INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7088-7101

## E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Strategi  Efisiensi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ( Continuous List) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kpu Kabupaten Tanah Datar
Fitriyenti 1 ✉ , Henmaidi 2
Program Studi Magister Manajemen, Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Email: sathrie.rhasya@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Mengetahui  seberapa  banyak  tenaga,  waktu  yang  dibutuhkan  dalam pemutakhiran data pemilih dengan pola periodic  list dalam pemilu. Untuk Mengetahui dan menganalisis implementasi  pendekatan  daftar pemilih  berkelanjutan  /  continuous  list  mampu  memberi  kontribusi pada tingkat akurasi data pemilih dan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efisien pendekatan daftar pemilih berkelanjutan / continuous list dalam menekan biaya pemutakhiran dalam pemilu. Serta menemukan  manajemen  dan    langkah  strategik  yang  cocok  dalam  pemutakhiran  data  pemilih berkelanjutan  (contonuous  list).  Dengan  penelitian  ini  penulis  berharap  akan  memberikan  manfaat teoritis  yaitu  pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  manajemen  strategik  berkaitan  dengan penyelenggaraan pemilu dan juga manfaat praktis, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan, khususnya regulasi yang lebih rinci terkait pemutakhiran data  pemilih  berkelanjutan  (continuous  list).  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  fenomologi.  Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode wawancara. Kemudian digabungkan dengan observasi serta dokumentasi (triangulasi). Hasil penelitian menunjukkan strategi pendataan dengan cara periodic list tidak efektif dan efisien. Maka  perlu dilakukan adalah  pertama adanya perbaikan regulasi pemilu. Terkhusus yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. Kedua, Jika masih tetap dengan regulasi yang sama, KPU harus serius membuat Peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih pasca pelaksanaan pemilu. Atau menjadikan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (Continuous list) sebagai suatu hal prioritas dalam merawat data pemilih. Ketiga, KPU mesti membenahi sistem informasi atau aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran pemilih. Kata Kunci : Datapemilih, Pemutakhirandata, Datapemilih Berkelanjutan, Continiuos List, Periodiclist, Pemilu, Kpu

## Abstract
This study aims to find out how much effort and time it takes to update voter data with a periodic list pattern in elections. To find out and analyze the implementation of the continuous  list approach which is able to contribute to the level of accuracy of voter data and to find out and analyze how efficient the continuous voter list approach is in reducing the cost of updating elections. As well as finding suitable management and strategic steps in updating continuous list. The benefits of this research are that later the  authors  hope  that  it  will  provide  theoretical  benefits,  namely  the  development  of  knowledge, especially Strategic Management relating to the holding of elections and practical benefits. The research was  conducted  using  qualitative  methods  with  a  phenomenological  approach.  With  data  collection techniques by conducting interviews. The results of the research show that the data collection strategy by means of periodic lists is neither effective not efficient. may need to be done is the first need to improve election regulations. Specifically related to updating voter data. Second, if the regulations are still the same, the KPU must be serious about making KPU regulations regarding updating voter data after  the  election.  Or  make  Continuous  list)  a  priority  in  caring  for  voter  data. Third,  the  KPU  must improve the information system or application used in voter registration.
Keywords: Voter Data, Updating Data, Sustainable Voter Data, Continuous List, Periodic List, Elections, Kpu

## PENDAHULUAN
Kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi. Secara  fondasional,  tentu  saja  tidak  ada  pemilu  tanpa  kedaulatan  rakyat,  karena  pada dasarnya hakikat dilaksanakannya pemilu adalah dalam rangka menjunjung tinggi hak-hak dan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpinnya di masa depan. Fungsi pemilu itu sendiri  adalah  sarana  memilih  pejabat  publik,  sekaligus  juga  sebagai  sarana pertanggungjawaban  pejabat  publik.  Pemilu  juga  merupakan  sarana  pendidikan  politik rakyat,  momen  mengubah  kebijakan  serta  mengganti  pemerintahan.  Pemilu  merupakan penyaluran aspirasi daerah dan masyarakat pemilih. Sedangkan tujuan pemilu itu sendiri adalah melaksanakan kedaulatan rakyat, dia menjadi perwujudan hak asasi politik rakyat dalam  merawat  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  menjamin  kesinambungan  pembangunan nasional (Masykurudin Hafidz, 2021).
Terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masing-masingnya dengan kewajiban, tugas dan wewenang yang sudah diatur dengan rinci dalam undang-undang pemilu. Selain penyelenggara pemilu ( election administrator), Aktor penting dalam pemilu adalah Peserta Pemilu ( candidate). Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota. Perseorangan untuk pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden  dan  wakil  presiden.  Aktor  berikutnya  adalah  Pemilih  (elector).  Pemilih  dalam Undang-Undang pemilu (UU 7 Th 2017) adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Dimana pemilih memiliki hak pilih atau the suffrage diartikan sebagai hak suara; tindakan memilih; hak istimewa untuk memberikan suara dalam pemilu,  dan hak pilih universal. Hak pilih  juga merupakan hak fundamental yang bersifat mendasar atau pokok. Khususnya dalam kehidupan bernegara. Sebagai  hak  fundamental,  hak  pilih  juga  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  khususnya  hak konstitusional warga negara (Khairul Fahmi, 2021).
Pemilih menjadi instrumen yang sangat urgen dalam pemilu. Karena Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  telah  mengatur  hak  setiap  warga  negara  dalam pemilu. sebagai perwujudan implementasi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa    “Segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  dengan  tidak  ada kecualinya”.  Mem ilih  tidak  hanya  sebagai  hak  konstitusional  warga  negara  tetapi  juga sebagai  jaminan  perlindungan  diikuti  dengan  makna  pemajuan,  penegakan  serta pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara. Salah  satu standar  internasional pemilu yang demokratis adalah jaminan terhadap hak memberikan suara yang sama bagi warga negara,  Maka  kerangka  hukum  pemilu  harus  mampu  memastikan  semua  warga  negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya memberikan suaranya secara universal dan adil serta berhak ikut dalam pemilu tanpa diskriminasi. Penegasan secara konstitusional, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang dilaksanakan  secara  berkala  dengan  hak  yang  universal  dilakukan  melalui  pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dan kemauan para pemilih.
Dalam  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  pendaftaran  pemilih  dilakukan  oleh penyelenggara pemilu (KPU). Pemilih diberikan hak untuk memilih sepanjang tidak dibatasi oleh  undang-undang dan  didaftar dalam daftar pemilih yang disusun  oleh  KPU. Pemilih harus memenuhi syarat genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah  pernah  kawin, tidak sedang terganggu jiwa /  ingatannya, tidak sedang  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el,  dan  tidak  sedang  menjadi  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  atau  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selain  itu  anggaran  yang  dihabiskan  hanya  untuk  satu  tahapan  ini  juga  sangatlah besar, sehingga pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu penyumbang tingginya cost yang harus dikeluarkan dalam setiap kali pemilu. Berikut adalah sample pembiayaan untuk kebutuhan pantarlih di Kabupaten Tanah Datar. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jumlah pantarlih adalah 1 (satu) per TPS dimana berarti jumlah pantarlih sama dengan jumlah TPS di setiap kabupaten/kota.
Berikut  adalah    jumlah  Pantarlih  serta  jumlah  anggaran  yang  dihabiskan  untuk melakukan kegiatan  pencocokan dan penelitian (Coklit) di Kabupaten Tanah Datar pada pilkada 2020 dan pemilu 2024.
Tabel. 1.1 Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Anggaran COKLIT Pilkada Th 2020 di Kabupaten Tanah Datar
Sumber : bagian Keuangan KPU Tanah Datar Tahun anggaran 2020 Tabel.I.2 Jumlah PANTARLIH dan Anggaran COKLIT untuk Pemilu 2024
ROMPI @ Rp. 129.950 ATK @ Rp. 22.650 BUKU KERJA @ Rp. 10.000 1 2 3 5 6 7 8 9
10 1 X KOTO 9 131 262.000.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 265.930.000 2 BATIPUH 8 117 234.000.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 237.510.000 3 RAMBATAN 5 116 232.000.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 235.480.000 4 LIMA KAUM 5 126 252.000.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 255.780.000 5 TANJUNG EMAS 4 80 160.000.000 800.000 800.000 800.000 162.400.000 6 LINTAU BUO 4 65 130.000.000 650.000 650.000 650.000 131.950.000 7 SUNGAYANG 5 64 128.000.000 640.000 640.000 640.000 129.920.000 8 SUNGAI TARAB 10 105 210.000.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 213.150.000 9 PARIANGAN 6 77 154.000.000 770.000 770.000 770.000 156.310.000 10 SALIMPAUNG 6 72 144.000.000 720.000 720.000 720.000 146.160.000 11 PADANG GANTING 2 49 98.000.000 490.000 490.000 490.000 99.470.000 12 TANJUNG BARU 2 47 94.000.000 470.000 470.000 470.000 95.410.000 13 LINTAU BUO UTARA 5 138 276.000.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 280.140.000 14 BATIPUH  SELATAN 4 41 82.000.000 410.000 410.000 410.000 83.230.000 75 1.228 2.456.000.000 12.280.000 12.280.000 12.280.000 2.492.840.000 KECAMATAN NO JUMLAH BIAYA PENGADAAN KELENGKAPAN JUMLAH TOTAL BIAYA JMLH HONOR PANTARLIH @Rp. 2.000.000 JUMLH PANTARLIH (TPS) NAGARI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) @ Rp. 500.000 ATK
@ Rp. 22.650 BUKU KERJA @ Rp. 10.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 1 X KOTO 9 100 100 100.000.000 50.000.000 1.310.000 1.310.000 152.620.000 2 BATIPUH 8 81 81 81.000.000 40.500.000 1.170.000 1.170.000 123.840.000 3 RAMBATAN 5 85 85 85.000.000 42.500.000 1.160.000 1.160.000 129.820.000 4 LIMA KAUM 5 89 89 89.000.000 44.500.000 1.260.000 1.260.000 136.020.000 5 TANJUNG EMAS 4 57 57 57.000.000 28.500.000 800.000 800.000 87.100.000 6 LINTAU BUO 4 43 43 43.000.000 21.500.000 650.000 650.000 65.800.000 7 SUNGAYANG 5 47 47 47.000.000 23.500.000 640.000 640.000 71.780.000 8 SUNGAI TARAB 10 77 77 77.000.000 38.500.000 1.050.000 1.050.000 117.600.000 9 PARIANGAN 6 48 48 48.000.000 24.000.000 770.000 770.000 73.540.000 10 SALIMPAUNG 6 57 57 57.000.000 28.500.000 720.000 720.000 86.940.000 11 PADANG GANTING 2 33 33 33.000.000 16.500.000 490.000 490.000 50.480.000 12 TANJUNG BARU 2 35 35 35.000.000 17.500.000 470.000 470.000 53.440.000 13 LINTAU BUO UTARA 5 98 98 98.000.000 49.000.000 1.380.000 1.380.000 149.760.000 14 BATIPUH  SELATAN 4 29 29 29.000.000 14.500.000 410.000 410.000 44.320.000 75 879 879 879.000.000 439.500.000 12.280.000 12.280.000 1.343.060.000
BIAYA PENGADAAN KELENGKAPAN JUMLAH TOTAL BIAYA JUMLAH NO KECAMATAN NAGARI JUMLAH TPS JUMLH PANTARLIH JMLH HONOR PANTARLIH @Rp. 1.000.000,-
Sumber : Bagian Keuangan KPU Tanah Datar Tahun anggaran 2023
Dari tabel di atas dapat dilihat untuk satu tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) di Kabupaten Tanah Datar dengan 14 kecamatan, pada Pilkada Th 2020 dengan jumlah TPS 879  TPS,  menghabiskan  anggaran  sebanyak  Rp.  1.343.060.000,-  (Satu  Milyar  Tiga  Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enampuluh Ribu Rupiah). Sedangkan untuk pemilu Th 2024 dengan jumlah TPS sebanyak 1.228 TPS menghabiskan anggaran sebesar Rp. 2.492.840.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh dua Juta Delapan ratus Empat Puluh ribu Rupiah). Butuh biaya yang sangat besar untuk bisa mewujudkan data pemilih yang berkualitas pada sekali pemilu.
Menjadikan  pemutakhiran  data  pemilih  sebagai  tahapan  dalam  pemilu  yang merupakan  metode  pemutakhiran  periodik  (periodict  list)  pada  akhirnya  belum  mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pendataan pemilih.  Tidak hanya soal besarnya anggaran  yang  harus  disediakan,  namun  juga  dinamika  di  lapangan  yang  terjadi  yang menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.
Menurut  Muhammad  Imam  Subkhi  (2019),  seharusnya  pemutakhiran  data  pemilih tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan pemilu saja namun juga pada pasca pemilu. Sejalan dengan  hal  ini  UU  Pemilu  Nomor  7  th  2017  pasal  14  huruf  (l)  menyatakan  bahwa  KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan  memperhatikan  data  kependudukan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
KPU berkewajiban menjaga dan melindungi hak pilih setiap warga Negara yang sudah memenuhi hak pilih. Berbagai usaha terbaik dilakukan KPU untuk menyusun dan menyajikan data pemilih akurat yang dimulai dari hulu ke hilir. Menurut IDEA International (2002), ada beberapa  isu-isu  strategis  akibat  perubahan  desain  penyelenggaraan  pemilu  yakni meningkatkan  kualitas  daftar  pemilih  secara  berkelanjutan  (continuous  list)  untuk memastikar  agar  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  yang  akan  digunakan  dalam  pemilu  atau pemilihan adalah DPT yang komprehensif, inklusif, akurat, terkini dan prosesnya transparan.

## METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan fenomenologi.  Peneliti  mengidentifikasi  esensi  dari  pengalaman-pengalaman  manusia mengenai  sebuah  fenomena  yang  sebagaimana  digambarkan  oleh  partisipan.  Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Kemudian digabungkan dengan observasi serta dokumentasi (triangulasi). Dimana langkah-langkah
yang dilakukan dalam analisis data ini yaitu pertama,  dengan Reduksi data (Data reduction) dimana  data  merujuk  pada  proses  pemilihan,  pemokusan,  penyederhanaan,  dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan catatan lapangan tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan dapat dibuat dalam table berikut :
Tabel Hasil Wawancara No Nara Sumber/ Informan Efektifitas & Efisiensi Strategi Pemutakhiran Data Periodic List Continous List 1 Dr.Ferry Kurnia Rizkiyansya h, S.IP., M.Si Dengan  regulasi yang ada sekarang  masih efektif dilakukan Bisa diandalkan, dan tidak butuh  biaya
yang mahal a. Harmonisasi data
b. Pemfungsian  6 embaga  di  KPU secara baik
c. Periodesasi untuk perekapan data
d. Sistem Informasi yang mumpuni. 2 Medo Patria, SP Tidak  efektif  dan efisien,pemutakhi ran data dilakukan  tanpa mempertimbang kan  data  yang sudah  diupdate sebelumnya,  dan tidak ada kemandirian data Lebih  efektif dan  efisien karena dimutakhirka n terus menerus sehingga data
lebih
progresif
a. Sumber data harus jelas
b. Keterbukaan  antar  6 embaga berwenang (KPU &Disdukcapil)
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat 3 Tomas Hendriko S.Pd.I Masih efektif, karena  data yang bersifat  dinamis tetap  diperlukan pemutakhiran secara periodic Akan  efektif dan  efisien jika diberi kewenangan yang  lebih oleh
pemerintah
a. kerja  sama  antar  6 embaga berwenang (KPU &Disdukcapil)
b. Membuat  sekeretariat  bersama KPU dan Disdukcapil
c. Anggaran yang memadai
No Nara Sumber/ Informan Efektifitas & Efisiensi Strategi Pemutakhiran Data Periodic List Continous List 4 Wendi Sucipto, SE Tidak  efektif  dan efisien. Karena banyak kerja berulang  dalam tahapan
pemutakhiran ini.
Dengan
regulasi,
sumberdaya yang jelas akan  efektif dan  efisien dilakukan
a. Komitmen  antar  7 embaga  terkait harus jelas
b. Harus  ada  Operator  yang  tetap untuk  melakukan  upgrade  data berkelanjutan
c. Fitur  aplikasi  SIDALIH  yang mendukung  untuk  melakukan
input data 5 Dr.Eka Vidya Putra, S.Sos.,M.Si Dilihat  dari  hasil belumlah  efektif. Karena belum mampu menyelesaikan persoalan pendataan pemilih.  Sumber daya yang melakukan pemutakhiran data (PANTARLIH juga tidakk memiliki kapasitas yang cukup dalam melaksanakan tugasnya,Terlepa
s  apakah  itu karena kurangnya pengetahuan,
atau  bimbingan
teknis dari KPU.
KPU tidak memiliki tool yang jelas untuk pemutakhira n ini,
sehingga tetap saja
tidak  akan
efektif
digunakan 7 embaga 7 . Juga  tetap akan  butuh biaya tahunan
a. KPU  harus  punya  tool  yang  jelas terkait pemutakhiran data
b. Semestinya  KPU  tidak  perlu melakukan  pemutakhiran  karena tugas  KPU  menyelenggarakan pemilu, segala kebutuhan datanya mintakan  dari 7embaga  penyedia data yang sudah dimiliki pemerintah c. Revisi UU Pemilu, dan menghilangkan tahapan pemutakhiran data pemilih
No Nara Sumber/ Informan Efektifitas & Efisiensi Strategi Pemutakhiran Data Periodic List Continous List 6 Dr.  Khairul Fahmi,  S.H., M.H Untuk penyelenggara pemutakhiran  ini efektif. Karena lebih  pada  aspek kegunaan  dalam terlaksananya penyelenggaran pemilu.Tetapi dalam tata 8 embag  pemilu ini  tidak  efektif dan efisien.
Efektif digunakan tapi  belum tentu  efisien karena tetap
akan  butuh biaya  yang besar
Integrasi  data  KPU  dan  data pemerintah,  namun  tetap  dengan Tusi masing-masing 8embaga.
Sumber : Data diolah dari hasil wawancara dengan nara sumber selama penelitian
Hasil penelitian menunjukkan adanya gap antara pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pemilu yang dilakukan sekarang. Benar adanya bahwa pemilih menjadi prioritas  penting  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Ramlan  Surbakti  menyatakan  bahwa  data pemilih menjadi sangat penting dalam konteks pemilu demokratis, setidaknya pada lima argumen yakni: Pertama, berhubungan dengan legitimasi dan akseptabilitas terhadap hasil pemilu. Kedua, berkaitan dengan tingkat kepercayaan (trust) publik kepada penyelenggara pemilu  dalam  hal  ini  adalah  KPU. Ketiga,  Akan  berpengaruh  pada  perencanaan  logistik pemilu  khusunya  pengadaan  surat  suara  yang  akan  digunakan  dalam  pemilu. Keempat, Berhubungan dengan target partisipasi pemilih dalam pemilu yang ingin dicapai. Kelima, terkait dengan kegiatan pemungutan suara di TPS pada hari H pemilu, proses rekapitulasi suara,  perolehan  suara  dan  penetapan  hasil  pemilu  pada  setiap  tingkatannya  (Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Hasyim Asy’ari, 2011) .
Pada penelitian (Weriza, Asrinaldi Asrinaldi, and Ernita Arief, 2018) tentang budaya kerja petugas pemutakhiran daftar pemilih juga memberi andil dalam munculnya persoalan- persoalan data pemilih. Ada 6 (enam) aspek yang menyebabkan timbulnya masalah data
pemilih  menurut  Weriza  yaitu,  (1).  Aspek  responsivitas,  dimana  kemampuan  petugas pemutakhiran data pemilih untuk mengenali pemilih yang mau dijumpai, mengatur agenda kerja,  prioritas  pelayanan  kepada  pemilih  dengan  segala  administrasinya.  Petugas pemutakhiran harus punya kemampuan untuk membuat skala prioritas dalam menjalankan tugasnya. (2). Aspek profesionalisme, dibutuhkan kompetensi atau keahlian teknis sesuai persyaratan yang sudah diatur KPU, dan Petugas pemutakhiran harus menjalankan secara profesional.  (3).  Aspek  produktifitas,  produktifitas  kinerja  petugas  pemutakhiran  data pemilih  dipahami  sebagai  perbandingan  antara  data  pemilih.  (4).  Aspek  akuntabilitas, pertanggungjawaban dari petugas pemutakhiran daftar pemilih terkait apa yang sedang mereka kerjakan. (5). Aspek kerjasama, dimana petugas pemutakhiran adalah bagian yang utuh dari KPU dalam pemutakhiran data pemilih, dengan latar belakang kompetensi yang bervariasi tentu juga memiliki pola kerja yang juga bervariasi. (6). Aspek kualitas pelayanan, Terkait  tugasnya  sebagai  petugas  pemutakhiran  data  pemilih  maka  apa  yang  dilakukan petugas  pemutakhiran  data  pemilih  ini  memliki  kewajiban  melayani  pemilih  dengan memastikan setiap pemilih yang sudah memenuhi syarat terdata dalam data pemilih.
Dari  sisi  penyelenggara  pelaksanaan  pemutakhiran  data  pemilih  mungkin  masih diperlukan seperti menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Tomas Hendriko karena regulasi masih  memerintahkan  KPU  melaksanakan  hal  ini.  Sedangkan  untuk  pemutakhiran  data secara  continous  list  tentu  saja  harus  dengan  segala  instrumen  penyertanya.  Divisi Perencanaan  Data  dan  Informasi  KPU  Provinsi  Sumbar  Medo  Patria  menyampaikan pemutakhiran  data  pemilih  secara  continous  list  akan  jauh  lebih  efektif  dan  efisien digunakan dibanding dengan periodic list. Begitu juga operator SIDALIH KPU Kabupaten Tanah Datar Wendi Sucipto mengurai bagaimana pekerjaan pengolahan data hasil coklit pantarlih  masih  banyak  mengalami  kesalahan,  aplikasi  yang  belum  memadai  dan  masih banyak yang harus dikembangkan. Menjadikan pengolahan data secara periodict membuat pekerjaan operator jadi tergesa-gesa dan terburu waktu. Padahal jika dilakukan update data pasca pemilu secara berkelanjutan pastilah tugas operator sidalih jauh akan lebih mudah. Menurut Betty Epsilon Idroos, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan sebuah upaya  yang  penting  dalam  mewujudkan  kualitas  data  yang  baik,  mutakhir  baik  akurasi maupun komprehesivitasnya.
Tabel Tahapan dan pelaksanaan pemutakhiran Periodic list untuk Pemilu 2024 No  Tahapan
Pemutakhiran
(Periodic List) Pelaksanaan di Tanah Datar Analisis / Evaluasi Biaya Waktu  Sumber Daya 1 Pencocokan dan  Penelitian (COKLIT) Dilakukan oleh KPU Kabupaten yang  dibantu oleh Pantarlih 1. Honor Pantarlih 2. kelengkapan Pantarlih  (buku kerja, atribut dll) 2 bulan  1 pantarlih /TPS (1228 orang) 2 Penyusunan Daftar  Pemilih Sementara (DPS) Dilakukan oleh  PPS,PPK dan KPU Kabupaten 1. Buku  kerja  PPS, PPK, KPU 2. Biaya Rekap PPS,PPK,KPU 3. Biaya Rakor/Raker 4. Biaya Cetak DPS 3 bulan  Semua badan adhock dan KPU 225  PPS  dan  70 PPK 3 Penyusunan Daftar  Pemilih Sementara Hasil  Perbaikan (DPSHP) Dilaksanakan Oleh  PPS,PPK dan KPU Kabupaten 1. Biaya Rakor /Raker 2. Biaya Rekapitulasi 3. Biaya Cetak DPSHP 1 bulan  Semua Badan Adhock  dan  KPU Kabupaten 225  PPS  dan  70 PPK 4 Penk Dilaksanakan Oleh PPS, PPK
dan KPU Kabupaten 1. Biaya Rakor /Raker 2. Biaya Rekapitulasi 3. Biaya Cetak DPSHP 1 bulan  Semua Badan Adhock  dan  KPU Kabupaten 225  PPS  dan  70 PPK 5 PenaT Dilaksanakan Oleh  PPS,PPK dan KPU Kabupaten 1. Biaya Rakor /Raker 2. Biaya Rekapitulasi 2 bulan  Semua Badan Adhock  dan  KPU Kabupaten 225  PPS  dan  70 PPK
Sumber : Data hasil observasi diolah dari berbagai sumber selama penelitian Berikut Perbandingan total biaya pemutakhiran data pemilih sampai penetapan DPT untuk Tahun 2024 dengan biaya dan  tenaga yang  diperlukan dalam pemutakhiran  data pemilih secara berkelanjutan dalam Tabel.
Tabel Biaya Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Peengan Metode Periodict List
untuk Pemilu 2024 No Keterangan Jumlah (Rp.) 1 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 20.963.000 2 Belanja Bahan 18.000.000 3 Belanja barang persediaan  Bahan Konsumsi 2.083.000 4 Pemutakhiran Data Pemilih 70.615.000 5 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.511.000 6 Perjalanan Dalam rangka Undangan dan konsultasi 8.511.000 7 Perjalanan dinas paket meeting dalam kota 3.000.000 8 Dukungan Pelaksanaan Penetapan DPT 42.486.000 9 Dukungan kegiatan rakor DPSHP 16.618.000 10 Perjalanan dinas paket meeting dalam kota 3.000.000 11 Penetapan Data Pemilih 15.518.000 TOTAL 212.305.000 Sumber:  Sub  Bagian  Keuangan  Umum  dan  Logistik  KPU  Kabupaten  Tanah  Datar  Tahun
Anggaran 2023
Tabel Biaya Pemutakhiran Data Pemilih dengan Metode Continous List No  Keterangan Jumlah (Rp.) 1 Belanja Bahan 4.760.000 2 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.200.000 3 Belanja Jasa Lainnya (Tenaga Pendukung [1 ORG x 10 BLN] ) 23.000.000 TOTAL 28.960.000 No  Tahapan Pemutakhiran (Periodic List) Pelaksanaan di Tanah Datar Analisis / Evaluasi Biaya Waktu  Sumber Daya 3. Biaya Cetak

## DPSHP
Sumber:  Sub  Bagian  Keuangan  Umum  dan  Logistik  KPU  Kabupaten  Tanah  Datar  Tahun Anggaran 2021
Tabel Perbandingan Biaya Pemutakhiran Data dengan Metode Continous List dengan
Periodict List. No Perbandingan % (Persentase) 1 Perbandingan Biaya PDB dengan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 13,64% 2 Efisiensi 86,36% Sumber: Hasil pengolahan Dokumentasi selama Penelitian.
Dari  hasil  penelitian  diatas  ekspektasi  efisiensi  yang  bisa  dilakukan  dengan menggunaakan  pemutakhiran  data  pemilih  (continous  list)  adalah  sebesar  86,13%. Beberapa hasil penelitian sebelumnya membahas bahwa  strategi pendataan yang mungkin perlu dilakukan menurut peneliti adalah. Pertama perlu adanya perbaikan regulasi pemilu. Terkhusus  yang  berkaitan  dengan  pemutakhiran  data  pemilih. Kedua,  Jika  masih  tetap dengan  regulasi  yang  sama,  KPU  harus  serius  membuat  Peraturan  KPU  tentang pemutakhiran data pemilih pasca pelaksanaan pemilu. Atau menjadikan pemutakhiran data pemilih  berkelanjutan  (Continuous  list)  sebagai  suatu  hal  prioritas  dalam  merawat  data pemilih. Ketiga, KPU mesti membenahi sistem informasi atau aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran  pemilih.  Kebermanfaatannya  yang  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  untuk  bisa  melakukan  pengecekan  terhadap  kebenaran  data  mereka, melakukan registrasi sendiri jika ada yang belum terdaftar atau memperbaiki perubahan identitas kependudukan, dengan demikian tidak diperlukan lagi tenaga yang banyak dan anggaran yang besar untuk memutakhirkan data pemilih saat pelaksanaan pemilu.

## SIMPULAN
Dari  kajian  terhadap  strategi  efisiensi  pemutakhiran  data  pemilih  berkelanjutan (continuos  list)  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di  Kabupaten  Tanah  Datar,  dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara periodic (Periodic List)  sebagai tahapan dalam pemilu, memakan waktu yang lama, yaitu 9 bulan dengan jumlah personel yang terlibat untuk satu tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) saja  sebanyak  1.228  petugas  pemutakhiran  data  pemilih  (pantarlih)  ditambah  dengan PPK,PPS . Dimana dalam waktu 9 bulan itu KPU harus mampu menyajikan data yang akurat, mutakhir  dan  komprehensif  kepada  publik.  Hal  ini  dilakukan  KPU  dengan  usaha  yang
maksimal karena seperti pada penelitian yang pernah dilakukan Kartoni (2021) pendaftaran pemilih memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak pilih warga negara. Untuk memenuhi prinsip tersebut KPU sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal. Meskipun hasil yang didapat tidaklah efektif karena proses pemutakhiran data yang dilakukan dengan periodic list masih saja memunculkan banyak persoalan dalam pendataan pemilih untuk pemilu. 2) Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (continuous list) semestinya bisa menjadi  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan  banyak  persoalan  data  pemilih  pada  tiap pelaksanaan pemilu. Hanya saja dalam praktek yang dilakukan banyak sekali kekurangan yang mesti dilengkapi. Seperti  regulasi yang tersedia  yang tidak memadai, sumber data yang tidak jelas untuk digunakan sebagai bahan memutakhirkan data secara berkelanjutan pasca pemilu. Anggaran yang tidak tersedia dengan cukup, pembagian tugas yang tidak jelas  siapa  yang  akan  mengerjakan  upgrade  data.  Koordinasi  antar  lembaga  yang  tidak berjalan dengan baik. Serta peran dan  keterlibatan masyarakat luas yang tidak ada, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dini Noor Aini (2022) tentang analisis pemutakhiran data pemilih berkelanjutan th 2018 di KPU kabupaten Situbondo, menyatakan hasil penelitiannya adalah meskipun KPU situbondo telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan aturan. Namun yang menjadi kendala adalah partisipasi masyarakat dalam sangat kurang. Sementara dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat dan update. Karena terkait dengan pelaporan perubahan data  kependudukan  yang  harus  diperbarui  oleh  KPU  terus  menerus.  3)  Harapan  untuk menjadikan  pemutakhiran  data  pemilih  berkelanjutan  sebagai  sebuah  starategi pemutakhiran data yang efisien menekan biaya pemilu menurut penulis bukanlah harapan kosong.  Jika  pemerintah  benar-benar  serius  memikirkan  regulasi  yang  tepat  dalam pendataan  pemilih  untuk  pemilu.  Biaya  pemilu  akan  jauh  lebih  murah,  bisa  saja mengembalikan  pemutakhiran  data  secara  berkelanjutan  kepada  dinas  yang  lebih berkompeten  yaitu  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  sebagai  lembaga  yang memang  memiliki  kewenangan  penuh  terhadap  data  kependudukan.  Atau  membuat regulasi  yang  jelas  dan  rinci  untuk  KPU,  bagaimana  mekanisme  yang  baik  dalam pemutakhiran  data  pemilih  berkelanjutan  sebagai  usaha  memberikan  data  berkualitas dengan biaya yang murah dalam penyelenggaraan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya., Perdana.Minan Ahsanul. Budi Arya dkk, ‘Pembiayaan Pemilu Di Indonesia’, Badan Pengawas Pemilu RI, VI (2018), 307 hal
aditya perdana, Ferry Daud.M Liando. Ferry Kurnia Rizkiyansyah. dkk, Tata Kelola Pemilu Di
Indonesia, ed. by Pramono U.Tantowi dkk, 1st edn (jakarta, 2019)
Fahmi,  Khairul, Pembatasan  Hak  Pilih  Warga  Negara,  ed.  by  Shara  Nurachma,  1st  edn (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2021)
Masykurudin Hafidz, Rangkuman Pemilu Dan Demokrasi, 2021, i
Ovita,  Charolina.  Husaini.  Abdullah,  ‘PENGARUH  IM PLEMENTASI  PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM’, Fairnes, 3 No.2 (2013), 14hal
PKPU8/2019,  UU1/2015,  UU10/2016,  and  UU7/2017,  ‘Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota’, Komisi Pemilihan Umum, 320, 2019, 1 – 151
Prasetyo Teguh.Prof, Filsafat Pemilu, 1st edn (Bandung: Nusa Media, 2018)
Prasetyo  Teguh,  Prof., Pemilu  Bermartabat,  ke-2  2019  (depok:  PT.Rajagrafindo  Persada,
2017)