## PERKEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PENDIDIKAN HUKUM BERKELANJUTAN  BAGI ADVOKAT
Timbo Mangaranap Sirait Pengacara/Penasehat Hukum email: mangaranaptimotiuslaw@gmail.com
disampaikan 5/9/17 – di -review 27/11/17 – diterima 25/12/17 DOI: 10.25123/vej.2684

## Abstract
Not only natural persons but also corporations possess the ability to commit crimes. This observation led  the  Indonesian  government  to  develop  policies  to  prevent  and  deter  those  crimes  prone  to  be committed by corporations. A normative juridical research is performed to trace this development. As a conclusion the author argues that any programs of sustainable legal education for advocates should incorporate the subject matter of corporate crimes.
Keywords:
advocat; criminal law; corporation; sustainable legal education.

## Abstrak
Tidak  saja  manusia  melainkan  juga  korporasi  dalam  kenyataan  berpotensi  melakukan  tindak pidana.  Kenyataan ini mendorong Negara  merancang kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  dari  ancaman  bahaya  tindak  pidana  yang dilakukan  korporasi.    Penelitian  yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menelusuri perkembangan  ini.  Sebagai  kesimpulan  dinyatakan  bahwa  pendidikan  hukum  berkelanjutan, khususnya  di  bidang  ilmu  hukum  pidana,  bagi  advokat  harus  mengajarkan  hal  ihwal  kejahatan korporasi.
Kata kunci:
advokat; ilmu hukum pidana; korporasi; pendidikan berkelanjutan.

## Pendahuluan
Perkembangan dan dinamika serta bentuk tindak pidana oleh korporasi di seluruh dunia semakin beragam, hukum nasional di setiap negara seakan tertatih- tatih  mengikuti  perkembangan  kejahatan-kejahatan white  collar  crime tersebut. Untuk  itu  setiap  negara  seperti  Indonesia  maupun  Amerika  Serikat  berusaha untuk melakukan pembaruan dan perluasan ruang-lingkup dari hukum pidananya untuk menghindari adanya kekosongan hukum. 1
1 Timbo  Mangaranap  Sirait,  Urgensi  Perluasan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Sebagai Manifestasi  Pengejawantahan  Konstitusi,    Jurnal  Konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  R.I.,  Volume 13 Nomor 3, 660, 662 (September 2016).
Selama  kurang  lebih  seperempat  abad  berbagai  yurisdiksi  negara  telah merancang  berbagai  kebijakan  tentang  dengan  cara  bagaimana  negara  dapat mencegah  dan  menekan  tingkat  kejahatan  serta  melindungi  masyarakat  dari pelaku  tindak  pidana  subjek  korporasi. Menurut  catatan  sejarah,  Mahkamah Agung ( Suppreme Court ) Amerika Serikat melalui putusannya tahun 1886 di Santa Clara County versus Southern Railroad telah menetapkan bahwa korporasi dapat diperlakukan seperti orang  ( natural person ). Sedangkan Indonesia setelah tahun 1945  menyatakan  kemerdekaannya,  baru  tahun  1951  secara  tegas  menyatakan korporasi  sebagai subjek hukum pidana. 2 Hingga kini telah terdapat lebih kurang 100 hukum pidana korporasi (material) in abstracto berupa undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang tindak pidana dengan pelaku korporasi, 3 yang juga mengakibatkan ilmu hukum pidana korporasi  pun turut berkembang.
Walaupun  ilmu  hukum  pidana  korporasi  dan  Peraturan  hukum  pidana korporasi  (material)  di  Indonesia  telah  berkembang,  yang  disebabkan  adanya tendensi  sosiologis  korporasi  melakukan  tindak  pidana    yang  semakin meresahkan  masyarakat,    dalam  praktiknya  hingga  akhir  tahun  2016  tercatat relatif  sangat  terbatas  (sedikit)  korporasi  yang  berhasil  diproses  hingga  dijatuhi pidana in concreto di pengadilan. Penyidik dan penuntut umum tidak berani dan kesulitan  melimpahkan  perkara  tindak  pidana  korporasi  ke  pengadilan  akibat keterbatasan  kemampuan  dalam  menyusun  dan  merumuskan  surat  dakwaan dalam perkara tersebut, sementara pengadilan pun dalam memutus suatu perkara korporasi sangat tergantung surat dakwaan yang diajukan penuntut umum,  yang kemudian  membuat  ambiguitas  advokat  ketika  melaporkan  korporasi    yang diduga  melakukan  tindak  pidana  ataupun  dalam  hal  membela  kliennya
2 Undang-undang  R.I.,  No.  17  Tahun  1951,  Penimbunan  Barang,  jo  Undang-undang  R.I.,  No.  1 Tahun 1953, Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang Sebagai Undang- undang, L.N.R.I. No. 4   telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan  4 tahun kemudian  ditindaklanjuti lagi dengan Undang-undang  Darurat No 7  Tahun 1955,   Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, L.N.R.I. Tahun 1955 No. 27.
3 Menurut    mantan  Ketua  tim  Pokja  PERMA  Nomor  13  Tahun  2016,  Surya  Jaya  bahwa  hasil penelitian kurang lebih ada sekitar 100-an undang-undang yang dapat dipakai untuk menjerat korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  (hukumonline,  “UU  ini  kerap  dipakai  aparat  dalam Menjerat  Korporasi”,  tersedia  di:  m.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini- kerap-dipakai–aparat-dalam-menjerat-korporasi).
(korporasi)  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di masyarakat.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  antara  hukum pidana  korporasi in  abstracto dengan  penegakan  hukum in  concreto tersebut adalah karena belum adanya pengaturan hukum acara pidana korporasi (formil) menyangkut tata cara  memidana korporasi pelaku tindak pidana  secara holistik. Akibatnya  implementasi  penegakan  pertanggungjawaban  pidana  pun  berjalan secara  terkotak-kotak  (fragmenter)  dan  instansi  sentris,  yang  menyebabkan terjadinya  inkonsistensi  penerapan  model  pertanggungjawaban  dan  adanya disparitas sanksi pidana terhadap korporasi.
Perkembangan  tersebut,    harus    diantisipasi  oleh  Advokat,  sebab  pada akhir  tahun  2016    telah  diterbitkan  hukum  acara  pidana  korporasi  (formil) 4 mengenai  tata  cara  untuk  memidana  korporasi  ( legal/nonlegal  person ). Diperkirakan mulai tahun 2017 akan semakin banyak korporasi yang dilaporkan sebagai  pelaku  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  pidana  korporasi.  Terbitnya hukum  acara  pidana  korporasi  yang  akan  menjadi  prosedur  atau  tata  cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, harus disosialisasikan kepada Advokat melalui pendidikan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi malpraktik pada saat advokat mendampingi klien korporasi. Mengingat selama ini asas-asas, teori- teori,  kaidah-kaidah,  norma-norma  hukum  pidana  yang  tersedia,  kebanyakan diperuntukkan  hanya  untuk  memidana  Orang  ( natural  person )  sehingga spesifikasi  asas-asas,  teori-teori  dan  kaidah-kaidah  lama  tersebut  belum  tentu sesuai untuk subjek hukum korporasi.
Antisipasi  oleh  advokat  menjadi  penting,  mengingat  makna  dari  terma “advokat”  dalam kamus  Bahasa  Indonesia  adalah “... ahli  hukum  yang  berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, juga disebut dengan  pengacara”, 5 untuk itu dalam perkara tindak pidana korporasi, advokat yang  diangkat  berdasarkan  kuasa  yang  diberikan  oleh  kliennya  harus  memiliki
4 Tanggal  21  Desember  2016  Telah  ditetapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I.,  No.  13  Tahun 2016,  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi,  L.N.R.I.  Tahun  2016  No. 2058.
5 Kamus Bahasa Indonesia 15 (Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008).
keahlian  khusus  sehingga    berwenang  bertindak  mendampingi  korporasi  secara objektif.
