## KAJIAN HUKUM TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

## Abdul Mukmin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Keberadaan  PPAT  Sementara  sangatlah  dibutuhkan,  terutama  di  daerah- daerah  terpencil  yang  jauh  dari  kota  diangkat  KepalaDesa/Lurah  sebagai PPAT  Sementara (Pasal  18  ayat  (1)  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  2006  Tentang  Aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  dengan  pertimbangan  bahwa  Kepala Desa/lurah  tersebut  dianggap  mengetahui  benar  daerah  tempat  ia  menjabat sehingga mempermudah dalam hal kegiatan pembuatan surat keterangan yang menyatakan penguasaan tanah oleh masyarakat.
Keberadaan PPAT  Sementara  di  daerah-daerah  terpencil bertujuan  untuk mempermudah  masyarakat  dalam  hal  pembuatan  Akta  Peralihan  Hak  atas tanah-tanah mereka, menghemat energi dengan tidak harus pergi ke kota serta juga  menghemat  biaya,  dimana  sudah  barang  tentu  biaya  yang  dikeluarkan lebih  kecil  ketika  mereka  harus  mengurus  akta  dengan  Camat  atau  Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dari pada dengan PPAT/Notaris.
Berdasarkan  Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik
Indonesia  Nomor 12  XVII – PPAT  2008  Tentang  Formasi  PPAT bahwa formasi PPAT untuk wilayah kota Samarinda adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan jumlah PPAT di kota Samarinda saat ini adalah sebanyak 43 (empat puluh  tiga),  ini  berarti  bahwa  keberadaan  PPAT  untuk  saat  ini  di  kota Samarinda belum memenuhi formasi yang ada, dimana masih ada 32 formasi lagi untuk PPAT dan PPAT Sementara.
Kata Kunci : PPAT Semetara, Kebutuhan Masyarakat Terpencil

