## Volume 1, No. 1, Juni 2021

## MAQASIDI MAQASIDI JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.
Asy’ari
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH),

## HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM
Fedry Saputra

## TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK  DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

## Ida Rahma
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn
H. Harnides; Erha Saufan Hadana

## PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar

## Analisis Yuridis Putusan Verstek Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn
H. Harnides 1 , Erha Saufan Hadana 2 1 Kemenag Aceh Selatan, Indonesia
2 Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Indonesia Email konfirmasi: saufanhadana@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menelaah  putusan  cerai  gugat  yang  diajukan  oleh  penggugat  (istri) kepada  tergugat  (suami)  yang  berada  di  wilayah  yurisdiksi  Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan,  ketidakhadiran  tergugat  dalam  proses  persidangan  setelah  adanya beberapa  pemanggilan,  membuat  hakim  menjatuhkan  putusan  verstek  pada  kasus nomor  perkara:  24/Pdt.G/2021/MS.Ttn.  Berangkat  dari  persoalan  putusan  verstek tersebut, penulis tertarik melakukan kajian dengan pendekatan metodologi analisis yuridis  yang  bersumber  pada  data  kepustakaan,  guna  menemukan  bagaimana proses  hakim  menjatuhkan  perkara  tersebut  dengan  putusan  verstek.  Dari  hasil penelahaan, putusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan tidak bertentangan  dengan  hukum  yang  bersifat  formil  ataupun  materil,  karena  selama proses  persidangan  tergugat  tidak  pernah  hadir  dan  untuk  mendapatkan  putusan yang  inkrah,  hakim  memutuskan  secara  verstek  dengan  beberapa  pertimbangan dalil dari penggugat. Ketidakhadiran tergugat setelah adanya pemanggilan yang sah dan patut oleh juru sita,menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek.  Adapun  faktor  yang  melatarbelakangi  tertugat  tidak  hadir  yakni  tergugat memang  tidak  ingin  lagi  membina  rumah  tangga  dengan  penggugat  karena beberapa  faktor  yaitu  karena  pertikaian  dan  salah  satu  pihak  tidak  menjalankan kewajiban sesuai perintah syariat.

