## MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: SUATU TINJAUAN STRATEGI AMIL ZAKAT DI INDONESIA
R eza Henning Wijaya 1) , Siti Afidatul Khotijah 2)
1,2 ) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah Email: 1) rezawijaya102@gmail.com, 2) khotijah_afi@untidar.ac.id

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia  yang  menjadikannya  sebagai negara  yang  memiliki  potensi zakat yang  tinggi.  Tujuan  dari penelitian ini  adalah  memberikan  strategi secara konkrit terhadap lembaga pengelola dana zakat di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  kualitatif  dengan  studi  literatur.  Maka  amil  zakat  harus bersinergi  satu  sama  lain  dalam  mencapai  tujuan  zakat  yang  mulia,  terlebih  masifnya  penggunaan teknologi  pada  era  ini  dapat  dijadikan  peluang  untuk  mengoptimalkan  peran  dan  eksistensinya. Keberadaan  CPS,  IoT,  IoS,  atau  artificial  intelegence  diharapkan  dapat  membawa  dampak  signifikan untuk membuat suatu platform multiguna yang memudahkan akses para muzaki dan calon muzaki.
Kata Kunci: Indonesia, Zakat, Strategi.

## Abstract
Indonesia  is  biggest  country  with  muslim  society  in  the  world  and  made  it  as  country  have  high  zakat potency.  The  purpose  of  this  research  is  to  gives  konkrit  strategy  with  zakat  institution  in  Indonesia  to compete  in  industry  revolution  4.0.  Research  method  is  qualitative  with  literaturer  review.  So  zakat institution  must  have  sinergy  each  other  to  reach  precious  purpose,  moreover  with  the  memassive technology in this era it could be an oppotunities to optimalize and to maintain their role and existence. By using  CPS,  IoT,  IoS,  or  artificial  intelegence  be  expected  would  be  bring  significant  impact  to  make  a platform multi-function make to all of muzaki will be easier to access.
Keywords: Indonesia, Zakat, Strategy.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan global  religious  future (2019) penduduk  muslim  di  Indonesia  mencapai 87% dari populasi (2011) dan akan mencapai 229,62 juta jiwa di tahun 2020. Maka kerap dijumpai  agama  Islam  dengan  berbagai gerakan atau Ormas (Organisasi Masyarakat) terdapat di
Indonesia
seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Persatuan Islam,  Nahdatul  Wathon,  Salafi,  Ikhwanul Muslimin  dan  lain  sebagainya.  Kelebihan yang dimiliki tersebut menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang dinilai solutif untuk meretas  sub-masalah  ekonomi  global  yakni
kemiskinan. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  saat ini,  apalagi  saat  ini  kondisi  perekonomian global  sedang  mengalami  krisis  pangan  dan krisisenergi (Beik 2009).
Potensi  zakat  di  Indonesia  yang  besar  secara demografis  hal  ini  didukung  dari  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Zakat  Nasional)  bekerjasama  dengan  Fakultas Ekonomi  Manajemen  (FEM)  IPB  dan Islamic Development  Bank (2009)  menyebutkan  bahwa potensi  zakat  nasional  mencapai  angka  3,40% dari  total  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) mencapai Rp. 217 Triliun. Potensi  zakat  yang mencapai Rp 217 triliun pertahun merupakan peluang  bagi  Badan  amil  zakat  dalam
memaksimalkan  kinerjanya  sehingga  dana zakat  tersebut  dapat  bermanfaat  dalam mengentaskan  kemiskinan  (Pratama  2015). Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan,  setiap  agama  dan  negara  di dunia  memiliki  peran  dan  cara  bagaimana untuk  membrantasnya  dan  Islam  memiliki solusi yang tersurat pada Rukun Islam ialah zakat.
