Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Desember  2021, Hal.151-167 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PENERAPAN ASAS YURIDIS DAN ASAS EKONOMIS PERPAJAKAN DI INDONESIA
Kharisma Salsabila, Fatma Ulfatun Najicha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret bilasalsabila23@gmail.com , fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Pajak  di  suatu  negara  bersifat  sebagai  salah  satu  pemasukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan sosial  masyarakat  di  negara  yang  bersangkutan.  Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  yang menempatkan  pajak  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  negara.  Sejatinya  pajak  tidak  boleh menghambat perekonomian rakyat serta harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan.Penelitian ini bertujuan guna untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Asas  Yuridis  Pada  Perpajakan  di  Indonesia  agar  dalam  penerapan  dapat  memperhatikan  strategi penerapan yang dapat mengoptimalkan Penerapan Asas Yuridis dan Asas Ekonomis. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dan  diperinci  menggunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  strategi  penerapan  asas  yuridis  dan  asas  ekonomis  berkaitan  dengan pemungutan  pajak  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang-undang  yang  berlaku  serta  dapat meningkatkan  perekonomian  negara  dan  masyarakat  secara  umum  dengan  pemanfaatan  sebesar- besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.
Kata Kunci : Penerapan, Asas Yuridis Ekonomis, Perpajakan, Indonesia

## ABSTRACT
Taxes in a country are one source of income to promote the social welfare of people in the country. Indonesia is one of the countries that places taxes as a source of state revenue. The real tax should not hamper public economy and should be able to provide the necessary legal security for a state of justice. The study aims to know and analyze the application of the juridical principle on taxes in Indonesia so that in application strategy that can optimize the application of juridical and economic principles. The study uses qualitative and elaborated methods using descriptive analysis. Research shows  that  the  application  of  principles  of  juridical  and  economic  principles  relates  to  tax collections  already  established  by  current  laws  and  can  boost  national  and  public  economic  in general with a high yield on tax revenues for the common good.
Keywoard: Application, Economic juridical principles, Taxes, Indonesian

## A. PENDAHULUAN
Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang serta kewajibannya untuk menegakkan hukum  pajak.kebalikannya  bisa  dijadikan  pedoman  bagi  harus  pajak  dalam melakukan  kewajiban  dan  menggunakan  hak  dalam  rangka  memperoleh perlindungan hukum selaku konsekuensi dari hukum pajak. Di dalam Undang- Undang no 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1 : Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang individu maupun badan yang bersifat memforsir  bersumber  pada  Undang-Undang  ,dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negeri untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Negara  Republik  Indonesia  bersumber  pada undang-undang 1945 merupakan negara hukum serta berfalsafah pancasila dan menjunjung  besar  hak  serta  kewajiban  masyarakat  negeri  ,  oleh  sebab  itu kewajiban perpajakan ialah salah satu kedudukan dan masyarakat negara untuk membiayai pembangunan negara. 1
Begitu  berartinya  pajak  untuk  membiayai  pembangunan  serta pelayanan  pemerintahan  di  suatu  negara,  Gunadi  mentrasir    pajak  selaku penerimaan  untuk  negeri  berarti  pula  selaku  pengeluaran  dari  sisi  warga negara,  artinya  penerimaan  negera  itu  merupakan  beban  untuk  semua  warga negara  Indonesia  dengan  mengalihkan  sebagian  dari  pemasukan  yang diperolehnya  ataupun  membayar  kepada  negara  untuk  sesuatu  yang  mereka miliki,  supaya  terbentuk  keadilan  hingga  kewajiban  masyarakat  untuk membayar  pajak  dituangkan  dalam  Undang-Undang  yang  mengikat  seluruh masyarakat  negeri,  sebab  dalam  wujud  undang-undang  itu  pula  telah sepatutnya  warga  negara  paham,  menguasai  serta  sadar  hendak  kewajiban
1 Yasmin  Restu  Pratiwi,  "Tinjauan  Yuridis  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Selebritis Instagram Dari Hasil Endorsement Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,” Universitas Pasundan , No. 1 (2018), 30–68.
Kharisma Salsabila: Penerapan Asas...
perpajakannya serta bisa melakukan dengan penuh tanggung jawab 2 . Menurut Dr.  Soeparman  Soemohamidjojo  Dalam  disertasinya  yang  bertajuk“  pajak bersumber pada asas gotong royong” (Universitas Padjajaran Bandung, 1964), mendefinisikan  pajak  selaku  iuran  harus,  berbentuk  uang  serta  benda,  yang dipungut  oleh  penguasa  bersumber  pada  norma-norma  hukum,  guna    serta benda,  yang  dipungut  oleh  penguasa  bersumber  pada  norma-  norma  hukum, guna menutup biaya penciptaan beberapa barang serta jasa- jasa secara kolektif dalam  mencapai  kesejahteraan  universal.  Menurut  P.J.A.  Adriani  Pajak merupakan  iuran  kepada  negeri(  yang  bisa  dipaksakan)  terutang  oleh  yang harus  membayarnya  bagi  peraturan-  peraturan,  dengan  tidak  menemukan prestasi  kembali,  yang  langsung  bisa  ditunjuk  serta  yang  ada  manfaatnya merupakan  buat  membiayai  pengeluaran-  pengeluaran  umum  berhubung dengan  tugas  negeri  buat  menyelenggarakan  pemerintahan.”.  Dari  berbagai pengertian  tersebut  di  atas,  baik  pengertian  secara ekonomis  (pajak  sebagai perpindahan  kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor pemerintah)  atau  secara yuridis  (pajak  sebagai  iuran  wajib).  Bahwa  pemungutan  pajak  merupakan undang- undang pajak (untuk tiap jenis pajak), yang bersumber kepada sesuatu konstitusi  ataupun  Undang-  Undang  untuk  mempermudah  penerapan pemungutan  pajak  hingga  berdasarkan  Undang-  Undang  Pajak  itu  terbuat ketentuan  penerapan  oleh  pemerintah  ialah:1.  Menteri  Keuangan,  Direktur Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat serta, 2. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negari untuk Pajak Wilayah. 3
Selaku  suatu  pungutan  yang  dilakukan  oleh  negera  kepada rakyat,pemungutan  pajak  wajib  didasarkan  pada  hukum.    Dalam  perihal pemungutan pajak, Pasal 23A UUD 1945 menegaskan:” Pajak serta pungutan lain yang bersifat  memforsir untuk keperluan Negera  diatur dengan undang- undang”.  Falsafah  yang  tercantum  dalam  Pasal  23A  UUD  1945  ini  sama dengan falsafah pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi“ Nomor axation
2 A. Nugroho, “Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia,” Mijmbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 0, No. 0 (2011), 206– 221.
3 Ibid., 10-17.
Without Representation”, serta falsafah pajak Amerika Serikat yang berbunyi“ Taxation Without Representation is Roberry Di tiap negara hukum, tiap aksi pemerintah wajib didasarkan pada hukum, tercantum yang menyangkut urusan publik semacam menarik pajak. Perihal ini diakibatkan sebab pungutan pajak bisa  ditatap  selaku  suatu  yang  dapat  mengurangi  kemampuan  ekonomis  dan daya  beli  masyarakat  ,  sehingga  tidak  dapat  dicoba  secara  serampangan. Dengan  terdapatnya  ketentuan  pemungutan  pajak  harus  berdasar  undang- undang, dengan sendirinya di dalamnya disyaratkan pula adanya persetujuan rakyat  terhadap  pemungutan  pajak. 4 Pemungutan  pajak  bisa  dikatakan  telah disetujui  rakyat  lewat  wakil-  wakilnya  yang  duduk  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  (  DPR),  lewat  undang-  undang  yang  mendasarinya.  Di  dalam  asas yuridis tidak hanya syarat Pasal 23A UUD 1945, ada syarat lain yang menjadi bawah hukum untuk kewenangan pemerintah buat memungut pajak sehingga dapat dikatakan pungutan yang legal, ialah Pasal 2 huruf a Undang- Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negeri yang berbunyi:“ hak negeri buat  memungut  pajak,  menghasilkan  serta  mengedarkan  uang  serta melaksanakan  pinjaman. 5 Di  dalam  asas  ekonomis  Pajak  menjadi  instrumen perekonomian  adalah  sumber  pemasukan  primer  sebuah  Negara,  artinya kewajiban setiap warganegara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. namun  pada  faktanya  pemerintah  sering  mengalami  kekurangan  atau  defisit, sehingga untuk menutupi kekurangan tadi pemerintah berhutang baik domestik atau luar negeri. misalnya dengan menerbitkan surat berharga buat memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek.
6 Pajak adalah iuran harus setiap warga negara terhadap bangsa, adalah elemen  primer  instrumen  perekonomian,  namun  dampak  pajak  terhadap kemakmuran  masyarakat  berasal  segi  sosial,  pendidikan  serta  ekonomi, pertahanan  negara  dirasa  belum  aporisma  atau  belum  begitu  mensugesti
4 Zainab  Ompu  Jainah,  “Keadilan  Progresif,” Keadilan  Progresif 11  No.1,  No.  2  (2020), http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/.
5 Ibid. , 111-112.
6 Dwi  Sulastyawati,  “Bagi  Kesejahteraan  Rakyat,” Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i 7,  No.  10 (2020), 119–128, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/.
