## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT AND CITY GOVERNMENTS IN NORTHERN KALIMANTAN PROVINCE BEFORE AND AFTER REGIONAL EXPANSION

## ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH
Bertilia Lina Kusrina 1 , Fikriyyah Agustina 2 , Gatot Subiyakto 3 , Ira Phajar Lestari 4 Universitas Gunadarma 1,2,3,4 lkusrina@staff.gunadarma.ac.id 1 , fikriyyahagustina@gmail.com 2 , gsubiyakto@gmail.com 3 , ira_phajar@staff.gunadarma.ac.id 4

## ABSTRACT
One measure of how well newly independent regions manage their territories is how well they function financially. North Kalimantan Province was officially formed on November 16, 2012, with the signing of Law No. 20/2012 on the Establishment of North Kalimantan Province. The purpose of this study is to compare the financial performance of districts and  cities  in  North  Kalimantan  Province  before  and  after  regional  expansion  (2010- 2013)  and  after  regional  expansion  (2014-2017).  The  research  method  used  is quantitative method. The revenue growth ratio and PAD effectiveness ratio differ between before and after regional expansion, as determined by the Wilcoxon Signed Rank Test. Meanwhile, there is no difference between the ratio of regional financial dependence and regional  financial  independence,  the  degree  of  decentralization,  or  the  degree  of decentralization.  Differences  in  the  ratio  of  expenditure  growth  to  GRDP,  the compatibility of operating expenditure, and the compatibility of capital expenditure can be seen in the ratio of regional expenditure both before and after the division.
Keywords: Financial  Performance,  Regional  Expansion,  Regional  Autonomy,  Local Revenue, Financial Gap

## ABSTRAK
Salah satu ukuran untuk melihat seberapa baik daerah-daerah yang baru saja merdeka mengelola  wilayah  mereka  adalah  seberapa  baik  mereka  berfungsi  secara  finansial. Provinsi  Kalimantan  Utara  secara  resmi  terbentuk  pada  tanggal  16  November  2012, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi  Kalimantan  Utara.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membandingkan kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah (2010-2013) dan setelah pemekaran wilayah (2014-2017). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio  efektivitas  PAD  berbeda  antara  sebelum  dan  sesudah  pemekaran  daerah, sebagaimana  ditentukan  oleh Wilcoxon  Signed  Rank  Test .  Sementara  itu,  tidak  ada perbedaan  antara  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dan  kemandirian  keuangan daerah,  derajat  desentralisasi,  maupun  derajat  desentralisasi.  Perbedaan  rasio pertumbuhan belanja terhadap PDRB, keserasian belanja operasi, dan keserasian belanja modal dapat dilihat pada rasio belanja daerah baik sebelum maupun sesudah pemekaran. Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kesenjangan Keuangan

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  pemekaran  wilayah merupakan  strategi  untuk  mendorong pertumbuhan yang adil dan meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat setempat.  Terdapat  kekhawatiran  di antara  berbagai  pemangku  kepentingan mengenai  kelayakan  pencapaian  tujuan pemekaran  daerah,  setelah  5  tahun pelaksanaannya. Kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB) lebih rendah dibandingkan  dengan  daerah  induknya, menurut  data  evaluasi  tahun  2008  dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas).  Dalam  kurun waktu  5  tahun,  kinerja  keuangan  DOB menunjukkan  tren  yang  konsisten, sedangkan  kinerja  keuangan  daerah induk menunjukkan tren yang meningkat (Sidiq,  2016).  Tingkat  ketergantungan fiskal  suatu  daerah  terhadap  daerah induknya  relatif  lebih  tinggi  ketika tanggal lahir DOB diperhitungkan.
Penilaian  kemajuan  suatu  daerah dapat  diketahui  dengan  menganalisa APBD  dan  LRA  (Laporan  Realisasi Anggaran)  (Fitriyani,  2020).  Efisiensi fiskal  pemerintah  daerah  dapat  dinilai dengan  menganalisis  pendapatan  dan pengeluaran  mereka.  Para  peneliti terdahulu  telah  melakukan  berbagai macam  eksperimen,  dengan  hasil  yang beragam.  Dengan  menggunakan  data sebelum  dan  sesudah  pemekaran provinsi, Sucandrawati (2016) menganalisis kinerja Provinsi Lampung. Penelitiannya menemukan bahwa
setelah  pemekaran  provinsi,  biaya operasional sebagai persentase dari total biaya  meningkat  secara  signifikan, sementara persentase pendapatan daerah sebagai  persentase  dari  keseluruhan pendapatan sedikit menurun.