Para  ulama  di  dunia  telah  berusaha  untuk merumuskan  bagaimana  dana  zakat  agar terhimpun dan terdistribusi secara efektif dan efisien. Menurut Qardhawi, Ulama memiliki pandangan-pandangan  tentang  pengelolaan zakat  sebagai  berikut: Pertama ,  para  ulama sepakat  bahwa  yang  berhak  mengumpulkan zakat pada harta
tetap dan mendistribusikannya  adalah  pemimpin  yang ada  pada  suatu  daerah  kaum  muslimin.  Hal ini  tidak  boleh  ditangani  secara  perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan  negara,  dan  memerangi  orang yang menolak untuk menunaikannya. Kedua , para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta  bergerak,  baik  berupa  uang  maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman  Al-Razi  ketika  menafsirkan  surat  al- Taubah  ayat  60,  beliau  menjelaskan  bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat  bagian  dari  zakat  itu  sendiri,  yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam  menunaikan  tugas  yang  dibebankan. Perzakatan  di  Indonesia  memang  memiliki potensi  yang  besar  dan  dapat  menjadi alternatif  bagi  permsalahan  kesenjangan sosial dan/ atau ekonomi masyarakat dewasa ini. Namun berdasarkan data yang ditemukan
realisasi  dari  potensi  zakat  belum  optimal bahkan  kurang  dari  50%  dari  potensi  itu sendiri,  walaupun  berangsur  membaik  dari tahun ke tahun.

## Tabel 1. Realisasi Zakat di Indonesia
Dinamika  zaman  terus  bergulir,  namun syaiat-syariat  dalam  hidup  harus  tetap tertanam  pada  insan-insan  yang  bertaqwa. Maka  dengan  memasifkan  teknologi  yang ada pada dewasa ini akan sangat  membantu OPZ  merekrut  para  muzaki  dan  muzaki dengan  mudahnya  dapat  melaksanakan kewajibannya dengan cara yang lebih efisien. Maka  diharapkan  keakuntanbilitasan  dan transparansi  dapat  diketahui  secara  andal sekaligus meningkatkan sistem-sistem komputerisasi atau database pengelola dana zakat.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Afiyana  et  al.  (2019)  menyebutkan  realisasi dana zakat di Indonesia mengalami
Tahun Pengelola zakat Jumlah Dana Presentase 2015 Baznas 94.068.893.820 2,58% 2015 Baznas Provinsi 1.528.106.684.692 41,86% 2015 Baznas Kab/ Kota 2015 LAZ 2.028.193434.453 55,56% Total 3.650.396.012.964 100% 2016 Baznas 111.690.914.428 2,23% 2016 Baznas Provinsi 192.609.000.494 3,84% 2016 Baznas Kab/ Kota 3.311.742.042.024 66.01% 2016 LAZ 1.401.248.170.005 27,93% Total 5.017.293.126.950 100% 2017 Baznas 153.542.103.405 2,47% 2017 Baznas Provinsi 448.171.189.258 7,20% 2017 Baznas Kab/ Kota 3.426.689.437.619 55,05% 2017 LAZ 2.195.968.539.189 35.28 Total 6.224.371.269.471 100%
Sumber: Statistik Zakat BAZNAS
peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi total realisasi  tersebut  tidak  sepadan  dengan potensi  zakat  yang  ada.  Hal  ini  menjadi timpang  apabila  mengingat  jumlah  populasi muslim  di  Indonesia  merupakan  yang merupakan  terbsar  di  dunia.  Selaras  dengan pendapat  Ketua  Baznas,  Bambang  Sudibyo dalam Afiyana et al. (2019) yang menyatakan bahwa  di  tingkat  nasional  zakat  yang dikumpulkan di badan amil resmi masih kecil sekali  dibandingkan  ruang  pengumpulan zakat yang besar. Dalam penelitian Permana (2016)  LAZ  harus  tanggap  melayani masyarakat.  