ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN (Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)

## ANALYSIS OF TOTAL ASSETS CATEGORIZED TO MISDEMEANOR THEFT
(Comparative Study of Jinayah Law and Supreme Court Regulation Number 2 of 2012)
Ardian Syahputra 1 , Hamdani 2 , Faisal 3
1 Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikusaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh

## Abstrak
Hukum  jinayah  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012 memberikan  aturan  yang  jelas  tentang  perlindungan  harta  dengan  penyesuaian batasan jumlah  yang  tergolong  kepada  pencurian  ringan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  perbandingan  berdasarkan  hukum  jinayah  dan  PERMA  No.  2 Tahun  2012  tentang  pencurian  ringan,  mulai  dari  pengertian,  unsur  dan  sanksi penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  penelitian  hukum  normative  atau  studi  literatur  dengan  sifat penelitian preskriptif yang  mengarah  kepada  penelitian  komparatif  dengan membandingkan  data  sekunder  atau  data  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan dengan  meneliti  sumber  bacaan  yang  relevan  dengan  tema  penelitian.  Sumber bacaan meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum,  buku-buku,  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  persamaan  dan  perbedaan  berdasarkan  hukum jinayah  dan  PERMA  No.  2  Tahun  2012,  yakni  persamaan  keduanya  memiliki konsep  keadilan  yang  proposional,  membuat  klasifikasi  dan  kategori  tentang perbuatan  pencurian  yang  dilakukan  beserta  hukuman  yang  berbeda-beda  sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, keduanya juga sama-sama memperhitungkan nilai barang. Perbedaan mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukum jinayah penentuan barang yang dicuri adalah senilai ¼ dinar dan PERMA senilai  Rp.2.500.000.  Hukum  jinayah  memberikan  konpensasi  atas  barang  yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan PERMA tidak.

## Kata kunci: Hukum Jinayah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

## Abstract
The jinayah law and Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 provide clear rules on the protection of property by adjusting the limit on the amount classified as theft. This study aims to find out the comparison based on the jinayah law and PERMA
No.  2  of  2012  concerning  minor  theft,  starting  from  the  meaning,  elements  and sanctions of imposing penalties on perpetrators of theft. The research method used is  a  normative  legal  research  method  or  literature  study  with  the  nature  of prescriptive research that leads to comparative research by comparing secondary data or data obtained through literature by researching reading sources that are relevant  to  the  research  theme.  Reading  sources  include  research  on  legal principles, legal sources, legal theories, books, Supreme Court regulation Number 2 of 2012 which is theoretical scientific and can analyze the problems discussed. The results showed that the similarities and differences based on the jinayah law and PERMA No. 2 of 2012, namely the similarity between the two has a proposional concept  of  justice,  making  classifications  and  categories  about  theft  committed along with different penalties according to the predetermined classification, both also  take  into  account  the  value  of  the  goods.  The  difference  regarding  the assessment  of  stolen  goods,  in  the  legal  concept  of  jinayah  the  determination  of stolen  goods  is  worth  1/4  dinar  and  PERMA  worth  Rp.2,500,000.  Jinayah  law provides compensation for the stolen goods to be returned twice while PERMA does not.

## Keywords: Jinayah Law, Supreme Court Regulation No. 2 of 2012

## A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  salah  satu  tugas  pemerintah  dalam  suatu negara  adalah  merumuskan  peraturan-peraturan  yang  tujuan  utamanya  adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.  Hal tersebut tertuang dalam  kontitusi  Negara  yang  termuat  di  dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya  disebut  1945)  bahwa  Negara  Indonesia berdasarkan  hukum.  Namun  hukum  itu  akan  menjadi  cacat  bila  penerapannya  hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Permasalahan  penting  adalah  bahwa  dalam  negara  hukum,  semua  orang  sama dihadapan  hukum  tanpa  perbedaan  yang  didasarkan  ras,  agama,  kedudukan  sosial  dan kekayaan. 1 Indonesia  adalah  negara  yang  berkembang  dalam  segala  bidang  baik  dari pembangunan  maupun  ekonomi.  Sebagai  negara  yang  berkembang  maka  tidak  merata pula  pendapatan  masyarakat,  yang  mana  pendapatan  masyarakat  lebih  kecil  dari pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.
Dewasa  ini,  kasus-kasus  hukum  khususnya  tindak  pidana  ringan  (selanjutnya disebut tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus
1 Mocthar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 135.
hukum dilatar belakangi oleh berbagai faktor salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.  Faktor-faktor  tersebut  yang  menyebabkan  banyak  pelaku  tindak  pidana ringan, Akibatnya pengadilan negeri kesulitan untuk menangani kasus-kasus tersebut.
Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  diserahkan  kepada  badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Sejalan dengan tugas  pokok  tersebut,  maka  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.
Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, mengenai kewenangan  dan  tanggung  jawab  badan-badan  peradilan,  maka  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  harus  mengeluarkan  terobosan-terobosan  baru  berupa  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  (selanjutnya  disebut PERMA  No.  2  Tahun  2012)  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
PERMA No. 2 Tahun 2012 juga menyatakan tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah  Agung  hanya  melakukan  penyesuaian  nilai  uang  yang  sudah  sangat  tidak sesuai  dengan  kondisi  sekarang  ini.  Hal  ini  dimaksud  untuk  mempermudah  penegak hukum khususnya hakim untuk memberi keadilan terhadap perkara yang diadili. Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 ini telah menuai pro kontra dari kalangan praktisi hukum.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengingat rekuntruksi undang-undang hukum pidana dapat dikatakan terlalu lama setelah 50 (lima puluh) tahun lebih seluruh bilangan uang  yang  ada  di  KUHP  tidak  di  seusaikan  dengan  perkembangan  zaman.  Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan besaran uang dalam KUHP.
Tepatnya  saat  pengeluaran  laporan  tahunan  2011  ketua  Mahkamah  Agung mengumumkan  telah  menerbitkan  PERMA  No.  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP.  PERMA  berisi  lima pasal yang pada dasarnya mengatur tentang penyesuaian besaran uang yang ada dalam KUHP yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960.
Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa dulu  dengan  saat  ini.  Hasilnya  seluruh  uang  yang  ada  di  KUHP  harus  dibaca  dengan dilipatkan  sebanyak  10.000  (sepuluh  ribu)  kali.  Disatu  sisi  ada  pandangan  menilai PERMA  tersebut  bersifat responsif menimbang  rasa  ketidak  adilan  yang  dirasakan masyarakat  selama  ini,  sebagaimana  bermunculan  kasus-kasus  seperti  nenek  Minah, pencurian  segegam  merica  oleh  seorang  kakek,  pencurian  kartu  perdana  Rp.10.000 (sepululuh ribu rupiah) oleh sisiwa SMP. Para penegak hukum berkata lantang hukum harus  di  tegakkan  ketika  rakyat  kecil  yang  tidak  memiliki  apa-apa  dan  tidak  berdaya melakukan suatu tindak pidana. Sementara proses hukum terhadap pencurian uang negara oleh penjahat berdasi tidak jelas hukum apa yang ditegakan. 2
Pertanyaan  yang  terpenting  terhadap  PERMA  No  2  Tahun  2012  apakah memenuhi  kerteria  untuk  menjadi  sebuah  peraturan  sebagaimana  yang  terdapat  pada Pasal  79  UU  No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  jo  UU  No  4  Tahun  2004 tentang Perubahan Pertama UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  UU  No  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung beserta penjelasan pasalnya yang berbunyi:
Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. 3
Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian yang belum diatur dalam Undang-undang. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang- undang.  Penyelenggaraan  peradilan  yang  dimaksudkan  undang-undang  ini  hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung  tidak  akan  mencampuri  dan  melampaui  pengaturan  tentang  hak  dan  kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaian ataupun pembagian pembuktian.
Terlepas dari ragam pandangan, sisi yang menjadi pro kontra dari PERMA No 2 Tahun 2012 menyebutkan:
2 Busyra nasution, Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial budaya Meyoal Perma No 2 Tahun , Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 31.
3 Penjelasan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim  Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
Upaya Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana ringan selama ini luput dari keadilan dalam  proses  penanganan  tindak  pidana.  Perkara-perkara  yang  masuk  membebani pengadilan  dalam  menyelesaikan  masalah.  Umumnya  masyarakat  tidak  memahami bagaimana  proses  jalannya  perkara  pidana  sampai  bisa  masuk  ke  pengadilan.  Oleh karenanya  sorotan  masyarakat  hanya  tertuju  ke  pengadilan  dan  menuntut mempertimbangkan rasa keadailan masyarakat. 4
Penyesuaian  batasan  tindak  pidana  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP  yang dipertimbangkan  oleh  Mahkamah  Agung  sejak  tahun  1960  seluruh  nilai  uang  belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada pasal pencurian yang diatur dalam pasal 364 yang berbunyi:
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah  atau  dalam  pekarangan  yang  tertutup  yang  ada  dirumahnya,  maka  jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. 5
4 Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Sukabumi, Dosen pada AKABRI Bagian Kepolisian, 1994, hlm. 252.
Masalah lain yang melatar belakangi penulis melakukan analisis dalam tesis ini adalah implementasi dari pelaksanaan hukuman baik berupa penahanan maupun denda terhadap  pelaku  tipiring  yang  dinilai  menyimpang  dari  keadilan  oleh  sebagian  besar masyarakat Indonesia. Sebagai contoh kasus tiga biji kakao yang dilakuakan nenek Minah dan  tertangkap  basah  oleh  petugas  PT  RSA  yang  menggelar  operasi  di  blok  A  9 perkebunan pada hari Minggu 02 Agustus 2009. Tidak pantas kiranya seorang nenek yang tidak sadar perbuatannya terhadap ketidak sengajaannya mengambil tiga biji buah kakao nenek minah harus mendapat ancaman 5 (lima) tahun penjara yang berlandaskan pasal 362 KUHP.
Hukum pidana Islam ( al-Fiqh al-Jinayah al-Islam ) pencurian merupakan  suatu bentuk tindak pidana (selanjutnya disebut jarimah ) yang diancam dengan hukaman sesuai dengan perbuatan (selanjutnya disebut had ), yaitu potong tangan. 6 Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 38: “ Laki-laki yang mencuri  dan  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan  keduanya  (sebagai) pembalasan  bagi  apa yang  mereka  kerjakan  dan  siksaan  dari  Allah.  Dan  Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana” .
Berangkat  dari  pernyataan  tersebut,  maka  penulis  mencoba  untuk  menemukan suatu titik temu antara Peraturan Mahkamah Agung dalam membuat, mengendalikan dan menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  terjadi  khususnya  dibidang  tindak  pidana pencurian  ringan  dari  berbagai  sudut  pandang  kemudian  memasukkan  argumentasi tersebut kedalam lingkup hukum jinayah , yang identik dengan wahyu Al-qur’an dan Al- sunnah , maka disusunlah tesis ini dengan judul “Analisis Jumlah Harta Yang Tergolog Kepada Pencurian Ringan (Studi Komparatif  Terhadap Hukum Jnayah Dan Peraturan Mahkamh Agung Nomor 2 Tahun  2012)”

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  yang  berusaha  mencari jawaban  secara  mendasar  mengenai  sebab-akibat,  dengan  menganalisis  faktor-faktor penyebab  terjadinya  maupun  munculnya  suatu  fenomena  atau  kejadian  tertentu.
6 Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana   Islam) , Bandung, Pustaka  Bani Quraisy, 2004, hlm. 149-150.
Penelitian  komparatif  merupakan  penelitian  yang  sifatnya  membandingkan, 7 yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dam atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.

## C. PEMBAHASAN
1. Analisis  persamaan  dan  perbedaan  jumlah  harta  yang  tergolong  kepada pencurian ringan berdarkan hukum jinayah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
Islam  mengenal nishab harta  sebagai  sebuah  batasan/kadar  dalam  menentukan aturan yang bertujuan untuk menetapkan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Mengenai nishab harta khususnya terhadap kejahatan pencurian ringan telah diatur dalam hukum jinayah ,  kejahahatan  pencurian  merupakan  perbuatan  yang  mendapatkan hukuman potong tangan. Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 38 yang maksudnya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan mendapatkan hukuman potong tangan atas balasan perbuatan yang dilakukan mereka.
Pencurian  pada  ayat  tersebut  tidak  menegaskan  secara  jelas  pencurian  yang bagaimana  yang  mendaptkan had potong  tangan.  Mengenai nishab harta  atau batasan/kadar harta yang tergolong kepada pencurian ringan terjadi perbedaan di antara ulama.    Menyikapi  hal  ini,  para fuqaha menyatakan  adanya nishab harta  atau  batasan tententu sehingga perbuatan pencurian tersebut mendapatkan hukuman berupa hukuman ringan dan atau hukuman ta’zir .
Imam Maliki mengatakan batasan yang mendaptkan hukuman terhadap pencurian ringan  sebesar  sepermpat  dinar.  Raulullah  SAW  bersabda:  “tidaklah  dipotong  tangan pencuri,  kecuali  pada  satu  dinar  atau  sepuluh  dirham”.  Ibnu  Ruyd  mengatakan nishab tersebut adalah seperempat dinar, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada seperempat dinar atau lebih”.
Syamsul Haq Azim Abadi memberikan komentar mengenai nishab barang curian, para  ulama  berbeda  pendapat  hingga  dua  puluh  pendapat  setelah  mereka  mengajukan
7 Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 13.
syarat mengenai nishab pencurian ringan. Nishab harta yang wajib dikenakan hukuman menurut  Umar  adalah  seperempat  dinar  atau  yang  senialai  dengan  itu.  Riwayat  Ibnu Musayyab  menunjukkan  bahwa nishab barang  curian  yang  wajib  dikenakan  hukuman adalah lima dinar.
Riwayat  lain  menyatakan  menyatakan  bahwa  Umar  memotong  tangan  yang mencuri urtujah yng nilainya sama dengan tiga dinar atau dua belas dirham. Mengenai nilai  tukar  berdasarkan  hukum jinayah berupa  emas  murni  yang  memiliki  berat  satu mithqal atau setara dengan 1/7 troy ounce atau setara dengan 3,11 gram, dengan demikian dinar emas memiliki berat 4,45 gram.
Dinar  merupakan  perak  berdasarkan  ketentuan open  mithqal (OMS)  memiliki kadar perak murni dengan berat 1/10 troy ounce atau setara dengan 3,11 gram. 8 Dengan demikian  khalifah  Umar  ibnu  Khattab  menentukan  keduanya  berdasarkan  beratnya masing-masing. Sekarang tahun 2021 harga emas murni sampai Rp. 930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pergram, sehingga harga dari tiga dinar sama dengan Rp. 3.952.500 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Mengenai harga nilai tukar dinar terhadap rupiah dimasa keluarnya PERMA No. 2  Tahun  2012  adalah  Rp.  199.500  (seratus  sembilan  puluh  sembilan  ribu  rupiah)  dan harga belinya Rp. 202.000 (dua ratus dua ribu rupiah). Untuk tahun 2013 setelah PERMA tersebut diterbitkan, harga harga emas pergram lebih kurang Rp. 600.00 (enam ratus ribu rupiah).  Menyimbangi  hal  tersebut  hukum jinyah mengkategorikan  pencurian  yang mendapat hukuman had dan atau hukuman ta’zir dengan nishab seperempat dinar dengan hitungan harta 4,25 gram emas.
Istilah  jarimah ta’zir menurut  hukum jinayah adalah  tindakan  yang  berupa edukatif  (pengajaran)  terhadap  pelaku  perbuatan  dosa  yang  tidak  ada  sanksi had dan kifaratnya ,  atau  dengan  kata  lain, ta’zir adalah  hukuman  yang  bersifat  edukatif  yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta’zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.
Hukuman ta’zir tidak  mempunyai  batas-batas  hukuman  tertentu,  karena syara’ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman  yang  seberat  beratnya.  Dengan kata lain,  hakimlah  yang  berhak  menentukan
8 Abbas Firman dan Syekh Sohibul Faroj, Fatwa Mengenai Standar Berat dan Kadar Dinar dan Dirham , Jakarta, Dinarfirst, 2011, hlm. 16.
macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara’ .  Hukuman  ta’zir  merupakan  hukuman  atas  tindakan  pelanggaran  dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya.
Mahkamah  Agung  telah  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam KUHP. PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian di bawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan. Perlu diketahui bahwasanya dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang  Perubahan  Pertama  Undang-Undang  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung  jo.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasan pasalnya yang berbunyi: 9
“Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran penyelanggaraan peradila apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.
Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang tersebut. Dalam hal ini peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  dibedakan  dengan  perturan  yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelanggaraan peradilan yang dimaksudkan hanya  merupakan  bagian  dari  hukum  acara  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban  warga  negara  pada  umumnya  dan  tidak  pula  mengatur  sifat,  kekuatan  alat pembuktian serta penilaian beban pembuktian.
Sistem  hukum  di  Indonesia  adalah  sisitem  hukum eropa  continental yang  juga menganut positivisme hukum. Jadi harus diakui bahwa sistem perundang-undangan harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Kaitannya dengan PERMA No. 2 tahun 2012 bahwasanya ada beberapa masalah dalam penempatan posisi PERMA
9 Penjelasan  Pasal  79  UU  No.  14  Tahun  1985  Jo.  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Perubahan Pertama UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
tersebut.  Hal  itu  dapat  menimbulkan  beberapa  kontraversi  pemahaman  yang  terjadi diwilayah praktisi hukum.
Ahli hukum yang menyalahkan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2012  karena  alasan  hirakis.  Dalam  anilisis  ini  penulis  membedakan  PERMA dengan Undang-Undang yang merupakan kekurangan dan kelebihan diantara keduanya antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A yang Berbunyi: 10
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang,  dan  mempunyai  wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
Pasal tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap  wewnang  Mahkamah  Agung  dalam  membentuk  peraturan  dengan  undang- undang. Karena ciri dari negara hukum adalah kewenangan.suatu lembaga pada negara hukum haruslah senantiasa diatur secara formal berdasarkan perundang-undangan baik secara atributuf maupun delegatif . Beberapa ketetuan yang terdapat di dalam Undang- Undang  tentang  Mahkamah  Agung  beserta  dengan  beberapa  kali  perubahannya,  telah menjadi  dasar  kewenangan  Mahkamah  Agung  untuk  menerbitkan  peraturan  yang berkatan hukum acara.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya mengubah penyesuain nilai uang yang sudah sagat tidak sesuai  dengan  kondisi  sekarang  ini.  Butiran  PERMA  tersebut  secara  tidak  langsung merubah ketentuan hukum menjadi Lex Specialis dari KUHP dengan mengatur hukum pidana  materilnya  bukan  merupakan  ranah  hukum  pidana  formil.  Karena  ketentuan materilnya  dirubah  maka  secara  otomatis  penegakkan  hukum  formilnya  akan menyesuaikan.  Hal  ini  menimbulkan  kerancuan  dan  tidak  sejalan  dengan  makna  pada Pasal 79 Undang-Undang Kehakiman.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan suatu bukti bahwa KUHP harus di revisi karena setiap ketentuan di dalmnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan  zaman.  Sejak  tahun  1960  nilai  rupiah  mengalami  penurunan  10.000 (sepuluh ribu) kali jika dibandingkan harga emas saat ini. Nilai uang yang terdapat pada KUHP belum pernah mengalami penyesuaian sehinga berimplikasi terhadap penerapan
sejumlah pasal yang ada pada KUHP seperti pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP.
Kaitan hukum jinayah dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap nishab harta yang  tergolong  kepada  pencurian  ringan  merupakan  produk  hukum  yang  pasti  terjadi sesuai dengan kondisi umat. Negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan  dapat  dihubungkan  dengan  berbagai  predikat  lainnya.  Secara  sederhana  negara hukum  berarti  negara  yang  menegakkan  supremasi  hukum  dan  pelaksanaan pemerintahannya bukan supremasi kekuasaan.
Tabel:  Pencurian  Ringan  Berdasarkan  Hukum Jinayah dan  Peraturan  Mahkam Agung Nomor 2 Tahun 2012
Unsur-unsur
Pencurian Pencurian Ringan Berdsarkan Hukum Jinayah Pencurian Ringan Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 Barang yang curi a. Nilai  kurang  dari  ¼  dinar (emas 4,25 gram) b. Barang haram meskipun bernilai harganya a. Nilai kurang Rp. 2.500.000 Tempat melakukan Pencurian a. Tidak  dilakukan  di  tempat penyimpanan a. Tidak dilakukan di rumah b. Tidak dilakukan di pekarangan tertutup Hak milik barang a. Adanya syubhat (harta bersama  dan  masih  ada hubungan keluarga a. Tidak  ada  kreteria  khusus pencurian  yang  dilakukan oleh keluarga
Sanksi pidana
a. Ta’zir dan denda dua kali lipat terhadap harga barang yang di curi tersebut a. PERMA No. 2 Tahun 2012 penjara paling lama 3 bulan atau  denda  1000  kali  lipat dari  Pasal  364  KUHP  Rp. 900 menjadi Rp. 900.000
Sebab-sebab a. Karena keterpaksaan
a. Tidak ada kreteria khusus
Tabel  tersebut  menggambarkan  perbandingan  antara  konsep  berdasarkan  hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian ringan beserta sanksinya.
1. Persamaan Hukum Jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012
a. Konsep  pencurian  ringan  berdasarkan  hukum jinayah dan  hukum  PERMA  No.    2 tahun  2012,  keduanya  memiliki  konsep  keadilan  yang  proposional,  yakni  membuat klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, salah satu klasifikasi yang digunakan adalah nilai barang yang dicuri, sehingga kerugian yang dialami oleh orang yang dicuri barangnya dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pencuri benar- benar diperhatikan, dalam hal ini supaya sipencuri dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan hukumannya tidak melebihi batas.
b. Keduanya  sama-sama  memperhitungkan  penjagaan  barang.  Hukum jinyah menggugurkan hukum potong tangan dari pencuri. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 diatur secara rinci, yakni tidak dilakukan didalam rumah dan dilakukan didalam pekarangan yang tertutup, maka apabila dilakukan didalam rumah dan atau didalam pekaranga tersebut dapat dikenai pasal yang lain semisal pencurian dengan pemberatan
c. Dilihat  dari  kepemilikan  barang  maka  kedua  memiliki  pertimbangan  yang  sama, didalam  hukum jinayah apabila  barang  tersebut  merupakan  barang  bersama  antara sipencuri  dan  korban  atau  ada  hubungan  kerabat  semimal  anak  yang  mencuri  harta ayahnya  maka  dianggap  pencurian  bentuk  hukuman  ringan.  Sedangkan  dalam PERMA  No.  2  Tahun  2012  diatur  oleh  pasal  tersendiri  dengan  kreteria-kreteria tertentu.
2. Perbedaan Hukum Jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012
Hukum jinayah apabila  perbuatan  memenuhi  salah  satu  unsur  diatas  maka perbuatannya  dapat  dikenakan  hukuman  ta’zir  karena  hukuman  asal  pencurian  adalah potong tangan dan apabila salah satu unsur perncurian tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenaka hukuman tersebut, sedang dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 terklasifikasi lebih detail dalam bentuk rumusan pasal-pasal, maka unsur-unsur tersebut menjadi syarat yang harus ada. Adapun perbedaan secara lebih jelas adalah sebagai berikut :
a. Dilihat dari unsur barang yang dicuri perbedaanya adalah mengenai penilaian terhadap baranag yang dicuri adalah senilai seperempat dinar dengan ukuran emas murni 4,25 gram dengan nilai harga Rp. 3952.500 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 senilai Rp. 2.500.00 (dua juta lima  ratus  ribu  rupiah),  pemahaman  barang  yang  bernilai  menurut  hukum jinayah adalah bukan yang diharamkan oleh agama seperti pencurian anjing, babi, minuman keras dan lainnya yang diharamkan oleh syara’ meskipun nilainya mahal atau lebih dari nishab yang ditentukan tidak mendapatlan hukuman. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak demikian.
b. Dilihat dari aspek korban dalam hukum jinayah memberikan konpensasi atas barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak ada kewajiban bagi pencuri untuk menganti barang yang dicuri. Adapun dilihat dari hukumnya di dalam hukum jinayah tersebut termasuk kategori ta’zir yang menjadi  kewenangan  penguasa  ( ulul  amri )  sedangkan  dalam  PERMA  No.  2  Tahun 2012 diatur secara rinci bentuk hukumannya yakni kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.
c. Dilihat  dari  aspek  sebab-sebab  melakukan  kejahatan,  dalam  hukum jinayah unsur- unsur sebab dilakukannya suatu kejahatan menjadi salah satu pertimbangan terhadap hukuman atau penjatuhan sanksi kepada pelaku, apabila perbuatan pencurian tersebut dilakukan  karena  keterpaksaan  maka  hukuman  menjadi  diperingan.  Sedangkan PERMA  No.  2  Tahun  2012  tidak  menjadi  salah  satu  rumusan  unsur-unsur  dalam norma hukumnya sebab dalam hukum positif unsur tersebut tetap dijerat dengan pasal yang dikenakan dan hanya mmenjadi pertimbangan hakim
d. Perbedaan  PERMA  No.  2  Tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan  tindak  pidana ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP,  jika  ditinjau  dari  hukum jinayah maka PERMA tersebut dikatakan telah berpihak kepada keadilan dan mengikuti perinsip- perinsip dasar hukm jinyah . Adapun terhadap tindak pidana pencurian ringan dilihat dari  perkembangan  suatu nishab ,  maka  perbedaan  diantara  hukum jinayah dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum jinyah terhadap tindak pidana  pencurian  ringan  dari  masa  Rasulullah  SAW  hingga  akhir  zaman  tetap berpegang  terhadap  hadist  Nabi  dengan nishab harta  pencurian  dengan  ukuran seperempat dinar atau sepuluh dirham, sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 masih dapat berubah penetapannya terhadap jumlah harta yang tergolong kepada pencurian
ringan.  PERMA  tersebut  masih  harus  mengikuti  perkembangan  zaman  karena penetapan tersebut mengikuti nilai mata uang Indonesia.
2. Analisis  Kelebihan  dan  Kelemahan  Hukum  Jinyah  Dengan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Terhadap Pencurian Ringan
Hukum jinayah pengaturan  kemaslahatan  manusia  berdasarkan syara’ , berdasarkan  dengan  itu  ada  beberapa  persoalan  antara  lain:  siapa  yang  harus merencanakan kebijakan, melaksanakan, dan menilai hukum jinayah . Syarat-syarat apa saja  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  menduduki  jabatan  perencana,  pelaksana,  dan penilai  peraturan  tersebut.  Maka  dalam  hal  ini  PERMA  No.  2  Tahun  2012  menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan drngan hukum jinayah terurama dalam penangan tindak pidana pencurian ringan.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  adalah  perangkat  peraturan yang  dikeluarkan  Mahkamah  Agung  yang  berhubungan  dengan  penyesuain  batasan tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP.  PERMA  tersebut  dikeluarkan dengan tujuan dapat meminimalisir menumpuknya perkara yang ada di pengadilan umum dan mempertimbamgkan rasa keadilan terkait beberapa kasus pencurian ringan dengan tuntutan lima tahun penjara.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  dalam  perjalanannya mendapat perhatian khusus dari beberapa ahli hukum di Indonesia. Berbagai alasan yang bersifat  pro  kontra  terhadap  PERMA  tersebut  seakan-akan  mewarnai  corak  peradilan Indonesia, terlepas dari berbagai faktor baik secara formil materil, hirarki, hingga faktor politisinya.  Ahli  hukum  menilai  kontroversi  PERMA  No.  2  Tahun  2012  dalam penerapannya dilatarbelakangi oleh ketidak sesuaian dalam hirarki perundang-undangan, maka  dalam  hal  ini  akan  berbeda  tentunya  jika  ditinjau  dari  pradigma  hukum jinayah . Universalitas nilai hukum jinayah terwujud manakala mampi melepaska diri dari tarikan historis dan sosiologis, dan pada saat yang sama mampu berdaptasi dengan segala beban dan tuntutan yang muncul lantaran perubahan dan perbedaan tempat dan waktu.
Prinsip dasar hukum jinayah terhadap pencurian ringan yang telah sampai pada nishab /kadar  ada  ketetpan  yang  mengharuskan  mengikuti  prinsip-prinsip  pelaksanaan hukum.  Dalam  hal  ini  antra  lain  menyedikitkan  beban  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencurian  ringan  terhaap  hukuman  yang  diperolehnya,  dilaksanakan  hukuman  secara
berangsur-angsur  dan  tidak  menyulitkan. 11 Sedikit  sulit  untuk  menemukan  komparasi yang  mengena  dalam  memandang  tindak  pidana  pencurian  ringan  dari  sudut  hukum pidana dan hukum jinayah .
Hukum yang dipergunakan aturan tersebut berlaku karena adanya situasi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum asal. Sebagai contoh PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam penjelasan umumnya dikatakan bahwa: 12
“Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan  masyarakat. Masyarakat umumnya  menilai  bahwa  sangatlah  tidak  adil  jika  perkara-perkara  tersebut diancam  dengan  ancaman  hukuman  5  (lima)  tahun  penjara  sebagaimana  diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebandingn dengan nilai barang yang dicurinya”.
Banyaknya  kasus  yang  dianggap  berat  sebelah  dan  mengabaikan  nilai  dasar keadilan  sebagaimana  beberapa  fakta  yang  telah  disebutkan  dalam  pendahuluan terdahulu. Hal ini tidak menutup kemungkinan Mahkamah Agung bertindak cepat dalam mengatasi  permasalahan  di  atas  sebagai  reaksi  pembentukan  peraturan  yang  terkait dengan masalah tindak pidana ringan terkhusus tindak pidana pencurian ringan.
Korelasi  surat al-maidah :  38  yang  mengharuskan  bagi  pencuri  untuk  dipotong tangannya. Hukum yang berupa hudud tersebut bukan tanpa perkembangan. Hukuman potong tangan merupakan batasan maksimal, artinya berdesarkan ayat tersebut manusia hanya  boleh  menghukum  dengan  hukuman  yang  lebih  rendah  dari  itu.  Maka  disisni kesempatan  hukum jinyah untuk  memasukkan  hukuman ta’zir dalam  perkara  tindak pidana pencurian ringan yang sudah sampai pada nishab /kadar pencurian. Alasan yang tepat untuk setatemen di atas karena PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut menjadi salah satu pintu keberhasilan hukum jinayah dalam melebarkan hukum secara subtatif.
1. Kelebihan dan Kelemahan Hukum Jinayah
a. Kelebihan dari hukum pidana islam adalah terletak pada ketegasan dalam memandang hukuman bagi si pelaku, terkait dengan pencurian dalam hukum jinyah , hukuman atas perbuatan  mencuri  adalah had dan  hukuman ta’zir karena  unsur-unsur  hukuman potong  tangan  tidak  terpenuhi. Ta’zir dapat  dikenakan  apabila  salah  satu  unsur
11 Ibid
12 Penjelasan umum PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP
pencurian tidak terpenuhi guna menjaga hak pelaku dalam hal keadilan atas hukuman yang diberikan sesuai atau tidak lebih berat atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan untuk  korban  mempunyai  hak  untuk  dikembalikan  barang  yang telah  dicuri  dengan ketentuan dua kali lipat dari nilai barang yang dicuri.
b. Kelemahan  dalam  rumusan  aturan  terkait  hukuman  pencurian  dalam  hukum  pidana islam, ta’zir tidak ada hukuman yang pasti agar hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan menimbang situasi dan kondisi pelaku, karena itu hakim dituntut cerdas, cermat dan hampir mendekati sempurna, selain itu keputusan hakim bersifat mutlak (sentris ).
2. Kelebihan dan Kelemahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
a. Kelemahan  PERMA  No.  2  Tahun  2012  berkaitan  dengan  penerapan  unsur-unsur pencurian ringan, apabila sesorang mencuri dengan cara membongkar, merusak atau memanjat  atau  menggunakan  anak  kunci  palsu,  perintah  palsu  atau  seragam  palsu, yang berkontradiksi dengan unsur yang lain yaitu tidak dilakukan didalam rumah dan di  pekarangan  yang  tertutup,  hal  ini  membutuhkan  rumusan  yang  lebih  jelas  lagi. Aspek korban apabila barang yang dicuri telah rusak atau hilang sebagian tidak ada jaminan  untuk  diganti  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sikorban  tetap  dirugikanan sehingga menyebabkan kurangnya mempertimbangkan keadilan bagi korban.
b. Kelebihan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terjaminnya kepastian hukum, permasalahan yang ditimbulkan akibat batas pencurian ringan kurang dari Rp. 2.500.000  tidak  dapat  dikenakan  hukuman  lima  tahun  penjara  dan  merupakan terobosan  yang  maju  bagi  perkembangan  hukum  pidana  di  Indonesia,  serta  mampu menjawab  kebutuhan  rasa  keadilan  masyarakat  yang  ditimbulkan  oleh  kasus-kasus yang belakangan terjadi di Indonesia, selain itu juga dapat mengefektifkan lembaga peradilan dengan adanya acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh hakim tunggal mengingat hukumannya yang relatif singkat yakni 3 bulan penjara.

## D. KESIMPULAN
Persamaan hukum jinayah dan PERMA No. 2 tahun 2012 terhadap jumlah harta yang  tergolong  kepada  pencurian  ringan,  keduanya  memiliki  konsep  keadilan  yang proposional, yakni membuat klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan,
keduanya  juga  sama-sama  memperhitungkan  penjagaan  barang.  Sedangkan  perbedaan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri,  dalam  konsep  hukum jinayah penentuan  barang  yang  dicuri  adalah  senilai seperempat  dinar  dengan  nilai  emas  murni  4,  25  gram,  nilai  uang  Rp.3.952.500  dan PERMA No. 2 Tahun 2012 senilai Rp.2.500.00. Adapun dilihat dari hukumnya di dalam hukum jinayah hukuman  tersebut  termasuk  kategori ta’zir yang  menjadi  kewenangan penguasa  ( ulil  amri )  sedangkan  PERMA  No.  2  Tahun  2012  diatur  secara  rinci  bentuk hukumnya yakni kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.
Kelebihan hukum jinyah terhadap pencurian ringan adalah korban mempunyai hak untuk dikembalikan barang yang  telah dicuri dengan ketentuan dua kali lipat dari nilai barang yang dicuri. Kelemahannya hampir tidak ada kelemahan dalam rumusan aturan terkait  hukuman  pencurian  ringan  yang  mendapatkan  hukuman ta’zi r,  akan  tetapi pelaksanaannya  belum  dapat  diterapkan  di  Indonesia  dikarenakan  belum  terbentuknya peraturan  yang  merujuk  pada  Al-Qur’an  da  Al-hadist  terkhusus  pencurian  ringan. Kelemahan PERMA No. 2 tahun 2012 apabila barang yang dicuri telah rusak atau hilang sebagian tidak ada jaminan untuk diganti sehingga dapat dikatakan bahwa sikorban tetap dirugikanan  sehingga  menyebabkan  kurangnya  mempertimbangkan  keadilan  bagi korban. Sedangkan kelebihannya permasalahan yang ditimbulkan akibat batas minimal pencurian  ringan  dalam  KUHP  yang  ketinggalan  zaman  yakni  250  rupiah  dapat  di perbaharui  dengan adanya  PERMA  No.  2  tahun  2012  yang  diganti menjadi  2.500.000 rupiah merupakan terobosan yang maju bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abbas  Firman  dan  Syekh  Sohibul  Faroj, Fatwa  Mengenai  Standar  Berat  dan  Kadar Dinar dan Dirham , Jakarta, Dinarfirst, 2011.
Busyra nasution, Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial budaya Meyoal Perma No 2 Tahun , Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam) , Bandung, Pustaka  Bani Quraisy, 2004.
Mocthar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Alumni,
2000.
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945.
Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan
Pertama UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  UU  No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung.
Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang  Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
Penjelasan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) .  Sukabumi,  Dosen  pada AKABRI Bagian Kepolisian, 1994.