PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Oleh : Ismiyanto
Direktur Utama BPR Central Artha Pemalang

## ABSTRAK
Untuk  mewujudkan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  Mahkamah  Agung (MA)  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  No.  2  Tahun  2015  tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di pengadilan. Dalam penelitian  ini  akan  mengulas  permasalahan  tentang  penyelesaian  kredit  bermasalah melalui  gugatan  sederhana  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  2 tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  dan  kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan  yang  diteliti.  Jangka  waktu  penyelesaian  perkara  melalui  gugatan sederhana selama 25 hari, putusan bersifat final dan mengikat, upaya hukum yang dapat ditempuh  yaitu  keberatan.  Dalam  perkara  sengketa  hutang  piutang  yang  di  dalamnya terdapat  jaminan  berupa  tanah  masih  terjadi  perdebatan  apakah  perkara  tersebut  dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana atau melalui gugatan perdata biasa. Singkatnya jangka  waktu  proses  pemeriksaan  perkara  gugatan  sederhana,  maka  diperlukan kecermatan  dan  ketelitian  pemeriksaan  terhadap  perkara.  Pengadilan  hendaknya mempersiapkan  seorang  Hakim  yang  benar-benar  bijaksana  dan  ahli  dalam  bidang keperdataan dalam menyelesaikan perkara dengan gugatan sederhana.
Kata kunci  : gugatan sederhana

## ABSTRACT
To  realize  simple,  prompt,  low  cost  principles  Supreme  Court  issued  Supreme Court  Regulation  Number  2  of  2015  on  the  Small  Claim  Court  Procedures.  Another intention  on  presence  of  that  Supreme  Court  Regulation  is  one  of  method  to  decrease lot  of  case  in  Court.  Point  review  of  the  research  is  resolution  dispute  of  non performing loan trough small claim court based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 on the Small Claim Court Procedures and the obstacles of resolution dispute of non performing loan trough small claim court.  This research is juridical normative research  that  is  legal  researh  that  description  of  lawful  regulations  associated  with legal theories and practical implementation of law which concern the problems study. Time period of resolution dispute of small claim court is 25 day, the verdict is final and binding,  legal  effort  for  it  that  can  be  taken  is  objection.  In  matter  of  debts  with land collaterall  is  debatable  what  is  the  case  can  be  settled  through  small  claim  court  or
ordinary lawsuit, then is needed accuracy and precision examination against the case. The  court  should  be  prepare  a  judge  who  is  really  wise  and  expert  in  civil  law  to settling the case with small claim court.
Keyword : small claim court

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  mahluk  sosial, artinya  manusia  memiliki  kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan manusia yang lain, interaksi ini berbentuk kelompok. Di dalam kehidupan  sehari-hari,  manusia  tidak dapat  hidup  sendiri  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Manusia  selalu membutuhkan hidup secara
bermasyarakat, karena manusia
diciptakan  oleh  Tuhan  untuk  saling berinteraksi satu sama lain.
Interakasi dalam kehidupan bermasyarakat  menghasilkan  dua  sisi yang  berbeda  yaitu  kerjasama  dan konflik.  Kerjasama  akan  memudahkan masyarakat untuk saling tolong- menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu  ketegangan.  Setiap  masyarakat
memerlukan suatu
mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Konflik biasanya
diberi pengertian sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide,
pendapat,  faham,  dan  kepentingan  di antara dua pihak atau lebih.
Pertentangan ini dapat berbentuk pertentangan fisik maupun pertentangan non-fisik. Pertentangan dikatakan sebagai  konflik  manakala  pertentangan itu  bersifat  langsung,  yaitu  ditandai dengan  interaksi  timbal  balik  diantara pihak-pihak  yang  bertentangan.  Pada dasarnya,  konflik  merupakan  bagian dari  kehidupan  sosial,  karena  itu  tidak ada  masyarakat  yang  steril  dari  realitas konflik.
Di  dalam  kehidupan  sehari-hari konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui  jalur  litigasi  dan  non  litigasi. Litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa hokum melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian  sengketa  hukum  di  luar pengadilan yang dikenal dengan alternatif  penyelesaian  sengketa  (ADR/ Alternative Dispute Resolution ).
Tidak  ubahnya  seperti  manusia, bank sebagai badan usaha yang bergerak  dalam  sector  keuangan  juga sering mengalami konflik atau benturan kepentingan  dengan  nasabah  ataupun
debiturnya.  Terutama  dalam  proses penyaluran  kredit  kepada  masyarakat, sering mengalami konflik dengan debitur  yang  dikarenakan wanprestasi dari  pihak  debitur  sebagai  penerima fasilitas kredit.
Manakala terjadi wanprestasi pihak bank lebih mengutamakan penyelesaian  secara  damai  melalui prosedur-prosedur  3R  ( Rescheduling , Reconditioning dan Restructuring ) setelah  tahapan  tersebut  dilalui  dan debitur  masih  tetap  saja  tidak  dapat melakukan  kewajibannya  pihak  bank masih  menempuh  upaya  penyelesaian melalui  jalur  non  litigasi.  Setelah melalui  penyelesaian  melaui  jalur  non litigasi  sengketa  belum  terselesaikan maka sebagai sarana terakhir penyelesaian melalui litigasi.
Proses  litigasi  menempatkan  para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain  itu  penyelesaian  sengketa  secara litigasi merupakan sarana akhir ( ultimum  remedium )  setelah  alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan  hasil. 1 Pada  umumnya, masyarakat lebih banyak menyelesaikan
1 http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5289 7351a003f/litigasi-dan-alternatif- penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada tanggal 19 September 2018 pukul 21.00 WIB
sengketa  melalui  proses  litigasi  karena lebih  dikenal  oleh  masyarakat  itu sendiri.
Indonesia  adalah  negara  hukum. Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  yang diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3)  yang  mengatakan  bahwa  “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum”. Sebagai  salah  satu  bentuk  dari  realisasi amanat  tersebut  adalah  dibentuknya pengadilan di Indonesia, baik Mahkamah Konstitusi maupun
Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia secara tidak langsung telah menjelaskan bahwa  ada  4  (empat)  badan  peradilan yang  berada  di  bawah  Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan tata usaha negara.
Karena konflik yang terjadi antara bank  dengan  debitur  berada  pada  ranah privaat ,  maka  penyelesaian  konflik tersebut berada pada kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini berada di Pengadilan Negeri.
Penyelesaian  konflik  yang  terjadi antara  bank  dengan  debitur  merupakan bagian dari Hukum Perdata atau disebut
juga  dengan Civil  Law yang  mengatur tentang  penyelesaian  sengketa  yang timbul  akibat  dari  konflik  kepentingan privaat antar  subyek  hukum  yang  satu dengan    subyek  hukum  lainnya,  baik antara  orang  dengan  orang,  orang dengan  badan  hukum  maupun  badan hukum  dengan  badan  hukum.  Hukum perdata  juga  sebagai  wadah  untuk subyek hukum  menuntut kerugian, baik kerugian  materiil  maupun  immaterial, terhadap  setiap  subyek  hukum  yang melanggar  kepentingan privaat subyek hukum lain. 2
Karena  konflik  tersebut  berada  di ranah privaat ,  maka  berlaku  ketentuan Hukum  Acara  Perdata  sebagai  hukum formil yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan  ketentuan  hukum  perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat  di  deskripsikan  secara  singkat adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah  proses  seseorang  untuk berperkara  perdata  di  depan  sidang pengadilan  serta  bagaimana  proses hakim (pengadilan) menerima,
memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan  putusan  dalam  rangka
2 Buamona, Hasrul dan Tri Astuti, Langkah- langkah jitu menjadi Advokat sukses , Erte Pose, Jogjakarta, 2014, hlm. 92
mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil. 3
Salah  satu  asas  dalam  Hukum Acara  Perdata  adalah  asas  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Hal  ini  tentu menjadi  harapan  setiap  individu  yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan  asas  peradilan  sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan  proses  penyelesaian  perkara tersebut  tidak  ditunda-tunda  dan  dapat diselesaikan  dalam  jangka  waktu  yang cepat,  sehingga  biaya  yang  dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.
Dalam  hal  mewujudkan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan Mahkamah  Agung  (MA)  mengeluarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh  Ketua  MA.  Terbitnya  Perma Gugatan  Sederhana  merupakan  salah satu  respon  atas  keinginan  masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,
3 Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya , Alumni, Bandung, 2012  hlm. 7
terutama  dalam  hubungan  hukum  yang bersifat sederhana.
Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup  peradilan  umum.  Tidak  semua perkara  dapat  diselesaikan  dengan mengajukan  Gugatan  sederhana  karena telah ditentukan batasan-batasan
perkara  yang  masuk  dalam  kategori Gugatan  sederhana.  Semua  materi PERMA  Nomor  2  Tahun  2015  sudah sesuai  dan  telah  diterapkan  di  banyak negara. Seperti jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal,  ada  batasan  nilai  gugatan,  dan putusan final di tingkat pertama.
Tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan  Sederhana  merupakan  salah satu cara mengurangi volume perkara di pengadilan. Perbedaan yang paling jelas antara gugatan sederhana dengan gugatan  pada  umumnya  adalah  nilai kerugian  materil  yang  lebih  khusus ditentukan  pada  gugatan  sederhana, yakni  maksimal  Rp  200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui  permasalahan  jika  Peradilan Sederhana  atau  Small  Claim  Court  di Indonesia sudah mulai diterapkan seiring  dengan  diterbitkannya  PERMA Nomor  2  Tahun  2015,  maka  penulis
membuat  penelitian  yang  berjudul “ Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah
Agung  (Perma)  No.  2  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana ”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dari  latar belakang diatas, maka perumusan masalah  yang  akan  di  bahas  pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penyelesaian
kredit bermasalah melalui gugatan  sederhana  berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  No.  2  tahun  2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
2. Kendala-kendala  apa  yang terjadi dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana?

## C. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian  adalah  suatu  kegiatan ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode sistematik dan penelitian tertentu  yang bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa gejala hukum tertentu dengan
jalan menganalisanya. 4 Untuk
mempelajari  suatu  gejala  hukum  yang terjadi di masyarakat, diperlukan suatu data pendukung yang diperlukan untuk melakukan penelitian, sehingga permasalahan  pokok  yang  menjadi obyek penelitian dapat terjawab.
Metode penelitian yang digunakan  dalam  setiap  cabang  ilmu pengetahuan selalu berbeda satu dengan  yang  lain  disesuaikan  dengan disiplin  atau  cabang  ilmu  pengetahuan yang diteliti. Oleh karena itu penerapan  metode  penelitian  hukum akan berbeda dengan metode penelitian yang digunakan oleh bidang-bidang atau cabang ilmu pengetahuan lain.
Metode  adalah  proses,  prinsip- prinsip  dan  tata  cara  memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian  adalah  pemeriksaan  secara hati-hati,  tekun  dan  tuntas  terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan  manusia.  Mendasar  hal tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah  yang  dihadapi  dan  dilakukan penelitian.
4 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6
Metode pendekatan yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis  normatif 5 yaitu penelitian  yang  menggunakan  data sekunder  sebagai  data  utama  dan  data primer sebagai data pendukung. Penelitian  hukum  yuridis  merupakan suatu  bentuk  penelitian  hukum  yang mengacu  pada  studi  kepustakaan ( library  research )  yang  ada  berupa data  primer  dan  data  sekunder  yang digunakan.  Sedangkan  yang  bertujuan untuk  memperoleh  pengetahuan  yang bersifat normatif yang menghubungkan  suatu  aturan  yang satu dengan yang lain dan pelaksanaan atauran dimaksud dilapangan.
Disamping  itu  digunakan  juga pendekatan  kasus  yaitu  pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus  yang berkaitan dengan isu yang  dihadapi  yang  telah  menjadi putusan pengadilan khususnya putusan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. 6
Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru secara teoritis dan praktis.
5 Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, hlm 48
6 Soekanto, Soerjono, Op. Cit. , hlm 51
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis
yaitu penelitian ini menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang
diteliti.  Di  samping  menggambarkan penelitian  ini  juga  menganalisa  data yang diperoleh dan menarik kesimpulan  sebagai  jawaban  dari permasalahan yang diteliti.
Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder,  data  sekunder  antara  lain mencakup  dokumen-dokumen  resmi, buku-buku,  hasil  penelitian  yang berwujud  laporan,  dan  seterusnya diperoleh  dengan  cara  studi  pustaka. 7
Data sekunder sebagai  data utama dan data  primer  sebagai  data  penunjang. Data  sekunder  dan  data  primer  yang diteliti dari penelitian ini adalah :
- Data sekunder terdiri dari :
1. Bahan  Hukum  primer  berupa norma atau kaidah dasar,
peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang
terkait yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.
7 Soerjono Soekanto, Ibid , hlm 12
2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,  serta  Pengadilan Negeri  yang  berkaitan  dengan gugatan sederhana.
2. Bahan Hukum sekunder seperti buku-buku  mengenai  hukum perdata,  hukum  acara  perdata, hasil-hasil  penelitian,  laporan- laporan, artikel, hasil-hasil seminar  atau  pertemuan  ilmiah lainnya  yang  relevan  dengan penelitian ini.
3. Bahan  Hukum  tersier  yang mencakup bahan yang memberi petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  hukum  primer  dan sekunder, berupa kamus hukum dan  kamus  umum  serta  bahan- bahan  primer,  sekunder  dan tersier  (penunjang)  di  luar bidang hukum.
- Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  dari  lapangan  berupa wawancara terstruktur dengan narasumber.

## 3.   Metode Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini,  adalah  berupa data  sekunder  dan  data  primer.  Untuk memperoleh  data  diperoleh  dengan cara sebagai berikut :
1. Penelitian Dokumenter.
Salah  satu  pendekatan  dalam penelitian yuridis normatif, maka
sumber data utama adalah
pengkajian dokumentasi dan perpustakaan yang meliputi: bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum primer  mencakup  antara  lain peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  hukum acara perdata dan gugatan
sederhana. Bahan hukum sekunder mencakup hasil
pertemuan  ilmiah  (orasi  ilmiah), tulisan  ilmiah,  majalah,  surat kabar yang ada kaitannya dengan materi  penelitian.  Sedangkan yang  termasuk  bahan  hukum tersier  meliputi  :  kamus  hukum,
kamus bahasa
(Indonesia,
Belanda, Inggris).
2. Penelitian Lapangan.
Untuk  memperoleh  data  primer, dilakukan  wawancara  terstruktur dengan narasumber antara lain.

## 4.  Metode Penyajian Data
Data  primer  dan  data  sekunder yang sudah terkumpul disajikan secara kualitatif  yang  berupa  uraian-uraian deskriptif  dan  disusun  dalam  bentuk
laporan penelitan yang berupa makalah.

## 5. Metode Analisa Data
Penelitian hukum normatif, maka analisis  data  pada  hakekatnya  berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi  terhadap  bahan-bahan hukum  tertulis.    Sistematisasi  berarti, membuat  klasifikasi  terhadap  bahan- bahan  hukum  tertulis  tersebut,  untuk memudahkan  pekerjaan  analisis  dan konstruksi. 8
Analisa dilakukan secara kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu analisis non-statistik atau non- matematis.  Metode  ini  bertujuan  untuk memahami  atau  mengerti  gejala  hukum yang  akan  diteliti  dengan  menekankan pada permasalahan, khususnya mengenai
penyelesaian
kredit bermasalah  melalui  gugatan  sederhana. Permasalahan  akan  dianalisis  dengan menggunakan  peraturan  perundang- undangan,  asas-asas  hukum  perdata, asas-asas hukum acara perdata, Putusan PN  tentang  gugatan  sederhana,  serta pendapat para ahli hukum. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan  cara  berpikir  deduktif,
8 Soekanto, Soerjono, Ibid , hlm. 251
yaitu  dengan  cara  berpikir yang mendasar  pada  hal-hal  yang  bersifat umum  kemudian  ditarik  kesimpulan secara khusus.

## D. Pembahasan
1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA) No.  2  tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan

## Sederhana
1.1 Pengertian Kredit Bermasalah Pemberian  fasilitas  kredit  oleh
bank  kepada  debitur  tidak  jarang terjadi suatu resiko kredit bermasalah/  macet.  Apabila  kredit tersebut mengalami tunggakan atau menjadi  kredit  bermasalah  ( non performing  loan ),  maka  hal  itu akan berpengaruh pada penghasilan yang diterima oleh bank.
Beberapa pengertian
kredit bermasalah atau macet, yaitu : 9
a. Kredit yang di dalam
pelaksanaannya belum
9 Veithzal,  Rivai,  Andria  Permata  Veithzal,
Credit Management Handbook: Teori, Konsep,  Prosedur,  dan  Aplikasi  Panduan Praktis  Mahasiswa,  Bankir,  dan  Nasabah, Cetakan  I ,  PT.  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, 2006, hlm. 476
mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
b. Kredit yang memiliki
kemungkinan  timbulnya  resiko di  kemudian  hari  bagi  bank dalam arti luas;
c. Mengalami  kesulitan  di  dalam penyelesaian kewajiban-
kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya  dan  atau  pembayaran bunga, denda keterlambatan serta  ongkos-ongkos  bank  yang menjadi  beban  nasabah  yang bersangkutan;
d. Kredit  di  mana  pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang
diharapkan  diperkirakan  tidak cukup untuk  membayar  kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank;
e. Kredit  di  mana  terjadi  cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat  tunggakan,  atau  ada potensi  kerugian  di  perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan  timbulnya  resiko
di  kemudian  hari  bagi  bank dalam arti luas;
f. Mengalami  kesulitan  di  dalam penyelesaian kewajiban- kewajibannya  terhadap  bank, baik  dalam  bentuk  pembayaran kembali  pokoknya,  pembayaran bunga, pembayaran ongkos- ongkos  bank  yang  menjadi beban  nasabah-nasabah  yang bersangkutan;
g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang
lancar,
diragukan  dan  macet  serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.
Adapun penggolongan kualitas kredit  berdasarkan  Pasal  4  Surat
Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR
tanggal  27  Pebruari  1998,  yaitu sebagai berikut:
1) Lancar  ( pass )  yaitu  apabila memenuhi kriteria :
a) pembayaran  angsuran  pokok dan/ atau bunga tepat;
b) memiliki  mutasi  rekening yang aktif;
c) bagian dari kredit yang
dijamin  dengan  agunan  tunai
( cash collateral )
2) Dalam perhatian khusus ( special mention ) yaitu apabila
memenuhi kriteria:
a) terdapat  tunggakan  angsuran pokok  dan/  atau  bunga  yang belum melampaui 90 hari;
b) kadang-kadang terjadi
cerukan;
c) mutasi rekening relatif rendah;
d) jarang  terjadi  pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
e) didukung oleh pinjaman baru.
3) Kurang  Lancar  ( substandard ) yaitu apabila memenuhi kriteria:
a) terdapat  tunggakan  angsuran pokok  dan/  atau  bunga  yang telah melampaui 90 hari;
b) sering terjadi cerukan;
c) frekuensi  mutasi  rekening relatif rendah;
d) terjadi  pelanggaran  terhadap kontrak  yang  diperjanjikan lebih dari 90 hari;
e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi
debitur;  atau  dokumen  yang lemah.
4) Diragukan ( doubtful ) yaitu
apabila memenuhi kriteria :
a) terdapat  tunggakan  angsuran pokok  dan/  atau  bunga  yang telah melampaui 180 hari;
b) terjadi  cerukan  yang  bersifat permanen;
c) terjadi wanprestasi lebih  dari 180 hari;
d) terjadi kapitalisasi bunga;
e) dokumentasi  hukum  yang lemah,  baik  untuk  perjanjian kredit  maupun  pengikatan jaminan.
5) Kredit Macet
a) terdapat  tunggakan  angsuran pokok  dan/  atau  bunga  yang telah melampaui 270 hari;
b) kerugian  operasional  ditutup dengan  pinjaman  baru;  atau dari  segi  hukum  maupun kondisi  pasar,  jaminan  tidak dapat  dicairkan  pada  nilai wajar. 1.2 Pengertian  Gugatan Sederhana ( Small Claim Court )
Small  claim  court telah  lama berkembang, baik di negara-negara yang  bersistem  hukum Common Law maupun negara-negara dengan sistem  hukum Civil  Law .  Bahkan tumbuh  dan  berkembang  pesat tidak  hanya  di  negara  maju  seperti Amerika,  Inggris,  Kanada,  Jerman,
Belanda  tetapi  juga  di  negara- negara  berkembang,  baik  di  benua Amerika  Latin,  Afrika  dan  Asia. Peraturan mengenai gugatan sedehana  tidak  hanya  dikenal  di Indonesia, sebelum Perma Gugatan Sederhana  berlaku,  negara  Uni Eropa lebih dahulu memberlakukan peraturan mengenai gugatan sederhana  atau small  claim  court , yaitu  dengan  peraturannya EC Regulation  Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The  Council  of  11  July  2007 Establishing  a  European  Small Claims Procedure .
Salah satu masalah yang sering dikemukakan  perihal  fungsi  sistem Keadilan  Publik,  terutama  dalam hubungannya  dengan  akses  bagi masyarakat biasa terhadap pengadilan  dan  kesempatan  untuk mengajukan  gugatan  dengan  cepat tanpa  harus  menghabiskan  banyak uang  untuk  nasihat  hukum,  berada di  area  gugatan  dengan  nilai  kecil terutama  oleh  individu  melawan pelaku  usaha  atau  individu  lainnya dimana  waktu,  uang  dan    usaha seringkali  tidak  sebanding  dengan nilai  gugatan.  Untuk  menangani masalah ini, negara-negara anggota
Uni Eropa telah membuat  tata cara khusus  untuk  menyederhanakan dan  mengurangi  pengeluaran  serta mempercepat penyelesaian sengketa-sengketa tersebut. Banyak prosedur-prosedur    tersebut  yang memuat  ciri  khas  yang  sama  yaitu pembatasan  biaya,  tidak  adanya pengacara, penyederhanaan peraturan  mengenai  pembuktian dan  secara  umum  memberikan pengadilan lebih banyak wewenang untuk  mengurus  perkara  dan  untuk mencapai  penyelesaian  sengketa dengan  cepat  baik  melalui  putusan ataupun  perjanjian  di  antara  para pihak. 10
10 Terjemahan European Judicial Network in Civil and Commercial Matters, Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure under Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, Belgium: Elemental Chlorine- free Bleached Paper (ECF), 2013, page 7
Berikut  beberapa  perbedaan  antara  acara  pemeriksaan  perdata  biasa  dengan penyelesaian gugatan sederhana :
Perbedaan Acara Perdata Biasa Gugatan Sederhana Pengertian Hukum  acara  perdata adalah hukum yang mengatur  tentang  tata cara beracara di pengadilan guna menegakan hukum perdata materiil. Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan  perdata  dengan nilai  gugatan  materiil paling banyak Rp. 200.000.000,-  (dua  ratus juta rupiah) yang diselesaikan  dengan  tata cara dan pembuktian yang sederhana. Proses pemeriksaan Pemeriksaan acara perdata biasa diatur dalam  Psal  115-161  HIR atau Pasal 142-188 RBg. Tahapan pemeriksaan gugatan  sederhana  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (2) PERMA  No.  2  Tahun 2015. Jangka waktu pemeriksaan Tidak  ada  ukuran  pasti lamanya  proses  acara perdata biasa, akan tetapi tetap  berpegang  pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua  puluh  lima)  hari sejak sidang pertama. Upaya hukum Upaya hukum yang dapat  ditempuh  dalam acara perdata biasa adala: 1. Perlawanan;
2. Banding;
Upaya hukum yang dapat  ditempuh  dalam gugatan  sederhana  yaitu dengan mengajukan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
3. Kasasi;
4. Peninjauan kembali;
5. Derden verzet . putusan dibacakan, apabila tidaka ada keberatan  maka  putusan bersifat final and binding . Tabel. 1 Perbedaan gugatan sederhana dan acara perdata biasa 1.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Dalam menyelenggarakan
peradilan  yang  sederhana,  cepat,
dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana. Penyelesaian  gugatan  sederhana dilaksanakan  dengan  tata  cara
pemeriksaan sengketa pada
persidangan umum terhadap gugatan  perdata  terhadap  perkara wanprestasi  dan/atau  perbuatan
melawan hukum ( onrechtmatigdaad )  dengan  nilai gugatan  materil  tidak  melebihi  Rp 200.000.000,00  yang  mana  hanya memakan  waktu  selama  25  hari kerja sejak sidang pertama dilaksanakan.
Hakim  yang  memeriksa  dan memutus merupakan hakim tunggal  yang  ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan.  Adapun,  dikecualikan dari  gugatan sederhana,  ialah perkara  (i)  yang  penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus;  (ii)  perkara  mengenai sengketa  hak  atas  tanah;  dan  (iii) keadaan  dimana  tempat  tinggal tergugat  tidak  diketahui.  Syarat agar  dapat  menyelesaikan  perkara melalui gugatan sederhana, sebagai berikut:
1. Para pihak  yakni  penggugat  dan tergugat  tidak  boleh  lebih  dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Penggugat  dan  tergugat  harus berdomisili  di  daerah  hukum Pengadilan yang sama; dan
3. Penggugat  dan  tergugat  wajib menghadiri secara langsung setiap  persidangan  dengan  atau tanpa didampingi kuasa hukum.
Penyelesaian gugatan sederhana dapat dilihat dalam gambar berikut:
Gambar  1.  Alur  dan tahapan  hukum acara  dalam penyelesaian gugatan
sederhana Penyelesaian
gugatan sederhana  paling  lama  25  (dua puluh  lima)  hari    sejak  hari  sidang pertama,  sehingga  tidak  meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun  surat  kesimpulan  yang membutuhkan waktu yang lama.
Dengan  tidak  adanya  proses replik  dan  duplik  inilah  letak  ciri khas  dari  pemeriksaan  gugatan sederhana.  Beberapa  pihak  ada yang  mendukung  karena  cara  ini dinilai  dapat  memangkas  durasi waktu pemeriksaan tapi di  sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara  tersebut  tidak  efektif  dengan tidak  adanya  kesempatan  masing- masing  pihak  untuk  mengajukan replik dan duplik.
Tahap penyelesaian gugatan sederhana, ialah sebagai berikut:
1. Pendaftaran: penggugat mendaftarkan gugatannya dengan  mengisi  blanko  yang disediakan kepaniteraan pengadilan; 2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana: panitera melakukan  pemeriksaan  syarat pendaftaran  gugatan  yang  mana apabila  tidak  memenuhi  syarat akan dikembalikan;
3. Penetapan hakim dan penunjukan  panitera  pengganti: ketua  pengadilan  menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana dan panitera
menunjuk  panitera  pengganti untuk membantu hakim;
4. Pemeriksaan pendahuluan: hakim memeriksa
materi gugatan  sederhana  yang  mana apabila  hakim  menilai  bahwa gugatan  tidak  termasuk  dalam gugatan  sederhana  maka  hakim akan  mengeluarkan  penetapan gugatan bukan gugatan sederhana dan mencoret gugatan tersebut dari register perkara;
5. Penetapan  hari  sidang  dan pemanggilan para pihak: setelah ditetapkan  gugatan  penggugat ialah  gugatan  sederhana  maka hakim  menetapkan  hari  sidang pertama  dan  memanggil  para pihak;
6. Pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian:
hakim mengupayakan perdamaian dengan  tetap  memperhatikan jangka waktu penyelesaian
gugatan  sederhana  selama  25
hari. Apabila
tercapai perdamaian,    hakim    membuat putusan  akta  perdamaian  yang mengikat    para    pihak.    Apabila tidak tercapai perdamaian, maka persidangan  dilanjutkan  dengan pembacaan  surat  gugatan  dan jawaban tergugat;
7. Pembuktian: gugatan yang diakui  dan/atau  tidak  dibantah, tidak perlu
dilakukan pembuktian.  Apabila  gugatan dibantah  oleh  tergugat,  maka hakim  melakukan  pemeriksaan pembuktian  berdasarkan  hukum acara  perdata  yaitu  terdiri  dari; (i)  bukti  surat/tulisan;  (ii)  bukti saksi; (iii) persangkaan; dan/atau (iv) sumpah; dan
8. Putusan:  hakim  membacakan putusan  dalam  sidang  terbuka untuk umum dan
memberitahukan  hak  para  pihak untuk mengajukan keberatan.
Hal yang menarik dari pemeriksaan  gugatan  sederhana  ini berdasarkan  Pasal  14  PERMA Nomor  2  Tahun  2015  adalah Hakim  wajib  berperan  Aktif  yang dilakukan di persidangan.
Kewajiban  bagi  Hakim  untuk berperan aktif   dapat meliputi hal- hal sebagai berikut :
a. Memberikan penjelasan mengenai    acara    gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
b. Mengupayakan penyelesaian perkara  secara  damai  termasuk menyarankan kepada para pihak
untuk  melakukan  perdamaian  di luar persidangan;
c. Menuntun  para  pihak  dalam pembuktian, dan
d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
Upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  dalam  gugatan  sederhana ini  adalah  keberatan  yang  diajukan paling  lambat  7  hari  kerja  setelah putusan  diucapkan  atau  setelah pemberitahuan  putusan,  yang  mana setelah  diputus  atas  permohonan keberatan  tersebut tidak  dapat dilakukan upaya hukum.
Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap
dilaksanakan  secara  sukarela.  Jika hal  tersebut  tidak  dipatuhi  oleh pihak  yang  kalah,  maka  putusan dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan hukum  acara  perdata  yang  berlaku. Ketentuan  hukum  acara  perdata tetap  berlaku  sepanjang  tidak  diatur secara  khusus  di  dalam  Perma gugatan sederhana ini.
2. Kendala-Kendala  Yang  Terjadi
Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Gugatan  sederhana  termasuk dalam kewenangan atau ruang
lingkup  Peradilan  Umum.  Tidak semua  perkara  dapat  diselesaikan dengan  cara    mengajukan  gugatan sederhana. Tujuan awal dikeluarkannya Peraturan
Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana  adalah  untuk tercapainya  asas  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan  merupakan  salah satu asas peradilan yang
diamanatkan  oleh  Undang-Undang
No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Sederhana adalah    acara  yang  jelas,  mudah dipahami  dan  tidak  berbelit-belit. Terlalu  banyaknya  formalitas  yang sulit dipahami memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang  menjamin  adanya  kepastian hukum,  dan menyebabkan ketakutan untuk  beracara  di  muka  pengadilan. Cepat, merujuk pada jalannya peradilan,  terlalu  banyak  formalitas merupakan  hambatan  bagi  jalannya peradilan. Jalannya persidangan yang  cepat  akan  meningkatkan kewibawaan
pengadilan dan menambah  kepercayaan  masyarakat kepada  pengadilan.  Biaya  ringan, dimaksudkan agar biaya dapat dijangkau  oleh  masyarakat  pada
umumnya, biaya perkara yang tinggi dapat  menyebabkan  pihak  yang berkepentingan enggan untuk mengajukan gugatan hak ke pengadilan.  Prosedur  pemeriksaan perkara melalui pengadilan sebagaimana  diuraikan  di  atas, dirasakan  tidak  efektif  dan  efisien jika  digunakan  untuk  menyelesaikan sengketa-sengketa yang memerlukan  penyelesaian  secara cepat  dan  prosedur  yang  lebih sederhana  sehingga  relatif  biaya lebih murah.
Namun  dalam  prakteknya tidak  mudah  untuk  menentukan perkara    tersebut  adalah  murni perkara dengan obyek materi sederhana,  contoh  dalam  sengketa hutang  piutang  ada  jaminan  tanah atau  gadai  tanah.  Karena  dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan  ini  wanprestasi,  tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.
Hal  ini  perlu  ditinjau  lebih lanjut  pada  saat  masa  registrasi perkara  agar  tidak  terjadi    kesalahan dalam    penentuan    materi    gugatan apakah    nanti    akan    bisa diselesaikan    melalui    penyelesaian gugatan  sederhana  ataukah  melalui
proses    acara  pemeriksaan  biasa karena  terdapat  beberapa  kualifikasi agar  perkara  tersebut  masuk  dalam kategori  gugatan  sederhana  sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 2 Tahun 2015.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Penyelesaian  Kredit  Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan
Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.
2  tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
2. Penyelesaian gugatan
sederhana  paling  lama  25 (dua  puluh  lima)  hari    sejak
hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi
proses  acara  Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang
membutuhkan  waktu  yang
lama.
Tahap  penyelesaian  gugatan sederhana,  ialah  sebagai  berikut: Pendaftaran; Pemeriksaan kelengkapan  gugatan  sederhana; Penetapan  hakim  dan  penunjukan
panitera  pengganti;  Pemeriksaan pendahuluan; Penetapan hari sidang  dan  pemanggilan  para
pihak; Pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian; Pembuktian; Putusan.
Upaya  hukum  yang  dapat dilakukan dalam gugatan sederhana ini  adalah  keberatan  yang  diajukan paling  lambat  7  hari  kerja  setelah putusan  diucapkan  atau  setelah pemberitahuan putusan, yang mana setelah  diputus  atas  permohonan keberatan  tersebut  tidak  dapat dilakukan upaya hukum.
Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan  secara  sukarela.  Jika hal  tersebut  tidak  dipatuhi  oleh pihak  yang  kalah,  maka  putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan  hukum  acara  perdata yang berlaku. Kendala-Kendala  Yang  Terjadi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana
Dalam perkara sengketa hutang  piutang  yang  di  dalamnya terdapat  jaminan  berupa  tanah masih  terjadi  perdebatan  apakah perkara  tersebut  dapat  diselesaikan
melalui  gugatan  sederhana  atau melalui gugatan perdata biasa.

## 1. SARAN
Pemeriksaan penyelesaian gugatan    sederhana    diperiksa    dan diputus    oleh  Hakim  tunggal. Pengadilan
hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam pemeriksaan  penyelesaian  gugatan sederhana, karena  Hakim  disini  juga dituntut  aktif  selama  pemeriksaan berlangsung.
Putusan  dari    penyelesaian gugatan  sederhana  sendiri  bersifat final  dan  mengikat,  akan  tetapi dengan singkatnya
proses pemeriksaan perkara, maka diperlukan kecermatan dan ketelitian pemeriksaan terhadap perkara sehingga tidak terkesan terburu-buru yang  mana  proses  pemeriksaan hanya  berlangsung  selama  kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## PUSTAKA
Buamona,  Hasrul  dan  Tri  Astuti,
Langkah-langkah  jitu  menjadi Advokat sukses , Erte Pose, Jogjakarta, 2014
Muljono,  Wahju, Teori  &  Praktik Peradilan  Perdata  di  Indonesia ,
Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta,
2012
Prodjodikoro,  Wirjono, Hukum  Acara
Perdata  di  Indonesia ,  Sumur,
Jakarta, 1978
Saleh,  Muhammad  dan  Lilik  Mulyadi,
Bunga  Rampai  Hukum  Acara
Perdata Perspektif Teoritis, Praktik  dan  Permasalahannya , Alumni, Bandung, 2012 Soekanto, Soerjono, Pengantar
Penelitian  Hukum ,  UI  Press,
Jakarta, 1986
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metode
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
Sutantio,  Retnowulan  dan  Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek ,
Mandar Maju, Bandung, 2009 Veithzal, Rivai, Andria Permata Veithzal, Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur,  dan  Aplikasi  Panduan Praktis  Mahasiswa,  Bankir,  dan Nasabah, Cetakan I , PT.
Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,
2006

## Peraturan Perundang-undangan
Reglemen  Indonesia  yang  Diperbaruhi (HIR)
Reglemen  Untuk  Luar  Jawa  dan Madura (RBg)
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
PERMA  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana

## Jurnal
European Judicial Network in Civil and Commercial  Matters,  Practice Guide  for  the  Application  of  the
European Small Claims Procedure under Regulation (EC) No  861/2007  of  the  European Parliament  and  of  the  Council  of
11  July  2007  establishing  a European Small Claims
Procedure,  Belgium:  Elemental Chlorine-free  Bleached  Paper (ECF), 2013

## Internet
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/
lt52897351a003f/litigasi-dan- alternatif-penyelesaian-sengketa- di-luar-pengadilan,  diakses  pada tanggal 19 September 2018 pukul 21.00 WIB.