Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2317
REFLEKSI SCENARIO PLANNING "MENANG" DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI JAWA BARAT

## Dalu Agung Darmawan
Program Doktoral Sekolah Bisnis IPB daluagungdarmawan@gmail.com
Jamaluddin Mahasari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
jamaluddin.mahasari@yahoo.com
Endriatmo Soetarto
Sekolah Pascasarjana IPB endriatmo1@gmail.com Yudha Heryawan Asnawi Sekolah Pascasarjana IPB yudha.asnawi@apps.ipb.ac.id
Anggraini Sukmawati Sekolah Pascasarjana IPB anggrainism@apps.ipb.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Refleksi Scenario Planning "MENANG" dalam Pelaksanaan Reforma  Agraria  di  Provinsi  Jawa  Barat.    Jenis  penilitian  ini  adalah  kualitatif  meskipun  sebagian  data yang dikumpulkan berasal dari data-data sekunder. Di tataran metodologis dasar kajian ini menggunakan pendekatan  etnografi,  atau  dalam  istilah  etnometodologi  dikenal  sebagai  refleksivitas  (reflexivite).  Lebih jauh  sebagai  praktik  sosial  refleksivitas  adalah  b stakeholders )  tercipta  dan  bermakna.atas  praksis  RA dengan segala kelindannya. Dalam hal ini dengan skenario pendasaran Planning, Monitoring, Evaluation, Normative,  Accelaration,  Network,  Gainful (MENANG),  peneliti  dan  tineliti  (para  pihak)  berikhtiar menerawang ulang  sejauhmanakah praksis RA telah mampu tumbuh dan merangkai  Kebijakan Land Use, Land  Tenure,  Land  Value  dan  Land  Development  dalam  tata  kelola  pertanahan  (yang  berkelanjutan)  di Provinsi  Jawa  Barat.  Sementara  itu  kelembagaan  GTRA  yang  dalam  hal  ini  yang  bersifat  fungsional, bukan  struktural,  dalam  kiprahnya  sering  terkendala  dalam  kewenangan,  dalam  perolehan  dukungan penganggaran,  dan  tentu  saja  dalam  eksekusi  kebijakan  RA  di  Jawa  Barat.  Ajuan  saran  dari  kajian  ini ialah implementasi RA di lapangan (Provinsi Jawa Barat dalam hal ini) akan semakin efektif jika Pemeriah membentuk  badan  khusus  yang  bersifat  struktural  di  aras  pusat  yang  memiliki  kewenangan  penuh  atas pelaksanaan  RA  sehingga  akan  dapat  meminimalisir  kesenjangan  dan  peluang  terjadinya  distorsi kebijakan, yaitu antara idealita dengan praksis empirik di lapangan.
Kata Kunci: Reforma Agraria, Kelembagaan, Tata Kelola Pertanahan Berkelanjutan.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  the  Reflection  of  the  "MENANG"  Planning  Scenario  in  the Implementation  of Agrarian  Reform in  West  Java Province. This type of research is qualitative in  nature although  some  of  the  data  collected  comes  from  secondary  data.  At  the  basic  methodological  level,  this study  uses  an  ethnographic  approach,  or  in  ethnomethodological  terms  it  is  known  as  reflexivity. Furthermore,  as  a  reflexivity  of  social  practice,  stakeholders  are  created  and  have  meaning  on  the  RA praxis with all its attachments. In this case, with the scenario based on Planning, Monitoring, Evaluation,
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Normative,  Acceleration,  Network,  Gainful  (MENANG),  researchers  and  researchers  (the  parties)  try  to rethink how far the RA practice has been able to develop and arrange Land Use Policy, Land Ownership, Land  Value,  and  Land  Development  in  (sustainable)  land  governance  in  West  Java  Province.  Meanwhile the  GTRA  institution,  which  in  this  case  is  functional,  not  structural,  in  its  work  is  often  constrained  in authority, in recovering budgetary support, and of course in the execution of RA policies in West Java. The suggestion from this study is that the implementation of RA in the field (West  Java Province in  this case) will be more effective if the Government forms a special structural agency at the central level that has full authority over the implementation of RA so that it will be able to minimize differences and opportunities for policy distortions namely between ideals and empirical praxis in the field.
Keywords: Agrarian Reform, Institutional, Sustainable Land Governance.

## P ENDAHULUAN
Land  Management  Paradigm (LMP) for sustainable  development yang  menjadi  acuan tata kelola pertanahan global, saat ini juga menjadi basic thinking Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Strategis (Renstra)  tahun  2020-2024.  Rincian  renstra  ini  antara  lain  dengan  kegiatan  reforma  agraria (RA). 1,2 RA  yang  sudah  menjadi  salah  satu  Program  Prioritas  Nasional  yang  termuat  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2015-2019,  kemudian dilanjutkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Pelaksanaan RA perlu ditangani dengan seoptimal mungkin oleh segenap jajaran Kementerian  Agraria dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di  Pusat  dan  Daerah. 3,4,5 Karena  itu  diperlukan  keterlibatan  seluruh  sumberdaya  secara  optimal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan  reforma agraria, yaitu terselenggaranya aset reform disertai akses reform. Ada 5 (lima) agenda utama dalam praksis RA yaitu: 1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; 2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; 3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Aset Atas Tanah Obyek Reforma Agraria; 4)  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Penggunaan,  Pemanfaatan  dan  Produksi  Obyek  Reforma Agraria; dan 5) Kelembagan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.
Salah  satu implementasi  kegiatan pada butir  ke-5 tentang Kelembagaan Pelaksanaan  RA Pusat  dan  Daerah  yaitu  dengan  pembentukan  GTRA  di  Daerah.  GTRA  berintikan  unsur-unsur pelaksana  yang  melaksanakan  penyiapan  data  dan  lokasi  serta  fasilitasi  pemberian  aset  reform. Mereka  ini  terdiri  atas  unsur-unsur  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional,  Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Kerja Daerah Kementerian/Lembaga Pusat terkait.
