## Elaborasi Program CSR Untuk Percepatan Pencapaian MDGs  di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Indonesia

## Herlan 1

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

## Abstrak
Deklarasi  Milenium  merupakan  kesepakatan  para  Kepala  Negara  dan  perwakilan  dari  189  negara  dalam  sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia  untuk bersinergi dalam  mencapai Tujuan Pembangunan Milenium ( Millennium Development Goals-MDGs ) pada tahun  2015.  Menindaklanjuti  upaya  mempercepat  pencapaian  MDGs  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Inpres  Nomor  3 Tahun  2010  tentang  Program  Pembangunan  yang  Berkeadilan,  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  sebagai  salah  satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, bertekad dan berkomitmen untuk mensukseskan program MDGs dengan melakukan  model  elaborasi  program  MDGs  dengan  program  CSR  ( Corporate  Social  Reponsibility )  yang  selama  ini program CSR masih belum dilakukan secara terkendali dan terkoordinasi dengan baik dalam implementasinya. Oleh karena itu melalui model kemitraan antara pemerintah daerah dengan program CSR yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan diharapkan  program MDGs dapat tercapai.
Kata Kunci : Elaborasi, MDGs, CSR

## Pendahuluan
eklarasi  Milenium  yang  merupakan kesepakatan  para  Kepala  Negara  dan perwakilan  dari  189  negara  dalam sidang  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  di New  York  pada  bulan  September  2000 menegaskan  kepedulian  utama  masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium ( Millennium Development  Goals-MDGs )  pada  tahun  2015. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus  utama  pembangunan  yang  mencakup semua  komponen  kegiatan  yang  tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat. Adapun 8 tujuan MDGs yang ingin dicapai dan dituntaskan oleh bangsa Indonesia tahun 2015, yaitu:
1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
1 Doktor & Wakil Dekan Bidang Pendidikan FISIP Untan
4. Menurunkan kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB)
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan  kemitraan  pembangunan di tingkat global
Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani program MDGs tersebut telah menggalakkan pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  2005-2025,  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2004- 2009  dan  2010-2014,  serta  Rencana  Kerja Tahunan  berikut  dokumen  anggarannya. Berlandaskan strategi progrowth, pro-job, pro- poor, dan pro-environment, alokasi dana dalam anggaran  pusat  dan  daerah  untuk  mendukung pencapaian  berbagai  sasaran  MDGs  terus meningkat setiap tahunnya. Kemitraan produktif  dengan  masyarakat  madani  dan
D
sektor swasta berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs.
Menurut laporan pencapaian tujuan pembangunan milineum di Indonesia (Bappenas, 2011) bahwa  sampai dengan tahun 2010  ini,  Indonesia  telah  mencapai  berbagai sasaran  dari  Tujuan  Pembangunan  Milenium yang  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga kategori  yaitu:  (a)  sasaran  yang  telah  dicapai; (b)  sasaran  yang  menunjukkan  kemajuan signifikan dan diharapkan dapat  tercapai  pada tahun  2105;  dan  (c)  sasaran  yang  masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. Adapun sasaran dari tujuan Pembangunan. Milenium  (MDGs)  yang  telah  dicapai, mencakup:
a. MDG  1 -  Proporsi  penduduk  yang  hidup dengan  pendapatan  per  kapita  kurang  dari USD  1  per  hari  telah  menurun  dari  20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008.
b. MDG  3  - Kesetaraan  gender  dalam  semua jenis  dan  jenjang  pendidikan  telah  hampir tercapai  yang  ditunjukkan  dengan  rasio angka  partisipasi  murni  (APM)  perempuan terhadap  laki-laki  di  SD/MI/Paket  A  dan SMP/MTs/Paket  B  berturut-turut  sebesar 99,73  dan  101,99,  dan  rasio  angka  melek huruf  perempuan  terhadap  laki-laki  pada kelompok  usia  15-24  tahun  sebesar  99,85 pada tahun 2009.
c. MDG  6  - Prevalensi  tuberkulosis  menurun dari 443 kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per100.000  penduduk  pada  tahun  tahun 2009.
