Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2695

## NAFKAH MADHIYAH PERSPEKTIF IMAM EMPAT MAZHAB
Hasanah Hajar UIN Antasari Banjarmasin hasanahhajar123@gmail.com

## Abstrak
Perceraian  merupakan  pintu  masalah  baru  bagi  suami  terhadap  persoalan  nafkah  istri  dan  anak  pasca bercerai.  Sering  kali  nafkah  istri  dan  anak  dikesampingkan  dan  kurang  terurus  dengan  serius,  meskipun suami-istri sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah istri dan anak tetap menjadi tanggungjawab suami. Nafkah Madhiyah (tunjangan lampau) adalah tunjangan bagi seorang istri yang  telah  berpisah  dengannya  atau  masih  menikah  dengannya.  Penelitian  ini  merupakan  hasil  dari penelitian pustaka (Library research) yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa aspek hukum pemberian nafkah terjadi perbedaan pendapat di kalangan peneliti. Para Imam dari empat  mazhab  berpendapat  bahwa  nafkah  madhiyah  harus  dibayarkan  kepada  istri  baik  selama pernikahan  sekarang  maupun  di  masa  lalu  yang  tidak  dibayarkan  oleh  suami.  Landasan  hukum  yang digunakan para imam keempat mazhab ini adalahQS. Al-Baqarah ayat 233 dan Hadits Nabi SAW tentang kewajiban mencari nafkah dan QS. Ath-Thalaq ayat 7 dan QS. Al-Baqarah ayat 280 untuk suami yang tidak mampu menafkahi.
Kata Kunci: Madhiyah, Mazhab, Nafkah

## Abstract
Divorce  is  a  new  problem  for  husbands  on  the  issue  of  wife  and  child  maintenance  after  divorce.  Even though the husband and wife are no longer united in one family, the issue of fulfilling the maintenance of the  wife and children remains the responsibility of  the husband. Nafkah Madhiyah (past  allowance) is an allowance for a wife who has separated from him or is still married to him. This research is  the result of library  research  which  is  descriptive  and  analytical.  The  results  of  the  research  obtained  that  the  legal aspects  of  giving  alimony  there  are  differences  of  opinion  among  researchers.  The  Imams  of  the  four madhhabs argue that madhiyah nafkah must be paid to the wife both during the current marriage and in the past which was not paid by the husband. The legal basis used by the Imams of the four madhhabs isQS. Al- Baqarah verse 233 and the Hadith of the Prophet SAW about the obligation to earn a living and QS. Ath- Thalaq verse 7 and QS. Al-Baqarah verse 280 for husbands who are unable to provide. Keyword: Madhiyah, Mazhab, Nafkah

## PENDAHULUAN
Dengan menikah, mengubah status wanita yang semula dilarang dengan menyentuh orang lain selain mahramnya menjadi halal baginya. 1 Setelah pernikahan selesai dan dikukuhkan, wanita tersebut menjadi sah jika pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syara.  Menikah  juga  dianjurkan  dalam  Islam,  terutama  bagi  orang  yang  mampu  dan  ingin menikah.  Namun,  kata  “mampu”  sendiri  memiliki  banyak  penafsiran,  dan  para  ulama  berbeda pendapat tentang penafsiran kata “mampu”.
1 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), h. 29.
Nikah juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu beliau bersabda:
ْوُ يُ ب  َلَِا ٍطْىَر ُةَث َلََث َءاَج :َلاَق ,ونع الله ضر ٍكِلاَم ِنْب ِسَنَأ ُثْيِدَح ِِّبَّنلا ِةَداَبِع ْنَع َنْوُلَأْسَي صلى الله عليه وسلم ِِّبَّنلا ِجاَوْزَأ  ِت صلى الله عليه وسلم ِّيشبَّنلا َنِم ُنَْنَ َنْيَأَو :اْوُلاَقَ ف ،اَىوُّلاَقَ ت ْمُهَّ نَأَك اْوُِبِْحُأ اَّمَلَ ف صلى الله عليه وسلم
ِوِبْنَْ ْنِم َمَّدَقَ ت اَم ُوَل َلَُِِ ْدَق ،
،َلَّخََتَ اَمَو َو ،ُلِطْفُأ َلاَو ُلْىَّدلا ُمْوُصَأ َنََأ :ُلْحا َلاَقَو ،اًدَبَأ َلْيَّللا يِّلَصُأ  ِّنِّاَف َنََأ اَّمَأ :ْمُىُدَحَأ َلاَق
َءاَسِّنلا ُلََِِْعَأ َنََأ :ُلْحا َلاَق
َقَ ف ،صلى الله عليه وسلم الله ُلْوُسَر َءاَجَف اًدَبَأ ُجَّوََِ تَأ  َلََف ُمْوُصَأ  ِّنِّكَل ،ُوَل ْمُكاَشْحَلأ  ِّنِّا ِاللهَو اَمَأ ،اَذَكَو اَذَك ْمَُْلُ ق َنيِذَّلا ُمَُْ نَأ :َلا )ملسمو ىراخبلا هاور(. ِّنِّم َسْيَلَ ف  ِتَِّنُس ْنَع َبَِِر ْنَمَف َءاَسِّنلا ُجَّوََِ تَأَو ُدُقْرَأَو يِّلَصُأَو  ُ،لِطْفُأَو
2
Ketika  perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  perkawinan  itu  sah,  suami  dan  isteri mempunyai  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Ketika  pasangan  menunaikan  tugasnya, kedamaian  dan  ketenangan  terwujud  sehingga  kebahagiaan  hidup  berumah  tangga  menjadi lengkap.
Pasangan  tidak  hanya  diharapkan  untuk  memenuhi  tanggung  jawabnya,  tetapi  mereka juga harus memberikan hak yang seharusnya menjadi hak pasangannya. Adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Namun tidak boleh dilupakan bahwa hak perempuan tidak terbatas pada penghidupan, tetapi masih banyak hal lain yang tidak bersifat material.
Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib menurut Al-Qur’an, yaitu terdapat Q.S. Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:
َّنُهُ قْزِر ُوَلِدْوُلْوَمْلا ىَلَعَو
.اَهَعْسُو  َّلاِا ٌسََْ ن ُفَّلَكُت َلا  ِفْوُلْعَمْلِب َّنُهُ تَوْسِكَو

## 3
Ayat di atas tidak hanya menyatakan bahwa kewajiban nafkah bagi perempuan itu wajib, tetapi juga standar nafkah itu didasarkan pada kemampuan laki-laki. Meskipun jumlah tunjangan anak  yang  akan  diberikan  tidak  ditentukan,  penyelidik  memberikan  penjelasan  tentang  berapa banyak nafkah anak yang akan diberikan.
Hidup  berarti  tidak  hanya  uang  untuk  pembelian,  tetapi  juga  kebutuhan  lain  seperti makanan, obat-obatan, tempat tinggal dan kebutuhan lain yang dianggap perlu.
Mengenai  besarnya  nafkah  yang  wajib  dibayarkan  oleh  seorang  suami  kepada  istrinya, para  ulama  berbeda  pendapat.  Seperti  halnya  kaum  Syafi'i  dalam  menentukan  besarnya  nafkah, yang tidak diukur dengan tingkat kebutuhan, tetapi mereka mengatakan bahwa itu adalah hanya berdasarkan  syara.  Meskipun  golongan  Syafi'i  sependapat  dengan  golongan  Hanafi  mengenai pertimbangan kaya dan miskinnya suami, namun disyariatkan bahwa suami wajib mengurus dua
2 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 557.
