Volume 6 No. 2, Januari 2023

## P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ.  Faculty of law Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Barat, Indonesia.
Open  Acces  at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni
(Studi Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2022/Pn.Kla)
Zainab Ompu Jainah, Melisa Safitri, & Frengki Sanjaya Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email:  zainab@ubl.ac.id,  melisa.safitri@ubl.ac.id,  frengki.19211004@student.ubl.ac.id

## Abstract
The purpose of this writing is to find out, understand and analyze the factors that cause perpetrators to do business in narcotic plants of the cannabis type and analyze judges' considerations of narcotic business actors  in  the  form  of  packages  in  an  organized  manner  at  Bekauheni  Port  based  on  Decision  Number: 149/PID.SUS/2022/PN.  Kla).  The  research  method  used  in  this  writing  is  normative  law.  Narcotics Crime is regulated in Law Number 35 of 2009, in essence the law regulates society properly and usefully by determining  what is  required or  permitted and  vice versa.  The law can  qualify  an  act in  accordance with the law or discuss it as against the law. Actions that are in accordance with the law are not a problem and do not need to be questioned; what is at issue is the unlawful act, in fact what the law pays attention to  and  works  on  is  precisely  this  last-named  act,  both  the  unlawful  act  that  actually  occurred  and  the unlawful  act  that  might  occur.  It  is  the  attention  and  cultivation  of  that  act  that  constitutes  law enforcement. For actions that violate the law, there are sanctions.
Key Words: Judge's Consideration; Narcotics Business ; Package ; Harbor.

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  faktor penyebab  pelaku  melakukan  bisnis  narkotika  tanaman  jenis  ganja  dan  menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku bisnis narkotika dalam bentuk paket secara terorganisir di  Pelabuhan  Bekauheni  berdasarkan  Putusan  Nomor  :  149/PID.SUS/2022/PN.Kla).  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  hukum  normative.  Tindak  Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun   2009, pada hakikatnya hukum itu  mengatur  masyarakat  secara  patut  dan  bermanfaat  dengan  menetapkan  apa  yang diharuskan  ataupun  yang  dibolehkan  dan  sebaliknya.  Hukum  dapat  mengkualifikasi  sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang  sesuai  dengan  hukum  tidak  merupakan  masalah  dan  tidak  perlu  dipersoalkan;  yang menjadi  masalah  ialah  perbuatan  yang  melawan  hukum,  bahkan  yang  diperhatikan  dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum  yang  sungguh-sungguh  terjadi  maupun  perbuatan  melawan  hukum  yang    mungkin akan  terjadi.  Perhatian  dan  penggarapan  perbuatan  itulah  yang  merupakan    penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim ; Bisnis Narkotika ; Paket ; Pelabuhan.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3) berbunyi  "Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum".  Artinya,  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum  yang  berlaku.  Bahwa  setiap  orang  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  harus tunduk  pada  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  tidak  ada  seseorang  yang  dapat kebal  terhadap  hukum,  dan  segala  perbuatan  harus  didasarkan  dan  memiliki konsekuensi  sesuai  dengan  hukum  dan  perundang-undangan  di  Negara  Republik Indonesia,  yang  bertujuan  mewujudkan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara yang  tertib,  sejahtera,  dan  berkeadilan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  Negara sebagaimana  diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang  –  Undang    Dasar    Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di  wilayah negara  Indonesia  kedudukannya  sama  di  dalam  hukum.  Siapa  pun  yang  melanggar hukum akan mendapat sanksi. 1
Dalam    pembukaan Single   Convention   on   Narcotic   Drugs pada    tahun    1961, semua  komisi  tentang  obat  narkotika  di  bawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa/PBB ( United Nations /UN) menyatakan bahwa obat golongan narkotika amat berguna dalam dunia kesehatan. Namun, penggunaan narkotika semakin hari malah menjadi semakin membahayakan tanpa standar medik tertentu. Lebih jauh, perdagangan gelap narkotika kemudian  marak  terjadi  yang  menyasar  ke  berbagai  belahan  dunia. United  Nations Conventions  against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances kemudian diadopsi  pada  tahun  1988  yang  bertujuan  untuk  memberantas  pencucian  uang  dari kejahatan  peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika.  Pecandu  narkotika  wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,
