## Journal of Political Issues
Volume 4, Nomor 1, Juli 2022, pp. 50-61 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya
Jerry Indrawan 1* , Anwar Ilmar 1 ; Ardli Johan Kusuma 1
1 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Mei 30, 2022 Diterima: Jul 17, 2022 Dipublikasi: Jul 31, 2022

## Kata Kunci:
Konstruksi Sosial Budaya; Pemilihan Presiden; Rekonsiliasi Politik; Semangat Kebangsaan;

## Koresponden:
Jerry Indrawan Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
Email: jerry.indrawan@upnvj.ac.id
Sitasi Cantuman: Indrawan, J., Ilmar, A., Kusuma,  A.  J.  K. (2022). Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres  2019:  Menumbuhkan Semangat  Kebangsaan  dalam Konstruksi  Sosial. Journal  of Political  Issues.  4(1);    50-61. https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 1 . 78
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 1 . 78
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract The  political  contestation  in  the  2019  election  has  had  a  surprising  impact. Regardless  of  who  wins,  this  nation  seems  to  be  divided  into  two  camps,  namely  Jokowi camp (01) and Prabowo camp (02). Political, social and cultural polarization occurs from the elite level to the community. The potential for national disintegration or disintegration can emerge and become a threat to the establishment of our beloved Unitary Republic of Indonesia (NKRI) if there is no real effort to improve it. For this reason, a real effort is needed  to  solve  this  problem.  national  reconciliation  to  reunite  the  people  of  the  nation who  are  separated  from  their  national  cords.  Reconciliation  that  occurs  must  be comprehensive so that it has a positive impact on all levels, both elites and communities, and  is  carried  out  simultaneously  in  a  top-down,  as  well  as  bottom-up  manner.  Then, reconciliation after the presidential election must also foster a spirit of nationalism in the socio-cultural  construction  so  that  after  the  reconciliation  of  each  element  of  the  nation will automatically unite to achieve national goals and ideals. Responding to the condition of  the  nation,  this  paper  wants  to  discuss  how  political  reconciliation  should  be  carried out  to  reunite  the  conflicting  parties  after  the  2019  presidential  election.  This reconciliation  must  ultimately  be  able  to  foster  a  spirit  of  nationalism  in  socio-cultural construction.
Abstrak Kontestasi  politik  pada  Pemilu  2019  lalu  memiliki  dampak  yang  cukup mengejutkan.  Terlepas  dari  siapa  yang  menang,  bangsa  ini  terkesan  terbagi  menjadi  dua kubu,  yaitu  kubu  Jokowi  (01)  dan  kubu  Prabowo  (02).  Polarisasi  politik,  sosial,  dan budaya  terjadi  pada  level  elit  hingga  masyarakat.  Potensi  perpecahan  atau  disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini jika tidak ada upaya nyata  untuk memperbaikinya. Untuk  itu,  diperlukan  sebuah  upaya  nyata  untuk  menyelesaikan  masalah  ini.  rekonsiliasi nasional untuk menyatukan kembali insan-insan bangsa yang terlepas tali kebangsaannya. Rekonsiliasi yang terjadi harus bersifat menyeluruh sehingga berdampak positif ke semua lapisan, baik elit, maupun masyarakat, dan dilakukan bersamaan secara top-down, maupun bottom-up.  Kemudian,  rekonsiliasi  pasca  Pilpres  ini  juga  harus  menumbuhkan  semangat kebangsaan  dalam  konstruksi  sosial  budaya  agar  pasca  rekonsiliasi  setiap  elemen  bangsa secara  otomatis  akan  bersatu  padu  untuk  mencapai  tujuan  dan  cita-cita  nasional. Menyikapi kondisi bangsa yang demikian, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik sebaiknya dilakukan untuk mempersatukan kembali pihak-pihak  yang bertikai  pasca  Pilpres  2019.  Rekonsiliasi  yang  dilakukan  ini  pada  akhirnya  harus  dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.

## Tentang:
Jerry  Indrawan menyelesaikan  Studi  Magister  di  Universitas  Pertahanan  pada  Tahun 2014.  Saat  ini  penulis  adalah  dosen  di  Jurusan  Ilmu  Politik  Universitas  Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Anwar Ilmar menyelesaikan Studi Magister di Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Ardli Johan Kusuma menyelesaikan Studi Doktoral di Jurusan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020.  Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## PENDAHULUAN
Kemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)  tahun  2019  lalu  menyisakan  kekhawatiran  yang  mendalam  bagi  pelaksanaan demokrasi  di  Indonesia  yang  baru  seumur  jagung  ini.  Peristiwa  kerusuhan  yang  sempat melanda  ibukota  pasca  putusan  resmi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  menjadi  tantangan bagi  kehidupan  berdemokrasi  di  negeri  ini  yang  sudah  berjalan  kurang  lebih  dua  dekade. Akibatnya,  terjadi  polarisasi  politik,  sosial,  dan  budaya  terjadi  pada  level  elit  hingga masyarakat.
Polarisasi sosial dan budaya adalah potensi perpecahan yang muncul karena kuatnya perbedaan politik pasca Pilpres lalu. Kontestasi tajam antara pendukung Jokowi dan Prabowo yang terjadi di semua lini membuat persaingan ini tidak hanya terjadi di ranah politik. Bidang sosial  dan  budaya  juga  merasakan  dampak  dari  perseteruan  ini.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari panasnya situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat itu. Menurut penulis, ranah ini adalah ranah  sosial  dan  budaya,  bukan  hanya  politik,  karena  aktornya  adalah  masyarakat,  bukan hanya  politisi.  Jika  dibiarkan,  potensi  perpecahan  atau  disintegrasi  bangsa  bisa  saja  muncul dan mengancam negara ini.
Dua  dekade  bukanlah  tanda  bahwa  demokrasi  kita  sudah  berjalan  efektif,  di  mana demokrasi  substansial  menjadi  prioritas.  Namun,  dua  puluh  empat  tahun  demokrasi  kita, terutama  pasca  Pilpres  2019  kemarin,  menyadarkan  kita  bahwa  implementasi  demokrasi  di Indonesia masih rapuh (fragile). Demokrasi yang terjadi baru sebatas prosedural, yaitu bahwa kita mampu melaksanakan prosesnya dengan baik, seperti pemilu atau pilkada berjalan rutin lima  tahun  sekali.  Perangkat-perangkat  demokrasi  yang  tersedia,  seperti  adanya  lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga menandakan demokrasi prosedural.
Penulis  merasa  bangsa  ini  mampu  dengan  baik  menyelenggarakan  pesta  rakyat  ini dengan  sangat  luar  biasa  baiknya.  Sejak  1999,  pelaksanaan  pemilu  berjalan  relatif  tanpa hambatan  berarti.  Ditambah  dengan  pilkada,  yang  juga  menggunakan  sistem  demokrasi langsung,  praktis  prosedur  menjalankan  pemilihan  umum  sudah  dapat  dilakukan  dengan optimal.  Semua  perangkat  yang  dibutuhkan  untuk  menyelenggarakan  sebuah  pemilihan politik  berskala  besar  sudah  disiapkan,  mulai  dari  kesiapan  aturan,  penyelenggaran,  sampai pada pesertanya.