Daya  tanggap  meliputi  dua aspek  yaitu  responsif  terhadap  kebutuhan muzaki  dan  responsif  terhdap  kebutuhan mustahiq.  LAZ  harus  berusaha  semaksimal mungkin untuk bersikap adil medistribusikan dana  ZIS  kepada  pihak-pihak  yang  berhak mendapatkannya  yang  akan  menciptakan harmonisasi sosial.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya terletak pada bagaimana seharusnya  amil  zakat  bertindak  pada  era digital ini agar dana zakat terhimpun dengan optimal  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  memberikan  strategi  konkrit  berupa teknik pengelolaan yang terintegritas dengan teknologi  CPS,  IoT,  IoS,  atau artificial intelegence terhadap  lembaga  amil  zakat  di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri  4.0  untuk  menuju  tata  kelola  zakat yang baik ( good zakat governance ).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Revolusi Industri 4.0
Sebuah  revolusi  bertopang  pada  revolusi sebelumnya,  artinya  revolusi  industri  4.0 bertopang  pada  revolusi  industri  3.0. Setidaknya  ada  tiga  hal  yang  membedakan revolusi industri saat ini dengan sebelumnya. Tiga  hal  tersebut  menjadi  alasan  mengapa transformasi  yang  terjadi  saat  ini  bukan merupakan  suatu  perpanjangan  revolusi digital,  namun  lebih  merupakan  suatu revolusi  transformasi  baru  (Tjandrawinata
2016).
Pertama, inovasi  dapat  dikembangkan  dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan terjadinya trobosan-trobosan baru pada  era  ini  terjadi  pada  skala  eksponensial dan  bukan  lagi  pada  skala  linear. Kedua, penurunan  biaya  produksi  marjinal  dan munculnya platform yang dapat menyatukan dan  mengkonsestrasikan  beberapa  bidang. Transformasi ini mengakibatkan perubahann pada seluruh sistem baik manajemen atau tata kelola. Ketiga, revolusi secara global ini akan berpengaruh  besar  dan  terbentuk  di  hampir semua  negara  di  dunia,  di  mana  cakupan transformasi  ini  terjadi  pada  setiap  bidang dan  akan  mempunyai  dampak  menyeluruh pada level sistem di banyak tempat.
Teknologi  dan  media  digital  saat  ini mempunyai  kemampuan  untuk  memacu percepatan  dan  pembuatan  jaringan  baru dengan  prosesyang  ada  dalam  satu  rentang tujuan  ke  dalam  masyarakat  modern. (\Schlechtendahl et al. (2014) mendefinisikan bahwa unsur kecepatan itu dari ketersediaan informasi  sebuah  lingkungan  du  mana seluruh  entitasnya  selalu  terhubung  dan mempu  berbagi  informasi  satu  dengan  yang lainnya.  Adapun  model  kerangka  revolusi industri 4.0 yang direkomendasikan Kagermann  (2013)  merupakan  perwujudan dari  integrasi  tiga  aspek.  Aspek  pertama adalah  integrasi  horisontal  yang  berarti mengintegrasikan  teknologi Cyber  Physical System ke  dala,  strategi  dan  jaringan kerjasama  perusahaan  melputi  rekanan, penyedia,  pelanggan,  dan  pihak  lainnya. Sedangkan  integrasi  vertikal  menyangkut bagaimana  menerapkan  teknologi Cyber Physical  System (CPS)  ke  dalam  sistem usaha  sehingga  dapat  bersifat  fleksibel  dan/ atau  modular.  Aspek  yang  ketiga  meliputi penerapan  teknologi  CPS  ke  dalam  rantai rekayasa  nilai  secara end  to  end, rantai rekayasa nilai menyangkut proses penambahan nilai.
Amil  Zakat  dan  Revolusi  Industri  4.0: Tantangan dan Sinergitas
Fungsi  strategis  dari  penghinpunan  dana zakat ialah mengubah orang miskin (mustahiq)  untuk  hidup  yang  layak  atau cukup  (muzaki).  Dalam  kaitannya  hal  ini harus memiliki berbagai rencana atau strategi yang baik dan memadai salah satunya dengan diterapkannya  landasan  hukum  berupa peraturan dalam bentuk perundang-undangan agar  kegiatan  eksekusi  berjalan  seperti  apa yang  diaharapkan.  Hal  ini  diatur  pada  UU No.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan zakat.  Pengelolaan  zakat  yang  profesional diprakasai  oleh  amil-amil  zakat  untuk optimalisasi dana zakat itu sendiri, maka amil zakat  memiliki  peranan  yang  luar  biasa dalam  distribusi  zakat  kepada asnaf yang ketergantungan terhadap keprofesionalitasan amil tersebut.
Menurut  Mufraini  (2006)  secara  konsep dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat keprofesionalan  amil  maka  semakin  tinggi pula kesejahteraan para mustahiq, khususnya amil,  mengingat  konsep fiqh secara  jelas mengatur  bahwa  hak  mereka  adalah  12,5% atau  1/8  dari  harta  terkumpul.  Profesional, efisiensi, dan efektivitas manajemen dituntut dari  semua  pengurusBadan  Amil  Zakat. Sistem  kontrol  yang  baik  akan  terjadi  jika jiwa  transparansi  dalam  pengelolaan  dana umat dimiliki para pengurus.
Menurut Zumrotun (2016) Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dikatakan  baik  jika  memiliki  beberapa  pilar yakni:  amanah,  profesional,  dan  transparan. Amanah  merupakan  kunci  utama  jaminan kepercayaan masyarakat. Sikap amanah akan menunjukan  tingginya  moral  pengelolaan BAZ/  LAZ  akan  bisa  berjalan  teksis  di masyarakat.  Namun  jika  terjadi  sebaliknya otomatis  lembaga  zakat  itu  hilang  dengan sendirirnya  karena  masyarakat  sudah  tidak percaya.  Potensi  zakat  di  Indonesia  pun masih belum optimal karena terdapat faktor-
faktor yang menyebabakan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia, (Canggih, Fikriyah  2017)  diantara  karena  masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil  zakat.  Terdapat  beberapa  anggapan yang  berkembang  di  masyarakat  bahwa  ada lembaga  amil  zakat  yang  berafiliasi  dengan partai politik ataupun lembaga di masyarakat ataupun lembaga negara (Departemen Agama)  yang  memiliki  citra  negatif.  Selain itu,  masyarakat  juga  beranggapan  bahwa lembaga  amil  zakat  belum  mempunyai database mustahiq  yang  akurat  dan  juga sepak  terjang  programnya  belum  bisa dirasakan  oleh  masyarakat  secara  konkrit. Akibatnya,  banyak  masyarakat  yang  tidak menyalurkan  zakatnya  via  lembaga  amil tetapi langsung kepada mustahiq yang berada disekitarnya.  Selanjutnya  faktor  edukasi dimana  masyarakat  masih  belum  mengerti cara menghitung zakat.  Faktor regulasi  juga menjadi  penyebab  penghimpunan  zakat belum  semaksimal  zakat.  Terakhir  karena faktor  rendahnya  efisiensi  dan  efektivitas pendayagunaan dana zakat.
Teknologi  akan  memberikan  kemudahan bagi  para  penggunanya  baik  secara  pribadi dan/  atau  kelembagaan  sekalipun,  sejalan maka  dengan  pemanfaatan  teknologi  pada zakat bisa meningkatkan transparansi pengelolaan, mempermudah pelanggan zakat,  serta  mempermudah  pengawasan penyaluran  zakat.  Jadi  zakat  itu tidak hanya diterima,  tapi  juga  mampu  mendorong pemberdayaan  masyarakat,  meningkatkan produktivitas dan ujungnya adalah mengurangi kemiskinan.

## Good Zakat Governance
Dalam pengelolaan dana zakat baik penghimpunan  dan  pendistribusian,  Islam tidak  hanya  menentukan  satu  sistem  saja dalam  hal  pelaksanaannya  misalnya  dalam distribusi  zakat  terdapat  sistem  sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi dinilaisolutif untuk digunakan dalam
pencapaian  tujuan  peretasan  kemiskinan karena  adanya  wilayah  yang  luas  dan banyaknya  kemiskinan  diberbagai  penjuru hal ini mensyaratkan adanya tindakan untuk sedini mungkin menyelesaikan fenomenatersebut  secara  merata  diberbagai wilayah  yang  tidak  dapat  dijangkau  oleh sistem  sentralisasi  seperti  pada  zaman Rasulullah,  Abu  Bakar,  dan  Umar  Bin Khatab.  (Atabik,  n.d.)  menyatakan  Pada masa  itu,  zakat  diserahkan  oleh  pengumpul zakat  untuk  disimpan  di bait  al-mal apabila zakat yang dikumpulkan masih tersisa setelah dibagikan  kepada  para  mustahiq  zakat  yang berada  di  daerah  memungutan  zakat.  Baik keduanya  sentralisasi  dan  desentralisasi sama-sama  pernah  dilakukan  oleh  para pemimpin atau khilafa Islam.
Memasuki era digital maka OPZ (Organisasi Pengelola  Zakat)  harus  memiliki  strategi dalam  pengelolaan  dana  zakat  itu  sendiri untuk terciptanya tata kelola zakat yang baik ( good zakat governance ). Kita ketahui bahwa penghimpunan dan penyaluran (pengelolaan) dana zakat merupakan tugas utama dari OPZ dengan  masifnya  perkembangan  teknologi pada  revolusi  industri  4.0  seharunya  OPZ dapat  bersinergi  untuk  mengoptimalkan kinerjanya mempersuasifkan program- programnya  kepada  masyarakat.  Teknologi telah menunjukan perannya dalam kehidupan manusia.  Hadirman  (2003)  menyatakan bahwa  teknologi  mendorong  manusia  untuk menciptakan  kemudahan  dalam  upaya menjaga  eksistensinya.  Teknologi  dapat memengaruhi  sifat  dasar  manusia  dengan lingkungannya dari kualitatif menjadi kuantitatif  maksdunya  ialah  dari  hal  yang ketergantungan  menjadi  lebih  produktif. Menurut  ajaran  Islam  alam  semesta  beserta isinya merupakan milik Allah Swt, termasuk yang  menjadi  hak  milik  manusia.  Berkat keadilan  dan  kasih  sayangnya  kepada manusia,  maka  alam  semesta  dan  seluruh isinya  dipersiapkan  untuk  kesejahteraan manusia  dengan  cara  memelihara  dan
mengambil  manfaatnya  sebanyak  mungkin, dengan syarat tidak merusak atau mengganggu  keseimbangan  alam  (Rasyid, 2010).
Menurut Mahmudi (2009), untuk mengoptimalkan  pengelolaan  zakat  sangat dipengaruhi  oleh  kualitas  manajemen  LAZ. Penerapan Good  Zakat  Governance maka setiap  lembaga  zakat  dapat  dinilai  kualitas tata  kelola  organisasinya  dan  dapat  dilihat kinerja  LAZ  mana  yang  baik  dan  buruk. Dalam  rangka  penerapan  prinsip-prinsip Good  Zakat  Governance yaitu  (Permana 2016);
a. Transparancy Menjelaskan bahwa LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya ( stakeholder ). Transparancy dalam  informasi  terdiri dari penyajian laporan keuangan kepada publik,  keterbukaan  informasi  tentang program  kerja,  transparansi  dalam perencanaan, pengalokasian dan pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh,  serta  keterbukaan  dalam penganggaran atau budgeting.
b. Accountanbility Menjelaskan bahwa LAZ harus memegang  prinsip  amanah  (akuntabel) dalam  mengelola  dana  zakat  yang diterimanya.  Akuntanbilitas  LAZ  juga dapat diimplementasikan dengan mengacu dan mematuhi pada tiga pilar:
hukum syariah (agama), Undang- Undang negara (pemerintah), dan PSAK
(laporan keuangan).
c. Responsibility Menjelaskan bahwa LAZ bertanggungjawab dalam pendistribusian  dana  zakat.  LAZ  harus memastikan  bahwa  zakat  bisa  sampai kepada mustahiq
secaratepat.
