## PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG
Fransiskus Jasnaida Gelang
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang nansy12jasnaida@gmail.com
Yolinda Yanti Sonbay
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yolinda81@gmail.com
Antonius Yohanes William Timuneno
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang antoniustimuneno@unwira.ac.id

## ABSTRAK
Era  pemerintahan  sekarang  desa  memainkan  peranan  yang  penting  dimana  desa  menjadi garda  terdepan  untuk  mengidentifikasi  setiap  persoalan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Salah  satu cara  pemerintah  untuk  bisa  mengetahui  persoalan  dalam  masyarakat  adalah  dengan  membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar aspirasi masyarakat bisa dicatat pada RAPBDes untuk membuat  APBDes.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaiman  proses  penyusunan APBDes,  bagaimana  peran  dari  BPD  dalam  penyusunan  APBDes,  apakah  peranan  BPD  dalam penyusunan APBDes di Desa Mata Air telah berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kepala desa membentuk tim sampai pada kepala desa menetapkan  RAPBDes  tersebut  menjadi  Perdes  APBDes  dan  menyampaikan  ke  Bupati  melalui Camat  untuk  disahkan  menjadi  APBDes.  Peranan  BPD  dalam  penyusunan  APBDes  yakni menjaring  aspirasi  masyarakat  melalui  rapat  dan  keputusan  yang  diambil  BPD  mencerminkan kebutuhaan  masyarakat  dan  kerja  sama  antara  BPD  dan  instansi  terkait  cukup  baik,  sehingga program  yang  dijalankan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Penyusunan  APBDes  di  desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau  fungsi  mereka  dimana  mereka  melakukan  dengan  beberapa  produk  yang  mereka  hasilkan termasuk peraturan desa serta pengawasan menyangkut pelaksanaan APBDes.
Kata kunci :  APBDes, BPD.

## ABSTRACT
In the current government era, the village plays an important role where the village is at the forefront of identifying any problems that exist in society. One way for the government to find out about problems in the community is to form a Village Consultative Body (BPD) so that people's aspirations  can  be  recorded  in  the  RAPBDes  to  make  the  APBDes.  This  study  aims  to  find  out how  the  process  of  preparing  the  APBDes  is,  what  is  the  role  of  the  BPD  in  preparing  the APBDes,  whether  the  role  of  the  BPD  in  preparing  the  APBDes  in  Mata  Air  Village  has  been effective. This study uses qualitative methods and the types of data in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the process of preparing the APBDes in Mata Air Village consists of several stages, starting with the village head forming a team until the village head determines the RAPBDes to become Perdes APBDes and submits it to the Regent through the Camat to be ratified as APBDes. The role of the BPD in preparing the APBDes is to capture  community  aspirations  through  meetings  and  decisions  taken  by  the  BPD  reflect  the needs of the community and the cooperation between the BPD and related agencies is quite good,
so  that  the  programs  implemented  are  in  accordance  with  the  needs  of  the  community.  The preparation of the APBDes in Mata Air village has been running effectively because the BPD has carried  out  their  duties  in  accordance  with  their  portion  or  function  where  they  carry  out  the various  products  they  produce  including  village  regulations  and  supervision  regarding  the implementation of the APBDes.
Keywords : APBDes, BPD

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  suatu  kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat istimewa.  Desa  memainkan  peranan  yang sangat  penting  karena  desa  menjadi  garda terdepan  yang  dapat  mengetahui  secara  baik permasalahan  yang  ada  dalam  lingkungan masyarakat  hingga  sampai  pada  perencanaan dan  realisasi  dari  program-program  yang merupakan  tanggung  jawab  negara.  Saat  ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan  kehidupan  masyarakat  desa dirasakan  semakin  penting.  Perencanaan pembangunan  desa  adalah  suatu  hal  yang sangat  penting,  karena  dari  perencanaan pembangunan  inilah  arah  pembangunan  desa ditentukan.  Aspirasi  masyarakat  merupakan substansi penting dalam perencanaan pembangunan  desa,  maka  dari  itu  sudah menjadi  kewajiban  pemerintahan  desa  untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam perencanaan  pembangunan  desa.  Aspirasi masyarakat  dapat  tertampung  dengan  cara melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dalam  perencanaan  pembangunan tersebut.  Karena  pada  dasarnya  BPD  yang akan  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  yang  diwakilinya  dalam  membuat Rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan  menjadi  dalam  suatu  Peraturan Desa, dalam melaksanakan pembangunan desa dibutuhkan  anggaran  yang  cukup  banyak untuk mewujudkan pembangunan yang merata di  masyarakat.  Anggaran  yang  dimaksud adalah  APBDes,  rancangan  APBDesa  dibuat berdasarkan  RAPBDesa  dan  rencana  kerja pemerintah  desa.  Alokasi  pengeluaran  dalam APBDes  meliputi  belanja  pembangunan  dan pos  pengeluaran  rutin.  Belanja  pembangunan meliputi  pos  sarana  pemerintahan  desa,  pos
prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran,  pos  prasarana  sosial.  Sedangkan untuk  belanja  rutin  meliputi  pos  belanja pegawai,  pos  belanja  barang,  pos  biaya pemeliharaan,  pos  biaya  perjalanan  dinas,  pos belanja  lain-lain,  pos  pengeluaran  tak  terduga sebagaimana diatur oleh kelembagaan desa.

## KAJIAN TEORI

## Pemerintah Desa
Pemerintah  Desa  merupakan  sebagai  suatu kesatuan  hukum  yang  mana  tempat  tinggal suatu  masyarakat  yang  berkuasa  mengadakan pemerintahan sendiri. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat  desa,  membina  perekonomian desa,  memelihara  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat  desa,  mendamaikan  perselisihan masyarakat  di  desa,  mengajukan  rancangan peraturan  desa  dan  menetapkannya  sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut  Peraturan  Daerah  tentang  Pedoman Organisasi Pemerintah Desa,
yang menyatakan  bahwa  Pemerintah  Desa  adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Badan Permusyawaratan Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. BPD  dapat  dianggap  sebagai  parlemen-nya desa.  Anggota  BPD  adalah  wakil  dari penduduk  desa  bersangkutan  berdasarkan keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  dengan cara  musyawarah  dan  mufakat.  Anggota  BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan  profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh atau  pemuka  masyarakat  lainnya.  BPD
berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan lembaga baru  di  desa  pada  era  otonomi  daerah  di Indonesia, penggunaan nama istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan  dapat  disebut  dengan  nama  lain. Peresmian  anggota  BPD  ditetapkan  dengan Keputusan  Bupati/Walikota,  dimana  sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji  secara  bersama-sama  dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara  langsung  dalam  Rapat  BPD  yang diadakan  secara  khusus.  BPD  berfungsi menetapkan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat. Badan ini sebagai permusyawaratan  di  desa  yang  merupakan wahana  untuk  melaksanakan  pembangunan desa berdasarkan pancasila.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa merupakan  peraturan  desa  yang  memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran  desa  dalam  kurun  waktu  satu tahun.  APBDes  pada  dasarnya  disusun  untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran  atau  belanja  rutin  pembangunan desa.  penyusunan  rancangan  APBDesa  dibuat berdasarkan  RAPBDesa  dan  rencana  kerja pemerintah desa yang nantinya akan diteruskan  kepada  kepala  desa.  Kemudian rancangan  APBDesa  tersebut  disampaikan oleh kepala desa kepada Badan
Permusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan disepakati  bersama.  Rancangan  APBDesa tersebut  disepakati  bersama  paling  lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama nantinya rancangan APBDesa  akan  disampaikan  oleh  kepala  desa kepada  bupati/walikota  melalui  camat  paling lambat  3  hari  sejak  disepakati  untuk dievaluasi.  Jika  rancangan  APBDesa  tersebut sudah  sesuai  dengan  kepentingan  umum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka kepala desa dapat menetapkan
rancangan APBDesa tersebut menjadi peraturan  desa.  Namun  jika  rancangan APBDesa  tersebut  dianggap  tidak  sesuai  dan masih  kurang  layak,  maka  kepala  desa  harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder  dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara semi  struktur,  observasi  dan  dokumentasi, informan  dalam  penelitian  ini  meliputi anggota  BPD,  perangkat  desa  dan  tokoh masyarakat.  Sedanglan  teknik  analisis  data dalam  penelitian  ini  adalah Data  Reduction ,
Data Display dan Conclution
Drawing/Verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air terdiri  dari  beberapa  tahap,  diawali  dengan kepala  desa  membentuk  tim  untuk  melakukan musyawarah penyusunan
APBDes berdasarkan RAPBDes hingga menjadi rancangan APBDes. Setelah RAPBDes disepakati  oleh  BPD  dan  kepala  desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes  APBDes  selanjutnya  kepala  desa menyampaikan  ke  Bupati  melalui  Camat untuk  disahkan  menjadi  APBDes,  maka pemerintah  desa  dan  BPD  menyebarluaskan Perdes  APBDes  kepada  masyarakat.  Peranan BPD  dalam  penyusunan  APBDes  yakni menjaring  aspirasi  masyarakat  melalui  rapat dan  keputusan  yang  diambil  oleh  BPD mencerminkan  kebutuhaan  atau  kepentingan masyarakat  dan  kerja  sama  antara  BPD  dan instansi  terkait  cukup  baik,  sehingga  program yang  dijalankan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  program  pembangunan  desa dapat  berjalan  dengan  lancar.  Penyusunan APBDes  di  desa  Mata  Air  sudah  berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas  sesuai  dengan  porsi  atau  fungsi  mereka
dimana  mereka  melakukan  dengan  beberapa produk  yang  mereka  hasilkan  termasuk peraturan  desa  serta  pengawasan  menyangkut pelaksanaan APBDes.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Peranan  BPD  dalam  Penyusunan  APBDes  di Desa  Mata  Air  dapat  disimpulkan  bahwa: Proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air
Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang  terdiri  dari  beberapa  tahap  agar menciptakan  APBDes  yang  transparan  dan akuntabel. BPD memiliki peran penting dalam penyusunan  APBDesa  Di  Desa  Mata  Air Kecamatan Kupang Tengah
Kabupaten Kupang,  tugas  pokok  BPD  adalah  dengan menjaringan  aspirasi  masyarakat  dilakukan dengan  menampung  keluhan-keluhan  atau masalah  yang  ada  dalam  masyarakat  dan peranan  BPD  dalam  penyusunan  APBDes  di desa  Mata  Air  sudah  berjalan  dengan  efektif karena  BPD  telah  menjalankan  tugas  sesuai dengan porsi atau fungsi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Faisal,
F. (2021). Peranan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  Bidang Pembangunan Tahun 2019 ( Studi Kasus: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima) . Diss. Universitas Muhamadya Mataram.
Jagad,  H.  P.  (2014).  Partisipasi  Badan
Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa di Desa Kumasari. Jurnal,
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas Muhamadya Makassar.
Kurniawan,  I.,  &  Kurniawan,  R.  (2019).
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan  APBDes  dan  Dampaknya terhadap Pembangunan Desa. Jurnal,Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mamesah,  F.  Y.  (2014).  Peranan  Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (suatu  Studi  di  Desa Sendangan Kecamatan
Tompaso)
1. Politico:  Jurnal  Ilmu  Politik , 2 (6), 1054.
Momongan,  L.  (2014).  Peranan  Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja  Desa  (Suatu  Studi  di  Desa Kamanga  Kecamatan  Tompaso). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar . Sugiono, (2019). Metode Penelitian Administrasi  dan  R  &  D.  Bandung  : Alfabeta. Sugiyono, (2019). MetodePenelitian Kuantitatif,  Kualitatif    dan    R&D .
Bandung: Alfabeta.
Wiguna,  Y.  T.  (2019).  Peranan  Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa
(Study  kusus  desa  Bandar  Klippa).
Jurnal,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Medan.