## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3269/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan
Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna
1 Idris, 2 Dian Herdiana, 3 Iqbal Miftakhul Mujtahid
1 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka
2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3 Universitas Terbuka Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 20 April 2022 Publish: 01 Juli 2022 Dampak  yang  ditimbulkan  dari  pengelolaan  sampah  dapat  mempengaruhi tingkat  kesehatan  masyarakat  sehingga  peran  dan  proses  kolaborasi  dalam pengelolaan sampah membutuhkan sinergi dari pihak pembuat kebijakan hingga pelaksana  kegiatan  yang  ada  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  sampah. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  collaborative governance dalam  mengatasi permasalahan pengelolaan sampah Di Kecamatan Pulau  Tiga  Barat  Kabupaten  Natuna.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa collaborative  governance dalam  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah berjalan cukup baik yang ditilik dari Starting Condition , Collaborative  Process , Facilitative  Leadership dan Institutional  design. Selain itu,  faktor-faktor  yang  menghambat  proses  kolaboratif  masih  terjadi  pada indikator  financial  yaitu  masih  terbatasnya  pengalokasian  anggaran  untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

## Keywords:
Kolaborasi,
Pengelolaan Sampah,
Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna
Article Info Abstract Article history: Diterima: 20 April 2022 Terbit: 01 Juli 2022 Because  waste  management  has  the  potential  to  affect  public  health,  the  role and  process  of  waste  management  need  collaboration  between  policymakers and  implementers  of  existing  waste  management  efforts.  The  objective  of  this research was to evaluate and analyze collaborative governance in the district of Pulau  Tiga  Barat,  Natuna  Regency,  with  the  goal  of  resolving  waste management  issues.  This  study  employs  a  qualitative  method  in  conjunction with a descriptive approach. Primary and secondary data sources  were used in this  investigation. The  study's findings  reveal  that  collaborative  governance  in waste  management  in  the  Pulau  Tiga  Barat  District  has  been  operating relatively  well, as evidenced by the Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative  Leadership,  and  Institutional  design.  Additionally,  the  issues  that impede  the  collaborative  process  are  reflected  in  financial  statistics,  most notably the district of Pulau Tiga Barat's insufficient budget allocation for trash management
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Idris
Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka Email: ntxidris@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Collaborative  governance merupakan  konsep  yang  menggambarkan  karakteristik kerjasama diantara ketiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keunggulan dari segi kebaruan  konsep collaborative  governance itu  sendiri  merupakan  varian  baru  dalam  konsep governance  yang  mengalami  perkembangan  dan  perjalanan  yang  cukup  panjang.  Hasil  antara dari kondisi ini terjadi selama proses kolaborasi (Taufik et al., 2021).
Proses kolaborasi antar aparat birokrasi dalam hal ini melibatkan pejabat struktural dan non struktural  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Natuna  khususnya  Kecamatan  Pulau  Tiga
Barat  dalam  membuat  kebijakan  untuk  mengatasi  permasalahan  pengelolaan  sampah.  Strategi pengelolaan  sampah  adalah  salah  satu  strategi  penerapan  3R  ( Reuse,  Reduce,  Recycle )  dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi, baik di  lingkungan  rumah  tangga  maupun  di  lingkungan  instansi/kantor/sekolah.  Dampak  yang ditimbulkan  dari  pengelolaan  sampah  dapat  mempengaruhi  tingkat  kesehatan  masyarakat sehingga  peran  dan  proses  kolaborasi  dalam  pengelolaan  sampah  membutuhkan  sinergi  dari pihak  pembuat  kebijakan  hingga  pelaksana  kegiatan  yang  ada  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan sampah tersebut.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan  peneliti  bersama  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Natuna  diperoleh  informasi  bahwa  upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Daerah dalam  mengatasi  permasalahan  sampah  antara  lain  penyimpanan,  pengangkutan  sampah  ke TPA,  pengurangan  penggunaan  plastik  sekali  pakai.  tas  dengan  wadah  yang  dapat  digunakan berulang kali dan kemasan. yang digunakan untuk menggunakan tempat yang dapat digunakan berulang kali.