Pertanggungjawaban  LAZ  juga  terdiri dari pertanggungjawaban kepada:
muzaki, mustahiq, pemerintah
atauKemenag,  Baznas,  dan  DPS,  serta masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  penulis  gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis library research yang mana permasalahan  penelitian  didasari  pada  data- data  dalam  literatur.  Menurut  Moloeng (2007) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  historik,  dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  metode kualitataif.  Sumber  dalam  penelitian  ini adalah  data  skunder  bersumber  dari  studi pustaka  berbagai  dokumen,  literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  atau  topik penelitian penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Memasuki  era  revolusi  industri  4.0  banyak sekali kegiatan manusia serta organisasi yang dimudahkan  oleh  masifnya  penggunaan teknologi. Sejalan dengan penelitian menyebutkan  bahwa  industri  4.0  berupa rantai smart factory , CPS, IoT , dan IoS. Hal ini  mengartikan  bahwa  segala  infromasi dapat diperoleh dengan cepat untuk pengambilan suatu keputusan. Smart factory berhubungan dengan memonitor proses fisik dengan  modular  dan  teknologi  CPS  yang disampaikan secara virtual dan dilakukannya desentralisasi  pengambilan  keputusan.  IoT ( Internet  of  Thing )  adalah  aplikasi  layanan yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  setiap pemangku  kepentingan  secara  internal maupun  antar  organisasi  sehingga  terdapat banyak peluang untuk memaksimalkan peran amil zakat di Indonesia dalam meningkatkan tata kelolanya untuk tercapainya tujuan zakat yang  mulia.  Sejalan  dengan  penelitian Maesaroh, Fauziyah, dan Economics  (2020) bahwa  dewasa  ini  masyarakat  (pengguna teknologi)  cenderung  menyukai  cara-cara yang  instan  dan  mudah  untuk  dipahami
seperti  halnya  membayar  zakat.  Maka dengan  memanfaatkan artificial  intelegence para penggiat zakat dapat mengaplikasikannya ke dalam sistem perzakatan di Indonesia dengan keterhubungannya antara CPS, IoT, dan IoS untuk  menginovasikan  berbagai  program- program  zakat  yang    akan  mengundang perhatian khusus para dan/ atau calon muzaki untuk menunaikkan zakatnya.
Amil  zakat  dapat  melakukan  pendekatan terhadap  masyarakat  melalui  media  seperti pembuatan platform aplikasi  e-zakat  yang mencakup  kebutuhan  muzaki  dan  calon muzaki.  Pengoptimalkan  potensi  media dalam hal ini terdukung oleh data dari APJII (2016)  yang    menyatakan  bahwa  jumlah pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai 86,3 juta atau setara dengan 65% dari seluruh masyarakat  Indonesia.  Kemudahan  akses dengan one  tool  a  thousand  benefit sangat diharapkan  oleh  masyarakat  dalam  upaya merealisasikan  potensi  zakat  dan  juga mempertahankan  eksistensi  amil  zakat  itu sendiri.  Mengingat  kembali  keterhambatan realisasi  zakat  di  Indonesia  bukan  hanya dipicu oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, namun juga dikarenakan keterafiliasian  amil  zakat  dengan  partai politik yang menyebabkan turunnya kepercayaan  publik  dan  merusak  eksistensi dari amil zakat di  Indonesia. Memanfaatkan keterlibatan masifnya penggunaan teknologi pada dewasa ini (revolusi industri 4.0) dapat dijadikan  peluang  untuk  menunjukan  hal tesebut  agar  asumsi-asumsi  yang  beredar dapat diminimalkan dengan membuat platform yang terintegrasi antar lembaga amil zakat  yang  di  dalamnya  dapat  menunjukan ketransparansian
distribusi dan keakuntanbilitasan pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh umum.
Upaya  ini  diwujudkan  supaya  masyarakat memiliki  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap pengelola zakat sehingga dapat mendistribusikannya  kepada  lembaga  dan
tidak  lagi  secara  jalur  pribadi.  Hal  ini  tentu dapat menjadi salah satu faktor agar potensi zakat dapat dioptimalkan dan lembaga zakat memiliki  tata  kelola  yang  baik  atau good zakat governance yang
mengharuskan keberadaan informasi menjadi lebih transparan,  dapat  dipertanggung  jawabkan, dan  dipertanggung  jelaskan  untuk  menjaga kepercayaan  dan  eksistensi  instansi.  Nana (2019)  menyatakan  bahwa  zakat  semakin hari  semakin  meningkat  manfaatnya  bagi umat  tak  bisa  dipandang  sebelah  mata pengelolaannya.  Ia harus diurus oleh orang- orang yang jujur, amanah, dan kreatif. Harus ada  jiwa  inovatif  juga  dari  para  aktivis  dan penggerak  zakat,  sehingga  semakin  ke  sini gerakan  zakat  semakin  sesuai  zaman  dan mampu  tampil  menjadi  gaya  hidup  kelas menengah.  “ zakat itu diambil dari orangkaya,  untuk  dikembalikan  kepada orang miskin mereka” (HR. Bukhari 7372).
Walaupun  Baznas  sedang  mengembangkan beberapa platform sebagai upaya merealisasikan  potensi  zakat  di  Indonesia antara lain situs dan aplikasi Muzaki Corner , Commercial  Platform dengan  bekerja  sama dengan fintech dan e-commerces , social media platform sebagai iklan di media sosial, Artificial Inteligence Platform berupa kampanye menggunakan data kependudukan dan pencatatan sipil.  Hal tersebut cenderung berlebih mengingat masyarakat lebih tertarik dengan  hal-hal  yang  sederhana  dalam mengakses sesuatu. Sebenarnya peran artificial inteligence sudah dapat kita rasakan saat ini dalam bidang apapun. Akan menjadi lebih  baik  jika  hanya  dengan  satu  alat masyarakat  akan  mendapatkan  segala  hal yang diperlukannya. Misalnya dengan menyediakan suatu platform sudah mencakup  berbagai  informasi  mengenai zakat  misalnya  golongan  yang  diwajibkan untuk  dihisab,  kalkulator  zakat,  layanan pembayaran  zakat  sesuai  dengan  amil  yang kita  inginkan  beserta  programnya  serta rekapitulasi  otomatis  jumlah  zakat  yang
terhimpun dari muzaki dan yang terdistribusi kepada  mustahiq  baik  secara  per-lembaga maupun secara keseluruhan

## SIMPULAN
Indonesia merupakan negara dengan penduduk  muslim  terbesar  di  dunia  yang memiliki  potensi  zakat  yang  tinggi  untuk meretas  kemiskinan  di  Indonesia.  untuk pengoptimalan dana zakat di Indonesia maka dibutuhkan  suatu  tinjauan  strategi  bagi  amil zakat dalam melakukan pengelolaan zakat di era  revolusi  industri  4.0  salah  satunya  ialah dengan diterapkannya tata kelola amil zakat yang  baik  atau good  zakat  governance. Dalam revolusi  industri 4.0 ditandai  dengan masifnya  penggunaan  teknologi  khususnya IoT  dengan  banyaknya  pengguna  internet maka strategi amil zakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan  amil  zakat  lainnya di Indonesia  dalam  pemberian  edukasi  dan sosialisasi urgency dari zakat itu sendiri akan dimaksimalkan  lewat  media  dalam  bentu promotif persuasif.
