INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 670-679 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu di Kabupaten Paniai, Papua )
Tesalonika Gabriel Walangare 1 ✉ , Caecilia J.J.Waha 2 , Dani R.Pinasang 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: gab.tesalonika@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah tindakan serius dan berat yang melanggar hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar yang diakui oleh hukum internasional. Pelanggaran hak asasi manusia berat mencakup tindakan-tindakan yang sangat merugikan dan sering kali dianggap sebagai kejahatan terhadap  kemanusiaan.  Pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat  adalah  pelanggaran  serius  terhadap martabat dan  hak-hak  setiap  individu  sebagai  manusia, dan  kehadirannya mencerminkan  seriusnya pelanggaran  hukum  internasional  dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Upaya  yang  kuat  dilakukan  oleh komunitas internasional dan negara-negara untuk menghadapi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia  berat  serta  menegakkan  keadilan  bagi  korban  pelanggaran  semacam  itu.  Analisis  yuridis terhadap  pelanggaran  hak asasi  manusia berat  adalah  suatu  proses  penelitian  dan  evaluasi  hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan atau kejadian merupakan pelanggaran serius terhadap hak- hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kata Kunci : HAM, Hukum hak asasi manusia, UU No 39 Tahun 1999
Grave violations of human rights are serious and severe actions that infringe upon the fundamental rights recognized by international law. Grave human rights violations encompass actions that cause significant harm and are often regarded as crimes against humanity. These violations constitute a grave affront to the dignity and rights of every individual as a human being, reflecting the serious breach  of  international  law  and  humanitarian  values.  The  international  community  and  nations vigorously strive to confront and prevent grave human rights violations while ensuring justice for the victims of such violations. Juridical analysis of grave human rights violations involves a process of  legal  research  and  evaluation  to  determine  whether  an  action  or  event  constitutes  a  serious infringement  of  human  rights  in  accordance  with  the  applicable  laws,  both  at  the  national  and international levels.
Keywords: Human Rights, Human Rights Law, Law No. 39 of 1999.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3  Undang-undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (disingkat dengan UUD 1945). Pengakuan dalam pasal tersebut tentunya mempunyai arti yang sangat penting, terutama dalam hal sebagaimana Indonesia berfungsi sebagai pemerintahan dan mengatur tatanan sosial. Hak asasi manusia dianggap memiliki nilai-nilai universal, artinya melampaui ruang dan waktu, dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai perundang- undangan negara untuk mempertahankan dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan di seluruh dunia. Perjanjian hak asasi manusia dan instrumen internasional lainnya membantu menegaskan  kembali  cita-cita  yang  dianut  oleh  semua  orang  di  mana  pun.  Fakta menunjukkan  bahwa  tidak  ada  kesamaan  yang  seragam  dalam  penerapan  nilai-nilai universal HAM. Indonesia selaku anggota PBB telah meratifikasi sebagian instrumen tentang HAM serta atas perihal ini memiliki tugas serta wewenang buat bertanggung jawab dalam menghargai, penuhi serta melindungi untuk masyarakat negeri Indonesia. Pelanggaran hak asasi masih saja jadi perihal yang sangat tidak gampang untuk diselesaikan dalam negara Indonesia, hingga dikala ini permasalahan.
Dapat  ditemukan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  pelanggaran  HAM  di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No.  .26  Tahun  2000),  yang  mengatur  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran  HAM  berat. Sejauh  diwajibkan  oleh  hukum  domestik,  negara  harus  menyelidiki  mereka  yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Karena mereka yang diadili atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius dapat berasal dari berbagai lapisan
masyarakat,  termasuk  militer  dan  polisi,  prosesnya  dilakukan  tanpa  bias  atau  campur tangan.
Salah satu permasalahan pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum berakhir di Papua  ialah permasalahan yang berlangsung di Kabupaten Paniai.  Pelanggaran HAM di Paniai dimulai pada 7 Desember ketika seorang anggota TNI mengendarai sepeda motor hampir  menabrak  seorang  pemilik  rumah  di  depan  Pondok  Natal  Tanah  Merah.  Terjadi insiden saat warga menghadang petugas TNI. Setelah itu,  para perwira TNI dan kawan- kawan  kembali  ke  Pondok  Natal  Gunung  Merah  dan  melanjutkan  pemukulan  terhadap penduduk setempat.
Desember  2014,  sekelomok  warga  memalang  jalan  didepan  Pondok  Natal  di  jalan lintas Madi-Enarotali KM 4 sebagai bentuk protes atas pemukulan yang dilakukan anggota TNI sehari sebelumnya. Massa sempat diajak bernegosiasi oleh Wakapolres Paniai saat itu, Komisaris  Hanafiah  namun  negosiasi  gagal.  Seorang  anggota  TNI  justru  berteriak mengancam saat massa mulai tak terkendali dan menarikan tarian perang Waita. Massa membubarkan diri ke arah tembakan yang datang dari suatu tempat antara ujung jalan dan lapangan Karel Gobay. Kemudian, sebagian massa membubarkan diri hingga ke kawasan Karel Gobay. Di luar Markas Koramil 1705-02/Enarotali, mereka menampilkan tarian perang. Orang-orang  di  kerumunan  mulai  berusaha  untuk  memanjat  penghalang.  Alih-alih menunggu instruksi dari Isak Sattu, penjaga Koramil mulai menembak ke udara. Pasukan Koramil  kemudian  mulai  menembaki  massa,  mengejar  mereka,  dan  menikam  mereka dengan  bayonet.  Komnas  HAM  memutuskan  insiden  Paniai  selaku  insiden  pelanggaran HAM berat pada tanggal 3 Febuari 2020. Komnas menduga anggota TNI yang bertugas pada  peristiwa tersebut, baik dalam struktur  komando Kodam XVII/Cendrawasih sampai komando  lapangan  di  Enarotali,  Paniai,  sebagai  pelaku  yang  bertanggung  jawab.  Pada Desember 2021, Kejaksaan Agung mulai melakukan penyidikan dengan memeriksa tujuh warga  sipil,  10  orang  dari  kepolisian,  dan  25  orang  dari  TNI,  serta  enam  pakar  ahli. Persidangan kasus ini telah dimulai sejak 21 September 2022, hasil penyidikan menetapkan satu orang tersangka yakni anggota TNI berinisial IS yang merupakan perwira penghubung di Kodim (Komando Distrik Militer) Paniai dan tahapan putusan pada 5 Desember 2022, terdakwa divonis bebas Karena putusan pengadilan seringkali membebaskan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, negara hukum belum mampu secara efektif mencegah atau menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Metode penelitian yang dipakai oleh penulis merupakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis- normatif. Penelitian ini menciptakan keabsahan hukum yang bersifat normatif, memerlukan data sekunder yang berasal dari hukum positif. Penelitian hukum  normatif  disebut  sebagai  studi  perpustakaan  ataupun  studi  dokumen,  sebab penelitian  ini  dilakukan  ataupun  tertuju  hanya  pada  peraturan-  peraturan  yang  tercatat ataupun  materi-  materi  hukum  lainnya.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  yang sistematis.  Suatu  perincian  sistematis  dari  banyak  bentuk  penelitian  dan  pembagiannya menurut  sifat  dan  tujuan  penelitian  hukum  dapat  dicapai  dengan  menggabungkan beberapa studi hukum di atas dengan cara yang kongruen. Terdapat beberapa pendekatan yang  umum  dipakai  dalam  studi  hukum.  Melalui  pendekatan  itu,  penulis  hendak memperoleh data dari bermacam pandangan mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk  dicari  jawabannya.  Pendekatan-  pendekatan  itu  antara  lain,  pendekatan  undang- undang ( statute approach), pendekatan kasus (case approach). penulisan hukum ini ialah studi hukum normative ( normative law research). Dalam studi hukum normatif, informasi yang dipakai merupakan informasi sekunder (secondary data) yang didapat dari penelitian kepustakaan  ( library  research).  Pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  metode mengumpulkan, membaca, mempelajari, memahami, dan menelaah data yang berbentuk materi-materi yang bersifat dokumenter yang didapat dengan studi pustaka serta literatur, buku, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel, dan sumber- sumber valid yang lain yang dapat relevan penelitian hukum ini. Metode pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  yakni pengumpulan data dengan cara menelaah, menganalisis, dan mengumpulkan bahan / data sekunder yang sudah tersedia dan peneliti hanya memilihnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Substansi Pengaturan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
1. Kewenangan Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
UU  No.  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM  (UU  No.  26/2000) salah  satu  undang- undang  hasil  kebijakan  legislasi  yang  dapat  menjadi  pedoman  hukum  nasional  dalam mengadili,  mengadili,  dan  menghukum  pelaku  pelanggaran  HAM  berat  yang  termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia; hukum mengatur pengadilan HAM secara khusus. Pengadilan HAM adalah lex specialis atau pengadilan khusus yang dirancang untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (2) UU No.26/2000. Untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum
yang tidak lain adalah terselenggaranya negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945. Fokus masyarakat internasional terhadap isu HAM di Indonesia, khususnya  kasus  Timor  Timur,  menjadi  pendorong  lahirnya  UU  No.26/2000.  Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 1246 pada tahun 1999, yang mencerminkan keprihatinan ini dengan mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur  dan  menyerukan  kepada  mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk  diadili  di pengadilan.  Penulis  berpendapat  bahwa  evolusi  hukum  pidana  internasional,  yang menghasilkan  penyusunan  Statuta  Roma  pada  tahun  1998,  juga  penting  untuk pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Pidana Internasional  (ICC)  didirikan  oleh  Statuta  Roma,  sebuah  perjanjian  internasional.  ICC memiliki  yurisdiksi  atas  empat  kejahatan  paling  berat:  genosida,  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  kejahatan  perang,  dan  agresi.  Karena  Indonesia  tidak  pernah  meratifikasi Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak memiliki yurisdiksi atas negara tersebut, sekalipun salah satu dari empat jenis kejahatan yang diatur oleh Statuta Roma terjadi dan pelakunya adalah warga negara Indonesia. Dua (dua) jenis badan peradilan yang berbeda, pengadilan hak asasi manusia permanen dan pengadilan hak asasi manusia ad hoc, diakui untuk melakukan pemeriksaan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat Sedangkan  Pengadilan  HAM  Ad-hoc  memiliki  yurisdiksi  atas  kasus-kasus  yang  terjadi sebelum kriminalisasi pelanggaran HAM atau sebelum UU No. 26/2000, Pengadilan HAM tetap  memiliki  yurisdiksi  atas  semua  kasus  pelanggaran  HAM  berat  yang  terjadi  setelah berlakunya/pengesahan  UU  No.  26/2000,  yaitu  setelah  23  November  2000.  Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 menetapkan Pengadilan  HAM ad hoc sebagai badan yang memiliki  yurisdiksi  untuk  menyelidiki  dan  memberikan  putusan  atas  kasus-kasus pelanggaran HAM berat, yang banyak diambil dari pembelajaran setelah kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Dalam kebanyakan kasus, KUHAP atau KUHAP akan berfungsi sebagai dasar undang-undang prosedural yang berlaku di pengadilan hak asasi manusia.
2. Kewenangan Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Menurut Mahkamah Pidan Internasional
Pada  tahun  1998,  120  negara  meratifikasi  Statuta  Roma  yang  akan  menjadi  dasar  bagi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan bertanggal 17 Juli 1998. 142 Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan prakarsa komunitas internasional  untuk  mengatasi  kejahatan  serius  yang  membahayakan  keamanan  dan stabilitas global. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga permanen dengan yurisdiksi atas individu untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional,
berdasarkan  Pasal  1  Statuta  Roma  tahun  1998,  dan  merupakan  lembaga  pelengkap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) adalah sebuah organisasi di bawah hukum internasional yang berfungsi sebagai pengadilan berkelanjutan untuk kejahatan paling keji yang dilakukan oleh para pemimpin negara dan warga negara. Pengadilan  Pidana  Internasional  memiliki  kompetensi  untuk  menegakkan  hukum internasional  dalam sejumlah kasus terbatas yang melibatkan warga  negara dari negara yang  telah  meratifikasi  undang-undang  pengadilan  tersebut.  Pengadilan  Kriminal Internasional  (ICC)  melengkapi  ICJ.  Mahkamah  Internasional  (ICJ)  dibedakan  dari pengadilan domestik oleh fakta bahwa ia menyelesaikan perselisihan antar negara. Namun, ICC adalah pengadilan pidana yang menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang. Pada tanggal 1 Juli 2002, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara resmi dibentuk setelah diakui oleh 60 negara, memberikan kewenangan untuk menyelidiki dan menghukum siapa pun yang bersalah atas pelanggaran Konvensi Jenewa 1949. Hal ini terjadi jika negara yang bersangkutan tidak melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM atau tidak membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Pelanggaran hak asasi manusia seringkali dilakukan  oleh  badan  yang  terorganisir,  seperti  departemen  pemerintah  atau  organisasi nirlaba. Untuk mengetahuinya, Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) akan mengusut tuntas masalah tersebut.
B. Upaya penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat berdasarkan studi kasus Mayor. Inf. (Purn.) Isak Sattu di Kabupaten Paniai, Papua Analisis Putusan No. 1/Pid-sus-HAM/2022/PN.MKS
Pungutan yang bersifat induk, anak perusahaan, dan lebih anak perusahaan diajukan terhadap Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ad hoc berdasarkan putusan  Pengadilan  HAM  ad  hoc  No.1/Pid.Sus-  HAM/2022/PN  Makassar  tanggal  9 September 2002.
Dalam  surat  dakwaannya  pada  tanggal  14  November  2022,  jaksa  penuntut  umum merinci secara spesifik tindak pidana yang menurutnya dilakukan oleh terdakwa. Analisis yuridis  dan  fakta-fakta  Hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan,  Penasihat  Hukum Terdakwa  meminta  untuk  meringankan  terhadap  terdakwa  dalam  hal-hal  tuntutan  JPU. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan dan berdasarkan analisi yuridis selaku Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Inf. (Purn) ISHAK SATTU memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan.
Karena kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling berat, negara bertanggung jawab untuk mengadili dan menghukum mereka yang melakukan kekejaman tersebut.
Pihak yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang adil. Secara khusus, “ setiap perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  meluas  atau  sistematik  yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan  langsung terhadap penduduk sipil berupa  a. Pembunuhan; b. pemusnahan; c. Perbudakan; d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau perampasan fisik lainnya yang melanggar (prinsip) ketentuan utama hukum internasional; f. Penyiksaan; g. Kejahatan  apartheid;  h.  Penghilangan  paksa;  i.  Penganiayaan  terhadap  kelompok  atau perkumpulan  atas dasar  persamaan politik, ras,  kebangsaan, etnis, budaya,  agama,  jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang oleh hukum internasional. Pembunuhan Pelaku dan tindakan lain yang dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 26/2000 adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada keadaan di mana seseorang harus melakukan dua atau lebih kejahatan serius secara bersamaan, seperti pembunuhan dan penyiksaan.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  berpendapat  terhadap  pembahasan  dakwaan primair ini, dapat dikemukakan beberapa hal yaitu: Pertama, adalah kesalahan jaksa dalam menuntut para terdakwa secara merata dengan menggunakan pasal 42 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 dimana hanya untuk komandan militer. Kedua, berdasarkan fakta hukum yang terungkap  di  persidangan,  terjadi  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  sehingga  terdapat pihak-pihak  yang  layak  dimintai  pertanggungjawaban,  namun  Majelis  Hakim  dengan mendasarkan  pada  ketentuan  Pasal  137  KUHAP  hanya  mengadili  perkara  pidana  yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan. Ketiga, hakim hanya mengambil kesimpulan bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal (Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf  b,  Pasal  9  huruf  h,  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, , akan ditentukan bahwa tuduhan dakwaan kedua bahwa pelaku melakukan pelanggaran HAM berat tidak dapat dibuktikan tanpa keraguan, dan unsur-unsur lainnya tidak akan dievaluasi kembali. Bagian lain dari BAP yang mungkin digunakan sebagai bukti yang memberatkan saksi tidak dinilai oleh pengadilan.
Sebagai  konsekuensi  dari  interaksinya  dengan  penduduknya,  negara  memiliki kewajiban  tertentu  terhadap  mereka.  Negara  berutang  beberapa  hal  kepada  rakyatnya, termasuk tanggung jawab untuk melindungi mereka dari pelanggaran hak asasi manusia mereka.  Negara  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk  melindungi  hak-hak  warga
negaranya. Segala bentuk diskriminasi terhadap orang yang berhak atas hak asasi manusia akan berkurang jika kita berhasil membuat masyarakat lebih egaliter dan sejahtera.
Oleh  karena  itu,  upaya  pemajuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  secara menyeluruh  harus  mencakup  reparasi  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan pertanggungjawaban  pemerintah  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut.  Betapapun kecilnya,  resolusi  tersebut  harus  dilihat  sebagai  langkah  nyata  yang  diambil  untuk memerangi impunitas. Di dunia internasional, perlindungan terhadap korban termuat dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 29 November 1985 atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar  Bagi  Korban  Kejahatan  dan  Penyalahgunaan  Kekuasaan.  Dalam  perspektif menghadapi pelanggaran HAM masa lalu dan mengakhiri impunitas di negara-negara di dunia,  hal  ini  sejalan  dengan  standar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Merupakan kewajiban negara untuk menawarkan restitusi dalam bentuk kompensasi dan reparasi ketika aparat pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia.

## SIMPULAN
Substansi pengaturan pelanggaran HAM berat, UU No. 26 Tahun 2000 tidak memuat satu  pasal  pun  yang  mengatur  tentang  pengertian  pelanggaran  HAM  berat,  hanya menyebutkan  atau  mengklasifikasikan  kategori  dua  jenis  kejahatan  yang  merupakan pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes  against  kemanusiaan).  Dua  jenis  pelanggaran  yang  termasuk  pelanggaran  HAM berat jelas diatur dalam Pasal 12, junto Pasal 7, junto Pasal 8 dan Pasal 9. Sebelum UU No. 26/2000, pengadilan hak asasi manusia ad hoc dapat mengadili dan memutuskan kasus- kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat,  tetapi  pengadilan  hak  asasi  manusia adalah  pengadilan  khusus  dengan  yurisdiksi  yang  sangat  terbatas  dan  khusus,  hanya mengadili  kasus-kasus yang  melibatkan  genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. Informasi yang relevan untuk tindakan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 10-33 Bab IV.
Pengadilan HAM di Makassar belum bisa dikatakan efektif mengimplementasikan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penyelesaian dan penegakan hukum atas  kasus  Mayor  Inf  (Purn)  Isak  yang  dituduh  melakukan  pelanggaran  HAM  berat  di Kabupaten  Paniai  Papua.  Namun,  ada  peluang  multitafsir  dalam  undang-undang  yang diterapkan, undang-undang 26/2000. Tekanan publik, baik domestik maupun internasional, turut berperan  dalam  keputusan pengesahan UU No. 26 Tahun 2000. Akibatnya, hal ini menghambat upaya Komnas HAM dan kelompok sejenis untuk menegakkan hukum HAM yang ada.
Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2008.Darongke.  F.  J.  B.  dkk,  2022,  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  dalam  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Mineral  di  Indonesia, ejournal.unsrat.ac.id
Asshidiqie,  Jimly.  Konsolidasi  Naskah  Undang-Undang  Dasar  1945  Setelah  Perubahan Keempat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002.
Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung:
Mandar Maju, 2001.
Berge  J.B.J.M.  Ten  dalam  Philipus  M.  Hadjon.  Penegakan  Hukum  Administrasi  dalam Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Aspek-Aspek  Hukum Administrasi dari KTUN Izin. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995.
Damang. Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Genta, 2017.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Balai Pustaka, 1994.
Friedman,  Lawrence  M.  The  Legal  System:  a  sosial  science  perspektif.  Russeli  Sage Foundation, New York, p. 197
Hury,  Sudirman.  Penyelesiaan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Yang  Berat  Non  Yudisial. Bandung: Keni Media, 2020
Kumendong,  Wempie.  Kajian  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Yang  Berat Menurut UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012.
Manan,  Bagir,  dkk.  Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asas  Manusia  di Indonesia. Bandung: 2006.
Marzuki,  Suparman.  Pengadilan  HAM  di  Indonesia  Melanggengkan  Impunity.  Jakarta: Erlangga.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Muhtaj,  Majda  El.  Dimensi-dimensi  HAM:  mengurai  hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya. Rajawali Pers, Depok, 2019.
Nasution,  Aulia  Rosa.  Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  HAM  Berat  melalui  Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mercatoria, Vol. 11 (1) Juni 2018.
Pawestri, Dian. Keadilan Sosial dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing. Volume 30 No. 3, Yuridika, 2015.
Rahayu.  Hukum  Hak  Asasi  Manusia.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Dipenegoro,
2009.
Sularto,  RB.  Pengadilan  HAM  (Ad  Hoc)  Telaah  Kelembagaan  dan  Kebijakan  Hukum.
Jakarta:Sinar Grafik. 2018
Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  UI-Press,  2014)  penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2014)