Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait

## Rizqi Mayang A. rizqimayang22@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Child is the upcoming generation who has the rights to be protected and to be loved by their parents, but it could not be denied that there are still many cases of child’s disposal especially to the newborn child. The analysis of this journal are using statutal and conseptual approaches regarding the crime of the newborn child’s disposal. This journal discusses about the elements of the newborn child’s disposal and compares them with the child’s neglect, and discusses about the related parties’ liability. The criminal of the newborn child’s disposal is their own mother who is afraid that people would know that she is giving a birth. The fear of being caught is usually caused because the child is the result of an affair or married by ‘accident’. The criminal liability is encharged on the criminals, but if the newborn child dies or kidnapped, then it is beyond the criminals’ purpose. The government and the society are also responsible for the children’s protection, but if they do not take a part of it they cannot be held to criminal liability because it is only their duty that they do not do, which is not a crime.
Keywords: Child’s Disposal; Newborn Child; Criminal Liability.

## Abstrak
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak atas perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus pembuangan anak khususnya terhadap anak yang baru dilahirkan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual mengenai tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan. Jurnal ini membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan dan membandingkannya dengan penelantaran anak, serta membahas mengenai pertanggungjawaban para pihak terkait. Pelaku tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan adalah ibunya sendiri dikarenakan merasa takut ketahuan oleh masyarakat bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Rasa takut akan ketahuan tersebut biasanya disebabkan karena anak tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap atau diluar perkawinan. Pertanggungjawaban pidana dibebankan terhadap pelaku atas pembuangan anak tersebut, namun apabila anak tersebut mati atau diculik, maka hal tersebut merupakan di luar kehendak pelaku. Pemerintah dan masyarakat juga bertanggungjawab atas perlindungan anak, namun apabila mereka tidak turut berperan maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena itu hanya kewajiban yang tidak mereka lakukan, bukan suatu kejahatan.
Kata Kunci: Pembuangan Anak; Anak yang Baru Dilahirkan; Pertanggungjawaban Pidana.

## Pendahuluan
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum  khusus  yang  berbeda  dari  orang  dewasa,  dikarenakan  kondisi  fisik  dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019 687

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 688 Rizqi Mayang A: Tindakan Pidana Pembuangan
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. 1 Ketentuan terkait anak diatur di dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Yaitu dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekeraan dan diskriminasi.” Dapat diartikan bahwa Negara bertanggungjawab penuh atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan seluruh anak yang ada di Indonesia.
Untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak, orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai tanggungjawab sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam upaya kesejahteraan tidak hanya dibebankan kepada orang tua tetapi juga oleh lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta pemerintah.
Hal mengenai negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 2
Di dalam hukum perdata juga menjamin hak-hak dasar bagi anak sejak lahir bahkan sejak seorang anak belum terlahir di dunia ini atau masih berada di dalam kandungan. Menurut hukum perdata, pengertian anak dimaksudkan pada pengertian “kebelum dewasaan” karena menurut hukum perdata anak yang belum dewasa sudah bisa mengurus kepentingan keperdataannya. 3 Batas usia dewasa menurut Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya disebut BW) dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) berbeda. Menurut Pasal 330 BW, belum dewasa adalah “Mereka yang
1 Ayu Madina Maryudani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pe- nelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.[1].
2 Abidah Dwi Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Atas Penelantaran Anak” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.[2].
3 Anugerah Indra Permana, “ Restorative Justice Dalam Rangka Pemulihan Anak Pecandu Narkotika”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.[4].
belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Dengan demikian seseorang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan telah melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa dan cakap hukum, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan hukum. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dengan demikian dalam UU Perkawinan, seseorang dinyatakan dewasa apabila telah mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan.
Meskipun sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, namun masih saja terdapat kasus-kasus terkait penelantaran terhadap anak. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggungjawab dan klaim atas keturunan  dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental.
Padahal, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan. 4 Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan tidak memberikan perawatan dan kasih sayang atau dengan membuang bayi yang masih hidup agar dirawat oleh orang lain. 5 Perbedaan antara penelantaran anak dan pembuangan bayi adalah usia dari subyek hukumnya tersebut. Usia “anak” yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan anak yang baru dilahirkan atau bayi adalah bayi yang masih hidup yaitu meliputi bayi yang baru saja lahir, belum lama lahir, atau beberapa tahun setelah ia lahir.
Terdapat berbagai macam alasan mengapa pelaku melakukan tindakan pem- buangan anak, khususnya seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembuan- gan anak yang baru dilahirkannya tersebut. Seorang ibu yang melakukan tinda-
4 Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak” (2013) 5 Jurnal Syariah dan Hukum.[119].
5 Eli Julimas Rahmawati, “Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta )” (2017) URECOL.[295].

