Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak:
Studi pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

## Dhea Candra Dewi & Siti Hidayatul Jumaah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram candradhea20@gmail.com, hidayatulj929@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  trend  dan  kebijakan  pernikahan  usia  anak  dengan mengambil studi di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat. Metode  penelitian menggunakan desain cross  sectional study  dengan  sampel  penelitian  sebanyak  26  responden  yang  dipilih melalui  teknik purposive sampling dan terdiri dari kelompok orang tua, anak, dan pemangku kebijakan. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  metode  wawancara  mendalam  dan  Focus  Group  Discussion  (FGD).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  trend  pernikahan  usia  anak  disebabkan  oleh  faktor  pendidikan, pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya. Trend ini juga menimbulkan resiko bagi  pelaku pernikahan usia  anak,  orang  tua,  bahkan  juga  anak  yang  mejadi  keturunan.  Inilah  yang  mendasari  lahirnya Peraturan Daerah tetang Pendewasaan Usia Pernikahan melalui Perda Kabupaten Lombok Barat No. 19/2019.  Dari  sisi  kebijakan,  tujuan  lahirnya  aturan  ini  dinilai  logis  dan  realistis,  didukung  oleh berbagai  pihak  dan  tidak  bertentangan  dengan  berbagai  ketentuan  lain  yang  mengatur  tentang perkawinan.  Preferensi  nilai  yang  dikehendaki  juga  tidak  variatif,  hanya  menginginkan  tuntasnya persoalan  pernikahan  usia  anak  demi  terciptanya  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  untuk ketercapaian visi misi pembangunan daerah. Berbagai sumberdaya dalam penerapan kebijakan juga perlu dikaji, mengingat sumberdaya tersebut belum menunjukkan penerapan kebijakan yang optimal untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak.
Kata kunci: kebijakan, pernikahan usia anak, Lombok Barat.

## Abstarct
This paper aims to analyze trends and policies on child marriage by taking a study in Gapuk Village, West Lombok Regency. The research method used a cross-sectional study design with a sample of 26 respondents  who  were  selected  through  a  purposive  sampling  technique  and  consisted  of  groups  of parents, children and policy makers. Data collection was  carried out using in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). The results showed that the trend of child marriage was caused by factors of education, upbringing, poverty, and culture. This trend also creates risks for child marriage actors,  parents,  and  even  children  who  become  descendants.  This is  what underlies  the  birth  of  the Regional Regulation regarding Marriage Age Maturity through the West Lombok Regency Regional Regulation No. 19/2019. From a policy standpoint, the purpose of this regulation is considered logical and realistic, supported by various parties and does not conflict with various other provisions governing marriage. The desired value preferences also do not vary, they only want the problem of child marriage to  be  resolved  to  create  quality  human  resources  to  achieve  the  vision  and  mission  of  regional development. Various resources in implementing policies also need to be studied, bearing in mind that these resources have not demonstrated optimal policy implementation to minimize the occurrence of child marriage.
Keywords: policy, child marriage, West Lombok.

## Pendahuluan
Pernikahan  sejatinya  adalah  ikatan  sakral  yang  mengikat  dua  orang  (laki-laki  dan perempuan) dan diakui secara sosial yang bertujuan untuk membangun hubungan keluarga, menghalalkan  hubungan  seksual,  mengakui  dan  membesarkan  anak,  serta  berbagi  fungsi antar pasangan (Kemenpppa, 2018). Namun demikian, apakah pernikahan anak yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan tujuan pernikahan yang sesungguhnya? Ataukah pernikahan anak justru merenggut  hak-hak  anak,  dimana anak seharusnya  bermain, menikmati masa remaja, belajar, mengembangkan bakat, mendapatkan kasih sayang ataupun mendapatkan perlindungan dari orang tua. Pada kenyataannya, banyak anak justru merasakan pahitnya dampak  dari  pernikahan  usia  anak,  seperti  putusnya  pendidikan,  terganggunya kesehatan, terkendala masalah ekonomi yang bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian (Komnas Perempuan, 2019).
Pada  tahun  2021,  angka  pernikahan  anak  di  Indonesia  dilihat  dari  proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus menikah atau hidup bersama sebelum umur 18  tahun  adalah  sebanyak  9,23%.  Angka  ini  memang  sedikit  mengalami  penurunan  jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 10,82% di tahun 2019 dan 10,35% di tahun 2020. Dari angka tersebut, Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) menduduki urutan ke-2 (dua) tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 16,59% untuk NTB dan 17,71% untuk Sulawesi Barat (BPS, 2021).
Tabel 1.  Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama
Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) Provinsi Tahun 2019 2020 2021 Aceh 6.59 5.43 4.60 Sumatera Utara 6.50 5.95 4.82 Sumatera Barat 5.96 5.03 3.48 Riau 8.30 9.19 5.55 Jambi 14.78 14.03 10.67 Sumatera Selatan 13.53 13.44 12.24 Bengkulu 13.24 10.68 11.93 Lampung 12.10 10.24 9.77 Kep. Bangka Belitung 15.48 18.76 14.05 Kep. Riau 3.82 7.31 2.89 DKI Jakarta 3.12 1.45 4.68 Jawa Barat 12.33 11.96 10.09 Jawa Tengah 10.19 10.05 9.75 DI Yogyakarta 3.06 1.83 3.52 Jawa Timur 11.11 10.67 10.44 Banten 6.00 6.23 6.00 Bali 10.18 8.79 5.06 Nusa Tenggara Barat 16.09 16.61 16.59 Nusa Tenggara Timur 8.51 9.22 5.95 Kalimantan Barat 17.86 17.14 13.84 Kalimantan Tengah 20.16 16.35 15.47 Kalimantan Selatan 21.18 16.24 15.30 Kalimantan Timur 12.36 11.79 8.64 Kalimantan Utara 12.94 12.70 10.16
Sulawesi Utara 13.54 14.01 13.56 Sulawesi Tengah 16.25 14.89 12.51 Sulawesi Selatan 12.11 11.25 9.25 Sulawesi Tenggara 16.56 16.09 13.26 Gorontalo 13.16 14.73 11.64 Sulawesi Barat 19.17 17.12 17.71 Maluku 9.54 6.84 7.08 Maluku Utara 14.36 15.29 13.09 Papua Barat 13.20 12.91 12.27 Papua 11.21 13.78 13.21 Indonesia 10.82 10.35 9.23
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.
Data  lain  menunjukkan  bahwa  hampir  separuh  ibu  di  NTB  memiliki  pernikahan pertama di umur 15-19 tahun dengan persentase sebesar 44,47%. Bahkan, terdapat 2,11% ibu di NTB yang pernikahan pertamanya kurang dari umur 15 tahun (BPS Provinsi NTB, 2021). Data ini kemudian memperlihatkan bahwa peluang anak di NTB untuk menikah pada usia anak  (di  bawah  umur  18  tahun)  begitu  tinggi.  Padahal,  pernikahan  usia  anak  dapat berdampak besar pada kehidupan dan masa depan anak.
Tabel 2. Persentase Ibu Menurut Kelompok Umur Perkawinana Pertama dan Tipe Daerah di NTB Tahun 2021
Umur Perkawinan Pertama Tipe Daerah Perkotaan Perdesaan Perkotaan dan Perdesaan <15 tahun 1,94 2,27 2,11 15-19 tahun 41,65 47,64 44,74 20-24 tahun 38,06 37,71 37,88 25-29 tahun 14,62 9,91 12,19 30-34 tahun 2,41 1,88 2,14 >35 tahun 1,32 0,59 0,94
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2021.
Melansir dari data di atas, yang kemudian didukung oleh data lain dari NTB Satu Data (2020) menunjukkan bahwa sebaran pernikahan usia anak terjadi secara merata di seluruh daerah  NTB. Adapun angka  pernikahan  usia  anak  tertinggi  terjadi  di  Kabupaten  Lombok Tengah  dan  Kabupaten  Lombok  Timur.  Sementara  Kabupaten  Lombok  Barat, menduduki urutan ke-3 dengan persentase pernikahan usia anak mencapai 2,80 persen untuk usia 10-14 tahun  dan  48,07  persen  untuk  usia  15-19  tahun,  sehingga  total  pernikahan  usia  anak  di Lombok Barat disepanjang tahun 2020 berada pada angka 50,87 persen. Angka ini bahkan berada di atas rata-rata angka pernikahan usia anak di NTB, sebagaimana dipaparkan pada data berikut ini:
Grafik 1. Persentase Pernikahan Usia Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat

## Sumber: NTB Satu Data, 2020.
Banyak penelitian yang melaporkan penyebab dari tingginya angka pernikahan anak di Indonesia, termasuk di NTB. Berdasarkan pendapat Mathur, Greene, dan Malhotra (2003), kombinasi  antara  kemiskinan,  tradisi,  dan  rendahnya  kesempatan  masyarakat  untuk mengakses sumberdaya pembangunan menjadi penyebab utama dari maraknya pernikahan usia anak. Namun, dari sekian banyak penyebab yang telah diungkapkan oleh para peneliti terdahulu,  ketidakkonsistenan  berbagai  kerangka  regulasi  pernikahan  di  Indonesia  turut berkontribusi pada pertumbuhan jumlah pernikahan usia anak (Djaja, dkk., 2016).  Dengan demikian,  maka  tidak  heran  apabila  berbagai  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah baik di level pusat mauput daerah belum memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka pernikahan anak. Sehingga patut dipertanyakan, apakah kebijakan- kebijakan  tersebut  sudah  berjalan  sesuai  dengan  yang  ditetapkan?  Ataukah  kebijakan- kebijakan tersebut mengalami hambatan-hambatan dalam penerapannya?.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis kebijakan  dalam  menekan  angka  pernikahan  usia  anak.  Dengan  melakukan  analisis kebijakan, maka  dapat  dirumuskan  berbagai  rekomendasi  kebijakan  yang mengarah  pada pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada anak agar terhindar dari pernikahan usia anak. Sebagaimana Pateda (2020) berpendapat bahwa analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan  informasi  sumbangan  kebijakan  terhadap  pencapaian  tujuan,  juga  untuk memberikan rekomendasi keberlanjutan kebijakan, apakah diteruskan, diperbaiki, atau justru dihentikan/diganti.  Penelitian  ini  juga  akan  dilengkapi  dengan  pemaparan trend dari pernikahan  usia  anak,  yang  meliputi  latar  belakang  anak  melakukan  pernikahan,  hingga dampak  dari  pernikahan  yang  telah  dilakukan.  Dengan  begitu,  maka  informasi  yang digunakan untuk melakukan analisis kebijakan menjadi lebih komprehensif.
Tulisan ini akan berfokus untuk menganalisis trend dan kebijakan pernikahan usia anak  dengan  mengambil  studi  kasus  di  Desa  Gapuk  Kabupaten  Lombok  Barat,  NTB. Kabupaten ini memiliki regulasi untuk mencegah pernikahan usia anak melalui Peraturan
2.80 4.84 1.91 1.59 1.65 1.68 1.29 1.60 1.41 2.37 48.07 55.18 55.51 37.72 35.38 35.81 33.01 42.85 38.04 33.57 Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima 15-19 tahun 10-14 tahun
Daerah  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Pendewasaan  Usia  Pernikahan.  Peraturan  ini  juga didukung  oleh  Peraturan  Daerah Provinsi  NTB Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pencegahan Perkawinan  Anak.  Namun  demikian,  meskipun  telah  memiliki  regulasi  yang  mengatur mengenai pernikahan usia anak sejak tahun 2019, Kabupaten Lombok Barat masih memiliki angka  pernikahan  usia  anak  yang  cukup  tinggi,  dan  jika  dibandingkan  dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB, Lombok Barat justru menduduki urutan ke-3 (tiga) dengan persentase perkawinan anak di tahun 2019 sebesar 2,80% untuk usia 10-14 tahun, dan 48,07% untuk usia 15-19 tahun (NTB Satu Data, 2020).

## Tinjauan Literatur
Analisis  kebijakan  merupakan  kajian yang  selalu  menarik  untuk  dicermati.  Hal  ini didasarkan pada; 1) konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai penyelenggaraan pemerintah  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia,  2)  studi  dampak  kebijakan  yang senantiasa  dikritisi  oleh  berbagai  pihak  (kalangan  akademisi  dan  praktisi),  3)  esensi  dan urgensi kebijakan publik, karena kemanfaatan kebijakan akan terlihat melalui analisis hasil kebijakan terhadap sasaran yang dituju (Tarigan, 2009).
Dalam  melakukan  analisis  kebijakan  juga  diperlukan  definisi  yang  jelas  mengenai masalah  dan  variabel  yang  diukur.  Sebab  menurut  Glover  dalam Utami  (2009) hubungan antara cara (means) kebijakan dengan hasil (ends) kebijakan tidaklah sederhana. Bahkan, pada banyak  kasus,  keputusan  mengenai  suatu  kebijakan  ditetapkan  melalui  proses  tawar menawar  dengan  berbagai  pihak (multilaterar  bargaining) .  Pendapat  ini  sejalan  dengan pernyataan Akib (dalam Simatupang dan Akib, 2021) bahwa analisis kebijakan selalu disertai dengan permaslahan-permasalahan, seperti:  penentuan tujuan yang akan dicapai, dimana pemerintah seringkali menghendaki tujuan yang bertentangan untuk memuaskan berbagai kelompok sekaligus, dan sejumlah kebijakan lebih memiliki nilai simbolis, dimana kebijakan tersebut  tidak  secara  aktual  merubah  kondisi  kelompok  target,  melainkan  semata-mata menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah “memperhatikan”.
Subarsono (2012) menyebutkan beberapa variabel yang dapat menentukan kerangka kerja dari sebuah kebijakan publik, yaitu:
1) Tujuan yang akan dicapai, mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Jika tujuan semakin  kompleks  maka  akan  semakin  sulit  mecapai  kinerja  kebijakan,  begitupun sebaliknya;
2) Preferensi  nilai  seperti  apa  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  pembuatan  kebijakan. Suatu kebijakan yang  mengandung  berbagai  variasi  nilai  akan  jauh  lebih  sulit  dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai;
3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, manusia, material, infrastruktur, dan lainnya.
4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang akan mempengaruhi. Misalnya dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas marahnya.
5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.
6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti bersifat top/down approach atau bottom approach , otoriter atau demokratis.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  desain cross  sectional  study dimana  pengukuran  semua variabel penelitian dilakukan dengan satu kali pengambilan data. Studi kasus pada kajian ini dilakukan  di  Desa  Gapuk,  Kecamatan  Gerung,  Kabupaten  Lombok  Barat,  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Pemilihan  lokasi  ini  didasarkan  karena  Desa  Gapuk  memiliki  angka pernikahan usia anak yang masih cukup tinggi sekaligus telah memiliki praktek pencegahan pernikahan usia anak yang cukup baik, dan ditambah dengan adanya Perda Pendewasaan Usia Pernikahan Kabupaten Lombok Barat.
Responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu: (1) kelompok orang tua (ibu dan ayah) yang memiliki anak remaja dan pernah menikahkan anaknya di usia kurang dari 18 tahun, (2) kelompok anak yang berusia 15-18 tahun, (3) Kelompok pemangku kebijakan, terdiri dari Kepala Desa, staf desa, dan Kepala Dusun. Teknik pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih responden yang sesuai dengan kriteria dan  tujuan  kajian.  Dari  tiap-tiap  kelompok  di  atas,  dipilih  15  (lima  belas)  reposnden  dari masing-masng kelompok orang tua dan anak, 5 (lima) orang responden dari staf desa, dan 6 orang responden Kepala Dusun. Sehingga total responden yang terlibat adalah 26 orang.
Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan dua metode, yaitu dengan metode wawancara mendalam (indepth intervew) terhadap kelompok masyarakat (kelompok orang  tua  dan  kelompok  anak),  dan  metode Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  juga melibatkan stakeholders di tingkat pemerintah desa dan beberapa infroman lain yang dinilai dapat memberikan informasi yang mendukung.
Sementara data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data  sekunder.  Data  primer  yang  dikumpulkan  meliputi  karakteristik  dari  orang  tua  dan anak,  penyebab  dan  dampak  pernikahan  usia  anak,  serta  penerapan  dan  hambatan  dari kebijakan pencegahan pernikahan usia anak. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan meliputi  data  kebijakan  pencehagan  usia  pernikahan  anak  yang  dilakukan  baik  oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah desa, juga kebijakan berupa aturan adat yang mengikat.  Data-data  ini  selanjutnya  dianalisis  dengan  teknik  analisis  konten  untuk menghasilkan gambaran trend dan kebijakan pernikahan usia anak.

## Penyebab Pernikahan Usia Anak
Analisis  penyebab  pernikahan  usia  anak  dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  2  (dua) perspektif, yaitu perspektif orang tua (ibu dan ayah) dan perspektif anak. Pertama, perspektif orang tua. Berdasarkan karkateristik responden, diketahui bahwa orang tua dalam penelitian ini mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yakni hanya tamat SD hingga SMP. Dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, maka pernikahan usia anak (di bawah 18 tahun) menjadi hal yang biasa. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa menurut pandangan
orang  tua,  menikahkan  anak  di  usia  kurang  dari  18  tahun  disebabkan  oleh  putusnya pendidikan  pada  anak.  Dengan  tidak  sekolah,  maka  anak  dipandangan  orang  tua  tidak memiliki  kegiatan  apapun,  sehingga  menimbulkan  kekhawatiran  dimana  anak  akan terjerumus dengan pergaulan bebas. Terlebih, orang tua melihat bahwa anak sudah memiliki pacar. Dengan berpacaran, maka orang tua memiliki ketakutan akan terjadinya hal-hal negatif (seperti kehamilan) apabila anak tidak segera dinikahkan. Bahkan, pada beberapa kasus, anak terpaksa  dinikahkan  karena sudah  hamil,  melalui  pernikahan,  orang  tua  menganggap  aib besar pada keluarga dapat dihindari.
Di sisi lain, penyebab terjadinya pernikahan usia anak dari perspektif orang tua adalah rendahnya pemahaman orang tua dalam memberikan pola pengasuhan yang baik bagi anak. Orang tua memiliki keterampilan yang rendah  dalam hal membimbing dan mengarahkan anak.  Terlebih,  ditemukan  bahwa  banyak  orang  tua  yang  meninggalkan  anaknya  untuk mencari  nafkah  dengan  menjadi  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  luar  negeri,  dimana pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan ke pihak lain, seperti pada nenek/kakek maupun pada keluarga lainnya. Dengan pola pengasuhan tersebut, maka tidak heran apabila banyak anak yang tidak memiliki kontrol yang ketat dari kedua orang tua, bahkan mereka juga tidak memperoleh  kasih  sayang  secara  langsung  dari  orang  tua,  sehingga  banyak  dari  mereka justru memilih untuk melakukan pernikahan usia anak.
Budaya kawin lari juga turut menjadi faktor pendorong tingginya angka pernikahan usia  anak  di Desa  Gapuk  Kabupaten  Lombok.  Orang  tua mengungkapkan  bahwa mereka tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa ketika anak perempuan mereka menikah dengan cara di bawa lari oleh pihak laki-laki. Karena menurut budaya di Lombok, apabila anak  perempuan  sudah  dibawa  lari  oleh  pihak  laki-laki,  maka  hampir  sepenuhnya pernikahan  pasti  akan  terjadi.  Misalpun  pernikahan  dibatalkan,  maka  kembalinya  anak perempuan setelah di bawa lari oleh anak laki-laki dapat menjadi aib bagi keluarga.  Oleh karenya,  banyak  orang  tua  justru  pasrah  dan mau  tidak mau  harus menikahkan  anaknya ketika mereka sudah melakukan kawin lari.
Kedua, perspektif anak, yang kemudian dibedakan menjadi dua, yakni perspektif anak laki-laki  dan  perspektif  anak  perempuan.  Bagi  anak  laki-laki,  menikah  di  usia  yang  belia (dibawah 18 tahun) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) anak sudah putus sekolah, (2) anak sudah memiliki  pacar,  (3)  pada  beberapa kasus  anak sudah mampu mencari  nafkah sendiri  (tidak  bergantung kepada  orang  tua),  (4)  anak menganggap  bahwa  mereka sudah memiliki aset dari orang tua, seperti kebun atau lahan pertanian yang apabila mereka sudah menikah,  maka  aset  tersebut  dapat  digarap  untuk  menghidupi  keluarga.  Sementara  dari perspektif anak perempuan, menikah diusia anak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) anak sudah putus sekolah dan merasa tidak melakukan apapun (pengangguran), (2)  anak sudah memiliki pacar,  (3)  anak sudah  bekerja  dan merasa  tidak  begantung  pada  finansial orang tua, (4) anak sudah dijodohkan oleh orang tua, (5) pada beberapa kasus, anak sudah hamil. Dari berbagai penyebab tersebut, kesediaan dan persetujuan dari kedua orang tua juga turut mendorong keinginan anak untuk melakukan pernikahan di usia yang masih kurang dari 18 tahun.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan usia  anak  di  Desa  Gapuk  Kabupaten  Lombok  Barat  dapat  terjadi  karena  beberapa  alasan, yaitu:

## 1. Pendidikan
Merujuk pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Gapuk Kabupaten  Lombok  Barat,  maka  layak  rasanya  apabila  pendidikan  dijadikan  sebagai faktor uatama yang menjadi penyebab tingginya pernikahan usia anak. Sebagaimana data di  bawah  ini  memaparkan  bahwa  mayoritas  anak  di  Desa  Gapuk  hanya  memiliki pendidikan SD hingga SMA. Meskipun beberapa anak sudah memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi, akan tetapi angka tersebut masih terbilang jauh dari total jumlah anak di Desa Gapuk yang seharusnya masih mengenyam pendidikan.
Tabel 3. Jumlah Anak di Desa Gapuk berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 1. TK/PAUD 137 orang 2. Sekolah Dasar 359 orang 3. SMP 158 orang 4. SMA 162 orang 5. Perguruan Tinggi 34 orang Total 850 orang

## Sumber: Profil Desa Gapuk, 2021.
Tabel  di  atas memperlihatkan  bahwa  anak-anak di  Desa  Gapuk  sebagian  besar memiliki pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar, yakni sebanyak 359 orang. Bahkan, terdapat 137 orang yang justru hanya mengenyam pendidikan di tingkat TK/PAUD atau bahkan  tidak  bersekolah.  Sementara  itu,  terdapat  34  orang  anak  yang  mengenyam pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi. Namun, angka ini masih sangat sedikit apabila  dibandingkan  dengan  total  jumlah  anak  yang  tamat  SMA.  Dengan  demikian, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tinggkat  pendidikan  anak  di  Desa  Gapuk  masih tergolong rendah.
Data  ini  selanjutnya  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  menemukan  bahwa banyak  anak  yang  melakukan  pernikahan  di  usia  anak  karena  sudah  putus  sekolah. Dengan tidak bersekolah lagi, maka anak jadi tidak memiliki referensi mengenai aktifitas positif  lain  yang  dapat  mereka  lakukan.  Meskipun,  pada  beberapa  anak  yang  putus sekolah, mereka masih melakukan aktifitas seperti bekerja, namun pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang minim keterampilan, seperti hanya sebagai pekerja kasar. Dengan demikian, maka menikah merupakan alternatif yang dipilih oleh anak daripada anak tidak melakukan aktivitas apapun. Alternatif ini semakin diperkuat oleh adanya izin dari orang tua untuk menikah, dimana orang tua memang tidak memiliki kemampuan yang  cukup  (karena  minimnya  pendidikan)  untuk  mendorong  dan  memotivasi  anak untuk melanjutkan sekolah ataupun melakukan aktifitas lain yang lebih positif.

## 2. Pola Pengasuhan
Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan usia anak juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang  baik  kepada  anak.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  kasus,  dimana  anak  terpaksa menikah  karena  sudah  hamil  duluan.  Ini  menujukkan  bahwa  kontrol  dari  orang  tua begitu rendah sehingga anak terjerumus pada pergaulan bebas. Selian itu, orang tua juga memiliki pemikiran yang kuno, dimana kalau sudah menikah, artinya jodoh anak sudah datang.  Orang  tua  tidak memiliki kemampuan  dalam  hal mendorong  dan  memotivasi anak untuk melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masa depan anak.

## 3. Kemiskinan
Selain  karena  faktor  pendidikan  dan  pola  pengasuhan,  faktor  lain  penyebab terjadinya pernikahan usia anak yang lebih penting adalah faktor ekonomi, dalam hal ini kemiskinan.  Rendahnya  pendidikan  anak  karena  putus  sekolah  utamanya  disebabkan oleh  keadaan  perekonomian  orang  tua  yang  tidak  menentu,  ditambah  dengan  beban hidup  lainnya,  seperti  membesarkan  banyak  anak.  Dengan  putus  sekolah,  maka  anak seringkali  bekerja  untuk  membantu  meringankan  beban  perekonomian  orang  tua. Kemandirian finansial tersebut membuat anak merasa sudah waktunya untuk menikah, ditambah dengan anggapan bahwa ketika sudah menikah, maka anak tidak lagi menjadi beban ekonomi keluarga.
Tabel 4. Keadaan Penduduk Desa Gapuk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian
No. Pekerjaan Jumlah 1. Petani 700 orang 2. Buruh Tani 750 orang 3. Pengerajin Rumah Tangga 11 orang 4. Pedagang 86 orang 5. Peternak 1100 orang 6. Pegawai Negeri Sipil 12 orang 7. Pengusaha Kecil dan Menengah 9 orang 8. Buruh Bangunan 85 orang 9. Buruh Industri 37 orang 10.  Pengangkutan 3 orang 11.  Anggota TNI 11 orang 12.  Pensiunan PNS/TNI 1 orang Total 2.805 orang
Sumber: Profil Desa Gapuk, 2021.
Data di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Gapuk sebagian besar bermata pencaharian  sebagai  peternak  dan  petani.  Dengan  mata  pencaharian  tersebut,  pada beberapa kasus ditemukan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang,  masyarakat  mengungkapkan  ketidakpuasannya  atas  hasil  dari  pekerjaan  yang mereka  lakukan.  Disisi  lain,  pekerjaan  tersebut  juga  dirasa  tidak  mencukupi  untuk memberikan  pendidikan  yang  layak  bagi  anak-anak  mereka.  Dengan  latar  belakang pekerjaan dan penghasilan yang tak menentu tersebut, banyak orang tua pasrah ketika anak  mereka  tidak  memperoleh  pendidikan  hingga  dibangku  perkuliahan.  Bahkan
banyak orang tua mengungkapkan, anak-anak mereka justru diminta untuk membantu pekerjaan  kedua  orang  tuanya.  Hal  inilah  yang  kemudian  mendorong  terjadinya pernikahan usia anak. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan kehidupan dan pendidikan  yang  layak  bagi  anak-anak  menyebabkan  banyaknya  anak  yang  putus sekolah,  dimana  anak  kemudian  memilih  untuk  membantu  perekoniman  orang  tua, dengan  berusaha  mandiri  secara  finansial,  yang  berujung  pada  keputusan  untuk melakukan pernikahan usia anak.

## 4. Budaya
Budaya pernikahan di Lombok banyak dikenal dengan istilah merarik atau kawin lari.  Kawin  lari  merupakan  tindakan  membawa perempuan  oleh pihak  laki-laki  tanpa seizin  orang  tua  pihak perempuan  dengan  tujuan  untuk  melakukan pernikahan.  Adat kawin  lari  ini  dianggap  turut  menjadi  penyebab  tingginya  angka  pernikahan  anak  di Lombok. Karena dengan kawin lari, maka anak boleh melakukan pernikahan meskipun tanpa  persetujuan  orang  tua.  Terlebih,  melalui  kawin  lari,  orang  tua  tidak  memiliki kekuatan  untuk  membatalkan  pernikahan  dan  membawa  kembali  anak  perempuan mereka.  Sebab  dengan  membawa  kembali  anak  mereka  merupakan  sebuah  aib  yang harus  dihindari  keluarga.  Pada  kenyataannya,  budaya  kawin  lari  di  Lombok menimbulkan  konflik  dan  menjadi  permasalahan  di  berbagai  kalangan.  Budaya  kawin lari mendapatkan banyak kritik, terutama dalam menyumbang kasus pernikahan anak. Tradisi ini dianggap menjadi dalang dari tingginya kasus pernikahan anak, selain juga dapat  menimbulkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  perceraian,  maupun  bentuk kekerasan lainnya yang dialami oleh perempaun (Aniq, 2011). Bahkan menurut Winengan (2018), tradisi ini turut menyerat tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melegalkan dan menjadi pelaku dari aktifitas prnikahan di usia anak.

## Dampak Pernikahan Usia Anak
Riset  menunjukkan  beberapa  dampak  yang  terjadi  ketika  anak  sudah  terlanjur melakukan pernikahan di usia anak. Dampak tersebut nyatanya tidak hanya dirasakan oleh anak saja, melainkan juga turut dirasakan oleh orang tua, baik orang tua dari pihak laki-laki, maupun  orang  tua  dari  pihak  perempuan.  Berikut  penulis  rangkum  dampak  pernikahan anak, khususnya di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, yaitu:
Pertama, menurut  responden  orang  tua,  pernikahan  usia  anak  beresiko  pada permasalahan  ekonomi.  Riset  lain  bahkan  menujukkan  bahwa  anak  yang  menikah  diusia kurang dari 18 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk terjerat dalam kemiskinan (Djaja, 2016). Bahkan, tak jarang orang tua justru masih menanggung biaya hidup anaknya setelah menikah, dikarenakan anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membiaya hidupnya sendiri bersama keluarga. Kedua, ketidakstabilan ekonomi tersebut menyebabkan kerentanan akan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak. Hal ini terjadi karena  anak pada usia  kurang  dari  18  tahun  masih  tidak mampu  untuk mengelola emosi dengan baik. Sebagaimana Hadi (2019) mengidentifikasi ketidakstabilan emosi pada pelaku pernikahan  usia  anak  yang  terdiri  dari  tiga  aspek,  yaitu  kontrol  emosi  yang  tidak  stabil,
respon emosi negatif lebih mendominasi, dan emosi anak belum mampu menyesuaikan diri pada  rasa stress, khawatir,  cemas,  dan  marah. Ketiga, puncak  dari  emosi  anak  selanjutnya berdampak pada terjadinya perceraian. Sesuai dengan penelitian  Grinjis dan Horii (dalam Octaviani  dan  Nurwati  2020)  menunjukan  bahwa  terdapat 50%  pernikahan  usia  anak berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan saat usia pernikahan nya baru satu hingga dua tahun. Keempat, kenyataan lain yang harus diterima dari pernikahan usia anak adalah legalitas  pernikahan  yang  tidak  diakui  secara  hukum  negara,  dimana  pernikahan  yang dilakukan  hanya  sah  secara  agama.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya  dokumen pernikahan seperti buku nikah maupun kartu keluarga. Kelima, pernikahan pada usia anak juga beresiko pada rendahnya kemampuan dan keterampilan anak untuk memberikan pola pengasuhan  yang  baik  bagi  anak  mereka.  Banyak  pasangan  menikah  usia  anak  justru mengandalkan  bantuan  kedua  orang  tuanya  untuk  memberikan  pengasuhan  kepada anaknya.
Sementara dilihat dari sisi anak, maka pernikahan anak berdampak pada tidak adanya kesempatan anak untuk melanjutkan studi (sekolah) ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, banyak  anak  merasa  bahwa  menikah  di  usia  anak  justru  merenggut  masa  muda  mereka. Beberapa responden dalam penelitian ini mengungkapkan, bahwa mereka harus rela melepas pendidikan dan masa muda mereka dikarenakan harus bertanggungjawab (terutama secara finansial) kepada keluarga mereka. Kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan juga  turut  berdampak  pada  ketidaktercapaian  cita-cita  yang  pernah  diimpikan  oleh  anak. Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Soel (2021) bahwa pasangan pernikahan  usia  anak  berdampak  pada  “kehilangan  kesempatan  mengecap  pendidikan, kehilangan  kesempatan  mendapatkan  pekerjaan  yang  lebih  baik  (karena  pendidikan yang minim), dan tidak lagi bisa bergaul dengan teman-teman sebayah mereka, karena mereka sudah disibukan dengan kehidupan rumah tangga”.

## Kebijakan Pernikahan Usia Anak
Memperhatikan trend pernikahan  usia  anak,  dan  tingginya  resiko  yang  akan ditimbulkan  dari  adanya  pernihakan  usia  anak  menjadi  latar  belakang  pemerintah  untuk menerbitkan  regulasi  mengenai  pendewasaan  usia  anak.  Pada  level  pemerintah  provinsi, melalui  Surat  Edaran  Gubernur  NTB  Nomor  150/1138/Kum/2014  tentang  Pendewasaan Usia  Perkawinan,  syarat  usia  menikah  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  adalah  21 tahun. Dengan demikian, maka ketentuan usia perkawinan yang ada pada UU Perkawinan dimana batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki- laki adalah 19 tahun dinilai sudah tidak relevan. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi NTB kembali  menerbitkan  aturan  melalui  Perda  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pencegahan Perkawinan  Anak.  Aturan  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  perlindungan  dan  menjamin pemenuhan  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  secara  maksimal. Berdasarkan adanya regulasi dari pemerintah provinsi, maka pemerintah Kabupaten Lombok Barat menginiasi adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.
Aturan  ini  memiliki  tujuan  yang  tak  jauh  berbeda  dengan  aturan  yang  diterbitkan  oleh pemerintah provinsi.
Hingga saat ini, perda pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Namun demikian, kinerja dari kebijakan ini masih  perlu  dipertanyakan. Pasalnya,  angka  pernikahan  usia  anak  di  Kabupaten  Lombok Barat  terbilang masih  tinggi.    Kebijakan  tersebut  juga  dipandang  belum mampu  merubah perilaku dan perspektif masyarakat secara signifikan. Bahkan, studi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Islahudin (2021) menunjukkan bahwa penerapan Perda Pendewasaan Usia Pernikahan ini masih berjalan kurang efektif, disebabkan oleh beberapa hal, terutama adanya  dispenasi  pernikahan,  kurangnya  kerjasama  antar  pemangku  kepentingan, kurangnya sanksi, masih kentalnya budaya masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, maka analisis aturan ini menjadi sangat penting, terutama untuk menemukan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Analisis kebijakan dalam penelitian ini dikaji sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Subarsono (2021), dimana analisis kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa variabel, yaitu:

## a) Tujuan yang akan dicapai
Semakin kompleksnya tujuan yang akan dicapai oleh suatu kebijakan, maka akan menyebabkan sulitnya pencapaian dari tujuan-tujuan tersebut. Pada perda pendewasaan usia pernikahan Kabupaten Lombok Barat seyogyanya memiliki 7 (tujuh) tujuan, yakni: “(1) untuk mencegah perkawinan usia anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemansaaan,  (2) mendorong terwujudnya perkawinan usia ideal sesuai peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  (3)  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesehatan  ibu  dan  anak  serta membentuk karakter  anak yang  berkualitas,  berakhlak mulia, sejahtera,  serta memiliki ketahanan  untuk  berdaya  saing,  (4)  mencegah  anak  putus  sekolah  dan  menuntaskan program  wajib  belajar  12  (dua  belas)  tahun  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas sumberdaya manusia,  (5)  mencegah  terjadinya  tindakan  kekerasan  terhadap anak  dan tindakan KDRT, (6) menurunkan angka perceraian dan kemiskinan, (7) menguatkan nilai budaya lokal serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah”.
Berangkat  dari uraian  tujuan kebijakan  tersebut, maka menurut  hemat  peneliti, dari  sisi  tujuan  kebijakan  pendewasaan  usia  pernikahan  sudah  cukup  jelas.  Tujuan tersebut  juga  cukup  logis  dan  disusun  berdasarkan  pada  realita  yang  ada,  dimana pernikahan  usia  anak  memiliki  dampak  yang  multidimensi,  dan  dampak  inilah  yang berusaha untuk diminimalisir oleh regulasi yang ada. Selain itu, kebijakan pendewasaan oleh  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  juga  dinilai  rasional,  sebab  dalam melangsungkan  suatu  pernikahan,  kedewasaan  fisik  mapun  mental  sangat  diperlukan dan  harus  mendapatkan  perhatian  dari  seluruh  lapisan  masyarakat.  Terlebih pendewasaan  usia  pernikahan  juga  sangat  berpengaruh  pada  keberhasilan  seseorang dalam  membangun  kehidupan  rumah  tangga.  Hasil  penelitian  ini  tentu  saja  sejalan dengan  pendapat  Nawawi  (2009) yang mengungkapkan  bahwa  tujuan kebijakan  yang baik adalah masuk akal (logis) dan memiliki gambaran yang jelas. Pola pikir dari tujuan
kebijakan juga runut dan mudah dipahami, serta langkah-langkah pencapaiannya dapat diukur  sehingga  dapat  dilihat  ketercapaian  dari  tujuan  tersebut  dalam  jangka  waktu tertentu.
Lebih lanjut Nawawi mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan haruslah diterima dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  dari  banyak  pihak.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  seluruh  responden  dalam  penelitian  ini  begitu  antusias  dengan kehadiran Perda Pendewasaan Usia Pernikahan. Menurut Pihak Desa dan Kepala Dusun di Desa Gapuk, perda ini memang sudah dinanti-nantikan kehadirannya. Sebab selama ini, untuk menekan angka pernikahan usia anak, mereka hanya mengandalkan awik-awik yang dibuat oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bahkan, mereka berharap ada tindak  lanjut  dari  perda,  dimana  perlu  dibuatkan  aturan  pencegahan  pernikahan  usia anak  di  tingkat  desa,  agar  aturan  pencegahan  pernikahan  usia  anak  dapat  lebih digalakkan dan penerapannya dapat lebih terukur.
Upaya pendewasaan usia pernikahan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Pembentukan aturan ini juga sejalan dengan amanat UU No.10/2004 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  dimana  pemimpin  atau  kepala  daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan daerah yang mana kebijakan tersebut memang  bersumber  dari  dorongan  masyarakat  lokal,  adanya  peraturan  perundang- undangan dengan tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah.
Berangkat  dari  uraian  tersebut,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  Perda Pendewasaan Usia Pernikahan di Lombok Barat pada dasarnya sudah memiliki tujuan yang  sangat  jelas  dan  runtut.  Tujuan  yang  dipaparkan  juga  logis  dan  realistis,  serta pencaian dari tujuan tersebut dapat diukur. Terlebih, tujuan tersebut juga diterima dan tidak  menimbulkan  konflik  antar  berbagai  pihak,  serta  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan lain yang menjadi landasan dari terbitnya kebijakan tersebut.

## b) Preferensi nilai
Kebijakan yang  baik  adalah  kebijakan  yang  hanya mengejar  satu  nilai. Apabila kebijakan  mengejar nilai  yang  bervariasi, maka  tujuan  dari kebijakan  akan sulit  untuk dicapai.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa Perda  Pendewasaan Usia  Pernikahan  di Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki variasi nilai yang hendak dicapai, melainkan perda  tersebut  hanya  memiliki  satu  nilai  yang  semata-mata  untuk  kepentingan kehidupan dan masa depan anak.
Hadirnya kebijakan pendewasaan usia pernikahan di tengah-tengah masyarakat Lombok Barat juga dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku menikah yang tidak lagi melakukan praktik pernikahan pada usia di bawah 18 tahun. Karena praktik ini dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti resiko psikologis, kesehatan, dan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan pelaku pernikahan usia anak, namun juga berdampak pada  keturunan  mereka.  Lebih  jauh,  pernikahan  usia  anak  juga  berpengaruh  pada pembangaunan  kualitas  sumberdaya manusia  yang  ada  di  daerah  Kabupaten  Lombok
Barat. Hal ini kemudian sejalan dengan nilai yang hendak dicapai dari hadirnya kebijakan pendewasaan usia pernikahan, yaitu sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat yang dibuat  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan    berbagai  persoalan  dan sebagai staregi untuk mencapi visi misi pembangunan dearah.

## c) Sumberdaya yang mendukung kebijakan
Sumberdaya  dalam  hal  ini  akan  dilihat  dari  berbagai  sisi,  yang  meliputi sumberdaya finansial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya pendukung lainnya dari kebijakan  pendewasaan  usia  pernikahan. Pertama, aspek  sumberdaya  finansial. Berdasarkan  pasal  53,  ditemukan  bahwa  pembiayaan  kegiatan  pendewasaan  usia pernikahan  di  bebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), Anggaran dan Belanja Desa, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Berdasarkan informasi  yang  diperoleh,  meskipun  aturan  mengenai  pendewasaan  usia  pernikahan sudah ada sejak tahun 2019, akan tetapi pemerintah Desa Gapuk belum secara khusus menganggarkan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pendewasaan  usia  pernikahan. Bahkan, ditemukan bahwa implementasi dari kebijakan ini sama sekali belum dijalankan oleh pemerintah desa. Untuk mencegah pernikahan anak, sejauh ini pemerintah hanya mengandalkan awik-awik yang ada dilingkungan masing-masing  dusun di Desa Gapuk. Responden dari pemerintah desa bahkan menyebutkan, bahwa sejauh ini implementasi dari perda tersebut sama sekali belum dibahas teknis penerapannya.
Kedua, sumberdaya  manusia.  Perda  pendewasaan  usia  pernikahan mengamanatkan penerapan dari perda kepada beberapa instansi/organisasi yang terdiri: pemerintah  kecamatan,  pemerintah  desa,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  organisasi profesi,  dan  masyarakat.  Sinergi  antar  berbagai  aktor  yang  terlibat  dalam  penerapan peraturan menjadi hal begitu penting. Namun demikian, sebelum melihat sinergi antara aktor kebijakan, maka perlu diperhatikan terdahulu sumberdaya manusia yang terlibat dari  masing-masing  instansi/organisasi  yang  telah  ditunjuk  oleh  aturan  pendewasaan usia  pernikahan  tersebut.  Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa  penerapan kebijakan pendewasaan  usia pernikahan  belum sampai  pada  teknis  implementasi  baik ditingkat  kecamatan,  desa,  KUA,  hingga  masyarakat.  Ketidaktersediaan  teknis pelaksanaan kebijakan dari masing-masing stakeholder ini menunjukkan ketidaksiapan sumbedaya  manusia  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Lebih  lanjut  ditemukan  bahwa masing-masing  aktor  kebijakan  pada  dasarnya  telah  mengetahui  fungsi  dan  peranan mereka  dalam  kebijakna  pendewasaan  usia  pernikahan,  akan  tetapi  belum  ada  aktor penggerak untuk memulai menyusun teknis pelaksanaan kebijakan. Padahal, dari pasal 10 hingga pasal 18 Perda Pendewasaan Usia Pernikahan, sudah sangay jelas dipaparkan peran serta dari masing-masing stakeholder.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa dari sisi  sumberdaya,  kebijakan  Pendewasaan  Usia  Pernikahan  masih  sangat  minim. Kebijakan  pendewasaan usia pernikahan  hanya sebatas  formalitas  untuk penecegahan pernikahan  usia  anak.  Kebijakan  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  teknis  pelaksanaan kebijakan.  Oleh  karenanya,  sulit  untuk  mengukur  kualitas  maupun  kuantitas  dari sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan.

## Kesimpulan
Trend pernikahan  usia  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  disebabkan  oleh berbagai faktor, mulai dari pendidikan, pola pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya yang melekat  ditengah-tengah  masyarakat. Trend pernikahan  ini  selanjutnya  menimbulkan berbagai  resiko yang  tidak  hanya  dirasakan  oleh  pelaku pernikahan  usia  anak, melainkan juga dirasakan oleh orang tua, bahkan anak yang mejadi keturunan dari pelaku pernikahan usia anak. Inilah yang kemudian mendasari lahirnya Peraturan Daerah tetang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Lombok Barat melalui Perda No. 19/2019. Dari sisi analisis kebijakan, tujuan  lahirnya  aturan  pendewasaan usia pernikahan  dinilai  logis  dan  realistis, yang mana  tujuan  tersebut  didukung  oleh  berbagai pihak  dan  tidak  bertentangan  dengan berbagai  ketentuan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan.  Preferensi  nilai  yang dikehendaki  oleh  kebijakan  tersebut  juga  tidak  variatif,  hanya  menginginkan  tuntasnya persoalan  pernikahan  usia  anak  demi  terciptanya  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas untuk ketercapaian visi misi pembangunan daerah. Namun demikian, sumberdaya kebijakan perlu untuk dikaji secara lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kebijakan. Berbagai penerapan kebijakan perlu dikawal dengan ketat, agar kebijakan tidak hanya terkesan sebagai formalitas belaka, melainkan memang benar-benar sebagai pedoman untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak.

## Daftar Pustaka
Aniq, A. F. (2011). Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok. Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan , 28 (3).
Badan Pusat  Statistik Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  (2021,  30  September).   Profil Ibu  dan AnakProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Ntb.bps.go.id. diakses 21 November 2022,
dari https://ntb.bps.go.id/publication/2022/09/30/799ab53fc85de27e74bc4b68/profil- ibu-dan-anak-provinsi-nusa-tenggara-barat-2021.html.
Badan Pusat Statistik. (2021). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen),
2019-2021. Bps.go.id. Diakses 21 November 2022, dari
https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24- tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun- menurut-provinsi.html.
Djaja,  Naswita.,  dkk.  (2016).  Laporan  Akhir:  Telaah  Kebijakan  Kajian  Pendewasaan  Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemenpppa.go.id. Diakses 21  November  2022,  dari  https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d4b6- telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf.
Hadi,  S.  (2019).  Stabilitas  Emosi  Pelaku  Pernikahan  Dini  Dalam  Mendidik  Anak Balita. QAWWAM , 13 (2), 123-134.
Islahudin, I. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang  Pendewasaan  Usia  Pernikahan  di  Kecamatan  Gerung (Doctoral  dissertation, Universitas Mataram).
Kemenpppa.  (2018,  April  06).  Perkawinan  Anak:  Sebuah  Ikatan  Sakral  Pemadam  Api
Harapan. Kemenpppa.go.id . diakses 21 November 2022, dari
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1685/perkawinan-anak- sebuah-ikatan-sakral-pemadam-api-harapan.
Mathur,  S.  Greene,  M.  &  Malhotra,  A.  (2003). Too  Young  to  Wed: The  Lives,  Rights,  and Health of Young Married Girls. Internasional Center for Research on Women . Diakses 21 November 2022, dari
https://www.researchgate.net/publication/237413840_The_Lives_Rights_and_Heal th_of_Young_Married_Girls.
Murdijana,  Desti,  dkk.  (2019).  Risalah  Kebijakan  Perkawinan  Anak:  Menutup  Aib    dan tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual. Komnasperempuan.go.id . diakses 21 November 2022, dari https://komnasperempuan.go.id/download-file/417.
Nawawi,  Ismail.  (2009).  Public  Policy  (Analisis,  Strategi  Advokasi  Teori  dan  Praktek). Surabaya: Putra Media Nusantara.
NTB  Satu  Data.  (2020).  Persentase  Perempuan  10  Tahun  Ke  Atas  Pernah  Kawin  Menurut Kelompok Umur Perkawinan Petrama di NTB Tahun 2019. Data.ntbprov.go.id. Diakses 21 November 2022, dari https://data.ntbprov.go.id/dataset/persentase-perempuan- 10-tahun-ke-atas-pernah-kawin-menurut-kelompok-umur-perkawinan-pertama.
NTB  Satu  Data.  (2020).  Persentase  Perempuan  10  Tahun  Ke  Atas  Pernah  Kawin  Menurut Kelompok  Umur  Perkawinana  Pertama.  Data.ntbprov.go.id.  Diakses  12  Desember 2022,  dari  https://data.ntbprov.go.id/dataset/persentase-perempuan-10-tahun-ke- atas-pernah-kawin-menurut-kelompok-umur-perkawinan-pertama.
Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS , 2 (2), 33-52.
Pateda, S. A., Rahmat, A., & Zubaidi, M. (2020). Evaluasi Program Model Kickpatrick Pada Diklat Berjenjang Di Kabupaten Gorontalo. E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo , 121-128.
Simatupang, P., dan Akib, H. (2011). Efektifitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintah. Jurnal Administrasi Publik , 2(1), 1-9.
Soel, S. S. (2021). Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan  Waesama  Kabupaten  Buru  Selatan  (Analisis  Bimbingan  Konseling Islam) (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tarigan,  Antonius.  (2009).  Mencermati  Dampak  Kebijakan  Publik  dalam  Program Penanggulangan  Kemiskinan.  Bappenas.go.id.  Diakses  22  November  2022,  dari https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasiutama/makalah/artikel- majalah-perencanaan/april-tahun-2005/mencermati-dampakkebijakan-publik- dalam-program-penanggulangan-kemiskinan-oleh--antoniustarigan/.
Utami,  D.  D.  (2009).  Analisi  Penyusunan  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Bergulir  pada Kementerian  Negara  Koperasi  dan  UKM.  Diakses  22  November  2021,  dari https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127081-T%2026328-Analisis%20penyusunan- Literatur.pdf.
Winengan,  W.  (2018).  Politik  Hukum  Keluarga  Islam  di  Aras  Lokal:  Analisis  Terhadap Kebijakan  Pendewasaan  Usia  Pernikahan  di  Nusa  Tenggara  Barat. Al-Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam , 11 (1), 1-12.