## Deradikalisasi Pengikut Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Ormas
Oleh: Mochamad Faizal Rizki Email: mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

## Abstrak
HTI yang merupakan cabang dari Hizbut Tahrir (HT) adalah organisasi politik yang bertujuan untuk mendirikan khalifah  al-Islamiyyah (khilafah  Islam)  di  dunia.  Berbeda  dengan  induknya  yang  menggunakan  cara-cara kekerasan  dalam  percobaan  mengambil  alih  kekuasaan  di  beberapa  negara,  HTI  dianggap  sebagai  organisasi tanpa kekerasan, meskipun bergerak secara damai organisasi ini dianggap radikal, sulit terdeteksi dan berbahaya karena  secara  terstruktur  dan  sistematis  melakukan  infiltrasi  pemikiran  pendirian  khilafah  serta  penolakan terhadap  demokrasi,  ideologi  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Meskipun  pemerintah telah mencabut status badan hukum HTI sebagai organisasi dan dihentikan segala aktivitasnya melalui Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan, namun  infiltrasi  pemikiran  radikal  yang  telah  tertanam  dan  yang  masih  terjadi  harus  segara  ditanggulangi. Tulisan ini menggambarkan apakah model program deradikalisasi yang meliputi sarana fasilitasi, sarana edukasi dan  diseminasi  informasi,  sarana  partisipasi,  sarana  keteladanan  dan  sarana  koordinasi  sudah  efektif  untuk pengikut  HTI,  Program  deradikalisasi  tersebut  bertujuan  menghilangkan  dari  pemikiran  radikal  dan  kembali kepada ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Radikal, Deradikalisasi,

## Abstact
HTI  which  is  a  branch  of  Hizbut  Tahrir  (HT)  is a  political  organization  that  aims  to  establish  the  Caliph  al- Islamiyyah (khilafah Islam) in the world. In contrast to its parent who used violent means in experiments to take power  in  some  countries,  HTI  is  regarded  as  a  non-violent  organization,  although  peacefully  moving  this organization is considered radical, difficult to detect and dangerous because it is structured and systematically infiltration  the  thought  of  the  establishment  of  khilafah  and  rejection  against  democracy,  Pancasila  ideology, 1945  Constitution,  NKRI  and  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Although  the  government  has  revoked  the  status  of  HTI legal entity as an organization and terminated all its activities through Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2017 on Social Organization, but the infiltration of radical thought that has been embedded and  that  still  happens  must  be  immediately  overcome.  This  paper  illustrates  whether  the  deradicalisation program model  which includes facilitation means, educational facilities and information dissemination, means of participation, exemplary means and coordination means are effective for HTI followers. The deradicalization program  aims  to  remove  from  radical  thinking  and  return  to  the  ideology  of  Pancasila  and  the  1945 Constitution.
Keywords: hizbut tahrir Indonesia, radical, deradicalization

## Pendahuluan
Disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  menjadi  undang-undang  menegaskan kembali  sikap  pemerintah  bahwa  tidak  ada  tempat  bagi  ormas  radikal  dan  anti  ideologi
Pancasila  di  tanah  air,  baik  yang  berhaluan  kiri  maupun  ekstrem  kanan.  Meskipun  menuai beragam reaksi pro dan kontra dari masyarakat terutama dari sebagian kalangan umat Islam, latar  belakang  pemerintah  mengajukan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  tersebut  bukanlah  sebuah  gerakan  anti  ormas  Islam,  melainkan kekhawatiran  terhadap  pergerakan  dan  penyebaran  pemikiran-pemikiran  yang  anti  terhadap ideologi  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  dan  Bhinneka Tunggal  Ika  yang  disebarkan  oleh  beberapa  organisasi  kemasyarakatan  (ormas). Sebagaimana tertuang dalam pasal 59 (4) (b) dalam Perppu Nomor 2 Tentang Ormas tersebut yang  menyatakan  bahwa  ormas  dilarang  menganut,  mengembangkan,  serta  menyebarkan ajaran  atau  paham  yang  bertentangan  dengan  Pancasila.  Dukungan  terhadap  disahkannya Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  tersebut  menjadi  undang-undang pun  tidaklah  bulat,  tujuh  fraksi  di  DPR  menyetujui  sedangkan  tiga  fraksi  sisanya  tidak menyetujui atau menolak.
Salah  satu  ormas  yang  terkena  dampak  dengan  disahkannya  Perppu  Nomor  2  Tahun 2017  tentang  ormas  menjadi  undang-undang  adalah  ormas  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI). HTI  merupakan  organisasi  yang  terafiliasi  dengan Hizb  at-Tahrir ,  yakni  sebuah  organisasi transnasional yang ingin menegakan syariah secara dengan mendirikan kekhalifahan di dunia, menolak demokrasi, dan tidak mengakui eksistensi ideologi  yang  sudah ada di suatu negara termasuk  Pancasila  yang  merupakan  dasar  negara  Republik  Indonesia.  Melalui  Perppu, langkah  awal  pemerintah  adalah  dengan  mencabut  status  badan  hukum  HTI.  Pencabutan status  badan  hukum  HTI  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor AHU-30.AH.01.08  tahun  2017  tentang  pengesahan  pendirian  badan  hukum  perkumpulan HTI.  Dengan  dicabutnya  status  badan  hukum  HTI  maka  dengan  demikian  segala  bentuk aktivitas  dan  kegiatannya  harus  dihentikan  termasuk  dakwah,  diskusi,  propaganda  dan  lain sebagainya.
Meskipun secara hukum HTI telah dibubarkan, namun ormas yang masuk ke Indonesia sejak  tahun  1980-an  di  Bogor  ini  telah  memiliki  cukup  banyak  anggota  yang  tersebar  di berbagai  daerah  di  Indonesia.  HTI  yang  merupakan  organisasi  politik  yang  melakukan infiltrasi  pemikiran  melalui  dakwah,  diskusi,  propaganda  media  di  berbagai  tempat  seperti kampus-kampus,  masjid-mesjid,  perkantoran,  dan  pemukiman,  sehingga  transfer  pemikiran terhadap masyarakat yang sudah terlanjur bergabung dengan HTI.
Dari latar belakang di atas maka harus ada sebuah kebijakan untuk para pengikut ormas HTI melalui penerapan sebuah model deradikalisasi. Bagaimana sebuah model deradikalisasi yang  efektif  yang  mampu  meluruskan  kembali  paham  kebangsaan  dan  rasa  cinta  tanah  air dan juga dapat mencegah gerakan-gerakan radikal baru yang lahir dari dampak pembubaran ormas HTI.

## Genealogi HTI: Organisasi dan Lingkupnya
Lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Hizbut Tahrir  (HT)  di  Palestina.  Hizbut  Tahrir  (HT)  atau Liberation  Party (Partai  Pembebasan) merupakan  organisasi  politik  Islam  ideologis  berskala  internasional  yang  secara  aktif berjuang menegaknya Khilafah Islamiyah agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam. Hizbut  Tahrir  didirikan  oleh  Taqiyuddin  al-Nabhani  (1909-1977  M),  yang  secara  resmi dipublikasikan pada tahun 1953. Hizbut  Tahrir sebagai gerakan politik memang mengusung panji  penegakan  sistem  khilafah  al-Islamiyah.  Ide  ini  memunculkan  konsekuensi  bahwa gerakan Hizbut Tahrir—yang awalnya merupakan partai politik di  Palestina—menyebar dan punya  sifat  transnasional  atau  lintas  negara.  Secara  garis  besar,  tujuan  Hizbut  Tahrir  adalah menghidupkan  konsep  politik  yang  diklaim  merupakan  kewajiban  dalam  kitab  suci,  sunah,
dan  telah  diwujudkan  dalam  sejarah  kekuasaan  Islam  sejak  era  Nabi  Muhammad  sampai kejatuhan imperium Utsmani (Abad ke-18 Masehi) (Ali, 2012; Samarah, 2002).
Sejak  didirikan,  Hizbut  Tahrir  dipimpin  oleh  Taqiyuddin  al-Nabhani  hingga  wafat, tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyuddin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh Palestina,  doktor  lulusan  Universitas  Al-Azhar,  Kairo,  Mesir,  yang  sebelumnya  adalah seorang hakim agung di Mahkamah Isti’naf, al-Quds, Palestina. Sepeninggal Taqiyuddin al- Nabhani,  Hizbut  Tahrir  dipimpin  oleh  Abdul  Qadim  Zalum  hingga  wafat  2003.  Saat  ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syaikh Atha’ Abu Rastah secara internasional (Jamilah, 2015).
Menurut  pendirinya  Taqiyuddin  an-Nabhani  dalam  tulisannya  di  kitab  Daulah  Islam dan kitab Mafahim Hizbut Tahrir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI  Press  sejak  2004  dan  2007,  generasi  umat  Islam  saat  ini  tidak  tertarik  dengan  konsep khilafah  karena  tidak  pernah  menyaksikan  atau  punya  pengalaman  dengan  pemerintahan Islam (Jamilah, 2015). Karena gambaran tersebut tidak ada, pada akhirnya Muslim memilih menggunakan  falsafah  hidup  lain  yang  membuat  kemurnian  Islam  menjadi  terkikis.  Bagi Taqiyuddin,  ini  adalah  kemunduran  besar  kaum  muslimin.  Taqiyuddin  mengistilahkannya dengan ghazwu  ats-tsaqafi (invasi  budaya)  yang  menyebabkan  kaum  muslimin  enggan menerapkan  hukum-hukum  Islam  pada  sistem  pemerintahan  mereka.  Ide  Daulah  Islamiyah (Negara  Islam)  di  Indonesia  memang  sempat  muncul  saat  Kartosuwiryo  melakukan pemberontakan DI/TII di masa pasca-kemerdekaan. Belakangan dalam bentuk yang berbeda, ia  juga  muncul  dalam  bingkai  gerakan  Negara  Islam  Indonesia  (NII).  Hanya  saja  keduanya masih menerapkan atau mengakui batas-batas negara dengan mengganti sistem maupun dasar pemerintahan saja.
Sedangkan Hizbut Tahrir secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh  umat  Islam  di  dunia.  Cita-cita  yang  menerabas  batas-batas  geografis,  kebudayaan, dan  politik  bangsa-bangsa.    Konstitusi  Hizbut  Tahrir  secara  sederhana  menggunakan  kata “Khilafah”  dan  “Negara”  secara  bergantian.  Bangsa  dalam  konsep  “negara-bangsa”  bagi gerakan ini adalah “Islam” yang wilayahnya dinamakan sebagai dar al-Islam (wilayah Islam) sedangkan  di  luar  itu  dinamakan dar  al-kufr (wilayah  kafir).  Di  dalam dar  al-Islam diterapkan hukum Islam, dan di luarnya masuk kategori hukum orang kafir.
Sejak 1980-an, organisasi ini terutama aktif di kampus-kampus universitas di Inggris, dan menerbitkan sebuah jurnal berkala, al-Khilafah Magazine , di London.  Maksud aktivitas ini  mungkin  untuk  merekrut  mahasiswa  Muslim  di  Inggris  yang  kemudian  di  negara  asal mereka  bisa  menyebarkan  misi  Hizbut  Tahrir,  termasuk  menolak  dengan  tegas  proses perdamaian  Arab-Israel.  "Konferensi  Internasional  Muslim  Khalifah"  yang  dilangsungkan bulan  Agustus  1994  di  Stadion  Wembley,  menarik  banyak  Muslim  dan  wakil  kelompok- kelompok  Muslim  dari  berbagai  belahan  dunia  dan  mendapatkan  reaksi  keras  dari  media Inggris  dan  Barat,  yang  melihat  konfrensi  tersebut  sebagai  pertemuan  "fundamentalis" internasional,  dan  sebagai  aktivitas  samaran  dan  kelompok-kelompok  radikal  (Lubis  & Jamuin, 2015).
Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya melakukan pengambil-alihan kekuasaan di banyak    negeri-negeri  Arab,  seperti  di  Yordania  pada  tahun  1969,  Mesir  tahun  1973,  dan serentak  di  Iraq,  Sudan,  Tunisia,  Aljazair  pada  tahun  1973,  namun  semuanya  gagal.  Sejak saat  itulah,  Hizbut  Tahrir  mulai  merubah  strategi  perjuangannya  dengan  lebih  banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah .
Kegiatan  dakwah  banyak  dilakukan  oleh  Hizbut  Tahrir  dengan  mendidik  dan membina  masyarakat  melalui  training  pengenalan tsaqafah (kebudayaan)  Islam, memahamkan masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak  ditampakkan  dalam  aspek  pergolakan  pemikiran  ( ash  shira'  al-fikr ).  Hizbut  Tahrir
pula  yang  memperkenalkan  istilah ghazw  al-fikr (perang  pemikiran)  sebagai  upaya meluruskan  pemikiran-pemikiran  yang  salah  serta  persepsi-persepsi  yang  keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam. (Hizbut Tahrir, 2000)
Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam rekrutmen dan membina anggota adalah dengan  mengambil  thariqah  (metode)  dakwah  Rasulullah  SAW.  Menurut  pemikiran  Hizbut Tahrir  kondisi  kaum  muslimin  saat  ini  hidup  di  Darul  Kufur  karena  mereka  menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT maka keadaan mereka serupa dengan Makkah,  ketika  Rasulullah  SAW  diutus  (menyampaikan  risalah  Islam).  Untuk  itu  fase Makkah  dijadikan  tempat  berpijak  dalam  mengemban  dakwah  dan  mensuriteladani Rasulullah SAW hingga berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah
Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki pengikut puluhan juta yang tersebar luas di 40 negara  dengan  membentuk  cabang-cabang  seperti  di  Suriah,  Lebanon,  Kuwait,  Irak,  Arab Saudi,  Afrika  Utara,  Tunisia,  Sudan,  Turki,  Pakistan,  Malaysia,  Inggris,  Perancis,  Jerman, Australia,  termasuk  Indonesia,  meskipun  di  beberapa  negara  tidak  mendapat  pengakuan resmi.

## Perkembangan HTI di Indonesia
Dibandingkan dengan ormas  Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah, usia Hizbut  Tahrir  Indonesia memang  masih sangat  muda.  Paham  Hizbut  Tahrir  (HT)  masuk  ke Indonesia  dibawa  oleh  ulama  Hizbut  Tahrir  asal  Australia  yang  bernama  Abdurahman Albagdadi.  Albagdadi  datang  dalam  memenuhi  undangan  dari  Pesantren  Al-Ghazali  di Cirebon pada tahun 1982. Namun, dengan kondisi perpolitikan Indonesia pada saat itu yang bergaya diktator pergerakan politik HT dilakukan secara diam-diam. HT melakukan dakwah dari  masjid  ke  masjid,  dari  rumah  ke  rumah  dan  di  kampus-kampus  dengan  membentuk jaringan dakwah kampus. (Amal, 2004)
Pada  tahun  1998  ketika  Soeharto  dilengserkan  oleh  gerakan  reformasi,  terjadi perubahan konstelasi politik, yakni era demokratisasi dan keterbukaan yang ditandai dengan amandemen  UUD  1945  Pasal  28E  ayat  3  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  setiap  warga negara bebas untuk berpendapat dan bebas untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini membuka peluang bagi organisasi - organisasi yang lama terkungkung oleh rezim Soeharto untuk mulai menampakkan statusnya termasuk Hizbut Tahrir (Muhtadi, 2009).
Hizbut  Tahrir  Indonesia  resmi  melakukan  aktivitasnya  di  Indonesia  secara  terbuka sejak  tahun  2000.  Hizbut  Tahrir  dalam  konteks  Indonesia  kemudian  dikenal  dengan  nama Hizbut  Tahrir  Indonesia  kemudian  disingkat  dengan  HTI  yang  diketuai  oleh  Hafidz Abdurrahman. HTI dalam deklarasinya menyebutkan diri mereka adalah sebuah partai politik tapi mereka merupakan organisasi masyarakat yang tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum  Perkumpulan  dengan  nomor  registrasi  AHU-00282.60.10.2014  pada  2  Juli  2014. Adapun  HTI  pada  saat  mengajukan  permohonan  Badan  Hukum  Perkumpulan  melakukan secara elektronik (melalui website ahu.go.id-red).

## Gambar 1.1

## Survei Bahaya Radikalisme di Indonesia
Mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah
Pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila Pegawai BUMN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila
Pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau Khilafah PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila 23.4 % 18.1 % 9.1 % 23.3 % 19.4 %

## Sumber: Survei Alvara Research Center dan Mata Air
Foundation – Y14 (2017)
Hasil  survey  yang  yang  dilaksanakan  oleh  Alvara Research  Center dan  Mata  Air Foundation (2017)  di  atas  memperlihatkan  bahwa  kondisi  Indonesia  saat  ini  cukup  rentan dari  bahaya  radikalisme.  Hal  tersebut  juga  diperkuat  dengan  hasil  survey  beberapa  lembaga antara lain Wahid Foundation (2016)  yang menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen aktivis rohis  siap  berjihad  (dalam  pengertian  perang).  Adapun  Direktorat  Pendidikan  Agama  Islam Kementerian  Agama  RI  (2017)  dengan  responnden  1.626  orang  siswa  yang  ikut  rohis:  37 persen sangat setuju dan 41 persen setuju bahwa umat Islam bergabung dalam satu kesatuan Kekhilafahan.  Hasil  survey  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (2016)  juga mengatakan  8,2  persen  pelajar  menolak  jika  ketua  OSIS  berbeda  agama;  23  persen  lebih nyaman apabila dipimpin oleh orang yang seagama.

## Kausalitas pembubaran HTI (Terbitnya Perppu Pembubaran Ormas)
Pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, gerakan  HT  menjadi  semakin  bebas  dan  terbuka  dengan  dideklarasikannya  Hizbut  Tahrir Indonesia pada tahun 2000. HTI merupakan gerakan politik yang terdaftar di Kemenkumham Badan  Hukum  Perkumpulan.  HT  yang  pada  masa  awal  pembentukkannya  memilih  strategi perjuangan  melalui  pengambilalihan  kekuasaan  secara  fisik  yang  dirasa  kurang  efektif, kemudian  mengubah  strategi  perjuangannya  menjadi lebih  banyak  melontarkan  wacana  dan membina masyarakat melalui dakwah.
Kegiatan  dakwah  banyak  dilakukan  oleh  Hizbut  Tahrir  dengan  mendidik  dan membina  masyarakat  melalui  training  pengenalan tsaqafah (kebudayaan)  Islam, memahamkan  masyarakat  tentang  akidah  Islamiyah  yang  benar  dan  kafah.  HT  kemudian melancarkan  infiltrasi  pemikiran  ke  pelbagai  elemen    masyarakat.  Infiltrasi  pemikiran  dan gerakan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  merupakan  fenomena  penyusupan  pemikiran  dan  gerakan Hizbut  Tahrir  di  Indonesia  yang  menolak  ideologi  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta kebhinekaan, hal ini tentu saja mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lubis & Jamuin, 2015).
HTI  dianggap  berpengaruh  negatif  bagi  konsolidasi  demokrasi  di  Indonesia.  Seperti apa  yang  (Muhtadi,  2009)  katakan  bahwa  mengingat  transisi  demokrasi  di  Indonesia, pesatnya  pertumbuhan  HTI  dapat  dilihat  sebagai  penghambat  perkembangan  demokrasi konsolidasi.  Kemunculan  HT  yang  pesat  di  Indonesia  adalah  panggilan  bangun  bagi
pemerintah. Ada sejumlah alasan mengapa prevalensi HTI dapat dilihat bertentangan dengan upaya  untuk  membawa  demokrasi  Indonesia  lebih  terkonsolidasi  dan  stabil.  Pertama, penolakan  kuat  HTI  terhadap  gagasan  demokrasi  yang  diadopsi  oleh  negara  dapat menyebabkan kerentanan demokrasi yang dapat menyebabkannya ketidakstabilan demokrasi. Argumentasi  pemikiran  HTI  di  dasarkan  pada  fakta  bahwa  Negara  Indonesia  sejak dideklarasikan sebagai negara merdeka tidak pernah menyatakan diri sebagai Negara Islam. Namun,  meskipun  demikian  bunyi  Pancasila  pertama  "Ketuhanan  yang  Maha  Esa"  telah menunjukan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Berketuhanan  dan  mempercayai  Tuhan  yang Maha Esa.
Dalam  konteks  akidah  hal  tersebut  tidaklah  menjadi  masalah.  Namun,  dalam doktrinnya,  HTI  mengharamkan  sistem  demokrasi  dan  Pancasila  harus  dilenyapkan  atau diganti  dengan  penerapan  syariat  Islam  secara  kafah.  Pemikiran  seperti  ini  menunjukan adanya titik persinggungan antara HTI dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kekhawatiran  gerakan  HTI  yang  berpotensi  memecah  belah  keutuhan  Bangsa Indonesia  juga  disampaikan  oleh  Pakar  Hukum  Tata  Negara  Mahfud  M.D  dalam  sebuah kolom artikel menuliskan bahwa ide dan gerakan HTI serta para pendukung sistem khilafah adalah  berbahaya.  Hal  tersebut  semakin  nyata  sejak  konfrensi  Internasional  Hizbut  Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan "demokrasi haram" dan Hizbut Tahrir akan  memperjuangkan  berdirinya  negara  khilafah  transnasional  dari  Asia  Tenggara  sampai Australia. Bukan hanya keutuhan NKRI yang terancam perpecahan, melainkan juga internal umat  Islam  sendiri.  Jika  ide  khilafah  diterima,  di  internal  umat  Islam  sendiri  maka,  akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasarkan Al Quran dan Sunah. Situasi seperti itu akan berpotensi pada saling klaim kebenaran masing- masing dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Sehingga potensi chaos akan sangat besar di dalamnya.
Sementara  itu  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan  Wiranto menyatakan, membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan tanpa alasan. Pembubaran didasari oleh ideologi khilafah yang didakwahkan HTI, mengancam kedaulatan politik negara yang  berbentuk  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia).  Ideologi  khilafah  yang disuarakan  HTI,  menurut  Wiranto,  bersifat  transnasional.  Artinya,  ideologi  ini  meniadakan konsep nation  state .  Pembubaran  HTI  telah  melalui  proses  panjang,  lewat  pengamatan  dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Meski tak mengingkari HTI sebagai organisasi dakwah, Wiranto beranggapan tindakan dan dakwah mereka mengancam kedaulatan negara.
Undang-Undang  Dasar  1945  jelas  mengutarakan  tujuan  Indonesia  sebagai  negara yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil,  dan  makmur.  Berdaulat  itu  termasuk  kedaulatan dalam  politik.  Pemerintah  berkewajiban  melindungi  eksistensi  negara  bangsa.  Penerbitan Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  sebagai  perubahan  terhadap  Undang-Undang  tentang  Ormas merupakan  payung  hukum  lembaga  yang  memberikan  ijin  terhadap  ormas  untuk  meneliti kembali  ormas  tersebut  apakah  komit  dengan  ideologi  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kebhinekaan, dan keutuhan NKRI.
Pemerintah  beranggapan  bahwa  terdapat  organisasi  kemasyarakatan  tertentu  yang dalam  kegiatannya  tidak  sejalan  dengan  asas  organisasi  kemasyarakatan  sesuai  dengan anggaran  dasar  organisasi  kemasyarakatan  yang  telah  terdaftar  dan  telah  disahkan Pemerintah,  dan  bahkan  secara  fakta  terbukti  ada  asas  organisasi  kemasyarakatan  dan kegiatannya  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kegiatan  organisasi  kemasyarakatan  dalam  hal  ini  HTI  yang  terus  melakukan dakwah,  propaganda,  agitasi  yang  menolak  demokrasi,  Pancasila  dan  ingin  menegakan
kekhilafahan  transnasional  dinilai  sebagai  sebuah  kegentingan  yang  memaksa  dan  harus segera ditindak lanjuti dengan segera.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Ormas  yang  telah  eksis  tidak  mampu mengatasi  perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat.  UU  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan  mendesak  untuk  segera  dilakukan  perubahan  karena  belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam penerapan sanksi yang efektif.
Selain  itu  penerbitan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Ormas  ini  didasari  juga oleh  adanya  asas contrarius  actus .  Asas  ini  merupakan  sebuah  kewenangan  pemerintah selaku  pembuat  keputusan  untuk  memberikan  evaluasi  hingga  mencabut  keputusan  yang dibuatnya. Dalam hal ini keputusan menerbitkan izin pendirian ormas. Perppu tersebut lahir setelah  pemerintah  mengendus  adanya  kegiatan  ormas  yang  dinilai  bertentangan  dengan Pancasila  dan  UUD  1945.  Perppu  Ormas  inilah  yang  menjadi  amunisi  pemerintah  untuk membatalkan izin suatu ormas, melalui Kementerian Hukum dan HAM.

## Militansi HTI di Indonesia
Munculnya  Hizbut  Tahrir  di  Indonesia  memang  menarik  dan  menakjubkan.  HTI mungkin  satu-satunya  organisasi  Islam,  yang  dikendalikan  oleh  suatu  kepemimpinan  asing, yang  didasarkan  ideologi  yang  ketat  dari  sumber  Timur  Tengah,  dan  agendanya  secara fundamental  transnasional.  Menariknya,  asal  usul  HT  Indonesia  dapat  dilacak  kembali  dari Australia. Dua tokoh agama, Mama Abdullah Bin Nuh dan Abdurrahman al-Baghdadi yang berperan  penting  dalam  pertumbuhan  dan  perluasan  HT  di  Indonesia.  Abdullah  Bin  Nuh adalah  seorang  ulama  terkemuka  Islam  dengan  banyak  pengikut.  Dia  mengelola  sendiri pesantrennya  (pondok  pesantren)  di  kota  Bogor  dimana  sejumlah  besar  murid-muridnya menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (Institut Pertanian Bogor).  (Lubis & Jamuin, 2015; Muhtadi, 2009; Samarah, 2002)
Sejarah HTI dapat dibagi menjadi dua periode utama. Periode pertama adalah selama rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ketika Indonesia pada dasarnya sebuah  negara  otoriter  yang  kuat.  Periode  kedua  adalah  selama  periode  pasca  Orde  Baru (Reformasi)  di  mana  Indonesia  mengalami  transisi  ke  demokrasi.  Selama  masa  Orde  Baru, HTI mempertahankan profil rendah dan menggunakan jaringan informal untuk menyebarkan pengaruhnya.  Hal  ini  tidak  sepenuhnya  mengejutkan,  karena  gerakan  sosial  sering memanfaatkan  jaringan  informal  untuk  merekrut  dan  mengajukan  kasus  mereka  di  negara- negara dimana sistem politik kurang terbuka.
Dengan  demikian,  gerakan  ini  tidak  mendapat  ancaman  terhadap  rezim.  Pada  tahap awal  (bayi)  tersebut,  HTI  menggunakan  berbagai  badan  mahasiswa  muslim  untuk memperluas  jaringan  dan  dukungan.  Namun,  demikian  pada  tahap  ini,  HTI  menggunakan struktur  organisasi  bayangan  yang  beroperasi  di  belakang  layar  dari  jaringan  informal tersebut.
HTI adalah gerakan semi-populis. Ini berarti bahwa gerakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi  massa  untuk  menerima  tujuan  tetapi  tidak  berarti  bahwa  mereka  harus menjadi anggota  HTI.  Salah satu pemimpin HTI mengatakan bahwa "Ini tidak penting bagi kita  untuk  merekrut  setiap  orang.  Hanya  beberapa  orang  yang  dipilih  akan  cukup  untuk perubahan.  Namun,  massa  harus  dididik  tentang  kekhalifahan  sehingga  ketika  saatnya  tiba, mereka  akan  mendukungnya.  Sementara  itu  strategi  HTI  dalam  memobilisasi  sumberdaya dilakukan melalui tiga cara yaitu:
1. Seminar, Diskusi, Konfrensi
HTI  melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat  baik  itu  ulama,  politisi  maupun  akademisi. HTI  juga  mengundang  tokoh-tokoh  yang  kontra  untuk  berdebat  pada  isu  tersebut. Tujuan dari seminar dan diskusi ini adalah untuk memperkenalkan pada segmen yang lebih  terdidik  dari  masyarakat  Indonesia  terhadap  ide-ide  HTI  dan  mendominasi jalannya diskusi.
1. Demonstrasi Publik
Sejak  tahun  2000,  HTI  telah  aktif  terlibat  dalam  penggunaan  demontrasi  dan  aksi unjuk  rasa  untuk  membangkitkan  dukungan  dari  masyarakat  Indonesia  dan menciptakan  kesadaran tentang  ideologi  mereka.  Masalah-masalah  yang  dipilih  oleh para demonstran HTI adalah dalam rangka upaya untuk memperoleh dukungan umat Muslim  Indonesia.  Misalnya  ketika  HTI  berdemo  di  depan  kantor  Kedutaan Singapura  setelah  Perdana  Menteri  Lee  Kuan  Yew  mengatakan  Indonesia  telah menjadi sarang untuk teroris. Demonstrasi lain juga dilancarkan oleh HTI seperti aksi solidaritas  umat  Islam  di  daerah  yang  sarat  konflik  seperti  Palestina,  Iraq,  Syiria, Myanmar dst. sambil menyelipkan ide-ide mereka tentang khilafah.
2. Masjid
Masjid  adalah  saluran  komunikasi  yang  paling  penting  yang  digunakan  oleh  HTI untuk menyebarkan ide-ide dan mengembangkan basis keanggotaannya. Penggunaan masjid  untuk  HTI  adalah  contoh  yang  baik  dengan  pemanfaatan  jaringan  informal untuk  mendukung  tujuan  organisasinya.  Berbeda  dengan  organisasi-organisasi  Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang pada dasarnya terlibat dalam pelestarian  bangunan  dan  masjid,  HTI  berfokus  pada  infiltrasi  komite  masjid  untuk kemudian  mendominasi  kegiatan  mereka.  Aktivis  HTI  telah  menggunakan  masjid yang terletak dekat berbagai kampus sejak 1980.
Sejak  tahun  2000,  HTI  telah  mulai  memanfaatkan  masjid  yang  lebih  besar  untuk tujuan  tersebut.  Aktivis  HTI  didorong  untuk  melakukan  doa-doa  mereka  di  masjid-masjid lokal  dekat  rumah  mereka  dan  melibatkan  diri  dengan  kegiatan  masjid.  Hal  ini  disebabkan oleh kenyataan bahwa masjid merupakan tanah perekrutan penting bagi HTI, sebagai orang- orang dari semua segmen masyarakat pergi ke masjid. Ini berarti bahwa HTI dapat merekrut di luar pendukung tradisional mereka - para profesional dan mahasiswa.
Selain  strategi  basis  massa,  HTI  juga  merencanakan  apa  yang  bisa  disebut  sebagai strategi yang ditargetkan dalam menyebarkan ide-idenya, yakni melalui  perekrutan hizbiyyah dengan menggunakan cara-cara inovatif untuk merekrut kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat  yang  dengan  menggunakan  problema  mereka.  Di  antara  kelompok-kelompok yang ada, target HTI adalah mahasiswa dan perempuan.
Selama  tahun  pembentukan,  HTI  aktifitasnya  yang  difokuskan  pada  merekrut mahasiswa.  Mereka  memanfaatkan  Lembaga  Dakwah  Kampus  (LDK)  untuk  tujuan  ini. Namun, pada tahun 1994, ia memutuskan untuk meninggalkan LDK karena masalah dengan Ikhwanul  Muslimin  terinspirasi  kelompok  dalam  LDK.  Namun,  HTI  tidak  pernah  benar- benar  tegang  hubungannya  dengan  LDK.  Beberapa  anggota  HTI  tetap  berada  di  LDK  di universitas tertentu.
Pada  tahun  2001,  HTI  membuat  keputusan  untuk  sekali  lagi  melibatkan  diri dalamkegiatan  mahasiswa  di  kampus.  Hal  ini  dilakukannya  dengan  membentuk  GEMA. GEMA  digunakan  oleh  HTI  untuk  mengekspos  mahasiswa  di  berbagai  kampus  tentangide- idenya.  Pada  tahap  pembentukan,  GEMA  juga  aktif  dibeberapa  kampus  di  Malang,  Bogor dan  Jakarta.  Kemudian  diperluas  kehadirannya  untuk  provinsi  Indonesia  lainnya  termasuk Makassar,  Aceh,  Kalimantan  dan  Papua.  Pada  bulan  Agustus  2004,  setelah  memperoleh kekuatan  yang  signifikan,  GEMA  resmi  diluncurkan  di  Pusat  Studi  Jepang  Universitas Indonesia. Pada saat yang sama,  dihttp :// www.  gemapembebasan.or.id website dan buletin bulanan, Buletin Gema Pembebasan juga diluncurkan.
Selain  mahasiswa,  HTI  juga  menganggap  pentingnya  perempuan  dalam  perjuangan penyebaran  ide-ide.  kelompok  perempuan  HTI  disebut  Perempuan  Hizbut  Tahrir  Indonesia (Aktifis Perempuan dari Hizbut Tahrir Indonesia). Pembentukan divisi ini telah terjadi karena adanya  permintaan  yang  kuat  oleh  anggota  perempuan  HTI  untuk  penciptaan  suatu  jalan untuk partisipasi aktif perempuan dalam melaksanakan kegiatan khusus yang ditargetkan bagi perempuan.  Sayap  ini  ( wing )  saat  ini  dipimpin  oleh  Zulia  Ilmawati,  istri  Ismail  Yusanto. Sementara,  jumlah  riil  perempuan  dalam HTI  tidak  dapat  dipastikan.  HTI  jelas  menyatakan bahwa  baik  pria  maupun  wanita  memiliki  tanggung  jawab  yang  sama  untuk  menghidupkan kembali kekhalifahan. (Hizbut Tahrir Indonesia, 2003)
HTI  juga  melakukan  strategi  yang  dinamakan  agenda  nusrah  yakni  membangun jaringan informal terhadap para pemimpin muslim, politisi, pemimpin militer, wartawan dan pegawai  negeri  sipil.  HTI  juga  membentuk  jaringan  longgar  dari  organisasi-organisasi Muslim  seperti  Forum  Umat  Islam  (FUI)  yang  mana  mengangkat  mantan  ketua  HTI Muhammad al-Khaththath menjadi sekretasis jenderalnya. Sejak didirikan FUI telah berhasil mendorong  ketat  norma-norma  Islam  untuk  diterapkan  salah  satunya  pengenalan  RUU  anti Pornografi. FUI juga berada di balik demontrasi besar-besaran melawan keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan Indonesia. HTI juga memanfaatkan FUI untuk mendorong dilarangnya Ahmadiyah  di  Indonesia.  Pada  tanggal  20  Juni  2008,  FUI  menggelar  demontrasi  besar- besaran  di  depan  istana  presiden  untuk  menekan  pemerintah  melarang  Ahmadiyah.  Yang terbaru adalah gerakan atau aksi bela Islam yang ditujukan untuk menuntut diadilinya Basuki Tjahaja  Purnama  alias  Ahok  yang  dinilai  sebagai  "penista  agama".  Aksi  demonstrasi  yang dikenal  dengan  aksi  411  dan  212  berhasil  menekan  pemerintah  untuk  mengadili  Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.
Strategi  mobilisasi  HTI  nampaknya  memperkuat  pengaruhnya  kelompok  ini  di masyarakat Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa HTI masih merupakan kelompok kecil di Indonesia, yang berjuang dengan menggunakan isu-isu yang populer dengan umat Islam di Indonesia.  Sementara  itu  FUI  telah  menjadi  identik  dengan  demonstrasi  anti-Barat  dan  pro- Islam.  Hal  ini  tidak  hanya  akan  memperkuat  FUI  tapi  HTI  secara  tidak  langsung.  Di lingkungan  kampus,  sayap  Gema  mahasiswanya  sekarang  juga  menjadi  pemain  penting dalam  lingkaran  gerakan  mahasiswa  Indonesia.  Hal  ini  memainkan  peranpenting  dalam politik  mahasiswa  di  beberapa  perguruan  tinggi.  ndikasi  lainpengaruh  HTI  yang  terus berkembang adalah kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.
Terlanjur  gencar  dan  masifnya  infiltrasi  pemikiran-pemikiran  HTI  yang mendakwahkan penolakan terhadap demokrasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  1945  ke  berbagai  kalangan  masyarakat  Indonesia  maka  perlu  sebuah langkah lanjutan setelah disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Ormas menjadi Undang-Undang  Ormas  dalam  hal  deradikalisasi  warga  yang  telah  terpaut  dengan  aktivitas HTI.

## Program Deradikalisasi Pengikut HTI
HTI  yang  merupakan  cabang  dari  HT  yang  berbasis  internasional,  meskipun  tidak menggunakan  kekerasan  dalam  aktivitasnya,  namun  mereka  bergerak  melibatkan  ideologi, organisasi,  jejaring  yang  sangat  luas  mencakup  tataran  lokal,  nasional,  regional  dan internasional.  Infiltrasi  pemikiran  ideologi  sama  berbahayanya  dengan  gerakan hardpower yang biasa dilakukan oleh kelompok teroris. Oleh karena itu, program deradikalisasi ini tidak mungkin dilakukan oleh komponen negara sendiri atau masyarakat sendiri.
Program  deradikalisasi  ditujukan  untuk  menetralisir  ideologi  radikal  guna memperkokoh landasan ideologi nasional harus memiliki jangkauan dan lingkup  yang lebih luas.  Menanggapi  maraknya  penyebaran  ideologi  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan UUD 1945, di tingkat nasional Presiden telah membentuk sebuah unit khusus yang bernama Unit  Kerja  Presiden-Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (UKP-PIP),  hal  ini  merupakan  langkah awal  pemerintah  dalam  memperkokoh  landasan  ideologi  di  tataran  nasional.  UKP-PIP bertugas  merumuskan  dan  melaksanakan  program  pendidikan  penguatan  Pancasila  dengan menggandeng  berbagai  pemaku  kepentingan,  seperti  yang  baru-baru  ini  dilakukan  adalah dengan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi yang  dihadiri oleh 530 mahasiswa dan 110  dosen  dari  universitas  di  seluruh  Indonesia.  UKP-PIP  diharapkan  bersinergi  dengan seluruh  lembaga  baik  pusat  maupun  daerah  untuk  menangkal  semua  gerakan- gerakan/pemikiran-pemikiran radikal yang merongrong keutuhan negara bangsa Indonesia.
Di  tataran  regional  Pemerintah  Daerah,  TNI-Polri,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat, harus  bekerja  sama  melaksanakan  program  deradikalisasi,  terutama  merangkul  warga  HTI untuk  dilakukan  reideologisasi  agar  pemikiran-pemikiran/ide-ide  yang  bertentangan  dengan Pancasila  dan  UUD  1945  yang  telah  tertanam  dalam  benak  mereka  dapat  dihilangkan. Redideologisasi  juga  perlu  kembali  digalakan  kepada  simpul-simpul/objek-objek  yang  telah tersusupi  pemikiran-pemikiran  HTI,  seperti  kampus-kampus,  masjid,  serta  organisasi kemasyarakatan lainnya.
Deradikalisasi merupakan proses jalan panjang dalam melawan pemikiran-pemikiran radikal  yang  ruang  geraknya  semakin  bebas  di era reformasi  ini.  Pelaksanaan  deradikalisasi dilakukan  melalui  suatu  kegiatan  yang  sistemik,  menyeluruh,  integral  melibatkan  berbagai aktor yaitu para pemangku kepentingan ( stakeholders ). Kegiatan ini juga dilakukan baik yang berada  di  tingkat  pengambil  kebijakan  nasional  dan  daerah,  maupun  masyarakat  termasuk komponen masyarakat civil ( civil society ) (Hikam, 2016).
Adapun  dalam  pelaksanaan  program  deradikalisasi  bagi  warga  pengikut  HTI diperlukan  juga  sebuah  model  internalisasi  ideologi  kebangsaan.  Konsep  internalisasi ideologi  dalam  hal ini adalah  perasaan  sebagai  orang  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila dan akan berperilaku sebagai orang Indonesia. Sedangkan pada proses internalisasi ideologi, negara (pemerintah pusat maupun daerah) berperan mencegah berkembangnya paham radikal
serta  ideologi  yang  bertentangan  dengan  Pancasila.  Selain  model  internalisasi  ideologi, program  deradikalisasi  juga  memerlukan  sarana  prasarana  yang  memadai  untuk melaksanakan strategi secara efektif.
1. Sarana  fasilitasi,  yaitu  kesiapan  dari  para  pemangku  kepentingan  baik pemerintah  maupun  non-pemerintah  serta  sektor  lain  di  dalam  masyarakat sipil untuk memberi dukungan dan menjembatani perbedaan yang ada.
2. Sarana  edukasi  dan  diseminasi  informasi,  yaitu  seluruh  komponen menggunakan media masa dan publikasi yang diperlukan untuk menyebarkan informasi  di  seluruh  lapisan  masyarakat,  seperti  buku,  pamflet,  poster, majalah,  bulletin,  bahkan  jejaring  media  sosial  internet  ( website , facebook , twitter , blog dan lain sebagainya). Lebih lanjut,
3. Sarana  partisipasi,  yaitu  memperkuat  partisipasi  masyarakat  yang  telah  teruji ketangguhannya  dalam  menghadapi  berbagai  kondisi  dan  situasi  kehidupan dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  hal  ini  pemerintah harus  memperkuat  ormas-ormas  yang  telah  teruji  memiliki  ideologi  yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Keteladanan, yaitu perangkat norma, nilai, dan perilaku yang menjadi rujukan dan  model  tata  laku  yang  disepakati  bersama  secara  umum  di  masyarakat. sedangkan pada sarana regulasi juga dibutuhkan sebagai kesiapan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah
5. Sarana  koordinasi,  yaitu  lembaga-lembaga  baik  pemerintah  dan  non pemerintah yang berfungsi mengintegrasikan, menyelaraskan dan menyerasikan  pelaksanaan  program  deradikalisasi    sehingga  dapat  berjalan efektif.  Terwujudnya  pengembangan  dan  sosialiasi  program  deradikalisasi  di lingkungan  masyarakat  sipil  Indonesia  guna  memperkokoh  landasan  ideologi menghadapi  ancaraman  paham  radikal  dan  terorisme  melalui  peningkatan dukungan politik dari seluruh komponen bangsa; pembentukan regulasi sesuai kebutuhan;  perluasan  program  deradikalisasi  dan  sosialisasinya;  koordinasi yang efektif dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. (Hikam, 2016)
Sementara itu terdapat tiga dimensi dari program deradikalisasi yang terdiri dari:
1. Deradikalisasi sebagai strategi,
Deradikalisasi  sebagai  strategi  memiliki  dua  upaya  konkrit,  yaitu pertama ,  kontra- radikalisasi  dan kedua , disanggagement .  Kontra-radikalisasi  ditujukan  kepada masyarakat secara umum, seluruh komunitas yang belum terpapar oleh paham radikal, sasaran  utamanya  adalah  generasi  muda.  Kontra-radikalisasi  merupakan  uaya meningkatkan  imunitas  atau  daya  tahan  masyarakat  untuk  tidak  dengan  mudah terpengaruh  oleh  bujukan  perekrut  baik  secara  konvensional  maupun  melui  media sosial.  Sedangkan disanggagement merupakan  cara  yang  berupaya  menanggalkan paham  radikal  atau  dengan  kata  lain  melepaskan  diri  dari  jeratan  ideologi  negara agama dan tetap mengokohkan ideologi negara bangsa.
2. Deradikalisasi sebagai program,
Deradikalisasi  sebagai  program  memiliki  dua  rumusan  yaitu,  rumusan  program deradikalisasi secara nasional dan rumusan progra, deradikalisasi secara kelembagaan. Secara  nasional,  deradikalisasi  dapat  diperankan  oleh  semua  kementerian  dan lembaga.  Dalam blueprint deradikalisasi  telah  dirinci  bagian  setiap  kementerian  dan lembaga yang dapat direalisasikan dalam program masing-masing  K/L, posisi BNPT berperan  sebagai  lembaga  sipil  negara  yang  mengkoordinasikan  uaya  pencegahan, koordinasi  penegakan  hukum  dan  peningkatan  hubungan  kerja  sama  internasional. Adapun program deradikalisasi secara interna kelembagaan dalam hal ini BNPT pada kedeputian  satu  terdapat  direktorat  deradikalisasi  dengan  sasaran  utama  adalah pembinaan di dalam lembaga permasyaraatan bagi narapidana teroris, dan pembinaan di  dalam  masyarakat  bagi  para  mantan  teroris,  mantan  napi  teroris,  keluarga  dan jaringan kelompok radikal.
3. Deradikalisasi sebagai institusi kelembagaan
Deradikalsasi  merupakan  program  unggulan  pada  direktorat  deradikalisasi  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  yang  telah  merumuskan grand  design atau upaya menyeluruh dari hulu ke hilir yang meliputi lima aspek yaitu 1) Perekrut; 2)  ideologi;  3)  Sasaran  perekrut;  4)  Media  yang  dipergunakan;  5)  Konteks masyarakat.  Direktorat  Deradikalisasi  membawahi  sub  direktorat  penangkalan  dan sub  direktorat  resosialisasi  rehabilitasi,  secara  institusi  penguatan  kelembagaan diperlukan  dan  dapat  dilakukan  denga  dua  cara  yaitu,  pertama  merekonstruksi  sub direktorat  di  bawah  direktorat  deradikalisasi,  berupa  perubahan  nama  dan penambahan  subdit  menjadi  tiga  serta  memperkuat  jabatan  kepala  seksi  di  bawah subdit.
Usulan tersebut adalah pertama , subdit pembinaan dalam Lapas dengan kepala seksi indentifikasi narapidana dan kepala seksi pembinaan narapidana. Kedua , subdit pembinaan dalam masyarakat dengan kepala seksi identifikasi dalam masyarakat dan pembinaan  dalam  masyarakat. Ketiga ,  subdit  pemberdayaan  masyarakat  dengan membawahi  kepala  seksi  penelitian,  pengkajian  dan  monev  serta  kepala  seksi perlibatan masyarakat. Penguatan kelembagaan selanjutnya  adalah pada Kementerian Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  bersama  Bappenas,  Badan Administrasi  Kepegawaian  Negara  serta  Kementerian  Keuangan  menjadikan Direktorat  Deradikalisasi  sebagai  sebuah  kedeputian  dengan  membawahi  tiga direktorat. (Idris, 2017)

## Simpulan
Program Deradikalisasi merupakan suatu kegiatan multisektoral dan menggunakan  perspektif  peringatan  dan  deteksi  dini  dengan  tujuan  utama  yaitu netralisasi  ideologi  radikal.  Deradikalisasi  yang  bermakna  deideologisai  bukan hanya ditujukan bagi para terpidana teroris atau yang telah direhabilitasi ataupun keluarga  mereka,  namun  seharusnya  merupakan  sebuah  program  yang  lebih  luas lagi  yang  ditujukan  kepada  semua  lapisan  masyarakat  sehingga  mereka  mampu
mendeteksi  sedini  mungkin  adanya  bahaya  atau  ancaman  ideologis  yang disebarkan oleh para tokoh, pendukung, atau simpatisan gerakan radikal. Melalui program  deradikalisasi  infiltrasi  pemikiran-pemikiran  /  ide-ide  HTI  yang  telah menyebar  dan  merasuk  ke  dalam  benak  masyarakat  dapat  dihilangkan  juga gerakan-gerakan yang ingin mengubah dasar negara, mengancam keutuhan negara bangsa dapat dinetralisir.

## Daftar Pustaka
Ali, As'ad Said. (2012). Ideologi Gerakan Pasca Reformasi. Jakarta: LP3ES. Amal, T. A. (2004). Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria. Jakarta: Pustaka Alvabet.
Hikam,  M.  A.  (2016).  Deradikalisasi  (Peran  Masyarakat  Sipil  Indonesia Membendung Radikalisme). Jakarta: Kompas. Hizbut  Tahrir.  (2000).  Titik  Tolak  Perjalanan  Dakwah  Hizbut  Tahrir.  (M. Maghfur, Ed.). Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Hizbut Tahrir Indonesia. (2003). Perempuan dan Politik Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Hizbut Tahrir.
Idris,  I.  (2017).  Membumikan  Deradikalisasi  Soft  Approach  Model  Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan. Jakarta: Daulat Press. Jamilah,  S.  (2015).  Gerakan  Hizbut  Tahrir  di  Pare-Pare  (Membaca  Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani. Jurnal Diskursus Islam, 3(1), 1–19. Lubis, E. D. D., & Jamuin, M. (2015). Infiltrasi Pemikiran Dan Gerakan HTI Di Indonesia. Surakarta: SUHUF.
Muhtadi,  B.  (2009).  The  Quest  for  Hizbut  Tahrir  in  Indonesia.  Asian  Journal  of Social Science, 37(4), 623–645. https://doi.org/10.1163/156853109X460219 Samarah,  I.  (2002).  Biografi  singkat  syaikh  taqiyuddin  an  nabhani.  In  M.  S.  Al Jawi (Ed.). Bogor: Al Azhar Press.