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  UU  No.  23/2014 menetapkan  hak,  wewenang,  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan
pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah melibatkan implementasi  penataan  daerah.  Konsep penataan daerah mencakup dua komponen  utama,  yaitu  pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pemekaran  dan  penggabungan  wilayah merupakan  komponen  utama  dalam perencanaan regional. Istilah "pemekaran  wilayah"  mengacu  pada praktik pemisahan sebuah negara bagian menjadi  beberapa  negara  bagian,  atau sebuah  wilayah  menjadi  beberapa wilayah  atau  kota.  Kebalikan  dari pemekaran daerah adalah penggabungan daerah,  yang  melibatkan  penyatuan kembali daerah-daerah yang sebelumnya terpisah.  Peraturan  Pemerintah  No. 78/2007 mengizinkan pencabutan otonomi  daerah  jika  ditentukan  bahwa daerah  yang  bersangkutan  tidak  dapat secara  efektif  mengatur  dan  mengelola otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah melibatkan pelaksanaan penataan daerah. Konsep penataan daerah mencakup dua komponen  utama,  yaitu  pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Beberapa  tujuan  yang  tercantum  dalam Pasal  31  UU  No.  23/2014  antara  lain untuk mencapai efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,  mempercepat  peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan standar pelayanan publik, meningkatkan daya  saing  bangsa  dan  daerah,  serta menjaga  keistimewaan  adat  istiadat, tradisi, dan budaya daerah.
Pembentukan daerah adalah tindakan memberikan pengakuan hukum kepada daerah tertentu sebagai provinsi, kabupaten,  atau  kota.  Pertumbuhan  dan konsolidasi  di  tingkat  daerah  dapat menghasilkan pembentukan daerah yang diinginkan.
Pemerintah  daerah  diwajibkan oleh  undang-undang  ekonomi  daerah untuk mempraktikkan manajemen fiskal yang  terbuka  dan  jujur.  Sesuai  dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2007.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah  memiliki  serangkaian  tanggung jawab  dan  hak  yang  dikenal  sebagai keuangan daerah (Defitri, 2018). Semua bentuk kekayaan yang dianggap sebagai milik  daerah  termasuk  dalam  hak  dan kewajiban  ini,  dan  nilai  uangnya  dapat dihitung.
Status  fiskal  pemerintah  daerah dapat  ditunjukkan  melalui  berbagai dokumen  keuangan,  seperti  neraca, laporan  operasional,  laporan  realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Analisis laporan  keuangan  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menyajikan  ringkasan kinerja  keuangan  yang  komprehensif (Mahmudi,  2019).  Penilaian  kinerja keuangan di pemerintah daerah merupakan  metrik  penting  untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen dan akuntabilitas penyediaan layanan public (Syachbrani,2013).  Melalui  pengukuran kinerja, pemerintah kota dapat menyandingkan  tujuan  kinerja  dengan kinerja  aktual,  sehingga  memfasilitasi penilaian yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja di masa depan.
Berdasarkan  tingkat  kemiskinan, terdapat  perbedaan  yang  cukup  besar antara  sebelum  dan  sesudah  pemekaran untuk  semua  kabupaten,  dan  rasio pertumbuhan  PDRB  per  kapita  hanya berbeda  secara  signifikan  di  Kabupaten
Puncak Jaya, berdasarkan studi pemekaran  di  wilayah  Papua  (Salim, 2019). Hal ini berarti bahwa pemekaran sudah mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan  perubahan  tingkat  kemiskinan dari  sebelum  pemekaran.  Pemekaran daerah  juga  diharapkan  meningkatkan
kemandirian  daerah  yaitu  kemandirian pemerintah  daerah  untuk  mendapatkan penghasilan  dan  mengelola  sendiri daerahnya.  Hal  ini  terbukti  pada  hasil penelitian Putra & Hidayah (2020) pada provinsi Sumatera Selatan mendapatkan hasil  bahwa  Terdapat  kesenjangan efisiensi  antara  periode  sebelum  dan sesudah pemekaran, yang diukur dengan rasio  desentralisasi  fiskal  dan  rasio kesesuaian belanja modal.
Pembentukan provinsi Kalimantan Utara sebagai entitas administratif yang berbeda dari provinsi Kalimantan Timur menjadikannya  provinsi  yang  paling baru  dibentuk  di  Indonesia,  menempati posisi  ke-34  di  antara  provinsi-provinsi di Indonesia. Provinsi ini terdiri dari lima wilayah  administratif  yang  berbeda, khususnya  empat  kabupaten  dan  satu kota.  Kabupaten  dan  kota  yang disebutkan di atas sebelumnya merupakan  bagian  dari  Kalimantan Timur. Namun, pada tahun 2013, mereka secara  resmi  dimasukkan  ke  dalam Provinsi  Kalimantan  Utara.  Situs  web Provinsi Kalimantan Utara (https://kaltaraprov.go.id) mencantumkan  Kabupaten  Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota  Tarakan  sebagai  bagian  dari wilayah tersebut. Meskipun  merupakan  provinsi yang  baru  saja  terbentuk,  Kalimantan Utara telah menunjukkan tren peningkatan  yang  konsisten  dalam Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) sejak didirikan pada tahun 2013.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai  metrik  untuk  mengevaluasi keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan  oleh  suatu  daerah  untuk meningkatkan standar hidup
penduduknya,  atau  untuk  memastikan tingkat  pembangunan  relatif  yang dicapai  oleh  daerah  tersebut  (Pamekas, 2013).  Indeks  Pembangunan  Manusia
(IPM)  Provinsi  Kalimantan  Utara menunjukkan  tren  yang  meningkat selama periode 2013-2018, seperti yang digambarkan dalam gambar 1.
Pencapaian  IPM  di  tahun  2018 menjadikan  Provinsi  Kalimantan  Utara memperoleh  peringkat  kedua  se- Kalimantan.  Pencapaian  tersebut  telah melampaui  3  provinsi  lainnya  di  Pulau Kalimantan.

## Gambar 1. IPM Provinsi Kalimantan Utara
Tujuan  dari  investigasi  ini  adalah untuk  menilai  dan  mengkaji  potensi kesenjangan  dalam  hal  kemampuan keuangan sebelum dan sesudah pemekaran  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Kalimantan  Utara,  yang ditentukan  melalui  analisis  pendapatan dan belanja daerah.

## METODE PENELITIAN
Kabupaten Bulungan dan Malinau di  Provinsi  Kalimantan  Utara,  serta Kabupaten  Nunukan  dan  Tana  Tidung, dan  Kota  Tarakan  menjadi  fokus investigasi  ini.  Secara  historis,  Provinsi Kalimantan Timur memiliki kendali atas wilayah-wilayah  kota  tersebut.  Namun, pada  tahun  2013,  mereka  ditata  ulang dan  kemudian  ditetapkan  sebagai provinsi  yang  berbeda,  yaitu  Provinsi Kalimantan Utara.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) dari kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Kalimantan  Utara menyediakan  data  kuantitatif  yang digunakan  dalam  analisis  ini.  Data tersebut  mencakup  tahun-tahun  fiskal sebelum pemekaran daerah (2010-2013)
dan tahun-tahun fiskal setelah pemekaran daerah (2014-2017). Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  sebagai  sumber  informasi utama,  yang  diperoleh  dari  situs  web resmi pemerintah, yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id . Tujuan  dari  uji  normalitas  adalah untuk  menentukan  apakah  data  yang sedang  diperiksa  mengikuti  distribusi normal atau tidak normal (Wisudaningtyas, 2022). Hal ini membantu  peneliti  memilih  antara  uji statistik parametrik dan non-parametrik, yang keduanya berguna dalam pengujian hipotesis.  Dalam  konteks  pengujian hipotesis dengan uji statistik parametrik, diasumsikan  bahwa  data  mengikuti distribusi  normal.  Sebaliknya,  Uji  non- parametrik  digunakan  oleh  para  ahli statistik  ketika  data  tidak  mengikuti distribusi  normal.  Dalam  penelitian  ini, kami  melakukan  uji  Kolmogorov- Smirnov  untuk  memastikan  semuanya normal.  Justifikasi  berikut  mendukung uji  normalitas  Kolmogorov-Smirnov, seperti yang dinyatakan oleh Suryani dan Hendryadi  (2015).  Jika  nilai  p-value lebih  besar  dari  0,05,  maka  data menunjukkan  distribusi  yang  normal. Jika  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari 0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa data terdistribusi secara tidak normal.
