## KONSTRUKSI PERADILAN INKLUSIF DI TENGAH PLURALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## Moh. Muhibbin
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Email : muhibbins.mh_d@yahoo.co.id

## Sunardi
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Email : sunardi@unisma.ac.id

## Anang Sulistyono
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Email : anangs@unisma.ac.id

## Abstrak
Dunia  peradilan  di  negara  ini  terus  dalam  penilaian  publik.  Dalam  dunia penegakan hukum yang sering terjadi, salah satu aspek penting yang sering dituntut  oleh  masyarakat  atau  para  pencari  keadilan  adalah  penegakan prinsip persamaan kedudukan atau perlakuan di depan hukum, yang berarti menuntut  inklusifitas  atau  di  tengah  masyarakat  pluralisme  sekalipun, tidaklah dibedakan. Dalam ajaran Islam pun perlakuan demikian ini dituntut untuk ditegakkannya. Setiap aparat penegak hukum dituntut menjadi aparat yang mempunyai kapabilitas dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa membedakan status sosial atau kedudukan, sehingga tidak dikenal Namanya peradilan berdasarkan strata.
Kata Kunci: peradilan, inklusif, penegakan, norma

## Abstract
The world of justice in this country continues to be under public judgment. In  the  world  of  law  enforcement  that  often  happens,  one  of  the  important aspects  that  is  often  demanded  by  the  community  or  justice  seekers  is  the enforcement of the principle of equality of position or treatment before the law, which means demanding inclusiveness or even in a pluralistic society, it  is  not  differentiated.  Even  in  Islamic  teachings,  this  kind  of  treatment  is required to be enforced. Every law enforcement officer is required to be an officer  who  has  the  capability  to  enforce  law  and  justice  without distinguishing social status or position, so that the name of the judiciary is based on strata.
Keywords: justice, inclusive, enforcement

## PENDAHULUAN
Tidak  ada  satupun  negara  di  dunia  ini  ynag  tidak  terikat  dengan norma  hukum,  termasuk  Indonesia,  yang  memang  secara  konstitusional sudah  menggariskan  kalau  negara  ini  berdasarkan  atas  hukum,  sehingga logislah  jika  dalam  banyak  sisi  kehidupan  kemasyarkaatan  dan  kenegaran, banyak  sekali  aturan  perundang-undangan  yang  mengikatnya.    Edwin Markham  menyatakan  ” Kita  telah  melafalkan  hukum  utama.  Mari  kita sekarang  menerapkannya  dalam  hidup  ini .” 1 yang  pernyaan  ini    ditujukan pada setiap pengemban amanat negara untuk menyejarahkan produk hukum dalam  kehidupan  kemasyarakatan  dan  kenegaraan.  Pengemban  merupakan sosok  manusia  yang  sudah  pintar  melafadkan  hukum,  namun  belum  tentu militan  dalam  mengimplementasikannya.  Mereka  bisa  hafal  pasal-pasal  di luar  kepalanya,  tetapi  belum  tentu  bernyali  besar  dalam  memperjuangkan penegakannya.
“ Kalau  masih  ingin  melihat  negara  ini  selamat  dan  menghidupkan keadaban,  serta  keadilan,  jangan  khianati  prinsip  egaliter  dalam  dunia peradilan  yang  terbuka” 2 Pernyataan  demikian  ini  merupakan  kritik  keras terhadap  dunia  peradilan  yang  belum  menterilkan  dirinya  dari  praktik- praktik  diskriminasi  dan  gagal  menegakkan  indepndensi.  Kritik  ini dilancarkan  pada  pilar-pilar  peradilan  yang  masih  tergiur  memanfaatkan pola  diskriminasi  sebagai  sumber  mendatangkan  keuntungan  ekonomi  dan politik.  Faktanya,  seringkali  ditemukan  sejumlah  atau  beragam  praktik tidaaaaaaaaak  terpuji  dengan  dalih  melihat  sisi  orang  yang  yang  yang sedang berperkara di dunia peradilan.
Menurut  Bambang  Sutiyoso,  bahwa  proses  hukum  di  lingkungan peradilan  Indonesia  hingga  saat  ini  dianggap  belum  sepenuhnya mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  yang  sesungguhnya.  Keadilan  seolah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat. 3
Ada banyak kasus yang  besar yang sekarang sedang dituntut publik kepada Lembaga penegakan hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), diantaranya  kasus  lama  seperti  Hambalang,  BLBI,  Jiwasraya,  Pelindo,  dan lainnya. KPK  dinilai memperlakukn kasus ini lebih istimewa dibandingkan dengan  lainnya,  yang  dikesankan  publik  ada  tebang  pilih  atau  kurang adanya transparansi tentang obyektifitas keberlanjutannya.
1 Bambang  Satriya, Hukum  Masih  di  Simpang  Jalan .  (Jakaaaaarta:  Nirmana Media, 2017), hlm. 54.
2 Suhartono, Potret Buruknya Peradilan Indonesia (Pedenkatan Moralitas Islam), Makalah, Surabaya, Asosiasi Hukum  Pidana, 2014, hal. 1.
3 Yuniar Kurniawaty, Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat : Tinjauan Hukum. Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 14 No. 04 - Desember 2017, hlm. 404.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Memang tidak sedikit penilaian dari anggota masyarakat kalau KPK sudah menunjukkan kinerja empirik dalam penanngulangan korupsi, namun tidak  sedikit  pula  yang  masih  meragukannya,  diantaranya  dengan mengajukan  pertanyaan,  benarkah  produktifitas  kinerjka  KPK  memang sudah  benar-benar  berbasis  kesederajatan  atau  prinsip  persamaan  di  depan hukum?
Sosok  pintar  yang  hafal  hukum  di  Indonesia,  masih  sulit  diajak menerapkan  dalam  tugas  dan  kewenangannya,  terutama  saat  hukum dihadapkan pada elemen penjahat berkategori exstra oridinary crime seperti koruptor. Tidak sedikit dari mereka yang berpendidikan Strata-2 dan Strata- 3  serta  mengikuti  berbagai  pelatihan  melawan  koruptor,  namun  ternyata gagal mengedukasikan dirinya jadi pemberantas, dan sebaliknya jadi obyek yang diberantas.
Terhadap  kasus  korupsi  di  negeri  ini,  siapapun  yang  diangkat sebagai  Lembaga  penanggulangan  korupsi  secara  khusus  semacam  KPK tetaplah  wajib  diposisikan  menjadi  lembaga  yang  layak  dikontrol,  tidak boleh dibiarkan punya hak imunitas, atau dipraduga sebagai institusi paling bersih  yang  tidak  mungkin  ternoda  atau  tergoda  oleh  limbah  korupsi. Intitusi  jadi  kumpulan  manusia  penghafal  tananan  (hukum),  namun  belum tentu ”bernyawa” saat menghadapi superioritas mafioso kekuasaan di negeri ini Mengapa demikian?

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  bersifat  deskriptif.Suatu penelitian  deskriptif  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. 4 Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  awal  untuk  penelitian  yang  lebih lanjut (eksploratif).
Berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian,  maka penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan dan konsepsional. Penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Penelitian  hukum  ini  dapat  juga  dinamakan  penelitian  hukum kepustakaan. 5 Pada  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian hukum  kepustakaan,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 9 5 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatf ,    (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.
Penelitian hukum ini dikatagorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, maka untuk  memperoleh  data  atau  bahan  hukum,  penulis  menggunakan  teknik pengumpulan  bahan  hukum.Dalam  penelitian  ini,  teknik content  analisis yang  digunakan  secara  deskriptif,  artinya  dengan  menggunakan  teknik analisa  data  atau  bahan  hukum  secara  deskriptif  diharapkan  dapat memperoleh  paparan  informasi  tentang  suatu  gejala,  peristiwa,  kejadian sebagaimana adanya.

## PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman (“UU  Kekuasaan  Kehakiman”)  yang  merupakan  landasan  atau pijakan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan  pada  umumnya-  tidak  mendefinisikan  istilah  peradilan  dan pengadilan  secara  khusus.  Namun Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Kekuasaan
Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa"  dan  peradilan  negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
Pijakan  yuridis  itu  jelas  menunjukkan  pentingnya  dunia  peradilan, karena peradilan berhubungan dengan proses penerapan atau pengimplementasian  hukum  dan  keadilan,  yang  didasarkan  pada  pondasi religiusitas, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Salah  satu  proses  hukum    atau  tahapan  dalam  peradilan  yang  harus dikedepankan adalah prinsip peradilan berbasis kesederajatan atau persmaan kedudukan  di  harapan  hokum,  yang  dikenal  dengan  “ equality  before  the law ”.