Namun,  ada  yang  kurang  dalam  pelaksanaan  pemilu  macam  itu.  Demokrasi  tidak hanya  soal  prosedural  belaka.  Pemilu  bukan  hanya  sekedar  dilakukan,  seperti  rakyat mencoblos  dan  wakil  rakyat  dicoblos.  Demokrasi  harus  dilakukan  secara  substansial,  yaitu dengan  menerima  hasilnya  dengan  baik.  Demokrasi  tidak  diukur  dari  seberapa  bagusnya instrumen  yang  disiapkan,  namun  dari  seberapa  bagusnya  peserta  yang  ambil  bagian  untuk menyikapi hasilnya.
Jangan melihat demokrasi sebagai sebuah hal  yang tangible, namun intagible. Kaum demokrat  menempatkan  kepentingan  pribadinya  di  bawah  kepentingan  negara  dan  bangsa. Bukankah  demokrasi  pertama  kali  muncul  karena  kelaliman  dari  penguasa  otoriter  yang hanya  mementingkan  kepentingannya  sendiri.  Demokrasi  menjadi  anti-tesis  dari  egoisme. Demokrasi  adalah  sintesis  yang  berpihak  pada  apa  yang  terbaik  bagi  kepentingan  orang banyak.
Demokrasi  adalah  alat.  Alat  untuk  membawa  sebuah  bangsa  menuju  kesejahteraan. Jika  demokrasi  saja  hanyalah  alat,  apalagi  pemilu.  Ekses  dari  pemilu  adalah  kesejahteraan bangsa dan negara, bukan konflik horisontal. Pemilu hanya kendaraan  yang mengantar sang pemimpin  terpilih  untuk  menerapkan  kebijakan-kebijakan  yang  nantinya  akan  membawa kaum yang dipimpinnya sesuai dengan cita-cita luhur bangsa tersebut ketika awal berdiri.
Setiap  negara  pasti  bercita-cita  untuk  memakmurkan  dan  mensejahterakan  rakyat  di dalamnya. Tidak ada yang ingin sebaliknya. Bahkan, konflik dan perang muncul diakibatkan semua pihak sama-sama ingin  membawa kesejahteraan pada bangsanya,  hanya caranya saja yang  berbeda.  Begitu  pula  di  Indonesia.  Tidak  ada  niatan,  seyakin-yakinnya  penulis,  dari
Jokowi maupun Prabowo untuk menghancurkan bangsa ini hanya agar dapat dipilih sebagai pemimpin  negara.  Jika  hancur,  negara  apa  yang  mau  dipimpin?  Percuma  menjadi  presiden jika masyarakat yang dipimpinnya berkelahi sendiri, sehingga negara pecah.
Di  Barat,  konsep  tentang  rekonsiliasi  yang  menekankan  akan  pentingnya meningkatkan hubungan sosial diantara masyarakat ternyata sangat terbatas dan kontekstual. Sebuah kasus di Angola menunjukkan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah kontruksi sosial, di mana  pembentukannya  dilakukan  melalui  konsepsi-konsepsi  lokal.  Bagi  banyak  masyarakat pedesaan  di  Angola,  konsepsi  sosial  dan  spiritual  terhubung  sangat  erat,  apalagi  segi spiritualnya.  Di  sana,  upaya  rekonsiliasi  sangat  mengedepankan  pendekatan  yang  sifatnya spiritual,  karena  itu  penting  bagi  kita  untuk  mengetahui  konsepsi  dan  makna-makna  lokal Angola ( Wessells, 2009 ).
Salah  satu  parameter  yang  menjelaskan  soal  konflik  dan  polarisasi  bisa  diamati  dari terbagi  duanya  masyarakat  menjadi  kelompok-kelompok  yang  bertentangan.  Salah  satu contohnya  adalah  bentrok  antara  gerakan  #2019GantiPresiden  dengan  Gerakan  yang menggunakan  T-shirt  #DiaSibukKerja  di  lokasi  Car  Free  Day,  Jakarta,  tahun  2019  lalu. Sebuah polarisasi  yang hanya terjadi di media sosial pada awalnya, akan tetapi berkembang dan  merembet  ke  dunia  nyata,  diikuti  dengan  gesekan-gesekan  langsung  secara  fisik. Kejadian ini mengingatkan kita pada peristiwa serupa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun  2017  silam,  hanya  saja  kali  ini  resonansinya  lebih  kencang  karena  tingkatnya  sudah mencapai pemilu presiden ( Ri’fan, 2018 ).
Berangkat dari realita itulah tulisan ini ingin mengangkat masalah rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi dalam skala besar, seperti halnya konflik bersenjata atau bahkan perang, namun rekonsiliasi  politik  antar  kubu  yang  selama  ini  mendukung  pasangan  calon  (paslon)  01 Jokowi  dan  02  Prabowo.  Penulis  ingin  bicara  bagaimana  rekonsiliasi  politik  harusnya dilakukan untuk merajut kembali benang ke-bhineka-an yang sempat terputus saat kontestasi digelar  tahun  2019  lalu.  Setelah  itu,  pasca  rekonsiliasi  dibutuhkan  semangat  baru  dalam memandang kebangsaan kita. Hal tersebut dapat dilakukan melalui konstruksi sosial budaya.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif-analisis  dengan pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Metode penelitian kualitatif deskriptif juga bisa  dilakukan  untuk  memberi  deskripsi  fenomena  yang  ada,  baik  alami  maupun  buatan manusia.  Fenomena  tersebut  berupa  bentuk,  aktivitas,  karakteristik,  perubahan,  hubungan, kesamaan,  dan  perbedaan  antara  fenomena  yang  satu  dengan  fenomena  lainnya ( Sukmadinata,  2006 ).  Fenomena  yang  penulis  teliti  adalah  konstruksi  sosial  budaya, khususnya  pasca  konflik  yang  terjadi  saat  Pilpres  2019  Penelitian  kualitatif  deskriptif merupakan  penelitian  untuk  memecahkan  masalah  yang  akan  diteliti  dengan  melakukan penggambaran  subjek  dan  objek  yang  akan  diteliti  tersebut.  Subjek  dan  objek  tersebut  bisa dalam  bentuk  lembaga,  komunitas,  individu,  dan  lain-lain.  Analisis  yang  dilakukan  harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, dalam arti faktual dan sesuai realita ( Nawawi, 1997 ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Rekonsiliasi Politik pasca Pilpres 2019
Sejak  Jokowi  dan  Prabowo  sudah  digadang-gadang  akan  menjadi  capres  tahun  2019,  di Indonesia  tensi  politik  setiap  harinya  semakin  panas.  Sekalipun  ada  kelompok  masyarakat yang memilih tetap diam, namun banyak yang terlibat dalam pertentangan dan konflik yang terjadi antara dua kubu yang bertarung tersebut. Hal ini membuat banyak perdebatan, bahkan konflik  muncul  di  akar  rumput  dan  diantara  sesama  masyarakat,  antara  mereka  yang
mendukung Jokowi dengan yang mendukung Prabowo. Konflik ini terjadi hanya karena ada perbedaan  pilihan  politik.  Sebuah  situasi  yang  merusak  jalannya  kehidupan  demokrasi  di negeri ini ( Rohiman, 2019 ).
Teori  rekonsiliasi  dipilih  penulis  dalam  tulisan  ini  karena  acapkali  digunakan  untuk proses perdamaian nasional. Rekonsiliasi didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan sikap saling menerima perdamaian  antara individu  atau kelompok  yang pernah atau saat  ini menjadi  musuh”.  Menurut  Priscilla  Hayner  agar  proses  rekonsiliasi  tercipta,  sebuah kelompok  (negara  misalnya)  mutlak  harus  mengetahui  dan  memahami  terlebih  dahulu kebenaran yang terjadi di masa lalu ( Hayner, 2005 ).
Proses  rekonsiliasi  yang  ideal  menurut  Bar-Tal  adalah  memulai  proses  rekonsiliasi ketika pihak-pihak yang berkonflik mulai untuk merubah keyakinan, sikap, tujuan, motivasi, dan emosinya terhadap konflik tersebut, dan juga bagaimana hubungan di masa depan antara kedua pihak yang bertikai itu. Agar proses rekonsiliasinya efektif, harus dilakukan secara top down  dan  bottow  up  secara  bersamaan.  Bar-Tal  juga  mengatakan  bahwa  kepercayaan  akan sebuah tujuan bersama di suatu masyarakat, yang mendasari timbulnya sebuah konflik, harus dirubah.  Sekarang,  masyarakat  harus  mampu  mengkompromikan  tujuan  bersama  yang berguna bagi  semua pihak,  yang  akan membawa pada hubungan baik  antar sesama anggota masyarakat ( Bar-Tal, 2009 ).
Selain  itu,  perubahan  psikologis  dari  seorang  pemimpin  sangat  mempengaruhi masyarakat  yang  dipimpinnya.  Karena  itu,  pemimpin  menjadi  elemen  yang  sangat  penting dalam proses  rekonsiliasi  karena pemimpinlah  yang menginisiasi  terjadinya  negosiasi  untuk mencapai  resolusi  damai.  Pemimpin  juga  dalam  posisi  terdepan  untk  memimpin  proses rekonsiliasi,  khususnya  apabila  diantara  mereka  memiliki  komitmen  besar  terhadap  proses tersebut  dan  memelihara  hubungan  baik  antar  sesama  pemimpin.  Pemimpin  memiliki  peran penting  untuk  memulai  dan  mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan  yang  terkait  upaya rekonsiliasi  dan  rekonstruksi, agar dipatuhi  oleh  semua  masyarakat  yang  dipimpinnya ( Bar- Tal, 2009 ).
Secara luas, rekonsiliasi adalah soal “menutup buku” masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Untuk itu, rekonsiliasi harus mampu membuat harmonisasi antara perspektif atau pandangan  yang  tidak  seimbang,  serta  mampu  menerima  kebenaran  yang  bisa  jadi menyakitkan.  Jika  berhasil,  setidaknya  perbedaan  atau  konflik  yang  terjadi  masih  mampu dipahami  dan  dimengerti  bersama.  Rekonsiliasi  tidak  berarti  melupakan  kesalahan  atau pelanggaran,  akan  tetapi  diselesaikan  lewat  proses  evaluatif.  Maka  dari  itu,  tindakan menuduh,  lalu  membantah,  kemudian  balas  menuduh,  yang  mengakibatkan  adanya perpecahan harus dihentikan ( Asmal, et.al, 1996 ).
Rekonsiliasi memiliki beberapa area cakupan sebagai sebuah disiplin ilmu, khususnya dalam  bidang  resolusi  konflik.  Beberapa  ahli  telah  menyusun  setidaknya  lima  kategori rekonsiliasi.  Kategori  pertama,  berdasarkan  teori-teori  dan  model-model,  seperti  pilihan rasional  atau  game  theory,  teori  kebutuhan  manusia,  sosial  emosional  versus  model-model instrumental,  dan  model  pengampunan  ( Muluk,  2009 ).  Rekonsiliasi  memiliki  implikasi membangun  atau  membangun  kembali  hubungan  yang  tidak  lagi  dihantui  konflik  dan kebencian masa lalu ( Hayner, 1999 ).
Apabila  niat  rekonsiliasi  hendak  diwujudkan,  maka  keempat  hal  yang  disampaikan oleh  Ubedilah  Badrun  berikut  dapat  menjadi  pertimbangan.  Pertama,  rekonsiliasi  wajib mendahulukan kepentingan nasional, bukan kelompok, serta harus dilakukan masing-masing pihak  tanpa  paksaan  apa  pun.  Kedua,  harus  ada  tokoh  bangsa  yang  tidak  terlibat  kontestasi politik ini, namun siap menjadi mediator. Ketiga, universitas dapat menjadi mediator proses rekonsiliasi  apabila  tidak  ada  tokoh  bangsa  yang  tersedia  atau  bersedia.  Sebab,  kalangan akademis  diharapkan  independensinya  terjaga.  Kampus  yang  memiliki  rekam  jejak  dan kredibilitas  baik  dapat  dipercaya  untuk  melakukan  rekonsiliasi.  Keempat,  rekonsiliasi  wajib mewakili  kepentingan  dari  pihak-pihak  yang  bertikai,  sekalipun  tetap  mengutamakan
kepentingan  nasional  di  atasnya.  Rekonsiliasi  yang  terjadi  juga  harus  mengevaluasi  sistem politik  yang  sedang  dijalankan  saat  ini.  Hal  ini  karena  sistem  politik  Indonesia  saat  ini menjadi penyebab utama dari konflik, perdebatan, dan ketegangan yang terjadi pasca Pilpres ( Rizqa, 2019 ).
Suka  atau  tidak  kita  harus  mengakui  bahwa  pasca  Pilpres  2019  konflik  antara  kubu paslon  01,  yaitu  Jokowi-Amin,  dengan  paslon  02,  yaitu  Prabowo-Sandiaga,  yang  terjadi secara  massif,  tidak  hanya  di  antara  tim  sukses,  namun  juga  pendukungnya  (rakyat  juga termasuk). Sebuah konflik  yang membutuhkan rekonsiliasi  politik untuk menyelesaikannya. Untuk  itu,  sebelum  membahas  tentang  rekonsiliasi  politik  dan  bagaimana  menumbuhkan semangat kebangsaan, kita pahami dulu jenis konflik yang terjadi pasca Pilpres tersebut.
Terdapat  dua  jenis  konflik.  Pertama,  konflik  ideologis,  yang  terwujud  dalam  bentuk konflik  antara  sistem  nilai  yang  dianut  dan  menjadi  ideologi  dari  berbagai  kesatuan  sosial. Konflik model ini jelas terlihat dalam konflik perbedaan agama, keyakinan, dan suku bangsa. Kedua  konflik  politis,  yang  terjadi  dalam  bentuk  pertentangan  dalam  pembagian  status kekuasaan  dan  sumber-sumber  ekonomi  yang  terbatas  di  masyarakat  ( Nasikun,  2004 ). Jelas bahwa konflik yang terjadi pasca Pilpres adalah konflik politis, jika kita analisa menurut jenis konflik  dari  Nasikun  di  atas.  Oleh  karenanya,  rekonsiliasi  yang  harus  dilakukan  adalah rekonsiliasi  politik  dengan  menumbuhkan  semangat  kebangsaan  dalam  konstruksi  sosial budaya.
Masifnya  perbedaan  antara  kubu  01  versus  02  dalam  Pilpres2019,  termasuk  sampai kerusuhan  atau  demonstrasi  anarkis  yang  terjadi  21-21  Mei  tahun  yang  sama,  membuat perlunya  terjadi  rekonsiliasi  individual  dan  rekonsiliasi  politik.  Para  elit  politik  harus mendorong terjadinya rekonsiliasi pada level tersebut. Konflik atau pertentangan di masa lalu harus  ditinggalkan,  sekalipun  tidak  dilupakan.  “Perang”  bisa  saja  terjadi,  namun  dalam konteks negosiasi dan di meja perundingan.
Rekonsiliasi  di  tingkat  politik  atau  nasional,  yang  diinisiasi  oleh  para  elit  politik, membuat  permusuhan  di  tingkat  grassroot  atau  akar  rumput  dengan  sendirinya  berkurang. Rekonsiliasi  individu  biasanya  terjadi  ketika  pada  tataran  atas,  perdamaian  sudah  bisa dicapai.  Masyarakat  akan  terus  berkonflik  jika  pemimpinnya  tetap  melakukannya.  Sebuah ajakan  untuk  berdamai  dari  elit  dapat  menyembuhkan  luka  akibat  proses  eleksi  yang  tidak dimenangkan.  Rekonsiliasi  individu  lebih  mudah  tercapai  karena  budaya  politik  Indonesia yang  plural  dan  inklusif  membuat  proses  kembali  mengikat  semangat  kebangsaan  relatif cepat.
Sekalipun, memang kehidupan berdemokrasi  masyarakat  di  tingkat  bawah juga diuji dari peristiwa Pilpres kemarin, namun penulis berpendapat bahwa konstruksi kebangsaan dan ke-Indonesia-an kita somehow akan menihilkan semua upaya-upaya kebencian antar-sesama anak  bangsa.  Inklusifisme  bangsa  kita  yang  terbiasa  dengan  perbedaan  adalah  modal  utama rekonsiliasi di tingkat individu. Penulis katakan di awal, demokrasi substansial menekankan pada upaya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi atau  golongan,  apalagi  kelompok  tertentu.  Suasana  kebatinan  itu  adalah  arus  sungai  yang deras, yang akan mengantarkan bangsa ini pada semangat kebangsaan yang baru.
Selanjutnya,  rekonsiliasi  di  tingkat  masyarakat  dapat  dimulai  dari  pemerintah  yang tidak  membatasi  kebebasan  masyarakat  untuk  berdemokrasi,  khususnya  melalui  medium siber.  Demokrasi  deliberatif  menggambarkan  sebuah  ruang  diskursus  yang  terbuka  bagi masyarakat,  yang  menyediakan  kesempatan  untuk  melakukan  diskusi  tentang  kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Diskusi  ruang  publik  tersebut  hadir  dengan  segala macam  argumen  yang  logis  dan  rasional,  untuk  kemudian  menelurkan  sebuah  keputusan kolektif.  Demokrasi  deliberatif  dicetuskan  oleh  Jurgen  Habermas  yang  mendefinisikan demokrasi  jenis  ini  sebagai  sebuah  manifestasi  ruang  publik  yang  memberikan  kesempatan
bagi  publik  itu  sendiri  untuk  berpendapat  dan  memberikan  kritik  terhadap  kebijakan- kebijakan  pemerintah.  Demokrasi  deliberatif  alhasil  mampu  memberikan  kesempatan  bagi publik untuk memperkuat demokrasi ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Dalam  media  daring  otoritas  individu  membangun  kekuasaan.  Otoritas  tersebut menjadi  arti  dari  definisi  media  baru  yang  isinya  tentang  kemerdekaan  individu  mengatur dirinya  sendiri.  Media  baru  memiliki  premis  untuk  selalu  mempertanyakan  otoritas  yang lebih tinggi (negara) dan berpikirlah untuk diri sendiri. Sifat individu di media baru ini bisa mewujudkan ruang publik yang demokratis. Otoritas yang sebelumnya ada di tangan media- media  tradisional,  dan  juga  dibawah  kekangan  negara,  saat  ini  ada  di  tangan  para  individu yang  ada  di  media  baru.  Situasi  yang  membuat  media-media  daring  menjadi  harapan  bagi pewujudan kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Pemerintah  di  negara-negara  demokratis  harus  bekerja  berdasarkan  parameter kebebasan berbicara untuk membangun daya tahan (resilience) dan penangkalan (deterrence). Membangun  sebuah  komunitas  masyarakat  yang  sehat  digital,  yang  dapat  dengan  cepat merespon ancaman terhadap demokrasi siber yang muncul, adalah hal  yang dapat dilakukan oleh  pemerintah.  Tidak  seperti  negara-negara  otoriter  yang  mengandalkan  pada  solusi  top- down,  demokrasi  memiliki  keunggulan  untuk  melahirkan  solusi  langsung  dari  akar  rumput untuk menangani masalah demokrasi siber ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Menurut  Aji  &  Indrawan  ( 2019 ),  pendidikan  politik  siber  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat  atau publik untuk  menciptakan kontra-narasi  yang konstruktif. Kontra-narasi  ini contohnya  adalah  memberikan  pembudayaan  siber  untuk  meningkatkan  taraf  edukasi masyarakat  terkait  media  baru  dan  juga  politik  siber.  Hoaks  dan  kampanye  negatif  adalah masalah  utama  dalam  politik  siber,  karenanya  masyarakat  harus  melawan  dengan menciptakan  firewall  dari  dalam  mereka  sendiri.  Peran  masyarakat  dalam  demokrasi  siber akan  menjadi  maksimal  jika  mereka  sudah  tercerdaskan,  melalui  pendidikan  politik  siber misalnya.  Bagaimanapun,  demokrasi  bersifat  bottom-up.  Tidak  ada  pemerintahan  yang demokratis jika rakyatnya tidak demokratis. Jika negara tanggap, dalam hal ini pemerintahan Joko  Widodo,  maka  rekonsiliasi  di  tingkat  masyarakat  (individu)  dapat  berjalan  dengan lancar.
