## KEWARISAN  ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYAR Ī’AH
Jayusman 1 , Iim Fahimah 2 , Rahmat Hidayat 3
1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat jayusman@radenintan.ac.id

## Abstract
This paper specifically discusses about religious differences as one of the barriers in inheritance. A Muslim does not inherit an infidel ( kâfir ),  and  conversely  they  also  do  not  inherit  a  Muslim.  Can  a Muslim  child  inherit  his  infidel  parents?  In  order  to  analyze  this problem  the  author  uses maqāsid  syarī'ah review,  where  the  law  is determined  for  the  benefit.  This  research  concludes  that  it  is permissible for a Muslim child to inherit his infidel parents, which is included in hifz al- dīn (maintaining religion) at the darūriyat level. This is because when a Muslim child is prohibited from inheriting his  infidel  parents,  it  is  feared  that  his  faith  will  waver,  due  to property problems. In the case of hifz al- māl , the hājiyat position, if a Muslim  is  prohibited  from  inheriting  non-Muslim  property,  it means that any property that should be used for the benefit of the ummah will be lost.
Keywords : Inheritance, Different Religions, Maqāsid Syarī'ah

## Abstrak
Tulisan ini lebih spesifik membahas tentang salah satu penghalang untuk  mendapatkan  warisan  yaitu  perbedaan  agama.  Seorang muslim tidak mewarisi orang yang kafir demikian juga seorang kafir tidak  mewarisi  orang  muslim.  Apakah  seorang  anak  muslim  tidak dapat  mewarisi  orang  tuanya  yang  kafir?  Selanjutnya  untuk menganalisa masalah ini penulis  memakai tinjauan Maqāsid Syar ī’ah bahwa  hukum  itu disyari’atkan untuk  kemaslahatan  hamba. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dibolehkan  seorang  anak muslim  mewarisi  orang  tuanya  yang  kafir  adalah  termasuk  dalam
p-ISSN: 1979-052X
E-ISSN: 2614-6215 Desember 2020
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
hifz  al- dī n (memelihara  agama)  pada  level d arū riyat. Hal  ini dikarenakan  bahwa  ketika  seorang  anak  yang  muslim  dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka dikhawatirkan akan goyah imannya  karena  masalah  harta.  Sedangkan    dalam  hal hifz  al- mā l menempati level hā jiyat karena kalau orang Islam dilarang mewarisi harta non muslim itu berarti ada harta yang hilang yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan umat.
Kata Kunci: Kewarisan, Beda Agama, Maqāsid Syarī’ah
A. Pendahuluan
Masalah  kewarisan  adalah  masalah  yang  selalu  menarik untuk dibahas selalu up to date . Masalah pembagian waris, manusia pada  umum  selalu  ingin  mendapatkan  warisan  dari  orang-orang dekatnya.  Dalam  hukum  kewarisan  Islam  selain  dibahas  tentang rukun dan sebab-sebab mendapatkan warisan dibahas juga tentang penghalang  untuk  bisa  saling  mewarisi.    Berbeda  agama  adalah salah  satu  penghalang  untuk  bisa  saling  mewarisi  dalam  keluarga. Selanjutnya  penulis  mencoba  menganalisa  konsep  kewarisan dengan memakai Maqāsid Sya rī’ah , yang mana Maqāsid Syarī’ah atau maslahah  memiliki  dua  kedudukan  pertama    maslahah  sebagai sumber  hukum,  khususnya  dalam  masalah  yang  tidak  dijelaskan oleh nash. Kedua maslahah adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad  dan  hukum  syari ’ah harus  dipastikan  memenuhi  maslahat dalam kehidupan manusia.
Islam  adalah  agama  rahmatan lil ‘ālamī n artinya  Islam merupakan  agama  yang  membawa  rahmat  dan  kesejahteraan  bagi seluruh  alam  semesta,  termasuk  hewan,  tumbuhan  dan    manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al- Anbiyā ayat 107 yang bunyinya,
لِإ  َكاَنْلَسْرَأ اَمَو
َيِمَلاَعْلِل ًةَْحَْر
Artinya: “ Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu,  melainkan untuk(menjadi) rahmat bagi semesta alam. ” Islam  adalah  agama  universal,  komprehensif,  lengkap dengan  dimensi jamalah dan murū nahnya .  Sebagai  agama  universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan- non  adaptabel (śubū t )    watak  Islam  yang  satu  ini  tidak  mengenal
perubahan  apapun  karena  berkaitan  dengan  persoalan-persoalan ritus  agama.  Di  sisi  lain  Islam  sangat  fleksibel  yang  bisa mengakomodir  kepentingan  hamba-Nya.  Dalam  kehidupan bermasyarakat  yang  kompleks  di  masa  sekarang  ini,  adanya perbedaan khususnya dalam hal persepsi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Upaya membangun persepsi positif tentang Islam di mata dunia akan sulit terwujud manakala paradigma keislaman tidak mengedepankan visi Islam Rahmatan Lil ‘Ālamī n dalam membangun perdamaian dunia hakiki. Akan tetapi banyak sekali penafsiran dan persepsi yang keliru mengenai konsep itu sendiri.
Islam  tidak  melarang  umatnya  berinteraksi  dengan komunitas agama lain. Rahmat Allah yang diberikan melalui Islam, tidak  mungkin  dapat  disampaikan  kepada  umat  lain,  jika komunikasi  dengan  mereka  tidak  berjalan  baik.  Karena  itu,  para ulama fuqaha dari berbagai mazhab membolehkan seorang Muslim memberikan sedekah sunnah kepada non Muslim yang bukan kafir harbi. Demikian  pula  sebaliknya,  seorang  Muslim  diperbolehkan menerima  bantuan  dan  hadiah  yang  diberikan  oleh  non  Muslim. Para  ulama  fuqaha juga  mewajibkan  seorang  Muslim  memberi nafkah  kepada  istri,  orang  tua  dan  anak-anak  yang  non  Muslim. Seorang Muslim bertanggungjawab menerapkan basyī ran wa nażiran lil- ‘alamīn, Islam melarang umatnya berinteraksi dengan non Muslim dalam hal-hal yang  dapat menghapus  misi dakwah Islam terhadap mereka. 1 Nash menyatakan  bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang yang kafir demikian juga seorang kafir tidak mewarisi orang muslim. Apakah seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir? Apakah  ini  ajaran  agama  yang  bersifat  tetap  dan  tidak  dapat berubah. Ataukah ini merupakan ajaran yang bersifat zan dan dapat berubah. Inilah yang menjadi konsentrasi makalah ini.

## B. Pembahasan
1. Maqāsid al- Syarī’ah
Secara  bahasa Maqāsid Syarī’ah terdiri  dari  dua  kata  yaitu Maqāsid dan Syarī’ah. Maqāsid berarti  kesengajaan  atau  tujuan,
1 KH.Muhammad  Idrus  Romli,  http://www.fimadani.com/rahmatan- lil-alamin-dan-toleransi /
Maqāsid merupakan bentuk jama’ dari maqsud yang berasal dari suku kata Qasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqāsid berarti  hal-hal  yang  dikehendaki  dan  dimaksudkan. 2 Sedangkan Syarī’ah secara  bahasa  berarti   menuju  Jalan  artinya 3 ءالما  ليا  ردتح    عضاولما sumber  air,  jalan  menuju  sumber  air  dapat  juga  diartikan  berjalan menuju sumber kehidupan. 4
Dalam  al- Qur’an Allah  swt  menyebutkan  beberapa  kata Syarī’ ah  di  antaranya  sebagai  mana  yang  terdapat  dalam  surat  al- Jāsiyah dan al- Syūrā :
ىَلَع َكاَنْلَعَج َّمثُ
ل َنيِذَّلا َءاَوْهَأ ْعِبَّتَ ت لَو اَهْعِبَّتاَف ِرْملأا َنِم ٍةَعيِرَش َنوممَلْعَ ي Artinya: “ Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)  dari  urusan  (agama  itu),  maka  ikutilah  syariat  itu  dan janganlah  kamu  ikuti  hawa  nafsu  orang-orang  yang  tidak mengetahui. ” ( QS. 45 : 18)
ِنيِِّدلا َنِم ْممكَل َعَرَش
َو اًحومن ِهِب ىَّصَو اَم َلِإ اَنْ يَحْوَأ يِذَّلا اَمَو َكْي ِهِب اَنْ يَّصَو َميِهاَرْ بِإ ِهيِف اومقَّرَفَ تَ ت لَو َنيِِّدلا اومميِقَأ ْنَأ ىَسيِعَو ىَسوممَو
ِهْيَلِإ ْممهومعْدَت اَم َيِكِرْشممْلا ىَلَع َمبَُك
ِهْيَلِإ  ِبَِتَْيَ مَّللَّا مبيِنمي ْنَم ِهْيَلِإ يِدْهَ يَو مءاَشَي ْنَم
Artinya: “ Dia  telah  mensyari'atkan  bagi  kamu  tentang  agama  apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan  kepadamu  dan  apa  yang  telah  Kami  wasiatkan  kepada Ibrahim,  Musa  dan  Isa  Yaitu:  Tegakkanlah  agama  dan  janganlah kamu berpecah belah tentangnya. ” (QS. 42: 13) Dari  dua  ayat  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa  syariat  sama dengan  agama,  namun  dalam  perkembangan  sekarang  terjadi reduksi  muatan  arti syari’at. Aqidah  misalnya,  tidak  masuk  dalam pengertian  syariat,  Syekh  Muhammad  Syaltout  misalnya sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Asafri  Jaya  Bakri  dalam  bukunya
2 Ahmad Qorib, Ushul Fikih 2 , (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet, II), h. 170.
3 Dikutip oleh Asafri Jaya dari lisā n al- ‘Arab kepunyaan Ibnu Mansur al- Afriqi, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th),VIII, h. 175.
4 Fazlur  Rahman, Islam ,  alih  bahasa:  Ahsin  Muhammad,  (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.
Konsep Maqāsid Syarī’ah menurut  as-Syatibi mengatakan  bahwa syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah swt untuk dipedomani  oleh  manusia  dalam  mengatur  hubungan  dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan. 5 Setelah  menjelaskan  definisi Maqās id dan syarī’ah secara terpisah  kiranya  perlu  mendefinisikan Maqāsid syarī’ah setelah digabungkan  kedua  kalimat  tersebut  ( Maqāsid syarī’ah ).  menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian Maqāsid syarī’ah secara istilah tidak  ada  definisi  khusus  yang  dibuat  oleh  para  ulama  Usul  fiqh, boleh  jadi  hal  ini  sudah  maklum  di  kalangan  mereka.  Termasuk Syekh Maqāsid (al-Syathibi)  itu  sendiri  tidak  membuat  t a’rif yang khusus,  beliau  cuma  mengungkapkan  tentang syari’ah dan fungsinya  bagi  manusia  seperti  ungkapannya  dalam  kitab al - Muw āfaqā t ”: مكاحالا ةعوشرم لحاصلم دابعلا
Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba. 6
Dari ungkapan al-Syatibi tersebut  bisa dikatakan bahwa Al- Syatibi  tidak  mendefinisikan Maqās id syarīah secara  komprehensif, cuma menegaskan bahwa doktrin Maqāshid syarīah adalah satu, yaitu maslahah atau  kebaikan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  baik  di dunia  maupun  di  akhirat.  Oleh  karena  itu  as-Syatibi  meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam, 7 berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya an-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah ‘illat atau motif (al- bā‘its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natī jah), tujuan (ghā yah), atau  akibat (‘aqī bah) dari penerapan syariat. 8
5 Asafri Jaya, Konsep Maqashid , h. 62.bisa dilihat: Mahmud Syaltout, Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah , (Kairo: Dar al-Qalam,1966), h. 12
6 Al Syatiby: Muwāfaqāt , (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Jilid I, h.21.
7 bid al- Muwwāfaqāt, II, h.2 -3
8 Taqiyuddin  An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah  al- Islāmiyyah Ushûl  al-Fiqh, (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360).
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Al-Syatibi  membagi Maqāsid menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu: Maqāsid darūriya t , Maqāsid hā jiyat, dan Maqāsid tahsī niyat. Dhar ū riyat artinya  harus  ada  demi  kemaslahatan  hamba,  yang  jika  tidak  ada, akan  menimbulkan  kerusakan,  misalnya  rukun  Islam. H ā jiy ā t maksudnya  sesuatu  yang  dibutuhkan  untuk  menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsī niyat artinya  sesuatu  yang  diambil  untuk  kebaikan kehidupan  dan  menghindarkan  keburukan,  semisal  akhlak  yang mulia,  menghilangkan  najis,  dan  menutup  aurat. Darū riyat beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama ( hifzh ad- dī n); (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) menjaga akal (hifzh al- ‘aql ); (4) menjaga keturunan (hifzh an-nasl ); dan (5) menjaga harta ( hifzh al- mā l) . 9
Ibnu  Qayyim  menjelaskan  bahwa  tujuan  hukum  Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya,  seluruh  hukum  itu  mengandung  keadilan,  rahmat, kemashlahatan  dan  hikmah,  jika  keluar  dari  keempat  nilai  yang dikandungnya,  maka  hukum  tersebut  tidak  dapat  dinamakan hukum  Islam. 10 Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  al-Syatibi,  Ia menegaskan  bahwa  semua  kewajiban  diciptakan  dalam  rangka merealisasikan  kemashlahatan  hamba.  Tak  satupun  hukum  Allah yang  tidak  mempunyai  tujuan.  Hukum  yang  tidak  mempunyai tujuan sama juga dengan taklīf ma lā yut ā q (membebankan  sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). 11
Bila  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi  akan  mengancam eksistensi  kelima  tujuan  di  atas.  Sementara  level hāji yat tidak mengancam  hanya  saja  menimbulkan  kesulitan  bagi  manusia. Selanjutnya pada level tahsīni yat , adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan  martabat  seseorang  dalam  masyarakat  dan  dihadapan Allah  swt.  sebagai  contoh,  dalam  memelihara  unsur  agama,  aspek
9 Ibid , h. 5 10 Ibn  Qayyim, I’lām  al - Muwaqi’in  Rabb  al - ‘Ālamīn ,  (Beirut:  Dar  al-Jayl, t.th.),  Jilid  III  h.3.  lihat  juga  Izzuddin  Ibn  Abd  al-Salam, Qawāid  al - Ahkām  fī Masālih al - Anām , (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, h. 72. Wahbah Zuhaili, Usūl al-Fiqh al- Islāmī , (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017
11 Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al- Mustasfā min ‘Ilm al - Usūl , (Beirut: Dār al -Fikr, t.th),h. 20.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
darūri yat -nya  antara  lain  mendirikan  Salat,  salat  merupakan  aspek darū riyat ,  keharusan  menghadap  kekiblat  merupakan  aspek hāji yat , dan  menutup  aurat  merupakan  aspeks tahsīni yat . 12 Ketiga  level  ini, pada  hakikatnya  adalah  berupaya  untuk  memelihara  kelima  misi hukum Islam.
Dari  paparan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  tujuan  atau hikmah pensyari’atan hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Mengabaikan  hal  ini  sama  juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai  kemudaratan  atau  kesengsaraan  hidup.  Pentingnya mengetahui maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam pembentukan  suatu  hukum,  merupakan  hal  yang  sangat  urgen sebagai alat bantu untuk memahami teks hukum al- Qur’an dan as- Sunnah  dan  menerapkannya  pada  suatu  peristiwa  konkrit. Pengetahuan  tersebut  juga  berfungsi  untuk  menemukan  hukum terhadap  permasalahan  yang  tidak  ada  dasar  hukumnya,  dan menyelesaikan dalil-dalil yang secara lahiriyah bertentangan.
Dengan  terealisasikannya  tujuan  ini,  maka  akan  tercapai keluasan ( tawassu ’) serta terhindar dari kesempitan, kesukaran, dan kesulitan  dalam  hidup.  Apabila  tujuan  ini  tidak  terwujud,  maka tidak  akan  mengantarkan  kepada  kerusakan,  tetapi  manusia  akan mengalami  kesulitan  dan  kesempitan.  Sedangkan  tujuan  yang bersifat tahsīni yah adalah  tujuan  yang  bersifat  tertier.  Aplikasi  dari tujuan  ini  adalah  mengambil  sesuatu  yang  sesuai  dengan  rasa keindahan dan kenyamanan serta menghindarkan keadaan-keadaan yang  menipu  dengan  cara  mempertimbangkannya  dengan  akal sehat dan lurus.
2. Kewarisan dalam Islam Kata mawārī ts secara  etimologis  adalah  bentuk  jamak  dari kata tunggal mīrā ts artinya warisan. al- Qur’an banyak menggunakan kata kerja waratsa seperti QS al-Naml (27) : 16 “ wa waritsa Sulaim ā n D ā w ū d ” yang artinya “ dan Sulaiman mewarisi Daud”, artinya “Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta
12 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al - Syatibi, ( Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), h. 71.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
mewarisi ilmu pengetahuannya. “Dalam QS al-Zumar (39): 74 “ wa auratsana  al-ardha ” yang  artinya “….dan telah member kepada  kami tempat ini”. Demikian  juga  dalam  QS  Maryam  :  6 “ yaritsuni  wa yaritsu  min ā li  Ya ’ q ū b ” artinya “…yang akan  mewarisi  aku  dan mewarisi  sebagian  keluarga ya’qub”. Mawaris juga  disebut farā idh, bentuk  jamak  dari  kata farāid ah .  Kata  ini  berasal  dari  kata faradha yang artinya ketentuan, atau menentukan. Sedangkan  kata far ā idh atau far ī dhah artinya  adalah ketentuan-ketentuan  tentang  siapa-siapa  yang  termasuk  ahli  waris yang  berhak  mendapatkan  warisan,  ahli  waris  yang  tidak  berhak mendapatkannya,  dan  berapa  bagian  yang  dapat  diterima  oleh mereka.  Ilustrasi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  fiqh  mawarits adalah  ilmu  fiqh  yang  mempelajari  tentang  siapa-siapa  ahli  waris yang  berhak  menerima  warisan,  siapa-siapa  yang  tidak  berhak menerima,  serta  bagian-bagian  tertentu  yang  diterimanya,  dan bagaimana cara penghitungannya. al-Syarbini dalam kitab Mu ghnī al- Muhtā j juz  3  mengatakan  bahwa  fiqh  Mawaris  yang  berkaitan dengan  pembagian  harta  warisan,  mengetahui  perhitungan  agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang  wajib  diterima  dari  harta  peninggalan  untuk  setiap  yang berhak menerimanya. 13
Hasby  ash-Shiddieqy  mendefinisikan  fiqh  Mawaris  sebagai “ilmu yang  mempelajari  tentang  orang-orang  yang  mewarisi  dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara- cara pembagiannya.” 14 Dalam  istilah  sehari-hari  fiqh  Mawaris disebut  juga  dengan  hukum  warisan  yang  sebenarnya  merupakan terjemahan  bebas  dari  kata  fiqh  Mawaris.  Bedanya,  fiqh  Mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum  waris  yang  diatur  dalam  kitab  Undang-undang  hukum (KUH)  Perdata.  Dalam  konteks  yang  lebih  umum,  warisan  dapat diartikan  sebagai  perpindahan  hak  kebendaan  dari  orang  yang meninggal  dunia kepada ahli warisnya yang  masih hidup. Wirjono
13 Muhammad  al-Syarbini  al-Khathib, Mughī  al - Muhtāj ,  juz  3,  (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958), h. 3
14 TM. Hasby a ṣ - Ṣ ddieqy, Fiqh Mawaris , (Yogyakarta: Mudah, t.th.), h. 8.
Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah  soal  apakah  dan  bagaimanakah berbagai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tentang  kekayaan seseorang  pada  waktu  ia  meninggal  dunia  akan  beralih  kepada orang lain yang masih hidup.” 15
Beberapa  pengertian  yang  dikemukakan  para  pakar  di  atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh Mawaris adalah fiqh  yang mempelajari  tentang  siapa-siapa  orang  yang  termasuk  ahli  waris, bagian-bagian  yang  diterima  mereka,  siapa-siapa  yang  tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya. Menurut peneliti  hukum  kewarisan  adalah  himpunan  aturan  hukum  yang mengatur  tentang  siapa  ahli  waris  yang  berhak  mewarisi  harta peninggalan.  Pada  prinsipnya  kewarisan  terjadi  didahului  dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya 16 . Mengenai kaedah  positif  yang  mengatur  perihal  kewarisan,  negara  Indonesia belum  mempunyai  hukum  kewarisan  nasional.  Tetapi  setidaknya terdapat  tiga  kaedah  hukum  positif  di  Indonesia  yang  mengatur perihal  kewarisan,  yakni  hukum  adat,  hukum  perdata  barat,  dan hukum Islam.
Hukum  Islam  sendiri  mengatur  beberapa  bidang  hukum. Posisi  hukum  kewarisan  dalam  hukum  Islam  termasuk  dalam lingkupan  bidang  hukum  kekeluargaan. 17 Pada  umumnya  perihal mengenai  hukum  kekeluargaan  yang  di  dalamnya  terdapat ketentuan  mengenai  kewarisan  tersebut  diatur  dalam  al- Qur’an surat  al- Nisā .  Harta  peninggalan  yang  ditinggalkan  pewaris  tidak serta  merta  berarti  seluruhnya  merupakan  harta  kekayaan  yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat di mana  pewaris  meninggalkan  harta  peninggalan  berupa  hutang. Perihal  mengenai  mewarisi  hutang  ini  sangat  penting  untuk diperhatikan  mengingat  bahwa  di  dalam  setiap  ketentuan  positif
15 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), h. 13.
16 Amir Syarifudin, Hukum kewarisan Islam , (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), h. 6.
17 Hilal Malarangan, “ Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga  di Indonesia ”, dalam Jurnal Hunafa , (Vol. 5 No. 1, April 2008), h.40.
yang  mengatur  perihal  kewarisan  dalam  al- Qur’an maupun Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  selalu  disebutkan  bahwa  bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

## 3. Permasalahan Beda  Agama dalam Kewarisan Islam
Berlainan agama yang  menjadi  penghalang  mewarisi adalah apabila  antara  ahli  waris  dan al-muwarits, salah  satunya  beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarriś nya  beragama  Kristen,  atau  sebaliknya.  Ibnu  Rusyd  dalam kitabnya Bidāyah al-Mujtahid menerangkan tentang kewarisan beda agama  secara  rinci  dengan  membedakan  antara  pewaris  dan  ahli waris  muslim  dan  non  muslim  dan  pembagian  pewaris  dan  ahli waris muslim dan murtad 18 Selanjutnya Peneliti hanya memaparkan beberapa  pendapat  mengenai  kewarisan  muslim  dan  non  muslim sebagai berikut:
a. Pendapat  pertama:  Jumhur  ulama  kalangan  sahabat  dan tabi’in serta fuqaha Amsar berpendapat bahwa orang muslim tidak  bisa  mewarisi  orang  kafir  dan  orangkafir  tidak  bisa mewarisi orang muslim karena adanya hadis sh ahīh
اَنَ ثَّدَح ومبَأ ٍمِصاَع ْنَع ِنْبا ٍجْيَرمج ْنَع ِنْبا ٍباَهِش ْنَع ِِّيِلَع ِنْب ٍْيَسمح ْنَع وِرْمَع ِنْب َناَمْثمع ْنَع َةَماَسمأ ِنْب ٍدْيَز َيِضَر مَّللَّا اَممهْ نَع َّنَأ ا َِّبَِّنل ىَّلَص مَّللَّا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َلاَق َل مثِرَي ممِلْسممْلا َرِفاَكْلا َلَو مرِفاَكْلا هاور(َمِلْسممْلا )يراخبلا 19
Artinya: “ Telah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abi  Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman  dari  Usamah  bin  Zaid  dari  Nabi  saw  bersabda  : “Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang  kafir  tidak  mendapat  warisan  dari  orang muslim” (HR Bukhari)
18 Ibnu  Rusyd  al-Qurthuby, Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid , Jilid III (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h.414.
19 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al- Bukhārī , Şahīh  al - Bukhārī , Juz VIII (Semarng: Toha Putra, t.th), h.11
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
اَنَ ثَّدَح ىَسومم منْب َليِعَْسِْإ اَنَ ثَّدَح داََّحْ ْنَع ٍبيِبَح َعممْلا ِمِِّل ْنَع وِرْمَع ِنْب ٍبْيَعمش ْنَع ِهيِبَأ ْنَع ِهِِّدَج ِدْبَع َِّللَّا ِنْب ْمَع ٍور َلاَق َلاَق ملومسَر َِّللَّا ىَّلَص مَّللَّا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َل مثَراَوَ تَ ي ملْهَأ ِْيَتَّلِم ئَّتَش ) هاور )يراخبلا 20
Artinya: “ Telah  menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  Ibn Isma’il, dari Hammad, dari Hubaib al- Mu’alim, dari ‘Amr bin Syu’ aib,  dari  ayahnya  dari  kakeknya  Abdulah  bin ‘Amr berkata ,:” Rasulullah  saw  bersabda: “Tidak saling  mewarisi antara  kedua  penganut  agama  yang berbeda” (HR  al- Bukhâri) 21
Nabi saw, sendiri mempraktikan pembagian warisan, di mana perbedaan  agama  dijadikan  sebagai  penghalang  mewarisi. Ketika  paman  beliau,  Abu  Talib--orang  yang  cukup  berjasa dalam  perjuangan  Nabi  saw--meninggal  sebelum  masuk Islam,  oleh  Nabi  saw  harta  warisannya  hanya  dibagikan kepada anak-anaknya belum masuk Islam. Adapun yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja’far, oleh beliau tidak mendapat bagian.
Penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  yang  menjadi pertimbangan  apakah  antara  ahli  waris  dan muwarrits meninggal.  Karena  pada  saat  itulah  hak  warisan  itu  mulai berlaku.  Jadi  misalnya  ada  seorang  muslim  meninggal  dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si  mayit  dan  bukan  pada  saat  pembagian  warisan  yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. 22
20 Al- Bukhārī, Şahīh Bukhari, Kitab Al -farai ḍ ” ( Beirut : Dar alfikr, t.t.) dan Muslim, Şahīh al -Muslim , “ Kitab Faraid”( ttp : al - Qana’a h, tt). Jld II, h. 2
21 Setelah dilakukan penelusuran dalam kitab-kitab hadis, hadis tersebut terdapat  dalam  beberapa  kitab,di  antaranya  adalah  kitab sahih  al- Bukhārī , Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibn Majah, Sunan at-Tirmizi, Sunan ad-Darimi dan al-Muwatta ’ . 22 Ibid
b. Muaz  bin  Jabal  dan Mu’ awiyah  yang  termasuk  kalangan sahabat Sa’ī d  al-Musayab  dan Masrū q  dari  kalangan tabi’in dan  segolongan  fuqaha  berpendapat  bahwa  orang  muslim boleh  mewarisi  orang  kafir.  Dalam  hal  ini  mereka mengqiyaskan dengan   wanita-wanita orang kafir yang boleh dinikahi  mereka  berkata “kami boleh  menikahi  wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan menikahkan mereka dengan  wanita  kami,  maka  begitu  juga  halnya  dengan warisan”
c. Imam  Ahmad  ibn  Hanbal  dalam  salah  satu  pendapatnya mengatakan  bahwa  apabila  seorang  ahli  waris  masuk  Islam sebelum  pembagian  warisan  dilakukan,  maka  ia  tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama  sudah  hilang  sebelum  harta  warisan  dibagi.  Pendapat Imam  Ahmad  di  atas  sejalan  dengan  pendapat  golongan mazhab Syi’ah Imamiyah.  Alasan  yang  dikemukakannya adalah:  sebelum  harta  dibagi,  harta-harta  tersebut  belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarrits telah memeluk Islam. Namun, pendapat terakhir ini, agaknya  sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk  menguasai  harta  warisan  akan  dengan  mudah mengalahkan  agama  yang  dipeluknya,  dan  menyalahgunakan agama  Islam  sebagai  upaya  memperoleh  harta  warisan. Walaupun  pada  saat  kematian muwarrits, ia  masih  berstatus sebagai  kafir,  sebelum  harta  dibagi  ia  dapat  menyatakan  diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan. Mayoritas ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi  adalah  saat  pembagian  warisan,  tentu  akan  muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.
23
d. Pendapat Yūsuf Qardāwī yang  menukil  dari  Ibnu  Taimiyah dan  Ibnu  al-Qayim  al-Jauziah  yaitu:  Islam  boleh  mewarisi orang kafir tapi tidak sebaliknya. 24 Pendapat ini sama dengan
23 Fatchur Rahman, Op. Cit., h. 98.
24 Yusuf  Qardhawi, “ Fatwa- fatwa Kontemporer”, jil. III, Terj. Maman Abd. Djaliel, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 850-854.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
pendapat yang ke dua. Menurut al- Qardāwī “Saya mentarjih pedapat  yang  membolehkan  orang  Muslim  menerima  dari kafir  dengan  alasan  sebagai  berikut:  pertama,  Islam  tidak boleh  menghalangi,  karena  harta  dapat  digunakan  untuk membela  tauhid,  ketaatan,  dan  menolong  agama  Allah. Kedua, Asal dalam penggunaan harta untuk ketaatan kepada Allah,  bukan  kemaksiatan.  Ketiga,  Orang  yang  paling  utama menggunakan  harta  adalah  orang  beriman.  Bila  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  suatu  negara menetapkan terhadap kepemilikan harta waris, kita tidak layak untuk  menolak  dan  membiarkannya  orang  kafir  bersenag- senang  menggunakanannya,  padahal  akan  membahayakan umat Islam” 25
e. Pendapat  yang  mengatkan  boleh  saling  mewarisi  antara muslim  dan  non  muslim  Abdullah  Ahmad  An- Na’īm mengatakan  bahwa  salah  satu  diskriminasi  hukum  keluarga dan hukum perdata syari’ah ialah berkaitan dengan perbedaan agama.  Perbedaan  agama  adalah  penghalang  dari  seluruh pewarisan,sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi dari  maupun  wariskan  non  muslim.  Abdullah  Ahmad  an- Na’īm juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah Syari’ah juga telah melanggar penegakan hak  asasi  manusia.  Dan  oleh  karena  itu  An- Na’im menegaskan  bahwa  ketentuan Syari’ah yang  mengajarkan diskriminasi  tersebut  haruslah  di mansūkh oleh  ketentuan Sy ari’ah yang lebih universal.
Ibnu  Hazm  menganjurkan  memberikan  wasiat  kepada  ahli waris  yang  terhalang  atau  tercegah  menerima  warisan. Mengingat  wasiat  diberikan  tidak  mesti  kepada  orang  yang beragama  Islam,  namun  boleh  juga  diberikan  kepada  orang non  muslim. 26 Imam Syarqawī juga  mensahkan  wasiat  bagi pembunuh, kafir harbi, dan orang murtad 27
25 Ibid
26 Ibn Hazm, al-Muhallâ, juz IX (Beirut : Dar al-Fikri, tt),   h. 314.
27 Syarqawi ,  Hasyiah  al-Syarqawi ,  Juz  II,  (Beirut  :  Dar  al-Fikri,  1996), h.75-76.

## 4.  Kewarisan  Beda  Agama  dalam  Perspektif Maqāsid Syarī’ah
Ukhuwah  yang  perlu  kita  jalin  bukan  hanya  intern  seagama saja  akan  tetapi  hubungan    antar  umat  beragama  juga  penting. Ukhuwah  Insaniyah  persaudaraan  yang  berlaku  pada  semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan,  maksudnya  kita  sebagai  manusia  harus  dapat memposisikan  atau  memandang  orang  lain  dengan  penuh  rasa kasih  sayang,  selalu  melihat  kebaikannya  bukan  kejelekannya. Ukhuwah  Insaniyah  ini  harus  dilandasi  oleh  ajaran  bahwa  semua umat manusia adalah makhluk Allah, sekalipun Allah memberikan kebebasan  kepada  setiap  manusia  untuk  memilih  jalan  hidup berdasarkan  atas  pertimbangan  rasionya.  Jika  ukhuwah  insaniyah tidak  dilandasi  dengan  ajaran  agama  keimanan  dan  ketaqwaan, maka  yang  akan  muncul  adalah  jiwa  kebinatangan  yang  penuh keserakahan dan tak kenal halal dan haram bahkan dapat bersikap kanibal terhadap sesama. 28 Dengan  semangat ukhuwah  basyariyah ,  seseorang  melihat orang lain terutama sebagai sesama manusia, bukan apa agamanya, sukunya,  bangsanya,  golongannya,  identitasnya,  dan  baju-baju  luar lainnya.  Kita  mau  menolong  seseorang  yang  membutuhkan pertolongan  bukan  karena  dia  seagama,  sesuku,  atau  sebangsa dengan  kita  misalnya,  melainkan  karena  memang  dia  seorang manusia  yang  berada  dalam  kesulitan  dan  sudah  seharusnya  kita tolong,  apa  pun  agama  dan  sukunya.  Dalam ukhuwah  basyariyah, seseorang merasa menjadi bagian dari umat manusia yang satu, jika seorang  manusia “dilukai”, maka  lukalah  seluruh  umat  manusia. Hal  ini  sesuai  dengan  pesan  al- Qur’an dalam  surah  Al-M ā’idah Ayat 32:
… ٍسْفَ ن ِْيَْغِب اًسْفَ ن َلَتَ ق ْنَم ْنَمَو اًعيَِجَ َساَّنلا َلَتَ ق اََّنََّأَكَف ِضْرلأا  ِفِ ٍداَسَف ْوَأ اَهاَيْحَأ اًعيَِجَ َساَّنلا اَيْحَأ اََّنََّأَكَف … 28 Quraisy  Shihab, Tafsir  al-Misbah ,  (Jakarta:  Lentera  Hati,  th  1999)  h.
160.
Artinya: “ Barang  siapa  membunuh  seorang  manusia  tanpa  alasan yang  kuat,  maka  dia  bagaikan  telah  membunuh  seluruh  umat manusia.  Sebaliknya,  barang  siapa  menolong  seseorang,  maka  ia telah menolong seluruh manusia. ” 29
Selanjutnya,  Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai masyarakat majemuk yang penduduknya terdiri dari beberapa sub- penduduk  (kelompok),  di  mana  anggota  dalam  setiap  sub- kelompok  tersebut  mempunyai  rangkap  nilai  dan  juga  tanggapan yang  distingtif  bagi  mengatur  kehidupan  domestik  dan  peribadi mereka).  Istilah  yang  lain  adalah  masyarakat  majemuk  yaitu masyarakat  yang  terdiri  atas  kelompok-kelompok,  yang  tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing.  Oleh  karena  itu  apabila  umat  Islam  ingin memahami  makna  majemukisme  sesuai  dengan  konsep  Islam, maka  jawabannya  yang  paling  tepat  adalah  kembali  kepada  al- Qur’an. Pengakuan  al- Qur’an terhadap  kemajemukan  dipertegas lagi dalam khutbah perpisahan Nabi Muhammad saw.
Sebagaimana  dikutip  oleh  Fazlur  Rahman,  ketika  Nabi menyatakan  bahwa, “Kamu semua  adalah  keturunan  Adam,  tidak ada  kelebihan  orang  Arab  terhadap  orang  lain,  tidak  pula  orang selain Arab terhadap orang Arab, tidak pula manusia yang berkulit putih  terhadap  orang  yang  berkulit  hitam,  dan  tidak  pula  orang yang  hitam  terhadap  yang  putih  kecuali  karena kebajikannya.” Khutbah  ini  menggambarkan  tentang  persamaan  derajat  umat manusia  dihadapan  Tuhan,  tidak  ada  perbedaan  orang  Arab  dan non Arab, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan. 30
Kemajemukan  suatu  masyarakat  patut  dilihat  dari  dua variabel  yaitu  kemajemukan  budaya  dan  kemajemukan  sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik- sosial (ras, etnis, dan suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah.
Dari  dua  ayat  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa  syariat  sama dengan  agama,  namun  dalam  perkembangan  sekarang  terjadi
29 Kiyai Maman Imanulhaq  http://Www.Beritasatu.Com/Tausiah
30 Muhammad  Syahrur, Prinsip  Dasar  Heurmeneutika  hukum  Islam kontemporer, (Jogjkarta: eLSAQ Press, 2012, Cet. 5), h. 142
reduksi  muatan  arti syari’at. Aqidah  misalnya,  tidak  masuk  dalam pengertian syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqāsid syarī’ah menurut al-Syatibi mengatakan bahwa syari’at adalah: Aturan- aturan  yang  diciptakan  oleh  Allah  swt  untuk  dipedomani  oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik  sesama  muslim  maupun  non  muslim,  alam  dan  seluruh kehidupan. 31
Setelah  menjelaskan  definisi Maqāsid dan syarī’ah secara terpisah  kiranya  perlu  mendefinisikan Maqāsid Syarī’ah setelah digabungkan  kedua  kalimat  tersebut  ( Maqāsid syarī’ah ).  menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian Maqāsid syarī’ah secara istilah tidak  ada  definisi  khusus  yang  dibuat  oleh  para  ulama  Usul  fiqh, boleh  jadi  hal  ini  sudah  maklum  di  kalangan  mereka.  Termasuk Syekh Maqāsid (as-Syatibi)  itu  sendiri  tidak  membuat ta’rī f yang khusus,  beliau  Cuma  mengungkapkan  tentang syari’ah dan fungsinya  bagi  manusia  seperti  ungkapannya  dalam  kitab al - Muwāfaqā t ”: مكاحالا ةعوشرم لحاصلم دابعلا
“Hukum -hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”. 32
Dari ungkapan as-Syatibi tersebut  bisa dikatakan bahwa As- Syatibi  tidak  mendefinisikan  Syariah  secara  komprehensif,  cuma menegaskan  bahwa  doktrin Maqāsid syarī’ah adalah  satu,  yaitu maslahah atau  kebaikan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  baik  di dunia  maupun  di  akhirat.  Oleh  karena  itu  as-Syatibi  meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam, 33 berbeda  dengan  ahli  ushul  fiqih  lainnya  an-Nabhani misalnya  beliau  dengan  hati-hati  menekankan  berulang-ulang, bahwa maslahat itu  bukanlah ‘illat atau  motif (al-b ā‘its) penetapan
31 Asafri  Jaya, Konsep  Maqashid ,  h.  62.bisa  dilihat:  Mahmud  Syaltout, Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar al -Qalam,1966), h. 12.
32 Al-Syatiby: Muwwafaqat , (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Jilid I, h.
21
33 Al- Muwwāfaqāt, II, h.2 -3
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
syariat, melainkan hikmah, hasil (natī jah), tujuan (ghā yah), atau akibat (‘aqī bah) dari penerapan syariat. 34
Menurut  al-Syatibi,  pada  dasarnya  syariat  ditetapkan  untuk mewujudkan  kemaslahatan  hamba  ( masālih al- ‘ibā d ),  baik  di  dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah,  dalam pandangan beliau, menjadi Maqāsid Syari’ah . Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan ( jumlatan ) Maqāsid syarī’ah maupun secara rinci ( tafsī lan ),  Didasarkan  pada  suatu ‘Illat (motif  penetapan  hukum), yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  hamba. 35 Untuk  mewujudkan kemashlahatan  tersebut  as-Syatibi  membagi Maqāsid menjadi  tiga tingkatan,  yaitu: Maqāsid dar ū riy ā t , Maqāsid h ā jiyat, dan Maqāsid tahsī niyat.
Dar ū riy ā t artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. H ā jiy ā t maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsī niy ā t artinya  sesuatu  yang  diambil  untuk  kebaikan kehidupan  dan  menghindarkan  keburukan,  semisal  akhlak  yang mulia,  menghilangkan  najis,  dan  menutup  aurat. Darū riyat beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama ( hifzh ad-din); (2) menjaga jiwa (hifzh al-nafs); (3) menjaga akal (hifzh al- ‘aql ); (4) menjaga keturunan (hifzh al-nasl ); dan (5) menjaga harta ( hifzh al-m ā l) . 36 Ibnu  Qayyim  menjelaskan  bahwa  tujuan  hukum  Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya,  seluruh  hukum  itu  mengandung  keadilan,  rahmat, kemaslahatan  dan  hikmah,  jika  keluar  dari  keempat  nilai  yang dikandungnya,  maka  hukum  tersebut  tidak  dapat  dinamakan hukum  Islam. 37 Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  al-Syatibi,  Ia
34 Taqiyuddin  An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah  al- Islāmiyyah.  Ushûl  al -Fiqh,
(Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360).
35 Al-Syatiby,  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al- Syari’ ah,  (Kairo:  Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3
36 Ibid , h. 5 37 Ibn  Qayyim, I’lam  al - Muaqi’in  Rabb  al - ‘Alamin ,  (Beirut:  Dar  al-Jayl, t.th.),  Jilid  III  h.3.  lihat  juga  Izzuddin  Ibn  Abd  al-salam, Qawaid  al-Ahkam  fi
menegaskan  bahwa  semua  kewajiban  diciptakan  dalam  rangka merealisasikan  kemashlahatan  hamba.  Tak  satupun  hukum  Allah yang  tidak  mempunyai  tujuan.  Hukum  yang  tidak  mempunyai tujuan sama juga dengan taklīf mā lā yūtā q (membebankan  sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). 38
Bila  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi  akan  mengancam eksistensi  kelima  tujuan  di  atas.  Sementara  level hajiyya t  tidak mengancam  hanya  saja  menimbulkan  kesulitan  bagi  manusia. Selanjutnya pada level tahsīni yat , adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan  martabat  seseorang  dalam  masyarakat  dan  dihadapan Allah Swt.  sebagai contoh, dalam  memelihara  unsur agama, aspek daruriyat- nya  antara  lain  mendirikan  Salat,  salat  merupakan  aspek darūri yat , keharusan  menghadap ke kiblat merupakan aspek hāji yat , dan  menutup  aurat  merupakan  aspeks tahsīniyā t . 39 Ketiga  level  ini, pada  hakikatnya  adalah  berupaya  untuk  memelihara  kelima  misi hukum Islam.
Dilihat  dari  sudut  kerasulan  Nabi  Muhammad  saw,  dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan  kesejahteraan  manusia  secara  keseluruhan. 40 Berdasarkan  teori  kemaslahatan  yang  dipaparkan  oleh  al-Ghazali bahwa kemaslahatan  haruslah bersifat darūriyā t, dapat dikatakan di sini  bahwa  membolehkan  seorang  anak  muslim  mewarisi  orang tuanya  yang  kafir  adalah  termasuk  dalam hifdz  al- dī n (memelihara agama)  pada  level da rūriyā t. Hal  ini  dikarenakan  bahwa  ketika seorang  anak  yang  muslim  dilarang  mewarisi  orang  tuanya  yang kafir,  maka  dikhawatirkan  akan  goyah  imannya  karena  masalah harta. Seorang muslim tidak akan goyah imannya karena mewarisi orang tuanya yang kafir, tetapi bisa saja goyah imannya karena tidak dapat mewarisi harta tersebut.  Kadang- kadang mendapatkan harta
Mashalih  al-Anam ,  (Bairut:  Dar  al-Jail,  t.thn),  jilid  II,  h.  72.  Wahbah  Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami , (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017
38 Imam  Abi  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  al-Ghazali, al-
Mustashfa min ‘Ilm al -Ushul , (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20.
39 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāsid Syari’ah Menurut al- Syatibi ( Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), h. 71.
40 Alaiddin  Koto, Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih ,(  Jakarta:  Rajawali  Press, 2006)h. 121
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
dunia,  banyak  orang-orang  yang  mengorbankan  agamanya.  Maka ketidak  bolehan  sebagaimana  dalam ibārah nas hadis  yang diharapkan akan menambah rapuhnya keimanan seorang anak yang notabean baru masuk Islam dan tidak menutup kemungkinan akan kembali kepada agama asal mereka.
Kedua  hal hifzh  al-nafs (memelihara  jiwa),  maka  kebolehan dalam  mewarisi    akan  membuat  jiwa  lebih  tenang  karena  hidup ketika  tidak  ada  konflik  antara  keluarga  maka  menjadi  sakinah. Keluarga  sakinah  dalam  hukum  Islam  juga  merupakan  sebuah perintah  dan  keharusan  bagi  sebuah  keluarga.  Karena  ketika seseorang  diperintahkan  untuk  berumah  tangga  tujuannaya  adalah mempunyai  keturunan  yang  saling  menyayangi,  yang  tenang  tidak ada  keributan.  Masalah    harta  adalah  masalah  yang  sangat  sesitif, ketika  adanya  perbedaan  pembagaian  maka  perbedaan  inilah  yang memancing  keributan.  Sedangkan  ketenangan  dalam  keluarga dianjurkan  sebagaimana  dalam  surat  ar- Rū m  ayat  21.  Jiwa  yang tenang itu akan menciptakan raga menjadi sehat. Kesehatan dalam kehidupan  seseorang  itu  menjadi  kebutuhan  pada  level darū riy ā t, bahwa seorang mukmin yang kuat lebi baik dari pada mukmin yang lemah . Ketiga hifzh al-aql (memelihara akal), maka kebolehan dalam mewarisi  antara  muslim  dan  non  muslim  akan  membuat  pikiran lebih  sehat  karena  sehatdan  tidaknya  akal  seseorang  tergantung bagaimana perlakuan orangitu terhadap orang lain ketika masih ada unsur ketidak adilan berarti sudal menyalahi akal sehat.
Keempat hifzh  al-nasab (memelihara  keturunan),  yaitu tentang dalālah al-na ṣ , untuk berbakti kepada kedua orang tua pada tataran  kemanusiaan,  diwajibkan  kepada  seorang  anak,  meskipun terhadap orang tua yang kafir sekalipun. Artinya seorang anak yang muslim  memiliki  kewajiban  untuk  berbakti  kepada  kedua  orang tuanya,  meskipun  kedua  orang  tuanya  adalah  kafir.  Akibatnya, kesamaan  kewajiban  berarti  harus  ada  kesamaan  hak.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  seandainya  anak  yang  muslim  tersebut dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka itu dirasakan tidak adil, ketika hanya mewajibkan anak untuk berbakti tetapi melarang untuk  mewarisi  harta  orang  tuanya.  Ketika  seorang  anak  yang
muslim  itu  dilarang  mewarisi  non  muslim  maka  akan  ada kemungkinan  kurang  tulus  dalam  berbakti  terhadap  orang  tuanya yang non muslim.
Kelima hifzh  al-m ā l (memelihara  harta),  dalam  kaitannya menghindari kerusakan dan kesalahan penggunaan harta Allah oleh orang-orang  yang  tidak  beriman  kepada-Nya,  maka  menjadi kewajiban  bagi  semua  orang  yang  beriman  kepada  Allah.  Dengan kata  lain  harta  yang  dikuasai  orang-orang  kafir,  kadang-kadang dipergunakan  untuk    mencelakai  umat  Islam,  menjajah,  menipu, dan  memerangi  orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah  swt, memerangi  umat  Islam,  melemahkan  umat  Islam,  atau  bahkan untuk program pemurtadan atau kristenisasi. Ini berarti harta yang berasal dari Allah swt, tidak digunakan untuk ketaatan kepada-Nya, tetapi untuk merusak akidah dan keislaman Muslimin di dunia ini.
Ketika  Islam  akan  semakin  kuat  dengan  kekayaan  yang dimiliki  oleh  umat  Islam  dan  harta  yang  dimiliki  tersebut  dapat bermanfaat untuk perjuangan  Islam, membiayai perjuangan Islam, pendidikan,  menolong  kaum  fakir  miskin  yang  beragama  Islam, yang  mana  hal  tersebut  tidak  akan  didapatkan  oleh  umat  Islam mana kala harta waris dari orang tua yang kafir tidak boleh diwarisi oleh  seorang  anak  muslim.  Maka  jelas  harta  tersebut  akan  lebih memberi  manfaat  kepada  Islam  daripada  ketika  harta  tersebut berada  ditangan  kaum  kafir  yang  tidak  pernah  terbersit  didalam hatinya  untuk  memikirkan  perjuangan  agama  ini,  agama  Islam. Selain itu, harta yang berada dalam kekuasaan umat Islam tentunya dapat  digunakan  untuk  memelihara  eksistensi  Islam  dimuka  bumi ini. Seluruh kemaslahatan yang dipaparkan tersebut bersifat qat ’i. Dalam  hal hifzh  al-m ā l (memelihara  harta),  selain  untuk menghindari  kerusakan  atau  kesalahan  penggunaan  harta  oleh kaum  yang  tidak  beriman  kepada  Allah,  juga  untuk  menjaga kepemilikan  harta  oleh  suatu  keluarga  muslim,  dan  tentu  saja, kebolehan  itu  juga  akan  mengarahkan  harta  benda  dan  kekayaan yang berasal dari Allah tersebut, yang dulunya dikuasai oleh orang kafir  dan  tidak  digunakan  untuk  ketaatan,  namun  ketika  diwarisi
oleh  anaknya  yang  muslim,  maka  harta  tersebut  digunakan  untuk ketaatan kepada Allah. 41
Menurut  as-Syatibi,  kemaslahatan  haruslah  sejalan  dengan tujuan-tujuan syari’at. 42 Maka  dapat  dikatakan  bahwa  secara historis,  hadits  yang  melarang  antara  muslim  dengan  kafir  saling mewarisi  muncul  karena  adanya  hubungan  antara  kaum  muslimin dengan non muslim atau kafir, yang mana hubungan tersebut selalu merugikan  kaum  muslimin,  sehingga  sangat  mungkin  kemunculan hadits tersebut di pengaruhi oleh faktor  politik, sehingga larangan tersebut tidaklah bersifat mutlak sebagaimana kebolehan yang juga tidak  bersifat  mutlak.  Tampaknya,  hadits  yang  melarang  tersebut sesuai dan relevan dengan kemaslahatan pada masa dimana hadits tersebut  muncul,  yaitu  pada  masa  Nabi  saw.,  kemungkinan  besar hadits  tersebut  sangatlah  maslahat  pada  masa  tersebut,  masa dimana  kaum  muslimin  adalah  kaum  yang  masih  minoritas,  yang membutuhkan  petunjuk  sang  pemimpin  untuk  menyelamatkan mereka dari kezaliman orang-orang kafir.
Dalam konteks Maqāsid Syarī’ah , Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari’at itu  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Dalam ungkapan  lain,  Syatibi  mengatakan  bahwa  hukum-hukum disyari’atkan untuk  kemaslahatan  hamba  secara  mutlak  tidak satupun  hukum  Allah  dalam  pandangan  Syatibi  yang  tidak mengemban  misi  kemaslahatan  kemanusiaan  secara  universal, bahkan ia mengatakan bahwa semua ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah bukanlah untuk menaikkan kedudukan Tuhan di depan hambanya,  melainkan  justru  untuk  kepentingan  hamba  sendiri, yaitu untuk kemaslahatan diri baik dunia maupun akhirat. 43
Dilihat  dari  sudut  kerasulan  Nabi  Muhammad  saw,  dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan  kesejahteraan  manusia  secara  keseluruhan. 44
41 http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda- agama (akses internet tanggal 5 Juni jam 16.00 WIB)
42 Al-Syatibi , al-Muwafaqat , (Beirut: Dar al-M a’rifah ), h. 324-327
43 Ibid., dan Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.105
44 Alaiddin Koto, Op. Cit., h. 121
Berdasarkan  teori  kemaslahatan  yang  dipaparkan  oleh  al-Ghazali bahwa kemaslahatan  haruslah bersifat darū r iyā t, dapat dikatakan di sini  bahwa  membolehkan  seorang  anak  muslim  mewarisi  orang tuanya  yang  kafir  adalah  termasuk  dalam hifdz  al-din (memelihara agama)  pada  level darū r iyā t. Hal  ini  dikarenakan  bahwa  ketika seorang  anak  yang  muslim  dilarang  mewarisi  orang  tuanya  yang kafir,  maka  dikhawatirkan  akan  goyah  imannya  karena  masalah harta. Seorang muslim tidak akan goyah imannya karena mewarisi orang tuanya yang kafir, tetapi bisa saja goyah imannya karena tidak dapat mewarisi harta tersebut.  Kadang- kadang mendapatkan harta dunia, banyak orang-orang yang mengorbankan agamanya.
Yang kedua hifz al- mā l (memelihara harta), dalam kaitannya menghindari kerusakan dan kesalahan penggunaan harta Allah oleh orang-orang  yang  tidak  beriman  kepada-Nya,  maka  menjadi kewajiban  bagi  semua  orang  yang  beriman  kepada  Allah.  Dengan kata  lain  harta  yang  dikuasai  orang-orang  kafir,  kadang-kadang dipergunakan  untuk    mencelakai  umat  Islam,  menjajah,  menipu, dan  memerangi  orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah  swt, memerangi  umat  Islam,  melemahkan  umat  Islam,  atau  bahkan untuk program pemurtadan atau kristenisasi. Ini berarti harta yang berasal dari Allah swt, tidak digunakan untuk ketaatan kepada-Nya, tetapi  untuk  merusak  akidah  dan  keislaman  kaum  muslimin  di dunia ini 45 . Ketika  Islam  akan  semakin  kuat  dengan  kekayaan  yang dimiliki  oleh  umat  Islam  dan  harta  yang  dimiliki  tersebut  dapat bermanfaat untuk perjuangan  Islam, membiayai perjuangan Islam, pendidikan,  menolong  kaum  fakir  miskin  yang  beragama  Islam, yang  mana  hal  tersebut  tidak  akan  didapatkan  oleh  umat  Islam mana  kala  harta  waris  dari  kafir  tidak  boleh  diwarisi  oleh  seorang anak  muslim.  Maka  jelas  harta  tersebut  akan  lebih  memberi manfaat  kepada  Islam  daripada  ketika  harta  tersebut  berada ditangan  kaum  kafir  yang  tidak  pernah  terbersit  didalam  hatinya untuk  memikirkan  perjuangan  agama  ini,  agama  Islam.  Selain  itu, harta  yang  berada  dalam  kekuasaan  umat  Islam  tentunya  dapat
digunakan  untuk  memelihara  eksistensi  Islam  dimuka  bumi  ini. Seluruh kemaslahatan yang telah dipaparkan tersebut bersifat qath’i.

## C. Kesimpulan
Dibolehkan seorang anak muslim mewarisi orang tuanya yang kafir  adalah  termasuk  dalam hifz  al- dī n (memelihara  agama)  pada level darū riyat. Hal ini dikarenakan bahwa ketika seorang anak yang muslim  dilarang  mewarisi  orang  tuanya  yang  kafir,  maka dikhawatirkan  akan  goyah  imannya  karena  masalah  harta. Sedangkan    dalam  hal hifz  al- mā l menempati  level hā jiyat karena kalau  orang  Islam  dilarang  mewarisi  harta  non  muslim  itu  berarti ada  harta  yang  hilang  yang  seharusnya  bisa  digunakan  untuk kepentingan umat.

## Daftar Pustaka
Afriqi, al-, Ibnu Mansur, Lisā n al- ‘Arab , Bairut: Dar al-Sadr, t.th. Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997 Al- Bukhārī ,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin  Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi, Sh ahīh al- Bukhārī , Juz VIII, Semarng: Toha Putra, t.th
Ghazali,  al-,  Imam  Abi  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad, al- Mustasfā min ‘Ilm al- Usūl , Beirut: Dār al-Fikr, t.th Hazm,  Ibn, al-Muhallâ , juz IX, Beirut: Dar al-Fikri, t,th http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda- agama
Imanulhaq, Kiyai Maman, Http://Www.Beritasatu.Com/Tausiah. Khathib, al-, Muhammad al-Syarbini, Mughī al- Muhtāj , juz 3, Kairo:
Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958 Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih , Jakarta: Rajawali Press,
2006
Malarangan,  Hilal, “Pembaruan Hukum  Islam  Dalam  Hukum Keluarga Di In donesia”, dalam Jurnal Hunafa, Vol. 5 No. 1, April 2008
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Manan,  Abdul, Reformasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja Grafindo, 2006 Muslim, Sh ahīh al-Muslim, Kitab Faraid , ttp: al- Qana’ah, t.th, jilid II Nabhani,  an-,  Taqiyuddin, Asy-Syakhshiyah  al- Islāmiyyah. Ushûl  al-
Fiqh , Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953, Juz. III
Prodjodikoro,  Wirjono, Hukum  Warisan  di  Indonesia ,  Bandung: Sumur Bandung, 1983 Qardhawi,    Yusuf, Fatwa-Fatwa  Kontemporer ,  jilid  III,  Terj.  Maman Abd. Djaliel, Jakarta : Gema Insani Press, 2002 Qayyim, Ibn, I’lām al- Muwaqi’in Rabb al- ‘Ālamīn , Beirut: Dar al-Jayl, t.th, Jilid III Qorib, Ahmad, Ushul Fikih 2 , Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997
Qurthuby,  al-,    Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayah  al- Muqtashid , Jilid III Jakarta : Pustaka Amani, 1989
Rahman,  Fazlur, Islam ,  alih  bahasa:  Ahsin  Muhammad,  Bandung: Pustaka, 1994 Romli, Muhammad Idrus, http://www.fimadani.com/rahmatan-lil- alamin-dan-toleransi/ diakses tanggal 6 Nopember 2019 Salam, al-, Izzuddin Ibn Abd, Qawāid al-Ahk ām fī Masālih al- Anām , Bairut: Dar al-Jail, t.thn, jilid II Shiddieqy, ash-, TM. Hasby, Fiqh Mawaris , Yogyakarta: Mudah, t.th Shihab, Quraisy, Tafsir al-Misbah , Jakarta: Lentera Hati, th 1999 Syahrur,  Muhammad, Prinsip  Dasar  Heurmeneutika  Hukum  Islam Kontemporer , Jogjkarta: eLSAQ Press, 2012, Cet. 5 Syaltout,  Mahmud,  Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah, Kairo:  Dar  al- Qalam,1966 Syarifudin,  Amir, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Jakarta:  Wacana  Ilmu,
1999
Syarqawi, Hasyiah al-Syarqawi , Juz II, Beirut: Dar al-Fikri, 1996 Syatiby, al-, Muwāfaqāt , Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., Jilid I
Zuhaili,  al-,  Wahbah, Usūl al-Fiqh  al- Islāmī ,  Beirut:  Dar  al-Fikr, 1986, Jilid II