## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

## MENAKAR KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERSPEKTIF BESTUURS BEVOEGDHEID

## Kadek Cahya Susila Wibawa
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang kadekwibawa@lecturer.undip.ac.id

## Abstract
The Government (BPN) has an obligation obtained by attribution to carry out land registration to ensure  legal  certainty  in  the  land  sector.  The  authority  is  then  delegated  to  the  Land  Deed Official (PPAT),  as  a  general  official  who  is  given  the  authority  to  make  an  authentic  deed relating  to  land.The  bestuurs bevoegdheid perspective  explained  that  the  source  of  authority obtained  by  the  delegation,  then  the  responsibility  and  accountability  already  lies  with  the recipient  of  the  delegation  (delegate).  Based on  this,  the  PPAT  as  a  delegate,  has administrative  responsibility  in  the  event  of  mall  administration in  the  making  of  the  authentic deed.  The  application  of  administrative  sanctions  is  a  form  of  responsibility  that  must  be accepted by PPAT in the event of mall administration. The mall administrationcaused in a legal defect. The legal consequences for the PPAT deed which are legal defected, can be in the form of  degradation  of  the  strength  of  perfect  evidence  of  an  authentic  deed  (violation  of  formal requirements),  and  null  and  void  or  a  cancellation  of  a  deed  in  the  event  of  a  violation  of material conditions.
Keywords : Land Deed Official; Authority; Bestuurs Bevoegdheid; Responsiblity; Administrative

## Abstrak
Pemerintah (BPN)  mempunyai  kewajiban  yang  diperoleh  secara  atribusi  untuk  melakukan pendaftaran  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan.  Kewenangan tersebut kemudian didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selaku pejabat umum  yang  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik  yang  berkaitan  dengan tanah.Perspektif bestuurs bevoegdheid menjelaskan bahwa sumber wewenang yang diperoleh secara  delegasi,  maka  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  sudah berada  pada penerima delegasi  (delegataris). Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  PPAT  selaku  delegataris,  memiliki tanggung  jawab  administrasi  apabila  terjadi  mal  administrasi  dalam  pembuatan  akta  otentik tersebut.  Penerapan  sanksi  administrasi  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  yang  harus diterima oleh PPAT apabila terjadi mal administrasi. Mal administrasi mengakibatkan akta cacat yuridis.  Konsekuensi  hukum  terhadap  akta  PPAT  yang  cacat  yuridis,  dapat  berupa terdegradasinya  kekuatan  bukti  sempurna  dari  akta  otentik  (pelanggaran  syarat  formil),  dan batal demi hukum atau dapat dibatalkannya suatu akta dalam hal pelanggaran syarat materiil.
Kata Kunci : PPAT; Wewenang; Bestuurs Bevoegdheid; Tanggung Jawab; Administrasi

## A. Pendahuluan
Masyarakat  pada  mulanya  memanfaatkan  tanah hanya  sebatas sebagai  tempat  untuk tinggal  atau  yang  berkaitan  dengan  perumahan  dan  sebagian  besar  untuk  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pertanian,  perkebunan,  dan  kehutanan. Seiring  dengan  perkembangan jaman,  terjadinya  globalisasi  dan  modernisasi,  serta  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi;  menyebabkan  tanah  tidak  lagi  semata-mata  dipandang  dengan  kaca  mata  yang konservatif.  Tanah  mulai  difungsikan  sebagai  pusat  kegiatan  industri,  kegiatan  usaha  lainnya yang bernilai ekonomis, serta diperuntukkan sebagai bangunan-bangunan yang komersial atau bernilai ekonomis, dan peruntukan lainnya.
Mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  (UUD  NRI  1945),  menyatakan  bahwa: “Bumi,  air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”,  sehingga  pengelolaan  pertanahan  dalam  pengendalian  perubahan  status  tanah  dari lahan  pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian  perlu  mendapat  perhatian  yang  sangat  serius, karena  tanah merupakan  sumber  daya  yang  seharusnya  membawa  kemakmuran  dan kesejahteraan  bagi  rakyat  Indonesia. Ketentuan  tersebut  merupakan  payung  hukum  yang utama di dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia, termasuk pengelolaan pertanahan.
Kebutuhan  akan  permintaan terhadap  tanah  semakin  meningkat  seiring  dengan perubahan fungsi tanah. Peningkatan permintaan tersebut ternyata berbanding terbalik dengan persediaan  tanah  yang  semakin  terbatas.  Kondisi  ini  mengakibatkan  nilai  atau  harga  tanah yang  semakin  tinggi  dan  semakin  menjauhkan  dari  kemampuan  beli  masyarakat  terhadap tanah. Hal tersebut akan menjadi potensi besar timbulnya permasalahan sengketa pertanahan maupun  konflik-konflik  yang  berhubungan  dengan  atau  yang  disebabkan  oleh  tanah. 1 Hal tersebut  membutuhkanperangkat  hukum (aturan) dan manajemen pertanahan  yang tersusun rapi,  teratur,  dan  sistematis dengan  tujuan  mencegah terjadinya  konflik-konflik  atau  sengketa dalam bidang agraria atau pertanahan.
Salah  satu  pengawasan  terhadap  pengelolaan  pertanahan  di  Indonesia  adalah  kegiatan pendaftaran  tanah.  Pasal  19  ayat  (2)  sub  b Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA) mengatur bahwa  sebagian  tugas  dan wewenang  pemerintah ( bestuurs  bevoegdheid )  dalam  hal  pendaftaran tanah  dapat  dibedakan menjadi dua tugas, yaitu: 2
a. Pendaftaran  hak  atas  tanah,  adalah  pendaftaran  hak  untuk  pertama  kalinya  atau pembukuan suatu hak atas tanah dalam daftar buku tanah.
1 Dhea Tri Febriana & Ahars Sulaiman, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24 Tahun 2016 Tentang PPAT”, Jurnal Petita , Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm. 125.
2 I  Gusti  Bagus  Yoga  Prawira,  “Tanggung  Jawab  PPAT  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Tanah”, Jurnal  IUS , Vol. 4, No. 1, April 2016, hlm. 64.

## b. Pendaftaran peralihan hak atas tanah.
Lebih  lanjut  dalam Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus,  berkesinambungandan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidangbidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun,  termasuk  surat  pemberian  tanda  bukti  haknyabagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Berkaitan dengan pendaftaran tanah tersebut, masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam  pelayanan  jasa  yang  berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah.  Peraturan  perundang- undangan di Indonesia mengatur hal yang berkaitan dengan  jasa pelayanan masyarakat atau jabatan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  akan  tanah    melalui  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT). Pasal 1  angka  1 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanahmenyebutkan bahwa: “Pejabat Pembuat Akta Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT,  merupakan  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”.
Jumlah PPAT yang tercatat sampai Pebruari 2019 di Indonesia adalah sebanyak 15.138 orang PPAT. 3 PPAT mempunyai peranan yang sangat vital di dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyatakan sebagai berikut:
1. PPAT  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  yang  akan  dijadikan dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Jual beli.
b. Tukar menukar.
c. Hibah.
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng).
e. Pembagian hak bersama.
3 Tim  Penyusun  Naskah  Akademik  dan  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  2019, Naskah  Akademik  dan  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah , Jakarta,  Badan  Keahlian  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia, hlm. 11.
f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik.
g. Pemberian hak tanggungan.
h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
Uraian singkat mengenai tugas pokok PPAT tersebut, menggambarkan kedudukan PPAT yang sangat  unik untuk  dikaji.  Secara  yuridis  PPAT  tergolong  sebagai  pejabat  umum  yang diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri.  PPAT  secara  yuridis  menjalankan  sebagian  urusan pemerintahan  di  bidang  pertanahan (menjalankan kewenangan eksekutifatau bestuurs bevoegdheid ). PPAT diangkat  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN) dengan tugas dan kewenangan tertentu dalam rangka melayani  kebutuhan masyarakat akan akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa  pembebanan  hak  tanggungan  sebagaimana  diatur dalam peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 4 PPAT bahkan diberi kewenangan ( bevoegdheid ) untuk  menggunakan stempel  yang  berlogo  lambang  negara  “Garuda  Pancasila”. Hal  yang  menarik  adalah  bahwa PPAT  tidak  digaji  oleh  Negara meskipun  tergolong  sebagai  pejabat  umum,  dan  PPAT dibenarkan secara  normatif  untuk  menerima  imbalan  jasa  atas  pekerjaan  yang  dilakukannya dalam bidang pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebutlah yang  membuat  kedudukan  PPAT  menjadi  unik  dan  berbeda  dibandingkan  dengan  pejabat umum lainnya, baik pejabat negara atau pejabat daerah. Kedudukan PPAT seperti yang terurai tersebut menimbulkan implikasi lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab PPAT, serta akibat hukum terhadap akta cacat yuridis yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT dengan mendasarkan pada perspektif.
Mendasarkan  pada  uraian  tersebut  di  atas,  maka  tulisan  ini  mengambil  judul:  “ Menakar Kewenangan  Dan  Tanggung  Jawab Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid ” . Rumusan masalah dan titik tolak kajian dalam tulisan ini, antara lain: 1) Bagaimana kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perspektif bestuurs  bevoegdheid ?  2) Bagaimana  tanggung  jawab administratif Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  terhadap  akta  yang cacat yuridis  dalam  perspektif besruurs  bevoegdheid?  3) Bagaimana konsekuensi hukum terhadap akta cacat yuridis yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dengan  mendasarkan  pada  perspektif besruurs bevoegdheid ?
4 Jimly Asshiddiqie, “Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Jurnal Renvoi , Vol. 3, Juni 2003, hlm. 31.

## B. Pembahasan

## 1. Kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Dalam  Perspektif Bestuurs Bevoegdheid
Pemerintah  secara  umum  menjalankan  tiga  fungsi  utama  yang  didasarkan  pada wewenang  publik ( bestuurs  bevoegdheid ),  yaitu:  menjalankan  fungsi  normatif  atau  legitimasi ( normative-legitimerende functie ), menjalankan fungsi instrumental ( instrumentele functie ), dan menjalankan  fungsi  jaminan  atau  perlindungan  ( waarborg  functie ). Pelaksanaan  wewenang publik ( bestuurs bevoegdheid ) dijalankan dengan berlandaskan pada:
1. Asas negara hukum ( rechtstaatatau rule of law ).
Salah  satu pilar  utama  negara  hukum  ( rechtstaatatau  rule  of  law ),  yaitu  adanya asas legalitas ( wetmatigheid van bestuur ) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut bermakna  bahwa setiap wewenang  atau kewenangan yang  dimiliki  oleh badan  atau pejabat tata usaha negara, hanya diperoleh dengan didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas demokrasi.
Hal  yang  terpenting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  wajib  mendasarkan  pada prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat,  sehingga  dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keterwakilan rakyat melalui badan perwakilan rakyat.  Asas  demokrasi  juga  menuntut  keterbukaan  pemerintah  dan  peningkatan  peran serta masyarakat ( inspraak ) dalam pengambilan keputusan.
3. Asas instrumental.
Asas  ini  menekankan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  didasarkan  pada wewenang  publik  selayaknya  memperhatikan  asas  efisiensi  ( doelmatigheid )  dan  asas efektivitas ( doeltreffendheid ).
Mendasarkan pada asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka tanpa ada dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka semua badan atau  pejabat  tata  usaha  negara,  termasuk BPN dan  PPAT tidak  akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum warga masyarakatnya.
Lebih lanjut asas wetmatigheid van bestuur tersebut diturunkan ke dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 juncto Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berkaitan dengan PPAT, maka ketentuan tersebut kemudian bersinergi dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  menyebutkan  bahwa:  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT,
merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”.
Pemerintah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (1)UUPA. Hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum dalam  bidang  pertanahan,  karena  pendaftaran  merupakan  satu-satunya  pembuktian  dan pendaftaran  merupakan  syarat sahnya  peralihan  hak. 5 Ketentuan  tersebut menjadi  dasar didapatkannya Kewenangan  atributif 6 kepada  Pemerintah untuk  melaksanakan  pendaftaran tanah. Kewenangan  atribusi  tersebut  merupakan  bentuk  penugasan  oleh  hukum  atas wewenang  kepada  suatu  badan  atau  pejabat  administrasi  (pemerintah).  Lebih  lanjut Pasal  6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pemerintah melimpahkan  atau  mengalihkan  kewenangan  tersebut  kepada  PPAT.  Hal  tersebut  berarti kewenangan  pendaftaran  tanah  yang  dimiliki  oleh  PPAT  diperoleh  secara  delegasi (kewenangan  delegatif) . Berdasarkan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  terlihat  jelas alur pemahaman tentangbagaimana  pemerintah (BPN) mendapatkan wewenang  atributif  dan berdasarkan wewenang tersebut didelegasikan kepada PPAT. Pengalihan wewenang dari BPN kepada PPAT sebagai delegataris , mengakibatkan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih pada delegataris (PPAT).  Mendasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  BPN  (pemberi  wewenang) tidak  dapat  menggunakan  wewenang  itu  lagi,  kecuali  setelah  ada  pencabutan dengan berpegang pada asas “ contrarius actus ”. 7
2. Tanggung  Jawab Administratif Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Terhadap  Akta Yang Cacat Yuridis Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid
Produk  akta  PPAT berpotensi menimbulkan  masalah atau  sengketa apabila  terdapat adanya  penyimpangan  syarat  sahnya  perjanjian  jual  beli  tanah  dan bangunan serta  adanya penyimpangan  terhadap  tata  cara  pembuatan  akta  yang  menyangkut  syarat  materil  (baik subyek maupun obyeknya) dan syarat formil (prosedur dan persyaratan). 8 Seorang PPAT dalam
5 Boedi  Harsono, 2003, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya ,  Jakarta,  Djambatan,  hlm.  12;  sebagaimana  dikutip  kembali  oleh Dona Christin, “Analisis Atas Diketahuinya Cacat Yuridis Pada Akta Jual Beli Tanah Dan Rumah Yang Dibuat Oleh PPAT (Putusan Mahkamah Agung No. 2333 K/Pdt/2015)”, Premise Law Journal , Vol. 14, Issue 3, 2017, hlm. 2.
6 Secara  umum  dalam  hukum  administrasi  negara,  disebutkan  sumber  wewenang  dapat  diklasifikasi menjadi  dua,  yaitu: atribusi dan pelimpahan  wewenang ,  baik  secara delegasi maupun  secara mandat .  Kewenanganatribusi  (atributif) merupakan wewenang  asli  yang  diperoleh  langsung  atau merupakan pencipataan wewenang oleh legislator. Delegasi merupakan pelimpahan atau pengalihan wewenang  oleh  suatu  badan  administrasi  kepada  badan  administrasi  lain,  untuk  mengambil keputusan  yang  pelaksanaannya    di  bawah  tanggung  jawabnya  sendiri  (badan/pejabat  penerima delegasi).  Mandat  merupakan  wewenang  yang  dilimpahkan  kepada  mandataris  (penerima  mandat) yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh mandataris.
7 Philipus  M.  Hadjon,  2015, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Yogyakarta,  Gadjah  Mada University Press, hlm. 121.
8 AdrianSutedi, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.
menjalankan  tugas  dan  kewenangan  jabatannya  tersebut,  khususnya  berkaitan  dengan prosedur  pembuatan  akta  PPAT  adakalanya  melakukan  kesalahan,  dan  kesalahan  tersebut bisa  saja  menyangkut  persyaratan  formil  maupun  materil,  misalnya:  kesalahan  mengenai ketidakwenangan PPAT dalam membuat akta otentik, yang berakibat hilangnya otensitas akta yang  dibuatnya,  atau  kekuatan  pembuktian  akta  tersebut  tidak  lagi sebagai  alat  bukti  yang lengkap  atau sempurna,  di  antara  dan  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  melainkan menjadi  akta  atau surat  di  bawah  tangan,  dimana  kesalahan  tersebut bisa  saja  dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. 9
Peraturan  perundang-undangan  menegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  yang  PPAT bukan hanya pertanggungjawaban dalam arti sempit yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan membuat  akta, tetapi dituntut  pula  pertanggungjawaban dalam  arti  yang  luas, yaitu tanggung  jawab  pada  saat  tahapan akta dibuat dan  tanggung  jawab  pada  saat  pasca penandatanganan akta.
Tanggung jawab PPAT sebagai sebuah profesi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: tanggung  jawab etik (berkaitan  dengan  etika  profesi) dan  tanggung  jawab  hukum.  Tanggung jawab  hukum  ini dapat  berupa: tanggung  jawab  berdasarkan  hukum  pidana,  hukum  perdata dan  hukum  administrasi. Perspektif bestuurs  bevoegdheid dapat  dipakai  sebagai  kaca  mata untuk  menilai  tanggung  jawab  PPAT  dari  hukum  administrasi  dalam  kaitannya  dengan  akta cacat  yuridis  yang  dibuat  oleh  PPAT.PPAT sangat  memungkinkan  untuk  melakukan  suatu kekhilafan  atau  kekeliruan yang  sifatnya  administratif atau  biasa disebut  dengan mal administrasi .  Konsekuensi  hukum terhadap  hal  tersebut  adalah PPAT  dapat  dimintai pertanggungjawabannya secara administratif.
Tugas  dan  wewenang PPAT telah  diatur  dalam  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah. Pembuatan  akta  yang mengandung  cacat yuridis  oleh  PPAT  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan yang menyalahgunakan  wewenang.  Hal tersebut  karena wewenang PPAT  sebagaiman  yang  telah diatur telah  disimpangi, sehingga  penggunaan  wewenang  tersebut  pada akhirnya  tidak  sesuai dengan  tujuan pemberian  wewenang  itu  sendiri,  sehingga dalam  hal  ini  nampak  telah  terjadi penyalahgunaan  wewenang oleh  PPAT  karena  tidak  menjalankan  wewenang  sebagaimana mestinya.
PPAT wajib mengambil sikap teliti berhati-hati dalam hal pembuatan akta otentik, karena PPAT harus mempunyai  profesionalitas  secara  teoritis  maupun  praktis.  Keadaan penyalahgunaan  wewenang ini  akan  semakin  jelas  apabila  terdapat  unsur  merugikan  yang diderita oleh salah satu atau para pihak yang tampak pada saat dibatalkannya akta PPAT yang
9 Dhea Tri Febriana & Ahars Sulaiman, Op.cit , hlm. 131.
dibuatnya sebagai konsekuensi final dari akta yang mengalami cacat hukum. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 20016 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah menyatakan bahwapenyimpangan terhadap syarat formil dan materil yang dilakukan oleh PPAT termasuk pelanggaran  berat.  Pelanggaran  berat  tersebut dapat  dikenakan  sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahaan Nasional Indonesia.
Lebih  lanjut  dalam Pasal  62  Peraturan Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran  Tanah  disebutkan  bahwa PPAT  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya mengabaikan  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38,  Pasal  39  dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.
Tanggung  jawab administratif  berupa  teguran  tertulis  sampai  dengan  pemberhentian jabatannya sebagai PPAT sebagaiman diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanahdan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), yaitu bagi anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa:
a. Teguran.
b. Peringatan.
c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT.
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT.
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.
Tanggung jawab PPAT secara administratif ini, dapat pula berupa sanksi denda, terutama yang  berkaitan  dengan  kewenangan  perpajakan, yang  merupakan  kewenangan  tambahan PPAT  yang  diberikan  oleh  undang-undang  perpajakan. Pasal 91  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah,  yang  secara  tegas menyatakan  bahwa Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  hanya  dapat  menandatangani  akta pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  setelah  Wajib  Pajak menyerahkan  bukti pembayaran  pajak”. Implikasi  dari  ketentuan  tersebut  adalah PPAT  dapat  dikenakan  sanksi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  93 Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  Tentang Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah,  bahwa Pejabat  Pembuat  Akta Tanah/Notaris  dan kepala kantor  yang  membidangi  pelayanan  lelang  negara,  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  91  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

## 3. Konsekuensi Hukum Terhadap Akta Cacat Yuridis Yang Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Mendasarkan Pada Perspektif Bestuurs Bevoegdheid
Persoalan  ketiga  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  PPAT  yang melakukan  mal administrasi, yaitu akta PPAT menjadi cacat yuridis ( legal defect ). Akibat hukum dari akta PPAT yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  pembuatan akta  PPAT  yang mengakibatkan  cacat  hukum dapat disebabkan, karena adanya:
a. Penyimpangan terhadap syarat formil.
Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa unsur-unsur pembuatan akta otentik harus memenuhi:
1. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta harus dibuat oleh door atau dihadapan ten overstaan seorang pejabat umum.
Berpijak  pada  syarat-syarat untuk terpenuhinya suatu akta  otentik sebagaimana diatur pada  Pasal  1868  KUHPerdata,  maka  apabila dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  95-102 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; maka  apabila  ketentuan atau  syarat formil  tersebut  dilanggar oleh  PPAT,  akan menyebabkan  terdegradasinya  kekuatan  bukti  sempurna  dari  akta otentik tersebut menjadi  kekuatan  bukti  akta  dibawah  tangan  apabila  berdasarkan  putusan  pengadilan menyatakan adanya salah satu atau lebih pelanggaran yang dilakukan.
b. Penyimpangan terhadap syarat materil.
Pasal  1320  KUHPerdata menyatakan  bahwa  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  harus memenuhi empat syarat, yaitu:
a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Kausa yang halal atau tidak terlarang.

## Menurut Subekti: 10
Ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  tersebut  menunjukkan  bahwa  syarat  tersebut bersifat  kumulatif  artinya  setiap  perjanjian  yang  dibuat  harus  memenuhi  keempat persyaratan  tersebut  secara  bersama-sama.  Tidak  dipenuhinya  salah  satu  syarat dalam  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  tersebut,  mengakibatkan  perjanjian  cacat
10 Subekti, 2001, Hukum Perjanjian , Jakarta, Intermasa, hlm.17.
hukum, yang keabsahannya dapat dipertanyakan, dalam arti dapat batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.
Keempat syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Syarat  (a)  dan  (b)  merupakan  syarat  subyektif,  karena  mengenai  para  pihak  atau subyek  yang  mengadakan  perjanjian.  Pelanggaran  terhadap syarat  subyektif, maka aktanya dapat dibatalkan.
2. Syarat (c) dan (d) merupakan syarat obyektif, karena berkaitan dengan isi perjanjian. Tidak dipenuhinyassyarat obyektif, maka akta batal demi hukum.
Pasal  39  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah,  pada  bagian    tugas  dan  jabatan, menyatakan: PPAT  berwenang  menolak  untuk membuat akta apabila:
1. Mengenai  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah susun,  kepadanya  tidak  disampaikan  sertipikat  asli  hak  yang  bersangkutan  atau sertipikat  yang  diserahkan  tidak  sesuai  dengan  daftar-daftar yang  ada  di  Kantor Pertanahan.
2. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan.
Ketentuan  1320  KUHPerdata  apabilan dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah,  maka  syarat materil dari  prosedur  pembuatan  akta  PPAT  harus  memenuhi  syarat-syarat  subyektif (subyek hak atau para pihak yang menghadap atau komparan) dan syarat obyektif (obyek hak  yang  dialihkan)  dalam  pembuatan  akta  PPAT.  Apabila  syarat  subyektif  dan  obyektif dilanggar, maka akta PPAT tersebut dapat dimintai pembatalan dan/atau dinyatakan batal demi hukum. 11

## C. Simpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  beberapa simpulan, antara lain:
1. PPAT merupakan  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan untuk  membuat  akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Kewenangan PPAT dalam konsep bestuurs bevoegdheid diperoleh secara  delegasi  dari  pemerintah  (BPN)  yang  menerima  wewenang  aslinya  secara atributif. Pengalihan  wewenang  dari  BPN  kepada  PPAT  sebagai delegataris , mengakibatkan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih  pada delegataris (PPAT). Mendasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  BPN  (pemberi  wewenang)  tidak  dapat
11 Dhea Tri Febriana & Ahars Sulaiman, Op.cit , hlm. 147.
menggunakan  wewenang itu  lagi,  kecuali  setelah  ada  pencabutan  dengan  berpegang pada asas “ contrarius actus ”.
2. PPAT  sangat  memungkinkan  untuk  melakukan  suatu  kekhilafan  atau  kekeliruan yang sifatnya  administratif atau  biasa disebut  dengan mal  administrasi .  Konsekuensi  hukum terhadap  hal  tersebut  adalah PPAT  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  secara administratif. Tanggung  jawab  administratif  atas  mal  administrasi  yang  dilakukan  oleh PPAT akan menyebabkan PPAT tersebut terkena sanksi administrasi, yang dapat berupa: teguran, peringatan, schorsing , onzetting , dan pemberhentian dengan tidak hormat.
3. AktaPPAT yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  pembuatan  akta  PPAT  mengakibatkan akta  tersebut  menjadi cacat  hukum ( legal  defect ).  Konsekuensi  hukum  dari  akta  PPAT yang  cacat  yuridis,  yaitu: terdegradasinya  kekuatan  bukti  sempurna  dari  akta otentik tersebut  menjadi  kekuatan  bukti  akta  dibawah  tangan  apabila  berdasarkan  putusan pengadilan  menyatakan  adanya  salah  satu  atau  lebih  pelanggaran  yang  dilakukan (pelanggaran  terhadap  syarat  formil),  dan  akta  PPAT  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi hukum dalam hal terjadi penyimpangan syarat materiil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadjon Philipus M., 2015, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Harsono Boedi, 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta, Djambatan.
Subekti, 2001, Hukum Perjanjian , Jakarta, Intermasa.
Sutedi Adrian, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah , Jakarta, Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  20016  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## Jurnal
Christin  Dona,  “Analisis  Atas  Diketahuinya  Cacat  Yuridis  Pada  Akta  Jual  Beli  Tanah  Dan Rumah  Yang  Dibuat  Oleh  PPAT  (Putusan  Mahkamah  Agung  No.  2333  K/Pdt/2015)”, Premise Law Journal , Vol. 14, Issue 3, 2017.
Jimly  Asshiddiqie,  “Independensi  Dan  Akuntabilitas  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah”, Jurnal Renvoi , Vol. 3, Juni 2003.
Tri Febriana Dhea & Sulaiman Ahars, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT”, Jurnal Petita , Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
Yoga Prawira I Gusti Bagus, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”, Jurnal IUS , Vol. 4, No. 1, April 2016.

## Lain-lain
Tim  Penyusun  Naskah  Akademik  dan  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  2019, Naskah  Akademik  dan  Rancangan  Undang-Undang Tentang  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah ,  Jakarta,  Badan  Keahlian  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.