## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), Oktober 2019, pp.318-325 Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari DOI 10.33087/jmas.v4i2.113 ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print)

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat

## Yenni Del Rosa
Dosen Tetap Universitas  Dharma Andalas Correspondence email: rosa.yennidel@yahoo.com
Abstract.  This  research  aims  to  analyze  how  much  influences  the  economic  growth,  inflation  and  unemployment  poverty  the province  West  Sumatra.    Economic  growth,  inflation  and  employment  panel  data  were  collected  from  thr  Central  Statistics Agency in  2014  – 2018  with saturated sampling  technique. Multiple regression  equation  obtained  from this study  Y = 179,02 - 0.087 X 1 – 0,033X 2 + 0,006X 3 +  e with a coefficient of determination of 0.949 and a correlation coefficient of 0.866 and adjusted R square 0,549 . After testing the hypothesis turns out the hypothesis is accepted where economic growth and inflation significant negative effect on poverty  and unemployment has no significant positive effect on poverty.
Keywords: economic growth, inflation, unemployement and poverty.

## PENDAHULUAN
Jumlah  penduduk  miskin  di  Sumatera  Barat  tahun  2018  mencapai  353,24  ribu  orang    (6,55%)  dan tahun  2017  sebanyak  529,2  ribu  orang  (11,9%).  Jika  dibandingkan  dengan  bulan  September  2017  jumlah penduduk  miskin  turun  sebanyak  6,76  ribu  orang  (BPS,  2019).    Tentunya  ini  tidak  terlepas  dari  program pemerintah  untuk  masyarakat  miskin  seperti  bantuan  sosial,  beras  dan  lain  sebagainya.  Penurunan  jumlah penduduk  miskin  paling  tinggi  terjadi  di  desa  atau  nagari  sedangkan  di  kota  jumlah  penduduk  miskin mengalami  peningkatan  dari  118,84  ribu  orang  menjadi  125,28  ribu  orang  (meningkat  10,74  ribu  orang). Sementara  di  desa  terjadi  penurunan  sebanyak  14,63  ribu  orang  dengan  total  penduduk  miskin  di  desa menjadi  353,24  ribu  orang.  Penurunan  kemiskinan  harus  didorong  oleh  semua  sektor  dengan  membuka berbagai  lapangan  kerja.  Garis  kemiskinan  merupakan  pengeluaran  rata-rata  per  kapita  per  bulan  yang digunakan  untuk  mengklarifikasi  penduduk  masuk  kelompok  miskin  atau  tidak  miskin.  Garis  kemiskinan provinsi Sumatera Barat Rp 485.633 per  kapita per bulan pada September 2018  Dalam satu rumah tangga terdiri dari 5 orang maka angka pengeluarannya harus di atas  Rp 2.428,165 untuk seluruh anggota keluarga per  bulan.  (BPS,  2019).  Jika  pengeluarannya  di  bawah  batas  tersebut  maka  keluarga  tersebut  dianggap miskin  dan  sebaliknya.  Garis  kemiskinan  mengacu  kepada  garis  kemiskinan  makanan  dan  non  makanan dimana untuk garis kemiskinan makanan menggunakan batas konsumsi kalori per kapita per hari 2.100 kcal. Peranan  makanan  terhadap  perhitungan  garis  kemiskinan  lebih  besar  dibanding  komoditas  non  makanan dimana sumbangannya mencapai 76,43%.  Di sisi lain tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat  Sumatera Barat  justeru  mengalami  ketimpangan.  Menurut  (Todaro,  2012)    pandangan  ekonomi  baru  menganggap tujuan  utama  pembangunan  ekonomi  bukan  hanya  pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  tapi  juga pengentasan  kemiskinan,  penanggulangan  ketimpangan  pendapatan  dan  penyediaan  lapangan  kerja  dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.
Usaha pemerintah pusat maupun daerah dalam pengentasan kemiskinan sangat serius sebagai  salah satu  program  prioritas    pemerintah  provinsi  Sumatera  Barat.  Kebijakan  dan  program  yang  dilaksanakan belum  menampakkan  hasil  yang  optimal  karena  masih  terdapat  kesenjangan  antara  rencana  dan  program pengentasan  kemiskinan  yang  lebih  berorientasi  pada  program  sektoral.  Oleh  karena  itu  perlu  strategi pengentasan  kemiskinan  yang  terpadu,  terintegrasi  dan  sinergis  sehingga  dapat  menyelesaikan  masalah secara tuntas. Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi ditumpu oleh beberapa lapangan usaha tanpa industri pengolahan yang sedang lesu. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah  tangga  pertumbuhan  tertinggi  6,61%    (BPS,  2019).  Dari  waktu  ke  waktu  pertumbuhan  ekonomi Sumatera  Barat  terlihat  penurunan  ,  biasanya  pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat  selalu  lebih  tinggi dibanding  tingkat  nasional.  Segi  pengeluaran  terdapat  dua  komponen  yang  pertumbuhannya  minus  yakni belanja  pemerintah  -2,9%  dan  ekspor  luar  negeri  -19,71%.  Khusus  untuk  ekspor  luar  negeri  penurunan akibat  anjloknya  produk  CPO.  Sementara  untuk  impor  penurunan  disebabkan  karena  berkurangnya supply barang impor.
Pengaruh  terbesar  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat  berada  di  sektor pertanian,  perdagangan  dan  transportasi.  Kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  pertumbuhan  ekonomi 23,59%  hanya  sanggup  tumbuh  2,35%  tahun  2018  sementara  tahun  2017  tumbuh  4,12%.  Alasan melambatnya pertumbuhan di sektor pertanian karena musim panen yang bergeser dan luas area panen yang berkurang. Sementara industri pengolahan  menyumbang 9,18% pada pertumbuhan ekonomi justeru tumbuh negatif sebesar -2,29% pada hal tahun 2017 industri pengolahan mencakup produk CPO bisa tumbuh 3,8%. Selain itu sektor perdagangan juga tumbuh melambat di angka 5,46% karena produksi perlambatan barang domestik  dan  penurunan supply barang  impor.  Sejumlah  catatan  lain  yang  ikut  mempengaruhi  laju pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat  diantaranya  penurunan  pertumbuhan  industri  makanan  minuman akibat output pengolahan  sawit  yang  berkurang  dan  realisasi  belanja  pemerintah  tahun  2018  yang terkontraksi  5,09%  .  Luas  area  panen  yang  merosot  dan  produksi  semen  yang  ikut  berkurang  tahun  2018 juga memberikan sumbangan terhadap  perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  (Afdal,  2018)  menunjukkan  bahwa  kesempatan  kerja  dan  kemiskinan  berpengaruh  positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Inflasi  tahunan  Sumatera  Barat  tahun  2018  (2,60%)  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun  2017  (2,03%) namun  lebih  rendah  dibandingkan  inflasi  rata-rata  tiga  tahun  terakhir.  Realisasi  inflasi  tahunan  tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi terendah kelima di kawasan Sumatera  dan terendah ketujuh secara nasional (BPS, 2019). Terkendalinya tekanan inflasi 2018 tidak terleps dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sumatera Barat dalam upaya pengendalian inflasi di daerah secara konsisten dan berkelanjutan  dengan  melakukan  penguatan  sinergi  dan  koordinasi  antara  TPID  provinsi  dengan  TPID kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Wujud nyata upaya TPID Sumatera Barat dalam pengendalian inflasi dengan  menyusun  dan  melaksanakan  program  kerja  pengendalian  inflasi  daerah  2018  mengacu  pada  peta jalan  TPID  tahun  2016  –  2019  yang  fokus  pada  stabilitas  harga  komoditas  penyumbang  inflasi  khususnya beras,  cabe  merah,  bawang  merah,  telur  dan  daging  ayam  ras.    Program  kerja  tersebut  ditujukan  untuk mengatasi masalah atau gangguan dari berbagai aspek mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, tata niaga, kelembagaan,  regulasi,  akses  dan  infrastruktur  hingga  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  teknologi. Program  kerja  pengendalian  inflasi  Sumatera  Barat  meliputi  pelaksanaan  operasi  pasar  dan  pasar  murah, sidak  pasar,  peluncuran  Toko  Tani  Indonesia  Center  (TTIC)  untuk  memotong  rantai  penjualan  dan menyediakan  pangan  murah  serta  berkualitas.  Kemudian  perbaikan  irigasi  pertanian,  peningkatan  akses jalan  pertanian,  monitoring  distribusi  pemasaran  produksi  hingga  kerja  sama  perdagangan  dengan  daerah lain.
Jumlah  pengangguran  di  Sumatera  Barat    152.241  orang  terjadi  peningkatan  0,22%  dari  tahun sebelumnya 151.900 orang meningkat 341 orang dari tahun 2017 (BPS, 2019). Sedangkan angkatan kerja di Sumatera  Barat  mengalami  pertumbuhan  2,59  juta  (4,75%)  dari  tahun  2017  sebanyak  2,45  juta  orang. Pengangguran  terbanyak  berasal  dari  lulusan  D1  dan  D2  mencapai  9,52%  disusul  lulusan  SMK  9,50%, lulusan SMA 7,97%, lulusan universitas 7,27%, lulusan SD 3,43% dan lulusan SMP 3,41%.  Meningkatnya angka pengangguran setiap tahun di Sumatera Barat karena Sumatera Barat merupakan daerah agraris bukan industri.  Pertumbuhan  angkatan  kerja  semakin  tinggi  setiap  tahun  namun  kesempatan  kerja  dan pendayagunaan tenaga kerja belum optimal. Meningkatnya pengangguran di Sumatera Barat karena lulusan SLTA  atau  SMK  tidak  terserap  semuanya  di  Perguruan  Tinggi  sehingga  angka  pengangguran  terbuka meningkat  di  Sumatera  Barat.  Juga  jumlah  angkatan  kerja  tidak  diimbangi  dengan  jumlah lowongan  kerja karena  jumlah  lowongan  kerja  tidak  sesuai  dengan  kriteria  tenaga  kerja.  Data    penelitian  berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tahun 2014 – 2018 seperti Tabel 1. berikut :
Tabel 1
Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran Di  Provinsi Sumatera Barat
Tahun Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi Pengangguran (%) 2014 7,41 5,88 11,58 6,50 2015 7,31 5,22 4,00 6,89 2016 7,09 5,59 4,89 5,09 2017 6,75 5,26 2,03 5,58 2018 6,55 5,08 2,60 5,55 Sumber : BPS, 2019
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  dan pengangguran terhadap kemiskinan secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di provinsi Sumataera Barat.

## Landasan Teori
Kemiskinan adalah kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan,  papan  dan  kesehatan  yang  layak.  Secara    kuantitatif  kemiskinan  merupakan  keadaan  dimana  taraf hidup  manusia  serba  kekurangan  sedangkan  secara  kualitatif  adalah  keadaan  hidup  manusia  yang  tidak layak.  Kemiskinan  lazim  digambarkan  sebagai  gejala  kekurangan  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup    pokok  (Elly  dan  Usman,  2011).  Kemiskinan  sebagai  kekurangan  dalam  kesejahteraan    terdiri  dari banyak  dimensi  termasuk  penghasilan  rendah  dan  ketidakmampuannya    mendapatkan  barang  dasar  dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan  dasar  atau  sulitnya  akses  terhadap  pendidikan  dan  pekerjaan.  Kebijakan  minimnya  kebutuhan dasar  yang  dirumuskan    konferensi  ILO  tahun  1976  (Elly  dan  usman,  2011)  sbb  :  1)  kebutuhan  minimum suatu keluarga akan konsumsi privat, 2) pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk  komunitas  pada  umumnya,  3)  partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  yang mempengaruhi  mereka,  4)  terpenuhinya  tingkat  absolut  kebutuhan  dasar  dalam  kerangka  kerja  yang  lebih luas  dari  hak-hak  dasar  manusia,  5)  penciptaan  lapangan  kerja  sebagai  alat  maupun  tujuan  dari  strategi kebutuhan dasar. Selanjutnya Elly dan Usman (2011) mengklasifikasikan dua bentuk kemiskinan sbb : 1. Kemiskinan subjektif, terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan anggapan bahwa kebutuhannya terpenuhi secara cukup walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.
2. Kemiskinan  absolut  yaitu  bentuk  kemiskinan  dimana  seseorang  memiliki  penghasilan  di  bawah  standar garis kemiskinan (tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan).
3. Kemiskinan relatif yaitu bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum  menyentuh  semua  lapisan  masyarakat  yang  menimbulkan  ketimpangan  penghasilan  dan  standar kesejahteraan.
4. Kemiskinan  alamiah    yaitu  kemiskinan  yang  terjadi  karena  alam  sekitarnya  langka  akan  sumber  daya alam sehingga masyarakat setempat produktivitasnya rendah.
5. Kemiskinan  kultural  yaitu  kemiskinan  yang  terjadi  karena  kebiasaan  atau  sikap  masyarakat  dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.
6. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.
Menurut  Prathama  dan  Mandala  (1999)  konsep    untuk  mengukur  garis  kemiskinan  di  Indonesia adalah garis kemiskinan absolut dalam bentuk Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yaitu ukuran jumlah kalori umum  yang  harus  dipenuhi  seseorang  sebesar  2.100  kalori  per  orang  per  hari.  Selanjutnya  (BPS,  2019) mengemukakan konsep garis kemiskinan sbb :
1. Garis  kemiskinan  merupakan  penjumlahan  dari  garis  kemiskinan  makanan  dan  garis  kemiskinan  non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin.
2. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan  2.100  kkal  per  kapita  per  hari.  Paket  komoditi  kebutuhan  dasar makanan diwakili  oleh  52  jenis komoditi  (padi-padian,  umbi-umbian,  ikan,  daging,  telur  dan  susu,  sayuran,  kacang-kacangan,  buah- buahan, minyak dan lemak, dll).
3. Garis  kemiskinan  non  makanan  yaitu  kebutuhan  minimum  untuk  perumahan,  sandang,  pemdidikan  dan kesehatan.  Paket  komoditi  kebutuhan  dasar  non  makanan  diwakili  oleh  51  jenis  makanan  di  perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Pendapatan dalam pendistribusiannya dianggap sempurna bila setiap individu mendapat bagian yang sama  dari output perekonomian.  Distribusi  pendapatan  dianggap  kurang  adil  jika  sebagian  besar output nasional dikuasai sebagian kecil penduduk tapi distribusi pendapatan menjadi sangat tidak adil bila sebagian besar output nasional  dinikmati  hanya  oleh  segelintir  kelompok masyarakat  (Pratama  dan  Mandala,  1999) dengan ukuran distribusi pendapatan sbb:
1) Kurva  Lorenz  dimana  pendapatan  didistribusikan  adil  sempurna  bila  20%  keluarga  paling    miskin menikmati  20%  pendapatan  nasional,  20%  kelompok  keluarga  berikutnya  juga  menikmati  20% pendapatan  nasional  sehingga  40%  kelompok  keluarga  menikmati  40%  pendapatan  nasional.  Begitu seterusnya sehingga total akumulasi 100% keluarga menikmati 100% pendapatan nasional.
2) Koefisien Gini, merupakan alat ukur in equity income distribution dengan menghitung luas kurva Lorenz.
Menurut Nanga (2001) beberapa penyebab kemiskinan  sebagai berikut :
1. Laju pertumbuhan penduduk
Angka  kelahiran  yang  tinggi  akan  mengakibatkan  laju  pertumbuhan  penduduk  suatu  negara  menjadi besar.  Bila  laju  pertumbuhan  ini  tidak  sebanding  dengan  pertumbuhan  ekonomi  maka  akan mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan di suatu negara.
2. Angka pengangguran yang tinggi
Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran disuatu negara menjadi tinggi sehingga dapat menimbulkan masalah lain di masyarakat seperti munculnya pelaku tindak kejahatan.
3. Tingkat pendidikan yang rendah
Masyarakat  yang  tingkat  pendidikannya  rendah  cenderung  tidak  memiliki  keterampilan,  wawasan  dan pengetahuan yang memadai sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi  di  dunia  kerja  maupun  dunia  usaha  sehingga    angka  pengangguran  dan  kemiskinan  menjadi bertambah.
4. Bencana alam
Bencana  alam  merupakan  faktor  kemiskinan  yang  tidak  dapat  dicegah  karena  berasal  dari  alam  seperti tsunami,  banjir,  tanah  longsor  dan  lain-lain  yang  akan  menimbulkan  kerusakan  pada  infrastruktur maupun psikologis.
5. Distribusi yang tidak merata
Ketidaksamaan  pola  kepemilikian  sumber  daya  akan  menimbulkan  ketimpangan  dalam  distribusi pendapatan.  Pada  umumnya  masyarakat  yang  hanya  memiliki  sumber  daya  terbatas  dan  berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan.
Sebuah  negara  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  bila  terjadi  peningkatan Gross  National  Product (GNP) riil di negara tersebut sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah  proses  kenaikan  kapasitas  produksi  suatu  perekonomian  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikan pendapatan  nasional  tapi  tidak  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  jumlah  penduduk  dan  identik  dengan kenaikan  kapasitas  produksi  yang  diwujudkan  melalui  kenaikan  pendapatan  nasional  (Yanuar,  2009). Terdapat  6  karakteristik  pertumbuhan  ekonomi  modern  yang  muncul  dalam  analisis  berdasarkan  produk nasional  dan  komponennya  tenaga  kerja,  penduduk  dan  lainnya    sebagai  berikut  :  1)  terjadi  laju pertumbuhan ekonomi dan produk per kapita yang cepat, 2) adanya peningkatan produktivitas masyarakat, 3)  terjadi  perubahan  struktural  yang  tinggi,  4)  adanya  urbanisasi  dalam  negara,  5)  melakukan  ekspansi  ke negara maju, 6) terjadinya arus barang, modal dan manusia antar bangsa di dunia (Sukirno, 2006).
