Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Studi Perbandingan Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship) Dan Koperasi (Cooperative) Pada Negara Laos & Indonesia

## Andi Rahmat Heriawan
Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email: andirahmatheriawan322@gmail.com
Abstract. This study focused to conduct a comparative study of the legal form about individual company (Sole Proprietorship) and a Cooperative. This research using Normative legal research to examine legal rules related to corporate law in a country. The legal form of an individual company (sole proprietorship) is contained in the Laos "Enterprise Law" which was amended in 2013. Meanwhile, the cooperative in Laos is based on the "Enterprise Law", but the implementing regulations are subject to the "Decree On Cooperative" provisions, was made in 2009. The legal form of an individual company (sole proprietorship) in Indonesia is in Law No.3 of 1982, while cooperatives are contained in Law No.17 of 2017 concerning Cooperatives. The result of the research is that there are some fairly basic differences between individual companies (Sole Proprietorship) and Cooperative in Indonesia and Laos. This research have several comparative indicators can include the legal basis, company business activities, sources of capital, profits, losses, tax systems, and financing systems.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  studi  komparatif  tentang  bentuk  hukum  pendirian perusahaan  perseorangan (Sole  Proprietorship) dan  koperasi (Cooperative). Penelitian  ini  menggunakan penelitian hukum Normatif mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan  dengan hukum perusahaan pada suatu Negara. Bentuk hukum dari perusahaan perseorangan (sole proprietorship) tertuang pada “Enterprise Law” Laos yang diamandemen pada tahun 2013. Sedangkan koperasi (cooperative) di Laos bentuk hukumnya berdasarkan pada “Enterprise Law”, namun pada peraturan pelaksanaannya tunduk pada ketentuan “Decree On Cooperative” yang dibuat pada tahun 2009. Bentuk hukum dari perusahaan perseorangan (sole proprietorship) di Indonesia ada pada Undang-Undang No.3 Tahun 1982, sedangkan koperasi (cooperative) tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun  2017  Tentang  Perkoperasian.  Hasil  penelitian  yaitu  terdapat  beberapa  perbedaan  yang  cukup  mendasar antara perusahaan perseorangan (Sole Proprietorship) dan koperasi (Cooperative) di Indonesia dan Laos. Secara garis besar beberapa indicator perbandingan dapat mencakup tentang dasar hukum, aktivitas bisnis perusahaan, sumber permodalan, keuntungan, kerugian, sistem perpajakan, dan sistem pembiayaan.

## Kata Kunci: Perbandingan; Sole Proprietorship; Cooperative

## PENDAHULUAN
Laos merupakan negara dengan predikat negara terkecil kedua di Asia Tenggara setelah Brunei. Laju  dan  tingkat  pertumbuhan  penduduk  Laos berkembang  pesat  sejak  awal  tahun  2000an dengan  rata-rata  pertumbuhan  Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Laos sebanyak 7% setiap tahunnya. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat  tersebut  adalah  hasil  dari  kebijakan pemerintah  Laos  yang  menaruh  kebijakan  Pro Investasi  terhadap  masuknya  perusahaan  asing yang  ingin  melakukan  investasi  di  Laos.  Tak hanya  sampai  disitu,  IMF  pada  Oktober  2017 yang  lalu  menyimpan  harapan  besar  kepada Laos  agar  tetap  menjadi  negara  dengan
pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Timur dengan proyeksi pertumbuhan PDB tetap konsisten di angka 7% pada tahun 2018 sampai menjelang tahun 2022. Hal ini tentunya semakin membuka kesempatan bagi Laos sebagai negara destinasi investasi dibanyak sekto perekonomian, baik itu meliputi industri, energi, transportasi, dan industri manufaktur lainnya.
Dengan hadirnya Laos sebagai negara berkembang  yang  siap  menampung  investasi dari  luar,  maka  pemerintah  mensiasati  dengan melakukan update kebijakan  investasi  yang memungkinkan  investor  untuk  cakap  dan memiliki  wawasan  terbaru  tentang  persyaratan peraturan  dan  hukum  investasi  di  Laos.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Mendirikan  perusahaan  di  negara  Laos  pada umumnya relatif tidak mudah untuk melakukannya. Ada banyak jenis-jenis perusahaan  yang  diakui  dalam  peraturan perundang-undangan  Laos,  namun  yang  paling umum  dan  banyak  didirikan  adalah  jenis perusahaan perseorangan (Sole Proprietorship).
Namun,  tak  terkecuali  banyak  juga  perusahaan yang  berdiri  di  Laos.  Salah  satunya  adalah koperasi yang menjadi lumbung pemberdayaan manusia melalui sektor-sektor pertanian, kehutanan, jasa, dan pertambangan. Bayangkan saja,  untuk  menghadirkan  sebuah  perusahaan baru di  Laos, dibutuhkan waktu sekitar 60 hari lebih agar dapat terealisasi.
Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah.  Masyarakat  sebagai  pelaku  utama pembangunan  ekonomi  dan  pemerintah  selaku regulator berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi agar langkah kegiatan dapat  serasi  dalam  satu  kesatuan  langkah menuju  tercapainya  pembangunan  nasional. Dalam  praktek  di  Indonesia  ada  tiga  bentuk usaha,  yaitu  usaha  swasta,  usaha  Negara,  dan usaha  koperasi.  Dilihat  dari  segi  hukum perusahaan  masing-masing  dari  bentuk  usaha tersebut  memiliki  pengaturan  yang  berbeda menyangkut pendirian hak dan kewajiban pihak- pihak,  tanggung  jawab,  pembubaran  dan sebagainya.  Bentuk  usaha  swasta  ini  adalah bentuk  usaha  yang  modalnya  dimiliki  seluruh atau  sebagian  besar  oleh  pihak  swasta  baik secara individu (perseorangan) maupun kelompok.  Yang  termasuk  kelompok  bentuk usaha swasta ini adalah Perusahaan Perseorangan  atau  Usaha  Dagang  (UD), Persekutuan Firma (Fa),
Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Selain  itu,  ada  juga  jenis  perusahaan  yang berbentuk koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi  yang  memiliki  ciri-ciri  yang  berbeda dengan  organisasi  ekonomi  lain.  Perbedaan  ini terletak  pada  sistem  nilai  etis  yang  melandasi kehidupannya  dan  terjabar  dalam  prinsip- prinsipnya  yang  kemudian  berfungsi  sebagai norma-norma  etis  yang  mempolakan  tata  laku
koperasi  sebagai  ekonomi.  Ciri  utama  koperasi adalah  kerjasama  anggota  dengan  tujuan  untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Sebagai suatu  perusahaan,  koperasi  harus  menjalankan sesuatu  usaha  yang  mendatangkan  keuntungan ekonomis, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk  akumulasi  modal.  Untuk  mencapai tujuan  mendatangkan  keuntungan  ekonomis tersebut,  maka  koperasi  harus  menjalankan usahanya  secara  terus  menerus  (kontinyu), terang-terangan,  berhubungan  dengan  pihak ketiga,  dan  memperhitungkan  rugi  laba  serta mencatat  semua  kegiatan  usahanya  tersebut  ke dalam suatu pembukuan.
Dari pembahasan diatas, penulis melihat 2 (dua) pokok  pembahasan  yakni  pada  perusahaan perseorangan (sole proprietorship) dan koperasi (cooperative). Sehingga  penulis  menjelaskan rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  sebagai berikut  :  Bagaimana  bentuk  hukum  pengaturan perusahaan  perseorangan (Sole  Proprietorship) dan  koperasi (Cooperative) di  Laos  dan
Indonesia?
Bagaimana perbandingan
perusahaan  perseorangan (Sole  Proprietorship) &  koperasi (Cooperative) antara  Laos  dan Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  dan  Jenis  Penelitian  dalam  hal  ini pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach). Pendekatan    perundangan- undangan    adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan    menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  masalah hukum    yang    ditangani.  Jenis  penelitian menggunakan  penelitian  hukum  Normatif mengkaji aturan-aturan yang berkaitan  dengan hukum perusahaan pada suatu Negara.
Jenis  dan  Sumber  Bahan  Hukum  yaitu  Bahan hukum  Primer  adalah  bahan  yang  bersumber dari    Kitab    Undang-Undang    Hukum    Acara Perdata,  Undang-Undang  No.17  Tahun  2017 Tentang  Perkoperasian,  Undang-Undang  No.3 Tahun  1982  Tentang  Daftar  Perusahaan, Decision  on  Enterprise  Registration 2019, Lao People’s  Democratic  Republik,  Decree  On
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Cooperative 2009, Lao  People’s  Democratic Republic, Enterprises Law (Amended) 2013, Lao People’s  Democratic  Republic,  Tax  Law (Amended) 2015, Lao  People’s  Democratic Republic. Bahan      hukum      Sekunder      adalah yang      diperoleh      dari    menganalisis    buku hukum.  Data  Tersier  adalah  yang  diperole h dari  kamus  hukum,  jurnal  hukum dan literatur (internet).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  studi komparatif  tentang  bentuk  hukum  pendirian perusahaan  perseorangan (Sole  Proprietorship) dan koperasi (Cooperative).
Dengan menerapkan  system  hukum  yang  berbeda dengan  Indonesia,  tentunya  sangat  menarik untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang  apa  saja bentuk persamaan atau perbedaan antara kedua Negara tersebut.
