ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEABSAHAN KONTRAK YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING
Michael Tunggono 1,*) , Sri Harini Dwiyatmi 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia michaeltunggono2@gmail.com, dwiyatmi.harini@uksw.edu
Naskah diterima: 26 April 2024; revisi: 25 Mei 2024; disetujui: 18 Juni 2024

## Abstract
Pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya memuat aturan-aturan untuk mengatur suatu perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan agar tidak batal demi hukum. Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra merupakan perkara perjanjian yang terjadi hanya dalam satu (1) bahasa yaitu bahasa Inggris. Dalam putusan tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa Inggris adalah perjanjian yang sah  karena  telah  ada  kesepakatan  bahwa  perjanjian  itu  dibuat  hanya  dalam  bahasa Inggris. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pertimbangan hakim dan sahnya kontrak yang hanya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa asing. Pertimbangan hakim dalam  putusan  tersebut  salah  karena  tidak  mengacu  pada  syarat-syarat  hukum  suatu perjanjian  dan  melanggar  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  yang mewajibkan perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia.
Keywords: Perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, sahnya perjanjian Bahasa asing
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga E-mail: Michaeltunggono@gmail.com, Dwiyatmi.harini@uksw.edu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Bahasa  Indonesia  merupakan  bahasa  resmi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  bahasa yang menjadi persatuan bagi Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar  1945  yang  menyatakan  “Bahasa  Negara  ialah  Bahasa  Indonesia”.  Bahasa  Indonesia  adalah bahasa persatuan yang digunakan dalam pergaulan di Indonesia dan digunakan juga dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Menurut Syamsudin, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk serta tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa (Kosasih, 2019). Berdasarkan pendapat dari Syamsudin sangat jelas bahwa Bahasa memiliki peran yang penting dan strategis dalam kehidupan manusia sebagai mahkluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan sesama manusia. Meskipun  Bahasa  Indonesia  adalah  bahasa  persatuan  negara  Indonesia,  tetapi  dengan  seiringnya perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat,  Bahasa  Indonesia  sekarang  semakin  tertinggal  dengan bahasa  asing  yaitu  Bahasa  Inggris  yang  menjadi  Bahasa  Internasional.  Dengan  pentingnya  Bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, Bahasa Indonesia juga sangat penting dalam pembuatan suatu  kontrak  atau  perjanjian.  Dalam  pembuatan  perjanjian  penggunaan  Bahasa  Indonesia  menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan suatu perjanjian.
Putusan  Nomor  35/PDT.G/2010/Pn.Pra  merupakan  kasus  yang  pernah  terjadi  dalam  isi perjanjian  yang  menggunakan  satu  bahasa  saja  yaitu  Bahasa  Inggris.  Dalam  kasus  putusan  tersebut terjadi  pada  pihak  asing  yaitu  Randolph  Nicholas  Bolton  Carpenter  dengan  Neil  Allan  Tate  yang membuat perjanjian jual beli tanah dengan menggunakan Bahasa Inggris saja.  Pada awalnya Randolph Nicholas Bolton bertemu dengan Neil Allan Tate pada tanggal 3 Desember 2009 dan Neil Allan Tate menjelaskan bahwa akan menjual sebidang tanah miliknya dengan atas nama PT Tate Developments Land & Consultancy. Ranoldph Nicholas Bolton membeli tanah dengan Neil Allan Tate yang tercatat atas nama PT Tate Developments Land & Consultancy dan pada tanggal 8 Februari 2010 Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate membuat suatu perjanjian dengan menggunakan Bahasa Inggris saja. Perjanjian tersebut berisi tentang jual beli tanah yang dalam perjanjian juga diatur bahwa Randolph Nicholas  akan  membeli  tanah  dari  Neil  Allan  Tate  yang  diakui  miliknya  atas  nama  PT  Tate Developments dengan harga sebesar Rp. 8.127.000.000 (delapan miliyar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah).  Seiring  perjanjian  berjalan,  Randolph  Nicholas  mengetahui  bahwa  Neil  Allan  Tate  bukan pemilik tanah tersebut, tetapi dimiliki oleh Bati Anjani dan atas nama Bati Anjani yang merupakan turut tergugat dalam kasus ini. Randolph Nicholas juga mengetahui bahwa Neil Allan Tate telah membuat perjanjian akan melakukan jual beli tanah dan pemberian kuasa oleh Bati Anjani untuk mengajukan dan menandatangani  perubahan  sertifikat  hak  milik  tanah  menjadi  hak  guna  bangunan  pada  tanggal  18 Februari 2010. Selain permaslahan diatas, Randolph Nicholas juga mengetahui bahwa Neil Allan Tate dan Bati Anjani telah menandatangani akta jual beli pada tanggal 17 Mei 2010 yang berisi bahwa Neil Allan Tate telah membeli tanah dari Bati Anjani.
Dengan adanya permasalahan dalam perjanjian ini, kemudian Randolph Nicholas membawa permasalahan ini atau kasus ini kepada Pengadilan Negeri Praya. Randolph Nicholas menggugat Neil Allan Tate karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memberi keterangan yang tidak benar  kepada  Randoplh  Nicholas  bahwa  Neil  Allan  Tate  merupakan  pemilik  dari  tanah  sehingga Randolph  Nicholas  melakukan  pembayaran  uang  muka  kepada  Neil  Allan  Tate.  Dalam  kasus  yang dibawa ke Pengadilan Negeri ini Randolph Nicholas juga menggugat dan meminta kepada hakim untuk mengabulkan bahwa perjanjian jual beli tanah yang dibuat dengan Bahasa Inggris saja harus batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan perjanjian dengan Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pertimbangannya, hakim menolak atas permohonan Randolph  Nicholas  yang  meminta  perjanjian  harus  dibatalkan  karena  bertentangan  dengan  Pasal  31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Hakim menimbang bahwa dalil atau permohonan Randolph Nicholas yang menyatakan perjanjian batal demi hukum karena perjanjian tidak dibuat dengan Bahasa Indonesia adalah berlebihan karena perjanjian tersebut telah disepakati kedua belah pihak bahwa bahasa yang digunakan hanya 1 bahasa yaitu Bahasa Inggris saja.
Berdasarkan  gugatan  atau  permohonan  Randolph  Nicholas  dalam  kasus  diatas,  Hakim memutuskan  tidak  sah  dan  tidak  berkekuatan  hukum  (batal  demi  hukum)  atas  Contract  Agreement tertanggal 8 Februari 2010 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat karena Neil Allan Tate telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Tetapi dengan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pertimbangan hakim yang menolak permohonan Randolph Nicholas atas permintaan bahwa perjanjian harus  dibatalkan  karena  menggunakan  Bahasa  Inggris  saja,  hakim  memutuskan  untuk  mengabulkan gugatan  Randolph  Nicholas  atau  penggugat  untuk  sebagian  dan  dalam  Putusan  Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra hakim tidak membatalkan perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja Menurut saya sebagai penulis, Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra yang tidak membatalkan perjanjian  dengan  Bahasa  Inggris  tidak  tepat  karena  tidak  mengacu  pada  Pasal  31  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan perjanjian menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam putusan tersebut hakim juga telah mengabaikan syarat sah-nya sebuah perjanjian pada Pasal 1320 ayat (4) dan 1337 KUH Perdata yang memberikan syarat suatu sebab yang tidak terlarang yaitu suatu syarat bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang tidak dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini juga membahas bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra yang tidak membatalkan perjanjian dengan  Bahasa  Inggris  saja  merupakan  suatu  pertimbangan  yang  salah  karena  tidak  mengacu  pada syarat sah-nya sebuah perjanjian.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diguunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan “proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  untuk  menjawab  permasalahan  hukum”  (Muhaimin, 2020).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statue apporch) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini (Muhaimin, 2020).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian dan Prinsip Kontrak
Kontrak  adalah  suatu  perjanjian  tertulis,  yang  artinya  kontrak  merupakan  sebagai  suatu pengertian yang lebih lanjut dari sebuah perjanjian. Perjanjian diberlakukan karena terdapat perbedaan kepentignan  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih  yang  dengan  cara  bernegosiasi  dan  kemudian  di rumuskan kedalam kalusul–klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut (Diputra, 2018). Perjanjian yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut  kemudian  dituangkan  kedalam  klausul-klausul  yang mengikat  sebagai  Undang-Undang  dan  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak.  Hukum  kontrak merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus (Lie, 2023). Sedangkan definisi pada hukum kontrak juga bisa dapat dilihat dari para ahli, salah satunya menurut Halim H.S, yaitu:
“kontrak atau perjanjian merupakan suatu hukum keseluruhan kedua belah pihak yang sudah saling berhubungan dan yang tertuang keinginan pada kedua belah pihak dan tertuang pada dokumen tertulis untuk tercapainya sautu tujuan tertetntu. Jika kedua  belah  pihak  tidak  melakukan  atau  tidak  melaksanakan  aturan  yang  telah dibuat maka peran aturan dalam Pasal yang dibuat menjadi penting dalam kedua belah pihak” (Diputra, 2018).
