## EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Evaluatif Model CIPPO Pasca Pendidikan dan Pelatihan)

## Isjuandi
SMA Negeri 1 Sukadana Kayong Utara, Kalimantan Barat

## Anan Sutisna
Universitas Negeri Jakarta

## ABSTRACT
This study aims to evaluate education and training programs prospective  principle in  the  education  office  of  Kayong  Utara  District  West  Kalimantan  Province.  This study used a descriptive evaluative method CIPPO evaluation model developed by Stufflebeam and his colleagues and refined by Gilbert Sax. Data were collected with instrument interview, questioner, and document study. The subject of this study is the  representation  of  all  alumni  of  graduates  of  education  and  training  of prospective principal from 2012 to 2015 in the education offices of Kayong Utara District  West  Kalimantan  Province.  The  results  of  this  research  evaluation  seen from  five  aspects,  including:  1)  context,  with  relevant  results  for  the  legal  basis, management  design,  and  training  program  objectives.  2)  input,  related  to  training participants, curriculum and funding conformity with relevant results for sub aspect of  program  organizers  with  very  good  category  (82,50%),  resource persons/facilitators  with  very  good  category  (79,69%),  and  infrastructure  facilities with good category (71,74%). 3) result of process, 77,92% with very good category for  time  allocation,  result  of  suitability  of  curriculum  and  teaching  material  with good  category  (74,40%),  results  of  conformity  of  procedures  and  methods, monitoring and evaluation and process assessments relevant to technical guidelines and  candidates  for  principals.  4)  product  evaluation  results,  related  to  the achievement  of  objectives  that  include  competence  in  the  form  of  relevant knowledge, attitudes and behavior competence with good category (83,04%), skills with good category (75,89%), and appointment as high school principle (86,30%). 5) results  of  evaluation  of  outcomes,  related  to  program  impact,  that  is  the performance  of  graduates  after  appointment  have  positive  effect  with  very  good category (75,93%).

## Keywords
education and training, prospective principals, CIPPO models.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan calon kepala  sekolah  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan evaluasi deskriptif dengan model evaluasi CIPPO yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan koleganya dan disempurnakan oleh Gilbert Sax. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen wawancara, kuisioner, dan studi dokumen. Subjek pada penelitian ini adalah perwakilan semua angkatan alumni lulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dari tahun 2012 sampai 2015 di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat. Hasil evaluasi  penelitian  ini  dilihat  dari  lima  aspek,  meliputi:  1) context ,  dengan  hasil relevansi untuk landasan hukum, rancangan manajemen dan tujuan program diklat. 2) Input, terkait peserta diklat, kesesuaian kurikulum dan pembiayaan dengan  hasil relevan  untuk  sub  aspek  penyelenggara  program  dengan  kategori  sangat  baik (82,50%),  narasumber/fasilitator  dengan  kategori  sangat  baik  (79,69%)  dan  sarana prasarana dengan kategori baik (71,74%). 3) hasil proses,  77,92% dengan kategori sangat baik untuk alokasi waktu, hasil kesesuaian kurikukum dan bahan ajar dengan kategori  baik  (74,40%),  hasil  kesesuaian  prosedur  dan  metode,  monitoring  dan evaluasi  dan  penilaian  proses    relevan  dengan  petunjuk  teknis  dan  pedoman
Alamat Korespondensi
Jl. Manunggal  RT. 10. RW. 01 Desa Sutera Kec. Sukadana, Kayong Utara, Kalbar. Kode Pos 7852 e-mail: uning26@yahoo.com isjuandispd@gmail.com
Isjuandi Anan Sutisna
pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah.  4)  hasil  evaluasi product ,  terkait pencapaian  tujuan  yang  meliputi  kompetensi  yang  berupa  pengetahuan  relevan, kompetensi sikap dan perilaku dengan kategori baik (83,04%), keterampilan dengan kategori  baik  (75,89%),  dan  pengangkatan  sebagai  kepala  sekolah  dengan  kategori tinggi  (86,30%).  5)  hasil  evaluasi outcomes ,  terkait  dampak  program,  yakni:  kinerja lulusan setelah diangkat berpengaruh positif dengan kategori sangat baik (75,93%).

## Kata Kunci
Pendidikan dan Pelatihan, Calon Kepala Sekolah, Model CIPPO

## 1. Pendahuluan
Dalam  upaya  mewujudkan  sekolah  yang mampu  membentuk  insan  Indonesia  yang  cerdas dan  kompetitlf,  kepala  sekolah  sebagai  pimpinan di  sekolah  merupakan  faktor  penyumbang keberhasilan  upaya  penguatan  tata  kelola, akuntabilitas  dan  pencitraan  publik.  Keberhasilan kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan  di  sekolah  tidak  terlepas  dari kompetensl  dan  kemampuannya  menjalankan tugas, peran, dan fungsinya sebagai pimpinan,
Lingkungan  pembelajaran  yang  kondusif  di sebuah  sekolah,  sangat  dipengaruhi oleh manajemen  sekolah.  Kepala  sekolah  memang bukan satu-satunya faktor, karena peran guru dan tenaga kependidikan lainnya juga sama pentingnya. Namun,  dalam  kaitannya  dengan  manajemen sekolah,  kepala  sekolah  adalah  indikator  kuat dalam  manajemen  sekolah.  Oleh  sebab  itu,  para calon  kepala  sekolah  harus  disiapkan  sebaik mungkin  agar  dapat  mengelola  unit  kerjanya secara kreatif dan produktif.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Permen diknas  No.  13  Tahun  2007  dinyatakan  bahwa seorang  kepala  sekolah/madrasah  diharapkan memiliki  kompetensi  kepribadian,  manajerial, kewirausahaan,  supervisi,  dan  sosial.  Pada kenyataannya,  tidak  semua  kepala  sekolah/ madrasah  menguasai  seluruh  kompetensi  secara utuh.  Terdapat  kecenderungan  kepala  sekolah hanya menguasai beberapa kompetensi saja.
Hal tersebut di atas, dibuktikan dengan hasil survei  tahun  2007  oleh  Direktorat  Tenaga Kependidikan  menunjukkan  bahwa  rata-rata kompetensi  kepala  sekolah  baru  mencapai 54,88%,  sehingga  dikategorikan  masih  lemah. Penguasaan  kompetensi  kepribadian  (67,3%), manajerial  (47,1%),    kewirausahaan  (55,3%),
supervisi  (40,41%),    dan  sosial  (64,2%) (Kemendikbud, Juklak Pemerolehan sertifikat dan NUKS, 2013: 1).
Sesuai  dengan  Permendiknas  Nomor  13 Tahun  2007  menyatakan  bahwa  seorang  kepala sekolah/madrasah  harus  memiliki  kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan  sosial.  Meskipun  calon  kepala  sekolah/ madrasah  sudah  lulus  dari  tahap  rekrutmen, diyakini  bahwa  penguasaan  kompetensi  yang dimiliki  oleh  para  calon kepala  sekolah/madrasah tidaklah  sempurna.  Oleh  karena  itu,  Peraturan Menteri Pendidikan Nasionai No. 28 Tahun 2010 , Pasal  3 ay at  1  (satu) , tentang  Tugas  Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah menyatakan bahwa untuk  memperoleh  sertifikat  kepala  sekolah, calon kepala sekolah harus menempuh 2 tahapan, yakni: tahap rekrutmen dan tahap pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen  meliputi  proses  pengusulan  calon, seleksi  administratif,  dan  seleksi  akademik. Sedangkan  pendidikan  dan  pelatihan  adalah proses  pemberian  pengalaman  pembelajaran teoretik  maupun  praktik  kepada  para  calon  yang telah  lulus  rekrutmen  (Permendiknas  No.  28 Tahun 2010).
Dengan  melakukan  program  penyiapan kepala  sekolah/madrasah  yang  benar  akan menghasilkan calon kepala sekolah/madrasah yang kompeten.  Kepala  sekolah  yang  kompeten  akan mampu  mengembangkan  dan  memberdayakan dirinya.  Kepala  sekolah  yang  kompeten  akan memacu  peningkatan  kinerja  sekolah  yang dipimpinnya ke arah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.
Menurut Mulyasa banyaknya kepala sekolah yang masih kurang memenuhi standar, tidak lepas dari  proses  rekrutmen  dan  pengangkatan  kepala
Isjuandi Anan Sutisna
sekolah  disejumlah  daerah  bersifat  penunjukan langsung  yang  tergesa-gesa.  Proses  dari  guru untuk menjadi kepala sekolah hanya beberapa hari saja,  bahkan  beberapa  jam  melalui  seleksi  biasa seperti seleksi CPNS (Mulyasa, 2011: 18).
Pendapat lebih tegas dikemukakan Suhardiman  bahwa  rekrutmen  kepala  sekolah  di era  desentralisasi  sangat  kental  dengan  nuansa politik  di  tingkat  daerah.  Rekrutmen  kepala sekolah  disamakan  dengan  pemilihan  pejabat struktural.  Akibat    negatifnya,    ketika    menjadi kepala  sekolah,  perilakunya  seperti  birokrat  yang harus  selalu  loyal  pada  atasannya  (Budi Suhardiman, 2012: 58).
Pada  hakikatnya  kepala  sekolah  merupakan jabatan  profesional  yang  harus  mengedepankan prinsip-prinsip akademis dalam mewujudkan mutu pendidikan  di  sekolah  yang  dipimpinnya.  Para calon  kepala  sekolah  perlu  dibekali  dengan kompetensi yang memungkinkan mereka menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Mereka dituntut accountable atas  keputusan-keputusan yang diambil dan dilaksanakan. Melalui pendidikan dan  pelatihan,  para  calon  kepala  sekolah  akan dibekali  dengan  sejumlah  kompetensi  dasar  yang harus  dikuasai  dan  dimiliki.  Kompetensi  lainnya dapat  dikembangkan  setelah  menduduki  jabatan sebagai kepala sekolah.
Sesuai  amanat  Permendiknas  Nomor  28 Tahun  2010  Pasal  3  ayat  2  (dua),  tahap  awal program  penyiapan  calon  kepala  sekolah  di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dimulai  dengan  proses  rekrutmen  calon  kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dengan memperhatikan analisis proyeksi kebutuhan  kepala  sekolah  untuk  lima  tahun  ke depan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  Kabupaten Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat  memiliki jumlah  calon  kepala  sekolah  yang  mencukupi untuk memenuhi kebutuhan formasi.
Adapun  mekanisme  rekrutmen  yang dilakukan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat  adalah  sebagai berikut:
a. Pengumuman  rekrutmen  calon  kepala sekolah  melalui  surat resmi  dari  Dinas Pendidikan  yang  dikirim  ke  154    sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK.
b. Pengajuan  usulan  calon  kepala  sekolah  oleh pihak sekolah.
c. Seleksi Administratif.
d. Seleksi Akademik.
Tahap  berikutnya  yang  dilakukan  setelah rekrutmen  adalah  pelaksanaan  pendidikan  dan pelatihan  calon  kepala  sekolah.  Tahapan  ini sepenuhnya  menjadi  tugas  dan  wewenang  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan  Barat  sebagai  penyelenggara  yang bermitra dengan LPMP Provinsi Kalimantan Barat dan  LPPKS  sebagai  narasumber/fasilitator  dalam pelaksanaan  program  pendidikan  dan  pelatihan calon kepala sekolah ini. Program pendidikan dan pelatihan  penyiapan  calon  kepala  sekolah dilakukan dengan tahapan:
1) Pelaksanaan In Service Learning 1 (Diklat) .
2) Pelaksanaan On The Job Learning (Magang ).
3) In Service Learning 2 (Penyampaian hasil ).
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka dilakukan  penelitian  tentang  “Evaluasi  Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan Barat”, dengan setting penelitian adalah guru-guru dan  kepala  sekolah  yang  terpilih  dan  diusulkan dari  tingkat  SD,  SMP,  SMA,  dan  SMK,  di Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan Barat  sebagai  peserta  program  pendidikan  dan pelatihan calon kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK  dalam  rangka  penyiapan  calon  kepala sekolah  di  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang berjumlah sekitar 73 orang yang telah  lulus  program  pendidikan  dan  pelatihan calon  kepala  sekolah  dengan  rincian  sebagai berikut:  tahun  2012  sebanyak  13  orang,  tahun 2013 sebanyak 20 orang, tahun 2014 sebanyak 18 orang,  dan  tahun  2015  sebanyak  22  orang  dari 154 sekolah di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya,  kendala  dalam  pelaksanaan program  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah  berupa  kurangnya    motivasi  peserta, fasilitas  dan  pembiayaan  atau  pendanaan  dalam pelaksanaan  program  pendidikan,  dan  pelatihan calon  kepala  sekolah  dibebankan  sepenuhnya kepada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong
Isjuandi Anan Sutisna
Utara Provinsi Kalimantan Barat tanpa memungut biaya dari peserta pendidikan dan pelatihan calon kepala  sekolah,  seharusnya  dapat  memberikan motivasi  yang  tinggi  bagi  calon  kepala  sekolah dalam  mengikuti  dan  menyelesaikan  program pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah, namun masih ada calon kepala sekolah dinyatakan gagal  atau  tidak  lulus  karena  tidak  dapat menyelesaikan  pendidikan  dan  pelatihan  sampai tuntas  sesuai  dengan  aturan  yang  disepakati. Sehingga  harus  gagal  dalam  penyiapan  calon kepala sekolah. Hal ini tentu saja berdampak pada kekurangan  target  penyiapan  kepala  sekolah  dan kerugian pembiayaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan  Barat  dalam  pelaksanaan  program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
Permasalahan lain adalah outcome(s) setelah mengikuti  program  pendidikan  dan  pelatihan calon  kepala  sekolah  seharusnya  bermanfaat  bagi calon  kepala  sekolah  dalam  menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan  pada  dimensi-dimensi  kompetensi kepribadian,  manajerial, kewirausahaan,  supervisi, dan sosial, namun ditemukan kepala sekolah yang masih  belum  mampu  menerapkan  kompetensi yang  dimilikinya  sebagai  seorang  kepala  sekolah. Tidak  ada  peningkatan  prestasi  kerja,  dan  tidak memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dengan kompetensi  yang  dimiliki  kepala  sekolah. Realitanya  bahwa  program  yang  baik  dalam pelaksanaannya  dapat  dilihat  adanya  peningkatan kualitas  kepala  sekolah  setelahnya,  baik kompetensi,  prestasi  kerja,  serta  memberikan kontribusi positif di lingkungan kerjanya.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  evaluasi program  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah  SD,  SMP,  SMA,  dan  SMK  dalam  rangka penyiapan  calon  kepala  sekolah  di  Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dianggap penting  untuk  mengetahui  hasil  evaluasi  yang menyeluruh  supaya  hasilnya  dapat  digunakan sebagai  bahan  rekomendasi  dan  pertimbangan kepada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
Hasil  evaluasi  bermuara  pada  peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi kepala  sekolah,  yang  mana  o utcome(s) dari program  ini  diharapkan  sebagai  pioner  yang
dijadikan  sebagai  “ Role  Model ”  atau  teladan sebagai  kepala  sekolah  yang  berkompetensi memiliki  inovasi  dan  kreatifitas  pada  bidang profesinya (Permendikbud,  No. 13 Tahun 2007). Dengan  begitu,  evaluasi  dapat  dilihat  apakah o utcome(s) dari program pendidikan dan pelatihan calon  kepala  sekolah  dalam  rangka  penyiapan calon  kepala  sekolah  secara  langsung  dapat membawa  perubahan  pada  organisasi  lingkungan kerja  terhadap  peningkatan  mutu  dan  pelayanan pendidikan.
Menurut  Mulyatiningsih,  penelitian  evaluasi program  berisi  kegiatan  pengumpulan  data  dan informasi  untuk  membuat  keputusan  tentang pengumpulan data dan informasi untuk membuat keputusan  tentang  program  (melanjutkan, memperluas,  memperbaiki,  atau  menghentikan) program yang sedang berjalan (Endang Mulytiningsih, Bandung, 2003: 109) Dengan  demikian,  penelitian  evaluasi program  merupakan  kegiatan  sistematis  untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis serta menyampaikan data, baik berupa fakta, keterangan,  maupun  informasi,  sebagai  masukan untuk  pengambilan  keputusan  terhadap  suatu program.  Dalam  hal  ini,  penelitian  evaluasi program  mengandung  tiga  unsur  penting,  yaitu: (1)  kegiatan  sistematis,  (2)  data,  dan  (3) pengambilan  keputusan.  Pertama,  kegiatan sistematis  berarti  evaluasi  program  dilaksanakan melalui prosedur yang tertib berdasarkan kaedah- kaedah  ilmiah.  Kedua,  data  yang  dikumpulkan sebagai  fokus  evaluasi  program  melalui  kegiatan pengumpulan,  pengolahan,  analisis,  dan  penyajian dengan menggunakan pendekatan, model, metode,  dan  teknik  ilmiah.  Ketiga,  pengambilan keputusan berarti bahwa data yang disajikan akan bernilai  apabila  menjadi  masukan  berharga  untuk proses  pengambilan  keputusan  tentang  alternatif yang akan diambil terhadap program.
Dengan  melakukan  evaluasi  terhadap program  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah  dalam  rangka  penyiapan  calon  kepala sekolah  ini  diharapkan  bagi  Dinas  Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat khususnya  pengambil  kebijakan  dapat  dijadikan sebagai  bahan  pertimbangan  dan  literatur  dalam rangka  pengangkatan  kepala  sekolah  serta
Isjuandi Anan Sutisna
peningkatan  mutu  program  di  masa  yang  akan datang.

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif  kualitatif  merupakan  penelitian  yang termasuk  dalam  jenis  penelitian  kualitatif.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mengungkap  fakta, keadaan,  fenomena,  variabel,  dan  keadaan  yang terjadi  saat  penelitian  berjalan  dan  menyuguhkan apa adanya.
Metode penelitian pada dasarnya merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Pada penelitian evaluasi ini dengan pendekatan kualitatif dipilih  sebagai  cara  untuk  memperoleh  informasi atau  data  di  mana  evaluator  sebagai  instrumen kunci  memperoleh  data  melalui indepth  interview (wawancara  mendalam),  observasi,  angket (kuisioner), dan studi dokumentasi.
Pada penelitian evaluasi program pendidikan dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah  di  Kabupaten Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat,  telah disebutkan  bahwa  evaluator  menggunakan pendekatan  evaluasi  model  CIPPO,  kisi-kisi instrumen  yang  digunakan  pada  evaluasi  yang dilakukan  pada  aspek  atau  komponen Context, Input,  Process,  Output, dan Outcome(s) yang digunakan untuk memperoleh informasi.
Metode  kualitatif  dalam  evaluasi  dilakukan pada  tiap-tiap  aspek  tahapan  atau  komponen, informasi  atau  data  terkait  penilaian  evaluator adalah:
a. Landasan  hukum  atau  landasan  konseptual, rancangan manajemen dan tujuan pelaksanaan program  pendidikan  dan  pelatihan  calon kepala  sekolah  terkait  dengan  komponen evaluasi konteks.
b. Efektifitas  program  yang  terkait  dengan komponen  evaluasi input (masukan)  seperti: peserta, penyelenggara, narasumber, kurikulum,  sarana  prasarana,  dan  sumber dana/pembiayaan.
c. Aktifitas  penyelenggaraan  pendidikan  yang terkait  dengan process pelaksanaan  program pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah,  yakni:  alokasi  waktu,  kesesuaian
kurikulum, prosedur dan metode pembelajaran,  monitoring  dan  evaluasi,  dan proses penilaian.
d. Keberhasilan  pencapaian  tujuan  dalam peningkatan kinerja lulusan dan pengangkatan /penempatan lulusan program pendidikan dan pelatihan  calon  kepala  sekolah,  yakni: penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan  merupakan  komponen  evaluasi product..
e. Dampak  dari  program  pendidikan  dan pelatihan calon kepala sekolah berupa kinerja lulusan  mempunyai  pengaruh  positif  dan bermanfaat terhadap instansi tempat di mana lulusan  ditugaskan,  warga  sekolah  dan masyarakat  pada  umumnya  merupakan komponen evaluasi outcome(s).
Teknik purposive  sampling digunakan  untuk menjaring  informasi  dalam  evaluasi  program  ini. Subyek  penelitian  berkaitan  dengan  orang-orang yang terlibat dan mengetahui, atau menjadi pelaku dalam kegiatan program pendidikan dan pelatihan calon  kepala  sekolah.  Sebagai  informan  kunci, responden  atau  sampling  penelitian  meliputi:  1. Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat  sebagai penyelenggara  program;  2.  Kepala  sub  bagian Aparatur  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat  sebagai  panitia kegiatan;  3.  Pengawas  Sekolah;  4.  Wakil  Kepala Sekolah;  5.  Rekan  sejawat  (guru),  calon  kepala sekolah (peserta lulusan), dan siswa.
Model  riset  evaluasi  yang  dipakai,  yaitu: model  CIPPO  yang  dikembangkan  oleh Stufflebeam  dan  koleganya  dan  disempurnakan oleh  Gilbert  Sax.  Evaluasi  model  CIPPO  terdiri dari  lima  komponen,  yaitu: context, input, process, product,  and  outcome(s) .  Keunggulan  model  ini adalah memberikan suatu kajian yang komprehensif  dari  suatu  fenomena  sosial  yang sedang  diamati.  Model  CIPPO  berorientasi  pada pengambilan keputusan ( decision oriented ). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,  angket,  observasi,  dan  studi dokumen.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Isjuandi Anan Sutisna

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  yang  diperoleh  dari  evaluasi  program pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat  dengan menggunakan model CIPPO, maka hasil evaluasi yang dipaparkan meliputi deskripsi context; input; process, product; dan outcome(s) sebagai berikut:
a. Context (Dasar Hukum )
Komponen konteks yang dievaluasi meliputi  landasan  hukum  program  pendidikan dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah,  rancangan manajemen, dan tujuan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

## 1) Landasan Hukum
Pada  aspek  ini  peneliti  melakukan wawancara  terhadap  beberapa  responden  untuk pengetahuan dan pemahamannya tentang regulasi maupun  peraturan  perundang-undangan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  yang merupakan  ketentuan  yang  memberikan  pijakan rasional  di  lapangan  sebagai  penjabaran Permendiknas  Nomor  28  Tahun  2010  tentang seleksi  sampai  pada  pendidikan  dan  pelatihan calon kepala sekolah. Diantaranya responden dari narasumber,  penyelenggara,    pejabat  yang berwenang,  dan  pengawas  di  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kayong  Utara Provinsi
Kalimantan Barat, semuanya memberikan jawaban cukup memuaskan. Kemudian  beberapa  alumni  pendidikan  dan pelatihan calon kepala sekolah serta guru sejawat di  sekolah  para  calon  kepala  sekolah,  hasilnya adalah  masih  terdapat  20  orang  calon  kepala sekolah  dan  beberapa  guru  yang  peneliti tanyakan,  apa  landasan  hukum  pelaksanaan pendidikan  dan  pelatihan  termasuk  4  orang kepala  sekolah  dan  1  orang  pengawas  sekolah, ada  dari  mereka  belum  mengetahuinya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  di  kalangan  para  pengawas, kepala  sekolah,  mapun  guru  di  sekolah  ternyata belum  dilakukan  sosialisasi  secara  maksimal  dan menyeluruh.
Program  pendidikan  dan  pelatihan  calon kepala  sekolah  diselenggarakan  berdasarkan
kebutuhan  dan  tuntutan  undang-undang  untuk memberikan  pelayanan  pendidikan  kepada seluruh  warga  negara  guna  peningkatan  mutu, relevansi,  dan  daya  saing.  Diperkuat  dengan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  32  Tahun 2013  sebagai  perubahan  dari  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  13  Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala  Sekolah,  dan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  28  Tahun  2010 Tentang  Guru  Yang  Diberi  Tugas  Tambahan sebagai Kepala Sekolah, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk  Teknis  pelaksanaan  pendidikan  dan pelatihan calon kepala sekolah.

## 2) Rancangan Manajemen
Berdasarkan  hasil  analisis  dokumen  pada Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara Provinsi Kalimantan Barat, bahwa jumlah sekolah pada  semua  jenjang  di  enam  kecamatan  dengan tenaga  kepala  sekolah  merupakan  faktor  penting yang  menjadi  latar  belakang  dari  rancangan manajemen untuk perlunya pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan Barat,  yang  menjadi  acuan  dalam  menghadapi tuntutan regulasi undang-undang dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan merumuskan  suatu  rancangan  manajemen berdasarkan  hasil    analisis  terhadap  kebutuhan kepala  sekolah  yang  ada,  yaitu:  tidak  memiliki sertifikat  sebagai  kepala  sekolah,  rendah (buruknya)  kompetensi  yang  dimiliki  kepala sekolah,  masa  kerja  dan  pensiun,  berhalangan tetap  (meninggal  atau  mengundurkan  diri),  serta pemutasian ke sekolah lain maupun pada instansi yang lebih tinggi.
Dari  gambaran  data  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa  jumlah  sekolah  secara keseluruhan  SD,  SMP,  SMA,  dan  SMK  negeri sebanyak  154  sekolah.  Jumlah  sekolah  tersebut telah  memiliki  kepala  sekolah.  Namun  demikian sesuai  dengan  analisis  kebutuhan  kepala  sekolah untuk  5  tahun  ke  depan,  maka  kepala  sekolah masih  dibutuhkan  sebanyak  112  untuk  semua jenjang Pendidikan.
Isjuandi Anan Sutisna
3) Tujuan Penyelenggaraan Program Tujuan khusus program
untuk menumbuhkembangkan  pengetahuan,  sikap,  dan keterampilan  pada  dimensi-dimensi  kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi calon kepala sekolah. Dari tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  tersebut masih  terasa  belum  lengkap  jika  belum  terbukti dapat  dicapai  dalam  pelaksanaan  pendidikan  dan pelatihan,  namun  setelah  peneliti  melakukan wawancara  dengan  beberapa  sumber,  yaitu: kepala  sekolah  dan  pengawas  sebagai  responden maka  pendapat  responden  sama  komentarnya, yakni:  para  calon  kepala  sekolah  yang  telah mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah memiliki kompetensi yang lebih baik dari sebelumnya.  Kompetensi  dimaksud  adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepemimpinan  sebagai  kepala  sekolah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tujuan  pendidikan  dan pelatihan calon kepala sekolah telah tercapai.
Selain  wawancara  kepala  sekolah  dan pengawas  sekolah,  hal  senada  juga  diutarakan oleh  salah  satu  penyelenggara  maupun  beberapa narasumber  dan  fasilitator  pendidikan  dan pelatihan,  saat  peneliti  mewawancarai  mereka dan  ternyata  pendapat  mereka  tentang  hasil pendidikan  dan  pelatihan  memuaskan  karena semuanya  dinyatakan  lulus  dengan  kategori  baik. Artinya  saat  penilaian  para  peserta  rata-rata dapat menguasai materi dan dapat mempresentasikan portofolio mereka.
b. Input (Masukan)
Evaluasi input ( masukan ) mencakup  analisis persoalan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber  yang  tersedia  dan  alternatif strategi  yang  harus  dipertimbangkan  untuk mencapai  suatu  program.  Selain  itu  untuk mengidentifikasi  dan  menilai  kapabilitas  sistem, alternatif strategi, desain prosedur untuk strategi implementasi,  penjadwalan  dan  pemanfaatan pemilihan sumber daya, serta strategi implementasi rancangan program yang tepat agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam penelitian  ini  evaluasi  pada  komponen  input program  pendidikan  dan  pelatihan  antara  lain
mengenai;  karakteristik  peserta  pendidikan  dan pelatihan  calon  kepala  sekolah,  karakteristik narasumber/fasilitator, kurikulum program diklat, sarana    prasarana,  dan  pembiayaan  pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

## 1) Karakteristik Peserta
Dalam  program  penyediaan  calon  kepala sekolah  yang  akan  menjadi  peserta  pendidikan dan  pelatihan  terlebih  dahulu  harus  lulus  seleksi administrasi  dan  seleksi  akademik  serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga  Pengembangan  dan  Pemberdayaan Kepala  Sekolah  (LPPKS)  sebagai  penjabaran  dari isi  Permendiknas  Nomor  28  Tahun  2010  yang dijadikan  acuan  oleh  penyelenggara  pendidikan dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah.  Persyaratan tersebut  mutlak  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat, dengan  kata  lain,  jika  ada  salah  satu  syarat  yang tidak terpenuhi maka guru yang mencalonkan diri sebagai  peserta  seleksi  calon  kepala  sekolah dianggap  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah.
Secara  keseluruhan  dapat  digambarkan dengan grafik lingkaran sebagai berikut:

## 2) Penyelenggara Program
Penyelenggara  pendidikan  dan  pelatihan calon  kepala  sekolah  sesuai  dengan  ketentuan yang  distandarkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah. Oleh  karena  itu  peneliti  melakukan  angket kepada  36  responden  dari  alumni  calon  kepala sekolah  yang  telah  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan untuk persiapan penyelenggara program
Isjuandi Anan Sutisna
dan kepada 40 orang responden dari calon kepala sekolah  yang  telah  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  untuk  kemampuan  penyelenggara dengan  hasil  seperti  dapat  dilihat  pada  grafik berikut:
Berdasarkan  data  angket  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  penyelenggara  program pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah untuk  kesiapan  penyelenggara  memperoleh  nilai rata-rata 3,30 dengan persentase 82,50% kategori sangat memuaskan. Sedangkan untuk kompetensi penyelenggara  memperoleh  nilai  rata-rata  3,17 dengan persentase 79,17% sehingga dikategorikan memuaskan.

## 3) Karakteristik Narasumber/Fasilitator
Narasumber dan atau  fasilitator pendidikan dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah  adalah widyaiswara dari LPMP Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun unsur-unsur yang dinilai pada aspek ini  meliputi:  penguasaan  materi,  kemampuan dalam mempersiapkan materi ajar, latar belakang pendidikan,  sistematika  penyajian,  kemampuan menyajikan,  relevansi  materi  dengan  tujuan,
penggunaan  metode  dan  media  pembelajaran, penggunaan bahasa, ketepatan menjawab pertanyaan  peserta,  kemampuan  memotivasi peserta,  kualitas  bahan  ajar,  gaya,  sikap,  dan perilaku,  kerapian  dalam  berbusana/penampilan, ketepatan  waktu,  kehadiran,  penyajian  materi, dan  kerjasama antar  fasilitator/narasumber.  Data hasil angket diperoleh angka seperti terlihat pada grafik berikut:
Secara  keseluruhan  dari  hasil  angket penelitian,  untuk  kompetensi  narasumber  dapat diperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  3,20  dengan persentase  79,69%  maka  termasuk  kategori sangat baik.

## 4) Kurikulum  Pendidikan  dan  Pelatihan Calon Kepala Sekolah
Kurikulum  berkaitan  dengan  materi  dan bahan  ajar  yang  diberikan.  Berdasarkan wawancara  penulis  dengan  beberapa  responden, yaitu:  calon  kepala  sekolah  yang  telah  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  diperoleh  informasi sebagai berikut:
Materi  pendidikan  dan  pelatihan  calon kepala  sekolah  yang  diberikan  sesuai  dengan jenjang  pendidikan,  seperti  untuk  calon  kepala sekolah  SD  materi  yang  diberikan  sesuai  dengan kepemimpinan  kepala  sekolah  SD,  calon  kepala sekolah  SMP  materi  yg  diberikan  juga  sesuai dengan  kepemimpinan  sekolah  SMP,  dan
Isjuandi Anan Sutisna
seterusnya.  Selain  wawancara  dengan  calon kepala  sekolah  sebagai  peserta  pendidikan  dan pelatihan,  peneliti  memperluas  informasi  lagi dengan  sumber  yang  berbeda,  yaitu:  salah  satu narasumber/fasilitator dan satu orang penyelenggara  sehingga  mudah  untuk  dilakukan triangulasi  terhadap  data  yang  diperoleh.  Materi- materi  yang  disusun  dan  diberikan  tersebut adalah  dalam  rangka  pengembangan  kompetensi kepala  sekolah,  baik  kompetensi  kepribadian, manajerial,  kewirausahaan,  supervisi,  dan  sosial. Materi-materi  yang  diberikan  dirangkum  dalam modul  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik peserta  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah.
Struktur kurikulum pendidikan dan pelatihan  calon  kepala  sekolah  di  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
Struktur Kurikum In-Service Learning 1 NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM A. UMUM 1.  Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 2 JP 2.  Kebijakan Dinas Pendidikan 2 JP B. INT I 1.  Latihan Kepemimpinan 26 JP 2.  Kompetensi Manajerial 23 JP 3.  Supervisi Akademik 8 JP C. PENUNJANG 1.  Pembukaan/Penutupan 2 JP 2.  Orientasi Program 1 JP 3  Rencana Tindak Kepemimpinan  3 JP 4. Pre-test dan Post-test 2 JP 5.  Evaluasi Penyelenggaraan 1 JP Jumlah 70 JP Struktur Kurikulum On-The JoB Learning NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM 1 Pelaksanaan rencana tindakan di sekolah magang baik di sekolah tempat calon kepala sekolah/madrasah 3 bulan (200 JP) Struktur Kurikulum In- Service Learning 2 NO  MATA DIKLAT JUMLAH JAM A.  UMUM 1 Pembukaan 1 JP
B.  INTI 1 Penjelasan kriteria kelulusan 1 JP 2 Presentasi hasil On the Job Learning 10 JP 3 Penilaian Portofolio 13 JP C.   PENUNJANG 1 Refleksi Pelatihan 3 JP 2 Post-test 1 JP 3 Evaluasi/Penutupan 1 JP Jumlah 30 JP

## 5) Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
Dalam  penelitian  ini  evaluasi  terhadap fasilitas  sarana  dan  prasarana  menggunakan metode  angket  dan  wawancara  dalam  rangka mengetahui  ketersediaannya.  Metode  angket peneliti  menggunakan  pedoman  angket  ( cheklist) skala 4 (4 = sangat puas, 3 = puas, 2 = tidak puas dan  1  =  sangat  tidak  puas)  dan  sampel  yang diambil adalah 20 orang calon kepala sekolah dan 3  orang  narasumber  sebagai  responden.  Secara keseluruhan dapat dipaparkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:
Pada  grafik  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  fasilitas  sarana  dan  prasarana  secara keseluruhan  telah  memenuhi  standar  dan kriteria  evaluasi,  kecuali  pada  fasilitas  ruang belajar  perlu  mendapat  perhatian  karena  hasil penilaian  terendah,  yaitu:  pada  item  kondisi ruang  belajar  dengan  perolehan  nilai  rata-rata 2,65,  persentase  66,30%,  pada  fasilitas penginapan perlu mendapat perhatian yang lebih, yaitu:  pada  item  keamanan  dengan  perolehan nilai rata-rata 2,70 persentase 67,39%, dan pada fasilitas  pelayanan  konsumsi  perlu  mendapat perhatian  lebih  karena  hasil  penilaian  masih
Isjuandi Anan Sutisna
rendah, yaitu: pada item variasi hidangan dengan perolehan  nilai  rata-rata  2,61,  persentase 65,22%. Namun  demikian  bila  dilihat  secara keseluruhan pada tiap komponen sarana prasana maka  diperoleh  pula  kesimpulan bahwa  fasilitas ruang  belajar  masuk  nilai  puas  dengan  kategori baik.  Sementara  fasilitas  penginapan  peserta pendidikan  dan  pelatihan  dan  pelayanan konsumsi  memperoleh  penilaian  puas  dengan kategori baik.

## 6) Pembiayaan
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan penyelenggara  dalam  hal  ini  panitia  dari  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan  Barat,  yaitu:  Ketua  panitia  pelaksana pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah diperoleh  informasi  sebagai  berikut:  Semua pembiayaan  kegiatan  ditanggung  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan  Barat  melalui  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan Barat  selaku  penyelenggara  yang  tertuang  dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan Barat  tahun  tahun  2012  sampai  dengan  tahun 2015.
c. Process (Proses)
Dalam tahap proses ada beberapa aspek yang akan  dibahas  sebagai  hasil  evaluasi  di  lapangan, antara lain: kesesuaian alokasi waktu pelaksanaan, kesesuaian  kurikulum  dan  bahan  ajar  pendidikan dan  pelatihan,  dan  kesesuaian  prosedur  dan metode pembelajaran pendidikan dan pelatihan.

## 1) Kesesuaian Alokasi Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan  pendidikan dan pelatihan calon kepala  sekolah/madrasah  dengan  durasi  waktu sebagai berikut:
a) In-Service Learning 1 : 70 jpl (7 hari)
b) On-the-Job Learning : 200 jpl (3 bulan)
c) In-Service Learning 2 : 30 jpl  (3 hari)
Pemanfaatan  alokasi  waktu  sesuai  tahapan telah berjalan sesuai kriteria. Dapat dilihat pada grafik berikut:
Evaluasi  pada  aspek  pemanfaatan  alokasi waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  struktur kurikulum  telah  dilaksanakan  sesuai  standar,  di mana  terlihat  dari  alokasi  waktu  yang  paling banyak jam pelajaran adalah pada item presentasi tugas  dan  memperoleh  skor  rata-rata  3,10  dan persentasi 77,50% sehingga kesimpulan analisisnya tinggi dengan kategori "Baik".

## 2) Kesesuaian Kurikulum dan Bahan Ajar
Pada  aspek  ini  yang  akan  dievaluasi  adalah mengenai kesesuaian antara kurikulum dan bahan ajar  pendidikan  dan  pelatihan  dengan  tujuan pendidikan  dan  pelatihan  dan  tema  pendidikan dan pelatihan, kaitan bahan ajar/materi pendidikan dan  pelatihan  dengan  visi  dan  misi  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan Barat sebagai institusi pendidikan yang konsentrasi  dan  konsisten  terhadap  mutu pendidikan  di  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan  Barat  berusaha  secara  maksimal mewujudkan  regulasi  undang-undang,  yaitu: Permendiknas  Nomor  13  Tahun  2007  tentang Standar
Kepala Sekolah/Madrasah dan Permendiknas  Nomor  28  Tahun  2010  tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah.  Dari  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa kurikulum  yang  telah  ditetapkan  relevan  dengan tugas yang akan dilaksanakan dan implementasinya
Isjuandi Anan Sutisna
dalam  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria/standar,  seperti  terlihat  pada  grafik berikut:
Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan  bahwa  evaluasi  pada  aspek  muatan kurikulum  dan  bahan  ajar  secara  keseluruhan telah  sesuai  kriteria  yang  ditunjukkan  dengan perolehan  nilai  rata-rata  2,98  persentase  74,44% sehingga  kesimpulan  analisisnya  tinggi  dengan kategori "Baik".

## 3) Kesesuaian  Prosedur  dan  Metode Pembelajaran
Hasil  wawancara  ini  didukung  dengan  hasil angket  terhadap  kompetensi  narasumber,  di mana  pada  butir  soal  nomor  5  tentang kemampuan  menyampaikan  materi  yang  sesuai dengan  silabus  dan  RPP  memperoleh  skor  rata- rata 3,03 dan persentasi 75,69%. Sedangkan pada butir  soal  nomor  9  tentang  penguasaan  metode pembelajaran  yang  ditetapkan  dalam  kurikulum pendidikan  dan  pelatihan  dengan  skor  rata-rata adalah  3,31  dan  persentase  82,64%.  Dari perolehan  skor  maupun  persentase  tersebut maka  dapat  dikatakan  bahwa  prosedur  dan metode  pendidikan  dan  pelatihan  mendapat  nilai yang tinggi dengan dikategorikan "Baik".

## d. Product ( Produk)
Evaluasi  Produk  (Hasil)  sebagai  evaluasi yang  mengukur,  menafsirkan  keberhasilan pencapaian  tujuan  yang  mengarah  kepada peningkatan  kinerja  lulusan  dan  kuantitas  lulusan yang  telah  diangkat  maupun  belum  diangkat sebagai kepala sekolah, menilai dan mengumpulkan    data  membandingkan  kriteria yang  ditetapkan  dalam  tujuan  dengan  kenyataan yang  terdapat  di  lapangan  dan  pertimbangan- pertimbangan  dari  hasil  yang  terkait  dengan konteks,  input,  dan  proses  lalu  merumuskan penafsiran secara rasional.
1) Keberhasilan Pencapaian Tujuan Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon  Kepala Sekolah
Ada  beberapa  kriteria  atau  standar  yang dapat dijadikan tolok ukur agar seorang kepala sekolah  dapat  dikatakan  profesional,  di antaranya  adalah  memiliki  kompetensi  sesuai dengan standar minimum kemampuan sebagaimana  dalam  Permendiknas  Nomor  13 Tahun  2007.  Kompetensi  dimaksud  adalah Sikap  dan  Perilaku  terdiri  dari:  Kedisiplinan, Kerjasama,  Prakarsa,  dan  Tanggungjawab. Sedangkan  Kompetensi  Kepemimpinan  terdiri dari:  Kepribadian,  Sosial,  Kewirausahaan,  dan Kepemimpinan.  Berdasarkan  angket  diperoleh hasil sebagai berikut:
a) Penguasaan Pengetahuan (Knowledge)
Secara  umum  hasil  angket  kompetensi terhadap  penguasaan  pengetahuan  calon  kepala sekolah  yang  telah  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  berada  dalam  kategori  baik,  hal  ini sesuai  dengan  kriteria  evaluasi  yang  telah ditetapkan,  di  mana  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  peserta  menunjukkan  para calon kepala sekolah dapat menguasai pengetahuan  secara  teoretis  atau  materi pendidikan  dan  pelatihan  yang  disampaikan  oleh narasumber.
Isjuandi Anan Sutisna

## b) Penguasaan Sikap dan Perilaku (Attitude)
Secara  keseluruhan  hasil  angket  sikap  dan perilaku  calon  kepala  sekolah  pasca  mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada grafik berikut:
Dengan  kesimpulan  bahwa  penguasaan sikap  dan  perilaku  dengan  kategori  sangat  baik persentase sangat tinggi.

## c) Penguasaan Keterampilan (Skill)
Dimensi-dimensi yang dievaluasi pada aspek penguasaan keterampilan (Skill)
adalah kompetensi  Kepemimpinan  yang  terdiri  dari dimensi:  kepribadian,  manajerial,  kewirausahaan, supervisi,  dan  sosial.  Hasil  angket  tentang kompetensi  kepemimpinan  dapat  dilihat  dalam grafik berikut:
Berdasarkan  data  pada  grafik  tersebut secara  umum  peneliti  menarik  suatu  kesimpulan bahwa, ternyata kompetensi calon kepala sekolah yang  telah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan
calon  kepala  sekolah  rata-rata  masuk  dalam kategori "Baik” dengan persentase tinggi.
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa informan  tersebut,  dapat  peneliti  simpulkan bahwa  kinerja  lulusan  pendidikan  dan  pelatihan calon kepala sekolah yang telah diangkat menjadi kepala  sekolah  memperlihatkan  telah  memiliki kompetensi  pengetahuan,  sikap  dan  prilaku,  dan keterampilan yang lebih,  hal ini dapat dilihat dari cara  pengelolaan  sekolah,  pencapaian  prestasi- prestasi  di  sekolah,  dan  manajemen  kerja  yang sangat  baik  dibandingkan  dengan  kepala  sekolah yang  tidak  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan calon kepala sekolah.
d) Pengangkatan/Penempatan  Calon  Kepa la Sekolah Sebagai Kepala Sekolah Berdasarkan data pada komponen pencapaian tujuan tersebut secara umum peneliti menarik  suatu  kesimpulan  bahwa,  ternyata kompetensi  calon  kepala  sekolah  yang  telah mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah  rata-rata  masuk  dalam  kategori  "Baik/ Memadai" dan  layak  untuk  diangkat  menjadi kepala sekolah.
Dari hasil studi dokumen dapat disimpulkan bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah  yang  dilaksanakan  oleh  dinas  pendidikan Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi  Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah menghasilkan 73 calon kepala sekolah. Yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah berjumlah 63  orang  dengan  persentase  86,3%  kategori sangat tinggi.

## e. Outcomes (Dampak)
Peneliti  juga  melakukan  angket  terhadap para  calon  kepala  sekolah  yang  telah  diangkat menjadi  kepala  sekolah  di  lingkungan  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan Barat dalam mengukur seberapa jauh dampak  pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala sekolah terhadap kinerja lulusan setelah diangkat sebagai  kepala  sekolah.  Berikut  hasil  angket  dari 25  butir  soal  dengan  4  opsi  pilihan  jawaban  dan 40 orang kepala sekolah sebagai responden yang telah  diangkat  dari  hasil  lulusan  pendidikan  dan
Isjuandi Anan Sutisna
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 8, No. 2, Oktober 2017
pelatihan  calon  kepala  sekolah.  Dari  data  angket tersebut yang terhimpun memperoleh total skor 3029  masuk  dalam  kelas  interval  (2502  sampai dengan  3252)  sehingga  dampak  pendidikan  dan pelatihan  calon  kepala  sekolah  terhadap  kinerja lulusan  setelah  diangkat  mempunyai  pangaruh “positif”,  dengan  persentase  pencapaian  kinerja 75,93%  dengan  kategori  “Sangat  Baik”  yang menunjukkan kinerja yang signifikan.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa manajemen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat  telah  berjalan secara  efektif  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan  sehingga  kriteria  dalam  evaluasi  dapat terpenuhi.  Model  evaluasi  CIPPO  dipilih  untuk alasan  kesempurnaan  informasi  yang  dihasilkan secara  menyeluruh  dan  komprehensif  oleh  model evaluasi ini. Tahapan penelitian evaluasi mencakup empat  tahapan,  yaitu:  (1)  deskripsi  mengenai penentuan  responden  atau  sumber  data;  (2) metode  pengumpulan  data;  (3)  instrumen pengumpul  data;  dan  (4)  deskripsi  mengenai analisis data.
Evaluasi  model  CIPPO  terdiri  dari: contexts, input,  process,  product, dan outcome(s) ,  dari  kelima komponen  atau  tahapan  dalam  evaluasi  program pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah diperoleh  hasil  sebagai  berikut:  1)  Komponen contexts program  pendidikan  dan  pelatihan  calon kepala  sekolah  telah  sesuai  dengan  kriteria  yang telah  ditetapkan,  walaupun  masih  perlu  ada sosilaisasi lebih lanjut, 2) Komponen input program pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015    di  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan  Barat  telah  sesuai  dengan  kriteria keberhasilan,
3) Komponen
process penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  calon kepala  sekolah  di  Kabupaten  Kayong  Utara Provinsi  Kalimantan  Barat  relevan  dan  sesuai dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  4) Komponen product program pendidikan  dan pelatihan  para  calon  kepala  sekolah  memperoleh penilaian  dengan  kategori  "Baik",  hal  ini  sudah
sesuai  dengan  kriteria  evaluasi  yang  telah ditetapkan, dan 5) Komponen outcome(s) program pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap, kinerja kepala sekolah dan  lingkungan masyarakat sekolah maupun bagi kepala sekolah itu sendiri.
Dari  beberapa  kesimpulan  di  atas  maka peneliti  dapat  merekomendasikan  beberapa  hal untuk  dapat  ditindaklanjuti  oleh  pengambil kebijakan,  baik  oleh  lembaga  pendidikan  dan pelatihan,  pemerintah  daerah  maupun  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kayong  Utara  Provinsi Kalimantan  Barat.  Rekomendasi  tersebut  antara lain:
1. Kepala  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Barat  selaku lembaga  yang  memfasilitasi  narasumber/ fasilitator  untuk  dapat  melakukan  komunikasi yang  intensif  dan  sosialisasi    adanya  regulasi Permendiknas  Nomor  13  Tahun  2007  tentang Standar  Kualifikasi  dan  Kompetensi  Kepala Sekolah  dan  Permendiknas  Nomor  28  Tahun 2010  tentang  Guru  Yang  Diberi  Tugas Tambahan  Sebagai  Kepala  Sekolah  kepada Jajaran  Pemerintah  Daerah  bukan  saja  pada Dinas  Pendidikan,  tetapi  juga  kepada  Bupati, DPRD, maupun BKD.
2. Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kayong Utara  Provinsi  Kalimantan  Barat  untuk  dapat memprioritaskan  pengangkatan  kepala  sekolah yang  telah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan calon  kepala  sekolah  dan  dapat  mengintervensi pengaturan  jadwal  pelaksanaan  OJL  yang  lebih baik  agar  pada  saat  pelaksanaan  OJL  tidak merugikan KBM siswa.
3. Panitia penyelenggara perlu melakukan pembenahan  dan  perbaikan  internal  terkait dengan  sarana  prasarana  dan  pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah . 4. Guru dan alumni pendidikan dan pelatihan calon kepala  sekolah  hendaknya  lebih  menjaga konsistensi kinerja positif di lingkungan kerjanya, agar terhindar dari kesan bahwa pendidikan dan pelatihan  hanya  kegiatan  formalitas  dalam menduduki jabatan kepala sekolah, karena telah diberikan  amanah  dan  kepercayaan  untuk menambah  ilmu  serta  pengalaman  melalui pendidikan dan pelatihan.
Isjuandi Anan Sutisna

## 5. Daftar Pustaka
Akhyar.  M,  Penerapan  Riset  Evaluasi  Dalam Bidang  Pendidikan:  Sebuah  Pedoman  Praktis. Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam,  Vol.  IV,  No. 1, 2007.
Fitzpatrick,  J.L.,  Sanders,  J.R.,  &Worthen,  B.R.
(2004). Program Evaluation: Alternative
Approaches  and  Practical  Guidelines. Boston: Pearson Education.
Kemendikbud,  Juklak  Pemerolehan  Sertifikat  dan NUKS, LP2KS, 2013.
-------------, Juklak Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, LP2KS, 2013.
Mulyatiningsih,    Endang,  Metode  Penelitian Terapan  Bidang  Pendidikan.  Bandung: Alpabeta, 2013.
Mulyasa,  Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarsa, 2011.
Permendiknas,  Nomor  13  Tahun  2007  tentang
Standar Kepala Sekolah/Madrasah. -------------,  Nomor  28  Tahun  2010  tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Suhardiman,  Budi,  Studi  Pengembangan  Kepala
Sekolah:  Konsep  dan  Aplikasi.  Jakarta: Rieneke Cipta, 2012.
Stufflebeam,  Daniel  L,  dan  Athony  J.  Shinkfield, Systematic  Evaluation:  A  Self-Instructionl Guide  to  Theory  and  Practice.  Boston: Kluwer Nijhoff Publishers Group, 1988.
------------,  Madaus,  G.F,&  Kellaghan,  T.  (2002).
Evaluation  Models:  Viewpoints  on  Educational and  Human  Services  Evaluation. Ed.  Daniel  L. Stufflebeam,  George  F.  Madaus  dan  Thomas Kellaghan. New York: Kluwer Academic.