Di Indonesia ini, masih sering ditemukan praktik hukum yang tidak sejalan  dengan equality  before  the  law. Misalnya  dalam  kasus  kasus Century,  Komisi  Pemmberantasan  Korupsi  (KPK)  dinilainya  masih  belum konsisten  dalam  menegakkan  prinsip  egalitarianisme  yuridis.  Dalam menghadapi  kasus  sensitif  ini,  KPK  seperti  kehilangan  atau  kekurangan enerji  untuk  menyelesaikan  atau  mendekonstruksi  secara  transparan  dan obyektif . .
Sikap  KPK  itu  dikonklusi  oleh  publik  sebagai  sikap  yang mendistorsi  dan  cenderung  mendegradasi  prinsip  akuntabilitas  bernafaskan egaliet.  Sikap  publik  demikian  tak  bisa  dianggap  sebagai  sikap  yang merendahkan atau mendegradasi kredibilitas KPK, tetapi merupakan wujud sikap  kritis  normal  masyarakat  yang  membaca  pola  politik  penanganan kasus korupsi.
Sikap atau asumsi publik itu tidak lepas dari fenomena atau realitas general  tentang  sakitnya  proses  peradilan  di  negara  ini.  Banyaknya  dan

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
seringnya proses  peradilan pidana yang bersifat  eksklusif dan diskriminatif telah membuat publik dikecewakan.
Publik menilai kalau jagat peradilan kita masih kental dengan dunia “main-main” atau sarat gaya political and economical engineering , dimana kekuatan  politik  dan  pemilik  modal  masihlah  pemilik  atau  “mesin  utama” yang menentukan hitam putihnya jagat peradilan. 6
Sudah  beberapa  kali  publik  meminta  pada  KPK  supaya  setiap penjahat  atau  “terduga”  korupsi  tidak  ada  yang  diperlakukan  istimewa. Perlakuan  istimewa  pada  elitis  yang  bermasalah  hukum,    kata  Haidar Maksum 7 dalam Jejarng  Koruptor (2012)  hanya  akan  memperluas  atau memeratakan  budaya  penyalahgunaan  amanat  kekuasaan  di  berbagai  lini strategis.  Lini  yudisial  menjadi  paling  gampang  digunakan  tameng penyalahgunaan,  pasalnya  di  lini  ini,  terdapat  norma  yuridis  yang  dengan gampang digunakan sebagai instrumen proteksinya.
Selain  Haidar  Maksum  itu,  Mustofa  Nimran 8 yang  melakukan  riset tentang  implementasi  manajemen  peradilan  korupsi  juga  menyebutkan, bahwa peradilan korupsi di negeri ini masih sulit meyakinkan publik ketika masih ada sejumlah kasus yang mendapatkan perlakuan istimewa. Perlakuan ini mengakibatkan kecemburuan dan luka hati pencari keadilan.
Konsekuensi  itu  relevan  dengan  konsekuensi  Indonesia  sebagai negara hukum, yang salah satu prinsipnya adalah penegakan asas persamaan derajat  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law ).  Dalam  prinsip  ini, siapapun yang menjadi pelanggar
norma yuridis, wajib mempertanggungjawabkan  atau  dipertanggungjawabkan  secara  hukum berbasis kesederajatan, non-diskriminasi atau egalitarianisme..
Memang  selama  ini,  jagat  yuridis  kita  menjadi  sangat  buram  lebih disebabkan  oleh  ketidakberdayaan  dalam  menerapkan  norma  egalitarian. Elemen peradilan yang mengkhianati prnsip egalitarian telah membuat karut marutnya  jagat  hukum.  Mereka  itu  telah  membuat  kesalahan  besar  karena karena  memang  sejatinya  dirinya  adalah  pelaku  utama  yang  memainkan peran  sangat  vital  bagi  terwujudnya  idealisme  penegakan  hukum  ( law enforcement ) dan keadilan.
Di tangannya, negara sudah mempercayakan bagaimana seharusnya idealisme  yuridis  benar-benar  menjadi  empiris,  atau  bagaimana  keadilan untuk  semua  ( juctice  for  all )  memang  secara  empiric  menjadi  “hak  milik”
6 Khalid  Mawardi, Keadilan  Semakin  Merana ,  Makalah,  Justice  for  Indonesia?,
Malang,  15 Agustus 2014, hlm. 2.
7 Haidar  Maksum, Jejaring  Koruptor,  Quo  Vadis  Indonesiaku ,  (Jakarta:  Intan Media, 2012), hlm. 23.
8 Mustofa Nimran, Peradilan Koruptor, Peradilan Tanpa Keadilan ,  (Yogyakarta:
Citra Press, 2013), hlm. 1.
seseorang,  masyarakat,  atau  negara  (rakyat)  yang  seharusnya  berhak menerimanya tanpa dikecualikan atau diintervensi siapapun.
Dalam  ranah  itu,  hukum  yang  demokratis  bermaknakan  sebagai hukum  yang  bukan  hanya  sejiwa  dengan  kepentingan  masyarakat,  tetapi sebagai  hukum  yang  oleh  negara  bisa  dimediasi  atau  dilabuhkan  sebagai norma  yang mengejawentah yang  mampu  memberikan  manfaat  demi  dan untuk  rakyat.  Saat  rakyat  dieliminasi,  sementara  oknum  penguasa  dan korporatis  mendapatkan  proteksi  privilitas,  maka  disinilah  deskripsi  riil degradasi negara hukum.
Untuk  bisa  menjadi  hukum  yang  demokratis  atau  bermanfaat tersebut,  elemen  negara  (KPK)  menjadi  kuncinya.  Elemen  ini  membuat norma  hukum   bisa  bekerja  seperti  melindungi,  memenuhi,  dan memberdayakan,  dan  sebaliknya  bisa  menghadirkan  dan  ”menyuburkan” distorsi egalitarianisme.
Ketidakadilan atau diskriminasi bisa dengan mudah diproduksi oleh elite  penegak  hukum  (KPK),  pasalnya  mereka  inilah  yang  dipercaya mengenakan  baju  hukum,  menjadi  generator  peradilan,  berperan  sebagai eksekutor,  atau  distigma  oleh  regulasi  untuk  menjalankan  mandat  yuridis, sehingga  ketika  mandat  ini  ”dibengkokkan”,  akibatnya  ada  banyak  sektor yang dikorbankan, diantaranya pencari keadilan dan keuangan negara.
Dalam tubuh KPK juga berisi manusia-manusia biasa yang bisa saja tergelincir  dalam  pergulatan  politik,  sehingga  melakukan  pemihakan  pada elite  tertentu  yang  bermasalah  atau  kepentingan  eksklusif  kekuasaan.  Jika penyimpangan  kode  etik  profesi  ini  yang  dilakukan  oknum  KPK  atau  ada diantara  elemen  KPK  yang  terjerumus    melakukan  rekayasa   hukum  ( legal engineering ),  sehingga    egalitarianisme  terdistorsi,  maka  oknum  ini “berjasa”  membuat  norma  yuridis  ini  terpuruk  dalam  ranah  degradasi amanat profetis.
Bagi  masyarakat  yang   masih  berfikir  normal  dan   “bening  nurani”, tentulah  tidak  menginginkan  negeri  yang   berkonstitusikan  egalitarianisme atau  berdemokratisasi  yudisial  ini,  mengidap  penyakit  yang  membuat  atau konstruksi kehidupanya sarat dengan tumor yang membusukkannya. 9
Sayangnya,  itulah  yang  terjadi.  Dunia  peradilan  kita  masih  saja akrab  oleh  sepak  terjang  manusia-manusia  yang  sibuk  mengemas  dirinya menjadi  oportunis.  Mereka   tidak  malu  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang paradoksal dengan norma yang seharusnya ditegakkan. Norma yuridis yang melekat  dalam  tugas  dan  kewenangannya,  dibuatnya  sekedar  menjadi hukum di atas kertas, dan bukan hukum yang memasuki ranah realitas. KPK yang  diidealisasikan  menjadi  kekuatan  fundamental  ditantang  mewujudkan
9 Khalid Mawardi, Op.Cit , hlm. 3.
atau  membumikannya,  dan  bukan  mendisain  peran  yang  mengeceakan masyarakat.
Berbagai  kasus  besar  yang  diduga  melibatkan  “orang  besar”  atau oknum  istimewa  wajib  dikembalikan  pada  koridor  peradilan  egaliter  atau peradilan  yang  berlaku  secara  terbuka,  tanpa  membedakan,  tanpa mendiskriminasikan, tanpa dibentengi sekat-sekat politik dan primordialisme,  atau  tanpa  memilah  dan  memilih  siapa  yang  sedang tersangkut  perkara  hukum,  pasalnya  dengan  perlakuan  demikian,  akan membuat  pencari  keadilan  mampu  menikmati  kehormatan  atau  keadaban hidupnya  di  republik  berkonstruksi  negara  yang  benar-benar  berafiliasi yuridis, yang memang merupakan cermin kesejatian negara hukum. 10
Secara  moral  politik  setidaknya  ada  empat  alasan  utama    orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu:  (1)  kepastian  hukum,    (2)  tuntutan  perlakuan  yang  sama,    (3) legitimasi demokrasi, dan  (4) tuntutan akal budi. 11
Adnan  Buyung  Nasution    menyebut,  bahwa  Negara  hukum  tidak bisa  dilepaskan  dari  pengertian  negara  demokrasi.  Hukum  yang  adil  hanya ada  dan  bisa  ditegakkan  di  negara  yang  demokratis.    Dalam  negara  yang demokrasi,  hukum  diangkat,  dan  merupakan  respon  dari  aspirasi  rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat 12 Konsep  “ Rule  of  Law ”  sebagai  lanjutan  gagasan    “negara  hukum” dahulu,  dimulai  oleh  Kant,  Stahl,    Dicey,    telah  dibahas  dalam  berbagai pertemuan.  Mulai dari Athena tahun 1955, Chicago 1957,  Warsawa 1958, New Delhi 1959, Lagos 1961, Rio de Janero 1962. 13
Istilah  “rechtsstaat”  (negara  hukum)  adalah  suatu  istilah      muncul abad  ke-19.    Lebih  muda  dari  dari  istilah-istilah  ketatanegaraan  lainnya seperti:  demokrasi,  konstitusi,  kedaulatan,  dan  lain  sebagainya.  Menurut Soediman  Kartohadiprodjo,  istilah  “ rechtsstaat ”  pertama  kali  di  gunakan oleh  Rudolf  ven  Gueist  seorang  guru  besar  Berlin.    Tetapi  konsep  negara hukum itu sendiri sudah dicetuskan sejak abad ke-17, bersama-sama dengan timbulnya  perlawanan  terhadap  sistem  pemerintahan  (kekuasaan)  yang absolut, otoriter, bahkan sewenang-wenang. Secara teoritikal konsep negara hukum  lahir  sebagai  reaksi  terhadap  konsep  kedaulatan  negara  tradisional yang di  gagas  oleh: Augustinus,  Thomas Aquinas (teori kedaulatan tuhan), Machiavelli,  Paul  Laband,  Georg  Jellinek      (teori  negara  kekuasaan),  Jean
10 Haidar Maksum, Op.Cit , hlm. 21. 11 Franz Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moraml Dasar Kenegaraan Modern ,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 295.
12 Purnadi  Purbacaraka  &  M.  Chaidir  Ali, Disiplin  Hukum ,  (Bandung:  Alumni, 1986), hl. 24.
13 Khalid Mawardi, Op.Cit , hlm. 4.
Bodin    (teori  kedaulatan  raja),  Thomas  Hobbes    (teori  konstruk,  homo homini  lupus),  Rouseau,  Montesquieu,  John  Lockc  (teori  kedaulatan rakyat),  Hugo de Groot, Krabbe, Leon Duguit (teori kedaulatan hukum atau supremacy of law ). 14
Konstruksi  negara  hukum  memang  sudah  dibangun  oleh  para  ahli, akan tetapi konstruksi itu menjadi lemah di tangan para pelaksana. Mereka tidak  jarang  terlibat  dalam  praktik-praktik  yang  justru  membuat  bangunan Negara  hukum  menjadi  lemah  atau  kehilangan  kekuatannya.  Bangunan negara  hukum    dibuat  menjadi  bangunan  kepentingan  kecil  maupun  besar yang bersifat eksklusif dan diskriminatif yang mengakibatkan wajah hukum menjadi buruk.
