## PLURALISME HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN WONG SIKEP 1

## LEGAL PLURALISM AND THE MARRIAGE SYSTEM OF WONG SIKEP

## Tine Suartina
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI) nengtine1@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan sebagai hubungan yang sakral bagi manusia, dapat dilihat melalui dua hal: tradisi dan aspek dalam hukum negara. Dalam situasi tertentu, adakalanya, praktik tradisi perkawinan di masyarakat berbeda dengan pengaturan hukum perkawinan oleh negara. Salah satu contohnya adalah praktik sistem perkawinan yang diterapkan oleh komunitas-komunitas Wong Sikep yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tulisan ini merupakan kajian literatur mengenai pluralisme hukum yang dapat terjadi dikarenakan praktik hukum negara dan hukum adat di masyarakat. Hal yang penting untuk dicermati juga adalah bagaimana komunitas-komunitas Wong Sikep merespon konteks pelaksanaan hukum perkawinan secara berbeda, baik yang masih berpegang secara murni pada hukum adatnya dan sebagian lain melakukan penyesuaian dengan hukum (perkawinan) negara.
Kata kunci:  perkawinan, Wong Sikep , Samin, pluralisme hukum

## Abctract
Marriage,as a holy tie between persons, can be analysed from two perspectives: as a tradition and an aspect regulated by state law. In a certain circumstance, the tradition of marriage can be different or even in opposition to state’s marriage formal law. The marriage system of Wong Sikep in several regions in Central and East Java Provinces can be seen as one important example. Based on library research, this article analyzes the issue of legal pluralism that potentially occurs because of the implementation of multi laws in a certain field in a society - state law and adat law -. It shows how Wong Sikep communities respond differently to marriage formal system implementation, part of them still practice their adat law purely and some others who have conducted adjustment with state’s (marriage) law.
Keywords:  marriage, Wong Sikep, Samin, legal pluralism

## Pengantar
Dalam konteks Indonesia, kemajemukan merupakan suatu kenyataan sosial. Pembentukan dan penerapan hukum pada kondisi plural ini, secara ideal seharusnya memperhatikan dan menyesuaikan pada kondisi sosial budaya masyarakat yang majemuk. Di sisi lain, masyarakat yang telah memiliki ikatan yang kuat dengan budaya secara turun temurun memang memberikan tantangan bagi sistem unifikasi hukum, dikarenakan adanya substansi dan sistem
yang berbeda. Dari perspektif sentralisme hukum sendiri, hukum adalah aturan yang disusun dan bersumber dari negara serta berlaku seragam bagi semua orang. Namun, Griffiths (1986) mengkritik hal ini dengan menyatakan bahwa pluralisme hukum merupakan  suatu kenyataan. Dalam kasus Indonesia, di mana terdapat hukum adat yang berlaku di masyarakat, kita dapat mengacu pada pendapat  von Benda-Beckmann yang menyatakan bahwa hukum  adat mengalami tekanan sosial, ekonomi dan politik, tetapi ia tidak hilang (von Benda-Beckmann, 2000). Hingga saat ini hukum
1 Tulisan ini telah dipresentasikan dalam Seminar Intern Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan pada tanggal 9 Desember 2014.
adat masih diyakini, dilaksanakan serta memiliki kekuatan mengikat pada komunitasnya, baik dalam hal normatif maupun kegiatan keseharian.
Tamanaha (2007) menambahkan bahwa pluralisme hukum patut diperhatikan bukan hanya karena terdapat tatanan hukum yang tidak terkoordinasi, sama-sama dijalankan, atau tumpang tindih semata, melainkan karena keragaman yang terdapat di antara mereka.
Salah satu di antaranya adalah hal yang dilakukan oleh Wong Sikep atau kelompok masyarakat  penganut ajaran Samin. Secara turun temurun, Wong  Sikep melaksanakan ajaran Samin dalam kehidupan kesehariannya. Bila dihubungkan dengan konteks penerapan hukum nasional atau negara - bahkan hukum agama- , hal yang menjadi salah satu aspek kajian penting di dalamnyanya adalah kaitan antara hukum dan sistem perkawinan. Sistem perkawinan berdasarkan ajaran Samin memiliki perbedaan baik dengan hukum negara maupun hukum agama resmi. Perbedaan ini menjadi permasalahan ketika standar untuk mengakui sah dan tidaknya suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan dalam hukum agama sebelum tahun 1974 dan hukum negara sejak tahun 1974 dengan diberlakukannya Undang-undang Perkawinan. Di sisi lain, hingga saat ini komunitas Wong  Sikep masih menjalankan sistem perkawinan sesuai dengan ajaran Samin sebagai bagian penting dalam kehidupan mereka.
Tulisan ini merupakan suatu kajian pada literatur terkait tentang pluralisme hukum dan Wong Sikep , yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana konteks pluralisme hukum dalam hubungan antara hukum negara dan hukum bukan negara selain itu tulisan ini memberikan deskripsi tentang dinamika internal komunitas sendiri dalam merespon sesuatu yang mereka nilai sebagai pengaruh luar atau faktor eksternal. Kepentingan ilmiah dari paparan ini adalah selalu ada keperluan untuk memperluas dan memperbaharui pemahaman akan tentang pluralisme hukum atau juga untuk secara kontinu memberikan gambaran tentang bagaimana hukum dilihat ketika berinteraksi dengan masyarakat dan budayanya. Urgensi untuk memperhatikan hal ini, lebih lanjut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan juga oleh Sulistyowati Irianto (2000) yang menyatakan bahwa:
“Upaya reformasi bidang hukum melalui perubahan atau penciptaan peraturan perundangan baru, bahkan amandemen UUD 1945, adalah baik, namun tidak cukup jika tidak diikuti pemahaman mendalam, terutama di kalangan akademis, bahwa di negara kesatuan yang memiliki masyarakat majemuk seperti Indonesia ini, perlu diberi perhatian kepada persoalan bagaimanakah segala macam peraturan perundangan itu “beroperasi” atau “bekerja” dalam masyarakat, yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat menjalankan legal culture atau budaya hukumnya.”

## Wong  Sikep dan Sistem Perkawinan
• Wong  Sikep, Wong  Samin, dan Sedulur Sikep
Wong Sikep adalah orang-orang yang menganut ajaran Samin. Samin Surosentiko (1859- 1914), seorang petani Jawa yang menyebarkan ajaran Samin yang lahir sebagai bentuk atau upaya perlawanan tanpa kekerasan terhadap kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang dirasakan memberatkan (dalam Sukari, 2011). Benda dan Castle (1969) menyebutkan bahwa gerakan Samin ini adalah salah satu fenomena sosial terpanjang yang hidup dalam sejarah modern orang Jawa. Saminisme dalam kenyataannya telah bertahan pada era kemerdekaan Indonesia. Mereka meyakini dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Samin, mengabaikan otoritas pemerintahan (khususnya pada jaman penjajahan Belanda dan memilih tidak berkaitan dengan hal-hal modern (meskipun saat ini mengalami beberapa pergeseran, prinsip-prinsip pokok masih diterapkan secara kuat).  Benda dan Castle juga menyebutkan pengikut Samin dideskripsikan jujur dan berhati-hati, menginginkan bebas dari segala bentuk ikatan dan tidak menerima perintah dari siapapun. Secara demokratis, memanggil lainnya sebagai ‘sedulur’. Bekerja sebagai petani, bekerja sama dengan baik satu sama lain, tetapi tidak bertukar banyak hal dengan orang luar (Samin), dan menenun pakaian mereka.
Terdapat beberapa penyebutan pada mereka, yaitu Wong  Sikep atau Wong Dam adalah sebutan mereka atas diri mereka sendiri, sedulur yaitu penyebutan dari sesama Wong  Sikep atau Wong Samin penyebutan orang luar Wong Sikep , dan Sedulur Sikep yaitu penyebutan dari dalam dan luar atas komunitas Wong Sikep .
Wong  Sikep tersebar pada beberapa daerah di Jawa Tengah seperti di Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang dan Jawa Timur yaitu di Kabupaten Bojonegoro. Terkait konsep geografis atau kewilayahan, Wong  Sikep memiliki perbedaan dengan kelompok masyarakat adat pada umumnya. Wong  Sikep bertempat tinggal dalam lingkungan yang membaur dengan masyarakat non- Sikep . Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki konsep teritorial kewilayahan tersendiri.
Selain itu, penyebutan Wong  Sikep atau Samin tidak dapat dikaitkan secara sederhana dengan wilayah administratif. Hal ini dikarenakan dalam suatu wilayah administrasi, dimungkinkan terdapat lebih dari satu komunitas Wong  Sikep yang meskipun sama-sama memegang ajaran pokok Samin, masing-masing memiliki tokoh atau sesepuh dengan penafsiran serta implementasi ajaran yang berbeda, misalnya dalam hal ritual dan respon terhadap faktor eksternal 2 .
Beberapa pantangan pokok pada Wong Sikep adalah untuk tidak mengikuti pendidikan formal, tidak berdagang, tidak melakukan poligami, tidak bercelana panjang dan berpeci (Rosyid, 2008:173-175). Penerapan etik atau larangan ( adeg- adeg) yang berlaku adalah seperti dilarang iri dengki ( drengki srei), dilarang menginginkan barang orang lain ( dahpe-kemeren ), dilarang mudah membenci orang lain ( panasten ), dilarang bertengkar ( tukar padu ), dilarang mencuri ( mbedhog colong ). Norma ini berasal dari konsep penghargaan atas otonomi dan kebebasan individu yang berlaku di kalangan dalam komunitas Sedulur Sikep saja (Fauzanafi, Murhadi K., A., Al-Fikri, M.A., Ekawati, A.W., Galba, S., & Budi, N.S., 2012:27).
• Sistem Perkawinan Wong  Sikep dan Pergeseran
Benda dan Castle (1969) mendeskripsikan Wong Sikep memiliki kebiasaan dalam hal kelahiran dan khitan yang serupa dengan lingkungan sekitarnya, tetapi kebiasaan perkawinan dan pemakaman yang berbeda. Sistem perkawinan
2 Di antara yang disebut faktor eksternal adalah penggunaan perangkat teknologi, mengikuti pendidikan formal dan bekerja selain sebagai petani.
merupakan salah satu tradisi yang masih dilanjutkan oleh pengikut ajaran Samin. Perkawinan yang dilakukan Wong Sikep bersifat endogamy (Galba, 2009:59) yaitu prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalamnya lingkungannya sendiri (Koentjaraningrat dkk, 1986 dalam Galba, 2009:59). Pernikahan dengan sesama Wong Sikep merupakan langkah strategis agar kedua generasi baru siap dan mampu melanjutkan ajaran nenek moyangnya. Antisipasi ini dilakukan dengan cara agar mereka berada dalam satu lingkungan yang sama misalnya satu wilayah desa atau berbeda wilayah desa, sehingga menepis pengaruh baru dengan cara menjauhkan proses akulturasi dan asimilasi (Rosyid, 2008:224).
Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu mekanisme penting bagi Wong Sikep. Pertama , sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara tradisi Samin. Menurut Samin Surantika, perkawinan itu penting. Peristiwa ini merupakan salah satu lembaga yang digunakan oleh keluarga untuk meraih keluhuran budi, selanjutnya menciptakan anak yang berbudi luhur (Samiyono, 2010: 155). Kedua , identitas seorang Wong  Sikep dapat tetap dimiliki atau dilepaskan adalah melalui sistem perkawinan. Meskipun demikian, ketika seorang Wong Sikep tidak melakukan perkawinan melalui tradisi Samin dan melepaskan identitasnya sebagai Wong Sikep , komunitas Wong  Sikep tidak menerapkan sanksi adat atau sosial untuk hal tersebut.
Ritual perkawinan yang dilakukan oleh Wong Sikep diawali pada tahap pertama dengan meminang. Dalam peminangan ini diadakan gunem atau rundungan . Orang tua lelaki akan datang ke rumah orang tua wanita yang ditaksir anaknya untuk nembung atau menanyakan ke orang tua wanita. Apabila masih belum ada yang meminang, orang tua lelaki bermaksud ngrukunke atau menjodohkan dengan anaknya (Mumfangati, Murniatmo, Sunjata, Sumarsih, Susilantini, & Ariani, 2004:146).
Apabila disepakati, maka dalam pertemuan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan nyuwita dan ngawula , yaitu mempelai laki-laki akan tinggal bersama dengan keluarga mempelai wanita atau ngenger, yaitu bergabungnya seorang pemuda pada keluarga gadis yang akan dijadikan sebagai isterinya. Dengan perkataan lain, ia tinggal di
rumah sang gadis. Di sana ia membantu pekerjaan sehari-hari keluarga yang bersangkutan. Bahkan disana ia tidur bersama gadis tersebut (Galba, 2009). Bila dalam kurun waktu tersebut, mempelai laki-laki diterima oleh orang tua mempelai wanita dan keduanya melakukan hubungan suami istri, maka ritual selanjutnya dilanjutkan dengan ritual paseksen atau saksenan, yaitu pendeklarasian secara umum bahwa mereka sudah cocok sebagai suami istri (Ba’asyin & Ba’asyin, 2014:159) . Dalam proses ini, akan terjadi semacam pengucapan akad berdasarkan ajaran Samin. Namun, apabila tidak terjadi kecocokan dan hubungan seksual selama masa nyuwita , maka mereka dianggap tidak cocok sehingga proses perkawinan dianggap batal dan tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya (Ba’asyin& Ba’asyin, 2014:159 ) .
Tidak ada batas usia bagi calon mempelai untuk menikah, dengan argumentasi bahwa manusia lahir dalam kondisi tidak memiliki usia, standar dilangsungkannya prosesi pernikahan adalah ketika mereka senang dan siap untuk menikah yang mereka sebut sebagai menginjak usia Adam brahi . Salah satu alasannya adalah dalam hal pembicaraan terkait angka, tanggal dan tahun, dengan tradisi budaya lisan Wong  Sikep (generasi tua) maka mereka tidak dapat memberikan jawaban secara utuh dan lengkap (Rosyid, 2008:183). Namun, dalam keterangan lain, disebutkan bahwa rata-rata wanita akan menikah pada usia 15 tahun, sedangkan laki-laki sekitar 17-20 tahun (Samiyono, 2010: 159). Batas usia ini berbeda dengan ketentuan pengaturan dari negara atau Undang-undang Perkawinan.
Dalam kaitannya dengan pencatatan administrasi perkawinan yang ditetapkan oleh Negara dan pemerintah, perkawinan Wong Sikep tidak menghadirkan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) atau tanpa melakukan pencatatan di kantor catatan sipil. Dalihnya, Adam dalam perkawinannya tidak dicatatkan, dan ini diwarisi generasi Samin atau Wong  Sikep hingga kini ( ora ono ketep naliko kawine Adam hinggo saiki) (Suwoko, 2014).
Selama dalam perkawinan, Wong  Sikep tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu atau mereka menganut sistem monogami dan tidak umum  terjadi perceraian (Mumfangati, Murniatmo, Sunjata, Sumarsih, Susilantini, & Ariani, 2004:147). Mereka percaya bahwa beristri lebih dari satu
membuka kesempatan untuk terjadi konflik dalam keluarga, sehingga embrio konflik tersebut dijauhi (Rosyid, 2008:175). Menurut pandangan mereka perkawinan hanya sekali seumur hidup. Semboyan mereka siji kanggo sak lawase, becik kawitane becik sak lawase maksudnya satu untuk seterusnya, baik pada awalnya baik untuk seterusnya. Diharapkan perkawinan jangan sampai terjadi perceraian. Perpisahan baru terjadi bila salah satu meninggal dunia ( salin sandhangan ) (Mumfangati, Murniatmo, Sunjata, Sumarsih, Susilantini, & Ariani, 2004:147)
Hingga saat ini, sebagian besar Wong Sikep masih melaksanakan sistem perkawinan berdasarkan ajaran Samin secara murni dan tidak adanya pencatatan pernikahan secara resmi berdasarkan hukum Negara. Implikasinya adalah dalam hal administrasi kependudukan, misalnya seperti pada kasus Wong  Sikep di Desa Larikrejo Kabupaten Kudus, dalam Kartu Keluarga akan tercatat nama istri sebagai Kepala Keluarga, sedangkan nama suami termasuk dalam kelompok lain-lain.
Perkembangan yang terjadi adalah adanya perubahan pelaksanaan sistem perkawinan pada sebagian komunitas Wong  Sikep , yaitu dalam hal dapat dilakukannya perkawinan antara Wong  Sikep dan non Wong  Sikep . Menurut Sukari (2011), perkawinan antara Wong Sikep dan non- Wong Sikep terjadi terutama di antara generasi muda yang dalam memilih pasangan hidup sudah tidak lagi tergantung kemauan orang tua, tetapi sesuai pilihannya, meskipun bukan keturunan Samin. Dalam situasi demikian, kedua mempelai nantinya diharuskan memilih sistem perkawinan yang akan dilakukan, apakah dengan ajaran Samin atau tata cara perkawinan non-Samin. Apabila mempelai memilih sesuai ajaran Samin, mempelai non-Sikep akan masuk menjadi Wong Sikep. Namun, apabila mempelai memilih cara di luar ajaran Samin, implikasinya adalah mempelai keluar dari komunitas Wong Sikep . Namun demikian, pengecualian untuk hal ini terdapat pada komunitas Wong Sikep di Desa Klopodhuwur, Kabupaten Blora, yang meskipun menjalankan proses perkawinan berdasarkan hukum agama resmi dan dicatatkan oleh Petugas Pencatatan Pernikahan, tidak ada implikasi dinyatakan keluar dari komunitas.
Perubahan lainnya terdapat pada tata cara perkawinan pada beberapa komunitas Wong  Sikep, termasuk antara sesama Wong  Sikep . Pada tahun 1993, berdasarkan wawancara dengan Kaur Kesra Desa Baturejo Kabupaten Pati, Sukari (1993:239) tercatat ada sebanyak 18 orang Wong  Sikep yang mengikuti sistem perkawinan secara agama Islam (melalui KUA) dan perkawinan mereka dicatat. Demikian halnya yang juga terjadi pada komunitas Wong Sikep di Desa Klopodhuwur Kabupaten Blora, sebagaimana dikemukakan oleh Sukmana (2003):
“… sejak adanya kontak dengan budaya lain melalui televisi dan radio atau penyuluhan intensif oleh petugas penyuluh lapangan Kecamatan Margomulyo, mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan dalam pelaksanaan proses perkawinan masyarakat Samin. Contohnya, para remaja dalam memilih pasangan hidupnya sudah tidak lagi bergantung kepada orang tua, tetapiatas kehendak dan dasar suka sama suka, meski yang akan menjadi pilihan tersebut bukan keturunan Samin. Keterikatan Saminisme sudah mulai ditinggalkan oleh generasi sekarang, mereka sekarang mau melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu melalui Kantor Urusan Agama (KUA), meski sebelum ke KUA mereka masih tetap melaksanakan perkawinan menurut adat istiadat mereka. Hal yang demikian tidak pernah terjadi sebelumnya…”.
Namun demikian, setelah melakukan perkawinan secara Islam tersebut, mereka tetap menjalankan ajaran Samin dalam keseharian, termasuk tidak meyakini poligami sebagaimana diatur dalam agama Islam, dan tetap menyebut diri mereka sebagai Wong  Sikep . Implikasi dari pilihan cara ini adalah kepemilikan surat nikah yang dapat mereka pergunakan untuk berbagai keperluan administrasi.

## Pengaturan Perkawinan Negara versus Resistensi  Samin
Sebelum penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konteks agama dan sistem perkawinan penganut ajaran Samin telah dipandang sebagai sesuatu yang “tidak normal” atau “tidak resmi” oleh pemerintah yang berkuasa, meskipun pada saat itu aturan Negara tentang perkawinan belum ditetapkan sehingga perkawinan dengan cara Samin masih belum dapat
dikatakan sebagai pelanggaran pada ketentuan hukum terkait. Amrih Widodo (dalam Fauzanafi, Murhadi K., A., Al-Fikri, M.A., Ekawati, A.W., Galba, S., & Budi, N.S., 2012:28-29) menyebutkan beberapa peristiwa, di antaranya: (1) beberapa tahun setelah tahun 1965, dengan tuduhan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), beberapa warga Samin di beberapa desa di Blora, Kudus dan beberapa tempat lain, dipaksa dinikahkan dengan cara Islam, tetapi ada juga yang memilih cara Budha; (2) upaya ‘menormalkan’ orang Sedulur Sikep dengan cara menikahkan secara ‘resmi’ terus berlangsung pada masa Orde Baru. Pada tanggal 7 Agustus 1989 di Pati pemerintah menikahkan 117 orang Samin yang dianggap belum menikah secara ‘resmi’.
Dengan ditetapkannya pengaturan perkawinan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara resmi sistem perkawinan Wong  Sikep dapat dikelompokkan sebagai praktik yang‘tidak sesuai’ dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa pasal di dalamnyanya menyatakan:
Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
Ditinjau dari perspektif hukum negara, unsur-unsur dalam sistem perkawinan yang dijalankan oleh Wong  Sikep berdasarkan ajarannya tidak mengacu kepada unsur-unsur atau persyaratan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia. Meskipun dalam hal sahnya perkawinan, apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (1), sebenarnya dapat diargumentasikan bahwa perkawinan  berdasarkan ajaran Samin adalah sah
bagi pengikutnya dikarenakan praktik tersebut dilakukan berdasarkan ajaran kepercayaan mereka.
Dari segi hukum dan administrasi negara, perkawinan berdasarkan ajaran Samin tidak mengacu atau melibatkan Negara atau pemerintah, misalnya unsur Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil 3 , tidak melakukan pencatatan administrasi, serta tidak melihat batas usia bagi mempelai lelaki dan perempuan untuk menikah, sehingga bertentangan dengan hukum resmi negara. Tidak adanya upaya pelibatan unsur pemerintah, telah menjadi aturan dan tradisi Wong  Sikep dalam perkawinan. Proses perkawinan ditentukan di antara para pihak setelah orang tua menginformasikan kepala desa. Modin atau petugas agama desa tidak berperan dalam perkawinan dan pemakaman Wong Sikep atau penganut Samin (Benda dan Castle, 1969).
Tiadanya pelibatan sistem administrasi pemerintah dalam proses perkawinan Wong  Sikep , dapat dilihat sebagai persoalan karena pelibatan unsur pemerintah dan administrasi  pencatatan perkawinan secara umum dianggap sebagai upaya “peresmian” perkawinan baik oleh aparat pemerintah daerah maupun masyarakat di luar Wong  Sikep .Sehingga dengan tidak dilakukannya kedua hal tersebut menjadikan perkawinan yang dilakukan oleh Wong  Sikep dianggap “tidak resmi”. Pemahaman ini kemudian semakin berkembang ke arah penyederhanaan yang melebihi substansi. Konteks ‘peresmian’ administrasi kemudian ditarik menjadi unsur pemenuhan resmi atau sah tidaknya perkawinan, meskipun perkawinan telah dilaksanakan berdasarkan kepercayaan yang bersangkutan. Di sisi lain, pada lingkup sosial, ajaran Samin yang diacu dalam perkawinan pun masih diinterpretasikan sebagai ajaran tidak resmi karena berada di luar enam agama resmi negara. Hingga saat ini, persoalan ini masih belum sepenuhnya “selesai”, termasuk dalam kaitannya ketika menghadapi aspek perkawinan dan administrasi kependudukan. Sebagai respon dalam hal kepercayaan dan administrasi kependudukan, Wong Sikep masih mempertahankan kepercayaannya dan tidak memilih salah satu agama resmi untuk dicantumkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3 Wong Sikep lebih menekankan perkawinan kepada peran kedua orang tua dari masing-masing mempelai.
Perbedaan penerapan hukum perkawinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang- undang Perkawinan Nomor 2 dan 3 yaitu bahwa:
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:
a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah direpsipiir dalam Hukum Adat;
b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christien Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
d. bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
e. bagi orang-orang Timur Asing lain- lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
f. bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnyanya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. (Penebalan oleh penulis.)
Namun terdapat pembatasan bagi Penjelasan di atas, yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
”Tidak ada Perkawinan diluar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya
itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”
Penjelasan di atas memperlihatkan posisi komunitas yang berhadapan dengan politik dan posisi hukum dari negara dan pemerintah, dengan kecenderungan menitikberatkan standar kepada undang-undang atau hukum negara.
Bagi Wong Sikep sendiri, sistem perkawinan yang ditetapkan oleh hukum negara dan upaya penegakannya dapat dilihat sebagai suatu faktor eksternal yang bertentangan dengan ajaran Samin. Pada beberapa keadaan dan kasus hal itu bahkan dapat mempengaruhi loyalitas serta komitmen sebagian kecil Wong Sikep pada ajaran Samin. Disertasi dari Rosyid (2012) menyebutkan bahwa penegakan Undang-undang Perkawinan oleh Kepala Desa setempat dapat menjadi salah satu faktor terjadinya konversi agama pada Wong Sikep di Kudus. Namun, terlepas ada atau tidaknya pengakuan dari Negara dan penerapan Undang- undang Perkawinan, sebagian besar Wong Sikep masih menjalankan perkawinan sesuai ajaran Samin.

## Pluralisme Hukum, Kesetaraan dan
Perkembangan Internal Wong  Sikep

## • Pluralisme Hukum dan ‘Pengakuan’ Negara
Pendefinisian pluralisme hukum sendiri beragam. Sally Engle Merry (1988, dalam Irianto (2000)) dan Griffiths (1986) mendefinisikan pluralisme hukum secara umum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berada dalam bidang sosial yang sama. Tamanaha (2007) menggambarkan bahwa sistem-sistem hukum tersebut dapat saling melakukan kontestasi dan klaim atas kewenangan, memaksakan tuntutan atau norma-norma yang bertentangan, dan memiliki cara dan orientasi yang berbeda.
Jackson (2005) menjelaskan kembali pembagian pluralisme yang diperkenalkan Griffiths (1986), yaitu pluralisme hukum kuat dan lemah. Pluralisme hukum kuat mengacu kepada atau dihasilkan dari fakta bahwa tidak semua hukum adalah hukum negara yang diatur oleh seperangkat kelembagaan negara. Di sisi lain, pluralisme hukum lemah mengacu kepada situasi-situasi di mana satu negara atau kekuasaan yang berdaulat mengakui, memvalidasi dan mendukung bentuk-bentuk hukum
yang berbeda-beda untuk kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
Di sisi lain, Jackson (2005) memberikan penjelasan pula tentang ideologi ‘sentralisme hukum’, yaitu di mana seluruh hukum adalah dan harus merupakan hukum yang berasal dari negara, seragam untuk seluruh individu, berlaku setara di seluruh kelompok-kelompok sosial dan benar-benar lebih tinggi dari apapun sistem dan himpunan hukum yang lain. Dalam pengertian ini, hukum yang benar-benar berlaku hanya hukum yang diakui dan diatur oleh negara, sehingga pluralisme hukum yang dapat terjadi adalah pluralisme hukum di mana negara mengakui beberapa sumber, sistem dan rezim hukum. Pada intinya, pengakuan negara di sini adalah suatu prasyarat untuk pluralisme hukum. Pandangan sentralisme hukum tersebut ditentang oleh sosiolog dan antropolog, yang menolak ‘keunggulan’ negara tersebut, dengan memperluas pendefinisian hukum dan bersikeras bahwa semua bentuk kuasa/otoritas pengaturan sub-negara yang berfungsi dalam masyarakat modern, harus dilihati secara de facto atau nyata sebagai pluralisme hukum.
Kedua pandangan di atas menjadi semakin penting ketika ditinjau dari pandangan sentralisme hukum, yang membuat pluralisme hukum bertentangan dengan hal mendasar dari sistem hukum modern. Salah satunya adalah bahwa pluralisme hukum mencederai prinsip fundamental seperti ‘persamaan di depan hukum’ dan ‘universalitas’ (Jackson, 2005). Dua hal lainnya yaitu bertentangan dengan ‘rule of  law’ , dan bahwa pluralisme hukum mengkompromikan monopoli negara untuk penggunaan kekerasan yang disahkan.
Dalam hal hubungan antara penerapan regulasi tentang perkawinan di Indonesia, yaitu melalui Undang-undang Perkawinan, dan kondisi empiris penerapan sistem perkawinan sesuai ajaran Samin oleh komunitas Wong Sikep , ketentuan negara dapat dilihat sebagai hukum negara yang memiliki prinsip-prinsip (sentralisme) hukum yaitu berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, termasuk komunitas adat. Namun, bagi komunitas adat, termasuk Wong  Sikep , ketentuan hukum perkawinan nasional dianggap sebagai suatu faktor eksternal yang memiliki perbedaan prinsip dengan keyakinan dan ajaran yang mereka anut.
Dikarenakan keyakinannya tersebut, Wong Sikep melakukan ‘pilihan’ atas ‘hukum’ dengan menempatkan konsep hukum perkawinan ajaran Samin dalam kedudukan yang  lebih tinggi, bersifat berlaku, mengikat dan menentukan ‘sah’ nya perkawinan, daripada hukum negara. Kebertahanan atas ajaran yang mereka yakini serta upaya resistensi ini kemudian mendorong pada praktik penerapan lebih dari satu sistem hukum dalam aspek perkawinan.

## • Kesetaraan Formal dan Kesetaraan Substansial
Anggapan bahwa pluralisme hukum bertentangan dengan konsep kesetaraan yang dikemukakan oleh para penganut sentralisme hukum, dikritik oleh Jackson (2005) yang menyatakan bahwa seringkali yang terjadi adalah
penerapan ‘kesetaraan’ lebih kepada aspek formal. Namun, hal tersebut justru tidak sesuai atau bertentangan dengan substansi keyakinan atau kepercayaan pada sebagian kelompok. Kesetaraan formal dikatakan Jackson, adalah standar yang sepertinya diasumsikan secara objektif sama berdasarkan agama/keyakinan, budaya dan sejarah seluruh pihak, diterapkan secara seragam. Pada praktiknya standar demikian bila diterapkan maka belum tentu sepenuhnya sesuai dengan keyakinan beberapa pihak atau kelompok, terutama mengingat jumlah masyarakat dan komunitas adat di Indonesia yang cukup banyak.
Dalam kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebenarnya dapat dilihat sebagai dua bagian yang berbeda, yaitu:
Dari perspektif hukum negara dan praktiknya di masyarakat, konteks (kesetaraan) formal diintepretasikan dan diterapkan untuk menjadi sama penting dengan hal substansial dan kemudian menjadi standar dalam sahnya perkawinan. Sementara apabila mengacu kepada ketentuan substansial Pasal 2 ayat (1), perkawinan menurut ajaran Samin dapat dikatakan telah mencukupi atau memenuhi ketentuan tersebut dan ‘sah’ karena sesuai dengan kepercayaan pengikutnya.Namun demikian, dalam kenyataannya tidak adanya pelibatan pihak pemerintah dan proses pencatatan (Pasal 2 ayat (2)), menjadi salah satu
kualifikasi resmi atau sahnya perkawinan yang dilakukan.
• Perkembangan dan Pergeseran Wong  Sikep
Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, di mana pada beberapa komunitas Wong Sikep telah terjadi pergeseran-pergeseran dalam merespon faktor-faktor luar yang mempengaruhi keyakinan mereka. Sikap yang diambil oleh komunitas Wong Sikep di Desa Klopodhuwur, Kabupaten Blora adalah melakukan perubahan dalam sistem perkawinan, yaitu dengan
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing ‐ masing agamanya dan kepercayaannya (2) Tiap ‐ tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang ‐
undangan yang berlaku
Substansial Formal
menggunakan tata cara perkawinan Islam (pelibatan KUA) dan pencatatan perkawinan. Pergeseran tersebut menjadikan Wong Sikep harus dilihat sebagai komunitas yang heterogen: (1) Komunitas Wong Sikep yang masih berpegang pada ajaran Samin secara murni dan (2) Komunitas Wong Sikep yang telah melakukan perubahan dalam konteks perkawinan, tetapi tetap menjalankan kesehariannya sesuai ajaran Samin. Hal ini dikemukakan juga oleh Korver (1976) yang menyebutkan bahwa gerakan Samin jauh dari sifat homogen, hal ini memperlihatkan pembedaan internal pada tingkatan tertentu dalam hal ide, tujuan, dan metode.
Pendapat Sukmana (2003) dan Sukari (1993; 2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang disebutkan dapat mempengaruhi perubahan tersebut seperti adanya interaksi dengan budaya lain dan teknologi serta kebutuhan dalam masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Komunitas Wong Sikep yang hidup membaur dengan masyarakat non-Sikep memiliki interaksi yang cukup terbuka serta hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar. Hal ini menjadikan komunitas Wong Sikep juga memperoleh pengetahuan dan informasi dari luar komunitas serta modernisasi. Namun demikian, terlepas dari adanya pengaruh luar tersebut, pilihan untuk konsisten pada ajaran atau melakukan penerimaan atas hal-hal yang berbeda dengan ajaran Samin, dalam hal ini diserahkan atau sangat mengandalkan kepada pilihan yang didasari oleh pertimbangan individual (atau menurut istilah Wong Sikep adalah ‘hati nurani’). Hal ini menandakan bahwa faktor yang menentukan dalam hal ini adalah individu dan komunitas Wong Sikep sendiri. Tidak adanya sanksi adat dan sosial dari dalam komunitas menyebabkan pilihan sangat bergantung kepada faktor manusia atau pelaku 4 .
4 Pada Komunitas Wong Sikep di Desa Klopodhuwur Kabupaten Blora, komunitas telah melakukan perubahan ini, meskipun mereka masih menyebut diri mereka sebagai Wong Sikep . Sedangkan pada komunitas Wong Sikep lain, konsekuensi melakukan hal di luar ajaran Samin, seperti pernikahan dengan tata cara agama resmi negara atau kepercayaan lain, adalah keluar dari identitas Wong Sikep , tanpa diikuti sanksi adat atau sosial. Akan tetapi, yang menjadi fokus dalam hal ini adalah fakta bahwa individu yang bersangkutan menjadi faktor yang menentukan pilihan tersebut.
Pergeseran dan perubahan yang dilakukan komunitas tidak terlepas dari peran sesepuh yang dalam struktur internal komunitas Wong Sikep memegang peran yang sangat penting. Sesepuh pada suatu komunitas akan memiliki “kewenangan’ dalam melakukan interpretasi atas nilai-nilai dalam ajaran Samin dan hubungannya atas respon pada pengaruh luar, untuk kemudian disampaikan pada anggota komunitas (fungsi internal). Sesepuh juga menjadi penting sebagai perwakilan dari komunitas untuk menyampaikan kepentingan komunitas ketika melakukan hubungan dengan pihak lain, seperti misalnya aparat pemerintah dan nonpemerintah (fungsi eksternal).

## Catatan
Ada beberapa hal yang dapat dicatat dari pembahasan pluralisme hukum dan sistem perkawinan Wong  Sikep . Pembahasan sangat terkait kepada implementasi hukum negara, keberadaan hukum adat dan hukum agama. Pluralisme hukum antara Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum negara dan pelaksanaan sistem perkawinan yang dilakukan oleh Wong Sikep berdasarkan ajaran Samin terjadi sebagai wujud resistensi Wong Sikep terhadap hukum nasional atau negara yang secara substansi tidak sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka.
Ditinjau dari perspektif yang berbeda, yaitu pertama dari sisi negara, unifikasi hukum dan pandangan sentralisme hukum yang disebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) dengan keterangan bahwa: ”Tidak ada Perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing  agamanya dan kepercayaannnya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Meskipun dalam bagian penjelasan umum disebutkan bahwa undang-undang perkawinan harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat, pembatasan yang dikemukakan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) memperlihatkan posisi negara dan pemerintah pada sentralisme hukum.
Di pihak lain, respon dan resistensi sebagian besar komunitas Wong Sikep yang konsisten menjalankan sistem perkawinan berdasarkan ajaran Samin, memperlihatkan situasi di mana pluralisme hukum terjadi karena komunitas tidak bergantungpada ‘pengakuan negara’ untuk penerapan hukum atau norma yang mereka anut.
Sehingga dapat dilihat, sulit untuk memperoleh titik temu pada keadaan demikian. Usulan sementara yang dapat dicatat untuk saat ini, adalah dengan menerapkan kesetaraan substansial dalam ketentuan hukum, yaitu dengan menerapkan standar sahnya perkawinan yang dilaksanakan oleh penganut agama dan kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun ketentuan formal seperti pencatatan dan pelibatan unsur pemerintah diterapkan tetapi bukan dalam konsep kesetaraan secara formal.
Secara internal, penyikapan komunitas Wong  Sikep terhadap faktor eksternal –sistem perkawinan nasional (UU Perkawinan) dan upaya implementasinya- mengalami dinamika, sehingga menjadikan perbedaan di antara komunitas- komunitas Wong Sikep . Beberapa faktor yang mendorong perubahan tersebut adalah: pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitar (termasuk non- Wong Sikep ), pengaruh kebutuhan pribadi dan sosial, serta perbedaan interpretasi ajaran dalam menyikapi faktor eksternal dan perkembangan sosial oleh sesepuh atau tokoh pimpinan komunitas. Namun demikian, aspek atau faktor penentu dalam hal perubahan adalah faktor manusia yaitu individu dan komunitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan.

## Daftar Pustaka
Ba’asyin, A.S. & Ba’asyin, M.A.(2014). Samin Mistitisme Petani di Tengah Pergolakan . Semarang:  Penerbit Gigih Pustaka Mandiri.
Benda, H.J. & Castles, L. (1969). The Samin Movement. Netherland: KITLV Royal
Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies
Fauzanafi, M. Z., Murhadi K., A., Al-Fikri, M.A., Ekawati, A.W., Galba, S., & Budi, N.S. (2012). Inventarisasi dan Kajian Komunitas Adat Sedulur Sikep Desa Sumber
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM dan Balai Pelestarian Nilai Budaya.
Galba, S. (2009). Modal Sosial: Tradisi Gotong Royong pada Masyarakat Samin di Kabupaten Blora Jawa Tengah . Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Penerbitan “Prapanca”.
Giddens, A. & Turner, J. (2008). Social Theory Today Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism?. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 24 , 1-56.
Irianto, S. (2000). Pluralisme hukum dan masyarakat saat kritis. Dalam E.K.M. Masinambow (Ed.). Hukum dan Kemajemukan Budaya (hlm. 64-84). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Jackson, S.A.(2005, Februari). Legal Pluralism and the Nation State: Romantic Medievalism or Pragmatic Modernity? . Makalah dipaparkan dalam Columbia Law School February. Diunduh dari http://web.law.columbia. edu/sites/default/files/microsites/law- theory-workshop/files/Legal%20 Pluralism.pdf.
Korver, A.P.E. (1976). The Samin Movement and Millenarism . Netherland: KITLV Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Carribean Studies.
Mumfangati, T., Murniatmo, G., Sunjata, I.W.P., Sumarsih, S., Susilantini, E., & Ariani, C. (2004). Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Rosyid,  M. (2008). Samin Kudus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rosyid, M. (2012). Konversi Agama Masyarakat Samin: Problem dan Tantangan (Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora (Tesis Doktor tidak Diterbitkan). Program Paska Sarjana IAIN Walisongo, Semarang.
Samiyono, D. (2010). Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin Di Sukalila. Salatiga: Program Paska Sarjana Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana.
Sukmana, O. (2003). Proses Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Samin. Dalam Nurudin, V. Salviana DS, &D. Faturrohman (eds.). Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger (hlm. 69-84), Malang: LKiS dan Fisip UMM Press.
Sukari. (1993). Kehidupan masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten DATI II Pati Propinsi DATI I Jawa Tengah.Dalam Laporan Penelitian Jarahnitra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .
Sukari. (2011). Samin Surosentiko: Penyebar Ajaran Saminisme. Jurnal Jantra, 6 (11)
Suwoko. (2014). Keluarga Samin Larikrejo Selenggarakan Paseksen. Koran Muria (10 Oktober).
Tamanaha, B.Z. (2007). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. Sydney Law Review, 30, hlm. 375-411.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
von Benda-Beckmann & Keebet, F. (2000). Thelaw of things: Legalization and de-legalization in the relationship between the first and the third world. Dalam E.K.M.Masinambow (ed.). Hukum dan Kemajemukan Budaya (hlm. 17-31). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.