Faktor-faktor  ekonomi  yang  mempengaruhi  bisnis  sebagai  berikut  :  1)  sumber  daya  manusia,  2) sumber daya alam, 3) kemajuan IPTEK, 4) tingkat inflasi, 5) tingkat suku bunga. Sumberdaya manusia akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui kuantitas dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang  banyak  merupakan  pasar  potensial  untuk  memasarkan  hasil-hasil  produksi  sementara  kualitas penduduk  menentukan  seberapa  besar  produktivitas  yang  ada.  Sumber  daya  modal  dibutuhkan  manusia untuk  mengolah  bahan  mentah  tersebut.  Pembentukan  modal  dan  investasi  ditujukan  untuk  menggali  dan mengolah  kekayaan.  Sumber  daya  modal  berupa  barang-barang  modal  sangat  penting  bagi  perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Sumberdaya  alam  meliputi  tanah  dan  kekayaan  alam    sangat  mempengaruhi  pertumbuhan  industri  suatu negara  terutama  dalam  penyediaan  bahan  baku  produksi.  Keahlian  dan  kewirausahaan  dibutuhkan  untuk mengolah  bahan  mentah  dari  alam  menjadi  sesuatu  yang  bernilai  lebih  tinggi  yang  disebut  juga  sebagai proses produksi.
Inflasi  adalah  kenaikan  tingkat  harga  umum  (Samuelson  dan  Nordhaus,  2004).  Secara  sederhana inflasi  diartikan  sebagai  kenaikan  harga  secara  umum  dan  terus  menerus.  Beberapa  faktor  penyebab terjadinya  inflasi  karena demand  pull  inflation, bertambahnya money  supply, kenaikan  biaya  produksi  dan kondisi  ekonomi  politik.  Menurut  teori  kuantitas  inflasi  disebabkan  oleh money  supply dan  ekspektasi
masyarakat tentang kenaikan harga di masa yang akan datang. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat  ingin  hidup  di luar  batas  kemampuan  secara  ekonomi.  Teori  strukturalis,  memberikan  tekanan pada  kekuatan  struktur  ekonomi  yang  terjadi  di  negara-negara  berkembang.  Menurut  Case  &  Fair  (2006) inflasi adalah naiknya  peningkatan harga secara keseluruhan dimana inflasi terjadi ketika harga naik secara serentak dengan menggunakan  ukuran Consumer Price Index atau Producer Price Index . Jenis-jenis inflasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan  sumber  atau  penyebabnya  kenaikan  harga  yang  berlaku  terdiri  dari  inflasi  tarikan permintaan, inflasi desakan biaya dan inflasi impor.
2. Berdasarkan  tingkat  kelajuan  kenaikan  harga  yang  berlaku  terdiri  dari  inflasi  merayap,  hiperinflasi  dan inflasi sederhana.
Jumlah  pengangguran (unemployment) sejalan  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. Semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  maka  semakin  tinggi  produksi  barang  dan  jasa  yang  tentunya  akan menyerap  tenaga  kerja  lebih  banyak.  Pengangguran  sangat  erat  kaitannya  dengan  ketersediaan  lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja semakin tinggi kesempatan penduduk usia produktif untuk  bekerja.  Pengangguran  terjadi  bila  ketika  jumlah  pencari  kerja  lebih  banyak  daripada  kesempatan kerja  yang  tersedia.  Pengangguran  adalah  jumlah  tenaga  kerja  dalam  perekonomian  yang  aktif  sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2006). Terdapat 2 jenis pengangguran  sbb 1. Jenis  pengangguran  berdasarkan  penyebab  terjadinya  terdiri  dari  pengangguran  normal  atau  friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural dan pengangguran teknologi.
2. Jenis  pengangguran  berdasarkan  lama  waktu  bekerja  terdiri  dari  pengangguran  terbuka,  pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman dan setengah menganggur.
Beberapa hal penyebab terjadinya pengangguran sebagai berikut : 1) jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan  pekerjaan  tidak  seimbang,  2)  kemajuan  teknologi,  3)  keterampilan  dan  pengalaman  tidak  ssuai kriteria,  4)  rendahnya  pendidikan,  5)  kemiskinan  ,  6)  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  7)  persaingan pasar  global,  8)  sulitnya  mencari  lowongan  pekerjaan,  9)  harapan  calon  pekerja  terlalu  tinggi.  Dampak pengangguran  bagi  perekonomian  negara  sbb:    1)  penurunan  pendapatan  rata-rata penduduk  per  kapita,  2) penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, 3) meningkatnya biaya sosial  yang harus dikeluarkan pemerintah, 4) menambah hutang negara. Sedangkan dampaknya bagi masyarakat sbb  : 1) menghilangkan keterampilan  seseorang  karena  kemampuan  yang  tidak  digunakan,  2)  menimbulkan  ketidakstabilan  politik dan  sosial,  3)  pengangguran  menjadi  beban  psikis  dan  psikologis  bagi  penganggur  atau  keluarga,  4)  dapat memicu  terjadinya aksi kejahatan.

## METODE
Metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data    valid  dengan  tujuan  dapat ditemukan,dikembangkan  dan  dibuktikan  pada  pengetahuan  tertentu  sehingga  dapat  digunakan  untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian bersifat kuantitatif menggunakan  data  sekunder    bersumber dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  provinsi  Sumatera  Barat  berupa data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran tahun 2014  – 2018. Populasi penelitian 19  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  provinsi  Sumatera  Barat.  Teknik  sampling  yang  digunakan nonprobability sampling dengan sampling jenuh (sensus) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan jumlah populasinya relatif sedikit (Sugiyono, 2014). Data penelitian kuantitatif  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka  berupa  data  panel  sebagai  unit-unit  individu  yang  sama  dan diamati dalam kurun waktu tertentu. Kelebihan penelitian menggunakan data panel sbb : data lebih normatif, variabelitasnya  lebih  besar,  kolineariti  lebih  rendah  diantara  variabel  dan  banyak  derajat  bebas  serta  lebih efisien  sehingga  dapat  mendeteksi  dan  mengukur  dampak  dengan  lebih  baik  dimana  hal  ini  tidak  bisa dilakukan  oleh  data  data cross  section dan time  series. Panel  data  memungkinkan  mempelajari  lebih komplek tentang perilaku yang ada dalam model sehigga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2012).
Definisi operasional masing-masing variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X)  menurut BPS sbb : kemiskinan  (Y)  yaitu  penduduk  yang  memiliki  rata-rata  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di  bawah  garis kemiskinan   diukur dalam satuan persentase. Pertumbuhan ekonomi (X 1 ) yaitu perubahan nilai barang atau jasa  dari  setiap  lapangan  usaha  yang  dihitung  dari  angka  PDRB  ADHK  2010  pada  masing-masing
kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera  Barat    diukur    dalam  satuan  persentase.  Inflasi  (X 2 )  yaitu  kenaikan harga barang dan jasa sebagai kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara diukur dalam satuan persentase. Pengangguran (X 3 )  yaitu rasio pencari kerja dengan angkatan kerja  dalam satuan  persentase.  Analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda    Y  =  a  +  b 1 X 1 +  b 2 X 2 +  b 3 X 3 +  e dengan program SPPS. Uji parsial dan simultan menggunakan tingkat signifikansi α = 5% dengan ketentuan sebagai berikut : jika p value 0,000 < 0,05 maka signifikan atau t hitung ≥ t tabel dan jika p value > 0,05 maka  tidak  signifikan  atau  t  hitung  <  t  tabel.  Begitu  juga  untuk  uji  simultan  jika p  value <  0,05  maka signifikan atau F hitung ≥ F tabel dan jika p value > 0,05 maka tidak signifikan atau F hitung < F tabel. Nilai koefisien  determinasi  yang  disesuaikan (Adjusted  R  Square) digunakan  untuk  menjelaskan  seberapa  besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2002).

## HASIL
Menurut BPS (2019) provinsi Sumatera Barat berada di  pantai Barat Tengah   meliputi daratan dan kepulauan  terletak  pada  0 0 54’  Lintang Utara dan 3 0 30’  Lintang Selatan  serta 98 0 36’ dan 101 0 53’ Bujur Timur dengan luas wilayah  42.229,13 km 2 setara dengan 2,17%  luas wilayah negara Republik Indonesia. Propinsi Sumatera Barat  sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan provinsi  Jambi  dan  Bengkulu,  sebelah  Timur  dengan  provinsi  Riau  dan  sebelah  Barat  dengan  Samudera India. Ketinggian permukaan daratan provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi dimana sebagian daerahnya berada pada daerah dataran tinggi kecuali kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan kota Padang. Kondisi alam Sumatera Barat terdiri dari kawasan hutan  60,59% dari keseluruhan,  luas lahan yang  sudah  dimanfaatkan  untuk  budidaya  pertanian    28,55%.  Selain  itu  juga  terdiri  dari  kawasan  hutan lindung  45,17%  dari  luas  keseluruhan,  luas  lahan  yang  sudah  dimanfaatkan  untuk  budidaya    54,82%. Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yang terbagi dalam 144 kecamatan terdiri atas 53 nagari, 1974 kelurahan dimana kepulauan Mentawai memiliki wilayah luas daerah terluas 6,01 ribu km 2 dan kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil hanya  23 km 2 .
Jumlah penduduk miskin berfluktuatif setiap tahunnya di provinsi Sumatera Barat seperti data pada Tabel 1. Menurut BPS (2019) jumlah penduduk miskin tertinggi  di kota Padang 44.044 orang dan terendah di  kota  Sawahlunto  1.480    orang.  Sedangkan  persentase  penduduk  miskin  paling  tinggi  di  kepulauan Mentawai 14,44% dan terendah di kota Sawahlunto 2,39%. Begitu juga  garis kemiskinan tertinggi di kota Padang  Rp  507/kap/bulan  dan  terendah  di  kepulauan  Mentawai  Rp  294/kap/bulan.  Hal  ini  terjadi    karena kondisi geografis kota Padang umumnya  daerah pantai sehingga sumber pendapatan  masyarakat   di sektor perikanan sebagai nelayan Juga karena adanya pengurangan lahan yang sudah dijadikan untuk industri dan perkantoran.  Meskipun kepulauan Mentawai kondisi geografisnya hampir sama dengan kota Padang tetapi sumber  pendapatan  masyarakat  tidak  hanya    di  sektor  perikanan  tapi  juga  di  sektor  pertanian  dan perdagangan.    Kondisi  geografis  kota  Sawahlunto    sebagai  daerah  perbukitan  dan  pegunungan  jumlah penduduk miskin relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lainnya di provinsi Sumatera Barat dimana sumber  pendapatan  masyarakatnya  sudah  cukup  bervariasi  dari  berbagai  sektor  seperti  pertanian, perdagangan  dan  jasa.    Kota  Sawahlunto  sebagai  kota  tambang  batu  bara  sejak  zaman  dahulu    sumber pendapatan  masyarakat  sudah  cukup  bervariasi  dari  berbagai  sektor  juga  sebagai  salah  satu  daerah pemekaran yang sudah dapat mengembangkan kotanya sesuai dengan kondisi yang dimilikinya.
Pertumbuhan  ekonomi  kota  dan  kabupaten  di  provinsi  Sumatera  Barat  yang  tidak  merata  dan perbedaan lapangan usaha potensial pada masing-masing lapangan usaha sehingga kebijakan pembangunan ekonomi  berbeda  dalam  menggunakan  potensi  sumber  daya  lokal.  Sesuai  UU  No.22  tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.25  tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  masing- masing  daerah  dapat  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Masing-masing  daerah  bebas  menetapkan sektor/komoditi  yang  diprioritaskan  pengembangannya    sehingga  kemampuan  Pemerintah  Daerah  menjadi semakin  penting  dengan  mengidentifikasi  sektor-sektor  yang  memiliki  keunggulan    karena  sektor  yang belum  diketahui  keunggulannya  sulit  untuk  dikembangkan.  Adanya  perbedaan  kegiatan  ekonomi  di  setiap kabupaten  /  kota  di  provinsi  Sumatera  Barat  mempengaruhi  kondisi  perekonomian  masing-masing kabupaten / kota yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Kebijakan pembangunan saat  ini  lebih  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Laju  inflasi  di  Sumatera  Barat  tahun  2018  cukup
terkendali  sesuai  dengan  perkiraan    stabilnya  harga  sejumlah  kebutuhan  pokok  yang  selama  ini  rentan sebagai  penyebab  inflasi.  Terkendalinya  inflasi  tahun  2018  didorong  oleh  stabilnya  harga  sejumlah kebutuhan pokok seperti cabe merah yang mengalami penurunan harga secara signifikan dimana komoditas ini  sangat  rentan  sebagai  penyebab  inflasi  di  Sumatera  Barat.  Cabe  merah  sepanjang  tahun  2018  justeru mengalami deflasi 0,36% dan komoditas lainnya yang menyumbang deflasi seperti kentang, emas perhiasan, kelapa  dan  petai  masing-masingnya  0,03%.  Inflasi  di  kota  Padang  2,55%  dan  Bukittinggi  2,99%  menjadi barometer  ekonomi  Sumatera  Barat  sepanjang  tahun  2018.  Sedangkan  per  Desember  2018  inflasi  kota Padang  0,16%  ditopang  oleh  kenaikan  tarif  angkutan  udara,  beras  dan  bawang  merah  serta  di  Bukittinggi 0,41% dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pokok. Dalam mengatasi inflasi Kepala Daerah harus lebih peka dalam memantau harga kebutuhan pokok di daerah  dan menjaga koordinasi antar daerah dalam menjaga pasokan. Untuk mengatasi pengangguran pemerintah provinsi Sumatera Barat melakukan  beberapa kegiatan  program  peningkatan  kesempatan  kerja  berupa  pelatihan  wira  usaha  baru  melalui  tenaga  kerja mandiri, pelatihan keterampilan terapan teknologi tepat guna, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (job fair), kegiatan penyiapan tenaga kerja berbasis kompetensi, job canvassing dan bursa kerja online. Hasil olahan data didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = 179,02 – 0,087X 1 – 0,033X 2 +  0,006X 3 +  e (-0,259)         (-0,317)       (0,053) F hitung = 0,781   dan  F tabel = 4,53 R = 0,866         R 2 = 0,949       Adjusted R Square = 0,549 Interpretasi  persamaan regresi linier berganda di atas sebagai berikut :
- a  =  179,02  berarti  jika  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  dan  pengangguran ceteris  paribus maka kemiskinan sebesar 179,02%
- b 1 = -0,087 berarti jika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka kemiskinan turun sebesar 0,087% dengan asumsi inflasi dan pengangguran ceteris paribus. - b 2 =  -  0,033  berarti    jika  inflasi  naik  1%    maka  kemiskinan  turun  sebesar  0,033%  dengan  asumsi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran ceteris paribus.
- b 3 =  0,006  berarti  jika  pengangguran  naik  1%  maka  kemiskinan    naik  sebesar  0,006%  dengan  asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi ceteris paribus.
Pengujian  hipotesis  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan  karena  -0,259  <  0,05  dan  -0,033  <  0,005  sedangkan pengangguran  tidak  berpengaruh    terhadap  kemiskinan  karena  0,053  >  0,05  sehingga  hipotesis  penelitian ditolak.  Pengujian  hipotesis  secara  simultan  menunjukkan  F  hitung  <  F  tabel  (0,781  <  4,53)  sehingga pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Hapsari,  2017)  bahwa  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan  dan  pengangguran  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan. Pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  dan  pengangguran  dengan  kemiskinan  hubungannya  kuat  (R  =  0,866)  dan kemiskinan  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  dan  pengangguran  sebesar  94,9%  sedangkan sisanya  5,1%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  model  penelitian.  Begitu  juga kemiskinan  mampu  dijelaskan  oleh  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  dan  pengangguran  54,9%  dan  sisanya 45,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

## SIMPULAN
Hasil persamaan regresi linier berganda pada 19 kabupaten / kota provinsi Sumatera Barat  didapat Y =  179,02  –  0,087X 1 –  0,033X 2 +  0,006X 3 +  e,  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan  sedangkan  pengangguran  tidak  berpengaruh  terhadap kemiskinan  secara  parsial.  Pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  dan  pengangguran  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  kemiskinan  secara  simultan.  Pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  dan  pengangguran  menjelaskan kemiskinan  di  Sumatera  Barat  54,9%  sedangkan  sisanya  45,1%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak termasuk  ke  dalam  model  penelitian.  Untuk  penelian  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah    variabel bebas    lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  kemiskinan  di  provinsi  Sumatera  Barat  seperti  investasi, pengeluaran pemerintah dan variabel lainnya serta disarankan  agar dapat menambah data panel penelitian. Untuk  mengurangi  pengangguran  agar  tenaga  kerja  terserap  diharapkan  kepada  pemerintah  perlu
memberikan  pelatihan  keahlian  dalam  bekerja  di  bidang  tertentu.  Selain itu  diharapkan  juga  kepada  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat agar menganggarkan dana pelatihan untuk tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdal,   Afyana   dan   Mike   Triani.   2018.  Analisis  Faktor – Faktor  yang   Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  Di  Kabupaten / Kota  Sumatera   Barat. Jurnal  Ecogen. 1(3). September 2018 : 1 – 10. Badan Pusat Statistik 2019. Sumatera Barat Dalam Angka 2019. Padang : BPS. Badan Pusat Statistik. 2019. Survei Ekonomi Nasional. Padang : BPS. Badan Pusat Statistik. 2019. Data dan Informasi  Kemiskinan  Kabupaten / Kota Tahun 2018. Jakarta. BPS. Case & Fair. 2006. Prinsip-Prinsip Ekonomi. Jakarta : Erlangga. Damodar, Gujarati. 2012. Ekonometrika. Jakarta : Erlangga. Dwihapsari,    Yulianita  Ratna.  2017. Analisis    Pengaruh    Pertumbuhan    Ekonomi,  Inflasi  dan Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia  2000  –  2015. Skripsi.  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Elly M.Setiadi dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi. J akarta : Kencana. Ghozali,  Imam.    2002. Aplikasi    Analisis    Multivariate    dengan    Program    SPSS .    Semarang  :  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nanga,      Muana.    2001. Makroekonomi  :    Teori    Masalah  dan    Kebijakan. Jakarta  :    PT  Raja  Grafindo Persada.
Raharja, Prathama dan  Manurung  Mandala. 1999. Teori  Ekonomi  Mikro Suatu  Pengantar Edisi Kedua. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Samuelson,  Paual   dan   Nordhaus,   William D  2004. Ilmu  Makro  Ekonomi. Jakarta :  PT Media Global Edukasi.
Sugiyono. 2014. Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta. Sukiro, Sadono. 2006. Teori Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta : PT Raja Grafindo. Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga. Yanuar. 2009. Ekonomi Makro :  Suatu Analisis Untuk Konteks Indonesia. Jakarta : Yayasan Mpu Artajaya.