## Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya di Polres Kulon Progo

## Andri Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati
Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 2 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta E-mail: andry.wijanarka@rocketmail.com dan anom_jatiasmoro@yahoo.com

## ABSTRAK
Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari  bahan  hasil  pertanian  yang  mengandung  karbohidrat  dengan  cara  peragian (fermentasi)  dan  penyulingan  (destilasi)  atau  peragian  tanpa  penyulingan,  dengan cara  memberikan  perlakuan  terlebih  dahulu  atau  tidak,  menambahkan  bahan  lain atau  tidak,  atau  yang  diproses  dengan  cara  mencampur  konsentrat  dengan  ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, kecuali untuk kepentingan medis. Dengan kata lain minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan  dapat  merusak  kesehatan  apabila  dikonsumsi  serta  dapat  memicu  terjadinya kriminalitas. Namun, dewasa ini minuman beralkohol justru sering dikonsumsi oleh manusia  tanpa  menghiraukan  akibat  yang  akan  ditimbulkan.  Di  Kulon  Progo Terdapat Perda yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang  Larangan  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan  Minuman Memabukkan  lainnya.  Akan  tetapi  Perda  tersebut  dirasa  belum  mampu  untuk menekan  peredaran  minuman  berakohol  dan  minuman  memabukkan.  Oleh  karena itu penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 di Polres  Kulon Progo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  yang dilakukan di Polres  Kulon  Progo.  Subjek  penelitiannya  adalah  Polisi  dari  Polres  Kulon  Progo. Sedangkan  yang  menjadi  objeknya  adalah  penegakan  Perda  No.  11  Tahun  2008. Data  penelitian  ini  diperoleh  dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  klasifikasi  data,  penafsiran  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Polres Kulon Progo dalam menegakkan Perda No. 11 Tahun 2008 sudah cukup baik. Adapun bentuk penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Polres Kulon Progo yaitu dengan  melimpahkan  semua  perkara  ke  Pengadilan  dengan  mengajukan  tuntutan hukuman  sesuai  dengan  Perda  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.
Kata kunci: Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan, Perda, Polisi

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  ini  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  1 ayat (3)  yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari  ketentuan  tersebut  adalah  bahwa  setiap  sikap,  kebijakan  dan  perilaku  alat negara  dan  penduduknya  harus  berdasar  dan  sesuai  dengan  hukum.  Hukum

## Andry Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati
menata  dan  mengatur  perilaku  masyarakat  sehingga  diharapkan  tidak  ada perbuatan yang sewenang-wenang.
Dalam negara hukum diperlukan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum  merupakan  suatu  komponen  yang  penting  dalam  hidup  bermasyarakat. Pelaksanaan peraturan itu memerlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan.
Menurut Sudikno Mertokusumo (2005:120)
“Kesadaran  hukum  merupakan  pandangan  yang  hidup  dalam  masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional,  bukanlah  merupakan  produk  pertimbangan  menurut  akal,  tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.”
Pandangan  ini  selalu  berubah,  oleh  karena  itu  hukumpun  selalu  berubah  juga. Konsekuensinya  ialah  bahwa  tidak  ada  ukuran  tentang  isi  hukum  yang  berlaku obyektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.
Sedangkan menurut Paul Scholten (Sudikno Mertokusumo, 2005:120-121) “Kesadaran  hukum  merupakan  suatu  kategori,  yaitu  pengertian  yang  aprioristis umum  tertentu  dalam  hidup  kejiwaan  kita  yang  menyebabkan  kita  dapat memisahkan  antara  hukum  dan  kebatilan  (tidak  hukum),  yang  tidak  ubahnya dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk”
Kesadaran  hukum  sangatlah  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Sistem  hukum  yang  diisi  oleh  struktur  hukum  yang  tercermin  dari  aparat-aparat hukum  dan  substansi  hukum  yang  tercermin  dari  berbagai  macam  produk peraturan  perundang-undangan  tidak  akan  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang adicita-citakan  apabila law  culture atau  budaya  hukum  (sadar  hukum)  itu  tidak terbentuk  dan  merasuk  dalam  jiwa  dan  ruh  masyarakat.  Budaya  sadar  hukum dalam masyarakat  yang  biasa tercermin dalam keseharian masyarakat dapat  juga kita  istilahkan  dengan  karakter  masyarakat  yang  sadar  hukum  karena  budaya merupakan  suatu  sikap  yang  terintegrasi  ke  dalam  sifat-sifat  keseharian  dan karakter  juga  merupakan  artikulasi  dari  sifat  keseharian.  Pembentukan  karakter tersebut tidak lain untuk menciptakan kehidupan hukum yang seimbang. Apabila kehidupan hukum yang seimbang itu dapat diwujudkan maka tujuan negara yang
Penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minimum Beralkohol
tercantum  dalam  alinea  keempat  pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yaitu  “… melindungi  segenap  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial …” dengan sendirinya juga dapat diwujudkan.
Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Cara-cara sederhana tersebut dapat dilakukan misalnya melalui  pendidikan  dan  penyuluhan  hukum.  Pendidikan  dapat  dilakukan  baik secara  formal  maupun  non  formal.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  ditanamkan dalam  pendidikan  formal  atau  non  formal  adalah  pada  pokoknya  tentang bagaimana  menjadi  warga  negara  yang  baik,  tentang  apa  hak  serta  kewajiban seorang  warga  negara.  Sedangkan  penyuluhan  hukum  dilakukan  untuk meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat  berupa penyampaian dan penjelasan peraturan  hukum  kepada  masyarakat  dalam  suasana  informal  agar  setiap masyarakat  mengetahui  dan  memahami  apa  yang  menjadi  hak,  kewajiban  dan wewenangnya,  sehingga  tercipta  sikap  dan  perilaku  berdasarkan  hukum,  yakni disamping  mengetahui,  memahami,  menghayati  sekaligus  mematuhi  atau mentaatinya.
Namun,  dewasa  ini  ada  kecenderungan  menurunnya  tingkat  kesadaran hukum  masyarakat.  Rendahnya  kesadaran  hukum  itu  menyebabkan  masyarakat resah  karena  masyarakat  telah  melanggar  aturan  yang  berlaku.  Salah  satu pelanggaran  yang  dimaksud  adalah  penyalahgunaan  minuman  beralkohol  dan minuman  memabukkan.  Di  wilayah  Kabupaten  Kulon  Progo  banyak  masyarakat yang  mengkonsumsi  minuman  beralkohol  dan  minuman  memabukkan.  Pada tanggal  2  Februari  2012  lalu  Satreskrim  Polres  Kulon  Progo  telah  menyita  96 botol  minuman  beralkohol  yang  didapatkan  dari  Kecamatan  Panjatan (suaramerdeka.com).  Kemudian  pada  tanggal  9  September  2013  jajaran Satresnarkoba  Polres  Kulon  Progo  berhasil  menyita  24  botol  vodka  dari  tangan salah  seorang  warga  Kecamatan  Panjatan  (progoupdate.wordpress.com).  Pada tahun  2014  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Polres  Kulon  Progo  terdapat  7

## Andry Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati
kasus  minuman  beralkohol  dan  minuman  memabukkan  terhitung  dari  bulan Januari sampai bulan April.
Untuk  menekan peredaran minuman beralkohol dan minuman memabukkan  telah  dikeluarkan  Perda  Kulon  Progo  No.  11  Tahun  2008.  Perda tersebut  mengatur  tentang  larangan  dan  pengawasan  minuman  beralkohol  dan minuman  memabukkan  lainnya.  Tujuan  Peraturan  Daerah  tersebut  berdasarkan Pasal 2 adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum  atas  larangan  dan  pengawasan  minuman  beralkohol  dan  minuman memabukkan lainnya di daerah, mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat, dan  menekan  angka  kriminalitas  dengan  mengurangi  faktor  penyebab  timbulnya kriminalitas  untuk  menciptakan  lingkungan  masyarakat  yang  aman,  tertib,  dan tenteram.  Keberadaan  Perda  tersebut  ternyata  belum  mampu  menekan  peradaran minuman  beralkohol  dan  minuman  memabukkan  lainnya.  Minuman  beralkohol dan minuman memabukkan sangat mudah dijangkau oleh hampir setiap kalangan.
Peredaran minuman beralkohol dan minuman memabukkan di Kabupaten Kulon  Progo  sudah  tidak  terkontrol  lagi,  sebagai  contoh  dalam  penyebarannya sudah  tidak  lagi  memandang  batasan  usia  pemakai  atau  pengonsmsinya,  serta dikhawatirkan  akan  membawa  dampak  negatif  pada  masyarakat,  terutama  pada anak-anak  usia  remaja  yang  pada  nantinya  sebagai  generasi  penerus  bangsa karena  minuman  beralkohol  dan  minuman  memabukkan  sekarang  juga  dijual  di beberapa minimarket bahkan di warung-warung kecil biasa.
Penjelasan di atas memunculkan pertanyaan mengapa peredaran minuman beralkohol  dan  minuman  memabukkan  lainnya  tetap  ada  padahal  sudah  disusun dan di berlakukan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman  Beralkohol  dan  Minuman  Memabukkan  Lainnya.  Hal  tersebut dimungkinkan  karena  1)  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  bahaya mengkonsumsi  minuman  beralkohol  dan  minuman  memabukkan,  2)  kurang maksimalnya upaya yang dilakukan Polisi dalam menegakan Perda No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang minuman beralkohol dan minuman memabukkan, 3) kurangnya  pengawasan  dari  masyarakat  sehingga  minuman  beralkohol  dan minuman  memabukkan  masih  banyak  dijual  di  banyak  tempat  dan  mudah
Penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minimum Beralkohol
dijangkau oleh masyarakat, 4) Kepolisian masih menemukan hambatan-hambatan dalam  melaksanakan  pemberantasan  minuman  berlakohol  dan  minuman memabukkan lainnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penelitian  ini  fokus  pada  penegakan  Perda oleh Kepolisian sebab Polisi merupakan penegak hukum utama dalam penegakan Perda tersebut dan menjadi garda depan dalam menegakan hukum.

## KAJIAN TEORI

## 1.  Konsep Warga Negara yang baik
Sesuai  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  26  ayat  (1)  menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan  undang-undang  sebagai  warga negara.” Menurut UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian warga negara adalah “Suatu warga negara yang ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Warga  negara  adalah rakyat  yang  menetap  di  suatu  wilayah  dan  rakyat  tertentu  dalam  hubungannya dengan  negara”  Selanjutnya  Pasal  2  menegaskan  bahwa  “Yang  menjadi  warga negara  Indonesia  adalah  orang-orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”
Karakteristik warga negara yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran pendidikan  kewarganegaraan  Ubaedillah  dkk,  (2008:  9-10)  menuliskan  ada  tiga jenis  kompetensi  minimal  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  warga  negara  yang baik yaitu:
a. Kompetensi  pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic  knowledge) yaitu kemampuan dan kecakapan  yang terkait dengan materi inti pendidikan kewarganegraaan  ( civic  education )  yaitu  demokrasi,  HAM,  dan masyarakat madani.
b. Kompetensi  sikap  kewarganegaraan  ( civic  dispositions )  yaitu kemampuan  dan  kecakapan  yang  terkait  dengan  kesadaran  dan komitmen warga negara antara lain komitmen antara kesetaraan gender, toleransi,  kemajemukan,  dan  komitmen  untuk  peduli  serta  terlibat dalam  penyelesaian  persoalan-persoalan  warga  negara  yang  terkait dengan pelanggaran HAM dan.

## Andry Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati
c. Kompetensi  Keterampilan  Kewarganegaraan  ( civic  skill )  yaitu kemampuan  mengartikulasikan  keterampilan  kewarganegaraan  seperti kemampuan  berpartisipasi  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik, kemampuan  melakukan  control  terhadap  penyelenggara  negara  dan pemerintahan.

## 2.  Kajian Umum Tentang Polisi
Menurut Satjipto (2009: 113), “Polisi adalah hukum  yang hidup. Melalui Polisi, janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat terjadi kenyataan” Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia, “Fungsi  kepolisian adalah salah  satu  fungsi  pemerintahan  Negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat.”
Dalam  Pasal  13  UU  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dijelaskan  bahwa  tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
b. Memelihara  keselamatan  orang,  benda  dan  masyarakat,  termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
d. Mencegah   dan memberantas   menjalarnya   penyakit-penyakit masyarakat.
e. Mengusahakan  kataatan  warga  negara  dan  masyarakat  terhadap peraturan-peraturan negara.

## 3.  Negara Hukum Indonesia
Menurut  C.S.T.  Kansil  dan  S.T.  Kansil  (2000:  87-89)  belum  terdapat persamaan  pendapat  antara  para  sarjana  mengenai  pengertian  negara  hukum. Akibatnya, di Eropa dikenal dua tipe pokok negara hukum, yaitu:
Pertama, Type  Anglo  Saxon (Rule  of  Law) .  Negara  hukum  yang berintikan Rule of Law harus memenuhi dua syarat yaitu:
a. Supremacy  before  of  law ,  artinya  hukum  diberi  kedudukan  yang tertinggi, hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila bersalah. “ the state can  do  no  wrong” .  Yang  dapat  dituntut  hanyalah  manusianya.  Dalam hal  ini  negara  tidak  diidentikkan  dengan  pejabat  negara,  negara  tidak
Penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minimum Beralkohol
dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat negara, dan dialah yang dihukum.
b. Equality  before  the  law, artinya  semua  orang  baik  pejabat pemerintah  maupun  masyarakat  biasa  adalah  sama  statusnya menurut  pandangan  hukum.  Unsur  ini  merupakan  hal  yang  baik sebab tidak ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam hukum.
Kedua, Tipe  Eropa  Kontinental (Kedaulatan  Hukum).  Dalam  tipe negara hukum ini, hukumlah yang berdulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain.
Menurut  R.  Djokosutono  dalam  bukunya  C.S.T.  Kansil  dan  S.T.  Kansil (2000: 90), mengatakan, bahwa:
“Negara Hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan  hukum.Hukumlah  yang  berdaulat.Negara  adalah  merupakan subjek hukum, dalam arti rechstaat (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.”

## 4.  Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Menurut  peraturan  terbaru  yaitu  UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## 5.  Kajian Tentang Peraturan Daerah
Menurut Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang  dimaksud  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota adalah  “Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota."
Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  18  Ayat  (2)  “Pemerintah  daerah provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan

## Andry Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati
pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.”Kemudian  dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturanperaturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan tugas pembantuan.”
Penyusunan Perda diawali dari penyamapian rancangan Perda oleh DPRD atau Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang  sama,  maka  yang  dibahas  adalah  rancangan  Perda  yang  disampaikan  oleh DPRD,  sedangkan  rancangan  Perda  yang  disampaikan  oleh  Gubernur  atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Rancangan  Perda  yang  telah  disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan  Gubernur atau  Bupati/Walikota  disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  kepada  Gubernur  atau Bupati/Walikota  untuk  ditetapkan  sebagai  Perda.  Penyampaian  rancangan  Perda dilakukan dalam jangka  waktu  paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan  bersama.  Rancangan  Perda  ditetapkan  oleh  Gubernur  atau Bupati/Walikota  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  rancangan  tersebut disetujui  bersama.  Dalam  hal  rancangan  Perda  tidak  ditetapkan  Gubernur  atau Bupati/Walikota dalam  waktu  30  (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut  sah menjadi  Perda  dan  wajib  diundangkan  dengan  memuatnya  dalam  Lembaran Daerah. (Ni’Matul Huda, 2009: 233-235).

## 6.  Kesadaran Hukum
Terdapat  beberapa  definisi  mengenai  kesadaran  hukum.Menurut  Paul Scholten  dalam  bukunya  Sudikno  Mertokusumo  (2005:  120-121)  “Kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioristis umum tertentu dalam  hidup  kejiwaan  kita  yang  menyebabkan  kita  dapat  memisahkan  antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk.

## 7.  Penegakan Hukum
Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:  14) dalam materi  seminarnya di  UGM yang berjudul “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”:
Penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minimum Beralkohol
“Penegakan  hukum  dalam  arti  luas  mencakup  kegiatan  untuk melaksanakan  dan  menerapkan  hukum  serta  melakukan  tindakan  hukum terhadap  setiap  pelanggaran  atau  penyimpangan  hukum  yang  dilakukan oleh  subjek  hukum,  baik  melalui  prosedur  peradilan  ataupun  melalui prosedur  arbitrase  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  lainnya ( alternative desputes or conflicts resolution ).”
Salah satu  aspek penting dalam rangka penegakan hukum  adalah “Proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum ( law socialization and law education ) (Asshiddiqie, 2006:15)

## 8.   Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya
Menurut  Menurut  Perda  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan Pengawasan  Minuman  beralkohol  dan  Minuman  Memabukkan  Lainnya  yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah
“Minuman  yang  mengandungethanol  yang  diproses  dari  bahan  hasil pertanian yangmengandung karbohidrat dengan cara peragian (fermentasi) danpenyulingan  (destilasi)  atau  peragian  tanpa  penyulingan,dengan  cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,menambahkan bahan lain atau  tidak,  atau  yang  diproses  dengancara  mencampur  konsentrat  dengan ethanol  atau  dengan  carapengenceran  minuman  dengan  ethanol,  kecuali untuk kepentingan medis.”
Kemudian  menurut  Perda  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan Pengawasan  Minuman  beralkohol  dan  Minuman  Memabukkan  Lainnya  yang dimaksud dengan minuman memabukkan lainnya adalah “Segala jenis minuman yang  apabila  diminum  mengakibatkan  tingkat  kesadaran  seseorang  menjadi berkurang  atau  terganggu,  sehingga  mempunyai  kecenderungan  menggangu ketenteraman dan ketertiban.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi  deskriptif  kualitatif  dengan  subjek penelitian  ini  adalah  3  orang  personel  dari  anggota  Satresnarkoba  Polres  Kulon Progo, sedangkan objek dari penelitian ini adalah penegakan Perda No. 11 Tahun 2008  Tentang  Larangan  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan  Minuman Memabukkan Lainnya.

## Andry Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati
Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari variabel, indikator,  dan  kisi-kisi. Responden  menjawab  apa  yang  ditanyakan  oleh  peneliti. Pertanyaan ditujukan kepada anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo yaitu Iptu Syuhada Marwan, ST., Ipda Parningotan Sitohang, dan Bripka Rasdi, S.H. untuk mengungkap  informasi  tentang  penegakan  Perda  No.  11  Tahun  2008  Tentang Larangan  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan  Minuman  memabukkan Lainnya.  Wawancara  terdiri  atas  2  variabel,  2  indikator  dan  15  item  pertanyaan. Teknik analisis data menggunakan klasifikasi data, penafsiran data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
1.  Penegakan  Perda  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan  Minuman  Memabukkan  Lainnya di Polres Kulon Progo
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  penegakan Perda  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan  Pengawasan  Minuman Beralkohol  dan  Minuman  Memabukkan  Lainnya  di  Polres  Kulon  Progo  sudah cukup baik.
Adapun  bentuk  penegakan  Perda  yang  dilaksanakan  oleh  Polres  Kulon Progo  yaitu  dengan  melimpahkan  semua  perkara  ke  Pengadilan  dengan mengajukan tuntutan hukuman sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan  Minuman  Memabukkan Lainnya.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  data  pelanggaran  minuman  beralkohol  dan minuman  memabukkan  dari  tahun  2011  sampai  2014  yang  kian  menurun  dan hasil  wawancara  pada  kisi-kisi  penindakan  secara  hukum,  dimana  wawancara dilakukan  dengan  3  orang  responden  dari  personel  Satresnarkoba  Polres  Kulon Progo. Berikut adalah jawaban dari wawancara tersebut:
Iptu  Syuhada  Marwan,  ST:  “Untuk  sanksi  yang  diberikan  Satresnarkoba mengajukan  tuntutan  hukuman  mengacu  pada  Perda  No.  11  Tahun  2008  akan
Penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minimum Beralkohol
tetapi  keputusan  tetap  ada  pada  Hakim  karena  kasus  seperti  ini  dilimpahkan  ke Kejaksaan.”
Ipda  Parningotan  Sitohang:  “Untuk  sanksinya  nanti  Hakim  yang menentukan karena kasusnya akan dilimpahkan ke Pengadilan.”
Bripka  Rasdi,  SH:  “Satresnarkoba  akan  mengajukan  tuntutan  sesuai dengan  Perda  No.  11  Tahun  2008  akan  tetapi  semua  keputusan  yang  terkait dengan sanksi tergantung pada Hakim yang memutuskan.”
Menurut Pasal 11 Ayat (1), tuntutan tersebut berbunyi “Setiap orang yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1),  Pasal  6, dan/atau Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, dan Ayat (2) berbunyi “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 ayat  (2)  dan/atau  Pasal  5B  diancam  pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Akan tetapi semua  hasil  keputusan  hukuman  ada  pada  Hakim  Pengadilan  selaku  pemberi keputusan hukum yang tetap dan sah.

## 2.  Karakteristik Warga Negara yang Baik
Untuk  mengetahui  seseorang  sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  warga negara yang baik atau bukan, sangatlah sulit karena karakteristik seseorang warga negara  yang  baik  tidak  mampu  ditembus  oleh  mata.  Seseorang  dapat  dikatakan sebagai  seorang  warga  negara  yang  baik,  jika  seseorang  tersebut  memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sadar akan hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  warga  negara  dan  mampu  mengaplikasikan hak  dan  kewajibannya  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Satu-satunya  cara  adalah melihat keterampilan warga masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
1. Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan)
Yaitu  kemampuan  dan  kecakapan  yang  terkait  dengan  demokrasi,  HAM, dan  masyarakat  madani.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  masyarakat  Kulon Progo  terutama  aparat  penegak  hukum  yaitu  Polisi  dalam  Satresnarkoba  Polres Kulon  Progo  sudah  mempunyai  pengetahuan  kewarganegaraan  berdasarkan

