## THE CAUSE OF THE OCCURRENCE OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST JAVA

## PENYEBAB TERJADINYA HUMAN TRAFFICKING DI JAWA BARAT
Siti Nurbayani K
Dosen Jurusan MKU FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung E-mail: sitinurbayani02@gmail.com

## ABSTRACT
The cause of the occurrence of human trafficking in West Java region, which is very fundamental that is due to poverty and education. The second factor that is predominantly being the main reason why many of the victims of human trafficking originating from West  Java, involving various elements. In addition, cultural factors and lifestyle has become a powerful driving force as the driving factor for teenagers  and  people  who  are  in  the  country  to  move  due  to  lack  of  land occupation, and  factor  in their  place  due  to  towing  will  work,  there  is  a  glimmer  of  hope  in  a  better  life  than  working  in  the place of origin.

## Keywords: Human Trafficking, Trafficking in Women, and Trafficking in Children

## ABSTRAK
Penyebab terjadinya perdagangan manusia yang ada di wilayah Jawa Barat, yang sangat mendasar yaitu  karena  faktor  kemiskinan  dan  pendidikan.  Kedua  factor  tersebutlah  yang  secara  dominan menjadi alasan utama mengapa banyak korban perdagangan manusia yang berasal dari Jawa Barat yang  melibatkan  berbagai  unsur.  Selain  itu,  faktor  kebudayaan  dan  gaya  hidup  pun  menjadi pendorong  yang  ampuh  sebagai  faktor  pendorong  agar  remaja  dan  orang-orang  yang  berada  di pedesaan  untuk  berpindah  karena  kurangnya  lahan pekerjaan, dan  factor  penarik  karena  di  tampat mereka  akan  bekerja  terdapat  secercah  harapan  akan  kehidupan  yang  lebih  baik  dibandingkan bekerja di tempat asal.

## Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Perdagangan Perempuan, dan Perdagangan Anak
Fenomena “human trafficking” dewasa ini  semakin  marak  (Suhardin,  2008:  473) dilakukan  dalam  berbagai  keadaan,  terhadap berbagai  level  masyarakat  dan  modus  yang semakin  bervariasi. Human trafficking terjadi sebagai  akibat  dari  proses  interaksi  antar manusia  yang  menyimpang.  Biasanya  didasari atas  suatu  paksaan,  tipuan,  ancaman  bahkan kekerasan.  Hal  tersebut  tentu  saja  telah  masuk pada  ranah  pelanggaran  HAM.  Idealnya  hak asasi  manusia  harus  dihormati  dan  dilindungi oleh  semua  pihak,  sehingga  implementasi  hak asasi manusia dapat ditegakkan dalam kehidupan  nyata  di  masyarakat.  Namun  pada kenyataannya,  harapan  ideal  tersebut  tidak selalu  dapat  terlaksana  dengan  baik  karena
sampai saat ini, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi.
Kesigapan  negara  Indonesia  untuk membuat aturan-aturan dalam rangka melindungi  warga  negara  pada  kasus human trafficking semakin  serius  mendapat  perhatian dengan  telah  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Pada  Pasal 1  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  perdagangan orang yaitu:
Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan,
penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam negara  maupun  antarnegara,  untuk tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan orang tereksploitasi
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara sumber,  penerima  dan  bahkan  transit  untuk trafficking internasional  telah  mempunyai komitmen  yang  tegas  dalam  penanggulangan masalah jaringan trafficking internal khususnya (Meutia, 2010: 144).
Di  Provinsi  Jawa  Barat  penguatan terhadap  undang-undang  tersebut  dilakukan Pemerintahan  Provinsi  Jawa  Barat  dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Trafficking Provinsi Jawa Barat, yaitu Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2008. Sebenarnya secara  kuantitatif, peristiwa human trafficking lebih  kecil  dibandingkan  dengan pelanggaran atas penghormatan dan perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  lainnya. Namun, kegiatan trafficking selalu menimbulkan  rasa khawatir bahkan rasa cemas di kalangan masyarakat, dikarenakan perkembangan kejahatan ini modusnya semakin bervariasi.
Jawa  Barat  sebagai  provinsi  terbesar jumlah  penduduknya  di  Indonesia,  ternyata menjadi  sasaran  target  para trafficker. Data terbaru korban trafficking dari P2TP2A JABAR jumlah  penduduk  Jawa  Barat  yang  menjadi korban trafficking pada  tahun  2010  berjumlah 83  orang  dan  2011  sebanyak  68  orang, sehingga  keseluruhan  jumlah  korban  selama 2010-2011  terdata  sebanyak  151  orang. Wilayah yang paling sedikit terdapat di 5 (lima) wilayah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten  Ciamis,  Kota  Bekasi,  dan  Kota Cimahi (Kegiatan Semiloka, 6 September 2012, Hotel Anggrek, Bandung).
Maraknya  korban  human  trafficking  di Jawa  Barat  bukan  hanya  terjadi  dalam  kasus penculikan  dan  paksaan  saja.  Hal  tersebut  juga terjadi karena adanya tekanan ingin mendapatkan pekerjaan, misalnya seperti menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Persoalan  TKI  seringkali  dikaitkan  dengan  isu trafficking,  padahal  isu  trafficking  tidak  hanya terjadi  pada  tenaga  kerja  yang  berada  di  luar
perbatasan  Indonesia  tetapi  trafficking  dapat terjadi juga di dalam wilayah Negara Indonesia (Muftichah dan Bintoro, 2009: 125)
Banyaknya  orang  yang  mau  menjadi TKI  sebagai  pembantu  rumah  tangga  karena adanya  faktor  pendorong  ( push-factor )  dari pedesaan    dan  adanya  faktor  penarik  ( pull factor )  dari  relokasi  industry  di  negara-negara tempat  TKI  bekerja  (Syafaat  dalam  Rahayu, 2011:  116).  Namun,  tidak  semua  orang memahami pekerjaan TKI dalam arti Pembantu Rumah  Tangga.  José  Maria  Ramirez-Machado dalam  Ramdlany  dan  Munir    (2011:  190) bahwa  PRT  merupakan  bentuk  pekerjaan dengan  elemen-elemen  sebagai  berikut:  tempat kerjanya adalah sebuah rumah pribadi, pekerjaan  yang  dilakukan  bersifat  melayani rumah  tangga;  pekerjaan  dilakukan  atas  nama majikan  langsungnya,  kepala  rumah  tangga; PRT  langsung  di  bawah  otoritasnya,  pekerjaan dilakukan  secara  reguler dan dilakukan dengan cara  yang  terus-menerus;  pekerjaanya  tidak berkaitan  dengan  uang  dari  kegiatan  yang dilakukannya;  pekerjaan  yang  dilakukannya akan diberi renumerasi baik dengan  uang tunai atau dengan bentuk lainnya dan pekerjaan yang dilakukannya  sangat  beraneka  ragam.  Pada akhirnya,  orang-orang  yang  tidak  menyadari jenis  pekerjaan  tersebut  malah  menjadi  korban human  trafficking  oleh  majikannya  sendiri  dan agen penyalurnya.

## METODE Pendekatan, Metode, Lokasi, dan Instrumen Pnelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  melalui penelitian  lapangan  dengan  cara  menggunakan pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan  yang lebih  menekankan  pada  pemaknaan  dan konteks  pendeskripsian.  Analisis  terhadap gejala/permasalahan sosial sering tidak dipahami  berdasarkan  apa  yang  diucapkan  dan dilakukan  karena  setiap  ucapan  dan  tindakan seseorang  sering  mempunyai  makna  tertentu. Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah metode  studi  kasus.  Yin  (2002,  hlm.  18) menyatakan  bahwa  studi  kasus  adalah  suatu inkuiri  empiris  yang  menyelidiki  fenomena  di dalam  konteks  kehidupan  nyata  bilamana, batas-batas  antara  fenomena  dan  konteks  tak tampak dengan tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan”.
Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan  sampel/informan  yang  dipilih  untuk diwawancara. Lokasi utama yaitu di Jawa Barat yang  merupakan  tempat  terbesar  pertama  di negeri  Indonesia  kasus  korban trafficking -nya. Di  Jawa  Barat  ini  difokuskan  di  wilayah Kabupaten  Bandung,  hal  ini  dilakukan  karena berdasarkan  data  P2TP2A  (Program  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan Anak) merupakan  korban  terbanyak  di  wilayah  Jawa Barat.
Sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata/pernyataan dari subjek yang  diteliti  yang  akan  digali  melalui  hal-hal sebagai berikut.
1. Informan  Utama  (subjek  penelitian)  dalam hal ini adalah para korban trafficking .
2. Informan
(orang tua
korban/tetangga/masyarakat)
Intitusi  yang  berhubungan  dengan penanggulangan  korban  (P2TP2A  (Program Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak),  BPPKB  (Badan  Pemberdayaan Perempuan  dan  Keluarga  Berencana),  Gugus tugas  Pencegahan  dan  penanganan  tindak pidana  perdagangan  orang),  dan  shelter  serta LBH PEKA)
Instrumen  utama  dalam  penelitian  adalah penulis  sendiri  yang  terjun  langsung  ke lapangan  untuk  mencari    informasi  melalui observasi  dan  wawancara.  Di  dalam  penelitian ini  penulis  menggunakan  pendekatan  antar manusia,  artinya  selama  proses  penelitian penulis  akan  lebih  banyak  mengadakan  kontak dengan  orang-orang  yang  menjadi  korban human  trafficking .  Dengan  demikian  penulis lebih  leluasa mencari informasi   dan data yang terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

