## DEMOKRASI DI INDONESIA (KONSEP, PROSPEK, DAN IMPLEMENTASINYA)

## Sunarso Jurusan PKnH FISE UNY

## Abstrak
Sejarah  peristilahan  demokrasi    dapat  ditelusuri  jauh  ke  belakang.  Konsep  ini ditumbuhkan  pertama  kali  dalam  praktik  negara kota  Yunani  dan  Athena  (450  SM  dan 350  SM).  Dalam  tahun  431  SM,  Pericles,  seorang  negarawan  ternama  Athena, mendefinisikan  demokrasi  dengan  mengemukakan  beberapa  kriteria:  (1)  pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung.; (2) kesamaan di depan hukum;  (3)  pluralisme,  yaitu  penghargaan  atas  semua  bakat,  minat,  keinginan  dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.
Samuel Huntington mengidentifikasi tiga gelombang demokratisasi dalam sejarah manusia. Gelombang pertama antara tahun 1828 hingga  1926, gelombang kedua tahun 1943  hingga  tahun  1962,  Sejak  tahun  1974,  menurutnya,  dunia  memasuki  gelombang ketiga  demokratisasi  dengan  lebih  banyak  lagi  negara  menjadi  demokratis.  Gelombang demokratisasi  ini  juga  diikuti  arus  balik  di  mana  beberapa  negara  yang  telah  menjadi demokrasi  kembali  menjadi otoriter. Kendati demikian, gelombang demokratisasi  selalu datang  dan  lebih  banyak  negara  menjadi  demokratis.  Demokrasi,  meskipun  ada  arus balik, adalah suatu yang tak terelakkan dan bakal hadir bagi semua negara.
Indonesia  adalah  salah  satu  dari  negara  yang  sedang  memasuki  gelombang  ini. Setelah 32 tahun berkuasa, rezim Jenderal Soeharto  yang kuat tiba-tiba runtuh pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia, bagaimanapun, masih belum jelas benar apakah kekuatan-kekuatan demokrasi akan menang.

## A. Pendahuluan
Sejarah  peristilahan  demokrasi    dapat  ditelusuri  jauh  ke  belakang.  Konsep  ini ditumbuhkan  pertama  kali  dalam  praktik  negara  kota  Yunani  dan  Athena  (450  SM  dan 350  SM).  Dalam  tahun  431  SM,  Pericles,  seorang  negarawan  ternama  Athena, mendefinisikan  demokrasi  dengan  mengemukakan  beberapa  kriteria:  (1)  pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat  yang penuh  dan  langsung.; (2) kesamaan di depan hukum;  (3)  pluralisme,  yaitu  penghargaan  atas  semua  bakat,  minat,  keinginan  dan pandangan;  dan  (4)  penghargaan  terhadap  suatu  pemisahan  dan  wilayah  pribadi  untuk memenuhi  dan  mengekspresikan  kepribadian  individual  (Roy  C  Macridis,  1983:19-20). Dalam  zaman  yang  sama  kita  pun  dapat  berkenalan  dengan  pemikiran  politik  Plato,
Aristoteles,  Polybius  dan  Cicero,  untuk  menyebut  sebagian    diantara  jajaran  pemikir masa itu, yang juga meletakkan dasar-dasar bagi pengertian demokrasi.
Dalam  perkembangannya  kemudian,  pertumbuhan  istilah  demokrasi  mengalami masa  subur  dan  pergeseran  ke  arah  pemoderenan  pada  masa  kebangunan  kembali  dari renaissance. Dalam masa ini muncul pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa atau negara di satu pihak dengan rakyat di pihak lain, yaitu pemikiran baru dan mengejutkan  tentang  kekuasaan  dari  Niccolo  Machiavelli  (1469-1527),  serta  pemikiran tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari Thomas Hobbes (1588-1679), dan John  Locke  (1632-1704).  Pemikiran-pemikiran  dari  sejumlah  nama  besar  tersebut  telah memberikan sumbangan  yang penting bagi upaya pendefinisian kembali atau aktualisasi istilah demokrasi (Eef Saefullah Fatah, 1994:5).
Satu hal  yang  kita  baca dari  berbagai  studi penelusuran  istilah demokrasi adalah bahwa  ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan  masyarakat. Semakin tinggi  tingkat  kompleksitas  maka  semakin  rumit  dan  tidak  sederhana  pula  demokrasi didefinisikan.  Salah  satu  hasil  akomodasi  pendefinisian  demokrasi  terhadap  tingkat perkembangan  masyarakat  adalah  semakin  tergesernya  kriteria  partisipasi  langsung rakyat  dalam  formulasi  kebijakan,  yang  menjadi  kriteria  pertama  Pericles,  yaitu  model perwakilan. Selain itu penempatan posisi dan peran penguasa atau negara juga senantiasa mengalami  pendefinisian  ulang,  bergeser  dari  posisi  dan  peran  “penjaga  malam”  atau “pemadam  kebakaran”  kearah  posisi  dan  peran  yang  lebih  besar  dan  menentukan  (Eef Saefullah Fatah, 1994:6).

## B. Demokrasi menurut Para Ahli
Kita  dapat  menelusuri  berbagai  pendefinisian  demokrasi  sebagai  sebuah  ide politik modern  seperti berikut ini:
Robert  A.  Dahl  dalam  studinya  yang  terkenal  mengajukan  lima  kriteria  bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik (Robert A. Dahl, 1985:10-11), yaitu : (1) persamaan hak  pilih  dalam  menentukan  keputusan  kolektif  yang  mengikat;  (2)  partisipasi  efektif, yaitu  kesempatan  yang  sama  bagi  semua  warga  negara  dalam  proses  pembuatan keputusan  secara  kolektif;  (3)  pembeberan  kebenaran,  yaitu  adanya  peluang  yang  sama bagi  setiap  orang  untuk  memberikan  penilaian  terhadap  jalannya  proses  politik  dan
pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  agenda  mana  yang  harus  dan  tidak  harus diputuskan  melalui  proses  pemerintahan,  termasuk  mendelegasikan  kekuasaan  itu  pada orang  lain  atau  lembaga  yang  mewakili  masyarakat;  dan  (5)  pencakupan,  yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengann hukum. Dalam definisinya ini Dahl tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakukan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.
Pendefinisian  demokrasi  yang  sejalan  dengan  Dahl  datang  dari  April  Carter, William  Ebenstein  dan  Edwin  Fogelman.  Carter  mendefinisikan  demokrasi  secara ringkas,  padat  dan  tepat  sebagai  “membatasi  kekuasaan”  (April  Carter,  1985:25). Sementara  Ebenstein  dan  Fogelman  lebih  melihat  demokrasi  sebagai  penghargaan  atas sejumlah  kebebasan,  yang  kemudian  dirinci  oleh  mereka  ke  dalam  kriteria-kriteria konseptual  berikut:  (1)  empirisme  rasional;  (2)  pementingan    individu;  (3)  teori instrumental  tentang  negara;  (4)  prinsip  kesukarelaan;  (5)  hukum  di  balik  hukum;  (6) penekanan pada soal cara; (7)  musyawarah dan  mufakat dalam  hubungan antarmanusia; dan  (8)  persamaan  asasi  semua  manusia.  Kesemua  kriteria  tersebut  diletakkan  oleh Ebenstein  dan  Fogelman  dalam  konteks  penghargaan  kebebasan  setiap  orang  dalam mengekspresikan  diri  dan  kepentingannya  (  William  Ebenstein  dan  Edwin  Fogelman, 1987: 185).
Lyman  Tower  Sargent  memberikan  definisi  terhadap  demokrasi  yang  berada dalam nuansa yang sama.  Sargent mengatakan bahwa dermokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak di antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan  dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem  pemilihan  yang  menjamin  dihormatinya  prinsip  ketentuan  mayoritas  (Lyman Tower Sargent, 1987: 29).
Kriteria  demokrasi  yang  lebih  menyeluruh  diajukan  oleh  Gwendolen  M.  Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo, Carter dan Herz mengkonseptualisasikan dermokrasi sebagai  pemerintahan  yang  dicirikan  oleh  dijalankannya  prinsip-prinsip  berikut.  (1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu
dan  kelompok  dengan  jalan  menyusun  pergantian  pimpinan  secara  berkala,  tertib  dan damai, dan  melalui alat-alat perwakilan  rakyat yang efektif. (2) Adanya sikap toleransi terhadap  pendapat  yang  berlawanan,  (3)  Persamaan  di  dalam  hukum  yang  diwujudkan dengan sikap tunduk pada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik. (4) Adanya pemilihan  yang  bebas  dengan  disertai  adanya  model  perwakilan  yang  efektif.  (5) Diberinya  kebebasan  berpartisipasi  dan  beroposisi  bagi  partai  politik,  organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa. (6) Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya  betapapun  tampak  salah  dan  tidak  populernya  pandangan  itu.  (7) Dikembangkannya  sikap  menghargai  hak-hak  minoritas  dan  perorangan  dengan  lebih mengutamakan  penggunaan  cara-cara  persuasi  dan  diskusi  daripada koersi dan represi (Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, 1982: 86-87).
Selanjutnya,  Henry  B.  Mayo  menyebutkan  nilai-nilai  berikut  ini  sebagai  nilai- nilai  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendefinisikan  demokrasi.  Nilai-nilai  tersebut  dapat diidentifikasi sebagai  berikut:  (1) Menyelesaikan  pertikaian-pertikaian  secara damai dan suka rela. (2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. (3) Pergantian penguasa dengan teratur. (4) Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.  (5)  Pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  nilai  keanekaregaman.  (6) Menegakkan  keadilan.  (7)  Memajukan  ilmu  pengetahuan.  (8)  Pengakuan  dan penghormatan terhadap kebebasan (Miriam Budihardjo, 1995: 165).
Definisi  lain  yang  tampaknya  lebih  dialamatkan  untuk  kasus  Amerika  Serikat, diajukan  oleh  Austin  Ranney.  Ranney  mendeskripsikan  kriteria-kriteria  demokrasi  ke dalam  hal-hal  berikut:  kedaulatan  umum,  yaitu  pemberian  kekuasaan  tertinggi  kepada rakyat  dalam  pembuatan  keputusan  politik;  persamaan  politik,  konsultasi  umum  atau publik; dan kekuasaan  mayoritas (Gwendolen M. Carter,  1982). Definisi  yang sekalipun umum  namun  lebih  bersifat  komparatif  diberikan  oleh  Arend  Lijphart.    Dengan membandingkan  praktik  demokrasi  di  dunia  pertama  dengan  dunia  ketiga.  Lipjphart mengkonseptualisasikan  demokrasi  sebagai  perpaduan  antara  pengakuan  dan penghargaan  terhadap  keanekaragaman  dengan  terpeliharanya  stabilitas  politik  dan pemerintahan (Arend Lijphart, 1980: xvi-xxv).
Masih dalam kerangka pendefinisian yang bersifat umum dan menyeluruh, Amien Rais  memaparkan  adanya  sepuluh  kriteria  demokrasi.  yaitu:  (1)  partisipasi  dalam pembuatan  keputusan;  (2)  persamaan  di  depan  hukum;  (3)  distribusi  pendapatan  secara adil;  (4)  kesempatan  pendidikan  yang  sama;  (5)  empat  macam  kebebasan,  yaitu kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  kebebasan  persuratkabaran,  kebebasan  berkumpul dan kebebasan beragama; (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi; (7) mengindahkan tatakrama  politik;    (8)  kebebasan  individu;  (9)  semangat  kerjasama;  dan  (10)  hak  untuk protes (Amien Rais, 1986: xvi-xxv).
Definisi  lain  dengan  memfokuskan  perhatian  pada  satu  atau  sejumlah  kecil, kriteria  khusus  diajukan  oleh  Alfian,  Sundhaussen  dan  Neher.  Alfian  mendefinisikan demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  politik  yang  memelihara  keseimbangan  antara  konflik dan  konsensus  (Alfian,  1986:  236-237).  Demokrasi,  dengan  demikian,  memberikan peluang  bagi  perbedan  pendapat,  persaingan  dan  pertentangan  di  antara  individu, kelompok,  atau  diantara  keduanya,  di  antara  individu  dengan  pemerintah,  dan  di  antara lembaga-lembaga  pemerintah  sendiri.  Namun,  demokrasi  mensyaratkan  bahwa  segenap konflik  itu  berada  dalam  tingkatan  yang  tidak  menghancurkan  sistem  politik.  Sistem politik  disebut  demokrasi  jika  ia  berkemampuan  membangun  mekanisme  dan  prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik menjadi konsensus.
Sementara  itu  Ulf  Sundhaussen  mensyaratkan  demokrasi  sebagai  suatu  sistem politik  yang  menjalankan  tiga  kriteria:  (1)  dijaminnya  hak  semua  warga  negara  untuk memilih  dan  dipilih  dalam  pemilu  yang  diadakan  secara  berkala  dan  bebas  yang  secara efektif  menawarkan  peluang  kepada  penduduk  untuk  mengganti  elit  yang  memerintah dengan  yang  lainnya;  (2)  semua  warga  negara  menikmati  kebebasan  berbicara, berorganisasi  dan  memperoleh  informasi,  dan  beragama;  serta  (3)  dijaminnya  hak  yang sama  di  depan  hukum  (Ulf  Sundhaussen,  “Demokrasi  dan  Kelas  Prisma,  No.  2  Tahun XXI, 1992, hal 64).
Clark  D.  Neher  melihat  demokrasi  dari  sudut  jaminan  terhadap  pluralisme.  Bagi Neher,  demokrasi  adalah  suatu  sistem  politik  yang  di  dalamnya  terdapat  jaminan  bagi setiap  elemen  pluralitas  untuk  mengekpresikan  kepentingannya  dengan  disertai  tetap terjaganya kestabilan dan kelangsungan sistem politik tersebut (Clark D. Neher, 1992).
Dengan  menelusuri  berbagai  definisi  dan  kriteria  mengenai  demokrasi  di  depan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Demokrasi adalah sebuah paradoks. Di satu sisi ia  mensyaratkan  adanya  jaminan  kebebasan  serta  peluang  berkompetisi  dan  berkonflik namun  di  sisi  lain  ia  mensyaratkan  adanya  keteraturan,  kestabilan,  dan  konsensus. Demokrasi seyogyanya diperlakukan semata sebagai sebuah cara atau proses, dan bukan sebuah tujuan, apalagi disakralkan.
Dilihat  dari  sudut  praktik  politik  demokrasi  dalam  wujud  empirik,  dapat diindentifikasi  ada  beberapa  tahapan  transformasi  (dalam  istilah  Dahl)  atau  gelombang (dalam istilah Huntingtin). Robert A. Dahl membagi perjalanan sejarah praktik demokrasi ke  dalam  tiga  tahap  transformasi.  Transformasi  demokrasi  pertama  adalah  demokrasi yang  kecil  ruang  lingkupnya,  berbentuk  demokrasi  langsung.  Tahap  transformasi  ini terjadi  dalam  praktik  politik  Yunani  dan  Athena.  Transformasi  demokrasi  kedua diwujudkan  dengan  diperkenalkannya  praktik  republikanisme,  perwakilan  dan  logika persamaan.  Setelah  itu,  transformasi  demokrasi  ketiga  dialami  oleh  kehidupan  politik modern  saat  ini.  Tahapan  ketiga  ini  dicirikan  oleh  belum  adanya  kepastian  apakah  kita akan  kembali  ke  masyarakat  kecil  semacam  Yunani  Kuno  dan  Athena  adalah  tidak mungkin.Tahapan-tahapan  ini,  bagaimanapun  membawa  Dahl  pada  penegasan  bahwa yang  akan  dicapai  di  masa  depan  adalah  sebentuk  demokrasi  yang  lebih  maju,  yaitu demokrasi  yang  memusatkan    diri    pada  pencarian  sumber-sumber  ketidaksamaan daripada  berusaha  melaksanakan  persamaan  dalam  masyarakat.  Untuk  itu  jalan  yang ditempuh  demokrasi  maju  adalah  penyebarluasan  sumberdaya  ekonomi,  posisi  dan kesempatan  melalui  penyebarluasan  pengetahuan,  informasi  dan  ketrampilan  (Eef Syaifullah Fatah, 1994:5).
Samuel  Huntington  memaparkan  sejarah  praktik  demokrasi  dengan  cara  yang agak  berbeda.  Huntington  membagi  sejarah  pelaksanaan  demokrasi  di  dunia  ke  dalam tiga  gelombang  (Samuel  Huntington,  1991:  13-26).  Gelombang  pertama  berakar  pada Revolusi  Amerika  dan  Perancis  dan  ditandai  oleh  tumbuhnya  institusi-institusi  nasional yang  demokratis  sebagai  sebuah  fenomena  abad  ke-19.  Gelombang  kedua  dimulai  pada Perang Dunia II, yang ditandai dengan perimbangan baru dalam konstelasi anatarbangsa Akibat perang serta bermunculannya negara-negara pascakolonial. Sementara gelombang ketiga  dimulai  tahun  1974  ditandai  oleh  berakhirnya  kediktatoran  Portugal  dan  terus
berlanjut    dengan  gelombang  besar  demokratisasi  di  seluruh  bagian  dunia  secara spektakuler  hingga  tahun  1990.  Di  antara  satu  gekombang  dengan  gelombang  lain, menurut Huintington, terjadi “fase pembalikan”. Gelombang pembalikan pertama terjadi tahun  1920-an  dan  1930-an  dengan  kembalinya  bentuk-bentuk  tradisional  kekuasaan otoriter  atau  tumbuhnya  bentuk-bentuk  totaliterisme.  Gelombang  pembalikan  kedua terjadi  pada  tahun  1950-an  ketika  terjadi  pertumbuhan  otoritarianisme,  terutama  dalam kasus Amerika Latin.

## C. Transisi Demokrasi di Indonesia
Hegel  menegaskan,  sistem  politik  demokrasi  adalah  keharusan  sejarah.  Cepat atau  lambat  sistem  ini  akan  hadir  pada  semua  masyarakat.  Sejarah    umat  manusia menunjukkan  bahwa  sistem  politik  berubah  dari  monarki  (satu  orang  memerintah) menjadi oligarki (sekelompok orang memerintah) dan akhirnya demokrasi (semua orang memerintah). Sebuah sistem politik demokrasi, kata Hegel  yang kemudian diambil oleh Francis Fukuyama, adalah akhir sejarah.
Tesis  di  atas  telah  dibuktikan  sejarah.  Laporan  tahunan  Freedom  Hause  yang bermarkas  di  New  York  untuk tahun    1996  menyebutkan,  sebanyak  79  negara  dari  191 negara yang ada di dunia saat ini telah  memenuhi kualifikasi sebagai negara bebas sejak survey  terakhir  tahun  1987.  Jika  data  ini  kita  tambahkan  dengan  negara-negara  yang sebagian  bebas,  yakni  negara  demokrasi  tetapi  masih  membatasi  hak-hak  asasi,  maka sebanyak 62 persen dari penduduk dunia tahun 1996 hidup dalam masyarakat yang relatif bebas dibandingkan 41 persen pada tahun 1987 (Afan Gaffar, 2001:10).
Samuel Huntington mengidentifikasi tiga gelombang demokratisasi dalam sejarah manusia.  Gelombang  pertama  antara  tahun  1828  hingga  1926,  gelombang  kedua  tahun 1943  hingga  tahun  1962,  Sejak  tahun  1974,  menurutnya,  dunia  memasuki  gelombang ketiga  demokratisasi  dengan  lebih  banyak  lagi  negara  menjadi  demokratis.  Gelombang demokratisasi  ini  juga  diikuti  arus  balik  di  mana  beberapa  negara  yang  telah  menjadi demokrasi  kembali  menjadi  otoriter.  Kendati  demikian,  gelombang  demokratisasi  selalu datang  dan  lebih  banyak  negara  menjadi  demokratis  (Huntington,  1991)  Sulit  untuk menolak  tesis  Hegelian  yang  didukung  data  historis  ini.  Demokrasi,  meskipun  ada  arus balik, adalah suatu yang tak terelakkan dan bakal hadir bagi semua negara.
Indonesia  adalah  salah  satu  dari  negara  yang  sedang  memasuki  gelombang  ini. Setelah 32 tahun  berkuasa, rezim  Jenderal Soeharto  yang kuat tiba-tiba runtuh pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia, bagaimanapun, masih masih belum jelas benar apakah kekuatan-kekuatan demokrasi akan menang. Masih sulit dibayangkan  bahwa  pemerintahan  militer  yang  baru  sekuat  rezim  lama  bakal  muncul kembali. Militer telah kehilangan harga diri yang serius dan menjadi sangat lemah setelah pengungkapan catatan buruk pelanggaran HAM yang diperbuatnya, dan masyarakat sipil telah semakin terorganisasi dan bersatu dalam  menolak militer kembali ke kekuasaan.

## D. Empat Model Transisi
Bagaimanakah  sebuah  sistem  politik  otoriter  menjadi  demokratis?  Menurut Samuel  Huntington  (1991),  yang  mengenalkan  empat  model  perubahan  politik transformasi (transformation), penggantian (replacement), intervensi (intervention), dan transplasi (transplacement).
Model  transisi  yang  pertama  adalah  transformasi.  Dalam  kasus  ini,  pemerintah meliberalisasi sistem politik yang ada. Demokratisasi datang dari atas. Transisi ini terjadi ketika  negara (state) kuat  dan  masyarakat  sipil (civil  society) lemah.  Transisi demokratisasi  di  Taiwan  di  awal  tahun  1990-an  mengikuti  jalur  ini  dimana  pemerintah Kuomintang  menyelenggarakan  sebuah  pemilu  demokratis  untuk  menghadirkan demokrasi di negara pulau itu.
Model  transisi  kedua  adalah  penggantian,  di  mana  pemerintah  dipaksa meyerahkan kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan oposisi. Demokratisasi  muncul  dari  bawah.  Transisi  model  ini  terjadi  ketika  negara  lemah  dan masyarakat sipil kuat. Transisi demokrasi di Filipina, di  mana  Ferdinan Marcos dipaksa meninggalkan  negerinya  dan  digantikan  Cory  Aquino,  bisa  diambil  sebagai  contoh  dari transisi model ini.
Model  ketiga  adalah  campuran  antara  transformasi  dan  penggantian  dan karenanya  disebut  transplasi.  Model  ini  terjadi  karena  pemerintah  masih  kuat  dan kekuatan-kekuatan  oposisi  tidak  cukup  kuat  untuk  menggulingkan  penguasa  yang  ada. Jadi  sebuah  proses  negosiasi  berlangsung  antara  pemerintah  dan  oposisi  untuk menentukan transformasi sistem politik bertahap menuju sistem politik lebih demokratis.
Di Palma (1990) menyebutnya sebagai perubahan yang dinegosiasikan, dimana elit baik pemerintahan  maupun  dari  masyarakat  sipil  merundingkan  perubahan  politik.  Polandia adalah salah satu contoh, di mana Serikat Buruh Solidaritas yang dipimpin Lech Walesa berunding dengan militer untuk mencapai demokrasi. Apa yang terjadi di Polandia adalah transisi menuju demokrasi melalui negosiasi.
Model  keempat  yang  disebut  Huntington  adalah  transisi  menuju  demokratisasi yang dipaksakan oleh kekuatan  luar. Contoh kasus  yang  bagus adalah Panama, di  mana tentara  AS  menahan  presiden  dari  pemerintahan  militer  dengan  tuduhan  terlibat perdagangan  obat  terlarang.  Selanjutnya,  sebuah  pemilu  demokratis  diselenggarakan untuk memilih pemerintah baru.
Harus  diingat  bahwa  dalam  kenyataannya  keempat  model  transisi  ini  tidak berlangsung dalam bentuknya yang asli. Sebagai contoh dalam proses demokratisasi dari atas  (transformasi),  desakan  yang  berarti  dari  bawah,  meskipun  lemah,  selalu berlangsung.  serupa  dengan  demokratisasi  dari  bawah,  semacam  negosiasi  dengan pemerintah  juga  dilakukan.  Hanya  dalam  kasus-kasus  yang  ekstrim  model  transisi  yang asli  berlangsung.  Transisi  menuju  demokrasi  dalam  konteks  ini  selalu  merupakan campuran antara beberapa model (Arief Budiman, 2000:53).

## E. Implementasi Demokrasi di Indonesia
Harold  Crouch,  seorang    yang  menaruh  perhatian  sangat  besar  terhadap  politik Indonesia, pernah sedikit pesimis  mengenai prospek demokrasi di Indonesia.  Demokrasi merupakan  topik  yang  semakin  menarik  untuk  dijadikan  bahan  diskusi,  baik  oleh kalangan akademisi maupun politisi. Khusus mengenai demokrasi di Indonesia, topik itu menjadi sangat menarik perhatian masyarakat 10 tahun terakhir ini. Hal ini karena orang menaruh  perhatian  yang  sangat  besar  akan  terjadinya  masa  transisi  menuju  kehidupan politik yang lebih baik di Indonesia.
Arus  demokratisasi  telah  melanda  semenanjung  sebelah  timur  Asia,  termasuk  di dalamnya  Korea  Selatan  dan  Taiwan.  Di  Asia  Tenggara,  Filipina  merupakah  contoh konkrit  terjadinya  transisi  menuju  demokrasi.  Sementara  Malaysia  sudah  lama mempraktikkan  demokrasi  konstitusional.  Thailand  juga  sudah  memperlihatkan perubahan yang sangat substantif dalam kehidupan politiknya yang demokratik.

## 1. Demokrasi Normatif dan Demokrasi Empirik
Dalam  ilmu  politik,  dikenal  dua  macam  pemahaman  tentang  demokrasi,  yakni pemahaman  secara  normatif  dan  pemahaman  secara  empirik.  Untuk  pemahaman  yang terakhir  ini  juga  disebut  sebagai  demokrasi  prosedural.  Dalam  pemahaman  secara normatif,  demokrasi  merupakan  sesuatu  yang  secara  ideal  hendak  dilakukan  atau diselenggarakan  oleh  sebuah  negara,  seperti  misalnya  kita  mengenal  ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.  Ungkapan normatif tersebut, biasanya  diterjemahkan  dalam  konstitusi  pada  masing-masing  negara,  misalnya  dalam UUD 1945  naskah sebelum amandemen sebagai berikut:
“  Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnuya  oleh  MPR  (Pasal  1 ayat 2).
“ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan UU” (Pasal 28).
“Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2).
Kutipan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 di atas merupakan definisi normatif dari  demokrasi.  Akan  tetapi,  kita  juga  harus  memperhatikan  bahwa  apa  yang  normatif belum  tentu  dapat  dilihat  dalam  konteks  kehidupan  politik  sehari-hari  dalam  suatu negara. Oleh karena itu, adalah sangat perlu melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.
Kalangan  ilmuwan  politik,  setelah  mengamati  praktik  demokrasi  di  berbagai negara, merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu. Juan Linz, misalnya mendefinisikan demokrasi sebagai berikut: “We shall call a political  system  democratic  when  it  allows  the  five  formulation  of  political  preferences dst……. Pemahaman  demokrasi  dalam  konteks  seperti  ini  mengizinkan  kita  untuk mengamati: apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup  bagi  warga  masyarakatnya  untuk  melakukan  partisipasi  guna  memformulasikan hak  politik  mereka  melalui  organisasi  politik  yang  ada.  Di  samping  itu,  kita diperkenankan untuk mengamati sejauh mana kompetisi antara para pemimpin dilakukan secara  teratur  untuk  mengisi  jabatan  public.    Mengapa  teratur?    Hal  ini  untuk menghindari  kemungkinan  seseorang  memperoleh  atau  mengisi  jabatan  politik  secara
terus  menerus,  tanpa  pembatasan,  seperti  yang  kita  saksikan  di  Spanyol  pada  zaman Franco dan Yugoslavia pada zaman Tito.
Hampir  semua  teoritisi,  bahkan  sejak  zaman  klasik  selalu  menekankan,  bahwa sesungguhnya  yang  berkuasa  dalam  demokrasi  itu  adalah  rakyat  atau demos,  populus . Oleh karena  itu, selalu ditekankan peranan demos yang senyatanya dalam proses politik yang  berjalan.  Paling  tidak  menentukan  masalah  apa  yang  hendak  diputuskan  serta  ikut menentukan dalam pengambilan keputusan.
Diantara  para  ilmuwan  politik,  Robert  Dahl  yang  paling  banyak  menaruh perhatian  terhadap  demokrasi  kontemporer.    menurut  Dahl  ada  sejumlah  prasarat  untuk sebuah sistem demokrasi:
Pertama,  akuntabilitas .  Dalam  demokrasi,  setiap  pemegang  jabatan  yang  dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.  Tidak  hanya  itu,  ia  juga  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  ucapan atau  kata-katanya.  Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  perilaku  dalam  kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam  arti luas. Yaitu, perilaku anak  dan  isterinya,  juga  sanak  keluarganya,  terutama  yang  terkait  dengan  jabatannya. Dalam  konteks  ini,  si  pemegang  jabatan  harus  bersedia  menghadapi  apa  yang  disebut sebagai “public scrutiny”, terutama yang dilakukan oleh media massa yang ada.
Kedua,  rotasi  kekuasaan .  Dalam  demokrasi,  peluang  akan  terjadinya  rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang  selalu  memegang  jabatan,  sementara  peluang  orang  lain  tertutup  sama  sekali. Biasanya,  partai-partai  politik  yang  menang  pada  suatu  pemilu  akan  diberi  kesempatan untuk  membentuk  eksekutif  yang  mengendalikan  pemerintahan  sampai  pada  pemilihan berikutnya.  Dalam  suatu  negara  yang  tingkat  demokrasinya  masih  rendah,  rotasi kekuasaannya  biasanya  rendah  pula.  Bahkan  peluang  untuk  itu  samngat  terbatas. Kalaupun ada, hal itu hanya akan dilakukan dalam lingkungan yang terbatas di kalangan elit politik saja.
Ketiga, rekrutmen politik  yang  terbuka .  Untuk  memungkinkan  terjadinya  rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik  yang terbuka. Artinya, setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai
sama  dalam  melakukan    kompetisi  untuk  mengisi  jabatan  tersebut.  Dalam  negara  yang tidak demokratis, rekruitmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja.
Keempat, Pemilihan Umum . Dalam suatu negara demokrasi, Pemilu dilaksanakan secara  teratur.  Setiap  warga  negara  yang  sudah  dewasa  mempunyei  hak  untuk  memilih dan  dipilih  dan  bebas  menggunakan  haknya  tersebut  sesuai  dengan  kehendak  hati nuraninya.  Ada  kebebasan  untuk  menentukan  partai  atau  calon  mana  yang  akan didukungnya,  tanpa  ada  rasa  takut  atau  paksaan  dari  orang  lain.  Pemilih  juga  bebas mengikuti  segala  macam  aktivitas  pemilihan,  termasuk  di  dalamnya  kegiatan  kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.
Kelima,  menikmati  hak-hak  dasar .  Dalam  suatu  negara  yang  demokratis,  setiap warga  masyarakat  dapat  menikmati  hak-hak  dasar  mereka  secara  bebas,  termasuk    di dalamnya  adalah  hak  untuk  menyatakan  pendapat  ( freedom  of  expression ),  hak  untuk berkumpul  dan  berserikat (freedom  of  assembly ),  dan  hak  menikmati  pers  yang  bebas (freedom of press). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi  politiknya,  tentang  suatu  masalah,  terutama  yang  menyangkut  dirinya  dan masyarakat  sekitarnya.  Dengan  kata  lain,  dia  punya  hak  untuk  ikut  menentukan  agenda apa  yang  diperlukan.  Hak  untuk  berkumpul  dan  berserikat  dapat  diwujudkan  dengan memasuki  berbagai  organisasi,  politik  dan  non-politik,  tanpa  dihalang-halangi  oleh siapapun  dan  institusi  manapun.  Kebebasan  pers  dalam  suatu  masyarakat  yang demokratik  mempunyai makna bahwa pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang  perlu,  sepanjang  tidak  mempunyai  elemen  menghina,  menghasut,  ataupun mengadu domba sesama warga masyaraakat.
Indikator  atau  elemen-elemen  dasar  dari  demokrasi  ini  merupakan  elemen  yang umum dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu politik. Dengan elemen ini, kita  dapat  menghindarkan  diri  dari  etnosentrisme.  Pemahaman  demokrasi  merupakan pemahaman  yang  universal.  Namun  di  dalam  pengimplementasiannya,  tidak  tertutup kemungkinan beradaptasi dengan elemen nilai-nilai lokal dalam suatu lingkungan politik tertentu. Tentu  saja,  kita  dapat  mengamati  seberapa  jauh  interaksi  antara  nilai  universal demokrasi  dengan  nilai-nilai  lokal  saling  menopang  satu  sama  lain.  Ada  kemungkinan
kita  dapat  melihat  perbedaan  implementasi  demokrasi  dari  satu  negara  dengan  negara lainnya.

## 2. Demokrasi di Indonesia
Dalam  membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari alur  periodisasi  pemerintahan  masa  revolusi  kemerdekaan,  Pemerintahan  Parlementer (representative  democracy), Pemerintahan  Demokrasi  Terpimpin (guided  democracy ), dan Pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy).
a. Demokrasi pada Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan
Para  penyelenggara  negara  pada  awal  periode  kemerdekaan  mempunyai komitmen  yang sangat besar dalam  mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Hal  itu terjadi  karena  latar  belakang  pendidikan  mereka.  percaya,  bahwa  demokrasi  bukan merupakan  sesuatu  yang  hanya  terbatas  pada  komitmen,  tetapi  juga  merupakan  sesuatu yang  perlu  diwujudkan.  Tidak  banyak  yang  akan  dibicarakan  menyangkut  demokrasi pada pemerintahan periode ini (1945-1949), kecuali beberapa hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.
Pertama,  political  franchise yang  menyeluruh.  Para  pembentuk  negara,  sudah sejak  semula,  mempunyai  komitmen  yang  sangat  besar  terhadap  demokrasi,  sehingga begitu  kita  menyatakan  kemerdekaan  dari  pemerintah  kolonial  Belanda,  semua  warga negara  yang  sudah  dianggap  dewasa  memiliki  hak-hak  politik  yang  sama,  tanpa  ada diskriminasi  yang  bersumber  dari  ras,  agama,  suku,  dan  kedaerahan.    Kalau  kita mengikuti risalah sidang-sidang  BPUPKI, kita kan  menemukan dengan  jelas  bagaimana besarnya  komitmen  para  pembentuk  negara  terhadap  demokrasi.  Hal  ini  kemudian terwujud dalam Naskah UUD RI yang pertama, 1945. Jika kita mengamati sejarah politik dari  berbagai  negara  bangsa  di  Eropa, political  franchaise tersebut  diberikan  secara perlahan-lahan. Yang pertama kali memiliki hak politik adalah para raja dan keluarganya, kemudian kalangan feodal, dan disusul oleh para pemilik modal. Kaum buruh dan petani memiliki  hak-hak  politik  yang  belakangan,  tetapi  mereka  lebih  beruntung  dibanding kaum wanita yang memiliki hak-hak politik pada sekitar permulaan abad kedua puluh. Di Amerika  Serikat,  masyarakat  Kulit  Hitam  baru  memiliki  hak  politik  yang  menyeluruh sekitar awal 1960-an.
Kedua, Presiden  yang  secara  konstitusional  ada  kemungkinan  untuk  menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen.
Ketiga, dengan  “Maklumat  Wakil  Presiden”,  maka  dimungkinkan  terbentuknya sejumlah  partai  politik,  yang  kemudian  menjadi  peletak  dasar  bagi  sistem  kepartaian  di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita
Implementasi  demokrasi  pada  masa  pemerintahan  revolusi  kemerdekaan  baru terbatas pada interaksi politik parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhmnya terwujud, karena situasi  dan  kondisi  yang  tidak  memungkinkan.  Sebab,  pemerintah  harus  memusatkan seluruh energinya untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar kesatuan tetap terwujud.
Partai-partai  politik  tumbuh  dan  berkembang  dengan  cepat.  Akan  tetapi, fungsinya  yang  paling  utama  adalah  ikut  serta  memenangkan  revolusi  kemerdekaan, dengan  menanamkan  kesadaran  untuk  bernegara  serta  menanamkan  semangat  anti imperialisme dan kolonialisme. Oleh karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum  belum  dapat  dilaksanakan,  sekalipun  hal  itu  sudah  merupakan  salah  satu  agenda politik yang utama.

## b. Demokrasi Parlementer
Periode  kedua  pemerintahan  negara  Indonesia  adalah  tahun  1950-1959  dengan menggunakan  UUD  Sementara  sebagai  landasan  konstitusionalnya.    Periode  ini  disebut pemerintahan  parlementer.  Masa  ini  merupakan  masa  kejayaan  demokrasi  di  Indonesia, karena  hampir  semua  elemen  demokrasi  dapat  ditemukan  dalam  kehidupan  politik  di Indonesia.
Pertama, lembaga  perwakilan  rakyat  memainkan  peranan  yang  sangat  tinggi dalam  proses  politik  yang  berjalan.  Perwujudan  kekuasaan  parlemen  itu  diperlihatkan dengan  sejumlah  mosi  tidak  percaya  kepada  pihak  pemerintah  yang  mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.
Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  berfungsinya  parlemen  dan  juga  sejumlah  media  massa sebagai alat kontrol sosial.
Ketiga , kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar- besarnya  untuk  berkembang  secara  maksimal.  Dalam  masa  ini  Indonesia  menganut sistem banyak partai. Ada hampir 40 partai politik yang dibentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekruitmen. Campur tangan pemerintah boleh dikatakan tidak ada sama sekali.
Keempat, sekalipun Pemilu hanya dilaksanakan satu kali,  yaitu pada 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
Kelima, masyarakat pada umunya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

## c. Demokrasi Terpimpin
Sejak  berakhirnya  Pemilu  1955,  Presiden  Soekarno    sudah  menunjukkan  gejala ketidaksenangannya  kepada  partai-partai  politik.  Hal  ini  terjadi  karena  partai  politik sangat  berorientasi  pada  kepentingan  ideologinya  sendiri  dan  kurang  memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.
Demokrasi  terpimpin  merupakan  pembalikan  total  dari  proses  politik  yang berjalan  pada  masa  demokrasi  parlementer.  Apa  yang  disebut  dengan  demokrasi,  tidak lain  merupakan  perwujudan  kehendak  presiden  dalam  rangka  menempatkan  dirinya sebagai  satu-satunya  institusi  yang  paling  berkuasa  di  Indonesia.  Adapun  karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah:
1.  Kaburnya  sistem    kepartaian.  Kehadiran  partai  hanya  sebagai  elemen  penopang  dari tarik tambang antara Soekarno, Angkatan Darat dan Partai Kumunis Indonesia.
2.  Peranan  lembaga  legislatif  dalam  sistem  politik  nasional  menjadi  sedemikian  lemah. Sebab  DPR-GR  kemudian  lebih  sebagai  instrument  politik  Presiden  Soekarno.  Proses rekruitmen politik untuk lembaga inipun ditentukan oleh presiden.
3.  Soekarno  dengan  mudah  menyingkirkan  lawan-lawan  politiknya  yang  tidak  sesuai dengan  kebijaksanaannya  atau  yang  berani  menentangnya.  Sejumlah  lawan  politiknya menjadi tahanan politik, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan sosialis.
4.  Masa  Demokrasi  Terpimpin  adalah  masa  puncak  dari  semangat  anti-kebebasan  pers. Sejumlah  surat  kabar  dan  majalah  diberangus  oleh  Soekarno,  seperti  misalnya  Harian Abadi, dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI (Afan Gaffar, 2001: 30).
5.  Sentralisasi  kekuasaan  semakin    dominan  dalam  proses  hubungan  antara  pemerintah Pusat  dengan pemerintah Daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. UU  tentang  Otonomi  Daerah      No.  1/1957,  diganti  dengan  Penetapan  Presiden,  yang kemudian dikembangkan menjadi UU No. 18 tahun 1965.

## d. Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Rotasi kekuasaan eksekutif  boleh dikatakan  hampir tidak pernah terjadi.  Kecuali yang  terdapat  pada  jajaran  yang  lebih  rendah,  seperti  gubernur,  bupati/walikota,  camat dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.
Rekruitmen politik tertutup. Dalam negara demokratis, semua warga negara yang mampu  dan  memenuhi  syarat  mempunyai  peluang  yang  sama  untuk  mengisi  jabatan politik  tersebut.  Akan  tetapi,  di  Indonesia,  sistem  rekruitmen  tersebut  bersifat  tertutup, keculi  anggota  DPR  yang  berjumlah  400  orang.  Pengisian  jabatan  di  lembaga  tinggi negara,  seperti  MA,  BPK,  DPA,  dan  jabatan-jabatan  dalam    birokrasi,  dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan.
Pemilihan  Umum.  Pemilu  pada  masa  Orde  Baru  telah  dilangsungkan  sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi kalau kita mengamati  kualitas  penyekenggaraannya,  masih  jauh  dari  semangat  demokrasi.  Pemilu sejak  tahun  1971,  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  Golkar  memenagkan  pemilihan dengan mayoritas mutlak (Afan Gaffar, 2001: 33).

## F. Penutup
Setelah  mengungkap  tentang  wajah  demokrasi  Indonesia  sejak  masa  pasca kemerdekaan  sampai  sekarang,  pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  bagaimana
propek demokrasi Indonesia untuk masa-masa akan datang. Kita mempunyai keyakinan, bahwa  demokrasi  akan  dapat  ditingkatkan  kualitas  pelaksanaannya  di  Indonesia.  Hasil pembangunan  selama  lebih  dari  tiga  dasa  warsa  terakhir  ini,  menjadikan  masyarakat Indonesia  mengalami  transformasi  sosial  yang  sangat  fundamental.  Proses  transformasi sosial  tersebut  merupakan  produk  dari  pembangunan  nasional  yang  berlangsung  sejak Orde  Baru  dan  Orde  Reformasi.  Tidak  dapat  disangkal  bahwa  pembangunan  nasional telah membawa hasil positif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan  tingkat  distribusi  yang  masih  belum  baik.  Dampak  dari  kondisi  ini  adalah terjadinya tuntutan ke arah kehidupan politik  yang  lebih demokratis. Hal  ini  merupakan suatu yang alami sifatnya.
Salah  satu  indikator  dari  keberhasilan  demokrasi  adalah  terjadinya  rotasi kekuasaan  secara  teratur  dan  damai,  tanpa  melalui  kekerasan.  Lewat  Pemilu  1999  dan Pemilu  2004    rotasi  itu  telah  terbukti  berjalan  mulus.  Pemilu  2009    menjadi  batu  ujian apakah demokrasi di Indonesia akan semakin menjadi kenyataan.
Empat  kriteria  pokok  praktik  politik  demokrasi    adalah:  Pertama,  partisipasi politik  yang  luas  dan  otonom.  Praktik  politik  demokrasi  pertama-tama  mensyaratkan adanya  partisipasi  politik  yang  otonom  dari  seluruh  elemen  masyarakat,  perseorangan ataupun kelompok. Pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik antidemokrasi. Praktik politik demokrasi juga mensyaratkan adanya partisipasi politik yang luas, dalam arti tidak ada  pembatasan  dan  eksklusivitas  dalam  penentuan  sumber-sumber  rekruitmen  politik dan tidak ada pula eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakan politik.
Kedua,  sirkulasi  kepemimpinan  politik  secara  efektif  dan  kompetitif.  Praktik demokrasi  mensyaratkan  adanya  jaminan  mekanisme  sirkulasi  kepemimpinan  politik yang  diadakan  secara  berkala,  selektif,  kompetitif  dan  melibatkan  keseluruhan  elemen masyarakat dalam prosesnya. Baik keberkalaan, selektivitas maupun sifat kompetitif dari sirkulasi  kepemimpinan  politik  merupakan  kriteria-kriteria  operasional  yang  amat penting.  Namun,  kriteria-kriteria  tersebut  hanya  akan  memenuhi  persyaratan  demokrasi apabila melibatkan semua warga negara dalam keseluruhan prosesnya.
Ketiga,  kontrol  terhadap  kekuasaan  yang  efektif.  Persyaratan  praktik  demokrasi lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kontrol yang efektif terhadap kekuasaan.
Sentralisasi  kekuasaan  dan  akumulasi  kekuasaan  yang  senjang  adalah  kondisi  anti demokrasi.

## G. Daftar Pustaka
Afan Gaffar, 2001 . Politik Indonesia  Transisi  Menuju  Demokrasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Amien Rais, 1986. Demokrasi dan Proses Politik , Seri Prisma, Jakarta LP3ES, 1986
Arief  Budiman,  dkk,  2000. Harapan  dan  Kecemasan  Menatap  Arah  Reformasi Indonesia . Yogyakarta: Bigraf Publising.
Carter,  April.  1985. Otoritas  dan  Demokrasi ,  Terjemahan.  Sahat  Simamora.  Jakarta: Rajawali Press.
Carter,  Gwendolen  M.  dan  John  H.  Herz,    1982. “Peranan  Pemerintah  dalam Masyarakat   Masa  Kini” ,  dalam  Miriam  Budihardjo,  Masalah  Kenegaraan. Jakarta, Gramedia.
Dahl,  Robert  A.    1985. Dilema  Demokrasi  Pluralis:  Antara  Otonomi  dan  Kontrol, Terjemahan Sahat Simamora.  Jakarta: Rajawali Press.
_______. 1989. Democracy and Its Critics , Yale University Press, New Haven.
Ebenstein, William dan Edwin Fogelman, 1987. Isme-Isme dewasa Ini , terjemahan. Alex Jemadu.  Jakarta  : Penerbit Airlangga.
Eef  Saefullah  Fatah,  1994. Masalah  dan  Prospek  Demokrasi  di  Indonesia. Jakarta: Ghalia  Indonesia
Hetifah  Sj.  Sumarto.  2004. Demokrasi  Partisipatif  dan  Prospek  Penerapannya  di Indonesia. Jurnal Analisis Sosial, Vol. 9, No. 3 Desember 2004.
Huntington,  Samuel.  1991.  The  Third  Wave: Democratization  in  The  Late  Twentieth Centur., Norman and London University of Oklaho Presss.
Lijphart, Arend. 1980. Democracy in  Plural Societies: A comparative Exploration . New Haven and London: Yale University Press.
Macridis,  Roy  C.,  1983. Contemporary  Political  Ideologies:  Movements  and  Regimes . Boston, Toronto: Little, Brown and Company
Mill,  John  Stuart.  1958.  Considerations  on  Representative  Government,  Liberal  Arts Press, New York.
Neher,  Clark  D.  1992. “Democratization  in  Southeast  Asia”Makalah  Illinois  : Department of Political Science .  Northern Illinois University, November 1992..
Sargent,  Lyman  Tower.  1997. Ideologi-Ideologi    Politik  Kontemporer:  Sebuah  Analisis Komparatif, Terjemahan. AR Henry Sitanggang. Jakarta: Penerbit Airlangga. .
Sundhaussen,  Ulf,  1992. “ Demokrasi dan Kelas. Prisma, No. 2 Tahun XXI.