## MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Umi Nurhayati Nurul Anam Email: uminurhayati@gmail.com

## Abstrak
Matakuliah  Pendidikan  Antikorupsi  ini  tidak  berlandaskan  pada  salah  satu perspektif  keilmuan  secara  khusus.  Berlandaskan  pada  fenomena  permasalahan serta  pendekatan  budaya  yang  telah  diuraikan  diatas,  matakuliah  ini  lebih menekankan  pada  pembangunan  karakter  antikorupsi  ( anti-corruption  character building )  pada  diri  individu  mahasiswa.  Supaya  matakuliah  pendidikan antikorupsi  berjalan  dengan  baik,  maka  dibutuhkan  suatu  manajemen pembelajaran.  Menurut  Terry,  manajemen  adalah  proses,  yakni  aktifitas  yang terdiri  dari  empat  subyektivitas  yang  masing-masing  merupakan  fundamental. Keempat  subyektivitas  itu-  yang  ada  dalam  dunia  manajemen  dikenal  sebagai P.O.A.C adalah planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), controlling (pengawasan).  Oleh  karena  itu,  implementasi manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendidikan  antikorupsi  sangat  berkaitan dengan  empat  unsur  manajemen  tersebut.  Berpijak  dari  konsep  manajemen  dan pembelajaran,  maka  konsep  manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendiidkan antikorupsi dapat diartikan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian,  pengendalian  (pengarahan)  dan  pengevaluasian  kegiatan  yang berkaitan  dengan  proses  membelajarkan  si  pebelajar  dengan  mengikutsertakan berbagai  faktor  di  dalamnya  guna  mencapai  tujuan  matakuliah  pendidikan antikorupsi. Dalam “memanaje” atau mengelola pembelajaran, manajer dalam hal ini  dosen  melaksanakan  berbagai  langkah  kegiatan  mulai  dari  merencanakan pembelajaran,  mengorganisasikan  pembelajaran,  mengarahkan  dan  mengevaluasi pembelajaran  yang  dilakukan.  Pengertian  manajemen  pembelajaran  matakuliah pendidikan  antikorupsi  dapat  diartikan  secara  luas  dalam  arti  mencakup keseluruhan  kegiatan  bagaimana  membelajarkan  mahasiswa  mulai  dari perencanaan  pembelajaran  matakuliah  pendidikan  antikorupsi  sampai  pada penilaian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi Key Word : Manajemen, Pembelajaran, Pendidikan Antikorupsi

## A. Pendahuluan
Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberi dampak bagi pembentukan  karakter  masyarakat  Indonesia  termasuk  juga  karakter  antikorupsi. Ini  dibuktikan  dengan  publikasi  Tempo  (11  Juli  2013)  tentang  hasil  hasil  survey yang  dirilis  oleh  Lembaga  Transparency  Internasional  Indonesia  (TII),  Indonesia berada  di  empat  negara  terbawah  dalam  urutan  tingkat  korupsi  dan  semakin memburuk disbanding  survey dua tahun lalu,  yaitu menempati  urutan 111 dalam urutan  negara  terkorup  dan  Indonesia  berada  di  bawah  Thailand  (urutan  88)  dan
Flilipina  (urutan  108).  Sedangkan  tiga  negara  di  bawah  Indonesia  antara  lain Vietnam, Laos dan Myanmar. 1
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merumuskan dan melaksanakan pendidikan  antikorupsi  di  lembaga  pendidikan.  Menurut  Faisal  Djabbar 2 ,  ide memasukkan  materi  antikorupsi  dalam  kurikulum  lembaga  pendidikan  seperti lembaga  pendidikan  dan  perdosenan  tinggi  mendapat  respon  positif  masyarakat. Hasil  jajak  pendapat  harian  “Seputar  Indonesia”  tanggal  27  Mei  2011  terhadap 400  responden,  sebanyak  87%  menyatakan  perlunya  memasukkan  pendidikan antikorupsi  dalam  kurikulum.  Keyakinan  masyarakat  juga  relatif  besar,  hampir 200  responden  menyatakan  keyakinannya  bahwa  pendidikan  antikorupsi  bisa berjalan efektif membendung perilaku korupsi di Indonesia.
Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan tidak hanya di lembaga  lembaga  pendidikan,  tapi  juga  di  perguruan  tinggi.  mahasiswa diharapkan  mampu  mencegah  dirinya  sendiri  dan  orang  lain  untuk  tidak melakukan  tindak  korupsi,  dan  juga  mampu  mendeteksi  indikasi  adanya  tindak korupsi  di  sekitar  mereka.  Dalam    hal  ini  mahasiswa  memiliki  kompetensi individual  yang  bermula  dari  kepemilikan  tanggapan  negatif  mengenai  korupsi dan  tanggapan  positif  terhadap  antikorupsi  serta  menguatnya  kesadaran mahasiswa akan adanya  potensi tindak korupsi dan yang pada akhirnya memiliki sikap  antikorupsi.  Sikap  antikorupsi  ini  dimungkinkan  untuk  mempengaruhi lingkungan  sekitar  di  mana  mahasiswa  berani  melakukan  pencegahan  terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun. 3
Supaya  proses  pembelajaran  berjalan  dengan  baik,  maka  salah  satunya dibutuhkan  suatu  manajemen  pembelajaran  yang  baik  dan  efektif.  Manajemen pembelajaran itu dalam matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting, karena manajemen  pembelajaran  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  dan  bersifat  tidak berwujud  ( intangible ).  Usahanya  ialah  mencapai  hasil-hasil  yang  spesifik, biasanya  dinyatakan  dalam  bentuk  sasaran-sasaran.  Manajemen  pembelajaran dapat  dinyatakan  sebagai  tidak  berwujud  ( intangible ),  karena  tidak  dapat  dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya, yakni output pekerjaan yang cukup, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik. 4
B. Pembahasan
1. Manajemen Pembelajaran
a. Pengertian Manajemen Pembelajaran Secara  etomologis,  kata  manajemen  ( management )  berarti,  pimpinan, direksi  dan  pendosens,  yang  diambil  dari  kata  kerja  “manage”  dalam  bahasa
1 Nurul  Anam, Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Pesantren:  Konsep  Nilai  dan  Desain  Pembelajaran , (Bandung:  Program  Pascasarjana  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung  dan  Akademi  Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), 2013), 261.
2 Muhamad  Nurdin, Pendidikan  Antikorupsi:  Strategi  Internalisasi  Nilai-nilai  Islami  dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah , (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 33.
3 Kementerian  Agama, Pedoman  Model  Integrasi  Pendidikan  Antikorupsi  dalam  Kurikulum Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI  Tahun  2013 ,  (Jakarta:  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam, 2013), 3-4.
4 George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 9.
perancis berarti tindakan membimbing atau memimpin. Sedangkan dalam bahasa latin, management berasal dari kata “ managiere ” terdiri dari dua kata yaitu manus dan  agere. Manus Berarti  tangan  dan  “ agere ”  berarti  melakukan  atau melaksanakan. 5
Plunket  dkk. 6 mendefinisikan  manajemen  sebagai  “ One  or  more  managers individually  and  collectively  setting  and  achieving  goals  by  exercising  related functions ( planning organizing staffing leading and controlling ) and coordinating various  resources ( information  materials  money  and  people )”.  Pendapat  tersebut kurang  lebih  mempunyai  arti  bahwa  manajemen  merupakan  satu  atau  lebih manajer  yangg  secara  individu  maupun  bersama-sama  menyusun  dan  mencapai tujuan  organisasi  dengan  melakukan  fungsi-fungsi  terkait  (perencanaan pengorgnisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi  berbagai  sumber  daya  (informasi  material  uang  dan  orang). Manajer  sendiri  menurut Plunket dkk.  merupakan people  who  are  allocate  and oversee  the  use  of  resources: orang  yang  mengatur  dan  mengawasi  penggunaan sumber daya.
Sedangkan  Ricky  W.  Griffin  mendefinisikan  manajemen  sebagai  sebuah proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengkoordinasian,  dan  pengontrolan sumber  daya  untuk  mencapai  sasaran  secara  efektif  dan  efesien.  Efektif  berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas  yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 7
Sedangkan  pembelajaran  secara  etimologis  berasal  dari  kata  “ instruction ” atau  disebut  juga  kegiatan  intruktional  ( instructional  activities )  adalah  usaha mengelola  lingkungan  dengan  sengaja  agar  seseorang  belajar  berprilaku  tertentu dalam kondisi tertentu. Kata “ instruction ” mempunyai pengertian yang lebih luas daripada  pengajaran  ( teaching ).  Jika  kata  pengajaran  ada  dalam  konteks  dosen- murid di kelas formal ;pembelajaran ( instruction ) mencakup pula kegiatan belajar mengajar  yang  tidak  mesti-dihadiri  dosen  secara  fisik.  Oleh  karena  itu  dalam instruction yang  di  tekankan  adalah  proses  belajar,  maka  usaha-usaha  terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa disebut pembelajaran. 8
Pembelajaran adalah upaya mebelajarkan siswa-siswa belajar. Pembelajaran juga  diartikan  sebagai  sebuah  proses  perubahan  tingkah  laku  atau  sikap  yag disebabkan  oleh  pengalaman.  Belajar  menurut  Gagne  dalam  Dahar  (1989)  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  proses  dimana  suatu  oganisma  berubah  perilakunya sebagai  akibat  dari  pengalaman.  Belajar  pada  hakekatnya  adalah  suatu  aktivitas yang  mengharapkan  perubahan  tingkah  laku  pada  diri  individu  yang  sedang belajar  (Diknas,  2004)  Dari  konsep  belajar  muncul  istilah  pembelajaran.Degeng dalam  Wena  (2009)  mengartikan  pembelajaran  sebagai  upaya  membelajarkan
5 Purwodarminto Wojowarsito, Kamus Lengkap Indonesia-Inggris, (Jakarta: Hasta, 1974), 6
6 Warren  R.  Plunkett,  dkk., Management:  Meeting  and  Exceeding  Customer  Expectations .  8 Edition. (USA: Thomson South-Western Co, 2005), 5.
7 Griffin, R., Business , 8th Edition. (NJ: Prentice Hall., 2006).
8 Syeb Kurdi dan Abdul Aziz, Model pembelajaran efektif pendidikan Agama Islam di SD dan MI , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006), 1.
siswa.  Gagne  dan  Briggs  mendefinisikan  pembelajaran  sebagai  suatu  rangkaian events  (kondisi,  peristiwa,  kejadian,  dsb  )  yang  secara  sengaja  dirancang  untuk mempengaruhi pembelajar, sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah (Diknas, 2004). 9
Sedangkan manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar  mengajar  dalam  rangka  tercapainya  proses  belajar  mengajar  yang  efektif dan efisien. Manajemen program pembelajaran sering disebut dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran. 10
Manajemen pembelajaran dapat didefinisikan sebagai usaha mengelola ( me- menej )  lingkungan  belajar  dengan  sengaja  agar  seseorang  belajar  berprilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi, menajemen pembelajaran terbatas pada satu unsur  manajemen  lembaga  pendidikan  saja,  sedangkan  manajemen  pendidikan meliputi  seluruh  komponen  sistem  pendidikan,  bahkan  bisa  menjangkau  sistem yang lebih luas dan besar secara regional, nasional, bahkan internasional. 11
Berdasarkan  pemikiran  tersebut  manajemen  pembelajaran  dapat  diartikan sebagai  usaha  ke  arah  pencapaian  tujuan-tujuan  melalui  aktivitas-aktivitas  orang lain, atau membuat  sesuatu  dikerjakan oleh orang-orang lain berupa peningkatan minat,  perhatian,  kesenangan,  dan  latar  belakang  siswa  (orang  yang  belajar), dengan  memperluas  cakupan  aktivitas  (tidak  terlalu  dibatasi),  serta  mengarah kepada pengembangan gaya hidup di masa mendatang. 12

## b. Fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran
Menurut  George  R  Terry, 13 manajemen  ialah  suatu  proses  tertentu,  terdiri dari planning , organizing,  actuating,  controlling dengan  menggunakan  dengan menggunakan  seni  dan  ilmu  pengetahuan  untuk  setiap  fungsi  itu  dan  merupakan petunjuk dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu.
Menurut  Made  Pidarta  manajemen  menunjukkan  bahwa  fungsi  atau kegiatan  manajemen  seperti planning,  organizing,  actuating ,  dan controling secara  langsung  atau  tidak  langsung  selalu  bersangkutan  dengan  unsur  manusia. Planning dalam manajemen adalah ciptaan manusia, organizing adalah mengatur unsur manusia, actuating adalah proses menggerakkan manusia-manusia anggota organisasi,  sedang controlling diadakan  agar  pelaksanaan  manajemen (manusia- manusia) selalu dapat meningkatkan hasilnya. 14
1) Perencanaan Pembelajaran
Dalam  perencanaan  terdapat strategic  planning yang  bertujuan  untuk mempertahankan  kelangsungan  organisasi  sehingga  organisasi  tetap  maju  dan
9 Permendiknas,  No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.
10 Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah , (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 11.
11 E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Konse  Strategi,  dan  Implementasi, (Bandung  :  PT Remaja Rosda Karya, cet 1 2002), 39.
12 Ella  Yulaelawati. Kurikulum  dan  Pembelajaran.  Filosofi  Teori  dan  Aplikasi, (Jakarta:  Pakar Raya, 2004), 14.
13 Mannulang, Dasar-dasar Mangement , (Jakarta: Ghalia, 1976), 6
14 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia , (Jakarta : Rineka Cipta 2004), 32.
berkembang. 15 Demikian juga dalam organisasi pembelajaran, pembelajaran tidak akan  pernah  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  tanpa  ada  strategi  perencanaan yang bagus.
Dalam  konteks  pembelajaran,  perencanaan  dapat  diartikan  sebagai  proses penyusunan  materi  pelajaran,  penggunaan  media  pembelajaran,  penggunaan pendekatan  atau  metode  pembelajaran,  dan  penilaian  dalam  suatu  alokasi  waktu yang  akan  dilaksanakan  pada  masa  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  yang ditentukan. 16 PP RI No. 19 Th. 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 20 menjelaskan  bahwa;  ”Perencanaan  proses  pembelajaran  memiliki  silabus, perencanaan  pelaksanaan  pembelajaran  yang  memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. 17
Menurut  Wina  Sanjaya  menyatakan  bahwa  perencanaan  pembelajaran terdiri atas dua kata, yaitu kata perencanaan dan pembelajaran. Untuk memahami konsep  dasar  perencanaan  pembelajaran,  berikut  ini  terdapat  dua  pemahaman tentang  perencanaan  pembelajaran: pertama ,  perencanaan  yaitu  pengambilan keputusan  tentang  apa  yang  harus  di  lakukan  untuk  mencapai  tujuan.  Dengan demikian,  proses  suatu  perencanaan  harus  di  mulai  dari  penetapan  tujuan  yang akan  dicapai  melalui  analisis  kebutuhan  serta  dokumen  yang  lengkap,  kemudian menetapkan  langkah-langkah  yang  harus  di  lakukan  untuk  mencapai  tujuan tersebut. Menurut Elly (1979), perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang di harapkan. Dari  pendapat  di  atas,  maka  setiap  perencanaan  minimal  harus  memiliki empat unsure sebagai berikut :
a) Adanya tujuan yang harus di capai.
b) Adanya strategi untuk mencapai tujuan.
c) Sumber daya yang dapat mendukung.
d) Implementasi setiap keputuhan. 18
Perencanaan  itu  dapat  bermanfaat  bagi  dosen  sebagai  kontrol  terhadap  diri sendiri  agar  dapat  memperbaiki  cara  pengajarannya. 19 Agar  dalam  pelaksanaan pembelajaran  berjalan  dengan  baik,  untuk  itu  dosen  perlu  menyusun  komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain sebagai berikut:
a) Menetukan  Alokasi  Waktu  dan  Minggu  efektif.  Menentukan  alokasi waktu  pada  dasarnya  adalah  menetukan  minggu  efektif  dalam  setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui  berapa  jam  waktu efektif  yang  tersedia  untuk  dimanfaatkan dalam proses  pembelajaran  dalam  satu  tahun  ajaran.  Hal  ini diperlukan
15 Manzini, E.  Sustainable  Product  Services  Development;  Worshop  Organized  by  UNEP-WG- SPD  en  Pioneer  industries  on  Sustainable  Services ,  (Amsterdam:  In  The  INNES  Conference challenge of Sustainable Development, 1996), 34.
16 Abdul  Majid ,  Perencanaan  Pembelajaran  :  Mengembangkan  Standar  Kompetensi  Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005 ), 17.
17 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  no.  19  tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan, 15.
18 Wina  Sanjaya, Perencanaan  dan  Desain  Sistem  Pembelajaran ,  Cet  1,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008), 23-24
19 Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 27.
untuk  menyesuaikan  dengan  standar kompetensi  dan  kompetensi  dasar minimal  yang  harus dicapai  sesuai  dengan  rumusan  standard  isi yang ditetapkan. 20
b) Menyusun  Program  Tahunan  (Prota).  Program  tahunan  (Prota) merupakan  rencana  program  umum  setiap  mata  pelajaran  untuk  setiap kelas, yang dikembangkan oleh dosen mata pelajaran yang bersangkutan, yakni  dengan  menetapkan  alokasi  dalam  waktu  satu  tahun  ajaran  untuk mencapai  tujuan  (standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar)  yang  telah ditetapkan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh dosen sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. 21
c) Menyusun  Program  Semester  (Promes).  Program  semester  (Promes) merupakan penjabaran  dari  program  tahunan. Kalau  Program  tahunan disusun  untuk  menentukan  jumlah  jam  yang  diperlukan untuk  mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untukmenjawab  minggu  keberapa  atau  kapan  pembelajaran  untuk mencapai kompetensidasar itu dilakukan. 22
d) Menyusun  Silabus  Pembelajaran.  Silabus  adalah  bentuk  pengembangan dan penjabaran  kurikulum  menjadi  rencana  pembelajaran atau  susunan materi pembelajaran yang teratur pada mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu. 23 Komponen  dalam  menyusun  silabus  memuat  antara  lain identitas  mata  pelajaran  atau  tema pelajaran,  standard  kompetensi  (SK), kompetensi dasar  (KD),  materi  pelajaran,  kegiatan  pembelajaran, indikator,  pencapaian  kompetensi,  penilaian,  alokasi  waktu,  dan  sumber belajar. 24
e) Menyusun  Satuan  Acara  Perkuliahan  (SAP).  SAP  disusun  untuk  setiap KD  yang  dapat  dilaksanakan  dalam  satu  kali  pertemuan  atau  lebih. 25
Komponen-komponen  dalam  menyusun  SAP  meliputi:  a)  identitas  mata pelajaran; b) standar kompetensi; c) kompetensi dasar; d) indikator tujuan pembelajaran;  e)  materi  ajar;  f)  metode  pembelajaran;  g)  langkah- langkah  pembelajaran;  h)  sarana  dan  sumber  belajar;  i)  penilaian  dan tindak lanjut. Selain itu dalam fungsi perencanaan tugas kepala lembaga pendidikan  sebagai  manajer  yakni  mengawasi  dan  mengecek  perangkat yang  dosen  buat,  apakah  sesuai  dengan  pedoman  kurikulum  ataukah belum.  Melalui  perencanaan pembelajaran  yang  baik,  dosen  dapat mempersiapkan segalasesuatu yang dibutuhkan siswa dalam belajar. 26
2) Pengorganisasian Pembelajaran
20 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Sistem Pembelajaran , 49.
21 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 251.
22 Wina  Sanjaya, Perencanaan  dan  Sistem  Pembelajaran, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011), 53
23 Nazarudin, Manajemen  Pembelajaran:  Implementasi  Konsep,  Karakteristik  dan  Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum , (Yogyakarta: Teras 2007), 126
24 Abin Syamsudin Makmun, Pengelolaan Pendidikan , (Bandung, Pustaka Eduka, 2010), 217.
25 Ibid., 221.
26 E. Mulyasa , Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 222-223.
Fungsi pengorganisasian  dalam  kegiatan  pembelajaran  merupakan  upaya untuk  menentukan  pelaksana  tugas  dengan jelas  kepada  setiap  personil  lembaga pendidikan  sesuai  bidang, wewenang,  mata  pelajaran,  dan  tanggung  jawabnya. Menurut Hick dan Gullet, 27 pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas dan tanggung  jawab  dan  wewenang  sekelompok  orang  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan.
Menurut Syaiful Sagala 28 pengorganisasian pembelajaran meliputi beberapa aspek:
a) Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan dalam Matakuliah  Pendidikan  Antikorupsi  untuk  penyusunan  kerangka  yang efisien  dalam  melaksanakan  rencana-rencana  melalui  suatu  proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
b) Mengelompokkan  komponen  pembelajaran  Matakuliah  Pendidikan Antikorupsi dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
c) Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
d) Merumuskan  dan  menetapkan  metode  dan  prosedur pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
e) Pengorganisasian  pembelajaran  ini  memberikan gambaran  bahwa kegiatan  belajar  dan  mengajar  Matakuliah  Pendidikan  Antikorupsi mempunyai  arah  dan  penanggungjawab  yang  jelas.  Artinya  dilihat  dari komponen  yang  terkait  dengan pembelajaran  pada  institusi  lembaga pendidikan  memberi  gambaran bahwa  jelas  kedudukan  kepala  lembaga pendidikan  dalam  memberikan  fasilitas  dan  kelengkapan  pembelajaran, dan kedudukan  dosen  untuk  menentukan  dan  mendesain pembelajaran dengan  mengorganisasikan  alokasi  waktu, desain  kurikulum,  media  dan kelengkapan  pembelajaran, dan  lainnya yang  berkaitan  dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar.  Kemudian jelas kedudukan siswa dalam mengikuti  kegiatan belajar baik di  kelas  maupun belajar di rumah,  dibawah  koordinasi  dosen  dan  juga  orang  tua  siswa  yang berkaitan dengan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini dimaksudkan agar  materi  dan  bahan  ajaran  yang  sudah  direncanakan dapat disampaikan secara maksimal.
3) Pelaksanaan Pembelajaran Implementasi  atau directing , yaitu  proses pelaksanaan  program pembelajaran agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam lembaga pendidikan serta  proses  memotivasi  agar  semua  pihak  tersebut  dapat  menjalankan  tanggung jawabnya  dengan  penuh  kesadaran  dan  produktivitas  yang  tinggi. 29 Pelaksanaan pembelajaran  merupakan  proses  berlangsungnya  belajar  mengajar  di  kelas  yang merupakan inti  dari  kegiatan  di  lembaga  pendidikan.  Dalam  fungsi  pelaksanaan ini  memuat  kegiatan  pengelolaan  dan  kepemimpinan  pembelajaran  yang
27 Herbert  Hicks  and  Ray  Gullett,  C., Organization:  Theory  and  Behavior ,  (London:  Mc  Graw Hill, 1981), 321.
28 Syaiful Sagala. Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2010), 143.
29 Abdul Rohman, Pengertian dan Fungsi Manajemen , Makalah 2011, 3.
dilakukan dosen di kelas dan pengelolaan peserta didik. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup dua hal yaitu:
Pertama :    pengelolaan  kelas  dan  peserta didik.  Pengelolaan  kelas  adalah satu  upaya memperdayakan  potensi  kelas  yang  ada  seoptimal mungkin  untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. 30 Berkenaan dengan  pengelolaan  kelas  sedikitnya terdapat  tujuh  hal  yang  harus  diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempatduduk,  yaitu ruang belajar,  pengaturan  sarana  belajar, susunan  tempat  duduk,  penerangan,  suhu, pemanasan sebelum  masuk  ke  materi  yang  akan  dipelajari(pembentukan  dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran. 31
Dosen  dapat  mengatur  dan  merekayasa  segala sesuatunya,  situasi  yang  ada ketika  proses  belajar mengajar berlangsung. Menurut  Nana  Sudjana  yang dikutip oleh  Suryobroto 32 pelaksanaan  proses  belajar  mengajar  meliputi  pentahapan sebagai berikut:
a) Tahap  pra  instruksional.  Tahap  yang  ditempuh  pada  saat  memulai sesuatu  proses  belajar  mengajar:  Dosen  menanyakan  kehadiran  siswa dan  mencatat  siswa  yang  tidak  hadir;  Bertanya  kepada  siswa  sampai dimana  pembahasan  sebelumnya;  Memberikan  kesempatan  kepada siswa  untuk  bertanya  mengenai  bahan  pelajaran  yang  belum dikuasainya  dari pelajaran  yang sudah disampaikan; Mengulang  bahan pelajaran yang lain secara singkat.
b) Tahap  instruksional.  Tahap  pemberian  bahan  pelajaran  yang  dapat diidentifikasikan  beberapa  kegiatan  sebagai  berikut:  menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa; menjelaskan pokok  materi  yang  akan  dibahas;  membahas  pokok  materi  yang  sudah dituliskan; pada setiap pokok materi  yang dibahas sebaiknya diberikan contohcontoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran  untuk  memperjelas  pembahasan  pada  setiap  materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.
c) Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan  tahap  instruksional,  kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap ini  yaitu:  Mengajukan  pertanyaan  kepada  kelas  atau  kepada  beberapa murid  mengenai  semua  aspek  pokok  materi  yang  telah  dibahas  pada tahap  instruksional;  Apabila  pertanyaan  yang  diajukan  belum  dapat dijawab  oleh  siswa  (kurang  dari  70%),  maka  dosen  harus  mengulang pengajaran;  Untuk  memperkaya  pengetahuan  siswa  mengenai  materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran
30 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.
31 Abdul  Majid ,  Perencanaan  Pembelajaran  :  Mengembangkan  Standar  Kompetensi  Guru,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005 ) , 165.
32 Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 30- 31.
dengan  menjelaskan  atau  memberitahukan  pokok  materi  yang  akan dibahas pada pelajaran berikutnya. 33
Kedua ,  pengelolaan  dosen.  Pelaksanaan  sebagai  fungsi  manajemen diterapkan  oleh  kepala  lembaga  pendidikan  bersama  dosen  dalam  pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah  direncanakan.  Sehubungan dengan  itu,  peran  kepala  lembaga  pendidikan memegang peranan penting untuk menggerakkan para dosen dalammengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas.
Dosen  adalah  orang  yang  bertugas  membantu  murid  untuk  mendapatkan pengetahuan sehingga ia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dosen sebagai  salah  satu  komponen  dalam  kegiatan  pembelajaran,  memiliki  posisi sangat  menentukan  keberhasilan  pembelajaran,  karena  fungsi  utama  dosen  ialah merancang,  mengelola,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  pembelajaran.  Dosen harus  dapat  menempatkan  diri  dan menciptakan  suasana  kondusif,  yang bertanggung  jawabatas  pertumbuhan  dan  perkembangan  jiwa  anak.  Selain  itu, dengan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  setiap  dosen  akan  menunjukkan  kualitas dosen  yang  sebenarnya,  kompetensi  tersebut  akan  terwujud  dalam  bentuk penguasaan  pengetahuan  dari  perbuatan  secara  profesional  dalam  menjalankan tugasnya sebagai dosen.
4) Mengawasi dan Mengevaluasi Pembelajaran
a) Mengawasi Pembelajaran
Konsepsi  pemantauan  secara  umum  menunjuk  pada  upaya  mengamati  dan pengendalian  kegiatan  agar  sesuai  dengan  rencana.  Pemantauan  dalam  konteks kegiatan  pembelajaran  orang  dewasa  pada  hakekatnya  sama  saja.  Namun tekanannya pada situasi dan kondisi warga belajar dalam melakukan tugas belajar.
Konsepsi  disiplin  mengacu  pada  ketertiban  pelaksanaan  kegiatan  yang berpedoman  pada  peraturan  yang  telah  disepakati  bersama  dan  telah  ditentukan dalam  perencanaan.Dalam  konteks  pembelajaran  orang  dewasa,  disiplin menyangkut  ketertiban  tutor  yang  menciptakan  suasana  belajar  dan  ketertiban warga  belajar  dalam  melakukan  tugas-tugas  belajar. 34 Pengawasan  adalah  suatu konsep  yang  luas  yang  dapat  diterapkan  pada  manusia,  benda  dan  organisasi. Pengawasan  dimaksudkan  untuk  memastikan  anggota  organisasi  melaksanakan apa  yang  dikehendaki  dengan  mengumpulkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi informasi serta memanfaatkannya untuk mengendalikan organisasi. 35
Menurut  Syaiful  Sagala, 36 pengawasan  dalam  konteks  pembelajaran dilakukan  oleh  kepala  lembaga  pendidikan  terhadap  kegiatan  pembelajaran  pada seluruh  kelas,  termasuk  mengawasi  pihak-pihak  terkait  sehubungan  dengan pemberian  pelayanan  kebutuhan  pembelajaran  secara  sungguh-  sungguh.  Untuk keperluan pengawasan ini, dosen mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi  informasi  kegiatan  belajar,  serta  memanfaatkannya  untuk
33 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.
34 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar , (Jakarta: Erlangga, 1989 ), 52.
35 Malayu  S.P.  Hasibuan, Manajemen;  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah ,  (Jakarta:  PT  Bumi Aksara, 2007), 197.
36 Syaiful sagala, Supervisi Pengajaran, (Bandung: Alfabeta, 2010), 133.
mengendalikan  pembelajaran  sehingga  tercapai  tujuan  belajar  yang  telah direncanakan.

## b) Mengevaluasi Pembelajaran
Istilah  evaluasi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu “evaluation”.  Menurut Wand  dan  Gerald  W.  Brown  evaluasi adalah  suatu  tindakan  atau  suatu  proses untuk  menentukannilaidari  sesuatu. 37 Evaluasi  proses  pembelajaran  dilakukan untuk  menentukan  kualitas  pembelajaran  secara  keseluruhan,  mencakup  tahap perencanaan  proses  pembelajaran,  pelaksanaan  proses  pembelajaran,  dan penilaian  hasil  pembelajaran.  Evaluasi  proses  pembelajaran  diselenggarakan dengan  cara:  [1]  membandingkan  proses  pembelajaran  yang  dilaksanakan  dosen dengan  standar  proses,  dan  [2]  mengidentifikasi  kinerja  dosen  dalam  proses pembelajaran  sesuai  dengan   kompetensi  dosen.  Evaluasi  proses  pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran.
Evaluasi  merupakan  suatu  upaya  untuk  mengetahui  berapa  banyak  hal-hal yang  telah  dimiliki  oleh  siswa  dari  hal-hal  yang  telah  diajarkan  oleh  dosen. 38 Evaluasi  pembelajaran  mencakup  evaluasi  hasil  belajar  dan  evaluasi  proses pembelajaran.  Evaluasi  hasil  belajar  menekankan  pada diperolehnya  informasi tentang  seberapakah  perolehan  siswa dalam  mencapai  tujuan  pengajaran  yang ditetapkan. 39
Pertama ,  evaluasi  hasil  pembelajaran.  Evaluasi  hasil  belajar  merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan peniliaian dan atau pengukuran  hasil  belajar  hasil  belajar,  tujuan  utama  evaluasi  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  yang  dicapai  oleh  siswa  setelah  mengikuti  suatu  kegiatan pembel  ajaran,  dimana  tingkat  keberhasilan  yang  tersebut  kemudian  ditandai dengan  skala  nilai  berupa  huruf  atau  kata  atau  simbol.  Apabila  tujuan  utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka hasilnya dapatdifungsikan untuk berbagai keperluan tertentu. 40
Menurut Suryobroto, 41 adapun langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran meliputi:  (1)  evaluasi  formatif.  Evaluasi  formatif  seringkali  diartikan  sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan setiap akhir pembahasan suatu  pokok  bahasan. 42 Evaluasi  ini  yakni  diselenggarakan  pada  saat berlangsungnya  proses  belajar  mengajar,  yang  diselenggarakan  secara  periodik, isinya  mencakup  semua  unit  pengajaran  yang  telah  diajarkan;  (2)  evaluasi sumatif.  Evaluasi  sumatif  adalah  evaluasi  yang  diselenggarakan  oleh  dosen setelah  jangka  waktu tertentu  pada  akhir  semesteran.  Penilaian  sumatif berguna untuk  memperoleh  informasi  tentang keberhasilan  belajar  pada  siswa,  yang dipakai sebagai masukan utama untuk menentukan nilai rapor akhir semester. 43
37 Abdul  Majid ,  Perencanaan  Pembelajaran:  Mengembangkan  Standar  Kompetensi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005 ), 17.
38 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 156.
39 Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.
40 Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.
41 Suryobroto, Proses Belajar…, 53.
42 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.
43 Suryobroto, Proses Belajar…, 44.
Kedua ,  evaluasi  proses  pembelajaran.  Evaluasi  proses  pembelajaran  yakni untuk menentukan  kualitas  dari  suatu  program  pembelajaran secara  keseluruhan yakni  dari  mulai  tahap  proses perencanaan,  pelaksanaan  dan  penilaian hasil pembelajaran.  Evaluasi  ini  memusatkan  pada  keseluruhan kinerja  dosen dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
(1) Membandingkan  proses  pembelajaran  yang dilaksanakan  dosen  dengan standard proses.
(2) Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi  dosen. Sebagai  implikasi  dari  evaluasi  proses pembelajaran yang  dilakukan  dosen  maupun  kepala  lembaga  pendidikan dapat dijadikan  umpan  balik  untuk  program  pembelajaran selanjutnya. 44 Jadi evaluasi  pada  program  pembelajaran  meliputi:  (a)  mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan,  dibanding  dengan  rencana;  (b)  melaporkan penyimpangan  untuk  tindakan  koreksi dan  merumuskan  tindakan koreksi,  menyusun  standar-standar pembelajaran  dan  sasaran-sasaran; dan  (c)  menilai  pekerjaan  dan  melakukan  tindakan  terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan
maupun proses pembelajaran. 45
Adapun alat evaluasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut: (1) tes hasil belajar.  Untuk  mengukur  keberhasilan  belajar  siswa  atau  dikenal  dengan  istilah Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP bisa digunakan bila dosen menggunakan tes seperti: tes prasyarat ( entry-behavior test ), tes awal ( pre test ), tes akhir ( post tes ), dan  tes  pengukur  kemajuan  ( progress  test );  (2)  kriteria  test.  Sebagai  alat  ukur dalam evaluasi, tes harus memiliki dua criteria, yaitu validitas dan realibilitas; dan (3)  jenis-jenis  tes.  Tes  berdasarkan  jumlah  siswa,  ada  tes  kelompok  atau  tes individual.  Sedangkan  dari  cara  pelaksanaan,  tes  dapat  dibedakan  menjadi  tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan. 46
2. Pendidikan Antikorupsi
a. Istilah Korupsi Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin corruptio dari perspektif Fockema Andrea atau corruptus dari perspektif Webster Student Dictionary . Kata corruptio sendiri  punya  kata  kerja, corrumpere (suatu  bahasa  Latin  yang  lebih  tua),  yang artinya  busuk,  rusak  menggoyankan,  memutarbalikkan,  atau  menyogok.  Dari bahasa latin tersebut dikenal istilah “corruption , corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis)  dan ”corruptie/korruptie” (Belanda).  Arti  kata  korupsi  secara  harfiah adalah  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjururan,  dapat  suap,  tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. 47
44 Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.
45 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran …, 146
46 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain, 232-234
47 Tim  Penulis, Pendidikan  Anti  korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi ,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Bagian  Hukum  Kepegawaian, 2011),  23.  Lihat  juga  di  dalam  buku  Ignas  G  Saksono, Tantangan  Pendidik(an)  Memecahkan
Dalam  hahasa  Arab,  korupsi  disebut risywah yang  berarti  penyuapan. Risywah juga  diartikan  sebagai  uang  suap.  Selain  dinilai  sebagai  sebuah tindakan  merusak  dan  khianat,  korupsi  juga  disebut fasdd  (ifsdd) dan ghulull. 48 Risywah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada  hakim  atau  lainnya  untuk  memenangkan  perkaranya  dengan  cara  yang tidak  dibenarkan  atau  untuk  memperoleh  kedudukan  ( al-Misbah  al-Muniral- Fayumi,al-Muhalla–Ibnu  Hazm ).  Semua  ulama  sepakat  mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana  yang  telah  diisyaratkan  beberapa Nash  Qur‟aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang  antara  lain  menyatakan:  ”Mereka  itu  adalah  orang-orang  yang suka  mendengar  berita  bohong,banyak  memakan  yang  haram”  (QS  Al  Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan „akkaaluna lissuhti‟ dengan risywah. Dengan demikian, risywah identik dengan memakan barang yang diharamkan  oleh  AllahSWT.,  diharamkan  mencari  suap,  menyuap,  menerima suap,  dan  mediator  antara  penyuap  dan  yang  disuap.  Hanya  saja  jumhur  ulama membolehkan  penyuapan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  hak  dan  mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona’ 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243 , al-Qurtubi  6/183,  Ibnu  Abidin  4/304,  al- Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479. 49
Dalam  terminologi  fiqih  Islam,  korupsi  juga  dapat  dikategorikan sebagai  kejahatan  ( jarimah )  terhadap  amanah.  Korupsi  identik  dengan risywah dan at-tajawwuz fi isti‟mal al-haq (menyalahgunakan wewenang). Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian ( sariqah ) dan jika  dilakukan  secara  terang-terangan  disebut  sebagai  perampokan  ( al- nahb ). 50 Korupsi  termasuk  kejahatan  terhadap  harta  benda  manusia  ( akl amwal al-nas bi al-bathil ) dan secara esensial mirip dengan ghulul , yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampa san perang ( ghanimah ). Ghulul jelas-jelas  diharamkan  dalam  al-Qur’an  dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat. 51
Apabila  dilihat  dari  aspek  terminologi,  Bank  Dunia  d a n   Lembaga Internasional  Transparansi 52 menganut  definisi  klasik  yang memandang
Problem  Bangsa:  Tanggapan  terhadap  Pembatalan  UU  BHP ,  (Yogyakarta:  Forkoma  PMKRI, 2010), 22.
48 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia , (Yogyakarta: Ponpes Krapyak al-Munawwir, 1884), 537,
49 Tim  Penulis, Pendidikan  Anti  korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi ,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Bagian  Hukum  Kepegawaian, 2011), 23-24.
50 Hasyim  Muzadi,  “Merubah  Perilaku  Korup  Melalui  Moral  Keagamaan”,  dalam  artikel di www.nu-anti korupsi.or.id , diakses pada 5 Maret 2007.
51 A.  Malik  Madany,  “Korupsi  Sebagai  Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan  dalam Perspektif    Islam”,  dalam  artikel  di  www.nu -anti  korupsi.or.id,  diakses  pada  5  Maret 2007.  Sumiarti, Pendidikan Anti korupsi , P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007, 189-207
52 Singgih, Dunia Pun Memerangi Korupsi: Beberapa Catatan dari International Anti Corruption Conference  I  –  X  dan  Dokumen  PBB  tentang  Pemberantasan  Korupsi ,  (Tangerang:  Pusat  Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pellita Harapan, 2002),120.
korupsi  sebagai:  "Penggunaan  posisi  seseorang  di  masyarakat  untuk mendapat  keuntungan  pribadi  secara  tidak  sah".  Penyalahgunaan  kekuasaan dan  memperoleh  keuntungan  pribadi  tersebut  dapat  terjadi  di  bidang kekuasaan  pemerintah  maupun  swasta,  dan  seringkali  terjadi  kolusi antara  individu-individu  dari  keduan ya .  Oleh  karena  itu,  Badan Informasi  Internasional  di  Libanon  memakai  iastilah:  “Korupsi  adalah perilaku  individu-individu  swasta  maupun  pejabat  pemerintah  yang  telah menyimpang  dari  tanggung  jawab  yang  telah  ditetapkan  dengan  menggunakan jabatan  atau  kekuasaan  mereka  untuk  mencapai  tujuan  pribadi  maupun mengamankan  keuntungan  pribadi. " (Lebanon Anti Corruption  Initiative  Report 1999).
3. Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi
a. Matakuliah Pendidikan Antikorupsi
Matakuliah  Pendidikan  Antikorupsi  ini  tidak  berlandaskan  pada  salah  satu perspektif  keilmuan  secara  khusus.  Berlandaskan  pada  fenomena  permasalahan serta  pendekatan  budaya  yang  telah  diuraikan  diatas,  matakuliah  ini  lebih menekankan  pada  pembangunan  karakter  antikorupsi  ( anti-corruption  character building ) pada diri individu mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan antikorupsi yang dirumuskan  Dirjen  Dikti  Kemendikbud  lebih  berorientasi  berupa  sebuah matakuliah yang berdiri sendiri ( independen ), yang diselenggarakan secara reguler dalam  14–16  pertemuan  selama  satu  semester.  Matakuliah  ini  dapat  ditetapkan sebagai  matakuliah  yang  bersifat  wajib  maupun  pilihan  di  dalam  kurikulum perdosenan  tinggi.  Tentu  tidak  menutup  kemungkinan  materi  dan  metode pembelajaran  ini  nantinya  diterapkan  juga  pada  bentuk-bentuk  pendidikan  diluar matakuliah  independen.  Materi  Antikorupsi  dapat  disampaikan  dalam  satu  atau beberapa  pertemuan  (insersi)  dalam  sebuah  matakuliah  tertentu,  atau  dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi. 53
Dengan  demikian  tujuan  dari  matakuliah  Anti-korupsi  adalah  membentuk kepribadian  antikorupsi  pada diri pribadi  mahasiswa serta membangun semangat dan  kompetensinya  sebagai agent  of  change bagi  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  yang  bersih  dan  bebas  dari  ancaman  korupsi. 54 Hal  ini  menegaskan bahwa  keterlibatan  mahasiswa  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  tentu  tidak pada  upaya  penindakan  yang  merupakan  kewenangan  institusi  penegak  hukum. Peran  aktif  mahasiswa  diharapkan  lebih  difokuskan  pada  upaya  pencegahan korupsi  dengan  ikut  membangun  budaya  anti  korupsi  di  masyarakat.  Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan  pengetahuan  yang  cukup  tentang  seluk  beluk  korupsi  dan pemberantasannya.  Yang  tidak  kalah  penting,  untuk  dapat  berperan  aktif
53 Kemendikbud, Pendidikan  Anti  korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi ,  (Jakarta,  Direktur  Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Badan  Hukum  Kepegawaian, 2011), 3.
54 Ibid , 5.
mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. 55
Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dirjen Diktis  Kementerian  Agama  RI  2013 56 ,  Pendidikan  Antikorupsi  di  perdosenan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan  dalam kurikulum pendidikan antikorupsi, yang masing-masing pendekatan  memiliki kelebihan dan kekurangannya. Model dan pendekatan tersebut di antaranya: model sebagai Mata Pelajaran  tersendiri.  Pendidikan  antikorupsi  disampaikan  sebagai  mata  pelajaran tersendiri  seperti  bidang  studi  yang  lain.  Dalam  hal  ini  dosen  bidang  studi pembelajaran  antikorupsi  harus  membuat  Garis  Besar  Pedoman  Pengajaran (GBPP),  Satuan  Pelajaran  (SP),  Rencana  Pengajaran  (RP),  metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran antikorupsi sebagai mata  pelajaran  harus  masuk  dalam  jadwal  yang  terstruktur.  Keunggulan pendidikan  antikorupsi  sebagai  mata  pelajaran  adalah  meteri  lebih  terfokus  dan terencana  dengan  matang.  Dengan    demikian,  pelajaran  lebih  terstruktur  dan terukur  sebagai  informasi.  Ada  jam  yang  sudah  ditentukan  sebagai  kesempatan untuk memberikan informasi secara pasti. Dosen dapat membuat perencanaan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya.
Sedangkan  materi  yang  ditawarkan  Dirjen  Pendidikan  Islam  Direktorat Madrasah  RI  di  antaranya:    1)  apa  dan  di  mana  korupsi  itu,  2)  sebab  -  sebab korupsi, 3) isu moral, 4) korupsi dan hak asasi manusia, 5) memerangi korupsi, 6) korupsi  dan  ekonomi  pasar,  7)  korupsi  dan  hukum,  8)  korupsi  dan  masyarakat demokrasi,  9)  hak  dan  kewajiban  warga  Negara,  10)  pemerintahan  yang  bersih dan  berwibawa,  dan  11)  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Materi-materi tersebut  juga  bisa  diterapkan  di  perdosenan  tinggi,  tapi  proses  kajian  dan analisisnya lebih komprehensif, kritis dan konstruktif.
Dalam  buku  Pendidikan  Antikorupsi  untuk  Perdosenan  Tinggi  dijelaskan, matakuliah  pendidikan  antikorupsi  ini  berisi  tentang  materi-materi  sebagai berikut:  model  pembelajaran  matakuliah  antikorupsi;  pengertian  korupsi;  faktor penyebab  korupsi;  dampak  massif  korupsi;  nilai  dan  prinsip  antikorupsi;  upaya pemberantasan  korupsi;  gerakan,  kerjasama  dan  instrumen  internasional pencegahan korupsi; tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan peranan santri dalam pencegahan korupsi. 57
Dengan diajarkannya materi-materi tersebut, maka rumusan diskriptif tujuan pendidikan  antikorupsi  dari  matakuliah  Antikorupsi  adalah  membentuk kepribadian  antikorupsi  pada diri pribadi  mahasiswa serta membangun semangat
55 Ibid ., v.
56 Kementerian  Agama, Pedoman  Model  Integrasi  Pendidikan  Anti  korupsi  dalam  Kurikulum Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI  Tahun  2013 ,  (Jakarta:  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam, 2013), 5-9.
57 Materi-materi ini diambil dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk lebih jelasnya, lihat Tim Penulis, Pendidikan Anti  korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi ,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011).
dan  kompetensinya  sebagai agent  of  change bagi  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. 58
Dari tujuan di atas, jika dirumuskan dalam Standar Kompetensi (SK), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :
1) Mahasiswa  mampu  mencegah  dirinya  sendiri  agar  tidak  melakukan tindak korupsi ( individual competence ).
2) Mahasiswa  mampu  mencegah  orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3) Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya  kepada  penegak  hukum).  Adapun  penjelasan  adalah sebagai berikut : a) Kompetensi  individual  dimulai  dari  mahasiswa  memiliki  persepsi negatif  mengenai  korupsi  dan  persepsi  positif  mengenai  antikorupsi, menguatnya  kesadaran  ( awareness )  terhadap  adanya  potensi  tindak korupsi.  Mahasiswa  akhirnya  memiliki  sikap  antikorupsi  dalam  arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.
b) Sikap antikorupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain  agar  tidak  melakukan  tindak  korupsi  dalam  bentuk  apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
c) Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu  tindak  korupsi  secara  komprehensif  mulai  dari  bentuk,  proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya  mampu  menghasilkan  penyelesaian  masalah  ( problem solving ). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

## b. Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi
Supaya  matakuliah  pendidikan  antikorupsi  berjalan  dengan  baik,  maka dibutuhkan  suatu  manajemen  pembelajaran.  Menurut  Terry,  manajemen  adalah proses,  yakni  aktifitas  yang  terdiri  dari  empat  subyektivitas  yang  masing-masing merupakan  fundamental.  Keempat  subyektivitas  itu-  yang  ada  dalam  dunia manajemen  dikenal  sebagai  P.O.A.C  adalah planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), controlling (pengawasan). 59 Oleh karena  itu,  implementasi  manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan empat unsur manajemen tersebut.
Berpijak  dari  konsep  manajemen  dan  pembelajaran,  maka  konsep manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendiidkan  antikorupsi  dapat  diartikan proses  mengelola  yang  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian, pengendalian  (pengarahan)  dan  pengevaluasian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan
58 Kemendikbud, Pendidikan  Anti  korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi ,  (Jakarta,  Direktur  Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Badan  Hukum  Kepegawaian, 2011), 5.
59 Mochtar  Effendy, Manajemen  Suatu  Pendekatan  Berdasarkan  Agama  Islam. (Jakarta:  PT. Bharata Karya Aksara, 1986), 6-7.
proses  membelajarkan  si  pebelajar  dengan  mengikutsertakan  berbagai  faktor  di dalamnya  guna  mencapai  tujuan  matakuliah  pendidikan  antikorupsi.  Dalam “memanaje”  atau  mengelola  pembelajaran,  manajer  dalam  hal  ini  dosen melaksanakan berbagai langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan  pembelajaran,  mengarahkan  dan  mengevaluasi  pembelajaran yang  dilakukan.  Pengertian  manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendidikan antikorupsi dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana  membelajarkan  mahasiswa  mulai  dari  perencanaan  pembelajaran matakuliah  pendidikan  antikorupsi  sampai  pada  penilaian  pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi. 60
Adapun  empat  unsur  manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendidikan antikorupsi dijelaskan sebagai berikut:
1) Fungsi Perencanaan Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Dalam  konteks  pembelajaran,  perencanaan  dapat  diartikan  sebagai proses  penyusunan  materi  pelajaran,  penggunaan  media  pembelajaran, penggunaan  pendekatan  atau  metode  pembelajaran,  dan  penilaian  dalam suatu  alokasi  waktu  yang  akan  dilaksanakan  pada  masa  tertentu  untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 61 PP. RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan  pasal  20  menjelaskan  bahwa;  ”Perencanaan  proses pembelajaran  memiliki  silabus,  perencanaan  pelaksanaan  pembelajaran yang  memuat  sekurang-kurangnya tujuan  pembelajaran,  materi  ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. 62
Secara  terperinci,  rumusan  penyusunan  komponen  perangkat perencanaan pembelajaran antara lain:
a) Merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup  tiga  aspek  penting  yang  di  istilahkan  oleh  Bloom (1956)  merupakan  domain  kognitif,  afektif  dan  domain psikomotorik. b) Pengalaman  belajar.  Langkah  kedua  dalam  merencankan pembelajaran  adalah  memilih  pengalaman  belajar  yang  harus dilakukan mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman. c) Kegiatan  belajar  mengajar.  Menentukan  kegiatan  belajar mengajar  yang  sesuai,  pada  dasarnya  kita  dapat  merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu.
d) Orang-orang yang terlibat. Peran dosen dalam proses embelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut  diantaranya  dosen  berfungsi  sebagai  penyampai informasi.Agar  dosen  dapat  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya dengan  baik,  maka  dosen  harus  memiliki  kemampuan  untuk
60 Ella  Yulaelawati, Kurikulum  dan  Pembelajaran.  Filosofi  Teori  dan  Aplikasi, (Jakarta  :  Pakar Raya, 2004), 76.
61 Abdul Majid , Perencanaan Pembelajaran…, 17.
62 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  no.  19  tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan, 15.
berbicara  serta  berkomunikasi,  menggunakan  berbagai  media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya.
e) Bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat juga merupakan bagian dari system perencanaan pembelajaran.
f) Fasilitas  fisik.  Fasilitas  fisik  merupakan  faktor  yang  akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
g) Perencanaan  evaluasi  dan  pengembangan.  Prosedur  evaluasi merupakan  faktor  penting  dalam  sebuah  sistem  perencanan pembelajaran.  Melalui  evaluasi  kita  dapat  melihat  keberhasilan pengelolaan pembelajaran. 63 2) Fungsi Pengorganisasian Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Selain  fungsi  perencanaan,  terdapat  pula  fungsi pengorganisasian dalam  kegiatan  pembelajaran  yang dimaksudkan  untuk  menentukan pelaksana  tugas  dengan jelas  kepada  setiap  personil  lembaga  pendidikan sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Menurut Hick  dan  Gullet, 64 pengorganisasian  adalah  kegiatan  membagi  tugas  dan tanggung  jawab  dan  wewenang  sekelompok  orang  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan.
Pengorganisasian  pembelajaran  menurut  Syaiful Sagala  meliputi beberapa aspek:
a) Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan untuk  penyusunan  kerangka  yang  efisien  dalam  melaksanakan rencana-rencana  melalui  suatu  proses  penetapan  pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
b) Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
c) Membentuk  struktur  wewenang  dan  mekanisme koordinasi pembelajaran.
d) Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran.
e) Pengorganisasian  pembelajaran  ini  memberikan gambaran  bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan penanggungjawab  yang  jelas.  Artinya  dilihat  dari  komponen  yang terkait  dengan pembelajaran  pada  institusi  lembaga  pendidikan memberi  gambaran bahwa  jelas  kedudukan  kepala  lembaga pendidikan  dalam  memberikan  fasilitas  dan  kelengkapan pembelajaran,  dan kedudukan  dosen  untuk  menentukan  dan mendesain  pembelajaran  dengan  mengorganisasikan  alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  suksesnya penyelenggaraan  kegiatan  belajar.  Kemudian  jelas  kedudukan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun belajar  di  rumah,  dibawah  koordinasi  dosen  dan  juga  orang  tua
63 Sarwan, Manajemen Pembelajaran PAI , (Jember: IAIN Jember, 2016), 114.
64 Herbert  Hicks  and  Ray  Gullett,  C., Organization:  Theory  and  Behavior ,  (London:  Mc  Graw Hill, 1981), 321.
mahasiswa  yang  berkaitan  dengan  belajar.  Pengorganisasian pembelajaran  ini  dimaksudkan agar  materi  dan  bahan  ajaran  yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal. 65 3) Fungsi Pelaksanaan Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi
Pelaksanaan  pembelajaran  merupakan  proses  berlangsungnya  belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di lembaga pendidikan. Jadi  pelaksanaan  pengajaran adalah  interaksi  dosen  dengan  murid  dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada mahasiswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam  fungsi  pelaksanaan  ini  memuat  kegiatan pengelolaan  dan kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan dosen di kelas dan pengelolaan peserta didik. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup  dua  hal  yaitu: pertama ,  pengelolaan  kelas  dan peserta didik. Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas  yang  ada  seoptimal  mungkin  untuk  mendukung  proses  interaksi edukatif mencapai  tujuan  pembelajaran. 66 Berkenaan  dengan  pengelolaan kelas  sedikitnya terdapat  tujuh  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempatduduk, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari(pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran. 67 Dosen dapat  mengatur  dan  merekayasa  segala sesuatunya,  situasi  yang  ada  ketika proses  belajar mengajar  berlangsung.  Menurut  Nana  Sudjana  yang  dikutip oleh  Suryobroto 68 pelaksanaan  proses  belajar  mengajar  meliputi  tahap  pra instruksional,  tahap  instruksional,  dan  tahap  evaluasi  serta  tindak  lanjut. Adapun penjelasannya yaitu di bawah ini:
a) Tahap pra instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu  proses  belajar  mengajar:  Dosen  menanyakan  kehadiran mahasiswa  dan  mencatat  mahasiswa  yang  tidak  hadir;  Bertanya kepada  mahasiswa  sampai  dimana  pembahasan  sebelumnya; Memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang  sudah  disampaikan;  Mengulang  bahan  pelajaran  yang  lain secara singkat. b) Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasikan  beberapa  kegiatan  sebagai  berikut:  menjelaskan kepada  mahasiswa  tujuan  pengajaran  yang  harus  dicapai mahasiswa;  menjelaskan  pokok  materi  yang  akan  dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi  yang  dibahas  sebaiknya  diberikan  contohcontoh  yang kongkret,  pertanyaan,  tugas;  Penggunaan  alat  bantu  pengajaran
65 Syaiful Sagala. Konsep dan Makna Pembelajaran…, 143.
66 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik…, 173.
67 Abdul Majid , Perencanaan Pembelajaran…, 165. 68 Suryobroto, Proses Belajar Mengajar…, 30-31.
untuk  memperjelas  pembahasan  pada  setiap  materi  pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi. c) Tahap  evaluasi  dan  tindak  lanjut.  Tahap  ini  bertujuan  untuk mengetahui  keberhasilan  tahap  instruksional,  kegiatan  yang dilakukan  pada  tahap  ini  yaitu:  Mengajukan  pertanyaan  kepada kelas  atau  kepada  beberapa  murid  mengenai  semua  aspek  pokok materi  yang  telah  dibahas  pada  tahap  instruksional;  Apabila pertanyaan  yang  diajukan  belum  dapat  dijawab  oleh  mahasiswa (kurang  dari  70%),  maka  dosen  harus  mengulang  pengajaran; Untuk  memperkaya  pengetahuan  mahasiswa  mengenai  materi yang  dibahas,  dosen  dapat  memberikan  tugas  atau  PR;  Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya. 69
Kedua ,  pengelolaan  dosen.  Pelaksanaan  sebagai  fungsi  manajemen diterapkan  oleh  kepala  lembaga  pendidikan  bersama  dosen  dalam pembelajaran  agar  mahasiswa  melakukan  aktivitas  belajar  untuk  mencapai tujuan  pembelajaran  yang  telah  direncanakan.  Sehubungan dengan  itu, peran  kepala  lembaga  pendidikan  memegang  peranan  penting  untuk menggerakkan  para  dosen  dalam  mengoptimalkan  fungsinya  sebagai manajer di dalam kelas.
Sedangkan  menurut  Zulaichah  Ahmad, 70 Dalam  pembelajaran,  tugas dosen  yang  paling  utama  adalah  mengkondisikan  lingkungan  agar menunjang  terjadinya  perubahanperilaku  bagi  peserta  didik.  Umumnya pelaksanaan  pembelajaran  menccakup  tiga  hal,  yaitu: pertama ,  pre  tes;  pre tes  (tes  awal)  pada  umumnya  pelaksanaan  proses  pembelajaran  dimulai dengan  pre  tes,  pre  tes  berguna  untuk  menjajaki  proses  pembelajaran  yang akan  dilaksanakan. Kedua ,  proses  (pembentukan  kompetensi);  proses  yang dimaksudkan  adalah  pelaksanaan  proses  pembelajaran,  yakni  bagaimana tujuan-tujuan  belajar  direalisasikan.  Proses  pembelajaran  perlu  dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas dosen dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran  dikatakan  aktif  apabila  seluruh  peserta  didik  terlibat  secara aktif,  baik  mental,  fisik  dan  sosialnya. Ketiga ,  post  tes.  Pada  umumnya pelaksanaan pembelajran diakhiri dengan post tes, sama halnya dengan pre tes,  post  tes  juga  memiliki  banyak  kegunaan;  terutama  dalam  melihat keberhasilan pembelajaran.
Sarwan 71 juga  berpendapat  bahwa  secara  umum  ada  tiga  pokok tahapan  pembelajaran  yakni  tahap  permulaan  pembelajaran,  tahap pembelajaran, dan tahap penilaian dan tindak lanjut. Ketiga tahapan di atas, harus  dilaksanakan  dalam  pembelajaran.  Jika  salah  satu  tahapan ditinggalkan, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi proses pembelajaran.
69 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.
70 Zulaichah Ahmad, Perencanaan Pembelajaran PAI , (Jember: Madania Center Press, 2008), 35- 38.
71 Sarwan, Belajar dan Pembelajaran , (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 91-94.
Adapun diskripsi tiap-tiap tahap pembelajaran tersebut yaitu: pertama : tahap pra  pembelajaran. Tahap  pra  pembelajaran  merupakan  tahapan  yang ditempuh  dosen  pada  saat  ia  memulai  proses  pembelajaran.  Beberapa kegiatan yang dilakukan  dosen atau  mahasiswa pada tahapan ini: a) Dosen  menanyakan  kehadiran  mahasiswa  dan  mencatat  siapa yang tidak hadir. Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran dapat dijadikan  salah  satu  tolak  ukur  kemampuan  dosen  dalam mengajar.  Ketidakhadiran  mahasiswa,  disebabkan  kondisi mahasiswa yang bersangkutan (sakit, malas, bolos, dan lain-lain), tetapi  terjadi  karena  penyampaian  dosen  tidak  menyenangkan, sikapnya  tidak  disukai  mahasiswa,  atau  karena  tindakan  dosen waktu  mengajar  dianggap  merugikan  mahasiswa  (penilaian  tidak adil,  memberi  hukuman  yang  menyebabkan  frustasi)  dan sebagainya. b) Mengajukan  pertanyaan  kepada  mahasiswa  di  kelas,  atau mahasiswa tertentu tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman tentang materi yang telah diberikan. c) Memberi  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  bertanya mengenai  bahan  pelajaran  yang  belum  dikuasainya  dari pengajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya.
d) Mengulang  kembali  bahan  pelajaran  yang  lalu  ( remedial teaching )  secara  singkat  tapi  mencakup  semua  bahan  yang  telah dibahas sebelumnya. e) Tujuan  tahapan  ini  adalah  mengungkapkan  kembali  tanggapan mahasiswa terhadap bahan yang telah diterima dan menumbuhkan  kondisi  belajar  dalam  hubungannya  dengan pelajaran yang berlangsung.
Kedua, tahap pembelajaran. Tahap kedua merupakan tahap inti  yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun dosen sebelumnya.
Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut:
a) Menjelaskan  pada  mahasiswa  tujuan  pembelajaran  yang  harus dicapai mahasiswa. b) Membahas  pokok  materi  yang    ditempuh  dua  cara  yakni:  (1) pembahasan  dimulai  dari  umum  menuju  ke  topik  secara  khusus yang  disebut  strategi  deduktif,  (2)  dimulai  dari  topik  khusus menuju ke topik umum yang disebut induktif. c) Pada  setiap  pokok  materi  yang  dibahas  sebaiknya  diberikan contoh-contoh  konkret.  Demikian  pula  mahasiswa  harus diberikan  pertanyaan  atau  tugas,  untuk  mengetahui  tingkat pemahaman dari setiap pokok materi yang telah dibahas.
d) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan.
e) Menyimpulkan  hasil  pembahasan  pokok  materi.  Kesimpulan dibuat oleh dosen dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis dipapan tulis  untuk  dicatat  mahasiswa.  Kesimpulan  dapat  pula  dibuat
dosen  bersama-sama  mahasiswa,  bahkan  kalau  mungkin diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa.
Ketiga, tahap  penutup.  Tujuan  tahapan  ini  ialah  untuk  mengetahui tingkat keberhasilan dalam peembelajaran. Ketiga tahap di atas  merupakan serangkaian  kegiatan  yang  terpadu  dan  tidak  terpisahkan  satu  sama  lain.
Dosen dituntut untuk mampu dan mengatur waktu kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian tersebut diterima oleh mahasiswa secara utuh. Di sinilah  letak  keterampilan  profesional  seorang  dosen  dalam  melaksanakan strategi mengajar. Kemampuan mengajar seperti dilukiskan dalam uraian di atas secara teoritis mudah dikuasai, namun dalam praktiknya tidak semudah dilaksanakan.  Hanya  dengan  latihan  dan  kebiasaan  yang  terencana, kemampuan itu dapat diperoleh.
4) Fungsi  Mengawasi  dan  Mengevaluasi  Pembelajaran  Matakuliah Pendidikan Antikorupsi
Konsepsi pemantauan secara umum menunjuk pada upaya mengamati dan  pengendalian  kegiatan  agar  sesuai  dengan  rencana.  Pemantauan  dalam konteks  kegiatan  pembelajaran  orang  dewasa  pada  hakekatnya  sama  saja. Namun tekanannya pada situasi dan kondisi warga belajar dalam melakukan tugas belajar. 72 Adapun pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh  kepala  lembaga  pendidikan  terhadap  kegiatan  pembelajaran  pada seluruh kelas, termasuk  mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemberian  pelayanan  kebutuhan  pembelajaran  secara  sungguh-  sungguh. Untuk  keperluan  pengawasan  ini,  dosen mengumpulkan,  menganalisis,  dan mengevaluasi  informasi  kegiatan  belajar,  serta  memanfaatkannya  untuk mengendalikan  pembelajaran  sehingga  tercapai  tujuan  belajar  yang  telah direncanakan. 73
Sedangkan  evaluasi  proses  pembelajaran  merupakan  suatu  upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh mahasiswa dari  hal-hal  yang  telah  diajarkan  oleh  dosen.  Evaluasi  pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan mahasiswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.
Dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007, 74 evaluasi pembelajaran ada dua,  yaitu:  evaluasi  hasil  belajar  dan  evaluasi  proses  pembelajaran. Pertama ,  evaluasi  hasil  belajar.  Evaluasi  hasil  belajar  merupakan  proses untuk  menentukan  nilai  belajar  mahasiswa  melalui  kegiatan  peniliaian  dan atau  pengukuran  hasil  belajar.  Tujuan  utama  evaluasi  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  yang  dicapai  oleh  mahasiswa  setelah  mengikuti  suatu kegiatan  pembel  ajaran,  dimana  tingkat  keberhasilan  yang  tersebut kemudian  ditandai  dengan  skala  nilai  berupa  huruf  atau  kata  atau  simbol.
72 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar , 52.
73 Syaiful sagala, Supervisi Pengajaran…, 133.
74 Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.
Apabila  tujuan  utama  kegiatan  evaluasi hasil  belajar  ini  sudah  terealisasi maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu. 75
Menurut  Suryobroto, 76 adapun  bentuk  langkah-langkah  evaluasi hasil pembelajaran  meliputi:  (1)  evaluasi  formatif.  Evaluasi  formatif seringkali  diartikan  sebagai  kegiatan  evaluasi  yang  dilakukan  pada  akhir pembahasan  setiap  akhir  pembahasan  suatu  pokok  bahasan. 77 Evaluasi  ini yakni  diselenggarakan  pada  saat  berlangsungnya  proses  belajar  mengajar, yang  diselenggarakan  secara  periodik,  isinya  mencakup  semua  unit pengajaran yang telah diajarkan, dan (2) evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah  evaluasi  yang  diselenggarakan  oleh  dosen  setelah  jangka waktu tertentu  pada  akhir  semesteran.  Penilaian  sumatif  berguna  untuk memperoleh  informasi  tentang keberhasilan  belajar  pada  mahasiswa,  yang dipakai  sebagai masukan  utama  untuk  menentukan  nilai  rapor  akhir semester. 78
Kedua ,  evaluasi  proses  pembelajaran.  Evaluasi  proses  pembelajaran yakni  untuk menentukan  kualitas  dari  suatu  program  pembelajaran  secara keseluruhan  yakni  dari  mulai  tahap  proses perencanaan,  pelaksanaan  dan penilaian  hasil  pembelajaran.  Evaluasi  ini  memusatkan  pada  keseluruhan kinerja  dosen  dalam  proses  pembelajaran.  Evaluasi  proses  pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
a) Membandingkan  proses  pembelajaran  yang dilaksanakan  dosen dengan standard proses. b) Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan  kompetensi  dosen. Sebagai  implikasi  dari  evaluasi proses pembelajaran  yang  dilakukan  dosen  maupun  kepala sekolah dapat dijadikan umpan balik untuk program pembelajaran selanjutnya. 79 Jadi, evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (1)  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan,  dibanding  dengan rencana;  (2)  melaporkan  penyimpangan  untuk  tindakan  koreksi dan  merumuskan  tindakan  koreksi, menyusun  standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (3) menilai pekerjaan dan melakukan  tindakan  terhadap penyimpangan-penyimpangan  baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. 80
Adapun alat evaluasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut: (1) tes hasil belajar. Untuk mengukur keberhasilan belajar mahasiswa atau dikenal dengan  istilah  Penilaian  Acuan  Patokan  (PAP).  PAP  bisa  digunakan  bila dosen menggunakan tes seperti: tes prasyarat ( entry-behavior test ), tes awal ( pre  test ),  tes  akhir  ( post  tes ),  dan  tes  pengukur  kemajuan  ( progress  test );
(2)  kriteria  test.  Sebagai  alat  ukur  dalam  evaluasi,  tes  harus  memiliki  dua kriteria,  yaitu  validitas  dan  realibilitas;  dan  (3)  jenis-jenis  tes.  Tes
75 Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.
76 Suryobroto, Proses Belajar…, 53. 77 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.
78 Suryobroto, Proses Belajar…, 44.
79 Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
80 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran …, 146
berdasarkan  jumlah  mahasiswa,  ada  tes  kelompok  atau  tes  individual. Sedangkan dari cara pelaksanaan, tes dapat dibedakan menjadi tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan. 81

## C. Penutup
Matakuliah  Pendidikan  Antikorupsi  ini  tidak  berlandaskan  pada  salah  satu perspektif  keilmuan  secara  khusus.  Berlandaskan  pada  fenomena  permasalahan serta  pendekatan  budaya  yang  telah  diuraikan  diatas,  matakuliah  ini  lebih menekankan  pada  pembangunan  karakter  antikorupsi  ( anti-corruption  character building ) pada diri individu mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan antikorupsi yang dirumuskan  Dirjen  Dikti  Kemendikbud  lebih  berorientasi  berupa  sebuah matakuliah yang berdiri sendiri ( independen ), yang diselenggarakan secara reguler dalam  14–16  pertemuan  selama  satu  semester.  Matakuliah  ini  dapat  ditetapkan sebagai  matakuliah  yang  bersifat  wajib  maupun  pilihan  di  dalam  kurikulum perdosenan  tinggi.  Tentu  tidak  menutup  kemungkinan  materi  dan  metode pembelajaran  ini  nantinya  diterapkan  juga  pada  bentuk-bentuk  pendidikan  diluar matakuliah  independen.  Materi  Antikorupsi  dapat  disampaikan  dalam  satu  atau beberapa  pertemuan  (insersi)  dalam  sebuah  matakuliah  tertentu,  atau  dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.
Supaya  matakuliah  pendidikan  antikorupsi  berjalan  dengan  baik,  maka dibutuhkan  suatu  manajemen  pembelajaran.  Menurut  Terry,  manajemen  adalah proses,  yakni  aktifitas  yang  terdiri  dari  empat  subyektivitas  yang  masing-masing merupakan  fundamental.  Keempat  subyektivitas  itu-  yang  ada  dalam  dunia manajemen  dikenal  sebagai  P.O.A.C  adalah planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), controlling (pengawasan).  Oleh karena  itu,  implementasi  manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan empat unsur manajemen tersebut.
Berpijak  dari  konsep  manajemen  dan  pembelajaran,  maka  konsep manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendiidkan  antikorupsi  dapat  diartikan proses  mengelola  yang  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian, pengendalian  (pengarahan)  dan  pengevaluasian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan proses  membelajarkan  si  pebelajar  dengan  mengikutsertakan  berbagai  faktor  di dalamnya  guna  mencapai  tujuan  matakuliah  pendidikan  antikorupsi.  Dalam “memanaje”  atau  mengelola  pembelajaran,  manajer  dalam  hal  ini  dosen melaksanakan berbagai langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan  pembelajaran,  mengarahkan  dan  mengevaluasi  pembelajaran yang  dilakukan.  Pengertian  manajemen  pembelajaran  matakuliah  pendidikan antikorupsi dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana  membelajarkan  mahasiswa  mulai  dari  perencanaan  pembelajaran matakuliah  pendidikan  antikorupsi  sampai  pada  penilaian  pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi.
81 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain, 232-234

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  Nurul.  2013. Pendidikan  Antikorupsi  di  Pesantren:  Konsep  Nilai  dan Desain  Pembelajaran ,  (Bandung:  Program  Pascasarjana  UIN  Sunan Gunung  Djati  Bandung  dan  Akademi  Pengajian  Islam  Universiti  Malaya (APIUM).
Bafadal, Ibrahim. 2004. Manajemen Perlengkapan Lembaga pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara.
Cahaya,  Arifah.  2013. Peta  Korupsi  Di  Indonesia:  Fakta  dan  Data  terkait Korupsi  di  Indonesia, Diambil  Tanggal  20  Januari  2014  dalam http://arifahcahaya11.blogspot.com/2013/03/peta-korupsi-di-indonesia.html Effendy,  Mochtar.  1986. Manajemen  Suatu  Pendekatan  Berdasarkan  Agama Islam, Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara. Griffin, R. 2006. Business , 8th Edition. NJ: Prentice Hall. Hamdani,  Anwar.  2012. Model  Pendidikan  Antikorupsi  Bagi  Siswa  SLTA  di Wilayah Kota Surakarta , Makalah Penelitian. Hasibuan,  Malayu  S.P.  2007. Manajemen;  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah , Jakarta: PT Bumi Aksara.
Hicks,  Herbert  and  Ray  Gullett,  C.  1981. Organization:  Theory  and  Behavior , London: Mc Graw Hill.
Kemendikbud.  2011. Pendidikan  Antikorupsi  untuk  Perdosenan  Tinggi ,  Jakarta, Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian.
Kementerian Agama. 2013. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
---------------------------------. Pedoman  Model  Integrasi  Pendidikan  Antikorupsi dalam  Kurikulum  Perdosenan  Tinggi  Agama  Islam  Direktorat  Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013 , Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Ki  Supriyoko.  2006. Peran  Pendidikan  dalam  Mencegah  Timbulnya  Mental Korupsi  Anak  Bangsa  Indonesia ,  dalam  Buku,  “Agama  sebagai  Kritik Sosial  di  Tengah  Arus  Kapitalisme  Global”,  Ed.  Moh.  Asror  Yusuf, Yogyakarta: IRCISoD.
Koentjoroningrat.  1938. Kebudayaan,  Mentalitas,  dan  Pembangunan ,  Jakarata: Gramedia.
KPK.  Tt. Pahami  Dulu  Baru  Lawan:  Buku  Saku  Mengenali  Korupsi, (Jakarta: KPK.
Kurdi,  Syeb  dan  Abdul  Aziz.  2006. Model  Pembelajaran  Efektif  Pendidikan Agama Islam di SD dan MI , Bandung: Pustaka Bani Quraisy. Madany,  A.  Malik.  2007.  “Korupsi  Sebagai  Kejahatan  terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif  Islam”, dalam artikel di www.nu-anti korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.
Majid,  Abdul.  2005. Perencanaan  Pembelajaran  :  Mengembangkan  Standar Kompetensi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Makmun,  Abin  Syamsudin.  2010. Pengelolaan  Pendidikan ,  Bandung:  Pustaka Eduka.
Mannulang. 1976. Dasar-dasar Mangemen , Jakarta: Ghalia.
Manzini, E. 1996. Sustainable  Product  Services  Development;  Worshop Organized  by  UNEP-WG-SPD  en  Pioneer  industries  on  Sustainable Services ,  Amsterdam:  In  The  INNES  Conference  challenge  of  Sustainable Development.
Mulyasa,  E.  2002. Manajemen  Berbasis  Lembaga  pendidikan,  Konse  Strategi, dan Implementasi, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
---------------.  2006. Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan, Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Munawir,  Ahmad  Warson.  1884. Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia , Yogyakarta: Ponpes Krapyak al-Munawwir, 1884.
Nazarudin. 2007. Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan  Metodologi  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  Umum ,  Yogyakarta: Teras.
Nurdin,  Muhamad.  2014. Pendidikan  Antikorupsi:  Strategi  Internalisasi  Nilai- nilai  Islami  dalam  Menumbuhkan  Kesadaran  Antikorupsi  di  Lembaga pendidikan , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Plunkett, Warren R., dkk. 2005. Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations . 8 Edition. USA: Thomson South-Western Co. Sagala, Syaiful. 2010. Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: Alfabeta. Sanjaya,  Wina.  2011. Perencanaan  dan  Desain  Sistem  Pembelajaran ,  Cet  1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sumiarti.  2007. Pendidikan  Antikorupsi ,  P3M  STAIN  Purwokerto : INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007.
Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen , Jakarta: Bumi Aksara.
Undang  Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang  Undang  No.  31  Tahun  1999  jo.  Undang  Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
Undang Uundang No. 8  Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
Wahab,  Abdul.  1999. Menulis  Karya  Ilmiah Surabaya:  Airlangga  University Press.
Wibowo,  Agus.  2012. Pendidikan  Karakter:  Strategi  Membangun  Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.