http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link
EVALUASI CONTEXT, INPUT, PROCESS, DAN PRODUCT (CIPP)

## DETEKSI DINI GANGGUAN JIWA DI PUSKESMAS BANYUURIP
Syafira Risdanti a*) ; Septo Pawelas Arso b ; Eka Yunila Fatmasari c
a, b, c Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat; Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH.; Tembalang ; Semarang

## Abstrak
Deteksi dini gangguan jiwa di Puskesmas Banyuurip sebagai tindakan pencegahan dan intervensi dini faktor risiko. Deteksi dini diharapkan mengurangi prevalensi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  Kabupaten  Purworejo  yang  menempati  peringkat  tertinggi  di  Riskesdas  2018  di  Jawa Tengah. Pencapaian Puskesmas Banyuurip tahun 2019 adalah 33,02% pada usia produktif dan 80,6 % pada usia lanjut. Capaian tersebut menunjukkan adanya aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi  pelaksanaan  deteksi  dini  gangguan  jiwa  melalui  model CIPP.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  pendekatan  deskriptif.  Aspek  evaluasi  meliputi context , input , process dan product . Hasil penelitian pada evaluasi aspek context bahwa kebutuhan, masalah, dan sasaran  deteksi  dini  gangguan  jiwa  menjadi  latar  belakang  perencanaan.  Evaluasi  aspek input menunjukkan  perencanaan  cukup  baik  walaupun  terdapat  keterbatasan  tenaga,  dana,  dan infrastruktur. Evaluasi aspek process bahwa pelaksanaan edukasi, rujukan, dan pelaporan kurang optimal dilaksanakan.  Evaluasi  aspek product dalam  kriteria  cukup baik  dengan  beberapa  aspek perlu ditingkatkan. Antar aspek memiliki keterkaitan sehingga perbaikan satu aspek harus diikuti oleh aspek lainnya.
Kata kunci: deteksi dini; evaluasi; gangguan jiwa

## Abstract
[CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT (CIPP) EVALUATION OF EARLY DETECTION OF MENTAL  DISORDERS  IN  PUSKESMAS  BANYUURIP,  PURWOREJO  REGENCY] Early detection of mental disorders in Puskesmas Banyuurip as early intervention of risk factors. It is also expected to reduce the prevalence of  Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Purworejo Regency which ranks highest at the Riskesdas 2018 in Central Java. Puskesmas Banyuurip achievements in 2019 were 33.02% at productive age and 80.6% at elderly. These achievements show that aspects need to be improved. The purpose of this study is to evaluate the implementation of early detection of mental disorders through the CIPP model. This research method uses in-depth interviews and observations. This research is qualitative research descriptive approach. Evaluation aspects include context, input, process and product. The results on the context aspects of needs, problems, and goals are the background. The input aspect shows that is quite good even though there are limited staff, funds, and infrastructure. Process aspects indicate the implementation of education, referral, and reporting is not optimal. Product aspects are quite good with improvement. Between aspects have a linkage, so the improvement of one must be followed by other aspects.
Keywords: early detection; evaluation; mental disorders
1. Pendahuluan
Gangguan  jiwa,  neurologis,  dan  penggunaan narkoba  menyumbang  13%  dari  total  beban
global  pada  tahun  2004.  Data  world  health organization  (WHO)  bahwa  kondisi  depresi menyumbang  4,3%  dari  beban  global  penyakit dan termasuk yang terbesar penyebab kecacatan di  seluruh  dunia  terutama  bagi  perempuan. Konsekuensi  dari  segi  ekonomi  memperkirakan
*) Correspondence (Syafira Risdanti) E-mail: syafirarisdanti@gmail.com
bahwa dampak global dari gangguan jiwa dalam hal output ekonomi yang hilang akan berjumlah US $ 16,3 juta antara tahun 2011 dan 2030.(WHO, 2013)
Kabupaten  Purworejo  menjadi  kabupaten dengan  prevalensi  prevalensi  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  ( ODGJ)  tertinggi  se-Jawa  Tengah sebesar  2,262%  atau  12.535  jiwa.  Deteksi  dini sebagai  upaya  dalam  menemukan  kasus gangguan  jiwa.  Setelah  kasus  ditemukan  upaya rujukan  untuk  pengobatan  segera  semakin meningkat  sehingga  menurunkan  prevalensi kasus.(Kementerian Kesehatan, 2019)
Deteksi  dini  gangguan  jiwa  di  Puskesmas Banyuurip  mulai  digalahkan  tahun  2019  karena adanya arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Dengan target 100%, capaian deteksi dini  gangguan  jiwa  sampai  2019  pada  usia produktif berada di angka 33,02% (3.265 jiwa dari 4.051  jiwa)  dan  pada  usia lanjut  di  angka  80,6% (5.611 jiwa dari 16.992 jiwa). Sedangkan temuan kasus kejiwaan dari deteksi dini tahun 2019 tidak ditemukan.
Berdasarkan studi pendahuluan, penemuan ODGJ  sebanyak  83  orang  di  Puskesmas Banyuurip  merupakan  laporan  dari  perangkat desa  dengan  temuan  penderita  gangguan  jiwa berat.  Data  yang  terlapor  di  Dinkes  tersebut kemudian  dibandingkan  dengan  informasi Puskesmas  belum  menggambarkan  keadaan yang  sebenarnya  di  lapangan.  Sehingga  deteksi dini perlu dievaluasi untuk membuktikan sejauh mana  kredibilitas  pelaksanaannya.  Penelitian sebelumnya  oleh  Masta  Hosthasian  dkk  di Puskesmas  Bandarharjo  Semarang,  pelaksanaan deteksi  dini  gangguan  jiwa  masih  menemui hambatan yakni Puskesmas yang belum bersikap proaktif,  SOP  belum  tersedia,  dan  perencanaan program  dilaksanakan  bersamaan  dengan evaluasi  kinerja  program.  Akibatnya  dalam melakukan  pelayanan  standar  bagi  ODGJ  berat baru  mencapai  94,7%  dari  target  100%.(Masta Hothasian, Suryawati dan Fatmasari, 2019)
Evaluasi  model  CIPP  ( Context  Input  Process Product )  banyak  digunakan  untuk  melakukan evaluasi  dalam  penyediaan  layanan  publik bidang  kesehatan  dengan  kerangka  kerja  yang komprehensif. Belum dilakukan evaluasi terhadap  kendala  pelaksanaan  kegiatan  dan kesesuaian  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan terhadap  permasalahan  yang  ada.  Evaluasi kemudian  berguna  dalam  memperbaiki  dan mengembangkan program.(WHO, 2007)
2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif pendekatan deskriptif.
Subjek
penelitian dipilih  dengan  teknik purposive sampling atau dengan kriteria semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini gangguan jiwa . Penelitian mulai dari bulan Februari sampai Mei  2020  di  Puskesmas  Banyuurip,  Kabupaten Purworejo.
Pengumpulan data didapatkan dari wawancara  mendalam  kepada  informan  dan observasi  di  lapangan.  Informan  terdiri  dari informan utama dan triagulasi. Informan utama yaitu  Kepala  Puskesmas,  Koordinator  Skrining Usia Produktif, Koordinator Skrining Usia Lanjut, dan  Kader.  Informan  triangulasi  terdiri  dari Penanggung  Jawab  Program  Kesehatan  Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, masyarakat  usia  produktif  dan  masyarakat  usia lanjut.  Sedangkan  sumber  data  lainnya didapatkan  dengan  telaah  pustaka  dan dokumentasi.
Objek  dalam  penelitian  ini  menggunakan kerangka evaluasi CIPP Stufflebem yaitu evaluasi context, input, process , dan product . Aspek context meliputi  masalah,  kebutuhan,  sasaran,  dan tujuan.  Aspek input meliputi  pedoman,  jadwal, tenaga, dana, dan sarana prasarana. Aspek process meliputi  deteksi  dini,  edukasi,  rujukan,  dan pencatatan  pelaporan.  Sedangkan  aspek product yaitu capaian deteksi dini. Masing-masing aspek diuraikan dalam instrumen pedoman wawancara dan  observasi,  serta  saling  berhubungan. Penelitian yang dilakukan juga telah lolos kaji etik dari  Fakultas  kesehatan  Masyarakat  Universitas Diponegoro Nomor: 5/EA/KEPK-FKM/2020.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Deteksi  dini  gangguan  jiwa  merupakan upaya  pencegahan  dan  penanganan  awal gangguan kejiwaaan. Pelaksanaannya dilakukan melalui  Posbindu  PTM  dan  Posyandu  Lansia dengan  kader  sebagai  pelaksana  lapangan. Puskesmas  Banyuurip  memiliki  inovasi  dalam pelayanan  kejiwaan  seperti  Gerdu  Panjimas (Gerakan  Terpadu  Pelayanan  Jiwa  Masyarakat) dan  menjadi  perwakilan  pelatihan  di  tingkat provinsi.
Evaluasi Aspek Context Evaluasi  pada  aspek context deteksi  dini gangguan  jiwa  membantu  identifikasi  masalah, kebutuhan, dan sasaran untuk mencapai tujuan.
a. Masalah Prevalensi ODGJ di Kabupaten
Purworejo sebesar 2,262% pada 2018. Hal ini dierkuat  dengan  adanya  masalah  gangguan jiwa  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Banyuurip, informan  menjelaskan  bahwa    terdapat beberapa  masalah  gangguan  jiwa  di  wilayah kerja Puskesmas Banyuurip.
Masalah kejiwaan  disebabkan  dari  masalah  ekonomi maupun faktor lainnya.
“Ya ada hubungannya ya dengan kasus jiwa dan prevalensi  tertinggi.  Karena  lansia  itu  lebih rentan misalnya pikun.” (IU 3)
Masalah  gangguan  jiwa  dibuktikan dengan  data  penemuan  ODGJ  pada  tahun 2019  sebanyak  83  orang  yang  dilaporkan  ke Dinkes Kabupaten Purworejo. Sebagian besar penderita merupakan usia produktif sedangkan  lansia  juga  rentan  depresi. Menurut  WHO  dalam  Idaiani,  penyakit kejiwaan  banyak  menimbulkan  beban kesehatan  masyarakat.  (Idaiani,  2016)  Dalam penelitian Suci Pujiati diperlukan sumber data dan  informasi  dalam  penetapan  prioritas berdasarkan  pengetahuan  masing-masing kelompok,  saran  dan  pendapat  narasumber. (Pujiati, 2018)
b. Kebutuhan Besarnya  masalah  yang  terjadi  di lapangan  tidak  sejalan  dengan  kebutuhan kesehatan  jiwa  yang  berkembang  pada masyarakatnya. Begitu pula dengan informan triangulasi yang  menyatakan dengan adanya deteksi dini di Posbindu PTM dan Posyandu Lansia tidak menjadikan anggapan kesehatan jiwa masyarakat menjadi penting.
Kebanyakan  masyarakat  merasa  tidak  butuh melakukan deteksi dini karena merasa sehat. “ Sebenernya  butuh  tapi  masyarakatnya  yang kadang males. Karena dia merasa sehat jadi ga usah kontrol. ” (IU 4)
Kebutuhan akan timbul apabila individu memerlukan pelayanan kesehatan. Cullis dan West  dalam  Santoso  dalam  Kusumawati menyatakan bahwa kebutuhan yang dirasakan  terhadap  pelayanan  kesehatan merupakan  penjumlahan  dari  kebutuhan fisiologis  dan  psikologis  individu  terhadap suatu  pelayanan  kesehatan.    Kondisi psikologis mempengaruhi kebutuhan masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan. Dengan edukasi dapat meningkatkan kepedulian  individu  terhadap  kesehatan jiwanya.(Kusumawati, 2016)
c. Sasaran Jenis  dan  jumlah  sasaran  deteksi  dini
gangguan  jiwa  ditentukan  oleh  Dinkes Kabupaten yang bekerjasama dengan Disdukcapil maupun BPS Kabupaten. Namun pada  akhir  tahun,  laporan  tetap  harus mencantumkan  jumlah  sasaran  real.  Sasaran deteksi  dini  gangguan  jiwa  pada  usia produktif  berjumlah  16.992  jiwa  dan  usia lanjut berjumlah 4051 jiwa.
“ Untuk  sasaran  kita  jumlahnya  dari  Disdukcapil atau  BPS,  dianggap  dari  sasaran.  Tapi  di  akhir tahun  dari  Dinas  mengharapkan  angka  real  dari PIS PK .” (IU 1)
Masalah kesehatan jiwa di wilayah kerja Puskesmas  Banyuurip  juga  dibuktikan dengan adanya data ODGJ yang penderitanya kebanyakan  dalam  usia  produktif.  Selaras dengan  penelitian  Mubasyiroh,  Putri,  dan Tjandrarini  menunjukkan  bahwa  faktor  usia 16  tahun  ke  atas  mempunyai  risiko  >2  kali mengalami  gejala  mental  emosional.  Bahwa semakin tinggi usia maka semakin besar risiko mengalami gejala mental emosional. Pada usia lanjut  lebih  sering  mengalami  kepikunan sehingga cenderung tidak mandiri. (Mubasyiroh et  al. ,  2017)  Penelitian  Sutikno dalam  kelompok  lansia  di  Kota  Kediri menunjukkan  bahwa  prevalensi  gangguan kesehatan mental dalam penelitian ini cukup tinggi,  yaitu  25%.  Semakin  tua  usia  lansia, maka  semakin  kurang  dalam  kemandirian. Ketidakmandirian  tersebut  menyebabkan lansia  mudah  mengalami  depresi. , (Sutikno,
2015)
d. Tujuan Dari  masalah,  kebutuhan,  dan  sasaran maka  ditentukan  tujuan.  Tujuan  yang  ingin dicapai  yaitu  semua  sasaran  mendapatkan pelayanan  deteksi  dini,  upaya  promotif preventif  kesehatan  jiwa,  dan  faktor  risiko dapat  ditangani  lebih  awal.  Tujuan  tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal. Sedangkan  tujuan  jangka  panjangnya  adalah menurunkan  prevalensi  kasus  sesuai  tujuan SPM Kesehatan.
“Untuk  deteksi  secara  dini  lebih  awal,  intervensi faktor risiko, dan tata laksana secara awal. Deteksi ini juga bisa menu runkan prevalensi dari ODGJ.” (IU 1) Idaiani  menyatakan  bahwa  integrasi kesehatan  jiwa  pada  pelayanan  primer diartikan sebagai adanya pelayanan kesehatan jiwa  di  tingkat  primer  atau  Puskesmas. Dengan  adanya  deteksi  dini  gangguan  jiwa diharapkan  puskesmas  dapat  menuntaskan penyakit bidang psikiatri secara komprehensif.
(Idaiani,  2016)  Suhbah,  Suryawati,  dan Kusumawati menerangkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan  Posbindu  PTM  adalah untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam  melakukan  pencegahan  dan  deteksi dini  faktor  risiko  PTM.  (Suhbah,  Suryawati dan Kusumastuti, 2019)
Evaluasi Aspek Input Evaluasi  pada  aspek input menguraikan perencanaan  sumber  daya  dalam  rangka persiapan  pelaksanaan  deteksi  dini  gangguan jiwa.  Sumber  daya  meliputi  pedoman,  jadwal, tenaga, dana, dan sarana prasarana.
a. Pedoman
Pedoman  deteksi  dini  gangguan  jiwa yaitu  Permenkes  Nomor  4  Tahun  2019. Sedangkan KAK Program Skrining Kesehatan Puskesmas  Banyuurip  sebagai  pedoman teknis pelaksanaan. KAK memuat keterangan latar belakang, tujuan, tata cara pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. “Tidak ada. Adanya copyan materi waktu pelatihan itu saya minta tapi belum sempat tak baca. ” (IU 5) KAK  disusun  oleh  Puskesmas  dan disebarluaskan  ke  bidan  dan  perawat, sedangkan kader tidak diberikan. Penelitian di Puskesmas  Sukolilo  I  bahwa  sudah  tersedia pedoman Posbindu PTM bagi Kader. Namun, buku  Panduan  ini  belum  menjangkau  ke semua kader.(Suhbah,
Suryawati dan Kusumastuti, 2019)
b. Jadwal
Rentang waktu pelaksanaan deteksi dini mulai  Februari  sampai  November  pada  2019 dan  Februari  sampai  Desember  pada  2020. Dalam  1  tahun,  semua  sasaran  harus mendapatkan pelayanan deteksi dini ini. “Kita sudah  punya  jadwal,  oleh  Pukesmas  lalu koordinasikan minimal ke kader atau pemerintah desa. Jadwal itu bisa berubah-ubah, mundur, bisa menyesuaikan masing masing desa, misal saat itu ada pilkada .” (IU 1)
Dalam  penyusunan  jadwal,  Puskesmas melibatkan  Bidan  dan  Perawat  serta persetujuan desa setempat. Dengan banyaknya  sasaran  yang  tidak  hadir,  kader melakukan  metode sweeping dengan  jadwal yang  berbeda.  Selaras  dengan  Sicilia,  Dewi, dan  Padmawati  (2018)  bahwa  jadwal  rutin atas  kesepakatan  masyarakat  yang  diwakili oleh  kader  dengan  petugas  kesehatan  dan atau  Bidan  desa.  Kesepakatan  diambil berdasarkan kondisi masing-masing masyarakat di kelurahan terkait. (Sicilia, Dewi dan Padmawati, 2018)
c. Tenaga Semua unsur terlibat dalam sumber daya tenaga yaitu koordinator, bidan, perawat, dan kader.  Meskipun  masih  dalam  keterbatasan jumlah pada perawat pembina. Jumlah bidan sebanyak  13  dan  perawat  sebanyak  5  untuk membina  14  desa.  Pelayanan  luar  gedung dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan  tersebut.  Sedangkan  kader terbatas pada keterampilannya.
“ Ada saya dan yang lansia. Setiap Posbindu pasti ada petugas Puskesmas. Kayak tadi ada Bu Bidan. Ada kader Posbindu juga .” (IU 2)
Pelatihan  sudah  dilaksanakan  bagi pelaksana  yaitu  bidan,  perawat,  dan  kader. Pelatihan  berupa  penggunaan  instrumen. Perlu  adanya  pelatihan  di  tiap-tiap  pos  agar semua  kader  dapat  melakukan  deteksi  dini. Seperti  disebutkan  dalam  penelitian  Saputra dkk bahwa berdasarkan kuantitasnya, jumlah SDM yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pelaksanaan SPM dibutuhkan 4-6 orang kader, dan  kader  tersebut  sebaiknya  berasal  dari masyarakat  daerah  itu  sendiri,  dan  secara kualitas  keberhasilan  pelaksanaan  posbindu didukung  oleh  kader  yang  telah  mendapat pelatihan. (Himawan Saputra et al. , 2017)
d. Dana Dalam pendanaan 2019, Dinas Kesehatan dalam  APBD  dialokasikan  untuk  pelatihan pemahaman instrumen bagi kader. Sedangkan Puskesmas  dalam  BOK  menyiapkan  dana untuk perbanyak formulir skrining.
“ Dana hanya untuk pelatihan kader, itu dari dana Dinas, dibebankan kepada APDB Dinkes. Formulir diperbanyak Puskesmas. ” (IT 1)
Alokasi  dana  masih  belum  memenuhi harapan.  Seperti  dana  untuk  transport  kader maupun  pengadaan  media  KIE.  Primiyani, Masrul,  dan  Hardisman  menyatakan  bahwa pembiayaan  Posbindu  didapatkan  dari berbagai  macam  sumber.  Anggaran  biaya untuk  program  PTM  termasuk  didalamnya Posbindu  PTM  baik  yang  didanai  dengan APBD  maupun  BOK  Puskesmas.(Primiyani, Masrul dan Hardisman, 2019)
e. Sarana Prasarana Sarana  deteksi  dini  gangguan  jiwa berupa  formulir  SRQ  dan  GDS,  formulir rujukan, formulir rekapitulasi, buku PPDGJ III, dan  media  KIE  sudah  tersedia.  Sarana  ini khususnya  pada  formulir  dicetak  saat dibutuhkan.  Namun  karena  keterbatasan dana  sarana  berupa  media  KIE  khusus kesehatan jiwa terbatas.
“ Itu  SRQ  dan yang  untuk  lansia  contohnya  dari
Dinkes.  Tapi  kita  perbanyak  sendiri  sesuai jumlahnya.  Formulir  pelaporannya  ga  ada, pelaporan setelah pelaksanaan langsung dikumpulkan.”    (IU 2)
Penelitian  Roesli  dan  Bachtiar  (2018) menyebutkan  bahwa  media  komunikasi informasi  dan  edukasi  (KIE)  terkait  keswa yang dimiliki oleh Puskesmas sangat  sedikit. Media  konseling  yang  ada  berupa  lembar balik  kesehatan  jiwa  dan  tidak  semua Puskesmas memiliki. Selain itu sarana seperti KAK skrining, formulir skrining, dan formulir rujukan  terbatas  pada  petugas  kesehatan seperti  bidan  dan  perawat,  belum  dibagikan ke kader.(Roeslie dan Bachtiar, 2018)

## Evaluasi Aspek Process
Dalam proses pelaksanaan deteksi dini gangguan jiwa  terdiri  dari  deteksi  dini,  edukasi,  rujukan kasus, dan pencatatan pelaporan.
a. Deteksi Dini
Deteksi dini gangguan jiwa dilaksanakan di Posbindu PTM dan Posyandu Lansia. Selain itu  juga  terdapat  metode sweeping untuk mendatangi  sasaran  yang  tidak  hadir. Sweeping hanya  dilaksanakan  di  beberapa desa, hal ini karena keterbatasan tenaga kader dan dana.
Deteksi  dengan  metode  wawancara menggunakan  pertanyaan  pada  instrumen SRQ dan GDS. Masih ada beberapa hal yang tidak  sesuai  dengan  pedoman  deteksi  dini seperti  metode  penyampaian  dan  validitas jawaban. Beberapa pertanyaan hanya ditanyakan dengan satu pertanyaan dan tidak disertai  sebab  gangguan  yang  muncul. Pendampingan  petugas  sangat  diperlukan sehingga deteksi dapat optimal.
“ Sakjane  kalo  SRQ  itu  dari  rumah  ke  rumah, individu  ya  mbak,  nanti  ditemukan  apa.  Itu sebenernya  maunya  program  ya  seperti  itu.  Tapi kita  terbatasnya  di  SDM,  kader,  kader  gaada insentif. Aslinya mendata per RT dikategori sehat, ODMK  atau  ODGJ.  Tapi  pelaksanaannya digabung Posbindu .” (IU 2) Deteksi  dilakukan  oleh  petugas  yang telah  terlatih.  Sejalan  dengan  penelitian Hothasian,  Suryawati,  dan  Fatmasari  (2019) menyatakan  deteksi  dini  dilakukan  sebagai kegiatan  menggolongkan  pasien  dengan gangguan  jiwa  berdasarkan  keluhan  psikis yang  frekuensinya  berkelanjutan  (pusing, sakit  perut,  tidak  bisa  tidur)  walaupun  pada saat  dilakukan  pemeriksaan  fisik  pasien dinyatakan sehat. Penggolongan (deteksi dini) juga  bisa  didapatkan  berdasarkan  hasil
pertanyaan  yang  dilakukan  oleh  petugas kesehatan.  (Masta  Hothasian,  Suryawati  dan Fatmasari, 2019)
b. Edukasi Hasil  deteksi  dini  kemudian  ditindak lanjut  dengan  edukasi  atau  rujukan.  Apabila faktor  risiko  dibawah  6  dilakukan  edukasi. Edukasi  biasa  dilakukan  dengan  model ceramah maupun personal. Edukasi ceramah bisa  juga  dilakukan  di  arisan  maupun  PKK. Sedangkan  edukasi  setelah  hasil  deteksi disebut konseling
“ Kan  dari  pemeriksaan  ada  penyimpangan,  tapi kalau GDS itu jarang. Kita lakukan edukasi, Bidan Desa  yang  melakukan.  Oh  itu  kader  belum  bisa. (IU 3) Edukasi belum dilaksanakan dengan baik karena  kurangnya  keterampilan  kader. Edukasi  juga  kurang  optimal  karena  adanya keterbatasan  media  penyuluhan  pada  aspek input.  Sejalan  dengan  penelitian  Uzhma  dkk (2019) bahwa penyuluhan kesehatan dilaksanakan  melalui  kunjungan  rumah, instrumen  yang  digunakan  berupa  pinkesga dan materi penyuluhan.(Uzhma et al. , 2019)
c. Rujukan Kasus Hasil  deteksi  dini  dengan  skor  di  atas 6 diberikan edukasi dan formulir rujukan untuk pemeriksaan  lebih  lanjut  di  Poli  Jiwa Puskesmas.  Rujukan  dapat  dilakukan  oleh petugas terlatih, sehingga banyak kader yang belum  mampu  melaksanakan.  Rujukan diberikan  sesuai  faktor  risiko  yang  dialami pasien.
“ Kalau  rujukan  pasti  ada  petugas.  Dari  petugas Puskesmas. Ada formulirnya. Itupun kadang yang sudah dirujuk ga dateng, mbak. Karena mungkin takut yang pertama. Apalagi yang umum kan pasti takut bayar.” (IU 2)
Lain halnya dengan penelitian Isnawati, Lestari, dan Hapsari (2018) yang menyebutkan bahwa  peran  kader  kesehatan  jiwa  dalam rujukan  umumnya  mendata  pasien  yang mengalami  gangguan  jiwa,  kemudian  kader lapor ke Puskesmas. Bagi peserta yang masuk pada  kriteria  buruk  pada  hasil  pemeriksaan harus  didiagnosis  oleh  Puskesmas.  Dengan membawa  surat  rujukan  sesuai  dengan kriteria  agar  peserta  mendapat  penanganan yang  baik  sesuai  kebutuhannya.  (Iswanti, Lestari dan Hapsari, 2018)
d. Pencatatan Pelaporan
Pencatatan  dilakukan  pada  jumlah kunjungan dan skrining. Sedangkan pencatatan  faktor  risiko  belum  dilakukan dengan  baik.  Pelaporan  dilakukan  sebulan
sekali  oleh  kader  ke  Koordinator  Skrining, sedangkan tiga bulan sekali oleh Koordinator ke  Dinkes.  Pelaporan  dari  klinik  pratama belum terintegrasi.
“ Dilaporkan  tercover  di  laporan  Posbindu  dan Posyandu  Lansia  itu  selama  1  tahun.  Tapi sayangnya  yang  skrining  tidak  ada  laporan khususnya .” (IT 1) Pelaporan  dilakukan  secara  offline  oleh kader  hal  ini  karena  pelaporan  online dilakukan oleh Koordinator
Skrining Puskesmas  meskipun  sudah  terdapat  kader terlatih  untuk  itu.  Seperti  dalam  penelitian Rokib  dan  Junadi  (2019)  bahwa proses pencatatan dan pelaporan berbasis web masih tidak memadai meskipun staf telah menerima pelatihan.  Pelaporan  hasil  deteksi  dini  dari kader  merupakan  sumber  data  yang  penting untuk  dilaporkan  secara  rutin.  (Rokib  dan Junadi, 2019) Juga dalam penelitian Sutini dan Hidayati,  kader  kesehatan  jiwa  selalu melaporkan  hasil  deteksinya  kepada  pihak puskesmas untuk di follow up dan harus terus dipantau. (Sutini dan Hidayati, 2017)
Evaluasi Aspek Product
Produk deteksi dini berupa capaian. Secara umum  capaian  100%  tetap  menjadi  target. Capaian  mengenai  proporsi  faktor  risiko  belum ada.  Capaian  ini  tentunya  karena  perbedaan jadwal  pelaksanaan,  keterbatasan  tenaga,  dan metode  pelaksanaan  deteksi  dini.  Dinas Kesehatan  menilai  bahwa  capaian  deteksi  dini gangguan  jiwa  Puskesmas  Banyuurip  dalam kriteria  cukup  bagus  dengan  tetap  pada  target 100%. Koordinasi antar pihak diperlukan karena menurut  Dinas  Kesehatan  angka  capaian  ini menjadi tanggung jawab Puskesmas.
“ Ya  harusnya  100%  itu  harga  mati.  Tapi  dalam pelaksanaan masih ada hambatan yang memang perlu dicari Puskesmas juga agar bisa mencapai itu. ” (IT 1) Dalam  penelitian  Suhbah,  Suryawati,  dan Kusumawati (2019) bahwa belum ada penetapan target  cakupan  kegiatan  dan  proporsi  faktor risiko  PTM  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur keberhasilan program Posbindu PTM. Data  kegiatan  hanya  terkait  jumlah  kunjungan tiap bulannya. (Primiyani, Masrul dan Hardisman,  2019)  Sedangkan  dalam  penelitian Posbindu  di  Kota  Solok  menyatakan  bahwa dalam  hasil  pelaksanaan  posbindu  PTM  belum tercapai  sesuai  target.  Cakupan  kunjungan tersebut  karena  masih  adanya  keterbatasan dalam  sarana  dan  prasarana  serta  kurangnya sosialisasi  baik  itu  lintas  program.  (Primiyani, Masrul dan Hardisman, 2019)

## 4. Simpulan dan Saran
Deteksi  dini  gangguan  jiwa  di  Puskesmas Banyuurip  merupakan  upaya  penemuan  kasus jiwa.  Pada  evaluasi  konteks  diperlukan  adanya pengembangan pada aspek kebutuhan masyarakat.  Evaluasi  pada  input,  sumber  daya disediakan  namun  masih  terbatas  pada  tenaga dan sarana prasarana. Pemanfaatan sumber daya lain seperti kader dan waktu kerja di luar gedung. Evaluasi  pada  proses,  pelaksanaan  sesuai pedoman  meskipun  deteksi  dini,  edukasi,  dan rujukan belum optimal dilaksanakan oleh kader. Sedangkan  evaluasi  produk  berupa  capaian deteksi  dini  gangguan  jiwa  pada  tahun  2019, perlu  adanya  laporan  faktor  risiko  dari  hasil deteksi dini.
Bagi  Puskesmas  sebaiknya  mengadakan edukasi menyeluruh dan
peningkatan keterampilan kader. Selain itu jadwal pelaksanaan  di  sore  hari  berpeluang  menjaring sasaran  usia  produktif  lebih  banyak.  Dinas Kesehatan  perlu  meningkatkan  koordinasi dengan  sektor  lain,  seperti  pada  pendataan sasaran  real  dengan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  maupun  promotif  preventif kesehatan Jiwa dengan Dinas Sosial.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  peneliti  ucapkan  kepada Puskesmas
Banyuurip,
Dinas Kesehatan Kabupaten  Purworejo,  dan  Fakultas  Kesehatan Masyarakat  Universitas  Diponegoro  yang  telah memberikan  dukungannya  selama  proses penelitian ini. Terima kasih banyak kami ucapkan pada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini. ….

## 6. Daftar Pustaka
Himawan  Saputra,  M. et  al. (2017)  “Analisis
Sistem Infromasi
Faktor Resiko Hipertensi  Berbasis  Posbindu  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Sidoarjo,”  in Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Seri Ke-1 Tahun , hal. 7 – 17.
Idaiani,  S.  (2016)  “Penyakit -Penyakit  di  Bidang Psikiatri  yang  Harus  Dituntaskan  di Puskesmas,” Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia :  JKKI ,  5(4),  hal.  168 – 175.  doi:
10.22146/JKKI.V5I4.30532.
Iswanti,  D.  I.,  Lestari,  S.  P.  dan  Hapsari,  R.  D.
(2018)  “Peran  Kader  Kesehatan  Jiwa dalam Melakukan Penanganan
Gangguan Jiwa,” Jurnal Ilmu Keperawatan
Jiwa , 1(1), hal. 33 – 37.
Kementerian  Kesehatan  (2019) Laporan  Riskesdas 2018 . Jakarta. Kusumawati,  R.  M. (2016)  “Analisis  Kebutuhan (Need)  Masyarakat  terhadap  Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya,” Jurnal  Penelitian  Kesehatan Suara  Forikes ,  7(4),  hal.  180 – 182.  doi:
10.33846/SF.V7I4.46.
Masta Hothasian, J., Suryawati, C. dan Fatmasari, E.  Y .  (2019)  “Evaluasi  Pelaksanaan Program  Upaya  Kesehatan  Jiwa  di Puskesmas  Bandarharjo  Kota  Semarang tahun  2018,” Jurnal  Kesehatan  Masyarakat (e-Journal) ,  7(1),  hal.  2356 – 3346.  Tersedia pada:
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php /jkm (Diakses: 14 November 2019). Mubasyiroh,  R. et  al. (2017)  “Determinan  Gejala Mental  Emosional  Pelajar  SMP-SMA  di Indonesia Tahun 2015,” Buletin Penelitian Kesehatan ,  45(2),  hal.  103 – 112.  doi: 10.22435/bpk.v45i2.5820.103-112.
Primiyani, Y., Masrul, M. dan Hardisman (2019) “Analis is  Pelaksanaan  Program  Pos Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak Menular di Kota Solok,” Jurnal Kesehatan Andalas ,  8(2),  hal.  399 – 406.  doi:
10.25077/jka.v8.i2.p399-406.2019.
Pujiati,  S.  (2018)  “Pemetaan  Masalah  dan Penentuan  Prioritas  Program  Kesehatan pada  Masyarakat  Kelurahan  Gerem, Kecamatan  Grogol,  Kota  Cilegon,” HEARTY Jurnal Kesehatan Masyarakat , 6(2), hal. 1 – 9. doi: 10.32832/hearty.v6i2.1278.
Roeslie,  E.  dan  Bachtiar,  A.  (2018)  “Analisis
Persiapan Implementasi Program
Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 | Roeslie | Jurnal Kebijakan  Kesehatan  Indonesia :  JKKI,” Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia ,  7(2), hal. 64 – 73. Tersedia
pada: https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/vi ew/36222/22506 (Diakses: 10 Mei 2020). Rokib, Z. M. dan Junadi, P. (2019) “An Analysis on  The  Preparedness  for  Implementing The Minimal Standards for Service in The
Health  Field  at  Depok  City  in  2017,” Journal  of  Indonesian  Health  Policy  and Administration , 4(1), hal. 16 – 21. Sicilia,  G.,  Dewi,  F.  S.  T.  dan  Padmawati,  R.  S.
(2018)  “Evaluasi  Kualitatif  Program
Penyakit Tidak
Menular berbasis Posbindu  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Muara  Bungo  I,” Jurnal  Kebijakan Kesehatan  Indonesia ,  7(2),  hal.  88 – 92.  doi:
10.22146/JKKI.36117.
Suhbah, W. D. A., Suryawati, C. dan Kusumastuti,
W. (2019)
“Evaluasi Pelaksanaan Program  Pos  Pembinaan  Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Puskesmas  Sukolilo  I  Kabupaten  Pati,” Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  (e-Journal) , 7(4), hal. 647 – 657. Sutikno (2015) “Fak tor-Faktor yang Berhubungan dengan  Gangguan  Kesehatan  Mental pada  Lansia:  Studi  Cross-Sectional  pada Kelompok  Jantung  Sehat  Surya  Group Kediri,” Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan ,  2(1),  hal.  1 – 8.  Tersedia  pada: https://ojs.iik.ac.id/index.php/wiyata/ article/view/26/26  (Diakses:  20  Mei 2020).
Sutini, T. dan Hidayati, N. O. (2017) “Gambaran Deteksi  Dini  Kesehatan  Jiwa  di  Desa Ranjeng  dan  Cilopang  Kabupaten Sumedang,” Jurnal Keperawatan BSI , 5(1), hal. 24 – 28. doi: 10.31311/.V5I1.1772. Uzhma,  L.  S. et  al. (2019)  “Analisis  Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Bagi Orang dengan Gangguan  Jiwa  Berat  di  Puskesmas (Studi  Kasus  Skizofrenia  di  Puskesmas Kedungmundu  Kota  Semarang),” Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) , 7(2), hal.
1 – 9. doi: 10.14710/mkmi.18.2.23-27.
WHO (2007) “How to Evaluate The Programme,”
in Drinking  and  Driving:  a  road  safety manual for decision-makers and practitioners . Switzerland, hal. 121 – 136.
WHO  (2013)  “Mental  Health  Action  Plan  2013 - 2020,” WHO  Library  Cataloguing-in- Publication Data , hal. 1 – 50. doi: ISBN 978
92 4 150602 1.