Kemudian,  menarik  juga  kita  melihat  usulan  pengamat  politik  Muhammad  Qodari, yang  mengusulkan  untuk  dibuatnya  kabinet  rekonsiliasi  oleh  Presiden  Jokowi  untuk mencegah konflik antar-masyarakat pasca Pilpres. Pos menteri-menteri Jokowi nantinya akan ditempati  oleh  tokoh-tokoh  terbaik  dari  kedua  koalisi  yang  berkontestasi.  Diperlukannya kabinet  gabungan  jenis  ini  karena  menurut  Qodari  di  beberapa  wilayah,  seperti  Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Bali, suara kedua kandidat presiden terpaut sangat jauh di  angka  80-90%.  Situasi  ini  membuat  polarisasi  antar  kedua  kubu  menjadi  semakin  masif dan  juga  ekstrem.  Polarisasi  ini  harus  dihadapi  dengan  rekonsiliasi  politik  secara  total  agar tidak bereskalasi menjadi konflik horisontal dan vertikal ( Jamil, 2019 ).
Bergabungnya  koalisi  Prabowo  ke  kubu  Jokowi  membuktikan  bahwa  pendapat Qodari  di  atas  benar  adanya.  Sejauh  ini,  Prabowo  yang  diamanahkan  menjabat  Menteri Pertahanan mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, tidak hanya sebagai Menhan, namun  juga  sebagai  figus  yang  merekatkan  kembali  dua  kubu  yang  tahun  lalu  berseteru. Penulis  tidak  pernah  membayangkan  bahwa  kubu  “cebong”  dan  “kampret”  tadi,  yang  pada pemilu  2019  bersaing  seolah-olah  dapat  membahayakan  persatuan  negara,  sekarang  malah bekerja sama untuk  bahu-membahu menahkodai  kapal  besar bernama  Indonesia ini. Sebuah rekonsiliasi  yang  tidak  hanya  menumbuhkan  semangat  semangat  kebangsaan,  tetapi menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tetap satu, sekalipun banyak sekali perbedaannya.

## Konstruksi Sosial dan Budaya
Setelah  membahas  bagaimana  rekonsiliasi  politik  dilakukan  untuk  menyelesaikan  konflik yang  terjadi  pasca  Pilpres  2019,  bagian  ini  akan  membahas  bagaimana  menumbuhkan
semangat  kebangsaan  dalam  konstruksi  sosial  budaya.  Aspek  sosial  budaya  dibutuhkan karena  sekalipun  jenis  konflik  yang  terjadi  bersifat  politis,  namun  polarisasi  yang diakibatkannya menyentuh aspek sosial budaya yang ada di masyarakat (akar rumput). Akar konflik  pun  adalah  permasalahan  kepemimpinan,  yaitu  siapa  yang  akan  menjadi  pemimpin rakyat Indonesia.
Atas  dasar  itu,  membahas  konstruksi  sosial  budaya  kita  tidak  bisa  menghilangkan aspek kepemimpinan, apalagi rekonsiliasi yang ingin dibangun adalah melibatkan kontestasi di  tingkat  elit  yang  terbawa  sampai  ke  akar  rumput.  Masyarakat  hanya  akan  lestari eksistensinya  apabila  memiliki  nilai  bersama.  Nilai  bersama  itu  tumbuh  melalui  interaksi sosial,  di  mana  nilai  itu  akhirnya  mempertautkan  antara  mereka  yang  berinteraksi. Seperangkat  nilai  yang  bertautan  itulah  yang  akhirnya  mengendap  membentuk  budaya ( Mashad, 2004 ).
Gaya  kepemimpinan  suatu  masyarakat  atau  negara  pada  umumnya  merupakan cerminan  dari  masyarakatnya.  Artinya,  kepribadian  pemimpin  merupakan  wujud  mini  dari kepribadian  masyarakat  yang  telah  memilihnya  menjadi  pemimpin.  Jarang  sebuah masyarakat  memilih  pemimpin  yang  berkepribadian  antagonis  dengan  kepribadian  mereka. Kepribadian pemimpin hakekatnya terbentuk tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat di  mana dia hidup  dan dibesarkan. Sebuah masyarakat  dengan kultur  yang demokratis akan cenderung  melahirkan  seorang  pemimpin  yang  demokratis,  dan  sebaliknya  sebuah masyarakat yang didominasi budaya kekerasan dan otoritarianisme, niscaya akan melahirkan pemimpin  yang  bergaya  sama.  Logika  ini  berlaku  di  mana  saja,  termasuk  dalam  konteks Indonesia ( Mashad, 2004 ).
Hubungan  antara  manusia  (sebagai  produsen)  dan  dunia  sosial  (sebagai  produknya), tetap  merupakan  hubungan  yang  dialektis.  Manusia  dan  dunia  sosialnya  berinteraksi  satu sama  lain,  dan  produk  berbalik  memengaruhi  produsennya.  Eksternalisasi,  objektivasi,  dan internalisasi  merupakan  momen  dalam  suatu  proses  dialektis  yang  berlangsung  terus- menerus.  Mengabaikan  satu  momentum  ini  akan  menghasilkan  terjadinya  distorsi  dari keseluruhan proses. Tiga momentum dialektik tadi menjadi dasar dari teori konstruksi sosial Berger & Luckmann ( Berger & Luckmann, 1990 ).
Perlu  juga  dipahami  bahwa  pada  umumnya  tipe  kepemimpinan  yang  dikembangkan seseorang  biasanya  tidak  lepas  dari  pengaruh  situasi  masyarakat  pada  saat  ia  sedang memangku  jabatan  kepemimpinan.  Dalam  masyarakat  yang  sedang  mengalami  kekacauan, khususnya  perseteruan  antar-kelompok  yang  sulit  diatasi,  bukan  mustahil  akan  membuat resosialisasi gaya kepemimpinan. Kendati ia lahir dan dibesarkan dalam suasana demokratis, termasuk  dipilih  melalui  cara  yang  demokratis,  namun  karena  situasi  kepemimpinannya diwarnai  oleh  situasi  kekacauan,  seperti  pertentangan  antara  suku  atau  agama,  maka  tidak mustahil  si  pemimpin  yang  demokratis  akan  berubah  menjadi  otoriter  dan  bertindak  keras guna mengendalikan situasi dan keadaan ( Berger & Luckmann, 1990 ).
Masyarakat  Indonesia  adalah  sebuah  masyarakat  plural,  agamis,  kekeluargaan, pencinta  damai,  gotong  royong,  dan  tentunya  inklusif.  Budaya  ini  sudah  turun  temurun dipraktekkan dalam kehidupan setiap insan bangsa, termasuk mereka-mereka  yang akhirnya dipilih menjadi pemimpinnya. Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah insan bangsa yang sejak kecil terekspos dengan budaya demikian di dalam kesehariannya. Konstruksi sosial dan budaya  kita  berangkat  dari  “DNA”  yang  namanya  toleransi.  Akan  sulit  bagi  penulis  untuk memahami bahwa hanya karena kalah pemilu, pihak yang kalah akan menghancurkan negeri ini dengan cara memecah belah rakyatnya.
