## PENGARUH SIKAP DAN MOTIVASI MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN BENGKALIS
Oleh : Nurul Amin

## Pendahuluan Abstract
Di  dalam  ketentuan  perpajakan  maka  pajak  merupakan  pendapatan  yang  dibagi  atas  dua yaitu  pajak  yang  merupakan  pendapatan  negara  dan  pajak    yang  merupakan  pendapatan daerah.  Pendapatan  daerah  dari  sektor  pajak  salah  satunya  adalah  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bengkalis  memiliki  pendapatan  daerah dengan  dasar  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Pemungutan  PBB  di dalam  kerangka  teori  menyatakan  bahwa  pertama  teori  yang  mendasar,  kedua  teori partisipasi,  ketiga  partisipasi  masyarakat  (Y),  keempat  sikap  (X1),  kelima  Motivasi  (X2), kesemuanya ini merupakan kerangka teori pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Metodologi  yang  dipakai  adalah  tipe  penelitian,  populasi  sampel,  tehnik  pengambilan sampel, tehnik analisis data serta skala pengukuran.
Dalam  jurnal  ini  dinyatakan  dengan kesimpulan  bahwa  variabel  partisipasi  (Y)  dinyatakan baik, variabel sikap (X1) menyatakan bahwa sikap masyarakat kurang mendukung, variabel motivasi (X2) menyatakan motivasi kurang tinggi.
Saran  dalam  jurnal  ini  menyatakan  bahwa  pemungutan  PBB  harus  dapat  disesuaikan dengan  keadaan  dilapangan,  pemberitahuan  dari  petugas  tentang  sanksi,  penyampaian informasi  melalui  ketua  RT  dan  lurah  serta  kepala  desa,  sanksi  bagi  kerterlambatan pembayaran,  adanya  pelatihan  bagi  petugas  pemungut  PBB  danpetugas  turun  langsung kepada masyarakat.