Buruknya  wajah  hukum  dapat  terbaca,  misalnya  praktik  peradilan sesat  bukanlah  “barang”  baru  di  Indonesia.  Hal  ini  kerap  kali  terjadi  di dalam  dunia  peradilan  di  negara  yang  mengakui  sebagai  negara  hukum (rechtstaat).  Banyak  orang  yang  tidak  bersalah  selanjutnya  atas  nama ketidakprofesionalan  aparat  penegak  hukum,  maka  orang-orang  tersebut ditangkap,  ditahan,  divonis  selanjutnya  mendekam  di  penjara.kBeberapa kasus  yang  pernah terjadi  misalnya: Prita, 32 Tahun, hanyalah seorang ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih balita. Suatu hari ia berobat ke Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang. Tak disangka malah mendapat perlakuan  tak  layak  saat  pengobatannya.  Hal  ini  membuat  dia  berkeluh kesah  melalui  email  yang  dikirim  ke  temantemannya  dan  terkirim  pula  ke surat  pembaca  Detikcom.  Karena  email  itulah,  ia  kemudian  digugat  oleh Rumah Sakit Omni. Ia dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit itu. Ia juga  menghadapi  persidangan  pidana  dan  dijerat  Pasal  27  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Sebelum diadili, Prita sempat mendekam selama beberapa bulan di penjara. Atas  desakan  berbagai  pihak  akhirnya  Prita  diharuskan  membayar  denda sebesar  200  juta  lebih  karena  dianggap  mencemarkan  nama  baik.  Kasus Prita  ini  telah  mendorong  simpati  masyarakat  untuk  membuat  program “Koin untuk Prita”. Kasus Prita merupakan contoh nyata bagaimana hukum digunakan untuk membungkam suara masyarakat. Dengan mudah seseorang dijerat oleh hukum hanya karena menulis surat keluhan. 15
Peristiwa  hukum  akhir-akhir  ini  persis  seperti  dagelan.  Anggodo yang  percaya  diri  mengatur  aparat  hukum  masih  bebas  berkeliaran,  namun orang-orang miskin begitu gampang dimasukkan ke dalam penjara. Tengok saja nasib Minah, seorang nenek berusia 55 tahun harus diadili hanya karena
14 C.S.T.  Kansil & Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 138-140.
15 E.A Pamungkas, Peradilan Sesat , (Yogyakarta : Navilla Idea, 2010), hlm.233
mengambil 3 buah kakao. Ia diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari. 16
Menyikapi  kondisi  itu,  dunia  peradilan  jelas  membutuhkan  sosok pemberani  untuk  mengubahnya,  Untuk  itu  dalam  panggung  penegakan hukum  di  Indonesia,  dibutuhkan  kehadiran  para  penegak  hukum  yang bervisi  keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam  cita hukum  tradisional  bangsa  Indonesia  diistilahkan  dengan  “ratu  adil”  atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato dengan konsep “raja yang berfilsafat” (filosopher king) ribuan tahun yang silam. 17

## Perspektif Islam
Soal  praktik  di  dunia  peradilan  yang  tidak  berdadilan,  Islam  sudah lama mengkajinya.  Keadilan dalam Islam itu universal  dan tidak mengenal boundaries  (batas-batas),  baik  batas  nasionalitas,  kesukuan,  etnik,  bahasa, warna  kulit,  status  (sosial,  ekonomi,  politik),  dan  bahkan  batas  agama sekalipun.  Pada  orang  yang  berbeda  keyakinan  dan  bahkan  hewan sekalipun,  keadilan  harus  ditegakkan.   Allah  SWT  berfirman:  Dan  apabila kamu  berkata,  maka  hendaklah  kamu  berlaku  adil,  kendatipun  ia  adalah kerabat(mu),  dan  penuhilah  janji  Allah.  Yang  demikian  itu  diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Surah al-An’am/6: 152). “ Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata,  dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan. (Surah al-Hadid/57: 25). 18
Dalam firman lainnya disebutkan “ Hai  orang-orang  yang  beriman, jadilah  kamu  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah,  biar  pun terhadap  dirimu  sendiri  atau  ibu  bapak  dan  kerabatmu.  Jika  ia  (yang tergugat  atau  terdakwa)  kaya  atau  miskin,  maka  Allah  lebih  utama  dari keduanya... (Surah al-Nisa'/14: 135). Ayat  lain  menegaskan  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  hendaklah kamu  menjadi  orang-orang  yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  tidak  berlaku  adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada  Allah,  seungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  apa-apa  yang  kamu kerjakan. (Surah al-Maidah/5: 8)
16 Ibid, hlm. 3
17 Munir  Fuady. Aliran  Hukum  Kritis  Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum . (Bandung, 2003).hal.53
18 Suhartono, Op. Cit. hlm. 2.
Perbedaan  atas  status  apapun,  termasuk  yang  berbeda  agama sekalipun  wajib  diberi  keadilan.  Allah  berfirman: Allah  tidak  melarang kamu untuk berbuat baik dan tuqsithu (berlaku adil) terhadap orang-orang (kafir) yang tidak menerangimu karena agama, dan tidak mengusirmu dari negerimu  atau  membantu  orang  lain  untuk  mengusir  kamu ...  (Surah  al- Mumtahanah/60: 8).
Ada peristiwa penting yang dapat dijadikan pembelajaran.  Misalnya seorang pria Mesir beragama Kristen Koptik (salah satu aliran Kristen yang berkembang  di  Mesir)  mendatangi  Umar  bin  al-Khattab  di  Madinah,  yang kala  itu  sebagai  pemimpin  kaum  muslim,  untuk  mencari  keadilan.   Pria Mesir itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindunganmu dari penindasan.” “Kamu telah mencari perlindungan d imana ia seharusnya dilindungi,” jawab Umar.  “Ketika aku sedang berlomba dengan putra Amr bin Ash, aku berhasil mengalahkannya. Namun kemudian dia memukuli aku dengan cambuknya dan berkata: ‘aku adalah putra bangsawan’!” cerita pria Mesir mengadu. 19
Mendengar pengaduan itu, Umar yang dikenal adil dan bijaksana itu berang. Ia ingin memberikan keadilan pada orang Kristen Koptik itu. Umar lalu  menulis  surat  untuk  Amr  bin  ‘Ash  (gubernur  Mesir  saat  itu)  dan memerintahkannya  segera  menghadap  beserta  putranya.  “Ke  mana  Pria Mesir itu? Suruh dia ambil cambuk dan pukul putra Amr!” pinta Umar. Pria Mesir  itu  pun  menuruti  perintah  Umar.  Ia  memukuli  putra  Amr  bin  Ash dengan cambuk.
Anas  berkata,  “Maka  dia  memukuli  putra  Amr.  Demi  Allah,  ketika pria  Mesir  itu  memukulinya,  kami  kasihan  dan  meratapinya.  Dia  tidak berhenti  sampai  kami  menghentikannya.”  Kemudian  Umar  berkata  pada Pria Mesir itu, “Sekarang pukulkan cambuknya  ke kepala Amr yang botak itu.”  Pria  Mesir  itu  bingung  dan  menjawab,  “Ya  Amirul  Mukminin,  yang menganiaya  aku  itu  putranya,  dan  aku  telah  menyamakan  kedudukanku dengannya.” Umar lantas bertanya pada Amr bin ‘Ash, “Sejak kapan kamu telah  memperbudak  rakyatmu,  padahal  ibu-ibu  mereka  telah  melahirkan mereka  sebagai  orang-orang  merdeka?”  “Ya  Amiral  Mukminin,  aku  telah lalai  dan  pria  Mesir  itu  tidak  mendatangiku  untuk  mendapatkan  keadilan,” demikian jawab Amr. 20
Kisah lain menyebutkan,  Ali bin Abi Thalib (Khalifah Islam ke-4), pernah  menemukan  baju  besinya  di  rumah  seorang  Yahudi.  Maka  Ali mengadukan  Yahudi  itu  ke  pengadilan  karena  diduga  mengambil  bajunya. Sayangnya, Ali tidak bisa membuktikan bahwa baju besi itu miliknya. Maka hakim  memutuskan,  yang  salah  adalah  Ali  dan  yang  berhak  atas  baju  itu
19 Ibid . hlm. 3.
20 Ibid.
adalah  Yahudi.  Ali  pun  menerima  keputusan  pengadilan  itu,  kendati posisinya  sebagai  kepala  negara  dan  yang  dihadapi  rakyatnya  sendiri. 21
Dalam  ranah  ini  jelas,  bahwa  dalam  suatu  kasus  bjsa  terjadi  kontruksi berperkara antara elite kekuasaan dengan rakyat atau bawahannya.
