Abstrak —Permukiman  kumuh  sering  dipandang  sebagai kawasan  yang  identik  dengan  apatis,  padat  penduduk,  tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, tidak layak,  tidak  sehat,  dan  stigma  negatif  lainnya.  Konsep penanganan  dan penataan kawasan kumuh di pedesaan. Desa Polewali  dan  Desa  Taccorong  merepresentasikan  keidentikan kumuh  pedesaan.  Kajian  ini  merupakan  studi  kawasan permukiman  untuk  menentukan  level  kumuh  perdesaan berbasis sistem informasi geografis (GIS). Lokasi penelitian di Desa  Polewali  dan  Desa  Taccorong  Kecamatan  Gantarang Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Penelitian dilaksanakan  pada  bulan  Juni  hingga  bulan  Oktober  2020. Pengumpulan data dengan metode observasi lapangan, survey dan  telaah  pustaka.  Untuk  mengetahui  tingkat  kekumuhan dilakukan analisis pembobotan menurut variabel dan indikator terukur  sebagaimana  rumus  penilaian  dari  Departemen Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  Kementrian  PUPR. Tingkat kekumuhan permukiman kawasan kumuh berdasarkan hasil pembobotan dengan pendekatan GIS bahwa di  Desa  Polewali  dan  Desa  Taccorong  merupakan  kumuh ringan. Nilai rata-rata pembobotan kekumuhannya adalah 2,24 dan  2,32.  Penilaian  pembobotan  dari  aspek  fisik  bangunan, kondisi  sarana  dan  prasarana,  kondisi  kependudukan,  lokasi dan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat.  Konsep  penanganan terhadap  tingkat  kekumuhan  kawasan  permukiman  di  Desa Polewali  dan  Desa  Taccorong  yaitu  1.  Membangun  vertical housing/rumah  susun,  2.  Peningkatan  kualitas  jalan  dengan menggunakan  permeable  paving  dan  beton,  3.  Pembuatan drainase  lingkungan  disepanjang  jalan  agar  tidak  terjadi genangan  disepanjang  jalan,  4.  Peningkatan  pelayanan  air bersih  lebih  ditingkatkan  agar  masyarakat  lebih  mudah mendapatkan air, 5. Penyediaan tempat sampah disetiap rumah harus diterapkan dengan baik, 6. Melakukan penataan ulang, dan 7. Melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan.
Kata  Kunci —  kumuh  pedesaan;  kawasan  kumuh;  penataan kumuh,; desa polewali; desa taccorong

## I. PENDAHULUAN
egara  bertanggung  jawab  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  melalui  penyelenggaraan  perumahan  dan kawasan  permukiman  agar  masyarakat  mampu  bertempat tinggal  serta  menghuni  rumah  yang  layak  dan  terjangkau didalam  lingkungan  yang  sehat,  aman,  harmonis,  dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia [1].
Permukiman kumuh  bisa tumbuh dari suatu permukiman yang  mengalami  urbanisasi,  umumnya  permukiman  yang kepadatannya relatif tinggi, tidak memiliki struktur jaringan pelayanan yang teratur, prasarana permukiman yang minim,
bahkan di Indonesia permukiman kumuh ini tumbuh terutama karena  lemahnya  pengendalian  dan  masyarakatnya cenderung  miskin  [2].  Pembangunan  perumahan  dan permukiman  yang  kurang  terpadu,  terarah,  terencana,  dan kurang  memperhatikan  kelengkapan  prasarana  dan  sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami  degradasi  kualitas  lingkungan  atau  yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan kumuh [3].
Pembangunan  perumahan  baik  oleh  pemerintah  maupun swasta  berdampak  pada  meningkatnya  intensitas  lahan terbangun,  bahkan  lahan  konservasi  juga  dijadikan  sebagai perluasan permukiman [4]. Keberadaan permukiman sebagai tempat  penduduk  beraktivitas  dan  juga  tinggal  sering  kali menemui  berbagai  permasalahan  yang  dapat  mengganggu aktivitas  permukiman  penduduk  setempat.  Salah  satu  isu yang  masih  sulit  untuk  dihindari  dalam  perkembangan wilayah  di  Indonesia  adalah  pertumbuhan  permukiman kumuh. [5].
Pertumbuhan  serta  perkembangan  perumahan  dan permukiman  dikawasan  pedesaan  beserta  sarana  dan prasarananya pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan  lahan.  Potensi  lahan  yang  ada  dalam pemanfaatannya  memerlukan  tata  cara  penanganan  serta optimalisasi penggunaan yang sesuai dengan peruntukannya terutama distribusi pelayanan fasilitas, sarana dan prasarana untuk  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  keseluruh bagian kawasan pedesaan.
Menurut  [6]  menyatakan  bahwa  perubahan  penggunaan lahan  terjadi  disebabkan  oleh  jumlah  penduduk  yang  terus menjadi bertambah tiap tahunnya. Setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  yang  merupakan kebutuhan dasar manusia serta mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai  salah  satu  upaya  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya,  berjati  diri,  mandiri,  dan  produktif.  Peran pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  menciptakan  iklim  yang kondusif agar penduduk lebih cepat dapat menempati rumah yang layak huni.
Masalah  permukiman  kumuh  merupakan  salah  satu  isu utama  pembangunan  pedesaan.  Banyak  hal  yang  menjadi penyebab  terbentuknya  permukiman  kumuh,  selain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, pola sosial dan kebiasaan  mereka  tinggal  di  kawasan  kumuh,  membuat

## Studi Kawasan Permukiman Kumuh Pedesaan (Dutaku) Berbasis GIS di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
Fitrah Angriani, Irsyadi Siradjuddin*, Andi Idham AP
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar *e-mail : irsyadi.siradjuddin@uin-alauddin.ac.id
N
permukiman kumuh ada selalu ada [7].
Desa Polewali dengan luas 531,5 km2 dan Desa Taccorong dengan  luas  687,7  km2  merupakan  dua  desa  terluas  di kecamatan  Gantarang.  Jumlah  penduduk  di  Desa  Polewali 5.163  jiwa  dan  Desa  Taccorong  5.058  jiwa.  Penggunaan lahan  di  Desa  Polewali  didominasi  oleh  perkebunan, sedangkan  Desa  Taccorong  di  dominasi  oleh  tambak. Pengunaan  lahan  untuk  permukiman  juga  presentase  yang siginificant.  Presentasinya  di  Desa  Polewali  dan  Desa Taccorong  masing-masing  34,7%  dan  28,1%  [8].  Populasi penduduk  yang  padat  dengan  presentasi  perumahan permukiman yang besar menyebabkan beberapa permukiman terindikasi  kumuh.  Permukiman  kumuh  sering  dipandang sebagai kawasan yang identik dengan apatis, padat penduduk, tidak  memadai,  miskin,  bobrok,  berbahaya,  tidak  aman, kotor,  tidak  layak,  tidak  sehat,  dan  stigma  negatif  lainnya. Konsep  penanganan  dan  penataan  kawasan  kumuh  di pedesaan. Desa Polewali dan Desa Taccorong merepresentasikan keidentikan kumuh pedesaan.
Pihak aparatur membutuhkan waktu yang cukup lama dan kecermatan dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan kepentingan  kabupaten/kota  tersebut,  maka  dibutuhkannya suatu sistem yang dapat memudahkan untuk menginformasikan, memetakan, memonitoring dan memberikan  rekomendasi  pembangunan  untuk  suatu kabupaten/kota  berupa  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) untuk pemetaan kawasan permukiman suatu daerah.
Langkah-langkah  yang  akan  ditempuh  sebagai  usaha dalam  menangani  dan  mengatasi  masalah  yang  telah dikemukakan  diatas  dengan  pendekatan  kuantitatif  dengan bantuan alat analisis GIS untuk pengamatan dan pengecekan objek-objek  tertentu  dilapangan  serta  pengembangan permukiman berdasarkan hasil pemetaan. Menurut [9] esensi dari perencanaan pengembangan kawasan yaitu pemanfaatan potensi  ruang  dengan  mengintegrasiakan  kegiatan  antar pemerintah dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antar  sektor  antar  dunia  usaha-  masyarakat,  dan mengakomodasikan berbagai ilmu pengetahuan dan prinsip- prinsip  manajemen,  serta  pengembangan  kegiatan  kawasan dan pengaturan tata ruang kawasan secara koordinatif.
Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan studi kawasan permukiman kumuh pedesaan Berbasis GIS di Desa Polewali dan  Desa  Taccorong  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten Bulukumba.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1).  Untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman kawasan kumuh berdasarkan  hasil  pemetaan  dengan  pendekatan  ArcGIS  di Desa  Polewali  dan  Desa  Taccorong  Kecamatan  Gantarang Kabupaten  Bulukumba.  (2).  Untuk  membuat  konsep penanganan  terhadap  tingkat  kekumuhan  kawasan permukiman  di  Desa  Polewali  dan  Desa  Taccorong Kecamatan  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba  dengan Berbasis GIS.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Polewali  dan Desa  Taccorong  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Desa  Polewali memiliki  luas  wilayah  531,45  Ha  dan  Desa  Taccorong memiliki luas 687,64 Ha.
Waktu  penelitian  yang  diperlukan  bagi  peneliti  dalam menyusun karya tulis ilmiah yang meliputi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam penelitian. Kegiatan tersebut seperti mencari  data  baik  data  primer  maupun  sekunder,  serta observasi lapangan, maka waktu penelitian dilakukan dalam kurun waktu bulan Juni hingga bulan Oktober 2020.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi  secara kualitatif  dan  kuantitatif  berdasarkan  pembobotan  kualitas kumuh  dan  dianalisis  dengan  sistem  informasi  geografis. Menurut  [6]  melalui  aplikasi  SIG  dapat  diketahui  lokasi, jarak,  trend,  pola dan  model  pada suatu area di permukaan bumi.

## C. Variabel Penelitian
Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa  saja  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari sehingga  diperoleh  informasi  mengenai  hal  tersebut kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan.  Adapun  variabel  yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

## D. Metode Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  metode observasi lapangan, metode dokumentasi dan metode telaah pustaka.  Varibael  penetapan  kawasan  kumuh  dapat  dilihat pada Tabel.

## Tabel 1 Variabel Penetapan Kawasan Kumuh
No. Variabel Indikator 1. Kondisi lokasi a. Legalitas tanah
b. Status penguasaan bangunan
c. Frekuensi bencana kebakaran
d. Frekuensi bencana banjir
e. Frekuensi bencana tanah longsor 2. Kondisi kependudukan a. Tingkat kepadatan penduduk
b. Rata-rata anggota rumah tangga
c. Jumlah KK per rumah/bangunan
3. Kondisi bangunan  a. Tingkat kualitas lingkungan
b. Tingkat kepadatan bangunan
c. Tingkat kelayakan bangunan
d. Status kepemilikan tanah
4. Kondisi sarana dan prasarana a. Tingkat pelayanan air bersih
b. Kondisi persampahan
c. Kondisi saluran air hujan/drainase
d. Kondisi jalan 5. Kondisi sosial ekonomi a. Tingkat kemiskinan b. Tingkat kepadatan
c. Tingkat pendidikan
d. Tingkat kerawanan keamanan Sumber : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002).