1 Wahyunita,  Ais,  and  Melisa  Safitri.  (2021). Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Penipuan  Dalam  Jual  Beli  Tambak  Udang .  Indonesian  Journal  of  Law  and  Islamic  Law  Vol.3,  No.1, hlm.177
Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan  Rehabilitasi  Sosial  adalah  orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan narkotika  dalam  keadaan  ketergantungan  baik  secara  fisik  maupun  psikis,  tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke  dalam  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Ini  berarti  menempatkan  penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika. 2
Hukum  Pidana  adalah  keseluruhan  peraturan-peraturan  yang  menentukan perbuatan  apa  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  yang  melakukannya. 3 Istilah  Hukum Pidana  bermakna  jamak.  Dalam  arti  obyektif,  yang  juga  sering  disebut (jus  poenale) meliputi:
1. Perintah  dan  larangan,  yang  atas  pelanggarannya  atau  pengabaiannya  telah ditetapkan  Sanksi  terlebih  dahulu  oleh  badan-badan  negara  yang  berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan  yang  menetapkan  dengan  cara  apa  atau  alat  apa  dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. 4
Tindak pidana  kejahatan  narkoba  saat  ini  tidak  lagi  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi,  tetapi    sudah    terang-terangan    yang    dilakukan    oleh    para pemakai  dan pengedar  dalam  menjalankan  operasi  barang  berbahaya  itu.  Masyarakat  kini      sudah sangat    resah    terutama    keluarga    para    korban,    mereka    kini sudah ada yang bersedia  menceritakan    keadaan    anggota    keluarganya    dari  penderitaan  dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  perbuatan  yang  sepertinya  sudah  biasa terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika. Penyalahgunaan narkotika
2 A.R.  Sudjono  dan  Bony Daniel,  AR.  Sudjono  dan Bony  Daniel.  (2011). Komentar dan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Cet. I . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41 3 Zainab Ompu Jainah.  (2018). Kapita Selekta Hukum Pidana . Tanggerang: TSmart,  hlm.2
4 Zainal Abidin Farid.  (2018). Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,  hlm.1
merupakan  jenis  kejahatan  yang  mempunyai  (potensi)  dampak  sosial  dampak  sosial yang sangat luas dan kompleks.
Dampak  sosial  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak-anak  itu  bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan  kehancuran  baik  fisik  maupun  mental  yang  teramat  panjang,  tetapi  juga  oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.
Peredaran    narkotika    yang    kini    memiliki    tujuan    untuk      memperoleh keuntungan  yang  sangat  besar,  menimbulkan  keprihatinan  bagi  masyarakat internasional  maupun  nasional.  Mengingat  dampak  yang  ditimbulkan  akibat penyalahgunaan  narkotika  berbahaya  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara khusunya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. 5
Salah  satu  contoh  dari  peristiwa  yang  termasuk  dalam  pengaturan  atau  tindak hukum pidana tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang semakin mecemaskan. Kejahatan  narkotika  yang  bersifat  transnasional  dilakukan  dengan  menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan  narkotika.  Perkembangan  kualitas  kejahatan  narkotika  tersebut  sudah menjadi  ancaman  yang  sangat  serius  bagi  kehidupan  umat  manusia.  Hukum  pidana adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  didalam  suatu  negara.  Hukum pidana  itu  terdiri  dari  norma-norma  yang  berisi  keharusan-keharusan  dan  larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang- undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut 6 .
5 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky. (2017). Tindak Pidana Narkotika . Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2
6 Supramono. (2020). Hukum Narkotika Indonesia . Jakarta: Djambatan, hlm.5
Bagai  dua  sisi  mata  uang,  narkotika  bisa  menjadi  zat  yang  bermanfaat  bagi kesehatan namun juga bisa merusak kesehatan. Dalam artian, beberapa jenis narkotika memang  ada  yang  berfungsi  sebagai  obat  untuk  penyembuhan  karena  efeknya  yang bisa  mengurangi  rasa  nyeri  dan  memberikan  ketenangan.  Namun  apabila  dikonsumi dalam dosis berlebih dan disalahgunakan maka bisa menyebabkan kecanduan.
Terdapat  kurang  lebih  85  jenis  narkotika  pada  golongan  2,  diantaranya  seperti, Morfin  dan  Alfaprodina.  Narkotika  golongan  ini bisa  dimanfaatkan  untuk  pengobatan jika  sesuai  dengan  resep  dokter.  Golongan  ini  juga  berpotensi  tinggi  menimbulkan ketergantungan. Sementara narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup  ringan  dan  banyak  dimanfaatkan  untuk  pengobatan  serta  terapi.  Meskipun demikian,  segala  jenis  penyalahgunaan  narkotika  dapat  terkena  sanksi  hukuman pidana.
