## PARADIGMA PROFETIK:

## Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas
Hukum H.L.A. Hart

## Fitrah Hamdani
Abstract
T he paradigm of positivism that ingrained in the realm of constitutional law is a neat study to continuously analyzed. This study deliberately banging between legal positivism paradigm throw away the moral paradigm wake prophetic author of the concept of Medina Charter that occurred in the time of Prophet Muhammad. As a critical step, the authors raised the idea or concept of morality laws brought H.L.A Hart is not too extreme in separating the moral law. By doing nothing on the formulation of the assumptions DQGYDOXHVRIERWKWKHVHSDUDGLJPVWKHDXWKRUVFRQGXFWHGDVFLHQWL¿FFULWLFLVPRIORJLFDO and synergistic to the concept of morality in the realm of legal positivism. So in conclusion the author expects that the concept of morality in the law could be considered as a basic moral rules, as embedded in the paradigm prophetic writer formulated from highly explores Medina Charter moral as the main reference.
Keywords: Concepts Morality, Prophetic paradigm, Medina Charter

## Abstrak
P aradigma positivisme yang mendarah daging dalam ranah hukum tata negara merupakan kajian apik untuk terus dianalisa. Penelitian ini sengaja membenturkan antara paradigma positivisme hukum yang membuang jauh moral dengan paradigma profetik yang penulis bangun dari konsep Piagam Madinah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Sebagai langkah kritis, penulis mengangkat gagasan atau konsep moralitas hukum yang dibawa H.L.A Hart yang tidak terlalu ekstrim dalam memisahkan moral dengan hukum. Dengan berpangku pada penggodokan asumsi dan nilai dari kedua paradigma tersebut, penulis melakukan kritikan ilmiah yang logis dan sinergis terhadap konsep moralitas dalam ranah positivisme hukum. Sehingga pada kesimpulannya, penulis mengharapkan agar konsep moralitas pada hukum bisa lebih mempertimbangkan moral sebagai dasar aturannya, sebagaimana yang tertanam pada paradigma profetik yang penulis rumuskan dari Piagam Madinah yang sangat mengetengahkan moral sebagai acuan utamanya.
Kata Kunci: Konsep Moralitas, Pradigma Profetik, Piagam Madinah

## Pendahuluan
Pada perkembangannya, positivisme yang digawangi oleh Comte dan Spencer, menjadi inspirasi dari munculnya aliran posotivisme-yuridis. Aliran ini beranggapan bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum adalah tata hukum. Sebab hanya hukum inilah yang dapat dipastikan  dan  dipraktikkan. Aliran  ini  pada  perkembangannya  menolak  tata  hukum  Negara yang berdasar pada kehidupan sosial. 1
1 Hydronimus Rhity, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderen), Yogyakarta: Univer- sitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.  Hal. 129.
Secara ekstrimnya, positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam  ketentuan  undang-undang,  karena  hanya  dengan  itulah  ketentuan  hukum  itu  dapat GLYHUL¿NDVL $GDSXQ \DQJ GL OXDU XQGDQJXQGDQJ WLGDN GDSDW GLPDVXNNDQ VHEDJDL KXNXP karena hal itu berada di luar hukum. 2 Positivisme hukum juga mengatakan bahwa hukum harus dipisahkan dengan moral, meskipun secara praktek, kalangan positivis mengakui bahwa fokus terhadap  norma  hukum  sangat  berkaitan  dengan  disiplin  moral,  ilmu  teologi,  sosiolgi  dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. 3 Penggiringan yang terkesan ilmiah selanjutnya adalah bahwa moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum. 4
Seorang pakar positivisme, H.L.A Hart mengungkapkan adanya pemisahan antara hukum dan moralitas, namun menurutnya, pemisahan tersebut tidak ekstrim. Selain karena moralitas merupakan  syarat  minuman  dari  hukum  yang  harus  ada,  dalam  berkehidupan  sosial,  moral merupakan satu hal yang tak terpisahkan. Secara ilmiah, Hart merumuskan dua faktor dalam argumentasinya, antara lain: 5
1. Manusia memiliki keterbatasan berbuat baik pada orang lain: dan
2. Hukum memiliki keterbatasan dalam mengatur perkembangan masyarakat.
Hart menempatkan moralitas sebagai syarat “minimum hukum”, dengan coba mengatasi kekakuan yang ada dalam legal positivism klasik Austin, dimana hukum ditempatkan sebagai institusi  kedap  moral.  Namun,  dalam  beberapa  kesempatan,  Hart  dan Austin  memiliki  titik kesepakatan,  terutama  tentang  keterpisahan  antara  hukum  dan  moralitas,  tetapi  menolak ketertutupam mutlak terhadap moral.
Garis tengah yang memisahkan antara etika dalam keimuan Barat dan etika dalam keilmuan Islam adalah kuatnya etika ketuhanan yang ada dalam basis keilmuan Islam.
Dalam perumusannya, Ilmu Hukum Profetik dalam Ilmu Hukum, baik secara paradigmatik, asumsi-asumsi, prinsip-prinsip, teori, metodologi, maupun struktur norma-norma yang terdapat di dalamnya, dibangun berdasarkan basis epistemologi Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits, yaitu melalui proses transformasi dan aktivasi ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an  dan  Hadits  yang  dibangun  di  atasnya  asumsi-asumsi  dasar  yang  kemudian  turun menjadi teori, doktrin, asas-asas, kaidah, dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan konteksnya masing-masing. 6
Dalam  penelitian  ini,  penulis  merumuskan  masalah  besarnya  pada  pembahasan  tentang asusmsi-asumsi dasar dan nilai-nilai etik dari kedua konsep moral hukum, positivisme hukum dari  H.LA  Hart  dan  paradigma  profetik  yang  berpijak  pada  Piagam  Madinah  dan  didukung dengan sumber-suber hukum Islam.
3HQXOLV PHQJJXQDNDQ PHWRGH SHQGHNDWDQ ¿ORVR¿V NDUHQD GLPDNVXGNDQ XQWXN mengeksplorasi asumsi dasar dari basis epistemilogis ilmu hukum, dengan  menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu  agama. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kritik terhadap pondasi ¿OVDIDWSHQJHPEDQJDQLOPXKXNXP\DQJGLGXNXQJROHKNRQVHSPRUDOLWDVKXNXP+/$+DUW dalam pradigma rasional.
2 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif . Nusa Media. Bandung. 2011. Hal. 5 3 Ibid. Hans Kelsen: 2001. Hal. 5
4 Ibid.
5 Bernard L. Tanya, Makalah “ Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum”, disampaikan dalam seminar Na- sional yang bekerjasama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (AFHI) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta April 2015.
6 M. Syamsudin (Penyunting: M. Koesnoe, Heddy Shri Ahimsa Putra dkk), Ilmu Hukum Profetik(Gagasan $ZDO/DQGDVDQ.H¿OVDIDWDQGDQ.HPXQJNLQDQ3HQJHPEDQJDQQ\DGL(UD3RVWPRGHUHQ , Yogyakarta: Pusat Study Hukum FH-UII, 2013. Hal. 101

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart Berdasarkan Paradigma Rasional
Hart, dalam buku utamanya The Concept of Law, mengutarakan tiga isu dalam pembahasan keterkaitan  antara    hukum  dengan  moralitas. Pertama, bagaimana  membedakan  antara    ide moral dalam keadilan dan keadilan di dalam hukum. Kedua, bagaimana membedakan antara aturan moral dan aturan hukum dari semua aturan sosial lainnya. Dan ketiga, berbagai macam komponen yang menjelaskan bahwa hukum dan moralitas tetap mempunyai hubungan.
Hubungan  antara  moralitas  dan  hukum  menurut  Hart,  jika  dikupas  lebih  dalam,  akan muncul dua komponen pokok kajian, yaitu asumsi dasar dan nilai kandungan. Berikut adalah paparan singkat tentang kedua komponen pokok kajian tersebut:
a.  Asumsi Dasar
1)  Asumsi Ontologis Hart berpendapat bahwa aturan hukum yang paling utama adalah norma-norma sosial, meskipun tidak melulu sebagai produk dari perjanjian atau bahkan konvensi. 7 Lantas  pertanyaan  khas  positivistik  adalah  bagaimana  cara  agar  norma  sosial tersebut  memiliki  kekuatan  normatif,  atau  dapat  dikatakan  dianggap  legal.  Ia mengajukan  dua  konsep  berupa:  1)  konsep  yang  ia  sebut  sebagai  aturan  primer (primary rules) , dan 2) berupa aturan sekunder (secundary rules) . Hal ini merupakan basis asumsi dari konsepsi ontologis dalam konsep moralitas hukum Hart.
2)  Asumsi Epistemologis
Positivisme hukum dalam perspektif para tokoh positivisme memiliki argumentasi yang secara substansi sama, bahwa positivisme memiliki kehendak untuk melepaskan pemikiran meta-yuridis mengenai hukum sebagaimana yang dianut oleh para tokoh- tokoh  aliran  hukum  alam/kodrat. Artinya  norma  hukum  meniscayakan  adanya;  1) Norma hukum sebagai acuan atas kehendak; 2) Norma hukum merupakan moralitas yang berkarakter normatif; dan 3) Relasi antar fakta-fakta empiris dalam hukum. 8
3)  Asumsi Aksiologis
Setidaknya ada lima ciri utama positivisme hukum dalam pandangan Hart secara aksiologis. Pertama , adanya tesis separasi, yaitu perlu dibedakan antara bagaimana hukum seharusnya dan hukum sebagaimana adanya. Pemisahan tersebut juga dapat dimengerti sebagai pemisahan antara hukum dan moralitas. Kedua , pandangan bahwa valid tidaknya hukum tergantung dari prosedur yang membuatnya valid. Hal tersebut berarti validalitas hukum tidak berkaitan dengan moralitasnya. Ketiga , pembicaraan moralitas  tidak  dimasukkan  dalam  pembicaraan  hukum. Keempat ,  hukum  dilihat sebagaimana adanya. Kelima , positivisme hukum ingin membuat teori hukum yang besifat umum dari penelitian tentang hukum-hukum yang sudah ada. Kesimpulannya adalah bahwa tesis separasi merupakan tesis utama positivisme hukum karena empat tesis berikutnya adalah implikasi darinya.

## b.  Nilai
1)  Nilai Ontologis
Menurut  Hart,  penilaian  moral  ada  pada  tataran  individual  dan  dengannya manusia  bisa  menentukan  apakah  hukum  yang  berlaku  adil  atau  tidak.  Jika  tidak, maka ia tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhinya dan kalau perlu melawan terhadap hukum yang tidak adil tersebut. 9
7 Leslie Green. Legal Positivism .Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003.  Diakses tanggal 26 Maret 2012.
8 Kelik Wardiono, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Paradigma Profetik (Pembaharuan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia) , Program Doktoral (S-3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muham- madiyah Surakarta, 13 September 2014, hal. 13
9 H.L.A. Hart, The Concept of Law... :2010, hal. 241
2) Nilai Epistemologis
Hart  menolak  transendentalis  Kelsen.  Selanjutnya,  pemikiran  Hart  mengacu pada Kant tentang sistem sosial yang mengacu pada otoritas secara empiris, karena bagi  Hart  kewenangan  atau  otoritas  hukum  adalah  sosial.  Maka,  kriteria  utama validitas dalam sistem hukum bukanlah norma hukum maupun sesuatu yang dianggap sebagai norma, namun dalam aturan sosial yang hanya ada karena dipraktekkan. Pada akhirnya,  pemahaman  hukum  bertumpu  pada  kebiasaan;  kebiasaan  tentang  siapa yang berwenang memutus perselisihan hingga memutuskan hukum, apa yang mereka harus perlakukan sebagai alasan untuk keputusan yang mengikat yaitu pada sumber hukum, dan bagaimana kebiasaan dapat diubah (hanya dapat dilakukan apabila telah ditetapkan oleh hukum sebagai sebuah prosedur). 10
3) Nilai Aksiologis
Meski Hart mengatakan hukum adalah kebiasaan yang bertumpu pada otoritas, namun ia tidak sepenuhnya menolak hukum kodrat. Ada konsep hukum kodrat yang diterima Hart dalam konsep moralitas hukumnya. Selanjutnya Hart membedakan ada dua  jenis  hukum  secara  telologis,  yaitu maksimum telos (Aristoteles  dan Aquinas) dan minimum telos (Hume dan Hobbes). Konsep minimum telos yang diterima oleh Hart lah yang akhirnya membuat Hart menerima moralitas sebagai syarat minimum hukum.
Secara  garis  besar  etik,  dalam  hal  pemisahan  hukum  dan  moral,  Hart  setuju dengan Austin.  Namun  Hart  memiliki  satu  catatan  khusus  pada  pemikiran Austin tersebut, yaitu bahwa meskipun hukum dan moral berbeda, namun keduanya saling terkait  cukup  erat.  Bahkan  menurut  Hart,  moralitas  merupakan  syarat  minimum terciptanya hukum.
2. Konsep Moralitas Hukum Piagam Madinah Berdasarkan Paradigma Profetik
a. Asumsi Dasar
1) Asumsi Ontologis
Berdasarkan perspektif Ghazali, masalah moral dan norma hukum pada dasarnya bukanlah “barang jadi” dari Tuhan, melainkan harus dirumuskan oleh manusia secara relatif-kontekstual, kecuali yang qath’i , yang dimana akal maupun syara’ sulit merinci aturan universal yang sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga syara’ membatasi diri pada norma-norma umum dan populer. 11 Dalam arti lain, seluruh medan ijtihad, kebenarannya  adalah  plural-relatif,  karena  hasil  ijtihad  tiap-tiap  mujtahid  memiliki perspektif tentang objek ijtihadnya masing-masing.
Kaitannya  dengan  moral,  manusia  dan  segala  perbuatannya,  “secara  makro” merupakan perbuatan Allah. Karena perbuatan manusia berpangkal pada ilmu yang memunculkan iradah (motif). Iradah akan  menggerakkan qudrah (kemampuan) \DQJPHPDNVDQ\DEHUJHUDNVHFDUD¿VLN3URVHVVLVWHPDWLVLQLWHUMDGLVHFDUD kompulsif (mekanik deterministik), sebagai jabr (paksaan) Tuhan sesuai hukum kausalitas-Nya. Atau dalam artian bahwa seseorang melakukan apa yang ia kehendaki, baik ketika ia berkehendak atau tidak. Jadi masyi’ah (kehendak) secara makro bukan dari manusia, sebab jika dari manusia, maka pasti akan menimbulkan kehendak yang lain hingga PHQFLSWDNDQ³UDQWDLWDNEHUXMXQJ´8QWXNLWX*KD]DOLPHQJNODVL¿NDVLNDQSHUEXDWD manusia menjadi tiga, antara lain: 12
10 Candace J. Groudine. Authority: H. L. A. Hart...:2012
11 Al-Ghazali, Mizan al-‘Amal , ed. Sulayman Dunya, Mesir: dar al-Ma’arif, hal. 263-264, dalam  Saeful An- war. Filsafat Ilmu Al-Ghozali... 2007, hal. 112
12 Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din ...., jld. IV, hal. 243-247
a) Fi’il Tabi’i (perbuatan natural-mekanik), seperti sejumlah orang yang berdiri tanpa alas kaki;
b) Fi’il Iradi (perbuatan inisiatif), seperti bernafas; dan
c) Fi’il Ikhtiyari (perbuatan alternatif/pilihan) seperti menulis.
Dari sedikit paparan diatas, jelaslah sudah bahwa asusmi ontologis dari paradigma profetik  sangat  berpegangteguh  pada  moral  ilahiyah  yang  sama  sekali  tidak  bisa dipisahkan dari hukum yang diterapkan.
2)  Asumsi Epistemologis
Pada  dasarnya,  manusia  memiliki  tiga  sarana  untuk  mendapatkan  ilmu;  yaitu pancaindra (al-hawas al-khams) berikut common sense (khayal) dan estimasi (wahm) ; akal (‘aql) ; dan intuisi (zauq) 3DQFDLQGUDEHNHUMDSDGDGXQLDQ\DGXQLD¿VLVVHQVXDO dan  berhenti  pada  batas  wilayah  akal. 13 Akal  bekerja  pada  wilayah  abstrak  dengan memanfaatkan input dari pancaindra melalui khayal dan wahm . 14 Namun kesemuanya akan  berhenti  pada  satu  batasan  yang  transedental  yang  tidak  mampu  dilalui  akal manusia biasa untuk menerkanya. Hal-hal yang bersifat transenden tersebut bukanlah wilayah irasional. 15 Akan tetapi, hasil perolehan kasyfy yang menurut akal irasional hanyalah  kepalsuan  belaka__sedangkan  informasi  kewahyuan  yang  menurut  akal irasional harus di- takwil , jika terbukti secara pasti bahwa ia datang dari para Nabi.
Argumen tentang moral bukan hanya menetapkan eksistensi Tuhan, akan tetapi juga  menetapkan  sifat-sifat  Tuhan,  seperti  yang  mencipta,  bijaksana,  kehendak dan maha pengatur di dunia dan akhirat. Jenis argumen ini harus disandarkan pada argumen ¿WUDK atau  pada  rujukan  kepastian (a prioris) diutusnya  para  nabi  dalam membuktikan eksistensi Tuhan. 16
Dalam paradigma profetik, secara aksiologis, moral merupakan satu komponen inti yang menghadirkan Tuhan dalam menciptakan keteraturan hukum.
3)  Asumsi Aksiologis
Jika dibahas secara mendalam, norma hukum, bersama dengan norma moral dan agama, dapat dipandang sebagai “jalan kembali” menuju ¿WUDK , atau pemandu untuk kembali ke ¿WUDK .
Sebagai  norma  publik  (untuk  kembali  ke ¿WUDK ),  maka  hukum  harus  dijaga sedemikian rupa agar tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Inilah moralitas hukum yang  mesti  dipegang  teguh.  Dalam  konteks  moralitas  ini,  hukum  harus  menjadi panduan yang benar, baik, dan adil agar kerinduan kembali ke ¿WUDK bisa terwujud secara  nyata.  Karena  jika  yang  dicari  adalah  sebaliknya,  maka  hukum  hanya  akan EHUIXQJVLVHEDJDLMDODQNHODP\DQJDNDQPHQMDXKNDQPDQXVLDGDUL¿WUDKQ\D

## b.  Etos/Nilai
1)  Nilai Ontologis
Piagam Madinah sebagai sebuah “karya agung” yang dilahirkan oleh Rosulullah saw. dalam realitas masyarakat yang heterogen dengan misi profetis (kenabian) yang merupakan  realitas  obyektifnya.  Dalam  perspektif  Imam  Ghazali  dikatakan  bahwa
13 Al-Ghazali, t.t., DO0DTVDGDOB$VQD¿6\DUW$VPD¶$OODKDO+XVQD , ed. Muhammad Usman, Kairo: Maktabah Al-Qur’an, hal. 46-47 dalam Saeful Anwar Filsafat Ilmu Al-Ghozali... 2007, hal. 181-182
14 Al-Ghazali, Mi’yar al-‘Ilm , hal. 62-65
15 Al-Ghazali, t.t., al-Maqasad al_Asna. hal, 139
16 Dedi Supriadi dan Mustifa Hasan. Filsafat Agama , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.hal. 219-220.
ilmu  harus  sesuai  denga  realitas  objek. 17 Maka,  sebagai  sebuah  konsepsi,  Piagam Madinah  merupakan  perpaduan  antara  realitas  Masyarakat  Madinah  dan  nilai-nilai kewahyuan yang merupakan objek ilmu.
Jika dianalisa menurut obyektivitas ilmu, perumusan konsep Piagam Madinah dilakukan oleh Rasulullah saw dengan melihat realitas masyarakat Madinah secara obyektif,  bukan  sekedar  rumusan  yang  diperoleh  melalui  pancaindra  (mencakup substansi  dan  sifat-sifatnya),  melainkan  juga  salinan  objek  rasional  yang  diperoleh oleh akal secara langsung, bahkan yang ada dalam konsep mental dan transidental. 18
2)  Nilai Epistemologis
Secara epistemologis, nilai Piagam Madinah yang selanjutnya dijadikan pondasi paradigma  profetik  selalu  mengangkat  eksistensi  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan yang  tunduk  dalam  moralitas  yang  telah  diatur  olehNya.  Manusia  harus  mempu menciptakan keteraturan di dalam masyarakatnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh akal, mental dan moral ketuhanan yang mampu ia terka maupun yang transedental.
3)  Nilai Aksiologis
Ayat satu Piagam Madinah yang menyatakan “sesungguhnya mereka Muhajirin dan  Anshar  merupakan  satu  umat  yang  berbeda  dari  manusia  lain,”  menjadi kenyataan.  Umat  Islam  menjadi  komunitas  utama  masyarakat  politik  yang  dibina oleh Nabi Muhammad saw di kota Madinah. Pada teori dan prakteknya pun, prinsip musyawarah,  keadilan,  persamaan,  perlindungan  HAM,  kebebasan  peradilan, perdamaian,  kesejahteraan,  dan  ketaatan  rakyat,  kesemuanya  merupakan  konsep keberadaban yang sempurna secara moral sosial maupun moral transidental.

## Penutup
H.L.A.  Hart  menempatkan  moral  lebih  berperan  sebagai  konseptor  terhadap  sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan moral dalam hal ini tampak sebagai wasit atau  hakim  dalam  tatanan  sosial,  dan  bukan  sebagai  pemain.  Ia  merupakan  konsep  atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Moral lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada, dan  moral  bersifat  relatif,  yakni  dapat  berubah-ubah  sesuai  dengan  ruang  dan  waktu  yang membentuk moral.
Sedangkan  konsep  Piagam  Madinah  ditempatkan  sebagai  sebuah  ilmu  yang  berada dalam diri subjek (dalam hal ini Nabi Muhammad saw.) merupakan sifat yang menghasilkan “gambar”  atau  “salinan”  objek  dalam  diri  subjek,  yang  dituangkan  dalam  bahasa  lisan  atau tulisan (piagam), dihimpun dan disusun secara sistematis serta dikategorikan sebagai landasan konstitusi  dan  sekaligus  sebagai  basis  moral  masyarakat  Madinah.  Oleh  sebab  itu,  Piagam Madinah  sebagai  sebuah  konsepsi  ilmu  dapat  diberikan  terminologi  atau  metaforis  sebagai malakah (kecakapan, penguasaan, atau pengetahuan) yang merujuk sifat kelestarian ilmu atau kesatuan ilmu pada subjek (Nabi Muhammad saw).

## Daftar Pustaka
Al-Ghazali,  t.t., DO0DTVDG DOB$VQD ¿ 6\DUK $VPD¶ $OODK DO+XVQD ,  ed.  Muhammad Usman, Kairo: Maktabah Al-Qur’an, hal. 46-47 dalam Saeful Anwar Filsafat Ilmu Al- Ghozali... 2007
Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din , Sematang: Thaha Putra, jld. I-IV.
17 Lih. Ahmad Sukardja,. Piagam Madinah... :2012., Op.Cit. hal. 106
18 Al-Ghazali., Mizan al-Amal ., Op.Cit. hal. 226-232 dan Ihya’ jld., I , hal. 20-21. Lih. Saeful Anwar,. Filsafat Ilmu Al-Ghozali... : 2007. Op.Cit., hal. 106-107
Al-Ghazali, Mi’yar al-‘Ilm , ed. Sulayman Dunya, Mesir: al-Ma’arif
Al-Ghazali, Mizan al-‘Amal , ed. Sulayman Dunya, Mesir: dar al-Ma’arif, hal. 263-264, dalam Saeful Anwar. Filsafat Ilmu Al-Ghozali... 2007
Green, Leslie. Legal Positivism .Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003.  Diakses tanggal 26 Maret 2012.
Hart, H.L.A. The Concept of Law (Konsep Hukum), Bandung: Nusa Media 2010, diterjemahkan GDULNDUWD+/$+DUW7KH&RQFHSWRI/DZ1HZ<RUN&ODUHQGRQ3UHVV2[IRUW
Kelsen,  Hans. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif .  Nusa  Media. Bandung. 2011.Rhity, Hydronimus, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderen), Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.
Syamsudin,  M.  (Penyunting:  M.  Koesnoe,  Heddy  Shri  Ahimsa  Putra  dkk), Ilmu Hukum 3URIHWLN*DJDVDQ$ZDO/DQGDVDQ.H¿OVDIDWDQGDQ.HPXQJNLQDQ3HQJHPEDQJDQQ\DGL Era Postmoderen) , Yogyakarta: Pusat Study Hukum FH-UII, 2013.
Supriadi, Dedi dan Mustifa Hasan. Filsafat Agama , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah dan UUD 1945, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
L. Tanya, Bernard, Makalah “ Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum”, disampaikan dalam seminar Nasional yang bekerjasama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (AFHI) Sekolah Pascasarjana UMS, April 2015.
Wardiono, Kelik, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Paradigma Profetik (Pembaharuan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia) , Program Doktoral UMS, 13 September 2014.