Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

## PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KEPALITIAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG DIMASA MENDATANG
Serlika Aprita 1 , Amanda Mutia Carissa 2 , Andini Yulia Putri 3 , Sabrina 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail  : 5312lika@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail  : Amanda.mutiacarissa@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail  : Andiniyuliaputri3@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail  : Sabriinarn@gmail.com

## Abstract
The  Human  Rights  Approach  of  Debtors  and  Creditors  in  Testing  Bankruptcy  Laws  and Postponing  Bankruptcy  Obligations  to  Pay  Debts  in  the  Future  is  discussed  in  this  study, Along  with how  Indonesia's  legal system's  state or  evolution  with  regard  to bankruptcy  law and  the  suspension  of  debt  payment  responsibilities.  Indonesia.  In  this  study,  a  normative research methodology  is  used  to  investigate problems  with  the  law and pertinent  literature. According to the study's findings, the Bankruptcy Law and Postponement of Obligation to Pay Future  Debt  regulates  the  human  rights  approach  between  debtors  and  creditors  when  it comes to testing the law. Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of  Debt  Payment  Obligations  is  the  name  of  this  regulation.  By  filing  for  bankruptcy  or requesting  a  suspension  of  their  debt  payment  responsibilities,  debtors  ca n  reach  an agreement with their creditors regarding the repayment of their debts. A delay in payment of debt is a time period allotted by law in line with a Commercial Judge's Decision, during which the creditor and debtor can discuss how to pay their debts by drafting a payment plan for all or  any of  those  debts,  including  by restructuring  the debt.  Either  the debtor  or  the  creditor may ask for a suspension of the debt payment obligations.

## Keywords: Debtor, Creditor, Bankruptcy, Debt Payment Delay

## Abstrak
Membahas Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pemeriksaan Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Kepailitan  di  Masa Mendatang,  penelitian  ini  menganalisis  status  hukum  atau  perkembangan  kepailitan  dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dalam  hukum  Indonesia.  sistem.  Dalam  studi  ini, metodologi penelitian normatif digunakan untuk menyelidiki isu-isu dengan preseden hukum dan  literatur  terkait.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  ditemukan  bahwa  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang mengatur  tentang  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  antara  Debitur  dan  Kreditur  dalam Peninjauan  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  di Masa  Mendatang.  Debitur  dapat  mengajukan  kebangkrutan  atau  meminta  penundaan pembayaran hutang mereka untuk melunasi hutang mereka kepada kreditur mereka. Tenggang waktu  pembayaran  utang  yang  terlambat  ditetapkan  dengan  undang-undang  berdasarkan
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
keputusan Hakim Niaga. Selama periode ini, kreditur dan debitur dapat berbicara tentang cara membayar  hutang  mereka,  termasuk  dengan  menyajikan  rencana  pembayaran  untuk  semua atau  sebagian  dari  jumlah  tersebut.  akumulasi  hutang  mereka.  Debitur  atau  kreditur  dapat meminta penangguhan kewajibannya untuk melakukan pembayaran.
Kata kunci: Debitor, Kreditor, Kepailitan, Penundaan Pembayaran Utang

## PENDAHULUAN
Krisis  keuangan  yang  melanda Indonesia  berdampak  buruk  pada perekonomian  bangsa  dan  membuat sangat sulit bagi bisnis untuk menjalankan  sebagai  sarana  yang  sah untuk melunasi utang. Pada kenyataannya, banyak orang menggunakan  berbagai  cara  untuk mendirikan usaha, salah satunya dengan meminjam uang untuk melakukannya.  Karena  itu,  debitur sekarang  memiliki  kewajiban  di  masa depan untuk membayar utangnya.
Persyaratan Kepailitan dan Pengembalian  Hutang  (PKPU)  dapat terjadi di negara yang telah dinyatakan pailit,  dan  dapat  menyusahkan  karena beberapa  alasan,  hal mana  bisa disebabkan  karena  ketidakmampuan bersaing dalam dunia bisnis, menurunnya kemampuan kegiatan usaha  dari  suatu  Perusahaan/Perseran Terbatas  atau  bahkan  bisa  terjadi  oleh karena kesalahan dan kelalaian Direksi tentunya tidak hanya menjadi
tanggungjawab perusahaan dan pemegang saham sebatas besar
tanggungjawab dalam  hitungan  saham. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  37  Tahun  2004  mengatur tentang  ketentuan  hukum  pidana  dan kepailitan serta menangguhkan kewajiban  pembayaran  utang  serta Akibat Hukum yang Dapat
Diakibatkannya  secara  jelas  mengatur tentang sanksi atau dipertanggungjawabkan terhadap Direksi apabila sebuah Perusahaan/Perseroan
Terbatas dinyatan  pailit  oleh  karena  perbuatan dan/atau karena kelalaian  Direksi. 1
Semua negara mengalami tekanan  ekonomi  yang  ekstrem,  yang menyebabkan  krisis  yang  tidak  pernah terdengar  sebelumnya.  Menurut  salah satu  perkiraan  Bank  Dunia,  krisis  ini lebih  buruk  dari  krisis  sebelumnya dalam 150 tahun sebelumnya. Krisis ini telah  menekan  para  pelaku  usaha  yang berujung sampai kepada situasi ketidakmampuan membayar kewajiban-kewajiban hutang dan
1 Steven  Gugu,  “Ak iba t  Hukum  Terha dap Direksi  ya ng  Ka rena   Kela la ia nnya   Perseroa n Terba ta s Dipa ilitka n,” Journal Scientia De Lex , Vol.10 No. 1, 2022:1
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
pinjaman  kepada  pihak-pihak  ketiga yang disertai upaya kepailitan oleh para kreditor. Beberapa perusahaan mengalami  kepailitan  tidak  saja  oleh karena krisis ekonomi akan tetapi dapat pula  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor internal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan  yang  ditempuh oleh  Direksi  yang  mengandung  resiko akibatnya terjadi ketidakmampuan membayar  kewajiban-kewajiban,  atau dapat  pula  disebabkan  oleh  karena kelalaian atau kesenjangan dari Direksi yang berujung dipailitkannya Perseroan Terbatas/Perusahaan  tersebut.
Undang-undang Nomor 37
Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  mengatur  hal  tersebut.  tang. kewajiban  yang  telah  jatuh  tempo, lewat  jatuh  tempo,  dan  dapat  ditagih adalah  semboyan  kepailitan.  Harus tepat  dan spesifik ketika utang digambarkan sebagai utang yang dapat dengan mudah dibuktikan dalam kasus kepailitan.  Mengingat  pinjaman  dari berbagai  sumber,  seperti  perbankan, investasi,  penerbitan  obligasi,  atau prosedur  hukum  lainnya  merupakan mayoritas  modal  yang  dimiliki  oleh pengusaha, dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan
ekonomi dan perdagangan serta dampak  globalisasi  terhadap  bisnis. dunia  saat  ini,  menyebabkan  banyak masalah,  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  disahkan  hanya  karena  satu alasan. 2
Menurut  Ricardo  Simanjuntak, banyak  orang,  khususnya  para  pelaku bisnis  dalam  praktiknya,  memiliki pemikiran  yang  beragam  tentang  apa itu  kebangkrutan.  Di  satu  sisi,  ada pihak yang memahami bahwa kepailitan  merupakan  suatu  kutukan ataupun hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang yang mempunyai  utang,  baik  perorangan maupun  badan  hukum  atau  korporasi sehingga  dengan  alasan  daya  apapun kata pailit harus dihindari melekat pada debitor tersebut. Konsekuensi reaksinya,  persoalan  yang  mendasari diajukannya permohonan pailit tersebut cenderung  tidak  lagi  menjadi  dasar utama yang harus diperdebatkan ataupun dipahami. Akan tetapi, bagaimana  menghindari  rasa  malu terhadap komunitas bisnis, masyarakat,
2 Susa nti  Adi  Nu groho, Hukum  Kepailitan  Di Indonesia  Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya , (Ja ka rta : Prenada media Group, 2018).
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
keluarga  bila  status  pailit  dijatuhkan nantinya pada debitor tersebut. 3
Tiga  (tiga)  dampak  negatif terhadap perekonomian Indonesia paling tidak diakibatkan oleh penurunan nilai rupiah: 4
1. Negative  balance  of  payments ;
Ketika FX dikonversi ke rupiah, nilai  tukar  melonjak,  secara teoritis menyebabkan ketidakseimbangan neraca pembayaran.
Namun,
"bonanza"  peningkatan  nilai ekspor  depresiasi  rupiah  tidak bisa  serta  merta  direalisasikan, namun  besarnya  utang  baik pemerintah maupun swasta telah  menambah  beban  neraca pembayaran.
2. Negative spread; Negative spread khususnya  di  bidang
keuangan. Keputusan pemerintah  menaikkan  suku bunga dalam upaya
menurunkan  permintaan  valas berdampak  pada  kenaikan  suku
3 Tendean, Brando Y, “Akiba t Hukum Tenta ng Debitur  Ya ng  Pa ilit  Menurut  Undang-unda ng Nomor 37 T a hun 2004, “ Lex Privatum Vol. 5, no. 3, 2017
4 Niru  Anita   Sina ga ,  “Hukum  Kepa ilita n  dan Perma sa laha nnya  Di Indonesia ,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgatara-Faklutas Hukum Universitas Dirgantara  Marsekal  Suryadarma, Vol.  7  No. 1, 2016 hlm.159
bunga perbankan. Namun, distribusi  uang  publik  menjadi tantangan  karena  hanya  sedikit pemain  komersial  yang  dapat menghasilkan margin keuntungan  lebih  besar  dari tingkat bunga,
3. Negative  equality ;  Karena  nilai rupiah  mereka tidak mencukupi dan bahkan jauh berbeda dengan  jumlah  rupiah  dalam pinjaman  valas  mereka,  bisnis yang  sebelumnya  mengambil pinjaman bank mengalami kesetaraan negatif.
Karena keadaan  dan keadaan ekonomi  negara  tersebut  di  atas  serta ketidakmampuan untuk membayar hutang  perusahaan,  yang  sering  dibuat dalam dolar, banyak bisnis menghadapi ancaman kebangkrutan.
Diperlukan  hukum  yang  cepat, tepat, adil, dan efisien yang mengendalikan  masalah  utang  ini untuk menyelesaikan  masalah tersebut. Dulu ada peraturan, tapi dianggap tidak berguna.  Sebuah  undang-undang  yang mengatur masalah utang  ini diperlukan untuk  mengatasi  masalah  ini  secara tepat  waktu,  akurat,  adil,  dan  efisien. Stb  Verordening  Kegagalan  telah diubah,  diperluas,  dan  diperbaiki  oleh
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
pemerintah sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 19988 untuk memperhitungkan  jumlah  usaha  yang gagal.  Jo  Stb  No.  217  tahun  1905; Nomor 348 tahun 1906. Modifikasi ini, bagaimanapun, masih memiliki kekurangan  yang  signifikan,  terutama yang  menunjukkan  diri  mereka  dalam situasi  dunia  nyata.  Pada  tanggal  18 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Keterlambatan Pembayaran Utang mulai  berlaku.  Namun,  masih  banyak tantangan dalam perjalanan implementasi undang-undang ini.
Harus  ada  sarana  untuk  mencapai keadilan bagi para pihak, yang
merupakan tujuan dari hukum
kepailitan itu sendiri.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap status atau perkembangan dari hukum kepailitan dan penundaan  kewajiban  pembayaran utang  pada  tatanan  sistem  hukum diIndonesia?
2. Bagaimana  prosedur  pengajuan permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran utang kepada
Pengadilan Niaga?
3. Bagaimana yang dikatakan perbuatan melawan hukum sebagai
sumber  utang  dalam  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Kewajiban Membayar Utang?

## METODE PENELITIAN
Dalam  tulisan  ini,  penelitian hukum  normatif—yang  melihat  topik dan literatur hukum terkait— merupakan  metodologi  penelitian  yang digunakan.  Ketika  masalah  hukum muncul,  digunakan  Strategi  Patung yang  merupakan  strategi  berdasarkan hukum  hukum  yang  menguntungkan yang berlaku di Indonesia, adalah jenis pendekatan yang diadopsi dalam karya penelitian ini.

## PEMBAHASAN
A.  Analisis  Hukum  Terhadap  Status Atau  Perkembangan  Dari  Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Tatanan Sistem Hukum Di Indonesia Menurut Sutan Remy, istilah kepailitan berbeda pengertiannya dengan  insolvensi,  tetapi  sangat  erat terkait satu sama lain. Dalam pengertian  lain,  debitur  yang  sudah pailit  dapat  dikukuhkan  pailitnya  oleh pengadilan setelah diajukannya permohonan  untuk  itu.  Sementara
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
kepailitan (bankruptcy) adalah keadaan hukum (a legal state) yang tunduk pada hukum perdata, kepailitan (bankruptcy) adalah  kondisi  keuangan  (a  financial condition)  yang  tunduk  pada  hukum perdata  (a  legal  body)  (a  legal  body). Pengadilan  hanya  dapat  menyatakan seseorang  pailit  jika  saat  ini  sedang mengajukan  pailit  (pailit).  Tapi  tidak sebaliknya; sebaliknya, seorang debitur yang  telah  pailit  harus  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  kepailitan kepada pengadilan sebelum dinyatakan pailit  (demi  undang-undang).  Akan tetapi,  Hadi  Shubhan  menegaskan bahwa  kepailitan  adalah  keadaan  di mana  debitur  tidak  mampu  membayar utang  krediturnya.  Ketidakmampuan membayar  biasanya  disebabkan  oleh usaha  debitur  yang  sedang  mengalami kemunduran, sedang mengalami
kesulitan keuangan (financial distress). 5
Pada hakikatnya lembaga kepailitan adalah  suatu  jenis  organisasi  yang menawarkan  solusi  kepada  para  pihak ketika  seorang  debitur  tidak  mampu atau tidak mau melakukan pembayaran.
5 Amboro, Fl  Y. P. “Adakah Kepalsuan Hukum di da la m Hukum Kepa ilita n Indonesia ? (Sua tu Penghindaran  terhadap  Kepalsuan  Hukum),” Jurnal Selat, vol. 3, no. 2, 2016:510-522.
Pada  hakikatnya  lembaga  kepailitan melakukan dua tugas sekaligus,  yaitu:
a. Kepailitan,  sebagai  prosedur hukum,  meyakinkan  pemberi pinjaman  bahwa  debitur  tidak akan  menipu  mereka  dan  akan terus  bertanggung  jawab  atas semua hutang mereka.
b. Lembaga  kepailitan  melindungi debitur  dari  risiko  dieksekusi secara  massal  oleh  kreditur. Hukum kepailitan dengan demikian merupakan perpaduan pemikiran yang harus mengikuti standar yang
digariskan  dalam  Pasal  1131 dan  1132  KUH  Perdata,  baik sebagai institusi maupun sebagai upaya hukum tertentu. Oleh karena itu, diharapkan pembentukan  lembaga  kepailitan  ini dapat menghentikan terjadinya kesewenang-wenangan  para  kreditur yang  menggunakan  berbagai  bentuk pemaksaan  untuk  memaksa  debitur membayar  kewajibannya.  Lembaga kepailitan  diharapkan  dapat  berfungsi sebagai  lembaga  pengganti  untuk menyelesaikan kewajiban debitur kepada kreditur secara adil dan efektif.
Menurut  penjelasan  dasar  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran Utang,
beberapa karakteristik  kepailitan  dan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  perlu diatur. Terciptanya hukum yang merupakan  hasil  hukum  nasional, sesuai dengan keinginan dan kemajuan masyarakat, berupaya menjawab persoalan-persoalan  tersebut: 6
a. Jika  beberapa  kreditur  menagih
piutang  mereka  dari  debitur pada  saat  yang  sama,  untuk mencegah  perampasan  harta pailit b. Kedua, untuk mencegah kreditur  dengan  kepentingan jaminan  yang  signifikan  dari menuntut haknya melalui
penjualan  harta  pailit  dengan mengabaikan kepentingan
debitur atau kreditur lainnya;
c. Ketiga, untuk mencegah
penipuan  oleh  debitur  atau salah  satu  kreditur.  Misalnya, debitur dapat melakukan
perilaku tidak jujur untuk menyembunyikan harta kekayaan dengan
tujuan
6 Etty  Susilowa ti,  R.  Suha rto,  Inta n  Ca hya   W.
" Akiba t Hukum Ba gi Kreditor
Sepa ra tisPemega ng Hak Ja mina n Fidusia  pa da Kepa ilita n  Perseroa n  Terba ta s  (Studi  Ka sus  : Putusan Ma No. 4 / Pk / Pdt.sus-pa ilit / 2014)." Diponegoro Law Review vol. 5, no. 2, 2016:1- 14.
membebaskan dirinya dari tanggung jawab kepada kreditur atau berusaha untuk menguntungkan  satu  atau  lebih kreditur  dengan  mengorbankan kreditur lain.
Pasal  222  ayat  1  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
“Berlawanan  dengan  ketentuan pada ayat (2) Hal ini menunjukkan bahwa jika debitur  tidak  dapat  atau  tidak diharapkan untuk terus membayar kewajibannya yang telah  jatuh  tempo  dan  dapat dipulihkan  kembali,  debitur dapat mengajukan PKPU dengan  tujuan menyajikan rencana perdamaian yang memuat  penawaran.  Seorang debitur  yang  berutang  lebih dari satu kreditur atau seorang debitur akan mengajukan permohonan PKPU untuk melunasi sebagian atau seluruh utangnya. kreditor.” PKPU ini sebenarnya
memberikan kesempatan kepada debitur untuk menata kembali usahanya  atau  kewajibannya,  yang
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
dapat  berupa  pembayaran  seluruh  atau sebagian pembayarannya kepada debitur lain yang merangkapnya.
Usulan  debitur  untuk  kompromi,  yang pada  dasarnya  adalah  penangguhan persyaratan pembayaran utang. Jika ini dilakukan  dengan  benar,  debitur  pada akhirnya akan dapat memenuhi kewajibannya dan melanjutkan
usahanya.  Sementara  itu,  Fred  G. Tumbuan mengatakan PKPU
merupakan penangguhan umum
pembayaran utang debitur. 7
Menurut  Undang-undang  Kepailitan, debitur yang pada saat ini tidak mampu membayar utangnya atau yang diperkirakan tidak mampu melakukannya dapat meminta
penundaan pembayaran untuk
mengajukan rencana penyelesaian. Untuk mengajukan rencana penyelesaian yang mencakup
pembayaran  penuh  atau  sebagian kepada  semua  kreditur  yang  terkena dampak  keterlambatan  pembayaran, aplikasi pembayaran yang ditangguhkan harus dibuat.
Akibat  hukum  jika  tidak  memenuhi komitmen  pembayaran  utang  antara lain:
7 Uma r  Ha ris  Sa nja ya , Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan , (Slema n: NFP  Publishing,  2014).
a. Debitur  tidak  dapat  dipaksa untuk melunasi  kewajibannya;
b. selain  itu,  semua  eksekusi dalam  kasus  penagihan  utang harus dipertimbangkan; dan c. semua sita yang telah ditetapkan tidak berlaku lagi.
Sementara itu, keadaan-keadaan berikut dapat mengakibatkan berakhirnya  penangguhan  kewajiban pembayaran utang:
Syarat-syarat berikut harus dipenuhi:
a. Dalam pengurusan harta kekayaannya selama masa PKPU, debitur
b. memiliki niat jahat dan b. ingin menyakiti krediturnya;
c. Debitur  melanggar  ketentuan PKPU, bertindak tanpa persetujuan manajemen;
d. Debitur ceroboh dalam menjalankan persyaratan PKPU;
e. Keadaan harta kekayaan debitur tidak menunjukkan bahwa penundaan itu telah berlangsung; dan f. Para debitur.

## B. Prosedur Pengajuan Permohonan
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Niaga
Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan untuk
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
pengajuan Kewajiban Pembayaran Utang  oleh  Kreditur,  berbeda  dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang  Kepailitan  yang  secara  khusus mengizinkan  pengajuan  Kewajiban Pembayaran  Hutang  oleh  Debitur. Perbedaan penting ini konsisten dengan apa  yang  diantisipasi  oleh  komunitas bisnis,  sebagaimana  dibuktikan  oleh bahasa Pasal 222. (1). 8
Selambat-lambatnya dalam waktu 45 hari, Panitera harus  melayani panggilan kepada kreditur, debitur, dan pengurusnya untuk mengadakan sidang. Pada  saat  persidangan,  permohonan PKPU  yang  diajukan  oleh  debitur  dan kreditur  ke  Pengadilan  Niaga  harus memenuhi  semua  kriteria  formil  dan substantif  serta  dibubuhi  tanda  tangan debitur  dan  kuasanya  yang  telah memiliki izin praktek. Rencana perdamaian  dapat  dimasukkan  dalam surat permohonan PKPU atau diajukan secara  terpisah  setelahnya.  Pengadilan Niaga  untuk  sementara  mengabulkan permohonan dengan memberikan penundaan pembayaran setelah menerima  permohonan  PKPU  dan
8 Stevi G.Ta mpema wa , “ Prosedur da n Tata ca ra Penundaa n  Kewa jiba n  Pemba ya ra n  Uta ng menurut  Unda ng-Unda ng  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepa ilita n  dan  Penundaa n Kewa jiba n Pemba ya ra n Uta ng , ” Lex Privatum Vol.7,   No.6, 2019.
paling  lama  tiga  hari.  Pengadilan  juga akan memilih seorang hakim pengawas dan satu atau lebih administrator, yang akan  bekerja  dengan  debitur  untuk melindungi  kepentingan  mereka  dan kreditur.  Undangan  untuk  menghadiri sidang  musyawarah  hakim,  tanggal, tempat,  nama  hakim  pengawas,  serta nama  dan  alamat  direksi  semuanya harus dicantumkan dalam pemberitahuan putusan PKPU sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dua kali  terbitan  harian  telah  ditetapkan oleh hakim pengawas. Untuk mengadakan  sidang,  panitera  harus selambat-lambatnya  45  hari  kemudian memanggil kreditur, debitur,  dan pengurusnya.  Pemungutan  suara  (di antara  kreditur  konkuren)  dilakukan pada saat persidangan untuk menentukan apakah PKPU  dapat disetujui atau ditolak. Hasil pemungutan suara ini akan menentukan apakah pengadilan membuat keputusan final  (tetap)  mengenai  permohonan PKPU. Hakim pengadilan harus memanggil kreditur, debitur,  dan pengurusnya dalam waktu 45 hari sejak pengajuan  kasus  untuk  mengadakan persidangan. Dalam persidangan dilakukan  pemungutan  suara  (antara
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
kreditur  konkuren)  untuk  memutuskan diterima  atau  tidaknya  PKPU.  Hasil pemungutan suara ini akan menentukan apakah pengadilan memutuskan permohonan PKPU dalam bentuk final (final). 9
Pada  intinya,  PKPU  tetap diberikan  oleh  kreditur  sebagai  lawan dari pengadilan niaga; Dengan kata lain, PKPU  tetap  diberikan  berdasarkan persetujuan debitur dan kreditur terhadap  rencana  perdamaian  yang diusulkan  debitur.  Pengadilan  Niaga hanya  menerima  atau  mengesahkan perjanjian  antara  debitur  dan  kreditur konkuren.  Pengadilan  Niaga  tidak diperkenankan  membuat  putusan  yang bertentangan  dengan  keinginan  atau kesepakatan antara debitur dan kreditur. 10
Langkah-langkah pengajuan PKPU  diatur  dalam  Pasal  224  UUK- PKPU, yaitu: 11
9 Ni Nyoma n Julia ntini,, I Ma de Arja ya  da n Ida Ayu  Putu,  Widiati,  “Prosedur  Dan  Akibat Hukum  Penundaan  Kewa jiba n  Pemba ya ra n Uta ng  Perse roa n  Terbata s  (Studi Ka sus PutusanNomor 03/PKPU/2010/PN.Nia ga .Sby,” Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No.1, 2021: 101- 105.
10 Fit ria ,  Annisa ,  “Penundaan  Kewa jiban
Pemba ya ra n  Utang  seba ga i  Sa la h  Sa tu  Upa ya Debitor  Mencega h  Kepa ilita n,” Lex  Jurnalica, Universitas Esa Unggul,l Vol 15. No.1 (2018): 18-28.
11 Mantili,  Ra i,  a nd  Putu  Eka   Trisna   Dewi, “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  Terka it  Penyelesa ia n  Uta ng  Piuta ng
1. Sesuai dengan petunjuk Pasal 3, permohonan PKPU
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  222  harus  ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya  dan  diajukan  ke pengadilan.
2. Apabila pemohon adalah debitur, maka permohonan PKPU  harus  disertai  dengan surat-surat  pendukung  yang dipersyaratkan  dan  daftar  yang menjelaskan  jenis,  jumlah,  dan jumlah  utang,  serta  dokumen- dokumen pendukung yang terkait.
3. Selambat-lambatnya tujuh (tujuh)  hari  sebelum  sidang, jika  pemohon  adalah  kreditur, pengadilan  harus  memanggil debitur  oleh  juru  sita  melalui surat kilat tercatat.
4. Dalam persidangan yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya, debitur harus menunjukkan bukti yang cukup, rencana  perdamaian,  dan  daftar jenis,  nilai,  dan  jumlah  piutang debitur (3).
dalam Kepailitan,” Jurnal Aktual Justice Vol . 6. No. 1,  2021: 1-19.
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
5. Rencana  perdamaian  Pasal  222 dapat memuat surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 6. Tata cara pengajuan permohonan  PKPU  pada  ayat (1),  (2),  (3),  (4),  dan  (5)  sama dengan  pada  ayat  (1),  (2),  (3)  , (4), dan (5) Pasal 6. (5). (1).

## C.  Perbuatan  Melawan  Hukum
Sebagai Sumber Utang Dalam
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Membayar Utang
Hutang  disebut  sebagai  “roh kepailitan”  dalam  hukum  acara kepailitan  karena  tanpanya,  perkara kepailitan tidak dapat ditinjau kembali.  Proses  hukum  kepailitan yang melibatkan likuidasi harta debitur  untuk  melunasi  kreditur  tidak akan  mungkin  terjadi  tanpa  adanya utang. Undang-undang kepailitan Indonesia  mengatur  utang  dalam  arti luas, meskipun tidak mengatur undang-undang  Singapura  dan  Hong Kong yang membatasi nominal utang.
12
12 Surja nto,  Dia na , “Urgensi  pengaturan  syarat insolvensi  da la m  unda ng-unda ng  kepa ilita n dan penundaa n kewajiban pembaya ran uta ng,”
Perbuatan  yang  illegal  dan perbuatan yang melawan hukum pada dasarnya  memiliki  arti  yang  sama. Meskipun  frase  "tindakan  melawan hukum" lebih sering digunakan dalam keadaan  perdata,  biasanya  dikaitkan dengan  terminologi  pidana.  Menurut Pasal  1365  BW,  setiap  perbuatan yang melawan hukum dan merugikan orang  lain  mewajibkan  orang  yang melakukannya untuk menggant i kerugian tersebut. Komponen- komponen berikut membentuk definisi  Pasal  1365  BW  tentang perbuatan melawan hukum:
1) Perbuatan ( daad )
2) Melanggar Hukum
( onrechtmatig )
3) Kerugian
4) Kesalahan
5) Hubungan Kausal
Sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  41  sampai  dengan  49  UU  No. 37  Th,  debitur  yang  diberhentikan secara sewenang-wenang terbukti telah  melanggar  hukum  karena  telah melakukan  perbuatan  hukum  sebagai berikut.
Denpasar:  Acta  Comitas  Jurnal  Hukum Kenotariatan, Vol.3. No. 2 (2018)
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan  bahwa  pelaku  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum jika  keempat  syarat  tersebut  di  atas terpenuhi ( onrechtmatige daad ).
Berdasarkan keempat alasan tersebut di atas,  debitur  pasti  telah  melakukan pelanggaran  hukum,  baik  dengan sengaja  maupun  karena  kelalaiannya. Setiap  perbuatan  harus  dievaluasi kekurangan  dan  kerugiannya,  menurut Pasal 1365 KUHPerdata, agar tidak ada kerancuan tentang apa yang merupakan perbuatan  melawan  hukum  dan  apa yang tidak. Istilah "perbuatan melawan hukum" dan "pencurian dengan sengaja harta  kekayaan  dari  harta  pailit" digunakan  secara  bergantian  dalam Pasal  41  sampai  dengan  49  Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor  37  Tahun  2004.  Dalam  upaya untuk  memuaskan  satu  atau  lebih kreditur  dengan  mengorbankan  orang lain, debitur. 13
Berikut  ini  dikecualikan  dari penundaan  tanggung  jawab  debitur untuk  membayar  utangnya,  menurut
13 Lilies  An isa h,  Eni  Sua rti,  “Akiba t  Hukum Debitor  Me la kuka n  Perbua ta n  Mela ngga r Hukum  Berda sa rkan  Undang-Unda ng  No.  37
Th.  2004,” Samudra  Keadilan Vol.17  No.1, 2022: 112.
Pasal  244  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004:
a. Klaim tipe A yang didukung oleh hak gadai, jaminan fidusia, hipotek, atau hak agunan lainnya dikenal sebagai tagihan tipe A.
b. Tagihan  yang  harus  dibayar untuk  biaya  yang  terkait  dengan pemeliharaan,  pengawasan,  atau pendidikan. Jumlah gugatan yang sekarang ada dan belum diselesaikan
sebelum penangguhan kewajiban
membayar  utang  yang  bukan merupakan tuntutan yang memenuhi syarat perlakuan khusus  harus  ditentukan  oleh hakim pengawas.
c. Tuntutan yang tidak dapat dilakukan  terhadap  seluruh  harta kekayaan  debitur  atau  terhadap harta  benda  yang dilindungi  oleh kepemilikan suatu bagian tertentu dari harta benda debitur. 14
Jika debitur meninggalkan hartanya dengan maksud untuk membebaskan  dirinya  dari  kewajiban membayar  utang  krediturnya,  Dengan menggunakan  tata  cara  yang  diatur
14 Da mlah,  Judita .  “Akibat  Hukum  Putusan Kepa ilita n da n Penundaa n Kewa jiba n Pemba ya ra n  Uta ng  Berda sa rka n  Unda ng- Unda ng  Nomor  37  Ta hun  2004,” Lex  Crimen 6.2 (2017).
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004,  Kejaksaan  dapat menyatakan  pailit.  Oleh  karena  itu, sebelum  debitur  dapat  dinyatakan pailit,  para  pihak  terlebih  dahulu  harus menetapkan bahwa debitur telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum dengan  mengajukan  perkara  kepada ketua  pengadilan  negeri.  Sebagai  bukti ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya dan sesuai dengan asas publisitas, pailit harus diajukan ke pengadilan niaga. Pihak yang berkepentingan tidak dapat mengetahui posisi keuangan debitur tanpa mengajukan aplikasi  pengadilan.

## KESIMPULAN
Penundaan Kewajiban
Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah prosedur yang digunakan untuk mengosongkan ruang dan mendapatkan pembayaran  tagihan  yang  lebih  baik dengan  memungkinkan  debitur  untuk merelokasi  atau  memperkuat  kondisi usahanya.  Sesuai  dengan  Pasal  229 Ayat  4,  permohonan  penangguhan kewajiban  membayar  utang  yang dilakukan  setelah  debitur  mengajukan pailit  harus  diajukan  pada  sidang pertama  permohonan  pailit  agar  dapat dipertimbangkan.”
Ada 2 (dua) jangka waktu PKPU yaitu  PKPU  sementara  dengan  jangka waktu  paling  lama  45  hari  yang  diatur dalam  Pasal  225  Ayat  4  UUK-PKPU dan  PKPU  tetap dengan  jangka  waktu paling lama 270 hari yang diatur dalam Pasal  228  Ayat  6  jika  disetujui  oleh kreditur  melalui  pemungutan  suara. Namun,  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  235  Ayat  (1)  UUK-PKPU, tidak ada  upaya  hukum  terhadap  putusan permohonan  PKPU  tersebut.  Secara keseluruhan  waktu  yang  dibutuhkan untuk menyelesaian perkara di Pengadilan Perdata biasa dan Pengadilan  Niaga  sangat  jauh  berbeda. Dalam  situasi  ini,  Pengadilan  Negeri tingkat  pertama,  Pengadilan  Tinggi Negeri  tingkat  kedua,  Mahkamah Agung  tingkat  kedua,  dan  Mahkamah Agung tingkat ketiga sering memutuskan  perkara  perdata.  karena ada  hukum  umum  dan  solusi  hukum, termasuk  keberatan  ( verzet ),  banding, dan  kasasi,  proses  pengadilan  perdata biasa bisa memakan waktu yang sangat lama,  yakni  perlawanan  pihak  ketiga ( derden verzet ) dan peninjauan kembali.
Sebaliknya,  hanya  membutuhkan waktu sekitar 215 hari untuk menyelesaikan kasus-kasus yang
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
menyangkut penyelesaian utang melalui  permohonan  pernyataan  pailit, dimulai pada tingkat Pengadilan Niaga di  Pengadilan  Negeri,  naik  ke  tingkat kasasi  di  Mahkamah  Agung,  dan terakhir  mencapai  tingkat  kasasi  di Mahkamah  Agung.  tingkat  peninjauan kembali  di  tingkat  Mahkamah  Agung, yaitu  60  hari  di  tingkat  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Tinggi. Negara, 30  hari  untuk  peninjauan  kembali  dan 60  hari  untuk  kasasi  di  Mahkamah Agung.  Mahkamah  Agung  sehingga seluruh  waktu  yang  diperlukan  untuk memutus perkara dapat ditentukan dari waktu administrasi menjadi sekitar 215 hari,  kecuali  bila  terhadap  mengajukan upaya  hukum  peninjauan  kembali disertai  bukti  novum.  Namun,  waktu tersebut hanyalah perhitungan total jika diajukan  upaya  hukum  peninjauan kembali.
Pasal 1365
KUH Perdata menunjukkan  bahwa  pelaku  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum jika  syarat  terpenuhi  ( onrechtmatige daad ).  Debitur  pasti  telah  melakukan pelanggaran  hukum,  baik  dengan sengaja  maupun  karena  kelalaiannya. Setiap  perbuatan  harus  dievaluasi kekurangan  dan  kerugiannya,  menurut Pasal 1365 KUHPerdata, agar tidak ada
kerancuan tentang apa yang merupakan perbuatan  melawan  hukum  dan  apa yang tidak.
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang dan Undang- Undang Kepailitan Perbuatan melawan hukum,  kecerobohan,  dan  perbuatan yang  disengaja  yang  dapat  dilakukan oleh  debitur  diatur  dalam  Pasal  37 Tahun  2004.  Tagihan  yang  ditunjang dengan  hak  gadai,  hipotek,  jaminan fidusia,  atau  hak  agunan  lainnya. tagihan yang harus dibayar untuk biaya yang  terkait  dengan  pemeliharaan, pengawasan,  atau  pendidikan;  hakim pengawas  harus  menetapkan  jumlah tagihan  yang  harus  dibayar  sebelum kewajiban  membayar  utang  yang bukan  merupakan  tagihan  dengan  hak istimewa ditangguhkan.
Kejaksaan dapat mengajukan pailit  berdasarkan  Pasal  2  Undang- undang  Nomor  82  Tahun  1982  jika debitur  menjual  harta  kekayaannya dalam  rangka  membebaskan  diri  dari tanggung  jawab  atas  kewajiban  para krediturnya.  Oleh  karena  itu,  para pihak harus terlebih dahulu menunjukkan  bukti  dalam  gugatan kepada  ketua  pengadilan  negeri  bahwa debitur  melakukan  perbuatan  melawan hukum sebelum debitur dapat
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16
dinyatakan pailit. Keadaan ketidakmampuan debitur untuk membayar tidak akan pernah diketahui oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan tanpa adanya permohonan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amboro,  Fl  Y.  P.  “Adakah  Kepalsuan Hukum di dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (Suatu Penghindaran terhadap Kepalsuan Hukum),” Jurnal Selat, vol. 3, no. 2, 2016.
Damlah,  Judita.  “Akibat  Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37
Tahun  2004,” Lex  Crimen 6.2, 2017.
Etty  Susilowati,  R.  Suharto,  Intan
Cahya  W. " Akibat  Hukum  Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia pada
Kepailitan  Perseroan  Terbatas (Studi Kasus : Putusan MaNo. 4 /
Pk  /  Pdt.sus-pailit  /  2014)."
Diponegoro  Law  Review vol.  5, no. 2, 2016.
Fitria,  Annisa,  “Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah
Satu  Upaya  Debitor  Mencegah
Kepailitan,” Lex Jurnalica,
Universitas Esa Unggul,l Vol 15.
No.1, 2018. Lilies  Anisah,  Eni  Suarti,  “Akibat Hukum Debitor Melakukan
Perbuatan  Melanggar  Hukum
Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Th. 2004,” Samudra Keadilan Vol.17 No.1, 2022.
Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi,
“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan,”
Jurnal Aktual Justice Vol . 6. No.
1,  2021.
Ni  Nyoman  Juliantini,,  I  Made  Arjaya dan  Ida  Ayu  Putu,  Widiati, “Prosedur  Dan  Akibat  Hukum
Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  Perseroan Terbatas (Studi Kasus PutusanNomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby,”
Jurnal  Analogi  Hukum Vol.  3
No.1, 2021. Niru Anita Sinaga, “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgatara-Faklutas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 7 No. 1, 2016. Steven
Gugu, “Akibat Hukum
Terhadap  Direksi  yang  Karena Kelalaiannya  Perseroan  Terbatas Dipailitkan,” Journal Scientia De Lex , Vol.10 No. 1, 2022.
Stevi  G.Tampemawa ,  “ Prosedur  dan Tatacara  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , ”
Lex Privatum Vol.7,  No.6, 2019.
Surjanto,  Diana, “Urgensi  pengaturan syarat  insolvensi  dalam  undang- undang kepailitan dan penundaan
Serlika  dkk,  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  Debitur  dan  Kreditur  dalam  Pengujian  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

## kewajiban  pembayaran  utang,”
Denpasar:  Acta  Comitas  Jurnal Hukum  Kenotariatan, Vol.3.  No.
2, 2018.
Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan  Di  Indonesia  Dalam Teori dan Praktik Serta
Penerapan  Hukumnya ,  Jakarta:
Prenadamedia Group, 2018.
Tendean,  Brando  Y,  “Akibat  Hukum Tentang  Debitur  Yang  Pailit
Menurut  Undang-undang  Nomor
37  T  ahun  2004,  “ Lex  Privatum Vol. 5, no. 3, 2017.
Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang
Publishing, 2014.