Selanjutnya, sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium  (MDGs)  yang  telah  menunjukkan kemajuan  signifikan  dan  diharapkan  dapat tercapai pada tahun 2015 ( on-track ) adalah:
a. MDG 1 - Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007. Target 2015 sebesar 15,5 persen diperkirakan akan tercapai.
b. MDG  2 -  Angka  partisipasi  murni  untuk pendidikan dasar mendeka? 100 persen dan tingkat  melek  huruf  penduduk  melebihi 99,47 persen pada 2009.
c. MDG 3  - Rasio  APM  perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan
tinggi pada tahun 2009 berturut-turut 96,16 dan  102,95.  Dengan  demikian  maka  target 2015  sebesar  100  diperkirakan  akan tercapai.
d. MDG  4 -  Angka  kematian  balita  telah menurun  dari  97  per  1.000  kelahiran  pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 dan diperkirakan target 32 per  1.000  kelahiran  pada  tahun  2015  dapat tercapai.
e. MDG  8 -  Indonesia  telah  berhasil mengembangkan  perdagangan  serta  sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan, bisa  diprediksi  dan  non-diskriminatif  – ditunjukkan  dengan  adanya  kecenderungan positif  dalam  indikator  yang  berhubungan dengan perdagangan dan system perbankan nasional.  Pada  saat  yang  sama,  kemajuan signifikan  telah  dicapai  dalam  mengurangi rasio  pinjaman  luar  negeri  terhadap  PDB dari  24,6  persen  pada  1996  menjadi  10,9 persen  pada  2009. Debt  Service  Ratio juga telah  berkurang  dari  51  persen  pada  tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Sasaran  dari  Tujuan  Pembangunan  Milenium (MDGs) yang telah menunjukkan kecenderungan  kemajuan  yang  baik  namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran  yang  ditetapkan  pada  tahun  2015, mencakup:
a. MDG 1 - Indonesia telah menaikkan ukuran untuk  target  pengurangan  kemiskinan  dan akan  memberikan  perhatian  khusus  untuk mengurangi    tingkat  kemiskinan  yang diukur  terhadap  garis  kemiskinan  nasional dari  13,33  persen  (2010)  menjadi  8-10 persen pada tahun 2014.
b. MDG 5 - Angka kematian ibu menurun dari 390  pada  tahun  1991  menjadi  228  per 100.000  kelahiran  hidup  pada  tahun  2007. Diperlukan  upaya  keras  untuk  mencapai target  pada  tahun  2015  sebesar  102  per 100.000 kelahiran hidup.
c. MDG  6  - Jumlah  penderita  HIV/AIDS meningkat,  khususnya  di  antara  kelompok risiko  tinggi  pengguna  narkoba  suntik  dan pekerja seks.
d. MDG 7 - Indonesia memiliki tingkat emisi gas  rumah  kaca  yang  tinggi,  namun  tetap berkomitmen  untuk  meningkatkan  tutupan
hutan,  memberantas  pembalakan  liar  dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan  untuk  mengurangi  emisi  karbon dioksida paling sedikit 26 persen selama 20 tahun  ke  depan.  Selain  itu,  saat  ini  hanya 47,73  persen  rumah  tangga  yang  memiliki akses  berkelanjutan  terhadap  air  minum layak dan 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi  yang  layak.  Diperlukan  perhatian khusus,  untuk  mencapai  target  MDG  pada tahun 2015.