## Teknik  Pengumpulan  Data  dan  Analisis Data
Dalam  penelitian  kualitatif,  instrumen inti  dalam  mengungkap  sumber  data  ialah peneliti itu sendiri. Peneliti membuat Instrumen pembantu berupa pedoman wawancara, pedoman  observasi,  dan  pedoman  studi dokumentasi.
Kegiatan  analisis  data  pada  penelitian ini  akan  dilakukan  melalui  tahap-tahap:  (1) pengumpulan  data  atau  reduksi  data,  (2) penyajian  data  dan  (3)  penarikan  kesimpulan
atau  verifikasi  data.    Miles  &  Huberman, (2007: 73) mengemukakan bahwa  analisis data selama  pengumpulan  data  membawa  peneliti mondar-mandir  antara  berpikir  tentang  data yang  ada  dan  mengembangkan  strategi  untuk mengumpulkan  data  baru.  Melakukan  koreksi terhadap  informasi  yang  kurang  jelas  dan mengarahkan  analisis  yang  sedang  berjalan berkaitan  dengan  dampak  pembangkit  kerja lapangan.  Langkah  yang  ditempuh  dalam pengumpulan data yaitu (1) penyusunan lembar rangkuman kontak ( cintact summary sheet), (2) pembuatan  kode-kode,  (3)  pengkodean  pola ( pattern codding) dan (4) pemberian memo.
Pelaksanaan penelitian kualitatif dengan  studi  kasus  ini  seperti  yang  telah dikemukakan  diatas  bahwa  peran  peneliti sangat  vital  dalam  penggalian  data,  oleh karenanya  untuk  objektivitas  maka  perlu dilakukan  validasi  data  melalui  beberapa kegiatan, member  check ,  triangulasi,  saturasi, dan  expert  opinion  (Wiriatmadja,  2012  hlm 171).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Latar  Belakang  Terjadinya Human Trafficking
Berdasarkan hasil deskripsi informan di atas, latar belakang terjadinya human trafficking dapat  terlihat  pada  informasi sebagai berikut:
1. SM  atau  Ani  (nama  samaran),  bertempat tinggal di Kampung Cihareuheuy RT 03/06 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten  Bandung. Pendidikan  terakhir sampai SMP.
2. SMP,  bertempat  tinggal  di  kampung Cikoneng  Desa  Cikoneng  Kecamatan Ciparay  Kabupaten  Bandung.  Pendidikan terakhir  berijazah  SMP,  namun  sempat mengenyam pendidikan di MA.
3. FH  bertempat  tinggal  di  Desa  Padaulun Kecamatan  Majalaya  Kabupaten  Bandung. Pendidikan terakhir SMP.
4. YN bertempat tinggal di Dusun Sindangrenah RT 01/RW 01, Desa Jatihurip,  Kecamatan  Sumedang  Utara. Pendidikan terakhir di kelas VIII SMP. YN yang  masih  berusia  13  tahun  menjadi korban trafficking berawal  dari  perkenalan di jejaring sosial (Facebook).
5. S  bertempat  tinggal  di  Desa  Cinanggela Kecamatan  Pacet  Kabupaten  Bandung. pendidikan terakhir tidak tamat SD.
Dengan demikian, latar belakang terjadinya human  trafficing dikategorisasi menjadi  tiga  yaitu  (a)  pendidikan;  (b) kemiskinan  orang  tua:  (c)    pola  asuh  keluarga; dan  lingkungan  sosial  budaya  keluarga,  (d) pergaulan dan gaya hidup
a. Pendidikan yang rendah
Pendidikan  mempunyai  fungsi  untuk mengembangkan  potensi  manusia  agar  tumbuh dan  berkembang  sesuai  dengan  nilai-nilai kemanusiaan  itu  sendiri.  Kompetensi  dasar yang  merupakan learning  basic  skill untuk hidup yang kurang memadai dapat menyebabkan
seseorang
tidak
dapat memecahkan masalah kehidupan yang menghimpitnya. Fenomena minimnya pendidikan  yang  dimiliki  baik  oleh  korban maupun  orang  tuanya  merupakan  faktor  yang menyebabkan terjadinya human trafficing .
b. Kemiskinan Orang tua
Kemiskinan identik dengan ketidakberdayaan  secara  ekonomi  terlihat terkait  dengan  kemiskinan  korban trafficking . Kemiskinan  merupakan  gambaran  kehidupan sebab kekurangan mengakibatkan orang mencari  berbagai  cara  untuk  keluar  dari kemiskinan.  Kemiskinan  merupakan  faktor yang  menyebabkan  terjadi human  trafficking dapat dikemukakan sebagai berikut:
SM menjadi korban Trafficking berawal  dari  ajakan  bekerja  dengan  gaji  besar sekitar 1,2 juta, dan pekerjaannya  enak, seperti di  supermarket  dan  tukang  pijat  di  salon  (1.2). SM  mengungkapkan  “nya  abdi  mah  bade  di dameul,  teu  terang  di  damelna  kumaha  da nyariosna  ge  sanes  bade  di  kape  Lubuk Linggau  Sumatera,  da  abdi  mah  bade  di Bandung  gajina  1,2  juta  da  pun  bibi  nu ngajakna  teh”,  kemudian  dia  mengungkapkan kembali bahwa “nya Atika nu dianggap bibi, da murangkalihna  dipasihkeun,  dicandak  damel, abdi  keur  te  damel  ti  payun  teh,  teu  terang  teu kitu”.
SMP menjadi korban trafiicking berawal  dari  ajakan  bekerja  dalam  rangka membanggakan  orang  tua  bahwa  SMP  bisa mandiri,  dan  bisa  memberi  orang  tua  berupa materi.
FH  menjadi  korban trafficking berawal dari  adanya  penawaran  bekerja,  dengan pekerjaan  yang  sangat  menyenangkan  dan mudah karena akan dipekerjakan di salon/spa di daerah Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh Mamah Nonong sebagai ibu dari FH bahwa “Da abdi ge teu  terang,  manawi  teh  damel-damel  biasa, sanes  kangge  diical  kitu?,  da  nyariosna  teh kanggo  di  salon,  babantu  di  Jakarta,  di  Spa saurna teh, nya teu nanaon atuh”
S menjadi korban trafficking / penipuan berawal  dari  himpitan  ekonomi.  S  ditawari untuk  bekerja  di  Malaysia  oleh  salah  satu agen/sponsor  di  Kota  Bandung  yang  diwakili oleh  Sudinar.  Pekerjaan  disana  yaitu  sebagai petani  kelapa  sawit  dengan  dijanjikan  gaji besar,  yaitu  sebesar  700  ringgit  per  bulan.  S menuturkan “ti sponsor bu, da abdi oge awalna mah teu niat bade damel di Malaysia, tapi da ti lembur  seueur  nu  ngiring  lewat  sponsor.  Da dugi  ditu  teh  geuningan  teu  sapertos  nu dijanjikeun, kan didie sateuacan angkat nu bade damel  teh  diiming-imingi  gaji  bersih  700 ringgit sabulanna.
c. Pola  Asuh  Keluarga  dan  lingkungan  sosial budaya
Pola  asuh  keluarga  yang  merupakan faktor  penyebab  terjadinya human  trafficking dapat  dikemukakan  sebagai  berikut:  etelah ditanyakan  kepada Priyana (salah seorang guru YN)  beliau  menyatakan  bahwa  setelah  YN menginjak  ke  semester  2,  dia  sering  bolos  dan berbohong.
d. Pergaulan dan gaya hidup
Pergaulan  dan  gaya  hidup  khususnya dari  media  sosial,  berpengaruh  terhadap  faktor penyebab terjadinya human trafficking . Dengan alasan  diajak  teman  yang  baru  dikenalnya untuk berjalan-jalan YN tanpa berpikir panjang mau  ikut  dengan  orang  yang  baru  dikenalnya. Kemudian  Gaya  hidup  yang  terlalu  tinggi ditandai  dengan  membawa  Handphone  3  buah ke  sekolah.  Di  sekolah  tidak  banyak  teman, dikarenakan  YN  bergaul  dengan  siswa-siswa yang umurnya jauh diatasnya

## Motivasi  yang  Mendasari  Terjadinya Human Trafficking
Motivasi sebagai dorongan orang untuk melakukan  tindakan.  Disposisi  kebutuhan setiap  orang  unik,  namun  pada  umumnya
korban trafficing memberikan gambaran bahwa kebutuhan  dasar  manusia,  seperti  ekonomi, gaya  hidup  dan  keinginan  berbakti  kepada orang  tua  merupakan  campuran  motivasi  yang merupakan  faktor  latar  belakang  penyebab terjadinya human trafficking .
Faktor penyebab
yang melatarbelakangi  terjadinya human  trafficking juga ditentukan oleh motivasi sebagai berikut:
1. Ekonomi
SM  (24)  /  Ani  (Kabupaten  Bandung,  Jawa Barat);  Kasus  2:  SMP  Megawati  Purnama (22)  /  SMP  (Kabupaten  Bandung,  Jawa barat); Kasus FH(18) (Kabupaten
Bandung);  Kasus  10  :  S  (52)  (Kabupaten Bandung, Jawa Barat), jenis dan intesionalitas  motivasinya  adalah  faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah.
2. Pola Asuh
W  (24)  (Kabupaten  Kubu  Raya  Provinsi Kalimantan  Barat),  jenis  dan  intesionalitas motivasinya  adalah  pola  asuh  orang tua/keluarga.
3. Ekonomi dan Gaya Hidup YN(13)  (Kabupaten  Sumedang,  Jawa Barat), jenis dan intesionalitas motivasinya adalah karena gaya hidup / life style .
Keyakinan  dan  Sikap  Yang  Mendasari Terjadinya Human Trafficking
Keyakinan  dalam  konteks  budaya tertentu  bersifat  interpretatif.  Pada  lingkungan masyarakat yang menghadapi masalah kemiskinan  dan  pendidikan  rendah,  uang  dan pola asuh bisa menjadi sebuah keyakinan  yang tanpa  disadari  mengembangkan  cara-cara  yang tidak  normatif  dalam  menjalani  kehidupan. Gambaran keyakinan yang terkait dengan uang sebagai keyakinan dapat ditemukan pada kasus sebagai berikut:
YN(13)  (Kabupaten  Sumedang,  Jawa  Barat), dasar  keyakinan  dan  kecenderungan  perilaku yang mendasarinya adalah atas dasar keinginan sendiri karena gaya hidup/ life style remaja yang konsumtif  ditambah  dengan  teknologi  yang semakin canggih.
Sehingga
ada kecenderungannya apapun dilaksanakan
asalkan  keinginannya  (gaya  hidup  mewah) tercapai.

## Konteks Yang Menyebabkan Terjadinya Human Trafficking
Konteks  lingkungan  sosial  budaya merupakan  narasi  besar  penyebab  terjadi human  trafficking .    Lingkungan  sosial  budaya yang  berakar  dari  kemiskinan  dapat  dengan mudah dijadikan sasaran human trafficking . Hal tersebut  ditemukan  pada  beberapa  kasus sebagai berikut:

## Kemiskinan
SM  (24)  /  Ani  (Kabupaten  Bandung,  Jawa Barat); Kasus 2:  SMP Megawati Purnama  (22) /  SMP  (Kabupaten  Bandung,  Jawa  barat); Kasus 3 : FH(18) (Kabupaten Bandung); Kasus 4  :  YN(13)  (Kabupaten  Sumedang,  Jawa Barat);  dan  Kasus  10  :  S  (52)  (Kabupaten Bandung, Jawa Barat), konteks yang menyebabkan terjadinya humantrafficking adalah  konteks  kerentanan  ekonomi  keluarga yang  kemudian  mendorong  korban  untuk mencari pekerjaan dengan berbagai cara.

## Pembahasan
Fenomena perdagangan orang di Indonesia  sejak  krisis  yang  lalu,  kini  semakin meningkat.  Tidak  saja  terbatas  untuk  tujuan prostitusi  atau  eksploitasi  seksual  orang, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dari praktik menyerupai  perbudakan  di  beberapa  wilayah sektor  Informal,  termasuk  kerja  domestik  dan mempelai  pesanan  (Rahayu,  2011:  117).  Akan tetapi,  yang  dominan  menjadi  korban  dalam human  trafficking  ini  adalah  kaum  perempaun. Hal  tersebut  terjadi  karena  perempuan  telah mengalami  fase  yang  sangat  panjang  sebagai bukti  adanya  kesenjagan  gender.  Salah  satu bentuk yang terjadi yaitu marginalisasi.
Menurut  Alison  Scott  (Khotimah, 2009:  161),  seorang  ahli  sosiologi  Inggris melihat berbagai  bentuk  marginalisasi  dalam empat  bentuk  yaitu:  (1).  Proses  pengucilan, perempuan  dikucilkan dari  kerja  upahan  atau jenis  kerja  tertentu,  (2)  Proses  pergeseran perempuan  ke  pinggiran  (margins)  dari pasar tenaga  kerja,  berupa  kecenderungan  bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil,  upahnya  rendah,  dinilai  tidak  atau kurang  terampil,  (3)  Proses  feminisasi  atau segregasi, pemusatan  perempuan  pada  jenis pekerjaan  tertentu  (feminisasi  pekerjaan),  atau pemisahan  yang  sematamata dilakukan  oleh perempuan  saja  atau  laki-laki  saja.  (4)  Proses
ketimpangan  ekonomi  yang  mulai meningkat yang merujuk di antaranya perbedaan upah.
Dengan terjadinya marginalisasi tersebut, keturunan yang tidak mempunyai latar belakang  orang  berada  dan  dari  keluarga lengkap,  terus  terjerembab  dalam  kemiskinan. Dalam  penelitian  lain  disebutkan,  bawa k emiskinan, tingkat  pendidikan  yang  rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak- anaknya,  pergaulan bebas  merupakan  beberapa faktor  yang  mendorong  anak-anak  masuk dalam dunia perdagangan anak, menjadi korban anak-anak yang dilacurkan (Wismayanti, 2012: 118).
Dari  tinjauan  yuridis,  Suhardin  (2008: 477-480) menyebutkan bahwa  faktor penyebab human trafficking yaiitu:
1. Lemahnya law enforcement, yaitu lemahya penegakkan  hokum  peaku  Tindak  Pidana perdagangan manusia.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya korban trafficking untuk melaoprkan  yang  terjadi  dan  bahkan dialami  sendiri  kepada  aparat  penegak hokum seperti polisi.
3. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang trafficking. 4. Penganggran dan kemiskinan yang