## E. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Untuk mengetahui tingkat kekumuhan dilakukan analisis pembobotan  menurut  variabel  dan  indikator  terukur sebagaimana rumus penilaian tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Perumahan  dan  Permukiman  (KSNPP)  [10]. Penilaian bobot variabel menurut kategorinya yaitu : 1. Kategori Sangat Kumuh (SK) diberi skor 4,20
2. Kategori Kumuh Berat (KB) diberi skor 3,40 – 4,19 3. Kategori Kumuh Sedang (KS) diberi skor 2,60 – 3,39
4. Kategori Kumuh Ringan (KR) diberi skor 1,80 – 2,59 5. Ketegori Tidak Kumuh (TK) diberi skor 1,00 – 1,79
Selanjutnya  dicari  tingkat  rata-rata  nilai  menurut  skor variabel masing-masing dengan persamaan (1) berikut :
Nilai Rata-rata Kekumuhan = Σ Skor Variabel                 (1)
Σ variabel Keterangan : Skor variabel :  Skor setiap variabel menurut kategori bobot yang diperoleh Variabel
:  Jumlah  variabel  yang  digunakan  dalam penilaian
Untuk  mengetahui  cara  penanganan  kekumuhan  adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan dalam mengkaji dan menentukan strategi dari pengembangan Minapolitan.  Kawasan  permukiman  dengan  berbasis komunitas secara menyeluruh, dimana penekanan bertumpu pada  aspek  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman. Secara kualitatif, penentuan analisis SWOT dilakukan setelah mengetahui  dan  menganalisis  secara  deskriptif  kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Analisis SWOT memberikan  output  berupa  matriks  SWOT  yang  dapat menghasilkan  empat  sel  atau  tipe.  Kemungkinan  alternatif strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tingkat Kekumuhan Permukiman
Lokasi  studi  penelitian  adalah  kawasan  permukiman kumuh  di  Desa  Polewali  dan  Desa  Taccorong  Kecamatan Gantarang  Kabupaten  Bulukumba.  Desa  Polewali  memiliki luas wilayah 531,45 Ha, yang terdiri dari 6 Dusun, 11 Rukun Warga (RW), 24 Rukun Tetangga (RT) dan Desa Taccorong memiliki luas wilayah 687,64 Ha, yang terdiri dari 4 Dusun, 2 Rukun Warga (RW), 4 Rukun Tetangga (RT). Kepadatan penduduk yang cukup tinggi, kondisi jalan dan drainase ada yang  berfungsi  dan  tidak  berfungsi,  sumber  air  bersih menggunakan  sumur  galian  dan  sumur  bor,  rata-rata pekerjaan  masyarakatnya  adalah  sebagai  kuli  bangunan, tukang bentor, tukang batu, pemulung, nelayan dan perantau.
Penggunaan  lahan  di  Desa  Polewali  didominasi  oleh perkebunan yaitu sebesar 210 Ha dengan persentase sebesar 39,5 %, sedangkan persentase terendah yaitu Sektor Pertanian sebesar  137  Ha  dengan  persentase  sebesar  25,8  %.  Hal  ini membuktikan bahwa penggunaan lahan Desa Polewali lebih diutamakan untuk mewadahi aktivitas sektor perkebunan.

## Gambar 1. Peta Tutupan Lahan
Penggunaan  lahan  di  Desa  Taccorong  didominasi  oleh tambak  yaitu  sebesar  193  Ha  dengan  persentase  sebesar 28,1%,  sedangkan  persentase  terendah  yaitu  pertanian
sebesar  95  Ha  dengan  persentase  sebesar  13,8%.  Hal  ini membuktikan  bahwa  penggunaan  lahan  Desa  Taccorong lebih  diutamakan  untuk  mewadahi  aktivitas  perekonomian masyarakat. Peta tutupan lahan dapat dilihat pada Gambar 1.
Jenis  bangunan  yang  terdapat  di  Desa  Polewali  berupa rumah panggung, semi permanen, dan permanen. Dilihat dari tingkat  keteraturan  bangunan  masih  ada  sekitar  119  unit rumah  yang  tidak  teratur  dari  total  1.285  unit  rumah. Berdasarkan survey lapangan diperoleh 152 unit rumah yang tidak permanen berdasarkan kondisi atap, dinding bambu dan lantai tanah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah rumah kumuh sebesar 33 unit rumah.

## Gambar 2. Peta Lokasi Permukiman Kumuh Pedesaan
Berdasarkan  [11]  Desa  Polewali  memiliki  luas  kawasan kumuh 4,08 Ha dan Desa Taccorong memiliki luas kawasan kumuh  3,14  Ha.  Peta  lokasi  kumuh  pedesaan  dapat  dilihat pada Gambar 2.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis bangunan yang terdapat  di  Desa  Taccorong  berupa  rumah  panggung,  semi permanen,  dan  permanen.  Dilihat  dari  tingkat  keteraturan bangunan masih ada sekitar 235 unit rumah yang tidak teratur dari  total  2.055  unit  rumah.  Berdasarkan  hasil  survey  yang dilakukan telah didapati 187 unit rumah yang tidak permanen dilihat dari kondisi atap, dinding bambu dan lantai tanah. Hal ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan  jumlah  rumah kumuh sebesar 48 unit rumah.
