INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1101-1110 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Nias Barat
Pikir Sadar Waruwu 1 ✉ , Palindungan Lahagu 2 , Ayler Beniah Ndraha 3
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias Email: pikirsadarwaruwu1999@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten  Nias  Barat.  Kekerasan  seksual  pada  anak  merupakan  masalah  serius  yang  memerlukan penanganan  yang  tepat  dan  menyeluruh.  Dinas  Sosial  berperan  penting  dalam  memberikan perlindungan,  rehabilitasi,  dan  dukungan  kepada  korban  kekerasan  seksual.  Metode  penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada petugas Dinas Sosial, korban kekerasan seksual, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi, melapor, dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Mereka juga  berperan  dalam  memberikan  konseling  dan  dukungan  psikososial  bagi  korban  serta  melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk memberikan layanan yang komprehensif. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Sosial, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dengan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nias Barat.
Kata kunci: kekerasan seksual pada anak, Dinas Sosial, Kabupaten Nias Barat, perlindungan

## PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  pada  anak  merupakan  masalah  yang  serius  dan  memprihatinkan dalam  masyarakat.  Kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  terjadi  di  berbagai  negara, termasuk di Kabupaten Nias Barat. Fenomena ini memiliki dampak yang merusak bagi kesehatan fisik, psikologis, dan emosional anak-anak yang menjadi korban. Kekerasan seksual pada anak melibatkan  tindakan  yang  tidak  senonoh,  pelecehan,  atau  eksploitasi  seksual  yang  ditujukan kepada anak di bawah umur. Korban kekerasan seksual pada anak sering kali mengalami trauma yang mendalam dan berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka. Menurut Prof. Dr. Ann Wolbert  Burgess  (2019),  Menyatakan  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan pelanggaran  serius  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  dapat  menyebabkan  dampak  jangka panjang terhadap korban. Prevalensi kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan adanya tingkat  kejadian  yang  mengkhawatirkan.  Kasus-kasus  ini  mencerminkan  keadaan  yang memprihatinkan dan menuntut perhatian serius dari masyarakat dan pihak terkait. Dampak yang dapat dirasakan oleh korban kekerasan seksual pada pada anak dapat mengalami cedera fisik, dapat  menyebabkan  gangguan  psikologis  yang  serius,  gangguan  emosional  yang  signifikan, yang disebabkan oleh tindakan kekerasan tersebut. Kabupaten Nias Barat bagian dari wilayah dari tantangan dan Permasalahan terhadap kasus kekerasan seksual anak, hal ini membutuhkan respons yang efektif dan terkoordinasi dari berbagai lembaga dan instansi, terlihat bahwa anak-

## Abstract
This research discusses the role of the Social Services Office in handling child victims of sexual violence in West  Nias  Regency.  Child  sexual  violence  is  a  serious  problem  that  requires  appropriate  and comprehensive  handling.  The  Social  Services  Office  plays  a  crucial  role  in  providing  protection, rehabilitation, and support to victims of sexual violence. This study employs a qualitative approach with in-depth interviews with Social Services personnel, child victims of sexual violence, and other relevant stakeholders. The findings reveal that the Social Services Office plays a key role in identifying, reporting, and handling cases of sexual violence against children. They are also involved in providing counseling and psychosocial support to victims and coordinating with other agencies to deliver comprehensive services. However, the  research also  highlights  several  challenges  in  the  implementation  of the  Social  Services Office's role, including limited human resources and adequate funding. Therefore, collaborative efforts with other stakeholders are necessary to enhance the effectiveness of handling child sexual violence cases in West Nias Regency.
Keywords: child  sexual  violence,  Social  Services  Office,  West  Nias  Regency,      child  protection,  victim rehabilitation.
anak di  sini  juga  berada  dalam risiko  yang nyata terkait kekerasan seksual.  Namun, terdapat kebutuhan mendalam untuk memahami bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat berperan dalam  menangani  kasus-kasus  kekerasan  seksual  pada  anak.  Dinas  Sosial  dalam  menangani kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kabupaten  Nias  Barat  masih  perlu  dievaluasi. Pertimbangan-pertimbangan  seperti  keterbatasan  sumber  daya,  kesadaran  masyarakat,  dan kerjasama  lintas  sektor  dapat  mempengaruhi  kemampuan  Dinas  Sosial  dalam  menyediakan perlindungan yang memadai dan mendukung pemulihan bagi korban.
Dimana Permasalahan yang mungkin  ditemui berdasarkan hasil pengamatan Peneliti tentang  terhadap  Peran  dinas  sosial  dalam  menngani  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  di Kabupaten Nias Barat terdapat kendala dan permaslahan adalah yaitu sebagai berikut:
a) Keterbatasan sumber daya : dinas Sosial mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif karena kekurangan  sumber  daya manusia, anggaran Hal  ini dapat melemahkan  tekad  mereka  untuk  memberikan  dukungan  bagi  anak  yang  mengalami pelecehan seksual.
b) Kurangnya koordinasi antar-OPD : Jika SOTK dan Perda perbup tidak secara jelas menyatakan kewenangan  dan  tanggung  jawab  setiap  OPD  terkait  dalam  menangani  kasus  kekerasan seksual pada anak, dapat timbul masalah koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD lainnya, Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat respons cepat dan efektif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak.
c) Rendahnya  kesadaran  masyarakat  :  Masyarakat  Kabupaten  Nias  Barat  mungkin  memiliki pemahaman  yang  tertinggal  mengenai  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  cara menanganinya. Beratnya kesadaran ini dapat mengakibatkan anak mengalami kemampuan anak untuk mengakses layanan yang sesuai.
d) Kurangnya Pelibatan lembaga lain : Dinas Sosial harus berkolaborasi dengan organisasi lain seperti  kepolisian,  rumah  sakit,  lembaga  kesejahteraan  anak,  dan  lembaga  hukum  untuk mengatasi masalah Kekerasan seksual terhadap anak.

## METODE PENELITIAN
Menurut Moleong (2018:6), pendekatan penelitian merupakan secara keselurhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan.  Metode  yang  digunakam  dipenelitian  ini  adalah  Pendekatan  kualitatif  dimana Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Nias Barat secara mendalam. Penelitian ini
dapat melibatkan wawancara mendalam dengan petugas Dinas Sosial, korban kekerasan seksual, dan  pemangku  kepentingan  terkait  untuk  mendapatkan  wawasan  yang  kaya  mengenai pengalaman mereka dan persepsi mereka terhadap peran organisasi dalam penanganan kasus tersebut.

## Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono, 2019:224, “Teknik pengumpulan dat a merupakan langkah yang paling strategis dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Tanpa mengetahui  teknik  pengumpulan  data,  maka  peneliti  tidak  akan  mendapatkan  data  yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.  Tekni k pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Observasi
John  W.  Creswell  (2018:400),  Creswell  menyatakan  bahwa  observasi  adalah  proses mengumpulkan  data  dengan  mengamati  orang,  tempat,  atau  peristiwa  secara  langsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipan, yaitu dengan terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, atau secara nonpartisipan, yaitu mengamati dari luar tanpa terlibat langsung. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi focus penelitian. Saya melakukan observasi di dinas sosial kabupaten nias barat yang beralamat di Desa Onowaembo, jalan raya, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat.

## 2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2019 : 195), menyatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang  informasi  apa  yang  akan  diperoleh”. Wawancara  merupakan  sesi  tanya  jawab  yang dilakukan  oleh  peneliti  yang  dilaksanakan  secara  tatap  muka  dengan  Kepala  dinas  sosial, pegawai dan korban kekerasan seksual..

## 3.  Dokumentasi
Michael Buckland (2018:240), Seorang ahli dalam bidang ilmu informasi dan perpustakaan yang telah mengemukakan konsep "rekayasa dokumentasi" dan penekanan pada pentingnya konteks informasi  dalam  dokumentasi.  Dokumentasi  ini  merekam  semua  hasil  wawancara  dan keterangan yang diberikan oleh informan. Adapun contoh dari dokumentasi yaitu : catatan data korban kekerasan seksual  pada anak  di kabupaten nias  barat sarta di sertai gambar-gambar korban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kondisi Eksisting Peran dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekeresan Seksual Pada Anak Peran  lembaga  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  kekerasan  seksual  terhadap  anak sangatlah penting karena masalah ini merupakan masalah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di setiap daerah di Indonesia, terutama di kabupaten Nias Barat. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, walaupun bukan perantara utama tetapi peranannya juga penting dan dibutuhkan untuk membantu korban yang bermasalah.  Dinas  Sosial  kabupaten  Nias  Barat  berperan  dalam  melindungi  anak-anak  dari situasi  yang  berbahaya  atau  merugikan  dengan  melibatkan  pengawasan  serta  memberikan informasi  kepada  masyarakat  tentang  resiko  kekerasan  seksual  pada  anak.  Dinas  Sosial Kabupaten Nias Barat dalam Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual,  dimana  dapat  memberikan  memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan kepada Korban. Dalam menjalakan perannya setiap pegawai Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat melakukan berdasarakan bidang yang sudah di tetapkan oleh pihak  dinas  itu  sendiri.  Selanjutnya  peneliti  melakukan  observasi  dimana  ketika  melakukan observasi maka melihat bahwa  Kondisi Eksisting Peran dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabuaten Nias Barat menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual  pada  anak.  Namun,  juga  terlihat  adanya  beberapa  tantangan,  seperti  keterbatasan sumber daya  dan kurangnya koordinasi antara  berbagai lembaga terkait  dalam penanganan kasus ini.
Kendalan-Kendalan Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekeresan Seksual Pada Anak
Kendala  ini  juga  sangat  berpengaruh  pada  penyelesaian  kasus  tersebut,  jika  dalam penyelesaian kasus terdapat hambatan yang tidak kunjung selesai maka proses penyelesaian kasus pun akan semakin panjang. Sementara dalam permasalahan ini kita tidak bisa main-main, karena  anak  sendiri  merupakan  seorang  yang  sangat  dilindungi  di  mata  hukum,  seharusnya kehidupan sosial anak tersebut juga sangat diperhatikan oleh kalangan masyarakat termasuk pemerintah. Sehingga diharapkan Kendala- Kendala yang terdapat pada masalah penyelesaian kasus dapat ditangani dengan baik dan benar. Kemudian pada peneliti terdahulu oleh Mira Sari pada tahun 2018 Penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kerja Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.
Jadi,  Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  terdapat  beberapa  faktor-faktor  hambatan dalam menangani Korban Kekersan Seksual Pada Anak berdasarkan ketiga indikator yaitu:
1. Kurangnya  sumber  daya:  Keterbatasan  dana,  personel,  dan  fasilitas  dapat  menghambat kemampuan lembaga atau individu untuk merespons kasus dengan cepat dan efisien.
2. Kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga pemerintah yang terlibat dalam menangani kasus  kekerasan  seksual pada anak adalah  masalah  serius dalam banyak konteks.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak adalah masalah serius  dalam  upaya  penanganan  dan  pencegahan  kasus  ini.  Kurangnya  pemahaman  dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dan konsekuensi kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam melindungi anak-anak.
4. Kurangnya keterlibatan lembaga lain dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat  menyebabkan  beberapa  hambatan  yang  serius  dalam  upaya  pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Keterlibatan lembaga lain di luar instansi pemerintah yang khusus menangani kekerasan seksual pada anak dapat membantu mengatasi masalah ini secara lebih efektif.
Kemudian  berdasakan  penjelasan  dari  Upaya-Upaya  Dinas  Sosial  Guna  Mengatasi Hambatan Dalam Menangani Korban Kekersan Seksual Pada Anak maka terdapat juga faktor- kator pendukung yaitu:
1.  Peran Antar Pribadi:
Peran antar pribadi mencakup interaksi dan dukungan yang diberikan oleh individu-individu di sekitar korban kekerasan seksual anak. Faktor-faktor pendukung dalam hal ini meliputi:
• Keluarga  yang  Peduli:  Keluarga  yang  memberikan  dukungan  emosional  dan  fisik  kepada korban dapat membantu dalam pemulihan korban. Ketersediaan keluarga yang mendukung dan empati dapat membantu korban merasa aman dan dihargai.
• Teman Sebaya yang Mendukung: Teman sebaya yang memberikan dukungan dan teman untuk berbicara dapat membantu korban merasa lebih terhubung dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah mereka.
• Keterlibatan Masyarakat: Dukungan dari masyarakat, seperti tetangga atau teman-teman di lingkungan  sekitar,  juga  dapat  memberikan  rasa  aman  kepada  korban  dan  keluarga. Masyarakat yang proaktif dalam mendukung korban dapat mempercepat pemulihan.
2. Peran yang Berhubungan dengan Informasi:
Faktor-faktor pendukung dalam peran ini melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan
bermanfaat untuk membantu korban kekerasan seksual anak dan mereka yang terlibat dalam menangani kasus tersebut yaitu:
• Pendidikan dan Kesadaran: Memberikan informasi yang jelas tentang tanda-tanda kekerasan seksual pada anak, dampaknya, dan langkah-langkah untuk melaporkan kasus tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan profesional terkait.
• Pusat  Layanan  Darurat:  Menyediakan  pusat  layanan  darurat  yang  dapat  dihubungi  oleh korban  dan  keluarga  untuk  mendapatkan  informasi  dan  dukungan  segera.  Ini  dapat membantu mengurangi kecemasan dan kebingungan dalam situasi krisis.
3.   Peran dalam Mengambil Keputusan:
Faktor-faktor  pendukung  dalam  peran  ini  melibatkan  pengambilan  keputusan  yang  tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
• Pelatihan  Profesional:  Melatih  petugas  Dinas  Sosial  dan  tenaga  medis  untuk  mengenali, menilai, dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak dengan sensitivitas dan keahlian yang diperlukan.
• Kerjasama Lintas Sektor: Kerjasama antara Dinas Sosial, penegak hukum, layanan medis, dan lembaga lainnya dapat membantu dalam mengoordinasikan tindakan dan pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus tersebut.
Kolaborasi Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekersan Seksual Pada Anak
Kolaborasi antara Dinas Sosial dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sangat penting dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  karena  Upaya  ini  bertujuan  untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang tepat kepada korban, serta mencegah terjadinya kasus  serupa  di  masa  depan.  Upaya  kolaborasi  antara  pekerjaan  Sosial  dengan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk memberikan respons yang holistik dan efektif terhadap masalah ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  peneliti  sudah  rangkum,  maka  peneliti menyimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Nias Barat:
1. Pekerjaan Dinas Sosial di Kabupaten Nias Barat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin  hubungan  antarpribadi  dengan  korban  kekerasan  seksual  anak-anak.  Dengan menciptakan  lingkungan  yang  aman,  ramah,  dan  mendukung  bagi  korban  agar  merasa
nyaman dalam berbicara dan berbagi pengalaman, hal ini melibatkan pemberian dukungan emosional dan mendengarkan tanpa menghakimi. Dengan hal itu juga pekerja Dinas sosial dapat  lebih  mengetahui  apa  faktor  penghambat  dalam  peran  ini,  mungkin  termasuk kurangnya  pelatihan  staf  dalam  berkomunikasi  dengan  korban  dan  kurangnya  sensitivitas terhadap kebutuhan psikologis korban.
2. Pekerjaan Dinas Sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan informasi yang relevan terkait dengan korban kekerasan seksual anak-anak yang Berhubungan  dengan  Informasi  dapat  mengidentifikasi  kasus-kasus,  melaporkan  mereka kepada otoritas yang tepat, dan berbagi informasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Kemudian dapat mengetahui faktor penghambat yaitu termasuk kurangnya sumber daya dan sistem yang efisien untuk mengelola informasi serta masalah kerahasiaan data..
3. Pekerjaan  Dinas  Sosial  juga  harus  mengambil  peran  dalam  pengambilan  keputusan  yang berdampak  pada  korban  kekerasan  seksual  anak-anak  hal  ini  mencakup  menentukan langkah-langkah  yang  perlu  diambil  untuk  melindungi  korban,  memberikan  perlindungan hukum, dan menyediakan layanan yang dibutuhkan. Kemudian dengan faktor penghambat dalam  peran  ini  dapat  diketahui  mungkin  termasuk  kendala  kebijakan,  peraturan  yang kompleks, atau masalah keuangan yang membatasi kemampuan Dinas Sosial untuk bertindak secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifianto. (2020). Pemahaman tentang Kekerasan Seksual: Pengertian, Bentuk, dan Dampaknya. Baker, L. (2018). "Memahami Kekerasan dan Pengabaian Terhadap Anak." Penerbit Sage. Buckland, Michael (2018). "Informasi sebagai Benda." Dalam Informasi dan Masyarakat, diedit oleh Michael Buckland, 239-250. Penerbit The MIT Press.
Burgess, A. W. (2019). Memahami Perkosaan dan Pelecehan Seksual. Routledge.
Creswell,  John  W.  (2018).  Desain  Penelitian:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Metode Gabungan. Penerbit Sage.
Collier, A. (2018). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual: Tinjauan dan Analisis. Penerbit XYZ.
Chesbrough, H. (2018). Inovasi Kolaboratif: Integrasi Proses Inovasi, Kemampuan, dan Arsitektur Inovasi. Harvard Business Review Press.
Dutton, J. E. (2019). Energi di Tempat Kerja Anda: Bagaimana Menciptakan dan Mempertahankan Koneksi Berkualitas Tinggi di Tempat Kerja. Jossey-Bass.
Kreitner, R., & Kinicki, A. (2018). Peran dalam Organisasi. Dalam "Perilaku Organisas. Durkheim, Emile. (2019). Aturan Metode Sosiologi. Nama Penerbit.
Fitria Rahmawati. (2019). "Dampak Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia.
Gelles, R. J. (2018). Kekerasan dan Pengabaian Anak: Definisi, Klasifikasi, dan Konsekuensinya. Hermawati.  (2019).  Pemberdayaan  Masyarakat:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi  dalam Pengembangan Masyarakat.
Hildreth, P. M. (2019). Jaringan Pengetahuan: Inovasi melalui Komunitas Praktik. IGI Global. Johnson, D. W. (2020). Kerjasama dan Persaingan: Teori dan Penelitian. Routledge.
Kurnia. (2019). Peran dan Pengaruh dalam Masyarakat Modern.
Lathifah Hanum. (2020). "Memahami Kekerasan Seksual: Analisis Komprehensif tentang Definisi dan Jenisnya.
Lepa, J., dkk. (2019). Pemahaman Konsep Peran dalam Perspektif Sosiologi.
Mintzberg, H. (2019). Mintzberg tentang Manajemen: Di Dalam Dunia Aneh Organisasi Kita. Free
Press.
Mintzberg, H. Siswanto, & Miftah T. (2018). Kepemimpinan Dalam Manajemen.
Murni M, Viat, Ayler B. Ndraha, dan Yasminar A. Telaumbanua. (2019). Mendrofa, Viat Murni, Ayler  Beniah  Ndraha,  and  Yasminar  Telaumbanua.  "Peran  Kepemimpinan Transformasional Di Pt. Cabang Bank Sumut Gunungsitoli Dalam Menjaring Kerjasama Dengan Stakeholder Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Di Kota Gunungsitoli." Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. (Sugiyono, 2020). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Penerbit Universitas Indonesia.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  R.  (2018).  Konsep  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif  Sosial  Budaya,  Ekonomi,
Politik/Hukum, dan Pertahanan Keamanan.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Purwono, R. (2018). Memahami Psikologi Anak: Tahapan Perkembangan dan Kebutuhan Khusus. Rahayu. (2018). Bentuk Kekerasan Fisik dalam Konteks Kekerasan Terhadap Anak Rahayu, N. (2019). Pemahaman tentang Peran dalam Masyarakat Modern. Penerbit ABC. Raho, Bernard. (2019). Teori Peran dalam Struktur Sosial Masyarakat. Penerbit XYZ.
Suharsono. (2020). Kekerasan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Korban.
Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Alfabeta.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta.
Saleh, C. (2018). Bentuk-bentuk kolaborasi. Bandung.
Thompson, J. D. (2018). Organisasi dalam Aksi: Dasar-Dasar Teori Administrasi dalam Ilmu Sosial.
Transaction Publishers.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. United Nations General Assembly. (2017). Konvensi Mengenai Hak-hak Anak.
Uma Sekaran. (2018). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keterampilan.
Penerbit Salemba Empat.
WHO (2017). Kekerasan Terhadap Anak: Lembar Fakta. WHO.
Widjastuti. (2019). "Kekerasan Psikologis dalam Konteks Hubungan Pasangan Non-Marital. Widyastuti. (2019). "Kekerasan Psikologis dalam Konteks Hubungan Pasangan Non-Marital. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
WHO (2017). Kekerasan Terhadap Anak: Lembar Fakta. WHO.