Kharisma Salsabila: Penerapan Asas...
kemakmuran  rakyat,  dana  pajak  belum  mencukupi  untuk  memenuhi  seluruh kebutuhan  masyarakat  Indonesia,  masyarakat  miskin,  pengangguran,  rumah sakit murah, pendidikan murah seluruh sangat kurang. karena itu pajak sangat berperan menggunakan  pro warga pada memajukan negara supaya pungutan pajak  tak  menciderai  rasa  keadilan  masyarakat,  maka  perlu  suatu  upaya pemaksaan yang bersifat legal.
Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah , yakni Bagaimana penerapan asas yuridis pajak di indonesia serta perlindungan hukum hak-hak wajib pajak di dalam sistem pelaksanaan pemungutan  pajak dan Bagaimana upaya penerapan asas ekonomi pajak agar tidak menghambat perekonomian masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini didasarkan pada metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif  dan  diperinci  menggunakan  analisis  deskriptif.  Penyajian  artikel disusun  secara  sistematik  berupa  teks.  Pendekatan  artikel  ini  memfokuskan bagaimana penerapan asas yuridis dan asas ekonomis perpajakan di indonesia serta  menganalisis  perlindungan  hukum  dalam  sistem  pelaksanaan pemungutan pajak di dalam penerapan asas yuridis agar dapat berjalan dengan baik,  adil,  lancar  dan  tidak  mengganggu  kepentingan  masyarakat  serta penerapan  asas  ekonomi  pajak  agar  tidak  menghambat  perekonomian masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bahwa  strategi penerapan asas yuridis dan asas ekonomis berkaitan dengan pemungutan pajak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dapat meningkatkan perekonomian  negara  dan  masyarakat  secara  umum  dengan  pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.

## C. PEMBAHASAN
1. Penerapan  asas  yuridis  pajak  di  indonesia  serta  perlindungan hukum hak wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak
Menurut  asas  yuridis  ini  hukum  pajak  harus  dapat  memberikan jaminan  hukum  yang  perlu  untuk  menyatakan  keadilan  yang  tegas, baik untuk negara maupun warganya (Brotodihardjo, 1991: 36). Mengenai pajak di negara hukum sesuatunya wajib diresmikan dalam undang- undang. Dengan kata lain, hukum pajak wajib bisa membagikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, serta jaminan ini diberikan kepada pihak- pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, ialah pihak fiskus serta wajib pajak. Fiskus  diberi  jaminan  terhadap  pelaksanaan  tugasnya.  Misalnya,  fiskus diberi  kewenangan  buat  melakukan  pengecekan,  serta  sebagainya.  Dalam perihal  ini  kewenangan tersebut  jadi jaminan kalau fiskus bisa memforsir berdasarkan hukum yang berlaku terhadap wajib pajak ataupun penanggung pajak. Demikian pula kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak juga diberikan hak buat mendapatkan proteksi. Misalnya ada kemungkinan wajib pajak  bisa  mengajukan  keberatan,banding,  gugatan,  serta  sebagainya. Perihal ini dimaksudkan supaya wajib pajak serta penanggung pajak tidak diperlakukan semena- mena. 7
Hal lain yang tidak boleh diabaikan merupakan terdapatnya jaminan terhadap proteksi rahasia. dari wajib pajak ataupun rahasia dari penanggung pajak. Oleh karena itu wajib pula mendapatkan proteksi secara mencukupi. 8
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  maka  pemungutan  pajak  dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23  ayat  (2)  yang  berbunyi  :  “Segala  pajak  untuk  keperluan  negara berdasarkan  Undang-Undang”.  Sebagai  konsekuensi  dari  pasal  tersebut
7 B A B Ii, Asas Dan, and Dasar Pemungutan, “Bab Ii Asas Dan Dasar Pemungutan Pajak” (1991), 21-40.
8 Ibid ., 21-40.
wajib  pajak  harus  mendapat  jaminan  hukum  sehingga  mereka  itu  tidak diperlakukan sewenang-wenang. 9
Tingkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak.  Dalam rangka tingkatkan penerimaan  pajak  butuh  diupayakan  kenaikan  kepatuhan  wajib  pajak. Dalam  Visi  serta  Misi  Direktorat  Jenderal  Pajak,  Misi  awal  merupakan mengumpulkan penerimaan bersumber pada kepatuhan pajak sukarela yang besar  serta  penegakan  hukum  yang  adil.  (DJP,  2015).  Salah  aspek  yang pengaruhi kepatuhan wajib pajak merupakan persepsi keadilan yang dialami oleh  wajib  pajak.  Anggapan  keadilan  tersebut  tercipta  jika  wajib  pajak menyadari hak- haknya, mengharapkan supaya hak- hak tersebut terpenuhi. Pengakuan atas hak- hak wajib pajak serta berhubungan dengan pengakuan hak-  hak  asasi  manusia,  secara  universal  bisa  dipaparkan  dengan pendekatan  konsep  negara  hukum.  Bagi  Frederich  Julius  Stahl  konsep Negeri Hukum yang disebutnya dengan sebutan‘ rechtsstaat’ itu mencakup 4 elemen, ialah: 1) Proteksi hak asasi manusia. 2) Pembelahan kekuasaan negeri,  3)  Aksi  Pemerintahan  bersumber  pada  pada  hukum,  serta  4) Peradilan  Administrasi  Negeri.(  Ayza,  2017:  15).  Pasal  1  ayat(  3)  UUD 1945  amandemen  ketiga  menetapkan  kalau  Indonesia  merupakan  negeri hukum.  Identitas  yang  menempel  dalam  negeri  hukum  sebagaimana diformulasikan  Stahl  sebaiknya  pula  ada  dalam  sistem  hukum  pajak Indonesia. 10 Salah  satu  dari  karakteristik  tersebut  merupakan  terdapatnya proteksi  hukum  terhadap  hak-  hak  wajib  pajak.  Sebab  hukum  merupakan yang  mengendalikan  hak  serta  kewajiban,  hingga  hukum  pajak  bisa dikatakan  selaku  totalitas  peraturan  yang  mengendalikan  ikatan(  hak  dan kewajiban)  antara  negeri  selaku  pemungut  pajak  dengan  rakyat  selaku pembayar  pajak.(Sumitro,  1977:  2).  Ikatan  hukum  antara  negeri  dengan
9 ,  Pranoto  dan  Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo,  “Reformasi  Birokrasi  Perpajakan  Sebagai  Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak,” Yustisia Jurnal Hukum 95, No. 2 (2016), 395– 414.
10 L.Y.  Hari  Sih  Advianto,  “Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Hak  Wajib  Pajak  Dalam Sistem  Hukum  Pajak  Indonesia,” Simposium  Nasional  Keuangan  Negara ,  No.  7  (2018),  19, https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/251/130.
harus  pajak  harus  diatur  bersumber  pada  hukum.  Dengan  terdapatnya pengaturan menimpa hak dan kewajiban antara negeri dengan wajib pajak, hingga dalam hukum  pajak tersebut  ada pengaturan hak- hak negeri serta kewajiban  harus  pajak,  serta  pengaturan  menimpa  kewajiban-  kewajiban negeri  serta  hak-  hak  harus  pajak.  Dalam  hubungan  ini  hak  di  satu  pihak hendak jadi kewajiban di pihak yang lain. Hukum Pajak yang pula diucap hukum fiskal merupakan totalitas dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah  buat  mengambil  kekayaan  dari  seorang  serta  menyerahkan kembali  kemasyarakat  lewat  kas  negera,  sehingga  ia  ialah  bagian  dari hukum  publik  yang  mengendalikan  ikatan  hukum  antara  negera  dengan orang-  orang  ataupun  badan  hukum  yang  berkewajiban  membayar  pajak. Dengan demikian yang diartikan dengan pengakuan hukum terhadap hak- hak, wajib pajak terjalin bila hukum pajak membagikan hak tertentu kepada harus  pajak  buat  mempertahankan  kepentingan-kepentingannya  serta hukum  pajak  membagikan  wewenang  buat  berperan  dalam  rangka mempertahankan kepentingan tersebut. Sebab terdapat korelasi antara hak dengan kewajiban, maka dalam penafsiran hak- hak harus pajak, memiliki pula  kewajiban-  kewajiban  yang  diberikan  kepada  negeri  ataupun pemerintah  supaya  wajib  pajak  bisa  memperoleh  hak  hak  yang  diberikan hukum pajak. 11
Dalam  pasal  23  Undang-Undang  1945  ditegaskan  kalau  seluruh pemungutan pajak buat keperluan negeri wajib ditetapkan dengan undang- undang, maksudnya pajak dipungut oleh pemerintah terhadap harus pajak bersumber pada hukum. Jadi, pajak tidak boleh dipungut ataupun dikenakan secara  sewenang  wenang  oleh  pemerintah  terhadap  subjek  pajak.  Hukum pajak merupakan sebagian dari hukum publik serta ini merupakan bagian dari  tata  tertib  hukum  yang  mengendalikan  ikatan  antara  penguasa  serta warganya,  dengan  kata  lain  muat  metode  buat  mengendalikan pemerintahan.  Untuk    membiayai  bayaran  universal  pemerintah,  dimana
