## Al-Mizan
(e-Journal)

## Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu
Anita Marwing 1 , Mustaming 2
1,2 Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: anitamarwing@iainpalopo.ac.id; mustaming@iainpalopo.ac.id
Penulis Korespondensi: anitamarwing@iainpalopo.ac.id
Abstract: This study aims to analyze the implementation of the execution of civil cases  in  the  Religious  Courts  in  Tana  Luwu  and  the  problems  of  its implementation, then provide solutions to the implementation of the execution of civil  cases  in  the  Religious  Courts  in  Tana  Luwu.  This  research  is  descriptive qualitative research. The results showed that: (1) Religious Courts in Tana Luwu have carried out executions based on incoming requests, but the number of requests for execution is very small, namely requests for execution of joint property cases as many as 7 cases and inheritance cases as many as 2 cases; (2) The inhibiting factors in the implementation of executions in Religious Courts in Tana Luwu, including Legal  or  regulatory  problems,  high  case  costs,  lack  of  quantity  and  quality  of human  resources  of  the  Religious  Courts,  and  lack  of  public  legal  awareness;  (3) Solutions  offered  in  dealing  with  obstacles  to  the  implementation  of  execution, namely:  It  is  necessary  to  make  a  regulation  of  execution  in  the  form  of  a guidebook to be used as a guideline in the implementation of execution, suspend the  cost  of  execution,  improve  the  quality  of  human  resources  of  the  judicial apparatus in the form of education and training.
Keywords: Execution; Civil Case; Religious Court; Human Resources

## Problems in the Implementation of Civil Case Execution in the Religious Courts in Tana Luwu
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi perkara perdata  di  Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu  dan  problematika  pelaksanaannya, kemudian  memberikan  solusi  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  perkara  perdata  di Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa:  (1)  Pengadilan  Agama  se-Tana Luwu  telah  melaksanakan  eksekusi  berdasarkan  permohonan  yang  masuk,  namun jumlah  permohonan  eksekusi  sangat  sedikit,  yaitu  permohonan  eksekusi  perkara harta  bersama  sebanyak  7  perkara  dan  perkara  kewarisan  sebanyak  2  perkara;  (2) Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  eksekusi  di  Pengadilan  Agama  se-Tana Luwu, diantaranya adalah: problem hukum atau regulasi, biaya perkara yang tinggi, minimnya  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  Pengadilan  Agama,  serta kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat;  (3)  Solusi  yang  ditawarkan  dalam menghadapi  hambatan  pelaksanaan  eksekusi,  yaitu:  perlu  dibuat  regulasi  eksekusi dalam bentuk buku panduan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan eksekusi, melakukan  penangguhan  biaya  eksekusi,  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia aparatur Peradilan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.
Kata Kunci: Eksekusi; Perkara Perdata; Pengadilan Agama; Sumber Daya Manusia

## A. Pendahuluan
Eksekusi  merupakan  salah  satu  rangkaian  dari  tugas  pokok  kekuasaan kehakiman  yang  diselenggarakan  oleh  badan  peradilan.  Tugas  pokok  badan peradilan  adalah  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  perkara dengan  tujuan  menegakkan  keadilan.  Fungsi  dari  eksekusi  adalah  memberikan kepastian  hukum  sehingga  eksekusi  yang  tidak  tuntas  atau  tidak  dilaksanakan, dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  atau  menunda  terwujudnya  kepastian hukum.  Menunda  atau  terlambat  memberi  keadilan  merupakan  bentuk  lain  dari ketidakadilan menurut adagium hukum “ justice delayed is justice denied. ” 1
Peradilan  Agama  memiliki  kompetensi  dalam  menangani  masalah  perdata antara  orang  beragama  Islam  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun eksekusi putusan perdata keluarga meliputi: pembagian harta  warisan,  pembagian  harta  bersama,  hak  asuh  anak  ( hadhanah), nafkah anak, nafkah  istri  dan mut’ah .  Dalam  kenyataannya,  eksekusi  putusan  perkara  perdata merupakan  salah  satu  masalah  yang  sering  dikeluhkan  oleh  pencari  keadilan. Banyaknya  kasus  yang  diterima  dan  sudah  mendapat  putusan  dari  Pengadilan Agama,  namun  sulit  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  putusan  Pengadilan tersebut.  Hal  ini  tentu  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  masyarakat  terhadap pengadilan. 2
Permasalahan lain yang muncul adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menjamin pembayaran nafkah anak oleh mantan suami yang dapat mengikat pihak ketiga  (tempat  mantan  suami  bekerja)  yang  dapat  menjamin  pembayaran  nafkah anak  oleh  mantan  suami.  Pengadilan  dapat  melakukan  eksekusi  apabila  diajukan
1 Herri  Swantoro, Dilema  Eksekusi:  Ketika  Eksekusi  Perkara  Perdata  Ada  Di  Simpang Jalan:  Pembelajaran  Dari  Pengadilan  Negeri  (Jakarta:  Rayyana  Komunikasindo,  2018), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-manna/index.php?p=show_detail&id=1445.
2 Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  dan Ahmadi  Hasan,  “ Problematika  Hak  Asuh  Anak Pasca  Putusan  Percerain  di  Putusan  Banding  Nomor  32/PDT.G/2020/PTA.BJM  jo  Putusan  Kasasi Nomor 392K/AG/2021),” Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan  17,  no.  6 (2023): 4085 – 4104, https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam.
permohonan  eksekusi.  Namun  pada  praktiknya,  sangat  jarang  istri  mengajukan permohonan  eksekusi  karena  biaya  eksekusi  yang  relatif  mahal  bahkan  biaya eksekusi  lebih  besar  dibandingkan  nafkah  yang  akan  diterima  oleh  pemohon eksekusi.  Selain  itu,  tidak  ada  sanksi  pidana  bagi  pihak  yang  menolak melaksanakan putusan pengadilan perkara perdata. 3
Permasalahan yang terjadi pada Pengadilan Agama di Tana Luwu, perkara perdata  tentang  harta  bersama  antara  suami  dan  istri.  Proses  yang  dilalui,  yaitu hakim eksekutor memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan penyitaan harta bersama berupa rumah dan tanah. Jurusita kemudian mendatangi rumah dan tanah tersebut untuk melakukan penyitaan. Namun, termohon eksekusi (suami) menolak untuk  menyerahkan  harta  tersebut  kepada  Jurusita.  Termohon  eksekusi  beralasan bahwa harta tersebut adalah miliknya pribadi dan bukan harta bersama. Akibatnya, eksekusi  perkara  perdata  ini  terhambat  karena  termohon  eksekusi  tidak  mau mematuhi putusan Pengadilan.
Data Pengadilan  Agama Belopa, Pengadilan Agama Malili dan Pengadilan Agama  Masamba  diperoleh  informasi  jumlah  perkara  perdata  yang  dieksekusi sebagai berikut:
Tabel 1. Perkara Perdata Dieksekusi Tahun 2023 Pengadilan Agama Tahun Jumlah Perkara Perdata Diajukan Jumlah Perkara Perdata Ditetapkan Jumlah Perkara Perdata Dieksekusi Persentase Perkara Perdata Dieksekusi Pengadilan Agama Belopa 2023 100 80 60 75% Pengadilan Agama Malili 2023 80 65 45 69% Pengadilan Agama Masamba 2023 70 55 40 73% Total 2023 250 200 145 72.5%
Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama yang ada di Tana Luwu serta merumuskan solusi terhadap permasalahan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan
3 Data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Keadilan (n.d.).
penyelesaian masalah pelaksanaan eksekusi perkara perdata keluarga di Pengadilan Agama di Indonesia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  eksekusi  perkara perdata  di  Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu  dan  problematika  pelaksanaannya, serta  memberikan  solusi  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  perkara  perdata  di Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu,  yaitu  Pengadilan  Agama  Malili,  Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Belopa.