Analisis  Bahan  Hukum dalam  penelitian  ini, peneliti    mengolah    dan    menganalisis    bahan hukum    dengan    langkah    berpikir    sistematis, dimana    bahan    hukum    primer    dianalisis dengan    langkah  -  langkah    normatif    dan dilanjutk  an    dengan    pembahasan    secara deskriftif    analitis.    Terhadap    bahan    hukum sekunder    dilakukan    dengan    penelaahan dengan    mengacu    terhadap    pokok  bahasan permasalahan.  Bahan  hukum  tersier  dilakukan penelaahan  dengan  mengacu  kepada  petunjuk yang  mampu    menjelaskan    tentang    istilah- istilah.    Bahan-bahan    hukum    tersebut kemudian  diolah  dan  dibahas  dengan  metode analisis  isi (content  analysis) yaitu  menelaah peraturan perundang - undangan yang dimaksud.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk
Hukum Perusahaan Perseorangan  (Sole  Proprietorship)  & Koperasi (Cooperative) Di Laos. 1. Perusahaan Perseorangan
(Sole Proprietorship) Dalam  penjelasan  peraturan  perundang- undangan  Laos  tentang “Enterprise  Law” pada tahun 2013 disebutkan dalam penjelasan  umum  bahwa  yang  dimaksud dengan  perusahaan  perseorangan (sole
proprietorship,  sole  trade  enterprise, atau individual enterprise ) yaitu :
“ is  a  form  of    enterprise  created  by  one person.  Individual    enterprise    conducts business    in  the  interests  of  an  owner.  The owner is solely and unlimitedly responsible for the enterprise’s liabilities.”
Jelas  bahwa  perusahaan  tersebut  didirikan oleh  satu  individu  yang  bertindak  sebagai pemilik,  sehingga  bertanggungjawab  atas pembiayaan dan pengelolaan bisnis perusahaan itu sendiri.
Perusahaan  perseorangan  di  Laos  juga memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  yaitu sebagai berikut :
1) Keuntungan :
- Proses administrasi pendaftaran sederhana.
- Memiliki  kontrol  penuh  terhadap keputusan perusahaan.
- Mudah  dibentuk  dengan  tingkat formalitas yang rendah.
- Keuntungan  akan  kembali  kepada pemilik.
- Tidak mengharuskan untuk melakukan publikasi laporan
keuangan.
2) Kerugian :
- Sumber  permodalan  sangat  terbatas karena  berdasar  pada  kontribusi pemilik itu sendiri. - Pemilik dapat dianggap
bertanggungjawab  atas  hutang  yang dialami perusahaan. - Pengembangan  bisnis  tergantung pada  seberapa  besar  kemampuan pemilik untuk mengembangkan perusahaan.
- Bisnis  akan  dibubarkan  setelah pemilik telah tiada.
Dalam mendirikan sebuah perusahaan, harus terlebih dahulu melakukan proses registrasi. Registrasi  yang dimaksudkan adalah proses penerimaan  pendirian  perusahaan  yang  sah secara  hukum  khususnya  dalam  bentuk perusahaan perseorangan dan akan melakukan  kegiatan  bisnis  di  wilayah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kedaulatan  Laos.  Dari pendaftaran tersebut, kemudian  akan  terbit  sertifikat  registrasi perusahaan  yang  berisi  tentang  dokumen pendirian  perusahaan  perseorangan  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Untuk mendirikan sebuah perusahaan
perseorangan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
1) Nama  perusahaan  dan  kegiatan  usaha yang akan dilakukan.
2) Informasi  lengkap  tentang  pendiri perusahaan.
3) Lokasi pendirian perusahaan.
4) Besaran modal perusahaan.
Untuk  lebih  memahami  proses  pendirian perusahaan  tersebut  maka  akan  dijabarkan sebagai berikut :
1) Untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan, khususnya untuk perusahaan  perseorangan  maka  wajib memberikan modal awal minimal senilai 500.000.000,.  Kip.  Hal  tersebut  berlaku untuk  perusahaan  yang  berdomisili bisnis di kota Vientiane maupun provinsi lainnya.
2) Departemen  Industri  dan  Perdagangan ataupun  otoritas  terkait  di  Laos  akan memproses pendaftaran perusahaan berkenaan dengan perusahaan
perseorangan  yang  memiliki  alamat bisnis  di  masing-masing  provinsi  dan ibukota.
3) Setelah  semuanya  di  proses  oleh
Departemen  Industri  dan  Perdagangan
Laos, akan tetapi terdapat hal permasalahan  adanya  kabupaten/kota yang  belum  siap  untuk  menampung bisnis  tersebut,  maka  Departemen Industri  dan  Perdagangan  Laos  akan bertanggungjawab  dengan  melakukan pertimbangan dan solusi lainnya.
Dokumen-dokumen  yang  diperlukan  untuk pendaftaran perusahaan perseorangan sebagaimana  telah  diatur  oleh  Departemen Pendaftaran  dan  Manajemen  Perusahaan Laos yaitu :
1) Formulir aplikasi yang telah di lengkapi untuk pendirian perusahaan.
2) Daftar  kegiatan  bisnis  yang  diusulkan akan dilakukan.
Perusahaan  perseorangan  dalam  sistem perpajakan Laos wajib membayarkan sejumlah pajak dari keuntungan perusahaan yang  di  dapatkan.  Keuntungan  yang  akan disetorkan  tidak  boleh  dikurangkan  dengan biaya-biaya  perusahaan  lainnya  sebelum biaya pajak dikeluarkan terlebih dahulu atau telah dihitung sebelumnya. Akan tetapi, jika perusahaan  dalam  hal  ini  belum  juga menentukan  hasil  keuntungan/omset  dari perusahaan  maka  pihak  otoritas  pajak  akan melakukan  perhitungan  sendiri  berdasarkan perjanjian  wajib  pajak  yang  ada  di  Laos. Adapun sistem tarif pajak keuntungan untuk perusahaan perseorangan adalah tarif progresif  dimana  nominalnya  dimulai  dari 0%  sampai  dengan  24%.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel. 1
Setiap orang yang melakukan kegiatan bisnis dan pekerjaan di Laos memiliki tanggungjawab  untuk  membayarkan  pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan di Laos adalah termasuk pajak progresif yang terdiri dari  pajak  terhadap  gaji,  upah,  tunjangan tambahan,  lembur,  tunjangan  jabatan, tunjangan  karir,  bonus  tambahan,  dan tunjangan  kegiatan  lainnya  yang  diterima dalam bentuk uang dan barang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
Level Annual  Profit Base Taxable Amount Rates Tax  at  Each Level Total 1 From 3,600,000  and lower 3,600,000 0% 0 0 2 From 3,600,001 – 8,000,000 4,400,000 5% 220,000 220,000 3 From 8,000,001 – 15,000,000 7,000,000 10% 700,000 920,000 4 From 15,000,001  – 25,000,000 10,000,000 15% 1,500,000 2,420,000 5 From 25,000,001  – 40,000,000 15,000,000 20% 3,000,000 5,420,000 6 From 40,000,001 upward - 24% - -
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Tabel. 2

## 2. Koperasi (Cooperative)
Di  negara  Laos,  koperasi  digambarkan sebagai  perusahaan  kolektif  yang  bergerak dalam  bidang  pertanian,  kerajinan  tangan, pedagang  kecil,  dan  penyedia  layanan  atau profesi lain dengan maksud untuk memberikan  bantuan  timbal  balik  berupa modal,dll.  Untuk  lebih  jelasnya,  penjelasan tentang  koperasi  dapat  dilihat  di  peraturan perundang-undangan  Laos  tentang  “ Decree on Cooperative ” yaitu :
“Cooperative means collective enterprise of the  farmers,  handicrafts,  small  merchants, and service providers and others professions that are voluntarily establish the cooperative in  order  to  provide  mutual  assistances  in capital,  experiences  and  technique  in operation of production, trade or service to achieve their business target.”
Sehingga kemudian dapat dijabarkan beberapa kategori koperasi yang ada di Laos yakni sebagai berikut : 1) Koperasi  yang  bergerak  di  sektor pertanian, kehutanan, industri
pengolahan, dan kerajinan tangan.
2) Koperasi  yang  bergerak  di  sektor  jasa misalnya adalah :
a) Perdagangan
b) Keuangan
c) Transportasi
d) Pariwisata
e) Konstruksi
3) Koperasi  yang  bergerak  di  sektor pertambangan.
Selain itu, koperasi juga memiliki memiliki cakupan  tentang  aturan  yang  berlaku  untuk para  anggota  dalam  rangka  memperkuat sektor usahanya. Diantaranya dapat kita lihat yaitu sebagai berikut :
1) Penerimaan anggota secara sukarela.
2) Setiap  anggota  aktif  dalam  pengelolaan koperasi wajib memiliki prinsip demokrasi sentral, serta menjadi pemilik dan pelanggan koperasi.
3) Setiap  anggota  memiliki  hak  untuk mengoperasikan atau menjalankan bisnis apa pun bersama dengan koperasi.
4) Koperasi bersifat independen atas kegiatan dan menjalankan bisnis.
5) Anggota dewan manajemen harus dipilih oleh anggota koperasi.
6) Koperasi  harus  terdiri  dari  setidaknya tujuh  anggota,  kecuali  untuk  beberapa jenis koperasi ditentukan oleh peraturan yang  mengharuskan  memiliki  lebih banyak anggota.
Setiap  orang  yang  ingin  menjadi  anggota koperasi  harus  mengajukan  permohonan kepada  koperasi  tersebut  untuk  melakukan pendaftaran  sebagaimana  ditentukan  oleh peraturan  koperasi  tersebut  dan  harus memiliki setidaknya satu saham. Keanggotaan  harus  dimulai  sejak  tanggal penerimaan,  kecuali  ditentukan  lain  oleh Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga koperasi tersebut.
Di  sisi  lain,  ada  beberapa  persyaratan  yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi yaitu :
1) Koperasi  tidak  boleh  dijadikan  badan hukum,  kecuali  untuk  beberapa  jenis koperasi.
2) Tidak  sedang  akan  bangkrut  atau memiliki  hutang  melebihi  asset  yang dimiliki.
3) Harus  berusia  minimal  18  tahun  dan tidak  sedang  mengalami  gangguan psikis.
4) Merupakan warga negara Laos.
Level Annual  Profit Base Taxable Amount Rates Tax  at  Each Level Total 1 From 1,000,000  and lower 1,000,000 0% 0
0
2 From
1,000,001 – 3,000,000 2,000,000 5% 100,000 100,000
3 From 3,000,001 – 6,000,000 3,000,000 10% 300,000 920,000
4 From
6,000,001 – 12,000,000 6,000,000 12% 720,000 2,420,000 5 From 12,000,001  – 24,000,000 12,000,000 15% 1,800,000 5,420,000 6
From 24,000,001  – 40,000,000 16,000,000 20% 3,200,000 6,120,000
7 From 40,000,000 and higher - 24% - -
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Proses pendirian koperasi bagi warga negara
Laos yang akan mendirikan wajib mematuhi prosedur yang berlaku, yaitu :
1) Melakukan  pertemuan  dan  riset  tentang bentuk koperasi yang akan di dirikan.
2) Membahas  dan  menyusun  rencana pendirian seperti nama, jumlah anggota, rencana pendirian, daftar modal, jumlah saham,  dan  rancangan  anggaran  rumah tangga koperasi.
3) Melakukan pembahasan secara bersama- sama tentang anggaran rumah tangga dan mulai  menyusun  sistem  manajemen koperasi.
4) Menyamakan  bentuk  koperasi  dengan sektor usaha terkait.
5) Memberitahukan  pendaftaran  koperasi dengan  dengan  sektor  industri/usaha yang dipilih.
Mengacu  pada  pembahasan  diatas, maka  dokumen  yang  perlu  dipersiapkan adalah :
1) Aplikasi  atau form untuk  melakukan pendaftaran koperasi.
2) Daftar  promotor  dan  masing-masing tandatangan  dari  promotor  serta  jumlah saham/modal yang terdaftar di koperasi.
3) Daftar anggota koperasi.
4) Anggaran rumah tangga koperasi.
5) Izin usaha dari sektor industry terkait. Selanjutnya,  untuk  pemberian  nama koperasi  diserahkan  kepada  pendiri.  Akan tetapi,  hal  tersebut  harus  mengikuti  arahan peraturan yaitu
1) Mengandung unsur kata “Koperasi”
2) Nama koperasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang
perusahaan. Adapun struktur kepengurusan koperasi  di  Laos  terbagi  menjadi  3  macam yaitu sebagai berikut :
1) Struktur personalia koperasi terdiri dari : dewan  manajemen,  inspektur,  manajer, akuntan  dan  petugas  teknis,  serta  orang lain yang diperlukan.
2) Manajer,  inspektur,  akuntan,  dan  staf teknis seperti : staf pemasaran atau kredit
dapat dipekerjakan dari anggota koperasi atau dari orang luar.
3) Struktur  personalia  koperasi  harus sederhana  tetapi  memastikan  efektivitas kinerja, sesuai untuk jumlah anggota dan status keuangan koperasi.
Modal  koperasi  di  Laos  sendiri terbagi atas dua sumber utama yaitu, berasal dari  ekuitas  dan  pinjaman.  Ekuitas  dari koperasi  sendiri  diberikan  oleh  anggota koperasi,  cadangan  simpanan  keuangan, simpanan  anggota,  serta  dana  akumulatif untuk  pendidikan  dan  biaya  pengembangan koperasi.  Sedangkan  modal  koperasi  yang bersumber dari pinjaman adalah modal yang dipinjam  dari  berbagai  sumber  lembaga keuangan  lainnya.  Selain  itu,  koperasi  juga umumnya  menghimpun  dana  hibah  atau dukungan  dari  para  pihak  dengan  tetap berlandaskan  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
B. Bentuk
Hukum
Perusahaan Perseorangan  (Sole  Proprietorship)  & Koperasi (Cooperative) Di Indonesia. 1. Perusahaan
Perseorangan (Sole Proprietorship)
Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang  didirikan  oleh  satu  individu  yang memiliki modal yang cukup untuk melakukan  kegiatan  bisnis.  Pengusaha tunggal akan bertindak sebagai pemilik dan manajer dari kepemilikan perseorangan dan sebagai  hasilnya,  akan  sepenuhnya  dapat diandalkan  untuk  setiap  kerugian  atau hutang  yang  mungkin  timbul  dari  kegiatan bisnis  perusahaan  milik  perseorangan. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982 tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan  telah menjelaskan tentang perusahaan perseorangan namun dalam konteks
dianggap sebagai perusahaan kecil perorangan.  Penjelasannya  yaitu  sebagai berikut :
1) Pasal 6 ayat 1 (b) menjelaskan : “Setiap perusahaan  kecil  perorangan  yang dijalankan  oleh  pribadi  pengusahanya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sendiri  atau  dengan  mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat  serta  tidak  memerlukan  izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan”
2) Pasal 6 ayat 2 menjelaskan :
“Perusahaan  Kecil  Perorangan  yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) pasal ini  selanjutnya  diatur  oleh  Menteri dengan memerhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku”
Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari pendirian perusahaan perseorangan ini, yaitu :
1) Keuntungan :
- Pendirian sangat sederhana dan tidak memerlukan ratifikasi dari manapun.
- Pemilik  sepenuhnya  berhak  atas keuntungan yang di dapat.
2) Kerugian
- Kewajiban pemilik tidak terbatas
- Sumber pembiayaan terbatas
- Dapat  di  dirikan  oleh  warga  negara asing atau entitas asing.
Terkait dengan perdirian perusahaa ini, tidak ada peraturan khusus yang mengatur proses pendirian  atau  pembentukan  perusahaan perseorangan berdasarkan hukum Indonesia. Namun,  dalam  praktiknya,  kepemilikan perseorangan di Indonesia biasanya didirikan berdasarkan prosedur berikut:
1) Menandatangani akta pendirian usaha di depan notaris.
2) Mendaftarkan  perusahaan  di  tempat domisili melakukan bisnis.
3) Memperoleh sertifikat pendaftaran perusahaan.
4) Memperoleh Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP).
5) Memperoleh  Surat  Izin  Tempat  Usaha (SITU).
6) Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari kantor pajak.
Struktur  dalam  perusahaan  perseorangan  di Indonesia  merupakan  kebijakan  penuh  dari pemiliknya. Pemilik dapat mengelola sendiri kegiatan usahanya atau malah
mempekerjakan karyawan untuk membantu kegiatan  bisnis  tersebut.  Pada  intinya, pemilik  perusahaan  bertanggungjawab  atas manajemen  perusahaan  yang  dimiliki. Meskipun kepemilikan perusahaan perseorangan  bukan  badan  hukum,  namun tetap  saja  diperlakukan  sebagai  objek  yang dikenakan  pajak  di  Indonesia.  Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan perseorangan  akan  didistribusikan  kepada pemilik  dan  hal  tersebut  tidak  dikenakan pajak  penghasilan.  Sumber  modal  atau pembiayaan  dari  perusahaan  perseorangan timbul  dari  keuntungan  yang  di  dapat  oleh perusahaan  dan  juga  bisa  bersumber  dari pinjaman  lembaga  keuangan  lainnya.  Perlu dicatat,  bahwa  perusahaan  perseorangan  di Indonesia  dilarang  untuk  mengumpulkan sumbangan  dari  publik  dalam  bentuk apapun.
2. Koperasi (Cooperative)
Menurut  Pasal  1  ayat 1  Undang-Undang No.17  Tahun  2012  tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :
“Koperasi    adalah    badan    hukum    yang didirikan    oleh    orang    perseorangan  atau badan  hukum  koperasi,  dengan  pemisahan kekayaan  para  anggotanya  sebagai    modal untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi aspirasi  dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.”
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan  bahwa  secara  konstitusional koperasi telah diakui kedudukannya. Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa : “Koperasi bertujuan meningkatkan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat    pada    umumnya,    sekaligus sebagai    bagian    yang    tidak  terpisahkan dari  tatanan  perekonomian  nasional  yang demokratis  dan berkeadilan.”
Adapun  mengenai  fungsi  koperasi  dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012  tentang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perkoperasian  tidak  ditemukan  adanya pengaturan secara  khusus mengenai fungsi dari  koperasi  di  Indonesia.  Hal  ini  berbeda dengan    undang-undang  sebelumnya  yakni Pasal    4    Undang-Undang    No.25    Tahun
1992 tentang
Perkoperasian yang
menguraikan  dengan    jelas    fungsi-fungsi dari    koperasi  di  Indonesia,  yaitu  sebagai berikut :
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada  umumnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh  perekonomian  rakyat sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Selain  memiliki  peranan  dan  fungsi, koperasi  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya    juga    memiliki    prinsip-prinsip sebagiamana    dijelaskan    dalam    Pasal    6 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai berikut :
1) Keanggotaan  koperasi  bersifat  sukarela dan terbuka.
2) Pengawasan
oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3) Anggota  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
5) Koperasi
menyelenggarakan
pendidikan      dan      pelatihan      bagi anggota,  pengawas,      pengurus,      dan karyawannya,      serta      memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
6) Koperasi  melayani  anggotanya  secara prima    dan    memperkuat    Gerakan Koperasi,  dengan  bekerja  sama  melalui jaringan    kegiatan    pada    tingkat  lokal, nasional, regional, dan internasional.
7) Koperasi  bekerja  untuk  pembangunan berkelanjutan    bagi    lingkungan    dan masyarakatnya  melalui  kebijakan  yang disepakati oleh anggota.
Ada  dua  jenis  penyertaan  modal  dalam koperasi,  yaitu  penyertaan  modal  dan penyertaan  modal  Syariah  (secara  kolektif disebut  sebagai  "Penyertaan  Modal"). Koperasi  dapat  memperoleh  Penyertaan Modal  dari  anggota  koperasi,  masyarakat, setiap badan hukum, dan setiap badan usaha. Kegiatan  bisnis  yang  didanai  melalui Partisipasi  Modal  dikelola  oleh  koperasi. Investor  juga  dapat  berpartisipasi  dalam pengelolaan  kegiatan  tersebut  jika  telah disetujui  secara  tertulis  antara  koperasi  dan investor  sebelumnya.  Penyedia  Penyertaan Modal  berhak  menerima  keuntungan  yang didistribusikan  dari  kegiatan  bisnis  yang didanai oleh Penyertaan Modal mereka.
C. Perbandingan  Perusahaan  Perseorangan (Sole Proprietorship) & Koperasi
(Cooperative) Antara Laos Dan Indonesia.
Tabel. 3 Perbandingan Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship)
Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship) Indonesia Laos
Gambaran Umum Suatu  entitas  yang  didirikan oleh  satu  pengusaha  yang memiliki  modal  yang  cukup untuk  melakukan  kegiatan bisnis. Perusahaan  tersebut  didirikan oleh satu individu yang bertindak sebagai pemilik, sehingga  bertanggung  jawab atas pembiayaan dan pengelolaan  bisnis  perusah- aan itu sendiri Dasar Hukum Undang-Undang No.3 Tahun 1982 a. Enterprises Law (Amended) 2013, Lao People’s Democratic Republic. b. Decision  on  Enterprise Registration 2019, Lao People’s Democratic Republik. c. Tax Law (Amended) 2015, Lao People’s Democratic Republic. Aktivitas Bisnis/Perusahaan Sangat bervariasi dan tergantung  kondisi.  Selama lini  bisnis  secara  hukum dapat dilakukan oleh kepemilikan perseorangan. Dapat  berupa  kegiatan  bisnis apa  saja  di  bidang  industry ataupun  jasa  sepanjang  tidak melanggar peraturan perundang -undangan dan mendapatkan  perizinan  dari otoritas terkait. Kegiatan bisnis  yang  mengajukan  izin operasi  atau  investasi  bisnis ditentukan  pada  pendaftaran perusahaan atau izin  investasi dan  dapat  melakukan  operasi bisnis  sesuai  dengan  kegiatan bisnis sebagaimana ditentukan dalam lisensi tersebut. Sumber Permodalan Bersumber  dari  aset  pribadi serta  keuntungan  bisnis  dari permilik. Bersumber dari modal pribadi dan  keuntungan  dari  bisnis tersebut. Keuntungan a. Pendirian sangat sederhana dan tidak memerlukan ratifikasi
dari manapun. a. Proses administrasi pendaf-taran sederhana.
b. Memiliki  kontrol  penuh terhadap  keputusan  per- usahaan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Tabel. 4 Perbandingan Koperasi Cooperative)
KESIMPULAN a. Bentuk hukum dari
perusahaan
perseorangan (sole  proprietorship) tertuang pada “Enterprise  Law” Laos yang diamandemen  pada  tahun  2013.  Sedangkan koperasi (cooperative) di  Laos  bentuk hukumnya  berdasarkan  pada  “Enterprise Law”, namun pada
peraturan pelaksanaannya  tunduk  pada  ketentuan “Decree On Cooperative” yang dibuat pada tahun 2009.
b. Bentuk hukum dari
perusahaan
perseorangan (sole proprietorship) di Indonesia  ada  pada  Undang-Undang  No.3 Tahun 1982, sedangkan koperasi (cooperative) tertuang  dalam  Undang- Undang  No.17  Tahun  2017  Tentang Perkoperasian.
c. Studi komparatif antara perusahaan perseorangan (sole  proprietorship) dan koperasi (cooperative) memakai  beberapa indikator  perbandingan, yaitu  sebagai berikut :
- Dasar Hukum
- Aktivitas Perusahaan - Sumber Permodalan
- Keuntungan
- Kerugian
- Sistem Perpajakan
- Sistem Pembiayaan

## SARAN
a. Menyarankan  kepada  pemerintah  untuk tetap  memberikan  ruang  terhadap  Undang- Undang atau aturan perlaksanaan perusahaan  perseorangan  dan  koperasi  dari segi
pengaplikasian undang-undang. Sebagai tambahan, perlu juga untuk melihat kembali isi dari undang-undang perusahaan perseorangan  untuk  dilakukan  amandemen jika  diperlukan  sesuai  dengan  tuntutan zaman.
b. Kepada  masyarakat  untuk  mengembangkan induk  bisnis  dari  perusahaan  perseorangan dan  koperasi  agar  dapat  menjadi  sumber penghasilan dan juga  sebagai  unsur peningkatan sumber daya manusia yang ada.

## UNGKAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  yang  tak terhingga  kepada  kedua  orangtua  penulis  yang telah  berjasa  dalam  mendidik  penulis  hingga saat ini. Terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia beserta seluruh jajaran dosen Program Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  yang  telah  memberikan  ilmu  dan meluangkan  waktunya  kepada  penulis.  Serta terima  kasih  kepada  rekan-rekan  mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia, tetap semangat meraih impian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : British Council , 2018, ASEAN Social Enterprise Structuring  Guide ,  New  Zealand  :  UN ESCAP.
Fray  dalam  Asnawi  Hasan,  1987, Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun  Sistem  Ekonomi  Nasional,
Koperasi (Cooperative)
Indonesia Laos Gambaran Umum Asosiasi individu yang otonom yang secara sukarela memilih  untuk  menyatukan kebutuhan dan aspirasi ekonomi,  sosial  dan  budaya mereka  melalui  perusahaan yang  dimiliki  bersama  dan dikendalikan secara demokratis.
Perusahaan  tersebut  didirikan oleh satu individu yang bertindak  sebagai  pemilik, sehingga  bertanggung  jawab atas pembiayaan dan pengelolaan bisnis perusahaan itu sendiri Dasar Hukum a. Undang-Undang  No.17 Tahun  2017  Tentang Perkoperasian. b. Undang-Undang  No.25 Tahun  1992  Tentang Perkoperasian.
c. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang
Persyaratan  dan  Tata Cara  Pengesahan  Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi. d. Peraturan Pemerintah No.  17  tahun  1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. e. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. f. Peraturan Pemerintah
No.  33  tahun  1998 tentang Modal
Penyertaan pada Koperasi
a. Enterprises
Law (Amended) 2013, Lao People’s Democratic
Republic. b. Decree  On  Cooperative 2009, Lao People’s Democratic Republic.
c. Tax Law (Amended)
2015, Lao People’s
Democratic Republic. Aktivitas Bisnis/Perusahaan Sangat bervariasi dan tergantung  kondisi.  Selama lini  bisnis  secara  hukum dapat dilakukan oleh Dijelaskan  dalam  peraturan perundangan-undangan, dapat bergerak pada bidang yaitu :
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sistem Ekonomi dan Demokrasi
Ekonomi , Jakarta : UI Press.
R.T.  Sutantya  Rahardja  Hadhikusuma,  2005, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada. Ratnawati Prosodjo, 2007, RUU tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan  Hukum ,  Jakarta  :  Departemen
Hukum dan HAM RI.
Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis ,  Bandung  : PT. Citra Aditya Bakti.

## Undang-Undang :
Decision  on  Enterprise  Registration  2019,  Lao People’s Democratic Republik.
Decree  On  Cooperative  2009,  Lao  People’s Democratic Republic. Enterprises Law (Amended) 2013, Lao People’s
Democratic Republic. Tax  Law  (Amended)  2015,  Lao  People’s

## Democratic Republic.
Undang-Undang  No.17  Tahun  2017  Tentang Perkoperasian.
Undang-Undang  No.3  Tahun  1982  Tentang Daftar Perusahaan.
Artikel : http://emerging-markets- research.hktdc.com/business- news/article/ASEAN/A-Practical- Guide-to-Doing-Business-in- Laos/asean/en/1/1X000000/1X0ACWH V.htm.  Di  akses  pada  tanggal  20  Juli 2020, Pukul 19.01 WITA. https://home.kpmg/la/en/home/insights/2019/05
/doing-business-in-laos-2019.html. Di akses  pada  tanggal  21  Juli  2020,  Pukul
21.22 WITA.