11 Ibid. , 402-403.

## Kharisma Salsabila: Penerapan Asas...
pajak  yang  dipungut  tidak  pernah  diperuntukan  untuk  bayaran  spesial ditatap  dari  segi  hukum,  hingga  pajak  hendak  terutang  apabila  penuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objekif. 12
Indonesia  selaku  negera  hukum,  bahwa  hukum  pengenaan  Pajak untuk warga diatur dalam Syarat Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-  IV.  Selaku  hukum  bahwa  yang  mengaturnya  (konsittusi)  pasti memerlukan  uraian  serta  tata  metode  penerapan  perpajakan  demi tercapainya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Dengan kata lain, pemungutan  pajak  wajib  dijalankan  bagi  hukum  supaya  pemerintah( petugas pajak) tidak berperan sewenang- wenang dalam menetapkan serta memungut pajak. Oleh sebab itu, pemungutan pajak di Indonesia pula diatur dalam Undang- undang tentang Perpajakan, antara lain merupakan Undang- undang No 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang- undang No 9 Tahun 1994 serta diperbaharui kembali lewat Undang- undang No 16 Tahun 2000 yang berikutnya diganti dengan Undang- undang No 28 Tahun 2007 tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan(KUP). 13
Di  dalam  asas  yuridis  pentingnya  pajak  diatur  dalam  undang- undang saat sebelum dicoba pemungutan bertujuan supaya tiap pemungutan pajak  didasarkan  pada  kepastian  hukum.  Titik  tolak  tujuan  hukum  disini dimaksudkan  buat  membagikan  proteksi  optimal  untuk  tiap  orang berkenaan  dengan  pembebanan  pajak  oleh  negeri.  Pajak  yang  dikenakan kepada  warga  wajib  diadaptasi  dari  keadaan  perkonomian  sesuatu  warga. Secara simpel bisa dikatakan kalau pembebanan pajak wajib bagi keahlian warga. Oleh sebab itu, hingga butuh ditetapkan syarat- syarat pemungutan pajak juga sebagai salah satu dari penerapan asas yuridis ini, antara lain 14
12 Simon L. Priestnall et al., “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指 標に関する共分散構造分析 Title,” Endocrine 9,  No.  May  (2020),  6,  https://www.slidesha re.net/maryamkazemi3/stability-of colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student _user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-bo ok/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n.
13 “Ketetapan Dan Keberatan Wajib Pajak,” Materikuliahperpajakan , last modified 2016, accessed December  4,  2021,  https://materikuliahperpajakan.wordpress.com/2016/01/16/ketetapan-dan- keberatan-wajib-pajak/.
14 Ibid.

## a. Pemungutan pajak wajib adil
Semacam  halnya  produk  hukum,  pajak  pula  memiliki  tujuan  buat menghasilkan  keadilan    dalam  perihal  pemungutan  pajak.  Adil  tersebut merupakan  adil  dalam  perundang-  undangan  ataupun  adil  dalam penerapannya. Contohnya dengan mengendalikan hak serta kewajiban para wajib pajak, Pajak diberlakukan untuk tiap masyarakat negeri yang penuhi ketentuan selaku wajib pajak.
b. Pengaturan pajak wajib bersumber pada Undang- undang
Dalam  Pasal  23  UUD  1945  yang  berbunyi:“  Pajak  dan  pungutan yang bertujuan untuk keperluan negera  diatur dengan Undang- Undang”, terdapat  sebagian  perihal  yang  butuh  dicermati  dalam  penataan  Undang- Undang  tentang  pajak,  ialah:  Pemungutan  pajak  yang  dicoba  oleh  negera yang  bersumber  pada  Undang-  undang  tersebut  wajib  dipastikan kelancarannya;  Jaminan  hukum  untuk  para  Harus  Pajak  buat  tidak diperlakukan  secara  universal;  Jaminan  hukum  hendak  terjaganya kerahasiaan untuk para wajib pajak. 15
c. Pemungutan pajak tidak mengusik perekonomian
Pemungutan pajak wajib diusahakan sedemikian rupa supaya tidak mengusik keadaan perekonomian, baik aktivitas penciptaan, perdagangan, ataupun  jasa.  Pemungutan  pajak  jangan  hingga  merugikan  kepentingan warga serta membatasi lajunya usaha warga selaku pemasok pajak, paling utama  pada  warga  kecil  serta  menengahPemungutan  pajak  wajib efesien.Bayaran  yang  dikeluarkan  dalam  rangka  pemungutan  pajak  wajib diperhitungkan,  jangan  hingga  pajak  yang  diterima  lebih  rendah  daripada bayaran  pengurusan  pajak  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  sistem  pemungutan pajak  wajib  simpel  serta  gampang  buat  dilaksanakan.  Dengan  demikian, Harus Pajak tidak hendak hadapi kesusahan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan ataupun dari segi waktu. 16
d. Sistem Pemungutan Pajak Wajib Sederhana
15 Ibid.
16 Ibid.
Kharisma Salsabila: Penerapan Asas...
Pajak  dipungut  hendak  sangat  memastikan  keberhasilan  dalam pungutan  pajak.  Sistem  yang  simpel  hendak  mempermudah  Harus  Pajak dalam  menghitung  beban  pajak  yang  wajib  dibiayai  sehingga  hendak membagikan  akibat  positif  untuk  para  Harus  Pajak  buat  tingkatkan pemahaman  dalam  pembayaran  pajak.  Kebalikannya,  bila  sistem pemungutan  pajak  rumit,  orang  hendak  terus  menjadi  enggan  membayar pajak.  Bersumber  pada  kutipan  diatas,  hingga  bisa  dilihat  secara  nyata ikatan  sebab-  akibat  antara  prinsip  pengenaan  pajak  dengan  tujuan ditetapkannya  pajak  bagi  hukum.  Mendengarkan  apa  yang  dikemukakan diatas,  hingga  pengenaan  pajak  terhadap  Harus  Pajak  paling  tidak  bisa dilihat dari 2 aspek berarti ialah: Awal, pengenaan pajak wajib melindungi warga  dari  perbuatan  ketidakadilan/  kesewenang-  wenangan  pemerintah sebagai  pihak  yang  memiliki  otoritas  dalam  memungut  pajak(  aspek peraturan);  Kedua,  pengenaan  pajak  wajib  menghasilkan  penyeimbang untuk  warga,  baik  dari  aspek  ekonomi,  sosial  ataupun  aspek  hukum. Pengenaan pajak untuk warga sebagaimana pula dalam UU Nomor. 6 Tahun 1983  pada  bagian  universal  uraian  kedua  melaporkan  kalau  sistem penyempurnaan sistem pajak cocok dengan tingkatan pertumbuhan sosial ekonomi  warga.  Dalam  menggapai  pemungutan  pajak  lewat  pengenaan beban  pajak  untuk  Harus  Pajak,  hingga  diperlukan  mekanisme  serta  tata metode perpajakan, sehingga diperoleh langkah- langkah hukum yang tentu dalam melaksanakan pemungutan pajak. Buat  menggapai  tujuan tersebut, dibutuhkan  pengaturan  substansi  dalam  peraturan  perundang-  undangan. Peraturan  perundang-  undangan  ini  yang  berperan  mengendalikan  guna terciptanya  pemahaman  hukum  serta  budaya  hukum  taat  pajak  dari persfektif wajib Pajak. 17
2. Upaya  penerapan  asas  ekonomi  pajak  agar  tidak  menghambat perekonomian masyarakat
17 Ibid.
Pada  dasarnya  guna  pajak  merupakan  selaku  sumber  keuangan negeri, tetapi terdapat guna lain yang pula berarti, ialah sumber keuangan negeri (budgetair). Pemerintah memungut pajak selaku sumber penerimaan negera yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya baik bersifat  teratur  ataupun  pembangunan.  Negara  semacam  halnya  rumah tangga  yang  membutuhkan  sumber-  sumber  keuangan  buat  membiayai kelanjutan  hidupnya.  Selaku  contoh,  dimasukkannya  pajak  dalam  APBN selaku  penerimaan  dalam  negera  dengan  tujuan  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah.  Selain  itu,  guna  pengatur  ataupun  guna  non- budgetair( regulerend) pula menjadi suatu yang berarti. Di samping usaha kalau  pajak  sebagai  pendapatan  dana  buat  khasiat  kas  negera,  pajak  pula harus dimaksudkan selaku usaha pemerintah yang ialah perlengkapan untuk mengendalikan,  melakukan  hukum  di  bidang  sosial  serta  ekonomi  serta selaku perlengkapan buat menggapai tujuan- tujuan tertentu yang posisinya di  luar  bidang  keuangan,  serta  bilamana  butuh  pemerintah  ikut  campur dalam  mengendalikan  dan  mengganti  lapisan  pemasukan  serta  kekayaan dalam zona swasta. 18 Oleh sebab itu, Pajak bagi Pasal 1 Undang- Undang No 28 Tahun 2007 tentang Pergantian Ketiga atas Undang- Undang No 6 Tahun 1983 tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan adalah “ donasi harus kepada negera yang terutang oleh orang individu atau badan yang  bersifat  memforsir  bersumber  pada  Undang  Undang,  dengan  tidak menemukan  timbal  balik  secara  langsung  serta  digunakan  buat  keperluan negeri untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 19
Pajak  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  berarti  dalam pembangunan  sesuatu  negeri,  spesialnya  dalam  pembangunan  ekonomi. Pajak  yang  disetorkan  oleh  harus  pajak  hendak  dipergunakan  buat membiayai tiap pembangunan serta pengeluaran pemerintahan. Kedudukan pajak dalam pembangunan ekonomi negara, antara lain ialah:
18 A  Ahsin  Thohari,  “Epistemologi  Pajak,  Prespektif  Hukum  Tata  Negara”, Jurnal  Legislasi Indonesia 8, No. 1 (2011), 1–10.
19 Ibid.
Kharisma Salsabila: Penerapan Asas...
a. Selaku Anggaran ataupun Penerimaan (Budgeter)
Pajak  tercantum  salah  satu  sumber  pendanaan  negeri  yang digunakan oleh pemerintah buat membiayai kebutuhan negeri. Penerimaan keuangan  yang  didapatkan  negeri  dari  zona  pajak,  masuk  kedalam Anggaran  Pemasukan  serta  Belanja  Negeri(  APBN)  tepatnya  ke  dalam komponen  penerimaan  dalam  negara.  Kedudukan  pajak  selaku  budgeter dapat  dikatakan  selaku  guna  yang  utama.  Dimana  pajak  dipergunakan selaku perlengkapan buat memasukkan dana pada kas negeri cocok dengan Undang- undang perpajakan yang berlaku.
b. Pajak Berfungsi untuk Mengendalikan (Regulator)
Kedudukan pajak selaku regulator jadi sesuatu  perlengkapan yang digunakan  buat  mengendalikan  ataupun  melakukan  kebijakan  pemerintah dalam  bidang  ekonomi  serta  sosial.  Kedudukan  pajak  yang  ialah  guna mengendalikan diucap pula selaku guna bonus. Dapat dikatakan bila guna regulator merupakan aksesoris dari guna budgeter. Kedudukan pajak selaku regulator  ini  dipergunakan  oleh  pemerintah  selaku  perlengkapan  buat menggapai tujuan tertentu. Yang mana dalam penerapannya dicoba cocok kebijakan yang berlaku.
c. Pajak Berfungsi Selaku Stabilitas
Kedudukan pajak selaku stabilitas ialah penerimaan negeri dari zona pajak  bisa  digunakan  buat  memantapkan  keadaan  perekonomian  negeri. Perihal  ini  berarti  kalau  perolehan  pajak  dapat  digunakan  buat memantapkan keuangan. 20 Salah satu triknya ialah dengan mengendalikan peredaran uang warga lewat pemungutan serta pemakaian pajak yang lebih efektif  serta  efisien  lagi.  Semacam  misalanya  terdapatnya  kebijakan stabilitas harga yang diperuntukan untuk memencet laju inflasi.
d. Pajak Berfungsi Selaku Redistribusi Pendapatan
Kedudukan pajak dalam pembangunan ekonomi negera berikutnya ialah  selaku  penerimaan  terbanyak  negera.  Dari  perolehan  pajak  selaku
20 “Peran Pajak Yang Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Negara,” accessed December 7, 2021, https://flazztax.com/2021/06/15/peran-pajak-yang-penting-dalam-pembangunan-ekonomi-negara/.
sumber pemasukan negera, hingga negera dapat melaksanakan pembiayaan buat pengeluaran serta pembangunan negeri. Guna pajak selaku redistribusi pemasukan  dapat  dipergunakan  selaku  modal  buat  membuka  lapangan pekerjaan baru. Sehingga, uang yang diperoleh dari zona pajak hendak terus hadapi  perputaran.  Ini  pula  dapat  menolong  meningkatkan  pemasukan warga yang berarti dalam pertumbuhan ekonomi negara. 21
Didalam pelaksanaan asas ekonomi Selaku generasi milenial harus pajak,  kita  diajak  buat  donasi  dalam  pemerataan  kesejahteraan  warga Indonesia melalui pemahaman membayar pajak yaitu
a. Pajak Akumulasi Nilai (PPN) Anak muda yang gemar jajanan ataupun berkumpul dengan sahabat di kafe ataupun restoran kilat saji hendaknya mengingat kalau PPN sebesar 10 persen, yang ada di dasar struk, dapat menolong  masyarakat  desa  di  pelosok  Indonesia  memperoleh  akses terhadap  listrik.  Tidak  cuma  itu,  dorongan  dari  PPN  pula  dapat menolong  warga  yang  memerlukan  buat  menemukan  pembelajaran yang lebih layak.
b. Perpanjang  paspor,  Tanpa  disadari,  kalangan  milenial  yang  menjajaki proses  tersebut  secara  tidak  langsung  jadi  agen  pembangunan  dalam mewujudkan  pemerataan  ekonomi  di  Indonesia  sebab  bayaran perpanjang paspor pula terkategori selaku penerimaan negeri.
c. Perpanjang SIM,. Selaku bagian dari Penerimaan Negeri Bukan Pajak( PNBP), bayaran yang dibayarkan buat perpanjang SIM pula digunakan untuk  pembangunan  nasional,  salah  satunya  lewat  pengurangan kemiskinan serta kenaikan pelayanan dasar. 22
21 Ibid.
22 Ria  Theresia  Sitomorang,  “5  Jenis  Pajak  Bisa  Bantu  Kesejahteraan  Rakyat,” Finansial.Bisnis.Com , last modified 2019, accessed December 7, 2021, https://finansial.bisnis.com/read/20190810/55/1134859/5-jenis-pajak-bisa-bantu-kesejahteraan-rak yat-sudah-tahu.
Kharisma Salsabila: Penerapan Asas...

## D. PENUTUP
Kesejahteraan  rakyat  diupayakan  oleh  pemerintah  melalui pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan. Upaya penerapan  tadi  bertujuan  untukt  mempertinggi  kesejahteraan  rakyat  baik secara  materiil  juga  spiritual.  pada  rangka  mewujudkan  tujuan  tadi,  tentu saja negara membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. galat satu  asal dana yg dimaksud artinya berasal dari pajak. Melalui pajak yg dibayarkan rakyat,  pemerintah  pula  akan  mengembalikannya  kepada  warga  dalam bentuk  yang  lain  melalui  implementasi  program-program  negara  buat kesejahteraan  semua  rakyat.  sebagai  akibatnya  fungsi  pajak  bagi  rakyat serta  negara  bisa  tercapai.dalam  perekonomian  negara,  asal  pendapatan serta  pengeluaran  negara  telah  mempunyai  plot-plot  eksklusif.  Termasuk plot penerimaan pajak buat pembangunan negara yg berkelanjutan dan plot pengeluaran buat kepentingan belanja negara. Pajak yang terkumpul berasal setoran masyarakat di akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat buat menaikkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Setiap pembangunan  yang  diselenggarakan  negara  artinya  bagian  berasal pengeluaran negara serta bersumber asal pajak yang terkumpul. Termasuk belanja dan pembiayaan beragam proyek mirip ruang publik misalnya saja taman  kota,  tempat  tinggal  sakit,  jembatan,  sekolah,  puskesmas,  tempat kerja polisi serta lain sebagainya, didanai menggunakan pajak. Keperluan lain seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM),  pembangunan  infrastruktur,  pembangunan  fasilitas  publik,  honor Pegawai  Negeri,  belanja  senjata,  kapal  perang,  dan  lain-lain,  jua  dibiayai menggunakan pemasukan negara yang bersumber berasal pajak. Jadi, Jika semakin banyak pemasukan negara atas pajak maka semakin banyak pula pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang  bisa dilakukan pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Artikel Jurnal Cetak
Ii, B A B, Asas Dan, and Dasar Pemungutan. “Bab Ii Asas Dan Dasar Pemungutan Pajak” (1991), 21–40.
Nugroho, A. “Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 0, No. 0 (2011), 206–221.
Pranoto  dan  Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo.  “Reformasi  Birokrasi  Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak.” Yustisia Jurnal Hukum 95, No. 2 (2016), 395–414.
Thohari, A Ahsin. “Epistemologi Pajak, Prespektif Hukum Tata Negara.” Jurnal Legislasi Indonesia 8, No. 1 (2011), 1–10.
Yasmin Restu Pratiwi. “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap
Selebritis  Instagram  Dari  Hasil  Endorsement  Dihubungkan  Dengan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan.”
Universitas Pasundan , No. 1 (2018), 30–68.

## 2. Artikel Jurnal Online (Elektronik)
Advianto, L.Y. Hari Sih. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak  Dalam  Sistem  Hukum  Pajak  Indonesia.” Simposium  Nasional Keuangan Negara , No. 7 (2018), 19.
https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/251/130.
Jainah,  Zainab  Ompu.  “Keadilan  Progresif.” Keadilan  Progresif 11  No.1,  No.  2 (2020). http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/.
Priestnall,  Simon  L.,  Nancy  Okumbe,  Linda  Orengo,  Richard  Okoth,  Surinder Gupta, Nikita Nakul Gupta, Nikita Nakul Gupta, et al. “No 主観的健康感 を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構
造分析 Title.” Endocrine
9, no. May (2020), 6.
https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of- colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guid e_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com /sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n.
Sitomorang,  Ria  Theresia.  “5  Jenis  Pajak  Bisa  Bantu  Kesejahteraan  Rakyat.”
Finansial.Bisnis.Com .  Last  modified  2019.  Accessed  December  7,  2021. https://finansial.bisnis.com/read/20190810/55/1134859/5-jenis-pajak-bisa- ba ntu-kesejahteraan-rakyat-sudah-tahu.
Sulastyawati, Dwi. “Bagi Kesejahteraan Rakyat.” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, No. 10 (2020), 119–128. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/.
“Ketetapan Dan Keberatan Wajib Pajak.” Materikuliahperpajakan . Last modified 2016. Accessed December 4, 2021. https://materikuliahperpajakan.wordpress.com/2016/01/16/ketetapan-dan- keberatan-wajib-pajak/.
“Peran  Pajak  Yang  Penting  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Negara.”  Accessed December  7,  2021.  https://flazztax.com/2021/06/15/peran-pajak-yang- penting-dalam-pembangunan-ekonomi-negara/.