Ketransaparansian amil zakat dalam mengelola dana zakat juga harus ditingkatkan karena salah satu upaya dari revolusi industri 4.0  adalah  kecepatan  informasi  yang  bisa dipertanggung  jawabkan  dan  dipertanggung jelaskan.Maka diharapkan IoT dalam era ini dimasifkan sebagai upaya pengelola zakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
APJII; Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.  (2016). Jumlah  Pengguna Internet .  Dipetik  April  26,  2020,  dari APJII: apjii.or.id
Hadirman,  F.  B.  (2003). Heidegger  dan Mistik  Keseharian:  Suatu  Pengantar Menuju Sein Und Zeit. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramdeia.
Global  religiousfuture.  (2019).  Jumlah Penduduk  Muslim  di  Indonesia.  NW, Suite, Washington DC, United State.
Kagermann, H., Lukas, W. D., & Wahler, W.
(2013). Recommendation for
Implementing  the  Strategic  Initiative INDUSTRY  4.0. Industry  4.0  Working Group .
Mahmudi.  (2009).  Penguatan  Tata  Kelola dan  Reposisi  Kelembagaan  Organisasi Pengelola  Zakat. Ekonomi  dan  Bisnis Islam, 4 , 72.
Moloeng, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Mufraini, M. A. (2006). Akuntansi Zakat dan Manajemen  Zakat. Jakarta  :  Media Group.
Nana. (2019, 10 9). Era Revolusi Industri 4.0
Pengaruhi Gerakan Zakat di Indonesia . Dipetik April 26, 2020, darisindonews.com:
https://www.google.co.id/amp/s/sumut.s indonews.com/newsread/4850/1/era- revolusi-industri-40-pengaruhi-zakat-di- indonesia-1570633837.
Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet
Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. 2019. “Tantangan  Pengelolaan  Dana  Zakat  di Indonesia dan Literasi Zakat.” Akuntabel 16 (2): 222–29. https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6 013.
Atabik,  Oleh  Ahmad.  n.d.  “Manajemen pengelolaan  zakat  yang  efektif  di  era kontemporer.”
Beik,  Irfan.  2009.  “Analisis  Peran  Zakat
Dalam  Mengurangi  Kemiskinan:  Studi Kasus  Dompet  Dhuafa  Republika.”
Pemikiran  dan  Gagasan 2  (January 2009): 45–53.
Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, dan
Universitas  Negeri  Surabaya.  2017. “Potensi  dan  realisasi  dana  zakat indonesia” 1: 14–26.
Maesaroh, Indah, Anisa Nurul Fauziyah, dan
Faculty  Islamic  Economics.  2020. “Journal of Islamic Economic Scholar” 1
(1): 11–19. Permana, Agus. 2016. “Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance agus permana.”
Pratama,  Yoghi  Citra.  2015.  “Peran  Zakat Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  ( Studi  Kasus :  Program  Zakat  Produktif Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  )”  1 (1): 93–104.
Schlechtendahl, Jan, Matthias Keinert, Felix
Kretschmer, Armin Lechler, dan Alexander Verl. 2014. “Making existing production  systems  Industry  4.0-ready:
Holistic  approach  to  the  integration  of existing  production  systems  in  Industry 4.0 environments.”
Production Engineering 9 (1): 143–48. https://doi.org/10.1007/s11740-014- 0586-3. Tjandrawinata,  Raymond.  2016.  “Industri 4.0:  revolusi  industri  abad  ini  dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi” 29 (1): 31–39. https://doi.org/10.5281/zenodo.49404. Zumrotun,  Siti.  2016.  “Peluang,  Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Umat.” Jurnal Hukum Islam , 49. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.669. Qadarwi, Y. (2005). Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim.
Rasyid,  S.  (2010). Fiqh  Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
BAZNAS, IPB, F. E., & Bank, I. D. (2009).
Potensi Zakat Indonesia. Jakarta: BAZNAS.
Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.