Kepadatan  bangunan  di  Desa  Polewali  dapat  diketahui berdasarkan  perbandingan  jumlah  bangunan  dengan  luas wilayah. Tingkat kepadatan bangunan di Desa Polewali yaitu 2,417 bangunan/ha. Kepadatan bangunan di Desa Taccorong dapat diketahui berdasarkan perbandingan jumlah bangunan dengan  luas  wilayah.  Tingkat  kepadatan  bangunan  di  Desa Taccorong yaitu 2,987 bangunan/ha. Menurut [12] Pesatnya pertumbuhan  penduduk  yang  diikuti  dengan  semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang bermukim menyebabkan  pembangunan  yang  tidak  disertai  dengan pengaturan  dan  pengendalian  yang  baik  menjadikan  suatu lingkungan itu kumuh.
Hasil studi kawasan permukiman kumuh di Desa Polewali memiliki  nilai  rata-rata  kekumuhan  2,24%  dan  Desa Taccorong  dengan  nilai  rata-rata  kekumuhan  2,32%.  Hasil perhitungan  analisis  pembobotan  skala  tersebut  termasuk dalam  kategori  Kumuh  Ringan  (KR)  berdasarkan  penilaian dari  aspek  fisik  bangunan,  kondisi  sarana  dan  prasarana, kondisi  kependudukan,  lokasi  serta  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat. Menurut [13] Jika tidak diikuti dengan kebijakan
pemerintah  maka  berpotensi  menimbulkan  dampak  negatif yaitu meningkatnya permukiman kumuh.
Berdasarkan  analisis  pembobotan  maka  hasil  penilaian tingkat  kekumuhan  di  Desa  Polewali  memiliki  skor  56 dengan  nilai  rata-rata  kekumuhan  2,24  sedangkan  di  Desa Taccorong  memiliki  skor  58  dengan  nilai  rata-rata kekumuhan  2,32.  Nilai  rata-rata  didapatkan  dari  hasil pembagian  jumlah  skor  dengan  banyaknya  variabel.  Hasil pembobotan  menunjukkan  bahwa  Desa  Polewali  Dan  Desa Taccorong  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba termasuk dalam kategori Kumuh Ringan (KR). Hasil analisis pembobotan kekumuhan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisis Pembobotan Kekumuhan
No Variabel Skor Desa Polewali Skor Desa Taccorong 1. Legalitas Tanah 3 3 2. Status Penguasaan Bangunan 2 2 3. Frekuensi Bencana Kebakaran 2 1 4. Frekuensi Bencana Banjir 2 2 5. Frekuensi Bencana Tanah Longsor 1 1 6. Tingkat Kepadatan Bangunan 4 5 7. Rata-rata Anggota Rumah Tangga 5 5 8. Tingkat Pertumbuhan Penduduk 5 5 9. Angka kesakitan Malaria 1 1 10. Angka Kesakitan Diare 1 1 11. Angka Kesakitan Demam Berdarah 1 1 12. Angka Kematian Kasar 1 1 13. Status Gizi Balita 2 3 14. Tingkat Kualitas Lingkungan 2 1 15. Tingkat Kelayakan Bangunan 2 1 16. Tingkat  Penggunaan  Luas  Lantai Bangunan 5 5 17. Tingkat pelayanan Air Bersih 2 2 18. Kondisi Sanitasi Lingkungan 1 1 19. Kondisi Persampahan 1 1 20. Kondisi Saluran Air Hujan 2 2 21. Kondisi Jalan 1 1 22. Tingkat Kemiskinan 3 3 23. Tingkat Pendapatan 5 4 24. Tingkat Pendidikan 1 5 25. Tingkat Kerawanan Keamanan 1 1 Jumlah 56 58

## B. Analisis SWOT Desa Polewali dan Desa Taccorong
Analisis  SWOT  yang  disajikan  pada  tabel  dibawah  ini dapat  memberikan  penggambaran  lebih  lanjut  mengenai upaya  penanganan  kekumuhan  di  Desa  Polewali  dan  Desa Taccorong  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba, Oleh  karena  itu  ada  beberapa  faktor  yang  harus  dijadikan bahan  pertimbangan  yaitu  Faktor  Internal  Dan  Faktor Eksternal.
Berdasarkan  hasil dari matriks pembobotan SWOT faktor strategi internal dan faktor strategi eksternal, maka hasil total perhitungan  skor  matriks  IFAS  dan  EFAS  adalah  sebagai berikut :
a.  Total Skor Kekuatan (Strenght) = 1,22 b.  Total Skor Kelemahan (Weakness)   = 1,08 c.  Total Skor Peluang (Opportunity)   = 1,12 d.  Total Skor Ancaman (Treath) = 1,39
Koordinat  analisis  internal  pada  axis  X  =  0,07,  dan koordinat analisis eksternal pada axis Y = -0,13. Berdasarkan koordinat  tersebut  maka  strateginya  adalah  Diversifikasi Strategi. Diagram cartesius analisis SWOT dapat dilihat pada Gambar 3.
Ada beberapa kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu penataan kawasan permukiman kumuh di Desa Polewali dan Desa  Taccorong  dan  pengadaan  serta  pemeliharaan  sarana dan  prasarana  dikawasan  permukiman  kumuh  serta penyediaan  lapangan  kerja.  Strategi  yang  dipilih  adalah strategi  kuadran  II  yaitu  diversifikasi  strategis.  Hal  ini memerlukan perencanaan yang maksimal untuk meminimalisir suatu risiko  yang akan dihadapi dalam suatu perencanaan.

## Gambar 3. Diagram Cartesius analisis SWOT.
Berdasarkan strategi tersebut, konsep penanganan terhadap tingkat  kekumuhan  kawasan  permukiman  di Desa Polewali dan  Desa  Taccorong  yaitu  1.  Membangun  vertical housing/rumah  susun,  2.  Peningkatan  kualitas  jalan  dengan menggunakan  permeable  paving  dan  beton,  3.  Pembuatan drainase  lingkungan  disepanjang  jalan  agar  tidak  terjadi genangan  disepanjang  jalan,  4.  Peningkatan  pelayanan  air bersih  lebih  ditingkatkan  agar  masyarakat  lebih  mudah mendapatkan  air,  5.  Penyediaan  tempat  sampah  disetiap rumah harus diterapkan dengan baik, 6. Melakukan penataan ulang,  dan  7.  Melakukan  penanaman  pohon  di  sepanjang jalan.  Menurut  [14]  skala  prioritas  penanganan  adalah pengelompokan  permukiman  kumuh  kedalam  berbagai klasifikasi  prioritas  penanganan  dengan  memperhatikan aspek penilaian penilaian permukiman kumuh yaitu kondisi kekumuhan, kondisi legalitas tanah/lahan dan pertimbangan lain.
Berikut detail strategi swot berdasarkan kondisi eksisting kawasan  permukiman  kumuh  serta  konsep  penanganan terhadap  tingkat  kekumuhan  kawasan  permukiman  di  Desa Polewali dan Desa Taccorong.
1. Kondisi Bangunan
Dengan melihat kondisi kawasan yang padat dan penduduk yang banyak, maka salah satu konsep yang dapat ditawarkan yakni membangun vertical housing/ rumah susun (Gambar 4). Menurut  [15]  sebagian  besar  bangunan  di  permukiman kumuh  berbentuk  semi  permanen  yang  kualitasnya  rendah dan  dibangun  dengan  jarak  antar  satu  rumah  degan  rumah lainnya  sangat  berdekatan,  serta  tidak  direncanakan  secara baik.
Gambar 4. Kondisi Eksisting dan Strategi Permukiman Rumah Susun

## 2. Kondisi Jalan
Untuk  kondisi  jalan  dikawasan  kumuh  masih  terdapat jaringan  jalan  yang  masih  kurang  memadai.  Adapun  upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan  permeable  paving  dan  beton  (Gambar  5). Menurut [16] jika panjang jalan lingkungan kurang dari 1,5 meter,  kondisi  jalan  lingkungan  rusak  dan  tidak  diperkeras maka nilai kekumuhan semakin besar.
Gambar 5. Eksisting jalan dan strategi pembangunan jalan
3. Kondisi Drainase
Untuk  kondisi  drainase  yang  berada  dikawasan  kumuh, kondisinya  sangat  tidak  memadai.  Adapun  konsep penanganan  berdasarkan  permasalahan  tersebut  adalah pembuatan drainase lingkungan disepanjang jalan agar tidak terjadi genangan disepanjang jalan (Gambar 6).
Gambar 6. Eksisting drainase dan strategi pembangunan drainase
4. Kondisi Sumber Air Bersih
Untuk  kondisi  penyediaan  air  minum  dilokasi  eksisting menggunakan  sumur  galian.  Adapun  konsep  penanganan yang  dapat  dilakukan  adalah  peningkatan  pelayanan  air bersih  lebih  ditingkatkan  agar  masyarakat  lebih  mudah mendapatkan air (Gambar 7).
Gambar 7. Eksisting Sumber Air Bersih dan Strategi Pembangunan Sumber Air Bersih
5. Kondisi Persampahan
Kondisi  pengolahan  sampah  masih  kurang  baik,  terlihat banyaknya sampah yang telihat hampir disepanjang drainase. Produksi sampah yang tinggi karena jumlah penduduk tinggi. Strateginya berupa penyediaan tempat sampah pada disetiap rumah  dan  blok.  Kegiatan  penanganan  sampah  melalui kegiatan pemilahan sampah (Gambar 8).
Gambar 8. Eksisting Persampahan dan Strategi Pembangunan Fasilitas Persampahan
6. Ruang Terbuka Non Liniear Untuk kondisi ruang terbuka non liniear dikawasan kumuh sudah  memadai  tapi  belum  kondusif.  Adapun  konsep penanganan  berdasarkan  permasalahan  tersebut  adalah melakukan penataan ulang (Gambar 9).
Gambar 9. Eksisting Ruang Terbuka Non Linear dan Strategi Pembangunan Ruang Terbuka Non Liniar

## 7. Ruang Terbuka Liniear
Untuk  kondisi  ruang  terbuka  liniear  dikawasan  kumuh sudah  memadai  akan  tetapi  masih  perlu  penataan  kembali. Adapun  konsep  penanganan  berdasarkan  permasalahan tersebut  adalah  melakukan  penanaman  pohon  disepanjang jalan (Gambar 10).
Gambar 10. Eksisting Ruang Terbuka Linear dan Strategi Pembangunan Ruang Terbuka Liniar

## IV. KESIMPULAN
Tingkat  kekumuhan  permukiman  kawasan  kumuh berdasarkan  hasil  pembobotan  dengan  pendekatan  GIS bahwa  di  Desa  Polewali  dan  Desa  Taccorong  merupakan kumuh  ringan.  Nilai  rata-rata  pembobotan  kekumuhannya adalah 2,24 dan 2,32. Penilaian pembobotan dari aspek fisik bangunan,  kondisi  sarana  dan  prasarana,  kondisi kependudukan,  lokasi  dan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat.
Konsep  penanganan  untuk  Desa  Polewali  dan  Desa Taccorong adalah kerjasama bergagai pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan LSM.
Program penanganan yang direncanakan untuk menanggulangi  masalah  kawasan  permukiman  kumuh  di Desa  Polewali  dan  Desa  Taccorong  yaitu  1.  Membangun vertical housing/rumah susun, 2. Peningkatan kualitas  jalan dengan  menggunakan  permeable  paving  dan  beton,  3. Pembuatan drainase lingkungan disepanjang jalan agar tidak terjadi genangan disepanjang jalan, 4. Peningkatan pelayanan air  bersih  lebih  ditingkatkan  agar  masyarakat  lebih  mudah mendapatkan  air,  5.  Penyediaan  tempat  sampah  disetiap rumah harus diterapkan dengan baik, 6. Melakukan penataan ulang,  dan  7.  Melakukan  penanaman  pohon  di  sepanjang jalan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman . Indonesia, 2011, p. 48.
[2] R.  P.  Kusuma  and  D.  Rahmawati,  “Peningkatan  Kualitas Permukiman  Kumuh  Di  Desa  Tambak  Cemandi  ,  Kecamatan Sedati ,Kabupaten Sidoaejo,” J. Tek. ITS , vol. 8, no. 2, pp. 144– 149, 2019.
[3] A.  Hariyanto,  “Strategi  Penanganan  Kawasan  Kumuh  Sebagai Upaya  Menciptakan  Lingkungan  Perumahan  Dan  Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang),” J. Perenc. Wil. dan Kota UNISBA , vol. 7, no. 2, pp. 11-37–37, 2007.
[4] F. R. Harahap, “Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia,” Society ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  35–45,  2013,  doi: 10.33019/society.v1i1.40.
[5] C. D. Aguspriyanti, F. Nimita, and D. Deviana, “Analisis Faktor- Faktor  Penyebab  Kekumuhan  Di  Permukiman  Pesisir  Kampung Tua Tanjung Riau,” J. Archit. Des. Dev. , vol. 1, no. 2, p. 176, 2020, doi: 10.37253/jad.v1i2.1501.
[6] Y.  Sari,  I.  Siradjuddin,  and  A.  Idham,  “Studi  Perkembangan Kawasan  Permukiman  di  Kecamatan  Somba  Opu  Kabupaten Gowa,” J. Penataan Ruang , vol. 16, no. 1, pp. 32–36, 2021, doi: https://dx.doi.org/10.12962/j2716179X.v16i1.8145.
[7] M. Lubis, L. Parinduri, A. H. Nasution, and D. Tanjung, “Penilaian Wilayah Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara,” Semnastek Uisu , pp. 223–228, 2021.
[8] BPS  Bulukumba, Kecamatan  Gantarang  Dalam  Angka  2020 . Bulukumba: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2020.
[9] I. K. Arnawa, G. A. G. E. Martiningsih, and I. M. Sukerta, “Konsep Rencana  Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  Kabupaten Gianyar,” Pros. Semnas Has. Penelit. , vol. 0, no. 0, pp. 508–518, 2016,[Online].Available: http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/pros/article/view/337/299.
[10] Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, SK Menteri tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Perumahan  dan  Permukiman (KSNPP) . Indonesia, 2002, p. 43.
[11] Bupati  Bulukumba, Keputusan  Bupati  Bulukumba  tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 . Indonesia, 2020, p. 14.
[12] M.  R. Akbar and  N.  Novira, “Analisis  Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Medan Denai,” Tunas Geogr. , vol. 8, no. 1, p. 59, 2019, doi: 10.24114/tgeo.v8i1.15453.
[13] W. I. Ervianto and S. Felasari, “Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan,” J. Spektran , vol. 7, no. 2, pp. 178– 186, 2019.
[14] T.  H.  Tangkudung,  S.  Tilaar,  and  R.  Sela,  “Studi  Tingkat Kekumuhan dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bollang Mongondow Selatan,” J. Spasial , vol. 8, no. 3, pp. 468–477, 2021.
[15] R.  As’ari  and  S.  Fadjarani,  “Penataan  Permukiman  Kumuh Berbasis Lingkungan,” J. Geogr.  Media Inf. Pengemb. dan Profesi Kegeografian , vol. 15, no. 1, 2018, doi: 10.15294/jg.v15i1.11888.
[16] S.  Y.  Sastanti  and  C.  Fibriani,  “Analisis  Tingkat  Permukiman Kumuh  Menggunakan  Metode  AHP  Berbasis  SIG  pada  Kota Magelang,” J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf. , vol. 5, no. 1, pp. 69–78, 2019, doi: 10.25077/teknosi.v5i1.2019.69-78.