3 Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Banten: Kalim, 2011), h. 38.
mud  sehari  bagi  suami  yang  kaya.  Orang  miskin,  sebaliknya,  mendapat  satu  muda  (6  ons gandum/beras) setiap hari. 4
Tunjangan  sangat  luas,  seperti  tunjangan  untuk  istri  yang  dalam  masa  iddah,  tunjangan untuk madhiyah (nafkah sebelumnya), tunjangan untuk istri di bawah umur, dll. Juga tentang jenis tunjangan  ini,  peneliti  memiliki  pendapat  yang  berbeda,  ada  yang  wajib,  ada  yang  tidak. Mengenai undang-undang tunjangan itu sendiri, ada perbedaan pendapat di antara para peneliti.
Nafkah  madhiyah  (Nafkah  masa  lampau)  bagi  istri  yang  berpisah  dengannya  namun mengajukan  tunjangan  di  masa  lalu  ketika  mereka  masih  berstatus  menikah.  Para  ulama  juga berbeda  pendapat  tentang  pemeliharaan  ini  dan  mereka  juga  memiliki  alasan  yang  kuat  untuk memperkenalkan hukum tentang nafkah madhiyah ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  pustaka  (library  research),  yakni  penelitian  yang obyek  kajiannya  menggunakan  data  pustaka  berupa  buku-buku  sebagai  sumber  datanya. 5 Penelitian  kepustakaan  memiliki  beberapa  ciri  khusus,  antara  lain;  penelitian  ini  berhadapan langsung  dengan  teks  yang  ada  di  perpustakaan,  tidak  ke  lapangan  sehingga  tidak  dibatasi  oleh ruang  dan  waktu.  Data  bersifat  siap  pakai  ( readymade )  karena  sumber  yang  sudah  ada  di perpustakaan. Data perpustakaan  yang di pakai adalah data  sekunder, maksudnya data diperoleh dari  tangan  kedua  bukan  asli  dari  tangan  pertama  dilapangan. 6 Data-data  tersebut  dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca ( text reading ), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Nafkah
Nafkah secara bahasa artinya sesuatu yang diinfaqkan oleh seseorang untuk keluarganya. Sedangkan menurut syara’ nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 7
Tunjangan  wajib hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan dan keinginan serta memperhatikan kondisi dan kemampuan suami.
Hak  atas  nafkah  adalah  kewajiban  suami  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  rumah tangga  yang  berkaitan  dengan  pangan.  Suami  wajib  mengurus  segala  kebutuhan  dapur  istrinya, yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  atau  makanan,  membayar  pendidikan  anak,  perawatan kesehatan,  dll.  Istri  tidak  harus  mencari  nafkah.  Kalaupun  perempuan  bekerja,  hal  itu  harus
4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: PT Alma’ruf, 1981), h. 90.
5 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 9.
6 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 4-5.
7 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 110.
dilakukan  atas  izin  laki-laki  dan  membantu  dalam  rumah  tangga.  Jika  suami  tidak mengizinkannya  bekerja,  maka  istri  terpaksa  menurutinya,  karena  jika  tidak  patuh  maka  istri dinyatakan nusyuz. 8
Kiswah berarti perumahan berupa sandang atau sandang. Kiswah adalah kewajiban laki- laki terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah adalah hak wanita. Ini adalah pakaian khusus untuk kebutuhan  yang  terkait  erat  dengan  anggota.  Suami  wajib  membekali  istrinya  dengan  kiswah hidup berupa pakaian penutup aurat dan berbagai kebutuhan ruhani.
Tempat  tinggal  merupakan  tujuan  yang  penting,  karena  dengan  adanya  rumah memberikan  rasa  aman,  tenteram  dan  tenteram  bagi  istri  dan  anak.  Tempat  tinggal  yang  baik adalah luas, ada cukup ruang untuk istirahat, ruang tidak pengap, pintu dan jendela anti maling, dan Anda merasa betah dan bersemangat di sana. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat. 9

## Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah
Syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri menurut mayoritas ulama,yaitu:
a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya.
Bukti dari ketundukan ini adalah dia menunjukkan kerelaan hatinya ketika diminta untuk melayani  suaminya,  baik  dia  diminta  untuk  bercinta  atau  tidak.  Jika  istri  tetap  tinggal bersama keluarganya dengan persetujuan suaminya, dia tetap harus membayar nafkah.
b. Istri sudah cukup umur dan mampu menikah.
c. Jika  isteri  masih  muda  dan  tidak  mampu  bersetubuh,  maka  suami  tidak  berkewajiban untuk  mengurusnya  karena  penghasilan  bergantung  pada  kemampuan  isteri  untuk bersetubuh.  Hukum  wajib  tidak  tercapai  jika  wanita  tidak  dapat  melakukan  hubungan seksual.
d. Akad nikah yang dihasilkan termasuk perkawinan yang sah.
e. Jika  perkawinannya  fasid  maka  suami  tidak  berkewajiban  menafkahi  istrinya  karena perkawinan fasid memaksanya untuk bercerai, dan istri tidak dianggap tetap di sisi suami karena perkawinan fasid, artinya istri tidak berhak atas . untuk menggantikan akad nikah Fasid.
f. Hak suami tidak hilang jika istrinya tetap di sisinya tanpa izin syar'i. 10
Hak suami tidak hilang jika istri tetap berada di sisinya tanpa izin syar' atau karena alasan di luar kekuasaan suami. Apabila hak suami hilang tanpa ada alasan syar'i (misal Nusyuz) atau  alasan  lain  yang  ada  di  pihak  suami,  maka  istri  tetap  berhak  mendapat  nafkah. Selama bukan disebabkan oleh istri, tugas menjaga suami tetap ada.
8 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 32.
9 Ibid
10 Az-Zuhaili, Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu , h. 112.

## Sebab-Sebab Pemberian Nafkah
Ada beberapa alasan untuk memberikan nafkah , salah satunya karena adanya perkawinan yang  sah.  Perkawinan  memungkinkan  seseorang,  sesuai  dengan  kemampuannya,  untuk mendukung kelompok-kelompok berikut:
a. Istri dan Anak: Kalau istri dibelanjakan, apalagi anak, biayanya malah lebih menggiurkan.
b. Istri yang bercerai tinggal di Iddah Raj. Namun, bagi seorang wanita yang bercerai tiga kali yang  diceraikan  karena  alasan  khulu  atau  fasakh,  yang  diperlukan  hanyalah  memperoleh rumah  dan  tidak  ada  kewajiban  pemeliharaan  selama  dia  melakukan  iddah.  Saat  hamil, adalah  kewajiban  laki-laki  untuk  memberikan  dukungan  dan  perlindungan  kepada perempuan sampai dia melahirkan. 11
Jika  suami  tidak  menginginkan  tunjangan,  istri  dapat  menerima  hartanya  sebagai kecukupan atau kebutuhan untuk dirinya dan anak-anaknya.