Untuk  menguji  hipotesis,  uji-t digunakan  sebagai  teknik  statistik pilihan.  Jika  data  sesuai  dengan distribusi normal, uji statistik parametrik yang  sesuai  untuk  digunakan  adalah Paired  Sample  T-Test  (Anam,  2020). Apabila  distribusi  data  tidak  normal, maka  analisis  statistik  non-parametrik yang  sesuai  untuk  digunakan  adalah Wilcoxon  Signed  Rank  Test,  seperti yang  ditunjukkan  oleh  Suryani  dan Hendryadi  (2015).  Prinsip  dasar  yang mendasari pengambilan keputusan dalam  kedua  penilaian  tersebut  adalah ketika  hipotesis  alternatif  (Ha)  diterima
dan  hipotesis  nol  (H0)  ditolak  apabila hasil signifikansi untuk uji dua sisi (two tailed  test)  lebih  kecil  dari  0,05 (Alawiyah, 2021). Hasil ini menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan Provinsi  Kalimantan  Utara  berbeda sebelum  dan  sesudah  pemekaran kabupaten dan kota.
Ketika  nilai  p-value  (two-tailed) melebihi  0,05,  hipotesis  nol  (H0) dianggap  dapat  diterima  sedangkan hipotesis  alternatif  (Ha)  dianggap  tidak dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Provinsi  Kalimantan  Utara  menjadi beberapa  kabupaten  dan  kota  tidak secara  signifikan  mengubah  kinerja keuangan provinsi.

## Gambar 2. Kerangka pemikiran

## Hipotesis Penelitian
H0:  tidak  ada  perbedaan  yang  nyata dalam  kinerja  keuangan  kabupaten  dan kota  di  Provinsi  Kalimantan  Utara sebelum dan sesudah pemekaran. Ha:  terdapat  perbedaan  yang  nyata dalam  kinerja  keuangan  kabupaten  dan kota  di  Provinsi  Kalimantan  Utara sebelum dan sesudah pemekaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Kalimantan Utara menjadi  provinsi  ke-34  di  Republik Indonesia  setelah  disahkannya  UU  No. 20/2012. Struktur asli Kalimantan Utara meliputi  Kota  Tarakan,  Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten  Nunukan,  dan  Kabupaten Tana  Tidung,  dengan  total  lima kabupaten  dan  satu  kota.  Yurisdiksi Kalimantan  Timur  pernah  diperluas  ke wilayah-wilayah  ini.  Sesuai  dengan ketentuan  Pasal  7  UU  No.  20/2012, ibukota  Kalimantan  Utara  terletak  di Kabupaten  Bulungan  dan  dikenal dengan nama Tanjung Selor. Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah sekitar 75.467,70 kilometer  persegi  dan  terletak  pada koordinat geografis 114º 35' 22' - 118º 03
00' Bujur Timur dan 1º 21' 36' - 4º 24' 55' Lintang Utara. Lebih lanjut, sehubungan dengan  batas-batas  wilayah  provinsi, Provinsi  Kalimantan  Utara  memiliki wilayah  laut  seluas  11.579  km2  ,  yang merupakan  13%  dari  luas  wilayahnya secara  keseluruhan.  Luas  wilayah daratan  secara  keseluruhan  di  wilayah Kalimantan Utara adalah: 1. Kabupaten  Bulungan  memiliki  luas wilayah 13.925,79 km² 2. Kabupaten  Malinau  memiliki  luas wilayah 46.620,70 km² 3. Kabupaten  Nunukan  memiliki  luas wilayah 13.841,90 km² 4. Kabupaten  Tana  Tidung  memiliki luas wilayah 4.828,58 km²
5. Kota  Tarakan  memiliki  luas  wilayah 250,80 km²
Provinsi  Kalimantan  Utara  secara geografis  berbatasan  dengan  Negara Bagian  Sabah  (Malaysia)  di  sebelah utara,  Laut  Sulawesi  di  sebelah  timur, Provinsi  Kalimantan  Timur  di  sebelah selatan,  dan  Negara  Bagian  Serawak (Malaysia) di sebelah barat.

## Analisis Pendapatan Daerah
Hasil uji normalitas menunjukkan distribusi  data  yang  tidak  normal.  Oleh karena itu, Wilcoxon Signed Rank Test digunakan  sebagai  uji  statistik  non parametrik  untuk  menguji  hipotesis, seperti yang disajikan pada Tabel 1. Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon digunakan
untuk menguji hasil yang menunjukkan bahwa  empat  rasio  tidak  menunjukkan perbedaan  yang  signifikan  antara periode sebelum dan sesudah pemekaran, sementara  lima  rasio  menunjukkan perbedaan  yang  signifikan  setelah pemekaran daerah. Pemeriksaan terhadap  pendapatan  daerah  telah menghasilkan beberapa metrik, termasuk  tingkat  desentralisasi,  rasio ketergantungan,  dan  rasio  kemandirian. Secara  khusus,  tampaknya  tidak  ada perbedaan yang mencolok dalam kinerja sebelum dan sesudah pemekaran daerah sehubungan  dengan  metrik-metrik  ini. Namun,  rasio  pertumbuhan  pendapatan dan rasio efektivitas PAD menunjukkan adanya  variasi  kinerja  sebelum  dan sesudah pemekaran.
Tabel 1. Uji Wilcoxon Signed Rank
Test No Rasio Nilai Signifikansi Berbeda ( √ ) tidak
(-)
Analisis Pendapatan Daerah 1 Rasio Pertumbuhan Pendapatan 0,043 √ 2 Rasio Derajat Desentralisasi 0,138 - 3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 0,080 - 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 0,138 -
5 Rasio  Efektivitas PAD 0,043 √ Analisis Belanja Daerah 1 Rasio Pertumbuhan Belanja 0,043 √ 2 Rasio  Keserasian Belanja Operasi 0,043 √ 3 Rasio  Keserasian Belanja Modal 0,043 √ 4 Rasio Efisiensi Belanja 0,500 - Sumber: Data Diolah Rasio  pertumbuhan  pendapatan yang  diamati  menunjukkan  perbedaan yang  signifikan  antara  periode  sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Hal ini disebabkan  oleh  penurunan  total pendapatan pada tahun setelah pemekaran, dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  seperti  yang  digambarkan pada  Gambar  2.  Akibatnya,  tingkat pertumbuhan pendapatan menjadi
negatif. Pendapatan dari semua sumber, termasuk pajak dan transfer, diperhitungkan  dalam  estimasi  total pendapatan  kabupaten  dan  kota.  Ini termasuk  dana  bagi  hasil  pajak,  dana penyesuaian,  dana  otonomi  khusus, bantuan  keuangan,  pendapatan  hibah, dan  pendapatan  lainnya,  serta  hasil retribusi  daerah  dan  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan. Temuan-temuan
tersebut
mengindikasikan  adanya  penurunan yang  cukup  signifikan  pada  sumber- sumber  pendapatan  yang  disebutkan  di atas.  Menurut  perkiraan,  pembentukan daerah  otonom  baru  memerlukan implementasi penyesuaian untuk mengelola  dan  mengejar  pendapatan daerahnya sendiri secara efektif.

## Gambar 3. Rata-Rata Rasio
Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten dan Kota Rasio  efektivitas  Desentralisasi Administrasi Publik (PAD) menunjukkan  adanya  variasi  kinerja keuangan sebelum dan sesudah pemekaran  daerah  kabupaten  dan  kota. Berdasarkan nilai rata-rata rasio, terlihat adanya  penurunan  yang  cukup  besar. Meskipun  terjadi  penurunan,  intervensi ini  dinilai  sangat  efektif  untuk Kabupaten  Bulungan,  Nunukan,  dan Tana Tidung. Selanjutnya, efektivitas di Kabupaten Malinau menurun, sementara efektivitas  di  Kota  Tarakan  masih kurang. Oleh karena itu, bahkan setelah pemekaran daerah untuk kabupaten dan kota,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang ditargetkan masih dapat tercapai.
Gambar 4. Rata-Rata Rasio

## Efektivitas PAD Per Provinsi
Analisis Belanja Daerah
Gambar 5. Rasio Pertumbuhan
Pendapatan dan Belanja Per Provinsi Rasio pertumbuhan belanja terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan antara  sebelum  dan  sesudah  pemekaran daerah  kabupaten  dan  kota.  Terjadi pertumbuhan negatif setelah pemekaran daerah. Pertumbuhan belanja mengimbangi  pertumbuhan  pendapatan yang  juga  mengalami  pertumbuhan secara  negatif  untuk  seluruh  kabupaten dan kota.  Pertumbuhan belanja negative bisa diperkirakan karena terjadi efisiensi belanja  atau  mengimbangi  pendapatan yang diperoleh yang mengalami penurunan  sejak  menjadi  provinsi sendiri.
Sebelum  dan  sesudah  pemekaran kabupaten  dan  kota,  kinerja  keuangan berbeda  dalam  hal  rasio  keserasian pengeluaran operasional. Karena setelah pemekaran  daerah,  rata-rata  realisasi belanja  operasi  mengalami  peningkatan untuk seluruh kabupaten dan kota, yaitu adanya  peningkatan  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  jasa,  belanja  hibah,
dan belanja subsidi. Hal ini menunjukkan  bahwa  belanja  daerah untuk  seluruh  kabupaten  dan  kota didominasi  dengan  belanja  operasi.
Berdasarkan  rata-rata,  realisasi  belanja operasi mendominasi belanja daerah.
Gambar 6. Rata-Rata Rasio
Keserasian Belanja Operasi Per Provinsi Kinerja  rasio  kecocokan  modal berbeda sebelum dan sesudah pemekaran kabupaten dan kota. Karena setelah  pemekaran  daerah,  rata-rata belanja  modal  mengalami  penurunan untuk  seluruh  kabupaten  dan  kota. Namun  penurunan  tersebut  masih  tetap berada  diatas  20%  sehingga  masih dikatakan baik dimana, proporsi belanja modal pada umumnya yaitu antara 5%- 20% dari total belanja daerah (Mahmudi, 2019).  Pengamatan  tersebut  di  atas mengindikasikan bahwa berbagai kabupaten  dan  kota  memprioritaskan belanja  modal  sebagai  komponen strategi  investasi  mereka.  Belanja  ini dapat  mencakup  pengeluaran  untuk tanah,  bangunan,  gedung,  peralatan, mesin,  jalan,  irigasi,  jaringan,  dan  aset tetap lainnya.
Gambar 7. Rata-Rata Rasio Keserasian Belanja Modal Provinsi
PENUTUP Kesimpulan
Penelitian  ini  melakukan  analisis uji-t  pada  kinerja  keuangan  Provinsi Kalimantan  Utara,  meneliti  periode sebelum  dan  sesudah  pemekaran wilayah. Rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas PAD berbeda secara signifikan.  Berdasarkan  hasil  ini, pertumbuhan  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Kalimantan  Utara  memiliki dampak  yang  besar  terhadap  output ekonomi  di  daerah  tersebut.  Rasio ketergantungan dan kemandirian keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa tidak  ada  perubahan  yang  nyata  dalam kinerja  keuangan  sebelum  dan  sesudah pemekaran daerah terkait dengan tingkat desentralisasi. Analisis  terhadap  pola  belanja daerah menunjukkan adanya kesenjangan  yang  nyata  dalam  hasil keuangan sebelum dan sesudah pemekaran  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Kalimantan Utara. Pertumbuhan  belanja  operasional  dan belanja  modal,  serta  kesesuaiannya, menunjukkan hal ini. Ketika membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pemekaran daerah, pengukuran  rasio  efisiensi  pengeluaran tidak  menunjukkan  perbedaan  yang signifikan secara statistik.

## Saran
Rekomendasi berikut ini diusulkan untuk pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi  Kalimantan  Utara  untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka melalui  optimalisasi  sumber  daya  dan efisiensi  belanja  daerah.  Selanjutnya,
para peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi kinerja kabupaten berdasarkan sektor-sektor selain keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alawiyah,  S.  A.,  Husniati,  H.,  & Setiawan,  H.  (2021).  Pengaruh
Metode  Paired  Story  Telling
terhadap  Keterampilan  Berbicara Siswa  Kelas  IV  SDN  Gugus  8 Kecamatan Janapria. Renjana Pendidikan Dasar , 1 (3), 154-159. Anam, C. (2020). Jenis uji statistik untuk analisis  hasil  penelitian. Berkala Fisika , 23 (4), 115-117.
Defitri,  S.  Y.  (2018).  Pengaruh
Pengelolaan  Keuangan  Daerah Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Benefita: Ekonomi
Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi , 3 (1), 64-75.
Diskominfo.  2013-2018.  IPM  Provinsi
Kalimantan Utara. https://diskominfo.kaltaraprov.go. idwww.dpr.go.id Fitriyani,  Y.,  &  Febrianti,  T.  (2020). Penilaian Kinerja Laporan Realisasi  Anggaran  Pada  Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
Kabupaten  Tanah  Laut. Jurnal Riset Akuntansi Politala , 3 (2).
Kementerian  Keuangan.  2010-2017.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). www.djpk.kemenkeu.go.id Mahmudi.  (2019).  Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th ed.).  Yogyakarta:  Unit  Penerbit dan  Percetakan  Sekolah  Tinggi
Ilmu Manajemen YKPN. Pamekas, R. (2013). Pembangunan dan Pengelolaan Infrastuktur Kawasan  Permukiman .  Dunia Pustaka Jaya. Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,  Penghapusan  dan Penggabungan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Utara.  2010-2017. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). https://kaltaraprov.go.id . Putra,  B.  P.,  &  Hidayah,  R.  U.  (2020). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota  Sebelum  dan
Setelah Pemekaran Daerah Sumatera Selatan. COSTING:Journal of Economic,Business and Accounting , 4(1), 19–26. Salim,  M.  (2019).  Analisis  Kinerja Keuangan dan Ekonomi Pemerintah  Daerah  Sebelum  dan Setelah Pemekaran. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics , 2 (2),
436-451.
https://doi.org/10.15294/efficient.
v2i2.29162
Salim,  M.  N.  (2019).  Analisis  Kinerja Keuangan dan Ekonomi Pemerintah  Daerah  Sebelum  dan Setelah  Pemekaran  (Studi  Kasus Pemekaran  di  Papua). Efficient: Indonesian Journal of Development  Economics, 2(2), 436–451.
Sidiq,  M.  (2016). Analisis  Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (Ikk) Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia (Doctoral  dissertation,
Universitas Lampung).
Sucandrawati, N. K. A. (2016). Analisis Perbandingan  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Lampung  Sebelum  dan  Setelah
Pemekaran Wilayah. (Tesis).
Universitas  Lampung,  Bandar Lampung. Suryani,  &  Hendryadi.  (2015). Metode Riset  Kuantitatif:  Teori  dan Aplikasi  Pada  Penelitian  Bidang Manajemen  dan  Ekonomi  Islam (1st  ed.). Jakarta:  PT.  Fajar Interpratama Mandiri.
Syachbrani,  W.,  &  Akbar,  R.  (2013).
Faktor-faktor teknis dan keorganisasian yang memengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja  pemerintah  daerah. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan , 3 (2).
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2012 tentang  Pembentukan  Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah Wisudaningtyas,  A.,  &  Sugiarti,  L. (2022). Pengaruh Pelatihan Motivasi Dengan Metode Eksperimen  Terhadap  Prestasi Belajar  Di  Masa  Pendemi  Covid- 19. Jurnal Education And Development , 10 (1), 284-288.