Kasus  sahabat  Umar  dan  Ali  tersebut  menunjukkan  tentang kemuliaan  penerapan  hukumnya  yang  tidak  bersifat  diskriminatif,  yang menempatkan  hokum  sebagai  supremasi  yang  betul-betul  melindungi kalangan  pencari  keadilan.  Hukum  yang  diterapkan  tanpa  membedakan strata sosial mampu memberikan pengayoman baik untuk keadilan maupun kepastian  hukumnya.  Islam  memandang  setiap  orang  yang  berperkara memempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

## KESIMPULAN
Ekspektasi  setiap  anggota  masyarakat  pencari  keadilan  adalah diperolehnya  keadilan.  Dalam  dunia  penegakan  hukum  di  Indonesia,  salah satu  aspek  penting  yang  sering  dituntut  oleh  masyarakat  atau  para  pencari keadilan adalah penegakan prinsip persamaan kedudukan atau perlakuan di depan  hukum.  Dalam  ajaran  Islam  pun  perlakuan  demikian  ini  dituntut untuk ditegakkannya. Keadilan menjadi hal sakralitas dalam Islam.
Penentu  dunia  peradilan  adalah  perlakuan  yang  ditunjukkan  aparat. Setiap  aparat  penegak  hukum  dituntut  menjadi  aparat  yang  mempunyai kapabilitas  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  tanpa  membedakan status  sosial  atau  kedudukan.  Kalau  prinsip  persamaan  kedudukan  dalam hukum  tidak  ditegakkan,  maka  berbagai  problem  kehidupan  bisa  terjadi dimana-mana.  Keadilan  akan  menjadi  semacam  barang  yang  dipermainkan dan dilecehkan. Kalau seperti ini yang terjadi dan terus terjadi, maka layak dikhawatirkan kalau masa depan negara hukum akan terancam.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang Satriya, 2017, Hukum Masih di Simpang Jalan . (Jakarta: Nirmana Media, 2017).
C.S.T.    Kansil  &  Christine  S.T.  Kansil,  2001, Ilmu  Negara ,  (Jakarta: Pradnya
Paramita). E.A Pamungkas, 2010, Peradilan Sesat , (Yogyakarta : Navilla Idea)
Franz  Magnis  Suseno,  1994, Etika  Politik;  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern ,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
21 Ibid .
Haidar Maksum, 2012, Jejaring Koruptor, Quo Vadis Indonesiaku , (Jakarta:
Intan Media).
Mustofa  Nimran,  2013, Peradilan  Koruptor,  Peradilan  Tanpa  Keadilan , (Citra Press). Munir  Fuady.  2003, Aliran  Hukum  Kritis  Paradigma  Ketidakberdayaan Hukum . (Bandung).
Purnadi  Purbacaraka  &  M.  Chaidir  Ali,  1986, Disiplin  Hukum ,  (Bandung:
Alumni)
Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar  Penelitian  Hukum ,    (Jakarta:  Sinar
Grafika)
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatf , (Jakarta: Rajagra

## Jurnal dan Makalah
Khalid  Mawardi, Keadilan  Semakin  Merana ,  Makalah,  Justice  for
Indonesia?, Malang,  15 Agustus 2014
Suhartono, Potret  Buruknya  Peradilan  Indonesia (Pedenkatan  Moralitas Islam), Surabaya, Asosiasi Hukum  Pidana, 2014. Yuniar  Kurniawaty,  Konsep  Keadilan  Terhadap  Vonis  Peradilan  Sesat  : Tinjauan  Hukum. Jurnal  Legislasi  Nasional, Vol.  14  No.  04  - Desember 2017