## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

## Tri Puji Hastuti
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tripujihastuti220665@gmail.com
Soehartono Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret soehartonouns@yahoo.co.id
Abstract N ation education system is a system which integraded from all unit and education activities which related each other to reach national education purpose. Because of  Indonesia  education  renewal  demand,  education  wisdom  has  been  through many changes. In this matter, education wisdom is viewed from public wisdom which is made by  country,  executive,  legislative,  judicative.  Making  decision  about  national  education system is related with public wisdom. Public wisdom is new science because historically it appears in the midlle 1960 as a discipline in public administration and politic. The important matter which become attention is education wisdom that park from public wisdom. Research which is done by researcher is diagnostic research. This research uses doctrinal (normative) method and has purposeto know the base of public wisdom in education and analyze public wisdom in education
Keyword : Public wisdom, education wisdom, education
Abstrak S istem Pendidikan Nasional adalah sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu denagn yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Seiring tuntutan pembaharuan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam hal ini kebijakan pendidikan dipandang melalui segikebijakan publik yang mana kebijakan adalah kebijakan yang dibuat oleh negara yaitu berkenaan denganlembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pengambilan keputusan tentang sistem  pendidikan nasional berhubungan erat terhdap kebijakan publik, yang mana kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru karena secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Persoalan terpenting  yang  menjadi  sorotan  adalah  kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari kebijakan publik. Penulisan yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam bentuk diagnostik. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode doktrinal (normatif), penulisan ini bertujuan untuk mengetahui landasan kebijakan publik dalam dunia pendidikan dan analisis kebijakan dalam bidang pendidikan.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kebijakan Pendidikan, Dunia Pendidikan.
Pendahuluan Kebijakan (Policy) secara  “etimologi  diturunkan  dari  bahasa  yunani,  yaitu polis yang artinya kota (city), kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola  formal  yang  sama-sama  diterima  pemerintah/lembaga  sehingga  dengan  hal  itu  mereka berusaha mengejar tujuannya.” Abidin menjelaskan kebijakan adalah “keputusan pemerintah
yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.” Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah sudah sangat banyak, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional. Terdapat banyak faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalan kan jika salah satu sub sistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap sub sistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.
Umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat dan menghafal (rote  learning) ,  belum  sampai  kepada  proses pembelajaran yang diharapkan UnitedNations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), yang terkenal dengan empat pilar belajar, yakni “learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be.”. Sistem Pendidikan Nasional adalah “sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.” Seiring  tuntutan  pembaharuan  pendidikan  di  Indonesia,  kebijakan  pendidikan  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan.  Semenjak  tahun  2003  telah  diganti  dengan  Undang- Unmdang  Nomor  20  Tahun  2003,  yang  disyahkan  pada  tanggal  11  Juni  2003.  Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” dalam hal ini bangsa mencakup seluruh warga negara Indonesia baik warga yang belajar di sekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.
Harold  D  Laswell  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  program  pencapaian tujuan, nilai-nilai dan prktik-praktik yang terarah. Sedangkan Carl J Frederick mengemukakan bahawa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Atau ada pula David Easton yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.
Dikaitkan  dengan  sistem  pendidikan  nasional,  sebenarnya  proses  panjang  perjalanan sebelum membuat kebijakan politik termasuk masalah pendidikan harus memperhatikan tahap- tahap dalam proses pembuat kebijakan terkait denagn masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya. No. 20 Tahun 2003 yang tertulis sebagai berikut :
Pasal 4 ayat (1)
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa.
Pasal 4 ayat (3)
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta di- dik sepanjang hayat.
Kedua Prinsip yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  (sisdiknas)  tersebut  di  satu  pihak  memperkuat  terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  3  Undang-Undang  sisdiknas,  Yaitu  mengembangkan
kemampuan  dan  terbentuknya  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.
Sebagaimana diketahui pada tahun 2016 ini Indonesia masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asia  (MEA),  yang  mana  pendidikan  harus  mampu  mengembangkan  sumber  daya  manusia yang  dapat  menunjang  pembangunan  Indonesia  sehingga  bangsa  ini  dapat  bersaing  dengan bangsa-bangsa lain.
Sumber daya manusia yang bermutu sedikitnya memiliki tiga komponen yaitu, “kemampuan menguasai keahlian dan bidang ilmu teknologi, kemampuan bekerja secara profesional dan kemampuan menghasilkan karya yang bermutu.”
Upaya “meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat.” Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja.
Persoalan  penting  yang  perlu  disorot  adalah  apakah  kebijakan  pendidikan  bagian kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.Permasalahan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan memosisikan pendidikan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius dan besarnya tingkat urgensi bagi pemerintah didalam menetapkan prioritas program-program pembangunan.
Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian  yang  bersifat  normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (pustaka). Data sekunder terdiri dari  bahan  primer  yang  terdiri  dari  Undang-Undang  Dasar  1945,  undang-undang,peraturan perundang-undangan  di  bidang  sistem  pendidikan  nasional.  Bahan  hukum  sekunder  yang terdiri  dari  literatur  yang  menunjang,  baik  jurnalmaupun  hasil  penelitian.  Dalam  penelitian normatif, data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan-bahan primer maupun penyelusuran  bahan  sekunder,  dilakukan  content  analysis  yang  kemudian  diolah  menjadi premis-premis  umum  tentang  norma-norma  umum  dalam  sistem  kebijakan  pendidikan  dari segi  kebijakan  publik.  Selanjutnya  dianalisis  secara  dedukatif  yaitu  suatu  penalaran  yang terpangkal pada peristiwa umum, yang kebenaranya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Penarikan simpulan yang secara dedukatif mempergunakan pola berfikir silogisme yang tersusun dari dua buah pernyataan (premis mayor dan premis minor) dan sebuah kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Landasan Kebijakan Publik Dalam Kebijakan Pendidikan
Merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, utamanya ilmuwan administrasi pendidikan  untuk  memahami  studi  mengenai  kebijakan  publik (publicpolicy) khususnya kebijakan  pendidikan (educationalpolicy), Kepentingan  ini  erat  kaitannya  dengan  peran yang  diharapkan  dari  ilmuwan  administrasi  pendidikan,  tidak  saja  nantinya  diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apabila imuwan administrasi pendidikan  terlibat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan (policymaker) akan  tetapi  lebih  dari sekedar itu, ilmuwan administrasi pendidikan diharapkan akan memberikan peran yang besar dalam  memberikan  koreksi  terhadap  berbagai  kesalahan-kesalahan  (ketidak  tepatan)  dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian studi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan pendidikan.
Pelaksanaan  yang  terdapat  didalam  sisdiknas  memerlukan  kebijakan  untuk  sebuah perubahan  dalam  peningkatan  mutu,  “diperlukannya  kebijakan  yang  langsung  bersentuhan dengan  keperluan  peningkatan  mutu  sekolah  karena  didalamnya  berkenaan  dengan  proses pemberdayaan.” Dalam hal kebijakan pendidikan inimengandung pengertian bahwa “sebuah kebijakan merupakan usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.”
Fuad  Ihsan  mendefinisikan  pendidikan  nasional  adalah  “sistem  kelembagaan  yang bertanggung  jawab  atas  pengembangan  dan  pelestarian  sistem  kenegaraan  Pancasila  dan kebudayaan nasional.”
Landasan  kebijakan  pendidikan  terdapat  pada  pasal  31  Undang-Undang  Dasar  1945 yaitu hak untuk mendapat pendidikan yang layak.Sebagai amanat dan mandat dari Undang- Undang  Dasar  1945  tersebut  maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dalam rangka untuk menciptakan sistem pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan nasional dan keadilan dalam Pancasila, serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 28C ayat (1).
Kebijakan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  penyelenggaraan pendidikan  nasional,  negara  seharusnya  bertanggung  jawab  secar  orisinil  dan  bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  berakar  pada  nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan tanggung jawab terhadap tuntunan perubahan zaman.
Pendidikan merupakan barang dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat umum (publik), yang mana  didalamnya  masyarakat  mempunyai  hak  untuk  mendapat  pendidikan  dan  pengajaran, serta pendidikan merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakanya utamanya dalam memberikan kesempatan untuk belajar. Oleh karena itu pendidikan merupakan public goods, maka sudah seharusnya penelitian mengenai kebijakan pendidikan masuk pada ranah kebijakan publik.
UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  menyatakan  bahwa,  Pendidikan  Nasional  berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya UU Sisdiknas No 20 Th.2003 tentang konsep tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan sisdiknas terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan ,” setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”’ selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat(1) menyebutkan “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi:, pasal 11 (2) menyatakan, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”, Pasal 34 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”.
Pembahasan  mengenai  masalah  kebijakan  pendidikan  nasional  tentunya  tidak  akan terlepas dari pembahasan mengenai dimensi politik yang mengonstruknya. Dapat dikatakan bahwa segala kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan keputusan politik. Dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa kebijakan pendidikan memang selalu bernuansa politis. Sistem pendidikan yang ditetapkan melalui kebijakan pendidikan tersebut sebenarnya adalah usaha- usaha pemerintah sebagai kelompok  elit minoritas yang sedang berkuasa di sebuah negara untuk melanggengkan status kekuasaannya serta melestarikan hegemoni atas rakyat mayoritas yang menjadi sasaran implementasi kebijakan tersebut.

## 2. Analisis Kebijakan Publik Dalam Bidang Pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan biasanyatingkat kecerdasan manusia  diukur dari seberapa tinggi orang tersebut mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang ingin dia capai dengan cara bekerja. Kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajad rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan di sektor publik.
Analisis  kebijakan  merupakan  suatu  prosedur  berfikir  yang  sudah  lama  dikenal  dan dilakukan  dalam  sejarah  manusia.  Menurut  Duncan  MacRae  analisis  kebijakan  adalah “sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional denagn menggunakan  fakta-fakta  untuk  menjelaskan,  menilai,  dan  membuahkan  pemikiran  dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.” Dalam hal ini analisis kebijakan merupakan suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap sesuatu hal dan untuk memecahkan suatu maslah kebijakan.
Analisis  efisiensi  pendidikan  baik  internal  maupun  eksternal,  pendekatan analycentric menganggap  bahwa  pendidikan  dapat  dianalogikan  sebagai  industri,  yang  sama  output pendidikanmerupakan  fungsi  dari  berbagai  faktor  input  pendidikan.  Sumbangan  masing- masing input terhadap output pendidikan dapat diukur secara tepat sehingga dimungkinkan untuk dilakukan simulasi yang mampu menghasilkan kesimpulan.
Secara kualitatif dari kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap  masalah  kebijakan  sehingga  dapat  melahirkan  gagasan/pemikiran  mengenai  cara- cara pemecahannya. Masalah kebijakan pendidikan sendiri bersifat kualitatif sehingga proses pemahaman tersebut juga jenuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif. Pemahaman terhadap masalah kebijakan pendidikan dilahirkan dari cara berpikir dedukatif, cara berpikir yang dimulai dari wawasan teoritis yang dijabarkan menjadi satuan konsep yang lebih operasionaldan dapat dihubungkan dengan kenyataan. Wawasan teoritis sendiri tidak berdiri sendiri karena sangat tergantung pada  subjektivitas seorang analis dalam memperspektifkan kebijakan pendidikan. Perbedaan wawasan tidak semata disebabkan oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, namun cenderung diakibatkan oleh cara pandang berlainan atau perbedaan paradigma pemikiran dan filsafat pemikiran yang berlainan.
Kebijakan  pendidikan  berdasarkan  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  diarahkan  untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:
a)  Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ber- mutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkual- itas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
b)  Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kese- jahteraan tenagn kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengemba- likan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
c)  Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa di- versifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
d)  Memberdayakan  lembaga  pendidikan  baik  sekolah  maupun  luar  sekolah  sebagai  pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
e)  Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
f)  Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
g)  Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bang- sa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
h)  Meningkatkan  penguasaan,  pengembangan  dan  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  te- knologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, me- nengah, dan koperasiguna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
Berdasarkan uraian atau analisis tersebut dapat di pahami bahwa kebijakan pendidikan dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  perumusan,  analisis, implementasi,  monitoring/pemantauan  serta  evaluasi  seputar  masalah  pendidikan  yang diterapkan dalam menjawab tantangan pendidikan dan diberlakukan secara periodik. Ada beberapa prinsip mengenai kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, prinsip terse- but, diantaranya:
a)  Nilai-nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang se- hingga aspek-aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerintahan pem- bangunan, keadilan hukum mencerminkan keadilan suatu bangsa yang bermoral danberm- artabat. Jadi, nilai-nilai pendidikan harus berperan secara proaktif untuk memasuki semua bidang yang berkembang dalam masyarakat sejalan dengan era globalisasi semakin cepat serta memberikan pengaruh yang besar.
b)  Pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun pada kenyataannya pendidikan tidak dapat dipisahkan sebagai alat untuk merayu masyarakat se- cara umum untuk perebutan kekuasaan. Hal tersebut mengakibatkan penentuan pembuat kebajiikan pendidikan dalam hal ini pemerintah pusat akan dipengaruhi oleh nuansa poli- tik dan sarat dengan kepentingan tertentu.
c)  Nilai-nilai  pendidikan  harus  menjiwai sistem  perpolitikan dan  prinsip  penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan berperan memberikan masukan berupa penguasaan kompetensi serta aspek keprofesionalitas dan tidak kalah pentingnya juga ha- rus mengubah moral dalam dunia perpolitikan.
d)  Nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan mempunyai peran penting yang bertugas untuk menyatukan dan memberikan keseimbangan bahwa masing-masing indivi- du meskipun memliki sifat dan perilaku yang berbeda yang dilatar belakangi kebudayaan mereka, tidak menyurutkan untuksenantiasa saling menghormati dan menghargai.
e)  Pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi loko- motif perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi. Karena pendidikan merupakan pusat atau inti dari perkembangan peradaban berbagai macam bangsa dengan cara mengubah pola pikir.
Nanang Fattah menyebutkan bahwa fungsi kebajikan dalam pendidikan adalah:
a)  Menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintahan perlu ada dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan karakter kepribadian yang sangat beragam dan ber- beda-beda.
b)  Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Perlu diupayakan pendirian suatu lembaga independen dan mandiri yang bertugas khusus untuk melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan.
Berbeda dengan disampaikan oleh pongtuluran bahwa fungsi kebijakan sebagai berikut :
a)  Pedoman untuk bertindak. Kebijakan pendidikan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan suatu acuan dalam implementasi program pendidikan serta sebagai tuntutan ke mana arah sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan.
b)  Pembatas perilaku. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepas dari nor- ma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan.
c)  Bantuan bagi pengambilkeputusan. Kebijakan pendidikan sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan.
Kebijakan Pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik, oleh sebab itu setiap program- program  dalam  dunia  pendidikan  adalah  program-program  yang  dirancang  oleh  pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya, sebuah kebijakan dibuat  untuk  mencapai  suatu  pedoman  dalam  bertindak  dan  mengarahkan  kegiatan  dalam organisasi pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan, proses, hasil dan ilmu yang pada dasarnya merupakan sebagai usaha dasar yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup.

## Simpulan
1.  Undang-Undang dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan telah menggariskan se- cara jelas politik hukumnasional terhadap kebijakan dan arah pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional telah memiliki landasan hukum yang kuat serta arah berupa visi dan misi  yang  merupakan  pedoman  bagi  pemerintah  dan  masyrakat  Indonesia  untuk  dilak- sanakan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak setiap warga negara untuk memper- oleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ini merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi Sistem Pendidikan Nasional , yang memuat visi,misi, fungsi dan tujuan pendidikan Nasional, ser- ta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermu- tu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan. Dalam UU Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) menetapkan “hak setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu”. Dalam kaitan itu agar cita-cita yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Sisdiknas dapat dijamin keterlaksanaannya, adanya standar nasional. Yang harus diikuti oleh para penyelenggara pendidikan di Indonesia per- lu ditetapkan dengan menyadari kondisi indonesia sendiri.
2.  Konsistensi regulasi pendidikan dalam perwujudan hak bagi setiap warga negara belum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sisdiknas, sebab beberapa ketentuan pendidikan, diantaranya regulasi pendidikan jarak jauh, regulasi pendidikan dasar dan me- nengah, regulasi pendidikan tinggi dan regulasi badan hukum pendidikan masih belum konsisten dalam pembentukan peraturan pelaksanaannya. Realisasi kebijakan pendidikan sebagai tanggung pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belumlah berhasil, sebab upaya penyemerataan kesempatan pendidikan dan sasaran realisasi pendidikan na- sional untuk menciptakan generasi yang berwatak cerdas dan kreatif masih berada dalam presentase terendah.

## Daftar Pustaka
Buku-Buku Abidin dan Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Suara Bebas. Jakarta.
Fuad Ihsan. 2005. Dasar-Dasar Kependidikan. Rieneka Cipta. Jakarta.
H.  Haidar  Putra  Daulay.  2004. Pendidikan  Islam  dalam  SISDIKNAS  di  Indonesia. Cet  1. Kencana. Jakarta.
Muchsin. 2007. Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional. Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya.
Munawar Sholeh. 2005. Politik Pendidikan. IPE. Grafindo Khasanah Ilmu. Jakarta.
Soedijarto. 2008. Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Kompas. Jakarta.
Suryadi. Aceh  dan  H.A.R. Tilaar.  1994. Analisis  Kebijakan  Pendidikan,  Sebuah  Pengantar. Rosdakarya. Bandung.
Syarafuddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strateg Dan Aplikasi Kebijakan Menurut Organisasi Sekolah Efektif. Rineka Cipta. Jakarta.
Tri  Wibowo  Budi  Santoso.  2006. Public  Policy:  Pengantar  Teori  Dan  Praktik  Analisis Kebijakan. Kencana. Jakarta. Yoyon Bahtiar Irianto. 2012. Kebijakan Pembatruan Pendidikan Konsep, Teori, dan Model. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

## Undang-Undang
Undang-Undang dasar 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.