## 690 Rizqi Mayang A: Tindakan Pidana Pembuangan
kan tersebut biasanya didasari oleh rasa takut yang menyebabkan ia tidak berpikir panjang, sehingga ia memutuskan untuk membuang anak yang baru dilahirkannya tersebut agar tidak ketahuan oleh orang lain tentang kelahiran anak tersebut. Hal- hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan tersebut adalah rasa malu karena merupakan hasil hubungan gelap, pemerkosaan, serta merasa tidak mampu untuk merawat karena keterbatasan biaya, sehingga menempatkan anak yang baru dilahirkannya tersebut agar ditemukan dan dirawat oleh orang lain.
Ketentuan mengenai pembuangan anak yang baru dilahirkan memang sudah ditetapkan dalam KUHP, namun masih memerlukan kajian lebih lanjut terlebih kepada pertanggungjawaban pelaku serta pertimbangan unsur “rasa takut ketahuan atas kelahiran anak”. Karena dalam beberapa kasus tidak jarang ditemukan keterlibatan pihak lain dalam pembuangan anak serta dalam beberapa putusan pengadilan tidak mempertimbangkan unsur “seorang ibu yang merasa takut ketahuan atas kelahiran anaknya” yang sekiranya dapat meringankan pemidanaan terhadap pelaku.

## Unsur-unsur Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan
Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan diatur dalam Pasal 308 KUHP yaitu, “ Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. ” Terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan dari rumusan masalah tersebut yaitu subyek pelaku yang merupakan seorang ibu, korban yang merupakan anaknya yang baru dilahirkan, serta bagian inti karena takut diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya tidak lama setelah melahirkan. Bagian inti tersebut merupakan unsur subyektif yaitu adanya tekanan batin sehingga meringankan pemidanaan terhadap pelaku menjadi separuh dari maksimum. 6
6 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Sinar  Grafika 2016).[186].
Rumusan pasal 308 KUHP tersebut juga memiliki unsur yang hampir sama dengan Pasal 341 KUHP yaitu, “ Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Unsur yang sama adalah subyeknya yang merupakan seorang ibu dan bagian inti karena takut ketahuan atas kelahiran anak tersebut. Yang membedakan adalah pada pasal 341 KUHP ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa anaknya, sedangkan pada pasal 308 KUHP berupa tindak pidana menempatkan anak yang baru dilahirkannya untuk ditemukan orang lain, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa anaknya. Namun apabila tindakannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa pada anaknya, maka hal tersebut diluar kehendaknya. 7
Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan takut diketahui telah melahirkan anak sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu, karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan. Kemudian Mattaeus, seorang guru besar di Utrecth University, dalam kitabnya yang berjudul Criminibus XLVII mengemukakan pendapatnya mengenai perlunya pemidanaan yang lebih ringan terhadap para ibu yang menempatkan anak yang baru dilahirkan di suatu tempat agar ditemukan oleh orang lain. Karena perbuatan seorang ibu tersebut sebenarnya terdorong oleh keadaan yang memaksa yaitu rasa takut akan ketahuan tentang kelahiran anaknya tersebut. 8
Rasa takut akan ketahuan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor gangguan pada isi pikiran pelaku tindak pidana tersebut yaitu disebut delusi. Pengertian dari delusi itu sendiri merupakan suatu pendapat atau pemikiran yang tidak sesuai kenyataan. Jenis delusi yang dialami oleh pelaku yaitu delusi dikejar-kejar ( delusion of persecution ), yaitu suatu delusi yang didominasi oleh rasa bersalah dan berdosa kemudian berpikir bahwa dirinya sedang dikejar-kejar
7 ibid. [187].
8 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tu- buh, dan Kesehatan (Edisi Kedua) (Sinar Grafika 2010).[59-62].

## 692 Rizqi Mayang A: Tindakan Pidana Pembuangan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Hal tersebut menyebabkan pelaku menjadi panik ketakutan dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. 9
Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP kurang lebih memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana penelantaran anak. Anak terlantar menurut Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengertian “Anak” dalam undang-undang tersebut ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. 10
Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan dengan tindak pidana penelantaran anak merupakan tindak pidana yang berbeda. Yang membedakan adalah pelaku dan tujuannya dalam melakukan tindakan tersebut, yakni dalam tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan, pelakunya adalah seorang ibu yang merasa takut ketahuan oleh orang lain atas kelahiran anaknya. Sedangkan dalam tindak pidana penelantaran anak, pelakunya adalah setiap orang yang ingin melepaskan diri dari seorang anak yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan faktor sosial. 11
Ketentuan mengenai tindak pidana penelantaran anak diatur dalam Pasal 304-307 KUHP, UU Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT).
Pasal 304 KUHP
“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
9 Kartini Kartono, Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan , (PT Raja Grafindo Per - sada 2003).[91].
10 Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak.
11 Maiza Putri, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.[1].
delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
Pihak yang wajib memberi kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan dalam rumusan pasal tersebut dapat merujuk pada Pasal 26 UU Perlindungan Anak, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anaknya. Dengan demikian salah satu bentuk tindak pidana Pasal 304 KUHP adalah orang tua yang menelantarkan anaknya.
Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa “ Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. ” Membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur 7 (tujuh) tahun di suatu tempat dengan tujuan melepaskan tanggungjawab serta ditemukan orang lain dan tidak diketahui siapa orangtua dari anak yang ditinggalkan tersebut. 12
Pasal 306 KUHP
“(1) Jika salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
(2) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
Dalam rumusan pasal tersebut tidak mengandung rumusan tindak pidana, namun merupakan syarat pemberatan ancaman pidana apabila pelaku tindak pidana tersebut melanggar ketentuan Pasal 304 dan 305 KUHP yang kemudian mengakibatkan luka-luka berat atau kematian. Kemudian yang dimaksud dengan luka berat menurut uraian Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:
1.  Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2.  Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3.  Kehilangan salah satu pancaindera;
4.  Mendapat cacat berat (verminking);
5.  Menderita sakit lumpuh;
12 Penjelasan Pasal 305 KUHP Terjemahan Soesilo.

## Rizqi Mayang A: Tindakan Pidana Pembuangan
6.  Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7.  Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
Pasal 307 KUHP menyatakan bahwa “ Jika yang melakukan kejahatan tersebut pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.” Dalam rumusan pasal tersebut dijelaskan syarat subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila yang melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 305 dan 306 KUHP adalah ayah atau ibu dari anak yang dibuang tersebut, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku semakin berat yaitu ditambah sepertiga. Dikenakan pemberatan karena sebagai orangtua seharusnya bertanggungjawab atas kehidupan dan perawatan anak mereka, bukan membuang dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawab dari anak mereka tersebut.
Ketentuan mengenai tindak pidana penelantaran anak dalam UU Perlindungan diatur di Pasal 76B UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.
Unsur pelaku dalam rumusan pasal tersebut adalah “setiap orang” sehingga siapapun dapat melakukan perbuatan tersebut, meskipun tidak memiliki hubungan apapun dengan anak yang telah ditelantarkan tersebut. 13 Penelantaran yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. 14 Selanjutnya ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak sebagaimana Pasal 76B tersebut tercantum dalam Pasal 77B yaitu, “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ”
Selanjutnya penelantaran anak dalam UU PKDRT diatur di dalam Pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut:
13 Unsur “setiap orang” dalam pasal 76B UU Perlindungan Anak memiliki penjelasan yang sama dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana penjelasan Pasal 305 KUHP Soesilo.
14 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Penerbit Nuansa 2006).[37].
Pasal 9
“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”
Unsur-unsur dalam pasal tersebut memiliki kesamaan dengan unsur-unsur dalam Pasal 304 KUHP, yaitu di dalam ketentuan tersebut pelaku penelantaran adalah pihak yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada korban. Namun dalam Pasal 9 tersebut ditambah unsur yang lebih spesifik yakni seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Selanjutnya ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga tercantum dalam Pasal 49 UU PKDRT yaitu:
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah), setiap orang yang:
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”
Pemidanaan yang diatur dalam ketetuan pasal tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan pemidanaan penelantaran anak dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan oleh tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut:
a.  mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b.  melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c.  menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d.  memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera
Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga tersebut merupakan salah satu bentuk dari tujuan diatas yaitu “menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga”. Namun salah satu tujuannya yang lain yaitu “memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera” juga menjadi acuan dalam penjatuhan sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut.

## 696 Rizqi Mayang A: Tindakan Pidana Pembuangan

## Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan
Tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana terhadapnya. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. 15 Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya tindak pidana saja, disamping itu harus ada unsur kesalahan dan melawan hukum. Unsur kesalahan merupakan unsur subyektif, yaitu dengan melihat siapa pelakunya. Sedangkan unsur melawan hukum merupakan unsur obyektif, yaitu tidak melihat siapapun pelakunya. 16 Unsur-unsur kesalahan yang harus terpenuhi tersebut adalah: 17
a. Melakukan tindak pidana
b. Mampu bertanggungjawab
c. Bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
d. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf
Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu sebagai berikut “(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”
Ditinjau dari ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut maka dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang
15 Chairul Huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggu- ngjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ , (Prenadamedia Group 2006).[15].
16 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi) , (PT Rineka Cipta 2008).[130].
17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta 2000).[164].
melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. 18 Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan suatu tindak pidana dan menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Kasus penelantaran anak seringkali terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, terutama masalah kemiskinan dan kurangnya tanggungjawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, serta kecenderungan orangtua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika terbebani oleh masalah ekonomi. 19 Namun berbeda dengan kasus pembuangan anak yang baru dilahirkan. Tidak hanya faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dalam rumusan Pasal 308 KUHP terdapat satu unsur inti yaitu “rasa takut akan ketahuan atas kelahiran anak, dan melepaskan diri dari anak yang baru dilahirkan tersebut”. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri tersebut merupakan sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada penyebab yang bersifat khusus. Penyebab dalam hal ini cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung seorang ibu, dan juga masalah lingkungan sosial. 20 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasa takut menjadi alasan terbesar seorang ibu untuk membuang anak yang baru dilahirkannya.
Segala hal yang menimpa pada anak, maka orangtua yang pertama bertanggungjawab atas hal tersebut. Dalam kasus pembuangan anak yang baru dilahirkan, pihak yang bertanggungjawab penuh adalah pelaku, atau yang dalam hal ini adalah seorang ibu yang melakukan tindakan tersebut. Namun dalam kasus tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pelakunya hanya seorang ibu saja.
Ayah dari anak tersebut kemungkinan besar tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia memilih untuk pergi dan justru menyarankan wanita yang mengandung anaknya tersebut untuk menggugurkan kandungannya. Dengan
18 Chandra Bangkit Saputra, ‘Menyuruh Orang Lain Melakukan Tindak Pidana Dapat Dihu- kum’ (Tribun Lampung, 2016) <http://lampung.tribunnews.com/2016/11/01/menyuruh-orang-lain- melakukan-tindak-pidana-dapat-dihukum> accessed 25 April 2018.
19 Imam Sukadi, Loc.Cit.
20 Airlangga Justitia, “Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak”, (2018) 3 UBELAJ.[28].

## 698 Rizqi Mayang A: Tindakan Pidana Pembuangan
demikian apabila terdapat keterlibatan pihak lain dalam kasus pembuangan anak yang baru dilahirkan selain ibunya, maka pihak lain tersebut harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 308 jo. Pasal 55 KUHP.
Kondisi anak yang telah dibuang tersebut masih sangat lemah, sehingga mudah baginya untuk kehilangan nyawa. Dengan demikian apabila anak yang baru dilahirkan tersebut meninggal dunia, maka hal tersebut merupakan diluar kehendaknya. 21 Pelaku yang dalam hal ini adalah seorang ibu tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan, karena hal tersebut merupakan tindak pidana atau kesengajaan dengan menyadari suatu kemungkinan ( dolus eventualis). Kesengajaan tersebut merupakan suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa terdapat akibat lain yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. 22
Pertanggungjawaban pihak lain terhadap anak korban yang telah dibuang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “ Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan .”
Dari ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pemerintah dan masyarakat dapat menjadi wali dari anak yang telah ditelantarkan oleh orang tua dan keluarganya. Yang dimaksud dengan “wali” dalam UU Perlindungan Anak adalah orang atau badan hukum yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sehingga apabila seseorang atau badan hukum ditunjuk sebagai wali seorang anak, maka mereka harus menjalankan kewajiban dan tanggungjawab selayaknya orang tua terhadap anak yang ditelantarkan tersebut.
21 Penyebab kematian terhadap anak yang baru dilahirkan selain karena keadaan tubuh yang masih lemah adalah seperti diserang hewan liar atau hal-hal di luar perkiraan lainnya.
22 Hariati Kalia, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)”, (2013) 3 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.[6].
Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “ Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Tidak hanya pemerintah dan negara yang memiliki kewajiban dan bertanggungjawab atas perlindungan anak, masyarakat pun juga wajib mengawasi segala tindakan yang terkait dengan perlindungan anak. Masyarakat dapat mencegah dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu hal yang mengancam perlindungan anak, seperti kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran. 23 Namun apabila negara, pemerintah dan masyarakat tidak turut berperan dalam perlindungan terhadap anak yang telah dibuang maka mereka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena hal tersebut hanya terkait dengan kewajiban para pihak, bukan merupakan tindakan yang melawan hukum.

## Kesimpulan
Landasan hukum yang mengatur tentang pembuangan anak yang baru dilahirkan hanya terdapat dalam Pasal 308 KUHP. Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan berbeda dengan tindak pidana penelantaran anak. Unsur-unsur yang membedakan adalah pada tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan, pelaku adalah seorang ibu yang baru melahirkan serta hal yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah rasa takut akan ketahuan atas kelahiran seorang anak tersebut. Sedangkan pada tindak pidana penelantaran anak, pelaku adalah setiap orang yang menelantarkan atau melepaskan tanggungjawab terhadap anak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan faktor sosial. Unsur-unsur tersebut yang membuat sanksi pidana pada tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan lebih rendah daripada sanksi pidana pada tindak pidana penelantaran anak.
Pertanggungjawaban pidana terkait kasus pembuangan anak yang baru lahir dibebankan kepada pelaku yaitu sebagaimana Pasal 308 KUHP adalah seorang
23 Ajeng Wahyu Istidhafatul Fadhilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebaga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.[40].

## 700 Rizqi Mayang A: Tindakan Pidana Pembuangan
ibu yang merasa takut ketahuan atas kelahiran anaknya tersebut. Namun apabila sang ayah atau terdapat pihak lain yang terlibat dalam pembuangan anak yang baru dilahirkan, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena termasuk penyertaan (Pasal 308 KUHP jo. Pasal 55 KUHP). Apabila keberadaan orang tuanya tidak diketahui maka pertanggungjawaban atas anak yang telah dibuang tersebut dapat menjadi tanggungan keluarga, negara, pemerintah dan masyarakat. Apabila negara, pemerintah dan masyarakat tidak turut berperan dalam hal terebut, mereka tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana karena hal tersebut hanya terkait kewajiban saja.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Penerbit Nuansa 2006).
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi) , (PT Rineka Cipta 2008).
Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Sinar Grafika 2016).
Chairul Huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ , (Prenadamedia Group 2006).
Kartini Kartono, Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan , (PT Raja Grafindo Persada 2003).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta 2000).
P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi Kedua) , (Sinar Grafika 2010).

## Jurnal
Airlangga Justitia, “Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak” (2018)
3 UBELAJ.
Eli Julimas Rahmawati, “Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta )” (2017) URECOL.
Hariati Kalia, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)”, (2013) 3 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak” (2013) 5 Jurnal Syariah dan Hukum.

## Skripsi
Abidah Dwi Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Atas Penelantaran Anak”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.
Ajeng Wahyu Istidhafatul Fadhilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.
Anugerah Indra Permana, “ Restorative Justice Dalam Rangka Pemulihan Anak Pecandu Narkotika”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

## Laman
Chandra Bangkit Saputra, ‘Menyuruh Orang Lain Melakukan Tindak Pidana Dapat Dihukum’ (Tribun Lampung, 2016) <http://lampung.tribunnews. com/2016/11/01/menyuruh-orang-lain-melakukan-tindak-pidana-dapat-di- hukum> accessed 25 April 2018.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang- undang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - dengan perubahan dan tambahan - untuk seluruh Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Tahun
2004).
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205).

## 702 Rizqi Mayang A: Tindakan Pidana Pembuangan
HOW TO CITE : Rizqi Mayang A’, ‘Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction