PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA MELALUI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SUATU PERUSAHAAN (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)
Dani Amran Hakim 1 , Budi Ispriyarso 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro budiispriyarso@ymail.com

## ABSTRAK
Berdasarkan  UUPT  Pasal 74  mewajibkan  setiap perusahaan untuk  melaksanakan  CSR.  Kebijakan CSR di PT. GGP adalah berperan aktif dalam upaya memberdayakan ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama  di  wilayah  sekitar  operasional  perusahaan.  Upaya  PT.  GGP  terhadap  pemenuhan  hak-hak pekerjanya adalah dengan membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. GGP dan SPSI. PKB ini  memuat  tentang  hak-hak  normatif/dasar  pekerja  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan. Selain itu PT. GGP juga memahami bahwa selain yang diatur PKB, perusahaan juga wajib memenuhi hak- hak  tenaga  kerja  yang  tidak  diatur  di  PKB  maupun  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan mensejahterakan pekerjanya. Bentuk-bentuk CSR untuk pekerja di PT. GGP adalah program pendidikan dan bea siswa untuk anak pekerja, program fasilitas tempat tinggal untuk pekerja, program sosial di Balai Pengobatan,  penghargaan  masa  kerja,  rekreasi  dan  keakraban  antar  pekerja,  program  pelatihan  dan keterampilan pekerja , pro gram pensiun sehat.
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Pemenuhan Hak-Hak; Tenaga Kerja
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 menyatakan bahwa,  pekerjaan  merupakan  hak  azasi  manusia. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UUTK) Pasal  1 angka  2  UUTK  yang  dimaksud  dari tenaga  kerja adalah  “Setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat”. 3 Dengan demikian tenaga kerja merupakan  roda  penggerak  utama  perekonomian bangsa Indonesia.
Secara  yuridis  dalam  hukum  ketenagakerjaan kedudukan  pengusaha  dan  pekerja  adalah  sama dan  sederajat.  Namun,  secara  sosiologis  pada suatu  kondisi  tertentu  kedudukan  antara  pekerja atau  bisa  dikatakan  juga  sebagai  buruh  dengan pengusaha  tidak  sama  dan  seimbang.  Karena seringkali  pekerja/buruh  berada  pada  posisi  yang lemah. 4 Maka  dari  itu  di  dalam  dunia ketenagakerjaan  pekerja/buruh  adalah  kaum  yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Hak-hak  pekerja yang  diatur  UUTK  terdapat  pada
3 Soedarjadi, Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), halaman 5
4 Fenny Natalia Khoe, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun  Belum  Menandatangani  Perjanjian  Kerja  Atas  Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1, 2013), halaman 3
Pasal 77 hingga Pasal 101 adalah meliputi hak-hak normatif buruh/pekerja.
Perkembangan dalam hal perlindungan hukum hak-hak  tenaga  kerja  saat  ini  dalam  dunia  usaha berkembang ide tanggung jawab sosial perusahaan (corporate  social  responsibility disingkat  menjadi CSR).  Secara  terminologis  CSR  belum  memiliki pengertian tunggal yang dapat digeneralisir, masih terdapatnya  perbedaan  pendapat  tentang pengertian maupun konsepnya oleh para ahli. CSR adalah tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan  lingkungan  di  luar  tanggung  jawab  ekonomis, atau komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan  dengan  memperhatikan  tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 5
CSR semakin berkembang luas menjadi suatu tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap perkembangan  ekonomi,  tenaga  kerja/buruh, komunitas lokal, lingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya. 6
5 Suhandari dalam Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 1
6 Edhie Riyadi, Tanggung Jawab  Bisnis Terhadap HAM. http://www.elsam.or.id diakses pada tanggal 15 Agustus 2015
Berdasarkan  ISO  26000,  maka  masalah  CSR akan  mencakup  7  isi  pokok yaitu: 7 a) Pengembangan  masyarakat;  b)  Konsumen;  c) Praktek  kegiatan  industri  yang  sehat;  d) Lingkungan;  e)  Ketenagakerjaan;  f)  Hak  azasi manusia; g) Organisasi pemerintah.
Perkembangan implementasi CSR di Indonesia ditandai  dengan  sudah  banyak  perusahaan mengimplementasikan  CSR.  Perusahaan  semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal (charity)  maupun  pemberdayaan  (enpowerment). Setidaknya  bisa  dilihat  dari  gencarnya publikasi berkaitan dengan implementasi CSR di media cetak maupun  elektronik. 8 Namun  sedikit  sekali implementasi  program  CSR  tersebut  yang mengarah  pada  kepentingan  para  pekerja/buruh, utamanya  pada  kesejahteraan  dan  pemenuhan hak-haknya. Padahal tenaga kerja merupakan poin penting yang ada di dalam ISO 26000.
Para  pekerja/buruh  yang  memiliki  peran penting  dalam  berjalannya  kegiatan  usaha perusahaan  cenderung  terpinggirkan  dan  tidak mendapatkan  manfaat  dari  CSR  yang  diterapkan.
7 Lihat ISO 26000: Guidance Standard on Responsibility, Pada  bulan  September  2004  ISO  (International Standardization  Organnization)  berinisiatif  mengundang berbagai  pihak  untuk  membentuk  tim  (working  group)  yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab  sosial.  ISO  26000  merupakan  standar  pedoman mengenai  tanggung  jawab  sosial  institusi  yang  mencakup semua  sektor  badan  publik  maupun  privat  di  negara berkembang  maupun  negara  maju  yang  telah  disetujui  93% Negara anggota ISO, termasuk Indonesia
8 Mochtar  Effendi,  2014, Perkembangan  CSR  Di Indonesia http://wwwsuarakarya-online.com/news.html?id diakses pada tanggal 15 Agustus 2015
Karena  bagi  perusahaan  CSR  tidak  hanya merupakan  tanggung  jawab  sosial  belaka,  namun juga  memiliki  nilai  promosi  perusahaan  kepada masyarakat yang mendapat CSR agar perusahaan mendapat  keuntungan  juga,  minimal  memiliki pandangan  yang  baik  di  tengah-tengah masyarakat.  Perusahaan  terkadang  enggan  untuk menerapkan  CSR  bagi  pekerja/buruhnya  sendiri karena tidak memiliki manfaat tersebut. 9 Meskipun demikian, masih terdapat contoh perusahaan yang dengan  itikad  baik  telah  melaksanakannya  CSR untuk tenaga kerja. Sebagai contoh, yaitu PT. Great Giant Pineapple (PT. GGP).
PT.  GGP  yang  juga  merupakan  perusahaan penanaman  modal  asing  memang  memiliki kewajiban  untuk  menerapkan  CSR  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No.  25  tentang Penanaman  Modal.  Pasal  15  menentukan  bahwa, setiap  penanam  modal  wajib  untuk  menjalankan tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Dalam implementasi CSR-nya PT. GGP mengikutsertakan partisipasi seluruh karyawan dan keluarganya, PT. GGP juga dalam implementasi CSR-nya melibatkan masyarakat  sekitar  untuk  menjadi  tenaga  kerja  di perusahaannya. 10
Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam tulisan  ini  adalah  “Pemenuhan  Hak-Hak  Tenaga Kerja  Melalui  Penerapan Corporate  Social
9 Lihat  Gugatan  KADIN  dan HIPMI  dan  beberapa Perusahaan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 74 Undang- Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 10 http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost_edisi_ kamis_23_febuari_2012/10 diakses tanggal 28 Agustus 2015

## Responsibility Pada  Suatu  Perusahaan  (Studi
Penerapan  CSR  Di  PT.  Great  Giant  Pineapple, Provinsi  Lampung)”.  Untuk  menganalisis  dan memecahkan  isu  hukum  di  atas,  maka  dalam penulisan ini diperinci secara mendalam ke dalam dua sub rumusan masalah, meliputi:
1. Kebijakan PT. Great Giant Pineapple terhadap corporate social responsibility.
2. Implementasi corporate  social  responsibility di PT.  Great  Giant  Pineapple  terkait  pemenuhan hak-hak tenaga kerjanya.
2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis-empiris.  Menurut  Rony  Hanitijo  Soemitro, 11 bahwa penelitian empriris adalah penelitian hukum yang  memperoleh datanya  dari  data  primer  atau data  yang  di  peroleh  langsung  dari  masyarakat. Secara  yuridisnya  penelitian  tesis  ini  melakukan inventarisasi  hukum  positif  yang  mengatur  dan berkaitan  dengan corporate  social  responsibility kaitannya  dengan  pemenuhan  hak-hak tenaga kerja,  memperoleh  penjelasan  dan  mengetahui kebijakan  perusahaan  mengenai corporate  social responsibility,  serta  implementasi  dan  bagaimana upaya-upaya  serta  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  implementasi  CSR  bagi pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Korelasinya  dalam  penelitian  ini  ialah melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan
11 Rony  Hanitijo  Soemitro,  Dalam  Mukti  Fajar  dan Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 154
mengenai CSR dan implementasi CSR di PT. GGP serta  kemudian  lebih  lanjut  mengkaji  lebih mendalam  mengenai penerapan  CSR  untuk pemenuhan  hak-hak  tenaga  kerja. Metode pendekatan  yuridis-empiris  merupakan  penelitian yang  diawali  dengan  data  sekunder  kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Kebijakan  Perusahaan  Mengenai Corporate
Social  Responsibility Di  PT.  Great  Giant

## Pineapple
Perusahaan  terikat  oleh  lingkungan  dan masyarakat  di  mana  bisnisnya  dilaksanakan, karena ada kepentingan orang lain di dalamnya, 12 oleh sebab itu tanggung jawab kepada masyarakat dan  lingkungan  adalah  wajib  dilaksanakan  oleh perusahaan melalui penerapan CSR. Di Indonesia sendiri  kewajiban  perusahaan  untuk  menerapkan CSR  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
CSR  pada  awalnya  dilandasi  oleh  nilai  etika dan  moral.  Perusahaan  dipandang  tidak  etis  bila menikmati  keuntungan  yang  besar,  sementara lingkungan  rusak  dan  masyarakat  diabaikan  atau dirugikan  hak-haknya.  Sesuai  dengan  inti  dari kekuatan moral adalah kesadaran yang datang dari dalam  diri  perusahaan,  ternyata  tidak  mampu
12 C.A.  Harwell  Wells, The  Cycles  of  Corporate  Social Responsibility  :  An  Historical  Restraspective  for  the  Twenty- First  Century (University  of  Kansas  Law  Review,  2002), halaman. 79
menciptakan  kesadaran  perusahaan  untuk  peduli terhadap  masyarakat  dan  lingkungan,  oleh  sebab itu  hukum  masuk  dan  menjadikan  CSR  sebagai suatu  yang  wajib  bagi  perusahaan.  Beberapa  ahli dan kalangan usaha memandang moral dan hukum terkait  CSR  dalam  pendekatan  yang  dikotomis, padahal keduanya bisa saling bersinergi dan saling mengisi. 13
Kewajiban CSR bagi perusahaan diatur dalam UUPT  berdasarkan  Pasal  74  ayat  1  dan  2  UUPT adalah  “(1) Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial  dan  Lingkungan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  kewajiban  Perseroan yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai biaya  Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Secara  jelas,  maka  pelaksanaan  CSR  tidak  lagi bersifat social  responsibility (moral  obligation), sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  3 UUPT 14 ,  tetapi  menjadi  “kewajiban  hukum”  (legal
13 Daniel T. Ostas, Decontructing Econstructing Corporate Social  Responsibility:  Insights  from  Legal  and  Economic Theory (Winter, 2001), halaman. 272
14 Rumusan Pasalnya adalah sebagai berikut; “Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen  Perseroan untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  Perseroan  sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada  umumnya.” Tidak  adanya  kata  “kewajiban”  dan  terdapatnya  kata “komitmen” maka, pelaksanaan CSR yang diatur dalam pasal ini dimaknai sebagai  kewajiban moral (moral obligation) dan belum dapat dikatakan sebagai kewajiban hukum. Lihat Dani
obligation). Dengan  demikian  perusahaan  wajib memiliki kebijakan yang jelas mengenai CSR.
PT.  GGP  dalam  kebijakan  CSR-nya  terlebih dahulu  menetapkan  tujuan  dan  identitas/citra perusahaannya  terkait  CSR,  menurut  Kepala Bagian  CRD  (Customer  Relation  Development) Wahyu Widodo 15 mengemukakan sejak perusahaan berdiri, PT. GGP sudah sangat peduli dengan  pentingnya  CSR  karena  perusahaan berprinsip apabila CSR dikelola dengan baik maka penerapan  CSR  akan  menguntungkan  semua stakeholder yang  terlibat  di  internal  maupun eksternal perusahaan.
Tujuan  yang  dicapai  oleh  PT.  GGP  terkait dengan  pelaksanaan  CSR-nya  adalah  terciptanya iklim  usaha  yang  selalu  kondusif  sehingga  proses produksi  dapat  berjalan  secara  maksimal  yang pada tujuan akhirnya akan memberikan keuntungan bagi  semua stakeholder yang  berkepentingan. Kepentingan stakeholder disini  dapat  dianalis sebagai  berikut;  1)  Kepentingan stakeholder internal  perusahaan,  meliputi;  Pekerja;  terkait dengan  hak-haknya,  Pemegang  saham;  terkait dengan  modal  perusahaan,  Konsumen;  terkait dengan pemakai  produk  perusahaan;  2) Kepentingan stakeholder eksternal  perusahaan,
Amran  Hakim,  2014, Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsiibility  Di  Provinsi Lampung,  Jurnal  HIMA  HAN  Fakultas  Hukum,  Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 57
15 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Customer Relation  Development  (CRD)  Bapak  Wahyu  Widodo  yang dilaksanakan di PT. GGP pada tanggal 7 dan 11 Desember 2015
meliputi; Masyarakat; terkait dengan lapangan kerja dan  opini  atau  pandangan  positif  atau  negatif kepada  perusahaan,  Pemerintah;  terkait  dengan peraturan/kebijakan.  Menurut  Wahyu  Widodo 16 dalam  menganalisis  program  CSR  yang  akan dilakukan  inisiatif  program  CSR  diambil  dari  para stakeholder melalui  FGD  (Forum  Group Discussion).  Kemudian  program  CSR  tersebut dibahas  di  internal  perusahaan  dan  selanjutnya untuk  program  yang  sudah  disetujui  dibuatkan anggaran untuk dilaksanakan.
Kepentingan stakeholder yang menjadi fokus di sini adalah kepentingan tenaga kerja. Kepentingan tenaga  kerja  adalah  terkait  dengan  kebutuhan pekerja  atau  pemenuhan  hak-haknya.  Dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholder-nya  PT.  GGP  dapat  merumuskan strategi  CSR-nya.  Strategi  CSR  PT.  GGP  adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholder terutama  pekerja  (internal)  dan masyarakat  sekitar  (eksternal).  Menurut  Wahyu Widodo 17 arah  kebijakan  dan  strategi  CSR  PT. GGP  lebih  kepada  upaya  kesejahteraan  pekerja, pengentaskan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan masyarakat  mandiri,  peningkatan  SDM  melalui program  pendidikan,  peningkatan  kualitas kesehatan  masyarakat  dan  berbagai  perbaikan infrastruktur desa sekitar.
Kebijakan  CSR  PT.  GGP  tersebut  merupakan bentuk taat hukum perusahaan terhadap ketentuan peraturan-perundang-undangan.
Achmad  Ali 18 mengemukakan  bahwa  pada umumnya  faktor  yang  banyak  mempengaruhi efektivitas  suatu  perundang-undangan  adalah profesional  dan  optimalisasi  pelaksanaan  peran, wewenang  dan  fungsi  dari  para  penegak  hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap  diri  mereka  maupun  dalam  menegakkan perundang-undangan tersebut, termasuk diantaranya  pihak-pihak  yang  diberikan  tanggung jawab  oleh  hukum,  seperti  kewajiban  CSR  oleh perusahaan.
Membicarakan  tentang  efektivitas  hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur  dan  atau  memaksa  masyarakat  selaku subjek  hukum  (subjek  hukum  dalam  hal  ini  yaitu perusahaan)  untuk taat  terhadap  hukum.  Hukum dapat efektif jika faktor-faktor (subjek hukum dalam artian  perusahaan)  yang  mempengaruhi  hukum tersebut  dapat  berfungsi  dengan  sebaik-baiknya. Ukuran  efektif  atau  tidaknya  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dapat  dilihat dari  perilaku  perusahaan  yang  diatur  untuk melaksanakan CSR menerapkannya atau tidak.
Kewajiban  CSR  yang  diatur  pada  Pasal  74 UUPT  walaupun  tidak  memilki  sanksi  yang  jelas apabila tidak dilaksanakan, namun begitu PT. GGP
menilai  bahwa  CSR  harus  dilaksanakan  sebagai bentuk  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Selain itu  pelaksanaan  CSR  juga  bertujuan  demi eksistensi  PT.  GGP  agar  terjamin  kegiatan usahanya di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan  pemaparan  kebijakan  CSR  di  PT. GGP  dan  berdasarkan  teori  efektivitas  hukum, ketentuan-ketentuan  mengenai  CSR  yang  diatur dalam  UUPT  dan  peraturan  perundang-undangan terkait  telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  PT. GGP.
2. Implementasi Corporate Social
Responsibility Di PT. Great Giant Pineapple Terkait  Pemenuhan Hak-Hak  Tenaga Kerjanya
Upaya  PT.  GGP  dalam  memenuhi  hak-hak tenaga  kerjanya  adalah  dengan  membuat Perjanjian  Kerja  Bersama  antara  PT.  GGP  dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. GGP. Hasil  perundingan  tersebut  melahirkan  Perjanjian Kerja  Bersama (PKB) 2012-2014  yang diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2015, serta telah mensahkan PKB 2015-2017. Perjanjian kerja bersama  tidak  hanya  mengikat  para  pihak  yang membuatnya yaitu serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha  saja  tapi  juga  mengikat  pihak  ketiga yang  tidak  ikut  dalam  perundingan  yaitu pekerja/buruh,  terlepas  dari  apakah  pekerja/buruh menerima  atau  menolak  isi  perjanjian  kerja bersama  dan  apakah  pekerja/buruh  tersebut
menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berunding atau tidak. 19
Perjanjian kerja bersama tersebut memuat hak- hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Terkait  dengan  hak-hak  tenaga  kerja,  PKB  yang disusun  oleh  PT.  GGP  bersama  SPSI  telah memenuhi  hak-hak  normatif  yang  diatur  oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PKB PT.  GGP,  mengatur  mengenai  hak-hak  tenaga kerja  meliputi;  a)  Pasal  3  pengakuan  organisasi serikat pekerja; b) Pasal 9 waktu kerja dan istirahat; c) Pasal 10 keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta perlengkapan kerja; d) Pasal  16-18 upah dan tunjangan-tunjangan;  e)  Pasal  21  jaminan  sosial tenaga kerja; f) Pasal 27-29 hari libur dan cuti (haid, hamil dan keguguran kandungan); g) Pasal 32 dana pensiun.
Menurut  Sulaeman 20 ,  pembuatan  PKB  harus berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat,  selaras dengan  pelaksanaan  hubungan  industrial  yang serasi guna mewujudkan adanya kepastian hak dan kewajiban,  semangat  kerja,  dan  mendorong peningkatan  produktivitas  kerja.  Upaya-upaya tersebut  merupakan  bagian  dari  pemenuhan  hak- hak tenaga kerja, sebagai bagian dari perlindungan hukum tenaga kerja yang terdapat atau diatur juga di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Selain upaya-upaya pemenuhan hak-hak tenaga kerja PT.
19 Maimun, Hukum  Ketenagakerjaan  Suatu  Pengantar (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2007). halaman 128 20 Hasil  wawancara  dengan  Ketua  Serikat  Pekerja Seluruh Indonesia  PT.  GGP  Bapak  Sulaeman  yang dilaksanakan di PT. GGP pada tanggal 3 Desember 2015
GGP  yang  telah  dijelaskan  diatas,  di  dalam  PKB PT.  GGP  diatur  pula  hak-hak  tenaga  kerja  yang tidak  diatur  di  peraturan  perundang-undangan Indonesia.  Hak-hak  tersebut  merupakan  hasil perundingan antara PT. GGP dan SPSI.
Hak-hak  pekerja  tersebut  dapat  dikatakan sebagai bentuk penerapan social responsibility PT. GGP  terhadap  pekerjanya.  Berdasarkan Pasal  74 UUPT  adalah  “Perseroan  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan, Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan  dan diperhitungkan  sebagai  biaya  Perseroan  yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Kemudian berdasarkan aturan pelaksananya yaitu PP No. 47 Tahun 2012 Pasal  3 ayat  2  menentukan  bahwa,  “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik  di  dalam  maupun  di  luar  lingkungan Perseroan”.
Frasa  “di  dalam  lingkungan  Perseroan”  dapat dimaknai  sebagai  para  pihak  yang  memiliki kepentingan  di  perusahaan,  salah  satunya  yaitu para  tenaga  kerja.  Menurut  definisi  yang dikemukakan  oleh The  Jakarta  Consulting  Group juga  mengatakan  bahwa,  tanggung  jawab  sosial (CSR)  diarahkan baik  ke dalam  (internal)  maupun
ke  luar  (eksternal)  perusahaan. 21 Maka  dari  itu untuk  mewujudkan  kesejahteraan  tenaga  kerja, selain pemenuhan hak-hak yang telah disepakati di dalam  perjanjian  kerja  bersama,  perusahaan  juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR bagi tenaga kerja. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja.
PT. GGP sendiri dalam upaya memenuhi hak- hak  tenaga  kerjanya,  selain  mengatur  mengenai hak-hak  tenaga  kerja  di  dalam  perjanjian  kerja bersama  yang  wajib  untuk  dipenuhi  oleh perusahaan,  juga  ikut  menerapkan  pemenuhan hak-hak  tenaga  kerja  yang  bersifat social responsibility.  Bentuk-bentuk pemenuhan  hak-hak tenaga kerja yang dilakukan oleh PT. GGP ini dapat dikatakan  sebagai  bentuk  CSR  perusahaan  untuk tenaga  kerja  dan  juga  perwujudan  dari  ketentuan yang  mewajibkan  pelaksanaan  CSR  di  dalam UUPT.  Bentuk-bentuk  penerapan  CSR  untuk tenaga kerja di PT. GGP adalah sebagai berikut;
1) Prioritas pendidikan melalui program bea siswa
Pendidikan  merupakan  hak  dasar  tiap  warga negara  untuk  dipenuhi.  PT.  GGP  memberikan sumbangan  bea siswa  kepada  anak  pekerja dan memberikan sumbangan biaya masuk dan biaya  pendidikan  kepada  anak  pekerja  yang berprestasi di perguruan tinggi negeri.
2) Program  fasilitas  perumahan  dan  tempat tinggal pekerja
21 AB.  Susanto, Reputation-Driven  Corporate  Social Responsibility Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), halaman 22
Tempat  tinggal  merupakan  kebutuhan  primer tiap  warga  negara  untuk  dimiliki.  Banyaknya tenaga  kerja  yang  bekerja  di  PT.  GGP  belum tentu  semua  memiliki  tempat  tinggal  disekitar kawasan  operasional  PT.  GGP.  Dengan demikian, PT. GGP berinisiatif untuk membuat kebijakan  berupa  program  fasilitas  tempat tinggal. PT. GGP menyediakan fasilitas tempat tinggal  bagi  pekerja  dan  keluarga  pekerja sesuai dengan kemampuan perusahaan.
3) Kegiatan sosial Balai Pengobatan PT. GGP PT.  GGP  memiliki  Balai  Pengobatan  yang diperuntukan khusus kepada para pekerja dan masyarakat  sekitar.  Kepala  Balai  Pengobatan Kemas  Abdulhamid 22 mengemukakan  bahwa,
Balai Pengobatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai  bagian  di  PT.  GGP  yang menyelenggarakan  jaminan  pemeliharaan kesehatan  pekerja  di  perusahaan.  Balai Pengobatan  juga  bertanggung  jawab  untuk menyelenggarakan kebijakan keselamatan dan kesehatan (K3) sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan perusahaan. Selain itu terdapat juga program- program  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Balai  Pengobatan  yang  bersifat  sosial  dalam bentuk CSR kepada pekerja dan keluarga serta masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain; a) Donor darah; b) Pengobatan dan
22 Hasil wawancara dengan Kepala Balai Kesehatan PT. GGP Bapak  Kemas  Abdulhamid  yang  dilaksanakan  di  PT. GGP pada tanggal dan 3 Desember 2015
sunat  masal;  c)  Senam  kesehatan;  d) Kunjungan  kerumah  pasien  (home  visit);  e) Penyuluhan  kesehatan  reproduksi  dan  HIV AIDS  kepada  pekerja;  f)  Sosialisasi  bahaya penyalahgunaan  narkoba;  g)  Penyuluhan pencegahan  penyakit  demam  berdarah  (DBD) kepada  pekerja;  h)  Pemeriksaan  kesehatan lingkungan, fasilitas tempat tinggal dan kantin.
4) Penghargaan masa kerja
Penghargaan  masa  kerja  merupakan  bentuk perhatian  PT.  GGP  terhadap  pengabdian pekerjanya. PT. GGP memandang bahwa para penerima  PMK  adalah  para  pekerja  yang memiliki  dan  menjaga  loyalitas  terhadap perusahaan,  sehingga  dengan  inisiatif perusahaan memberikan PMK.
5) Rekreasi  dan  keakraban  antar  pekerja  PT. GGP
Terhadap  pemenuhan  kesejahteraan  pekerja dan keluarganya, PT. GGP tiap tahunnya rutin mengadakan kegiatan rekreasi dan keakraban antar  pekerja  bersama  keluarga.  Tedi Susanto 23 mengemukakan  bahwa,  tujuan  dari kegiatan ini adalah untuk me-refresh kesehatan pekerja  baik  batin  dan  rohaninya  agar  kondisi pekerja  dapat  maksimal  kembali  dalam  hal bekerjanya lalu untuk menambah keharmonisan  hubungan  antara  pekerja dengan keluarga dan pekerja dengan pekerja.
23 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Hubungan Industrial dan Komunikasi PT. GGP Bapak Tedi Susanto yang dilaksanakan di PT. GGP pada tanggal dan 3 Desember 2015

## 6) Program  pelatihan  dan  keterampilan  pekerja PT. GGP
Telah  mejadi  kewajiban  perusahaan  untuk membina dan melatih pekerjanya agar memiliki skill atau kemamupuan yang dapat menunjang pekerjaannya. Namun selain kemampuan yang berhubungan  dengan  pekerjaan,  perusahaan juga seyogyanya membekali pekerjanya dalam hal keterampilan yang lain. Keterampilan yang tidak  berhubungan  dengan  pekerjaan  pekerja ini yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah merupakan salah satu bentuk CSR perusahaan kepada  pekerja.  PT.  GGP  menyadari  akan pentingnya  hal  tersebut,  sehingga  membuat kebijakan  mengenai  program  pelatihan  dan keterampilan kepada pekerja.
Terkait  dengan CSR, PT.  GGP  memberikan perhatian  terhadap  pelatihan  kepada  pekerja melalui  program employee  development training dan safety  health  and  environment. Pada program employee  development  training PT.  GGP  memberikan  pelatihan  kepada pekerja  mengenai  kebebasan  berserikat, pendidikan  SA  8000,  dan  pendidikan  anti korupsi.  Pada  program safety  health  and environment PT.  GGP  memberikan  pelatihan kepada  pekerja  mengenai  pendidikan  dasar- dasar  K3,  P3K,  manajemen  resiko,  pelatihan hidran,  damkar  dan  evakuasi,  pendidikan mengenai  HIV  AIDS,  pelatihan  pengelolaan limbah B3.
Terdapat juga program pembinaan mental dan fisik  (Bintalsik)  bagi  MT  (Management Traineei).  Selama  sekitar  2  pekan  para  MT mengikuti  berbagai  program  kegiatan  yang bertujuan  untuk  pembinaan  fisik  dan  mental seperti,  baris  berbaris  (PBB),  wawasan kebangsaan,  pembekalan  beladiri  dan  tata upacara. Dengan pembinaan mental dan fisik, diharapkan bahwa nanti para MT akan menjadi pemimpin  yang  tangguh,  tidak  gampang menyerah  berdisiplin  dan  mampu  menjadi teladan.
7) Program pensiun sehat
Kegiatan  usaha  perusahaan  yang  kian bertambah tentu dibarengi dengan bertambahnya  pula  usia  para  pekerjanya.
Seiring  berjalannya  waktu  lebih  dari  30  tahun beroperasional  PT.  GGP  tentu  juga  telah banyak  tenaga  kerja  yang  secara  lahiriyah sampai  pada  masa  dimana  mereka  harus purna karya.
Mensikapi  di  mana  pekerja  mengalami  fase takut  akan  kehilangan  pekerjaan  (post  power syndrome) saat purna tugas. PT. GGP secara sukarela dalam hal ini memberikan pembekalan secara psikologis dan motivasi kewirausahaan sesuai skill dan  kemampuan  pekerja.  Pada materinya  program  pensiun  secara  sehat secara  psikologis,  finansial,  sosial,  dan  fisik banyak  mengulas  bagaimana  nantinya  purna karya  bisa  melakukan  aktivitas  selanjutnya
dengan perasaan bahagia tanpa harus merasa kehilangan  pekerjaan  yang  telah  bertahun- tahun  dilakukan,  lalu  bagaimana  perusahaan mempersiapkan  pekerjanya  yang  purna  karya secara mental  bisa  mensikapi perbedaan antara bekerja dan pensiun.

## C. Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Kewajiban  CSR  bagi  perusahaan  yang  diatur pada  Pasal  74  UUPT  walaupun  tidak memilki sanksi  yang  jelas  apabila  tidak  dilaksanakan  oleh perusahaan, namun begitu PT. GGP menilai bahwa CSR harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab  sosial  perusahaan.  Kebijakan  dan  strategi CSR  di  PT.  GGP  fokus  kepada  upaya kesejahteraan  pekerja,  pengentasan  kemiskinan melalui  pemberdayaan  masyarakat  mandiri, peningkatan  SDM  melalui  program  pendidikan, peningkatan  kualitas  kesehatan  masyarakat  dan berbagai  perbaikan  infrastruktur  desa  sekitar.
Terhadap  pemenuhan  hak-hak  tenaga  kerjanya, upaya  PT. GGP  adalah  dengan  membentuk Perjanjian Kerja Bersama antara PT. GGP bersama SPSI. Selain itu PT. GGP juga memahami bahwa selain  yang  diatur  PKB,  perusahaan  juga  wajib memenuhi hak-hak tenaga kerja yang tidak diatur di PKB  maupun  peraturan  perundang-undangan dengan  tujuan  mensejahterakan  pekerjanya. Bentuk-bentuk  CSR  untuk  pekerja  di  PT.  GGP adalah;  1)  Program  pendidikan  dan  bea  siswa
untuk  anak  pekerja,  2)  Program  fasilitas  tempat tinggal untuk pekerja; 3) Program-program sosial di Balai Pengobatan PT. GGP; 4) Penghargaan masa kerja; 5) Rekreasi dan keakraban antar pekerja PT. GGP;  6)  Program  pelatihan  dan  keterampilan pekerja PT. GG P; dan 7) Pro gram pensiun sehat.
2. Saran
PT.  GGP  lebih  memperhatikan  tiap-tiap kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan terkait implementasi CSR, agar nantinya CSR yang dilaksanakan dapat tepat sasaran kepada pekerja, lingkungan  dan  masyarakat.Terkait  pemenuhan hak-hak  tenaga  kerja  penulis  menyarankan  agar PT.  GGP  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  tenaga kerja  selain  yang  diatur  di  PKB  dan  peraturan perundang-undangan yang telah menjadi kewajiban perusahaan  juga  untuk  lebih  fokus  terhadap pemenuhan  hak-hak  tenaga  kerja  yang  bersifat social responsibility dalam bentuk penerapan CSR.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad,  2010, Menguak  Teori  Hukum dan Teori  Peradilan, Jakarta:  Penerbit Kencana.
Amran  Hakim,  Dani,  2014, Peran  Pemerintah Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Corporate Social Responsiibility Di Provinsi Lampung, Jurnal  HIMA  HAN  Fakultas  Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Budi  Untung,  Hendrik,  2008, Corporate  Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika.
Direktori  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.
Effendi,  Mochtar,  2014, Perkembangan  CSR  Di Indonesia,http://www.suarakarya- online.com/news.html?id.
Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, Dualisme
Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,

## Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
International  Standardization  Organization ISO
26000: Guidance Standard on Responsibility.
Khoe,  Fenny  Natalia,  2013 Hak  Pekerja  Yang
Sudah Bekerja Namun Belum
Menandatangani  Perjanjian  Kerja  Atas Upah  Ditinjau  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1.
Maimun,  2007, Hukum  Ketenagakerjaan  Suatu
Pengantar, Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
Ostas, Daniel T., 2001, Decontructing Econstructing
Corporate  Social  Responsibility:  Insights from Legal and Economic Theory, Winter.
Riyadi,  Edhie, Tanggung  Jawab  Bisnis  Terhadap
HAM. http://www.elsam.or.id.
Soedarjadi,  2008, Hukum  Ketenagakerjaan  di
Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Susanto,  AB.,  2009, Reputation-Driven  Corporate Social  Responsibility, Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Wells, C.A. Harwell, 2002, The Cycles of Corporate
Social  Responsibility:  An  Historical Restraspective  for  the  Twenty-First Century, University of Kansas Law Review. http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost_e disi_kamis_23_febuari_2012/10.