## Andry Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati
wawancara  dengan  anggota  Satresnarkoba  karena  sebagian  masyarakat  telah mengikuti  penyuluhan-penyuluhan  atau  sosialisasi  yang  diadakan  Polres  Kulon Progo  seperti  sosialisasi  mengenai  Perda  yang  mengatur  tentang  minuman  keras serta ancaman hukumannya.
Dengan  mengikuti  kegiatan  penyuluhan-penyuluhan  tersebut,  maka membuat masyarakat tahu akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini berarti dengan dilaksanakannya sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan  Minuman  Memabukkan Lainnya,  Polisi  dari  tim  Satresnarkoba  Polres  Kulon  Progo  telah  memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
2. Civic Dispotition (Sikap Kewarganegaraan)
Yaitu  kemampuan  dan  kecakapan  yang  terkait  dengan  kesadaran  dan komitmen  warga  negara  antara  lain  komitmen  akan  kesetaraan  gender,  toleransi, kemajemukan,  dan  komitmen  untuk  peduli  serta  terlibat  dalam  penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.
Dengan  datang  untuk  mengikuti  progam  sosialisasi  Perda  No.  11  Tahun 2008  Tentang  Larangan  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan  Minuman Memabukkan Lainnya serta bahaya dari minuman keras, maka masyarakat Kulon Progo  sudah  memiliki  kesadaran  sikap  kewarganegaraan  ( civic  dispotition). Dengan diadakannya progam ini, Satnarkoba Polres Kulon Progo mampu memicu kesadaran  masyarakat  untuk  turut  berpartisipasi  dan  peduli  terhadap  pemecahan masalah-masalah  sosial  khususnya  dalam  hal  bahaya  minuman  keras.  Ini  berarti Polres  Kulon  Progo  telah  berperan  dalam  menumbuhkan  kesadaran  sikap kewarganegaraan  ( civic  dispotition )  untuk  menuju  seorang good  citizen (warga negara yang baik).
Selain itu, karena masyarakat Kulon Progo terdiri dari berbagai suku, ras, budaya  yang  beragam  sehingga  tingkat  kedisiplinan  dalam  mematuhi  Perda  No. 11  Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan Minuman  Memabukkan  Lainnya  beragam  pula.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya progam  sosialisasi  Perda  kepada  masyarakat,  maka  dapat  dijadikan  sarana  untuk
Penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minimum Beralkohol
memberikan  penyuluhan  tentang  pendidikan  hukum  kepada  masyarakat  agar masyarakat  nantinya  mempunyai  pemahaman  dan  kesadaran  terhadap  Perda tersebut.
3. Civic Skill (Keterampilan Kewarganegaraan)
Yaitu  kemampuan  mengartikulasikan  keterampilan  kewarganegaraan seperti  kemampuan  berpartisipasi  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah.
Dengan  datang  untuk  menghadiri  progam  sosialisasi  Perda  serta  bersedia memberikan  pendapat  atau  masukan-masukan  yang  ada  disekitar  lingkungan, maka dengan demikian masyarakat sudah memiliki keterampilan kewarganegaraan ( Civic  Skill). Keterampilan kewarganegaraan juga dapat dilihat dari  partisipasi  warga  Kulon  Progo  dengan  melaporkan  kepada  Polisi  ketika melihat  adanya  dugaan  seseorang  menjual  minuman  beralkohol  dan  minuman memabukkan . Dengan  banyaknya  masukan,  pendapat,  keluhan  dari  masyarakat disinilah  mulai  tampak  peranan  Polres  Kulon  Progo  dalam  menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan ( Civic Skill) masyarakat. Dengan demikian, Polres Kulon  Progo  memiliki  peranan  menyediakan  tempat  untuk  mengaktualisasikan keterampilan kewarganegaraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  ditarik kesimpulan,  bahwa  Penegakan  Perda  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya di Polres Kulon  Progo  sudah  cukup  baik.  Adapun  bentuk  penegakan  Perda  yang dilaksanakan oleh Polres Kulon Progo yaitu dengan melimpahkan semua perkara ke Pengadilan dengan mengajukan tuntutan hukuman sesuai dengan Perda No. 11 Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dan Minuman  Memabukkan  Lainnya.  Sesuai  dengan  Pasal  11  Ayat  (1)  tuntutan tersebut berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

## Andry Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati
rupiah)”,  dan  Ayat  (2)  yang  berbunyi  “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5B diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Pembangunan  Hukum  dan  Penegakan  Hukum  di Indonesia. Materi Seminar UGM, Yogyakarta.
Huda, Ni’matul. 2009. Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Kansil,  C.S.T.  Christine  dan  S.T.Kansil.  2000. Hukum  Tata  Negara  Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Mertokusumo,  Sudikno.  2005. Mengenal  hukum  (suatu  pengantar) .  Yogyakarta: Liberty.
Peraturan  Daerah  Kulon  Progo  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Larangan  dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya
Progoupdate.wordpress.com.  (2014).
Di unduh  dari
https://progoupdate.wordpress.com/tag/panjatan/. Tanggal 10 Maret 2014.
Rahardjo,  Satjipto.  2009. Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Suaramerdeka.com.   (2014). Diunduh dari http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/02/06/108768.
Tanggal 10 Maret 2014.
Ubaedillah,  dkk.  2008. Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education) Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Masyarakat  Madani. Jakarta: Prenada Media Group.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia