## KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF M. SYAHRUR
1 Fatimatuz Zahro, 2 Shinta Pramesti K.M.
¹ ,2 Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: 1 fatimatuz.zahro1305@iainkediri.ac.id, 2 shintapramesti71@gmail.com

## Abstract
Islam beautifully respects and glorifies the dignity of a woman. This is proven in the Qur'an Surah an  Nisa'  verse  11  that  women  are  also  entitled  to  a  share  in  the  inheritance.  The  actual phenomenon is that currently, women are considered capable of being independent. At the same time, the concept of inheritance distribution is guided by justice and is not measured by the level of equality. The problem of gender equality in the distribution of portions of inherited assets is like a snowball that rolls further and further and raises issues of gender equality that have occurred to date. The gender gap in inheritance law appears against the background of some parties whose sense of justice is not fulfilled. The portion of the distribution often triggers disputes between men and women. This research focuses on applying the inheritance distribution system according to classical  Fiqh  Mawaris  with  Islamic  inheritance  in  KHI  and  analyzes  the  problems  of  gender equality  in  Islamic  legal  inheritance.  This  study  uses  a  type  of  normative  legal  research.  This method focuses on legal principles and finds coherent truths. Legal rules are conceptualized as norms in a broad scope. Sources from the normative side come from laws and regulations, court decisions, and doctrines from legal scientists with the approach taken. The concept in this research is carried out by looking at various points of view and phenomena of doctrinal development in the science  of  law.  This  study  concludes  that  from  the  portion  of  the  heirs,  there  are  similarities between classical rose is and KHI. Still, the difference is read in the distribution of inheritance in classical Islamic law. The compilation of Islamic law is the way to draw lineages based on males as a result of female offspring which is called dzawil arham is covered by men. In contrast, in the compilation  of  Islamic  law,  the  way  to  draw  lineages  is  based  on  a  bilateral  principle  so  that female offspring are not covered by men, Islamic inheritance law in Indonesia seeks to reform to accommodate a sense of justice. However, its efforts it does not necessarily reduce the problems of gender equality that exist in society.

## Keywords: Gender, Inheritance, M. Syahrur

## Abstrak
Islam sangat menghormati dan memuliakan martabat seorang wanita. Hal ini terbukti dalam surah an-Nisa  ayat  11  bahwa  perempuan  juga  berhak  mendapat  bagian  dalam  warisan.  Fenomena sebenarnya adalah bahwa saat ini, wanita dianggap mampu menjadi mandiri. Pada saat yang sama, konsep distribusi warisan dipandu oleh keadilan dan tidak diukur oleh tingkat kesetaraan. Masalah kesetaraan  gender  dalam  distribusi  bagian  dari  aset  yang  diwariskan  seperti  bola  salju  yang menggelinding lebih jauh dan lebih jauh, dan menimbulkan isu-isu kesetiaan gender yang telah terjadi sejauh ini. Perselisihan gender dalam hukum warisan muncul di latar belakang beberapa pihak yang rasa keadilan tidak terpenuhi. Bagian distribusi sering memicu perselisihan antara pria dan  wanita.  Penelitian  ini  berfokus  pada  penerapan  sistem  distribusi  warisan  menurut  Fiqh Mawaris klasik dengan warisan Islam di KHI dan menganalisis masalah kesetaraan gender dalam warisan  hukum  Islam.  Studi  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Metode  ini berfokus  pada  prinsip-prinsip  hukum  dan  menemukan  kebenaran  yang  koheren.  Peraturan- peraturan hukum dikonsepsi sebagai norma dalam lingkup yang luas. Sumber dari sisi normatif berasal dari hukum dan peraturan, keputusan pengadilan, dan doktrin dari ilmuwan hukum dengan pendekatan yang diambil. Konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat berbagai sudut pandang  dan  fenomena  perkembangan  doktrinal  dalam  ilmu  hukum.  Studi  ini  menyimpulkan
bahwa  dari  bagian  pewaris,  ada  kesamaan  antara  waris  klasik  dan  KHI.  Namun,  perbedaan  itu dibaca dalam distribusi warisan dalam hukum Islam klasik. Kompilasi Hukum Islam adalah cara untuk  menarik  keturunan  berdasarkan  laki-laki  sebagai  hasil  dari  keturunan  perempuan  yang disebut dzawil arham yang ditutupi oleh pria. Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam, cara menarik silsilah didasarkan pada prinsip bilateral sehingga keturunan perempuan tidak ditanggung oleh laki-laki,, hukum warisan Islam di Indonesia bertujuan untuk mereformasi untuk menampung rasa keadilan. Namun, upaya mereka tidak selalu mengurangi masalah kesetaraan gender yang ada di masyarakat.
Kata Kunci: Gender, Waris, M. Syahrur
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Pada  era  perkembangan  zaman  saat ini  perempuan  mampu  berperan  setara dengan  laki-laki  walaupun  zaman  dulu perempuan hanya sebagai pendamping laki- laki dalam hal memberi nafkah. Fenomena dimasyarakat  banyak  perempuan  yang menjadi  pokok  acuan  ekonomi  dalam keluarga. Perubahan sosial inilah memunculkan bias gender dalam keinginan perempuan  untuk  penyamaan  pembagian harta warisan dengan laki-laki.
Berbicara  mengenai  gender  secara historis  kedudukan  perempuan  memang berada  di  urutan  kedua  setelah  laki-laki, keberadaannya dimarjinalkan dan mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  layak contohnya  tidak  mendapatkan  pendidikan dianggap  lemah  dan  dijadikan  objek kekerasan, seiring berjalannya waktu kaum perempuan mulai menunjukkan kebangkitannya  dari  diskriminasi  dan sekarang tidak lagi dipandang sebelah mata
1 Endah Amalia dan Ashif Az-Zafi, “Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan”, Ahkam : Vol 8.
No.
2 (November, 2020). H.213-232,
untuk mendapatkan hak yang setara.  Andre Fillard  berpendapat  bahwasanya  terdapat tiga golongan masyarakat yang mengemukakan  kesetaraan  gender  tentang pembagian  harta  waris  yaitu  pertama menggunakan  sistem  pembagian  harta waris setara antara perempuan dan laki-laki. Kedua  menggunakan  sistem  pembagian harta  warisan  sesuai  dengan  fiqh  Mawaris Klasik. Pada konsepsi kesetaraan dalam hal waris  mereka  menggunakan  sistem  hibah. Metode yang dilakukan dengan menghibahkan  sebagian  dari  bagian  pihak laki-laki kepada perempuan. Ketiga prinsip pembagian  warisan  menurut  ilmu faroidh atau  Fiqh  Mawaris  klasik  yaitu  laki-laki mendapatkan  dua  bagian  dan  satu  bagian untuk perempuan. 1
Pada hakekatnya sistem hukum waris bedasarkan sudut pandang Islam mengembangkan dan memperbaharui sistem hukum waris pada masa masyarakat Arab pra Islam. Mereka mengetahui sistem pembagian  harta  waris  akan  tetapi  tidak
https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232 .  Di akses tanggal 27 Desember 2022,16.03 WIB.
memakai kaidah norma keadilan.
Konstruksi  sosial  pada  sistem  kewarisan pada  masa  Arab  pra  Islam  mendudukkan perempuan sebagai pihak yang tidak berhak menerima warisan bahkan apabila terdapat istri  ditinggal  wafat  suaminya  maka statusnya  menjadi  harta  warisan  dari suaminya  yang  bisa  diwariskan  kepada orang lain.
Beberapa pakar hukum waris berpendapat bahwa sistem yang digunakan masa pra Islam dalam hal pembagian harta warisan hanya berpedoman pada subjektifitas pemegang hak. Pedoman yang mereka  gunakan  atas  dasar  kekuatan  fisik dan keharusan laki-laki dewasa. 2
Perubahan peran antara laki-laki dan perempuan ini menciptakan fenomena isu gender dalam kehidupan social
kemasyarakatan.
Fenomena ini menimbulkan  konsepsi  pemikiran  bagi perempuan  menuntut  haknya  sesuai dengan  perannya  dalam  keluarga.  Hal  ini menjadi  konsepsi  hukum  Islam  tentang pembagian warisan harus dapat memperhatikan  kebutuhan  masyarakat guna  menginisiasi  nilai  keadilan  bagi perempuan  saat  ini.  Dasar  acuan  yang digaungkan  yaitu  dalam  hukum  waris Islam, terdapat perbedaan cara penghitungan pembagiannya. Artinya laki-laki  mendapat  bagian  lebih  banyak
2 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Raja, 2016). H. 20.
3 Syaikhu,  "Kewarisan Dalam Prespektif Keadilan Gender", Elmaslahah, Vol.2, No.2 (2018). H.
daripada perempuan. 3
Term  Gender  menjadi  fenomena yang novelty dalam  kajian  hukum  Islam kontemporer.  Oleh  karena  itu,  jika  ada yang dibahas dalam konteks hukum Islam, harus dipahami bahwa hal itu akan sangat erat  kaitannya  dengan  Syariah  dan  Fiqh. Pada penelitian yang ditulis oleh Nashirun dkk.  dengan  judul Konsep  Keadilan  dan Kesetaraan  Gender  tentang  Pembagian Harta  Waris  dalam  Persfektif  Hukum Islam menjelaskan bahwa tingkat keadailan dalam hukum waris sudah finis ditentukan  dalam  al-Qur’an.  Konsep keadilan  berpedoman  pada  penyesuaian peran dan tanggung jawab dalam keluarganya.  Ketentuan  yang  dilakukan tetap  sesuai  dengan  al-Qur’an  tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan. Hal  ini ditinjau dari peran dan kewajiban seorang  laki-laki  menjadi  prioritas  utama dalam  menafkahi  keluarganya.  Pada kesimpulannya  bahwa  tidak  ada  istilah gender  dalam  Islam  mengenai  hukum waris.
Hal  di  atas  tentu  berbeda  dengan penelitan  Syaikhu  tentang Kewarisan Islam  dalam  Persfektif  keadilan  Gender. Pada  penelitiannya  bahwa  dalam  konteks ijtihad  kontemporer  tentu  bisa  menolak hukum  positivisme  Islam.  Nilai-nilai keadilan sudah bergeser melihat fenomena
122-134,
http://dx.doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323 , Diakses  pada  tanggal  31  desember  2022  pukul  08.00 WIB.
saat  ini.  Dasar  pemikiran  yang  dipakai adalah  jika  hak  dan  kewajiban  dalam keluarga  berubah  maka  struktur  dalam hukum  Islam  juga  berubah.  Jika  laki-laki dalam keluarga tidak menjadi satu-satunya bertanggung jawab dalam keluarga sebagai  pencari  nafkah  maka  konsep pembagian  waris  dalam  perbandingannya juga berubah dalam perspektif gender.
Pada  penelitian  ini  sama-sama membahas  konsep  gender  dalam  hal kewarisan  akan  tetapi  fokus  kajiannya berpedoman  pada  pemikiran  M.  Syahrur. Ia memberikan konsep theory of limit guna memecahkan permasalahan yang ada pada fenomena gender dalam hukum kewarisan.  Selain  berpedoman  pada pemikiran  M.  Syahrur  juga  membahas tentang  perbedaan  hukum  waris  Islam masa klasik dan hukum waris di Indonesia dengan  tujuan  mendeskripsikan  dan membandingkan adanya hukum kausalitas yang  terjadi  pada  hukum  waris  yang diintegrasikan dengan fenomena gender.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan fenomena tentang  hukum  waris  diatas,  maka penelitian  ini  fokus  pada  permasalahan berikut:
1. Bagaimana  pembagian  harta  warisan menurut  hukum  Islam  klasik  dan hukum Islam di Indonesia?
4 Maryati  Bachtiar,  "Hukum  Waris  Islam dipandang dari Prespektif Hukum berkeadilan gender," Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol  3,  No.  1  (2012),
2. Bagaimana  Kesetaraan  Gender  dalam Pembagian Kewarisan Islam
Kontemporer  dalam  perspektif  M.
Syahrur?
3. Teori
Asas Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam
Konsep  yang  dipakai  dalam  asas ini  yaitu  keadilan.  Keadilan  dari  sudut pandang hukum waris kata merujuk pada keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Keseimbangan tersebut dipandang dalam  segi  perolehan  harta  waris berdasarkan keperluan dan kegunaan. 4
Paparan diatas menunjukkan bahwa  konsep  gender  mengenai  harta warisan  dalam  Islam  tidak  menjadi landasan dalam menentukan mendapatkan harta warisan.
Pada  Q.S  an  Nisa’  ayat  11-12 dijelaskan  bahwa  Allah  memberikan petunjuk  tentang  bagaimana  anak-anak harus  diterima  warisan  dalam  hukum waris Islam. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki memiliki hak setara dengan dua perempuan  dan  bahwa  perempuan memiliki  hak  yang  lebih  rendah  dalam hal  warisan.  Ayat  ini  juga  membahas tentang bagaimana warisan harus dibagikan kepada orang tua jika ada, dan bagaimana warisan harus dibagikan jika tidak ada anak atau saudara.
http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026 , Diakses pada tanggal 31 Desember 2022, pukul 09.59 WIB.
Pada  ayat  ke-176  juga  membahas
tentang bagaimana hukum waris diterapkan dalam kasus dimana seseorang  tidak  memiliki  anak  atau orang  tua.  Ayat  ini  menekankan  bahwa pasangan  suami-istri  harus  memperoleh warisan  jika  suami  tidak  memiliki  anak atau  orang  tua.  Jika  suami  memiliki saudara, saudara tersebut harus memperoleh bagian dari warisan.
Dalam  hal  ini,  sangat  penting untuk  memastikan  bahwa  warisan dibagikan  sesuai  dengan  ketentuan hukum  waris  Islam  dan  memastikan bahwa warisan dibagikan secara adil dan sesuai dengan hukum.
Paparan diatas menurut pemikiran peneliti  dapat  disimpulkan  bahwa  jika ada  anak  laki-laki,  ia  akan  memperoleh porsi  yang  sama  dengan  dua  anak perempuan.  Jika  hanya  ada  anak perempuan,  mereka  akan  memperoleh dua  pertiga  dari  harta  bersama.  Jika hanya ada satu anak perempuan, ia akan memperoleh separuh dari harta bersama. Jika seseorang memiliki orang tua yang masih  hidup,  maka  mereka  akan memperoleh  seperdelapan  dari  harta bersama. Jika orang tua sudah meninggal,  maka  ibu  akan  memperoleh seperdelapan dari harta bersama, dan jika ada saudara, maka ibu akan memperoleh seperdelapan  setelah  dikurangi  hibah atau hutang.
Berdasarkan pengaturan
pembagian  tersebut  secara  tekstual terlihat  tidak  seimbang.  Sudut  pandang Islam,  keadilan  diukur  tidak  hanya  dari segi  kuantitas  harta  waris,  tetapi berdasarkan segi kegunaan dan kebutuhan.  Dalam  hukum  waris  Islam, laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak yang  berbeda  dalam  hal  warisan.  Laki- laki  menerima  bagian  yang  lebih  besar dari  warisan  dibandingkan  perempuan, karena  dalam  tradisi  Islam  laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah  bagi  keluarga.  Perempuan,  pada gilirannya,  memiliki  hak  atas  warisan yang tetap dan tidak dapat dicabut.
Namun,  meskipun  ada  perbedaan dalam jumlah bagian warisan, Islam juga menekankan bahwa kebutuhan perempuan harus dipenuhi dan dibahagiakan.  Dalam  hal  ini,  keluarga dan  masyarakat  harus  bekerja  sama untuk memastikan bahwa hak perempuan  dalam  hal  warisan  dipenuhi dan mereka dapat hidup dengan martabat dan keamanan yang baik.
Secara umum, dalam hukum waris Islam,  kebutuhan  setiap  individu  harus diakui  dan  dipenuhi,  meskipun  ada perbedaan dalam jumlah bagian warisan. Hal  diatas  apabila  dilihat  dari  sudut pandang kewajiban dan tanggung jawab seorang  laki-laki  dan  perempuan  harta waris  yang  didapat  walaupun  berbeda akan tetapi kadar manfaat yang dirasakan sama. Hal tersebut merupakan
asas  norma  berdasar  pada  konsep keadilan  dalam  Hukum  Kewarisan Islam. Sudut pandang keadilan juga bisa dilihat  berdasarkan  perolehan  seperti yang  diterangkan  dalam  surat  an  Nisa ayat 11. Perbedaan perolehan harta waris antara  orang  tua  dan  anak  walaupun keduanya  memiliki  kedudukan  yang sama.
Permasalahan  perbedaan  tersebut telah  ditinjau  berdasarkan  asas  norma yang  berdasar  baik  dari  segi  hak  dan kewajiban  serta  tanggung  jawab.  Hak waris  yang  diberikan  kepada  ahli  waris pada  hakekatnya  adalah  hak  ahli  waris terhadap  anggota  keluarga  atau  ahli warisnya,  menyeimbangkan  perbedaan kewajiban  individu  (calon  ahli  waris) kepada  anggota  keluarga  (calon  ahli waris) untuk melanjutkan kewajibannya. Tanggung jawab laki-laki yang menjadi kewajibannya  adalah  istri  dan  anak- anaknya guna tugas yang harus dilaksanakan.
Umur juga bukan penentu distribusi harta waris. Mengenai kebutuhan mendesak, yaitu memperoleh hak, ditemukan kesetaraan antara jumlah pendapatan  besar  dan  kecil  tidak  adil, tetapi  dalam  jangka  panjang  kami mempertimbangkan satu kebutuhan daripada pembagian warisan, dan ketika kami  tumbuh,  anak-anak  membutuhkan materi sebanyak orang dewasa.
Jika  tingkat  kebutuhan  orang
dewasa  dikaitkan  dengan  lamanya kebutuhan anak yang belum dewasa dan juga terkait dengan perolehan hak waris yang sama, maka kedua manfaat tersebut akan menerima jumlah yang sama. Inilah keadilan hakiki dari sudut pandang nilai ajaran  hukum  Islam.  Pemakaian  asas norma keadilan yang berimbang menjadi acuan dalam pembagian harta waris.

## Kesetaraan Gender
Gender  adalah  istilah  sosiologis dan  psikologis  yang  digunakan  untuk menggambarkan perbedaan sosial, budaya, dan pengalaman yang berhubungan  dengan  jenis  kelamin (biologis).  Gender  tidak  selalu  sama dengan  jenis  kelamin  biologis,  karena gender  mengacu  pada  peran,  tingkah laku,  harapan,  dan  norma  sosial  yang diterima oleh masyarakat  terhadap laki- laki dan perempuan.
Gender  memainkan  peran  penting dalam membentuk identitas individu dan mempengaruhi bagaimana individu diterima dan dipandang oleh masyarakat. Dalam  beberapa  budaya,  ada  norma sosial  yang  kuat  yang  menentukan  apa yang  dianggap  sebagai  perilaku  dan tindakan  "laki-laki"  atau  "perempuan", dan anak-anak dibesarkan untuk memenuhi harapan tersebut.
Gender  juga  memiliki  dampak signifikan  pada  akses  dan  partisipasi individu  dalam  masyarakat,  termasuk akses pendidikan, pekerjaan, dan
kesempatan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  mengejar  kesetaraan gender  dan  memastikan  bahwa  setiap individu  memiliki  kesempatan  yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.  Pertama,  gender  tidak alami;  kedua,  selalu  berubah;  ketiga, tidak permanen; keempat, dapat dipertukarkan; dan kelima, universal. 5
Gender merupakan sebuah konsep pemikiran  pada  dekade  tahun  1990-an setelah  munculnya  kelompok  feminis. Latar  belakang  muncul  pemikiran  ini karena  adanya  dasar  sudut  pandang ketidakadilan  struktural  dan  kultural yang dialami, menanggapi tuntutan sikap adil  terhadap  status  perempuan  di berbagai  bidang  kehidupan.  Gender adalah  atribut  sosial  memainkan  peran penting  dalam  membentuk  identitas individu  dan  mempengaruhi  bagaimana individu  diterima  dan  dipandang  oleh masyarakat.  Dalam  beberapa  budaya, ada  norma  sosial  yang  kuat  yang menentukan apa yang  dianggap sebagai perilaku  dan  tindakan  "laki-laki"  atau "perempuan". Hal ini terkonstruks dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Gender bisa dilihat dari kacamata sosial antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan
5 Kementerian Hukum Dan Hak asasi   Manusia RI,    Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  RI,  Kementerian  Dalam  negeri  RI Parameter  Kesetaraan  Gender  Dalam  Pembentukan Undang Undang, 2012
sudut  pandang  peran,  perilaku,  tugas, hak, dan fungsi dalam kehidupan sosial. Gender  adalah  dasar  untuk  menentukan kontribusi  laki-laki  dan  perempuan terhadap  budaya  dan  perbedaan  antara anak  perempuan  dan  laki-laki  terhadap budaya kolektif terkait dengan perbedaan dan hubungan sosial. 6
Kesetaraan  gender  adalah  prinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak  yang  sama  dan  harus  dipandang setara  dalam  segala  hal,  termasuk pendidikan,  pekerjaan,  hak  politik,  dan hak ekonomi. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin dan setiap individu memiliki kesempatan yang  sama  untuk  berkembang  dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.  Kesetaraan  gender  bukan hanya  tentang  hak  dan  kesempatan individu,  tetapi  juga  mencakup  norma sosial dan pandangan masyarakat tentang peran gender. Ini membutuhkan perubahan dalam pandangan dan perilaku  yang  membatasi  kesempatan dan  peran  individu  berdasarkan  jenis kelamin.
Penerapan kesetaraan gender membutuhkan upaya yang konsisten dan berkesinambungan
untuk mempromosikan  hak  dan  kesempatan
6 Dhea Januastasya Audina, “Kesetaraan Gender dalam  Prespektif  Hak  asasi  Manusia”, Nomos:  Jurnal Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Vol.1,  No.  6  (2021).  H.  226- 232, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602 ,  Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11.26 WIB.
yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
Ini melibatkan pemerintah, sektor swasta,  masyarakat,  dan  individu  untuk berkolaborasi  dan  berkoordinasi  untuk memastikan  bahwa  prinsip  kesetaraan gender  benar-benar  diterapkan  dalam praktik sehari-hari.
Secara  umum,  konsep  kesetaraan gender adalah penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, karena memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang  dan  berpartisipasi  secara penuh dalam masyarakat.
Pencapaian  kesetaraan  gender tentu  saja  ditandai  dengan  tidak  adanya diskriminasi  baik  bagi  perempuan maupun  laki-laki.  Hal  ini  memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses  yang  sama  dan  setara  terhadap pembangunan, partisipasi dan kesempatan  yang  luas,  kontrol  dan manfaat.  Berikut  berbagai  indikator gender dan kesetaraan: 7
1) Adanya Akses; peluang atau kesempatan  dalam  menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan dan juga
memperhitungkan  bagaimana  laki- laki  dan  perempuan  mendapatkan sumber  daya  tersebut  secara  merata
7 Zulkifli  Ismail,  Melani  Pita  Lestari  dkk, "Kesetaraan Gender Ditinjau  dari Sudut Normatif dan Sosiologis," Sasi, Vol.  26,  No.  2  (2020).  H.  154-161,
dan juga adil, dalam bidang pendidikaan adanya program beasiswa,  dimana  diberikan  secara adil  dan  merata  antara  laki-laki  dan perempuan untuk mendapatkannya.
2) Partisipasi;  Aspek  partisipatif  adalah keterlibatan  kelompok  atau  individu tertentu  dalam  penetapan  sebuah putusan. Hal ini menunjukkan adanya keputusan  apakah  perempuan  dan laki-laki memiliki peran yang sama.
3) Kontrol;  penguasaan  atau  otoritas atau kekuatan untuk membuat keputusan  yang  ada.  Dalam  kasus tertentu, pemegang hak mungkin atau mungkin  tidak  dianggap  dominan gender.
4) Manfaat;  merupakan  suatu  kegunaan yang  dapat  dirasakan  dan  dinikmati secara  penuh  dan  optimal.  Hal  ini memungkinkan keputusan yang dibuat untuk penerapan manfaat yang adil,  terbaik  dan  adil  bagi  laki-laki dan perempuan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) metode penelitian  yang  berfokus  pada  kaidah- kaidah hukum guna menemukan kebenaran koherensi.  Kaidah  hukum  dikonsepkan
https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2 , Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11.26 WIB.
sebagai  norma  dalam  cakupan  yang  luas.
Sumber  dari  sisi  normatif  ini  berasal  dari peraturan  perundangan  undangan,  putusan pengadilan,  maupun  doktrin  dari  ilmuan hukum dengan pendekatan yang dilakukan. 8
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Dalam pendekatan konseptual,  peneliti  berusaha  memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip hukum Islam  dengan  cara  menganalisis  dan memahami  teks-teks  hukum  Islam,  serta mempelajari  pandangan  dan  interpretasi ulama  dan  ahli  hukum  Islam  terkenal. Tujuan  peneliti  menggunakan  pemikiran tersebut  guna  menyediakan  pemahaman yang  komprehensif  tentang  asas-asas  dan prinsip hukum Islam, serta memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis isu-isu  hukum  Islam  dalam  konteks  yang lebih luas. 9

## C. Pembahasan
1. Pembagian  Harta  Waris  Menurut
Hukum  Kewarisan  Islam  Klasik  dan Kewarisan Islam di Indonesia
a. Hukum Kewarisan Islam Klasik
Pengertian waris dalam Islam adalah  berbagai  aturan  perpindahan hak  milik  seseorang  yang  telah
8 Bahtiar, Metode Penelitian Hukum , (Tangerang : Unpam Press, 2018). H.54.
9 Sheyla  Nichlatus  Sovia  et  al., Ragam  Metode Penelitian  Hukum, (Kediri:  Lembaga  Studi  Hukum Pidana,  Excellent  12:  Solidaritas  untuk  Penelitian
meninggal dunia kepada ahli warisnya. 10 Dijelaskan  juga  dalam istilah  lain  yaitu  ilmu Faraidh Faridhah secara  terminologi syar’i berarti  sebutan  untuk  bagian  yang ditentukan  untuk  orang  yang  berhak menerimanya.
Hukum Islam tentang pembagian  harta  warisan  memiliki beberapa syarat yang harus dilakukan. Syarat  yang  telah  ditentukan  dalam nilai ajaran Islam sebagai berikut: 1. Meninggalnya muwaris (orang yang  berhak  untuk  memberikan hartanya  kepada  ahli  waris). Meninggalnya  Muwaris  sebagai akibat  meninggalnya  Muwaris berarti  warisan  secara  otomatis beralih ke ahli waris dalam kondisi tertentu.  Kriteria  tersebut  ada  tiga macam, yaitu :
a. Meninggal hakiki (sejati) yaitu meninggalnya seseorang pada dasarnya diketahui orang lain tanpa bukti bahwa seseorang telah
meninggal.
b. mati hukmy (yuridis)
Secara  hukum  seseorang sudah  meninggal  dunia,  tapi kenyataannya  orang  tersebut
Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), H.19.
10 Beni  Ahmad  Saebeni, Fiqh  Mawaris , (Bandung : Pustaka Setia Bandung , 2015). H. 19.
terindikasi masih hidup. Hal ini seperti ada orang yang mafqud , yaitu  menghilang  dengan  tidak diketahui keberadaan dan keadaanya.  Setelah  menunggu beberapa  saat,  hakim  dapat memutuskan bahwa orang tersebut  meninggal,  dengan pertimbangan  tertentu.  Bahkan seorang murtad yang bersekutu dengan musuh-musuhnya, setelah tiga hari, tanpa
penyesalan,  dapat  memutuskan kematiannya oleh hakim.
Kematian dihitung sejak tanggal keputusan hakim.
c. mati takdiri (menurut dugaan)
Kematian yang terjadi akibat kekerasan. Misalnya, ibu hamil dipukul  perutnya  dan  diracuni. Jika  bayi  lahir  mati,  penyebab kematiannya adalah pemukulan ibunya,  atau  kejadian  lain membahayakan keselamatannya dari luar.
Beberapa  tahun  kemudian, dipastikan  bahwa  dia  telah meninggal  setelah  tidak  ada berita kematiannya dan
kecurigaan  yang  kuat  akan kematiannya.
2. Pewaris  (Ahli  Waris)  yang  masih hidup pada saat kematian muwaris .
Ketika ahli waris meninggal, ahli  waris  harus  hidup.  Syarat  ini
sangat penting bagi ahli waris dan anak mafqud (hilang  tanpa  ada keterangan)  dan  anak  yang  masih dalam  kandungan.  Putusan  hakim harus  segera  ditetapkan,  karena belum  bisa  dipastikan  apakah sosok mafqud masih  hidup  atau sudah  meninggal.  Prinsip-prinsip yang  digunakan  untuk  membuat keputusan hidup atau mati disajikan dalam bab khusus tentang orang-orang mafqud . Juga mengenai  anak dalam kandungan, terlepas dari apakah ahli warisnya meninggal  atau  tidak,  apakah  dia sudah hidup dalam kandungan ahli waris, keadaan ini akan dijelaskan dalam  pasal  khusus  tentang  anak dalam kandungan.
3. Tidak adanya penghalang- penghalang mewarisi.
Ada beberapa kendala hukum yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan, yaitu
a. ahli waris tidak dapat menerima warisan jika mereka melakukan kejahatan.
b. ahli  waris  harus  membayar kepada  ahli  waris  sejumlah tertentu  sebelum  ahli  waris menerimanya.
c. ahli waris tidak dapat menerima  warisan  jika  dia mengkhianati Allah atau
memutuskan hubungan dengan Islam.
d. ahli waris yang terlilit hutang
tidak dapat menerima warisan.
Adapun  rukun  pembagian warisan ada tiga, yaitu:
a. Al-Muwaris (orang yang mewariskan harta) dalam kondisi meninggal.
b. Al-Waris atau ahli waris. Ahli waris  mrupakan  orang  yang
tali persaudaraannya ditetapkan berdasarkan kerabat  sedarah,  perkawinan (semenda)  atau  merdekanya seorang  budak.  Salah  satu syarat  dikategorikan  menjadi ahli waris yaitu dalam keadaan  hidup  ketika  al muwaris meninggal.
c. Al-Maurus atau al-miras , yaitu  harta  warisan.  Harta warisan wajib diberikan dengan konsep keadilan
sesuai  ketentuan  nilai  hukum
Islam.  Baik  secara  tertulis ataupun  lisan,  amanah  orang yang berhak memberikan harta  waris  wajib  dilakukan oleh  ahli  waris  dengan  syarat diberikan setelah pengurangan
11 Faishal  Amin,  HM.  Bahru  Nizar  dkk, Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qorib (Terjemahan  Ringkas  ,  Dalil,  Permasalahan  dan Jawaban,  Beserta  Referensi  Lengkap  dengan  Makna Ala Pesantren ) , ( Kediri; Lirboyo Press, 2016). H. 458
harta ketika perawatan jenazah,  hutang  piutang  dan wasiat.
Golongan  ahli  waris  dari pihak laki laki ada sepuluh diantaranya anak laki-laki, cucu laki- laki  dari  anak  laki-laki,  ayah,  kakek, saudara  laki-laki,  keponakan  lelaki dari  saudara  lelaki,  paman  (saudara ayah)  anak  lelaki  paman  (saudara seayah)  suami  dan  seorang  laki-laki yang  memerdekakan  hamba  sahaya. Apabila  golongan  tersebut  diatas berkumpul maka yang berhak mendapatkan  harta  warisan  adalah suami ayah dan anak laki-laki.
Golongan  perempuan  ada tujuh  yaitu  anak  perempuan,  cucu perempuan  dari  anak  laki-laki,  ibu, nenek,  saudara  perempuan,  istri  dan seseorang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Apabila  golongan  dari  perempuan semuanya  berkumpul  maka  yang berhak  mendapatkan  harta  warisa adalah ibu, istri dan anak
perempuan. 11 Dalil
daripada penjelasan diatas ada dalam Surat An- Nisa’ ayat 7. 12
Ulama menggunakan dua metode  dalam  mengkaji  dalil-dalil
12 Q.S.  An-Nisa’:  7, Hijaz ,  Al-Qur’an Al-Karim Terjemah Tafsir  Perkata Edisi Khusus Keluarga Sejuk Nurul Hayat , (Bandung :  Sygma Creative Media Corp, 2010). H. 77
Ashabul  furud .  Masing-masing  fard didiskusikan secara mendetail, mula- mula  merujuk  pada  seperdua  bagian untuk golongan yang berhak mendapatkan harta warisan.
Kemudian  ahli  waris  mendapat seperempat  bagian  dan  seterusnya. Kedua  menyebutkan Ashabul  furud satu  per  satu  berdasarkan  kondisi mereka.
Penulis  akan  menjelaskan implementasi  metode  yang  kedua yaitu  menyebutkan ashabul  furudh beserta jumlah bagian yang diperoleh ahli  waris  dan  syarat-syarat  yang terpenuhi.
Pada kategori ashabul furudh
sababiyah diantaranya adanya pernikahan, bagian suami mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan istrinya yaitu mendapatkan  ½  bagian  apabila  tidak mempunyai keturunan dan mendapatkan  seperempat  apabila memiliki keturunan. Kemudian bagian  istri  juga  mendapatkan  dua bagian  yaitu  bagian  seperempat  dan seperdelapan,  seperempat  jika  istri tidak memiliki keturunan dan mendapatkan seperdelapan jika
memiliki keturunan. 13
13 Muhibbussabry, Fiqh  Mawaris ,  (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020). H.38.
14 Tinuk  Dwi  Cahyani, Hukum  Waris  dalam Islam . (Malang: UMM Press, 2018) .H.58.
Penjelasan  berikutnya  adalah mengenai penerima bagian tetap dari keturunan atau kekerabatan juga bisa disebut dengan ashabul furud nasabiyah yang terdiri dari: 14
Pertama, bagian anak perempuan  mendapatkan  setengah bagian  apabila  hanya  satu  orang. Anak  perempuan  mendapatkan  dua pertiga  bagian  apabila  lebih  dari seorang dan menjadi Ashobah bilghoiri jika  bersama  saudara  laki- laki  sekandung.  Kedua  bagian  Ibu seperenam, ketiga bagian ayah seperenam,  keempat  bagian  cucu perempuan  dari  anak  laki  laki memperoleh setengah bagian, kelima saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah bagian, keenam  saudara  perempuan  seayah mendapatkan setengah apabila pewaris tidak bersama saudara perempuan sekandung.
Asas-asas  hukum  kewarisan Islam menjadi patokan hukum dalam penyaluran harta warisan. 15 Asas-asas tersebut  diataranya,  Pertama  Asas ijbari (memaksa)  yaitu  melakukan sesuatu  yang  bertentangan  dengan keinginan  subjektif.  Hal  ini  dalam hukum  waris  terjadi  peralihan  harta berdasarkan kebijakan pribadi. Orang
15 Amal  Hayati,  Rizki  Muhammad  haris  dkk, Hukum Waris , (Medan: CV Manhaji, 2015). H.17.
yang  mendapatkan  warisan  tidak dapat  (selama  hidup)  menolak  atau mencegah  pengalihan  tersebut  tanpa tindakan hukum atau manifestasi niat dari ahli waris.
Perolehan  harta  kepada  ahli waris secara otomatis menurut ketetapan  Allah  SWT  tanpa  adanya penghalang digantungkan pada kehendak  pewaris  atau  ahli  waris. Unsur  paksaan  tidak  bisa  dijadikan sebagai  landasan  materiil  dalam kaidah penerimaan harta waris. Unsur Ijbari menekankan  tidak  adanya konsep  hutang  yang  diwariskan sehingga  ahli  waris  tidak  dikenai beban dalam hal hutang piutang. Ahli waris mempunyai kewajibannya untuk  membayarkan  utang  pewaris dengan  harta  peninggalannya.  Asas ijbari  dalam  hukum  Islam  dapat dilihat dari beberapa segi:
a. Tata cara pemberian harta dilakukan  atas  dasar  pribadi pewaris dan tidak dialihkan orang lain kecuali Allah SWT. Ahli waris tidak  wajib  memberi  amanah  apa pun  sebelum  mereka  meninggal, dan  ahli  waris  juga  tidak  harus menuntut harta warisan.
b. Segi  ukuran  dalam  pembagian harta  warisan  telah  ditetapkan dalam  al  Quran  dan  Hadits.  Ahli waris tidak mempunyai wewenang
dalam mengatur ukuran yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
c. Segi  penerima  peralihan  harta waris  sudah  ditentukan  sesuai ketentuan  dalam  hukum  Islam. Orang lain diluar ketentuan tersebut tidak berhak untuk mendapatkanya  berdasarkan  Q.S. an Nisa ayat 11, 12, dan 176.
Kedua  Asas  bilateral,  yaitu kedua  belah  pihak  ahli  waris  baik keturunan  dari  laki-laki  maupun perempuan  memiliki  hak  yang  sama berdasarkan QS an Nisa ayat 7, 12, 22 dan 176.
Ketiga  Asas  Individual,  yaitu harta warisan diberikan untuk kepemilikan  terpisah.  Setiap  ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri  tanpa  adanya  ikatan khusus dengan ahli waris lainya. Hal ini  didasarkan  konsep  ushul  fiqh ahliyatu  al  wujub bahwa  setiap manusia  sebagai  pribadi  memiliki kemampuan  untuk  memikul  hak  dan kewajiban.
Keempat Asas Keadilan berimbang.  Keadilan  dalam  hukum waris  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban,  antara  yang  telah  dicapai dengan kebutuhan dan kemanfaatannya. Keseimbangan
antara  hak  dan  kewajiban  tentu menjadi  tolak  ukur  yang  harus diperhatikan  guna  terciptanya  rasa
keadilan dan qanaah dalam menerima.  Dengan  cara  ini,  laki-laki dan perempuan diberi hak yang sama dalam  hal  tanggung  jawab  mereka dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.  Harta  warisan  yang diterima  tentu  seimbang  berdasarkan tanggung jawab mereka yang berbeda dalam keluarga.
Kelima, asas kematian.
Pengalihan  harta  dari  satu  orang  ke orang  lain  terjadi  jika  orang  yang memiliki harta meninggal dunia. Pada asas hukum waris Islam hanya boleh menggunakan satu bentuk pewarisan, yaitu pewarisan dengan kematian.
2. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
Sistem  pembagian  harta  warisan dalam  Fiqh  Mawaris  klasik  dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan  namun  perbedaan  tidak bertentangan  dengan  Fiqh  yang  sudah ada.  Dari  sisi  bagian  bagian  pasti  tidak ada  perbedaan  yang  menjadi  perbedaan adalah  acara  pembagiannya  karena  di dalam kompilasi hukum Islam mengenal konsep harta bersama tersebut dihasilkan oleh  pasangan  suami  dan  istri  selama pernikahan mereka belum terjadi adanya perceraian.  Cara  pembagiannya  adalah jumlah harta peninggalan dibagi menjadi dua  kemudian  baru  dibagikan  kepada ahli waris sesuai dengan bagian pasti.
Bahasan  menyangkut  pengertian hukum warisan, ruang lingkup
kewarisan serta segala istilah terhadapnya  disebutkan  dalam  pada pasal  171  Kompilasi  Hukum  Islam dijelaskan tentang makna hukum warisan  dan  ruang  lingkupnya.  Makna yang terkandung di dalamnya yaitu a. Hukum pengalihan hak waris ( tirkah ) kepada  ahli  waris  menentukan  siapa yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan besarnya masing-masing bagian.
b. Pewaris  merupakan  orang  yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan keputusan  Pengadilan  Agama  Islam mempunyai  ahli  waris  dan  harta peninggalan.
c. Ahli  waris  adalah  orang  mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang karena  hukum  untuk  menjadi  ahli waris;
d. Harta  peninggalan  merupakan  harta yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik yang  berupa  harta  benda  yang menjadi  miliknya  maupun  hak- haknya;
e. Harta  warisan  merupakan  harta bawaan  ditambah  bagian  dari  harta bersama  setelah  digunakan  untuk keperluan  pewaris  selama  sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah ( tajhiz ), pembayaran  utang  dan  pemberian untuk kerabat;
f. Wasiat  merupakan  pemberian  suatu benda dari pewaris kepada orang lain tanpa  lembaga  yang  akan  berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
g. Hibah  merupakan  pemberian  suatu benda  secara  sukarela  dan  tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
h. Anak  angkat  merupakan  anak  yang dalam  pemeliharaan  untuk  hidup sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan sebagainya beralih
tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
i. Baitul  Mal  adalah  Balai  harta
Keagamaan.
Pasal 171 huruf (a) KHI menegaskan  fungsi  atau  tujuan  dari ditiadakannya  hukum  warisan.  Dengan kata  lain,  adanya  pengaturan  tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan  mengenai  harta  tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan  mengenai  harta  tersebut berupa  Hak  untuk  menerima  harta  dari orang  tertentu  timbul  karena  adanya hubungan  khusus  antara  dia,  penerima hak, dan orang yang memiliki harta itu. Dalam  hukum  waris  Islam,  suatu hubungan dapat berupa hubungan keluarga,  hubungan  persusuan,  atau
16 H.A  Sukris  Sarmadi,”Hukum  Waris  Islam Indonesia  :Perbandingan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan fiqh Sunni”(Jogjakarta: Aswaja Presindo,2013). H.19
hubungan perkawinan. Tirkah dipahami sebagai  warisan  ahli  waris  sebelum dikeluarkan  untuk  biaya  pemakaman, pelunasan  hutang  seumur  hidup,  dan pembayaran wasiat. 16
3. Problematika Kesetaraan Gender

## Dalam Hukum Kewarisan Islam
Kata  gender  berasal  dari  bahasa inggris  yaitu  “ gender ”.  Istilah  gender pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Robert Stoller  (1968)  untuk  memisahkan  sifat manusia berdasarkan definisi sifat sosio- kultural  dari  definisi  yang  berasal  dari sifat  fisiko-biologis.  Dalam  pendekatan ilmu  sosial,  Aan  Oakley  (1972)  juga sangat membantu dalam mengembangkan konsep dan pemahaman gender. Gender mendefinisikan gender sebagai
konstruksi  sosial  atau  atribut  yang dikenakan  pada  orang  dan  dikonstruksi oleh  budaya  manusia.  Oakley  (1972) mendefinisikan Sex, Gender and Society menyatakan bahwa seks berarti perbedaan  yang  tidak  bersifat  biologis, tidak ilahi. 17
Hukum  keluarga  merupakan  satu- satunya bidang hukum yang dipertahankan  oleh  umat  Islam  sejak masuk  dan  diterimanya  Islam  dalam masyarakatnya.  Berbeda  dengan  bidang hukum  lainnya,  hukum  keluarga  Islam
17 Suharjuddin,” Kesetaraan Gender”
(Purwokerto: Pena Persada, 2020). H.14
berlaku dengan berbagai alasan.
Penerapan hukum keluarga Islam sering dianggap  sebagai  identitas  Muslim individu atau komunitas tertentu. Tetapi hal yang sama berlaku ketika intervensi pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan masalah keluarga.
Konsisten dengan intervensi pemerintah, dilakukan  upaya  untuk  mereformasi kaidah  peraturan  hukum  keluarga,  yang disadur dari sudut pandang ilmiah yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh klasik.
Upaya tersebut harus dilakukan di satu  sisi  untuk  keberlangsungan  hukum keluarga  Islam,  dan  di  sisi  lain,  untuk memenuhi  kepentingan  dan  tuntutan kekinian  dari  pihak-pihak  tertentu, seperti perempuan, yang selalu dianggap dan ditempatkan pada posisi  yang lebih rendah atau terpinggirkan. Tidak terkecuali  hukum  waris  Islam,  dan beberapa negara telah mengubah aturan hukum waris Islam mereka.
Upaya upaya pembaharuan dibersamai  dengan  apa  yang  disebut dengan  kodifikasi  hukum,  tujuannya adalah  Menciptakan  standar  hukum untuk  mencapai  kepastian  hukum  dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian yang muncul akibat perubahan
18 Euis Nurlailawati,” Menuju Kesetaraan dalam Aturan  Kewarisan  Islam  Indonesia  :  Kedudukan  anak Kandung VS Saudara Kandung ”dalam “ Problematika Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  ”(Jakarta: Puslitbang  Kehidupan  keagamaan  Badan  Litbang  dan Diklat Kementerian Agama RI,2012).
zaman  dan  target  realisasi  klaim perempuan atas status hukum. 18
Berdasarkan  pendekatan  sejarah bahwa  perkembangan  sejarah  hukum waris Islam dilatarbelakangi oleh hukum lokal  masyarakat  Arab  pra-Islam.  Suku individu terbentuk dari laki-laki dewasa yang menelusuri  keturunan mereka dari nenek  moyang  yang  sama  melalui geneologi keluarga laki-laki. Suatu bani terikat  oleh  aturan-aturan  lisan  yang berkembang  sebagai  manifestasi  jiwa dan  karakternya.  Aturan-aturan  ini membantu  melindungi  warisan  suku dengan  memperkuat  kekuatan  militer suku,  membatasi  hak  suksesi  bagi kerabat  laki-laki  dari  almarhum,  dan memastikan bahwa putra dan keturunan mereka  menempati  urutan  pertama. 19
Sistem  matrilineal  ini  menurut  peneliti bahwa  pembagian  warisan  kepada  ahli waris  hanya  dilakukan  pada  geneologi dari  ibu.  Sistem  hukum  waris  di  Arab praIslam sangat tidak adil dan diskriminatif terhadap wanita. Perempuan  tidak  memiliki  hak  atau bagian  dalam  pembagian  harta  warisan, dan  seringkali  dipaksa  untuk  menikah dengan  saudara  laki-laki  atau  anggota keluarga  lain  untuk  memastikan  bahwa harta mereka tetap dalam keluarga.
19 Mahkamah  Agung, Himpunan  Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi  Hukum  Islam  dengan  Pengertian  dan Pembahasanya , 2011. H. 421
Dengan diterimanya Islam, sistem hukum  waris  mengalami  perubahan yang  signifikan  dan  adil.  Al-Qur'an memperkenalkan  prinsip  adil  dan  tidak diskriminatif  dalam  pembagian  harta warisan,  dan  memberikan  hak  kepada wanita untuk memperoleh bagian dalam pembagian harta warisan. Ini merupakan perubahan besar dan merupakan langkah penting dalam peningkatan status wanita dalam masyarakat Arab.
Menjelang masa renaissans Islam, struktur sosial masyarakat Hijaz mengalami  perubahan,  terutama  di wilayah Mekkah dan Madinah. Keluarga inti  menggantikan  etnisitas  sebagai  unit dasar  masyarakat.  Turunnya  kitab  al- Qur'an  sebagai  pedoman  menciptakan revolusi  hukum  tentang  warisan  yang ditekankan  pada  ikatan  pasangan  suami dan istri, dan antara orang tua serta anak. Aturan-aturan ini memiliki  tujuan khusus  untuk  memberikan  proteksi  dan keadilan  bagi  perempuan  dalam  hal waris.  Dengan  demikian,  hukum  waris al-Qur’an  terhadap  Arab  pra-Islam sebagai reformasi hukum adat kesukuan. Dari  perspektif  sosio-historis, asbabun nuzul ayat  tentang  hukum  waris  Islam sebagai  respon  memperbaiki  sistem kekeluargaan dan hukum waris yang ada sebelumnya.
20 Anjar  Kususianah,  "Keadilan  Gender  Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis,” Almazaahib Jurnal Perbandingan Hukum , Vol. 9. No. 1
Untuk  menetapkan  bahwa  konsep pewarisan  dua  banding  satu  tidak melanggar konsep keadilan dan persamaan,  perlu  diperhatikan  beberapa hal. Pertama, kita harus membandingkannya  dengan  konteks kehidupan  sosial  masyarakat.    Dari  sini dapat  kita  lihat  bahwa  definisi  syariah tentang hak waris bagi perempuan cukup adil  karena  perempuan  memiliki  hak waris. Ini berarti bahwa Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan  memiliki  kedudukan  yang sama  dalam  hal  warisan.  Kedua,  untuk menjawab  pertanyaan  mengapa  terjadi perbedaan sosial secara kuantitatif antara laki-laki dan perempuan, perlu diperhatikan lingkungan sosial kehidupan  keluarga  pada  saat  itu,  yaitu beban mencari nafkah dan penghidupan seluruhnya  ditanggung  oleh  laki-laki perlu untuk melihat masalah. 20
Perbedaan  rasio  2:1  ini  bukan karena  masalah  gender,  tetapi  karena perbedaan  tugas  dan  tanggung  jawab yang  dipikul  laki-laki  yang  lebih  tinggi dari perempuan dalam konteks masyarakat Islam. Semakin besar beban yang  dipikul  seseorang,  semakin  besar pula hak yang dimilikinya. Ada beberapa hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam
(2021). H.63-82. https://doi.org/10.14421/al- mazaahib.v9i1.2293 , Diakses 29 Desember 2022, 13.07 WIB.
ukuran  2  banding  1  mengenai  hukum waris:
a. Konteks  historis:  Ayat  Al-Qur'an mengenai  hukum  waris  diturunkan pada masa tertentu dengan lingkungan dan situasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk  memahami konteks  historis  dan  situasi  saat  ayat tersebut diturunkan.
b. Interpretasi  yang  adil:  Penting  untuk memahami bahwa Al-Qur'an menekankan adil dan tidak diskriminatif  dalam  pembagian  harta warisan.  Oleh  karena  itu,  ukuran  2 banding 1 harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.
c. Kehidupan modern: Dalam kehidupan modern, situasi dan lingkungan  masyarakat  berubah,  dan mungkin  memerlukan  interpretasi yang  berbeda.  Oleh  karena  itu, penting untuk  memahami  bagaimana ukuran 2 banding 1 dapat diterapkan dalam situasi dan lingkungan modern.
d. Konsultasi  dengan  ahli:  Dalam  hal hukum  waris,  sangat  penting  untuk berkonsultasi  dengan  ahli  hukum Islam untuk memahami dan menerapkan  hukum  waris  secara benar.
e. Konsekuensi  sosial  dan  ekonomi: Pembagian  harta  warisan  memiliki
21 Muhammad  ali  Murtadho,"Keadilan  Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Prespektif The Thery Of limit Muhammad Syahrur," Gender Equality: International Journal Of Child and Gender studies , Vol
konsekuensi sosial dan ekonomi bagi masing-masing  penerima  warisan. Oleh  karena  itu,  penting  untuk memahami  dan  mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekonomi dari pembagian harta warisan.
Menurut  Muhammad  Syahrur,  ia mengembangkan  teori  yang  dikenal dengan The  Theory  of  Limit .  Menurut Syahrur,  hukum  waris  dalam  Islam seharusnya  dipahami  sebagai  suatu sistem  yang  adil  dan  memberikan  hak yang sama bagi semua anggota keluarga, tidak hanya terbatas pada laki-laki saja. Syahrur  juga  menekankan  pentingnya interpretasi terhadap hukum waris dalam Islam  seiring  dengan  perubahan  dan perkembangan zaman. Dalam pandangannya,  hukum  waris  adalah bentuk  dari  redistribusi  harta  benda dalam  masyarakat,  sehingga  setiap anggota  masyarakat  dapat  merasakan manfaat dari harta tersebut.
Metode  baru  ini  meliputi  analisis linguistik,  analisis  matematis,  dan interpretasi hermeneutik. Menurut Syahrur,  merujuk  pada  pasal  waris, terlihat masih ada persoalan yang belum terselesaikan,  seperti  pembagian  2:1 antara laki-laki dan perempuan. 21
Mengenai teori limit yang digunakan  dalam  membaca  ayat-ayat
4.  No.  1  (2018).  H.173-188,  http://dx.doi.org/ 10.22373/equality.v4i1.4487,  Diakses  pada  tanggal  29 Desember 2022, 14.41 WIB.
silsilah, ayat silsilah Syahrur memahami batasan-batasan  ketentuan  Allah  yang tidak  dapat  dilanggar  tetapi  memiliki ranah ijtihad yang dinamis, fleksibel, dan tangguh.  Dalam  batas-batas  hukum  ini, masyarakat  manusia  tidak  hanya  bebas, tetapi berkewajiban untuk mengembangkan  dan  membuat  hukum sesuai  dengan  konvensi  sosial  dan kondisi sosial politik. Pada QS. An-Nisa ayat  11  menjelaskan  bahwa  Allah memberi keutamaan bagi laki-laki dalam harta benda. Artinya laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan.  Dalam  hal  ini,  Syahrur menjelaskan  bahwa  laki-laki  adalah batas  atas  dan  tidak  dapat  dijumlahkan, sedangkan  perempuan  adalah  batas bawah, sehingga dalam kondisi tertentu, perempuan  dapat  memiliki  bagian  yang lebih banyak.
Menurut hemat penulis memperhatikan pemaparan diatas bahwasanya problematika tentang kesetaraan gender telah diakomodir dan diterapkan rasa keadilannya oleh undang-undang  kewarisan  Islam  yang ada  di  Indonesia  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  walaupun  belum sepenuhnya  sempurna,  diperkuat  oleh pendapat  dari  Muhammad  Syahrur bahwasanya  proporsi  perempuan  dapat memperoleh lebih banyak bagian dalam kondisi tertentu.
Pada  pelatihan  Paralegal  LKBH Fakultas  syariah  IAIN  Kediri  pada  hari Selasa  tanggal  27  Oktober  2020  Dr. Abdul  Jamil  S.H.,  M.H  menjelaskan bahwa  Fiqh  tidak  boleh  bersifat  saklek atau  kaku,  fiqh  semestinya  bersifat fleksibel  sesuai  dengan  perkembangan zaman.  Oleh  karenanya  dalam  Hukum Kewarisan  Islam  Di  Indonesia  (KHI) mengenal  konsep  harta  bersama,  yang mana  jika  harta  waris  dibagikan  harta bersama  dibagi  menjadi  dua  terlebih dahulu kemudian sisanya dibagi menurut bagian masing masing. Tentu saja hal ini tidak  lantas  membuat  porsi  2;1  setara menjadi  1;1  akan  tetapi  konsep  harta bersama  lebih  mengakomodir  rasa keadilan yang sebelumnya belum terpenuhi.  Perbedaan  dengan  sistem pembagian  Fiqh  Mawaris  klasik  adalah dari  konsep  harta  bersama  yang  telah penulis jelaskan sebelumnya, dalam Fiqh Mawaris klasik tidak ada konsep tersebut harta peninggalan yang sudah dikurangi dengan  perawatan  jenazah,  hutang  dan wasiat  langsung  dibagikan  kepada  para ahli waris.

## D. Kesimpulan
Dari  penjabaran  diatas  sehubungan dengan  problematika  kesetaraan  gender dalam  pembagian  harta  waris  hukum kewarisan Islam melalui pendekatan konsep asas  keadilan  dan  konsep  harta  bersama
yang  telah  dijelaskan  oleh  peneliti  dapat ditarik kesimpulan.
1. Ditinjau  dari  porsi  bagian  bagian  ahli waris terdapat persamaan antara mawaris  klasik  dan  KHI  namun perbedaan  terbaca  tentang  Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Klasik dan Penyusunan  Hukum  Islam  adalah  cara menarik  garis  nasab  didasarkan  pada laki-laki akibatnya keturunan perempuan yang disebut dzawil arham tertutup oleh laki-laki  sedangkan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  cara  menarik  garis  nasab adalah berdasarkan asas bilateral sehingga  keturunan  perempuan  tidak tertutup oleh laki-laki.
2. Pernyataan  Syahrur  mengenai  laki-laki sebagai batas atas dan perempuan sebagai batas bawah tidak selaras dengan prinsip kesetaraan  gender.  Prinsip  kesetaraan gender  menyatakan  bahwa  laki-laki  dan perempuan  memiliki  hak  yang  sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kewarisan. Undang- undang  kewarisan  Islam  yang  ada  di Indonesia  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  telah  mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan  perempuan.  Meskipun  demikian, implementasi  undang-undang  tersebut masih  belum  sempurna  dan  masih terdapat beberapa masalah dan tantangan dalam  penerapannya.  Beberapa  masalah yang  sering  dihadapi  dalam  penerapan
undang-undang  kewarisan  Islam  adalah ketidakadilan  dalam  pembagian  warisan antara laki-laki dan perempuan, diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam hal  pengakuan  hak  warisan,  dan  masih adanya  praktik-praktik  tradisional  yang mengabaikan hak-hak perempuan dalam hal kewarisan. Untuk mengatasi masalah tersebut,  diperlukan  upaya-upaya  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  prinsip  kesetaraan  gender  dan hak-hak perempuan dalam hal kewarisan, serta perlu adanya tindakan konkret dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memperbaiki implementasi undang-undang  kewarisan  Islam  agar lebih  sejalan  dengan  prinsip  kesetaraan gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Endah  Amalia,  and  Ashif  Az  Zafi. ‘Penyetaraan  Gender  Dalam  Hal Pembagian  Warisan’. Ahkam:  Jurnal Hukum  Islam Vol.  8,  No.  2.  2020. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.
8.2.213-232.  Diakses  tanggal  27 Desember 2022, 16.03 WIB.
Audina,  Dhea  Januastasya.  ‘Kesetaraan Gender  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia’. Nomos:  Jurnal  Penelitian Ilmu  Hukum ,  Vol.  2,  No.  4.  2022. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.6 02.  Diakses  pada  tanggal  2  Januari 2023  pukul  11.26  Waktu  Indonesia Barat.
Bachtiar,  Maryati.  “Hukum  Waris  Islam dipandang  dari  Prespektif  Hukum berkeadilan  gender”, Jurnal  Ilmu Hukum ,  Vol  3.  No.  1.  2012. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1
026. Diakses 31 Desember 2022,09.59
WIB.
Bahtiar. Metode Penelitian
Hukum.
Tangerang : Unpam Press, 2018.
Cahyani,  Tinuk  Dwi. Hukum  Waris  dalam
Islam . Malang: UMM Press, 2018.
Haris,  Amal  Hayati,  Rizki  Muhammad  dkk. Hukum  Waris .  Medan:  CV  Manhaji, 2015.
Kementerian Hukum Dan Hak asasi  Manusia RI,    Kementerian  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Dalam negeri RI Parameter  Kesetaraan  Gender  Dalam Pembentukan Undang Undang, 2012. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Kementerian  Agama  RI  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat  Bina  KUA  dan  Keluarga
Sakinah tahun, 2018.
Kususianah,  Anjar.  “Keadilan  Gender  Dalam Kewarisan  Islam:  Kajian  Sosiologis
Historis.” Almazaahib Jurnal Perbandingan  Hukum ,  Vol.  9.  No  1. 2021. https://doi.org/10.14421/al- mazaahib.v9i1.2293. Diakses 29
Desember 2022, 13.07 WIB.
Lestari,  Zulkifli  Ismail,  Melani  Pita  dkk. “ Kesetaraan  Gender  Ditinjau    Dari Sudut  Normatif  Dan  Sosiologis ”. Vol.
26. No. 2 (2020). https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.
Diakses  pada  tanggal  2  Januari  2023 pukul 11.26 WIB.
Muhibbussabry. Fiqh  Mawaris .  Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
Murtadho, Muhammad ali. “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Prespektif The Thery Of limit Muhammad Syahrur.” Gender Equality:  International  Journal  of Child and Gender studies , Vol. 4. No. 1. 2018.
http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i 1.4487.  Diakses  29  Desember  2022,
14.41 WIB.
Mustari,  Abdillah. Hukum  Kewarisan  Islam . Makassar:  Alaudin  university  Press,
2013.
Nawawi, Maimun. pengantar Hukum
Kewarisan  Islam .  Surabaya:  Pustaka Raja, 2016.
Nizar, Faishal Amin, HM.Bahru dkk.
Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam  Fath  Al-Qorib  (Terjemahan Ringkas,  Dalil,  Permasalahan  dan Jawaban,  Beserta  Referensi  Lengkap dengan Makna Ala Pesantren ). Kediri; Lirboyo Press, 2016.
Nurlailawati, Euis. “Menuju Kesetaraan dalam Aturan  Kewarisan  Islam  Indonesia  : Kedudukan anak Kandung VS Saudara Kandung ”dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer. Jakarta: Puslitbang Kehidupan
keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
Q.S.  An-Nisa’:  7, Hijaz , Al-Qur’an Al-Karim Terjemah Tafsir Perkata Edisi Khusus Keluarga Sejuk Nurul Hayat .
Bandung:    Sygma  Creative  Media Corp, 2010.
Saebeni, Beni ahmad . Fiqh Mawaris . Bandung:  Pustaka  Setia  Bandung  , 2015.
Sarmadi,  H.A  Sukris.  Hukum  Waris  Islam Indonesia: Perbandingan  Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Sunni .
Jogjakarta: Aswaja Presindo, 2013.
Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf
Hasbullah,  Andi  Ardiyan  Mustakim, Mochammad Agus Rachmatulloh
Setiawan,  Pandi  Rais,  Moch  Choirul Rizal,  and  others.  Ragam  Metode Penelitian  Hukum.  Kediri:  Lembaga Studi  Hukum  Pidana,  Excellent  12: Solidaritas  untuk  Penelitian  Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi
Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
Suharjuddin. Kesetaraan gender . Purwokerto:
Pena Persada, 2020.
Syaikhu.  “Kewarisan  Dalam  Prespektif
Keadilan Gender” Elmaslahah Vol. 2. No. 2. 2018. http://dx.doi.org/10.23971/maslahah.v 8i2.1323.  Diakses  pada  tanggal  31 desember 2022 pukul 08.00 WIB