Narkotika  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana  yang  luar  biasa  yang  pengaturannya ditetapkan  dalam  Undan-Undang  Nomor  35  Tahun  2009.  Hal  tersebut  merupakan  salah satu  bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  pemberantasan  narkotika  karena permasalahan  narkotika  selain  dianggap  dapat  merusak  masa  depan  bangsa  juga berkaitan  dengan  permasalahan  kesehatan.  Hukum  pidana  yang  dapat  dikenakan  pada penyalahguna  narkotika  dibedakan  berdasarkan  golongan  narkotika.  Diatur      dalam Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Pasal  127,  penyalahguna  narkotika golongan  1  untuk  dirinya  sendiri  akan  dipidanakan  hukuman  penjara  paling  lama  4 tahun.  Golongan  2  akan  dipidanakan  paling  lama  2  tahun,  dan  golongan  3  paling  lama satu tahun.
Sebagai  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang,  Indonesia  menjadi  sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara  ilegal.  Penyalahgunaan  narkotika  dan  peredaran  gelapnya  dengan  sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.  Masalah  penyalahgunaan  narkotika  ini  menjadi  begitu  penting  mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai  pengaruh terhadap fisik dan mental, dan
apabila  digunakan  dengan  dosis  yang  tepat  dan  di  bawah  pengawasan  dokter  atau psikiater  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pengobatan  atau  penelitian,  namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan  fisik  juga  penyakit  yang  mematikan,  yaitu HIV atau AIDS sebagai efek  samping dari penggunaan narkotika.
Penerapan  hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  keadilan. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka suluruh warga negara Indonesia harus mentaati seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum positif. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan/perbuatan manusi di masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata keadilan dan kedamaian.  Penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan  remaja  merupakan  salah  satu bentuk dari kenakalan remaja dan merupakan hal yang melanggar norma, aturan atau hukum  dalam  masyarakat  yang  dilakukan  pada  usia  remaja  atau  transisi  masa  anak- anak  dan  dewasa  hal  ini  sangat  meresahkan  masyarakat.  Faktor  penyebabnya  bisa berasal  dari  diri  remaja  itu  sendiri,  keluarga  maupun  faktor  lingkungan.  Pada  tahun 2015  Presiden  mengeluarkan  Statemen  tegas  bahwa  Indonesia  berada  dalam  kondisi darurat  narkoba  sehingga  pemerintah  harus  merumuskan  suatu  strategi  kebijakan untuk  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika,  terutama  yang  menjadi  korban  adalah anak-anak. 7
Dalam  kasusnya  penyalahguna  narkotika  di  lihat  sebagai  kejahatan  yang    luar biasa karena banyaknya masalah dalam penerapan proses rehabillitasi terutama untuk pecandu narkotika dalam menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika
telah memberi kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Dari rehabilitasi medis maupun sosial yang wajib dijalani pecandu  narkotika  yang  diharapkan  mampu  membuat  para  pecandu  kembali  sehat, produktif,  terbebas  dari  perbuatan  kriminal,  dan  hilangnya  dari  ketergantungan narkotika.
7 Soedjono Dirjosisworo. (1990). Hukum Narkotika di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti,  hlm.10
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  Narkotika  menurut  Undang-Undang Narkotika  dikenakan  sanksi  pidana  penjara,  pidana  denda,  pidana  seumur  hidup  dan sanksi  lainnya.  Seperti  contoh  kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh terdakwa I Handriansyah Als Kakashi Als Jeje Bin Johan Rusdi dan terdakwa II M. Aidil Fitra  Als  Handoko  Aprianto  Bin  Mahmud  Alroni  pada  hari  Sabtu  tanggal  12  bulan Februari tahun 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Februari  tahun  2022  atau  setidak-tidaknya  dalam  tahun  2022  bertempat  di  depan Indomaret exit tol Bakauheni Utara Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau  setidak-tidaknya  pada  tempat  yang  masih  termasuk  dalam  Daerah  Hukum Pengadilan  Negeri  Kalianda,  tanpa  hak  atau  melawan  hukum    menawarkan    untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, secara terorganisir.
Penjelasan  umum  Undang- Undang Pengadilan  Anak  disebutkan  bahwa Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh anak,  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  adanya  dampak  negatif  dari perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  antara  gaya hidup  sebagian  orang  tua,  telah  membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  penjelasan  kasus  diatas,  penulis  tertarik melakukan  penelitian,  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  saja faktor penyebab pelaku melakukan bisnis narkotika tanaman jenis ganja dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku bisnis narkotika tanaman jenis ganja butto 31 kg dalam bentuk paket secara terorganisir di Pelabuhan Bekauheni berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla).
Berdasarkan  permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan  ini adalah  untuk mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  bisnis narkotika tanaman  jenis ganja  butto 31  kg dalam bentuk  paket  secara  terorganisir di Pelabuhan  Bekauheni  berdasarkan  Putusan  Nomor  :  149/PID.SUS/2022/PN.Kla)  dan
menganalisis  pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku  bisnis  narkotika  tanaman  jenis ganja  butto  31  kg  dalam  bentuk  paket  secara  terorganisir  di  Pelabuhan  Bekauheni berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla).

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat  dari  kekaburan  norma 8 ,  menggunakan  pendekatan: statute  approach, conceptual  approach ,  serta analytical  approach .  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum menggunakan  tehnik  studi  dokumen,  serta  analisis  kajian  menggunakan  analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Bisnis  Narkotika  Tanaman  Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni Berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla).
Ketika  dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  pidana  barangsiapa  yang  melakukannya,  maka  unsur-unsur  tindak pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun  pasif  yang  berakibat  pada  timbulnya  suatu    hal  atau  keadaan  yang  dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum  baik  dengan  pengertiannya  yang  formil  maupun  yang  materil.  Ketiga,  adanya hal-hal  atau  keadaan  tertentu  yang  menyertai  terjadinya  kelakuan  dan  akibat  yang dilarang oleh hukum.
Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  oleh  Undang-Undang, bertentangan  dengan  hukum  dan  dilakukan  dengan  kesalahan  oleh  seseorang  yang mampu  bertanggung  jawab.  Dari  rumusan  dapat  terlihat  untuk  adanya  suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau   pun   yang   diwajibkan   oleh   Undang-Undang,   di   mana   pelanggaran   terhadap
8 Diantha , I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.
larangan  atau  kewajiban  itu  telah  dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat dihukum.  Agar  sesuatu  tindakan  itu  dapat  dihukum,  maka  tindakan  tersebut  harus memenuhi  semua  unsur  dari  delik  seperti  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang. Setiap strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.
Pidana  lebih  tepat  didefinisikan  sebagai  suatu  penderitaan  yang  sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum  (sanksi)  baginya  atas  perbuatannya  yang  telah  melanggar  larangan  hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana strafbaarfeit . Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum  pidana,  yang  apabila  dilaksanakan  tiada  lain  adalah  berupa  penderitaan  atau rasa  tidak  enak  bagi  yang  bersangkutan  disebut  terpidana.  Tujuan  utama    hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari  perkosaan-perkosaan  terhadap  kepentingan  hukum  yang  dilindungi. Mencantumkan  pidana  pada  setiap  larangan  dalam  hukum  pidana,    disamping bertujuan  untuk  kepastian  hukum  dan  dalam  rangka  membatasi    kekuasaan  Negara juga  bertujuan  untuk  mencegah  bagi  orang  yang  berniat  untuk  melanggar  hukum pidana.
Jenis-jenis  tindak  pidana  narkotika  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  jenis  tindak pidana, yaitu :
a) Tindak  pidana  yang  menyangkut  penyalahgunaan  narkotika  Tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  dibeddakan  menjadi  dua  macam  yaitu  perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
b) Tindak  pidana  yang  menyangkut  produksi  dan  jual  beli  narkotika.  Tindak  pidana yang  menyangkut  produksi  dan  jual  beli  narkotika  disini  bukan  hanya  dalam  arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
c) Tindak  pidana  yang  menyangkut  pengangkutan  narkotika  Tindak  pidana pengangkutan narkotika dalam arti  luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika 9 .
Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan  penjelasan  yang  jelas  mengenai  istilah  penyalahgunaan  tersebut.  Hanya istilah  penyalahguna  yaitu  orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa    hak  atau melawan  hukum.  Penyalahgunaan  narkotika  dan  penyalahgunaan  obat  dapat  pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila  orang  yang  tidak  sakit  mempergunakan  narkotika,  maka  ia  akan  merasakan segala hal yang berbau abnormal.
Faktor terjadinya tindak pidana penyalaguna narkotika antara lain :
a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
b. Faktor ekonomi
c. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.
Faktor penyebab pelaku melakukan bisnis narkotika:
a. Faktor kejiwaan individu itu sendiri  dapat  menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati.
b. Faktor  sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti  saat sekarang ini. 10
Faktor lain pelaku menjadi pecandu narkotika:
a. Faktor  Kurangnya  Kontrol  Sosial  Faktor  kurangnya  kontrol  sosial  yaitu  kurangnya kontrol  internal  yang  wajar  dari  pihak  atau  lingkungan  dalam  keluarga  yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal  yang  mana  masyarakat  tidak  memperdulikan  akan  kejadian-kejadian kejahatan  yang  terjadi  di  sekitarnya,  hilangnya  kontrol  tersebut  dan  tidak  adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
9 Moh. Taufik Makaro. (2005). Tindak Pidana Narkotika . Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.21
10 M. Choirul Anam Dan Muhammad Hafiz.  (2015). Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia . Bandung: Remadja Karya, hlm. 10.
b. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola prilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
c) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan; 11
Pengulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dapat  dilakukan  oleh siapapun  juga,  baik  wanita  maupun  pria,  dapat  berlangsung  pada  usia  anak,dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar,setengah sadar, ataupun  tidak  sadar  sama  sekali.  Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  pasti dilatarbelakangi    oleh    penyebab    yang    berlainan    satu    samalainnya.    Teori-teori tentang  penyebab  suatu  tindak  pidana  sangat  banyak  ditemukan  oleh  para  sarjana, dimana  pendapat  yang  satu  sama  lainnya  salingberbeda.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Di antara faktor tersebut antara  lain  adalah:  pertama  adalah  faktor  individu,  antara  lain  karena  kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa; kedua adalah faktor zat dari narkotika itu sendiri, yang  dapat  mengakibatkan  ketergantungan.  Secara  garis  besar  penyalahgunaan narkotika  dapat  dikelompokkan  kedalam  tiga  faktor  yang  masing-masing  faktor mempunyai  korelasi  satu  sama  lain.  Pertama,  faktor  individu  yang  dilandasi  dengan perilaku     yang      mudah      putus      asadan      kecewa,      sehingga      pelariannya tidak  lain  adalah  dengan  berperilaku  menyimpang  dengan  cara  menyalahgunakan narkotika.  Kedua,  faktor  lingkungan,baik  lingkungan  keluarga  maupun  lingkungan sosial.  Ketiga,  faktor  regulasi,  di    mana    pengaturan    dan    penegakan    hukum    sering tidak  konsisten  dan  menimbulkan  bias  kepentingan  di  dalam  penerapan  hukum. Berbagai  teori  dan  pandangan  telah  banyak  dikemukakan  oleh  para  ahlimenyangkut tentang penyebab kejahatan, termasuk kejahatan di bidang penyelahgunaan narkotika, baik pada kalangan orang dewasa maupun remaja.Umumnya, para ahli ini mengatakan bahwa  pengaruh  lingkungan  memegang  peran  yang  sangat  penting  dalam  terjadinya suatu perilaku menyimpang, tidak terkecuali penyalahgunaan narkotika.
11 Ibid. hlm. 12
Berdasarkan  Putusan  Nomor  :  149/PID.SUS/2022/PN.Kla)  Terdakwa  I  dan terdakwa II chek out dari hotel Aston dan memesan travel menuju exit tol Bakauheni Utara  kemudian  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  bertemu  dengan  2  orang  yang    tidak dikenal  sebelumnya  yakni  saksi  Fachrul  Zulkiflan  Als  DX  Bin  Asep  Harun  (Alm)  dan saksi  Agung  Gumilar  Als  Roy  Bin  Iwan  Rahmat  Hidayat  (berkas  terpisah)  kemudian terdakwa I dan terdakwa II memberikan 2 (dua) koper berisi sabu tersebut kepada saksi saksi  Fachrul  Zulkiflan  dan  saksi  Agung  Gumilar  yang  pada  saat  itu  mengendarai kendaraan L300 bermuatan kelapa, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke Pelabuhan Bakauheni dengan travel sebelumnya dan diantar sampai ke Pelabuhan Bakauheni, sesampainya di Pelabuhan Bakauheni terdakwa I dan terdakwa II memesan tiket  kapal  diloket  pinggir  jalan  sebelum  Pelabuhan  Bakauheni,  kemudian  pada  jam 00.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II diantar oleh ojek dengan berboncengan tiga, pada saat akan memasuki pintu  tollgate karcis Pelabuhan Bakauheni datang  2  (dua) orang polisi  berpakaian  preman  yakni  saksi  Aipda  Hermawan  Utoyo  dan  saksi  Bripka  Deni (keduanya  anggota  sat  res  narkoba  Polres  Lampung  Selatan)  kemudian  melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terdakwa terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam tas ransel yang dipakai oleh terdakwa II, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti    dibawa  ke  Sat  narkoba  polres  Lampung  Selatan  guna  dilakukan  pemeriksaan lebih lanjut.