Berdasarkan  hasil  wawancara  sementara dengan  kepala  desa  se-Kecamatan  Pulau Tiga Barat,  permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini  antara  lain  kependudukan.  kepadatan,  volume sampah,  kurangnya  petugas  kebersihan,  kurangnya  anggaran,  alat  angkut  dan  TPST.  Rencana kerja  pengelolaan  sampah  sebagai  arahan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Natuna yang digagas oleh masing-masing kecamatan meliputi penyediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan  roda  tiga,  dua  petugas  dan  satu  alat  persewaan  transportasi  laut.  Berikut  ini  adalah data  jumlah  penduduk  dan  besaran  sampah  rumah  tangga  yang  disajikan  setiap  tahun  di Kecamatan Pulau Tiga Barat:
Tabel 1 . Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Penduduk di Kecamatan Pulau Tiga Barat No  Tahun  Jumlah Penduduk  Jumlah Sampah 1 2017 1.647 527,04 Kg 2 2018 1.649 527,68 Kg 3 2019 2.145 686,40 Kg 4 2020 2.109 674,88 Kg Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna,
2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2021)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  banyaknya  sampah  yang  diangkut  setiap  harinya  membuat Kabupaten Natuna tidak lepas dari permasalahan sampah. Masalah tata kelola kolaboratif adalah bagaimana  implementasi,  pengambilan  keputusan  dan  pengawasan  juga  melibatkan  dialog antarmuka  dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif,  penelitian  ini  menjawab  bagaimana  proses  tata  kelola  kolaboratif  dalam pengelolaan  sampah  antara  masyarakat  dengan  PSSU  tingkat  desa  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.  Permasalahan  Collaborative  governance  di  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat dalam  pengelolaan  sampah  adalah  bagaimana  pelaksanaan,  pengambilan  keputusan  dan pengawasan juga melibatkan dialog antar muka dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Jumlah  sampah  yang  dihasilkan  di  Indonesia  masih  akan  mencapai  67,8  juta  ton  pada tahun  2020  dan  diperkirakan  akan  meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk.  Hal  ini terlihat  dari  masih  belum  optimalnya  pelayanan  kebersihan  dan  pengelolaan  sampah  di Kabupaten Natuna khususnya di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pemerintah di Indonesia melalui Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  telah  menetapkan  target  ambisius untuk  pengelolaan  sampah  di  Indonesia.  Terdapat  tiga  poin  dalam  target  tersebut  antara  lain pengurangan sampah 30 persen, pengelolaan sampah 70 persen dan penghentian secara bertahap serta pelarangan beberapa jenis plastik sekali pakai.
Permasalahan  lainnya  tentang  volume  timbulan  sampah  dan  jumlah  pengangkutan sampah  adalah  data  jumlah  volume  sampah  berbanding  dengan  pengangkutan  sampah  yang diukur menggunakan satuan kubik di Kecamatan Pulau Tiga Barat mengalami peningkatan yang signifikan:
Tabel 2. Jumlah Volume dan Pengangkutan Sampah
No Tahun Jumlah Sampah Satuan Volume Pengangkutan Sampah dalam Kubik 1 2017 527,04 Kg 3,3 1.739,232 m 3 2 2018 527,68 Kg 3,3 1.741,344 m 3 3 2019 686,40 Kg 3,3 2.265,120 m 3 4 2020 674,88 Kg 3,3 2.227,104 m 3 Sumber: Data BPS Kabupaten Natuna, 2021 (Badan Pusat
Statistik Kabupaten Natuna, 2021)
Tata  Kelola  Kolaborasi  dalam  Pengelolaan  Sampah  di  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat. Jumlah  pengangkutan  sampah  ke  Tempat  Pembuangan  Sampah  (TPA)  meningkat  dari  tahun 2017  hingga  2019.  Setiap  kepala  rumah  tangga  harus  memilah  atau  memisahkan  sampah  di rumahnya. Collaborative  governance (kolaborasi  pemerintah)  sebagai  pendekatan  penting  dan ideal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif (qualitative-descriptive) . Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  sumber  data  primer adalah  data  yang  langsung  dari  sumbernya,  yaitu  melalui  wawancara  yang  di  lakukan  oleh peneliti  dengan  informan.  Sedangkan  data  sekunder,  diperoleh  dari  laporan-laporan  penelitian terdahulu  seperti  dokumen-dokumen,  arsip-arsip.  laporan  hasil  evaluasi  yang  ada  pada  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Pembahasan
Peran Collaborative governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat
Peran Collaborative governance pada pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat  terdapat  beberapa  proses  dalam  pelaksanaannya.  Hal  tersebut  sudah  ditetapkan  oleh Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Indikator  yang  diukur  dalam collaborative  governance mengacu pada teori Ansel & Gash (2007) dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Starting Condition
a. Sumber Daya
Pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  dengan  penerapan collaborative  governance harus  melihat  kekuatan  sumber  daya.  Sumber  daya  yang dimiliki  berdasarkan  wawancara  dengan  Kasi  Pemerintahan  Kecamatan  Pulau  Tiga Barat  sangat  tidak  mencukupi  sehingga  untuk  pengelolaan  sampah  berjalan  sangat terbatas.  Penyataan  yang  disampaikan  tersebut  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukaan Kooiman (2003) bahwa kekuatan sumber daya adalah tantangan sosial politik. Hal ini dikarenakan  keberagaman  tujuan  dan  pemahaman  masing-masing  orang  yang membuat kebutuhan akan sumber daya akan selalu menjadi tantangan.
Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  berada  dalam  wilayah  Kabupaten  Natuna  yang berdasarkan  geografis  adalah  pesisir  hal  ini  menjadikan  sumber  daya  sangat  kurang untuk  penanganan  sampah  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  Bidang  Pengolahan. Pernyataan tersebut sesuai dengna teori Kooiman (2003) jika jumlah aktor dalam hal ini  sumber  daya  adalah  penentu  dalam  implementasi cooperation yang  akan memberikan  banyakan  masa  depan.  Sehingga  jika  jumlah  sumber  daya  sedikit  dan terbatas  akan  membuat  masa  depan  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Natuna  tidak maksimal.
Salah  satu  informan,  Kasubag  Umum  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat, menjelaskan  bahwa  desa  minimal  ada  1  orang  yang  mengurus  sampah.  Peterson
(2003)  menyatakan  bahwa  jika  keberhasilan  melibatkan  kebersamaan  dan  saling ketergantungan  antara  publik  dan  non  publik.  Kegiatan  ini  diharapkan  dapat berlangsung  lama  dan  menyeluruh  keseluruh  wilayah  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat. Hal ini telah dilakukan juga oleh masyarakat Kecamatan Pulau Tiga dalam membantu pemerintahan dengan membuat kelompok sadarwisata.
b. Insentif
Dalam  setiap  kegiatan  insentif  atau  penghargaan  sangat  berguna  untuk menambah motivasi bekerja hal ini juga berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Pengelolaan  sampah  Pulau  Tiga  Barat  melakukan kegiatan  pengelolaan  cukup  baik  karena  dilihat  keterbatasan  sumber  daya  yang  ada Kecamatan Pulau Tiga Barat mendapatkan beberapa penghargaan dalam pengelolaan sampah  di  beberapa  desa.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  Bersama  Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat yang menyatakan bahwa salah satu desa di Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  pernah  mendapatkan  penghargaan  atau  insentif  pada tahun  2014.  Hasil  yang  didapatkan  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  sesuai  dengan  teori Ansell  &  Gash  (2007)  yang  menyebutkan  jika  hasil  insentif  akan  rendah  ketika stakeholder hanya bekerja sepihak atau tidak maksimal. Hasil yang didapat ini selaras dengan masalah utama Kecamatan Pulau Tiga Bogor yaitu sumber daya.
Penghargaan  yang  didapat  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  tidak  langsung  di Kecamatan  melainkan  di  Desa  dan  Sekolah.  Keberhasilan  ini  tidak  lepas  dari  kerja sama dengan masyarakat dan komunitas LSM Kecamatan Pulau Tiga Barat. Salah satu informan  menyatakan  bahwa  hubungan  yang  baik  antara  masyarakat,  LSM  dan pemerintah  membuat  pengelolaan  sampah  berjalan  baik.  Proses  kolaboratif  akan menghasilkan hasil yang maksimal jika kolaborasi berjalan dngan baik sesuai dengan Ansell  &  Gash  (2007)  yang  menyebutkan  jika  insentif  atau  penghargaan  didapatkan jika pengambil keputusan mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik.
c. Pre-history
Pengelolaan  sampah  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  kesehatan  jika pengelolaan  sampah  tidak  tertangani  dengan  baik  akan  mengakibatkan  wabah penyakit. Keadaan penanganan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat saat awal tidak tertangani dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jawaban beberapa informan.
Kasubag  Umum  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  menjelaskan  bahwa  memang kondisi awal belum ada penangan sampah. Kondisi awal  yang terbengkalai membuat kolaborasi  dilakukan  sesuai  dengan  pendapat  Ansell  &  Gash  (2007).  Latar  belakang konflik  mempengaruhi  proses  kolaborasi  sesuai  dengan  kepentingan  pemerintah. Konflik yang dapat diredakan menjadikan kolaborasi mulai berjalan perlahan.
Kondisi  ini  kemudian  diperbaiki  dengan  adanya  gerakan  yang  dilakukan pemerintah Kecamatan dan daerah. Hal kolaborasi ini sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan etiap stakeholder saling bergantung dan tingkat konflik yang tinggi akan menciptakan perubahan yang maksimal. Latar belakan konflik sangat mempengaruhi  dalam  menjalankan  proses  kolaborasi  termasuk  di  Kecamatan  Pulau Tiga Barat. Berdasarkan konflik tersebut gerakan ini menghasilkan perubahan.
Keresahan  masyarakat  terhadap  sampah  mengakibatkan  konflik  terjadi sehingga  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  mengambil  langkah  untuk  pengangkutan sampah  sehingga  konflik  yang  ada  dapat  teratasi.  Menurut  salah  satu  informan  yang berasal dari komunitas LSM, konflik yang terjadi saat awal di Kecamatan Pulau Tiga Barat  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  oleh  pemerintahan  yang  menangani pengelolaan  sampah.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Ansell  &  Gash  (2007)  yang menyebutkan jika konflik adalah langkah awal dalam proses collaborative governance, semakin tinggi konflik yang ada semakit kuat insentif yang bisa diciptakan.