## I. LATAR BELAKANG
Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus  dan berkesinambungan,  terencana,  menyeluruh,  terpadu,  terarah  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  merata  materil  dan  spirituil berdasarkan  apa  yang  sudah  tertuang  di  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.  Pembangunan seharusnya  dilaksanakan  merata  di  seluruh  tanah  air  dan  harus  benar-benar  dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Studi  empiris  banyak  menunjukkan  kegagalan  pembangunan  karena  kurangnya  partisipasi masyarakat. Keadaan ini terjadi antara lain:
1.   Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan merugikan.
2.   Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
3.   Pembangunan  dipahami  akan  menguntungkan  rakyat  tetapi  sejak  semula  rakyat  tidak diikutsertakan (Kartasasmita, 1997:56)
Berdasarkan  studi  empris  di  atas,  di  mana  masyarakat  adalah  salah  satu  ujung  tombak  dari keberhasilan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari setiap program yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  menjadi  tugas  manajemen  pembangunan  untuk menjamin pembangunan:
1.   Harus menguntungkan rakyat
2.   Harus dipahami maksudnya oleh rakyat
3.   Harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaanya
4.   Dilaksanakan  sesuai  dengan  maksud  secara  jujur,  terbuka  dan  dipertanggungjawabkan (Kartasasmita, 1997 :56-57)
Salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau  negara  dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak. Pajak sebagai  sumber  penerimaan  negara  untuk  membiayai  pembangunan.  Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat  dalam  pembangunan.  Karena  betapapun  besarnya  peranan  pemerintah,  disiplin  serta dedikasi  aparaturnya  dalam  pengelolahan  pembangunan,  partisipasi  masyarakat  sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut.
Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti.
Pajak  mempunyai  2  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan  suatu  daerah.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Sebagaimana jenis pajak yang lain, PBB akan selalu berkaitan dengan fungsi budgeter dan regulasi. Masalah  penting  yang  harus  selalu  diperhatikan  dalam  pengenaan  pajak  adalah  distribusi beban pajak pada masyarakat. Salah satu syarat dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip  keadilan.  Ada  2  tolok  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  adil  tidaknya distribusi  beban  pajak  (Mugrave  dan  Musgrave,1984).  Pertama  adalah  prinsip  kemampuan untuk membayar dan ke dua adalah prinsip manfaat.
Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah  kekayaan  dan  konsumsi  seseorang.  Di  mana  berarti  semakin  tinggi  kemakmurannya seseorang.  maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan  orang  tersebut  untuk  membayar  pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi.
Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi  terhadap  pembayaran  PBB.  Meskipun  pemerintah  setempat  sudah  membuat sanksi  terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak  patuh,  saksi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak.  Selain  memberikan  sanksi  pemerintah  juga  sudah  mensosialisasikan  akan pentingnya pembayaran PBB. sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di tv, radio,  dan  media  massa  dengan  berbagai  iklan  yang  menarik  perhatian  masyarakat  untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik  tentang  perpajakan.  Dengan  adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB.
Pemkab Bengkalis dalam mengoptimalkan penarikan PBB telah melakukan beberapa langkah yaitu  dengan  mengadakan  operasi  tuntas  bulan  Januari,  penyuluhan  PBB  di  masing-masing Kecamatan.  Juga  Panutan  pembayaran  PBB  bulan  Mei-  Juni  2012  di  seluruh  wilayah Kabupaten  Bengkalis.  Penyebaran  spanduk  untuk  penyampaian  SPPT  undian  hadiah pembayaran PBB dan jatuh tempo pembayaran PBB, dan  juga spanduk untuk mengingatkan warga  Kabupaten  Bengkalis  membayar  pajak.  Namun,  hal  tersebut  belum  mampu memberikan peringatan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis.
Hal  ini  juga  terjadi  di  beberapa  kecamatan  dengan  penduduk  yang  padat  seperti  kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Padahal seperti yang  sudah di uraikan di atas, di mana masyarakat adalah
salah  satu  ujung  tombak  dalam  pembangunan  suatu  daerah,  maka  diharapkan  juga masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam membayar PBB.
Dari  uraian  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi partisipasi adalah:
1.   Sikap  dari  masyarakat  tersebut  yang  selalu  menunda-nunda  kewajibannya  untuk membayar pajak dikarenakan belum/tidak sadarnya akan pentingnya PBB
2.   Motivasi  masyarakat  masih  kurang  baik  untuk  ikut  serta  dalam  pembangunan  suatu daerah melalui ikut berpartisipasi dalam pembayaran PBB.
Perumusan  masalah  digunakan  untuk  mengetahui  masalah  yang  ada  dan  mencari  alternatif jawaban-jawaban atas permasalan yang akan dibahas.
Dari uraian yang ada maka perumusan masalah dalam penelitan ini adalah:
“Apakah  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  PBB  dipengaruhi  oleh  sikap dan motivasi?”

## II. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

## 1 Tujuan Penelitian
1.  Untuk  mengetahui  pengaruh  sikap  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam membayar PBB di Kabupaten Bengkalis
2.  Untuk  mengetahui  pengaruh  motivasi  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam membayar PBB di Kabupaten Bengkalis
3.  Untuk  mengetahui  pengaruh  sikap  dan  motivasi  terhadap  partisipasi  masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Bengkalis
2 Kegunaan Penelitian
a.  Bagi instansi
b.  Bagi penyusun
c.  Bagi pihak lain

## III. KERANGKA TEORI

## 1 Teori Yang Mendasari
Dalam  melaksanakan  penelitian  diperlukan  konsep-konsep  yang  berhubungan  ke arah  penelitian  yang  dapat  diperoleh  melalui  literatur  atau  studi  pustaka.  Konsep- konsep  inilah  yang  akan  mendasari  penelitian.  Teori  menurut  Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadjadja (1982:12) adalah :
“Ungkapan  hubungan  kausal  yang  logis  antara  variabel  dalam  bidang  tertentu sehingga  dapat  digunakan  sebagai  kerangka  berpikir  ( frame  of  thinking )  dalam memahami permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu”
2. Teori Partisipasi
Kata  “partisipasi”  dan  “partisipatoris”  merupakan  dua  kata  yang  sangat  sering digunakan dalam pembangunan. Keduanya memiliki makna yang berbeda.
Menurut  pendapat  Santoso  Sastropoetro  ada  5  (lima)  unsur  penting  yang menentukan gagalnya dan berhasilnya partisipasi, yaitu :
1.   Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil
2.   Perubahan  sikap,  pendapat  dan  tingkah  laku  yang  diakibatkan  oleh  pengertian yang menumbuhkan kesadaran
3.   Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan
4.   Enthousiasme  yang  menumbuhkan  spontanitas,  yaitu  kesediaan  melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain
5.  Adanya  rasa  tanggungjawab  terhadap  kepentingan  bersama.  (Santoso Sastropoetro, 1988 : 41)
Santoso  Sastropoetro  menjelaskan  bahwa  ada  5  (lima)  hal  yang  dapat  mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu :
1.  Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, pendidikan sosial dan percaya pada diri sendiri
2.  Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama
3.  Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk  yang  biasanya  mengarah  kepada  timbulnya  persepsi  yang  salah  terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara
4.  Kesediannya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan
5.  Tidak  terdapatnya  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  program pembangunan (Santoso Sastropoetro, 1988:22)
3.  Partisipasi Masyarakat (Y)
Sasaran  terakhir  dari  pelaksanaan  pembangunan  adalah  tercapainya  tujuan pembangunan  yang  diikuti  dengan  tumbuhnya  peran  serta  masyarakat  terhadap program  pembangunan.  Semua  pembangunan  ditujukan  untuk  masyarakat  dengan maksud untuk membangun masyarakat agar mempunyai kekuatan sendiri. Salah satu komponen  pembangunan  erat  kaitannya  dengan  usaha  membangkitkan  partisipasi masyarakat  adalah  partisipasi  masyarakat.  Jadi,  bisa  dikatakan  pembangunan  erat kaitannya dengan usaha membangkitkan partisipasi masyarakat.
Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  masyarakat  tidak  akan  pernah  lepas  dari pembangunan. Sehingga masyarakat mempunyai hak dan dapat berperan aktif dalam mensukseskan  kebijakan  pemerintah  baik  pusat  atau  daerah  sehingga  tujuan pembangunan  itu  dapat  tercapai.  Siagian  mengungkapkan  hal  yang  sama  yaitu “Partisipasi  dari  masyarakat  harus  mutlak  diperlukan.  Oleh  karena  itu  mereka- mereka  itulah  yang  pada  akhirnya  melaksanakan  berbagai  kegiatan  pembangunan, rakyat  banyak  memegang  peranan  sekaligus  sebagai  objek  dan  subjek pembangunan” ( Khairuddin : 125 ). Dari pengertian yang dikemukakan oleh Siagian di  atas,  di  mana  masyarakat  itu  adalah  objek  dari  pembangunan  dan  sekaligus menjadi  subjek  pembangunan.  Maka  pembangunan  itu memerlukan  partisipasi  dari masyarakat.  Tanpa  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  maka  tujuan  pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  atau  daerah  tidak  akan  tercapai  atau  bahkan bisa  mengalami  kegagalan.  Oleh  karena  itu  masyarakat  sangatlkah  penting  dalam proses pembangunan.
Korten  melalui  Kesesuian  ( The  fit  model )  mengemukakan  tiga  faktor  yang  sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program pembangunan, yaitu :
1.   Faktor pertama, yaitu program itu sendiri. Program  yang ideal ditandai dengan perhatian  terhadap  kebutuhan  penerima  program  sehingga  program  merupakan hasil  dari  tuntutan  kebutuhannya  dan  kemanfaatannya  dapat  dirasakan.  Isi program  harus  berkualitas,  benar-benar  dapat  memberikan  hasil  sesuai  dengan yang dilakukan penerima program.
2.   Faktor  kedua,  yaitu  penerima  program.  Penerima  program  harus  memiliki sarana pengungkapan kebutuhan agar menjadi beban bagi organisasi pelaksana dalam  proses  pengambilan  keputusan  organisasi  sehingga  akhirnya  akan ditandai  dengan  adanya  kesesuaian  hasil  program  dengan  kebutuhan  penerima program.
3.   Faktor ketiga  yaitu  organisasi pelaksana harus mempunyai kemampuan khusus sesuai  dengan  persyaratan  tugas  dari  program  dan  mempertimbangkan kebutuhan  penerima  program  dalam  proses  keputusan  organisasi  ( Korten  dan Syahrir, 1988 : 240-242 ).

## 4.  SIKAP (X
1 ) Indrawijaya  mendefiniskan  sikap  ( attitude )  dapat  didefeniskan  sebagai  suatu  cara bereaksi terhadap suatu ransangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi ( Indrawijaya  2000:40 ).  Menurut  Robbin,  sikap  adalah  “Pernyataan  evaluatif  baik yang  menguntungkan  atau  tidak  mengenai  objek,  orang  atau  peristiwa.  Sikap mencerminkan  bagaimana  seseorang  merasakan  mengenai  sesuatu”( Stephen  P. Robbins  1999:169 ).  Selanjutnya  Allport  menjelaskan  pengertian  sikap  adalah “sebagai  semacam  kesiapan  untuk  bereaksi  terhadap  suatu  objek  dengan  cara-cara tertentu. Agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam definisi ini sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon”( Azwar , 1998 :3 ).
George C. Edward III (1991:30) bahwa :”sikap merupakan faktor yang amat penting untuk  suksesnya  implementasi. Jika  pelaksana  berpandangan  positif  terhadap  suatu kebijakan,  maka  kemungkinan  besar  mereka  akan  melaksanakan  apa  yang dikehendaki  oleh  pembuat  kebijakan.  Tetapi  bila  sikap  atau  perspektifnya  berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya.”
5.  Motivasi (X 2 )
Motivasi  berasal  dari  kata  latin  “MOVERE”  yang  berarti  “dorongan  atau  daya penggerak”.  Motivasi  ini  hanya  diberikan  kepada  manusia,  khususnya  kepada  para pengikut.
Motivasi  mempersoalkan  bagaimana  caranya  mendorong  gairah  masyarakat,  agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat  dilihat  dengan  bersedianya  masyarakat  untuk  memberikan  apa  yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
Drs. Malayu SP. Hasibuan (2003:95) mendefinikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

## VI. METEDOLOGI PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  merupakan  tipe  penelitian  eksplanatori (penjelasan),  karena  penelitian  ini  akan  menyoroti  hubungan  antar  variabel  dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan.
2.  Populasi dan Sampel
a. Populasi Penelitian Populasi  penelitian  adalah  jumlah  keseluruhan  unit  analisis  atau  elemen penelitian yang akan diteliti.
b. Sampel Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang  dianggap  mewakili  populasi  secara keseluruhan. Adapun sampel penelitian ini adalah :
1. Unit analisis Adalah bagian terkecil dari objek yang akan diteliti.
2. Ukuran Sampel
Sampel adalah bagian dari seluruh populasi yang diambil dengan cara tertentu sedemikian  rupa  sehingga  bisa  mewakili  seluruh  populasi.  Dalam  penelitian ini,  penentuan  sampel  responden  yaitu  dengan  menggunakan  rumus  Frank Lych (Sugiyono, 1999 : 79)
Yaitu : 
 NZ 2 . p (1- p )
N = Nd 2 +Z2. p (1- p )

## Jadi perhitungannya
      
   
= 95,7 = 96 responden

## 3. Teknik pengambilan sampel
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah proportional cluster random sampling .
4.   Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  satu  analisis,  yaitu  secara  kuantitatif.
Selanjutnya untuk lebih mengetahui nilai hubungan antara variabel dengan mencari selisih  prosentase  dua  titik  ekstrim  yaitu  tinggi  (T)  dan  rendah  (R)  digunakanlah analisis dengan menggunakan tabel epsilon.
5.   Skala Pengukuran
Menurut  Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Effendi  (1989  :  101-103)  ada  empat  skala pengukuran, yaitu : a. Ukuran Nominal b. Ukuran Ordinal c. Ukuran Interval d. Ukuran Rasio
Dalam penelitian ini mengenai sikap dan motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar  PBB,  digunakan  skala  ordinal,  yaitu  memberi  nilai atau  skor  untuk  jawaban yang  diperoleh  dari  daftar  pertanyaan  ini.  Setiap  item  pertanyaan  pada  setiap  variabel menggunakan  skala  pengukuran  antar  rentang  skor  1  sampai  dengan  4,  di  mana  ini dimaksudkan :
 Jawaban yang sangat mendukung skor 4
 Jawaban yang mendukung skor 3
 Jawaban yang kurang mendukung skor 2
 Jawaban yang tidak mendukung skor 1
6.   Pengujian Hipotesis
Analisa  data  ini  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menguji  hipotesis  yang  diajukan sebelumnya,  maka  di  dalam  menganalisanya  digunakan  skala  ordinal.  Adapun rumus-rumus yang digunakan adalah :
NZ 2 . p (1- p )
N = Nd 2 +Z2. p (1- p )
15.196(1.96) 2 .0.5(1-0.5)
N =
15.196(0.1 2 )+1.96.0.5(1-0.5)
14594,2384
N =
152,45
a. Koefisien kolerasi Rank Kendall (  )
Rumus  ini  digunakan  untuk  menguji  suatu  hipotesa  minor  yaitu  tingkat  asosiasi atau hubungan antara variabel X 1 dengan Y atau X 2 dengan Y, adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

## 



## Kesimpulan
Setelah penulis melakukan penelitian dan membahas hasil-hasil penelitian pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat sikap (X 1 ) dan variabel tingkat motivasi (X 2 ) dengan Partisipasi (Y) ada korelasi positif dan sangat signifikan .

## 1. Variabel Partisipasi (Y)
Partisipasi  merupakan  hasil  yang  dicapai  pemerintah  untuk  pembangunan.  Dengan adanya  partisipasi  masyarakat  yang  baik  maka  pembangunan  yang  direncakan  oleh pemerintah  dapat  tercapai  sementara  apabila  partisipasi  masyarakat  kurang  baik  maka pembangunan  yang  direncanakan  pemerintah  tidak  akan  dapat  tercapai  atau  bahkan gagal. Berdasarkan hasil penelitian tingkat partisipasi masyarakat masuk dalam kategori kurang  tinggi,  yaitu  sebanyak  85  responden  (88.6%).  Hal  ini  terlihat  dari  hasil wawancara  dan  rekapitulasi  tabel  variabel  partisipasi  kuesioner  yang  diberikan  kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis.

## 2. Variabel Sikap (X 1 )
Berdasarkan  tabel  rekapitulasi  variabel  sikap  menunjukkan  bahwa  sikap  masyakarat adalah kurang mendukung , hal ini dapat dilihat dari jawaban sebagian besar responden atau sebanyak 52 responden atau sebesar 54.2%.

## 3. Variabel Motivasi (X 2 )
Berdasarkan  tabel  rekapitulasi  variabel  motivasi  menunjukkan  bahwa  motivasi masyakarat  adalah  kurang  tinggi  ,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jawaban  sebagian  besar responden atau sebanyak 76 responden atau sebesar 79.2%.

## Saran-saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  maka  penulis  mencoba  memberikan saran-saran yang sekiranya berguna bagi pembaca dan instansi terkait.
1.  Dalam  melakukan  sosialisasi  PBB,  hendaknya  petugas  PBB  dapat  menyesuaikan  waktu yang  tepat  kepada  masyarakat  dengan  tidak  menggangu  aktivitas  masyarakat.  Sehingga masyarakat  akan  lebih  nyaman  untuk  mengikuti  sosialiasi  tersebut.  Dengan  demikian masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang PBB. Sehingga masyarakat dapat aktif dan berperan  serta  dalam  mengikuti  prosedur  /tata  cara  pembayaran  PBB  mulai  dari pendataan,  pendaftaran  atau  perhitungan  PBB,  sehingga  bila  jumlah  pajak  tidak  sesuai maka  wajib  pajak  dapat  menghitung  sendiri  jumlah  PBB  tanpa  merubah  ketentuan  yang ada.
2.  Petugas  PBB  hendaknya  memberitahukan  kepada  masyarakat  mengenai  sanksi  PBB, bukan  hanya  waktu  untuk  melunasi  PBB  mereka.  Sehingga  masyarakat  dapat  mengerti dan taat terhadap saksi yang diberikan.
3.  Petugas  PBB  hendaknya  memberikan  kepada  setiap  RT  dan  Kelurahan  mengenai informasi  PBB  yang  terbaru  dan  Undang-undang  PBB,  dapat  melalui  brosur  dan  plakat. Sehingga  setiap  Kelurahan  dan  RT  dapat  menempelkan  pada  setiap  papan  pengumuman yang  ada,  mengenai  informasi  PBB  tersebut.  Sehingga  masyarakat  yang  menjadi  wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui informasi tentang prosedur PBB dan Undang-undang

## S
 = ½ N (n-1)
yang mengatur tentang PBB yang dapat di lihat pada setiap papan pengumuman yang ada di  kelurahan  mereka  dan  RT  masing-masing.  Informasi  yang  diberikan  melalui  media tersebut  hendaknya  bukan  sebatas  informasi  ajakan  semata,  akan  tetapi  juga menginformasikan  proses  penghitungan  PBB,  sehingga  masyarakat  mengetahui  system penghitungan yang ditetapkan.
4.  Untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat,  apabila  membayar  setelah  jatuh  tempo hendaknya  petugas  memberikan  sanksi  langsung  kepada  masyarakat  yang  mengalami keterlambatan.  Sehingga  masyarakat  selalu  berusaha  membayar  tepat  waktu  dan masyarakat yakin kalau adanya kepastian hukum tentang PBB
5.  Petugas  pemungut  PBB  hendaknya  melakukan  pelatihan  khusus  kepada  petugas-petugas PBB, sehingga memiliki kemampuan yang luas tentang PBB, sehingga mampu menjawab pertanyaan  yang diajukan oleh masyarakat. Selama ini masyarakat merasa petugas hanya menjelaskan masalah tata cara pembayaran saja.
6.  Petugas  PBB  dapat  turun  langsung  kepada  masyarakat  untuk  memungut  PBB,  supaya jangan  hanya  msyarakat  saja  yang  aktif  datang  ketempat-tempat  pembayaran  PBB  yang telah  disediakan.  Dan  juga,  apabila  wajib  pajak  sudah  jatuh  tempo,  hendaknya  petugas PBB, langsung menagih dengan mendatangi tempat tinggal mereka, sehingga masyarakat tidak  mengalami  penumpukan  tagihan  Hal  ini  akan  menumbuhkan  dorongan  yang  baik dari masyarakat untuk tetap membayar PBBnya.
7.  Dalam  menerima  pembayaran  hendaknya  petugas  menjelaskan  dengan  baik,  apakah mereka telah melanggar aturan (membayar terlambat) dan berapa persen denda yang harus dibayar.  Dan  hendaknya  petugas  juga  memberikan  penjelasan  mengenai  ketetapan  biaya kenaikan PBB  yang ditetapkan oleh pemerintah Sehingga wajib pajak membayar  dengan iklas
Saran bagi akademis
 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model yang lebih baik dan dengan metode yang lebih tepat untuk melihat pengaruh sikap, mortivasi terhadap partisipasi lebih akurat.
 Penelitian berikutnya juga dapat melihat variabel-variabel lain selain sikap dan motivasi, karena  partisipasi  juga  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  yang  lain  seperti  variabel sosialiasi dan kemampuan ekonomi.

## Daftar rujukan
Arep, Ishak, dkk. 2003. Manajemen Motivasi. Jakarta. Grasindo
Azwar, Saifuddin. 1998. Metode Penelitin . Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Brotowidjodo, D, Mukayat. 1991. Pengantar AdministrasiPembangunan . Jakarta. LP3ES
Direktorat Jendral Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan. 1992. Pajak Bumi dan Bangunan .
Jakarta. PT. Bina Rena Pariwara
Edward, C, George. 2003. Administrasi Negara Baru . Jakarta. LP3ES
Faturrochman. 2006. Pengantar Psikologi Sosial . Pustaka. Jakarta
Gerungan, W. A. 1988. Psycology social . Bandung. Eresco
Gibson, Ivancevich, Donely. 1990. Organisasi dan Manajemen :Perilaku, Struktur, Proses . Jakarta. Erlangga
Hasibuan, H. 2003. Organisasi dan Motivasi . Jakarta. PT Bumi Aksara
Indrawijaya, Adam. 2003. Perilaku Organisasi . Bandung. Pustaka Sinar Baru
Kartasamita, Ginanjar. 1992. Administrasi Pembangunan dan Praktiknya di Indonesia . Jakarta. LP3ES
Khairuddin. 1997. Sosiologi Keluarga . Yogyakarta. Liberty
Korten, David C dan Syahrir. 1988. Pembangunan BerdimensiKerakyatan . Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
Mar’at. 1984. Sikap manusia. Perubahan serta Pengukurannya.Jakarta . Ghalia Indonesia Markus, Muda, Drs. 2005. Perpajakan Indonesia “SuatuPengantar” . Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
Meier & Brudney.1987. Metode Penelitian. Jakarta . Yayasan Obor Indonesia
Mikkelsen, Britha. 2001. Metode Penelitian Partisipatoris danUpaya-upaya Pemberdayaan . Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
Nurmantu,  Safri  Drs.  2003. Pengantar  Perpajakan .  Jakarta.Kelompok  Yayasan  Obor Indonesia
Robbinson, Stephen. P. 2001 . Perilaku Organisasi : Konsep,kontroversi, aplikasi . Jakarta. Prenhallindo
Sastropoetro,  Santoso.  1998. Partisipasi,  Komunikasi,  Persuasi  dan  Disiplin  Dalam Pembangunan Nasional . Bandung. Penerbit Alumni
Sedarmayanti. 2006. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah . Bandung. Humaniora
Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi. 1989. Metode Penelitian Administrasi . Jakarta. LP3ES
Soemitro, Rochmat. H. 1986. Azas dan Dasar Perpajakan . Bandung. Eresco
Surakhmad, Winarno. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah : dasar,matode dan teknik .
Yogyakarta. Media Presindo
Suigiyono. 1999. Metode Penelitian Bisnis . Bandung
Tannembaum, R, dkk. 1992. Partisipasi dan DinamikaKelompok . Semarang. Dahara Prize Tjokroamidjojo, H, Bintoro. 1982. Manajemen Pembangunan . Jakarta. Alhpa Logic Business Umar, Husain. 1999. Metode Penelitian . Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
Wahjosumidjo. 1987. Kepemimpinan dan Motivasi . Jakarta. Ghalia Indonesia