Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 2, No. 6, Juni 2020

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGENTASAN  KEMISKINAN  MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO

## Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Kalvin Edo Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jawa Timur Email: fidianing05@gmail.com, kusumawinda99@gmail.com dan kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Fenomena kemiskinan merupakan masalah sosial yang menjadi masalah serius di negara-negara  berkembang,  tidak  terkecuali  Indonesia.  Berbagai  upaya  telah dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan, baik dari pusat maupun daerah. Salah satunya  adalah  Kabupaten  Sidoarjo  yang  menangani  masalah  kemiskinan didaerahnya dengan menetapkan ladasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 2  Tahun  2016  tentang  Pengentasan  Kemiskinan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualiatatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Fokus  penelitian  ini  ada  didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 tahun 2016 pasal 14 pada poin C  yakni  pengentasan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  implementasi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  2  Tahun  2016  Pasal  14  poin  C yakni pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di  Kabupaten  Sidoarjo  berdasarkan  teori  Marilee  S.  Grindle.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  adanya  kekurangan  dalam  pengimplementasian  kebijakan Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2016  Pasal  14  poin  C  yang  merupakan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM “1000 Wirausaha Baru” kurang berhasil dilaksanakan, diukur berdasarkan teori Marilee S. Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.
Kata kunci : Kemiskinan, UMKM dan Implementasi

## Pendahuluan
Fenomena  kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  yang  menjadi  masalah  serius di  negara-negara  berkembang,  tidak  terkecuali  Indonesia.  Masalah  kemiskinan merupakan  masalah  yang  kompleks  dan  bersifat  multidimensional  yang  berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Badan Pusat Statistik pada tahun  2019  menyebutkan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin    pada  September  2019 sebesar  24,79  juta  orang.  Kemiskinan  tersebut  mengalami  penurunan,  Badan  Pusat Statistik  (2019)  juga  menyebutkan  kemiskinan  pada  tahun  2016  berada  pada  angka 27,77 persen poin, tahun 2017 berada pada angka 26,58 persen poin, tahun 2018 berada pada  angka    25,67  persen  poin  dan  pada  tahun  2019  berada  pada  angka  24,79  persen poin,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  Indonesia  telah  berhasil  dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan.
Permasalahan  kemiskinan,  harus  diselesaikan  bersama,  baik  dari  pemerintah maupun  masyarakat.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  saling  bekerjasama  dalam mengentakan  kemiskinan.  Upaya  pengentasan  kemiskinan  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2010  adalah  kebijakan  dan  program  pemerintah dan  pemerintah  daerah  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terencana,  dan  bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka  meningkatkan  derajat  kesejahteraan  rakyat  (Indonesia,  2010).  Upaya pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia  dilandasi  oleh  beberapa  landasan  hukum  yang mengatur  agar  kemiskinan  di  Indonesia  tidak  semakin  meningkat,  antara  lain  sebagai berikut : (1) UU Nomor 13 Tahun 2011, (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  42  Tahun  2010.  Upaya  pengentasan  kemiskinan  juga  terdapat  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJP-Nas),  maupun  secara  eksplisit  terlihat dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019. Kemudian  pada  setiap  provinsi  dan  kabupaten/kota  juga  memiliki  wewenang  untuk berupaya menangani masalah kemiskinan didaerahnya sesuai dengan kondisi yang ada.
Salah satunya keseriusan Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi kemiskinan didaerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 yang didalamnya terdapat  berbagai  cara  untuk  membebaskan  daerahnya  terhadap  kemiskinan.  Berbagai program yang telah di cantumkan berupa (a) kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis  keluarga;  (b)  kelompok  program  pengentasan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan  masyarakat;  (c)  kelompok  program  pengentasan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, dan; (d) kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan  warga  miskin  (Bupati  Sidoarjo,  2016).  Program-program  tersebut ditujukan  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  memenuhi  hak-hak  dasar  masyarakat Kabupaten  Sidoarjo.  Di  Kabupaten  Sidoarjo,  penerima  program-program  selanjutnya disebut sebagai rumah tangga sasaran atau RTS.
Fokus  penelitian  ini ada  didalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor 02 Tahun 2016 Pasal 14 poin C yakni pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro  tersebut  dilakukan  dengan  dengan  pemberian  bantuan  modal  usaha  yang meliputi:  (a)  peningkatan  permodalan  bagi  penduduk  miskin;  (b)  perluasan  akses program  pinjaman  modal  murah;  (c)  peningkatan  pemberian  pinjaman  dana  bergulir; dan  (d)  peningkatan  sarana  dan  prasarana  usaha.  Pemberian  bantuan  modal  yang disebutkan  dijalankan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Sidoarjo  dan dikoordinasikan  oleh  Tim  Koordinasi  Pengentasan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo.
Menempatkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  sebagai  prioritas utama  dalam  pembangunan  nasional  pada  masa  periode  pemerintahan  ini,  dilakukan dengan  mengembangkan  perekonomian  rakyat  yang  didukung  pertumbuhan  ekonomi nasional  yang  berkelanjutan,  menciptakan  lapangan  kerja  yang  memadai,  serta
mendorong  meningkatnya  pendapatan  (Tedjasuksmana,  2015).  Salah  satunya  dengan pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  atau  bisa  di  sebut  dengan  UMKM. UMKM  berperan  dalam  mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  dianggap mampu  mengentaskan  kemiskinan  maupun  pengangguran.  Kehadiran  UMKM  dapat mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran dikarenakan dapat melibatkan banyak orang  dengan  berbagai  jenis  usaha.  UMKM  merupakan  salah  satu  cara  yang  dipakai untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga masyarakat  memiliki  jiwa  kewirausahaan  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup ataupun meningkatkan taraf hidup melalui UMKM.
Provinsi Jawa Timur menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur  berdasarkan  Sensus  Ekonomi  2016  dan  SUTAS  2018,  memiliki  UMKM berjumlah 9.782.262 unit dengan Kabupaten Jember yang memiliki UMKM terbanyak sebesar 647.416 unit, sedangkan Kabupaten Sidoarjo memiliki UMKM sebesar 248.306 unit.  Perolehan  yang  dimiliki  Kabupaten  Sidoarjo  tidak  menyurutkan  semangat Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  mengembangkan  Kabupaten  Sidoarjo menjadi Kabupaten UMKM. Dengan angka 248.206 juga menunjukan betapa tingginya partisipasi  masyarakat  yang  secara  tidak  langsung  menggerakan  sistem  perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Saat ini belum diketahui secara rinci jumlah UMKM yang berada di  Provinsi  Jawa  Timur  ataupun  Kabupaten  Sidoarjo  hingga  Sensus  Penduduk  2020 selesai dilaksanakan.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah sebuah usaha yang berjalan di beragam bidang  usaha yaitu,  usaha  perdagangan,  usaha  pertambangan,  usaha  industri, usaha  jasa  pendidikan, real  estate dan  lain-lain.  Di  Indonesia,  UMKM adalah salah satu langkah yang  efektif  dalam  menurunkan angka  kemiskinan serta pengangguran. Dari data statistik yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM ialah himpunan dari beragam eksekutor ekonomi  terbesar  dalam  perekonomian di  Indonesia dan menjadi aspek perkembangan ekonomi  pasca  krisis  ekonomi.  Selain menjadi  penyumbang  besar  dalam  pembangunan  nasional,  UMKM  juga  bisa  menjadi kesempatan  kerja  yang  cukup  besar  untuk  tenaga  kerja  di  Indonesia  yang  pastinya memerlukan  pekerjaan  di  sulitnya  mendapat  pekerjaan  di  era  globalisasi  ini.  UMKM menjadi perhatian lebih pemerintah untuk lebih lagi mengembangkan unit-unit UMKM. Karena  keberhasilan  UMKM  memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  utamanya  bagi perekonomian  Indonesia,  membuat  masyarakat  eksekutor  UMKM  lebih  mandiri, membuat  masyarakat  lebih  aktif  serta  kreatif  dalam  berpikir  gagasan-gagasan  baru untuk perluasan usahanya (Siagian & Indra, 2019).
Pemberdayaan  UMKM  di  Kabupaten  Sidoarjo  melalui  Dinas  Koperasi  dan UKM  Kabupaten  Sidoarjo  salah  satunya  dengan  di  adakan  Program  1000  Wirausaha Baru  yang  telah  berjalan  dari  tahun  2017.  Program  tersebut  telah  dijalankan  di  7 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam zona merah kemiskinan, meliputi Tarik,  Prambon,  Krembung,  Tulangan,  Taman,  Krian  dan  Balangbendo.  Zona  merah kemiskinan  merupakan  kawasan  dengan  tingkat  kemiskinan  diatas  rata-rata  5,56%.
Lebih  detail  mengenai  perbandingan  persentase  kemiskinan  per  Kecamatan  di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

## Tabel 1 Presentase RTS Per-Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
(Sumber : LP2KD Bappeda Kabupaten Sidoarjo)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  implementasi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  2  Tahun  2016  Pasal  14  Poin  C  yakni pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  sebagai  upaya  pengentasan  kemiskinan  di Kabupaten  Sidoarjo  berdasarkan  teori  Marilee  S.  Grindle.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan memberikan saran terkait kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM “1000 Wirausaha Baru”.
Menurut (Adimihardja & Hikmat, 2004) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang  ada.  Kendatipun  bantuan  luar  kadang-kadang  digunakan,  tetapi  tidak  begitu  saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar.
Dikatakan bahwa kemiskinan menurut (Windia, 2015) dapat dibedakan menjadi tiga  pengertian,  yakni:  (i)  kemiskinan  absolut,  (ii)  kemiskinan  relatif  dan  (iii) kemiskinan  kultural.  Seseorang  termasuk  golongan  miskin  absolut  apabila  hasil pendapatannya  berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  minimum,  seperti:  pangan,  sandang,  kesehatan,  papan,  pendidikan. Selanjutnya,  seseorang  tergolong  miskin  relatif  apabila  seseorang  tersebut  sebenarnya telah  hidup  di  atas  garis  kemiskinan,  namun  masih  berada  di  bawah  kemampuan masyarakat  sekitarnya.  Sedangkan  seseorang  tergolong  miskin  kultural  apabila seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  tersebut  memiliki  sikap  tidak  mau  berusaha memperbaiki  tingkat  kehidupannya  sekalipun  ada  usaha  dari  pihak  lain  yang membantunya. Mereka merasa dirinya tidak miskin.
Secara  akademik  Heclo  dalam  (Damayanti,  2000)  mendefinisikan  kebijakan sebagai berikut: “A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or actions ” yang berarti bahwa kebijakan dapat dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan atau tidak bertindak daripada sesuatu keputusan atau tindakan tertentu.
0 2 4 6 8 10 Series 1
Kebijakan  publik  dalam  praktik  ketatanegaraan  dan  kepemerintahan  menurut Nugroho dalam (Sore & Sobirin, 2017) pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama,  dalam  konteks  bagaimana  merumuskan  kebijakan  publik;  kedua,  bagaimana kebijakan  publik  tersebut  diimplementasikan;  dan  ketiga,  bagaimana  kebijakan  publik tersebut  diimplementasikan.  Maksud  dan  tujuan  kebijakan  publik  dibuat  adalah  untuk memecahkan masalah publik yang ada dan tumbuh kembang di masyarakat.
Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu motor  penggerak  perekonomian  Indonesia  dan  menjadi  fokus  pemerintah  untuk pengembangannya.  Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin meningkat.  Upaya pemberdayaan UMKM telah menjadi prioritas dari program pemerintah,  baik  di  negara  berkembang  maupun  negara  maju,  bahkan  telah  menjadi perhatian  dunia,  terutama  untuk  mengatasi  kesenjangan  ekonomi  antara  negara-negara sedang  berkembang  dan  negara  maju  dalam  mengatasi  masalah  pengangguran  dan kemiskinan  (Suryana,  2019).  UMKM  merupakan  kelompok  usaha  yang  paling konsisten  dalam  artian  tidak  tergoncang  walaupun  terjadi  krisis  ekonomi,  bahkan UMKM dapat membantu perekonomian nasional dengan menopang PDB Indonesia.
Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti  pemberian  wewenang,  meningkatkan  partisipasi,  memberikan  kepercayaan, sehingga  setiap  orang  atau  kelompok  dapat  memahami  apa  yang  akan  dikerjakannya, yang  pada  akhirnya  akan  berimplikasi  pada  peningkatan  pencapaian  tujuan  secara efektif  dan  efisien  (Kurniawan  &  Fauziah,  2014).  Pemberdayaan  UMKM  harus  terus dilakukan  agar  dapat  membantu  kekuatan  ekonomi  masyarakat  di  tingkat  kecil. Berdasarkan  (Presiden  Republik  Indonesia,  2008)  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah,  Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. mewujudkan struktur  perekonomian  nasional  yang  seimbang,  berkembang,  dan  berkeadilan;  b. menumbuhkan  dan  mengembangkan  kemampuan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah menjadi  usaha  yang  tangguh  dan  mandiri;  dan  c.  meningkatkan  peran  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  dalam  pembangunan  daerah,  penciptaan  lapangan  kerja, pemerataan  pendapatan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pengentasan  rakyat  dari kemiskinan.
Menurut (Abdul, 2019) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang merupakan sebuah proses berjalanya sebuah kebijakan atau tidak. Implementasi  dilaksanakan  setelah  formulasi  kebijakan  dibuat  dan  disahkan  menjadi sebuah kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas.
Menurut Marilee S. Grindle (1980) dalam (Supriyadi, 2019), menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi  kebijakan  (content  policy)  dan  lingkungan  implementasi  (context  of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup Wahab dalam (Aziz & Humaizi, 2013):    (1)  Kepentingan  kelompok  sasaran.  Kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh kebijakan  menyangkut  sejauh  mana  kepentingan  kelompok  sasaran  atau  target  groups termuat dalam isi kebijakan. (2) Tipe manfaat. (3) Derajat perubahan yang diinginkan. (4) Letak pengambilan keputusan. (5) Pelaksanaan program. Maksudnya apakah sebuah
kebijakan  telah  menyebutkan  implementornya  dengan  rinci.  (6)  Sumberdaya  yang dilibatkan.
Sedangkan  variabel  lingkungan  kebijakan  meliputi:  (1)  Seberapa  besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi  kebijakan.  (2)  Karakteristik  lembaga  dan  penguasa,  bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. (3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif (qualitative research). Penelitian menggunakan tipe deskriptif kualitatif untuk memahami dan memaknai sudut pandangan serta kejadian pada subyek penelitian dalam rangka  menggali  informasi  dasar  tentang  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2016. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo karena kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan yang rendah di  Jawa  Timur  dan  merupakan  kabupaten  yang  memiliki  julukan  sebagai  Kabupaten UMKM.  Sumber  data  diambil  dari  wawancara  secara  langsung  serta  observasi  atau pengamatan  secara  langsung  dan  melalui  dokumentasi  saat  melakukan  observasi  pada Tim  Koordinasi  Pengentasan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  Kabupaten  Sidoarjo  dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  pengimplementasian  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  2 Tahun  2016  tentang  pengentasan  kemiskinan,  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  melalui Badan  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  TKPKD  Kabupaten Sidoarjo  membuat  skala  prioritas  untuk  daerah  atau  kecamatan  yang  masuk  dalam kategori zona merah dalam garis kemiskinan. Terdapat 7 kecamatan dalam zona merah di  Kabupaten  Sidoarjo,  diantaranya  Tarik,  Prambon,  Krembung,  Tulangan,  Taman, Krian  dan  Balangbendo.  Dari  data  yang  diperoleh  kemudian  Bappeda  Sidoarjo  dan TKPKD  Sidoarjo  memberikan  data  7  kecamatan  zona  merah  kepada  instansi-instansi terkait  yang  ikut  serta  dalam  pengentasan  kemiskinan,  salah  satunya  adalah  Dinas Koperasi dan UKM.
Kemudian  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM,  data  7  kecamatan  zona  merah dijadikan  sebuah  patokan  dalam  usaha  pengentasan  kemiskinan,  salah  satunya  adalah pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro.  Dalam  pengimplementasi  pemberdayaan  usaha ekonomi  mikro,  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Sidoarjo  berpegangan  dalam  kebijakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  2  Tahun  2016  Pasal  14  Poin  C  tentang pemberdayaan  ekonomi  usaha  mikro.  Pemberdayaan  ekonomi  usaha  mikro  ini dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  permodalan,  perluasan  akses  pinjaman  modal dengan  bunga  ringan,  peningkatan  pemberian  dana  bergulir  dan  peningkatan  sarana prasarana pendukung usaha ekonomi mikro.
Program 1000 Wirausaha Baru merupakan salah satu program yang digagas oleh Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  mengajak  masyarakat  membuka usaha ekonomi mikro. Program 1000 Wirausaha Baru ini dibentuk dari tahun 2017 dan telah  berjalan  hingga  saat  ini.  Program  ini  mampu  membantu  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo  dalam  mengentaskan  kemiskinan  yang  tinggi  di  7  kecamatan  zona  merah Kabupaten Sidoarjo.

## Tabel 2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo
(Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoajo, 2019)
Dilihat  dari  data  pada  tahun  2016  -  2019  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  Sidoarjo  mengalami  penurunan.  Program  yang  mampu mengentaskam  kemiskinan  dengan  pesat  ini  salah  satunya  adalah  pemberdayaan UMKM  dan  Program  1000  Wirausaha  Baru.  Di  Kabupaten  Sidoarjo,  hingga  saat  ini terdapat 835 binaan usaha mikro baru oleh Klinik KUM Kabupaten Sidoarjo.

## Tabel 3

## Data Binaan Usaha Mikro Klinik KUM Kabupaten Sidoarjo
(Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo)
Dari  data  Pengelolaan  UMKM  yang  ada  dari  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kabupaten  Sidoarjo,  pengelolaan  UMKM  di  Kabupaten  Sidoarjo  terdapat  219  usaha dikelola secara mandiri, 616 usaha dikelola bersama atau sudah memilki karyawan.

## A. Tahapan  Pemberdayaan UMKM melalui Program 1000 Wirausaha Baru oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo
1. Pendaftaran
Dinas  koperasi  dan  UKM  mengunjungi    7  kecamatan  zona  merah kemiskinan  untuk  melakukan  sosialiasi  dan  membuka  pendaftaran  untuk keikutsertaan  masyarakat  dalam  program  1000  wirausaha  baru  yang  hanya dibatasi 100 orang perkecamatan.
2. Klasifikasi kelas
Setelah  pendaftaran,  kemudian  masyarakat  yang  ikut  serta  dalam program  ini  akan  diklasifikasi  kedalam  kelas-kelas  sesuai  dengan  keinginan produk atau jasa apa yang mereka bangun.
3. Produksi
Setelah  masuk  dalam  kelas  masing-masing,  para  peserta  program  1000 wirausaha  memasuki  tahap  produksi.  Peserta  diberi  kiat-kiat  dalam memproduksi  barang,  mulai  dari  pemilihan  barang  hingga  pembuatan  sebuah packaging ,  serta  di  beri  bantuan  dana  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan kebutuhan para peserta.
4. Promosi
Setelah para peserta mampu untuk memproduksi barang atau jasa, maka akan  sampai  pada  tahap  promosi.  Para  peserta  akan  diajarkan  bagaimana  cara mempromosikan  barang  dan  jasanya,  serta  akan  ikut  dalam  pameran  yang  di adakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Final
Setelah para perserta berhasil melalui tahap satu hingga tahap lima, maka peserta  akan  lulus  dan  akan  memiliki  surat  ijin  mendirikan  UKM  ataupun sertifikat gratis dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan UKM.  Peserta  yang  lulus  juga  akan  tetap  mendapatkan  pemberdayaan  melalui kelas-kelas dan perkumpulan yang  diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. (wawancara  dengan  Bapak  Mahfud,  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten Sidoarjo)
Berdasarkan  program  1000  Wirausaha  Baru  sebagai  upaya  pengentasan kemiskinan pada tahun 2017 di Kabupaten Sidoarjo ini dilaksanakan sesuai dengan beberapa tahapanan. Dari beberapa Pelaku UMKM yang ikut serta dalam program 1000 Wirausaha Baru tidak semuanya yang dapat melakukan tahapan sampai akhir. Akibatnya terdapat 435 usaha telah memiliki legalitas usaha, sedangkan 400 usaha lainnya belum memiiki legalitas usaha.
Tabel 4 Data Jumlah Pegawai UKM No. Jumlah Karyawan Usaha Mikro 1 0 (dikelola mandiri) 219 2 1 242 3 2 203 4 3 63 5 4 41 6 5-1110 67
Berdasarkan  Pasal  26  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  No.  2  tahun 2016,  pengentasan  kemiskinan  dilaksanakan,  secara  bertahap,  terpadu  konsisten dan  keberlanjutan  sesuai  skala  prioritas  dengan  mempertimbangkan  kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan kebutuhan warga miskin  (Bupati Sidoarjo,  2019).  Pengukuran  tingkat  keberhasilan  pemberdayaan  UMKM  sebagai upaya  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Sidoarjo  menggunakan  model  teori implementasi kebijakan (Grindle & Thomas, 1991). Terdapat 2 variabel besar yang mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan,  yaitu  Isi  kebijakan ( Content  Policy )  dan  Lingkungan  Implementasi  ( Context  of  Implementation ).  Dua variabel ini menjabarkan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penlitian, maka variabel dan indikator- indikator yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Isi Kebijakan
Banyak  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Dalam  rangka  percepatan  pengentasan kemiskinan  di  daerah  perlu  dilakukan  koordinasi  antar  lintas  sektor  dan  lintas pemangku  kepentingan  secara  terpadu  dan  berkesinambungan  sehingga  perlu menetapkan  Keputusan  Bupati  Sidoarjo  tentang  Tim  Koordinasi  Pengentasan Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  Kabupaten  Sidoarjo.  Tugas  Tim  adalah  untuk melakukan  koordinasi  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan mengendalikan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, dll (Bupati Sidoarjo, 2019).
Berdasarkan  variabel  dan  indikator  dari  teori  implememtasi  kebijakan dari  Marilee  S.  Grindle,  maka  dapat  dijelaskan  secara  mendalam  bagaimana keberhasilan  sebuah  kebijakan  diterapkan.  Variabel  Isi  Kebijakan (Content Policy) ini  diantaranya:  Indikator  pertama,  kepentingan-kepentingan  yang mempengaruhi.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kepentingan  kelompok sasaran/ target  groups telah  terpenuhi.  Yang  dimaksud  sebagai  kelompok sasaran/ target groups adalah pengangguran dan penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo.  Kepentingan  kelompok  sasaran/ target  groups dalam  kebijakan pengentasan  kemiskinan  melalui  program  pemberdayaan  UMKM  “1000 Wirausaha  Baru”  sangat  diutamakan.  Di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa terdapat 9 hak masyarakat yang didapat dari kebijakan tersebut, salah satunya adalah memperoleh keterampilan berusaha,  peluang  pekerjaan  dan  serta  pengembangan  usaha.  Dalam pelaksaannya,  hak  tersebut  dilaksanakan  dalam  berbagai  cara,  seperti  adanya kelas-kelas pemberdayaan gratis, keikutsertaan kelompok sasaran/ target groups dalam pameran yang menunjang promosi ataupun bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untun pengembangan usaha.
Indikator  kedua,  jenis  manfaat  yang  diterima  oleh  kelompok sasaran/ target groups pada kebijakan ini sudah terpenuhi. Banyak manfaat yang telah  di  peroleh  kelompok  sasaran/ target  groups seperti  adanya  kelas  gratis untuk pemberdayaan UMKM, bantuan dana yang didapat diakses melalui Dinas Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  pengembangan  UMKM, kemudian  ikut serta dalam pameran-pameran yang diadakan dalam skala daerah maupun  nasional  dengan  biaya  gratis  ditanggung  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sidoarjo.    Hal  ini  dilakukan  agar  tercapainya  pengentasan kemiskinan  di  Kabupaten  Sidoarjo  serta  tercapainya  cita-cita  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadikan Sidoarjo sebagai kota UMKM.
Kemudian  di  indikator  ketiga,  perubahan  yang  diinginkan  dari  sebuah kebijakan.  Perubahan  yang  diberikan  dalam  pengimplementasian  kebijakan pengentasan  kemiskinan  kurang  sesuai  dengan  perubahan  yang  diinginkan. Perubahan  yang  ada  sudah  mengarah  positif,  tetapi  perubahan  tersebut  belum sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  dan  program.  Terdapat  lima  (5)  tujuan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016, salah satunya yaitu mewujudkan  peningkatan  kegiatan  ekonomi  dan  sosial  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  yang  masih  belum  terpenuhi.  Bahwa  masih terdapat  tujuh  (7)  kecamatan  zona  merah  kemiskinan,  artinya  kesejahteraan ekonomi masyarakat masih jauh tertinggal dari perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
Indikator  keempat  adalah  letak  pengambilan  keputusan.  Pengambilan keputusan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  melalui program  pemberdayaan  UMKM  “1000  Wirausaha  Baru”  sudah  tepat  dengan adanya  kerjasama  yang  baik  serta  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pelaksana kebijakan  dan  target  sasaran/target  groups.  Pengambilan  keputusan  dalam kebijakan  ini  dilakukan  dari  atas  ke  bawah  ( top  down ),  pemegang  kekuasaan tertinggi  dalam  implementasi  kebijakan  ini  adalah  Bupati  Kabupaten  Sidoarjo yang wewenangnya dilimpahkan pada Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah  (TKPKD)  Kabupaten  Sidoarjo.  Kemudian  dilaksanakan  oleh  SKPD yang  berkaitan  yaitu  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Sidoarjo.  Letak pengambilan keputusan ini sudah tersistem dari atas berdasarkan regulasi.
Indikator kelima kebijakan adalah pelaksana program (implementator). Peran pelaksana dalam kebijakan ini sangatlah penting, pelaksana kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh satu aktor saja melainkan banyak aktor yang terlibat
dalam  pelaksanaa  kebijakan.    Pelaksana  program  memiliki  peran  dan  fungsi masing-masing.  Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  2  Tahun 2016  belum  tertulis  secara  rinci  siapa  saja  pelaksana  yang  akan  terlibat  dalam kebijakan. Hanya di sebutkan  bahwa pelaksana pengentasan kemiskinan adalah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Sidoarjo  yang  mempunyai kewenangan  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  pengentasan  kemiskinan serta  di  koordinasikan  oleh  Tim  Koordinasi  Pengentasan  Kemiskinan  Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo.
Indikator  keenam adalah  sumber-sumber daya  yang  memadai.  Sumber daya di bedakan menjadi 2 yaitu sumber daya material dan non material. Sumber daya non material yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia  pelaksana  kebijakan  yang  memadai  dan  mengertiakan  peran  dan fungsinya. Sedangkan sumber daya material yang dimaksudkan dalam kebijakan ini  adalah  sumber  anggaran  yang  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  agar  mampu menunjang implementasi kebijakan. Dalam hal anggaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  telah  menyiapkan  anggaran  untuk  program-program  pengentasan kemiskinan  salah  satunya  Program  1000  Wirausaha  Baru.  Anggaran  tersebut digunakan  dari  tahap  awal  hingga  akhir  proses  implementasi  Program  1000 Wirausaha  Baru.  Pada  poin  keenam  ini,  pengimplementasian  kebijakan pengentasan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  UMKM  ini  sudah  didukung oleh sumber daya yang memadai.
2. Lingkungan Implementasi
Dalam  suatu  kebijakan,  perlu    untuk  dipertimbangkan  akan  kekuatan, kepentingan  serta  strategi  yang  digunakan  oleh  para  aktor  yang  terlibat  untuk memperlancar  suatu  implementasi  kebijakan.  Jika  hal  tersebut  tidak diperhitungkan  dengan  matang,  sangat  besar  kemungkinan  program  yang  akan dilaksanakan  akan  gagal.  Dalam  variabel  lingkungan  kebijakan  terdapat  3 indikator yang  mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
Indikator pertama kekuasaan, kepentingan & strategi yang dimiliki oleh para  aktor  yang  terlibat  dalam  pengimplementasian  kebijakan,  dalam  indikator ini  dapat  dikatakan  berhasil,  kontrol  dari  implementator  sudah  berjalan  dengan baik.  Pihak  berwenang  telah  melaksanakan  tugasnya  dengan  maksimal. Kepentingan  pribadi  aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM tidak dilibatkan dalam pelaksanaan  program.  Dan  juga  strategi  yang  dimiliki  oleh  implementator mengikuti kekuasaan yang diberikan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan implementator sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan dari sebuah pelaksanaan kebijakan.
Indikator  kedua  karakteristik  institusi  dan  rezim  yang  berkuasa, karakteristik  dari  lembaga  institusi  sudah  sesuai  standar  dan  kompetensi  serta bisa  mengkondisikan  segala  sesuatu  yang  sedang  dilaksanakan  maupun meminimaisir  kegagalan  di  masa  mendatang.  Dapat  dilihat  dari  grafik  pelaku
UMKM  yang  semakin  meningkat,  menunjukkan  rezim  yang  berkuasa demokrasi,  partisipatif  dan  akuntabel.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  sangat mengutamakan  ketiga  hal  tersebut.  Partisipasi  masyarakat  Sidoarjo  dalam perencanaan dan pelaksanaan senantiasa diikutsertakan.
Kemudian  indikator  ketiga  yaitu  tingkat  kepatuhan  dan  responsivitas pelaksana. Kepatuhan dan responsifitas dari pelaksana dinilai cukup baik dilihat dari  seberapa  serius  mereka  menanggapi  dan  melaksanakan  kebijakan pengentasan  kemiskinan  melalui  program  pemberdayaan  UMKM  “1000 Wirausaha  Baru”.  Pada  setiap  pelaksaan  program  pemberdayaan,  pelaksana telah  maksimal  dalam  memberikan  dedikasi  terhadap  kelompok  sasaran/ target groups dan  telah  menjalankan  sesuai  dengan  peraturan  ataupun  rencana.  Akan tetapi  kepatuhan  dan  responsifitas  dari  kelompok  sasaran  yang  dirasa  tidak terpenuhi  hingga  kurangnya  komitmen  dan  konsistensi  dari  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  ini  mengakibatkan  pelaksaan  kebijakan  kurang  berhasil dilaksanakan.  Dalam  tahapan  implementasi  kebijakan  pengentasan  kemiskinan melalui  program  pemberdayaan  UMKM  “1000  Wirausaha  Baru”  terdapat pembagian  kelas-kelas  yang  harus mereka  lakukan  sesuai  tahapam, tetapi tidak dijalankan hingga tuntas atau terputus di tengah jalan.

## Kesimpulan
Implementasi pemberdayaan UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan belum maksimal. Dari dua (2) indikator dengan 9 variabel  keberhasilan  implementasi  kebijakan  menurut  (Grindle  &  Thomas,  1991), masih  terdapat  tiga  (3)  indikator  yang  belum  terpenuhi/terlaksana.  Dari  isi  kebijakan (content  policy),  terdapat  empat  (4)  indikator  yang  sudah  terlaksana  dan  dua  (2)  tidak terlaksana. Sedangkan dari lingkungan kebijakan ( context of implementation ) tedapat 2 indikator terlaksana dan 1 indikator belum terlaksana.
Dalam  variable  isi  kebijakan,  indikator  pertama  kepentingan-kepetingan  yang mempengaruhi  dinilai  cukup  baik.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kepentingan kelompok  sasaran/target  groups  telah  terpenuhi  dengan  terlaksananya  9  hak  yang diperoleh  oleh  kelompok  sasaran/target  groups.    Indikator  kedua,  jenis  manfaat  yang diterima oleh kelompok sasaran/target groups pada kebijakan ini sudah terpenuhi. Salah satu manfaat yang diperoleh adalah adanya bantuan dana yang didapat diakses melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo untuk pengembangan UMKM.
Kemudian di indikator ketiga, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan belum  tercapai  dikarenakan  kurang  sesuai  dengan  perubahan  yang  diinginkan  ataupun sesuai dengan tujuan kebijakan dan program. Bahwa masih terdapat tujuh (7) kecamatan zona  merah  kemiskinan,  artinya  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  masih  jauh tertinggal  dari  perubahan  yang  diinginkan  dari  sebuah  kebijakan.  Indikator  keempat adalah letak pengambilan keputusan dinilai sudah tercapai dengan baik dengan adanya kerjasama  serta  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  dan  target
sasaran/target  groups.  Pengambilan  keputusan  dalam  kebijakan  ini  dilakukan  dari  atas ke bawah (top down ).
Indikator  kelima  kebijakan  adalah  pelaksana  program  (implementator).  Dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  2  tahun  2016  belum  tertulis  secara  rinci siapa  saja  pelaksana  yang  akan  terlibat  dalam  kebijakan.  Hanya  di  sebutkan  bahwa pelaksana  pengentasan  kemiskinan  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Kabupaten  Sidoarjo  yang  mempunyai  kewenangan  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi  pengentasan  kemiskinan  serta  di  koordinasikan  oleh  Tim  Koordinasi Pengentasan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  Kabupaten  Sidoarjo.  Indikator  keenam adalah  sumber-sumber  daya  yang  memadai  dinilai  sudah  memadai.  Sumber  Daya Manusia  pelaksana  kebijakan  yang  memadai  dan  mengerti  akan  peran  dan  fungsinya dan  sumber  anggaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  mampu  menunjang implementasi kebijakan.
Didalam variabel lingkungan kebijakan masih belum berjalan dengan maksimal, indikator  pertama  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para  aktor yang  terlibat  dalam  pengimplementasian  kebijakan  dapat  dikatakan  berhasil. Kepentingan  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  implementator mengikuti  kekuasaan yang diberikan. Indikator kedua karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, sudah sesuai standar  dan  kompetensi  menunjukkan  rezim  yang  berkuasa  demokrasi,  partisipatif dan akuntabel.
Kemudian  indikator  ketiga  yaitu  tingkat  kepatuhan  dan  responsifitas  pelaksana dinilai cukup baik dilihat pada setiap pelaksaan program pemberdayaan, pelaksana telah maksimal  dalam  memberikan  dedikasi  terhadap  kelompok  sasaran/target  groups  dan telah menjalankan sesuai dengan peraturan ataupun rencana. Akan tetapi kepatuhan dan responsifitas  dari  kelompok  sasaran  yang  dirasa  tidak  terpenuhi  hingga  kurangnya komitmen  dan  konsistensi  dari  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  ini mengakibatkan  pelaksaan  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  melalui  program pemberdayaan UMKM “1000 Wirausaha Baru” kurang berhasil dilaksanakan.

## BIBLIOGRAFI
A.,  Suryana.  (2019). Pengembangan  Kewirausahaan  Untuk  Pemberdayaan  UKM Daerha (1st ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Abdul,  Kartini  Maharani.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki Lima  (Studi  Kasus  di  Pasar  Sore  Kota  Tanjung  Selor  Kabupaten  Bulungan).
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (1). https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1420
Adimihardja,  A.,  &  Hikmat,  H.  (2004). Parcipatory  Research  Appraisal .  Bandung: Humaniora Utama Press.
Aziz,  Abdul,  &  Humaizi.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Publik  Studi  Tentang Kegiatan  Pusat  Informasi  Pada  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Provinsi Sumatera  Utara  Abdul. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 3 (1), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoajo. (2019). Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010
- 2019.
Bupati Sidoarjo. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan . , Pub. L. No. 2 (2016).
Bupati  Sidoarjo. Keputusan  Bupati  Sidoarjo .  ,  Pub.  L.  No.  188/81/432.1.1.3/2019 (2019).
Damayanti,  Kania.  (2000). Proses  Perumusan  Kebijaka  Publik  dan  Impliksinya  Bagi Penyelenggaraan Kepemrintahan Yang Baik Di Daerah . 51–59.
Grindle,  Marilee  S.,  &  Thomas,  John  W.  (1991). Pubic  Choice  And  Developing Countries . Baltimore: John Hopkins University Press.
Indonesia,  Pemerintah  Republik.  (2010). Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2010 tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemisikanan .  Jakarta:  Presiden  Republik Indonesia.
Kurniawan, Ferry Duwi, & Fauziah, Luluk. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM)  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan. JKMP , 2 (2),  165– 176.
Presiden  Republik  Indonesia. UndangUndang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . , Pub. L. No. 20 (2008).
Siagian,  Ade  Onny,  &  Indra,  Natal.  (2019).  Pengetahuan  Akuntansi  Pelaku  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Terhadap  Laporan  Keuangan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (12), 17–35.
Sore, Uddin B., & Sobirin. (2017). Kebijakan Publik (1st ed.; Dahlan, Ed.). Makassar: CV Sah Media.
Supriyadi, Adang. (2019). Airmanship . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Tedjasuksmana,  Budianto.  (2015). Potret  UMKM  Indonesia  Menghadapi  Masyrakat Ekonomi ASEAN 2015 . 189–202.
Windia,  Wayan.  (2015).  Sekali  Lagi  Tentang  Pengentasan  Kemiskinan  (Di  Bali). PIRAMIDA , XI (1), 1–7.