## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## THE EFFECT OF UNDERSTANDING GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS

## PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Fikri Ary Nugraha 1 , Erry Andhaniwati 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 fikriary95@gmail.com 1 , errya.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The  government  as  an  organization  engaged  in  public  services  in  its  management  must  also  carry  out transparency  and  public  accountability.  Financial  reports  are  a  medium  for  an  entity,  in  this  case  the government, to account for its financial performance to the public. This study uses a quantitative approach. The number of samples in this study amounted to 53 people who worked at BPKAD Sidoarjo Regency. The type of data used in this study is primary data in the form of a questionnaire filled out by respondents. The analysis technique used is Partial Least Square (PLS). The results showed that understanding government accounting standards affects the quality of financial statements.
Keywords: Government Accounting Standards, Financial Statements, Government.

## ABSTRAK
Pemerintah yang sebagai organisasi yang bergerak pada pelayanan publik dalam pengelolaannya juga harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, dalam  hal  ini  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  kinerja  keuangannya  terhadap  publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 53 orang yang bekerja pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Teknik analisis yang digunakan merupakan Partial Least  Square (PLS).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Pemerintah.

## PENDAHULUAN
Kemajuan area publik di Indonesia menghadapi keunikan berupa meluasnya permintaan  dari  masyarakat  umum terkait  tanggung  jawab  dan  kejelasan pendirian  area  publik,  baik  di  tingkat pusat maupun daerah. Sebagai organisasi yang  fokus  pada  pelayanan  publik,
pemerintah diharapkan untuk menerapkan  praktik  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan misi  organisasi,  baik i yang i berhasil i maupun i yang i gagal i mencapai i tujuan i dan i sasaran i yang i telah i ditetapkan i sebelumnya.  Interaksi  tanggung  jawab ini  dilakukan  sesekali  sebagai  bentuk tanggung  jawab  (Suryani  dan  Ismail, 2018).  Keterbukaan  pada  dasarnya
adalah aturan yang menjamin hak setiap orang  untuk  mendapatkan  data  tentang organisasi pemerintah. Hal ini mencakup informasi  terkait  kebijakan,  proses pengambilan  keputusan,  pelaksanaan kebijakan,  dan  hasil  yang  telah  dicapai (Sawir, 2017).
Laporan
i Keuangan i adalah
i dokumen i yang i menyajikan i informasi i mengenai i posisi i keuangan, i kinerja
i keuangan, i serta i arus i kas i suatu i entitas
i pada i suatu i periode i waktu i tertentu.
i Fungsi i utama i laporan i keuangan i adalah
i memberikan i gambaran i yang i jelas i dan akurat  mengenai  aspek  keuangan  suatu perusahaan  kepada  berbagai  pihak terkait,  seperti  pemegang  saham, kreditor,  analis  keuangan,  dan  pihak berkepentingan lainnya.
“Pemerintah  (SAP)  yang  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip akuntansi dan pedoman pedoman dalam  menyusun  atau  menyajikan laporan  keuangan.  Berpedoman  dengan SAP dapat memudahkan aparatur bagian keuangan  untuk  menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas”
Pentingnya  memahami  Prinsip- prinsip  Pembukuan  Pemerintah  dalam substansi administrasi merupakan variabel  yang  tidak  dapat  diabaikan untuk mencapai laporan i keuangan i yang i berkualitas.
Kondisi  yang  terjadi  saat  ini  di Indonesia  permasalahan-permasalahan terkait kualitas laporan keuangan masih sering  kita  jumpai,  hal  ini  diakibatkan karena  pemerintah  kurang  serius  dalam membenahi permasalahan tersebut sehingga berakibat pada kurang berkualitasnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di  Kabupaten  Sidoarjo,  terdapat sebuah  contoh  penilaian  terhadap ringkasan  keuangan  pemerintah  daerah tahun  2016  oleh i Badan i Pemeriksa
i Keuangan i (BPK). i Temuan i BPK i menunjukkan i bahwa i sebagian i besar
i laporan i keuangan i pemerintah i daerah sebenarnya  tidak  memenuhi  pedoman yang  ditetapkan  oleh  pedoman  yang relevan. “Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester
(IHPS)  I  tahun  2017  mengindikasikan temuan  signifikan.  Dari  pemeriksaan terhadap  537  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2016,  BPK  memberikan  opini  Wajar
Tanpa  Pengecualian  (WTP)  pada  375 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian  (WDP)  pada  139  LKPD, dan  opini  Tidak  Memberikan  Pendapat
(TMP)  pada  23  LKPD.  Evaluasi  BPK pada  IHPS  I  Tahun  2017  menunjukkan
bahwa  dari  6.053  kasus  permasalahan yang  diidentifikasi,  36%  melibatkan kelemahan  akuntansi  dan  pelaporan, 44%  terkait  kelemahan  pelaksanaan anggaran  pendapatan  dan  belanja,  dan 20% terfokus pada 5 kelemahan struktur pengendalian internal”
Berdasarkan  fenomena,  penelitian ini  berencana  untuk  menganalisis dampak  dari  pemahaman  norma-norma pembukuan  pemerintah  terhadap  sifat laporan  keuangan  dan  sumber  daya teritorial dalam Peraturan Sidoarjo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif  dengan  objek  yang mencakup  pemahaman  prinsip-prinsip pembukuan  pemerintah,  kemampuan aset  manusia,  inovasi  data,  dan  sifat laporan keuangan. Subjek i penelitian i ini i adalah i perwakilan i dari i segmen i Satuan
i Kerja i Perangkat i Daerah i (SKPD) i yang i bekerja i di i Badan i Pengelola i Keuangan i dan i Aset i Daerah i (BPKAD) i Kabupaten i Sidoarjo. i Jumlah i sampel i dalam i tinjauan
i ini iadalah i 53 i perwakilan i segmen i SKPD
i di i BPKAD i Kabupaten i Sidoarjo. Informasi i yang i digunakan i sangat
i penting, i yang i diperoleh i melalui
i penyebaran i kuesioner i kepada i sampel. Investigasi  informasi  dan  pengujian spekulasi diselesaikan dengan menggunakan  pemrograman  SmartPLS 3.0 untuk menilai hubungan antar faktor. HASIL DAN

## PEMBAHASAN
PENELITIAN Uji Outer Model
Hasil i uji i validitas i konvergen
i dapat i dilihat i pada i tabel i berikut: Tabel 1. Outer Loading
Berdasarkan i tabel  idi i atas, i dapat
i diasumsikan i bahwa  setelah  pengujian tahap kedua, hubungan antar faktor telah terbukti  sah  dan  memenuhi  nilai legitimasi gabungan, karena semua nilai di atas 0,7. Tahap selanjutnya adalah uji legitimasi  diskriminan,  yang  dapat
i dilihat i pada i tabel i berikut:
Tabel 2. Discriminant Validity
Berdasarkan tabel di atas,
cenderung  beralasan  bahwa  semua bangunan  dalam  model  memiliki i nilai i cross i loading i yang i lebih i penting i dibandingkan i dengan i nilai i antar i faktor yang berbeda. Hasil ini dikatakan bahwa penanda  telah  memenuhi  discriminant validity.
Kemudian, metode lain lagi untuk mengevaluasi  legitimasi  diskriminan adalah dengan melihat nilai akar kuadrat dari  perbedaan  khas  yang  dihilangkan (AVE)  dari  setiap  bangunan  dengan hubungan  di  antara  bangunan  yang berkembang dan bangunan yang berbeda
dalam  model.  Legitimasi  dinyatakan puas  dengan  asumsi  nilai i AVE i lebih
i besar i dari i 0,5 i (Ghozali, i 2014). Berikut ini  adalah  tabel  konsekuensi  dari pengujian nilai AVE :
Tabel 3. Hasil Uji Nilai AVE
Melihat i tabel i di i atas, i dapat
i diasumsikan i bahwa i semua i pengembangan i memiliki i nilai i Average
i Variance i Extracted i (AVE) i di i atas i 0,50,
i sesuai i dengan i aturan i yang i disarankan.
i Oleh i karena i itu, i semua i faktor i dalam
i penelitian i ini i cenderung i dianggap i sah. Reliabilitas variabel dalam penelitian  ini  dievaluasi  menggunakan teknik  composite  reliability.  Koefisien reliabilitas  digunakan  sebagai  indikator untuk menilai keandalan suatu variabel. Sebuah  variabel  dianggap  reliabel i jika i memiliki i nilai i koefisien i reliabilitas i yang
i lebih i besar i dari i 0,7. i Berikut i adalah i tabel nilai composite reliability:
Tabel 4. Nilai Composite Realiability
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat disimpulkan  variabel-variabel  yang terdapat  dalam  tinjauan  ini  dapat dianggap  solid  dan  dapat  diandalkan untuk digunakan dalam tes pemeriksaan tambahan.  Hal  ini  didasarkan  pada alasan  bahwa  setiap  variabel  dalam i penelitian i ini i menunjukkan i nilai i reliabilitas i komposit i yang i lebih i dari i 0,
Uji Inner Model
Pengujian inner model atau model structural . i dilakukan i untuk i menilai i hubungan i antara i pengembangan, i nilai
i kepentingan, i dan i R-square i dari i model
i pemeriksaan.
i Penilaian i model  yang mendasari  termasuk  penggunaan  R- square  untuk  pengembangan  yang diandalkan. Hasil akhir dari uji R-square dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Uji R-Square VARIABEL R SQUARE Kualitas Laporan Keuangan 0.472 Tabel i tersebut i menunjukkan i insentif i R-square i untuk i variabel i Kualitas i ringkasan i Anggaran i (Y) i sebesar i 0,472. i Hal i ini i berarti i bahwa i sekitar i 47,2% i variasi  dalam  Sifat Laporan Anggaran dapat dijelaskan oleh Pemahaman Pedoman Pembukuan Pemerintah i (X1), i Kemampuan i Sumber i Daya i Manusia i (X2), i dan i Inovasi i Data
i (X3). i Sisanya i sebesar i 52,8% i dipengaruhi i oleh i variabel-variabel i lain
i yang i tidak i termasuk i dalam i kajian i ini. Tabel  tersebut  menunjukkan  nilai
i R-square i Kualitas i Laporan i Keuangan
i (Y) i sebesar i 0,472, i yang i artinya i sekitar
i 47,2% i variasi i dalam i kualitas i laporan
i keuangan i dapat i dijelaskan i oleh
i Pemahaman
i Standar i Akuntansi
i Pemerintah i (X1), i Kompetensi i Sumber i Daya i Manusia i (X2), i dan  Teknologi Informasi (X3). Sebanyak 52,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis yang
diusulkan  selesai  melalui  pengujian model  utama  (model  ke  dalam), memusatkan  perhatian  pada  nilai  R- square  dan  path  coefficients.  Path coefficients  mencerminkan  koefisien batas dan makna terukur dari hubungan antara  faktor-faktor  dalam  tinjauan. Makna  dari  batas-batas  yang  dinilai memberikan  data  tentang  kekuatan  dan arah hubungan variabel.
Kriteria  penerimaan  hipotesis dalam penelitian ini adalah jika nilai i T- Statistic i lebih i besar i dari i 1,96 i (>1,96)
i dengan i nilai i P-Values i kurang i dari i 0,05 i (P i < i 0,05), i menandakan  signifikansi statistik.
Sebaliknya, penolakan hipotesis  terjadi  jika  nilai i T-Statistic i kurang i dari i 1,96 i (<1,96) i dengan i nilai i P- Values i lebih i dari i 0,05 i (P i > i 0,05), i menunjukkan i ketidaksignifikan i statistik.
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis
Berdasarkan Path Coefficients Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah  Berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah landasan bagi  seorang  akuntan  entitas  untuk mengambil  keputusan.  Kualitas  laporan keuangan  yang  baik  tercermin  dalam kemudahan pemahaman oleh pengguna. Konsep  ini  terkait  dengan  teori keagenan,  di  mana  hubungan  keagenan dapat  dijelaskan  sebagai  bawahan sebagai  agen  dan  atasan  sebagai prinsipal. Dalam konteks pelaporan keuangan,  entitas  pemerintah  atau BPKAD bertindak sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menyajikan  informasi  yang  bermanfaat kepada  para  pengguna  informasi keuangan  pemerintah  yang  berperan sebagai  prinsipal.  Para  prinsipal,  dalam hal ini, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang bertugas menilai tingkat  akuntabilitas  dan  membuat keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun politik  berdasarkan  informasi  keuangan yang disampaikan oleh agen.
Sebagai  pengguna,  semakin  baik laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh pegawai  BPKAD,  maka  informasi tersebut  dapat  dipahami  dengan  lebih mudah  dan  baik  oleh  pengguna, termasuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.  Temuan  ini  konsisten  dengan
hasil penelitian Lestari dan Dewi (2020) yang  menyatakan  bahwa  pemahaman terhadap standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan  hasil  pengujian  dan pembahasan  mengenai  pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi  sumber  daya  manusia,  dan teknologi  informasi  terhadap  kualitas laporan  keuangan,  dapat  disimpulkan bahwa  pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan . Saran yang dapat diberikan adalah penting  bagi  pegawai  BPKAD  untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik, diharapkan  kualitas  laporan  keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Ini dapat mencakup partisipasi dalam pelatihan atau workshop terkait akuntansi pemerintahan, mengikuti perkembangan terbaru  dalam  standar  akuntansi,  serta memastikan adanya mekanisme evaluasi dan  umpan  balik  secara  berkala  untuk memastikan pemahaman yang berkelanjutan.  Peningkatan  pemahaman ini dapat berdampak positif pada akurasi, kejelasan,  dan  keterbacaan  laporan keuangan yang disajikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiawan,  N.  T.,  &  Rasmini,  N.  K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis
Akrual, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis  Universitas  Udayana ,
10 (5), 3475–3500.
Alamsyah, M. R., Rahayu, S., & Muslih, M.  (2017).  Kompetensi  Sumber
Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD),  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian  Internal  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah  (Studi  Empiris  pada Satuan Kineja  Perangkat  Daerah (SKPD)  Kota  Depok). Majalah Ilmiah UNIKOM , 15 (2).
Arifah,  D.  A.  (2012).  Praktek  Teori Agensi  pada  Entitas  Publik  dan Non Publik. Prestasi , 9 (01). Eliana,  E.  (2017).  Pengaruh  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah. SI-MEN (Akuntansi  Dan  Manajemen)
STIES , 8 (1), 22–36.
Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least  squares  konsep,  teknik  dan aplikasi  menggunakan  program smartpls  3.0  untuk  penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP . Helena, H. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah Provinsi  DKI  Jakarta .  Sekolah Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia Jakarta. Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi dan sistem pengendalian  intern  terhadap kualitas laporan keuangan. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 11 (2), 170–178. Mutiar, Y. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan  Pada  PT.  PP  (Persero)
Tbk.  Proyek  Pelabuhan Sibolga. Skripsi .
Nainggolan,  L.  E.,  Purba,  B., Sudarmanto,  E.,  Nainggolan,  P., Hasibuan,  A., Simarmata,  H.  M. P.,  &  Damanik,  D.  (2021). Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia . Yayasan Kita Menulis. Pujanira,  P.,  &  Taman,  A.  (2017). Pengaruh  kompetensi  sumber daya  manusia,  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan,  dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah  provinsi  diy. Nominal: Barometer  Riset  Akuntansi  Dan Manajemen , 6 (2), 14–28. Rafid,  R.  Z.  (2016). Pengaruh Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan  Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan  dengan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada  Pemerintahan  Kabupaten Bone) .  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar. Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar  akuntansi  pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi,
dan  sistem  pengendalian  intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota  Tangerang Selatan. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis, Dan Akuntansi , 20 (2). Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. Papua  Review:  Jurnal Ilmu  Administrasi  Dan  Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 9–18.
Sugiyono,  P.  D.  (2017).  Metode Penelitian  Bisnis:  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,  Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung .
Suryani,  E.,  &  Ismail,  I.  (2018). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Instansi  Pemerintah Pada  Kabupaten  Aceh  Besar.
Kolegial , 6 (1), 78–87.