## Kata kunci: Cerai gugat; Verstek; Mahkamah Syar’iyah.

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  hal  yang  sakral  bagi  manusia  yang  menjalaninya, tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi sebagai bentuk  ketaatan  pada  perintah  Allah  dan  Rasul,  karena  membina  keluarga  akan mendatangkan  banyak  kemaslahatan  selain  terwujudnya  ketenangan,  kenyamanan bagi  suami  isteri  serta  anggota  keluarga  (Musyafah,  2020:112).  Dalam  Islam, perkawinan  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  seksual  seseorang  secara halal  serta  untuk  melangsungkan  keturunannya  dalam  suasana  saling  mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri. Ini sesuai dengan bunyi pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yakni:  “perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah  mawaddah  warahmah”.
(KHI:Pasal  3).  Jadi,  pada  dasarnya  perkawinan  merupakan  cara  penghalalan terhadap  hubungan  antar  dua  lawan  jenis  yang  semula  diharamkan,  seperti memegang,  memeluk,  mencium  dan  berhubungan  intim.  Allah  berfirman  dalam surat Ar Ruum ayat 21:
ِهِت َيَ آ  ْنِمَو ْنِم ْ مكَُل  َقَلَخ  ْنَآ
ٍمْوَقِل  ٍت َيَ ل  َ ِلَِذ  ِفِ َّن ِ ا ًةَ ْحْ َرَو ًةَّدَوَم ْ مكَُنْيَب َلَعَجَو اَ ْيَْل ِ ا اومنمك ْسَتِل اًجا َوْزَآ ْ مكُ ِسمفْنَآ َنو مرَّكَفَتَي
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Ar Ruum, 30:21) (Kementerian Agama, 2015:209).
Imam Syafi’i mengartikan nikah sebagai suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi, nikah  itu  artinya  hubungan  seksual  (Wahyuni,  2020:63).  Menurut  Prof.  Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengan nikah menjadi halal hubungan  kelamin  antara  pria  dan  wanita.  Adapun  menurut  syara’  nikah  adalah akad  serah  terima  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  tujuan  untuk  saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga (sari, 2021:7).
Para ulama merinci makna lafal nikah menjadi empat macam: Pertama, nikah diartikan  percampuran  suami  istri  dalam  arti  kiasan.  Kedua,  sebaliknya  nikah diartikan  percampuran  suami  istri  dalam  arti  sebenarnya  dan  akad  berarti  kiasan. Ketiga,  nikah  lafal  musytarak  (mempunyai  dua  makna  yang  sama).  Keempat,  nikah diartikan  adh-damm  (bergabung  secara  mutlak)  dan  al-ikhtilath  (pencampuran). Dari keterangan tersebut, jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan  dan  hubungan  intim  antara  suami  dan  istri.  Nikah  menurut  syara’ maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut (Aliyah, 2018:15).
Namun di dalam setiap ikatan perkawinan tidak terlepas dari permasalahan rumah  tangga,  semakin  banyak  persoalan-persoalan  baru  yang  melanda  rumah tangga,  semakin  banyak  pula  tantangan  yang  di  hadapi  sehingga  bukan  saja berbagai  problem  yang  dihadapi  bahkan  kebutuhan  rumah  tangga  semakin meningkat  seiring  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Akibatnya  tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok  permasalahan  dalam  keluarga,  semakin  lama  permasalahan  meruncing sehingga  dapat  menjadikan  kearah  perceraian  bila  tidak  ada  penyelesaian  yang berarti bagi pasangan suami istri.
Menurut data dari Mahkamah Syari’iyah Aceh menyatakan, kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syari’iyah di 23 Kabupaten/Kota pada tahun 2017  mencapai  4.917  kasus,  pada  tahun  2018  berjumlah  5.562  kasus  meningkat 13.11% dibandingkan tahun lalu. Pada tahun   2019  angka  perceraian  mencapai 6.048  perkara,  sedangkan  tahun  2020  angka  perceraian  yang  sudah  diputuskan berjumlah  6.090.  Dari  sekian  kasus  di  atas,  pengajuan  gugatan  cerai  gugat mendominasi  daripada  cerai  talak.  Adapun  faktor-faktor  yang  membuat  tingginya angka  cerai  gugat  yakni  adanya  perselisihan  dan  perselingkuhan,  meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi.
Namun  persoalan  di  atas  juga  tidak  terlepas  dari  pengaruh  era  globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi  dari  melalui  media  massa  elektronik  berpengaruh  terhadap  motif-motif perceraian.  Infotaiment  kawin  cerai  artis,  sinetron,  berita-berita  koruptor,  secara tidak  langsung  menyuguhkan  contoh-contoh  negatif  yang  memicu  perubahan perilaku sosial masyarakat. Tayangan ini memberkontribusi bagi masyarakat untuk semakin  memandang  perkawinan  bukan  lagi  hal  yang  sakral.  Dampak  dari  krisis ekonomi  pun  turut  memicu  peningkatan  perceraian.  Dimulai  dengan  kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  banyak  perusahan,  penurunan  penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  adalah dengan  menjadikan  data  sekunder  sebagai  rujukan  utama  dalam  penelitian  ini, kemudian  mengumpulnya  dan  menganalisa  sumber  data  untuk  diolah  dan disajikan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks buku, jurnal, atau  artikel  ilmiah  terkait  dengan  hukum  perkawinan.  Sedangkan  teknik pengumpulan  data  yang  penulis  lakukan  pertama,  penulis  menghimpun  literatur yang  berkaitan  dengan  putusan  verstek  dalam  perceraian;  kedua,  peneliti mengklasifikasi buku-buku tentang jenis-jenis putusan hakim dan teori perkawinan dalam hukum Islam.

## Pembahasan/hasil

## A. Tinjauan umum tentang istilah perceraian
Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  kata  “cerai”  kata  cerai  merupakan kata kerja yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami  isteri. Kemudian kata  “cerai”  juga  merupakan  kata  benda  yang  berarti  perpisahan.  Sedangkan menurut istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974  yang  memuat  ketentuan  fakultatif  bahwa  “perkawinan  dapat  putus  karena kematian,  dan  atas  putusan  Pengadilan”  (Handayani,  2014:13).  Jadi,  istilah
“perceraian”  secara  yuridis  berarti  putusnya  perkawinan,  yang  mengakibatkan putusnya  hubungan  sebagai  suami  isteri  atau  berhenti  berlaki-bini  (suami  isteri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa indonesia diatas.
Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana aturan hukum positif    tentang  perceraian  menunjukkan  adanya:  a).  Tindakan  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  suami  atau  isteri  untuk  memutus  hubungan  perkawinan  di  antara mereka.  b).  Peristiwa  hukum  yang  memutuskan  hubungan  suami  isteri,  yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkuta, yang merupakan ketentuan yang pasti dan  langsung  di  tetapkan  oleh  Tuhan  yang  Maha  Kuasa.  c).  Putusan  hukum  yang dinyatakan  oleh  Pengadilan  yang  berakibat  hukum  pututusnya  hubungan  antara suami dan isteri (Dahwadin, 2020: 93).
Sedangkan  menurut  Pasal  114  KHI  yaitu,  putusnya  perkawinan  yang disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak,  atau  berdasarkan  alasan atau  alasan-alasan  perceraian  yang  akan  diajukan  kepada  pengadilan  untuk  di proses  dan  ditindaklanjuti  (Azizah,  2012:417).  Adapun  mengenai  alasan-alasan perceraian misalnya salah satu pihak selingkuh, adanya pertikaian, melanggar sighat takliq, dan sebagainya.
Pada  dasarnya  perkawinan  itu  di  lakukan  untuk  waktu  selamanya  sampai matinya  salah  seorang  suami-isteri.  Inilah  sebenarnya  yang  di  kehendaki  agama islam.  namun  dalam  keadaan  tertentu  terdapat  hal-hal  yang  menghendaki  putus perkawinan (perceraian) itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka  kemudharatan  akan  terjadi.  Dalam  hal  ini  islam  membenarkan  putusnya perkawinan  sebagai  langkah  terakhir  dari  usaha  melanjutkan  rumah  tangga. Putusnya  perkawinan  dengan  begitu  adalah  suatu  jalan  keluar  yang  baik (Syarifuddin, 2003:124).

## B. Hukum Perceraian dalam Islam
Hidup  dalam  hubungan  perkawinan  itu  merupakan  sunnah  Allah  dan sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki dalam islam. sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.
Meskipun  demikian,  bila  hubungan  pernikahan  itu  tidak  dapat  lagi dipertahankan  dan  kalau  dilanjutkan  juga  akan  menghadapi  kehancuran  dan kemudaratan,  maka  islam  membuka  pintu  untuk  terjadinya  perceraian.  Dengan demikian,  pada  dasarnya  perceraian  atau  thalaq  itu  adalah  sesuatu  yang  tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat  dari  adanya  usaha  pencegahan  terjadinya  thalaq  itu  dengan  berbagai penahapan.  Beberapa  ayat  Al-Qur’an  mengantisipasi  kemungkinan  terjadinya perceraian itu.
Memang  tidak  tredapat  dalam  Al-Qur’an  ayat-ayat  yang  menyuruh  atau melarang  eksistensi  perceraian  itu.  Sedangkan  untuk  perkawinan  ditemukan beberapa  ayat  yang  menyuruh  melakukannya.  Walaupun  banyak  ayat  Al-Qur’an yang  mengatur  thalaq,  namun  isinya  hanya  sekedar  mengatur  bila  thalaq  mesti terjadi,  meskipun  dalam  bentuk  suruhan  atau  larangan.  Kalau  mau  men-thalaq seharusnya sewaktu isteri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat: 1
َ َّللَّا اومقَّتاَو َةَّدِعْلا او مصْحَآَو َّنِ ِتَِّدِعِل َّنمهومقِِّل َطَف َءا َسِِّنلا م متُْقَّل َط اَذ ِ ا  ه ِبَِّنلا اَ هيَُّآ  َيَ لا َو َّنِ ِتِوميمب  ْنِم  َّنمهومجِرْ متُ لا ْ مكَُّبَر
َِّللَّا مدو مدمح  َ ْلِْتَو ٍةَنِِّيَبمم ٍة َشِحاَفِب  َينِتْأَي  ْنَآ لا ِ ا  َنْجمرْ َيَ َّلَعَل يِر ْدَت لا  مه َسْفَن ََلَ َظ  ْدَقَف  ِ َّللَّا َدو مدمح  َّدَعَتَي  ْنَمَو
اًرْمَآ  َ ِلَِذ َدْعَب  مثِدْ ميُ  َ َّللَّا
Artinya:  Hai  Nabi,  apabila  kamu  menceraikan  istri-istrimu  maka  hendaklah  kamu ceraikan  mereka  pada  waktu  mereka  dapat  (menghadapi)  idahnya  (yang  wajar)  dan hitunglah  waktu  idah  itu  serta  bertakwalah  kepada  Allah  Tuhanmu.  Janganlah  kamu keluarkan  mereka  dari  rumah  mereka  dan  janganlah  mereka  (diizinkan)  ke  luar  kecuali kalau  mereka  mengerjakan  perbuatan  keji  yang  terang.  Itulah  hukum-hukum  Allah  dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim  terhadap  dirinya  sendiri.  Kamu  tidak  mengetahui  barangkali  Allah  mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (Q.S. at-Thalaq, 65:1).
Meskipun  tidak  ada  ayat  Al-Qur’an  yang  menyuruh  atau  melarang melakukan  thalaq  yang  mengandung  arti  hukumnya  mubah,  namun  thalaq  itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu  hukumnya  makruh  (Jamhuri,  2018:100).  Walaupun  hukum  asal  dari  thalaq  itu adalah  makruh,  namun  melihat  keadaan  tertentu  dalam  situasi  tertentu.  Maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:
a) Nadad  atau  sunnah;  yaitu  dalam  keadaan  rumah  tangga  sudah  tidak  dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
b) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada  pihak-pihak  yang  dirugikan  dengan  perceraian  itu  sedangkan  manfaatnya juga ada kelihatannya.
c) Wajib  atau  mesti  dilakukan.  Yaitu  perceraian  yang  mesti  dilakukan  oleh  hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa  tertentu,  sedangkan  ia  tidak  mau  pula  membayar  kafarah  sumpah  agar  ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudaratkan isterinya.
d) Haram Thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan  isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
Terdapat  2  jenis  talak  dalam  hukum  Islam  yaitu  talak  raj’i  dan  talak  ba’in. Talak  raj’i  adalah  talak  yang  dijatuhkan  oleh  suami  kepada  istri  yang  telah dikumpuli,  bukan  talak  karena  tebusan,  bukan  pula  talak  ketiga  kalinya.  Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Talak ba’in adalah talak yang putus secara penuh dalam  arti  tidak  memungkinkan  suami  kembali  kepada  istrinya  kecuali  dengan nikah baru, talak ba’in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak ba’in  ini  terbagi  dua  macam  yaitu:  talak  ba’in  sughrah  dan  talak  ba’in  kubra (Zainuddin, 2018:126).
Talak  ba’in  sughrah  adalah  talak  ba’in  tidak  memberikan  kesempatan  pada suami  untuk  ruju ‟ kembali  kepada  istrinya  kecuali  melalui  akad  yang  baru  dan mahar  baru.  Talak  ba’in  kubra  adalah  talak  yang  tidak  memberikan  peluang  bagi suami  untuk  merujuk  istri  yang  ditalaknya,  baik  dalam  masa  ‘iddah  maupun sesudahnya,  kecuali  dengan  akad  baru,  mahar  baru,  setelah  istri  menikah  dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah menyenggamainya, untuk kemudian istri menjanda, baik karena tinggal mati  maupun dicerai suami keduanya, hingga masa ‘iddahnya berakhir (Zainuddin, 2018:127-128).

