## PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BAGI PENSIUNAN DI BSM KCP BONDOWOSO

## Aminuddin & Tholhah Email: drsaminuddin1968@gmail.com

## ABSTRACT
This study examines the application of murabahah contracts on pension financing products conducted at Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso between the bank and its customers based on  DSN-MUI  fatwa  Number  4  of  2000  concerning  murabahah  financing  and  DSN-MUI  fatwa Number 88 of 2013 concerning General Guidelines for Program Implementation Pension Based on Sharia Principles. The problems that will be answered through this research are: (1) How is the  application  of  the  murabahah  contract  to  pension  financing  products  in  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Bondowoso?  (2)  What  is  the  DSN-MUI  fatwa  review  of  the  application  of  the murabahah contract to pension financing products at Bank Syariah Mandiri  KCP Bondowoso? This  research  is  field  research,  because  research  activities  are  conducted  at  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Bondowoso.  The  research  approach  used  is  a  qualitative  descriptive  research approach. To understand and analyze the object under study, the author uses several approaches such  as  the  legislative  approach  and  the  comparative  approach.  Data  collection  techniques using observation, documentation,  and interview techniques.  While the data  analysis  technique uses a comparative analysis method.
The results of this study are: (1) The pension financing contract in Bank Syariah Mandiri KCP  Bondowoso  is  carried  out  by  using  a  murabahah  contract  by  fulfilling  the  following conditions:  (1)  The  contract  is  done  by  reciting  ijab  and  qabul;  (2)  Contracts  are  clearly implemented;  (3)  The  object  of  the  contract  has  been  fully  owned  by  the  bank  before  being offered to prospective customers; (4) Contracts are carried out by prospective customers and the bank voluntarily without any coercion or threat; and (5) Contract objects are goods that are not prohibited by sharia. In  the event  of  default,  the  bank will  carry out  billing steps by sending  a notification letter, collection letter, warning letter 1 to 3. If the customer becomes bankrupt, the Bank will give up the time when it is able to settle its obligations if the business is bankrupt in an agreement the bank with the customer at the time of the murabahah agreement.  (2) In general, the application of murabahah contracts to pension financing products at Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso is in accordance with the DSN-MUI fatwa, both DSN-MUI fatwa Number 4 of 2000 concerning Financing of Murabahah, and DSN-MUI fatwa Number 88 of 2013 concerning Guidelines General Implementation of Sharia Principles Based Pension Programs.
Keywords: Fatwa, DSN-MUI, Murabahah, Pension, Bank Syariah Mandiri.

## PENDAHULUAN
Perbankan syariah merupakan salah satu doktrin ekonomi Islam sebagai  bentuk dari hasil ijtihad  terhadap  sumber-sumber  hukum  naqli.  Salah  satu  ciri  yang  membedakan  antara perbankan  syariah  dengan  perbankan  konvensional  adalah  terbebasnya  praktek  riba  dalam
operasionalnya. Karena itu bank syariah dalam penerapannya sangat memperhatikan kinerja dan ketahanan bank dengan tanpa menggunakan hasil bunga sebagai sumber pokok untuk membiayai operasional bank.
Perbankan tanpa bunga sebagai lembaga intermediasi mulai diakui dalam Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (LN  1992  No.  31  dan  sebagai  aturan  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  1992 tentang  Perbankan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil).  Dengan  adanya  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang    Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  (LN 1998 No. 182) dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,  maka  telah  ada  landasan  hukum  yang  lebih  jelas  dan  lebih  luas  dalam  pengembangan bank tanpa bunga yang kemudian dikenal dengan istilah bank berdasarkan prinsip syariah. 1
Meskipun  demikian  harus  diakui  bahwa  bank  yang  beroperasi  berdasarkan  pada  prinsip syariah, dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, dan kemudian disusul  dengan  berdirinya  BPR  berdasarkan  prinsip  yang  sama    yang  mana  terlibat  dalam pengembangan  bisnis-bisnis  syariah,  memiliki  motivasi  yang  berbeda-beda.  Artinya  motivasi para  usahawan  tersebut  dalam  menggeluti  bisnis  berbasis  syariah  tidak  lagi  murni  motivasi agama, tetapi lebih pada mengedepankan aspek ekonomi semata. Karena itu wajar apabila pada saat  ini  banyak  bank  umum  (konvensional)  yang  membuka  salah  satu  cabangnya  sebagai  bank syariah guna menjalankan bisnis yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai bisnis syariah.
Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya  dan  masalah  yuridis  berkaitan  dengan  persentuhan  antara  hukum  syariah  dengan hukum  nasional  dan  hukum  Barat.  Hal  ini  menuntut  bank  syariah  untuk  menyesuaikan  diri dengan  hal  tersebut.  Pendirian  bank-bank  berbasis  syariah  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh pemikiran  dan  upaya  para  ulama    serta  para  ahli  ekonomi  Islam  serta  perkembangan  dan kemajuan  perbankan  syariah  di  negara-negara  lain.  Namun  demikian  pengembangan  bank syariah  di  Indonesia  relatif  lambat  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  lainnya.  Hal  ini sebagai akibat dari kendala dasar hukum, pertimbangan sosial politik, serta perbedaan pandangan para  ulama  Indonesia  tentang  bunga  bank.  Selain  itu  perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia
1 Abd.  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana,  2010), 113.
juga  tidak  terlepas  dari  perkembangan  hukum  Islam  yang  di  antaranya  dapat  ditelusuri  dari perkembangan  Peradilan  Agama.  Hal  ini  bukan  semata-mata  karena  perkara  bank  syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun juka karena fluktuasi penerapan syariah dalam berbagai aspek hukumnya dapat juga ditelaah melalui fluktuasi kewenangan Pengadilan Agama. 2 Bank  syariah  memiliki  peranan  penting  dalam  menjalankan  sistem  keuangan  nasional  di Indonesia  saat  ini.  Setidaknya  peranan  tersebut  dapat  dilihat  pada  beberapa  hal  berikut:  (1) Pengalihan  aset  (Asset  Transmutation).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sumber  dana  yang diberikan  oleh  bank  syariah  berasal  dari  pemilik  dana  sebagai  unit  surplus.  Adapun  jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan kehendak pemilik dana sehingga bank syariah dalam hal ini berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus kepada unit defisit atau kepada pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan baik dalam bentuk akad jual beli, sewa-menyewa, atau dengan akad lainnya;  (2)  Transaksi  (Transaction).  Bank  syariah  dalam  peranan  ini  memberikan  layanan  dan kemudahan  kepada  pelaku  ekonomi  guna  melaksanakan  berbagai  transaksi  keuangan  berkaitan dengan  barang  maupun  jasa;  (3)  Liquiditas    (Liquidity).  Bank  syariah  memiliki  peran  sebagai penjaga  liquiditas  masyarakat  dengan  adanya  aliran  dana  dari  unit  surplus  kepada  unit  defisit yang dijalankan melalui mekanisme pengelolaan penghimpunan serta penyaluran dana dari dan kepada  masyarakat;  dan  (4)  Broker  for  Business.  Bank  syariah  dapat  pula  berperan  sebagai broker  dimana  bank  dapat  mempertemukan  para  pebisnis  untuk  mewujudkan  efisiensi  biaya ekonomi  dalam  berbagai  macam  bisnis  yang  dijalankan  seperti  jual  beli,  sewa-menyewa,  serta berbagai macam kerjasama bagi hasil. 3
Dalam  menjalankan  fungsinya,  bank  syariah  diwajibkan  menggunakan  prinsip-prinsip yang sesuai dengan sistem, nilai dan etos Islam. Setidaknya dalam hal ini ada lima prinsip yang disepakati  oleh  para  ulama  untuk  menjalankan  aktivitas  ekonomi  Islam,  yaitu  prinsip tauhid (monotheisme), khilafah, ‘adalah (keadilan), ta’awun (tolong-menolong),  dan maslahah (kemaslahatan). Adapun  di  antara  prinsip  perbankan  syariah  yang  paling  menonjol  adalah  pada sistem  profit-lost  sharing.  Sistem  ini  didasarkan  kepada  kaidah  yang  terjadi  dalam  fiqh muamalah  yaitu al-Ghunmu  bi  al-Ghanmi ( No  return  without  risk /keuntungan  karena  adanya tanggung jawab resiko). Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak boleh dituntut tanpa ada kemungkinan  menanggung  resiko.  Implikasi  dari  prinsip  ini  mendukung  berbagai  kegiatan
2 Ibid, 114.
3 Abd.  Hadi, Memahami  Akad-Akad  Dalam  Perbankan Syariah  Serta  Dasar  Hukumnya , (Surabaya:  Sinar  Terang, 2015), 125-126.
investasi  dan  ekonomi  yang  akan  memberikan  dampak  positif  pada  ekonomi  riil  berdasarkan keadilan sebagai investor dan pengelola. 4
Di  antara  bank-bank  berbasis  syariah  yang  juga  menjalankan  fungsi  dan  prinsip-prinsip syariah  sebagaimana  disebutkan  di  atas  adalah  Bank  Syariah  Mandiri.  Adapun  Bank  Syariah Mandiri merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri Persero Tbk.  Bank Syariah Mandiri merupakan  salah  satu  Bank  Syariah  yang  berkembang  pesat  di  hamper  seluruh  wilayah  negara Indonesia.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  Indonesia,  Bank  Syariah  Mandiri membuka  kantor  cabang  di  setiap  wilayah,  terutama  di  kota-kota  tingkat  kabupaten.  Pada prinsipnya  Bank  Syariah  melakukan  penghimpunan  dana  dan  menyalurkannya  dalam  bentuk pembiayaan.  Dalam  penghimpunan  dana  tersebut  Bank  Syariah  Mandiri  mempunyai  produk- produk  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  seperti  produk  tabungan,  giro  dan  deposito,  yang menggunakan akan mudharabah dan wadiah. Adapun untuk penyaluran dana, kebanyakan Bank Syariah Mandiri menggunakan pembiayaan dalam akad murabahah (jual beli) dan ijarah (sewa menyewa), musyarakah (perseroan), dan mudharabah (bisnis bagi hasil).
Di  antara  cabang  dari  Bank  Syariah  Mandiri  adalah  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Bondowoso.  Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso didirikan pada tanggan 28 desember 2010 dengan  alamat  Jl.  PB  Sudirman  no.  1  Bondowoso.  Sebagaimana  bank-bank  berbasis  syariah lainnya,  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  memiliki  produk-produk  yang  ditawarkan kepada  masyarakat  seperti  produk  simpanan  (tabungan,  deposito,  dan  giro)  dan  produk pembiayaan (musyarakah, mudharabah, murabahah, pembiayaan pensiun, griya BSM bersubsidi, kendaraan bermotor, dan sebagainya).
Produk  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  yang  cukup  diminati  oleh  masyarakat adalah produk-produk pembiayaan di antaranya adalah pembiayaan pensiun. Karena produk ini selain  dibutuhkan  oleh  banyak  masyarakat  yang  memasuki  masa  pensiun,  juga  dirasa  sangat membantu  memecahkan  kesulitan  finansial  mereka  manakala  ada  kebutuhan  yang  mendesak. Kebutuhan  untuk  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  pensiun  ini  dipandang  sebagai  potensi yang  mulai  ditangkap  oleh  beberapa  bank  syariah  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri saat ini sudah memiliki produk pembiayaan pensiun. Pengertian dari pembiayaan pensiun itu sendiri adalah penyaluran fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimana pembiayaan ini juga termasuk pembiayaan multiguna kepada para pensiunan
4 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah . (Jakarta: UI Press, 2011), 139-140.
dan pembayaran dilakukan dengan cara angsuran pada setiap bulannya melalui pemotongan uang pensiun.
Akad  yang  digunakan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  adalah  akad murabahah. Karena akad murabahah terbukti lebih menguntungkan terutama bagi pihak bank. Di antara  keuntungan  yang  dimaksud  adalah  adanya  selisih  dari  harga  beli  dari  penjual  dengan harga  jual  kepada  nasabah.  Selain  itu  proses  administrasinya  pun  tidak  rumit  dan  lebih memudahkan  bagi  nasabah  yang  membutuhkan  dana  dalam  waktu  yang  relatif  singkat. Keuntungan produk pembiayaan melalui akad murabahah ini pun dapat dirasakan oleh nasabah yang  memiliki  finansial  terbatas  namun  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  diinginkan,  dengan pembayaran  angsuran  yang  meringankan  baginya.  Karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  manfaat dari  pembiayaan  pensiun  antara  lain  dapat  memberikan  kesempatan  dan  kemudahan  bagi masyarakat usia pension dalam memperoleh pembiayaan, meningkatkan kualitas hidup mereka, pembayaran  angsuran  dengan  memotong  langsung  dana  pensiunan  setiap  bulan  yang  dikelola oleh BSM yang dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso.
Namun demikian sangat penting untuk memperhatikan terpenuhinya syarat dan rukun akad demi  mewujudkan  keabsahan  akad  utang-piutang  di  atas  secara  hukum.  Karena  dampak  yang ditimbulkan  oleh  akad  yang  sah  sangat  berpengaruh  kepada  timbulnya  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  yang  berakad,  seperti  peralihan  hak,  timbulnya  tanggung  jawab,  hingga timbulnya  kewajiban.  Lebih-lebih  berkaitan  dengan  akad  maliyah  seperti  jual  beli,  sewa- menyewa,  utang-piutang  dan  sebagainya,  dimana  akad-akad  semacam  itu  dapat  menimbulkan perpindahan  hak  milik  atau  menimbulkan  kewajiban  timbal  balik  antara  para  pihak  yang melakukan akad.
Di  sisi  lain,  menurut  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  tentang  penerapan  akad murabahah  di  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  rata-rata  peneliti  menyimpulkan  bahwa penerapannya  masih  belum  sesuai  dengan  hukum  syariah,  baik  berkaitan  dengan  akad  yang dilakukan,  maupun  proses  pelaksanaannya.  Hal  inilah  yang  menarik  minat  penulis  untuk  ingin mengetahui lebih jauh tentang bahaimana konsep murabahah diterapkan dalam sistem perbankan syariah  saat  ini.  Mengingat  pentingnya  permasalahan  tentang  penerapan  akad  murabahah  yang harus  sesuai  syariah  ini,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  secara  mendalam  penerapan  akad  murabahah,  apakah  transaksi  yang  dilakukan antara  nasabah  dan  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  berkaitan  dengan  pembiayaan
pensiun  yang  diberikan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  kepada  nasabahnya  telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah.
Berkaitan dengan judul yang penulis pilih tersebut, maka setidaknya ada dua permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun di  Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso? (2) Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun di  Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso?

## METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  jenisnya,  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ),  karena kegiatan  penelitian  dilakukan  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso..  Adapun  pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Yaitu  suatu pendekatan  dalam  penelitian  yang  digunakan  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  di alami oleh subjek dan objek penelitian. 5 Untuk memahami dan menganalisis objek yang diteliti, penulis menggunakan beberapa pendekatan lainnya sebagai berikut: (1) Pendekatan perundang- undang,  karena  sebagaimana  dijelaskan  bahwa  penelitian  ini  tidak  dapat  terlepas  dari penggunaan dan analisis tentang sumber-sumber penelitian dari undang-undang, seperti Undang- Undang  Perbankan  Syariah,  dan  sebagainya.  Artinya,  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  objek  penelitian  ini,  yakni  penerapan  akad  murabahah  pada  pembiayaan pensiun  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso.  ini  akan  dianalisis  secara  mendalam  dan komprehensif  berdasarkan  hukum  ekonomi  syariah  myang  bersumber  dari  fatwa-fatwa  DSN- MUI  yang  mengaturnya.  Sehingga  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi yuridis kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini. (2) Pendekatan perbandingan,  pendekatan  ini  digunakan  untuk  melakukan  analisis  perbandingan  guna menemukan  kesesuaian  dan  ketidaksesuaian  antara  implementasi  atau  penerapan  akad murabahah di lokasi penelitian dengan putusan fatwa DSN-MUI yang menentukan secara tegas tata  aturan  penerapan  akad  dengan  model  murabahah.  Melalui    pendekatan  perbandingan  ini akan  dapat  diketahui  sejauh  mana  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso.  mematuhi  fatwa DSN-MUI  terkait dengan penerapan akad pembiayaan pensiun yang dilaksanakan.
5 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Rosda Karya, 2007), 6 dan 11.
Dalam penelitian ini sumber data primer yang akan digunakan diantaranya: (1) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang    Perbankan  Syariah.  (2)  Fatwa DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  tentang  Akad  Murabahah.  (3)  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  88 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Program  Pensiun  Berdasarkan  Prinsip Syariah. (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  teknik  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis perbandingan.

## PEMBAHASAN

## 1. Mekanisme Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso
Menurut pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso, Dheny Yulianto, pembiayaan kepada  konsumen  atau  nasabah  merupakan  salah  satu  segmen  yang  memiliki  kontribusi  sangat besar  terhadap  pengembangan  pertumbuhan  bisnis  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso. Karena  itu  perusahaan  menyediakan  berbagai  macam  produk  pembiayaan  yang  disesuaikan dengan  nimat  dan  kebutuhan  masyarakat  terutama  di  Bondowoso.  Adapun  salah  satu  produk yang  paling  diminati  adalah  priduk  pembiayaan  pensiun.  Produk  pembiayaan  pensiunan  ini menurut pengakuannya hanya ditujukan kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, TNI, POLRI, serta para pensiunan pegawai BUMN/Swasta/Asing. 6
Selama ini menurut  Dheny, Produk pembiayaan pensiunan tersebut merupakan salah satu produk yang sangat diminati oleh masyarakat setempat, khususnya bagi para pensiunan pegawai pemerintah  daerah  Kabupaten  Bondowoso.  Produk  tersebut  dirasa  dapat  membantu  memenuhi kebutuhan  para  masyarakat  pada  usia  pensiun,  sehingga  banyak  dari  mereka  yang  menjadi konsumen produk pensiun ini.  Di samping itu banyak para pensiunan yang memutuskan untuk mengambil  produk  pembiayaan  pensiun  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  ini,  karena jika  dilihat  dari  segi  margin  yang  ditetapkan  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCPP  Bondowoso tersebut  dapat  dikatakan  memiliki  margin  yang  paling  rendah  apabila  dibandingkan  dengan margin  pada  bank-bank  lain  yang  ada  di  Bondowoso,  baik  bank  syariah  maupun  bank konvensional.
6 Hasil  wawancara  dengan  pimpinan  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso,  Dheny  Yulianto,  pada  tanggal  26 Januari 2019.
Berkaitan  dengan  limit  pembiayaan  pensiun  tersebut,  Dheny  menjelaskan  bahwa  para pensiunan  dapat  mengajukan  pembiayaan  mulai  dari  jumlah  minimal  yaitu  Rp.  10.000.000 hingga jumlah maksimal yaitu Rp. 300.000.000 dalam jangka waktu angsuran maksimal selama 15  tahun.  Adapun  mengenai  mekanisme  atau  prosedur  pengajuan  pembiayaan  pensiun  di  Bank Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso,  menurut  Dheny  dilakukan  dengan  tahapan-tahapan  berikut ini: 7
(1)  Nasabah  datang  ke  kantor Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso untuk  mengajukan permohonan  pembiayaan  pensiunan  dengan  mengisi  formulir  permohonan  pembiayaan dilengkapi  dengan  dokumen  berupa  fotocopy  KTP,  fotocopy  KK,  fotocopy  surat  nikah, fotocopy karip, fotocopy SK pensiun, mutasi rekening, fotocopy NPWP, dan juga  pasfoto berwarna beberapa buah.
(2)  Bagian  marketing  pensiun  (Consumer  Banking  Relationship  Manager/CBRM)  akan melakukan  verifikasi  dokumen  atas  permohonan  pembiayaan  yang  diajukan  nasabah dengan melakukan pengecekan secara detail atas dokumen-dokumen yang telah diserahkan termasuk verifikasi apakah pembiayaan akan take over dari bank lain atau tidak.
(3) Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kemudian akan dilakukan peng-input-an dokumen-dokumen  tersebut  ke  sistem  komputer  untuk  dihitung  berapa  plafond pembiayaan yang bisa diberikan.
(4) Hasil inputan sistem tersebut kemudian akan dimintakan review di bagian analis pembiayaan pensiun.
(5)  Ketika  hasil  analisa  sudah  selesai  dilakukan,  selanjutnya  akan  dimintakan  persetujuan  ke pejabat pemutus pembiayaan pensiun (kemungkinan plafond bisa sama dengan pengajuan atau lebih rendah dari pengajuan).
(6)  Setelah  diputus  oleh  pejabat  yang  berwenang  maka  diterbitkan  SP3  (Surat  Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) untuk diberikan kepada nasabah.
(7)  Jika  nasabah  setuju  maka  dibuatkan  akad  pembiayaan  lengkap  (jenis  barang,  harga,  biaya pengadaan  barang,  jangka  waktu  pembayaran,  jumlah  angsuran,  serta  mekanisme pelunasan).
(8) Dilakukan akad yang dihadiri oleh nasabah, pejabat bank serta marketing.
7 Hasil  wawancara  dengan  pimpinan  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso,  Dheny  Yulianto,  pada  tanggal  26 Januari 2019.
(9)  Setelah  akad  selesai  dilaksanakan  maka  dokumen  segera  dikirim  ke  bagian  pencairan pembiayaan.
(10)  Hasil  pencairan  langsung  masuk  ke  rekening  nasabah  untuk  kemudian  dilakukan pembayaran atas barang yang akan dibeli.
Proses  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  catatan  bahwa  calon  nasabah  memiliki  beberapa kriterian  sebagai  berikut:    (1) Cakap  Hukum;  (2)  Calon  nasabah  yang  melakukan  pengajuan pembiayaan  pensiun  adalah  pensiunan  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat/Daerah,  TNI,  POLRI, Pensiunan  Pegawai  BUMN/Swasta/Asing  yang  memperoleh  penghasilan  pensiun  secara  rutin (pensiun  bulanan);  (3)  Pada  saat  jatuh  tempo  pembiayaan,  usia  nasabah  maksimal  adalah  70 tahun;  dan (4) Calon nasabah bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulanannya melalui Bank Syariah Mandiri.

## 2. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pensiun
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan Bank, 8 ada beberapa poin  yang  perlu  diperhatikan  pada  pelaksanaan  pembiayaan  pensiun  dengan    akad  murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso, yaitu:
(1) Akad dilakukan dengan mengucapkan ijab dan qabul. Akad pembiayaan pensiun di Bank Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso dilakukan  dengan  mengucapkan  ijab  dan  qabul  dengan menerangkan bahwa akad tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan pensiun yang disalurkan. Akad  yang  dilakukan  menggunakan  akad  murabahah  dengan  obyek  murabahah  tergantung pada pembiayaan yang diajukan nasabah (bisa kendaraan, tanah, barang dagangan dan lain- lain obyek jual beli yang tentunya sesuai dengan syariah).
(2)  Akad  dilaksanakan  secara  jelas. Adapun kejelasan yang dimaksud berkaitan dengan jenis barang,  harga,  biaya  pengadaan  barang,  jangka  waktu  pembayaran/pelunasan.  Menurut pihak  bank,  dalam  akad  dilaksanakan  secara  jelas  dengan  menjelaskan  secara  terperinci tentang  jenis  jenis  barang  yang  diakadkan,  harga  jual  yang  ditentukan,  biaya  pengadaan barang,  serta  jangka  waktu  pembiayaan  berapa  lama,  termasuk  juga  ketentuan  yang  boleh ditempuh  jika  pembayaran  akan  dilunasi  sebelum  waktunya.  Apabila  nasabah  setuju  maka dibuatkan  akad  pembiayaan  lengkap  (jenis  barang,  harga,  biaya  pegadaan  barang  jangka
8 Hasil  wawancara  dengan  pimpinan  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso,  Dheny  Yulianto,  pada  tanggal  26 Januari 2019.
waktu  pembayaran,  jumlah  angsuran  dan  mekanisme  pelunasannya. Terkait  dengan ketentuan  pembayaran  angsuran,  nasabah  dapat  mulai  membayar  angsurannya  setelah melakukan penandatangan akad, dan untuk jumlah besaran angsuran yang akan dibayar oleh nasabah  secara  rutin  setiapbulannya  telah  di  tentukan  di  awal  akad  dan  tidak  akan  terjadi perubahan hingga waktu berakhirnya pembayaran angsuran pembiayaan pensiun tersebut.
(3)  Objek  akad  telah  sepenuhnya  menjadi  milik  bank  sebelum  ditawarkan  ke  calon nasabah. Ketika  penulis  mengajukan  pertanyaan  tentang  apakah  barang  yang  diakadkan dengan  murabahan  telah  sepenuhnya  menjadi  milik  pihak  bank  sebelum  akad  dengan nasabah terjadi? Maka jawaban  yang penulis peroleh dari pihak bank adalah bahwa karena prinsip  murabahah  adalah  jual  beli  maka  benar  kepemilikan  barang  sepenuhnya  telah dikuasai oleh bank. Menurut pihak bank, dalam beberapa case maka akan ditambahkan akad wakalah  dimana  bank  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  melakukan  pembelian  barang sesuai yang diinginkan.
(4)  Akad  dilakukan  oleh  calon  nasabah  dan  pihak  bank  dengan  suka  rela  tanpa  ada paksaan  atau  ancaman. Pada  pembiayaan  pensiun di Bank  Syariah  Mandiri  KCP Bondowoso, setelah pihak bank menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut, maka aka nada utusan dari bank yang datang kepada nasabah untuk melakukan penandatanganan akad yang mana  dalam  proses  tersebut  tidak  ada  unsur  paksaan  atau  ancaman  apapun.  Artinya  antara pihak  nasabah  dan  pihak  bank  telah  sama-sama  rela  untuk  melakukan  akad.  Dalam  proses akad  tersebut  juga  dihadirkan  seorang  notaries,  hal  tersebut  untuk  membuktikan  bahwa dalam proses akad tersebut tidak ada unsur paksaan sama sekali. Kerelaan antara pihak yang berakad  terjadi  karena  sejak  awal  kedua  belah  pihak  sudah  memiliki  kesepakatan  unutk melakukan akad murabahah sebagaimana dimaksud.
(5)  Objek  akad  adalah  barang-barang  yang  tidak  diharamkan  oleh  syariah. Hal  ini  telah ditegaskan oleh pihak bank bahwa obyek jual beli murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso adalah objekk akad yang sesuai dengan syariah.
Demikian  penjelasan  pihak Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  terkait  dengan pelaksanaan akad pembiayaan pensiun dengan akad murabahah.

## 3. Permasalahan dan Penyelesaiannya
Menurut pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso, sejauh ini belum ada kendala yang  berarti  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  pensiun  dengan  akad  murabahah. Ketika  penulis
menanyakan  kendala  apa  saja  yang  pernah  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  pensiun dengan akad murabahan tersebut, pihak bank menjawab bahwa secara umum tidak ada kendala terlalu berarti, artinya kalaupun ada, masih bisa diselesaikan dalam tempo relatif singkat. Selama ini menurutnya kendala umum yang biasanya muncul adalah berkaitan dengan proses pelunasan di  bank  lama  jika  nasabah  sebelumnya  memiliki  pembiayaan  pensiun  di  bank  lain.  Untuk mengantisipasinya  nasabah  biasanya  menyediakan  sejumlah  dana  di  rekening  Bank  Syariah Mandiri sampai dengan gaji pensiun masuk ke Bank Syariah Mandiri tempat nasabah melakukan akad pembiayaan pensiun terakhir, yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso.
Bagaimana  penyelesaian  yang  ditempuh oleh  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Bondowoso jika terjadi wanprestasi? Menurut penjelasan Dheny Yulianto selaku pimpinan,  jika terjadi  wanprestasi  maka  akan  dilakukan  langkah-langkah  penagihan  oleh  pihak  bank  dengan cara  mengirimkan  surat  pemberitahuan,  surat  penagihan,  surat  peringatan  1  sampai  3.  Namun demikian menurutnya untuk jenis pembiayaan pensiun ini  hampir tidak pernah ada wanprestasi karena gaji pensiun nasabah sudah berada di rekening Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso, sehingga angsuran dilakukan secara auto debet pada setiap awal bulan. Dalam hal ini pihak bank tidak menyebutkan langkah selanjutnya seperti langkah musyawarah, penanganan melalui Badan Arbitrase  Syariah  atau  bahkan  melalui  jalur  pengadilan  yang  mungkin  ditempuh  apabila  surat surat  peringatan  1  sampai  3  diabaikan  oleh  nasabah.  Menurut  asumsi  penulis,  hal  ini  karena belum  pernah  ada  kasus  wanprestasi  yang  terjadi  pada  produk  pembiayaan  pensiun  tersebut, sehingga langkah-langkah sebagaimana disebutkan oleh pimpinan bank tersebut  telah memadai sebagai jalan penyelesaian masalah wanprestasi.
Selanjutnya,  apabila  nasabah  mengalami  pailit,  apakah  bank  memberikan  waktu  hingga nasabah  memiliki  kesanggupan  untuk  menyelesaikan  hutangnya?  Mengenai  masalah  ini,  pihak bank  melalui  pimpinannya  saat  ini  yaitu  Deny  Yulianto  membenarkan  bahwa Bank  Syariah Mandiri  KCP  Bondowoso akan  memberikan  waktu  sampai  kapan  sanggup  menyelesaikan kewajibannya  apabila  nasalah  mengalami  pailit  dalam  usahanya,  atau  kesulitan  lainnya  yang menyebabkan  nasabah  tidak  mampu  mambayar  angsuran  atau  menyelesaikan  utangnya. Kesanggupan  ini  menurutnya  berdasarkan  pada  hasil  kesepakatan  pihak  bank  dengan  nasabah pada waktu akah murabahah dilakukan.
3.  Tinjauan  Fatwa  DSN-MUI  Terhadap  Penerapan  Akad  Murabahah  Pada  Produk Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso
a.  Mekanisme  Pembiayaan  Pensiun  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso Menurut Fatwa DSN-MUI
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  tentang  Akad  Murabahah  mengatur  tentang ketentuan-ketentuan  yang  harus  dipatuhi  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah,  termasuk  Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Terkait dengan mekanisme  pembiayaan  dengan  akad  murabahah,  fatwa  tersebut  mengatur  beberapa  ketentuan umum untuk Bank Syariah dan juga untuk nasabah sebagai berikut:
Pertama , ketentuan umum untuk Bank Syariah: 9
(1)  Bank  dan  nasabah  harus  melakukan  akad  murabahah  yang  bebas  (dari  unsur)  riba. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  adalah  akad  murabahah.  Karena  itu  dapat  dipastikan  bahwa akad tersebut benar-benar akad yang terbebas dari unsur riba.
(2)  Barang  yang  diperjualbelikan  adalah  barang  yang  tidak  diharamkan  oleh  syari’ah Islam.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  pimpinan  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Bondowoso  bahwa  akad  pembiayaan  murabahah  adalah  akad  untuk  pembiayaan  pembelian kendaraan,  tanah,  barang  dagangan  dan  lain-lain  obyek  jual  beli  yang  tentunya  sesuai  dengan syariah.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  barang  yang  diperjualbelikan pada akad tersebut adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariah.
(3)  Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  (jumlah)  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati  kualifikasinya  (oleh  nasabah  dan  pihak  bank).  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Bondowoso  berdasarkan  hasil  observasi  yang  penulis  lakukan  di  lokasi  penelitian  membiayai seluruh  jumlah  harga  pembelian  barang  yang  telah  disepakati  kualifikasinya  oleh  nasabah  dan pihak bank.
(4)  Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  (atau  yang  dimohonkan  oleh)  nasabah  atas nama  bank  sendiri,  dan  pembelian  tersebut  harus  sah  dan  bebas  (dari  unsur)  riba.  Poin  inipun telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso terkait pelaksanaan pembiayaan pensiun dengan akad murabahah tersebut.
9 Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Akad Murabahah.
(5)  Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian  (secara  jelas dan  terperinci),  misalnya  jika  pembelian  dilakukan  dengan  cara  utang.  Hal  inipun  dibenarkan oleh  pihak  bank  bahwa dalam  akad  murabahah  tersebut  dilaksanakan  secara  jelas  jenis barangnya  apa,  harga  jualnya  berapa,  biaya  pengadaan  berapa,  serta  jangka  waktu  pembiayaan berapa lama termasuk juga jika akan dilunasi sebelum waktunya.
(6)  Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemohon/pemesan)  dengan harga  jual  senilai  harga  beli  ditambah  keuntungan  yang  diminta.  Dalam  hal  ini  Bank  harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan (untuk  pengadaannya).  Poin  ini  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Bondowoso seperti yang telah dijelaskan.
(7)  Nasabah  (harus)  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  dalam  jangka waktu  tertentu  sebagaimana  yang  telah  disepakati  bersama.  Hal  ini  telah  dilaksanakan  oleh nasabah berdasarkan penjelasan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso.
(8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad (murabahah) tersebut, pihak  bank  dapat  mengadakan  perjanjian  khusus  dengan  nasabah.  Terkait  pasal  ini,  tidak  ada pernyataan dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso mengenai pelaksanaannya.
(9) Jika pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip,  dikuasai  atau menjadi  milik  bank.  Poin  ini  telah  dilaksanakan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso berdasarkan penjelasan pihak bank bahwa karena prinsip murabahah adalah jual beli maka benar kepemilikan  barang  sepenuhnya  telah  dikuasai  bank.  Bank  juga  menjelaskan  bahwa  dalam beberapa kasus tertentu dalam akad murabahah tersebut akan ditambahkan akad wakalah dimana bank  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  melakukan  pembelian  barang  sesuai  dengan  yang diinginkan.
Kedua , ketentuan umum untuk nasabah: 10
(1)  Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  janji  pembelian  suatu  barang  atau  aset  kepada pihak  bank.  Poin  ini  sama  persis  dengan  apa  yang  telah  dijelaskan  pihak  bank  terkait  dengan mekanisme  pembiayaan  pensiun  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  bahwa  calon nasabah  datang  ke  kantor  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  untuk  menyerahkan  syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam pengajuan pembiayaan tersebut.
10 Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Akad Murabahah.
(2)  Jika  bank  menerima  permohonan  tersebut,  maka  bank  harus  membeli  terlebih  dahulu aset  yang dipesannya secara sah dengan pedagang (yang menjual  barang tersebut). Poin  inipun sesuai  dengan  penjelasan  pihak  bank  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan  barang  sepenuhnya telah dikuasai atau dimiliki oleh bank sebelum diperjualbelikan dengan akad murabahah.
(3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah (yang memesan barang yang dimaksud)  dan  nasabah  harus  menerima  (membeli)-nya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati  bersama,  karena  secara  hukum  janji  tersebut  (bersifat)  mengikat,  kemudian  kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (dengan akad murabahah). Berdasarkan penelitian yang  penulis  lakukan,  sejauh  ini  belum  pernah  ada  kasus  dimana  nasabah  menolak  pembelian barang yang dipesan di di Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso.
(4)  Dalam  jual  beli  (murabahah)  ini  bank  dibolehkan  meminta  nasabah  untuk  membayar uang  muka  saat  menandatangani  kesepakatan  awal  pemesanan.  Pihak  bank  berdasarkan  data yang  penulis  peroleh  tidak  menjelaskan  mengenai  hal  ini,  tetapi  tidak  berarti  akad  murabahah yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso tersebut bertentangan dengan poin ini.
(5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya riil bank harus dibayar  dari  uang  muka  (yang  telah  dibayarkan)  tersebut.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan penulis, bahwa di lokasi penelitian belum pernah terjadi kasus seperti pada poin kelima ini.
(6)  Jika  nilai  uang  muka  kurang  dari  kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh  bank,  bank dapat meminta kembali sisa kerugian tersebut kepada nasabah. Poin inipun belum pernah terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso.
(7) Jika nasabah memutuskan untuk  membeli barang tersebut,  maka ia tinggal  membayar sisa  harga.  Namun  jika  nasabah  memutuskan  untuk  membatalkan  pembelian,  maka  uang  muka menjadi  milik  bank  maksimal  sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  sebagai  akibat  dari pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi untuk mengganti kerugian bank, maka nasabah  wajib  melunasi  kekurangannya.  Poin  ini  juga  belum  pernah  terjadi  di  Bank  Syariah Mandiri KCP Bondowoso.
Dari penjelasan di atas, dapat penulis katakan bahwa secara umum mekanisme pembiayaan pensiun  dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  terkait  dengan ketentuan-ketentuan  bagi  Bank  Syariah  dan  bagi  nasabah  telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Akad Murabahah.
b. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso Menurut Fatwa DSN-MUI
Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Akad Murabahah memang tidak mengatur pelaksanaan akad murabahah secara terperinci sebagaimana yang terdapat pada kitab-kitab fiqh. Namun demikian secara substansif dapat dipahami bahwa fatwa tersebut memerintahkan kepada pihak-pihak  baik  nasabah  maupun  Bank  Syariah  untuk  melaksanakan  transaksi  pembiayaan  di antaranya berdasarkan aturan dan prinsip jual beli murabahah sebagaimana termaktub dalam fiqh Islam.  Karena  itu  untuk  melihat  apakah  akad  murabahah  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Bondowoso  telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  tersebut,  perlu  dikemukakan mengenai syarat dan rukun, serta prinsip akad dalam fiqh Islam.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  rukun-rukun  dan  syarat-syarat  yang  mengikat  pada rukun yang harus dipenuhi pada akad murabahah adalah:
(1)  Sighat. Persetujuan ijab dan qabul harus  tercapai  berdasarkan  kehendak  yang  bebas  atau tanpa paksaan. Apabila pada ijab dan qabul yang dicapai terdapat unsur paksaan maka akad tersebut dianggap fasid atau  rusak.  Tentang  masalah  ini  ulama  Hanafiyah  berpendapat bahwa  bebas  dari  paksaan  tidak  menjadi  syarat  keabsahan  melainkan  syarat  berlakunya akibat  hukum  suatu  akad.  Sehingga  menurut  pandangan  tersebut  suatu  akad  yang  dibuat berdasarkan  paksaan  adalah  sah  hukumnya,  hanya  saja  akibat  hukumnya  belum  bisa dilaksanakan atau mauquf, yakni menunggu kerelaan pihak yang dipaksa bila akad tersebut telah  terjadi.  Adapun  mengenai  pelaksanaan  akad  murabahah  yang  dilakukan  oleh  Bank Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  dapat  dikatakan  telah  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat pada  poin  ini,  karena  dalam  akad  tersebut  telah  terpenuhi  rukun  ijab  dan  qabul,  serta  akad dilakukan secara jelas dan tanpa paksaan atau ancaman.
(2)  Objek  akad. Pada  objek  akad  tidak  boleh  mengandung  unsur gharar (ketidakjelasan),  jika hal ini terjadi maka akad yang dilakukan dianggap fasid. Demikian pula dengan syarat objek yang  tertentu  juga  tidak  boleh  mengandung  didapati  unsur gharar. Seperti  yang  telah dijelaskan  di  muka  bahwa  barang  yang  menjadi  objek  akad  pada  pembiayaan  pensiun dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  dijelaskan  secara terperinci  pada  waktu  akad  dilakukan.  Penjelasan  tersebut terkait  dengan  jenis  barangnya apa, harga jualnya berapa, biaya pengadaan berapa, serta jangka waktu pembiayaan berapa
lama  termasuk  juga  jika  akan  dilunasi  sebelum  waktunya.  Adapun  barang  yang  menjadi objek  akad adalah  barang-barang  seperti kendaraan,  tanah,  barang  dagangan  dan  lain-lain obyek jual beli yang tentunya sesuai dengan syariah. Selain itu barang tersebut telah terlebih dahulu  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  pihan  bank  sebelum  diperjualbelikan  dengan  akad murabahah. Dari penjelasan tersebut  dapat  disimpulkan bahwa tidak terdapat  unsur gharar (ketidakjelasan) pada objek akad murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso.
(3) Sifat akad. Dalam akad tidak boleh mengandung riba (tambahan yang merugikan salah satu pihak) dan maysir (untung-untungan). 11 Berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan pensiun dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso,  akad  tersebut  telah sesuai  dengan  syarat  dan  rukun  pada  poin  ini  secara  keseluruhan,  karena  tidak  terdapat unsur-unsur riba dan maysir yang dilarang dalam syariah Islam.
(4) Pelaku akad. Pelaku akad haruslah orang yang memenuhi syarat tamyiz (berakal, baligh) dan memiliki ahliyah (kemampuan  melakukan  tindakan  hukum).  Syarat  berlakunya  akibat hukum  ada  dua  macam  yakni:  (a)  adanya  kewenangan  sempurna  atas  objek  akad;  (b) kewenangan  atas  tindakan  hukum.  Kewenangan  atas  objek  akad  terpenuhi  dengan  para pihak  mempunyai  kepemilikan  atas  objek  bersangkutan  atau  mendapat  kuasa  dari  pemilik dan  pada  objek  tersebut  tidak  tersangkut  hak  orang  lain,  seperti  objek  sedang  digadaikan atau  disewakan.  Kewenangan  atas  tindakan  hukum  terpenuhi  dengan  para  pihak  telah tercapai,  tingkat  kecakapan  bertindak  hukum  yang  dibutuhkan  bagi  tindakan  hukum  yang dilakukannya.  Ada  tindakan  hukum  yang  hanya  memerlukan  kecakapan  bertindak  hukum minimal,  yaitu mumayiz di  mana  jika  ini  terpenuhi,  tindakan  tersebut  sah  dan  dapat dilaksanakan akibat hukumnya. 12 Apabila dilihat dari aspek ini, pembiayaan pensiun dengan akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso  telah  memenuhi  rukun  dan syarat ini.
Akad yang telah memenuhi  keseluruhan rukun dan syarat keabsahan akad di atas dianggap sebagai  akad  yang  sah.  Karena  itu  dapat  ditegaskan  bahwa  dari  sisi  pelaksanaan  akadnya, pembiayaan  pensiun  dengan  akad  murabahah  yang  dilaksanakan  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Bondowoso  telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  Tentang  Pembiayaan Murabahah, karena telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad dalam fiqh Islam.
11 Ibid, 100.
12 Ibid, 103.
c.  Permasalahan  dan  Penyelesaian  Akad  Murabahah  Pada  Pembiayaan  Pensiun di  Bank Syariah Mandiri KCP Bondowoso Menurut Fatwa DSN-MUI
Seperti yang telah dijelaskan, bahwa menurut pengakuan pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP  Bondowoso,  sejauh  ini  belum  ada  kendala  yang  berarti  dalam  pelaksanaan  pembiayaan pensiun dengan akad murabahah. Namun apabila terjadi permasalahan seperti wanprestasi  yang dilakukan  oleh  nasabah,  menurut  Dheny  Yulianto  selaku  pimpinan,  maka  akan  dilakukan langkah-langkah  penagihan  oleh  pihak  bank  dengan  cara  mengirimkan  surat  pemberitahuan, surat  penagihan,  surat  peringatan  1  sampai  3.  Berkaitan  dengan  hal  ini  Dheny  Yulianto  tidak menyebutkan  langkah  selanjutnya  yang  mungkin  ditempuh  apabila  surat  surat  peringatan  1 sampai  3  diabaikan  oleh  nasabah,  seperti  langkah  musyawarah,  penanganan  melalui  Badan Arbitrase Syariah atau bahkan melalui jalur pengadilan.
Penulis  juga  sempat  menanyakan  kepada  pimpinan,  apabila  nasabah  mengalami  pailit, apakah  bank  memberikan  waktu  hingga  nasabah  memiliki  kesanggupan  untuk  menyelesaikan hutangnya?  Deny  Yulianto  menegaskan  bahwa Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso akan memberikan  waktu  sampai  kapan  sanggup  menyelesaikan  kewajibannya  apabila  nasalah mengalami  pailit  dalam  usahanya.  Kesanggupan  ini  menurutnya  berdasarkan  pada  hasil kesepakatan pihak bank dengan nasabah pada waktu akah murabahah dilakukan.
Penyelesaian masalah seperti ini apabila merujuk kepada fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000  Tentang  Pembiayaan  Murabahah,  dalam  fatwa  tersebut  ditetapkan  bahwa  “ Jika  nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. ” 13 Berdasarkan pada fatwa tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dilihat dari metode penyelesaian masalah yang mungkin terjadi  pada  pembiayaan  pensiun  dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Bondowoso  telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  Tentang  Pembiayaan Murabahah.
Pada fatwa DSN-MUI Nomor 88 Tahun 2013 bagian kedua poin 1 sub i dinyatakan bahwa “ Dalam  rangka  p e nyelenggaraan  kegiatan  in v estasi  dan  non i nvestasi , Dana  Pensiun  Syariah boleh  melakukan  perjanjian (akad)  dengan  pihak  lain  berdasarkan  prinsip  syariah  yang t idak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, akad yang dilakukan
13 fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah bagian keenam.
dalam penyelenggaraan pembiayaan pensiun boleh dilakukan dengan akad apapun selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.
Berdasarkan dua poin tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi pembiayaan  pensiun  dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Bondowoso telah sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI,  baik  fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  Tentang Pembiayaan  Murabahah,  maupun  fatwa  DSN-MUI  Nomor  88  Tahun  2013  tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut.

## KESIMPULAN
Secara  umum  mekanisme  pembiayaan  pensiun  dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Bondowoso  terkait  dengan  ketentuan-ketentuan  bagi  Bank  Syariah  dan  bagi nasabah,    pelaksanaan  akadnya,  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  akad,  serta  prinsip-prinsip akad  yang diterapkan telah sesuai dengan konsep dan teori akad dalam fiqh  Islam. Dilihat dari metode penyelesaian masalah yang mungkin terjadi seperti nasabah melakukan wanprestasi atau mengalami  pailit,  pada  pembiayaan  pensiun  dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri KCP  Bondowoso secara  keseluruhan telah  sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI,  baik  fatwa  DSN- MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah, maupun fatwa DSN-MUI Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardhawi,  Yusuf. Fatwa:  Antara  Ketelitian  dan  Kecerobohan ,  Jakarta:  Gema  Insani  Press,
1997.
Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nadha’ir fi qawa’id wa furu’ fiqh al-Syafi’iyah . Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
Fikri,  Ali. Al-Mu’amalah  al-Maddiyah  wa  al-Mu’amalah  al-Adabiyah ,  Mesir:  Mustafa  al- Halabiy, 1358 H.
Ghazaly,  Abdul Rahman. Fiqh Muamalat , Jakarta : Kencana, 2010.
Hadi,  Abd. Memahami  Akad-Akad  Dalam  Perbankan  Syariah  Serta  Dasar  Hukumnya , Surabaya: Sinar Terang, 2015.
Hasan , M. Iqbal. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
Khairiyah. Penerapan  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan  Pensiun  Di  Bank  Syariah Mandiri KCPP Martapura . Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018.
Laina,  Zahrotul. Analisis  Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  Di  Bmt  Insan Sejahtera  Cabang  Cepiring ,”  Jurusan  Muamalah    Fakultas  Syari’ah  Universitas  Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016.
Maryamah,  Dwi. Penerapan  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan  Pensiun  Di  Bank Syariah  Mandiri  KCPP  Ngaliyan  Semarang .  Semarang:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.
Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda Karya, 2007. Nafis, Cholil. Teori Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: UI Press, 2011.
Nazir, Muhammad. Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
Nisa, Asirotun. Analisis Penerapan Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Pensiunan Pada  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Wirobrajan .  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
Nujaim, Ibnu. Al-Asybah wa al-Nadha’ir ‘ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu’man . Beirut: Dar al- Kutub al-Alamiyah, t.th..
Qudamah, Syamsuddin Ibn. Al-Syarh al-Kabir, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah , juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1981. Setyaningtyas,  Pipit. Implementasi  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan  KPR  di  Bank Syariah  Mandiri  KCPP  Purwokerto .  Purwokerto:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.
Shomad,  Abd. Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Jakarta: Kencana, 2010.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R & D , Bandung: Alfa Beta, 2008. Sumarsono, Sonny. Metode Riset Sumber Daya Manusia , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004. Susana,  Erni. Pelaksanaan  Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji  Pada  Perbankan  Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.17, No.2 Mei 2013.