Bahwa  terdakwa  I  sebelumnya  sudah  2  (dua)  kali  melakukan  pekerjaan mengantarkan  sabu,  yang  pertama  pada  awal  bulan  November  2020  terdakwa  I  disuruh oleh  Sdr.  Belli  (DPO)  untuk  mengantarkan  sabu  sebanyak  2  (dua)  koper  ke  Surabaya dan  mendapatkan  upah  sebesar  Rp.150.000.000,-  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan yang  kedua  pada  bulan  Oktober  2021  terdakwa  I  disuruh  oleh  oleh  Sdr.  Rocky  als  Atta (DPO)  mengantarkan  sabu  sampai  ke  Cilegon  mendapatkan  upah  sebesar Rp.80.000.000,-  (delapan  puluh  juta  rupiah)  sedangkan  terdakwa  II  baru  satu  kali melakukan pekerjaan mengantarkan sabu.
Bahwa  para  terdakwa  tidak  memiliki  izin  dari  Kementerian  Kesehatan  atau Pejabat yang berwenang atas paket shabu-shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan  berat  brutto  34.997  gram  tersebut  baik  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan  Narkotika Golongan  I  jenis  shabu-shabu  tersebut.  Maka  berdasarkan  keterangan  dari  terdakwa selama persidangan faktor penyebab tindak pidana dilakukannya bisnis narkotika oleh terdakwa,  yaitu  faktor  kepribadian,  faktor  keluarga,  faktor  lingkungan,  faktor pendidikan, faktor ekonomi.
2. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Bisnis  Narkotika  Tanaman  Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni Berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla.
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili  oleh  hakim.  Hakim  memberikan  keputusannya  mengenai  hal-hal    sebagai berikut,  keputusan  mengenai  peristiwanya,  apakah  terdakwa  telah  melakukan perbuatan  yang  di  tuduhkan  kepadanya.  Keputusan  mengenai  hukumnya,  apakah perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  itu  merupakan  suatu  tindak  pidana  dan  apakah terdakwa  bersalah  dan  dapat  di  pidana.  Keputusan  mengenai  pidananya,  apabila terdakwa  memang  dapat  di  pidana.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan  juga  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  tinggi  dari  batas maksimal  hukuman  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Dalam  memutus putusan,  ada  beberapa  teori  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim.  oleh  hakim  dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:
1) Teori  Keseimbangan  yaitu  keseimbangan  antara  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2) Teori  Pendekatan  Seni  dan  Intuisi  Penjatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan diskresi  atau  kewenangan  dari  hakim.  Sebagai  diskresi,  dalam  penjatuhan putusan,  hakim  akan  menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  hukuman  yang  wajar
bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan  pihak  yang  berperkara,  yaitu  penggugat  dan  tergugat,  dalam  perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan,  hakim  mempergunakan  pendekatan  seni,  lebih  ditentukan  oleh  instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3) Teori  Pendekatan  Keilmuan  Titik  tolak  dari  ilmu  ini  adalah  pemikiran  bahwa proses  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  secara  sistematik  dan  penuh  kehati- hatian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  putusan-putusan  terdahulu  dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4) Teori  Pendekatan  Pengalaman  Pengalaman  dari  seorang  hakim  merupakan  hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.  Teori  ini  didasarkan  pada  landasan  filsafat  yang  mendasar  yang mempertimbangkan  segala  aspek  yang  berkaitan dengan pokok perkara  yang  di sengketakan  kemudian  mencari  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam penjatuhan  putusan  serta  pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
5) Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. 12
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas  pertimbangan  Hakim  Berdasarkan  Putusan Nomor  :  149/PID.SUS/2022/PN.Kla.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan  yang  masing-masing  alat  bukti  tersebut  saling  berkesesuaian  satu  sama lain,  maka  telah diperoleh fakta-fakta  hukum.  Menimbang,  bahwa  Majelis Hakim
hlm. 24 12 Sudikno Mertokusumo. (2014). Teori Hukum (Edisi Revisi) . Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka,
berpendapat  telah  terdapat  keterkaitan  satu  sama  lain  yang  berhubungan  dengan peredaran  Narkotika  sesuai dengan  perannya  masing-masing  yang  saling  melengkapi yang terdiri atas 3 (tiga) orang lebih yang bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu  tindak  pidana  Narkotika  yang  telah  memenuhi  seluruh  unsur  dalam  Pasal  114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa  termasuk  perbuatan  yang  dilakukan  secara terorganisasi. Dengan demikian unsur ”perbuatan dilakukan secara terorganisasi” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di atas maka  Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang  R.I  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  karenanya berdasarkan  fakta-fakta  hokum  dan  keyakinan  Hakim,  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terorganisasi dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebih  5  (lima)  gram”,  sebagaimana  yang  telah  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  dan  Penasihat  Hukumnya    di    dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang  seringan-ringannya  terhadap  diri  Para  Terdakwa  dimana  hal  tersebut  tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini. Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo  Pasal  132  ayat  (2)  UndangUndang  R.I  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara    Pidana,    serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI:
a. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  tanpa  hak  atau  melawan  hokum menerima  dan/atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan
tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
b. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  kepada  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun.
Menjatuhkan  suatu  putusan,  bagi  Hakim  adalah  sesuatu  proses  yang    kompleks dan  sulit.  Paling  tidak,  sebelum  menjatuhkan  Putusannya,  seorang  Hakim  terlebih dahulu  menganalisis  perbuatan  pidana,  lalu  menganalisis  tanggung  jawab  pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya  peristiwa  konsret  yang  diajukan  kepadanya),  lalu  mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti  apa),  hingga  akhirnya  mengkonstituir  (menetapkan  hukum  bagi  perisitiwa tersebut). Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis.  Perkembangan  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah. 13

## D. PENUTUP
Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  pasti  dilatarbelakangi  oleh  penyebab yang  berlainan  satu  samalainnya.  Teori-teori  tentang  penyebab  suatu  tindak  pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya salingberbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Di antara faktor tersebut antara lain adalah: pertama adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian, dan ekonomi.
Pertimbangan  hakim  terdiri  dari  pertimbangan  yuridis  dan  fakta-fakta  dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan  praktik,  yurisprudensi  dan  kasus  posisi  yang  sedang  ditangani.  Agar  putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus
13 Zainab Ompu Jainah.(2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat . Jurnal R & D, Vol.3, No 2, hlm. 1
perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

## Buku:
A.R.  Sudjono  dan  Bony  Daniel,  AR.  Sudjono  dan  Bony  Daniel.  (2011). Komentar  dan Perubahan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Cet.  I .  Jakarta: Sinar Grafika.
Diantha ,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media.
Moh.  Taufik  Makarao,  Suhasril,  dan  H.  Moh  Zakky. (2017). Tindak  Pidana  Narkotika . Jakarta: Ghalia Indonesia
Moh.  Taufik  Makaro. (2005). Tindak Pidana Narkotika .  Bogor: Ghalia Indonesia.
M.  Choirul  Anam  Dan  Muhammad  Hafiz.  (2015). Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia . Bandung: Remadja Karya.
Sudikno Mertokusumo. (2014). Teori Hukum (Edisi Revisi) . Yogyakarta:Cahaya Atma Supramono. (2020). Hukum Narkotika Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Soedjono  Dirjosisworo.  (1990). Hukum  Narkotika  di  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti. Pustaka.
Zainab Ompu Jainah. (2018). Kapita Selekta Hukum Pidana . Tanggerang: TSmart.
Zainal Abidin Farid. (2018). Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal:
Wahyunita,  Ais,  and  Melisa  Safitri.  (2021). Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penipuan  Dalam  Jual  Beli  Tambak  Udang .  Indonesian  Journal  of  Law and Islamic Law Vol.3, No.1.
Zainab Ompu Jainah.(2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat . Jurnal R & D, Vol.3, No
2.