1 Tarfi,  Akhyar,  and  Ikhwan  Amri.  "Reforma  agraria  sebagai  jalan  menuju  perdamaian  yang berkelanjutan di Aceh." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 7.2 (2021): 210-225.
2 Putra, Pamungkas Satya, and MH SH. "Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang." Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4.1 (2019): 110-134.
3 Nugroho,  Arissetyanto,  and  Janfry  Sihite.  "Does  the  Social  Network  Relate  with  the Entrepreneurship? An Empirical Content Analysis." Jurnal Manajemen 19.2 (2015): 205-218.
4 Lawrence,  Thomas  B.,  and  Sean  Buchanan.  "Power,  Institutions  and  Organizations." The  Sage Handbook of Organizational Institutionalism (2017): 477-506.
5 Utomo,  Setiyo.  "Percepatan  reforma  agraria  untuk  mencapai  keadilan." Jurnal  Hukum  Bisnis Bonum Commune 4.2 (2021): 202-213.
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Kelembagaan Tim GTRA berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Tim GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor  untuk  mendukung  tercapainya  percepatan  pelaksanaan  Reforma  Agraria.  Pembentukan Gugus  Tugas  didaerah  sangat  diperlukan  mengingat  untuk  mencapai  target  Reforma  Agraria dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antar stakeholder di daerah.
Pada  tahun  2017  pelaksanaan  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  baru  pada  tingkat  pusat melalui kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi dan Supervisi, sedangkan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah baru dimulai pada tahun 2018 di 34 Provinsi yang anggarannya dialokasikan  pada  DIPA  Kanwil  BPN  Provinsi.  Fokus  berikutnya  di  tahun  2019  pelaksanaan GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  menitikberatkan  pada  penataan  Aset  dan  Akses,  upaya  yang  sama dilakukan  pada  tahun  ini  bahwa  output  yang  disusun  memiliki  harapan  adanya  kolaborasi, konektifitas  dan  inovasi  (connection)  diantara  Kantor  Pertanahan  se-Jawa  Barat  dalam  rangka melaksanakan kegiatan GTRA Tahun 2021.
Kegiatan  GTRA  di  Provinsi  Jawa  Barat  dilaksanakan  sejak  tahun  2018.  Dalam penyelenggaraannya,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018 tentang  Reforma  Agraria.  Berdasarkan  pengertiannya,  RA  merupakan  upaya  penataan  kembali struktur  penguasaan,  kepemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  yang  lebih  berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 6,7
Terdapat  3  (tiga)  pokok  penting  dalam  kegiatan  RA  meliputi  penataan  aset,  penataan  akses,  dan penyelesaian konflik. 8
Berdasarkan  peta  jalan  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2022  merupakan  tahun Monitoring  dan  Evaluasi  kegiatan  GTRA,  yang  bertujuan  untuk  menilai  capaian  pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat. Didasarkan pada hal tersebut, kegiatan GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 mengusung  tema “Jabar Reconnection” dengan pokok kegiatan M.E.N.A.N.G  yaitu Monitoring,  Evaluation,  Normative,  Acceleration,  Network,  Gainful guna mendukung  pelaksanaan  Percepatan  Pembangunan  Kawasan  Rebana  dan  Kawasan  Jawa  Barat Bagian  Selatan  menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2021  dan  untuk  mendukung perwujudan Visi Misi Jawa Barat “Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.
Pelaporan  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2022  ini  secara  garis  besar  memuat
6 Anida,  Ana,  Arief Daryanto, and Dudi S. Hendrawan.  "Strategi penyediaan access reform pada program reforma agraria di kecamatan Jasinga, kabupaten  Bogor." Jurnal  Aplikasi  Bisnis dan Manajemen (JABM) 4.2 (2018): 159-159.
7 Alvian,  Fitra,  and  Dian  Aries  Mujiburohman.  "Implementasi  Reforma  Agraria  Pada  Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." Tunas Agraria 5.2 (2022): 111-126.
8 Alma, Buchari, and  Donni Juni  Priansa. Manajemen bisnis syariah: penuntun perkuliahan bagi para  mahasiswa,  pencerahan  bagi  para  pedagang,  pengembangan  marketing  syariah/spiritual  marketing bagi para pengusaha . Alfabeta, 2009.
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
pelaksanaan  Reforma  Agraria,  yang  terdiri  dari  tahap  persiapan  dan  perencanaan  serta  tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan rapat koordinasi, pendataan potensi TORA, analisis pada 4 (empat)  lokasi  penyelenggaraan  Reforma  Agraria,  integrasi  program  penataan  aset  dan  penataan akses,  rekomendasi  pelaksanaan  GTRA  tahun  2023,  serta  inisiasi  Roadmap  Reforma  Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2027.
Tujuan  penyelenggaraan  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2022  yaitu  untuk  mencapai target dan sasaran kegiatan Reforma Agraria yang mengacu pada Roadmap GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 dan tema GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 “Jabar Reconnection”. Tujuan  penyusunan  Laporan  Akhir  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  ini  diantaranya  adalah:  sebagai pelaporan  penyelenggaraan  kegiatan  Reforma  Agraria  oleh  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  tahun 2022; dasar penyusunan program kegiatan legalisasi aset serta perencanaan pelaksanaan penataan akses  reform  melalui  penyusunan  program-program  pemberdayaan  pada  instansi  terkait;  serta sebagai  bahan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan  kegiatan  Reforma  Agraria Provinsi Jawa Barat untuk tahun selanjutnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dikembangkan  dalam  kerangka  konstruktivisme  kritis.  Konstruktivisme kritis  diuraikan  dalam  suatu  deskriptif  analitis  kualitatif. 9 Analisis  dilakukan  dengan  metoda refleksif  sebagai  dasar  metoda  penelitian  ini.  Refleksifitas  lebih  merupakan  pinjaman  dari fenomenologi  yang  banyak  digunakan  dalam  pendekatan  etnografik.  Pendekatan  etnografi,  atau dalam istilah etnometodologi dikenal sebagai refleksivitas (reflexivite) menjadi metodologi dasar dalam melakukan analisis kualitatif. 10,11 Data yang digunakan adalah data primer bersumber  dari wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur. Data dikumpulkan dari  pelaksanaan GTRA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Satuan Kerja lokasi pelaksanaan RA di Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Land  Management  Paradigma (LMP) for  Sustainable  Development dalam  kebijakan Reforma Agraria
Gagasan Sustainable  Land  Governance (SLG)  yang  diajukan  oleh  Enemark  menjadi konsepsi  yang  menyusun  bangunan  utama  dalam  LMP for  sustainable  development. 12 LMP meletakkan  4  (empat)  pilar  pondasi  utama  dalam  konstruksi  tata  kelola  pertanahan  yang  baik
9 Mujiburohman, Dian Aries. "Pengantar Hukum Tata Negara." (2017). 10 Holstein,  JF.  "Phenomenology,  Ethonomethodology,  and  Interpretive  Practice." Handbook  of qualitative research (1994): 105-117.
11 Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria di Indonesia." Perspektif 26.1 (2021): 57-64.
12 Enemark,  Stig,  Ian  Williamson,  and  Jude  Wallace.  "Building  modern  land  administration systems in developed economies." Journal of Spatial Science 50.2 (2005): 51-68.
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
yaitu, Land Tenure , Land  Value , Land  Use dan Land  Development . Land Tenure dan Land  Use dilakukan  dengan  kebijakan  Reforma  Agraria,  dimana  sebagai  instrumen  untuk  menata  kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sejalan dengan karakteristik pemerintahan yang baik menurut world bank, yakni “(a) predictable, open and enlightened policy- making,  (b) a  bureaucracy  imbued  with  a  professional  ethos  acting  in  furtherance  of  the  public good,  (c)  the  rule  of  law  and  (d)  transparent  process  and  a  strong  civil  society  participating  in public affairs” , maka rule of law pelaksanaan RA dikeluarkan:
1. Regulasi tentang RA, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma  Agraria,  yang  bertujuan;  (1)  Mengurangi  ketimpangan  penguasaan  dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; (2) Menangani sengketa dan konflik agraria;  (3)  Menciptakan  sumber  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;  (4)  Menciptakan  lapangan  kerja  untuk  mengurangi  kemiskinan;  (5)  Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;   (6)  Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (7) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
2. Regulasi tengang kelembagaan, yakni Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  &  Peraturan  Presiden  Nomor  48  Tahun  2020 Tentang  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun  2020  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Agraria/Badan  Pertanahan Nasional.
Sumner (dalam Scott 2001) menyebutkan bahwa “ an institution consists of concept (idea, notion, doctrine, interest) and structure ”. Di mana konsep ( concept ) merupakan tujuan atau fungsi dari  dibentuknya  lembaga  tersebut  sedangkan  struktur  ( structure )  merupakan  sarana-sarana  dari lembaga tersebut untuk mewujudkan ide dalam suatu tindakan (Scott 2001). Konsepsi SLG yang kemudian dituangkan dalam LMP diadopsi oleh Kementerian ATR/BPN dalam renstra 2020-2024 (Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  27  Tahun  2020) selanjutnya disusun suatu kebijakan RA dalam Rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).  Implementasisi Land  Tenure dan Land  Use dalam  LMP for  sustainable  development termanifestasi melalui kebijakan RA yang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Gambar 1. Implementasisi Land Tenure dan Land Use dalam LMP for sustainable development
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  Reforma Agraria  menjadi  salah  satu  fokus  pembangunan  yang  memerlukan  penanganan  optimal  oleh Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  baik  yang  berada  di  Pusat maupun yang berada di Daerah. Sehingga ketertiban seluruh sumberdaya akan sangat mendukung pelaksanaan reforma agraria  terutama, yang  berkaitan dengan penataan aset reform yang  disertai oleh  pemberian  akses  reform.  Tim  GTRA  merupakan  wadah  koordinasi  lintas  sektor  untuk mendukung tercapainya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
Kegiatan  GTRA  di  Provinsi  Jawa  Barat  dilaksanakan  sejak  tahun  2018.  Kelembagaan GTRA  di  provinsi  Jawa  Barat  dibentuk  dengan  ditetaokannya  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  590.05/Kep.225-Rek/2022  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Keputusan  Gubernur  Jawa Barat  Nomor  590.05/Kep.360-Prodi/2018  Tentang  Tim  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan turunan kelambagaan GTRA tingkat nasional (pusat).
Kemudian  sebagai  ketua  pelaksana  harian  yaitu  Kantor  Wilayah  BPN  provinsi  Jawa Barat,  maka  ditetapkannya  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  88/SK-32.NP.02.02/I/2022  Tentang  Tim  Pelaksana  Harian  Gugus Tugas  Reforma  Agararia  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  Anggaran  2022.  Seiring  dengan  dinamika yang ada, dengan adanya perubahan anggota tim GTRA, maka aturan ini kemudian diperbaharui dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Jawa  Barat  Nomor  161/SK-32.NP.02.02/III/2022  Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 88/SK32.NP.02.02/I/2022  Tentang  Tim  Pelaksana  Harian  Gugus  Tugas  Reforma  Agararia Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
Kelembagaan  GTRA  provinsi  Jawa  Barat  yang  telah  dibentuk  memiliki  3  (tiga)  tahapan
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
pekerjaan, meliputi Tahap Persiapan dan Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan. Tujuan  GTRA  tahun  2021  adalah  untuk  melakukan  identifikasi  Data  Tanah  Obyek  Reforma Agraria  (TORA)  se-Provinsi  Jawa  Bara,  mengintegrasikan  Penataan  Aset  dan  Pengembangan Akses  di  Provinsi  Jawa  Barat,  serta  Tersusunnya  Platform  database  berupa  Data  By  Name  By Address  yang  merupakan  hasil  pelaksanaan  Reforma  Agraria  sejak  tahun  2015.  6  Tersusunnya laporan success story pelaksanaan reforma agraria
Kemudian  pada  tahun  2022,  penyelenggaraan  kegiatan  GTRA  yang  dilaksanakan berdasarkan  Roadmap  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2022  akan  berfokus  pada    Monitoring dan  Evaluasi  kegiatan  GTRA,  dengan  tujuan  untuk  menilai  capaian  pelaksanaan  kegiatan Reforma  Agraria  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  mengusung  tema  “Jabar  Reconnection”  dengan pokok  kegiatan  M.E.N.A.N.G  yaitu  Monitoring,  Evaluation,  Normative,  Acceleration,  Network, Gainful  guna mendukung pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa  Barat  Bagian  Selatan  menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2021  dan  untuk mendukung perwujudan Visi Misi Jawa Barat “Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.
Tujuan  penyelenggaraan  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2022  yaitu  untuk  mencapai target dan sasaran kegiatan Reforma Agraria yang mengacu pada Roadmap GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 dan tema GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 “Jabar Reconnection”. Tujuan  penyusunan  Laporan  Akhir  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  ini  diantaranya  adalah:  sebagai pelaporan  penyelenggaraan  kegiatan  Reforma  Agraria  oleh  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  tahun 2022; dasar penyusunan program kegiatan legalisasi aset serta perencanaan pelaksanaan penataan akses  reform  melalui  penyusunan  program-program  pemberdayaan  pada  instansi  terkait;  serta sebagai  bahan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan  kegiatan  Reforma  Agraria Provinsi Jawa Barat untuk tahun selanjutnya. 13,14
Pada Tahun 2022, pelaksanaan reforma agraria dimulai dengan tahapan inventarisasi dan analisis lokasi Reforma Agraria. Tahapan menghasilkan penyajian data dari 4 (empat) kabupaten yang  terdiri  dari  Kabupaten  Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Subang,  Kabupaten  Sukabumi,  dan Kabupaten  Indramayu.  Data  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  dianalisis  dengan  beberapa pendekatan  untuk  mengetahui  arahan  tindak  lanjut  kegiatan  Reforma  Agraria  pada  ke  4  (empat) kabupaten.
Scenario  planning MENANG  didasarkan  pada  beberapa  indikator.  Kabupaten  Cianjur dan Kabupaten Subang melalui Monitoring dan Evaluasi; Kabupaten Sukabumi dengan indikator
13 Laporan Akhir GTRA Jawa Barat 2022
14 Widodo, Slamet. "A critical review of Indonesia’s agrarian reform policy’." Journal of Regional and City Planning 8.3 (2017): 204-218.
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Normative dan Acceleration; dan Kabupaten Indramayu dengan indikator Network dan Gainful.
Analisis  dilakukan  dengan  pendekatan  refleksifitas,  dimana  peneliti  tidak  bermaksud untuk  menteorisasikan  atau  mengasumsikan  refleksifitas  tersebut  sebagai  sesuatu  yang seharusnya.  Di  sini  para  aktor  (peneliti  dan  tineliti)  justru  harus  bisa  mengenali,  membeberkan temuan  (sebagai''bukti')  dan  bisa  mengamati  setiap  aktor  yang  lain  secara  rasional  di  dalam praktik sosial yang konkrit. Dengan kata lain dalam refleksifitas terdapat dua unsur penting, yaitu unusr  yang  mengacu  pada  interaksi  dan  yang  mengacu  pada  konsteks  institusional. 15,16 Dalam ungkapan  Ritzer  (2013)  bahwasanya  ketika  kita  melakukan  riset  dengan  pendekatan  etnografik maka  ajang  (setting)  institusional  dan  percakapan  merupakan  hal  mutlak  dalam  melihat  relitas sosial sebagai bagian dari 'common sense' yang muncul pada masyarakat tineliti.' 17
Adapun penjabaran secara terperinci adalah sebagai berikut:

## Monitoring dan Evaluasi
Kabupaten  Cianjur  dipilih  sebagai  lokasi  kegiatan  Monitoring  dan  Evaluasi  didasarkan pada  telah  dilaksanakannya  kegiatan  GTRA  baik  pada  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten  pada tahun-tahun  sebelumnya.  Kegiatan  Monitoring  dan  evaluasi  ini  bertujuan  untuk  menilai  sejauh mana penyelenggaraan kegiatan GTRA Kabupaten Cianjur sampai dengan  tahun 2022, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi pelaksanaan.
Pelaksanaan  Monitoring  dan  Evaluasi  Kabupaten  Cianjur  dilaksanakan  untuk  menilai kinerja  kelembagaan  dan  pelaksanaan  GTRA  Kabupaten  Cianjur.  Fokus  lokasi  pelaksanaan GTRA Kabupaten Cianjur yang diambil yaitu Desa Pananggapan dan Desa Girijaya, Kecamatan Cibinong  yang  merupakan  tanah  HGU  Habis  PT.  Tjigebang.  Pada  lokasi  tersebut  telah dilaksanakan program Redistribusi Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Bersama (SHMB).
HGU  Habis  PT.  Tjigebang  yang  berada  pada  2  (dua)  desa  yaitu  Desa  Pananggapan  dan Desa Girijaya, Kecamatan Cibinong. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pensertipikatan dengan Sertipikat  Hak  Milik  Bersama  (SHMB).  Luas  HGU  habis  pada  Desa  Pananggapan  yaitu  ±55,3 Hektare dengan 389 KK penggarap dan luas HGU habis pada Desa Girijaya yaitu ±26,3 Hektare dengan  151  KK  penggarap.  Jumlah  bidang  HGU  Habis  PT.  Tjigebang  sebanyak  534  bidang dengan  rincian  banyaknya  bidang  meliputi  Desa  Pananggapan  sebanyak  279  bidang  dan  255 bidang untuk Desa Girijaya.
Variabel penguatan kelembagaan digunakan  untuk mengukur  kelembagaan pada anggota
15 Arisaputra,  Muhammad  Ilham,  and  M.  Kn  SH. Reforma  agraria  di  Indonesia .  Sinar  Grafika (Bumi Aksara), 2021.
16 Arisaputra,  Muhammad  Ilham.  "Penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia." Yuridika 28.2 (2013): 188-216.
17 Ritzer, George. "Etnometodologi dalam Ilmu Sosial." Bantul: Kreasi Wacana (2015).
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Tim GTRA Kabupaten Kota dan Tim Pelaksana Harian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Pertanahan.

## Tabel 1. Penilaian Internal Perangkat Daerah GTRA 2022
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa kelembagaan GTRA di Kabupaten  Cianjur  masuk  dalam  kategori  baik  dilihat  dari  penilaian  tingkat  partisipasi  anggota tim,  terjalinnya  integrasi  antar  anggota  tim,  serta  tingkat  koordinasi  dan  sinkronisasi  yang  baik. Sehingga dapat dinilai bahwa Kelembagaan GTRA Kabupaten Cianjur dinilai efektif.
Tabel 2. Penilaian Internal Penyelelesaian Kendala Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria GTRA 2022
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  penilaian  koordinasi penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur dinilai baik, dilihat dari tingginya interval yang dihasilkan yaitu OPD dengan skoring 148 merupakan kategori tinggi  dan  Kantor  Pertanahan  dengan  skoring  285  merupakan  kategori  tinggi.  Berdasarkan analisis  yang  telah  dilakukan,  dinyatakan  adanya  keterlibatan/keaktifan  anggota  dalam penyelesaikan kendala dalam penyelenggaran Kegiatan Reforma Agraria.
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Tabel 3. Interval Capaian Target Penyelenggaraan Reforma Agraria GTRA 2022
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  penilaian  Capaian  Target Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Kabupaten  Cianjur  dinilai  baik,  dilihat  dari  tingginya  interval penilaian  OPD  dengan  skoring  486  yang  masuk  pada  kategori  tinggi  dan  Penilaian  Kantor Pertanahan  dengan  skoring  315  yang  meupakan  kategori  tinggi.  Dari  hasil  analisa  yang  telah dilakukan dinyatakan adanya pelaksanaan kegiatan GTRA lanjutan di Kabupaten Cianjur.
Selanjutnya,  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  di  Kabupaten  Subang  dilaksanakan untuk  menilai  kinerja  kelembagaan  dan  Pelaksanaan  GTRA  di  Kabupaten  Subang.  Fokus  lokasi pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  GTRA  Kabupaten  Subang  yaitu  di  Desa  Jayamukti, Kecamatan Blanakan yang merupakan Tanah Negara Lainnya berupa tanah timbul. Tanah Timbul pada  Desa  Jayamukti  bersebelahan  dengan  Tanah  Perhutani.  Pada  kondisi  eksistingnya,  seluruh tanah  dipergunakan  sebagai  tambak.  Tambak  di  Desa  Jayamukti  merupakan  tambak  terluas  di Kabupaten  Subang (diluar dari Kawasan Perhutani). Objek potensi TORA berupa Tanah  Timbul di  Desa  Jayamukti  ini  hingga  saat  ini  belum  dilaksanakan  penataan  aset  dikarenakan  masih menunggunya peraturan terkait  Tanah Timbul. Terdapat 122 bidang tanah dengan luasan  ±149,2 Ha dan jumlah penggarap sebanyak 61 KK.
Penilaian  terhadap  kelembagaan  dan  pelaksanaan  GTRA  Kabupaten  Subang  dilakukan oleh  setiap  anggota  pada  Tim  GTRA  Kabupaten  Cianjur  dan  Tim  Pelaksana  Harian  (PLH) Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil lapangan diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Penilaian Internal Perangkat Daerah GTRA 2022
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  kelembagaan  GTRA  di Kabupaten  Subang  masuk  dalam  kategori  baik  dilihat  dari  penilaian  tingkat  partisipasi  anggota tim, terjalinnya integrasi  antartim GTRA, tingkat koordinasi dan sinkronisasi yang baik sehingga dapat dinilai bahwa Kelembagaan GTRA Kabupaten  Subang dinilai efektif dilihat dari penilaian OPD  dengan  skor  192  masuk  kategori  tinggi  dan  Kantor  Pertanahan  dengan  skor  97  masuk kategori tinggi.
Tabel 5. Penilaian Internal Penyelelesaian Kendala Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria GTRA 2022
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  penilaian  koordinasi penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Kabupaten Subang dinilai baik, dilihat dari tingginya interval yang dihasilkan dari penilaian OPD dengan skoring 177 merupakan kategori  tinggi  dan  Kantor  Pertanahan  dengan  skoring  195  merupakan  kategori  tinggi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dinyatakan adanya keterlibatan/keaktifan anggota dalam penyelesaikan kendala dalam penyelenggaran Kegiatan Reforma Agraria.

## Tabel 6. Interval Capaian Target Penyelenggaraan Reforma Agraria GTRA 2022
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  penilaian  Capaian  Target Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten  Subang dinilai  cukup baik, dilihat dari  nilai interval
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
penilaian  OPD  dengan  skor  442  yang  masuk  pada  kategori  sedang  dan  Penilaian  Kantor Pertanahan dengan skor 161 yang merupakan kategori sedang. Dari analisis yang telah dilakukan dinyatakan perlu adanya pelaksanaan kegiatan GTRA lanjutan di Kabupaten Subang. Pelaksanaan GTRA tahun 2022 di Kabupaten Subang masih pada tahap pendataan potensi TORA, belum pada realisasi  penataan  aset  dan  penataan  akses  sebagai  tindak  lanjut  hasil  GTRA  pada  tahun sebelumnya.

## Normative dan Acceleration
Lokasi PT. MPIPP Djaja Perkebunan Sindu Agung Kabupaten Sukabumi tersebar pada 2 (dua)  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Jampang  Tengah  meliputi  Desa  Jampang  Tengah  dan  Desa Bantaragung  dan  Kecamatan  Lengkong  yaitu  di  Desa  Tegallega.  Pada  tahun  2012  telah dilaksanakan  penerbitan  tanah  terlantar  dan  HGU  nomor  9,  10,  11,  dan  22  terdaftar  pada  basis data  tanah  terindikasi  terlantar  Kementerian  ATR/BPN.  Berdasarkan  Surat  Direktorat  Jenderal Pengendalian  dan  Penertiban  Tanah  dan  Ruang  Nomor  TL.03.01/1174-700/VIII/2021  perihal Tindak  Lanjut  Penertiban  Tanah  Terindikasi  Terlantar  HGU  Nomor  9,  10,  11,  dan  22, bahwasanya  HGU  tersebut  dikeluarkan  dari  basis  data  tanah  terindikasi  terlantar.  Analisis  yang digunakan adalah analisis kelayakan yang dilakukan untuk menghasilkan lokasi prioritas  TORA. Pada  analisis  ini  dilakukan  overlay  peta  penggunaan  tanah  eksisting  dengan  rencana  pola  ruang berdasarkan  RTRW  yang  selanjutnya  menghasilkan  Prioritas  yaitu  Layak,  merupakan  lokasi TORA dengan penggunaan tanah budidaya dan tidak ada faktor penghambat; Layak Konfirmasi, merupakan  lokasi  TORA  dengan  penggunaan  tanah  masih  berupa  hutan  lebat  dan  rekomendasi tata  ruang  non-budidaya;  dan  Tidak  Layak,  merupakan  lokasi  TORA  yang  terdapat  faktor penghambat  fisik  seperti  kemiringan  lereng  yang  tidak  layak,  dll.  Hasil  analisis  kelayakan  data potensi  TORA  terbagi  menjadi  tiga  kategori  yang  terdiri  dari  layak,  layak  konfirmasi  dan  tidak layak.  Selanjutnya  ditentukan  program  penataan  aset  program  redistribusi  tanah,  konsolidasi tanah, maupun legalisasi aset.

## Network dan Gainful
Mengacu  pada  indikator  Network  dan  Gainful  untuk  menilai  pengembangan  potensi penataan  akses  di  Kabupaten  Indramayu,  dipilih  fokus  lokasi  TORA  yang  bersumber  dari  tanah timbul  di  Desa  Cemara  Kulon  Kecamatan  Losarang.  Diketahui  sudah  dilaksanakannya  tindak lanjut  penataan  aset  dari  hasil  inventarisasi  potensi  TORA  pada  GTRA  Kabupaten  Indramayu tahun  2021  melalui  kegiatan  Redistribusi  Tanah  (TA  2022)  untuk  peruntukan  permukiman  dan tambak. Sedangkan  untuk penataan akses belum sepenuhnya dilaksanakan, namun telah terdapat kegiatan Akses Reform di lokasi tersebut pada tahun 2022.
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan  hasil  peninjauan  lapangan  dan  kunjungan  dinas  Kabupaten  Indramayu, diperoleh program penataan akses yang telah dilaksanakan Lembaga sebelumnya, maupun usulan program  oleh  stakeholder.  Pelaksanaan  kegiatan  GTRA  meliputi  beberapa  tahapan  di  antaranya adalah  tahap  persiapan  dan  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  serta  tahap  pelaporan.  Dalam pelaksanaannya,  terdapat  potensi  dan  peluang  yang  menunjang  dan  mendukung  keberhasilan penyelenggaraan  pelaksanaan  kegiatan  GTRA.  Di  antaranya  yaitu  adanya  koordinasi  antara Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Jawa  Barat,  kantor  pertanahan  di  Provinsi  Jawa  Barat  khususnya pada  4  (empat)  lokasi  fokus  penyelenggaraan  Reforma  Agraria,  serta  Organisasi  Perangkat Daerah  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  di  tingkat  kabupaten/kota.  Selanjutnya,  telah  terdapat Tenaga  Pendukung  GTRA  yang  membantu  terkait  pelaksanaan  teknis  kegiatan  GTRA  baik  di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, telah terdapat Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan GTRA Tahun 2022 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN. Namun, di sisi lain panduan  pelaksanaan  tersebut  masih  belum  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  penyelesaian permasalahan  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  kegiatan  GTRA,  seperti  adanya  perbedaan nomenklatur  penggunaan  tanah  pada  NPGT  dan  sistem  database  SIGTORA,  sehingga  perlu adanya evaluasi dan perbaikan terkait penyusunan panduan pelaksanaan untuk kegiatan GTRA di tahun selanjutnya, khususnya pada permasalahan tersebut
Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan kegiatan GTRA di antaranya yaitu adanya peran  aktif  dari  perangkat  desa,  tokoh  masyarakat,  maupun  masyarakat  penggarap  dalam  proses pengumpulan  data  potensi  TORA,  sehingga  tahap  pengumpulan  data  dapat  berjalan  optimal. Selain  itu,  pelaksanaan  kegiatan  GTRA  ditunjang  dan  dipermudah  dengan  adanya  jaringan internet  dan  media  pendukung  yang  memadai,  sehingga  keseluruhan  kegiatan  dapat  berjalan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Potensi dan peluang penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat.
Dalam pelaksanaannya, GTRA memiliki 3 (tiga) potensi yang mendukung dalam capaian programnya, yaitu: Koordinasi yang sudah terjalin sejak awal adanya pembentukan GTRA antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan dan OPD tingkat Kabupaten/Kota; Adanya petunjuk  teknis  (juknis)  GTRA  sebagai  pedoman  perencanaan  dan  pelaporan  GTRA  ditingkat provinsi  maupun  kabupaten/kota;  dan  Tersedianya  tenaga  pendukung  sebagai  tim  teknis  yang membantu tim GTRA dan tim pelaksana harian GTRA Provinsi Jawa Barat.
Selain  adanya  potensi  yang  mendukung  keberlangsungan  pelaksanaan  kegiatan  GTRA, terdapat hambatan dan kendala baik dari sisi internal tim maupun dari faktor eksternal. Hambatan dan  kendala  yang  dihadapi  pada  tahap  persiapan  dan  perencanaan  di  antaranya  yaitu  adanya perubahan  susunan  keanggotaan  Tim  GTRA  dan  Tim  Pelaksana  Harian  GTRA  Provinsi  Jawa
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
Barat  dan  lamanya  proses  ratifikasi  perubahan  dari  draft  menjadi  SK  Tim  GTRA  dan  Tim Pelaksana  Harian  GTRA  Provinsi  Jawa  Barat  menyebabkan  terkendalanya  kegiatan  dari  segi administrasi.  Selain  itu,  pada  tahap  persiapan  dan  perencanaan  terdapat  kendala  pada  lamanya penyusunan timeschedule kegiatan pelaksanaan GTRA selama 1 (satu) tahun dikarenakan jadwal harus disusun secara terperinci pada setiap tahapannya. Pada tahap pelaksanaan, terdapat kendala pada  mundurnya  jadwal  pelaksanaan  rapat  koordinasi  GTRA  dari time  schedule yang  telah disusun,  yang  memengaruhi  pelaksanaan  kegiatan  GTRA  secara  keseluruhan  termasuk  kegiatan pengambilan  data  potensi  TORA,  pelaksanaan  kegiatan  integrasi  penataan  aset  dan  penataan akses, serta kegiatan rapat koordinasi akhir.
Pada  tahap  pengumpulan  data  TORA  terdapat  kendala  pada  kondisi  lingkungan  pada lokasi  seperti  akses  jalan  yang  kurang  baik,  sehingga  pengambilan  data  potensi  TORA  cukup memakan waktu. Dalam pelaksanaannya kendala juga terjadi terkait dengan sistem penganggaran kegiatan  GTRA  yang  tidak  terpusat.  Penganggaran  GTRA  terdistribusi  ke  berbagai  institusi  di tingkat  privinsi  dan  kabupaten/kota. 18,19 Hal  ini  membuat  pelaksanaan  tidak  dapat  maksimal  dan akhirnya  penyerapan  anggaran  tidak  optimal.  Dalam  pelaksanaannya,  GTRA  yang kewenangannya  bersifat  koordinatif  juga  menjadi  hambatan  dan  kendala  pada  tataran  eksekusi kebijakan.
Identifikasi potensi, hambatan dan kendala tersebut dilakukan untuk merumuskan strategi penanganan  permasalahan  yang  terjadi.  Dalam  pelaksanaanya  kemudian  diambil  strategi kebijakan,  yaitu:  Pengumpulan  data  dengan  optimalisasi  tim  tenaga  pendukung;  Peningkatan intensitas  koordinasi  dengan  instansi  terkait;  Sinkronisasi  anggaran  antar  stakeholder;  dan komunikasi efektif tupoksi satgas GTRA

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  reforma  agraria  di  Provinsi  Jawa  Barat  berjalan  dengan  baik.  Scenario planning  MENANG  yang  ditetapkan  dalam  roadmap  GTRA  2022  berhasil  dilaksanakan  dan efektif  dalam  penerapannya.  Dalam  pelaksanaan  reforma  agraria  dengan scenario  planning MENANG,  maka  didapatkan  bahwa:  1)  Monitoring  dan  Evaluasi  mengenai  kelembagaan, koordinasi penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, dan penilaian Capaian Target  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  mendapatkan  hasil  Baik  dengan  nilai  yang  tinggi;  2) Normative dan Acceleration pada  lokasi  oprioritas  TORA  yang  terdaftar  pada  basis  data  tanah terindikasi  terlantar  Kementerian  ATR/BPN.  Analisis  yang  kelayakan  yang  dilakukan  untuk
18 Resti,  Farah  Ananda,  and  Harvini  Wulansari.  "Peran  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria." Tunas Agraria 5.2 (2022): 94-110.
19 Nurdin,  Iwan.  "Mewujudkan  desa  maju  reforma  agraria." BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan 3.1 (2017): 82-97.
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
menghasilkan lokasi prioritas TORA dengan melakukan overlay peta penggunaan tanah eksisting dengan  rencana  pola  ruang  berdasarkan  RTRW  yang  selanjutnya  menghasilkan  Prioritas  yaitu Layak,  merupakan  lokasi  TORA  dengan  penggunaan  tanah  budidaya  dan  tidak  ada  faktor penghambat,  Layak  Konfirmasi,  merupakan  lokasi  TORA  dengan  penggunaan  tanah  masih berupa hutan lebat dan rekomendasi tata ruang non-budidaya, dan Tidak Layak, merupakan lokasi TORA  yang  terdapat  faktor  penghambat  fisik  seperti  kemiringan  lereng  yang  tidak  layak,  dll. Hasil analisis kelayakan data potensi TORA terbagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari layak, layak  konfirmasi  dan  tidak  layak.  Selanjutnya  ditentukan  program  penataan  aset  program redistribusi  tanah,  konsolidasi  tanah,  maupun  legalisasi  asset;  3) Networking dan Gainful didapatkan  kesimpulan  telah  dilaksanakannya  tindak  lanjut  penataan  aset  dari  hasil  inventarisasi potensi  TORA  pada  GTRA  Kabupaten  Indramayu  tahun  2021  melalui  kegiatan  Redistribusi Tanah  (TA  2022)  untuk  peruntukan  permukiman  dan  tambak.  Sedangkan  untuk  penataan  akses belum sepenuhnya dilaksanakan, namun  telah terdapat kegiatan  Akses Reform di lokasi tersebut pada tahun 2022; 4) Tujuan akhir gagasan sustainibiity land governance dalam Land Managemen Paradigma for sustainable development hanya bisa dipenuhi jika tantangan startegis internal dan ekternal yang hadir dapat direspon dengan inovasi kelembagaan agraria yang kuat dan responsive serta kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA
Alma,  Buchari,  and  Donni  Juni  Priansa. Manajemen  bisnis  syariah:  penuntun  perkuliahan  bagi para  mahasiswa,  pencerahan  bagi  para  pedagang,  pengembangan  marketing syariah/spiritual marketing bagi para pengusaha . Alfabeta, 2009.
Alvian,  Fitra,  and  Dian  Aries  Mujiburohman.  "Implementasi  Reforma  Agraria  Pada  Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." Tunas Agraria 5.2 (2022): 111-126.
Anida,  Ana,  Arief  Daryanto,  and  Dudi  S.  Hendrawan.  "Strategi  penyediaan  access  reform  pada program reforma agraria di kecamatan Jasinga, kabupaten Bogor." Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) 4.2 (2018): 159-159.
Arisaputra,  Muhammad  Ilham,  and  M.  Kn  SH. Reforma  agraria  di  Indonesia .  Sinar  Grafika (Bumi Aksara), 2021.
Arisaputra,  Muhammad Ilham. "Penerapan  prinsip-prinsip  good  governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia." Yuridika 28.2 (2013): 188-216.
Enemark, Stig, Ian Williamson, and Jude Wallace. "Building modern land administration systems in developed economies." Journal of Spatial Science 50.2 (2005): 51-68.
HOLSTEIN,  JF.  "Phenomenology,  ethonomethodology,  and  interpretive  practice." Handbook  of qualitative research (1994): 105-117.
Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  590.05/Kep.225-Rek/2022  tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  590.05/Kep.360-Prodi.2018  tentang  Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Provinsi Jawa Barat.
Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
161/SK-32.NP.02.02/III.2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  88/SK-32.NP.02.02/I/2022 tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
Keputusan  Menteri  Agraria  &  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.79/SK- LR.07/1/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Laporan GTRA Jawa Barat Tahun 2021.
Lawrence,  Thomas  B.,  and  Sean  Buchanan.  "Power,  institutions  and  organizations." The  Sage handbook of organizational institutionalism (2017): 477-506.
Lindgren, Mats, and Hans Bandhold. Scenario planning . London: Palgrave, 2003.
Mujiburohman, Dian Aries. "Pengantar Hukum Tata Negara." (2017).
Nugroho,  Arissetyanto,  and  Janfry  Sihite.  "Does  The  Social  Network  Relate  With  The Entrepreneurship? An Empirical Content Analysis." Jurnal Manajemen 19.2 (2015): 205- 218.
Nurdin,  Iwan.  "Mewujudkan  desa  maju  reforma  agraria." BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan 3.1 (2017): 82-97.
Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria 2022, Direktorak Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN.
Peraturan  Menteri  Agraria  &  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  16  Tahun 2020  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Agraria/Badan  Pertanahan Nasional.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Penatagunaan  Tanah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4385).
Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  Tahun  2020-2024  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor 10.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Pembangunan  Kawasan  Rebana dan  Kawasan  Jawa  Barat  Bagian  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2021 Nomor 215).
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172).
Peraturan tentang Reforma Agraria dari tingkat pusat hingga Jawa Barat.
Putra, Pamungkas Satya, and MH SH. "Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang." Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4.1 (2019): 110-134.
Resti, Farah Ananda, and Harvini Wulansari. "Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria." Tunas Agraria 5.2 (2022): 94-110.
Ritzer, George. "Etnometodologi dalam Ilmu Sosial." Bantul: Kreasi Wacana (2015).
Dalu  Agung  Darmawan,  Jamaluddin  Mahasari,  Endriatmo  Soetarto,  Yudha  Heryawan  Asnawi,  Anggraini Sukmawati:  Refleksi Scenario  Planning "Menang"  dalam  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Provinsi Jawa Barat
STPN, Buku Ajar Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan.
Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria di Indonesia." Perspektif 26.1 (2021): 57-64.
TAP Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tarfi,  Akhyar,  and  Ikhwan  Amri.  "Reforma  agraria  sebagai  jalan  menuju  perdamaian  yang berkelanjutan di Aceh." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 7.2 (2021): 210-225.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6573).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun  2005-2025  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Utomo,  Setiyo.  "Percepatan  Reforma  Agraria  untuk  Mencapai  Keadilan." Jurnal  Hukum  Bisnis Bonum Commune 4.2 (2021): 202-213.
Widodo,  Slamet.  "A  Critical  Review  of  Indonesia’s  Agrarian  Reform  Policy’." Journal  of Regional and City Planning 8.3 (2017): 204-218.