menyebabkan perempuan usia muda mudah dibujuk oleh pelaku perdagangan manusia.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneltiian yang dilakukan di Jawa Barat, dapat direkonstruksi  temuan  tersebut  ke  dalam  pola sebagai berikut:
a. Akar  masalah human  trafficking adalah kemiskinan dan pendidikan rendah.
Pernyataan  tersebut  dibenarkan  oleh  hasil penelitian  Wismayanti  (2012:  118)  yang menyebutkan bahwa kondisi kemiskinan di daerah  asal,  rendahnya  tingkat  pendidikan, kurangnya  informasi  dan  pengetahuan,  dan masih  rendahnya  upaya  perlindungan  atas anak-anak,  meyebabkan  kondsi  yang  tidak menguntungkang bagi anak sehingga terjebak dalam dunia pelacuran.
Pandangan  pendidikan  merupakan elevator  untuk  meningkatkan  status  sosial ekonomi  masyarakat  dikemukakan  dalam teori human  capital yang  bertujuan meningkatkan pendidikan dan keterampilan untuk  menghasilkan  kekayaan.  Human
capital membantu untuk menentukan kapasitas penghasilan individu dan kontribusi mereka terhadap kinerja ekonomi  negara  di  mana  mereka  bekerja. Hal  tersebut  biasanya  diukur  dengan memeriksa tingkat keterampilan dan pengetahuan  dari  penerima  seperti  anggota suatu  perusahaan  atau  sekumpulan  murid sekolah.  Akibat  dari  rendahnya  pendidikan mereka, banyak mempekerjakan perempuan  sebagai  TKW  (Khotimah, 2009).
Kemudian Sagala (2008:103) mengemukakan  bahwa  apa  yang  terjadi pada  korban  perdagangan  perempuan bukan  hanya  permasalahan  kemiskinan, tetapi  merupakan  pemiskinan.  Dalam menjelaskan  mengenai  masalah  feminisasi kemiskinan, terdapat dua penjelasan feminis, yaitu pertama adalah permasalahan struktur  rumah  tangga,  serta  permasalahan pembagian kerja berdasarkan gender (Pressman, 2003:1-2).
Cameron  dan  Newmann  (2008:3) mengidentifikasi  empat  faktor  struktural  di masyarakat  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor sosial, faktor ideologi, fan faktor geopolitik,  yang  kemudian  menyebabkan posisi  rentan  bagi  perempuan  dan  anak perempuan untuk diperdagangkan.
Keterampilan, sikap dan pengetahuan  yang  kurang  sebagai  akibat tidak  memperoleh  pendidikan  yang  layak dan  menyebabkan  kemiskinan  seseorang, menjadi  suatu  kombinasi  yang  berpontensi untuk  memperoleh  kekayaan  dengan  cara- cara  di  luar  kewajaran.  Namun  sebuah harapan  untuk  adanya  perubahan  dalam setiap  individu  sebagai  korban  merupakan suatu  terobosan,  hal  ini  sesuai  dengan semangat  femisme yaitu pergerakan  untuk menolak dimarginalisasikan agar kehidupan  lebih  baik  dan  mencapai keseimbangan dan interelasi gender.
b. Motivasi  dasar  gaya  hidup,  ekonomi  dan juga dari sisi kultural untuk mengabdi pada orang  tua  merupakan  faktor  penyebab sekunder dan penyebab primer (kemiskinan dan rendahnya pendidikan).
Bauran interaksi budaya lokal, nasional dan global  mempengaruhi    gaya  hidup  korban sehingga    melakukan  cara  mudah  (instan) dalam  memperoleh  kekayaan    (ekonomi)
yang kadang juga dipengaruh oleh motivasi pengabdian kepada orang tua.
c. Keyakinan  merupakan  sikap  hidup  sebagai preferensi orang  yang paling   fundamental untuk melakukan tindakan.
Akar  masalah  kemiskinan  dan  rendahnya pendidikan  telah  melakukan  transformasi menjadi motivasi untuk melakukan
tindakan  dan  menjadi  kebiasaan  karena telah  menjadi  sebuah  keyakinan  bahwa kekayaan dapat dihasilkan dengan berbagai cara.
Proposisi tersebut di atas ( a, b dan
c)  dapat  dikontruksi  pada  gambar  sebagai berikut:

## Gambar 1. Faktor Latar Belakang Human Trafficking
Faktor  penyebab  terjadinya human trafficking pada  diri  para  korban  mayoritas kondisi perekonomian keluarganya miskin, dari 5  informan  4  orang  menyatakan  keinginan bekerja  untuk  penghidupan  yang  lebih  baik bagi  keluarganya  menjadi  faktor  utama  hingga terjadinya  tindak  pidana  ini.  Hal  tersebut tercermin  dari  wawancara  yang  dilakukan kepada  S,  bahwa  “kondisi  miskin  dengan  tiada apapun  yang  bisa  dimakan  dapat  membuat orang bisa melakukan apapun untuk mengatasinya,    sehingga  walaupun  saya  harus dijual  untuk  bisa  bekerja  saya  rela,  yang penting ada uang”.
Selain  itu,    rentannya  keluarga    yang menjadi  korban  dikarenakan  faktor  pendidikan yang  rendah,  rata-rata  hanya  mengenyam pendidikan    SD.  Dengan  demikian,  orang  tua harus  menjaga  keharmonisan  keluarga  agar tidak  terjadi  hal  yang  bersifat  negatif  (Saleh, Maiwan dan Raharjo, 2013: 5)
Apabila ditelaah kembali, proses keluar dari  kemiskinan  ini  prosesnya  tentu  melalui usaha mencari pekerjaan, sehingga kadang pada kondisi  miskin  masyarakat  tidak  bisa  memilih, pekerjaan apa yang ada dan ditawarkan, mereka akan  segera  merespon  tanpa  pikir  panjang. Adapun  tabel  dibawah  ini  memperlihatkan faktor penyebab dari kasus yang diteliti :
Kemiskinan Pendidikan Rendah Ekonomi Pengabdian pada orang tua Gaya Hidup Keyakinan: Nilai Uang dan Nilai Pola Asuh Konteks: Lingkungan Sosial Budaya  berakar dari kemiskinan
Tabel 1. Faktor Penyebab Human Trafficking No Asal daerah Usia Pendidikan Terakhir Faktor Penyebab Pekerjaan yang Ditawarkan 1 Kec. Majalaya, Kab. Bandung 23 tahun SMP Mencari pekerjaan Bekerja di supermarket dan menjadi  tukang  pijat di spa 2 Kec. Ciparay, Kab Bandung 20 tahun MA Mencari pekerjaan Bekerja di Jakarta 3. Kec. Majalaya, Kab Bandung 16 tahun SMP Mencari pekerjaan Bekerja di salon 4. Kec. Cimalaka, Kab Sumedang 13 tahun SMP Pergaulan - 5. Kec.  Pacet, Kab. Bandung 52 Tahu n SD Mencari pekerjaan Bekerja di perkebunan sawit Dalam hasil penelitian lain,
menyebutkan, adanya pola perekrutan olah para calo/PL  dan  PPTKIS  yang  ingin  mencari keuntungan  sendiri,  serta  banyaknya  pihak yang terlibat dalam penempatan TKW, sehingga  menimbulkan  pengiriman  TKW  yang illegal  (Nugroho,  2012:  99).  Hal  tersebut membuktikan  bahwa  lemahnya  pendidikan yang  ada  di  suatu  daerah  dapat  menjadi penyebab  yang  luar  biasa  dalam  terjadinya human trafficking.

## SIMPULAN

## Perdagangan  manusia  merupakan
perbuatan  melanggar  hak  asasi  manusia.  Hal tersebut  dikarenakan  dapat  membuat  diri seseorang  baik  secara  psikologis  maupun  fisik tertahan  dalam  sekap  yang  membuat  ruang gerak  manusia  menjadi  terbatas.  Melandanya perdagangan manusia pada diri seseorang dapat dilihat dari faktor penguasaan materi (kekayaan),  pengetahuan  (pendidikan),  gaya hidup (ekonomi) dan pendidikan dari orang tua (pola  asuh).  Apabila  keempat  faktor  tersebut dapat  dijalankan  secara  harmonis  oleh  orang
tua  dengan  perlindungan  negara,  maka  korban perdagangan manusia dapat diminimalisir.

## DAFTAR RUJUKAN
Miles,  M  &  Huberman,  AM.  2007. Analisis data Kualitatif : Buku Sumber tentang
Metode-metode baru , Jakarta: Universitas Indonesia Press. Cameron, S., & Newman, E. (2008). Trafficking  in  Humans  :  Social,
Cultural,  and  Political  Dimensions . New York: United Nations University. Sagala, V. 2008. Jalan Panjang Bagi Penghapusan Tindak Trafiking. Jurnal Perempuan No.59 , 102-109. Pressman,  S.  (2003). Feminist Explanation  for Feminization of Poverty . Luxemburg: Luxemburg Income Study (LIS).
Meutia,  IF.  2010.  Kebijakan  Pencegahan Trafficking  di  Provinsi  Lampung (Studi Mengenai Impelemntasi Peraturan  Daerah  provinsi  Lampung Nomor 4 tahun 2006 tentang Pencegahan  Trafficking  oleh  Bidang
Pemberdayaan  Perempuan).  Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. 1 (2). 144-153
Wiriatmadja,  R.  2012. Metode  Penelitian Tindakan  Kelas .  Bandung  :  PT. Remaja Rosda Karya. Khotimah,  K.  2009.  Diskriminasi  Gender terhadap  Perempuan  dalam  Sektor Pekerjaan.  YINYANG:  Jurnal  Studi Gender dan Anak. 4 (1), 158-180. Ramdlany, AA dan Munir, M. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak. Jurnal Pamator, 4 (2). 187-195.
Rahayu,  D.  2011.  Perlindungan  Hukum  bagi
Buruh  Migran  terhadap  Tindakan Perdagangan Perempuan.
Jurnal
Hukum, 18 (1). 115-135.
Muftichah,  S  dan  Bintoro  RW.  2009.
Trafficking:  Suatu  Studi  tentang Perdagangan  Perempuan  Dari  Aspek Sosial,  Budaya  dan  Ekonomi  Di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum. 9 (1). 125-134. Wismayanti,  YF.  2012.  Peerampuan  dalam jaring Perdagangan Anak yang Dilacurkan  Di  Kota  Surabaya.  Jurnal
Sosiokonsepsia. 17 (2), 117-133.
Nugroho,  OC.  2012.  Kajian  Atas  Kasus-Kasus Pelaggaran  HAM  TKW  di  Luar Negeri  (Studi  Kasis  di  Provinsi Sumatera  Utara  dan  Disadur  dari Hasil Penelitian Pusat Penelitian Hak- Hak Kelompok Khusus Tahun 2010).
Jurnal HAM. 3 (2). 76-102).
Saleh,  I,  Maiwan,  M,  dan  Raharjo.  2013.
Kehidupan  Prostitusi  Remaja  dan Solusi Penggulangannya. Jurnal PPKN  UNJ  ONLINE.  1  (2).  1-7. Dapat diakses di http://skripsippknunj.org .
Suhardin, Y. 2008. Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan  Orang  dari  Perspektif Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal  Mimbar
Hukum. 20 (3). 473-486.
Yin,  K.R.  (2002). Studi  Kasus  Desain  dan Metode, Jakarta: Rajawali Press.
UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perda  No  3  Tahun  2008  tentang  Human Trafficking.