Rekonsiliasi  memang  diperlukan,  namun  rekonsiliasi  ini  hanyalah  karena  perbedaan politik, bukan perbedaan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan kita dipengaruhi oleh
konstruksi  sosial  budaya  yang  kuat,  yang  telah  ada  berabad-abad  lamanya.  Tidak  mungkin entitas asing yang bernama demokrasi datang lalu menghabisinya perlahan-lahan.
Di  saat  banyak  negara-negara  di  dunia  terpecah  karena  demokrasi,  sebut  saja  Libia, Republik  Afrika  Tengah,  Sudan,  Suriah,  Irak,  Afghanistan,  dll,  negara  kita  tetap  kokoh berdiri.  Itu  karena  demokrasi  menyerap  nilai-nilai  sosial  dan  budaya  yang  baik  yang  sudah ada di  Indonesia, untuk kemudian dipraktekkan dalam mekanismenya yakni pemilu. Biarlah rekonsiliasi  terjadi  di  level  politik  saja,  yang  menurut  penulis,  politik  jauh  lebih  rendah statusnya  dibandingkan  level  sosial  dan  budaya  bangsa  ini.  Kontestasi  dalam  politik  wajar terjadi.  Democracy  does  not  turn  a  blind  eye  to  conflict.  Begitu  pula  nilai-nilai  bangsa  ini yang  juga  penuh  dengan  perbedaan  pendapat,  pola  pikir,  cara  pandang,  bahkan  cara beribadah.  Namun,  ketika  berbicara  Indonesia  semua  itu  lenyap.  Toleransi  mengajarkan bangsa  ini  untuk  mengutamakan  kepentingan  yang  lebih  besar  dulu,  baru  kepentingan  diri sendiri, sama halnya dengan demokrasi.
Selanjutnya,  dalam  konteks  cyberpolitics  kita  dapat  memaknai  bahwa  segala  bentuk aktifitas  masyarakat  yang  terkait  kegiatan  politik  dalam  ruang  siber  juga  memerlukan  nilai, norma, peraturan yang merupakan implementasi dari ide dan gagasan yang dapat membentuk budaya  dalam  konteks  kognitif  dari  masyarakat  dalam  melakukan  aktifitas  politik  di  ruang siber.  Apabila  dalam  kognitif  individu-individu  dalam  masyarakat  sudah  berkembang  nilai, norma, dan budaya yang santun, tidak merendahkan orang lain, tidak melakukan kebohongan publik, tidak menginformasikan sesuatu yang tidak benar (hoaks), maka akan membudaya di masyarakatnya untuk melakukan aktifitas politik di dunia siber dengan santun, jujur, amanah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Pergeseran  nilai  sosial  budaya  ini  juga  dapat  dimaknai  sebagai  wujud  dari  bentuk kebudayaan  yang  biasa  disebut  sebagai  sistem  sosial,  yaitu  suatu  bentuk  aktifitas  dan tindakan  yang  berpola  dari  manusia.  Apabila  dalam  wujud  kebudayaan  yang  pertama  tadi lebih  mengarah  kepada  ruang  kognitif  manusia,  dalam  wujud  kebudayaan  yang  kedua  ini lebih mengarah kepada suatu pola tindakan dan aktifitas manusia. Antara sistem budaya dan sistem  sosial  saling  terkait  dan  tidak  terlepas  korelasinya  antar  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Kita  juga  dapat  melihat  dari  contoh,  seperti  e-learning,  e-commerce,  dan  e- government, dan sebagainya, apabila sudah berkembang dalam masyarakat untuk melakukan aktivitas  dengan  pola-pola  tindakan  yang  menjunjung  tinggi  asas  demokrasi,  hak  asasi manusia,  integritas,  kejujuran  maka  perilaku-perilaku  masyarakat  dalam  dunia  siber  akan dilakukan  dengan  tindakan-tindakan  yang  benar,  yang  mematuhi  aturan  hukum,  bukan demokrasi yang “kebablasan” ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Pergeseran nilai-nilai sosial budaya dapat juga dimaknai sebagai hasil dari terciptanya benda-benda  yang  dapat  digunakan  untuk  beraktivitas  di  dalam  ruang  siber.  Wujud kebudayaan  fisik  ini  dapat  menunjang  implementasi  dari  penerapan  wujud  kebudayaan pertama  dan  kedua  dalam  konteks  pergeseran  nilai-nilai  sosial  budaya  masyarakat  dalam ruang siber. Walaupun dimungkinkan juga terdapat pandangan yang sebaliknya dikarenakan situasi  dan  kondisi  yang  berbeda-beda  dalam  suatu  masyarakat.  Wujud  kebudayaan  yang ketiga ini dapat berupa aplikasi, internet, perlengkapan dan peralatan teknologi informasi, dan lain-lain ( Aji & Indrawan, 2019 ).
Sebuah  transisi  ke  perdamaian  memiliki  arti  bahwa  konflik  terbuka  sudah  berakhir, namun tidak berarti bahwa semua kekerasan politik atau ancaman kekerasan sudah berakhir. Bila ancaman demikian berlanjut, rekonsiliasi  bisa tidak berakar. Rekonsiliasi jarang terjadi dengan  segera,  bahkan  bisa  sampai  puluhan  tahun.  Pada  akhirnya,  rekonsiliasi  di  tingkat masyarakat akan bergantung pada faktor-faktor dan dinamika-dinamika yang tidak selalu bisa diramalkan atau dikendalikan ( Hayner, 2005 ).
Kontestasi  besar  antara  kubu  01  vs  02  ini  memang  hampir  membuat  perseteruan besar, bahkan hampir perpecahan, diantara sesama anak bangsa. Penulis berpendapat medium
siber  memiliki  dampak  yang  sangat  besar  akan  hal  itu.  Akan  tetapi,  penulis  juga  optimis bahwa masa depan negeri ini akan cerah, karena bagaimanapun medium  siber adalah benda mati. Dibelakangnya tetap ada manusia dengan nilai-nilai sosial dan budaya masing-masing. Banyaknya partisipasi politik melalui medium siber ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak antipati pada politik. Justru, hal ini menunjukkan betapa concern dan pedulinya mereka pada bangsa mereka. Tidak akan ada konstruksi nilai-nilai sosial dan budaya baru yang terbentuk di medium siber, yang ada adalah manifestasi dari penggunanya.
Oleh  karena  itu,  yang  terpenting  dalam  mengembangkan  kultur  demokrasi  adalah kemampuan  pemerintah  dalam  menyikapi  fragmentasi  sebagai  konsekuensi  demokrasi. Ketika  fragmentasi  masih  berada  dalam  tataran  pemerkayaan  nilai  demokrasi,  maka  negara tidak  perlu  mengintervensi.  Dapat  dibayangkan  jika  seluruh  elemen  masyarakat  memiliki aspirasi  seragam,  tentunya  negara  akan  berada  pada  posisi  stagnan.  Akan  tetapi,  jika fragmentasi  mengarah  pada  anarki  atau  semangat  disintegrasi,  barulah  negara  perlu  untuk melakukan  intervensi.  Integrasi  dalam  kehidupan  bernegara  akan  terwujud  jika  pemerintah memiliki kemampuan menguasai wilayah yang ada di bawah kekuasaan yuridisnya, termasuk menguasai sikap rakyat, yang digambarkan sebagai loyalitas, kepatuhan, dan kesediaan untuk menempatkan  urusan-urusan  nasional  di  atas  urusan-urusan  lokal  atau  parokial  ( Mashad, 2004 ).
Fragmentasi  politik  dalam  proses  demokrasi  tidak  akan  menganggu  integrasi  bangsa jika  spektrum  politik  memiliki  semangat  dan  mekanisme  yang  menjamin  terwujudnya integrasi  horisontal  (antara  komponen  bersaing),  pada  saat  yang  sama  integrasi  vertikal (antara pemerintah dengan komponen-komponen yang bersaing dalam masyarakat). Melalui semangat  dan  mekanisme  tadi,  maka  fragmentasi  politik  dalam  demokrasi  akan  dijalankan dalam  semangat  tingkah  laku  integratif  untuk  mengutamakan  kepentingan  bersama,  bukan kelompok, individu, atau parokial ( Mashad, 2004 ).
Sebenarnya,  secara  filosofis  ideologis,  Indonesia  telah  mempunyai  landasan  dalam pengaturan  kultur  kehidupan  bermasyarakat  melalui  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang mempunyai  makna  sangat  ideal,  yaitu  mewujdukan  keselerasan  antara  keragaman  dengan kesatuan.  Namun,  selama  ini  semboyan  tersebut  sering  diinterpretasikan,  bahkan  diamalkan secara  keliru.  Bukannya  unity  in  diversity,  tetapi  unity  from  diversity.  Implementasi  yang keliru  tersebut  dijalankan  melalui  strategi  kekerasan  dan  taktik  penindasan.  Segala interpretasi Pancasila dan UUD 1945 yang berbeda, apalagi bertentangan, dengan pemikiran dan  kebijakan  pemerintah  langsung  dianggap  sebagai  pengkhianatan  dan  perlawanan ( Mashad, 2004 ).
Interpretasi  keliru  tadi  akhirnya  mengarah  pada  pengutamaan  unsur  kesatuan, sehingga  cenderung  mengorbankan  keanekaragaman.  Interpretasi  itu  akhirnya  berdampak pada  pola  pikir  penyeragaman.  Bhinneka  Tunggal  Ika  harusnya  tidak  dilihat  sebagai penyeragaman,  melainkan  sebagai  perwujudan  keselarasan  antara  keragaman  dan  kesatuan. Eksistensi keragaman tetap diakui dan dijunjung  tinggi,  dengan sebuah orientasi  yang  sama terhadap  eksistensi  dan  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Setiap  komponen  bangsa  yang  berbeda- beda tadi tetap merasa ikut memiliki negara bangsa dan punya kepentingan yang sama untuk bersatu  mewujudkan  dan  melindungi  eksistensi  bangsa  dari  tantangan  dan  ancaman  yang timbul ( Mashad, 2004 ).
Melalui  kebijakan  pemerintah  sekaligus  kesadaran  elemen-elemen  masyarakat  tadi, segenap  komponen  bangsa  dengan  segala  ciri  dan  aspirasi  yang  spesifik  tetap  dapat mengekspresikan diri dalam konteks ke-Indonesia-an. Alhasil, jika nurani internal komponen bangsa merasa sebagai bagian dari Indonesia, apalagi merasa bangga sebagai elemen bangsa Indonesia, niscaya secara otomatis akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif bangsa ( Mashad, 2004 ).
Terakhir,  rekonsiliasi  politik  menjadi  skala  prioritas  oleh  presiden  terpilih  siapapun pemenangnya. Rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019 dimaksudkan sebagai agenda nasional untuk  memulihkan  kembali  memulihkan  hubungan  pasca  perhelatan  Pilpres  2019.  baik hubungan  antar  kontestan,  tim  sukses,  simpatisan  termasuk  hubungan  antar  masyarakat. Rekonsilisasi  politik  harus  didasari  pada  spirit  persatuan  nasional  sebagai  wahana  untuk menyatukan  perbedaan  pandangan,  ideologi,  latar  belakang  sosial  budaya,  perbedaan  partai politik,  dan  lain  sebagainya.  Tanpa  adanya  spirit  ini,  maka  rekonsilisasi  yang  dilakukan hanya akan berjalan secara seremonial belaka ( Setiobudi, 2019 ).
Siapa  yang  harus  memulai?  Agar  rekonsiliasi  politik  dapat  berjalan  efektif,  maka rekonsialiasi  nasional  harus  dimulai  oleh  para  kontestan  Pilpres  2019,  yakni  pasangan Jokowi-Amien  dan  Prabowo-Sandi.  Keberadaan  para  kontestan  sebagai  simbol  perjuangan dan pertarungan politik dalam Pilpres 2019 dapat menjadi medan magnet untuk mengerakkan semua tim sukses dan simpatisannya agar dapat melakukan rekonsiliasi politik di semua lini dan  semua  daerah  di  Indonesia.  Dengan  jiwa  besar  dari  kedua  pasangan  kandidat  presiden dan wakil presiden merupakan salah satu kunci sukses utama tercapainya rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019, sehingga keselamatan dan masa depan bangsa menjadi sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan kepentingan kelompok dan golongan ( Setiobudi, 2019 ).
Salah  satu  nilai  karakter  bangsa  Indonesia  adalah  semangat  kebangsaan,  di  mana berdasarkan  definisi  dari  Wibowo,  semangat  kebangsaan  dapat  diartikan  sebagai  cara bertindak,  berpikir,  dan  berwawasan  yang  mendahulukan  apa  yang  menjadi  kepentingan bangsa  dan  negara,  bukan  kepentingan  pribadi  atau  kelompok.  Perasaan  kebersamaan  dari sekelompok  atau  gabungan  individu-individu  yang  merasa  dirinya  sebagai  satu  bangsa  juga bisa dikatakan definisi dari semangat kebangsaan. Jadi, semangat kebangsaan menjadi bagian integral dari rasa nasionalisme juga ( Wibowo, 2012 ).
Atas dasar itulah, optimisme penulis muncul bahwa pasca Pilpres kondisi kebangsaan dan  ke-Indonesia-an  kita  justru  akan  semakin  baik.  Perselisihan  yang  terjadi  pasca  Pilpres 2019 kemarin hanyalah riak-riak kecil yang biasa terjadi dalam demokrasi. Ditambah dengan bersedianya  kubu  02  bergabung  menjadi  bagian  dari  pemerintah  dengan  Prabowo  menjadi Menteri Pertahanan. Bisa jadi inilah tanda dari Tuhan bahwa semangat kebangsaan kita mulai menuju  ke  arah  demokrasi  substansial  di  mana  masyarakat  mulai  mengerti  apa  esensi demokrasi, bukan hanya mengerti caranya.

## SIMPULAN
Proses  rekonsiliasi  yang  ideal  adalah  memulai  proses  rekonsiliasi  ketika  pihak-pihak  yang berkonflik  mulai  untuk  merubah  keyakinan,  sikap,  tujuan,  motivasi,  dan  emosinya  terhadap konflik  tersebut,  dan  juga  bagaimana  hubungan  di  masa  depan  antara  kedua  pihak  yang bertikai itu. Rekonsiliasi bertujuan mengembalikan hubungan yang bebas dari kebencian dan konflik yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Agar proses rekonsiliasinya efektif, harus dilakukan  secara  top  down  dan  bottow  up  secara  bersamaan.  Sekarang,  masyarakat  harus mampu  mengkompromikan  tujuan  bersama  yang  berguna  bagi  semua  pihak,  yang  akan membawa pada hubungan baik antara sesama anggota masyarakat.
Suka  atau  tidak  kita  harus  mengakui  bahwa  pasca  Pilpres  2019  konflik  antara  kubu paslon 01 dengan 02, yang terjadi secara massif, tidak hanya di antara tim sukses, namun juga pendukungnya,  termasuk  rakyat.  Sebuah  konflik  yang  membutuhkan  rekonsiliasi  politik untuk menyelesaikannya. Rekonsiliasi harus didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara oleh  kedua  kubu  yang  bertikal,  secara  sadar.  Oleh  karenanya,  rekonsiliasi  yang  harus dilakukan  adalah  rekonsiliasi  politik  dengan  menumbuhkan  semangat  kebangsaan  dalam konstruksi sosial budaya.
Aspek  sosial  budaya  dibutuhkan  karena  sekalipun  jenis  konflik  yang  terjadi  bersifat politis,  namun  polarisasi  yang  diakibatkannya  menyentuh  aspek  sosial  budaya  yang  ada  di masyarakat.  Rekonsiliasi  memang  diperlukan,  namun  rekonsiliasi  ini  hanyalah  karena
perbedaan  politik,  bukan  perbedaan  semangat  kebangsaan.  Semangat  kebangsaan  kita dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya yang kuat, yang telah ada berabad-abad lamanya.
Niat  rekonsiliasi  politik ini harus diawali oleh kedua pasangan capres dan cawapres. Kehadiran  dan  persetujuan  mereka  melakukan  rekonsiliasi  adalah  magnet  bagi  pengikut- pengikutnya agar mau melakukan rekonsiliasi politik total dan massal, tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tetapi seluruh penjuru Nusantara. Rekonsiliasi  juga tidak berlaku pada tingkatan elit saja, tetapi juga sampai level akar rumput, serta seluruh masyarakat Indonesia
Bergabungnya  Prabowo  dan  beberapa  partai  koalisinya  ke  dalam  pemerintahan menunjukkan  keberhasilan  proses  rekonsiliasi  ini.  Penunjukkannya  sebagai  Menteri Pertahanan  pun  memberikan  angin  segar  kepada  masyarakat,  baik  kepada  pendukung Prabowo sendiri, maupun kepada seluruh masyarakat, bahwa Jokowi tetap memberikan peran signifikan kepada mantan rivalnya tersebut. Keputusan politik ini adalah bentuk rekonsiliasi politik  yang  berdampak  pada  rekonsiliasi  sosial  dan  budaya.  Terbukti,  saat  ini  polarisasi sosial dan budaya pasca Pilpres tahun lalu sudah tidak terlihat lagi. Oleh karena itu, semangat kebangsaan  dan  ke-Indonesia-an  kita  pasca  Pilpres  ini  adalah  menumbuhkan  sebuah semangat baru dalam konstruksi sosial budaya bangsa yang mampu semakin menyatukan dan membawa bangsa ini ke masa depan penuh harapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  P.  M.,  &  Indrawan,  J.  (2019). Cyberpolitics:  Perspektif  Baru  Memahami  Politik  Era Siber . Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Asmal, K, et.al. (1996). Reconciliation Through Truth: A Reckoning of Apartheid’s Criminal Governance . Cape Town: David Philip.
Bar-Tal,  D.  (2009).  Reconciliation  as  a  Foundation  of  Culture  of  Peace,  dalam  Joseph  de Rivera (ed), Handbook of Building Cultures of Peace . New York: Springer.
Berger, P., & Luckmann, T. (1990). Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
Hayner, P. B. (1999). In Persuit of Justice and Reconciliation: Contribution of Truth Telling . Washington,  DC  and  Stanford,  CA:    Woodrow  Wilson  Center  Press  and  Stanford University Press.
Hayner,  P.  B.    (2005). Kebenaran  Tak  Terbahasakan:  Refleksi  Pengalaman  Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan, dan Harapan . Jakarta: Elsam.
Jamil, A. (2019, Mei 10). Jaga Persatuan, Pemenang Pilpres 2019 diminta  Bentuk Kabinet Rekonsiliasi .  Inews.id. https://www.inews.id/news/nasional/jk-rekonsiliasi-akan-lebih- mudah-setelah-putusan-mk/566517 (24 Desember 2021).
Mashad,  D.  (2004). Andai  Aku  Jadi  Presiden:  Menuju  Format  Indonesia  Baru .  Jakarta: Khalifa.
Muluk,  H.  (2009).  Memory  for  Sale:  How  Groups  “Distort”  Their  Collective  Memory  for Reconciliation Purposes and Building Peace, dalam Christina J. Montiel & Noraini M. Noor (eds), Peace Psychology in Asia . New York: Springer.
Nasikun. (2004). Sistem Sosial Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Nawawi, H. (1997). Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ri’fan,  A.  (2018,  Mei  21). Meredam Polarisasi Pilpres 2019 . Detik.com.
https://news.detik.com/kolom/d-4030659/meredam-polarisasi-Pilpres-2019 (24
Desember 2021).
Rizqa,  H.  (2019,  April  21). Pengamat  Sarankan  Empat  Poin  Rekonsiliasi  Pasca-Pilpres . Republika.com.
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pqb7wj458/pengamat-jelaskan- empat-poin-rekonsiliasi-pascaPilpres (28 Desember 2021).
Rohiman,  A.  (2019,  April  27). Upaya  Rekonsiliasi  Pasca  Pilpres  2019 .  Kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/ahmadrohiman/5cc3ae8795760e6429514a02/upaya- rekonsiliasi-pasca-Pilpres-2019 (3 Januari 2022).
Setiobudi,  E.  (2019,  April  23). Menuju  Rekonsiliasi  Nasional  Pasca  Pilpres  2019 . Geotimes.co.id. https://geotimes.co.id/opini/menuju-rekonsiliasi-nasional-pasca- Pilpres-2019/ (3 Januari 2022).
Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Wessells, M. (2009). Community Reconciliation and Post-Conflict Reconstruction for Peace, dalam  Joseph  de  Rivera  (ed). Handbook  of  Building  Cultures  of  Peace .    New  York: Springer.
Wibowo,  A.  (2012). Pendidikan  karakter:  Strategi  Membangun  Karakter  Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.