-filling  membutuhkan  kurang  lebih  3  hari  kerja  untuk  menerima  bukti elektronik yang dikirimkan melalui email. Sistem ini diterapkan karena adanya wadah pandemic covid-19 untuk mengurangi kerumunan di KPP Pratama Mataram Barat.
Penerapan e-filling sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi tentu akan memberikan dampak bagi wajib pajak orang pribadi dan pegawai pajak, baik dampak positif maupun dampak negatif.  Dampak diterapkannya e-filling di KPP Pratama Mataram Barat bagi pegawai yaitu memudahkan pekerjaan dalam penerimaan SPT tahunan, mengurangi antrian di  masa  pandemic  covid-19,  memudahkan  pengawasan,  meningkatkan  keefektifitasan  dan keefisianan  penggunaan  anggaran.  Sedangkan  dampak  bagi  wajib  pajak  yaitu  melaporkan  SPT Tahunan  melalui  e-filling  semua  menjadi  mudah,  praktis,  tidak  membuang  waktu,  tidak  perlu datang ke kantor pajak dan tidak perlu ongkos lebih jasa pengiriman, serta kerahasiaan data yang dikirim terjamin, serta memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya dimana saja secara online tanpa perlu datang ke KPP wajib pajak terdaftar yang secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona atau covid-19.
Secara  umum  e-filling  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  karena wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya melalui online menggunakan e-filling yang dapat meminimalisir  penyeberan  virus  covid-19  tanpa  perlu  datang  ke  kantor  pajak.  Sedangkan  bagi pegawai  pajak,  e-filling  tentu  akan  mengurangi  beban  kerja,  memudahkan  monitoring, perekaman  data  menjadi  lebih  cepat  serta  mengatasi  masalah  pada  Seksi  Pelayanan  dan mengurangi  tatap  muka  dengan  wajib  pajak  di  masa  pandemic  covid-19  ini.  Sebaik-baiknya sistem  yang  diterapkan  tentu  akan  menemui  masalah,  hal  itu  pula  yang  terjadi  saat diberlakukannya sistem e-filling. Berbagai macam masalah yang dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi  dan  pegawai  pajak  dalam  penggunaan  e-filling  ini.  Masalah  yang  dihadapi  dalam penerapan  e-filling  di  KPP  Pratama  Mataram  Barat  adalah  banyaknya  wajib  pajak  yang  buta teknologi, tidak semua wajib pajak mempunyai email dan paham apa itu email. Masalah utama dan  yang  paling  sering  terjadi  adalah  adanya  gangguan  sistem.  Selain  wajib  pajak  yang  kurng mengerti  teknologi  menjadi  masalah  tersendiri,  ketidak  pahaman  wajib  pajak  dalam  proses  e- filling menjadi lebih panjang dan lama karena wajib pajak yang tidak memiliki bahkan tidak tahu apa  itu  email.  Selain  itu,  kebanyakan  wajib  pajak  yang  datang  adalah  wajib  pajak  yang  baru pertama kali melaporkan sendiri SPT-nya sehingga dibutuhkan kesabaran ekstra untuk melayani dari proses aktivasi  e-fin hingga proses pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling. Serta dengan diterapkannya social distancing menyebabkan tidak optimalnya sosialisasi penerapan E-SPT ada masyarakat  sehingga  yang  masih  awam  dengan  penggunaan  e-filing  menjadi  tidk  dapat melaporkan SPT-nya tahun ini. Gangguan sistem akibat terlalu banyak yang mengakses  website pajak  yakni  http://djponline.pajak.go.id  sehingga  menjadi  masalah  yang  mengganggu kenyamanan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  SPT  Tahunan,  seringkali  mengalami  gangguan jaringan  di  waktu-waktu  terakhir  atau  jatuh  tempo  khususnya  pada  saat  bulan  Maret  2021. Direktorat  Jendral  Pajak  secara  cepat  merespon  masalah  yang  terjadi  dengan  mengeluarkan Keputusan  Direktorat  Jendral  Pajak  Nomor  KEP-49/PJ.2016  tentang  Pengecualian  Pengenaan Sanksi Administrasi  Berupa Denda  atas Keterlambatan Penyampaian Surat  Pemberitahuan bagi wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menyampaikan  SPT  Tahuanan  wajib  pajak  orang  pribadi elektronik.  Keputusan  ini  memutuskan  bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak  penghasilan  wajib  pajak  orang  pribadi  akan  dapat  pengenaan  sanksi  administrasi  berupa denda atas keterlmbatan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  kesimpulan  yang  dalam  penelitian  ini adalah  Penerapan e-filling di  KPP  Pratama  Mataram  Barat  pada  masa  pandemi  telah  sesuai dengan  Tata  Cara  Pendaftaran  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dan ketentuan administrasi. Pemberlakuan social distancing pada masa pandemi covid 19 merupakan salah satu kendala dalam mensosialisasikan bentuk laporan SPT ke wajib pajak  melalui e-filling. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi covid 19 melaporkan SPT tahunan melalui E-filling  lebih  terkendala  seperti  wajib  pajak  orang  pribadi  kebanyakan  melapor  SPT  tahunan pada  akhir  batas  waktu  laporan,  tidak  semua  wajib  pajak  mengerti  tentang  teknologi  seperti komputer, akses internet dan email, kemudian kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi dalam mengisi SPT Tahunan secara online sehingga banyak kesalahan dalam pengisian SPT serta sistem jaringan di website pajak on line yang sering mengalami gangguan akibat terlalu banyak wajib pajak orang pribadi yang mengakses website tersebut pada bulan laporan pajak tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jendral  Pajak.2004.  Keputusan  Direktorat  Jendral  Pajak  Nomor  KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Jakarta.
http://djponline.pajak.go.id/ di Akses 1 Juli 2021
https://klikpajak.id/blog/perbedaan-formulir-1770-s-1770-ss-1770 di Akses 1 Juli 2021 https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional
Liberti  Pandinangan  (2008). Modernisasi  dan  Reformasi  Pelayanan  Perpajakan .  Jakarta:  Elex Media Komputindo
Penyampaian Surat Pemberitahuan Online (e-filling). (Online) (http://www.kemenkeu.go.id/). di Akses 1 Juli 2021
Peraturan  Direktorat  Jendral  Pajak  Nomor  Per-29/PJ/2014  tentang Tata  Cara  Penerimaan  dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: per- 39/PJ/2011. Tentang Tata Cara   Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak.
Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Wajib Pajak  dengan  Kriteria  Tertentu  dalam  Rangka  Pengembalian  Pendahuluan  Pembayaran Pajak.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  per  06/pj/2020  Tentang  Tata  cara  penyampaian, penerimaan,  dan  pengolahan  surat  pemberitahuan  pajak  penghasilan  tahun  pajak  2019 sehubungan dengan pandemi coronavirus disease 2019
Supramono & Damayanti (2005). Perpajakan Indonesia . Salatiga: Andi
Undang – undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas  Undang – undang  Nomor  6 Tahun 1983 tentang Ketrntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan