## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## EVALUASI IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

## EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES
Rindi Astika Yuliana 1 , Ratih Latif Pramana 2 , Renando Adam Ghozali 3 , Kristina Samca Susi 4 , Adji Suradji Muhammad 5
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Email: rindipayok@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungai segenap warga negaranya termasuk dalam  penyediaan makanan  halal. Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  No.  33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Meneteri Agama No. 20  Tahun  2021  Tentang  Sertifikasi  Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  implementasi  kedua  regulasi  tersebut  kepada  UMK.  Metode  yang dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  studi literature dengan  harapan  memperluas  cakupan  informasi  atas pelaksanaan sertifikasi halal terhadap makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi halal terhadap makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMK belum sepenuhnya efektif dan belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan ekonomi pelaku UMK. Saat ini yang diperlukan oleh pelaku UMK adalah bagaimana menciptakan pasar dan juga membuat branding usaha mereka sehingga memiliki kekhasan.
Kata Kunci: evaluasi, sertifikasi, UMKM

## ABSTRACT
Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world. As mandated by the 1945 Constitution, the government has an obligation to protect all its citizens, including providing halal food. The government has issued Government Regulation no. 33 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product  Guarantee  and  Regulation  of  the  Minister  of  Religion  No.  20  of  2021  concerning  Halal Certification for Micro and Small Business Actors. This research aims to evaluate the implementation of these two regulations for MSEs. The method chosen in this research is a literature study with the hope of expanding  the  scope  of  information  regarding  the  implementation  of  halal  certification  for  food  and beverages produced by MSEs. The research results show taret the halal certification program for food and beverages produced by MSEs is not yet fully effective and has not had a direct impact on improving the economy of MSEs. Currently, what MSEs need is how to create a market and also brand their business so that it has uniqueness.

## Keywords: evaluation, certification, MSMEs

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia. Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Dasar 1945,  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk melindungai segenap warga negaranya termasuk  dalam  penyediaan  makanan  halal. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021
Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro  dan  Kecil  sebenarnya  merupakan wujud konkret yang  telah  diupayakan pemerintah  Indonesia  untuk  memmfasilitasi para  pelaku  UMK  di  Indonesia  yang  selama ini  terhalang  untuk  memeperluas  jangkauan pemasaran disebabkan tidak memiliki sertifikasi  halal  tersebut.  Kendati  demikian
ternyata upaya tersebut tidak berjalan mulus, banyak pelaku UMK yang terkendala dengan proses  administrasi  yang  rumit.  Sehingga pemerintah  belum  mampu  menargetkan semua  UMK  di  2024  ini  sudah  memiliki sertifikasi halal. Regulasi sertifikasi halal bagi pelaku  UMK  di  2024  awalnya  diwajibkan selesai di Oktober 2024.
LPPOM  MUI  menyampaikan  terdapat 10.643 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal tepatnya pada bulan Juni 2022, sungguh sangat disayangkan Indonesia yang dikategorikan  sebagai  negara  dengan  tingkat konsumsi  makanan  halal  no.  2  di  dunia  dan sangat  berbanding  terbalik  dengan  data terakhir di 2021 baru hanya 1 % UMK yang sudah terverifikasi (Kemenperin, 2022).
Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Hal tersebut juga  disinyalir  mempermudah  memasarkan produk  secara  meluas  setelah  memiliki  label sertifikasi  halal,  pemasarannya  tidak  hanya dalam  skala  lokal  namun  sampai  manca negara.
Terdapat beberapa negara di dunia yang nonmuslim juga menerapkan sertifikasi  halal di  negaranya  seperti  di  Jepang,  Amerika Serikat,  Prancis,  Australia,  New  Zealand, Singapura,  Thailand  dan  beberapa  negara nonmuslim lainnya. Namun dengan berlomba-lomba  melakukan  sertifikasi  halal apakah itu menjamin produk tersebut menjadi halal.  Bukankan  Indonesia  yang  mayoritas Muslim  lebih  membutuhkan  sertifikat  non halal  dan  bukan  sertifikasi  halal.  Negara sekuler yang mayoritas nonmuslim  membuat sertifikasi  halal  untuk  mempermudah  umat muslim  membedakan  mana  yang  halal  dan non halal.  Indonesia  juga  bisa  membalikkan cara berpikir terkait sertifikasi halal tersebut.
Negara-negara berkembang merupakan target  pasar  bagi  para  pelaku  usaha  di  luar sana, tidak terkecuali Indonesia. Bukan hanya
Indonesia,  namun  terdapat  negara-negara yang mayoritas muslim di dunia juga menjadi sasaran  empuk  dan  merupakan  pasar  yang sangat  strategis.  Mayoritas  negara  muslim sangat sensitive dengan produk non halal, oleh sebab  itu label sertifikasi  halal  dalah  cara masuk  yang  paling  efektif  bagi  produsen- produsen  atau  pemasok  barang  dari  negara yang  mayoritas  berpenduduk  nonmuslim tersebut. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya pertahanan  atau  memperbanyak  jumlah konsumen  di  negara-negara  yang  dijadikan pemasaran, tidak terkecuali Indonesia sebagai sasaran paling empuk.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berikut adalah beberapa kajian terdahulu  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti untuk mendukung kajian ini. Penelitian yang dilakukan  oleh  Ahmad  H.J.&  Alfarid,  F. (2022) dengan hasil penelitian sertifikasi halal gratis  merupakan  program  sehati  yang memunculkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Program ini memicu peluang dan tantangan terhadap perkembangan produk halal UMK di Indonesia.
Penelitian  terdahulu  selanjutnya  yang dilakukan oleh Desy, S.dkk (2024) mengatakan  bahwa  "Indonsia  merupakan pangsa  pasar  terbesar  untuk  memasarkan produk  yang  telah  bersertifikasi,  hal tersebut dikarenakan orang-orang sudah mulai menyadari  bahwa  dengan  adanya  sertifikasi halal  tersebut  akan  memperluas  segmentasi pasar  para  UMK  Indonesia  di  kancah global dan  tidak  hanya  berputar  di  dalam  negeri saja”.
Sertifikasi halal majelis ulama Indonesia  atau  yang  disingkat  MUI  memang pada  dasarnya  adalah  tujuan  diregulasikan untuk  mempermudah  pemasaran  produk- produk  UMK  maupun  UMKM  di  Indonesia, mengingat  bahwasanya  negara  Indonesia

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
adalah  negara  berpenduduk  yang  notabene menganut  kepercayaan  yang  kebanyakan beragama  islam.  Hal  tersebut  juga  disinyalir mempermudah  memasarkan  produk  secara meluas setelah memiliki label sertifikasi halal, pemasarannya tidak hanya dalam skala lokal namun sampai manca negara.
Sertifikasi halal UU No. 33 Tahun 2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal  menjadi payung hukum dalam mengatur produk halal yang ada di Indonesia. Bukti kehalalan produk yang  diterbitkan  oleh  (BPJPH)  yang  berasal dari keputusan fatwa halal tertulis dalam pasal 1  ayat  10  UU  No.33  tahun  2014.  Segala  hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk halal dicantukam dalam aturan pelaksana UU No.33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk halal yang dimuat dalam peraturan pemerintah  No.  39  tahun  2021  tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib. Di  Indonesia  sangat  diwajibkan  ada label halal  pada  setiap brand produk,  terutama produk UMK maupun UMKM yang jangakaun pasarnya udah meluas.
Dilihat  dari  asfek  ekonomi  dan  politik jelas sangat menguntungkan bagi MUI, posisi MUI  yang  sangat  strategis  bisa  dijadikan sebagai arena  ladang  basah  (Lies  Afroniyati, 2014).  Sertifikasi  halal  tersebut  banyak mengarah  pada  tujuan  ekonomi  dan  politik pihak-pihak  tertentu  saja,  semisal  pada lingkungan kementrian agama yang ditampilakn dalam pengajuan RUU JPH.
Kendati  demikian,  masyarakat  tidak bisa  berbuat apa-apa,  dan  harus  tunduk  pada aturan  yang  berlaku  bila  tidak  mau mendapatkan  sanksi,  walaupun  regulasi tersebut  sepenuhnya  dibuat  bukan  semata- mata untuk pengembangan ekonomi UMK di Indonesia,  melainkan  pihak-pihak  yang berkepentingan.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  pada penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif  dengan  melakukan study  literature (Sugiyono, 2013). Data yang peneliti peroleh dilapangan tidak perlu terjun secara langsung pada  pelaku  UMK  atau  masyarakat  yang sedang diteliti.
Beberapa  sumber  referensi  seperti jurnal ilmiah dan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan menggunakan perundang- undangan,  karena  yang  akan  diteliti  adalah berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Waktu penelitian  kepustakaan terhitung dari tanggal 01  Mei-09  Juni  2024  untuk  menelaah  dan mencari  sumber-sumber  referensi  yang relevan  sebagai  penunjang  data  analisis penelitian  terkait  evaluasi  implementasi sertifikasi halal MUI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal  1  ayat  2  UU  No.33  tahun  2014 yang mengatakan Jaminan Produk Halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal pada  pasal 1  ayat  1  peraturan  pemerintah  no.  39  tahun 2021  dan  produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang berasal dari bahan  yang  diharamkan  dikecualikan  dari kewajiban bersertifikat halal, produk sebagaimana  dimaksud  wajib  diberikan keterangan tidak halal pada pasal 3 peraturan pemerintah no.39 tahun 2021.
Segala  hal  yang  berkaitan  dengan sertifikasi  halal  dicantukam  dalam  aturan pelaksana  UU  no.33  tahun  2014  tentang jaminan  produk  halal  yang  termuat  pada  PP no.  39  Tahun  2021  tentang  penyelenggaraan bidang jaminan produk halal (PBJPH).
Dengan adanya  labelisasi, semua produk menjadi terstandarisasi melalui
sertifikasi  halal  MUI  tersebut.  Bagi  yang mayoritas  muslim  pasti  bila  berbelanja  akan mengecek hal tersebut, bahkan sampai detail- detail  produksi  akan  di  cek.  Bahkan  bagi Sebagian  yang  sangat-sangat  berpedoman atau  yang  memiliki  keislaman  mendalam, sekalipun  ada  tulisan  sertifikasi  halal  belum tentu  mau  membeli,  jika  produk  tersebut berafilisiasi dengan pihak-pihak yang notabene  tidak  baik-baik  dengan  umat muslim,  contohnya  di  Indonesia  sering muncul  di  media  sosial hastag ”BOIKOT PRODUK  DARI  ISRAEL”.  Sedangkan bagi masyarakat  yang  nonmuslim  atau  misalkan negara-negara  sekuler,  sangat  tidak  perduli ada atau tidak adanya label halal tersebut.
Bagi  mereka  esensi  utamanya  adalah makanan tersebut standarisasi layak konsumusi  dan  tidak  mengandung  zat-zat yang  membahayakan,  itu  saja  yang  menjadi patokan.  Bilamana  di  negara  sekuler  banyak yang  memiliki  kebijakan  sertifikasi  halal dikarenakan  untuk  memperrmudah  kalangan minoritas (muslim) untuk berbelanja.
Apakah  Program  Sertifikasi  Halal  di Indonesia Sudah Berjalan Efektif
Indonesia pada awalnya sendiri memiliki  target  agar  di  Oktober  2024 mendatang  semua  pelaku  UMK  maupun UMKM  wajib  memiliki  sertifikasi  halal. Kendati  demikian  usaha  tersebut  tidak  serta merta  berjalan  sesuai  dengan  harapan. Kurangnya  sosialisai  terkait  sertifikasi  halal tersebut  menjadi  salah  satu  poin  faktor penghambat  terealisasi  sertifikasi  halal  pada pelaku UMK maupun UMKM.
Hal  tersebut  berdampak  langsung  pada penundaan  untuk  mewajibkan  para  pelaku UMK  di  2024  wajib  memeiliki  sertifikasi halal, melainkan di berikan kesempatan untuk mengurus  sertifikasi  sampai  dengan  tahun 2026 mendatang terkhusus pada pelaku usaha
mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMK),  yang diwajibkan pada Oktober 2024 menjadi 2026. LPPOM  MUI  sebagai  salah  satu  lembaga pemeriksa halal, meyakini keputusan itu akan melegakan banyak pihak yang mengkhawatirkan nasib para pelaku usaha.
Berdasarkan data di laman kementerian koordinator bidang perekonomian, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH sejak 2019 untuk semua jenis produk baru mencapai 4.418.343 dari target 10.000 produk. Artinya, total yang baru tercapai 44,18 persen per 15 Mei 2024. Inilah alasan kuat mengapa pemerintah sangat berharap sertifikasi halal MUI dapat terealisasi dengan efektif.
Beberapa  faktor  yang  menghambat proses  halal  produk  tersebut  juga  karena masyarakat  pada  umumnya  memahami  halal MUI itu hanya terletak pada industri makanan dan minuman, jarang yang mengetahui bahwa produk- produk seperti industri kosmetik dan obat-obatan juga memerlukan label halal, hal tersebut  terjadi  karena  sosialisai  pada  para pelaku UMK kurang merata, terutama di kota- kota kecil atau daerah terpinggirkan jauh dari akses informasi maupun teknologi.
Pertimbangan selanjutnya yaitu, seharusnya  label  halal  itu  diberikan  kepada pihak-pihak  yang  memiliki  kompeten  dan kualifikasi,  semisal  bagian  kosmetik  adalah tugasnya BPPOM sesuai dengan kapasitasnya.  MUI  yang  konteksnya  agama tidak perlu terlalu turut campur masalah yang bukan bidangnya. Namun UU No. 519 tahun 2021  yang  menunjuk  MUI  sebagai  badan standarisasi  halal,  mau  tidak  mau  UMK maupun  UMKM  harus  mengikuti  standar tersebut.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Evaluasi  Dan  Implementasi  Regulasai Sertifikasi  Halal  Kepada  Para  Pelaku UMK
Waktu  berlalu  begitu  cepat,  tepat  di tahun  2024  para  pelaku  UMK  maupun UMKM  dikagetkan  dengan  kebijakan  baru yang  mewajibkan  tanpa  terkecuali  untuk membuat label sertifikasi halal MUI. Dengan masa  tenggak  waktu  sampai  oktober  2024, bila  belum  mengurus  sampai  tenggak  waktu yang sudah diatur maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sanksi. Namun hal tersebut tidak  sesuai  sepenuhnya  dengan  ekspektasi awal  karena  penundaan  sampai  tahun  2026 seperti  yang  sudah  peneliti  Jabarkan  di  bab sebelumnya.
Pada  umumnya  tujuan  utama  dari sertifikasi halal MUI adalah untuk kepentingan  para  pelaku  usaha  itu  sendiri. Menaikkan nilai jual, menaikkan nilai produk tan  memperluas  jangakauan  pasar.  Namun tentu  saja  hal  tersebut  tidak  bisa  serta  merta terwujud  bila  tidak  dibarengi  dengan sosialisasi untuk para pelaku usaha tersebut.
Melihat dari fenomena tersebut, seharusnya  langkah  yang  paling  utama dilakukan  oleh  MUI  ataupun  pihak-pihak yang  memiliki  kepentingan  baiknya  harus gencar  untuk  melakukan  sosialisasi  terkait sejauh mana manfaat yang akan diterima oleh pelaku  usaha  bila  memiliki  halal  MUI. Khusus  untuk  pelaku  usaha  yang  bergerak dalam  industri  UMK  diberikan  kesempatan untuk  menunda  sertifikasi  halal  sampai dengan  tahun  2026,  sedangkan  untuk  skala makro  tetap  wajib  mengurus  sertifikasi  halal di  tahun  2024  ini.  Walaupun  hal  tersebut dianggap  sebagai  angin  segar  bagi  pelaku usaha, namun bukan berati pelaku usaha dapat bersantai, halal MUI tetap berjalan dan pelaku usaha diberikan kesempatan untuk
mendaftarkan halal MUI tersebut. Dilihat dari begitu  banyak  UMK  maupun  UMKM  yang belum  memiliki  sertifikasi  halal,  pemerintah akan sangat kewalahan jika harus memaksa di 2024 dapat terselesaikan. Program pengurusan  sertifikasi  halal  gratis  tidak menjamin  antusias  dari  para  pelaku  usaha, karena sosialisai kurang dan tidak ada upaya mempermudah  para  pelaku  usaha  untuk mendapatkan  sertifikasi  tersebut.  Sekalipun gratis banyak pelaku usaha yang mengeluhkan  alur  dan  proses  mendaftarkan sertifikasi  halal  tersebut,  administratif  yang ruwet  tidak  menjamin  langsung  di approve sertifikat, bahkan berpeluang untuk di decline karena  dianggap  tidak  memenuhi  standar MUI.
Kegelisahan  para  pelaku  usaha  yang paling urgent bukan terletak pada status halal atau  tidak  halalnya,  namun  bagaimana melakukan branding product supaya product pelaku UMK maupun UMKM dapat bersaing dengan  produk-produk  yang  sudah  unggul. Bagaimana upaya pemerintah bisa membantu memberikan  jalan  produk-produk  UMK maupun UMKM bisa masuk ke supermarket- supermarket besar dan dapat bersaing.
Beberapa UMKM yang sudah memiliki sertifikat  halal  MUI  kebingungan  cara memperluas  pangsa  pasar  karena  tidak memiliki  keterampilan  promosi.  Para  pelaku usaha  untuk  tidak  hanya  terjebak  dengan sistem pemasaran konvensional atau pemasaran offline ,  namun  pemasaran  bisa dilakukan  dengan  memanfaatkan  media digital atau platform digital untuk memperluas  pemasaran.  Bagi  pelaku  usaha yang  sudah expert pemasaran  digital  jelas tidak  akan  mengalami  kendala.  Berbeda dengan  para  UMKM  yang  betul-betul  hanya mampu dan bisa memproduksi, namum tidak
memiliki  keahlian packaging dan  pemasaran produk.
Konteks  halal  memang  masih  menjadi pembahasan yang dilematis karena sulit untuk membedakan  niat  sertifikasi  halal  tersebut apakah  memang  betul  demi  memfasilitasi pelaku  usaha  atau  hanya  sekedar  modus komersialisasi ekonomi. Standar halal sangat terlalu  naif  kalau  hanya  dari  standar  MUI. Contohnya  siapa  yang  menjamin  makanan impor dari negara sekuler itu halal sekalipun ada  label  halal,  siapa  yang  menjamin  ketika mereka memotong daging berdoa dengan cara syariat  islam,  siapa  yang  menjamin  pekerja yang  mempacking  makanan  tersbut  dalam keadaan bersih dari kotoran atau dari “najis” semisal.
Harapan kedepan akan banyak perbaikan  menuju  implementasi  sertifikasi halal  tersebut,  sertifikasi  halal  yang  betul- betul  bertujuan  untuk  kepentingan  pelaku usaha  seperti  untuk  mewujudkan  tujuan memberikan  ketenangan  bagi  konsumen mayoritas konsumen muslim tentu hanya akan membeli  produk  dan  menggunakan  layanan yang memiliki label halal.
Dengan begitu, penjualan akan semakin meningkat dan terjaga konsistensinya apabila produsen  dan  penjual  sudah  melakukan prosedur  sertifikat  halal,  produk  memiliki unique  selling  point yang  merupakan  salah satu cara bersaing dengan kompetitor. Dimana sertifikat  halal  menjadi  daya  yang  tidak dimiliki  oleh  semua  pelaku  bisnis.  Dengan begitu,  konsumen  akan  mudah  berpaling karena  kesadaran  akan  pentingnya  kehalalan produk, selain itu dapat memperluas jangkauan  pasar  global,  salah  satu  syarat untuk  ekspor  produk  adalah  jaminan  mutu termasuk  kehalalan.  Terutama  jika  ingin memperluas jangkauan pemasaran ke negara- negara  mayoritas  muslim,  ini  menjadi
keharusan  untuk  menghindari  penolakan bahkan boikot.
Disinlah  peran  negara  harus  hadir, untuk  memberikan  pelatihan  keterampilan sesuai  dengan  kebutuhan  pelaku  usaha,  bila hal-hal  demikian  telah  dilakukan  otomatis pelaku usaha akan semangat dan akan antusias untuk mengurus sertifikat halal MUI, bahkan tanpa harus melalui paksaan, masyarakat pasti akan memilik kesadaran diri untuk melakukan “self diclaire”.
Fakta  dilapangan  program-program pelatihan  yang  tidak  berkelanjutan  dan  yang tidak  dibutuhkan  masyarakat  yang  sering dilakukan, sehingga hal tersebut akan menjadi sangat  sia-sia.  Semisal  sebuah  contoh masyarakat Gunung Kidul tidak memerlukan pelatihan  bagaimana  cara  membuat  getuk karena  mereka  sudah  sangat  ahli,  tapi  yang masyarakat  butuhkan  adalah  bagaimana  cara packaging yang baik dan menarik, bagaimana cara memasarkan produk dan suntikan modal untuk mengembangkan usahanya.
Harapan  bila  regulasi  yang  dibuat  oleh pemerintah  tersebut  implementasinya  bisa tepat  sasaran  dan  efektif,  Upaya-upaya sosialisai  dan  peningkatan  skill  bagi  pelaku usaha wajib dilakukan, karena hal yan paling urgent saat inilah bukan sekedar kata sertifikat halal atau label halal, namun bagaimana cara untuk  membangkitkan  ekonomi-ekonomi pelaku  usaha  mikro  kecil  (UMK)  bisa bersaing  dengan  produk-produk  yang  sudah memiliki brand .  Bagaimana  produk-produk UMK agar memiliki nilai jual dan posisioning di hati masyarakat. Bila hal-hal tersebut telah terimplementasikan  pasti  sertifikasi  halal tanpa diperintah pasti akan dilaksanakan oleh pelaku  usaha  atau  yang  sering  kita  dengar dengan istilah “ self  declaire ” dengan senang hati.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## SIMPULAN
Dengan  adanya  sertifikasi  halal  MUI diharapkan  betul-betul  dapat  memfasilitasi dan mempermudah UMK/UMKM melebarkan  sayap  usahanya.  MUI  sebagai lembaga  yang  terpercaya  sebagai  pemberi standar  label  halal  jangan  sampai  terjebak dalam bisnis komersialisasi dengan memanfaatkan  berlomba-lomba  membuat sertifikat halal MUI dengan tujuan mendapat keuntungan.  Dengan  ditundanya  sertifikasi halal  MUI  bagi  pelaku  usaha  mikro  sampai tahun 2026 bukan berarti tidak berusaha untuk dapat segera mengurus sertifikasi halal.
Pemerintah kedepan perlu memberikan pelatihan  dan  sosialisasi  kepada  para  pelaku usahat  terkait  sejauh  mana  manfaat  dari sertifikasi  halal  tersebut,  administarsi  yang terlalu  dianggap  rumit  juga  menjadi  alasan pokok  pelaku  usaha  enggan  mengurus sertifikasi  halal,  terlepas  dari  ada  tidaknya bantuan  gratis  untuk  sertifikasi  halal,  hal tersebut bukanlah daya tarik utama.
Sampai  detik  ini  sertifikasi  halal  MUI belum memiliki dampak yang signifikan bagi para pelaku usaha, oleh sebab itu focus yang paling  utama  saat  ini  adalah  melakukan sosialisai  dan  pelatihan  bagaimana  cara pemasaran, cara packaging yang baik itu lebih efektif agar mampu menaikkan kesejahteraan para  pelaku  usaha,  dan  produk-produk  yang dihasilkan  dari  para  pelaku  UMK  dapat menjadi  produk  yang  layak  dan  berkualitas serta memiliki kekhasan tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Afroniyati,  L.  (2014).  Analisis  Ekonomi Politik  Sertifikasi  Halal  Oleh  Majelis Ulama  Indonesia.  Jurnal  Kebijakan  & Administrasi  Publik  JKAP.  Indonesia: Peneliti  The  Wiratama  Institute  18(1) 37-52
Ahmad,  H.J  &  Alfarid,  F.  (2022).  Sehati: Peluang  Dan  Tantangan  Pemberian Sertifikasi  Halal  Gratis  Bagi  Pelaku UMK  Di  Indonesia.  Jurnal  Penelitian
Hukum Ekonomi Islam. Gontor: Universitas Darussalam Gontor 7(2)182-192
Bruinessen, M.A. (1998). Rakyat Kecil, Islam dan  Politik. Yogyakarta:    Yayasan
Bentang Budaya
Desy,  S.,  Anggraini,Titik  &  Fahri.  (2024).
Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya  Sertifikasi  Halal  Bagi Pelaku UMKM Di Kecamatan
Pontianak  Barat.  Jurnal  Nusantara Berbakti. Pontianak: Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Tanjungpura 291)207-214 Dougall, J.M. (1996). Ketua MUI KH. Hasan Basri:  “Kalau  Umat  Islam  Tenteram, Negara Ini Tenteram”. http://www.hamline. edu/apakabar/basisdata/1996/12/23/003 8.  html.  Diunduh  pada  tanggal  2  mei
2024
Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021
Tentang  Sertifikasi  Halal  Bagi  Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan  Pemerintah  No.  39  Tahun  2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan  Produk  Halal  diperdagangkan di wilayah Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 PP No. 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk  Halal  dan  PMA  No.  20  Tahun 2021  Tentang  Sertifikasi  Halal  Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
Staniland, M. (2003. Apakah Ekonomi Politik itu? Sebuah Studi Sosial dan Keterbelakangan .  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada
Sugiyono.  (2013). Penelitian  Pendidikan. Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan
Metode R&D . Bandung: Alfabeta SK  Menteri  Agama  Nomor  519  Tahun  2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Undang - Undang no. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal