## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perbuatan Melawan Hukum Menguasai
Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018)
Oleh:
M. Faisal Rahendra Lubis,

## Dikka Aprilya
E-mail: faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id dikkaaprilya@gmail.com

## Abstrak
Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  suatu perbuatan yang dapat merugikan hak-hak orang lain  yang  diciptakakan  oleh  hukum.  Hal  ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum semata-mata  berasal  dari  Undang-Undang, bukan  karena  perjanjian  yang  berdasarkan persetujuan  dan  perbuatan  melawan  hukum akibat  perbuatan  manusia  yang  ditentukan sendiri oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila telah melengkapi  beberapa  unsur  yaitu  adanya  suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan  itu  harus  menimbulkan  kerugian, perbuatan  itu  dilakukan  dengan  kesalahan,  dan antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan kausal. Perbuatan melawan hukum didalam kasus ini dengan telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu suatu sebab terlarang dan adanya hal atau materi  perjanjian  yang  bertentangan  dengan Undang-Undang  sehingga  suatu  perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 1365
KUHPerdata.Disimpulkan  bahwa  unsur  dari perbuatan  melawan  hukum  adalah  adanya perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan perbuatan tersebut bertentangan  dengan  hak  orang  lain  yaitu menguasai tanah hak milik yang bukan miliknya. Akibat  hukum  apabila  seseorang  menguasai tanah  hak  milik  orang  lain  maka  orang  yang menguasai  tanah  hak  milik  orang  lain  tersebut harus  mengosongkan/meninggalkan  tanah  hak milik  dan  mengembalikan  tanah  hak  milik tersebut kepada pemiliknya.
Segala  bentuk  perbuatan  yang  dikategorikan melawan hukum ketika perbuatan itu bertentangan  dengan  hukum,  dan  apabila seseorang  telah  melakukan  kesalahan  dengan dapat merugikan hak orang lain.
Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Akibat Hukum, Tanah Hak Milik

## Abstract
Unlawful deed are an adverse effect to the rights of  other  people  created  by  the  law.  This indicates  that  unlawful  deed  of  disobedience based  on  consent  and  legal  actions  resulting from man’s own actions. Studies suggest that an act  is  unlawful  when  it  adds  to  the  several elements  of  an  act,  it  must  unlawful  deed,  it must  inflict  harm,  it  is  wrong,  and  between  the act  and  the  harm  inflicted  there  must  be  a causal  relationship.  Unlawful  deed  in  this  case by  violating  the  ordinance  in  article  1335  dan article  1337  KUHPerdata,  that  is  a  forbidden cause and the existence of covenant matters or materials  in  violation  of  the  law  make  it  subject to  article  1365  KUHPerdata.  It  was  concluded that  elements  of  unlawful  deed  constituted unlawful  deed  performed  by  the  individual  and those works were contrary to the right of another person  to  possession  of  property  that  didn’t belong  to  him.  As  a  result  when  a  man  takes possessi on of the land of another’s property, the owner  of  the  land  of  another’s  property  is required  to  vacate  and  return  the  land  of property  rights  to  its  owner.  All  forms  of  deeds are  categorized  unlawful  deed  when  they  are unlawful deed, and when an individual has done wrong at the expense of the rights of another.
Keywords: Unlawful Deeds,
Legal
Consequences, Land Of Proferty

## I.PENDAHULUAN

## A.  LatarBelakang
Perkembangan
kehidupan pada belakangan  ini  dapat  kita  lihat  disekitar  kita bahwa masih banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran hak-hak atas hak orang lain,  yang  mana  diketahui  salah  satunya  yang menjadi  objek  terhadap  kepemilikan  atas  suatu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tanah  atau  pun  perkarangan  yang  di  miliki seseorang  untuk  dikuasai  menjadi  hak  miliknya pribadi.  Tanah  sebagai  salah  satu  sumber kekayaan  alam  memiliki  hubungan  erat  sekali dengan  kelangsungan  kehidupan  manusia. Dalam terminology asing  tanah  disebut  dengan land , soil (Inggris). Manusia dalam kehidupannya  senantiasa  berhubungan  dengan tanah.  Antara  manusia  dan  tanah  merupakan salah  satu  hal  yang  tidakdapatdipisahkan. untukmemenuhi  kebutuhan  hidupnya  seperti kebutuhan tempat tinggal/rumah, tempat melakukan  kegiatan  pertanian  sebagai  sumber pangan  sehari-hari  bahkan  tempat  akhir  hanyat seseorang  ketika  sudah  tidak  bernyawa  lagi (mati),  manusia  sangat  erat  dan  selalu berhubungan dengan tanah.
Menurut  Muhamad  Yamin  Lubis,  et.al
dalambukunya Hukum Agraria Lanjutan mengatakan bahwa: Ketentuan yuridis yang mengaturmengenaieksistensitanahyaituterda patdalamUndang-UndangNomor  5  Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok- PokokAgraria  (selanjutnyadisebut  UUPA), yang
merupakanpelaksanaandariketentuanPasal
33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  menyatakanbahwabumi  dan  air  dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara
dan dipergunakanuntuksebesar- besarnyakemakmuranrakyat. 1
Dalamkamusbesar  Bahasa  Indonesia disebutkanpengertiantanah, yaitupermukaanbumiataulapisanbumi yang diatas  sekali.  Pengertian  tanah  diatur  dalam UUPA  terdapat  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  yaitu bahwa  atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan
adanya
macam-
1 Muhammad YaminLubis, et al, Hukum AgrariaLanjutan , USU Press, Medan, 2019, h.2.
macamhakatastanahpermukaanbumi,
yang disebuttanah,  yang  dapatdiberikankepada  dan dipunyai oleh orang-orang, baiksendiri- sendirimaupunbersama-sama  orang  lain  serta badan-badan hukum. Dengan demikian maksud tanah dalam pasal ini adalah permukaan bumi.
Manusia  selalu  berusaha  untuk  dapat memiliki  dan  menguasai  tanah,  karena  tanah penting  untuk  kehidupan.  Dimana  kebutuhan manusia  akan  tanah  selalu  bertambah,  dan ketersediaan  akan  tanah terbatas.  “Dengan adanya kebutuhan akan tanah sehingga Negara Republik  Indonesia,  memberikanjaminan  dan memberikan  perlindungan  atas  hak-hak  warga Negara tersebut untuk mendapatkan, mempunyai,  dan  menikmati  hak  milik  atas tanah”. 2
“Hak  atas  tanah  adalahh  ak  yang  member wewenang  kepada  yang  mempunyai  hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat  dari  tanah  yang  di  hakinya.  Kata menggunakan mengandung pengertian bahwa  hak  atas  tanah  digunakan  untuk kepentingan mendirikan
bangunan, misalnya  rumah,  toko,  hotel,  kantor, pabrik”. 3
Ketentuantentanghak-hak  atas  tanah diatur  di  dalamPasal  16  ayat  (1)  UUPA  yang menyatakanbahwa “hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:
a.  Hakmilik;
b.  Hakgunausaha;
c.  Hakgunabangunan;
d.  Hakpakai;
e.  Haksewa;
f.  Hakmembukatanah;
g.  Hakmemunguthasilhutan;
h.  Hak-hak lain yang tidaktermasukdalamhak-haktersebut  di atas yang akanditetapkandenganUndang- Undangsertahak-hak yang 2 UripSantosa, Hukum  Agraria  dan Hak-Hak  Atas  Tanah ,  Prenadamedia  Group, Jakarta, 2010, h.87.
3 UripSantosa,
Pendaftaran dan PeralihanHak  Atas  Tanah ,  Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h.49.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sifatnyasementarasebagai
yang disebutkandalamPasal 53.
HakmilikatastanahdiaturdalamPasal  20- 27  UUPA.  Pengertian  hak  milik  menurut ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  UUPA  adalah  hak turun-temurun,  terkuat,  dan  terpenuh  yang dapat  dimiliki  oleh  seseorang  atas  tanah, dengan tetap memperhatikan bahwa semua hak atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial  sehingga tidak  mengganggu  kepentingan  umum  atau orang  lain.  Pada  Pasal  20  ayat  (2)  UUPA dijelaskan
bahwah akmilikatastanahdapatdialihkan.  Pengalihan  hak atas  tanah  merupakan  suatu  perbuatan  hukum yang  bertujuan  untuk  memindahkan  hak  dari satu  pihak  kepihak  lain.  Salah  satu  contoh  hak atas  tanah  yang  dapat  dialihkan  melalui pewarisan tanah adalah hakmilik.
“Hak  milik  sebagai  hak  yang  terkuat dibandingkan  dengan  hak  atas  tanah lainnya  berarti  hak  milik  tidak  mudah dihapus  dan  lebih  mudah  dipertahankan terhadap gang uan dari pihak lain”. 4
“Tanah  memilikiperan  yang  sangatpenting, begitupentingnyatanahbagikehidupanmanu siasehinggatidakmengherankanapabilaseti apmanusiainginmemilikiataumenguasainya yang berakibattimbulnyamasalah- masalahpertanahan yang kerap kali dapat menimbulkanperselisihan”. 5 Perselisihantanah yang seringterjadiadalahseseorangmenguasaitanahh akmilik orang lain. Masalahmenguasaitanahbukanlahsuatuhal  yang baruterjadi di Indonesia. Kata
menguasaidapatdiartikandenganperbuatanmeng uasaihakatauhartadengansewenang- wenangataudengantidakmengindahkanhukum
4 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan PendaftarannyaI , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.60-61.
5 Rusmadi Murad,
PenyelesaianSengketa  Hukum  Atas  Tanah , Mandar Maju, Bandung, 1991, h.1. dan aturan. Perbuatan yang
bertentangandenganhak  orang  lain  ( inbreuk  op eensandersrecht) termasuk salah satuperbuatan yang  dilarang  oleh  Pasal  1365  KUHPerdata.
Hak-hak
yang dilanggaradalahhak- hakseseorang yang diakui oleh hukum.Tindakan menguasaitanahsecaratidaksahdenganmelangg arhak  orang  lain  adalahsuatuperbuatan  yang melawanhukum.
Perbuatanmelawanhukumdiaturdalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk kedalam  perikatan  yang  timbul  dari  Undang-
Undang. Pada Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:  “tiap  perbuatan  melanggar  hukum, yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugianitu,  mengganti  kerugian tersebut”.
Perbuatan melawa nhukum yang dimaksud  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  bias menjerat orang-orang yang melakukan penguasaan  terhadap  tanah  milik  orang  lain. Penguasaan tanah ini terjadi dikarenakan dalam penyerahan dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)  dilakukan  dengan  melanggar  peraturan perundang-undangan dimana melanggar peraturan  perundang-undangan  adalah  suatu perbuatan melawa nhukum.
Menguasai  tanah  milik  orang  lain akanmerugikanpihak  yang  memiliki  tanah  dan pihak  yang  memiliki  tanah  bias  meminta  ganti rugi  atas  kerugian  yang  dialaminya.  Menguasai hak atas tanah milik orang lain tanpapersetujuan orang  yang  memiliki  tanah  adalah  suatu perbuatan melawan hukum yang mana seseorang  secara  tanpa  hak  masuk  ketanah milik orang lain atau menyebabkan seseorang/orang lain atau benda
tertentutetaptinggal di tanahmilik orang lain.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perbuatan  melawan  hukum  terhadap hak  milik  atas  tanah  dalam  hukum  agrarian disebut  atau  dikenal  dengan  sengketa  tanah. Menyangkut ha ltersebut terdapat suatu perkara sengketa tanah yang terjadi di Kota Kotamobagu,  Propinsi  Sulawesi  Utara.  Perkara ini  awalnya  hanya  di  Pengadilan  Negeri Kotamobagukemudian naik ketingkat Banding di Pengadilan Tinggi  Manado dan  akhirnya tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada  kasus  ini  Pemohon  Kasasi  menggugat Termohon Kasasi  yang mana Termohon Kasasi adalah  mantanistri  dari  Pemohon  Kasasi. Dimana Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi karena Termohon kasasi telah menguasai  tanah  objeksengketa  dan  SHM Nomor  27/  Modayag  atas  nama  Dorti  Kapoh secara melawa nhukum.
Pihak  yang  berperkara  dalam  kasus  ini adalah Decky Posumah Kapoh sebagai Pemohon Kasasi, Lenny Kanter sebagai Termohon  Kasasi  dan  Badan  Pertahanan Nasional  Pusat  Di  Jakarta  C.q.  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi  Sulawesi
Utara C.q. Badan Pertanahan Nasional KabupatenBolaangMongondowsebagaiTurutTer mohonKasasi.
Bahwa  Pemohon  Kasasi  adalah  pemilik atas  sebidang  tanah  dan  rumah  di  Desa Tobongan,  Kecamatan  Modayag,  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Timur.  Ia  mendapatkan tanah  tersebut  setelah  kedua  orang  tuanya meninggal dunia. Setelah orang tuanya meningal  dunia  dan  meninggalkan  sebidang tanah  dan  rumah,  atas  kesepakatan  bersama antara  anak-anakdari  orang  tuanya  (ayah  alm. Chung  Ping  Foe  dan  Ibu  almh.  DortjiKapoh) makatanah  dan  rumahbersertifikatHak  Milik Nomor
27/ModayagatasnamaDortjiKapohtelahmenjadi milikPemohonKasasi (DeckyPosumahKapoh).
PemohonKasasipernahmenikahdengan
TermohonKasasinamunkemudianmerekabercer aisesuaidenganPutusanPengadilan Negeri
Kotamobagutertanggal  17  Desember  2015 No.114/Pdt.G.2015/PN.Ktg. Setelah merekaberceraiTemohonKasasimenguasaitana hdengan SHM No. 27/Modayag dan TermohonKasasitidakmaumenyerahkanSertifika tHak Milik tersebutkepadaPemohonKasasisebagaiahliwari ssahdari orang
tuanya. Hal iniyang menyebabkanPemohonKasasimenggugatTermo honKasasi.
PemohonKasasimeminta agar tanahnyadikembalikan  dan  Termohon  Kasasi menyerahkan SHM No.
27/ModayagkepadaPemohonKasasi.
Pada  putusanMahkamah  Agung  No. 3302 K/Pdt/2018 telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa Pemohon  Kasasi  yang  merupakan  pemilik tanah,  yang  menjadiobjeksengketatersebut  dan Termohon  Kasasi  hanyalah  mantan  isteri  dari PemohonKasasi  yang  telahmenempati  dan menguasai  tanah  tersebut  yang  sudah  jelas bahwa tanah yang dikuasainya adalah milik dari Pemohon Kasasi.
Bahwa  oleh  karena  Termohon  Kasasi menguasai dan menempati tanah dan bangunan milik orang lain secara tidak sah dan tanpa  hak adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang telah  diatur  dalam  Pasal  1365.  Perbuatan Termohon Kasasi secara langsung menimbulkan  kerugian  materiil  dan  inmaterial terhadap  Pemohon  Kasasi,  oleh  karena  itu sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365  KUHPerdata  Pemohon  Kasasi  sebagai pihak  yang  dirugikan  berhak  mengajukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tuntutan  kerugian  dan  mendapatkan  haknya kembali atas tanah tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut sering sekali terjadi masalah-masalah mengenai tanah  di  masyarakat.  Sengketa  hak  milik  atas tanah  terjadi  karena  setiap  manusia  sangat membutuhkan  tanah  untuk  melangsungkan kehidupannya,
sehinggamenyebabkanseseorangmenguasaihak atastanahmilik orang lain yang mana menguasai dan menempatitanahmilik orang lain
adalahsuatuperbuatanmelawanhukum,
makakami penulis jurnal tertarik untuk melakukan penulisan jurnal denganjudul
“PerbuatanMelawan Hukum Menguasai Hakatas  Tanah  Milik  Orang  Lain  (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3302 K/Pdt/2018)” .

## B.  RumusanMasalah
1.  Bagaimanaunsur-
unsurperbuatanmelawanhukum? 2.  Bagaimanaakibathukum yang menguasaitanahhakmilik orang lain
dalamPutusanMahkamah Agung Nomor 3302/K/Pdt/2018?
3.  Bagaimanapertimbanganhukum  hakim
dalamPutusanMahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018?

## II. PEMBAHASAN

## A.  Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Terhadap  Penguasaan  Tanah  Hak  Milik Orang Lain Perbuatan melawan hukum
berdasarkan  Putusan Hoge  Raad  Nederlands pada  tahun  1919  adalah:  perbuatan  melawan hukum  merupakan  suatu  perbuatan  yang melanggar  hak  orang  lain  atau  jika  orang
berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia mengatakan bahwa : Konsep perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad )  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata yang sama rumusannya dengan  Pasal  1401  BW  Belanda  yang menentukan sebagai berikut: setiap perbuatan
melawan hukum yang
mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain mewajibkan orang  lain yang  karena kesalahannya  menimbulkan  kerugian  itu, menggantikan kerugian tersebut. 6
Menurut  Tajuddin  Noor,  et.al  dalam Jurnalnya  yang  berjudul  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Atas Menempati/Menguasai  Tanah  Dan  Bangunan Hak  Orang  Lain  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 340/PDT.G/2015/PN.MDN)  mengatakan  bahwa :
Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan  yang  lahir  dari  Undang-Undang sebagai  akibat  dari  perbuatan  manusia yang  melanggar  hukum,  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  perdata.
Perbuatan  melawan  hukum  itu  sendiri dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan istilah  “ Onrechmatige  daad ”  atau  dalam bahasa  Inggris  disebut  dengan  istilah “ tort ”. 7
Berdasarkan  rumusan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  suatu  perbuatan  atau  tindakan yang  dikategorikan  melawan  hukum  atau melangggar hukum harus melengkapi beberapa unsur-unsur yaitu :
a.  Adanya suatu perbuatan;
6 Abdulkadir Muhammad,
Hukum Perdata  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014, h.259. 7 Tajuddin Noor, et al, TinjauanYuridisTerhadapPerbuatanMelawan Hukum  Atas  Menempati/Menguasai  Tanah  Dan BangunanHak Orang Lain (StudiKasusPutusanNomor 340/PDT.G/2015/PN.MDN), Fakultas  Hukum Universitas  Prima  Indonesia ,  Vol.7  No.7,
Maret 2019, h.129.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Perbuatan  itu  harus  melawan  hukum
( onrechtmatig );
c.  Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
d.  Perbuatan  itu  harus  dilakukan  dengan kesalahan; dan
e.  Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.
Perbuatan menguasai tanah dan bangunan  tanpa  hak  berdasarkan  putusan Mahkamah  Agung  No.  3302  K/Pdt/2018  adalah perbuatan  yang  merugikan  hak  orang  lain karena  perbuatan  Termohon  Kasasi  yang disebutkan  dalam  putusan  tersebut  yang  tidak mau  mengosongkan  dan  menyerahkan  tanah dan  bangunan  objek  perkara  milik  Pemohon Kasasi.  Dengan  perbuatan  Termohon  Kasasi tersebut  hak  Pemohon  Kasasi  untuk  menikmati objek  perkara  yaitu  pemilikan  tanah  dengan Sertifikat  Hak  Milik  No.  27/Modayag  atas  nama Dortji  Kapoh  dan  bangunan  rumah  diatasnya hilang  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi Pemohon  Kasasi  itu  sendiri  karenanya  dengan patut  dan  wajar  perbuatan  Termohon  Kasasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ).
Perbuatan malawan hukum yang
dilakukan oleh Termohon Kasasi yang merugikan hak-hak
Pemohon
Kasasi
berdasarkan  unsur-unsur  perbuatan  melawan hukum  tersebut  dapat  diberikan  penjelasan sebagai berikut :
a.  Adanya Suatu Perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali  oleh  suatu  perbuatan  dari  si  pelakunya dalam  hal  ini  adalah  Termohon  Kasasi  yang menguasai tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi.
Munir  Fuady  dalam  bukunya  Perbuatan Melawan Hukum Mengatakan bahwa :
Suatu  perbuatan  melawan  hukum  tidak memiliki  unsur  persetujuan  atau  kata sepakat  dan  tidak  ada  juga  unsur causal yang  diperbolehkan  sebagaimana  yang terdapat dalam kontrak maksudnya terdapat anggapan bahwa adanya perbuatan  bukan  hanya  perbuatan  baik berbuat  sesuatu  (dalam  arti  aktif)  maupun tidak  berbuat  sesuatu  (dalam  arti  pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya,  kewajiban  mana  timbul  dari hukum  yang  berlaku  (karena  ada  juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). 8 b.  Perbuatan  Itu  Harus  Melawan  Hukum ( onrechtmatig ).
Unsur  ini,  sebenarnya  terdapat  dua pengertian,  yaitu  perbuatan  dan  melawan hukum.
Keduanya  saling  berkaitan  antara  satu dengan yang lainnya.  Keterkaitan ini dapat dibuktikan  dengan  dua  cara,  yaitu  dengan cara  penafsiran  bahasa,  melawan  hukum menerangkan  sifatnya  dari  perbuatan  itu dengan kata lain melawan hukum merupakan kata sifat, sedangkan perbuatan merupakan kata kerja. Sehingga dengan  adanya  suatu  perbuatan  yang sifatnya  melawan  hukum,  maka  terciptalah kalimat yang menyatakan perbuatan melawan hukum. 9
Pengertian  perbuatan  melawan  hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan  kewajiban  si  pembuat  yang  bertentangan atau  hanya  melanggar  hukum/Undang-Undang saja.  Pendapat  ini  dikemukakan  sebelum adanya Arrest  Hoge  Raad Tahun  1919. Sedangkan  dalam  arti  luas,  telah  meliputi kesusilaan  dan  kepatutan  yang  berlaku  dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang- barang  orang  lain.  Pendapat  ini  dikemukakan setelah  pada  waktu Arrest  Hoge  Raad Tahun 1919 digunakan.
Sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah  Agung  Belanda  dalam  kasus Arrest
8 Munir Fuady, PerbuatanMelawan Hukum ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2005, h.10-11.
9 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit , h.142.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Cohen-Lindenbaum (H.R.  31  Januari  1919), yang  kemudian  telah  memperluas  pengertian melawan  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada Undang-Undang  (hukum  tertulis  saja)  tapi  juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :
a)  Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan  yang  dilakukan  jelas-jelas melanggar Undang-Undang;
b)  Melanggar  hak  subjektif  orang  lain,
artinya  jika  perbuatan  yang  dilakukan telah  melanggar  hak-hak  orang  lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak  terbatas  pada  hak  yang  bersifat pribadi,  kebebasan,  hak  kebendaan, kehormatan,  nama  baik  ataupun  hak perorangan lainnya);
c)  Bertentangan  dengan  kewajiban  hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
d)  Bertentangan  dengan  kesusilaan,  yaitu kaidah  moral  (Pasal  1337  dan  Pasal 1335 KUHPerdata);
e)  Bertentangan  dengan  sikap  kehati- hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan  yang  dilakukan  bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat
untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan  yang  dilakukan  tersebut haruslah  melawan  hukum.  Unsur  melawan hukum  ini  diartikan  dalam  arti  seluas-luasnya, yakni: perbuatanyang dilakukan adalah perbuatan  yang  melanggar  Undang-Undang yang  berlaku  dan  perbuatan  yang  dilakukan melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum  maksudnya  ialah  Termohon  Kasasi dalam  hal  ini  melakukan  perbuatan  melawan
hukum  karena  telah  menguasai  hak  atas  tanah milik  orang  lain  secara  melawan  Undang- Undang  dan  telah  melanggar/mengambil  hak dari  Pemohon  Kasasi  untuk  menguasai  tanah miliknya yang telah dijamin oleh hukum.
Perbuatan  melawan  hukum  secara melawan Undang-Undang disini dilakukan dengan  melanggar  Pasal  1335  dan  Pasal  1337 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu kausa  dinyatakan  terlarang  jika  bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban  umum.  Pasal  1335  dan  1337 KUHPerdata  ini  muncul  dikarenakan  adanya perjanjian  dan  tidak  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian yang ada pada Pasal 1320
KUHPerdata.
Syarat  sahnya  perjanjian  disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
1.  Kesepakatan  mereka  yang  mengikat dirinya;
2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.  Suatu pokok persoalan tertentu;
4.  Suatu sebab yang tidak dilarang.
Syarat-syarat  diatas  terbagi  dalam  dua kelompok  yaitu  syarat  subjektif  (1)  dan  (2)  dan syarat  objektif  (3)  dan  (4),  dimana  keduanya memiliki  akibat  hukum  masing-masing,  untuk lebih  jelasnya  penjelasan  terhadap  hal  diatas adalah:
1)  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya (Pasal 1321-1328 KUHPerdata)
Supaya  perjanjian  menjadi  sah  maka para  pihak  harus  sepakat  terhadap  segala  hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya
atau
kesepakatannya  jika  ia  memang  menghendaki apa  yang  disepakati.  Setuju  dan  sepakat dilakukan  dengan  penuh  kesadaran  di  antara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
para  pembuatnya,  yang  bisa  diberikan  secara lisan dan tertulis.
2)  Kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1331 KUHPerdata)
Kecakapan  adalah  kemampuan  untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah  perbuatan  yang  akan  menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan  perjanjian  haruslah  orang-orang yang  cakap  dan  wenang  untuk  melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3)  Suatu pokok hal tertentu (Pasal  1332-1334 KUHPerdata)
Suatu  perjanjian  harus  mempunyai pokok  suatu  benda  ( zaak )  yang  paling  sedikit dapat ditentukan jenisnya.suatu perjanjian harus mempunyai  objek  tertentu  dan  suatu  perjanjian haruslah  mengenai  suatu  hal  tertentu,  berarti bahwa  apa  yang  diperjanjikan,  yakni  hak  dan kewajiban kedua belah pihak.
4)  Suatu  sebab  yang  tidak  dilarang  (Pasal 1335-1337 KUHPerdata)
Suatu  sebab  adalah  terlarang  apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Merupakan syarat  terpenting  juga  bahwa  perjanjian  tidak boleh  bertentangan  dengan  Undang-Undang, kebiasaan yang baik dan ketertiban umum yaitu :
a)  Pasal  1335  KUHPerdata  :  suatu  perjanjian tanpa sebab atau  yang telah dibuat karena suatu  sebab  yang  palsu  atau  terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
b)  Pasal  1337  KUHPerdata  :  suatu  sebab
adalah  terlarang,  jika  sebab  itu  dilarang oleh  Undang-Undang  atau  bila  sebab  itu bertentangan  dengan  kesusilaan  atau ketertiban umum.
Pada  sengketa  tanah  ini  penyerahan tanah tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum dan oleh karena syarat keempat sahnya perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu kausa  yang  halal  atau  suatu  sebab  yang  tidak dilarang  tidak  dipenuhi,  dalam  arti  isi  Surat Penyataan Pisah Damai yang berisi penyerahan SHM  dan  bangunan  diatasnya  mengandung suatu sebab yang dilarang atau terlarang, hal ini sesuai dengan pengertian Pasal 1337
KUHPerdata yaitu: suatu sebab adalah terlarang,  jika  sebab  itu  dilarang  oleh  Undang- Undang  atau  bila  sebab  itu  bertentangan dengan  kesusilaan  atau  dengan  ketertiban umum.
Berdasarkan  Pasal  1335  KUHPerdata penyerahan  tanah  yang  ada  di  dalam  Surat Pernyataan  Pisah  Damai  dengan  dasar  adanya hal  atau  materi  perjanjian  yang  bertentangan dengan Undang-Undang yang dianggap merugikan  kepentingan  Pemohon  Kasasi  dan menguntungkan
Termohon Kasasi tidak mempunyai kekuatan hukum.
c.  Perbuatan  itu  hanya  dilakukan  dengan
kesalahan
Munir  Fuady  dalam  bukunya  yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum mengatakan bahwa: Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung  unsur  kesalahan  sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara  hukum  jika  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut :
1.   Ada unsur kesengajaan; atau
2.   Ada unsur kelalaian ( negligence , culpa ); dan
3.   Tidak  ada  alasan  pembenar  atau alasan  pemaaf  ( rechtvaardigingsgrond ), seperti  keadaan overmahct ,  membela diri, tidak waras, dan lain-lain. 10
Kesalahan  dalam  uraian  ini,  ialah perbuatan  yang  disengaja  atau  lalai  melakukan
10 Munir Fuady, Op.Cit , h.12.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suatu  perbuatan  atau  hanya  perbuatan  itu melawan hukum (onrechtmatigedaad).
Menurut  hukum  perdata,  seseorang  itu dikatakan  bersalah  jika  terhadapnya  dapat disesalkan  bahwa  ia  telah  melakukan/tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya  dihindarkan.  Perbuatan  yang seharusnya  dilakukan/tidak  dilakukan  itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal  itu  dikira-kira.  Dapat  dikira-kira  itu harus  diukur  secara  objektif,  artinya manusia  normal  dapat  mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan. 11
Perbuatan  melawan  hukum  itu  adalah perbuatan  yang  sengaja  atau  lalai  melakukan suatu  perbuatan.  Kesalahan  dalam  unsur  ini merupakan  suatu  perbuatan  yang  dapat  dikira- kira  atau  diperhitungkan  oleh  pikiran  manusia yang  normal  sebagai  tindakan  yang  dilakukan atau  tidak  dilakukannya  perbuatan  itu.  Dengan demikian,  melakukan  atau  tidak  melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.
Pendapat lain menyatakan bahwa kesalahan  itu  dapat  terjadi,  karena:  disengaja dan  tidak  disengaja.  Tentunya  yang  dimaksud dengan  disengaja  dan  tidak  disengaja  dalam pernyataan  diatas  adalah  dalam  hal  perbuatan. Disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat  terjadi  dan  dilakukan  akibat  dari  suatu kelalaian.
Jika  kelalaian  dapat  dianggap  suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum,  kodrat  manusia  sebagai  makhluk  yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan  suatu  pedoman  dasar  di  dalam menentukan  bahwa  perbuatan  itu  termasuk  ke dalam  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum dan  tidak  dapat  dipungkiri  lagi.  Tetapi  di  dalam kenyataannya,  kenapa  masih  banyak  orang yang  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum,  dapat  menghindari  dirinya  dari  tuduhan
11 Abdulkadir Muhamad, Op.Cit , h.147.
dan  gugatan  tersebut  dalam  arti  mengingkari perbuatan  melawan  hukum  yang  ditunjukkan kepadanya.
Perbuatan  yang  memang  disengaja, berarti  sudah  ada  niat  dari  pelakunya  atau  si pembuat.  Tetapi  jika  perbuatan  itu  tidak disengaja  untuk  dilakukan,  dalam  arti  unsur kesilapan,  suatu  contoh  dalam  hal  pembayaran harga  barang  dalam  jual-beli  tanah  yang dilakukan  si  pembeli,  apakah  si  pembeli  dapat dikatakan  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum, menurut pendapat diatas. Atau seorang kasir  pada  suatu  bank,  yang  silap  melakukan perhitungan  terhadap  rekening  si  nasabah. Apakah  perbuatan  si  kasir  tersebut  dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dan kepadanya dapat digugat Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.
Dalam  kasus  ini  perbuatan  Termohon Kasasi  menempati  rumah  yang  bukan  miliknya dilakukan  dengan  sengaja,  karena  Termohon Kasasi  sudah  tahu  bahwa  tanah  hak  milik  dan bangunan  diatasnya  adalah milik orang tua dari Pemohon  Kasasi  tetapi  Termohon  Kasasi  tetap saja  menguasai  tanah  hak  milik  dan  bangunan orang lain tanpa hak.
d.  Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
Kerugian yang dimaksud di dalam unsur keempat  ini,  Undang-Undang  tidak  hanya menjelaskannya  tentang  ukurannya  dan  yang termasuk  kerugian  itu.  Undang-Undang  hanya menyebutkan  sifat  dari  kerugian  tersebut,  yaitu materiil  dan  immateriil.  “Kerugian  ini  dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian immateriil,  apa  ukurannya,  apa  yang  termasuk kerugian  itu,  tidak  ada  ditentukan  lebih  lanjut dalam  Undang-Undang  sehubungan  dengan perbuatan melawan hukum”. 12
12 Ibid , h.148.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Termasuk  kerugian  yang  bersifat  materiil dan immateriil ini adalah:
1)  Materiil,  maksudnya  bersifat  kebendaan ( zakeljik). Contohnya:  kerugian  karena kerusakan  tubrukan  mobil,  rusaknya rumah,  hilangnya  keuntungan,  keluar ongkos barang dan sebagainya;
2)  Immateriil,  maksudnya bersifat  tidak kebendaan.  Contohnya:  dirugikan  nama baik  seseorang,  harga  diri,  hilangnya kepercayaan orang lain. 13
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran  dari  kerugian  yang  disebabkan  oleh perbuatan  melawan  hukum.  Hal  ini  dapat  saja terjadi,  karena  Undang-Undang  itu  sendiri  tidak ada  mengaturnya.  Namun  demikian  bukan berarti  orang  yang  dirugikan  tersebut  dapat menuntut  kerugian  orang  lain  tersebut  sesuka hatinya. Karena ada pendapat yang mengatakan:
Hoge  Raad berulang-ulang  telah  memutuskan, bahwa  kerugian yang  timbul  karena perbuatan  melawan  hukum,  ketentuannya sama  dengan  ketentuan  yang  timbul karena wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 1246-1248),  walaupun  ketentuan  tersebut tidak  dapat  langsung  diterapkan.  Akan tetapi  jika  penerapan  itu  dilakukan  secara analogis, masih dapat diperkenankan. 14 kerugian  ( schade )  bagi  korban  juga merupakan  syarat  agar  gugatan  berdasarkan Pasal  1365  KUHPerdata  dapat  dipergunakan. Dalam  kasus  ini  yaitu  Pemohon  Kasasi  dapat menerima  ganti  rugi  dari  Termohon  Kasasi. Pada  prakteknya  dapat  diterapkan  ketentuan kerugian  yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian.  Walaupun  penerapan  ini  hanya bersifat analogi. Namun tidak menutup kemungkinan
terlaksananya penerapan
ketentuan tersebut terhadap perbuatan
13 MarhainisAbdulhay, Hukum  Perdata , Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, h.83.
14 R. WirjonoProdjodikoro, Hukum PerdataTentangPersetujuan- PersetujuanTertentu ,  Sumur,  Bandung,  2001, h.85.
melawan  hukum.  Alasannya,  karena  tidak adanya  pengaturan  lebih  lanjut  dari  Undang- Undang tentang hal tersebut.
Kerugian  yang  dialami  oleh  Pemohon Kasasi  dalam  kasus  ini  yaitu  kerugian  dimana hilangnya hak-hak Pemohon Kasasi untuk dapat menguasai  tanah  miliknya  sendiri  secara  bebas serta  Pemohon  Kasasi  harus  mengeluarkan uang  untuk  menyewa  rumah  lain  untuk  tempat tinggalnya padahal ia memiliki rumah.
e.  Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal
Pasal  1365  KUHPerdata,  hubungan kausal  ini  dapat  terlihat  dari  kalimat  perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.  Kerugian  itu  timbul  disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat  dari  perbuatan.  Hal  yang  menjadi masalah  disini,  apakah  kerugian  itu  merupakan akibat perbuatan, sejauh  manakah hal ini dapat dibuktikan  kebenarannya.  Jika  antara  kerugian dan  perbuatan  terdapat  hubungan  kausalitas (sebab  akibat),  maka  sudah  pasti  dapat dikatakan  bahwa  setiap  kerugian  merupakan akibat dari suatu perbuatan.
Hubungan  kausal  antara  perbuatan yang  dilakukan  dengan  kerugian  yang  terjadi juga  merupakan  syarat  dari  suatu  perbuatan melawan  hukum.  Didalam  kasus  putusan  ini suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Temohon Kasasi adalah sebuah perbuatan yang menimbulkan  kerugian  bagi  Pemohon  Kasasi. Dan suatu pebuatan yang menimbulkan kerugian  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan melawan hukum.
Untuk  hubungan  sebab  akibat  ada  2 (dua)  macam  teori,  yaitu teori  hubungan  faktual dan  teori  penyebab  kira-kira.  Hubungan  sebab akibat secara faktual ( causationin fact ) hanyalah merupakan  masalah  “fakta”  atau  apa  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara  faktual  telah  terjadi.  Setiap  penyebab yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian  dapat merupakan  penyebab  secara  faktual,  asalkan kerugian  (hasilnya)  tidak  akan  pernah  terdapat tanpa  penyebabnya.  Dalam  hukum  tentang perbuatan  melawan  hukum,  sebab  akibat  jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “ but for ” atau “ sine qua non ”.
Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya  elemen  kepastian  hukum  dan hukum  yang  lebih  adil,  maka  diciptakanlah konsep  “sebab  kira-kira”  ( proximate  cause ). Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan  pendapat  dalam  hukum  tentang perbuatan  melawan  hukum.  Kadang-kadang, untuk  penyebab  jenis  ini  disebut  juga  dengan istilah legal  cause atau  dengan  berbagai penyebutan lainnya.

## B.  Akibat  Hukum  Menguasai  Tanah  Hak
Milik  Orang  Lain  dalam  Putusan  MA Nomor 3302 K/Pdt/2018
Masalah  tanah  adalah  masalah  yang sangat  aktual  bagi  manusia  dimana  saja, terutama  masalah  tanah  dalam  tanah  hak  milik dan  bangunan  diatasnya.  “Sengketa  perdata mengenai  permasalahan  pertanahan  dapat diselesaikan  melalui  BPN  (Badan  Pertanahan Nasional) dan dapat juga melalui Pengadilan”. 15
Jika  pemilik  tanah  dan  bangunan diatasnya  itu  telah  merasa  dirugikan  karena haknya  telah  diambil  oleh  orang  lain  maka pemilik  tanah  tersebut  dapat  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  dengan  dasar  telah melanggar  Pasal  1335  dan  Pasal  1337
15 Ali AchmadChomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum PertanahanIPemberianHak Atas Tanah
Negara  dan  Seri  Hukum  Pertanahan  II Sertifikat  dan  Permasalahannya ,  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, h.31.
KUHPerdata  yang  mana  dalam  pasal  tersebut adanya  hal  atau  materi  perjanjian  yang bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang dianggap  merugikan  kepentingan  Pemohon Kasasi  dan  menguntungkan  Termohon  Kasasi serta  mengandung  suatu  sebab  yang  dilarang atau  terlarang.  Dan  karena  perbuatan  tersebut telah  menimbulkan  kerugian  maka  terhadap kasus  ini  dapat  dikenakan  juga  Pasal  1365 KUHPerdata.  Perbuatan  Termohon  Kasasi tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam
Pasal 1365
KUHPerdata.
Sengketa  pertanahan  dalam  kasus  ini diselesaikan melalui sidang di Pengadilan. Yang mana Decky Posumah Kapoh sebagai
Pemohon  Kasasi  mengajukan  gugatan  kepada Lenny  Kanter  sebagai  Termohon  Kasasi.  Di dalam  masalah  ini  Termohon  Kasasi  tidak  mau memberikan  tanah  hak  milik  dari  Pemohon Kasasi  sebagai  ahli  waris  yang  sah  dari  kedua orang  tuanya.  Termohon  Kasasi  tetap  ingin menguasai  tanah  hak  milik  tersebut  beserta bangunan diatasnya sedangkan tanah  hak milik tersebut  atas  nama  Dortji  Kapoh  yaitu  orangtua dari Decky Posumah Kapoh.
Awalnya Decky Posumah Kapoh mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri Kotamobagu  dan  Pengadilan  Kotamobagu memenangkan  Decky  Posumah  Kapoh  sebagai penggugat karena Pengadilan Negeri berpendapat  bahwa  penguasaan  tanah  yang dilakukan  oleh  Lenny  Kanter  terhadap  SHM Nomor 27 adalah tidak sah dan melawan hukum karena Lenny Kanter tidak mempunyai hak atas tanah tersebut.
Lenny  Kanter  tidak  merasa  puas
dengan
keputusan Pengadilan Negeri
Kotamobagu  maka  Lenny  Kanter  mengajukan gugatan  pada  tingkat  banding  di  Pengadilan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tinggi  Manado.  Dalam  tingkat  banding  Lenny Kanter memenangkan gugatannya karena Pengadilan  Tinggi  Manado  berpendapat  bahwa objek  sengketa  budel  waris  alm.  Chung  Ping Foe  dan  almh.  Dortji  Kapoh  yang  jatuh  waris kepada  3  (tiga)  orang  anaknya  yaitu  :  1.  Melky Sumakung,  2.  Alm  Indrato  Cung,  dan  Decky Posumah  Kapoh  (Pemohon  Kasasi)  maka penyerahan  objek  sengketa  oleh  Pemohon Kasasi  kepada  Termohon  Kasasi  dengan  Surat Pernyataan  Pisah  Damai  tanggal  6  Mei  2010 tidak  dapat  dibenarkan  karena  objek  sengketa bukan milik Pemohon Kasasi.
Setelah  tingkat  banding  diputuskan maka  Decky  Posumah  Kapoh  merasa  tidak puas  dengan  keputusan  Pengadilan  Tinggi
Manado dan Decky Posumah Kapoh mengajukan perkara ini ke dalam tingkat Kasasi. Majelis  hakim  tingkat  kasasi  memberi  putusan bahwa Decky Posumah Kapohlah yang memenangkan perkara ini karena majelis hakim tingkat  banding  telah  salah  dalam  menerapkan hukum.  Maka  Mahkamah  Agung  memutuskan untuk :
M E N G A D I L I:
- Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi:  DECKY  POSUMAH KAPOH tersebut;
- Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi
Manado  Nomor  157/PDT/2017/PT  MND. Tanggal 22 Februari 2018 yang
membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Kotamobagu  Nomor  142/Pdt.G/2016/PN Ktg. tanggal 31 Mei 2017. MENGADILI SENDIRI:
1.  Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk sebagian;
2.  Menyatakan  bahwa  Melly  Sumakung,  alm. Indrato Cung serta ahli  waris penggantinya dan  Decky  Posumah  Kapoh  merupakan
ahli  waris  yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping Foe dan almh. Dortji Kapoh;
3.  Menyatakan  bahwa  Surat  Pernyataan
Pisah  Damai  tanggal    6    Mei    2010    dan perbuatan  hukum  penyerahan  Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 27 atas nama Dortji Kapoh  kepada  Lenny  Kanter  dan  1  (satu) bangunan  rumah  atap  seng  dinding  papan sebagian beton dan lantai beton batal demi hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum;
4.  Menyatakan penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa dan Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  27/Modayag atas  nama  Dortji  Kapoh  tidak  berdasar hukum, tidak sah, dan melawan hukum;
5.  Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Modayag atas  nama  Dortji  Kapoh  kepada  ahli  waris yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping  Foe  dan almh. Dortji Kapoh;
6.  Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat  hak  darinya  untuk  keluar  dan mengosongkan tanah objek sengketa (SHM Nomor 27) tersebut untuk digunakan secara bebas oleh ahli waris yang sah dari alm.  Chung  Ping  Foe  dan  almh.  Dortji Kapoh  jika  perlu  dengan  bantuan  aparat negara;
7.  Menyatakan  kepada  Turut  Tergugat  untuk tunduk dan takluk pada putusan ini;
8.  Menolak  gugatan  Penggugat  selain  dan selebihnya;
9.  Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar  biaya  perkara  dalam  semua tingkat  peradilan,  yang  dalam  tingkat Kasasi  sebesar  Rp.  500.000,00  ( lima  ratus ribu rupiah ).
Akibat hukum dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 3302

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
K/Pdt/2018 yang berarti putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Ktg.
maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Modayag tersebut tetap  menjadi  hak  milik  dari  Melly  Sumakung, alm. Indrato Cung serta ahli waris penggantinya dan  Decky  Posumah  Kapoh  merupakan  ahli waris  yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping  Foe  dan almh. Dortji Kapoh.
Majelis  hakim  pada  tingkat  kasasi menyatakan  penguasaan  Termohon  Kasasi terhadap  tanah  objek  sengketa  dan  Sertifikat Hak  Milik  Nomor  27/Modayag  atas  nama  Dorji Kapoh  tidak  berlandaskan  hukum  secara automatic ,  tidak  sah,  dan  melawan  hukum.
Menghukum Termohon
Kasasi untuk menyerahkan  asli  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor 27/Modayag  atas  nama  Dortji  Kapoh  kepada ahli  waris  yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping  Foe dan  almh.  Dortji  Kapoh  dan  menghukum Termohon  Kasasi  atau  siapa  saja  yang mendapat  hak  darinya  untuk  keluar  dan mengosongkan  tanah  objek  sengketa  (SHM Nomor  27)  tersebut  untuk  digunakan  secara bebas  oleh  ahli  waris  yang  sah  dari  almh. Chung  Ping  Foe  dan  almh.  Dortji  Kapoh.  Dan Karena  Termohon  Kasasi  berada  di  pihak  yang kalah  maka  Termohon  Kasasi  dihukum  untuk membayar  semua  tingkatan  peradilan  dari Pengadilan  Negeri  sampai  kepada  Pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung.
Dengan ini sudahlah jelas bahwa Lenny Kanter (Termohon Kasasi) harus
mengosongkan  tanah  objek  sengketa  dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Modayag  tersebut  kepada  Decky  Posumah Kapoh yang merupakan ahli waris yang sah dari almh.  Dortji  Kapoh.  Apabila  pihak  Termohon Kasasi  tidak  berkenan  mengosongkan  tanah dan bangunan tersebut, maka Pemohon Kasasi
dapat  meminta  bantuan  dari  aparat  negara. Bahwa  putusan  dari  tingkat  kasasi  ini  adalah putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).  Dengan  telah dikeluarkannya  putusan  berkekuatan  hukum tetap,  maka  para  pihak  diwajibkan  untuk mematuhi dan melaksanakannya.
C.  Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3302 K/Pdt/2018
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung  keadilan  ( ex  aequo  et  bono )  dan mengandung  kepastian  hukum,  disamping  itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan  sehingga  pertimbangan  hakim  ini harus  disikapi  dengan  teliti,  baik,  dan  cermat. “Apabila  pertimbangan  hakim  tidak  teliti,  baik, dan  cermat,  maka  putusan  hakim  yang  berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi/Mahkamah Agung”. 16
Kasus  yang  dianalisis  yaitu  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  3302  K/Pdt/2018 mengenai  sengketa  tanah.  Latar  belakang terjadinya  kasus  ini  adalah  ketika  Decky Posumah  Kapoh  meminta  tanah  hak  miliknya kepada  Lenny  Kanter  sebagai  mantan  isterinya yang selama ini menguasai tanah hak milik dan bangunan  diatasnya  atas  nama  orang  tua  dari Decky  Posumah  Kapoh  yaitu  Dortji  Kapoh. Tetapi  Lenny  Kanter  tidak  mau  memberikan tanah  hak  milik  yang  telah  ia  kuasai  tersebut. Sehingga menyebabkan Decky Posumah Kapoh
16 Mukti Arto, PraktekPerkaraPerdataPengadilan Agama ,
Cet  V,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  2012, h.140.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri Kotamobagu.
Perbuatan yang dilakukan Lenny Kanter adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan sengaja  yaitu  menempati  dan  menguasai  tanah hak milik  orang lain.  Penguasaan  Lenny  Kanter terhadap  tanah  Objek  Sengketa  dan  Sertifikat Hak  Milik  Nomor  27/Modayag  atas  nama  Dortji Kapoh  tidak  berlandaskan  hukum  secara automatic ,  tidak  sah  dan  melawan  hukum. Suatu  perbuatan  melawan  hukum  dikenakan Pasal  1365  KUHPerdata  dikatanya  suatu perbuatan  melawan  hukum  adalah  adanya tindakan atau kesalahan yang dilakukan
seseorang
dengan sengaja
melakukan
pelanggaran terhadap suatu ketentuan, sehingga  adanya  pelanggaran  tersebut  telah menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  dan mewajibkan  orang  karena  perbuatannya  untuk mengganti kerugian tersebut.
Pada  sengketa  pertanahan  ini  adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sehingga menimbulkan hukum  karena  perbuatan  yang  dilakukan  telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata  yaitu  kausa  yang  halal  atau  suatu sebab yang dilarang. Suatu sebab yang dilarang atau  terlarang,  sesuai  dengan  pengertian  Pasal 1337  KUHPerdata  yaitu  suatu  sebab  adalah terlarang,  jika  sebab  itu  dilarang  oleh  Undang- Undang  atau  bila  sebab  itu  bertentangan dengan  kesusilaan  atau  dengan  ketertiban umum.  Dan  Pasal  1335  KUHPerdata  yaitu adanya  hal  atau  materi  perjanjian  yang bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang dianggap  merugikan  Pemohon  Kasasi  dan menguntungkan  Termohon Kasasi.
Penyerahan  Surat  Pernyataan  Pisah Damai  yang  berisi  sertifikat  hak  milik  Nomor 27/Modayag  yang  dilakukan  oleh  Pemohon
Kasasi  kepada  Termohon  Kasasi  dinyatakan batal  demi  hukum  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum.  Pada  saat  dilakukannya penyerahan  tanah  adanya  suatu  sebab  yang terlarang  yang  dilakukan  yang  bertentangan dengan  kesusilaan  atau  ketertiban  umum  maka penyerahan  tanah  tersebut  dianggap  telah merugikan  Pemohon  Kasasi.  Perjanjian  yang dilakukan  telah  bertentangan  dengan  hukum tertulis  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan prinsip  hukum  pelaksanaan  perjanjian  formil harus dalam bentuk sebuah akta.

## Posisi Kasus
1.  Indentitas Para Pihak
i.  DECKY      POSUMAH        KAPOH, bertempat   tinggal   di   Desa Tobongon, Kecamatan    Modayag,    Kabupaten Bolaang  Mongondow  Timur,  sebagai Pemohon Kasasi;
ii.  LENNY  KANTER,  bertempat  tinggal  di Jalan    Kartini    (Toko  Senyum  Manis),
Kota  Kotamobagu,  sebagai  Termohon Kasasi;
iii.  BADAN    PERTANAHAN    NASIONAL PUSAT    di  Jakarta    c.q.  KANTOR WILAYAH
BADAN
PERTANAAN NASIONAL  PROPINSI      SULAWESI UTARA  c.q.  BADAN  PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai Turut Termohon Kasasi.
2.  Ringkasan Kasus
Bahwa awal mula penyebab munculnya sengketa adalah karena Termohon Kasasi yang dahulu  sebagai  tergugat  pernah  menikah dengan  Pemohon  Kasasi  yang  dahulu  sebagai penggugat.  Kemudian  karena  ketidakcocokan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
antara  keduanya  maka  mereka  becerai  dan perceraian  mereka  sudah  diputus  dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Desember 2015 No.
114/Pdt.G.2015/P.Ktg. Dengan berpisahnya mereka  sebagai  suami  isteri  maka  tidaklah  ada lagi hubungan diantara keduanya.
Termohon  Kasasi  yang  dahulu  tinggal satu rumah dengan  Pemohon Kasasi tidak mau menyerahkan  tanah  dan  bangunan  diatasnnya. Termohon Kasasi malah ingin menguasai tanah hak milik tersebut karena tanah tersebut berada dalam  penguasaannya  selama  ini.  Tanah  objek sengketa  tersebut  bisa  dikuasai  oleh  Termohon Kasasi  karena dahulu  sebelum  adanya  putusan Pengadilan  Nomor  114/Pdt.G/2015/P.Ktg.  pada tahun  2010  mereka  berpisah  secara  damai  dan
Pemohon Kasasi
mengatakan
akan memberikan tanah objek sengketa dan bangunan diatasnya kepada Termohon Kasasi.
Penyerahan  sertifikat  yang  merupakan akta  otentik  dan  bangunan  diatasnya  oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi saat penandatanganan  Surat  Pernyataan  Pisah Damai  6  Mei  2010  tidak  dibuatkan  akta  hibah (akta otentik) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT)  sehingga  penyerahan  sertifikat tersebut  tidak  sesuai  dengan  hukum  atau melawan  hukum  karena  tidak  memenuhi  syarat keempat  suatu  perjanjian  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  yaitu  kausa  yang  halal  dan  suatu sebab dilarang atau terlarang.
Suatu sebab yang dilarang atau
terlarang terdapat dalam Pasal 1337
KUHPerdata yaitu suatu sebab adalah terlarang jika  sebab  itu  dilarang  oleh  Undang-Undang atau  bila  sebab  itu  bertentangan  dengan kesusilaan  atau  dengan  ketertiban  umum.  Oleh sebab  itu  Surat  Pernyataan  Pisah  Damai tanggal  6  Mei  2010  yang  berisi  penyerahan
sertifikat  tanah  Nomor  27  atas  nama  Dortji Kapoh  tersebut  batal  demi  hukum  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Serta dikenakan  Pasal  1335  KUHPerdata  dengan dasar  adanya  hal  atau  materi  perjanjian  yang bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang dianggap  merugikan  kepentingan  Pemohon Kasasi dan menguntungkan Termohon Kasasi.
Tanah tersebut berada di Desa Tobongan,  Kecamatan  Modayag  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Timur.  Setelah  Dortji Kapoh  meninggal  dunia  maka  sebidang  tanah dan  bangunan  diatasnya  itu  jatuh  pada  anak- anak dari Dortji Kapoh sebagai ahli waris.
Sebidang tanah dan bangunan diatasnya  tersebut  telah  diterbitkan  Sertifikat Hak  Milik  Nomor  27  atas  nama  Dortji  Kapoh. Bahwa  Dortji  Kapoh  memiliki  3  anak  yaitu  :  1. Melky  Sumakung,  2.  Alm.  Indrato  Cung,  dan  3. Decky  Posumah  Kapoh.  Atas  kesepakatan bersama  antara  mereka  kakak  beradik,  tanah dengan SHM Nomor 27 atas nama Dortji Kapoh tersebut  menjadi  milik  Decky  Posumah  Kapoh (Pemohon Kasasi). Karena penyerahan sertifikat  itu  dikatakan  batal  demi  hukum  maka Termohon  Kasasi  tidak memiliki  hak  atas  tanah tersebut,  tetapi  Termohon  Kasasi  tidak  mau menyerahkan  tanah  tersebut  kepada  Pemohon Kasasi  sebagai  ahli  waris  yang  sah  dari  orang tuanya.  Dikarenakan  Termohon  Kasasi  tetap ingin  menguasai  tanah  tersebut  dan  tidak  ingin memberikan  tanah  tersebut  kepada  Pemohon Kasasi  maka  dengan  itu  Pemohon  Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
Pemohon Kasasi mengajukan gugatannya  ke  Pengadilan  Negeri  Kotamobagu pada  tanggal  27  Desember  2016  dengan harapan mendapatkan keadilan. Pada Pengadilan  Negeri  Pemohon  Kasasi  yang dahulu  penggugat  menang  dalam  gugatannya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kemudian  Termohon  Kasasi  yang  dahulu tergugat  tidak  menerima  kemenangan  dari Pemohon  Kasasi  maka  Termohon  Kasasi menggugat  ke  Pengadilan  Tinggi  Manado. Termohon  Kasasi  yang  dahulu  tergugat  di Pengadilan  Tinggi  ini  menjadi  Pembanding. Pembanding  dalam  Pengadilan  Tinggi  Manado memenangkan  gugatannya  dan  Pengadilan
Tinggi Manado membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Setelah keluarnya  putusan  dari  Pengadilan  Tinggi
Manado diberitahukan kepada Pemohon Kasasi.  Kemudian  Pemohon  Kasasi  tidak menerima  kemenangan  dari  Termohon  Kasasi maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.
Pemohon Kasasi tetap menuntut
haknya  terhadap  tanah  tersebut    dan  sebagai ahli  waris  yang  sah  dari  orang  tuanya  untuk mendapatkan tanah hak milik tersebut.
Pemohon  Kasasi  pun  mengajukan  memori kasasi  kepada  Mahkamah  Agung.  Setelah mengajukan  memori  kasasi  ke  Mahkamah Agung  maka  Mahkamah  Agung  memutuskan untuk  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi Manado Nomor 157/PDT/2017/PT MND tersebut  dan  mengabulkan  gugatan  Pemohon Kasasi  dahulu  sebagai  penggugat.  Mahkamah Agung  juga  menguatkan  Putusan  Pengadilan Negeri  Kotambagu  Nomor  142/Pdt.G/2016/PN Ktg.
Mahkamah Agung membatalkan
putusan  Pengadilan  Tinggi  Manado  karena setelah meneliti memori kasasi dengan pertimbangan Judex  Facti /Pengadilan  Tinggi Manado  dapat  dikatakan  bahwa  keputusan Pengadilan  Tinggi  Manado  yang  membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah salah  karena  Pengadilan  Tinggi  Manado  telah salah dalam menerapkan hukum.
3.  Pertimbangan Hukum Hakim
Menimbang,bahwaberdasarkansurat- suratyang  bersangkutan,  Penggugat  dalam gugatannya memohonkepada
PengadilanKotamobagu untukmemberikanputusansebagaiberikut:
1.  MengabulkangugatanPenggugatuntukselur
uhnya;
2.  Menyatakan  bahwa  Melly  Sumakung,  alm.
Indrato Cung dan Decky PosumahKapohadalahsebagaiahliwarisyan
gsahdarialm.Chung
PingFoedanalmh.DortjiKapoh;
3.  MenyatakanpenguasaanTergugatterhadapt anahobjeksengketayakni
SHMNomor27adalahtidaksahdanmelawanh
ukum; 4.  Menghukum Tergugat untuk
menyerahkanasli SHMNomor  27  atas namaDortjiKapohkepadaPenggugat;
5.  Menghukum  tergugat  atau  siapa  saja  yang mendapat  hak  darinya  untuk  keluar  dan mengosongkan tanah objek sengketa (SHM Nomor 27) tersebut untuk digunakan secara  bebas  oleh  Penggugat  jika  perlu dengan bantuan aparat negara;
6.  Menyatakan  kepada  Turut  Tergugat  untuk tunduk dan takluk pada putusan ini;
7.  Menyatakan  putusan  dapat  dijalankan terlebih  dahulu  walaupun  ada verzet , banding,  kasasi  ataupun  upaya  hukum lainnya;
8.  Biaya perkara menurut hukum;
9.  Mohon Keadilan;
Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan tersebut  Pengadilan  Negeri  Kotamobagu  telah memberikan Putusan Nomor
142/Pdt.G/2016/PN  Ktg.  tanggal  31  Mei  2017,
yang amarnya sebagai berikut:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk sebagian;
2. Menyatakan  bahwa  Melly  Sumakung,  alm. Indrato Cung serta ahli  waris penggantinya dan  Decky  Posumah    Kapoh  merupakan ahli  waris  yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping Foe dan almh. Dortji Kapoh;
3. Menyatakan  bahwa  Surat  Pernyataan
Pisah  Damai  tanggal  6  Mei  2010  dan perbuatan  hukum  penyerahan  Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 27 atas nama Dortji Kapoh  kepada  Lenny  Kanter  dan  1  (satu) bangunan  rumah  atap  seng  dinding  papan sebagian beton dan lantai beton batal demi hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat
terhadap tanah objek sengketa dan Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  27/Modayag atas  nama  Dortji  Kapoh  tidak  berdasar hukum, tidak sah, dan melawan hukum;
5. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Modayag atas  nama  Dortji  Kapoh  kepada    ahli  waris yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping  Foe  dan almh. Dortji Kapoh;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat  hak  darinya  untuk  keluar  dan mengosongkan tanah objek sengketa (SHM Nomor  27) tersebut untuk digunakan secara bebas oleh ahli waris yang sah dari alm.  Chung  Ping  Foe  dan  almh.  Dortji Kapoh  jika  perlu  dengan  bantuan  aparat negara;
7. Menyatakan  kepada  turut  Tergugat  untuk tunduk dan takluk pada putusan ini;
8. Membebankan  ongkos  perkara  kepada tergugat  sebesar  Rp.  2.276.000.00-  (dua juta  dua  ratus  tujuh  puluh  enam  ribu rupiah);
9. Menolak  gugatan  Penggugat  selain  dan selebihnya;
Kemudian  putusan  tersebut  dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT MND.
tanggal  22  Februari  2018  dengan  amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Kotamobagu  Nomor  142/Pdt.G/2016/PN Ktg. tanggal 31 Mei 2017;
Mengadili Sendiri:
- Menolak  gugatan  Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum
Terbanding semula
Penguggat  untuk  membayar  biaya  perkara pada  kedua  tingkat  peradilan,  yang  dalam tingkat  banding  sebesar  Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan terakhir  ini  diberitahukan  kepada  Pemohon Kasasi  pada  tanggal  29  Maret  2018  kemudian terhadapnya  oleh  Pemohon  Kasasi  diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana  ternyata  dari  Akta  Pernyataan
Permohonan
Kasasi Nomor 142/Pdt.G/2016/PN  Ktg.  yang  dibuat  oleh Panitera  Pengadilan  Negeri  Kotamobagu, permohonan  tersebut  diikuti  dengan  memori kasasi  yang  memuat  alasan-alasan  yang diterima  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2018;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a  quo beserta  alasan-  alasannya  telah diberitahukan  kepada  pihak  lawan  dengan saksama, diajukan  dalam  tenggang waktu dan dengan  cara  yang  ditentukan  dalam  Undang- Undang,  oleh  karena  itu  permohonan  kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menimbang, bahwa
berdasarkan memori  kasasi  yang  diterima  tanggal  24  April 2018    yang  merupakan    bagian    tidak terpisahkan  dari putusan  ini, Pemohon Kasasi meminta agar:
- Menerima permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat; - Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi Manado  Nomor  157/PDT/2017/PT  MND. tanggal 22 Februari 2018;
Dengan Mengadili Sendiri
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Kotamobagu  Nomor  142/Pdt.G/2016/PN Ktg. tanggal 31 Mei 2017;
- Menghukum  Tergugat  sekarang  Termohon Kasasi/Pembanding      untuk  membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti memori  kasasi  yang  diterima  tanggal  24  April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti /Pengadilan  Tinggi  Manado,  Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
Bahwa  alasan-alasan  tersebut  dapat dibenarkan oleh karena judex facti dalam hal ini Pengadilan  Tinggi  Manado  yang  membatalkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Kotamobagu  telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa    objek  sengketa    budel  waris alm.  Chung    Ping  Foe  dan  almh.  Dortji  Kapoh yang jatuh waris kepada 3 (tiga) orang anaknya yaitu: 1. Melky Sumakung, 2. Alm. Indrato Cung, 3. Decky Posumah Kapoh i.c. Penggugat, maka penyerahan  objek  sengketa  oleh  Penggugat kepada  Tergugat  dengan  Surat  Pernyataan Pisah  Damai  tanggal  6  Mei  2010  tidak  dapat
dibenarkan  karena  objek  sengketa  bukan  milik Penggugat;
Bahwa  oleh  karena  itu  putusan Judex Facti /Pengadilan Tinggi Manado harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  di  atas,  terdapat  cukup  alasan untuk  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi  DECKY  POSUMAH  KAPOH dan  membatalkan  Putusan  Pengadilan    Tinggi Manado Nomor 157/PDT/2017/PT MND. tanggal  22  Februari  2018  yang  membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 142/Pdt.G/2016/PN Ktg.  tanggal  31  Mei  2017 serta    Mahkamah    Agung  mengadili  sendiri perkara  ini  dengan  amar  putusan  sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi  berada  di  pihak yang  kalah, maka    dihukum    untuk    membayar    biaya perkara  dalam  semua tingkat peradilan;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I:
- Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi:  DECKY  POSUMAH KAPOH tersebut;
- Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi Manado  Nomor  157/PDT/2017/PT  MND.
Tanggal 22 Februari 2018 yang membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri
Kotamobagu  Nomor  142/Pdt.G/2016/PN
Ktg. tanggal 31 Mei 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
MENGADILI SENDIRI:
1.  Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk sebagian;
2.  Menyatakan  bahwa  Melly  Sumakung,  alm.
Indrato Cung serta ahli  waris penggantinya dan  Decky  Posumah  Kapoh  merupakan ahli  waris  yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping Foe dan almh. Dortji Kapoh;
3.  Menyatakan  bahwa  Surat  Pernyataan
Pisah  Damai  tanggal    6    Mei    2010    dan perbuatan  hukum  penyerahan  Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 27 atas nama Dortji Kapoh  kepada  Lenny  Kanter  dan  1  (satu) bangunan  rumah  atap  seng  dinding  papan sebagian beton dan lantai beton batal demi hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum; 4.  Menyatakan penguasaan Tergugat
terhadap tanah objek sengketa dan
Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  27/Modayag atas  nama  Dortji  Kapoh  tidak  berdasar hukum, tidak sah, dan melawan hukum;
5.  Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Modayag atas  nama  Dortji  Kapoh  kepada  ahli  waris yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping  Foe  dan almh. Dortji Kapoh;
6.  Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat  hak  darinya  untuk  keluar  dan mengosongkan tanah objek sengketa (SHM Nomor 27) tersebut untuk digunakan secara bebas oleh ahli waris yang sah dari alm.  Chung  Ping  Foe  dan  almh.  Dortji Kapoh  jika  perlu  dengan  bantuan  aparat negara;
7.  Menyatakan  kepada  Turut  Tergugat  untuk tunduk dan takluk pada putusan ini;
8.  Menolak  gugatan  Penggugat  selain  dan selebihnya;
9.  Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar  biaya  perkara  dalam  semua tingkat  peradilan,  yang  dalam  tingkat Kasasi  sebesar  Rp  500.000,00  (lima  ratus ribu rupiah).

## Analisis Putusan
Berdasarkan  analisis  saya  dalam kasus sengketa tanah ini, bahwa tanah objek sengketa tersebut  adalah  milik  orangtua  dari  Pemohon Kasasi yaitu Dortji Kapoh. Tanah dan bangunan diatasnya  tersebut  berkedudukan  di  Desa Tobongan  Kecamatan  Modayag  Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan sudah bersetifikat  dengan  SHM  Nomor  27  atas  nama Dortji  Kapoh.  Setelah  adanya  kesepakatan bersama  antara  kakak  beradik  sebagai  ahli waris  yang sah maka tanah tersebut jatuh pada Decky Posumah Kapoh (Pemohon Kasasi).
Dengan demikian sudahlah jelas bahwa Pemohon  Kasasi  mempunyai  hak  kepemilikan tanah  yang  kuat  atas  tanah  objek  perkara tersebut.  Termohon  Kasasi  hanyalah  sebagai mantan  isteri  dari  Pemohon  Kasasi  yaitu  Decky Posumah Kapoh dan tidak mempunyai hak atas tanah  tersebut  karena  mereka  sudah  berpisah dan  tidak  memiliki  hubungan  lagi.  Adanya pernyerahan  sertifikat  tanah  oleh  Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sudah dinyatakan  batal  demi  hukum  oleh  Pengadilan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga  Termohon  Kasasi  tidak  mempunyai hak  untuk  tetap  tinggal  diatas  tanah  objek sengketa tersebut.
Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon  Kasasi  adalah  perbuatan  melawan hukum  karena  kesalahan  Termohon  Kasasi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dikarenakan  pada  saat  penyerahan  SHM  yang dimasukkan  kedalam  Surat  Pernyataan  Pisah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Damai  telah  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata yaitu adanya suatu sebab terlarang dalam penyerahannya. Perbuatan  yang  dilakukan  Termohon  Kasasi tersebut  karena  telah  melanggar  kausa  yang halal  pada  Pasal  1320  KUHPerdata  maka Termohon  Kasasi  dapat  dikenakan  Pasal  1365 KUHPerdata  yaitu  perbuatan  melawan  hukum dengan  telah  melanggar  peraturan  perundang- undangan  karena  menempati  dan  menguasai suatu  objek  tanah  yang  bukan  hak  miliknya melainkan hak orang lain.
Perbuatan  yang  bertentangan  dengan hak  orang  lain  ( inbreuk  op  eens  anders  recht ) termasuk  salah  satu  perbuatan  yang  dilarang oleh  Pasal  1365  KUHPerdata.  Hak-hak  yang dilanggar  tersebut  adalah  hak-hak  seseorang yang  diakui  oleh  hukum,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:
1.  Hak-hak pribadi ( persoonlijkheidsrechten );
2.  Hak-hak kekayaan ( vermogensrecht );
3.  Hak atas kebebasan;
4.  Hak atas kehormatan dan nama baik.
Sertifikat  Hak  Milik  No.  27  atas  nama Dortji  Kapoh  telah  dikeluarkan  oleh  Badan Pertanahan  Pusat  di  Jakarta  C.q.  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi Sulawesi Utara C.q. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Bolaang Mongondow merupakan  dasar  dan  dalil  bukti  Pemohon Kasasi untuk membuktikan bahwa hak Pemohon Kasasi telah dilanggar oleh Termohon
Kasasi.
Pada  putusan  Mahkamah  Agung,  sebelum hakim  Mahkamah  Agung  memutus,  hakim Mahkamah  Agung  juga  melihat  pertimbangan- pertimbangan  pada  putusan  Pengadilan  Negeri Kotamobagu  dan  pertimbangan-pertimbangan pada  putusan  Pengadilan  Tinggi  Manado. Mahkamah  Agung  akan  melihat  apakah  ada
kesalahan  dalam  penerapan  hukum  antara Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
Penulis  sepakat  dengan  pertimbangan dan  putusan  majelis  hakim  yang  menyatakan bahwa Termohon Kasasi dalam penguasaannya terhadap tanah hak milik orang lain  yang sudah memiliki  sertifikat  dengan  Sertifikat  Hak  Milik Nomor  27/Modayag  adalah  tidak  berlandaskan hukum  secara automatic ,  tidak  sah  dan melawan  hukum,  sehingga  Termohon  Kasasi haruslah  menyerahkan  asli  Sertifikat  Hak  Milik No.  27/Modayag  tersebut  kepada  ahli  waris yang  sah  dari  alm.  Chung  Ping  Foe  dan  almh. Dortji  Kapoh  serta  Termohon  Kasasi  haruslah mengosongkan/meninggalkan tanah dan bangunan  diatasnya  tersebut  untuk  dapat digunakan secara bebas oleh Pemohon Kasasi.