## 2. Collaborative Process
a. Dialog antar muka
Dalam  proses collaborative  government adanya  dialog  antar  muka  dari beberapa  pihak  untuk  mempercepat  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Pulau Tiga  Barat.  Hal  ini  didukung  dari  pernyataan  Camat  Pulau  Tiga  Barat  yang menyatakan bahwa tahapan dialog langsung sangat diperlukan pada kolaborasi. Hal ini sesuai  dengan  pendapat  Ansell  dan  Gash  (2007)  yang  menyatakan  dialog  langsung penting karena dapat menjadi wadah untuk berkomunikasi antar lembaga baik formal dan non formal.
Dialog  yang  dilakukan  Kecamatan  sudah  berlangsung  dan  dapat dipertahankan.  Dialog  tersebut  berlangsung  di  Desa  dan  Kecamatan  dengan  petugas sampah  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Menurut  salah  satu  informan  di  Bidang Pengelolaan, dialog tersebut juga dilakukan di DLH Kabupaten Natuna dengan sektor lebih  luas  lagi.  Proses  diskusi  pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  sudah  sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007). Dalam proses tersebut tidak hanya berlangsung satu  arah  melainkan  dua  arah  karena  saling  berinteraksi.  Pertemuan-pertemuan dilakukan untuk mensukseskan penanganan pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pertemuan tidak dilakukan hanya di ruangan rapat melainkan menyeluruh ke media.
Pertemuan  dengan  beberapa  pihak  dilakukan  untuk  menangani  pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pertemuan lainnya dilakukan oleh masyarakat dan komunitas LSM guna menciptakan pengelolaan sampah lebih baik di Kecamatan Pulau  Tiga  Barat,  menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  informan  dari komunitas  LSM.  Hasil  pertemuan  ini  dirasakan  oleh  semua  pihak  karena  kondisi pengelolaan  sampah  mulai  membaik  di  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Berdasarkan penjelasan  informan  yang  menjalin  kerjasama  antara  pemerintahan  dan  masyarakat sesuai dengan teori yang dikemukaan Meier dan O’Toole Jr (2002) yang menjelaskan keberhasilan  program  ditekankan  dengan  proses  kerjasama  antar  organisasi  yang membutuhkan kolaborasi.
b. Membangun kepercayaan
Dalam  proses collaborative  governance tidak  lepas  dengan  membangun kepercayaan  yang  harus  dibentuk  oleh  pemerintah  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat kepada masyarakat dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan sampah semakin  baik  dan  tidak  menimbulkan  konflik  masa  depan.  Kasubag  Umum Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  juga  menerangkan  bahwa  membangun  kepercayaan antara masyarakt dan pemerintahan bisa dilakukan dimana saja sepanjang semua pihak yakin.  Kepercayaan  adalah  hal  penting  dalam  proses  kolaborasi  sehingga  kolaborasi dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Kepercayaan  dibentuk  dengan  tanpa  paksaan  dan kesesuaian setiap pihak.
Berdasarkan Kepala Bidang Pengelolaan setempat diketahui kepercayaan yang dibangun oleh pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat ke masyarakat, lembaga dan petugas  di  bangun  melalui  pendekatan  dari  mulai  sosialisaisi,  pemberian  pemahan dengan pentingnya kesehatan dan pengelolaan sampah. Proses ini sesuai dengan teori Ansell  dan  Gash  (2007)  yang  menyebutkan  keterbukaan  untuk  mengksploasi keuntungan  semua  pihak.  Kegiatan  pemberian  masukan  ini  sebaiknya  dijalankan secara menyeluruh.
Kepercayaan yang dibangun pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dengan  cara  pemenuhan  aturan  yang  dibuat  dan  dijalankan  dengan  baik  oleh masyarkat  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Selain  itu  masyarakat  dan  LSM  juga  ikut memberikan  saran  dan  masukan  untuk  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  sehingga pengelolaan sampah akan lebih baik lagi. dibuktikan dengan kesiapan fasilitas rumah sakit yang semakin membaik dan siap menangani kejadian COVID-19.
c. Komitmen pada proses
Proses collaborative  government harus  disertai  dengan  komitmen  yang  kuat pada  prosesnya  sehingga  semua  hal  yang  dibangun  akan  semakin  terlaksana  dengan baik  dan  semakin  kuat.  Kepala  Bidang  Pengendalian  Sampah menyatakan  komitmen Pemerintah  Kecamatan  adalah  sebagai  perpanjangan  tangan  Pemerintah  Kabupaten Natuna (Dinas Lingkungan Hidup) selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa  pentingnya  pengelolaan  sampah.  Komitmen  yang  dilakukan  masyarakat  dan pemerintahan  sangat  penting  dan  tidak  bisa  dipisahkan.  Ansell  dan  Gash  (2007) menyebutkan jika komitmen antar lembaga memiliki tanggung jawab bersama dalam proses dan disepakati musyawarah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup menambahkan bahwa Komitmen yang ada di Kecamatan Pulau Tiga Barat didasari dari Dinas Kabupaten Natuna yang menjalankan komitmen  baik  dengan  masyarakat  maupun  swasta  guna  meningkatkan  pengelolaan sampah. Komitmen yang diterapkan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat sesuai dengan teori  yang  dipakai  oleh  Ansell  dan  Gash  (2007)  yaitu  komitem  stakeholder  yang terlibat memiliki tanggung jawab bersama terhadap prosesnya dan disepakati bersama dalam musyawarah.
d. Pemahaman Bersama
Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  memberikan  pemahaman  kepada  pihak  diluar guna menjalankan Collaborative government. Hal ini dibuktikan dari DLH Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Perda nomor 03 tahun 2015  tentang  persampahan.  Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup pernah  melakukan  sosialisasi  pada  pihak  Kecamatan.  Pemahaman  bersama  dalam menyatukan  persepsi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  berjalan  sesuai  dengan peraturan daerah. Ansel dan Gash (2007) memberikan pemahaman yaitu sebagai misi dan  tujuna  yang  jelas  dan  arah  yang  jelas  untuk  keberlangsungan  kolaborasi. Pemahaman  bersama  memberikan  tujuan  dan  masalah  yang  memberikan  masalah untuk keberlangsungan proses kolaborasi.
Penanganan  pengelolaan  sampah  di  kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  berpegang pada  perda  nomor  03  tahun  2015.  Perda  tersebut  kemudian  disosialisasikan  dengan baik  ke  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  paham  pentingnya  pengelolaan sampah.  Sosilasasi  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  adalah  mekanisme  pengelolaan sampah,  sehingga  masyarakat  dapan  menerapkan  dan  menjlankan  dari  rumah. Pemahaman  yang  dilakukan  Kecamatan Pulau  Tiga  Barat  sesuai  dengan  teori  Ansell dan  Gash  (2007)  yaitu  pemahaman  bersama  adalah  misi  bersama,  tujuan  bersama, tujuan yang jelas atau arah yang jelas.
e. Dampak sementara
Semua  proses  yang  dilakukan  memberikan  dampak  yang  bisa  dirasakan  oleh semua  pihak  baik  pemerintahan  maupun  masyarakat.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat yang menyatakan bahwa masyarakat sudah  mulai  sadar  bahwa  dengan  tidak membuang  sampah  di  laut  masyarakat  sudah mulai  merasakan  bahwa  ikan-ikan  laut  sudah  mulai  berada  di  pesisir  pantai. Masyarakat  memberikan  hasil  yang  menunjukan  perubahan  setelah  sosialisasi. Kegiatan  ini  menunjukan  dampak  yang  sangat  baik  untuk  kolaborasi  di  Kecamatan Pulau  Tiga  Barat.  Dampak  yang  baik  adalah  contoh  keberhasilan  yang ditunjukandalam proses kolaborasi.
Kepuasan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  memberikan  dampak  yang baik  untuk  proses  kolaborasi  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Ansell  dan  Gash  (2007) sduah  memberikan  kriteria  yang  merupakan  dampak  yang  tujukan  adalah  penentu keberhasilan  pemimpin  dalam  kolaborasi.  Selain  itu  informan-informan  juga menyatakan  dampak  yang  dirasakan  semakin  baik  karena  Kecamatan  Pulau  Tiga Besar  menjadi  lebih  bersih  baik  di  jalanan,  pantai,  dan  lingkungan  sekitar.
Keberhasilan  Pulau  Tiga  Besar  adalah  capaian  yang  besar  sebagai  hasil  dari  proses collaborative government.
3. Facilitative Leadership
a. Sarana dan prasarana
Collaborative  governance yang  dilakukan  memerlukan  sarana  dan  prasana untuk menunjang keberlangsungan semua proses untuk memberikan Kecamatan Pulau Tiga  Barat  semakin  baik.  Kasubag  Umum  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  menjelaskan bahwa  sarana  dan  prasana  yang  diberikan  kepada  masyarakat  berupa  tong  sampah. Fasilitas  yang  diberikan  oleh  kepala  kasubag  umum  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat sangat sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007). Fasilitas ini sangat berguna untuk masyarakat dan lingkungan Kecamatan Pulau Tiga Barat.
Sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat sangat  dirasakan  oleh  semua  pihak  baik  masyarakat  umum  maupun  LSM.  Hal  ini sangat  membantu  dalam  pengelolaan  sampah  baik  rumah  tangga  dan  lingkungan. Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  menjalankan  pemberian  sarana  dan  prasara  untuk masyarakat sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) sehingga dapat meningkatkan peran dan pihak dari setiap subtansi hal ini akan mendukung keefektifan stakeholder dalam collaborative governance.

## b. Kebijakan pemimpin
Kebijakan  pemimpin  dalam collaborative  governance diterapkan  oleh pemerintah  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Pengaruh  seorang  pemimpin  dalam membentuk  kebijakan  sangat  penting  untuk  keberlangsungan  kolaborasi.  Sesuai dengan  teori  Peterson  (2003)  yang  menyebutkan  kebijakan  dari  pemimpin  harus dipahami  dan  kuat  di  wilayhnya.  Kebijakan  ini  sudah  berlaku  di  Kecamatan  Pulau Tiga Barat.