Kesenjangan  hukum  pidana in  abstracto dengan inconcreto dan  adanya disparitas  sanksi  terjadi  dalam  beberapa  putusan  pengadilan  terkait  korporasi misalnya  dalam  kasus  PT.  IM2    dan  PT.  Kalista  Alam.  Putusan  kasus  tersebut bukanlah  semata-mata  produk    tunggal  dari  hakim,  tetapi    Advokat    juga  turut andil  memberi kontribusi melalui argumentasi pembelaannya yang mungkin saja kurang  sahih  ( valid )  serta  tidak  memenuhi  pandangan  objektif 6 keilmuwan hukum  pidana  korporasi  ( corporate  criminal  legal  science )  yang  telah berkembang,  sehingga  hakim  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya    memutus perkara  secara  subjektif 7 ,  dan  atau  ditambah  fakta  persidangan  atau  dakwaan Jaksa saja, dan mengabaikan argumentasi Advokat yang tidak valid tersebut.
Oleh  karena  itu,  mengingat  selama  ini  sudah  banyak  peneliti  yang mengkritisi  secara  ilmiah  kinerja  Lembaga-lembaga  Kepolisian,  Kejaksaan  dan Peradilan  dalam  penegakan  hukum,  maka  ada  urgensinya  juga  untuk mengotokritisi  dan  mengkaji  peranserta  dan  kinerja  Advokat  dan  Organisasi Profesi  Advokat  secara  objektif  (ilmiah)  dalam  kapasitas  sebagai  Lembaga penegak  hukum.  Khususnya  sejauh  mana  advokat  atau  calon  advokat  berhasrat untuk  meningkatkan  kapabilitasnya  pada  bidang  khusus  tertentu 8 melalui organisasi  profesinya,  misalnya  kemampuan  ilmiah  advokat  dalam  mengikuti perkembangan  ilmu  hukum  pidana  korporasi  ( corporate  criminal  legal  science ) 9 yang  kelak  dapat  diterapkan  dalam  mendampingi  klien  (korporasi)  yang  sedang menghadapi kasus tindak pidana.
6 Moelyatno memberikan pengertian tentang pandangan  “objektif” yaitu  menurut ketentuan ilmiah, sehingga boleh diuji dan diteliti kebenarannya oleh siapapun lihat, Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana 13 (Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2008).
7 Id, Sedang untuk pandangan yang “subjektif”, Moelyatno memberikan pengertian yaitu menurut keinginan atau kehendak sendiri, yang tergantung dari keadaan masing-masing,
8 Undang-undang R.I., No. 18 Tahun 2003, Advokat, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 49, Pasal 3 ayat (2) mengatur tentang advokat dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu.
9 Sejak tahun 1243 korporasi  dikenal corporate criminal legal science telah mengalami perkembangan baik secara parsial dan bertahap (evolusioner) hingga   perubahan secara mendasar (revolusioner) dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016
Untuk itu, masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah  berkaitan dengan  sejarah  perkembangan  profesi  Advokat  dan  pertanggungjawaban  pidana korporasi secara universal; perkembangan profesi Advokat dan korporasi sebagai subjek  hukum  pidana  di  Indonesia  secara  diakronis  dan  peran  serta tanggungjawab  Advokat  dalam  profesinya  sebagai  penegak  hukum Officium Nobile. Selain itu implikasi kesenjangan hukum In Abstracto dan dampak terhadap pembelaan  Advokat  atas  pidana  korporasi In  Concreto dan peranserta  Advokat sebagai Officium  Nobile dalam  membela  korporasi  terduga  pelaku  tindak  pidana Korporasi ( Corporate Crimes )  dan  peranserta Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan  pendidikan  hukum  berkelanjutan  ( Continue  Legal  Education ) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi hukum.

## Sejarah  Perkembangan  Profesi  Advokat  dan  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Secara Universal
Secara historis, dalam pandangan bangsa Romawi, hukum itu tidak berasal dari  “atas”  (dunia  supranatural,  dewa-dewi),  melainkan  produk  karya  cipta manusia.  Namun  meskipun  demikian,  mereka  menempatkan  hukum  di  atas manusia dalam arti dipandang memiliki atau diberi kekuatan objektif, dan dengan itu berlaku secara umum sehingga harus dihormati dan dipatuhi oleh semua orang termasuk  orang-orang  yang  membentuknya  dan  yang  mengemban  kekuasaan pemerintahan  pada  umumnya, 10 antara  lain  mulai  dari  Raja  dan  para pembantunya, hakim, yuris , advokat, dan masyarakat pada umumnya.
Pada  masa ancient  regime Romawi  korporasi  belum  dikenal  dan  orang ( natural person ) masih menjadi satu-satunya subjek hukum. Asas Nullum delictum nulla  poena  sine  praevia  lege dan  asas  legalitas  belum  dikenal.  Tetapi  masa tersebut  ada dikenal kejahatan yang dinamakan “kejahatan-kejahatan yang tidak disebut  dalam  undang-undang”  ( criminal  extra  ordinaria )  di  antaranya  yang terkenal “perbuatan jahat, durjana” ( crimina stellionatus) 11 yang tidak ditentukan
10 Bernard  Arief Sidharta, et.al . Pengemban Hukum Teoritis, Refleksi Atas Konstellasi Disiplin Hukum 9, (Logoz Publishing, Bandung, 2014).
11 Lihat, Moeljatno, Supra no. 5, hlm. 26.
bentuknya  berupa  apa , sehingga  memungkinkan  seorang  Raja  yang  berkuasa untuk menggunakan hukum pidana  secara sewenang-wenang menurut kehendak hatinya terhadap seseorang.
Akan tetapi masa Romawi kuno profesi Advokat telah dikenal dan digelari profesi  yang  mulia  atau  “ Officium  Nobile” sedangkan  terhadap  pengembannya disebut  sebagai  “ Orator ” 12 atau  secara  teknis  nama  yang  diberikan    terhadap orang yang berpraktik di  pengadilan sebagai “ Patroni Causarum ” atau singkatnya “ Patroni ” 13 yang  kini  dikenal  sebagai  Advokat. Advokat  disebut  “ Officium  Nobile” karena kerelaannya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tegaknya hukum dan keadilan serta melawan kesewenang-wenangan penerapan ketentuan “kejahatan-kejahatan  yang  tidak  disebut  dalam  undang-undang”  ( criminal  extra ordinaria) oleh  penguasa,  walau  tidak  mengharapkan  imbalan  dari  masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum tersebut.
Cicero (Marcus Tullius Cicero) adalah salah satu orator yaitu advokat yang memiliki  ketrampilan  handal  dalam  retorika,  filsafat,  beracara,  dan  juga Negarawan  Romawi  Kuno,  ia  piawai  dalam  berbicara  (berpidato)  di  hadapan umum,  dan  seorang  yuris  yang  handal  dalam  hukum  untuk  mendakwa  dan membela baik di pengadilan maupun di Majelis Tinggi.
Kerelaan  seorang  Advokat  terlibat  menegakkan  keadilan  dan  menolak kesemena-menaan “ criminal extra ordinaria” walau tanpa mengharapkan imbalan ( prodeo ),  telah  mengilhami  William  Shakespeare’s  dengan quote nya  yang kontroversial  dari  William  Shakespeare’s  pada  Henry  VI Part II, act IV, Scene II, Line 73 yang mengatakan  “ The first thing we do, let’s kill all the lawyers. ..”, yang kurang  lebih  maksudnya  dalam  cerita  tersebut,  bahwa  hal  pertama  yang  harus dilakukan  oleh  seorang  penguasa  agar  bebas  melakukan  perbuatan  melawan
12 Orato r (latin) seperti Cicero (Marcus Tullius Cicero) adalah salah satu Orator yang memiliki ketrampilan handal dalam retorika, filsafat,  dan Pengacara, juga Negarawan Romawi Kuno  “ who accused themselves to public speaking, either in the popular assemblies or in the court of law ”(lihat, William Forsyth, History of Lawyers, Ancient and Modern 80-81 (Estes & Lauriat, Boston,
Washington Street, 1875)
13 Patroni Causarum ” atau singkatnya “ Patroni ”  adalah pihak yang berpraktek di pengadilan  dan pihak  yang mewakili kliennya, Id hlm. 81.
hukum  dan  melawan  konstitusi  sehingga  dapat  melanggengkan  jalan  menuju kekuasaan yang otoriter adalah dengan  “membunuh” semua Advokat.
Sejarah  mencatat  instabilitas  internal  akibat  banyaknya  faksi-faksi  dan anarki  militer,  yang  kemudian  menyebabkan  runtuhnya  Romawi  hingga  hampir seluruh  Eropa  terjadi  kekacau-balauan,  dan  kemudian  agama  nasrani  pun berkembang dan pengaruh Gereja mendominasi  Eropa di masa kegelapan ( dark ages ) hingga masa pra renaisance.
Hingga kini berbagai peristilahan diberikan kepada profesi Advokat, antara lain  seperti  di  Amerika  sebagai Lawyer ,  di  Inggris Barrister dan Solicitoir ,  di Singapura Advokat , di Belanda sebagai Advokat dan Procureur.
Demikian    juga  halnya  dengan  sejarah  awal  perkembangan  Korporasi global, yang mulai dikenal dengan dibentuknya Dewan Gereja oleh Paus Innocent IV  (1243-1254)    sebagai  subjek  hukum  perdata  dan  memaklumatkan  prinsip Societas  delinquere  non  potest yang tidak  memperkenankan  adanya  suatu peradilan  pidana  bagi  korporasi.  Hal  itu  sebagaimana  dikatakan  oleh  Dominik Brodowski, Manuel E.M. de la Parra, dan Klaus Tiedemann yang mengatakan 14 :
“... Societas delinquere non potest is clearly on its way out.. this principle consecrated  by  Pope  Innocent  IV  originally  aimed  at  preventing  the papal excommunication of civil or business corporations, cities and legal entities for offense committed by one of its members but its no longer a dogma  in  secularized  and  enlighted  criminal  justice,  and  it  does  not provide  a  constitutionally  binding  barrier  to  corporate  criminal liability” .
Dalam artian, bahwa kini prinsip Societas delinquere non potest pada masa modern  jelas  sudah  ditinggalkan.  Paus  Innocent  IV  pada  awalnya  menujukan maklumat  tersebut  untuk  mencegah  pengucilan  terhadap  korporasi  sipil  atau bisnis,  kota  dan  badan  hukum  Kepausan  (Dewan  Gereja)  atas  pelanggaran  yang mungkin  dilakukan  oleh  salah  satu  anggotanya.  Namun Societas  delinquere  non potest kini bukan lagi dogma yang dianut  dalam sistem  peradilan sekuler, serta
14 Dominik Brodowski, et.al. , Requlating Corporate Criminal Liability, Springer, Switzerland, 2014, hlm 2
tidak  lagi  menjadi  asas  hukum  yang  dapat  menghalangi    dan    mengikat pertanggungjawaban  pidana korporasi.
Pengaruh  adagium “Societas  delinquere  non  potest “  lama  mempengaruhi sistem  hukum  pidana  dunia  termasuk  dalam  Pasal  59  KUHP  (WvS)  Indonesia, sehingga perkara korporasi selalu bersifat perdata dan hampir tidak ada advokat menggugat  (memperkarakan)  korporasi  dalam  ranah  pidana.  Walaupun kemudian mengingat tendensi korporasi melakukan pidana semakin tinggi, maka berbagai  yurisdiksi  hukum  negara  mulai  menerapkan  pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.
Sebagaimana dikatakan Dominik Brodowski, Manuel E.M. de la Parra, dan Klaus  Tiedemann,  “... Tren  dunia  saat  ini  terhadap  pertanggungjawaban  pidana korporasi  berasal  dari  negara-negara common  law ,  terutama  di  AS,  di  mana Mahkamah Agung ( Suppreme Court ) menyatakan dalam keputusannya pada tahun 1886  di  Santa  Clara  County versus Southern  Railroad bahwa  sebuah perusahaan dapat  diperlakukan  seperti  orang  biasa  ( natural  person )”, 15 telah  menjadi  salah satu  contoh  putusan  pengadilan  dalam  yurisdiksi  AS  yang  kelak  membuat kebijakan dan ilmu hukum pidana korporasi pun semakin berkembang.
20 tahun kemudian pada tahun 1909 Mahkamah Agung ( Suppreme Court ) mengeluarkan  Putusan  bersejarahnya  perihal  New  York  Central versus Hudson River  Railroad  Co.,  yang  melahirkan  konsep  “badan  hukum  dapat  dipidana ( Societas  delinquere  potest )”. Dari  sejarahnya,  pertanggungjawaban  pidana korporasi  secara  sederhana  adalah  merupakan  reaksi  atas  semakin  pentingnya kedudukan entitas hukum terutama di bidang ekonomi, yang menyebabkan makin banyaknya  kejahatan  dengan  pelaku  badan  hukum,  atau    kejahatan  yang dilakukan untuk keuntungan (keuangan) badan hukum. 16 Selanjutnya pengaruh di Amerika dan berbagai negara lainnya, telah membuat berbagai yurisdiksi  negara sepakat  untuk  memidana  korporasi  yang  tidak  lagi  hanya  terlihat  dalam  sistem peradilan pidana nasional, tetapi menjadi trend pemidanaan korporasi di tataran
15 Id hlm. 2.
16 Id.
internasional (global) dengan asas universal di mana advokat terlibat di dalamnya untuk melakukan pembelaan di peradilan.
Perkembangan  Profesi  Advokat  dan  Korporasi  Sebagai  Subjek  Hukum Pidana di Indonesia secara diakronis
Hukum  pidana  korporasi  dalam  KUHP 17 dan  sistem  hukum  pidana Indonesia  di  satu  sisi,  serta    keberadaan  Advokat  di  Indonesia  di  sisi  lain  yang berjalan secara paralel dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia  yang  merupakan  peninggalan  penjajahan  Hindia  Belanda.  Advokat adalah sebuah peristilahan yang dapat ditemukan di dalam dunia sistem peradilan di Indonesia yang dahulu dikenal dengan berbagai penyebutan antara lain seperti advokat, procereur ,  pembela,  penasehat  hukum,  pengacara,  pokrol  bambu,    dan lawyer .
Menurut  sejarah  advokat  di  Indonesia,  organisasi  advokat  di  Indonesia bermula pada masa kolonialisme. Pada masa itu, jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki Landraad dan Raad van  Justitie .  Mereka  bergabung  dalam  organisasi  advokat  yang  dikenal  sebagai Balie van Advocaten . Di awal orde baru para advokat Indonesia memiliki banyak organisasi  advokat  sebagai  warisan  dari  banyaknya Balie  van  Advocaten yang dibentuk  pada  masa  sebelumnya. 18 Kemudian,  setelah  kemerdekaan  1945 semangat  untuk  tetap  bersatu  dan  saling  menghormati  sebagai  sesama  rekan advokat  secara  demokratis  tetap  terjalin  dan  terpelihara  dengan  baik,  walaupun para  advokat  bernaung  di  organisasi  berbeda  karena  terbentuknya  berbagai Organisasi Advokat sebagai perlambang dari sistem multi bar association.
17 Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang R.I. No. 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 R.I. Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah R.I. dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana L.N.R.I. 1958 No. 127 Tambahan L.N.R.I. No. 1660)Pasal 59 KUHP masih memegang prinsip “ Societas delinquere non potest” bahwa korporasi tidak dapat dipidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang (pengurus).
18 Binzaid Kadafi, et. al. , Pembentukan   Organisasi  Advokat   Indonesia: Keharusan atau Tantangan? Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004, hlm 1.
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat, sebagaimana  disyaratkan  dalam  Pasal  28 19 menjadi  era  lahirnya  wadah  tunggal profesi  Advokat    (sistem single  bar  association )  dengan  berdirinya  PERADI (Perhimpunan  Advokat  Indonesia)  yang  digagas  oleh  tujuh  organisasi  profesi Advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI) yaitu Ikatan  Advokat  Indonesia  (IKADIN),  Asosiasi  Advokat  Indonesia  (AAI),  Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  (HKPM),  Serikat  Pengacara  Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI).
Melalui Pasal 5 ayat (1) 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa Advokat  merupakan salah satu penegak hukum yang sejajar  kedudukannya  dengan  penegak  hukum  lainnya.  Walaupun  notabene kedudukannya sesama penegak hukum, tetapi posisinya berada pada pihak yang berbeda-beda, di mana Polisi dan Jaksa mewakili negara, Hakim mewakili Tuhan Yang  Maha  Esa  sehingga  ketiganya  ditempatkan  berada  dalam  struktur  negara, sedangkan  Advokat  karena  mewakili  masyarakat  berada  di  luar  struktur pemerintah.
Era single  bar  association dapat  bertahan  selama  12  tahun  (2003-2015), dan runtuh tahun 2015 karena ditenggarai tidak mencerminkan nilai-nilai historis dan  dianggap  telah  memperlakukan  Advokat  secara  diskriminatif.  Seluruh Pengadilan  Tinggi  pun  diberi  kewenangan  oleh  Mahkamah  Agung  mengangkat sumpah para Advokat dari semua organisasi Advokat (PERADI, PERADIN, IKADIN, KAI  dan  lain-lain).  Akan  tetapi  era multi  bar yang  dimulai  sejak   terbitnya  Surat Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal  25  September  2015  bagaikan  dua  sisi  mata  uang  yang  membawa dampak positif dan dampak negatif, walaupun harus tetap diakui bahwa dengan
19 Supra no. 7, pada Pasal 28 ayat’(1): “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. (2)Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.
20 Id pada  Pasal 5 ayat (1):  “Advokat berstatus sebagai  penegak hukum  bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.
segala  kelebihan  dan  kekurangannya  telah  membawa  perubahan  dalam  dunia profesi advokat Indonesia. Dilihat dari segi kelebihannya atau dampak positifnya antara  lain  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  tersebut  telah  mengembalikan  nilai- nilai  demokratis multi  bar ,  dan  telah  menghilangkan  sikap  diskriminatif  yang tidak  sesuai  sejarah  perjalanan  advokat  Indonesia,  serta  mengembalikan    hak hidup  dan  hak  untuk  beracara  yang  terampas  oleh single  bar dalam  membela kliennya di pengadilan. Dilihat dari segi kekurangannya atau dampak negatifnya, antara  lain  ternyata  organisasi-organisasi  advokat  yang  ada,  belum  siap mengantisipasi  surat  Ketua  Mahkamah    Agung    tersebut,  sehingga  dapat membekali  advokat  anggotanya  seperti  yang  diharapkan  oleh  Undang-undang, dengan    pendidikan  berkelanjutan  yang  sesuai  dengan  standar  yang  ditentukan oleh sistem pendidikan nasional dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Paralel dengan perkembangan dunia Advokat sebagaimana di atas, setelah 6  tahun  Indonesia  merdeka  dari  penjajahan,  indikasi  bahwa  korporasi  dapat melakukan  tindak  pidana  sebenarnya  sudah  terdeteksi  oleh  para  pembuat undang-undang,  sehingga  pada  tahun  1951  para  “ law  maker ”  secara  bertolak- belakang  ( contrario )  dengan  Pasal  59  KUHP,  sudah  menerbitkan  aturan  hukum pidana  terkait  korporasi  sebagai  langkah  represif  menciptakan  efek  jera  dalam mengatasi korporasi yang melakukan tindak pidana dan menyatakan secara tegas sebagai subjek hukum pidana.
Namun selama pasang surut perkembangan dunia profesi advokat  (1945- 2016)  tersebut,  masih  relatif  sedikit  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana diproses  di  pengadilan  akibat  pengaruh    kosongnya  pengaturan  hukum  acara pidana  bagi  korporasi  sebagai  subjek  yang  melakukan  tindak  pidana.  Walau secara  “ de  jure” terdapat  banyak  undang-undang  yang  menempatkan  korporasi sebagai  subjek  tindak  pidana,  tetapi  akibat  paradigma  lama  penegakannya  yang terkotak-kotak  (fragmenter)  telah  menciptakan  ambiguitas  dalam  tatacara pendampingan korporasi oleh Advokat. Selain bahwa secara “ de facto ” korporasi tetap saja ada yang melakukan pelbagai tindak pidana ( corporate crime ), bahkan menjadi  tempat    menyembunyikan  harta  kekayaan  hasil  pidana  yang  merugikan negara dan masyarakat. Dengan sangat terbatas korporasi yang berhasil  diminta
pertanggungjawabannya  serta  diproses  di  peradilan,  maka  diterbitkanlah Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  13  Tahun  2016  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi,  sebagai  paradigma  baru sistem peradilan pidana untuk mengendalikan kejahatan korporasi.

## Peran  dan  Tanggungjawab  Advokat  Dalam  Profesinya  Sebagai  Penegak Hukum Officium Nobile
Terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  13  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi,  akan menjadi era baru tindak pidana korporasi. Peranserta advokat diperkirakan akan semakin  meningkat  karena  akan  semakin  banyak  korporasi  yang  diproses  di peradilan pidana atas perbuatannya, sehingga  membutuhkan kepiawaian  ilmiah advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara pidana korporasi tersebut.
Sebagaimana  diketahui,  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi persyaratan  berdasarkan  Undang-undang. 21 Oleh  karena  itu,  seorang  Advokat yang  di  satu  pihak  bertindak  sebagai  seorang  anggota  penegak  hukum  dan  juga penegak sistem hukum dalam kapasitas mewakili hak dan kepentingan  kliennya, tetapi di pihak lain juga  merupakan warganegara yang memiliki tanggungjawab khusus untuk tegaknya keadilan. Selain itu, profesi Advokat juga disebut sebagai jabatan yang mulia ( officium nobile), disebut mulia karena seorang advokat harus bertindak dengan  segala  upaya  ( all-out) membela  kliennya.  Ia  bertindak sebagai perwakilan  ( representative )  dari  klien,  sebagai  konsultan,  penasehat,  sebagai pengacara, sebagai negosiator, dan sebagai eksaminator atas perkara klien. Peran Advokat juga  “...sebagai perwakilan dari klien, untuk mana seorang Advokat  yang  mewakili  kliennya  melakukan  berbagai  fungsi.  Sebagai  Penasehat, seorang  advokat  menyampaikan  ke  klien    agar  memahami  hak  dan  kewajiban hukum  klien  serta  menjelaskan  bagaimana  maksudnya    dalam  praktek.  Sebagai
Pengacara,  seorang  Advokat  dengan  tekun  menyatakan  posisinya  dalam  sistem peradilan.  Sebagai  negosiator,  seorang  Advokat  mencari  hasil  yang menguntungkan  terhadap  klien  tetapi  konsisten  dengan  syarat  ketentuan menurut hukum.  Sebagai Evaluator, seorang Advokat bertindak dengan mengkaji kasus hukum klient dan melaporkannya terhadap klien atau yang lain. 22
Mengenai tugas utama seorang advokat, Soemarno P. Wirjanto secara garis besar dapat menjabarkan sebagai berikut.: 23 a) Sebagai procurator , yaitu mewakili dan  membantu  klien  di  dalam  segala  pekerjaan  yang  diperlukan  untuk mempersiapkan  perkara  pengadilan  sehingga  siap  untuk  diputus  oleh  hakim; b) Sebagai “pleader ” atau “ pleiter ”, yaitu mengucapkan pledooi , presentasi fakta-fakta, argumentasi  hukum,  sehingga  hakim  dapat  mendapatkan  pandangan  mengenai fakta-fakta mengenai suatu perkara; dan c) Sebagai juris-consult , memberi nasihat hukum  di  luar  peradilan,  membantu  dengan  atau  membuat  akta-akta  hukum, perdamaian hukum dan lain-lain.
Adapun  fungsi  penting  advokat  sebagai  pembela  ialah: 24 a) Melindungi hak-hak para pencari keadilan diperlakukan di luar kemanusian; b) Untuk dapat segera  diperiksa  dan  diadili  jangan  sampai  berlarut-larut  berkepanjangan  tanpa adanya  kepastian  hukum,  dan c) Diusahakan  hak-hak  para  pencari  keadilan sebagaimana  yang  telah  diberikan  oleh  undang-undang  telah  diperhatikan  dan tidak dilalaikan baik oleh aparat penegak hukum dan juga aparat negara. Terakhir dalam  mendampingi  tersangka  atau  terdakwa  baik  pada  tingkat  pemeriksaan penyidikan,  penuntutan  maupun  pada  pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan selalu  berusaha  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  sebagaimana  yang diberikan oleh undang-undang.
Implikasi  Kesenjangan  Hukum In  Abstracto dan  Dampaknya  Terhadap Pembelaan Advokat Pada Pidana Korporasi In Concreto
22 Lihat, Stephen Gillers, et.al., Regulation of Lawyer, Wolter Kluwer, New York , 2017, hlm. 35.
23 Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 38.
24 Abdussalam & DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 370.
Adanya  kesenjangan  norma  hukum in  abstracto yang  menjadi  acuan  bagi advokat  dalam  pembelaannya,  dengan  perkembangan  sosiologis  kejahatan korporasi  yang  makin  beragam,  serta  didukung  dengan  tidak  adanya  sistem terpadu  ( integrated  system )  prosedur  penegakan  pertanggungjawaban  pidana korporasi in concreto , menyebabkan  sedikit korporasi pelaku tindak pidana yang diproses pidana hingga ke pengadilan.
Demikian  juga    perkara  tindak  pidana  korporasi  yang  sudah  putus  di pengadilan ada  juga yang kurang  dapat dinalar secara hukum . Misalnya dalam perkara  tindak  pidana  korporasi  PT  Kalista  Alam  (PT  KA)      dimana  Mahkamah Agung  menolak  banding  PT  KA. 25 Dalam  kasus  tersebut  pertanggungjawaban pidana  korporasi  dilakukan  dengan  “gugatan  Perdata  dengan  memakai  Pasal Pidana”.  Dalam  kasus  tersebut  PT.  KA,  digugat  dan  dihukum  secara  Perdata  tapi mempergunakan  Pasal  Pidana,  korporasi  tersebut  dituntut  melakukan  tindak pidana  membuka  lahan  perkebunan  dengan  cara  membakar,    dan  bersesuaian dengan  ketentuan pidana Pasal 69 ayat (1) huruf H di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kasasi  PT.  KA  ditolak  oleh  Mahkamah  Agung 26 dan    divonis  untuk membayar kerugian sejumlah  Rp. 366 Miliar atas tindak pidana membakar lahan tersebut, untuk memulihkan lahan gambut seluas 1.000 hektar yang rusak akibat tindak pidana korporasi tersebut.
Putusan  Mahkamah  Agung  terhadap    korporasi  PT.  Kalista  Alam  tersebut telah  menciptakan  ketidak  pastian  hukum  karena  Hakim  Mahkamah  Agung
25 Seminar Nasional , Menjerat Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Hukum , Dalam Rangka Peringatan HUT IKAHI  ke-64, IKAHI, Hotel Mercure Ancol Jakarta, 21 Maret 2017 (tidak dipublikasi).
26 PT Kalista Alam (...) adalah perusahaan sawit di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Nangroe Aceh Darussalam. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan perindustrian ini terbukti membakar lahannya sendiri. Dalam vonis Mahkamah Agung yang diputuskan pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nomor perkara 651 K/PDT/2015 menyatakan terdakwa PT Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT Kalista Alam telah terbukti melakukan pembakaran lahan. PT Kalista Alam terbukti melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan berlanjut juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan tersebut juga menyatakan bahwa untuk memulihkan lahan gambut yang rusak seluas 1.000 hektar, PT Kalista Alam harus membayar kerugian sejumlah Rp. 366 Miliar lebih atas perbuatan mereka, Supra no. 24 hlm. 34.
memutus perkara kasasi Perdata tersebut  dengan  membuat penjatuhan putusan melebihi  apa  yang  diminta  undang-undang    ( Ultra  Petita), yaitu  menjatuhkan sanksi  perdata  korporasi  dengan  memakai  Pasal  pidana    dalam  Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Korporasi tersebut dihukum melebihi ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 108 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat  tiga  upaya  penegakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  yaitu;  upaya  diluar jalur pengadilan, upaya jalur pengadilan Perdata, dan terakhir upaya jalur hukum pengadilan  pidana.  Masing-masing  upaya  penegakan  tersebut  memiliki  domain atau  yurisdiksi  yang  berbeda.  Jika  pertanggungjawaban  korporasi  tersebut dilakukan  secara  Perdata  maka  seharusnya  pasal  yang  diterapkan  adalah  Pasal 90 27 dan bukan ketentuan Pidana dalam  Pasal 69 ayat (1) huruf H, dan jika Pasal 69 ayat (1) huruf H  diterapkan kepada PT. Kalista Alam dalam yurisdiksi hukum pidana  maka  seharusnya  hanya  diberi  sanksi  pidana  denca  maksimum  Rp.  10 miliar dan bukan Rp. 366 miliar.
Di dalam putusan tersebut dikatakan, kedudukan hukum Penggugat  antara lain,  bahwa  Pemerintah,  dalam  hal  ini  instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam bidang  lingkungan  hidup  diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk melakukan upaya hukum  guna  menuntut ganti rugi serta dilakukannya tindakan tertentu  terhadap  usaha  dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui gugatan perdata. Hak Pemerintah tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal    90  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
27 Lihat, Undang-Undang No. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, L.N.R.I.  Tahun 2009 No. 140, Pasal 90 ayat (1): “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.
2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  selanjutnya disebut “Undang-Undang Lingkungan Hidup. 28
Jika  konsisten  diterapkan    maka  model  pertanggungjawaban  pidana  PT. Kalista  Alam  ini    adalah  “Korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga  sebagai  yang bertanggung  jawab”,  sebagai  penjelasan  dari  model  tersebut  “...Menurut Schaffmeister,  D,  N.  Keijzer,  E.  PH.  Sutorius  yang disitasi  Dwidja Priyatno,  dalam Model  ini,  korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga  sebagai  yang  bertanggung  jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai  dapat  dipidana  ternyata  tidak  cukup.  Dalam  delik-delik  ekonomi  bukan mustahil  denda  dijatuhkan  sebagai  hukuman  kepada  pengurus  dibandingkan dengan  keuntungan  yang  telah  diterima  oleh  korporasi  dengan  melakukan perbuatan  itu,  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  dalam  masyarakat,  atau  yang diderita  oleh  saingan-saingannya,  keuntungan  dan  atau  kerugian-kerugian  itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus  tidak  memberikan  jaminan  yang  cukup  bahwa  korporasi  tidak  sekali lagi  melakukan  perbuatan  yang  telah  dilarang  oleh  undang-undang.  Ternyata dipidananya  pengurus  saja  tidak  cukup  untuk  mengadakan  repressi  terhadap delik-delik  yang  dilakukan  oleh  atau  dengan  suatu  korporasi.  Karenanya diperlukan  pula  untuk  dimungkinkan  memidana  korporasi,  dan  pengurus  atau pengurus saja. 29
Demikian  juga    putusan  Nomor  787/K/Pid.  Sus/2014  yang  menghukum korporasi    PT.  Indosat  Mega  Media  (IM2)    membayar  ganti  kerugian  atas perbuatan IA selaku Direktur Utama sebesar  Rp. 1.358.343.346.674,- (Satu triliun tigaratus limapuluh delapan milyar tigaratus empatpuluh tiga juta tigaratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuhpuluh empat). 30 Penegakan Pertanggungjawaban  Pidana  korporasi  pada  kasus  ini  dirasa  tidak  mencermin rasa keadilan di mana “pengurus sebagai pembuat dan pengurus serta korporasi
28 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 651 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015.
29 Supra no. 24 pada 10.
30 Mahkamah   Agung  Republik Indonesia, Putusan Nomor 787/K/Pid. Sus/2014, tanggal dibacakan 10 Juli 2014.
bertanggungjawab”.  Korporasi    berhasil  dipidana  tetapi  tidak diberi  kesempatan untuk  membela  dirinya  pada  proses  penyidikan  dan  pemeriksaan  di pengadilan, sehingga telah berkesan menciptakan  ketidakadilan terhadap korporasi.
Selama  proses  pemeriksaan  kasus  tersebut,  yang  diperiksa  adalah terdakwa    subjek  hukum  orang  ( natural  person ) 31 saja,  sebagai  pelaku  tindak pidana  yang    secara  melawan  hukum  telah  melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  Sementara itu korporasi an sich yang divonis sebagai  pelaku  tindak  pidana  oleh  Mahkamah  Agung  tidak  pernah  diperiksa hingga di pengadilan, sehingga tidak ada kesempatan untuk dapat membela diri. Dalam  putusan  Pengadilan  korporasi    IM2  divonis    Mahkamah  Agung 32 untuk membayar  uang  pengganti  tersebut.  Model  putusan  tindak  pidana  korporasi dalam kasus PT. IM2 ini, merupakan model pertanggungjawaban pidana korporasi “pengurus  sebagai  pembuat  dan  pengurus  serta  korporasi  sebagai penanggungjawab”,  yaitu  dengan  dihukumnya  subjek  hukum  Orang  dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah),  dan  Subjek  hukum  korporasi  PT. Indosat  Mega  Media  (PT.  IM2)  dengan  hukuman  membayar  uang  pengganti sebesar  Rp1.358.343.346.674,00.  Penghukuman  korporasi  seharusnya  dilakukan
31 Terdakwa terdakwa  subjek hukum orang ( natural person ): Indar  Atmanto; Direktur Utama PT. IM2 (PT. Indosat Mega Media) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Kaizad B. Heerjee, Johnny Swandy Sjam, dan Harry Sasongko (lihat selanjutnya, Mahkamah Agung R.I,  Supra catatan no. 25).
32 Id  pada 2, Di dalam putusannya Mahkamah Agung memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 Desember 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No.
01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 3) Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT. IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.
dengan  terlebih  dahulu  memeriksa  korporasi an  sich sebagai  tersangka  oleh penyidik dan terdakwa dalam proses peradilan, dengan demikian PT. IM2 sebagai korporasi dapat diberi kesempatan untuk membela dirinya di pengadilan.
Kedua  putusan  perkara in  concreto tersebut  di  atas  adalah  merupakan produk hukum pidana korporasi (materil) in abstracto yang anomali, karena telah memidana  korporasi  dengan  hukum  acara  (formil)  yang  juga  tidak  sahih, sehingga    layak  untuk  dikaji  secara  ilmiah,  karena  telah  menciptakan ketidakpastian  dan  ketidakadilan  baru  yang  mengakibatkan  ketidaktertiban dalam aktifitas bisnis korporasi.
Peranserta  Advokat  Sebagai Officium  Nobile Dalam  Membela  Korporasi Terduga Pelaku Tindak Pidana Korporasi ( Corporate Crimes )
Makna  Advokat  sebagai  sebuah  istilah  yang  dapat  ditemukan  di  dalam dunia  sistem  peradilan  di  Indonesia  yang  dahulu  dikenal  dengan  berbagai peristilahan  antara  lain  seperti  pembela,  penasehat  hukum,  pengacara,  pokrol bambu,  dan procereur , 33 yang  selanjutnya  di  dalam    Undang-undang    Advokat pengertiannya  jauh  lebih  luas  lagi  yaitu  orang  yang  berprofesi    memberi  jasa hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  Pengadilan  dengan  suatu  persyaratan tertentu.
Dengan berefleksi dari kesenjangan kedua perkara tersebut di atas, selain juga faktor penyidik, penuntut umum dan  hakim, maka  penyebab lainnya adalah faktor  Advokat  yang  menangani  perkara  tersebut,  tidak  mampu  untuk menampilkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur ilmiah suatu perbuatan pidana korporasi  dalam  perspektif corporate  criminal  legal  science yang  kian berkembang,  direlasikan  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  dianggap  relevan interpretasinya  mendukung  kepentingan  kliennya  selengkap  mungkin    dalam perkara  tindak  pidana  korporasi  yang  sedang  dihadapi.  Seyogyanya  kesemua faktor  tersebut  harus    dikemas  dalam  suatu  argumentasi  yang  objektif  (ilmiah)
33 Timbo Mangaranap Sirait, Kongkritisasi Filosofi Profesi Officium Nobile Melalui Pendidikan Master Advokat 8 (Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, Jakarta, 2016).
dan  dibangun  untuk  menggiring  pemikiran  hakim  dalam  putusannya  yang menciptakan kepastian hukum berkeadilan dari sudut pihak korporasi kliennya. Hal  itu  selaras  dengan  pendapat  B.  Arief  Sidharta  yang  mengatakan Pengacara  (Advokat)  adalah  orang  yang  dalam  proses  peradilan  bertugas  untuk menampilkan  fakta-fakta  dari  kejadian  yang  menimbulkan  sengketa  terkait selengkap  mungkin,  dan  tentu  saja  yang  mendukung  kepentingan  kliennya, termasuk  aturan-aturan  hukum  yang  dipandang  relevan  dan  interpretasinya. Kesemuanya itu di kemas dalam suatu argumentasi yang rasional yang dibangun untuk  mencapai  suatu  putusan  hukum  yang  adil-manusiawi  dari  sudut  pihak kliennya. 34 Dalam  konteks  untuk  menampilkan  fakta-fakta  tindak  pidana korporasi  dimaksud  maka  Advokat  harus  dapat  meningkatkan  pemahaman ilmiahnya tentang ilmu hukum pidana korporasi yang semakin bergeser.
Pergeseran nilai keilmuwan hukum corporate criminal legal science “...juga turut  mempengaruhi  cara  kerja  dan  kinerja  para  Advokat  di  seluruh  Indonesia akibat  kelemahan  dan  keterbatasan  ilmu  pengetahuan  ( knowledge )  advokat- advokat  muda,  serta  ketidak-mampuan  Organisasi  Advokat  membekali anggotanya  untuk  meningkatkan  tata  cara-kerja  ( knowhow )  advokat  dalam menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tuntutan  rasa  keadilan  masyarakat  yang semakin meningkat. 35
Advokat yang sejak dari semula ada merupakan sebuah profesi yang sarat dengan  nilai-nilai  idealis  dan  disebut  dengan  profesi  mulia  dan  terhormat ( officium  nobile )  karena  perannya  untuk  memperjuangkan  nilai-nilai  hak  asasi manusia  dan  kepentingan-kepentingan    masyarakat  dalam  bidang  hukum.  Akan tetapi kini karena segala keterbatasan baik dari internal maupun eksternal, para praktisi  advokat  seringkali  tidak  mampu  mengemban  nilai-nilai officium  nobile tersebut  karena  kurangnya  kemampuan  dan  penghayatan  advokat  untuk memenuhi  standar  nilai-nilai  mulia  dan  terhormat  tersebut  dalam    jabatan
34 B. Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Volume 1 No. 1 Juni 2015, Jurnal Veritas et Justitia. 220, 238 (2015).
35 Timbo Mangaranap Sirait, supra no. 33 hlm. 4-5.
profesinya, 36 termasuk  upaya  untuk  meningkatkan  kapabilitasnya  dengan mengikuti pendidikan khusus tertentu agar memiliki keahlian khusus tertentu. Padahal  di  dalam    Pasal  3  ayat  (2)    Undang-undang  Advokat  telah  diatur tentang  perlunya  pendidikan  khusus  hukum  berkelanjutan  ( Continue  Legal Education ) yang  mendasari  agar    Advokat  dalam menjalankan  prakteknya  dapat mengkhususkan  diri  pada  bidang  tertentu,  melalui    peningkatan  pendidikan untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  kehidupan nasional,  dan  terutama  dapat  menjadi  tuan  rumah  di  negeri  sendiri  dalam persaingan global, bahkan dapat berkiprah secara internasional.
Peranserta    Organisasi  Profesi  Advokat  Dalam  Memberikan  Pendidikan Hukum  Berkelanjutan  ( Continue  Legal  Education ) Bekerjasama  Dengan Perguruan Tinggi Hukum
Julian  V.  Roberts    mengatakan “...society  causes  crime  and  offender  (...)  no society, no laws, no crime and no criminals. Once a society emerges, rules develop, and  they  are  broken  society  must  respond,  otherwise  the  rules  would  lose  their potency  to  affect  behaviour . 37 Dalam  pandangan  Julian,    adanya  masyarakatlah (korporasi/orang)  penyebab  adanya  kejahatan  dan  pelakunya  (...)  tidak  ada masyarakat, maka tidak ada hukum, tidak ada kejahatan dan tidak ada penjahat. Begitu  sebuah  masyarakat  muncul,  maka  peraturan  berkembang,  dan  mereka yang  merusak  masyarakat  harus  bereaksi,  jika  tidak,  maka  hukum  akan kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku.
Oleh  karena  itulah  hukum  selalu  tertatih-tatih  mengikuti  perkembangan sosial  di  masyarakat,  dan  membuat  adanya  kesenjangan  antara  dunia sollen dengan  dunia sein, yang berimbas  mempengaruhi  dunia  hukum in  abstracto terhadap hukum  in  concreto .  Maksudnya  kesenjangan das  sollen dengan das  sein tersebut  pasti  akan  berimbas  kepada  pengaturan  hukum in  abstracto dan penegakan  hukum in  concreto, di  mana  di  dalamnya dunia  profesi  Advokat
36 Id.
37 Julian V. Roberts, Criminal Justice, A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom, 2015, hlm 8.
sebagai    profesi  yang  mulia  ( nobile )  juga  akan  turut  tertatih-tatih    dalam mengikuti  perkembangan  hukum  yang  mengakibatkan  kendala  memenuhi  dan menegakkan  terciptanya  rasa  kepastian  hukum  berkeadilan  yang  semakin berkembang di masyarakat.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan  Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 38 dan  salah  satu  cara  untuk  mencapai  cita-cita  konstitusi  tersebut  adalah dengan  meningkatkan  kemampuan  advokat  sehingga  benar-benar  menjadi advokat yang cerdas, mulia dan terhormat ( nobile ) dalam menjalankan tugasnya ( officium )  melalui  jalur  pendidikan  khusus  berkelanjutan  sehingga  mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.
Sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  bertujuan  mewujudkan  tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan, sangat memerlukan adanya advokat-advokat yang handal, karena terbukti secara historis profesi  Advokat  sebagai  sebuah  profesi  terhormat  atau  yang  disebut  dengan Officium  Nobile telah  menjadi  salah  satu  pilar  dalam  menegakkan    suppremasi hukum dan hak asasi manusia sejak ribuan tahun yang lalu. 39
Demikian  juga  halnya  untuk  menegakkan  kekuasaan  kehakiman  yang bebas  dari  segala  campur  tangan  dan  pengaruh  dari  luar,    sangat  memerlukan profesi  Advokat  yang  bebas,  mandiri,  dan  bertanggung  jawab,  untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak  asasi  manusia,  dan  Advokat  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri,  dan
38 Undang-undang Nomor  20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. L.N.RI. Tahun 2003 No. 4301, Konsideran
39 Timbo Mangaranap Sirait, Supra no. 33, hlm. 19.
bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. 40
Itu  jugalah  sebabnya,  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu  sistem  pendidikan  nasional,  di  mana  di  dalam  konsideran  Undang-undang sistem  pendidikan  nasional  yang  mengatakan  negara  harus  mampu  menjamin pemerataan  kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global  sehingga  perlu dilakukan  pembaharuan  pendidikan  secara  terencana,  terarah,  dan berkesinambungan. 41 Corporate  criminal  legal  science adalah  ilmu  yang  secara khusus mempelajari pilar-pilar hukum pidana korporasi menyangkut pilar Pidana dan  Pemidanaan  Korporasi  ( corporate  criminal  sentencing  system ), Pertanggungjawaban  Pidana    Korporasi  ( corporate  criminal  liability )  dan  Tindak Pidana Korporasi ( corporate criminal act )  yang dengan berkembangnya tuntutan rasa  kepastian  hukum  berkeadilan  ditambah  dengan  pilar  Tujuan  Pemidanaan Korporasi yang rumusannya sebagaimana tabel dibawah ini:

## Tabel:     Tujuan, Pedoman dan Persyaratan Pemidanaan Korporasi Masa
Depan ( Ius Constituendum)
= = +
+
Tujuan  Pemidanaan  ini  juga  menjadi  pilar  baru  dalam  penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang sangat penting posisinya, yang secara filosofis dan analogis dapat digambarkan “jangan sampai menangkap seekor ikan tetapi harus mematikan seluruh isi kolam”. Hal ini menjadi sangat penting karena kedudukan  korporasi  sebagai  kepanjangan  tangan  subjek  hukum  orang  ( natural
40 Id, hlm. 19.
41 Id, hlm. 20.
Kesalahan (PJP) Korporasi Tindak pidana Korporasi i Pidana korporasi
Tujuan Pidana
Korporasi
person )  juga  berperan  penting  dalam  lapangan  ekonomi,  menciptakan  lapangan kerja dan berbagai pengaruh sosial lainnya yang positif.
Untuk  itu  peran  serta  organisasi  advokat  untuk  memberikan  pendidikan khusus hukum berkelanjutan ( continue legal education ) terhadap anggotanya dan khususnya  terhadap  calon  (kandidat)  advokat  dengan  bekerjasama  dengan Perguruan  Tinggi  Hukum  mutlak  untuk  dilakukan,  demi  menciptakan  profesi Advokat yang “ Ing Ngarso Sun Tulodo”, “Ing Madyo Mbangun Karso ”, dan “Officium Nobile ”.
Oleh  karena  itu,  dengan  mencermati  perkembangan  dalam  dunia  profesi Advokat  Indonesia  yang  sudah  “ Multy  Bar” khusus advokat-advokat  muda  yang menjalankan  tugasnya  di  seluruh  Indonesia  yang  masih  banyak  memiliki keterbatasan knowledge dan knowhow dalam menjalankan profesinya, dan untuk mengharmoniskan  perintah    Pasal  3  ayat  (2)    Undang-undang  Advokat  dan Undang-undang  No.    20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  maka Organisasi  Profesi  Advokat  perlu  berupaya  aktif  untuk  memajukan  dan meningkatkan  profesi  Advokat  serta  mengembalikan  marwah  Advokat  sebagai jabatan  yang Officium  Nobile melalui  program  pendidikan  khusus  tambahan berupa knowledge dan knowhow khusus  bidang  advokat  bekerjasama  dengan Sekolah Tinggi Hukum atau Perguruan Tinggi Hukum.
Pengharmonisasian  Undang-undang  Advokat  dan  Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional  dalam  rangka  Pendidikan  Profesi  Advokat  ini  juga  dalam rangka  mengeksekusi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Putusan  MKRI  Nomor 95/PUU-XIV/2016  yang  memutuskan  pendidikan  Advokat  harus  dilaksanakan oleh  Organisasi  Advokat  dengan  menggandeng  perguruan  tinggi  hukum  atau sekolah tinggi hukum yang setidaknya sudah  terakreditasi  demi menjaga fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab sebagaimana amanat perundang-undangan. Pendidikan Profesi Advokat dan Pendidikan khusus hukum  berkelanjutan  ( continue  legal  education )  harus  diselenggarakan  dan merupakan kerjasama wadah organisasi profesi advokat dengan perguruan tinggi.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapatlah  disimpulkan; Pertama ,  bahwa secara  universal  sejarah  perkembangan  profesi  Advokat  telah  mulai  sejak  masa Romawi  dan  kemudian  diikuti  dengan  lahirnya  korporasi  (1243)  yang  awalnya tidak  dapat  dipidana  ( Societas  delinquere  non  potest ),  kemudian  berkembang menjadi dapat dipidana dan berlaku secara global. Kedua , bahwa  perkembangan profesi  Advokat  dan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  secara  diakronis dimulai dari masa kolonialisme Hindia Belanda yang bergabung dalam Balie van Advocaten, kemudian setelah kemerdekaan menjadi multi bar di mana selanjutnya pada tahun 2003 menjadi single bar dibawah PERADI, dan terakhir melalui Surat Ketua Mahkamah Agung  No. 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tertanggal 25 September 2015 kembali menjadi multi bar . Adapun  perkembangan korporasi awalnya tidak dapat dipidana dalam Pasal 59 KUHP berobah secara bertolak belakang menjadi subjek  hukum  pidana  melalui  Undang-undang  tahun  1951  hingga    terbitnya PERMA No. 13/2016. Ketiga , bahwa terbitnya PERMA No. 13/2016 akan menjadi era  baru  penegakan  tindak  pidana  korporasi,  untuk  mana  peranserta  advokat akan  semakin  meningkat  memberi  jasa  hukum,    dan  oleh  karena  itu,  seorang Advokat  harus  semakin  meningkatkan  kemampuannya  membela  kliennya,  baik dalam bertindak sebagai perwakilan ( representative ) dari klien, sebagai konsultan, penasehat,  pengacara,  negosiator,  eksaminator  atas  perkara  klien. Keempat , bahwa  kesenjangan  hukum In  Abstracto dan  dampaknya  terhadap  pembelaan Advokat pada pidana korporasi In Concreto telah berimplikasi terhadap sedikitnya korporasi pelaku pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, dan sekaligus  mengakibatkan  timbulnya  disparitas  dalam  putusan  pengadilan  yang melahirkan  ketidakadilan  baru. Kelima ,  bahwa  merujuk  pada  makna  terma Advokat  sebagai  pemberi  jasa  hukum  didalam  maupun  diluar  pengadilan,  maka Advokat  sebagai  profesi  yang Officium  Nobile dalam membela  korporasi  terduga pelaku  tindak  pidana  Korporasi  ( Corporate  Crimes ),  seyogyanya  harus  mampu mengkemas    argumentasi  hukum  yang  objektif  (ilmiah)  dalam  perspektif corporate  criminal  legal  science yang  kian  berkembang,  kemudian  direlasikan dengan  aturan-aturan  hukum  yang  dianggap  relevan,  dengan  membekali  diri
(melalui  Organisasi  Advokat)  guna  meningkatkan  tata  cara-kerja  ( knowhow ) keahlian  khusus  tertentu  melalui  pendidikan  khusus  hukum  berkelanjutan ( Continue  Legal  Education ). Keenam ,  bahwa  sebagaimana  Putusan  Mahkamah Konstitusi  R.I.  No.  95/PUU-XIV/2016,  Undang-undang  Advokat,  Undang-undang Perguruan  Tinggi,  dan  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  maka peranserta    Organisasi  Profesi  Advokat  sangat  diharapkan  dapat  meningkatkan mutu  dan  meng- uptodate ilmu  hukum  Advokat  anggotanya  guna  memberikan Continue  Legal  Education baik  dalam  bidang  hukum  pidana  korporasi  maupun bidang-bidang  hukum  lainnya  secara  terkini  dengan    bekerjasama  dengan perguruan tinggi hukum.

## Daftar Pustaka
Buku: Abdussalam  &  DPM  Sitompul,  Sistem  Peradilan  Pidana , Restu  Agung,  Jakarta,
2007.
Bernard    Arief  Sidharta, et.al .  Pengemban  Hukum  Teoritis,  Refleksi  Atas Konstellasi Disiplin Hukum, Logoz Publishing, Bandung, 2014.
Binzaid Kadafi, et. al. , Pembentukan   Organisasi  Advokat   Indonesia: Keharusan atau Tantangan?, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004.
Brodowski,  Dominik, et.al. , Requlating  Corporate  Criminal  Liability ,  Springer, Switzerland, 2014.
Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Forsyth, William, History of Lawyers, Ancient and Modern , Estes & Lauriat, Boston,
Washington Street, 1875.
Gillers, Stephen, et.al. , Regulation of Lawyers, Wolter Kluwer, New York, 2017. Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2008. Roberts,  Julian  V., Criminal  Justice,  A  Very  Short  Introduction ,  Oxford  University Press, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom, 2015.
Timbo  Mangaranap  Sirait,  Kongkritisasi  Filosofi  Profesi Officium  Nobile Melalui Pendidikan  Master  Advokat,  Dewan  Pimpinan  Pusat  Perkumpulan  Advokat Indonesia, Jakarta, 2016.

## Jurnal
B.  Arief  Sidharta, Etika  dan  Kode  Etik  Profesi Hukum ,  Volume  1  No.  1  Juni  2015,
Jurnal Veritas et Justitia, 2015.
Timbo  Mangaranap  Sirait,  Urgensi  Perluasan  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Sebagai  Manifestasi  Pengejawantahan  Konstitusi,    Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi R.I., Volume 13 Nomor 3, September 2016.
Makalah Dwidja Priyatno, Seminar Nasional, Menjerat Korporasi Dalam
Pertanggungjawaban Hukum, Dalam Rangka Peringatan HUT IKAHI    ke-64, IKAHI, Hotel Mercure Ancol Jakarta, 21 Maret 2017 (tidak dipublikasi).

## Internet
hukumonline,  “UU  ini  kerap  dipakai  aparat  dalam  Menjerat  Korporasi”,  tersedia di: m.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai –aparat-dalam-menjerat-korporasi.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang R.I. No. 73 Tahun 1958 Tentang  Menyatakan  Berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1946  R.I.  Tentang Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk  Seluruh  Wilayah  R.I.  dan  Mengubah  Kitab Undang-undang Hukum Pidana L.N.R.I. 1958 No. 127 Tambahan L.N.R.I. No. 1660.
Undang-undang  R.I.,  No.  1  Tahun  1953,  Penetapan  Undang-undang  Darurat Tentang Penimbunan Barang  Sebagai  Undang-undang,  L.N.R.I.  No.  4      telah menetapkan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  ,  dan    4  tahun kemudian  ditindaklanjuti  lagi  dengan  Undang-undang  Darurat  No  7  Tahun 1955,    Pengusutan,  Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi, L.N.R.I. Tahun 1955 No. 27.
Undang-undang R.I., No. 18 Tahun 2003, Advokat, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 49. Undang-undang  Nomor    20  Tahun  2003,  Sistem  Pendidikan  Nasional.  L.N.RI.
Tahun 2003 No. 4301.
Undang-Undang  No.  32  tahun  2009,  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, L.N.R.I.  Tahun 2009 No. 140.
Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I.,  No.  13  Tahun  2016,  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 2058.

## Putusan Pengadilan
Mahkamah   Agung  R.I., Putusan Nomor 787/ K/ Pid. Sus/ 2014. Mahkamah Konstitusi R.I., Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016
Lain-lain:
Kamus  Bahasa  Indonesia,  Pusat  Perbukuan,  Departemen  Pendidikan  Nasional, Jakarta,  (2008).