## C. Pengertian Putusan Verstek
Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut  hukum  acara  harus  datang.  Verstek  ini  hanya  dapat  dinyatakan,  jikalau tergugat  tidak  hadir  pada  hari  sidang  pertama  (Maswandi,  2017:162).  Pada  sidang pertama,  mungkin  ada  pihak  yang  tidak  hadir  dan  juga  tidak  menyuruh wakilnya untuk  hadir,  padahal  sudah  dipanggil  dengan  patut.  Pihak  yang  tidak  hadir mungkin  Penggugat  dan  mungkin  juga  Tergugat.  Ketidakhadiran  salah  satu  pihak tersebut  menimbulkan  masalah  dalam  pemeriksaan  perkara,  yaitu  perkara  itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis(Muhammad, 2000:86).
Pihak  penggugat  yang  tidak  hadir,  maka  perkaranya  digugurkan  dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah  ditentukan  tergugat  tidak  hadir  ataupun  tidak  menyuruh  wakilnya  untuk datang  menghadiri  persidangan,  sedangkan  ia  telah  dipanggil  dengan  patut,  maka gugatan  diputuskan  dengan  verstek.  Putusan  verstek  adalah  menyatakan  bahwa tergugat tidak hadir, meskipun  ia menurut hukum acara harus datang.  Verstek ini hanya  dapat  dinyatakan,  jikalau  tergugat  tidak  hadir  pada  hari  sidang  pertama (Supomo, 1980:33).
Berdasarkan Pasal 126 HIR, didalam hal kejadian tersebut diatas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jika
misalnya  Hakim  memandang  perkaranya  terlalu  penting  buat  diputus  begitu  saja diluar  persidangan  baik  digugurkan  maupun  verstek.  Ketentuan  pasal  ini  sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh (Rasaid, 2005:26-27).
Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan,  dan  hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  penjatuhan  putusan  atas  perkara yang  disengketakan,  yang  memberi  wewenang  pada  hakim  menjatuhkan  putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.
Menurut  Gemala  Dewi  bahwa  putusan  verstek  hanya  menilai  secara  formil gugatan  dan  belum  menilai  secara  materiil  kebenaran  dalil-dalil  gugat (Mertokusumo,  1988:85).  Disamping  itu  Abdulkadir  Muhammad  menyimpulkan bahwa  dalam  putusan  verstek  tidak  selalu  mengalahkan  Tergugat,  mungkin  juga mengalahkan  Penggugat  (Dewi,  2005:152). secara  garis  besar  syarat  sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat  (1)  atau  78  Rv.  Bertitik  tolak  dari  pasal  tersebut,  dapat  dikemukakan syaratsyarat  sebagai  berikut  (Mawandi,  2017:165):  1.  Tergugat  telah  dipanggil dengan  sah  dan  patut;  2.  Tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah;  3.  Tergugat  tidak mengajukan eksepsi kompetensi  (Zainuddin, 2015:93-95).

## D.  Pertimbangan  hukum  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Tapakatuan  dalam memutuskan perkara nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn
Pada  dasarnya  putusan  dituntut  untuk  menciptakan  suatu  keadilan,  dan untuk  itu  hakim  melakukan  penilaian  dan  pemeriksaan  terhadap  peristiwa  dan fakta-fakta.  Hal  ini  dapat  dilakukan  lewat  pembuktian,  mengklarifikasikan  antara yang  penting  dan  tidak,  dan  menyatakan  kembali  pada  pihak  lawan  mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan objektif atau tidak.
Hakim  juga  berkewajiban  untuk  selalu  menggali  nilai-nilai  hukum  yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkannyapun benar, adil dan tetap  menghormati  manusia  sebagai  hamba,  bukan  sebagai  objek  hukum  belaka. Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain.
Sejak  awal  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  mulai  goyah  terjadi perselisihan  terus  menerus  dikarenakan  tergugat  bersifat  keras  kepala,  mudah marah tanpa sebab yang jelas dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga. Kerukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan  baik,  sehingga  untuk  mencapai  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  sejahtera tidak  mungkin  dapat  dipertahankan  lagi.  Sebenarnya  penggugat  telah  berusaha
untuk  meminta  bantuan  kepada  orang  tua  untuk  ikut  serta  mengatasi  kemelut rumah  tangganya,  namun  tetap  saja  tidak  berhasil.  Oleh  karena  perselisihan  dan pertengkaran  serta  penggugat  telah  lama  ditinggal  oleh  tergugat  maka  penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.
Setelah  gugatan  diajukan  dan  diterima  oleh  hakim  Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan, pada jadwal sidang yang telah ditentukan pihak Mahkamah melakukan pemanggilan  terhadap  kedua  belah  pihak  yaitu  antara  penggugat  dan  tergugat. Namun  ternyata  tergugat  tidak  datang  menghadap  ke  persidangan,  dan  tidak hadirnya tergugat bukan karena suatu alasan yang benar.
“Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah  datang menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  tergugat  tidak  datang  menghadap  ke persidangan  serta  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  tidak ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu  hal  yang  sah.  Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  tersebut  harus  diperiksa  secara  verstek (Wawancara dengan Panitera Penganti, 15 Maret 2021).”
Oleh  karena  itu,  maka  putusan  atas  perkara  ini  dapat  dijatuhkan  tanpa hadirnya  Tergugat  (verstek).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.  yaitu putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan  sepanjang berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
Bahwa bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (foto kopi) Buku  Akta  Nikah)  yang  merupakan akta  autentik  dan  telah  bermaterai  cukup  dan foto  kopi  tersebut  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  tentang domisili  Penggugat  yang  berkaitan  dengan  yurisdiksi  pengadilan  (Mahkamah Syar’iyah  Tapaktuan),  dan  hubungan  hukum  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai suami istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.
Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya pertimbangan hakim sudah benar menurut hukum dan pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang  mana  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Penggugat dapat menghadirkan  2  orang  saksi  orang  saksi  serta  bukti  lainnya  untuk  menguatkan gugatan  dari  penggugat.  Adapun  fakta-fakta  yang  terungkap  pada  persidangan sebagai berikut:
a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
b. Bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan karena tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
c. Akibat  perselisihan  tersebut  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah selama lebih dari 6 bulan;
d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
e. Bahwa upaya mediasi telah diupayakan keluarga dan majelis hakim namun tidak berhasil;
Dengan  adanya  saksi-saksi  yang  dihadirkan  oleh  penggugat,  hakim menyatakan  bahwa  dalil-dalil  yang  diajukan  oleh  Penggugat  terbukti  sesuai  isi gugatan. Menurut penelitian, pertimbangan hakim tersebut sudah benar dan sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  sudah  berlaku.  Oleh  karena  itu  penulis menganggap  pertimbangan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  dan hukum Islam yang telah mengatur tentang perkara cerai gugat.
Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak dapat  dipertahankan  lagi,  mengingat  besarnya  kemudharatan  yang  timbul.  Sesuai dengan  bunyi  kaidah  fikih  yaitu  “menghindari  kerusakan  harus  didahulukan daripada  menarik  kemudharatan”.  Artinya  pernikahan  tersebut  tidak  lagi  sakinah, mawaddah, dan warrahmah.
Pada dasarnya putusan yang yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Putusan yang mempunyai kekuatan pasti dengan sendirinya akan mengikat, sehingga perkara yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan para  pihak-pihak  yang  berperkara  wajib  untuk  memenuhi  isi  putusan  tersebut. Pihak-pihak  yang  berperkara  diharuskan  tunduk  dan  patuh  terhadap  putusan karena  putusan  mempunyai  kekuatan  mengikat  terhadap  pihak-pihak  yang berperkara.  Tujuan  dari  sifat  mengikat  ini  untuk  menetapkan  hak  atau  suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.
Sebagaimana  pada  putusan  yang  sudah  penulis  paparkan  diatas  yang ternyata  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tergugat  tidak memenuhi  panggilan  tersebut.  Dengan  tidak  hadirnya  Tergugat  maka  hakim mengabulkan  gugatan  dengan  verstek,  dan  kemudian  Majelis  Hakim  menjatuhkan talak  satu  ba’in  sughra  kepada  Tergugat.  Dengan  demikian  putusan  hakim Mahakamah  Syar’iyah  tapaktuan  dalam  memutuskan  perkara  Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn  sudah  sesuai  dengan  pertimbangan-pertimbangan  hukum yang  berdasarkan  atas  Undang-Undang  dan  hukum  Islam  yang  berhubungan dengan perkara cerai gugat.

## Kesimpulan
Cerai gugat yang dilakukan istri terhadap suaminya karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena  tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  rumah  tangga  dan tergugat  sering  berkata  kasar  kepada  penggugat  dan  keluarga  penggugat.  Serta Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin.
Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan  tergugat  tetapi  penggugat  tetap  pada  dalil-dalilnya,  dan  perkara  ini  tidak dapat  dimediasi  karena  tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  meskipun  telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal  yang  sah.  Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan  verstek  atas perkara  ini,  hal  ini  sesuai  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg  yaitu  putusan  yang dijatuhkan  tanpa  hadirnya  tergugat  dapat  dikabulkan  sepanjang  berdasarkan hukum dan beralasan.
Untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  penggugat  mengajukan  alat-alat bukti berupa kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah, dan dua orang saksi. Oleh karena  itu  maka  Majelis  hakim  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  terhadap tergugat dan penggugat. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat dengan jumlah Rp.400.000 (empat ratus satu ribu rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah, Himatul. “Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor:  0597/Pdt.G/2011/PA.Sal  dan  Nomor:  0741/Pdt.G/2011/PA.Sal  di Pengadilan  Agama  Salatiga),  Program  studi  Ahwal  Al  Syakhsiyah  Sekolah Tinggi  Agama  Islam  Negeri  Salatiga  Skripsi  (online),  diakses  melalui  situs Http//repositori.unhas.ac.id, tgl 22 Maret 2021.
Azizah, Linda. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Al- ‘Adalah. Vol. 10. No. 4.
Dahwadin. Enceng Iip Syaripudin. Eva Sofiawati., dan Muhammad Dani Somantri. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Yudisia. Vol. 11. No. 1.
Darmawati.,  dan  Asriadi  Zainuddin.  (2015).  Penerapan  Putusan  Verstek  di Pengadilan Agama. Jurnal al-Mizan. Vol. 11, No. 1.
Dewi,  Gemala.  (2005).  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia. Jakarta:Kencana.
Handayani, Weely Septia Angger. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai  gugat  Ditinggal  Suami  (studi  kasus  di  Pengadilan  Agama  Wonogiri Jawa  Tengah  2014),  Program  Studi  Hukum  Keluarga  (Ahwal  Syakhshiyyah) Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016, Skripsi (online), diakses melalui situs https://repository.uinjkt.ac.id, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.
Jamhuri.,  dan  Zuhra.  (2018).  Konsep  Talak  Menurut  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak). Jurnal Media Syariah. Vol. 20. No. 1.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia.  (2015).  Al-Qur’an    dan  Terjemahan.  Jakarta: Kementrian Agama.
Maswandi.  (2017).  Putusan  Verstek  Dalam  Hukum  Acara  Perdata.  Jurnal MERCATORIA. Vol. 10. No. 2.
Mertokusumo, Sudikno. (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogykarta: Liberty. Muhammad,  Abdulkadir.  (2000).  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Musyafah,  Aisyah  Ayu.  (2020).  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum Islam. Jurnal Crepido. Vol. 02. Nomor 02.
Rasaid, M. Nur. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Sari,  Widya.  Muhammad  Arif.,  dan E.  Elkhairati.  (2021).  Pemikiran  Ibrahim  Hosen Tentang  Konsep  Pernikahan  dan  Kontribusinya  Terhadap  Pembaharuan Hkum di Indonesia. Jurnal al Istinbath. Vol. 6. No. 1.
Supomo,  R.  (1980).  Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri.  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Syarifuddin, Amir. (2003). garis-garis besar fiqh. Jakarta: Kencana.
Syarifuddin,  Amir.  (2006).  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana 2006.
Wahyuni, Alifia. Fifit T. dkk. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’i. Jurnal Imtiyaz. Vol. 4 No. 01.
Zainuddin, Muslim., dan Syab’ati Asyarah Agustina. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap  Perubahan  Talak  Tiga  Menjadi  Talak  Satu  (Analisis  Terhadap Putusan
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna). Jurnal Samarah. Vol. 1. No. 2.