Masyarakat  merasakan  peran  pemimpin  dalam  hal  ini  Camat  memberikan pengaruh sangat besar katena setiap pertemuan memberikan himbauan untuk menjaga lingkungan  di  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Hasil  wawancara  dengan  masyarakat umum  menjelaskan  jika  Camat,  lurah/kades  sudah  mengkordinir  seluruh  bawahan untuk  membantu  penanggulangan  sampah  hal  ini  sesuai  dengan  teori  jika  pemimpin bersama-sama  akan  memberikan  semangat  kolaboratif.  Semangat  ini  akan memberikan hasil lebih baik untuk lingkungan yang ditempati.
4. Institutional Design
a. Partisipasi
Partisipasi yang dilakukan dari beberapa pihak sangat membantu dalam proses collaborative  government.  Dalam  wawancara,  Kasi  Pemerintahan  Kecamatan menyatakan partisipasi yang diberikan adalah mengajak masyarakat untuk melakukan gotong  royong,  Jumat  bersih  dan  kegiatan  pada  hari  lingkungan  hidup.  Pengurangan hambatan  adalah  hal  utama  dalam  proses  kolaborasi  hal  ini  ditunjukan  dengan partisipasi  masyarakat  sesuai  dengan  teori  Suharyanto  (2005)  dalam  tahapan pemberdayaan.  Pemberdayaan  dilakukan  harus  konsisten  dan  berlangsung  lama sehingga  kolaborasi  menghasilkan  maksimal.  Pemberdayaan  atau  partisipasi masyarakat ini berlangsung harus atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.
Selain  itu,  Kecamatan  dan  DLH  memberikan  partisipasi  dengan  memberikan informasi terkait pengelolaan sampah dan turut serta ikut menjaga lingkungan dengan melakukan  gotong  royong.  Menurut  informan,  kesadaran  masyarkat  memang  belum maksimal  tetapi  tidak  menghilangkan  peran  masyarakat  yang  sudah  ikut berkolaborasi.  Pemberdayaan  yang  dilakukan  masyarakat  sesuai  dengan  teori Suharyanto  (2005),  pemerintah  dapat  mengurangi  hambatan  atau  kendala  saat partisipasi masyarakat dilakukan.
b. Peranan pihak eksternal
Pihak  eksternal  yang  berkolaborasi  dalam  penerapan  pengelolaan  smapah  di Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  dijelaskan  oleh  salah  satu  informan  dalam  Bidang Pengolahan  yang  menyatakan  bahwa  kolaborasi  yang  mengikutsertakan  kerjasama eksternal telah berjalan lebih baik walaupun maksimal.
Pemerintah mengakui belum maksimalnya proses kerjasama dengan swasta hal ini  mnyebabkan  pengelolaan  sampah  belum  mencapai  target.  Namun  hal  ini  sudah menjadi awal baik dalam kolaborasi. Hal ini sesuai dengan  teori Strauss (2002)  yang menjelaskan konteks kerjasama internal dan eksternal sangat penting bagi kolaborasi. Kerja sama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Natuna dengan pihak swasta harus menyebar ke seleruh wilayah agar lebih terlihat proses dan hasilnya.
c. Aturan dan kebijakan
Kebijakan  dan  aturan  diterapkan  untuk Collaborative  governance dalam  hal pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  telah  diamanatkan  pada  Perda nomor  3  tahun  2015.  Kolaborasi akan  berjalan  dengan  sukses  dibantu  dengan  aturan atau kebijakan yang berlaku. Peraturan daerah yang dimiliki Kabupaten Natuna untuk seluruh  wilayah  sesuai  dengan  teori  Suharyanto  (2005)  tentang  keselarasan  dan keterpaduan  antara  kebijakan  dan  faktor  lainnya.  Dengan  kebijakan  maka  proses kolaborasi akan berjalan terarah dan mempunyai panduan.
Namun  peraturan  tersebut  belum  diberlakukan  maksimal  dilingkungan masyarakat.  Kegiatan  yang  seharusnya  di  terapkan  masyarakat  belum  maksimal melakukannya  seperti  yang  dijelaskan  salah  satu  informan  yang  menjelakan implemtasi belum pernah ada.yang berjalan dengan baik dan hanya terdapat himbauan dari  Pemerintah  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  contohnya  adalah  kegiatan  Jumaat bersih dan tidak membuang sampah sembarangan.  Peraturan yang ada dan jelas serta konsisten  untuk  diterapkan  menyakinkan  para stakeholder untuk  menerapakan collaborative  governance ,  selain  itu  pemerintah  akan  memberikan  intruksi  yang merata dan terbuka sehingga hasil yang memuaskan akan benar-benar terwujud.
Faktor-Faktor  Penghambat  Collaborative  governance  Dalam  Pengelolaan  Sampah  di Kecamatan Pulau Tiga Barat
1. Financial
Dalam  proses  kegiatan  anggaran  sangatlah  penting  untuk  dapat  berjalan  suatu kegiatan  dengan  lancar.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  informan  dalam  Bidang Pengelolaan,  menjelaskan  bahwa  anggaran  yang  disediakan  sudah  ada,  namun  belum mencukupi. Anggaran adalah hal penting dalam sebuah kegiatan termasuk dalam proses kolaborasi  sesuai  dengan  teori  Suharyanto  (2005).  Keserasian  dan  keterpaduan  antara kebijakan  harus  sepadan  dengan  anggaran  yang  diterima.  Anggaran  yang  besar  dan kebijakan yang diterapkan akan mensukseskan proses kolaborasi namun akan sebaliknya jika anggaran lebih kecil.
Anggaran  pengelolaan  sampah  dari  DLH  ke  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  sudah tersedia  namun  tidak  mencukupi  hal  ini  dikarenakan  pandemic  COVID  19  yang menyebabkan keterlambatan penyebaran  dan terjadi devisit. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh satu informan selaku masyarakat setempat. Keterbatasan anggaran yang disalurkan dari DLH ini sesuai dengan terori Ansell dan Gash (2007) yang menyebutkan proses collaborative governance akan mengalami keterbatasan anggaran. 2. Situasi Krisis
Menurut  Kasi  Pemerintahan  Kecamatan,  situasi  kritis  sangatlah  mengkhawatirkan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Kesadaran masyarakat untuk membuang  sampah  pada  tempatnya  ini  menjadi  situasi  yang  mengkhawatirkan  dalam proses  kolaborasi.  Berdasarkan  teori  Ansell  &  Gash  (2007) stakeholder dalam  hal  ini pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat harus mempunyai kapasitas dan kekuatan dalam bernegosiasi.
Kesulitan  yang  dialami  oleh  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  yakni  renatang  pulau- pulau.  Informan  menyatakan  bahwa  hal  ini  tidak  memungkinkan  Dinas  Lingkungan Hidup  untuk  mengambil  sampah  di  setiap  kecamatan  dan  tidak  pernah  mendapat  dana alokasi  khusus  tentang  persampahan  dari  pemerintah  pusat.  Keadaan  yang  disebutkan Bidang  Pengolahan  sesuai  dengan  teori  yang  disebutkan  d  kekuatan  dan  kepercayaan adalah  pendekatan  teory  adalah  tahapan  dalam  membantu  kolaborasi.  Kekurangan  dana yang  dialami  DLH  membuat  proses  kolaborasi  terhambat.  Proses  tersebut  harus  tetap berjalan walaupun banyak hambatan dengan meminta bantuan dengan masyarakat.
Menurut salah informan wakil dari masyarakat menyatakan bahwa masyarakat juga banyak yang belum paham akan pentingnya menjaga lingkungan. Kecamatan Pulau Tiga Barat  masih  terlihat  adanya  penumpukan  sampah  walaupun  tidak  seperti  saat  awal. Sesuai  dengan  teori  Chris  dan  Vangen  (1996)  seharusnya  pemerintah  mengajak masyarakat  untuk  berdemokrasi  dan  berbicara  walaupun  hanya  perwakilan  sehingga proses  akan  berjalan  lebih  lancar.  Proses  kolaborasi  ini  akan  berjalan  lama  sampai pemerintahan mendapatkan anggaran tetap.
Kendala  lainnya  yang  dirasakakn  Kecamatan  Pulau  Tiga  Berat  adaah  opini masyarakat  yang  akan  berdampat  signifikan  ke  lingkungan,  menurut  Camat  Pulau  Tiga Barat.  Masalah  yang  dihadapi  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat  berawal  dari  kekurangan sumber daya yang terbatas sehingga terjadi keterlambatan pengangkutan sampah. Hal ini sesuai dengan pendapat Chris (1996) yang mengatakan jika proses kolaborasi akan dilator belakangi oleh ketergantungan dan hal ini adalah keterbatasan sumber daya.  Kecamatan harus  bergerak  cepat  untuk  meningkatkan  sumber  daya  agar  tidak  terjadi  permasalahan antar masyarakat dan pemerintahan kembali.
3. Kepentingan politik
Birokrasi  yang  baik  akan  menghasilkan  kegiatan  yang  baik,  sejalan  dengan collaborative  government yang  dijalankan  oleh  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Hal  ini diungkapkan  oleh  Camat  Pulau  Tiga  Barat.  Keberhasilan  program  kolaborasi membutuhkan  kontrol  formal  sesuai  teori  yang  disampaikan  Meier  dan  O’Toole  Jr (2002). Setiap organisasi dan lembaga atau kelompok lain di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah  saling  berkondinasi  dengan  baik  hal  ini  dapat  membantu  keberhasilan  proses kolaborasi  di  Kecamatan  ini.  Hal  tersebut  harus  dipertahan  kan  untuk  menciptakan kolaborasi yang maksimal dan berkualitas
Kontribusi masyarakat dalam penanganan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat terlihat dari  beberapa  lingkungan  yang  mulai  tertata  dan  tidak  ada  penumpukan  sampah.  Hal tersebut  harus  ditingkatkan  seiring  dengan  berjalannya  proses  kolaborasi  dan keikutsertaan pihak luar. Peryataan yang disampaikan Masyarakat sedikit berbeda dengan pernyataan  Camat  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.    Sesuai  dengan  pernyataan  tersebut sebaiknya pemerintah harus memamksimalkan birokrasi agar tidak menyipang. Birokrasi yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan  Teori  yang  disampaikan  Meier  dan  O’Toole  Jr sehingga kolaborasi berjalan dengna maksimal. Kolaborasi formal dan non formal harus berjalan beriringan.
Tujuan  dari  penetapan  collaborative  government  yaitu  pengelolaan  sampah  lebih baik  dan  berjalan  maksimal.  Namun  adanya  hambatan  mengakibatkan  sebagai  bahan pertimbangan  untuk  membuat  harapan.  Camat  Pulau  Tiga  Barat  menjelaskan  bahwa harapan Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat kepada Pemerintah Darah daerah yakni agar dapat memaksimalkan petugas–petugas yang ada, sarana dan prasana yang ada serta dibangunnya  TPS  3R  di  Kecamatan  Pulau  Tiga  Barat.  Tujuan  adalah  hal  yang  harus dicapai  setiap  perjalanan  kolaborasi,  Tujuan  yang  diungkapkan  oleh  Camat  Pulau  Tiga Barat  untuk  memaksimalkan  sumberdaya  baik  manusia  dan  sarana  adalah  hal  utama dalam meningkankan penanganan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penetian bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah berjalan cukup baik, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Starting Condition : masih terdapat pelaksanaan yang belum efektif baik dari sisi komunikasi dan  penanganan  di  awal-awal  terjadi  konflik  di  tengah-tengah  masyarakat  akibat  dampak pengelolaan sampah yang kurang baik.
2. Collaborative Process : sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak baik dari  pemerintah  Camat  Pulau  Tiga  Barat  ataupun  pihak  LSM,  komunitas  lainnya  dan masyarakat. Namun, peran pihak swasta belum diperoleh maksimal.
3. Facilitative  Leadership :  sudah  dilakukan  dengan  baik  salah  satunya  dengan  penerbitan edaran secara berkala terhadap pengelolaan sampah.
4. Institutional  design :  masih  adanya  kekurangan  bantuan  materil  dan  peranan  LSM  dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
5. Faktor-faktor  yang  menghambat  proses  kolaboratif  masih  terjadi  pada  indikator  financial yaitu  masih  terbatasnya  pengalokasian  anggaran  untuk  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan Pulau  Tiga  Barat.  Selain  itu  indikator  pada  opini  masyarakat  yang  masih  belum  diberikan pemahaman tentang pentingnya sosialisasi pengelolaan sampah dan kerja sama pemerintah dengan pihak lainnya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  berkecimpung  membantu menyelesaikan  penelitian  ini  kepada  Ketua  UPBJJ  Batam  beserta  seluruh  jajarannya.  Kedua pembimbing  Saya  Bapak  Dr.  Dian  Herdiana,  S.IP.,  M.AP  dan  Bapak  Dr.  Iqbal  Miftakhul Mujtahid,  S.IP.,  M.Si  yang  tanpa  henti  memberikan  saran  serta  semangat  sehingga  penulisan karya ilmiah ini selesai. Selain itu, ucapan terima kasih ini juga Saya dedikasikan untuk teman- teman seangkatan dan seperjuangan serta semua pihak yang sudah mendukung penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2007). Collaborative  governance in  theory  and  practice. Journal  of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Natuna.  (2021). Data  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Natuna . Natuna: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. Bupati Natuna. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabuapten Natuna . , (2015).
Kooiman, J. (2003). Societal governance. In Demokratien in Europa (pp. 229–250). Springer. Meier,  K.  J., &  O’Toole Jr,  L.  J.  (2002).  Public  management  and  organizational  performance:
The effect of managerial quality. Journal of Policy Analysis and Management: The Journal of the Association for Public Policy Analysis and Management , 21 (4), 629– 643.
Peterson, J. (2003). “Policy Networks.” Austria: Institut für höhere Studien. Strauss, D. (2002). How to make collaboration work. California: Publisher, Date . Suharyanto.  (2005). Administrasi  Publik :  Entrepreneuship,  Kemitraan  dan  Reinventing Government . Yogyakarta: Media Wacana.
Taufik, M., Mujtahid, I. M., & Nugroho, R.  A. (2021).  Structural Collaboration Process, Staff and  Non-Civil  Servant  in  Job  Seeker  Card  Service  (AK-1). Jurnal  Administrasi Publik : Public Administration Journal , 11 (2), 121–129.
https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5408