Hukum  Kontrak  merupakan  suatu  perjanjian  antara  dua  subjek  hukum  atau  lebih  yang menciptakan  hak dan kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu hal yang bersifat khusus. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan Dimana satu orang atau lebih yang mengikatkannya dirinya terhadap orang lain atau lebih. Michael D. Bayles memberikan definisi kontrak    yaitu  aturan  hukum  tentang  pelaksanakan  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  atau persetujuan (Utama, 2014). (Sedangkan Prof. Subekti memberikan pendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain yang dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain tersebut dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi dari tuntutan- nya  (Vijayantera,  2020).  Berdasarkan  definisi  Prof.  Subekti  dan  Michael  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  atau  kontrak  merupakan  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang menciptakan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pembuatan  kontrak  pada  dasarnya  terdapat  asas-asas  yang  mengatur  dan  penting  dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian. Salah satu asas yang penting dan mendasar dalam melakukan perjanjian adalah Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas yang berkaitan dengan lahirnya  sebuah  kontrak,  yaitu  pada  saat  terjadinya  kata  sepakat  para  pihak.  Berdasarkan  Asas Konsensualisme ini “saat terjadinya kata sepakat, para pihak yang telah melakukan kontrak akan terikat pada  apa  yang  dijanjikan  walau  kontrak  tersebut  belum  dilaksanakan”  (Budhayati,  2018).  Asas Konsensualisme juga merupakan suatu syarat sah-nya sebuah perjanjian yang dapat dilihat dalam Pasal 1320  ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  menyatakan  “kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya”. Menurut  A.Qirom  Syamsudin,  dalam  Asas  Konsensualisme,  suatu  perjanjian  telah  sah  dan  berlaku hanya dengan adanya kata sepakat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Abdullah, 2015). Berdasarkan definisi konsensualisme dari A.Qirom Syamsudin, dapat dikatakan bahwa perjanjian telah mengikat dan berlaku ketika adanya kata sepakat bagi para pihak yang sedang melakukan perjanjian tersebut dan berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, Asas Konsensualisme merupakan suatu asas yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian karena Pasal 1320 KUH Perdata memberikan syarat  sah-nya  sebuah  perjanjian.  Setelah  adanya  kata  sepakat  kepada  para  pihak  maka  perjanjian kontrak  akan  dilaksanakan  kepada  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  tersebut,  tetapi  sebelum melakukan  perjanjian  kontrak  tertulis  juga  terdapat  Asas  Kebebasan  Berkontrak.  Asas  Kebebasan Berkontrak  merupakan  asas  yang  penting  dalam  membuat  suatu  perjnajian,  menurut  Ruten,  dalam hukum  perdata  khususnya  hukum  kontrak  seluruhnya  didasarkan  pada  Asas  Kebebasan  Berkontrak (Anggraeini, 2021). Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang berkaitan dengan isi kontrak (Budhayati, 2018).