Kewajiban  nafkah  suami  dimulai  pada  saat  istri  memberikan  dirinya  sepenuhnya,  baik setelah  matahari  terbenam,  matahari  terbit,  atau  waktu  lainnya.  Rutinitas  rezeki  seorang  suami dimulai  saat  matahari  terbit,  bersamaan  dengan  kebutuhan  manusia.  Tamkin  (penyerahan  istri kepada  suaminya)  bukanlah  suatu  keharusan,  karena  suami  berkewajiban  mengurus  nafkah  dan segala  urusan  yang  berhubungan  dengannya.  Kewajiban  mengasuh  dimulai  dengan  kelahiran anak, bukan dengan berakhirnya akad nikah.

## Kadar Nafkah
Ulama  madzhab  memiliki  pendapat  yang  berbeda  tentang  tunjangan  istri,  apakah  itu diukur  menurut  ketentuan  syar  atau  menurut  keadaan  pasangan.  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali berkata: Dilihat dari kondisi pria dan wanita itu. Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami yang kaya, yaitu, sebanyak tunjangan biasanya dibayarkan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib menafkahi istri  yang miskin semampunya.  Suami yang  kaya  wajib menafkahi istri yang miskin, yaitu nafkah, yang berada di tengah-tengah antara dua pengeluaran mereka. Seorang suami  yang  miskin  memberikan  nafkah  kepada  seorang  istri  yang  kaya  adalah  apa  yang  dia butuhkan, sementara yang lainnya menjadi kesalahannya. 12
Imam Malik berpendapat bahwa tunjangan tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri dan hal ini berbeda-beda menurut tempat, waktu dan keadaan. Imam Abu Hanifah juga mengungkapkan pendapat ini.
11 Ibnu Mas’ud and Zainal Abidin, Fiqih Imam Syafi’i , 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 425.
12 Muhammad  Bin  Abdurrahman  Ad-Dimasyqi, Fiqih  Empat  Mazhab (Bandung:  Hasyimi  Press, 2016), h. 388.
Imam Syafi'i berpendapat bahwa taraf hidup ditentukan oleh dua mud untuk orang kaya, satu setengah mud untuk orang mud dan satu mud untuk orang miskin. 13
Perbedaan pendapat ini disebabkan karena biaya  hidup dalam hal ini disamakan dengan pemberian makanan atau pakaian ganti. Hal ini karena para fuqaha menyepakati bahwa tidak ada batasan persediaan pakaian sedangkan persediaan makanan ada batasannya.
Jika  suaminya  kaya,  dia  harus  menafkahi  nafkah  sesuai  dengan  kekayaannya.  Adapun yang  bermasalah,  sebisa  mungkin  tanpa  harus  memberi  lebih  dan  tidak  ada  kewajiban  untuk melihat  apakah  wanita  itu  kaya  atau  miskin. Artinya,  jika  suaminya  miskin,  sedangkan  istrinya dari  keluarga  kaya,  yang  biasa  hidup  berkecukupan  pangan  dan  sandang,  maka  dia  sendiri,  jika ada, harus menggunakan hartanya untuk penghidupannya. Jika tidak, istri harus bersabar dengan rezeki  yang  diberikan  Allah  kepada  suaminya.  Karena  Allah  lah  yang  menyempitkan  dan meluaskan rezeki. 14
Sesuai  kesepakatan  para  imam  empat  mazhab,  nafkah  ditanggung  (oleh  suami)  setiap bulan  sesuai  kebutuhan.  Apa  yang  dibutuhkan  untuk  makan/minum,  uang  akomodasi,  gaji pembantu,  gaji  menyusui  dan  pengasuhan  anak?  Anak-anak  mengganti  pakaian  mereka  setiap empat bulan.
Adapun takaran rumah dalam dirham, menurut sekelompok ulama Malikiya, Syafi'iya dan Hanbaliya, tidak boleh kecuali ada kesepakatan antara para pihak. Apa yang harus diberikan harus jelas dan tepat. Rumah tangga harus mengurus kebutuhan dalam bentuk yang dia butuhkan untuk dirinya  sendiri.  Dia  memberi  makan  anak-anak  sambil  makan,  itupun  dia  memberikan  pakaian kualitas  pakaian  yang  dia  kenakan.  Alasannya  karena  dirham  itu  tidak  wajib  dan  tidak menggantikannya.  Tentu  saja,  apa  yang  bukan  miliknya  tidak  dapat  diganti. 15 Kebanyakan  istri menuntut  suaminya  (di  luar  kemampuannya),  dan  suami  dapat  memenuhi  tuntutan  itu,  Wanita berpikir ini adalah hak wanita.
Namun,  ini  termasuk  tindakan  yang  buruk  karena  sesungguhnya  Allah  SWT  telah berfirman dalam Al-Qur’an surah Ath-Thalaq ayat 7, yaitu:
َ ن ُالله ُفِّلَكُي  َلا ُالله ُوَتَا اَِّمِ ْقَِْنُ يْلَ ف ُوُقْزِر ِوْيَلَع َرِدُق ْنَمَو ِوََِعَس ْنِّم ٍةَعَس ْوُْ ْقَِْنُ يِل اًسَْ ُالله ُلَعْجَيَس اَهَ تَا اَم  َّلاِا اًلْسُّي ًلْسُع َدْعَ ب 16 13 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), h. 462.
14 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Wanita (Semarang: CV Asy-Syifa, 2008), h. 479.
15 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004), h. 147.
16 Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h. 558.
Oleh  karena  itu,  seorang  istri  tidak  dapat  menuntut  tambahan  penghasilan  di  luar kemampuan suaminya, dan ia tidak dapat menuntut tambahan penghasilan di luar batas kewajaran jika suaminya dapat memberikannya.
Demikian  pula,  seorang  suami  tidak  boleh  menghilangkan  nafkah  wajib  untuk  dirinya sendiri  (dia  tidak  memberikan  nafkah  yang  memadai  kepada  istrinya),  karena  beberapa  suami tidak  memberikan  nafkah  wajib  kepada  istrinya  karena  mereka  sangat  salah  dan  dalam  keadaan ini istri dapat menerima pemeliharaan harta suaminya sesuai kebutuhan atau tanpa sepengetahuan suaminya. 17
Setidaknya cukup uang untuk minyak diwajibkan dan sisir untuk istrinya. Pakaian wanita yang  menjadi  pakaian  wanita  yang  digunakan  oleh  masyarakat  negara  tersebut.  Untuk  wanita yang tinggal di negara dingin, bulu, wol atau pakaian tebal, celana, kemeja, topi atau isian mugen setidaknya cocok. Kemeja, selimut, dan syal untuk wanita di musim panas yang memungkinkan dua tahun. 18
Derajat pakaian ditentukan oleh ulama sampai ulama Syafi'iyyah sesuai dengan keadaan keuangan  suami.  Putusannya  tidak  berdasarkan  syara'a  tetapi  berdasarkan  ijtihad  hakim  sesuai kecukupan  keluarga.  Ketika  keluarga  kaya,  pakaiannya  terbuat  dari  kain  halus  dan  halus, sedangkan  untuk  keluarga  miskin,  kainnya  kasar.  Mereka  yang  moderat  secara  finansial  juga bergantung pada keterampilan mereka.