## B. Pelaksanaan Eksekusi Bidang Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu
Pengadilan Agama se-Tana Luwu pada dasarnya menerapkan aturan formil tentang pelaksanaan eksekusi. Aturan tersebut dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam  menjalankan  proses  eksekusi  di  Pengadilan  Agama.  Sesuai  Pasal  196 Herziene  Indonesich  Reglement  (HIR),  apabila  pihak  yang  kalah  tidak  mau menjalankan  putusan  secara  sukarela,  maka  pihak  yang  menang  dapat  meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan.
Terdapat sejumlah prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia dan dijalankan pula oleh Pengadilan Agama se-Tana Luwu, sebagai berikut:
1. Putusan  yang  diminta  untuk  dilaksanakan  telah  berkekuatan  hukum  tetap.
Kekuatan eksekutorial pada dasarnya tak dapat dilumpuhkan atau dibatalkan, kecuali  amar  putusan  ( dictum)  telah  dilaksanakan  sukarela  (vrijillig)  dengan kerelaan tanpa paksaan. Pengecualian terhadap hal ini berlaku dalam hal:
a. Adanya  putusan  serta  merta  atau  putusan  yang  dapat  dilaksanakan  lebih dahulu (v itvoerbaar bij vooraad) (Pasal 180 ayat (1) HIR).
b. Pelaksanaan putusan provisional, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara (Pasal 180 ayat (1) HIR).
c. Akta perdamaian, yaitu akta yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak  untuk  mengakhiri  sengketa  yang  dibuat  di  persidangan  oleh  hakim (Pasal 130 HIR). 4
4 Finallisa Finallisa, Widhi Handoko,  dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “ Pelaksanaan Putusan yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)," Notarius 13, no. 1 (2020): 355 – 71, https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468.
d. Eksekusi  terhadap grosse  akta  (Pasal  224  HIR).  Eksekusi  grosse  akta dilaksanakan untuk memenuhi isi perjanjian.
2. Putusan  yang  diminta  dilaksanakan  bersifat condemnatoir.  Putusan condemnatoir  adalah  putusan  yang  didahului  amar  yang  menegaskan pernyataan kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban yang langsung dibarengi dengan  amar  penghukuman  terhadap  tergugat.  Penghukuman  dapat  berupa penghukuman untuk:
a. Menyerahkan suatu barang
b. Mengosongkan benda tidak bergerak
c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
d. Menghentikan suatu perbuatan tertentu
e. Membayar sejumlah uang. 5
3. Putusan yang diminta untuk dilaksanakan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak  yang  kalah.  Pelaksanaan  putusan  baru  menjadi  suatu  masalah  apabila pihak yang kalah adalah tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.  Dalam  putusan condemnatoir  pihak  yang  kalah  harus  secara  aktif sukarela melaksanakan putusan. Jika tidak, maka dapat diambil tindakan paksa berupa  pelaksanaan  putusan  secara  paksa,  yang  sering  disebut  sebagai eksekusi. 6
4. Dilaksanakan  berdasarkan  permohonan.  Eksekusi  dilakukan  berdasarkan permohonan  dari  dari  pihak  yang  berperkara  (Pasal  196  HIR  atau  Pasal  207 Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten  (RBg.),  dalam  hal  ini  penggugat, sebagai  pihak  yang  menang.  Hal  ini  sesuai  dengan  sifat  sengketa  dan  status para  pihak  dalam  sengketa,  di  mana  eksekusi  pada  dasarnya  adalah  tindakan yang  perlu  dilakukan  untuk  memenuhi  tuntutan  penggugat  kepada  tergugat. Oleh karena itu, jika pihak yang kalah adalah penggugat, maka lazimnya tidak ada putusan yang dimohon atau perlu dilaksanakan. Hukum acara perdata tidak
5 Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2006).
6 Ahyaril  Nurin  Gausia  dan Fathur  Rochim,  “Implementasi  Kebijakan  Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian d i Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum dan Peradilan 1, no. 23 (2023): 1 – 3.

## Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu
mengatur  jangka  waktu  kapan  penggugat  berhak  mengajukan  permohonan eksekusi.  Untuk  menentukan  “putusan  tidak  mau  dijalankan  secara  sukarela” dapat  diukur  berdasarkan  jangka  waktu  yang  patut  ( reasonable).  Seorang tergugat  dianggap  patut  menjalankan  putusan  secara  sukarela  dalam  waktu  1 minggu  atau  10  hari  dari  sejak  tanggal  putusan  diberitahukan  secara  resmi kepadanya. 7
5. Dilaksanakan  atas  perintah  Ketua  Pengadilan.  Wewenang  untuk  melakukan eksekusi  hanya  diberikan  kepada  pengadilan  tingkat  pertama  (Pasal  195  ayat (1)  HIR  atau  Pasal  206  ayat  (1)  RBg),  yaitu  Pengadilan  Negeri  (PN)  dan Pengadilan Agama (PA). Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) tidak  mempunyai  wewenang  menjalankan  eksekusi.  Meski  putusan  yang dimohonkan  eksekusi  adalah  putusan  PT  atau  MA,  eksekusi  tetap  berada  di bawah  wewenang  PN  dan/atau  PA  yang  memutus  perkara  itu  dalam  tingkat pertama  (Pasal  195  ayat  (1)  HIR).  Eksekusi  dilakukan  oleh  panitera  dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan  (Pasal 54  ayat (2) UU No. 48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman).  Eksekusi  dituangkan  dalam  bentuk Penetapan. Tanpa Penetapan, maka syarat formal eksekusi menurut Pasal 197 ayat  (1)  HIR  belum  terpenuhi.  Adanya  Penetapan  akan  menunjukkan  batas- batas  eksekusi  yang  akan  dijalankan  oleh  jurusita  dan  panitera,  serta memudahkan  hakim  melakukan  pengawasan.  Jika  objek  eksekusi  berada  di wilayah  hukum  pengadilan  lain,  maka  eksekusi  dilakukan  oleh  pengadilan tempat  objek  ekseksi  berada  atas  pemintaan  delegasi  dari  pengadilan  tempat perkara itu diperiksa pertama kali (Pasal 195 ayat (2) HIR). 8
6. Didahului dengan mengeluarkan peringatan ( aanmaning). Setelah mempelajari telaahan  dari  Panitera,  Ketua  Pengadilan  mengeluarkan  Penetapan.  Jika putusan  yang  dimohonkan  eksekusi  tidak  bersifat condemnatoir,  Ketua Pengadilan akan membuat Penetapan yang disertai alasan bahwa putusan tidak
7 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.
8 Edi  Rohaedi,  Nandang  Kusnadi,  Bambang  Heriyanto, Nuradi,  “ Kedudukan  Uang  Paksa (Dwangsom) dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ,” Palar (Pakuan Law Review)
9, no. 02 (2023): 121 – 29, https://doi.org/10.33751/palar.v9i2.
dapat dieksekusi. Sebaliknya, jika putusan yang dimohonkan eksekusi bersifat condemnatoir, Ketua Pengadilan akan mengirimkan surat melalui kepaniteraan untuk  memanggil  termohon  eksekusi  (tergugat).  Pemanggilan  ini  dilakukan sama  seperti  memanggil  para  pihak  saat  berperkara.  Jika  pada  panggilan pertama termohon tidak datang dengan alasan yang patut, pengadilan biasanya memanggil lagi. Jika pada pemanggilan yang kedua tidak datang walau dengan alasan  yang  patut,  Ketua  Pengadilan  akan  langsung  mengeluarkan  Penetapan Sita Eksekusi. 9
7. Sita  eksekusi  dilaksanakan,  jika  setelah aanmaning  eksekusi  tetap  tidak dilaksanakan termohon; Kewenangan eksekusi timbul manakala tergugat tidak bersedia  menjalankan  putusan  secara  sukarela.  Sedangkan  pihak  tergugat diangap  tidak  mau  menjalankan  putusan  secara  sukarela  sejak  tanggal peringatan  ( aanmaning)  dilampaui  dan  sejak  saat  itulah  definitif  upaya eksekusi berlaku. 10
8. Dilaksanakan berdasarkan surat perintah eksekusi sesuai dengan amar putusan.
Apabila  jangka  waktu  8  hari  setelah aanmaning  termohon  tetap  tidak menjalankan  putusan  secara  sukarela,  maka  ketua  pengadilan  mengeluarkan Penetapan  yang  ditujukan  kepada  yang  isinya  mengabulkan  permohonan pemohon  dan  memerintahkan  Panitera/Jurusita/Jurusita  Pengganti  untuk melaksanakan  eksekusi  sesuai  dengan  amar  putusan.  Setelah  menerima perintah  tersebut,  maka  Panitera/Jurusita/Jurusita  Pengganti  merencanakan/ menentukan  waktu  eksekusi  dan  memberitahukannya  kepada  termohon.  Pasal 197  ayat  (6)  HIR  atau  Pasal  210  RBg  mensyaratkan  eksekusi  dibantu  oleh  2 orang  saksi  sekaligus  menjadi  saksi  yang  akan  dicantumkan  dalam  Berita Acara Eksekusi. Pihak yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun dan dapat dipercaya. 11
9 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. 10 Ibid. 11 Muhammad  Fitri  Adi,  Budi  Sastra  Panjaitan,  dan  Mhd.  Yadi  Harahap ,  “Pelaksanaan Eksekusi  Hak  Tanggungan  Dalam  Perkara  Pembiayaan  Murabahah  Melalui  Pengadilan  Agama Medan,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 10, no. 02 (2022): 915 – 30, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150.

## Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu
Kasus pelaksanaan ekseskusi perdata yang  berbeda dengan hukum formil di Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu  adalah  perkara  harta  antara  suami  istri.  Dalam kasus ini, pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan dengan cara penyitaan harta benda, melainkan dengan cara mediasi dan pembuatan perjanjian tertulis. Hal ini berbeda dengan hukum formil yang mengatur tentang eksekusi perkara perdata, yang mana eksekusi harus dilakukan dengan cara penyitaan harta benda.

## C. Problematika  dan  Solusi  Pelaksanaan  Eksekusi  Bidang  Perdata  di  Pengadilan Agama se-Tana Luwu
Eksekusi sebagai upaya paksa terhadap pihak yang tidak mau menjalankan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  secara  sukarela  tidak selamanya  lancar  sesuai  rencana,  terkadang  dan  bahkan  sering  menemui  masalah dan  hambatan  baik  bersifat  yuridis  maupun  non  yuridis.  Masalah  dan  hambatan tersebut  yang  dihadapi  Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu  pada  umumnya  sama yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi tertunda, eksekusi berlarut-larut, berbiaya mahal  atau  bahkan  tidak  sedikit  ujungnya  putusan  harus  dinyatakan  tidak  dapat dilaksanakan ( non executable). 12
Masalah  dan  hambatan  tersebut  tentu  berdampak  pada  rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan dan menurunkan kepuasan masyarakat atas  pelayanan  Pengadilan.  Masalah  dan  hambatan  tersebut  juga  dirasakan  dalam lingkup  Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu.  Misalnya  saja  masalah  atau  perkara harta  antara  suami  istri.  Eksekusi  perdata  pada  Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu tersebut  mengalami  hambatan  karena  tidak  mematuhi  putusan  Pengadilan  yang telah berkuatan hukum.
Setiap pengguna jasa Pengadilan pasti berharap hak-hak yang dituntut dan sudah  diputus  oleh  pengadilan  melalui  proses  yang  panjang  seharusnya  dapat dilaksanakan  dan  secepatnya  hakhak  tersebut  bisa  diperolehnya  baik  secara sukarela  atau  melalui  upaya  paksa  eksekusi.  Ada  banyak  faktor  yang  sering
12 Dani  Habibi  dan Winda  Nuryani,  “Problematika  Penerapan  Pasal  116  UU  Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN,” TIN: Terapan Informatika Nusantara 1, no. 5 (2020): 300 – 305, https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/473/339.
menghambat  dan  menjadi  masalah  dalam  pelaksanaan  eksekusi  perdata  di Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu.  Kesemuanya  sejalan  dengan  temuan  dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

## 1. Problem Hukum atau Regulasi
Problem  hukum  yang  sering  menjadi  penghambat  pelaksanaan  eksekusi  di antaranya  adalah  permohonan  penundaan  eksekusi  karena  adanya  peninjauan kembali atau perlawanan baik yang diajukan oleh termohon eksekusi ataupun pihak ketiga ( derden verzet) terhadap permohonan eksekusi. 13

## 2. Biaya
Mahalnya biaya permohonan eksekusi merupakan kendala bagi masyarakat. Biaya  eksekusi  sesungguhnya  adalah  biaya  operasional  yang  timbul  dalam pelaksanaan  eksekusi.  Mulai  dari  biaya  terkait  pendaftaran,  Pendapatan  Negara Bukan Pajak (PNBP), sita eksekusi, pemanggilan, transportasi, saksi, pemberkasan, lelang, sewa alat berat sampai keamanan. 14

## 3. Minimnya Kuantitas dan Kualitas SDM
Minimnya  pendidikan  dan  pelatihan  serta  peningakatan  kapasitas  SDM Pengadilan,  khususnya  terkait  eksekusi  juga  menjadi  hambatan  dalam  kelancaran eksekusi.  Pengetahuan  dan  keterampilan  Ketua  Pengadilan,  Panitera,  dan Jurusita/Jurusita  Pengganti  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  eksekusi. Pengetahuan  tentang  eksekusi  mencakup  prosedur  eksekusi,  jenis-jenis  eksekusi, eksekusi  lelang,  eksekusi  tanpa  didahului  gugatan,  biaya  eksekusi,  delegasi eksekusi, dan penangguhan eksekusi. 15
13 Laily  Lukita  Nilam  Sari,  Wasis  Suprayitno,  dan Kukuh  Dwi  Kurniawan,  “Pelaksanaan Eksekusi  Hak  Asuh  Anak  Dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Kasus  Putusan  No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp),” Indonesia  Law  Reform  Journal  2,  no.  2  (2022):  166 – 81, https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075.
14 Muhammad  Azani  dan Cysillia  Anggaraini  Novalis  Cysillia,  “ Pelaksanaan  Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Han Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ,” Jotika Research in Business Law 1, no. 2 (2022): 46 – 59,
https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43.
15 F A Satria Putra, “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,” JUSTISI 7, no. 1 (2021): 66 – 75, https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201.

## 4. Kesadaran masyarakat
Faktor  penghambat  eksekusi  lainnya  adalah  kesadaran  hukum  masyarakat terkait  dengan  ketaatan  hukum  dan  pelaksanaan  putusan  yang  sudah  berkekuatan hukum tetap secara sukarela. 16
Problematika  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu  pada prinsipnya  sama  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan-Pengadilan  Agama  lainnya  di Indonesia. Tentunya dari temuan tersebut, maka perlu ada evaluasi dan solusi yang perlu  diambil  untuk  mengatasi  problematika  tersebut,  sehingga  pelaksanaan eksekusi perdata dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## D. Solusi  Terhadap  Hambatan  Pelaksanaan  Eksekusi  di  Pengadilan  Agama  se- Tana Luwu
Adapun  solusi  terhadap  hambatan  pelaksanaan  eksekusi  perdata  di Pengadilan Agama se-Tana Luwu adalah:

## 1. Pembuatan Regulasi Eksekusi
Pembuatan regulasi eksekusi ini dengan menghasilkan buku panduan untuk dijadikan  pedoman  dalam  pelaksanaan  eksekusi.  Sebagaimana  wawancara  dengan Ketua Pengadilan Agama Belopa yang mengatakan bahwa:
Masalah  yang  timbul  dalam  perkara  perdata  salah  satunya  disebabkan karena tidak ada buku panduan yang digunakan sehingga tidak ada regulasi eksekusi  yang  jelas  dalam  bentuk  fisik  seperti  buku.  Oleh  karena  itu, penting membuat panduan dalam pelaksanaan eksekusi. 17

## 2. Melakukan Penangguhan Biaya Eksekusi
Biaya  eksekusi  yang  relatif  mahal  telah  menjadi  salah  satu  faktor  yang menghambat  eksekusi,  apalagi  pemohon  eksekusi  termasuk  orang  yang  tidak mampu. Hal ini yang terjadi di Pengadilan Agama se-Tana Luwu. Sejalan dengan hasil  penelitian  Madjid,  et.al.  bahwa  untuk  mengatasi  masalah  ini,  Pengadilan
16 Sinta  Noer  Hudawati,  “Problematika  Hukum  Formil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  d i  Pengadilan  Agama,” Jurnal  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan  1,  no.  1  (2020):  17 – 40, https://doi.org/10.18196/jphk.1102.
17 Wildana  Arsyad,  Ketua  Pengadilan  Agama  Bilopa, Wawancara,  di  Belopa,  tanggal  12 Mei 2021.
dapat memprodeokan pemohon eksekusi dari kewajiban mendahulukan pembayaran biaya  eksekusi,  sehingga  panjar  biaya  eksekusi  untuk  sementara  ditanggung  oleh Pengadilan,  kemudian  biaya  eksekusi  dapat  ditagih  kembali  oleh  pengadilan  dari pihak tergugat. 18
Hal  demikian  perlu  dipikirkan  dalam  menghadapi  kesulitan  eksekusi  yang disebabkan pemohon tidak mampu membayar lebih dahulu biaya eksekusi. Dalam hal  ini,  pemohon  eksekusi  dapat  mengajukan  permohonan  dispensasi  agar  agar dibebaskan  dari  kewajiban  mendahulukan  pembayaran  biaya  eksekusi,  dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat yang berwenang, dan perlu  diadakan  pemeriksaan  insidetil  oleh  pengadilan  untuk  menentukan  apakah permohonan tersebut cukup beralasan.

## 3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengadilan
Wulansari  menjelaskan  bahwa  terjadi  hambatan  dalam  proses  eksekusi putusan  di  Pengadilan  Agama  karena  kualitas  SDM  aparatur  Peradilan  masih minim.  Olehnya  itu  perlu  adanya  peningkatan  dengan  mengikutsertakan  melalui Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  atau  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)  terkait eksekusi  serta  mendeteksi  jumlah  aparat  Pengadilan  sebelum  dilakukan  mutasi. 19
Kualitas SDM ini ditemukan juga pada Pengadilan Agama se-Tana Luwu.
Padahal  pengetahuan  dan  keterampilan  aparatur  Pengadilan  dalam  hal eksekusi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan eksekusi. Oleh karena itu, perlu peningkatan  kompetensi  aparatur  Pengadilan  dalam  eksekusi  dengan  melakukan pembinaan  terhadap  aparatur  Pengadilan,  baik  melalui  Diklat  maupun  Bimtek. Selain  prosedur  eksekusi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara,  strategi eksekusi yang diperoleh berdasarkan pengalaman di lapangan juga perlu diketahui oleh aparatur Pengadilan.
18 St.  Saleha  Madjid,  Ulil  Amri,  dan Fakhruddin  Mansyur,  “Implementasi  Gugatan Sederhana  (Small  Claim  Court)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Di  Pengadilan Agama  Kota  Makassar,” Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  7,  no.  02  (2023):  99 – 111, https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.12157.
19 Retno  Wulansari,  “Hambatan  Dalam  Proses  Eksekusi  Putusan  Terhadap  Pemeliharaan Anak  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama,” Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum 4, no. 2 (2015), https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987.

## 4. Melaksanakan Penyuluhan Hukum
Budaya  hukum  terkait  dengan  kesadaran  hukum  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  sebuah  masyarakat.  Budaya  hukum  menjadi  salah  satu  unsur penting  dalam  efektifitas  hukum,  selain  aturan  hukum  dan  aparatur  penegak hukum.  Tingkat  kesadaran  hukum  sebuah  masyarakat  juga  sangat  berpengaruh dalam  pelaksanaan  eksekusi.  Penghormatan  atas  putusan  Pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  oleh  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  pengetahuan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan. Oleh karena itu, untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  perlu  dilakukan  penyuluhan hukum  di  masyarakat  bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah,  dan  hal  ini  telah dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama  se-Tana  Luwu.  Dengan  kata  lain,  kesadaran hukum  yang  meningkat  di  masyarakat  diharapkan  akan  menciptakan  iklim  yang kondusif bagi keberhasilan eksekusi putusan oleh Pengadilan.

## E. Kesimpulan
Pengadilan Agama se-Tana Luwu telah melaksanakan eksekusi berdasarkan permohonan yang masuk, namun jumlah permohonan eksekusi sangat sedikit, yaitu permohonan  eksekusi  perkara  harta  bersama  sebanyak  7  perkara  dan  perkara kewarisan  sebanyak  2  perkara.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  perkara  kebendaan seperti  gugatan  waris,  gugatan  harta  bersama,  dan  lain  sebagainua  di  Pengadilan Agama  se-Tana  Luwu.  Pelaksanaan  eksekusi  dilakukan  sesuai  ketentuan  dan prosedur yang telah ditetapkan serta melibatkan beberapa pihak terkait.
Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  eksekusi  di  Pengadilan  Agama  se- Tana Luwu, diantaranya ditemukannya problem terkait hukum atau regulasi, biaya perkara  yang  tinggi,  minimnya  kuantitas  dan  kualitas  SDM  Pengadilan  Agama, serta  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat.  Atas  adanya  hambatan  tersebut, maka  solusi  yang  ditawarkan  dalam  menghadapi  hambatan  pelaksanaan  eksekusi, yaitu:  perlu  dibuat  regulasi  eksekusi  dalam  bentuk  buku  panduan  untuk  dijadikan pedoman  dalam  pelaksanaan  eksekusi,  melakukan  penangguhan  biaya  eksekusi, meningkatkan kualitas SDM aparatur  Peradilan dalam bentuk Diklat atau Bimtek
terkait  eksekusi  serta  mendeteksi  jumlah  aparat  Pengadilan  sebelum  dilakukan mutasi,  dan  melaksanakan  penyuluhan  hukum  di  masyarakat  dengan  melibatkan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Adi,  Muhammad  Fitri,  Budi  Sastra  Panjaitan,  dan  Mhd.  Yadi  Harahap, “Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Dalam  Perkara  Pembiayaan Murabahah  Melalui  Pengadilan Agama  Medan,” Al-Mashlahah:  Jurnal Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial  Islam  10,  no.  02  (2022):  915 – 30, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150.
Azani,  Muhammad,  dan Cysillia  Anggaraini  Novalis  Cysillia,  “ Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Han Nafkah Anak Pasca Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Pekanbaru ,” Jotika  Research  in  Business Law 1, no. 2 (2022): 46 – 59, https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43.
Finallisa,  Finallisa,  Widhi  Handoko,  dan Mujiono  Hafidh  Prasetyo,  “ Pelaksanaan Putusan  yang  Bersifat  Condemnatoir  dalam  Perkara  Pembagian  Harta Bersama  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kudus)," Notarius  13,  no.  1 (2020): 355 – 71, https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468.
Gausia,  Ahyaril  Nurin,  dan Fathur  Rochim,  “Implementasi  Kebijakan  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pemenuhan Hak  Anak  dan  Perempuan  Pasca  Perceraian  d i  Pengadilan  Agama,” Jurnal Hukum dan Peradilan 1, no. 23 (2023): 1 – 3.
Habibi, Dani, dan Winda Nuryani, “Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap  Pelaksanaan  Putusan  PTUN,” TIN:  Terapan  Informatika Nusantara  1,  no.  5  (2020):  300 – 305, https://ejurnal.seminar- id.com/index.php/tin/article/download/473/339.
Harahap, Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Hudawati,  Sinta  Noer. “Problematika  Hukum  Formil  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  d i  Pengadilan  Agama,” Jurnal  Penegakan  Hukum  dan Keadilan 1, no. 1 (2020): 17 – 40, https://doi.org/10.18196/jphk.1102.
Madjid,  St.  Saleha,  Ulil  Amri,  dan Fakhruddin  Mansyur,  “Implementasi  Gugatan Sederhana  (Small  Claim  Court)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syari’ah  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Makassar,” Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah  7,  no.  02  (2023):  99 – 111,  https://doi.org/10.26618/j- hes.v7i02.12157.
Noor, Fitrisan, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan, “ Problematika Hak Asuh Anak  Pasca  Putusan  Percerain  di  Putusan  Banding  Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM  jo  Putusan  Kasasi  Nomor 392K/AG/2021),” Al Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan  17,  no.  6  (2023):
4085 – 4104, https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam.
Putra,  F  A  Satris. “Problem  Eksekutorial  Putusan  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha Negara,” JUSTISI  7,  no.  1  (2021):  66 – 75,  https://doi.org/10.33506/ js.v7i1.1201.
Rohaedi,  Edi,  Nandang  Kusnadi,  Bambang  Heriyanto, Nuradi,  “ Kedudukan  Uang Paksa  (Dwangsom)  dalam  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara ,” Palar  (Pakuan  Law  Review)  9,  no.  02  (2023):  121 – 29, https://doi.org/10.33751/palar.v9i2.
Sari,  Laily  Lukita  Nilam,  Wasis  Suprayitno,  dan  Kukuh  Dwi  Kurniawan,
“Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Asuh  Anak  Dalam  Perkara  Perceraian  (Studi Kasus  Putusan  No  1618/Pdt.G/2020/PA.Smp),” Indonesia  Law  Reform Journal 2, no. 2 (2022): 166 – 81, https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075.
Swantoro,  Herri. Dilema  Eksekusi:  Ketika  Eksekusi  Perkara  Perdata  Ada  Di Simpang  Jalan:  Pembelajaran  Dari  Pengadilan  Negeri  (Jakarta:  Rayyana Komunikasindo,  2018),  https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/ pn-manna/index.php?p=show_detail&id=1445.
Wulansari,  Retno. “Hambatan  Dalam  Proses  Eksekusi  Putusan  Terhadap Pemeliharaan  Anak  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama,” Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  4,  no.  2  (2015), https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987.