Asas Kebebasan Berkontrak merupakan suatu asas mendasar dalam pembuatan perjanjian yang berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka  yang  membuatnya”.  Menurut  Sjahdeini,  Asas  Kebebasan  Berkontrak  merupakan  asas  yang menekankan  kebebasan  pada  para  pihak  yang  membuat  suatu  perjanjian  untuk  menyetujui  klausul- klausul  dalam  perjanjian  tersebut  (Anand,  2011).  Sedangkan  Konrad  Zweight  dan  Hein  Kotz memberikan  pengertian  bahwa  kebebasan  berkontrak  adalah  kebebasan  kepada  setiap  orang  untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan memilih subjek hukum, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian mereka (Rusli, 2015). Berdasarkan definisi yang ada di atas dapat dikatakan bahwa Asas Kebebasan  Berkontrak    mengandung  beberapa  arti  seperti  kebebasan  untuk  membuat  atau  tidak membuat  suatu  perjanjian,  kebebasan  dalam  membuat  suatu  perjanjian  dengan  siapapun,  kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian.
Berdasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak, maka semua subjek hukum dibebaskan atau diperbolehkan membuat suatu perjanjian atau tidak membuat  suatu perjanjian. Para pihak yang telah sepakat dalam membuat suatu perjanjian juga dibebaskan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam membuat suatu perjanjian, dan jika perjanjian yang dibuat para pihak sudah sah maka perjanjian ini akan mengikat mereka sebagai Undang-Undang. Hal ini terdapat pada Asas Pacta Sunt Servanda atau  disebut  juga  dengan  asas  kepastian  hukum,  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  merupakan  asas  bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (H.S, 2010). Tetapi dengan adanya Asas kebebasan berkontrak ini juga memiliki Batasan-batasan yang tidak boleh di ‘langkahi’ agar perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak dan tidak batal demi hukum. Menurut Prof  Sutan  Remy  Sjahdeini  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  dalam  membuat  perjanjian  kontrak harus  dibatasi  pada  Asas  Kebebasan  Berkontrak  agar  perjanjian  yang  dibuat  berdasarkan  Asas Kebebasan Berkontrak tidak sampai berat sebelah (Sjahdeini, 2009).

## Analisis Keabsahan Kontrak yang Menggunakan Bahasa Asing
Munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini telah membawa permasalahan pada pembuatan perjanjian tertulis dalam transaksi bisnis yang bertaraf internasional. Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memunculkan tentang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Dengan adanya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada pembuatan perjanjian dalam Pasal 31 tersebut telah menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap subjek hukum atau badan hukum yang telah membuat perjanjian dengan satu bahasa saja yaitu Bahasa Inggris atau bahasa asing. Permasalahan atau kasus yang pernah terjadi pada pembuatan perjanjian dengan Bahasa Inggris saja
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yaitu  antara  pihak  asing  Randolph  Nicholas  Bolton  Carpeenter  dengan  Neil  Allan  Tate.  Perjanjian antara Randolph Nicholas Bolton dengan Neil Allan Tate ini terjadi pada 8 Februari 2010 yang dimana kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah sah dan diberlakukan.  Perjanjian  antara  Randolph  Nicholas  Bolton  dengan  Neil  Allan  Tate  ini  telah  dibawa kepersidangan dan telah memiliki putusan yang inkrah atau kekuatan hukum yang tetap, tetapi pada putusan hakim dalam kasus tersebut tidak membatalkan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesisa.
Dalam pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada pembuatan perjanjian atau kontrak terdapat asas-asas yang penting untuk  mengatur  tentang  pembuatan  kontrak  seperti  Asas  Konsensualisme  dan  Asas  Kebebasan Berkontak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang mengenai lahirnya sebuah kontrak yaitu pada saat terjadinya kata sepakat para pihak, Asas Konsesualisme ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”. Berdasarkan Pasal 1320  ayat  (1)  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Asas  Konsensualisme  ini  terjadi  ketika  para  pihak  yang mengadakan perjanjian harus ada kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
Selain  adanya  Asas  Konsensualisme,  hal  yang  mendasar  dalam  pembuatan  kontrak  juga terdapat  Asas  Kebebasan  Berkontrak  yang  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-Undang berlaku sebagai Undang- Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  asas  kebebasan  membuat kontrak dalam hukum kontrak Indonesia memiliki beberapa ruang lingkup seperti:
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
2. Kebebasan dalam memilih dengan pihak siapa yang ingin membuat kontrak;
3. Kebebasan dalam menentukan causa dari kontrak yang akan dibuat;
4. Kebebasan dalam menentukan objek kontrak;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak yang akan dibuat;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan yang bersifat opsional (Syaifuddin, 2012).
Walaupun Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang penting dalam pembuatan suatu perjanjian, tetapi dalam perkembangannya asas ini tidak bersifat mutlak dan memiliki Batasan untuk melindungi kepentingan pada para pihak yang membuat suatu perjnajian. Pembatasan dalam pembuatan suatu  perjanjian  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  berisi  syarat-syarat  untuk terjadinya  sebuah  kontrak  yang  sah  yaitu  syarat  subyektif  dan  syarat  obyektif.  Pada  pembuatan perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  subyektif  akan  menyebabkan  suatu  perjanjian  yang  dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif akan menyebabkan suatu perjanjian yang batal demi hukum atau perjanjian tidak pernah terjadi sejak awal.
Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak juga dapat dilihat dalam Pasal 1337 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab  itu  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  dengan  ketertiban  umum.  Berdasarkan  Pasal  1337 KUHPerdata dapat dilihat bahwa suatu perjanjian atau kontrak tidak dapat dilaksanakan atau batal demi hukum jika isi perjanjian tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang- Undang. Dengan adanya Pasal 1337 KUH Perdata ini, dalam pembuatan perjanjian atau kontrak yang menggunakan bahasa asing atau Bahasa Inggris saja merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
kasus perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja antara pihak asing Randolph Nicholas Bolton dengan pihak Indonesia Neil Allan Tate merupakan suatu perjanjian yang tidak sah karena isi dalam perjanjian antara kedua tersebut hanya di bentuk dalam satu bahasa yaitu Bahasa Inggris saja. Dalam  pertimbangan  hakim  yang  menyatakan  bahwa  jika  perjanjian  harus  dibatalkan  karena  tidak dibuat dengan Bahasa Indonesia adalah berlebihan merupakan suatu pertimbangan yang salah karena dalam pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya terdapat syarat-syarat yang mengatur untuk terjadinya sebuah  perjanjian  yang  sah.  Berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  terdapat  empat  (4)  syarat  untuk terjadinya sebuah perjanjian yang sah yaitu;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;
Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata diatas dapat dilihat bahwa salah satu syarat untuk terjadinya sebuah perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak terlarang merupakan suatu hal yang tidak ada larangan dalam Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini diperkuat dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusialaan atau dengan ketertiban umum. Dengan adanya Pasal 1320 dan 1337 KUH  Perdata ini, dapat disimpulkan bahwa pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya terdapat aturan-aturan agar terbentuknya sebuah perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata diatas juga  dapat  disimpulkan  bahwa  isi  dalam  Pasal  tersebut  merupakan  suatu  pembatasan  atas  Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan suatu perjanjian.
Seperti yang telah dibahas dalam pembahasan diatas, Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang mendasar dalam pembuatan suatu perjanjian yaitu asas yang membebaskan kepada seseorang untuk membuat atau tidak membuat kontrak, dibebaskan dalam menentukan isi kontrak dan dibebaskan dalam  memilih  dengan  pihak  siapa  untuk  membuat  kontrak.  Walaupun  adanya  Asas  Kebebasan Berkontrak  dalam  pembuatan  perjanjian,  subjek  hukum  atau  badan  hukum  yang  membuat  suatu perjanjian tentunya tidak lepas dalam syarat-syarat untuk terjadinya sebuah perjanjian yang sah salah satunya yaitu suatu sebab yang tidak terlarang dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata. Jika  pembuatan  suatu  perjanjian  dalam  Pasal  1320  ayat  (4)  KUH  Perdata  tidak  terpenuhi  dalam perjanjian  para  pihak,  maka  perjanjian  yang  telah  dibuat  para  pihak  akan  menyebabkan  batal  demi hukum atau perjanian dianggap tidak pernah terjadi dan tujuan perjanjian para pihak yang melahirkan suatu perikatan hukum tersebut telah gagal atau tidak pernah terjadi.
Dalam  kasus  antara  Randolph  Nicholas  dengan  Neil  Allan  Tate  yang  membuat  perjanjian dengan Bahasa Inggris saja merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata yang memberikan syarat bahwa pembuatan suatu perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang.  Perjanjian  antara Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate merupakan perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibakan pembuatan suatu perjanjian menggunakan Bahasa  Indonesia.  Dengan  melanggarnya  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009,  maka perjanjian Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate ini merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata. Jadi dengan tidak memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada ayat (4) tersebut maka perjanjian antara Randolph Nicholas dengan Neil Allan Tate telah batal demi hukum atau tidak pernah terjadi sejak awal perjanjian.
Dalam pembuatan suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing tentunya sangat memerlukan penggunaan bahasa asing untuk membuat suatu perjanjian tersebut. Walaupun adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian, terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang memberikan syarat  jika membuat suatu perjanjian dengan pihak asing harus dibuat dalam dua (2)  bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa asing atau Bahasa Inggris untuk kepentingan pihak asing tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden  Nomor 63 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak terdapat aturan dasar yang mengatur tentang pembuatan perjanjian yang sah sehingga  dapat  mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Dalam  Putusan  Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.pra merupakan salah satu kasus perjanjian yang menggunakan satu (1) bahasa saja yaitu Bahasa Innggris, dalam kasus putusan tersebut hakim berpendapat bahwa jika perjanjian yang menggunakan  satu  (1)  bahasa  saja  yaitu  Bahasa  Inggris  harus  dibatalkan  adalah  berlebihan  karena menurut pertimbangan hakim perjanjian yang dibuat telah ada kesepakatan para pihak bahwa bahasa yang digunakan satu (1) bahasa saja yaitu Bahasa Inggris. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.pra yang menolak atas gugatan pembatalan perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja merupakan suatu pertimbangan salah karena tidak mengacu pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata yang memberikan syarat sah-nya sebuah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak dilarang merupakan suatu syarat yang memberikan para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pada perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris saja merupakan perjanjian yang  bertentangan  dengan  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  yang  mewajibkan pembuatan perjanjian dengan Bahasa Indonesia dan dengan melanggarnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2009  ini  maka  para  pihak  juga  tidak  memenuhi  syarat  sah-nya  perjanjian  yang memberikan syarat bahwa suatu perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Jadi dengan adanya  pertimbangan  hakim  yang  menolak  atas  gugatan  pembatalan  perjanjian  yang  menggunakan Bahasa Inggris saja merupakan suatu pertimbangan yang salah karena tidak mengacu pada syarat sah- nya perjanjian Pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata yang dimana dalam kasus tersebut para pihak membuat perjanjian dengan melanggar Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.

## REFERENSI
Abdullah, J. (2015). Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus, 8(2), 281–304.
Anand,  G.  (2011).  Prinsip  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Penyusunan  Kontrak.  Yuridika,  26(2). https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265
Anggraeni, R.R.D. (2021). Hukum Kontrak Bisnis. (Iqralana). Diputra, A.R. (2018). Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis. Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, 3(3), 540-550.
H.S, S. (2010). Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika (p. 9).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kosasih, JI. (2019). Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian,
(Sinar Grafika)
Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam  Hukum  Perdata  Indonesia.  Jurnal  Kewarganegaraan,  7(1),  1–2.  Retrieved  from https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831
Marzuki, PM. (2020). Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press) Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press Novera, A., Utama, M. (2014). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbritrase (Tunggal Mandiri) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Praningrum, D.H, Budhayati C.T. (2018). Hukum Kontrak. (Griya Media). Putusan Pengadilan Nomor 35/PDT.G/2010/PN.pra Putusan Pengadilan Nomor 35/PDT.G/2010/PN.pra Sjahdeini,  S.R.  (2009).  Kebebasan  Berkontrak  Dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia ( Pustaka Utama Grafiti)
Syaifuddin, M. (2012). Hukum Kontak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat,Teori,Dogmatik, dan Praktik Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan. (Mandar Maju)
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Vijayantera,  I.W.A.  (2020)  Kajian  Hukkum  Perdata  terhadap  Penggunaan  Perjanjian  Tidak  Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Konstitusi Hukum, 6 (1), 117.