Batas  minimal  pakaian  wajib  adalah  qamish,  pakaian  yang  menutupi  seluruh  tubuh. Kemudian  celana,  yaitu  kain  yang  menutupi  anggota  tubuh  bagian  bawah  dan  menutupi  aurat. Kemudian  kerudung,  kain  yang  menutupi  kepala.  Kemudian  sandal  atau  sepatu  dan  sejenisnya. Menurut  Malikiyyah  dan  Hanbaliyyah,  pakaian  tersebut  dibayar  dengan  cara  menyerah  setiap awal tahun dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya jika pakaian tersebut dicuri atau hilang.
Menurut  Syafi'iyyah  dan  Hanafiyyah,  perawatan  pakaian  dilakukan  setiap  enam  bulan sekali  karena  pakaian  biasanya  habis  dipakai  setelah  enam  bulan.  Jika  pakaian  rusak  sebelum setengah  bulan,  maka  suami  tidak  wajib  menggantinya,  sebagaimana  tidak  wajib  mengganti belanjaan yang habis sebelum hari kiamat.
Menurut  Malikiyyah  dan  ulama  lainnya,  ruang  hidup  minimal  adalah  kamar  tersendiri, yang syaratnya ditetapkan oleh Malikiyyah dan sebagian Hanafiyyah, yaitu tidak boleh ada kamar lain  yang  satu  tingkat  untuk  istri  kedua,  karena  pengaturan  yang  demikian.  menyebabkan kesusahan.
Menurut  sebagian  besar  ulama  non-Malikiyyah,  kondisi  hidup  memiliki  perabot  dan barang-barang  rumah  tangga  seperti  tempat  tidur,  kasur,  bantal,  selimut,  perabot  dapur,  sendok,
17 Muhammad Ibrahim Alu Syaikh, Fatwa-Fatwa  Tentang  Wanita (Jakarta:  Darul Haq, 2016), h. 495.
18 Al-Imam Asy-Syafii, Al-Umm (Kitab Induk) (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), h. 385.
garpu, piring, periuk, teko, gelas dan peralatan lain yang diperlukan termasuk lampu. Alat, mesin cuci  dan  lain-lain.  Semua  ini  diperlukan  karena  Ma'ishah  tidak  lengkap  tanpa  unsur-unsur tersebut.
Hakim dapat menentukan besaran nominal penyelesaian istri, dengan mempertimbangkan kebutuhan istri, biaya hidup dan harga kebutuhan pokok, tentunya dengan bantuan tenaga ahli di bidangnya. Cara hakim menentukan nafkah isteri harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan juga meminta pendapat ahli-ahli di bidangnya. 19

## Faktor-Faktor Penggugur Nafkah
Gugurnya  kewajiban  memberi  nafkah  kepada  istri  oleh  suami  dapat  disebabkan  dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:
a. Menentang istri atau durhaka kepada perintah suaminya setelah menyerah. Ini menurut Qaul Jadid.  Termasuk  tidak  menuruti  perintah  suami,  artinya  istri  menolak  dijamah  atau  tidak memuaskan kebutuhan seksual suaminya tanpa alasan.
b. Penis pria sangat besar sehingga wanita tidak bisa menahannya. Saksi memutuskan itu. Surat keterangan ini mengakibatkan suami kehilangan kewajiban nafkah terhadap istri.
c. Sakit yang tidak memungkinkan hubungan intim.
d. Keluar rumah tanpa izin suami kecuali rumah itu berbahaya.
e. Wanita  bepergian  sendirian  tanpa  izin  pria,  bukan  untuk  kebutuhan  pria,  tetapi  untuk kebutuhan wanita. Menurut Azhar, kewajiban pemeliharaan itu batal karena tidak ada aturan tentang  hal  itu.  Namun,  jika  istri  bepergian  dengan  suaminya  atas  izin  suaminya  dan  suami membutuhkannya, kewajiban nafkah istri tidak berkurang.
f. Wanita  itu  durhaka  (nusyuz).  Jika  istri  tidak  mematuhi  perintah  suaminya,  menghilang  dan kemudian  kembali  ke  rumah  suaminya,  suami  tidak  wajib  menafkahi  istrinya  setelah  dia kembali taat.
g. Istri-istri  di  bawah  umur  yang  menurut  Azhar  tidak  mampu  melakukan  hubungan  seksual, tidak  berhak  mendapat  nafkah,  karena  belum  memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang disyaratkan dalam perkawinan, yaitu. hubungan intim
h. Jika  istri  yang  semula  beragama  Islam  kemudian  menjadi  murtad,  maka  atas  kesepakatan semua  madzhab  dihapuskan  kewajiban  nafkah,  tetapi  istri  orang  yang  ada  dalam  kitab  itu tetap wajib memelihara, seperti istri muslimah tanpa Perbedaan sedikitpun. 20
i. Berakhirnya Batas Waktu Tanpa Perintah Pengadilan atau Persetujuan Bersama. Jika jangka waktu  telah  berakhir,  tetapi  pengadilan  tidak  mengeluarkan  keputusan,  kewajiban
19 Az-Zuhaili, Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu , h. 122.
20 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2006), h. 404.
pemeliharaan  berakhir,  dan  mempekerjakan  orang  lain  untuk  pemeliharaan  juga  berakhir kewajiban pemeliharaan.
j. Pengabaian Pemeliharaan Lanjutan. Karena batalnya nafkah sebelumnya, maka nafkah suami berkurang.
k. Kematian  suami  atau  istri.  Jika  suami  meninggal  sebelum  tunjangan  dibayarkan,  maka istrinya  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  jika  istri  meninggal  dunia,  ahli  warisnya  juga  tidak berhak atas nafkah.
l. Perceraian karena ketidaktaatan istri. 21
Adapun  kemurtadan  atau  penolakan  Islam,  jika  suami  telah  masuk  Islam  dan  dirinya masih  watsaniyyah  atau  dukun,  atau  mendorong  anak-anak  suaminya  untuk  melakukan  maksiat dengan  dia,  kehilangan  mata  pencaharian  mereka  karena  mempertahankan  istimta'  maksiat sehingga hukumnya sama dengan wanita yang nusyuz.

## Pendapat Ulama Tentang Nafkah Madhiyah
Jika  suami  tidak  dapat  membayar  nafkah,  maka  itu  menjadi  kewajibannya  meskipun tanpa  keputusan  pengadilan.  Aturan  ini  berlaku  bila  istri  bersabar  dalam  ketiadaan  nafkah suaminya dan istri dapat menghidupi dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya atau dengan meminjamkan kepada suaminya.
Jika  suami  tidak  mampu  menafkahi  istrinya,  istri  dapat  menghidupi  dirinya  sendiri  dan kembali ke rumahnya sendiri, meskipun sudah larut malam, sebelum suami dapat menafkahinya lagi. 22
Suami  yang  bekerja  sama  dengan  suami  yang  memadai.  Jika  seorang  suami  dapat menghidupi dirinya sendiri dan tidak menghidupi istrinya, dia sama saja dengan orang kaya yang tidak  mau  menghidupi  istrinya.  Jika  suami  kaya  membayar  tunjangan  yang  sama  dengan tunjangan orang miskin, dia berutang tunjangan kepada istrinya.
Apabila  alasan  dan  syarat  terpenuhi,  maka  suami  wajib  menafkahi  istrinya,  tetapi kemudian dia tidak membayar jumlahnya, sehingga menjadi hutang yang harus dia pertanggung jawabkan.  Dalam  hal  ini,  utangnya  sama  dengan  tagihan-tagihan  lainnya,  kecuali  bila  dilunasi atau dilunasi. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. 23
Jika sang suami tidak mau membayar nafkah yang dibayarkannya tanpa alasan yang kuat, maka  hal  itu  dianggap  sebagai  hutang  kepada  istrinya.  Istri  memiliki  hak  untuk  sebagian  atau seluruhnya  menghapus  hutang.  Istri  yang  belum  menikah  melepaskan  suami  dari  hutang pemeliharaan yang menjadi haknya di masa depan, karena ini terbukti bukan hutang yang nyata.
21 Az-Zuhaili, Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu , h. 104.
22 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i (Jakarta: Almahira, 2010), h. 56. 23 Sabiq, Fiqih Sunnah , h. 93.
Namun,  apa  yang  disebut  pelunasan  utang  hanya  berlaku  untuk  utang  yang  benar-benar  ada, kecuali terjadi dalam waktu satu bulan jika biaya dihitung setiap bulan atau setahun kemudian jika biaya  dihitung  setiap  tahun.  Kegagalan  membayar  tunjangan  anak  dianggap  sebagai  hutang hukum.  Itu  tidak  kadaluarsa  kecuali  Anda  membayarnya  atau  Anda  dibebaskan  dan  pria  itu berutang kepada Anda. Kemudian salah seorang dari mereka menuntut agar hutangnya dibagi dua dan ini dikabulkan karena itu adalah dua hutang yang berlaku.
Kelompok  Hambali  mengatakan  tentang  pengurangan  utang:  “Harus  ada  pembedaan antara  perempuan  kaya  dan  miskin.  Jika  wanita  itu  kaya,  dia  bisa  menghitung  tunjangannya. Karena  orang  yang  memiliki  kewajiban  berhak  membayarnya  dengan  harta  apapun  yang dimilikinya, sekaligus membayar hutangnya dengan mengurangi bagian dari nafkahnya, termasuk sebagian hartanya. Tetapi jika wanita itu miskin, hukum tidak mengizinkannya. Karena melunasi hutang adalah kewajiban bagi orang yang memiliki kelebihan. Inilah pria yang membutuhkan dan wanita  yang  miskin.  Tuhan  berkata  untuk  memberikan  waktu  kepada  orang  miskin  untuk membayar hutang mereka. 24
Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:
َو ٍةَلَسْيَم  َلَِا ٌةَلِظَنَ ف ٍةَلْسُعْوُْ َناَك ْنِا

## 25
Jika  suami  menghilang  dari  istrinya  untuk  jangka  waktu  tertentu,  istri  mulai  menuntut nafkah,  tetapi  tidak  membebaskan  suami  dari  kewajiban  memelihara.  Kemudian  dia mengklaimnya. Jadi suami harus menghidupi istrinya sejak dia menghilang darinya.
Sama seperti saat sang suami ada. Kemudian dia tidak peduli dengan istrinya. Lalu sang istri  menuntut  nafkah  di  masa  lalu.  Kemudian  suami  harus  menghidupi  istrinya.  Jika  mereka berdua  tidak  setuju,  sang  suami  berkata:  "Aku  memberinya  mata  pencaharian".    Jawaban  untuk wanita itu: "Dia tidak memberiku tunjangan." Kemudian kata-kata wanita itu terdengar bersamaan dengan  sumpah.  Bagi  seorang  laki-laki,  itu  adalah  Bainah  ketika  dia  memberikannya  kepada istrinya,  atau  pengakuan  wanita  ketika  dia  menyerah.  Hidup  itu  seperti  hak-hak  lainnya,  tidak lepas  darinya  kecuali  dengan  pengakuan  wanita  atau  baina  yang  mendukung  wanita  ketika  dia menerimanya.
Jika  dia  memberi  istrinya  satu  tahun  tanpa  tunjangan,  istrinya  akan  dibebaskan  dari tunjangan  tahun  itu  dan  tahun  berikutnya.  Jadi  sang  suami  dibebaskan  dari  apartemen  setahun yang lalu. Karena ada kewajiban merawat istrinya. Hal itu tidak terlepas dari kehidupan di tahun mendatang. Istri melepaskan suaminya sebelum istri memiliki kewajiban menjaga. Untuk istri, dia mengambil suaminya sebagai pendukung.
24 Ibid
25 Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h. 48.
Apa yang harus dinafkahi suami istri, istri meninggal. Kemudian harta itu menjadi milik ahli  waris  istri.  Ketika  suami  meninggal,  nafkah  ditanggung  oleh  mereka  yang  berhutang  harta suaminya,  sebagai  hak  asasi  suami.  Jika  suami  tidak  mendapatkan  apa-apa  untuk  menghidupi istrinya,  istri  berhak  memutuskan  apakah  akan  tetap  bersamanya  atau  menceraikannya.  Jika terjadi perceraian, suami mengurus nafkah istrinya selama istri masih dalam kekuasaannya. 26
Jika suami mencari nafkah untuk istrinya setiap hari, maka tidak ada perceraian di antara mereka. Jika suami tidak menerimanya, batas waktunya tidak tertunda lebih dari satu hari. Sang suami tidak melarang istrinya keluar selama tiga hari itu. Kemudian dia bekerja atau dia bertanya kepada  orang-orang.  Jika  suami  tidak  bisa  mencari  nafkah  untuk  istrinya,  istri  diminta  untuk memilih. 27
Jika  mereka  berpisah,  suami  bisa.  Maka  anda  tidak  boleh  berunding  karena  wanita tersebut dalam keadaan iddah kecuali jika wanita tersebut menginginkan pernikahan yang baru.
Jika  isteri  tinggal  bersama  ayahnya  untuk  sementara  waktu  setelah  penandatanganan akad,  maka  dia  berhak  mendapat  nafkah  sejak  dia  masih  bersama  ayahnya,  apakah  gugatan  itu harus  ditegakkan?  Hanafi  berkata:  Dia  berhak  atas  nafkah  untuk  periode  ini  meskipun  dia  tidak pindah ke rumah suaminya, jika dia tidak memintanya untuk pindah, atau jika dia meminta tetapi dia menolak sampai dia menerima mahar.
Maliki  dan  Syafi'i  berkata:  Seorang  istri  berhak  mendapat  nafkah  jika  seorang  laki-laki menganiayanya atau menawarkan dirinya kepada suaminya.
Hambali  berkata:  Jika  istri  tidak  mempersembahkan  dirinya  kepada  suaminya,  dia  tidak berhak atas nafkah, sekalipun keadaan itu berlangsung bertahun-tahun.
Maliki,  Syafi'i  dan  Hambali  menjelaskan:  Seorang  laki-laki  yang  tidak  hadir  (di  tempat tinggalnya) tunduk pada undang-undang yang sama tentang hak-hak pemeliharaan seperti ketika dia  hadir.  Jika  suami,  yang  tidak  berada  di  tempat  itu,  memiliki  real  estat,  hakim  harus memutuskan  nafkah  istrinya.  Aturan  perawatan  berlaku  untuk  properti  yang  ditinggalkannya. Namun, jika dia  tidak memiliki harta, dia tetap wajib membayar pemeliharaan dan ini dianggap sebagai hutang.
Mazhab  Hanafi  wajib  membayar  tunjangan  kepada  suami  yang  tidak  berada  di  tempat yang  akan  dicabut  hartanya  jika  ia  meninggalkan  harta  istrinya.  Namun,  jika  tidak,  hakim  tetap memutuskan  bahwa  dia  wajib  membayar  tunjangan  anak  dan  memerintahkan  istrinya  untuk mengajukan pinjaman terlebih dahulu. Jika  ada orang yang mau meminjamkan  kepada  istri atas nama suaminya, maka hakim memerintahkan agar yang wajib menafkahi istri itu terlebih dahulu.
26 Asy-Syafii, Al-Umm (Kitab Induk) , h. 387.
27 Ibid
Jika  wanita  yang  harus  dipaksa  untuk  menghidupi  wanita  tersebut  jika  dia  belum  menikah, menolak untuk memberikan pinjaman, hakim dapat memenjarakan wanita tersebut.
Ketika  istri  meminta  hakim  untuk  memaksa  suaminya  membayar  tunjangan  tanpa memberitahunya  kapan  tunjangan  mulai  dibayarkan  setelah  permintaan  diajukan  dan  setelah terbukti  syarat  terpenuhi.  Jika  istri  menentukan  waktu  sebelum  permohonan  diajukan,  timbul pertanyaan:  apakah  pemeliharaan  diperintahkan  secara  retrospektif,  yaitu?  sebelum  permohonan diajukan?
Hanafi  berkata:  Secara  default,  tidak  ada  tunjangan  yang  dapat  diklaim  dari  laki-laki. Tunjangan  anak  untuk  periode  yang  lalu  akan  menjadi  nol  kecuali  kurang  dari  satu  bulan  atau kecuali  hakim  telah  memutuskan  masalah  tersebut.  Berbeda  dengan  keputusan  yang  disebutkan kemudian, nafkah tetap menjadi hak suami, meski waktunya cukup lama.
Maliki berkata: Jika istri menuntut tunjangan untuk waktu yang lalu (dikurangi) meskipun suaminya  mampu  memenuhinya,  istri  berhak  atas  tunjangan  untuk  waktu  yang  lalu  meskipun hakim  tidak  memerintahkannya.  Jika  suami  bermasalah  dan  tidak  dapat  memenuhi  klaim tunjangannya,  ia  tidak  berhak  atas  tunjangan  untuk  masa  lalu.  Pasalnya,  pengikut  sekte  ini kesulitan memenuhi tugas pemeliharaannya. Sebaliknya, jika timbul kesulitan setelah dia mampu membayar, maka kewajiban nafkah selama  masa kesulitan itu berhenti, sedangkan jika dia tidak dalam kesulitan, kewajiban itu tetap ada padanya.
Syafi'i  dan  Hambali  berkata:  Tunjangan  istri  dilaporkan  sebagai  hutang  yang  menjadi tanggung  jawab  suami,  tidak  peduli  berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  membayarnya, selama  syarat-syaratnya  terpenuhi,  baik  suami  dalam  kesulitan  atau  tidak,  diperintahkan  oleh hakim atau tidak. 28
Jika  masa  tunjangan  telah  habis  tetapi  suami  tidak  dapat  membayar  tunjangan  kepada istrinya,  apakah  tanggung  jawab  tersebut  tetap  menjadi  tanggung  jawab  suami?  Hanafi mengklaim:  Hidup  adalah  batal  kecuali  hakim  memerintahkan  kehidupan.  Namun,  itu  menjadi hutang kepada suami.
Maliki, Syafi'i dan Hambali berkata dalam riwayat mereka yang paling jelas: Kehidupan seorang wanita tidak bergantung pada berlalunya waktu. Namun, dia menyukai suaminya. 29
Pembebasan  dari  pembayaran  pemeliharaan  sebelumnya  adalah  salah  satu  alasan penangguhan hutang wajib. Namun, ulama Hanafiya berpendapat bahwa dispensasi memberikan tunjangan  masa  depan,  karena  tunjangan  istri  harus  dibayar  secara  teratur  sesuai  dengan  waktu dan kebutuhan. Pengesampingan nafkah berarti melepaskan kewajiban sebelum lewat batas waktu yang sah dan sebelum ada alasan yang memaksa, yaitu hak isteri untuk melakukannya.
28 Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab , h. 404.
29 Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab , h. 389.
Jika  suami  meninggal  sebelum  tunjangan  dibayarkan,  istrinya  tidak  berhak  atas tunjangan.  Jika  pasangan  yang  meninggal  adalah  seorang  istri,  ahli  warisnya  juga  tidak  berhak atas nafkah. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, jika suami memberikan nafkah kepada istrinya dan istrinya meninggal sebelum masa pinjaman habis, ahli waris suami tidak berhak mengambil kembali  tunjangan  tersebut.  Jika  yang  meninggal  adalah  seorang  istri,  maka  suami  juga  tidak boleh mengambil jenazahnya. 30
1. Saat nafkah dihitung sebagai utang
a.    Menurut  ulama  Hanafiyyah,  nafkah  istri  tidak  menjadi  hutang  suami  jika  tidak  ada keputusan    pengadilan  atau  kesepakatan  bersama.  Artinya,  selama  suami  istri  itu  rela bersama dan belum ada putusan hakim dari hakim, maka nafkah tidak menjadi kesalahan.
Jika istri kemudian menghidupi dirinya sendiri dari hartanya sendiri atau melalui pinjaman, maka  nafkah  istri  tetap  tidak  dianggap  sebagai  hutang  yang  tersisa  pada  suami,  sekalipun penghasilannya  hilang  karena  lewatnya  jangka  waktu,  kecuali  kurang.  lebih  dari  sebulan, dan pendapatan tidak hilang. 31
b.    Jika  pengadilan  sudah  memutuskan  atau  ada  kesepakatan  dari  pasangan,  maka  tunjangan biasa  tidak  menjadi  hutang  yang  kuat,  sehingga  jatuh  hanya  dengan  pelunasan  atau pengukuhan. Utang pemeliharaan meliputi utang lemah yang telah hilang pengukuhannya, pelunasan,  nusyuz  istri,  dan  meninggalnya  suami  istri.  Hutang  tunjangan  anak  tidak menjadi  hutang  yang  serius  kecuali  jika  suami  atau  hakim  memberikan  izin  kepada  istri untuk berutang dan istri benar-benar terlilit hutang.
c.  Alasannya, karena nafkah perempuan adalah Shilla (di satu sisi merupakan pemberian dari laki-laki tanpa syarat atau penggantian) dan di sisi lain juga merupakan pemberian dengan kecenderungan  atau  penggantian.  Tak  tergantikan  artinya  manfaat  yang  didapat  dari pantang  perempuan  tidak  hanya  sampai  kepada  suami.  Yang  dimaksud  dengan  memberi ganti atau timbal balik didasarkan pada kenyataan bahwa  nafkah menggantikan pelepasan hak suami dari istri. Berdasarkan kesamaan dengan shillah, tunjangan berkurang dari waktu ke waktu tanpa perlu pembayaran kembali atau persetujuan bersama dari pasangan, seperti halnya hukum kekerabatan. Namun, ketika Anda melihat kemiripan dengan ibu pengganti, hidup menjadi hutang yang harus dilunasi atau diterima.
d. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa tunjangan istri otomatis menjadi hutang suami jika dia menolak untuk memberikannya kepada istrinya, dan hutang tunjangan tidak dapat dilunasi kecuali jika istri melunasi atau meniadakannya, seperti hutang pada umumnya. Juga tidak
30 Az-Zuhaili, Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu , h. 105.
31 Ibid
diganti  dengan  habisnya  masa  tunggakan,  sekalipun  istri  melakukan  nusyuz,  talak,  atau meninggalnya salah seorang dari mereka.
Alasan  mereka  adalah  bahwa  tunjangan  wanita  itu  adalah  pengganti,  bukan  hadiah atau  hadiah  yang  tidak  dibayar.  Pemeliharaan  syariah  sudah  wajib  bagi  suami  untuk mengganti kerugian istri. Artinya jika benar-benar memenuhi syarat sebagai pengganti, jika tidak dibayar maka menjadi hutang. 32
2. Pembebasan dari pemeliharaan
Pembebasan kehidupan bisa dari kehidupan masa lalu atau kehidupan masa depan.
a. Pengabaian pemeliharaan untuk masa yang telah lalu
1)  Jika  pembebasan  nafkah  yang  sudah  lewat  menurut  Hanafiyyah:  Diperbolehkan  bagi seorang  istri,  atas  perintah  hakim  atau  atas  kesepakatan  bersama  suami-istri,  untuk melepaskan  suaminya  dari  tunjangan  anak  karena  besarnya  tunjangan  anak  berbeda- beda. Hutang  yang  harus  dibayar  oleh  suami  dan  yang  dapat  dia  selesaikan  secara sukarela.
2) Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pengecualian hukum seorang wanita dari nafkah untuk  suaminya  adalah  sah  apakah  itu  diterapkan  oleh  hakim,  disetujui,  atau  tidak diperintahkan oleh hakim.
b. Pembayaran akomodasi masa depan
1)  Para  ulama  sepakat  bahwa  hal  itu  hukumnya  tidak  sah  karena  nafkah  belum  dianggap wajib, jadi tidak sah hukum membebaskannya.
2) Ulama Hanfiyyah mebolehkan hal itu, dalam dua keadaan:
Pertama,  pembebasan  dari  masa  yang  sudah  benar-benar  dimulai,  seperti mulainya nafkah dalam satu bulan, masuk satu tahun, namun tidak boleh lebih dari satu tahun, tidak juga belum masuk satu tahun karena sudah masuknya dalam hitungan wajib nafkah dengan masuknya awal perhitungan nafkah.
Kedua,  pembebasan  dari  nafkah  iddah  sebagai  ganti  khulu’  atau  cerai,  karena dalam  hal  ini  nafkah  dianggap  sebagai  pengganti  yang  menjadi  hak  milik  istri.  Namun selain  dalam  khulu’  dan  cerai,  tidak  boleh  ada  pembebasan  karena  dianggap pengguguran  sesuatu  yang  belum  diwajibkanTidak  ada  yang  mengajukan  gugatan terhadap istri di Pengadilan Agama Amuntai, meskipun banyak istri di masyarakat yang tidak  diasuh  dengan  baik  selama  pernikahannya  dan  tidak  mendapat  nafkah.  Banyak kasus  perceraian  dimana  pihak  perempuan  bercerai  karena  suaminya  tidak  mampu mencari  nafkah,  ada  kasus  karena  pihak  laki-laki  memang  tidak  mampu  menghidupi dirinya  sendiri,  dan  ada  juga  kasus  karena  pihak  laki-laki  tidak  diinginkan  istrinya.
32 Ibid
mendukung  Kalaupun  suami  mampu  mengurusnya,  ratusan  kasus  perceraian  terjadi karena suami tidak tinggal bersama istrinya. 33
Untuk  kasus  tuntutan  nafkah  masa  lampau  untuk  istri  di  Pengadilan  Agama  Amuntai belum ada yang mengajukan  kasus tersebut,  walaupun  kenyataan dalam masyarakat banyak  istri yang  tidak  diberi  nafkah  dengan  layak  dan  bahwa  tidak  diberi  nafkah  sama  sekali  selama menjalani pernikahannya. Banyak kasus gugat cerai yang dilakukan pihak istri disebabkan karena tidak diberi nafkah oleh  suaminya, ada karena suami memang tidak mampu memberikan  nafkah dan ada juga karena suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami tersebut mampu  untuk  memberikannya,  bahkan  ratusan  kasus  perceraian  yang  disebabkan  suami  tidak memberi nafkah kepada istrinya.
Tuntutan  kasus  di  Pengadilan  Agama  mengenai  nafkah  masa  lampau  ini  sangat  jarang terjadi, namun ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai kasus ini diantaranya ada di  Pengadilan  Agama  Jember  tahun  2007,  yaitu  pihak  istri  menggugat  bekas  suaminya  karena lalai  dalam  memberikan  nafkah  kepada  istrinya.  Ada  juga  kasus  yang  sama  terjadi  di  Malang, untuk  saat  ini  memang  sangat  sedikit  kasus  mengenai  nafkah  masa  lampau,  apalagi  untuk  di pedesaan  hampir  tidak  ada  yang  mengajukan  kasus  ini.  Penyebab  jarangnya  di  ajukan  tuntutan mengenai  kasus  nafkah  masa  lampau  istri  karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang hukum  dan  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  kebanyakan  istri  hanya  mengetahui  tuntutan cerai, namun tidak mengetahui kalau seorang istri juga bisa menuntut nafkah atas dirinya di masa lampau.  Walaupun  ada  yang  menuntut  tentang  nafkah.  maka  hanya  menuntut  nafkah  iddah  saja dan tidak menuntut untuk nafkah masa lampau.
Orang-orang  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan suami istri terutama pengetahuan tentang nafkah masa lampau hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat betapa pentingnya nafkah untuk seorang istri dan menjelaskan kalau istri bisa menuntut  nafkah  masa  lampau.  Karena  itu  para  ulama  juga  berperan  untuk  memberikan penjelasan  mengenai  nafkah  tersebut,  para  hakim  pun  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai nafkah masa lampau ini, apalagi dengan maraknya kasus perceraian  yang  disebabkan  karena  istri  tidak  mendapatkan  nafkah  dari  suaminya,  maka  hakim ataupun  pihak  Pengadilan  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  nafkah  ini.  Sehingga  dapat menambah  pengetahuan  masyarakat  tentang  nafkah,  terutama  bagi  yang  belum  mengetahuinya dan  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  istri  yang  tidak  mendapat  nafkah  dari  suaminya,  apakah mau menuntut ke Pengadilan  Agama atau mengikhlaskannya dan mungkin saja perceraian dapat
dihindari seandainya mereka memilih jalan kekeluargaan, dengan memberikan nafkah yang sesuai untuk istri mereka dan memenuhi perintah Pengadilan.

## Landasan Hukum
1. Imam Syafi'i dan Imam Hambali
Imam  Syafi'i  dan  Imam  Hambali  berpendapat  bahwa  isteri  wajib  menafkahi  suami yang mampu atau tidak mampu, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban memelihara. Ayat ini adalah dasar untuk menerima hukum.
ُهُ قْزِر ُوَلِدْوُلْوَمْلا ىَلَعَو فْوُلْعَمْلِب َّنُهُ تَوْسِكَو َّن 34
Landasan  hukum  yang  menyatakan  wajibnya  nafkah  juga  terdapat  dalam  hadis  Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda:
ىَلَع َناَيَُْس  ِبَِأ ُةَأَلْمِا َةَبْ َُع ُتْنِب ُدْنِى ْتَلَخَد ( :ْتَلاَق اَهْ نَع ُالله َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ِوْيَلَع الله ىَلَص ِالله  ِلْوُسَر َيَو  ِنّْيَِْكَي اَم ِةَقَََّ نلآ ْنِم  ِنّْيِطْعُ ي  َلا ٌحْيِحَش ٌلُجَر َناَيَُْس َبََأ َّنِا ِالله َلْوُسَرَيَ :ْتَلاَقَ ف .ملسو اَم  َّلاِا َِّنَّب يَِْك
ْنِم َكِلَْ  ِفِ َّيَلَع ْلَهَ ف ،ِوِمْلِع ِْيَْغِب ِوِلاَم ْنِم ُتْذَخَأ
ِكْيَِْكَي اَم  ِفْوُلْعَمْلِبَ ِوِلاَم ْنِم يِذُخ :َلاَقَ ف ؟ٍحاَنُج
.ِوْيَلَع ٌقَََّ َُم ) َكْيِنَب يَِْكَيَو
2. Imam Maliki
a. Suami mampu
Menurut  Imam  Maliki  nafkah  itu  wajib  diberikan  kepada  istri  bagi  suami  yang mampu dan terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan wajibnya nafkah.
ِفْوُلْعَمْلِب َّنُهُ تَوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُوَلِدْوُلْوَمْلا ىَلَعَو
35
b. Suami tidak mampu
Orang  yang  membutuhkan  tidak  dapat  menghidupi  istrinya,  sehingga  tanggung jawabnya  dibebaskan.  Namun,  karena  keadaan  keuangannya  membaik,  dia  tetap berkomitmen  untuk  menghidupi  istrinya.  Namun,  tetap  diwajibkan  memberikan nafkah.   Anda  masih  harus  memenuhi  kebutuhan,  tetapi  ada  keringanan.  seperti  yang dikatakan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7, sebagai berikut:
34 Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h. 38.
35 Ibid
َ ن ُالله  ُفِّلَكُي  َلا ُالله ُوَتَا اَِّمِ  ْقَِْنُ يْلَ ف ُوُقْزِر ِوْيَلَع  َرِدُق  ْنَمَو ِوََِعَس  ْنِّم ٍةَعَس  ْوُْ  ْقَِْنُ يِل اَهَ تَا اَم  َّلاِا اًسَْ
َس .اًلْسُّي ًلْسُع َدْعَ ب ُالله ُلَعْجَي 36
Terdapat juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, sebagi berikut:
ةَلَسْيَم  َلَِا ٌةَلِظَنَ ف ٍةَلْسُعْوُْ َناَك ْنِاَو 37
3. Imam Hanafi
a. Suami mampu
Terdapat  dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat  233  tentang  wajibnya  nafkah.  Ayat  ini menjadi landasan dalam pengambilan hukum.
ِفْوُلْعَمْلِب َّنُهُ تَوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُوَلِدْوُلْوَمْلا ىَلَعَو

## 38
b. Suami tidak mampu
Seperti  pendapat  Imam  Maliki  maka  Imam  Hanafi  juga  menggunakan  QS.  Al- Baqarah ayat 280, sebagai berikut:
ُعْوُْ َناَك ْنِاَو ةَلَسْيَم  َلَِا ٌةَلِظَنَ ف ٍةَلْس 39

## KESIMPULAN
Hanafi  berkata:  Secara  default,  tidak  ada  tunjangan  yang  dapat  diklaim  dari  laki-laki. Tunjangan  anak  untuk  periode  yang  lalu  akan  menjadi  nol  kecuali  kurang  dari  satu  bulan  atau kecuali  hakim  telah  memutuskan  masalah  tersebut.  Berbeda  dengan  keputusan  yang  disebutkan kemudian,  nafkah  tetap  menjadi  hak  suami,  meski  waktunya  cukup  lama. Tunjangan  anak  tidak berlaku kecuali hakim memerintahkan tunjangan anak. Namun, ini menjadi hutang kepada suami.
Maliki berkata: Jika istri menuntut tunjangan untuk waktu yang lalu (dikurangi) meskipun suaminya  mampu  memenuhinya,  istri  berhak  atas  tunjangan  untuk  waktu  yang  lalu  meskipun hakim  tidak  memerintahkannya.  Jika  suami  dalam  kesulitan  dan  tidak  dapat  memenuhi permintaan  tunjangannya,  dia  tidak  berhak  atas  tunjangan  untuk  masa  lalu.  Pasalnya,  pengikut sekte ini kesulitan memenuhi tugas pemeliharaannya. Sebaliknya, jika timbul kesulitan setelah dia mampu membayar, maka kewajiban nafkah selama masa kesulitan itu berhenti, sedangkan jika dia tidak dalam kesulitan, kewajiban itu tetap ada padanya.
36 Ibid
37 IbidAl-Qur’an Dan Terjemahnya . 38 Ibid 39 Ibid
Syafi'i dan Hambali mengatakan:  Tunjangan  suami-istri dinyatakan sebagai hutang yang menjadi tanggung jawab suami, berapa lama pun harus dibayar, selama syarat-syaratnya dipenuhi, baik  suami  dalam  kesulitan  atau  tidak,  baik  hakim  memerintahkannya  atau  tidak.  diperintahkan oleh hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Dimasyqi,  Muhammad  Bin  Abdurrahman. Fiqih  Empat  Mazhab .  Bandung:  Hasyimi  Press, 2016.
Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqih Wanita . Semarang: CV Asy-Syifa, 2008.
Asy-Syafii, Al-Imam. Al-Umm (Kitab Induk) . Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
Ayyub, Syaikh Hasan. Fiqih Keluarga . Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011.
Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu . Jakarta: Gema Insani, 2011.
———. Fiqih Imam Syafi’i . Jakarta: Almahira, 2010.
Baqi, Muhammad Fuad Abdul. Al-Lu’lu’ Wal Marjan . Jakarta: Ummul Qura, 2011.
Hadi, Sutrisno. Metodelogi Research . Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
Kementerian Agama. Al-Qur’an Dan Terjemahnya . Banten: Kalim, 2011.
Mas’ud, Ibnu, and Zainal Abidin. Fiqih Imam Syafi’i . 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab . Jakarta: Lentera, 2006.
Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid . Semarang: CV Asy-Syifa, 1990.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah . Bandung: PT Alma’ruf, 1981.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqih Munakahat . Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
Syaikh, Muhammad Ibrahim Alu. Fatwa-Fatwa Tentang Wanita . Jakarta: Darul Haq, 2016.
Yanggo, Huzaemah Tahido. Fiqih Anak . Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004.
Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.