## PENDAHULUAN
Kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pemindahan  hak  atas  tanah  dengan menggunakan  Akta  PPAT  mempunyai  arti  yang  sangat  penting.  Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka seseorang harus mempunyai alat  bukti  yang  kuat  berupa  sertifikat  tanah,  untuk itulah  pendaftaran  tanah harus dilakukan
Tujuan  dilaksanakannya  pendaftaran  tanah  selain  untuk  memberikan jaminan  kepastian  hukum  (Rechts  Kadaster)  dan  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  atas  tanah  atau  hak-hak  lain  yang  terdaftar,  sehingga  yang bersangkutan  dapat  dengan  mudah  membuktikan  bahwa  dirinya  sebagai
pemegang  hak  yang  sempurna,  juga  memiliki  tujuan  lain  yaitu  untuk menyediakan  informasi  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  dan  mereka  yang  hendak  melakukan  hubungan  hukum  berkaitan dengan suatu bidang tanah dan atau satuan-satuan rumah susun serta hak-hak lainnya,  seperti  menciptakan  tertib  administrasi  pertanahan  sebagai  bagian dari tertib administrasi pemerintahan 1 .
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu  sebuah  Lembaga  Non  Departemen  yang  bidang  tugasnya  meliputi bidang  pertanahan.Kantor  Pertanahan  adalah  unit  kerja  Badan  Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran tanah.Dalam  melaksanakan  tugasnya, BPN  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT  yaitu  Pejabat  umum  yang  diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah. 2
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dalam  hal  hubungan  hukum  mengenai pemindahan hak atas tanah, guna memberikan jaminan dan kepastian hukum hak  atas  tanah,  maka  wajib  menggunakan  akta  PPAT  sebagai  dasar pandaftaran  atas  tanah,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  37  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yang  menyebutkan  bahwa peralihan  hak  atas  tanah  hanya  bisa  didaftarakan  apabila  dibuktikan  dengan akta PPAT.
Dalam  ketentuan  perundangan  pertanahan,  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998,  dijelaskan  tugas pokok  dan  kewenangan  PPAT  yakni,  melaksanakan  sebagian  dari  kegiatan pendaftaran tanah dengan tugas pembuatan akta (otentik) sebagai bukti telah dilakukan  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  pemindahan  hak  atas  tanah yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan  oleh  perbuatan  hukum  itu  di  daerah  kerjanya  yang  ditentukan oleh pemerintah (kompetensi absolut) yakni kabupaten atau kota satu wilayah dengan  wilayah  kerja  Kantor  Pertanahan.  Dimana  disebutkan  juga  bahwa terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut sebagai PPAT Sementara di daerah dimana tidak terdapat cukup PPAT.
Eko  Yulian  Isnur  di  alam  bukunya  menyebutkan  bahwa  :  “apabila perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  pemindahan  atau  peralaihan  hak  atas tanah  terjadi  di  daerah  terpencil  yang  belum/masih  jarang  terdapat  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  maka  dapat  menghadap ke  Camat,  dalam jabatan dan kapasitasnya selaku PPAT sementara. 3
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas  maka  penulis  bermaksud  hendak memaparkan  mengenai  keberadaan  PPAT  khususnya  Camat  sebagai  PPAT Sementara di kota Samarinda. Dalam Paraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998,  pasal  5  ayat  (3)  ada  disebutkan  bahwa  :  “  untuk  melayani  masyarakat
1 K. Dodik, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Dengan Akta PPAT, http://eprints.undip.ac.id/11276/, Universitas Diponegoro, 2003
2 Florianus  SP  Sangsun,  Tata  Cara  Mengurus  Sertifikat  Tanah,  Penerbit Visimedia, Jakarta Selatan, 2009, Cet V, Hal 19.
3 Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah Dan Tanah, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Cet III, Hal 70-71
dalam  pembuatan  akta  PPAT  di  daerah  yang  belum  cukup  terdapat  PPAT, Menteri dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara”
Keberadaan  PPAT  Sementara  sangatlah  dibutuhkan,  terutama  di  daerah- daerah terpencil yang belum cukup terdapat PPAT, bahkan di daerah terpencil yang  jauh  dari  kota  diangkat  Kepala  Desa  sebagai  PPAT  Sementara  dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa tersebut dianggap mengetahui benar daerah tempat  ia  menjabat  sehingga  mempermudah  dalam  hal  kegiatan  pembuatan surat keterangan yang menyatakan penguasaan tanah oleh masyarakat. Untuk mendukung akurasi data pertanahan, peran camat dan lurah atau kepala desa sangat  diperlukan  dengan  maksud  mencegah kekeliruan  dan  tumpang tindihnya informasi mengenai status dan pemilik tanah.
Dengan  adanya  PPAT  Sementara  di  daerah-daerah  terpencil  maupun  di daerah  yang  belum  terdapat  cukup  PPAT,  mempermudah  masyarakat  dalam hal  pembuatan  Akta  Peralihan  Hak  atas  tanah-tanah  mereka,  selain menghemat  energi  dengan  tidak  harus  pergi  ke  kota  yang  banyak  terdapat PPAT,  tentunya  juga  menghemat  biaya,  dimana  sudah  barang  tentu  biaya yang  dikeluarkan  lebih  kecil  ketika  mereka  harus  mengurus  akta  dengan camat  atau  kepala  desa  sebagai  PPAT  Sementara  dari  pada  dengan PPAT/Notaris. Namun yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana jika di suatu  daerah  atau  kota    sudah  terdapat  cukup  PPAT  serta  masih  terjangkau bagi  masyarakat  untuk  membuat  akta  tanah  mereka  dengan  PPAT  yang terdapat  di  daerah  tersebut,  namun  masih  saja  terdapat  PPAT  Sementara, dalam hal ini camat.
Sebagai  contoh,  sampai  dengan  saat  ini  di  kota  Samarinda  ada  beberapa kecamatan yang masih terdapat atau masih ada camat yang menjabat sebagai PPAT,  seperti  yang  penulis uraikan  di  atas  ,  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  disebutkan  bahwa  PPAT  sementara  hanya  ada  di daerah  terpencil  yang  tidak  terdapat  cukup  PPAT,  sedangkan  di  kota Samarinda  keberadaan  PPAT  sudah  cukup  banyak  dan  letaknya  cukup terjangkau bagi masyarakat Samarinda.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  penulis  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi perumusan masalah adalah, sebagai berikut :
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  disebutkan  bahwa PPAT  Sementara  hanya  ada  di  daerah  terpencil  yang  tidak  terdapat  cukup PPAT, sedangkan di kota Samarinda keberadaan PPAT sudah cukup banyak dan  letaknya  cukup  terjangkau  bagi  masyarakat  Samarinda.Namun    sampai dengan  saat  ini  di  beberapa  kecamatan  di  kota  Samarinda,  masih  ada  camat yang menjabat sebagai PPAT Sementara.
Maka  dari  perumusan  masalah  tersebut  di  atas  penulis  membatasi permaslahan yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu :
1. Apakah  keberadaan  camat  sebagai  PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda sesuai dengan pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998?
2. Apakah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  sampai  dengan  saat  ini  camat masih menjabat sebagai PPAT Sementara di kota Samarinda

## TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui apakah keberadaan PPAT Sementara di kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
2. Untuk  mengetahui  apa  dasar  atau  pertimbangan  sampai  dengan  saat  ini camat masih menjabat sebagai PPAT Sementara di kota Samarinda Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian adalah:
1. Sebagai  bahan  evaluasi  terhadap,  seberapa  efektif  keberadaan  camat sebagai  PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda  ditengah  sudah  banyaknya PPAT di kota Samarinda
2. Sebagai bahan masukan  bagi pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional  dalam  melihat  keberadaan  camat  sebagai  PPAT  Sementara  di kota Samarinda

## Metode dan Teknik Penelitian A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  yang  merupakan  data  sekunder  atau  yang  lebih  dikenal  dengan penelitian  studi  kepustakaan,  kemudian  dilengkapi  dengan  penelitian lapangan 4

## B. Jalan Penelitian
Jalannya  penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengambil  data  Primer, Sekunder dan Tersier, yaitu :
a. Data Primer
Adalah  data  utama  yang  diperolehyaitu  dengan  mempelajari  dan mengkaji  terlabih  dahulu  peraturan  perundang-undangan  mengenai pertanahan  yakni  Undang-Undang  Pokok  Agraria  No  5  Tahun  1960, Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tantang Pendaftaran Tanah  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun  2006  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah b. Data Sekunder
Adalah  data  pendukung  yang  diperoleh  dari  berbagai  bahan pustaka  seperti  buku,  majalah  serta  tulisan-tulisan  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  penulis  angkat,  kemudian  dilanjutkan  dengan
4 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 2010, Cet I, Hal 23
observasi  (pengamatan)  di  lapangan,  wawancara  dengan  Pejabat    Badan Pertanahan Nasional Samarinda serta Ketua  Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah samarinda c. Data Tersier
Adalah  data  yang  bersifat  menunjang dari  data  primer  dan  data sekunder yaitubarupa : istilah-istilah  yang  diperoleh  dari  kamus  hukum  dan  internet  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian  dalam penulisan proposal ini.

## C. Metode Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara  mengumpulkan  data  dari  buku-buku  yang  sesuai  dengan permasalahan dalam penelitian ini.
b. Studi ke Lokasi Penelitian
Dimana penulis mengadakan pengamatan terhadap sasaran atau objek yang  diteliti  untuk  menemui  responden  guna  memperoleh  data-data  yang akurat dengan cara wawancara secara langsung dan tanya jawab terhadap pihak-pihak  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  objek  penelitian,  data- data  atau  informasi  yang  diperoleh  kemudian dianalisa  kemudian  cara yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengumpulkan  data  yaitu wawancara,  yang  ditujukan  kepada  responden  dan  narasumber  dengan menggunakan pedoman wawancara untuk membantu agar materinya tidak keluar dari metode penelitian.

## D. Lokasi Penelitian
Adapun  lokasi  atau  tempat  penelitian  yang  akan  penulis  teliti  guna melengkapi data-data adalah :
1. Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan Timur
2. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Samarinda

## E. Analisa Data
Analisa  data  ini  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumentasi  yaitu mempelajari  peraturan-peraturan  yang  menjadi  objek  penelitian  yang  dipilih dan himpunan berdasarkan azas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum positif yang mendasarinya. 5
5 Bahder  Johan  Nasution,  Metode  Penelitian  Hukum,  Mandar  Maju,  Bandung 2008.Cet I, Hal 87.

## HASIL PEN ELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian

## 1. Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara
Formasi  PPAT  adalah  jumlah  maksimum  PPAT  yang  diperbolehkan dalam satuan daerah kerja PPAT.Formasi atau kebutuhan dan penunjukan PPAT  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik Indonesia dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
a. Jumlah kecamatan di daerah kabupaten /kota yang bersangkutan;
b. Tingkat  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
c. Tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
d. Jumlah  permohonan  untuk  dapat  diangkat  sebagai  PPAT  di  daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Jumlah PPAT yang sudah ada pada setiap daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
f. Serta  lain-lain  faktor  yang  dianggap  penting oleh  Kepala  Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia.
Formasi PPAT diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Formasi  pada  beberapa  daerah  kabupaten/kota  tertentu  yang  hanya diperuntukan bagi PPAT yang pernah menjabat sebagai PPAT dan
b. Formasi  pada  daerah  kabupaten/kota  yang  diperuntukan  bagi pengangkatan  pertama  kali  dan/atau  untuk  PPAT  yang  pernah menjabat sebagai PPAT.
Penentuan beberapa daerah kabupaten/kota yang hanya diperuntukan bagi
PPAT  yang  pernah  menjabat  sebagai  PPAT  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  huruf  a  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi PPAT yang telah ditetapkan tersebut, dapat ditinjau kembali oleh Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  apabila  terdapat perubahan  berdasarkan  pertimbangan  sebagai  mana  dimaksud  pada  ayat (1)
Di  daerah  kerja  PPAT  yang  hanya  diperuntukan  bagi  PPAT  yang  pernah menjabat  sebagai  PPAT,  tidak  dapat  dilaksanakan  pengangkatan  PPAT, kecuali jumlah PPAT yang telah ada berkurang dari jumlah formasi yang telah ditetapkan atau formasinya diadakan perubahan.
Dan  ketentuan  formasi  atau  kebutuhan  dan  penunjukan  PPAT  Sementara juga  sama  halnya  dengan  formasi  atau  kebutuhan  dan  pengadaan PPAT/Notaris  yakni  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  tersebut  di  atas. Dan  dalam  hal  di  daerah  kabupaten/kota  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia,  PPATnya    telah  terpenuhi, maka  terhadap  Camat  yang  baru  dilantik  tidak  lagi  ditunjuk  sebagai  PPAT, kecuali jumlah PPAT yang telah ada berkurang dari jumlah formasi yang telah ditetapkan  atau  formasinya  diadakan  perubahan.  Formasi  PPAT  Sementara yang  telah  ditetapkan,  dapat  ditinjau  kembali  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional Republik Indonesia apabila terdapat Perubahan berdasarkan berbagai pertimbangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, yang di dasarkan dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 XVII – PPAT  2008  Tentang  Formasi  PPAT bahwa  formasi  PPAT  untuk wilayah  kota  Samarinda  adalah  sebanyak  75  (tujuh  puluh  lima)  dan  jumlah PPAT di kota Samarinda adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga), Samarinda  merupakan  salah  satu  kota  yang  sebelum  adanya  pemekaran berdasarkan  Perda  No  2  tahun  2010masih  memiliki  PPAT  Sementara.
Sebelum adanya pemekaran berdasarkan Perda tersebut Samarinda terdiri dari 6  Kecamatan  Yaitu,  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Samarinda  Seberang, Samarinda  Ilir,  Palaran,  Samarinda  Ulu  dan  Kecamatan  Samarinda  Utara, yang  keenam  kecamatan  ini  Camatnya  menjabat  sebagai  PPAT  Sementara, namun  setelah  adanya  pemekaran  dan  sekarang  jumlah  kecamatan  di  kota samarinda bertambah menjadi 10 kecamatan, maka sejalan dengan ini camat- camat yang menjabat sebelumnya diganti dengan camat yang baru dan secara otomatis jabatan PPAT Sementara terhadap camat-camat sebelumnya tersebut berakhir  bersamaan  dengan  berakhir  masa  jabatan  mereka  sebagai  camat  di kecamatan sebelumnya hal ini berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun    2006 Tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah    yaitu  PPAT sementara dan PPAT khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT apabila tidak lagi memegang jabatannya.
”Setelah  adanya  pemekaran  di  kota  Samarinda    untuk  saat  ini  belum  ada camat  yang  mengajukan  permohonan  pengangkatan  sebagai  PPAT Sementara” 6

## 2. Penunjukan, Pelantikan Dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara.
Penunjukan  Camat  sebagai  PPAT  Sementara  ditetapkan  oleh  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  yang  pelaksanaannya didelegasikan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah,  yang  dilakukan  dalam  hal  di daerah  kabupaten/kota  sebagai  wilayah  kerjanya  masih  tersedia  formasi PPAT.
Keputusan penunjukannya ditandatangani oleh kepala kantor Wilayah atas namaKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Keputusan pengangkatan PPAT ditetapkan Oleh Kepala Badan dan Belaku sejak  tanggal  pelantikan,  pelantikan  terhadap  PPAT  Sementara  dilaksanakan oleh  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dengan  mengangkat
6 Hasil  wawancara  dengan  Pejabat  dari  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan nasional Provinsi Kalimantan Timur
sumpah  jabatan  PPAT  dihadapan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota dan didampingi oleh rohaniawan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  peroleh  dalam  beberapa  bulan terakhir  tidak  ada  camat  yang  mengajukan  pengangkatan  sebagai  PPAT Sementara, selain karena baru adanya pemekaran  yang secara tidak langsung masih  dalam  penyesuaian  dan  pembenahan  administrasi  pertanahan, juga karena  kurangnya  pengetahuan  camat-camat  yang  baru  terhadap  tatacara pengajuan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara.
“Untuk saat ini tidak ada lagi pengangkatan terhadap Camat sebagai PPAT Sementara dikarenakan  bahwa keberadaan PPAT  yang ada sekarang ini pada dasarnya  sudah  mencukupi  dalam  hal  pembuatan  akta-akta  tanah  masyarakat Kota Samarinda” 7
Selain  itu  hasil  penelitian  lainnya  yang  penulis  peroleh  adalah,  bahwa Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (IPPAT)  Samarinda  tidak  pernah melakukan pendidikan  dan  pelatihan  terhadap  Camat  sebagai  PPAT Sementara yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

## B. Pembahasan

## 1. Keberadaan Camat Sebagai PPAT Sementara Di Kota Samarinda
Keberadaan PPAT  Sementara  sangatlah  dibutuhkan,  terutama  di  daerah- daerah terpencil yang belum cukup terdapat PPAT, bahkan di daerah terpencil yang jauh dari kota diangkat KepalaDesa/Lurah sebagai PPAT Sementara(Pasal  18  ayat  (1)  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  2006  Tentang  Aturan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah),  dengan  pertimbangan  bahwa  Kepala Desa/lurah  tersebut  dianggap  mengetahui  benar  daerah  tempat  ia  menjabat sehingga mempermudah dalam hal kegiatan pembuatan surat keterangan yang menyatakan  penguasaan  tanah  oleh  masyarakat.  Untuk  mendukung  akurasi data  pertanahan,  peran  camat  dan  lurah  atau  kepala  desa  sangat  diperlukan dengan  maksud  mencegah  kekeliruan  dan  tumpang  tindihnya  informasi mengenai status dan pemilik tanah.
Dengan  adanya  PPAT  Sementara  di  daerah-daerah  terpencil  maupun  di daerah  yang  belum  terdapat  cukup  PPAT,  mempermudah  masyarakat  dalam hal  pembuatan  Akta  Peralihan  Hak  atas  tanah-tanah  mereka,  selain menghemat  energi  dengan  tidak  harus  pergi  ke  kota  yang  banyak  terdapat PPAT, tentunya juga menghemat biaya, dimana sudah barang tentu biaya yang dikeluarkan lebih kecil ketika mereka harus mengurus akta dengan Camat atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dari pada dengan PPAT/Notaris.
7 Hasil  wawancara  dengan  Ketua  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sementara  Kota Samarinda.
Dalam  Pasal  5  ayat  (3)  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2008 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  untuk  melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT,  Menteri  dapat  menunjuk  Camat  atau  Kepala  Desa  untuk  melayanai pembuatan  akta  di  daerah  yang  belum  terdapat  cukup  PPAT,  sebagai  PPAT Sementara.  Pada  dasarnya  keberadaan  PPAT  Sementara  adalah  sebagai pembantu  dalam  hal  pembuatan  akta  tanah  di  daerah-daerah  terpencil  yang belum  terdapat  cukup  PPAT,  dan  pengangkatan  atau  penunjukannya  pun bergantung  pada  formasi  PPAT  di  suatu  daerah  tersebut,  PPAT  sementara dapat diangakat apabila di daerah tersebut masih tersedia formasi PPAT.
Berdasarkan pada peran PPAT Sementara sebagai pembantu tersebut maka dapat  kita  katakan  bahwa  apabila  PPAT  yang  ada  sudah  cukup  dalam  hal pemenuhan terhadap pembuatan akta-akta peralihan hak atas tanah masyarakat ini  artinya  PPAT  Sementara  sudah  tidak  diperlukan  lagi,  meskipun pengangkatan PPAT Sementara ini melihat pada formasi PPAT yang ada.
Meskipun  secara  faktual  untuk  saat  ini  tidak  ada  camat  yang  menjabat sebagai  PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda  tetapi  hal  ini  bukan  karena memang  dihapuskannya  PPAT  Sementara  di  Kota  Samarinda,  tetapi  hanya karena belum ada yang mengajukan pengangkatan setelah adanya pemekaran. Ini  sekaligus  menegaskan  bahwa  PPAT  Sementara  di  Kota  Samarinda  masih ada dan belum di hapuskan.
Berdasarkan  Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor 12  XVII – PPAT  2008  Tentang  Formasi  PPAT bahwa formasi PPAT untuk wilayah kota Samarinda adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan jumlah PPAT di kota Samarinda adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga),  ini  berarti  bahwa  keberadaan  PPAT  untuk  saat  ini  di  kota  Samarinda belum memenuhi formasi yang ada, dimana masih ada 32 formasi lagi untuk PPAT dan PPAT Sementara.
Meskipun  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia No : 12 XVII – PPAT 2008 Tentang Formasi PPAT yang menyebutkan  bahwa  formasi  PPAT  untuk  kota  Samarinda  sebanyak  75 dimana  jumlah  PPAT  di  kota  Samarinda  saat  ini    sebanyak  43,  belum memenuhi formasi yang ada, namun ini tidak berarti bahwa PPAT Sementara masih dibutuhkan, dengan alasan bahwa  jumlah PPAT yang ada saat ini pun pada  dasarnya  sudah  cukup  memenuhi  dalam  hal  pembuatan  akta-akta  tanah masyarakat di kota Samarinda, ini artinya formasi PPAT yang didasarkan dari Keputuasan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebanyak 75  tersebut  terlalu  berlebihan  dan  terlalu  banyak  untuk  wilayah  kota Samarinda, selain itu akses masyarakat pun cukup terjangkau untuk membuat akta  dengan  PPAT/Notaris  yang  ada  saat  ini,  dengan  demikian  seharusnya tidak perlu lagi adanya PPAT sementara di kota Samarinda. Selain itu Camat yang  diangkat  sebagai  PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda  tidak  pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang seharusnya wajib diikuti oleh PPAT Sementara,  karena  tidak  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  otomatis pengetahuan  dan  kemampuan  mereka dalam  memahami  dan  membuat  akta- akta tanah sangat terbatas.
Selain  itu Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 12 XVII – PPAT 2008 Tentang Formasi PPAT sudah tiga (3)  tahun  berlalu  dan  tidak  ada  dikeluarkan  keputusan  yang baru  mengenai formasi PPAT di wilayah kota Samarinda, dimana sudah barang tentu dalam jangka waktu 3 tahun tersebut banyak faktor dan keadaan yang berubah dalam hal  penetapan  terhadap  formasi  PPATyang  hendaknya  ditinjau  ulang  oleh Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  dengan  melihat  dan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada tersebut diantaranya :
a. Sudah terpenuhinya atau tercovernya tingkat Perbuatan hukum yang dalam hal ini  pembuatan akta-akta peralihan hak atas tanah  atau Hak Milik Atas Satuan  Rumah  Susun  masyarakat  kota  Samarinda  dengan  jumlah  PPAT sebnyak  43  di  kota  samarinda,  dimana  formasi  PPAT  tersebut  juga menjadi  dasar  pengangkatan  atau  penunjukan  terhadap  PPAT  Sementara di Kota Samarinda, serta
b. Akses  masyarakat  kota  Samarinda  untuk  melakukan  perbuatan  hukum peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah susun dengan menggunakan  PPAT  cukup  mudah  dan  terjangkau  dengan  banyak  dan jumlah PPAT yang tersebar di daerah kota Samarinda

## 2. Dasar Pertimbangan Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Di Kota Samarinda
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun    2006  Tentang    Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  Pasal 9 :
Formasi atau kebutuhan dan penunjukan PPAT Sementara ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
a. Jumlah kecamatan di daerah kabupaten /kota yang bersangkutan;
b. Tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
c. Tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
d. Jumlah  permohonan  untuk  dapat  diangkat  sebagai  PPAT  di  daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Jumlah  PPAT  yang  sudah  ada  pada  setiap  daerah  kabupaten/kota  yang bersangkutan;
f. Serta  lain-lain  faktor  yang  dianggap  penting  oleh  Kepala  Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia.
Dari  poin  (f)  tersebut  di  atas  dapat  penulis  jabarkan  bahwa  demikian halnya  di  kota  Samarinda,  dalam  menetapkan  keberadaan  PPAT  Sementara Badan  Pertanahan  Nasional  tentunya  melihat  beberapa  faktor-faktor  penting salah satunya adalah penulis uraikan sebagai berikut :
“Pada  umumya  PPAT/  Notaris  tidak  mau  ditem patkan  di  daerah-daerah pinggiran-pinggiran kota Samarinda, mereka lebih memilih berpraktik dipusat
kota” 8 ,  hal  ini  tentunya  berhubungan  dengan  pengahasilan  yang  mereka peroleh karena selain sebagai PPAT mereka juga sebagai Notaris yang bukan hanya  membuat akta-akta  terhadap  peralihan  hak  atas  tanah  saja  tetapi  juga berwenang membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta otentik, yang apabila mereka berpraktik di daerah pinggiran kota maka sudah tentu jarang ada masyarakat didaerah tersebut yang menggunakan jasa mereka dalam  hal  kewenangan  mereka  membuat  akta  otentik  selain  akta-akta peralihan hakatas tanah, selain itu pada umumnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat di daerah pinggiran kota tersebut dalam mengurus surat-surat hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah mereka sangat rendah, biasanya yang mereka tahu dalam mengurus surat-surat tanah, mereka hanya perlu datang ke Camat atau ke  Lurah setempat, selain menurut mereka lebih mudah tentunya biaya  yang  mereka  keluarkan  biasanya  lebih  kecil,  hal-hal  inilah  juga  yang memungkin menjadi pertimbangan masih adanya PPAT Sementara.
Tetapi hal ini harusnya bukan menjadi suatu pertimbangan yang mendasar
terhadap  keberadaan  PPAT  sementara,  hendaknya  pejabat  yang  berwenang dalam  hal  ini  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Kalimantan  Timur  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melihat dan mempertimbangakan  kembali  terhadap  permohonan  pengajuan  pengangkatan PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda  dan  mulai  membenahi  dan memberdayakan  PPAT  yang  sudah  ada  dan  pada  kenyataannya  sudah  cukup memenuhi  dalam  hal  pembuatan  akta-akta  peralihan  hak  atas  tanah masyarakat  Samarinda  sehingga  keberadaan  PPAT  Sementara  sudah  tidak diperlukan lagi mengingat PPAT Sementara ini pada dasarnya tidak memiliki bekal akademik yang cukup.
Di  kota  Samarinda  sendiri  pada  umumnya  camat-camat  yang  pernah menjabat sebagai PPAT Sementara tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan  PPAT  yang  harusnya  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional dengan Organisasi PPAT setempat dalam hal ini Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  Samarinda  (IPPAT).  Kewajiban  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan tersebut termuat dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  nomor  1  tahun  2006  Tentang  ketentuan Pelaksanaan  peraturan  pemerintah  Nomor  37  tahun  1998  Tantang  Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi “Sebelum Camat dan/atau Kepala  Desa  ditunjuk  sebagai  PPAT  Sementara,  yang  bersangkutan  wajib mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  yang  penyelenggaraannya  dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT”
Untuk  berpraktik  sebagai  PPAT  seorang  sarjana  hukum  harus  terlebih dahulu  mengambil  pendidikan  lanjutan  yang  diikuti  ujian  profesi,  sedangkan bagi  camat  atau  kepala  desa,  untuk  dapat  menjadi  PPAT  Sementara,  mereka
8 Maria Astuti, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Samarinda
cuma  cukup  mengajukan  permohonan  pengangkatan  ke  Badan  Pertanahan Nasional, yang mana hal inidikhawatirkan gagal memenuhi syarat kecukupan administrasi  atau  hal-hal  yang  menyebabkan  pembuatan  sebuah  akta  tanah menjadi cacat.

## PENUTUP A. Kesimpulan
1. Keberadaan Camat sebagai PPAT Sementara seharusnya tidak diperlukan lagi  di  kota  Samarinda  karena  pada  kenyataannya  bahwa  jumlah PPAT/Notaris  di  kota  Samarinda  saat  ini  sudah  cukup  efektif  dalam  hal pembuatan  akta-akta  peralihan  hak  atas  tanah  warga  kota  Samarinda  dan juga  dengan  pertimbangan  bahwa  Samarinda  bukan  merupakan  daerah terpencil  serta  akses  masyarakat  pun  masih  terjangkau  untuk  membuat akta peralihan hak-hak atas tanah mereka dengan PPAT/Notaris.
2. Dasar  pertimbangan  masih  adanya  PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda adalah di dasarkan pada kebutuhan masyarakat di daerah-daerah pinggiran kota Samarinda terhadap PPAT meskipun jumlah PPAT/Notaris yang ada saat  ini  sudah  mencukupi  dalam  hal  pembuatan  akta  peralihan  hakatas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

## B. Saran-saran
1. Keberadaan  Camat  sebagai  PPAT  Sementara  hendaknya  ditinjau  kembali oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan  Timur denganpertimbangan  bahwa  saat  ini  di  kota  Samarinda sudah  terdapat cukup  banyak  PPAT  serta  akses  masyarakat  pun  masih  terjangkau  untuk membuat akta peralihan hak atas tanah mereka dengan PPAT/Notaris.
2. Hendaknya  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional  lebih memberdayakan  PPAT/Notaris  yang  telah  ada  yaitu  sebanyak  43  dimana dengan jumlah tersebut  sudah dapat memenuhi  pembuatan  akta peralihan hak  atas  tanah  masyarakat  kota  Samarinda,  sehingga  PPAT  Sementara sudah tidak diperlukan lagi

## DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Literatur
a. Bahder  Johan  Nasution,  Metode  Penelitian  Hukum,  Mandar  Maju, Bandung 2008.Cet I
b. Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah Dan Tanah, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Cet III
c. Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Penerbit Visimedia, Jakarta Selatan, 2009, Cet V.
d. K.  Dodik,  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Pemindahan  Hak Atas  Tanah  Dengan  Akta  PPAT,  http://eprints.undip.ac.id/11276/, Universitas Diponegoro, 2003
e. Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 2010, Cet I
f. Hasil  wawancara  dengan  Pejabat  dari  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
g. Hasil  wawancara  dengan  Ketua  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sementara  Kota  Samarinda. Maria  Astuti,  Ketua  Ikatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Samarinda

## 2. Daftar Perundang-Undangan
a. Undang Undang Dasar 1954 Amandemen b. Undang Undangan Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
d. Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia nomor  1  Tahun  2006  Tentang  Aturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah