## PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI JERAT KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN SBY)
Nanda Wijayanto 1 , Nynda Fatmawati Octarina 2 1,2 Universitas Narotama Surabaya Email: nandawaw16@gmail.com

## ABSTRAK
Pembentukan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU  ITE  (SKB  Implementasi  UU  ITE)  dilakukan oleh  pemerintah  guna  memberikan  kepastian  hukum terhadap  masyarakat  yang  mengalami  kriminalisasi  menggunakan  instumen  UU  ITE.  Konsumen merupana salah satu pihak yang mengalami kriminaliasi UU ITE padahal konsumen memiliki hak-hak yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus yang dialami oleh Stella Monica adalah salah satu contoh terbaru bahwa hakim mengakui prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga  konsumen  tidak  dapat  dipidana  oleh  pelaku  usaha.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengetahui ratio decicdendi dalam Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn.Sby sehingga memberikan putusan bebas kepada terdakwa sudah sesuai dengan teori perlindungan konsumen serta apakah SKB tentang  Implementasi  UU  ITE  dapat  digunakan  sebagai  upaya  preventif  terhadap  perlindungan konsumen dari ancaman tindak Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Bebas yang diterima  oleh  Stella  sudah  sesuai  dengan  prinsip  perlindungan  terhadap  konsumen.  Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tindakan Stella yang menjadi tuntutan penuntut umum adalah sebuah keluhan, bukan sebagai sebuah pencemaran nama baik. Tindakan “Keluhan” merupakan hak Stella sebagai seorang konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta berlakunya SKB UU ITE dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen dari  jerat  pidana  UU  ITE.  SKB  memiliki  urgensi  untuk  diberlakukan  terhadap  seluruh  kasus  yang menjerat konsumen dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Kata Kunci: SKB Implementasi UU ITE, UU ITE, Perlindungan Konsumen, Stella Monica.

## ABSTRACT
The establishment of a Joint Decree on Guidelines for the Implementation of Certain Articles in the ITE Law (SKB Implementation of the ITE Law) was carried out by the government in order to provide legal certainty to people who have been criminalized using the ITE Law instruments. Consumers are one of the  parties  who  experience  criminalization  under  the  ITE  Law  even  though  consumers  have  rights regulated in the Consumer Protection Act. The case experienced by Stella Monica is one of the latest examples where judges recognize the principle of legal protection for consumers so that consumers cannot be punished by business actors. The purpose of this research is to find out the ratio decicdendi in  Decision  Number  658/Pid.Sus/2021/Pn.Sby  so  that  giving  an  acquittal  to  the  defendant  is  in accordance  with  the  theory  of  consumer  protection  and  whether  the  Joint  Decree  on  the Implementation of the ITE Law can be used as a preventive measure against consumer protection from threat of action under Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law concerning the Crime of Defamation?. The research method used is  normative juridical research with statutory and case  approaches. The results of the study show that the acquittal received by Stella is in accordance with the principles of consumer protection. The judge's consideration stated that Stella's actions which were the demands of the public prosecutor were a complaint, not as a defamation. The action of "Complaint" is Stella's right as a consumer as stipulated in the Consumer Protection Act and the enactment of the Joint Decree
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
on the ITE Law can be used as an instrument of legal protection for consumers from criminal charges under the ITE Law. The SKB has an urgency to apply to all cases that ensnare consumers with Article 27 paragraph (3) of the ITE Law concerning defamation.
Keywords: SKB Implementation of electronic information and transactions, Law electronic information and transactions, Consumer Protection, Stella Monica

## PENDAHULUAN
Jaminan atas kebebasan berekspresi adalah salah satu ciri mutlak negara demokrasi. Setiap orang berhak untuk mengungakapkan kebebasan terhadap ekspresinya selama tidak merugikan orang lain. Dan di Indonesia sendiri hal tersebut telah diatur didalam konstitusi yang  termuat  dalam  ketentuan  pasal  28  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat.  Namun  sejak  berlakunya  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE jaminan atas kebebasan berekspresi tersebut mulai terenggut.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 38 kasus yang menjerat masyarakat sipil dengan menggunakan instrumen UU ITE. Mengacu pada laporan yang sama, SAFEnet juga menyatakan bahwa instrument pasal sering digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE  pada  intinya  bahwa  setiap  orang  dilarang  untuk  menyebarkan  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui melalui media elektronik. Data tersebut menunjukan  bahwa  UU  ITE  digunakan  sebagai  sarana  untuk  membatasi  kebebasan berekspresi.
Atas  keberadaan  pasal  tersebut,  timbul  polemik  yang  terjadi  di  masyarakat. Masyarakat  menuntut  agar  dilakukan  revisi  terhadap  UU  ITE,  penyebabnya  karena  pasal tersebut  tidak  memiliki  muatan  yang  jelas  tentang  unsur-unsur  pidana  yang  dapat disangkakan. Pasal tersebut dianggap multitafsir, karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas perihal pelanggaran yang diatur.
Merespon  keadaan  yang  ada,  pemerintah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut SKB UU ITE yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021. SKB UU ITE sendiri adalah sebuah ketetapan Bersama antara  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  dan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut keterangan Menteri Kominfo, penerbitan SKB UU  ITE  dilakukan    untuk  menguatkan  posisi  ketentuan  peradilan  pidana  sebagai ultimum remidium , atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa SKB UU ITE diterbitkan dengan  tujuan  agar  ketentuan  pasal  yang  dianggap  bermasalah  dalam  UU  ITE  dapat diselesaikan tanpa melalui mekanisme peradilan pidana. Institusi-institusi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian perkara tanpa harus melalui pengadilan. Harapanya agar UU ITE tidak serta merta dijadikan sebagai sarana untuk mempidanakan seseorang.
Penerbitan SKB UU ITE menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum pidana. Jika sebelumnya penegakan hukum dalam perkara pencemaran nama baik terkesan subjektif karena  instrumen  pasal  yang  dianggap  karet  tersebut  seringkali  melanggar  kebebasan berekspresi masyarakat, dengan SKB diharapkan penegak hukum merespon laporan secara objektif.  Sebab  selama  ini,  penegak  hukum  seolah-olah  serampangan  dalam  merespon laporan pidana yang berkaitan dengan UU ITE.
Salah satu celah konflik yang paling riskan berhubungan dengan UU ITE adalah perihal konflik  yang  melibatkan  konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Pada  era  kemajuan  teknologi seperti  saat  ini,  konsumen  dapat  dengan  mudah  menyampaikan  keluhan  terhadap  barang dan  atau  jasa  yang  diterimanya  dari  pelaku  usaha  melalui  media  sosial.  Akibat  mudah diaksesnya media sosial tersebut, maka keluhan-keluhan tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah  pencemaran  nama  baik  dan  oleh  pelaku  usaha  tindakan  tersebut  dapat  diadukan menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Jika  mengacu  pada  teori  perlindungan  konsumen,  Piliphus  M  Hadjon  menjelaskan terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat ditegakkan hukum sebenarnya yang pasti  dilakukan  di  melalu  pengadilan.  Perlindungan  hukum  preventif  yaitu  perlindungan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
hukum  yang  bertujuan  agar  suatu  sengketa  dapat  dicegah.  Melalui  kedua  mekanisme pencegahan  tersebut  diharapkan  dapat  terwujudnya  upaya  perlindunga  hukum  terhadap konsumen.
Kasus  perihal  upaya  penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  upaya  pelindungan terhadap konsumen terjadi di Surabaya. Kasus yang paling menarik perhatian publik tersebut adalah kasus yang menjerat Stella Monica. Stella Monica, konsumen sebuah klinik kecantikan ternama di Surabaya, Jawa Timur dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  karena  dianggap  melakukan pencemaran nama baik. Stella dilaporkan ke Polda Jawa Timur karena unggahan tangkapan layar  percakapan  dirinya  dengan  seorang  dokter  kulit  melalui  Instastory  Instagram. Percakapan  tersebut  pada  intinya  berisi  curahan  hati  Stella  tentang  kondisi  kulitnya  usai melakukan perawatan di klinik yang dia lakukan pada 2019.
Kasus Stella ini menjadi menarik, karena Stella menyampaikan pendapatnya tersebut dalam  kapasitasnya  sebagai  seorang  konsumen.  Sebagai  konsumen,  Stella  seharusnya dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, khususnya  terkait  pasal  4  huruf  (d)  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa konsumen  memiliki  hak  untuk  didengar  pendapatnya  dan  keluhannya  atas  atas  barang dan/atau  jasa  yang  digunakan.  Namun, hal tersebut  tidak  mempengaruhi  kepolisian  untuk tetap  memproses  laporan  tersebut  sampai  dengan  dilimpahkan  kepada  kejaksaan  untuk dituntut dimukan pengadilan.
Pada tahapan tuntutan dimuka pengadilan inilah Stella Monica mendapatkan jawaban atas kasusnya. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby, Stella divonis bebas dari segala dakwaan penuntut umum. Hakim berpendapat  bukti-bukti  yang  diajukan  jaksa  berupa  postingan  Stella  Monica  di  akun Instagram,  tidak  ada  yang  mengandung pencemaran  nama  baik.  Hakim  menilai  bahwa postingan-postingan Stella itu hanya bernada keluhan.
Pertimbangan hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Stella Monica dalam kasus ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut perihal perlindungan terhadap  konsumen  dari  jerat  pidana  UU  ITE.  Peneliti  akan  melakukan  kajian  terhadap pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  bebas  terhadap  terdakwa  Stella.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pertimbangan  hakim  tersebut  nantinya  akan  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana batasan-batasan  pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  terkait  dengan  prinsip  perlindungan  terhadap konsumen.

## KAJIAN TEORITIK

## Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pada dasarnya kejahatan siber merupakan kejahatan yang berkembang dari adanya dampak negatif atas perkembangan aplikasi dan internet. Berbicara kejahatan siber dikenal beberapa jenis kejahatan, antara lain sebagai berikut:

## 1. Unauthorized access to computer system and service
Kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem komputer dengan cara yang tidak sah, tanpa izin, maupun tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer.

## 2. Illegal contents
Kejahatan  dengan  cara  memasukkan  suatu  informasi  ke  internet  dengan  tidak  benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum.

## 3. Data forgery
Kejahatan  yang  dilakukan  dengan  cara  memalsukan  data  pada  dokumen-dokumen penting.

## 4. Cyber espionage
Kejahatan  yang  bertujuan  memanfaatkan  jaringan  internet  untuk  memata-matai  suatu kegiatan pihak lain.

## 5. Cyber sabotase and extortion
Kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat perusakan, gangguan, dan penhacuran terhadap suatu data program komputer.

## 6. Offence against intellectual property
Kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan secara illegal guna disiarkan pada internet.

## 7. Infringements of privacy
Kejahatan terhadap informasi data pribadi seseorang.
Salah satu upaya guna mengikuti perkembangan teknologi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah melahirkan produk hukum berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Sebagaimana  telah  diketahui  oleh  umum,  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016. Terbaru, telah diorbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  229  Tahun  2021,  Nomor  154  Tahun 2021,  Nomor  KB/2/VI/2021  tentang  Pedoman  Implementasi  atas  Pasal  Tertentu  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Secara  garis  besar,  tindak  pidana  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  disebutkan  dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  37  undang-undang tersebut.  Salah  satu  rumusan  tindak  pidana  yang  akan  menjadi  fokus  penelitian  ini  ialah mengenai  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  elektronik  yang disebutkan  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Rumusan tindak pidana merupakan rangkaian kegiatan yang menyampaikan ucapan melalui media sosial elektronik guna menjatuhkan, mempermalukan, atau merendahkan harga diri dan kerhomatan orang lain.
Perlu  diketahui,  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU-VI/2008 memberikan penafsiran bahwa mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur norma hukum yang berada dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUH  Pidana.  Apabila  ditinjau  dari  rumusan unsur  delik pidana  Pasal  310 KUHP,  antara lain adanya  kesengajaan,  tanpa  hak,  bertujuan  untuk  menyerang  nama  baik  atau  kehormatan, serta agar diketahui oleh umum. Sedangkan, rumusan unsur dalam delik pidana pada Pasal 27  ayat  3  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  antara  lain  setiap  orang, dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

## Kriminalisasi
Istilah kriminalisasi sederhananya merupakan tonggak awal dalam merumuskan suatu peraturan  guna  memberlakukan  hukum  materiil  pidana.  Arti  dari  kriminalisasi  sendiri menurut Persak yaitu penilaian apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serta  pemberlakuan  sanksi  yang  tepat  dan  tegas  dari  adanya  tindak  pidana  tersebut. Pengertian  ini  memiliki  kesinambungan  dengan  pengertian  hukum  pidana  dari  Moeljatno, yakni  hukum  pidana  diadakan  untuk  tujuan  menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.
Lebih lanjut, berkaitan dengan kriminalisasi salah satu pendapat dari Muladi, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan berkaitan dengan doctrinal kriminalisasi, antara lain sebagai berikut:
1) Konsep  kriminalisasi  harus  memiliki  batasan  agar  tidak  menimbulkan  konsep overkriminalisasi;
2) Konsep kriminalisasi tidak dapat dilakukan dengan sifat khusus;
3) Konsep  kriminalisasi  wajib  mementingkan  sudut  pandang  korban,  baik  itu  korban langsung atau orang yang berpotensial menjadi korban;
4) Konsep  kriminalisasi  wajib  memperhitungkan  biaya  dan  hasil  atas penerapannya  serta mengutamakan prinsip ultimum remidium ;
5) Konsep  kriminalisasi  wajib  menghasilkan  produk  peraturan  perundang-undangan  yang prinsipnya dapat dilaksanakan;
6) Konsep kriminalisasi wajib mendapatkan dukungan publik;
7) Konsep kriminalisasi wajib mengandung unsur subsosialitet;
8) Konsep  kriminalisasi  wajib  memperhatikan  bahwa  peraturan  pidana  membatasi kebebasan  rakyat  serta  memberikan  wewenang  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk melaksanakan formulasi kebijakan pidana tersebut.
Pandangan  batasan-batasan  konsep  kriminalisasi  dari  Muladi  ini  sebenarnya berkesinambungan dengan asas the rule of law . Kesinambungan yang dimaksud antara lain, kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan wajib secara umum serta keputusan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat  melakukan  kebijakan  kriminalisasi secara khusus.

## Teori Perlindungan Konsumen
Perlu  disadari  bahwa  perlindungan  konsumen  merupakan  akibat  dari  adanya kemajuan  teknologi  dan  industri.  Perluasan  arus  transaksi  saat  ini  dapat  dikatakan  tidak terbatas, baik transaksi antar negara ataupun dalam negara. Oleh sebab itu, perlunya payung hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen saat ini ialah sangat tepat. Kondisi seperti ini terkadang menguntungkan pihak konsumen hingga dapat juga merugikan pihak konsumen karena  seringkali  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah.  Kedudukan  ini  menyebabkan ketidakseimbangan antara konsumen dengan produsen dalam transaksi suatu produk.
Upaya pelindungan hukum terhadap konsumen memiliki sejarah yang panjang agar dapat terwujud. Secara umum, terdapat 4 tahapan terhadap upaya pelindungan hukum bagi konsumen. Berikut adalah tahapan perkembangan perlindungan konsumen:
1) Tahapan I (1881-1914)
Tahapan ini menjadi tonggak pertama atas kesadaran perlunya perlindungan konsumen, dengan  didasari  pada  salah  satu  isu  pengolahan pabrik  daging  di  Amerika  Serikat  yang tidak higienis.
2) Tahapan II (1920-1940)
Pada tahapan ini, konsumen mulai sadar atas hak-haknya sebagai pembeli dan pemakai jasa dari produsen ataupun penyedia jasa. Tahapan ini juga memunculkan prinsip fail deal, best buy .
3) Tahapan III (1950-1960)
Pada  tahapan  ini,  mulai  muncul  adanya  inisiasi  untuk  membentuk  persatuan  gerakan perlindungan  konsumen  yang  diprakarsai  oleh  Amerika  Serikat,  Inggris,  Belanda, Australia,  dan  Belgia  yang  dibarengi  dengan  berdirinya International  Organization  of Consumer Union pada tanggal 1 April 1960.
4) Tahapan IV (Pasca 1960-an)
Tahapan  ini  merupakan  pemantapan  dengan  inisiasi  untuk  pembentukan  persatuan gerakan perlindungan konsumen baik pada tingkat regional maupun internasional.
Tahapan-tahapan tersebut terus berlanjut, seperti halnya PBB pun juga mengeluarkan Resolusi PBB No. 39/248 tentang perlindungan konsumen pada tahun 1985. Resolusi tersebut pada intinya menekankan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi ialah:
1) Perlindungan dari bahaya yang mengancam kesehatan dan keamanan konsumen;
2) Pentingnya promosi perlindungan kepentingan sosial konsumen;
3) Wajib menyediakan informasi yang memadai bagi konsumen;
4) Tersedianya pendidikan konsumen;
5) Tersedianya mekanisme ganti rugi yang efektif dan efisien;
6) Adanya  kebebasan  untuk  menentukan  dan  membentuk  organisasi  perlindungan konsumen.
Berkaitan dengan pengertian konsumen sendiri, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
1) Konsumen  komersial,  yakni  orang  yang  memperoleh  barang/jasa  dengan  maksud penggunaannya untuk memproduksi kembali barang/jasa tersebut demi keuntungan;
2) Konsumen  antara,  yakni  orang  yang  memperoleh  barang/jasa  dengan  maksud penggunaannya  untuk  memperdagangkan  kembali  sehingga  memperoleh  keuntungan. Konsumen ini juga seringkali dikenal dengan istilah distributor.
3) Konsumen  akhir,  yakni  orang  yang  memperoleh  barang/jasa  dengan  maksud penggunaannya untuk tujuan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Secara  historis,  sebelum  terbitnya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen sebetulnya  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  telah  berusahan  untuk  memenuhi unsur-unsur  perlindungan  konsumen,  misalnya  saja  pengaturan  pemalsuan  di  KUHP.  Akan tetapi,  hingga  tahun  1999  sebelum  adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada  belum  memiliki  ketegasan  dan  kepastian hukum  mengenai  hak-hak  konsumen.  Hingga  akhirnya  terdapat  gerakan  perlindungan konsumen di Indonesia setelah berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973 serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) pada tahun 1988. Keberadaan  2  (dua)  lembaga  tersebut  berhasil  mencipatakan  Undang-Undang  Nomro  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 20 April 1999.
Konsep utama dari teori perlindungan konsumen adalah untuk menjamin kepastian hukum  dan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen.  Pada  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menegaskan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakain barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung-jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang  dan/  atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan konsumen.
Secara garis besar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Beberapa larangan tersebutlah yang menjadi suatu tindak pidana apabila dilanggar. Larangan-larangan tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  penelitian  hukum normatif  biasanya  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal,  juga  disebut  sebagai penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen.  Penelitian  normative  sendiri  adalah  proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
prinsip  hukum,  doktrin  hukum,  teori  hukum  dan  kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab permasalahan hukum yang diteliti.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menganalisa  dengan  dasar  kerangka  hukum melalui pandangan teoritis dan peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian ini nantinya akan  menggunakan  beberapa  bahan  hukum,  seperti  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier. Bahan hukum itu nantinya akan membantu peneliti dalam menarik suatu kesimpulan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti. Berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta SKB  Implementasi  UU  ITE.  Selain  itu, nantinya akan  didukung  dengan  peraturan  pelaksana dari undang-undang tersebut. Kemudian, pendekatan konseptual akan memfokuskan pada tinjauan  secara  konsep  hubungan  dari  perlindungan  konsumen  dengan  informasi  dan transaksi elektronik serta fenomena kriminalisasi. Terakhir, penelitian ini juga merujuk pada kasus dalam putusan perkara nomor 658/PID.SUS/2021/PN SBY.
Sebagaimana  disebutkan  pada  poin  sebelumnya,  penelitian  ini  akan  menggunakan beberapa bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan  dokumen  resmi  Negara.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  meliputi  Undang- Undang Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, SKB Implementasi UU ITE serta putusan perkara nomor 658/PID.SUS/2021/PN SBY.
Kedua, bahan hukum  sekunder.  Bahan hukum  sekunder, bahan  hukum yang  terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.
Ketiga, bahan non hukum. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data  sensus,  laporan  tahunan  perusahaan,  kamus  bahasa,  ensiklopedia  umum.  Bahan  non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## ANALISIS PUTUSAN BEBAS STELLA DALAM PERKARA NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN.SBY DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Kronologis Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby tentang Pencemaran Nama Baik
Kronologi  adalah  ilmu  yang  berkaitan  dengan  perhitungan  waktu  tentang  rentetan suatu kejadian atau peristiwa. Melalui penyusunan kronologi dapat diketahui tentang hal-hal apa  saja  yang  dapat  menyebabkan  suatu  kejadian  atau  peristiwa  dapat  terjadi.  Dengan mengetahui kronologi, maka upaya penyelidikan untuk mengetahui penyebab suatu perstiwa dapat terjadi dapat dilakukan dengan mudah.
Dalam  sebuah perkara hukum  pidana,  mengetahui  kronologi  adalah  hal wajib  yang perlu diketahui oleh hakim. Hakim akan menggunakan rangkaian kronologi guna membuat sebuah pertimbangan hukum. Meskipun begitu, tidak semua peristiwa yang terdapat dalam kronologi  yang  akan  dijadikan dasar  pertimbangan hakim.  Hanya peristiwa hukumlah  yang akan digunakan oleh hakim dalam sebuah pertimbangan guna menjatuhkan sebuah putusan.
Peristiwa  hukum  pidana  sering  pula  disebut  tindak  pidana  ( delict )  ialah  suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Sebuag peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana jika memenuhi unsur pidana objektif dan unsur pidana subjektif. Unusr pidana objektif adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  dan  daiatur  ancaman  hukum  bagi  yang  melakukan.  Unsur pidana  subjektif  adalah  perbautan  atau  tindakan  yang  berakibat  tidak  dikehadaki  oleh undang-undang.
Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby untuk selanjutnya disebut sebagai perkara aquo adalah perkara UU ITE tentang pencemaran nama baik yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa dalam kasus ini adalah Stella Monica Hendrawan anak dari Stevanus Hendrawan untuk selanjutnya disebut sebagai Stella. Stella dalam  hal  ini  didakwa  telah  melakukan  perbuatan  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media elektronik
Pada  perkara  aquo,  penulis  merangkum  peristiwa  pidana  yang  terjadi  dalam  kasus Stella  sehingga  Stella  harus  menjalani  proses  pemeriksaan  di  Pengadilan.  Kronologi  kasus Stella bermula saat Stella menjadi konsumen di Klinik L’Viors dengan melakukan perawatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
kecantikan di klinik tersebut. Merasa tidak puas dengan hasil pelayanan yang diberikan, Stella kemudian mengunggah hasil perawatan yang dialami di media sosial Instagram. Unggahan tersebut kemudian dikomentari oleh followers Stella melalui Direct Message (DM) Instagram. DM tersebut yang berisi tentang respon follower Stella di Instagram kemudian diunggah oleh Stella  menjadi  3  konten  Story  Instagram  berkaitan  dengan  pengalaman  dirinya  dan  teman temannya mengenai perawatan pada Klinik L’viors, melalui akun instagram @stellamonica.h pada tanggal 29 Desember 2019 sebagai berikut:
Pertama, percakapan Stella dengan Saksi Thio Dewi Kumala Wihardja. Pesan Saksi Thio Dewi Kumala Wihardja sebagai berikut “ hahaha kalau aku dah masuk sampah sejak sebulan pake stel. Gila wes habis 7jt malah jadi uajor. Dan ternyata… dokter disana itu dokter umm stel, bukan dr muka ”. Pesan tersebut memiliki art i, hahaha kalau aku sudah masuk sampah sejak sebulan pake, Stel. Gila udah abis 7 juta t malah jadi ancur. Dan ternyata… dokter disana itu dokter umum Stel, bukan dokter muka. Respon Stella, “ and ada lagi !!….. ” yang memiliki arti: dan ada lagi!
Kedua, percakapan Stella dengan Saksi Marsha Sashiko. Pesan Saksi Marsha Sashiko “ dulurku yo ngujok2i aku nde Ivoir, soale mukak e malah menjadi2 pas kesana, katae kondisi kulit kuna terburuk sepanjang hidup.... " yang memiliki Arti: saudaraku juga ngelarang aku ke Ivoir,  soalnya  mukanya  malah  menjadi-menjadi  pas  ke  sana,  katanya  kondisi  kulit  kuna terburuk sepanjang hidup". Respon Stella “ dan sukanya dikit2 main suntik kl ada jerawat di dalem ” yang artinya: “dan sukanya sedikit -sedikit main suntik kalau ada jerawat d i dalem”.
Ketiga, percakapan Stella dengan Saksi Adelina Wijaya Ajie. Pesan Saksi Adelina Wijaya Ajie  “ Kebacot  Kapanan  wkt  km  post2  Ivior  itu  mayan  lama  to  tk  kira  km  cocok  stel  soale kadang itu dokter emang cocok-cocokan tapi ini wis banyak kasus gn mnrtku dee gak bener si dan kasian kalo cewe jadi kayak gini maksud tujuan mau buat muka bagus ga murah juga eh malah gitu gak genah belas se ” yang memiliki artinya: kelewatan kapan hari waktu kamu post - post  Ivior  itu  lumayan lama  kan  kukira  kamu  cocok  stel  soalnya  kadang  tuh dokter  emang cocok-cocokan tapi ini dah banyak kasus gini menurutku dia ga bener sih ga bener banget dah.  Respon  Stella  ““ Aku  gasukae  ya,  bilang  e  cream'e  aman  gak  ada  steroid,  jelas2  ame gonta ngmg gak mungkin cream racikan gak ada steorid soale steroid itu sg bikin muka lbh cerah  +  gak  gampang  jerawatan,  iya!!!"  L'VOIR  muahal  lin… ”  yang  memiliki  arti:  Aku  ga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
sukanya  ya,  bilangnya  creamnya  aman  ga  ada  steroid,  jelas-jelas  ame  gonta  ngomong  ga mungkin cream racikan ga ada steroid soalnya steroid itu yang buat muka lebih cerah dan ga gampang jerawatan, iya!!! L'VOIR mahal banget lin.
Ketiga  postingan  tersebut  yang  diunggah  oleh  Stella  kemudian  diketahui  oleh  saksi Jenifer  Laurent  Hussein  selaku  staf  marketing  Klinik  L’iviors.  Saksi  Jenifer  ke mudian menyampaikan  temuannya  tentang  postingan  Stella  di  Instagram  kepada  pimpinan  klinik. Pimpinan klinik L’IVIORS yang diwakili oleh saksi Irene Christilia Lee merasa dirugikan dengan adanya postingan story Stella. Irene menjelaskan bahwa dengan adanya postingan tersebut yang  dilihat  oleh  banyak  orang  berpotensi  menimbulkan  ketidakpercayaan  atau  pemikiran negatif  terhadap    klinik  L’IVIORS  sehingga  membuat  reputasi  klinik  menjadi  jelek  dan konsumen tidak mau mendatangi  klinik L’IVIORS kembali.
Atas dasar tersebut, pihak klinik yang diwakili oleh pengacara kemudian mengirimkan surat somasi kepada Stella. Stella disomasi dengan alasan bahwa telah mencemarkan nama baik Klinik L’IVIORS. Stella dituntut untuk memenuhi permintaan somasi dengan menerbitkan permintaan maaf di media masa (koran) minimal setengah halaman untuk tiga kali penerbitan berbeda hari.
Stella merasa keberatan dengan permintaan somasi yang dilayangkan terhadapnya. Kemudian  Stella  berinisiatif  melakukan  negosiasi  agar  permohonan  somasi  diperingan, namun pihak  klinik  menolak  hal tersebut.  Pihak klinik  kemudian  melaporkan  Stella  kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk selanjutnya disebut Polda Jatim atas dugaan pelanggaran pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik.
Laporan  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Polda  Jatim.  Pihak  kepolisian kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Stella. Stella kemudian pada tanggal 7 Oktober 2020 ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jatim. Berkas penetapan tersangka Stella kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut Kejati Jatim agar diajukan tuntutan ke pengadilan.
Jaksa  mendakwa  bahwa  Stella  telah  sah  dan  meyakinkan  melakukan  pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Atas perbuatannya tersebut, Stella dituntut oleh penuntut umum untuk dipenjara selama 1 tahun dan denda Rp 10.000.000,-
Majelis Hakim kemudian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan  yang  berbeda  dari  permintaan  penuntut  umum.  Majelis  hakim  menolak  seluruh tuntutan penuntut umum. Majelis hakim memutuskan bahwa Stella tidak terbukti secara sah dan  meyakinkan  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut Umum. Majelis hakim juga memerintahkan agar JPU memulihkan seluruh hak dan martabat Stella serta mengembalikan seluruh bukti-bukti kepada Stella.
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby tentang Pencemaran Nama Baik
Pertimbangan Hakim menjadi bagi terpenting dalam menentukan sebuah keputusan perkara yang diperiksa dan diadilinya. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada alasan dan dasar  hukum  yang  tepat  dan benar.  Menurut  ketentuan Pasal  14  ayat  (2)  tentang  UU Kekuasan  Kehakiman, hakim  wajib  menyampaikan pertimbangan tertulis  terhadap  perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan yang dibuatnya.
Pada perkara aquo hakim menjatuhkan putusan kepada Stella dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut:
MENGADILI:
1. Menyatakan  Terdakwa  Stella  Monica  Hendrawan  Anak  dari  Stevanus Hendrawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan  Terdakwa  Stella  Monica  Hendrawan  Anak  dari  Stevanus Hendrawan dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 ( satu ) buah akun Instagram dengan nama @stellamonica.h, 1 ( satu ) bendel kartu pasien kilinik L?VIORS atas nama Stella Monica Hendrawan dan 1 ( satu ) bendel bukti screenshot percakapan DM ( Direct massage ) Instagram Terlampir dalam berkas perkara ;
b. 1  (satu)  unit  HP  Iphone  XR  warna  merah  IMEI  358798090546000  dan 358798090971661 dikembalikan kepada terdakwa ;

## 5. Membebankan biaya perkara kepada negara
Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Stella dinyatakan bebas. Putusan bebas  yaitu  putusan  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  yang  dijatuhi  putusan  bebas  atau bebas  dari  tuntutan  hukum  ( vrij  spraak )  atau acquitall .  Dasar  putusan  bebas  diatur  dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya  menyatakan  bahwa    pengadilan  berpendapat  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.
Dalam  perkara  aquo,  penulis  akan  menguraikan  dasar  pertimbangan  hakim  yang dijadikan  dasar  untuk  menjatuhkan  putusan  bebbas  kepada  Stella.  Pertama-tama,  perlu dipahami terlebih dahulu mengenai dakwaan yang dijatuhkan kepada Stella dalam perkara aquo.  Penuntut  Umum  mendakwa  Stellah  dengan  dakwaan  tunggal.  Dakwaannya  hanya tunggal digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan.
Jaksa mendakwa Stella melanggar ketentuan pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Mendistribusikan  dan  \  atau  mentransmisikan  dan  \  atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan  \  atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan \ atau pencemaran nama baik;
Berdasarkan unsur-unsur yang ada, penuntut umum menuntut Stella untuk dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Tuntutan tersebut didasarkan bahwa Stella telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik.
Merespon  dakwaan  penuntut  umum,  tim  penasehat  hukum  menyampaikan bantahan. Penasehat hukum menyampaikan bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa
Stella  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  pencemaran sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.
Atas  dakwaan  dan  pembelaan  baik  yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum  dan penasehat hukum, serta menimbang bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepengnadilan, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
1. Unsur Setiap Orang.
Pertama  adalah  unsur  setiap  orang.  Hakim  pada  perkara  menyatakan  dalam perkara  aquo  bahwa  unsur  setiap  orang  dalam  perkara  aquo  sudah  terpenuhi.  Majelis hakim menyatakan bahwa setiap orang di sini adalah siapa aja yang dipandang sebagai subyek  hukum  penyandang  hak  dan  kewajiban  yang  kepadanya  dapat  dipertanggung jawabkan  atas  segala  perbuatan  yang  dilakukan.  Hal  tersebut  berdasarkan  ketentuan pasal  1  angka  21  UU  ITE  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  menyebutkan  yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
Pertimbangan tersebut kemudian menggugurkan argumentasi penasehat hukum Stella yang menyatakan bahwa pelapor dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk  melaporkan  terdakwa  karena  hal  ini  adalah  delik  aduan.  Penasehatan  hukum menyampaikan argumentasi bahwa pelaporan yang dalam hal ini adalah badan hukum tidak memiliki hak untuk menyampaikan laporan di kepolisian. Meskipun begitu, dalam pertimbangannya  majelis  hakim  menyampaikan  bahwa  saksi  Irene  Christelia  Lee  yang menyatakan pada tanggal 19 februari 2020 melaporkan dengan surat kuasa dari saksi Rudi sebagai  pemilik  Klinik  L’VIORS  hal  tersebut  dibenarkan  oleh  saksi  Rudi  Santoso  yang mendapat kuasa dari Direktur L’VIORS Hanna Setiawan untuk menjalankan kepengurusan perusahaan sehingga menurut Majelis Hakim alas an Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.
Penulis  sepakat  terhadap  pertimbangan  hakim  yang  menyatakan  bahwa  badan hukum memiliki hak untuk menyampaikan laporan di kepolisian. Badan hukum termasuk subjek  hukum,  sebagai  subjek  hukum  badan  hukum  mempunyai  hak  dan  kewajiban menurut  hukum  atau  segala  pendukung  hak  dan  kewajiban  menurut  hukum.  Jika mengacu  pada  teori  kenyataan  yuridis  yang  menyatakan  bahwa  adan  hukum  adalah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
merupakan  kenyataan/realitas  yuridis  yang  dibentuk  dan  diakui  sama  seperti  manusia pribadi,  kehendaknya  dalam  mempersamakan  badan  hukum  dengan  manusia  terbatas sampai pada bidang hukum saja, maka tindakan yang dilakukan oleh Klinik L’VIOR untuk melaporkan Stella adalah haknya sebagai subjek hukum.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.
Kedua  adalah unsur  dengan  sengaja dan tanpa hak.  Majelis  Hakim  menyatakan bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi. Majelis Hakim dalam  perkara  aquo  mendefinisikan  bahwa  “Sengaja”  menurut  MvT  ( Memorie  van Toelichting )  adalah  menghendaki  dan  mengetahui  ( willens  en  wetens )  sehingga  dapat diartikan pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui  atau  menyadari  tentang  akibat  dari  apa  yang  dilakukan.  Dengan  demikian pengertian  kesengajaan  adalah  sikap  batin  seorang  pelaku  yang  diwujudkan  dalam perbuatan  yang  akibatnya  diinsyafi  atau  diketahui  atau  dimengerti  oleh  pelaku. Sedangkan  definisi  “tanpa  hak”  menurut  majelis  hakim  adalah  setiap  perbuatan  yang melanggar  hak  subyektif  orang  lain  atau  setiap  perbuatan  dilakukan  tanpa  ada kewenangan untuk itu. Pertimbangan tersebut juga dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.50\PUU VI\ 2008, menyatakan“ Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hu kum. Unsur ‘’dengan sengaja dan tanpa hak‘’ berarti pelaku menghendaki  dan  mengetahui  secara  sadar  bahwa  tindakannya  dilakukan  tanpa hak,maksudnya  pelaku  tidak  memiliki  hak  baik  yang  diberikan  oleh  perundang undang,perjanjian, atau alas hukum yang sah.
Pertimbangan  hakim  tersebut  juga  didasarkan  pada  alat  bukti  screenshot percakapan  Direct  Message  (DM)  yang  Stella  unggah  di  Instagram  pribadinya @stellamonica.h. DM tersebut terdiri dari:
1. Gambar pada percakapan dengan saksi THIO DEWI KUMALA WIHARDJA dengan akun yang bernama @dewikumala dan kalimat yang ditulis Hahahaa kalau aku dah masuk sampah sejak sebulan pake stel .gila wes habis 7jt malah jadi uajor. Dan ternyata……. Dokter disana itu dokter umum stel,bukan dr muka …..   yang disisipkan kata kata yang ditulis oleh akun Instagram yang bernama @stellamonica.h yaitu and ada lagi.
2. Gambar  percakapan  dengan  saksi  MARSHA  SASHIKHO  dengan  akun  yang  bernama @shashasui dari kalimat yang ditulis dulurku ya ngujok2i aku nde Ivior,soale mukak e malah menjadi2 pas kesana, katae kondisi kulit kuna terburuk sepanjang hidup….. dan disisipkan kata kata yang ditulis oleh akun Instagram yang bernama @Stellamonica.h yaitu Dan Sukanya dikit2 main suntik kl ada jerawat di dalem.
3. Gambar percakapan  dengan  saksi  ADELINE  WIJAYA  ALIE dengan  kalimat yang  ditulis oleh akun yang diblur dan kalimat yang ditulis Kebacot wkt post2 Ivor ,itu mayan lama to,tk kira km cocok stel, soale kdg itu, dokter emg cocok2 an,tp ini wis banyak kasus gn,mnrtku dee gk bener si,dan kasian klo cewek jd ky gn, mksd tujuan mau buat muka apik , g murah jg ,eh malah gt ,gak genah belas se…..  dan balasan percakapan yang ditulis oleh terdakwa dalam akun Instagram yang bernama @Stellamonica.h antara lain Aku gasukae ya, bilange cream e aman ga ada steroid soale steroid itu sg bikin muka lbh cerah + gak gampang jerawat ,iya!!! L’ VIORS muahal lin….
Hakim  berpendapat  bahwa  tindakan  Stella  yang  mengunggah  screenshot percakapan  Direct  Message  (DM)  tersebut  adalah  untuk  sharing  atau  berbagi terhadap teman teman di media sosial Instagram dan kondisi yang dialami terdakwa menjadi  pasien  di  Klinik  L‘IVORS  yang  hasil  pengobatan  jerawat  tidak  sesuai  yang diharapkan  \ semakin pasrah  atau  kegagalan  Klinik  I’  VIORS  dalam  menangani  para pelanggannya. Akibatnya perbutannya, Klinik L’VIORS yang diwakili oleh saksi IRENE CHRISTILIA LEE merasa dirugikan karena postingan story Instagram terdakwa banyak dilihat oleh orang banyak dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau pemikiran yang negative terhadap Klinik L’IVORS sehingga membuat reputasi Klinik L’ IVORS menjadi jelek  dan  customer  tidak  mau  ke  Klinik  L’IVORS  dan  Klinik  L’IVORS  telah memperingatkan  dan  meminta  Terdakwa  untuk  minta  maaf.  Dengan  demikian, perbuatan  terdakwa  yang  memposting  percakapannya  yang  menyangkut  Klinik L’IVORS  dalam story  Instagram  di  akun  Instagram  @stellamonica.h  milik  terdakwa dengan  followers  sekitar  2000  sehingga  dapat  dibaca  oleh  orang  lain  sebagai pengikutnya  atau  followers  menunjukan  terdakwa  sudah  mengetahui  dan menghendaki  perbuatan  nya  tersebut  sedangkan  terdakwa  tidak  mempunyai kewenangan untuk itu sehingga unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.
3. Unsur  Mendistribusikan  dan  \  atau  mentransmisikan  dan  \  atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan \ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan \ atau pencemaran nama baik.
Unsur yang ketiga adalah unsur mendistribusikan dan \ atau mentransmisikan dan  \  atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan  \  atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan  \  atau  pencemaran  nama  baik. Hakim berpendapat bahwa mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk secara sengaja untuk menyebarkanluas suati Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada  orang  lain  dalam  jumlah  banyak  dan  mentransmisikan  adalah  tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya melalaui suatu system elektronik.
Perihal  informasi  elektronik,  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  suatu  atau sekumpulan  data  elektronik  ,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto  , electronic  data  interchange (EDI),  surat  elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang  yang  mampu  memahaminya  sebagaimana  yang diatur dalam  ketentuan Pasal  1  ayat  4  UU  ITE  menyebutkan  bahwa  Dokumen  Elektronik  adalah  setiap Informasi Elektronik yang dibuat,diteruskan,dikirimkan,diterima,atau disimpan dalam bentuk  analog,digital  ,elektromagnetik,optikal,atau  sejenisnya,yang  dapat  dilihat ,ditampilkan ,dan / atau didengar melalui komputer atau system elektronik ,termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,rancangan,  foto  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode,  akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Perihal penghinaan dan/pencemaran nama baik, majelis hakim mendefinisikan Bahwa  Penghinaan  dan  /  atau  pencemaran  nama  baik  adalah  tulisan  maupun perkataan atau ucapan yang menyangkut penghinaan dan / atau pencemaran nama baik  yang  mana bahasa yang  termuat dalam tulisan  atau  perkataan  tersebut  dapat menimbulkan  perasaan  rendah,  dapat  menimbulkan  ketersingguangan  serta  dapat menimbulkan martabat seseorang jatuh baik lisan (ucapan) maupun tulisan.
Majelis  hakim  juga  menyampaikan  pertimbangan  atas  pembelaan  dari penasehat hukum Stella mengenai unsur pencemaran dan penghinaan hanya dapat ditunjukan  kepada  orang  bukan  badan  seperti  Klinik  L’VIORS.  Atas  pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah ada perluasan penafsiran terhadap pelaku tindak pidana selain  orang  adalah  badan  hukum  seperti  disebutkan  dalam  pasal  1  angka  21  UU nomer 11 tahun 2018 tentang ITE sehingga menurut Majelis Hakim perluas penafsiran tersebut  dapat  diperlukan  terhadap  obyek  dari  tindak  pidana,  oleh  karena  itu keberatan penasihat hukum dikesampingkan oleh mejelis hakim.
Majelis hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada  didalam  persidangan.  Majelis  hakim  berpendapat,  unsur  mendistribusikan  dan mentrasmisikan telah terpenuhi melalui tindakan Stella yang memposting tangkapan layar pecakapannya di Instagram sehingga dapat dilihat oleh orang lain.
Lebih  lanjut  perihal  unsur  muatan  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik, berdasarkan pertimbangan hakim, unsur tersebut tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya unsur  tersebut  dikarenakan  fakta  bahwa  Stella  adalah  adalah  pasien  dari  Klinik L’VIORS yang mendapatkan tindakan perawatan serangkaian perawatan dan didukung berdasarkan  bukti  yang  ada,  maka  majelis  hakim  menyimpulkan  tindakan  yang dilakukan oleh Stella adalah keluhan sebagai seorang pasien. Dengan demikian maka unsur penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terbukti.
Berdasarkan pertimbangan hakim atas unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  tentang  Pencemaran  Nama  Baik,  terhadap  unsur penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  tidak  terbukti.  Hakim  dalam  pertimbangannya menyatakan bahwa dengan tidak terbuktinya unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, maka  Stella  haruslah  dibebaskan  dari  seluruh  dakwaan  penuntut  umum.  Hakim  juga memberikan  pertimbangan  bahwa  karena  Stella  dibebaskan  dari  dakwaan,  maka  hak-hak serta martabat Stella harus dipulihkan.
Analisis Putusan Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby tentang Pencemaran Nama

## Baik Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen
Putusan  bebas  yang  diterima  Stella  dalam  perkara  aquo  menjadi  kemenangan  atas pewujudan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hakim dalam pertimbangan hukumnya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
menyatakan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  Stella  dalam  melakukan  transmisi  elektronik bukanlah  tindakan  pencemaran  nama  baik  melainkan  sebuah  tindakan  keluhan.  Atas pertimbangan tersebut, maka seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya menjadi gugur dan Stella dinyatakan bebas dari dakwaan penuntut umum.
Pertimbangan hakim  yang  menyatakan  bahwa materi  muatan  yang  terdapat dalam unggahan  instratory  milik  Stella  adalah  sebuah  perbuatan  keluahan  menjadi  kunci  utama dalam  pemberian  vonis  bebas  yang  diterima  Stella.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Stella tersebut dengan menyampaikan keluhan merupakah hak stella sebagai seorang konsumen. Hak  tersebut  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  4  angka  (4)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  konsumen  memiliki  hak  untuk  didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
Konsumen  yang  menyampaikan  keluhan  dalam  dunia  usaha  merupakan  hal  yang wajar. Menurut Bell dan Luddington, keluhan konsumen ( customer complaint ) adalah umpan balik ( feedback ) dari pelanggan yang ditujukan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Pendapat lain juga dikemukakan  oleh  Daryanto  dan  Setyabudi  yang  mendefinisikan  Komplain  atau  keluhan adalah  pengaduan  atau  penyampaian  ketidakpuasan,  ketidaknyamanan,  kejengkelan,  dan kemarahan atas service jasa atau produk.
Tindakan Klinik L’IVIORS selaku pelaku usaha yang melaporkan Stella yang dalam hal ini adalah konsumen  sungguhlah sangat disayangkan. Sebab, bagi pelaku usaha, merespon keluhan  konsumen  merupakan  sebuah  kewajiban.  Kewajiban  tersebut  diatur  dalam ketentuan  pasal  7  huruf  a,  huruf  b,  huruf  f  dan  huruf  g  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen. Pada intinya pasal-pasal tersebut mengatur sebagai berikut:
1. Huruf (a), pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
2. Huruf  (b),  pelaku  usaha  wajib  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Huruf (f) pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
4. huruf (g), pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima.
Pelaku  usaha  yang  mendapatkan  respon  berupa  keluahan  konsumen  seharusnya mampu  meresponnya  dengan  baik.  Keluhan  yang  ada  seharusnya  diolah  dan  dapat dioptimalkan untuk kepentingan bisnis. Menurut Laboeuf menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa keluhan konsumen dapat meberikan keuntungan, yaitu:
1. Keluhan  memperlihatkan  bidang-bidang  yang  membutuhkan  perhatian  dan perbaikan;
2. Keluahan  adalah  kesempatan  keduan  untuk  memperbaiki  pelayanan  dan  kepuasan terhadap pelanggan yang kecewa;
3. Keluhan merupakan suatu peluang untuk memperkuat loyalitas pelanggan.
Melihat  fakta  bahwa  keluhan  konsumen  adalah  hak  serta  kewajiban  pelaku  usaha adalah mendengarkan hak atas keluhan, maka pelaku usaha harus mematuhi hak tersebut. Ditambahlagi  bahwa  pengelolaan  keluhan  yang  baik  juga  akan  berdampak  bagi  bagi kelangsungan usaha.
Lebih  lanjut,  perihal  keputusan  hakim  tesebut  peneliti  kaji  berdasarkan  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Ide  dasar  dari  lahirnya  Undang-Undang  Perlindungan Kosnumen  adalah  karena  konsumen  berada  dalam  yang  timpang  dibandingkan  dengan pelaku  usaha  maka  konsumen  wajib  untuk  dilindungi.  Tujuan  dari  lahirnya  hukum perlindungan konsumen adalah meniadakan tindakan sewenang-wenang yang justru dapat merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.
Kepastian hukum wajib untuk ditegakkan agar melindungi hak-hak konsumen, Dengan beralakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta mekanisme perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang setara dengan pelaku usaha. Apabila hak-hak konsumen  dilanggar  oleh  pelaku  usaha,  maka  konsumen  memiliki  kewenangan  untuk menggugat atau menuntut pelaku usaha.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  namun  sampai  dengan  saat  ini  masih terdapat  permasalahan  dalam  upaya  perlindungan  yang  ada.  Permasalahan-permasalahn yang ada akan menambah upaya penegakah hukum tersebut. Berdasarkan penelitian yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dilakukan oleh Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin diketahui permasalah perlindungan Konsumen  antara  lain  yang  berkaitan  dengan  struktur  hukum,  substansi  hukum,  budaya hukum dan aparatur birokrasi.
Berdasarkan  pembahasan  yang  sudah  lakukan  diatas,  peneliti  dalam  perkara  aquo menyimpulkan  bahwa  putusan  yang  diberikan  oleh  hakim  sudah  sesuai  dengan  prinsip perlindungan  konsumen.  Hakim  dalam  perkara  ini  menegaskan  bahwa  tindakan  yang dilakukan oleh Stella adalah hak Stella sebagai seorang konsumen. Hak tersebut sudah diatur dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  pelaku  usaha  wajib  untuk mendengarkan dan menerima keluhan atas barang/jasa yang dijualnya.

## PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DARI  ANCAMAN  KRIMINALISASI  MENGGUANAKAN INSTRUMEN UU ITE DITINJAU DARI SKB TENTANG IMPELEMNTASI UU ITE
Analisis SKB tentang Implementasi UU ITE sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dari Kriminalisasi
SKB  tentang  implementasi  UU  ITE  adalah  kesepakatan  bersama  antara  Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  SKB  UU  ITE  mengatur  acuan  bagi aparat  penegak hukum  dilingkungan Kominfo, Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pidana yang diatur dalam ketentuan UU ITE.
SKB  UU  ITE  memuat  mekanisme  penegakan  hukum  terhadap  pasal-pasal  yang dianggap bermasalah oleh masyarakat. Pasal tersebut antara lain:
a. Pasal  27  ayat  (1),  yang  pada  intinya  mengantur  tentangan  bagi  setiap  orang  dilarang mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
b. Pasal 27 ayat (2), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan perjudian.
c. Pasal 27 ayat (3), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
d. Pasal 27 ayat (4), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
e. Pasal 28 ayat (1), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
f. Pasal 28 ayat (2), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
g. Pasal  29,  yang  pada  intinya  mengatur  tentang  bagi  setiap  orang  dilarang  mengirimkan Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang berisi  ancaman kekerasan  atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
h. Pasal 36 UU ITE, yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Keseluruhan  pasal  tersebut  diatas  dianggap  oleh  masyarakat  bermasalah.  Muncul desakan  agar  dilakukan  revisi  terhadap  ketuan  pasal-pasal  yang  bermasalahan  tersebut. Namum pemerintah lebih memilih menerbitkan SKB daripada melakukan revisi terhadap UU ITE.
Tujuan  diterbitkannya  SKB  UU  ITE  diharapkan  dapat  menguatkan  posisi  ketentuan peradilan  pidana  sebagai ultimum  remidium . Ultimum  remidium adalah  pemidanaan  atau sanksi  pidana  adalah  alternatif  atau  upaya  terakhir  dalam  penegakan  hukum.  Dengan demikian,  SKB  ini  diharapkan  agar  penegakan  hukum  terhadap  pasal-pasal  yang  termuat dalam SKB dapat ditelaah secara objek oleh penegak hukum serta dapat diselesaikan tanpa harus diajukan ke pengadilan.
Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  adalah  pasal  yang  paling  sering  digunakan  sebagai  upaya kriminalisasi terhadap konsumen. Pasal tersebut berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik”. Frasa “pencemaran nama baik” yang tidak didefinisikan secara jelas dalam UU ITE menyebabkan Pasal ini dianggap multitafsir.
Pada  dokumen  SKB,  terdapat  12  point  pedoman  yang  mentaru  tentang  ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Poin-poin implementasi adalah sebagai beriku:
a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 Tahun  2008,  dan  Penjelasan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  pengertian  muatan  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310  dan  Pasal  311  KUHP,  Pasal  310  KUHP  merupakan  delik  menyerang  kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat  diaksesnya  tersebut  adalah  berupa  penghinaan  yang  kategorinya  cacian,  ejekan, dan/atau  kata-kata  tidak  pantas.  Untuk  perbuatan  yang  demikian  dapat  menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  jika  muatan  atau  konten  yang  ditransmisikan, didistribusikan,  dan/atau  dibuat  dapat  diaksesnya  tersebut  adalah  berupa  penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka  fakta  tersebut  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  kebenarannya  sebelum  Aparat
Penegak  Hukum  memproses  pengaduan  atas  delik  penghinaan  dan/atau  pencemaran nama baik UU ITE;
e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
f. Korban sebagai pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja ( dolus ) dengan maksud mendistribusikan  /  mentransmisikan  /  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (klacht delict) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
i. Kriteria  “supaya  diketahui  umum”  dapat  dipersamakan  dengan  “agar  diketahui  publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian tidak saling mengenal;
j. Kriteria  “diketahui  umum”  bisa  berupa  unggahan  pada  akun  sosial  media  dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan,  serta  lalu  lintas  isi  atau  informasi  tidak  ada  yang  mengendalikan,  siapapun bisa  upload  dan  berbagi  ( share )  keluar,  atau  dengan  kata  lain  tanpa  adanya  moderasi tertentu ( open group );
k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
l. Untuk pemberitaan internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan  Dewan  Pers.  Tetapi  jika  wartawan  secara  pribadi  mengunggah  tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).
Keseluruhan poin implementasi diatas, mengatur batasan-batasan perihal penafsiran Pasal  27  Ayat  (3)  UU  ITE.  Pembatasan  penafsiran  pasal  tersebut  dapat  digunakan  sebagai sarana perlindungan hukum dari upaya kriminalisasi terhadap konsumen. Dengan demikian, SKB dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap konsumen.
Pertama  adalah  perihal  penafsiran  atas  unsur  penghinaan  dan/atau  pencemaran nama baik. SKB mengehendaki agar dalam upaya merespon aduan perihal tindak pidana yang disangkakan dalam pasal 27 ayat (3), Penegak hukum wajib merujuk pada ketentuan pasal 310  dan  pasal  311  KUHP.  Penafasiran  yang  termuat  dalam  pasal  310  KUHP  adalah  delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.
Kesepakatan  yang  mengatur  bahwa  penegakan  hukum  pasal  27  ayat  (3)  harus berdasarkan tafsir yang diatur dalam KUHP telah mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.  Rumusan pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tidak memiliki batasan yang jelas padahal pasal tersebut adalah delik aduan. Akibatnya dari tidak jelasnya  tafsir  tersebut,  menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rachmawati  dan  Taduri dapat menyebabkan pembatasan kebebasaan beropini yang dijamin oleh konstitusi dan Hak Asasi Manusia, kurang terjaminya kepastian hukum, berpotensi terjadinya overkriminalisasi, ketidakefektifan  pada  pasal  tersebut  akibat  duplikasi  pada  klausa  Penghinaan  KUHPidana, Tindakan  sewenang-wenangan  terhadap  penentuan  para  terdakwa  oleh  para  penegak keadilan.
Jika berdasar pada dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE disandingkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, maka pembatasan unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat
dibatasi  dengan  jelas.  Batasan  tersebut  dapat  diklasfikasi  menjadi  dua  unsur,  yaitu  unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri atas perbuatan tersebut harus menyerang, objek  yang  diserang  adalah  kehormatan  dan  /atau  nama  baik,  perbuatan  yang  dilakukan tersebut  harus  berupa  menuduh  perbuatan  tertentu.  Unsur  Subjektif  sendiri  mensyarakat perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan harus dengan maksud tertentu.
Pada kasus kriminalisasi yang dialami oleh konsumen, umumnya frasa “pencemaran nama  baik”  menjadi  alat  guna  untuk  melakukan  pemidanaa n  terhadap  konsumen.  Kasus Stella adalah contoh utama yang dapat dijadikan rujukan. Klinik L’VIORS menafsirkan bahwa tindakan  yang  dilakukan  oleh  Stella  adalah  untuk  mencemarkan  nama  baik  Klinik.  Dengan ketentuan  SKB  tersebut,  maka  penegak hukum harus  mampu  terlebih  dahulu  menemukan unsur  kesalahan  terlapor.  Pembatasan  yang  jelas  tentang  harus  mengacu  pada  ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dapat menjadi panduan bagi penegak hukum. Akibatnya tidak ada lagi kasus seperti Stella, yang mana tindakan “keluhan” yang merupakan hak konsumen dapat diartikan sebagai “pencemaran nama baik” oleh pelaku usaha.
Kedua  adalah  korban  yang  berwenang  untuk  melaporkan.  Implementasi  SKB mensyaratkan  bahwa  pelapor  harus  perseorangan  dengan  identitas  spesifik,  dan  bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Meskipun terdapat kontradiksi antara rumusan SKB dengan  UU  ITE  yang  menyebutkan  bahwa  badan  hukum  hukum  memiliki  hak  untuk melaporkan,  tetapi  keputusan  SKB  tersebut  dapat  dinyatakan  berpihak  pada  upaya perlindungan konsumen.
Pada kasus yang dialami Stella, Pelapor adalah sebuah korporasi dan berbadan hukum PT. Jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kondisi antara konsumen dan korporasi tidak seimbang dan timpang. Ketimpangan inilah yang dilindungi oleh Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Dengan  demikian  maka  ketentuan  implementasi  SKB tersebut memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Penegak hukum harus mampu memiliki persepsi bahwa konsumen memiliki hak-hak yang  dilindungan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Kondisi  yang  terjadi selama ini adalah  Aparat penegak hukum dinilai cenderung pilih kasih, membela penguasa atau pemilik modal, ketimbang rakyat jelat. Implementasi SKB ini memberikan mendorong penegak hukum agar objektif dalam menangani perkara yang ada.
Ketiga  adalah  fokus  pemidanaan.  Implementasi  SKB  mengarahkan  penegak  hukum agar berfokus pada pemidanaan yang berbasis pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja  ( dolus ),  bukan  pada  persaan  korban.  Pemidanaan  tersebut  mengacu  pada  prinsip pemidanaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 KUHP.
Kondisi yang terjadi selama ini adalah bahwa penyebab Pasal 27 ayat (3) menjadi pasal karet  adalah  karena  fokus  pemidanaan  berdasarkan  persanaan  korban.  Menurut  Wirjono Prodjodikoro  ukurannya  perasaan  adalah  sesuatu  yang  objektif,  karena  hanya  ada  pada korban saja. Tolak ukur tersebut menyebabkan kosumen rawan untuk dikriminalisasi, karena tindakan keluhan ataupun hak-hak lain dapat dimaknai berbeda oleh pelaku usaha.
Impelentasi  fokus  pemidanaan  yang  bergeser  tersebut  memberikan  proyeksi perlindungan bagi konsumen. Aparat penegak hukum dituntut untuk fokus pada perbuatan yang  dilakukan  oleh  konsumen  tersebut  apakah  adalah  sebuah  kesengajaan  atau  bukan. Dengan mampu mengumpulkan bukti permulaan yang cukup tentang tindakan kesengajaan, maka laporan tidak serta merta langsung diajukan ke pengadilan.
Keempat  adalah  frasa  “diketahui  umum” .  Implementasi  SKB  mendefinisikan pengertian  “diketahui  umum”  adalah  tindakan  unggahan  p ada  akun  media  sosial  dengan pengaturan  bisa  diakses  oleh  publik.  Apabila  unggahan  hanya  dilakukan  pada  rana  privat seperti  dalam  unggahan  percakapan  grup,  maka  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  akses public, karena sifatnya yang terbatas.
Implementasi  SKB  ini  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  kosumen  karena membatasi  unsur  diketahui  umum.  Pembatasan  tersebut  menyebabkan  tindakan pencemaran nama baik dapat terbukti dilakukan apabila tindakan tersebut ditransmisikan di platfon medsos yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Dengan pembatasan tersebut, maka apabila keluhan pada ruang privat seperti personal chat atau grup chat yang anggotanya tertentu, tidak dapat disangkakan melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Pada  kasus  yang  dialami  oleh  Stella,  bukti  utama  berupa  tangkapan  layar  bukti percakapan  adalah  chat  pribadi  stella  dengan  saksi-saksi  perihal  keluhannya.  Jika  tindakan tersebut hanya sebatas pada personal chat, maka tidak dapat disangkakan sebagai sebuah unsur diketahui umum. Namun unsur menjadi terpenuhi ketika Stella membagikan tangkapan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
layar  tersebut  di  Instastory,  sehingga  akses  nya  menjadi  terbuka  untuk  publik  dan  unsur diketahui umum menjadi terpenuhi.
Berdasarkan  pembahasan  yang  sudah  dikemukakan  diata,  penulis  menyimpulkan bahwa  SKB  Implementasi  UU  ITE  telah  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen. Perlindungan  tersebut  terlihat  dari  batasan-batasan  unsur  pidana  yang  diperjalas  karena merujuk  bada  pasal  310  dan  pasal  311  KUHP.  Selain  itu  Implementasi  SKB  juga menyeimbangkan  kedudukan  konsumen  dengan  pelaku  usaha,  serta  memberikan  rambu- rambu  tentang  sejauh  mana  tindakan  keluhan  dapat  disampaikan  sehingga  tidak  dapat serampangan  menjadi  tindakan  “diket ahui  umum.  Keseluruhan  pedoman  implementasi tersebut dapat dijadikan dasar oleh aparat penegah hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

## Urgensi Penerapan SBK tentang Implementasi UU ITE dalam Upaya Perlindugan Konsumen dari Kriminalisasi
SKB  UU  ITE  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  dengan  tujuan  agar asas ultimum remidium dapat ditegakkan. Landasan utama dari penegasan tersebut karena selama ini aparat penegak hukum tidak mengindahkan asas tersebut dan cendrung langsung melakukan penindakan hukum terhadap masyarakat yang diadukan dengan UU ITE. Melalui berlakunya SKB UU ITE, diharapkan hukum pidana merupakan senjata atau sarana terkahir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.
Asas  ultimum  remidium  juga  terdapat  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengantur  mekanisme  penyelesaian sengketa  konsumen  dengan  terlebih  dahulu  ditempuh  diluar  pengadilan.  Tujuannya  agar untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan  terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Namun apabila penyelseain sengketa tidak tercapai, maka  Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hadirnya sanksi  pidana  dalam  peraturan  perlindungan  konsumen  merupakan  bentuk ultimum remedium apabila upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui jalur hukum lainnya tidak dapat diselesaikan.
Ketimpangan antara mekanisme penyelesaian perkara antara konsumen yang dengan pelaku usaha yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukan bahwa masih terdapat upaya perlindungan hukum juga terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha juga wajib memperhatikan upaya perlindungan konsumen, yang dalam hal ini bila  konsumen  melakukan  kesalahan  maka  sengketa  seharusnya  diselesaikan  melalui mekanisme hukum diluar pengadilan. SKB UU ITE memaksa pelaku usaha untuk melakukan penyelesaian  yang  sama,  sehingga  aparat  penegak  hukum  dapat  melakukan  mediasi  agar tidak terjadi proses penegakan hukum pidana yang merugikan konsumen.
Implementasi  SKB  UU  ITE  harus  segera  diterapkan  oleh  aparat  penegak  hukum. Penerapan harus dilakukan guna menjamin hak-hak kebebasan berekspresi konsumen atas tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kasus yang dialaim oleh Stella adalah  bukti  terbaru  bahwa  selama  ini  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  telah  digunakan  untuk merenggut hak-hak konsumen, namun jauh sebelum itu terdapat pula beberapa kasus yang menjerat konsumen sebagai berikut:

## 1. Kasus Pritha Mulyasari dengan Rumah Sakit OMNI
Kasus Prtiha Mulyasari dengan Rumah Sakit OMNI adalah babak pertama konsumen dihadapkan  dengan  UU  ITE.  Prita  Mulyasari  adalah  seorang  ibu  yang  anaknya  menjadi pasien di Rumah Sakit OMNI Internasional. Pritha mengirimkan email berupa keluh kesah kepada teman-temannya ebagai curhat dan wujud kekecewaannya atas pelayanan publik di rumah sakit OMNI Internasional. Email tersebut berjudul “Peniupan Omni Internasional Hospital Alam Sutra Tanggaerang”.
Email  inilah  yang  kemudian  dijadikan  tuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjerat Pritha dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan  Pasal  310  ayat  (2)  junco  Pasal  311  ayat  (1)  KUHP  dengan  kasus  tindak  pidana pencemaran nama baik. Atas jerat pasal tersebut, Pritha kemudian ditahan dan dituntut dimuka pengadilan. Pada putusan di pengadilan negeri, Pritha dinyatakan tidak bersalah. Penuntut umum kemudian mengajukan banding dan kemudian banding tersebut diterima sehingga  menyatakan  Pritha  bersalah.  Pritha  kemudian  mengajukan  kasasi  dan  kasasi tersebut diterima dan menyatakan Pritha tidak bersalah.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## 2. Kasus Azril Sopandi
Kasus  kedua  adalah  kasus  yang  dialami  oleh  Azril  Sopandi.  Azril  Sopandi  adalah seorang  Direktur PT.  Tripat  yang dijerat  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.  Azril  dipolisikan oleh rekan bisnisnya mengirim pesan lewat Facebook messenger kepada Dede Apriad.
Atas  laporan  tersebut  Azril  kemudian  ditahan.  Tidak  terima  dengan  kasus  yang menjeratnya,  Azril  kemudian  mengajukan  praperadilan.  Putusan  praperadilan  menolak permohonan  dia,  sehingga  kasusnya  terus  berlanjut dan  Azril dinyatakan  bersalah  atas kasus yang dihadapinya.
3. Kasus dr. Richard Lee
Kasus  ketiga  adalah  kasus  yang  menjerat  seorang  dokter  dan  influencer  yaitu  dr. Richard  Lee.  Richard  Lee  diadukan  oleh  Kartika  Putri  karena  melakukan  review  atas sebuah  prodak  kosmetik  di  media  sosial  miliknya.  Richard  Lee  kemudian  ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Tidak  terima  dengan  penetapan  tersangka  yang  ditujukan  kepadanya,  kemudian Richard  Lee  mengajukan  praperadilan.  Putusan  praperadilan  mengabulkan permohonannya dan menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dialaminya tidak sah. Atas  putusan  tersebut,  maka  status  hukum  Richard  Lee  dipulihkan  dan  pidana  yang disangkakan terhadapnya menjadi gugur.
Ketiga kasus diatas merupakan kasus-kasus yang menghadapkan konsumen dengan pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  merasa  nama  baiknya  dicemarkan  kemudian  melaporkan konsumen  mereka  masing-masing  dengan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.  Kasus  yang  menimpa Pritha  dan  Azril  menunjukan  bahwa  pada  saat  itu,  aparat  penegak  hukum  belum  mampu mengetahui  batasan  ruang  lingkup  tetang  batasan  transmisi  elektronik  itu  sejauh  mana. Tindakan Pritha dan Azril yang mengirimkan pesan melalui media sosial pada ruanglingkup privat diartikan sebagai sebuah tindakan pencemaran nama baik hanya dengan mengakses media  elektorik.  Padahal  tindakan  yang  dilakukan  hanya  ditujukan  terhadap  orang-orang tertentu sehingga termasuk dalam ranah privat. Berbeda dengan dua kasus pertama, kasus yang dialami oleh Richard Lee menunjukan bahwa penegak hukum tidak memiliki pemahan tentang hak konsumen untuk menegemukakan pendapat atas prodak yang dikonsumsinya. Richard Lee sebelum melakukan review telah mengkonsumsi dan melakukan riset terhadap
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
produk  yang  diriviewnya,  namun  penegak hukum  tidak  mempedulikan  tindakan  riset  yang dilakukan dan hanya fokus pada tindakan meriview produk yang dianggap merugikan pelaku usaha melalui media sosial yang dimilikinya.
Kasus-kasus tersebut menunjukan bahwa terdapat ketidakpahaman aparat penegak hukum menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Melalui Implementasi SKB UU ITE, diharapkan penegak  hukum  memiliki  penafsiran  yang  kongkrit  tentang  unsur  pidana  apa  saja  yang terdapat dalam UU ITE. SKB UU ITE memiliki urgensi genting untuk dipahami dan diterapkan oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga  tidak  ada  lagi  konsumen  yang  diadukan  secara serampangan  oleh  pelaku  usaha.  Dengan  demikian  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap konsumen dapat tercapai.

## Kelemahan dalam Penerapan SBK tentang Implementasi UU ITE dalam Upaya Perlindugan Konsumen
Berlaku SKB UU ITE tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam  upaya  perlindungan  terhadap  konsumen  dari  kriminalisasi.  Terdapat  beberapa kelemahan  yang  penulis  temukan  terkait  dengan  implementasi  SKB  UU  ITE.  Kelemahan- kelemahan SKB UU ITE adalah sebagai berikut:
Pertama adalah soal kedudukan hukum SKB UU ITE sebagai sebuah produk hukum. Pemerintah  dalam  keterangan  resminya  menyatakan  bahwa  SKB  UU  ITE  bukan  sebuah produk hukum. Keterangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SKB dibentuk guna  mengisi  kekosongan  hukum  yang  ada  perihal  penafsiran  UU  ITE  yang  dilakukan  oleh penegak hukum, dengan tujuan agar aparat penegak hukum seragam dalam penafsirannya.
Meskipun  pemerintah  memberikan  keterangan  bahwa  SKB  UU  ITE  bukan  sebuah produk  huku,  namun  dalam  yang  dilakukan  oleh  Defi  Sri  Sunardi  Ramadhani,  Setiawan Noerdajasakti dan Faizin Sulistio justru menunjukan hal yang sebaliknya. Hasil dari penelitian tersebut  menunjukan  bahwa  SKB  UU  ITE  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan  memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meskipun secara eksplisit tidak  tercantum  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Kontradiksi antara pendapat pemerintah dan hasil penelitian yang ada menunjukan bahwa  tidak  terdapat  kosistensi  terkait  status  SKB  UU  ITE  sebagai  sebuah  produk  hukum. Inkonsistensi  tentang  status  SKB  UU  ITE  sebagai  sebuah  produk  hukum  dapat  merugikan masyarakat karena dapat menjadikan SKB tidak dapat berlaku efektif. Jika ditinjau dari teori efektifitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  yang  menyatakan  bahwa  norma- norma  hukum  harus  dipatuhi  dan  diterapkan  oleh  masyaraakt  sehingga  hukum  menjadi efektif., maka SKB UU ITE tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kedua  adalah  perihal  keberlakuan  SKB  UU  ITE.  Isi  ketentuan  yang  ada didalam  SKB dengan  jelas  menyebutkan bahwa  SKB  UU  ITE hanya  berlaku bagi   aparat penegak hukum dilingkungan KOMINFO, POLRI dan KEJAKSAAN. Ketentuan tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai Surat Keputusan Bersama antara Lembaga negara lintas sektoral. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maria Farida yang menyatakan bahwa  Peraturan perundang-undangan  yang  dibuat oleh  Kementerian  Negara  dan  Kementerian  Koordinator atau  dalam  hal  ini  jika  surat  keputusan  dibentuk  antar  lembaga  negara  atau  kementerian koordinator maka peraturan itu hanya berlaku diantara lembaga dan kementerian tersebut.
Akibat keberlakuan SKB UU ITE yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang disebutkan didalamnya  berpotensi  untuk  tidak  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat khususnya konsumen yang diadukan. Sebab SKB hanya berlaku untuk kalangan tertentu dan fokusnya  hanya  para  perihal  penegakan  hukum.  SKB  sejatinya  tidak  mengganti  rumusan norma pidana yang ada didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. SKB hanya dijadikan sebagai dasar pedoman tanpa disertai dengan sanksi. Kondisi tersebut yang membuat SKB menjadi tidak terika sehingga dasar penggunaannya menjadi subjektif sesuai dengan pertimbangan masing- masing instansi.
Kedua permasalahan tersebut perihal kedudukan hukum SKB serta keberlakuan SKB menjadi  tantangan  dalam  upaya  perlindungan  terhadap  konsumen.  SKB  UU  ITE  menjadi lemah  karena  sifatnya  yang  tidak  mengikat.  Kondisi  tersebut  diperparah  lagi  dengan  tidak adanya mekanisme sanksi bila SKB tersebut tidak dijalankan. Akibatnya upaya perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi tidak optimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  sudah  dilakukan  pada  BAB  II  dan  BAB  III,  maka kesimpulan yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan  pertama  yang  penulis  bahas  adalah  perihal  analisis  putusan  perkara 658/PID.SUS/2021/PN.SBY  Ditinjau  Dari  Teori  Perlindungan  Konsumen.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Bebas yang diterima oleh Stella sudah sesuai dengan  prinisp  perlindungan  terhadap  konsumen.  Pertimbangan  hakim  yang menyatakan  bahwa  tindakan  Stella  yang  menjadi  tuntutan  penuntut  umum  adalah sebuah keluhan, bukan sebagai sebuah pencemaran nama baik. Tindakan “Keluhan” merupakan  hak  Stella  sebagai  seorang  konsumen  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Putusan tersebut juga sebagai wujudnyata pengakuan terhadap  hak-hak  konsumen  sehingga  dapat  memperkuat  perlindungan  hukum terhadap konsumen dari kriminalisasi UU ITE.
b. Permasalahan  kedua  yang  penulis  bahas  dalam  penelitian  ini  adalah  perihal perlindungan konsumen dari ancaman kriminalisasi mengguanakan instrumen UU ITE ditinjau dari SKB tentang impelemntasi UU ITE.  Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa  berlakunya  SKB  UU  ITE  dapat  digunakan  sebagai  instrument  perlindungan hukum  bagi  konsumen  dari  jerat  pidana  UU  ITE.  SKB  memiliki  urgensi  untuk diberlakukan terhadap seluruh kasus yang menjerat konsumen dengan Pasal 27 ayat (3)  UU  ITE  tentang  pencemaran  nama  baik.  Sebab  kondisi  yang  terjadi  selama  ini, aparat penegak hukum terlalu gegabah dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus yang melipatkan konsumen dengan pelaku usaha. Dengan diberlakukannya SKB UU  ITE,  maka  penegak  hukum  memiliki  batasan  yang  jelas  tentang  unsur-unsur pencemaran nama baik dan mampu untuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak konsumen  sehingga  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dapat  diwujudkan. Meskipun begitu,  bukan  berarti  SKB  ini  tanpa  cela,  perihal  inkonstitensi kedudukan SKB UU ITE sebagai produk hukum dan subjektifitas penggunaan SKB UU ITE menjadi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tantangan  bagi  konsumen  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahamadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia , Persada Utaman, Tanggerang Selatan, 2017
Gusti Ayu, et al, Manajemen Kualitas , Yayasan Cendika Mulia Mandiri, 2022.
Heryanti, Pengatar Ilmu Sejarah , Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017
Piliphus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat  di  Indonesia,  Graha  ilmu, Yogyakarta.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram, 2020.
Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014 Sunyanto, Pengantar Hukum Pidana , Penerbit Deepublish, Sleman, 2018.
Suyanto , Hukum Acara Pidana , Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.
Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Sinar  Grafika,  cetakan kedua, Jakarta, 2000.
Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum , Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020.
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013.
Adang  Moelyono,  “Teori  Kebijakan  Kriminalisasi  Terkait  Perumusan  Sanksi  Pidana  dalam Peraturan Desa”, Jurnal Independent Vol. 5, No. 2, 2017.
Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 4 (1).
Alicia Lumenta, “Tinjauan Yuridis T erhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE”, Jurnal Lex Crimen Vol. 9, No. 1, 2020.
Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang  Dengan  Menggunakan  Instrumen  Undang-Undang  ITE. Jurnal  Konstruksi Hukum , 3 (2).
Fithri,  Beby  Suryani,  Riswan  Munthe,  and  Anggreni  Atmei  Lubis.  "Asas  Ultimum Remedium/The  Last  Resort  Principle  Terhadap  Pelaku  Usaha  dalam  Hukum Perlindungan Konsumen." DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 4.1 (2021): 68-83.
Mainake,  Y.,  &  Nola,  L.  F.  (2020).  Dampak  Pasal-Pasal  Multitafsir  dalam  Undang-Undang tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR RI , 12 (16).
Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau D ari Perspektif Teori Hukum Pidana ( Criminal Law Theory ), Jurnal Refleksi Hukum Vol 8, No. 2, 2014.
Maratun Fitriah, Mar, and Nur Wahyuni Utami. "Menyoal Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama  Menteri  dalam  Rangka  Penanganan  Covid-19  Sebagai  Upaya  Penataan Regulasi." Jurnal Legislasi Indonesia 19.2 (2022): 279-291.
Nyoman  Serikat  P,  Bambang  Eko  Turisno,  R.  E.  P.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Pidana Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual/Beli  Online  (E-Commerce)  Di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5 (4).
Ramadhani, Defi Sri Sunardi, Setiawan Noerdajasakti, and Faizin Sulistio. "Kedudukan Surat Keputusan  Bersama  sebagai  Pedoman  Implementasi  Pasal  Penghinaan  dan Pencemaran  Nama  Baik  dalam  UU  ITE." Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan 7.2 (2022): 375-383.
Rachmawati, Fairus Augustina, and Januari Nasya Ayu Taduri. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE  Terhadap  Unsur  Penghinaan  dan  Pencemaran  Nama  Baik:  Implications  of  the Multi-interpretation  Article  of  the  ITE  Law  on  the  Elements  of  Humiliation  and Defamation." Seminar  Nasional  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang .  Vol.  7.  No.  2. 2021, h. 491-508.
Rini Retno Winarni, “Efektivitas Penerapan Undang -Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime ”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 14, No. 1, 2016.
Silaen,  August.  "PENEGAKAN  HUKUM  PELAKU  DELIK  PENCEMARAN  NAMA  BAIK  (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)." Jurnal Hukum PATIK 9.3 (2020): 215-226. Sinaga,  Niru  Anita,  and  Nunuk  Sulisrudatin.  "Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5.2 (2018). h. 71-87.
Andi  Saputra,  Kirim  Pesan  di  Facebook  Dipidanakan,  Dirut:  Nama  Baik  Saya  Hancur, https://news.detik.com/berita/d-3448369/kirim-pesan-di-facebook-dipidanakan- dirut-nama-baik-saya-hancur# !, diakses 10 Januari 2022.
Andita
Rahma,
Pemerintah:
SKB
UU ITE Bukan Produk Hukum,
https://nasional.tempo.co/read/1476177/pemerintah-skb-uu-ite-bukan-produk- hukum , diakses pada 15 Januari 2022.
Anonim, Putusan PK Prita Mulyasari: Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekspresi di Indonesia, https://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah- kehidupan-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/ , diakses 10 Januari 2022. Divisi  foe,  Kasus  Stella  Monica,  https://safenet.or.id/id/2021/10/kasus-stella-monica/, diakses pada 3 November 2022.
Tempo.co,  Hakim  Vonis  Bebeas  Stella  Monica,  Terdakwa  Pencemaran  Nama  Klinik Kecantikan, https://nasional.tempo.co/read/1539299/hakim-vonis-bebas-stella- monica-terdakwa-pencemaran-nama-klinik-kecantikan,  diakses  pada  4  November 2022.
Pratiwi
Agustini, Pemerintah Tandatangani SKB UU ITE,
https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/pemerintah-tandatangani-skb-uu-ite/ ,  diakses pada 3 November 2022.
Vika Azkiya Dihni, Korban Kriminalisasi UU ITE Menurun pada 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/korban-kriminalisasi-uu- ite-menurun-pada-2021, diakses pada 3 November 2022.
Yogi  Ernes,  Richard  Lee  Menang  Praperadilan,  Polisi  Diminta  Kembalikan  Barang  Bukti, https://news.detik.com/berita/d-6412987/richard-lee-menang-praperadilan-polisi- diminta-kembalikan-barang-bukti , diakses 10 Januari 2022. PUTUSAN NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN SBY
Surat  Keputusan  Bersama  tentang  Pedoman  Implementasi  Atas  Pasal  Tertentu  Dalam Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.