Keberhasilan  pembangunan  Indonesia,  telah menuai  berbagai  prestasi  dan  penghargaan dalam  skala  global.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kemajuan  pembangunan  ekonomi  dalam  lima tahun terakhir, telah mengurangi ketertinggalan Indonesia  dari  negara-negara  maju.  Negara- negara  maju  yang  tergabung  dalam  OECD ( Organization  of  Economic  and  Cooperation Development )  mengakui  dan  memberikan apresiasi  kemajuan  pembangunan  Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bersama Cina, India, Brazil,  dan  Afrika  Selatan  diundang  untuk masuk dalam kelompok ‘ enhanced engagement countries ’ atau negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya  dengan  negara-negara  maju. Indonesia  sejak  2008  juga  tergabung  dalam kelompok Group-20 atau G-20, yaitu dua puluh negara  yang menguasai  85 persen Pendapatan Domestik  Bruto  (PDB)  dunia,  yang  memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.
Dalam  merancang  pencapaian  MDGs  ke depan,  jumlah  pertumbuhan  dan  persebaran penduduk  menjadi  salah  satu  pertimbangan penting  mencakup  perluasan  akses  pelayanan kesehatan  reproduksi  dan  keluarga  berencana, serta  perlindungan  bagi  hak-hak  reproduksi. Saat  ini,  jumlah  penduduk  Indonesia  adalah 237,5  juta  jiwa  (hasil  sementara  Sensus Penduduk  2010,  BPS),  telah  meningkat  lebih dari  dua  kali  lipat  dibandingkan  jumlahnya pada  tahun  tahun  1971.  Meski  terjadi penurunan  laju  pertumbuhan  penduduk  dari 1,97 persen per tahun pada kurun waktu 1980- 1990 menjadi 1,49 persen per tahun pada kurun waktu 1990-2000, dan menjadi 1,30 persen per tahun  pada  tahun  2005.  Diperkirakan  jumlah penduduk  Indonesia  pada  tahun  2015  akan mencapai  sekitar  247,6  juta  jiwa  (Proyeksi
Penduduk  Indonesia  2005-2025).  Dari  jumlah tersebut,  sekitar  60,2  persen  berada  di  Pulau Jawa  yang  memiliki  luas  hanya  7  persen  dari total luas Indonesia.
Langkah - langkah yang dilakukan pemerintah  Indonesia  untuk  mempercepat pencapaian MDGs selama lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 3 Tahun  2010  tentang  Program  Pembangunan yang berkeadilan, meliputi:
1. Pemerintah menyusun Peta Jalan Percepatan Pencapaian  MDGs  yang  akan  digunakan sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan percepatan pencapaian MDGs di seluruh Indonesia.
2. Pemerintah provinsi menyiapkan “Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs” yang digunakan sebagai dasar bagi perencanaan, peningkatan koordinasi upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Alokasi dana pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten  akan  terus  ditingkatkan  untuk mendukung  intensifikasi  dan  perluasan program-program pencapaian MDGs. Akan dirumuskan  mekanisme  pendanaan  untuk memberikan  insentif  kepada  pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pencapaian MDGs.
4. Dukungan untuk perluasan pelayanan sosial di  daerah  tertinggal  dan  daerah  terpencil akan ditingkatkan.
5. Kemitraan  Pemerintah  dan  Swasta  (KPS atau Public  Private  Partnership/PPP )  di sektor  sosial,  khususnya  pendidikan  dan kesehatan akan dikembangkan untuk meningkatkan  sumber  pembiayaan  dalam mendukung upaya pencapaian MDGs.
6. Mekanisme  untuk  perluasan  inisiatif  CSR ( Corporate  Social  Responsibility )  akan diperkuat dalam rangka mendukung pencapaian MDGs.
7. Meningkatkan  kerjasama  pembangunan terkait  konversi  utang  ( debt  swap )  untuk pencapaian  MDGs  dengan  negara-negara kreditor.
Elaborasi Program CSR Dalam Percepatan Pencapaian  MDGs  di  Kabupaten  Kubu Raya
Dalam upaya percepatan pencapaian MDGs, peran  serta  masyarakat,  termasuk  organisasi masyarakat  dan  kelompok  perempuan,  telah memberikan  kontribusi  nyata  terutama  di bidang pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan  lingkungan  hidup.  Kedepan,  gerakan masyarakat  yang  mengakar  di  akar  rumput tersebut  akan  terus  diperhatikan  untuk mempercepat pencapaian MDGs dan meningkatnya kesejahteraan secara
berkelanjutan.
Menindaklanjuti upaya mempercepat pencapaian MDGs selama lima tahun ke depan (tahun  2015)  sebagaimana  diamanatkan  oleh Inpres Nomor 3 Tahun  2010 tentang Program Pembangunan  yang  Berkeadilan.  Pemerintah Kabupaten  Kubu  Raya  sebagai  salah  satu kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Kalimantan Barat,  berdiri  sejak  disahkannya  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2007  Tentang Pembentukan  Kabupaten  Kubu  Raya  Di Provinsi  Kalimantan  Barat  pada  tanggal  10 Agustus 2007, telah bertekad dan berkomitmen untuk  mensukseskan  percepatan  pencapaian MDGs.
Namun upaya untuk merealisasikan percepatan  pencapaian  MDGs    di  kabupaten Kubu  Raya  di  tahun  2015  bukanlah  sesuatu yang mudah dilakukan, mengingat tahun 2011 yang  lalu,  ditinjau  dari  Indek  Pembangunan Manusia  (IPM)  Kabupaten  Kubu  Raya  masih berada  pada  peringkat 10    dari  14 kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan  Barat. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  di kabupaten  Kubu  Raya  masih  berada  dalam posisi rentan dari masalah kemiskinan, tingkat pendidikan  dan  kesehatan  penduduk  yang masih rendah.  Ini menunjukkan bahwa APBD kabupaten Kubu Raya yang berjalan selama ini maupun adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan wilayah Kabupaten Kubu Raya,  masih  belum  mampu  untuk  membiayai semua  program  yang  telah  direncanakan. Kondisi  seperti  ini  berdampak  terhadap  tidak berjalannya program-program dalam pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat. Oleh sebab itu berbagai alternatif dan  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten  Kubu  Raya  untuk  mendapatkan
pendanaan  dalam  mensukseskan  percepatan pencapaian MDGs tahun 2015.
Salah  satu  strategi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kabupaten  Kubu  Raya  dalam mendukung  percepatan  pencapaian  MDGs adalah  melakukan  elaborasi  program  CSR ( Corporate Social Reponsibility) yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan swasta maupun  BUMN/BUMD  yang  beroperasi  di wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya  dengan program  percepatan  pencapaian  MDGs  tahun 2015 yang dilakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Wineberg  dan  Rudolph  memberi  definisi CSR  sebagai:  “ The  contribution  that  a company  makes  in  society  through  its  core business  activities,  its  social  investment  and philanthropy programs, and its engagement in public policy ”( Wineberg,
2004:72). Selanjutnya dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa konsep CSR itu memang agak tumpang tindih, ( overlap ) dengan konsep ( good ) corporate governance dan konsep etika bisnis (Reksodiputro,2004). Sedangkan Schermerhorn  (1993)  memberi  definisi  CSR sebagai  suatu  kepedulian  organisasi  bisnis untuk  bertindak  dengan  cara-cara  mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal (Schermerhorn, 1993).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  CSR adalah  sebuah  pendekatan  dimana  perusahaan mengintegrasikan  kepedulian  sosial  dalam operasi  bisnis  mereka  dan  dalam  interaksi mereka  dengan  para  pemangku  kepentingan ( stakeholders ) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005).
Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan  atau  bahkan  sering  diidentikkan dengan  CSR  ini  antara  lain  Pemberian/Amal Perusahaan ( Corporate Giving/Charity ), Kedermawanan Perusahaan ( Corporate philanthropy ),
Relasi Kemasyarakatan Perusahaan  ( Corporate  Community/Public Relations ),  dan  Pengembangan  Masyarakat ( Community Development ). Keempat nama itu bisa  pula  dilihat  sebagai  dimensi  atau pendekatan  CSR  dalam  konteks  Investasi Sosial Perusahaan ( Corporate Social Investment/Investing )  yang  didorong  oleh
spektrum  motif  yang  terentang  dari  motif “amal”  hingga  “pemberdayaan”  (Brilliant, 1988:  299-313).  Di  sinilah  letak  pentingnya pengaturan  CSR  di  Indonesia,  agar  memiliki daya  atur,  daya  ikat  dan  daya  dorong.  CSR yang semula bersifat voluntary perlu ditingkatkan  menjadi  CSR  yang  lebih  bersifat mandator y. Dengan demikian dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan  sistematis  dalam  ikut  meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro- masyarakat  dan  lingkungan  seperti  ini  sangat dibutuhkan  ditengah  arus  neoliberalisme seperti  sekarang  ini.  Sebaliknya  disisi  lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila  harapannya  itu  berada  diluar  batas aturan yang berlaku.
Dasar  pertimbangan  mengapa  pemerintah Kabupaten  Kubu  Raya  menganggap  perlu melibatkan  pihak  perusahaan  swasta  maupun BUMN/BUMD dalam mensukseskan program MDGs di Kabupaten Kubu Raya, antara lain:
Perusahaan  swasta  atau  BUMN/BUMD  di Kabupaten Kubu Raya cukup banyak jumlahnya  yaitu  125  perusahaan.  Dimana untuk tiap perusahaan yang sudah mendapatkan  hasil  atau  keuntungan    mereka memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan Program CSR ( Corporate Social Reponsibility ) yaitu  tanggung  jawab  sosial  bagi  setiap perusahaan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  isi pasal  74  Undang-undang  Perseroan  Terbatas (UUPT) yang baru.
Adanya  deklarasi  yang  dilakukan  oleh Forum  Ekonomi  Dunia  melalui Global
Governance Initiative menggelar World Business Council For Sustainablle
Development di  New  York  pada  tahun  2005, Salah satu  deklarasi  penting disepakati bahwa CSR  jadi  wujud  komitmen  dunia  usaha  untuk membantu PBB dalam merealisasikan Millennium Development Goals (MDGs).
Amanat yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia  sebagaimana  dituangkan  dalam Inpres Nomor 3 Tahun  2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
Program  percepatan  pembangunan  MDGs yang ingin dicapai apabila ditinjau dengan visi dan  misi  Pemerintah  kabupaten  Kubu  Raya sangat  relevan,  yaitu:  Kabupaten  Kubu  Raya Terdepan  dan  Berkualitas,  namun  dalam merealisasikannya masih mengalami hambatan terutama terbatasnya dana.
Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan  catatan  keuangan  perusahaan semata (single  bottom  line) ,  melainkan  sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan  biasa  disebut (Triple  bottom  line ) sinergi  tiga  elemen  ini  merupakan  kunci  dari konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Oleh sebab  itu,  adanya  tanggung  jawab  sosial  dari pihak perusahaan dengan menyisihkan keuntungan  sebesar  2,5  persen  dipandang penting untuk dioptimalkan dan didayagunakan dalam  percepatan  MDGs  di  Kabupaten  Kubu Raya.

## Model Elaborasi Program CSR DenganPencapaian Percepatan MDGs 2015
Berdasarkan  uraian  bagan  di  atas  dapatlah dikemukakan langkah-langkah yang dilakukan agar  terciptanya  elaborasi  program  CSR  yang akan  dilaksanakan  oleh  pihak  Perusahaan bersinergi dengan program pembangunan yang berlandaskan  pada  percepatan  pencapaian
MDGs 2015 di Kabupaten  Kubu Raya sebagai berikut:

## Pemetaan Stakeholder Sektor Swasta (Perusahaan)
Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kubu  Raya,  ada  yang  terdiri  dari  perusahaan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Penyusunan Data Base MDGS Kubu Raya Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah
Berlandaskan MDGs
Program Pencapaian
Percepatan MDGs 2015
8 Tujuan MDGs 1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan 2. Mencapai Pendidikan
Dasar untuk Semua 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Menurunkan Kematian Anak 5. Meningkatkan Kesehatan
Ibu 6. Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan
Peyakit Menular lainnya
(TB)
7. Menjamin kelestarian
Hidup 8. Mengembangkan
Kemitraan Pembangunan di Tingkat Global Perusahaan/ BUMN di Kubu Raya Pelaksanan Program CSR Sumber Dana APBD/APBN Sumber Dana 2,5 % Keuntungan Perusahaan Terdapat Program
Pembangunan Sosial Yang Tidak Terdanai Informasi Program CSR yang diperlukan Pemetaan Data Perusahaan di Kubu Raya
perkebunan,  kehutanan,  penangkaran  ikan, kuasa  pertambangan,  dan  perusahaan  milik BUMN.  Perusahaan  BUMN  misalnya,  PT. Angkasa  Pura  yang  mengelola  Bandara Supadio,  Dealer  PT.  PLN  Wilayah  V  yang mengelola listrik atau Pertamina yang di Kubu
Raya hanya khusus melayani pesawat-pesawat yang  datang  dan  pergi  di  Bandara  Supadio. Masing-masing,  merupakan  kegiatan  BUMN yang  memiliki  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan (CSR) terhadap masyarakat (minimal terhadap masyarakat sekitar).
Tabel 1

## Jumlah dan Jenis Perusahaan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011
No Bidang Usaha Jumlah Perusahaan Keterangan 1. Perkebunan Sawit 9 Menghasilkan 2 Kehutanan 6 Menghasilkan 3 Penangkaran Ikan Arwana 19 Menghasilkan 4 Kuasa Pertambangan 11 Menghasilkan 5 Industri berskala Besar 75 Menghasilkan 6. Usaha BUMN 5 Menghasilkan Jumlah 125 Sumber data: Data Diolah KKR, 2013
Perusahaan-perusahaan ini  diharapkan dengan keuntungan  yang  diperolehnya  diharapkan sebagian dari keuntungannya itu disumbangkan kepada  masyarakat.  Angka  pastinya  sulit ditentukan, tetapi, sebagai indikasi pendapatan potensial, banyaknya pelanggan atau konsumen yang menggunakan layanan perusahaan-perusahaan  tersebut,  dapat  proyek menyebutkan
pendapatan potensial perusahaan.
Selama  ini  program  CSR  yang  dilakukan oleh  pihak  perusahaan  tidak  diketahui  berapa besar  jumlah  yang  disampaikan  kepada masyarakat  sekitar  perusahaan.  Hal  ini disebabkan  perusahaan  dalam  mengeluarkan data  keuangan  sangat  tertutup.  Demikian  juga dalam  melaksanakan  CSR  seringkali  tidak diketahui  oleh  pihak  pemerintah  kabupaten sehingga program CSR yang dilakukan kurang koordinasi  dengan  pihak  pemda  kabupaten Kubu Raya.
Di  sisi  lain,  banyak  perusahaan  yang  pada waktu  akan  beroperasi,  memberi  janji  yang menggiurkan  kepada  masyarakat  sekitar. Dengan  mengatakan: “Perusahaan  ini,  nanti akan  menyediakan  pendekatan  yang  inovatif bagi  pembangunan  berkelanjutan,  pelestarian budaya  dan  konservasi  keanekaragaman hayati.  Dari  awal,  pekerjaan  besar  ini  telah
dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan  sejumlah  prinsip  utama: komunitas, kemitraan, konsultasi dan tanggung jawab perusahaan.”
Namun dalam realitanya seringkali perilaku perusahaan-perusahaan, jauh dari bertanggungjawab  karena  perusahaan  ini menanamkan  modalnya  dalam  wilayah  yang secara lokal masuk dalam hak ulayat. Sehingga karena  perusahaan  merasa  telah  memiliki  hak konsesi maupun hak konversi, maka kemudian perusahaan  menganggap  bahwa  masyarakat lokal  tidak  berhak  untuk  menggunakan  hak ulayatnya.  Oleh  karena  itu,  dampaknya  jauh lebih banyak daripada manfaatnya.
Salah satu  contoh  dampak  yang  tidak  akan pernah  dapat  diperbaiki  adalah  hilangnya keragaman hayati yang menjadi ciri-khas alam Kalimantan. Begitu pula dengan hilangnya hak azasi  masyarakat  lokal  dalam  memenuhi kebutuhan  pokoknya.  Hilangnya,  bibit-bibit tanaman  lokal  (padi  local,  buah-buahan  lokal, anggrek,  binatang  maupun  pohon-pohon  khas Kalimantan),  maka  tidak  mengherankan  jika akan  timbul  masalah  HAM  dan  lingkungan hidup yang buruk. Dari persepektif luas lainnya –  yaitu  perubahan  iklim  —  dapat  juga diperdebatkan bahwa akan lebih bertanggungjawab jika perusahaan,
meninggalkan  kegiatannya  itu  dan  tidak mengutak-atik aspek-aspek yang dapat mempengaruhi atmosfer.
Melalui  pendataan  jumlah  perusahaan swasta dan BUMN diharapkan terjadi koordinasi dan saling sinergi dalam pelaksanaan  program  pembangunan  di  daerah termasuk percepatan pencapaian MDGs.

## Penyusunan Database MDGs
Kabupaten  Kubu  Raya  sebagai  kabupaten termuda  di  Kalimantan  Barat  bertekad  ingin menjadi  yang  terdepan  dan  berkualitas. Menyadari berbagai keterbatasan dan hambatan  maka  kegiatan  pembangunan  harus terfokus pada permasalahan-permasalahan yang dijadikan skala prioritas, dan diprogramkan dalam perencanaan daerah.
Salah  satu  input  yang  menentukan  kualitas perencanaan pembangunan adalah ketersediaan data  yang  berkualitas  yaitu  data  yang  akurat dan  terkini.  Data  juga  sebagai  alat  untuk mengukur  keberhasilan  pembangunan  secara langsung  menjadi  alat  penilaian  atas  kinerja SKPD terkait.
Kegiatan  penyusunan  database  MDGs  dan program pembangunan Kabupaten Kubu Raya melibatkan  kerjasama  beberapa  unsur  antra lain:
a. Bappeda Kabupaten Kubu Raya
b. Bappenas
c. Kemitraan/Partnership Indonesia
d. Yayasan Dian Khatulistiwa (YSDK).
Proses  penyusunan  data  Bases  MDGs dimulai dengan lokakarya memahami program aplikasi  komputer untuk  penyusunan database program Pro  Poor  Planning, Budgeting  and Monitoring (P3BM)  Bappenas.  Kemudian diadakan  pelatihan  bagi  staf  seluruh  SKPD termasuk  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Kubu Raya. Selesai pelatihan peserta dikumpulkan  kembali  untuk  mengentry  data SKPD  masing-masing  yang  didampingi  oleh tim P3BM Bappenas. Dari entry data tersebut, kabupaten Kubu Raya sudah dapat mengisi 75 indikator MDGs.
Menurut  Koordinator  tim  P3BM  Bappenas (Dr.  Ir.  La  Ega,  MS),  berdasarkan  entry  data yang  sudah  dilakukan  di  beberapa  daerah propinsi,  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia,
Kabupaten  Kubu  Raya  dapat  mencapai  75 indikator  dari  91  indikator  dan  ini  merupakan yang tertinggi di Indonesia saat ini (27 Pebruari 2013).
Dengan  adanya  database  di  Kabupaten Kubu Raya ini, maka setiap masyarakat berhak mendapatkan  data-data  tentang  kemiskinan, pendidikan,  kesehatan  dan  bidang  lainnya  di Bappeda  Kubu  Raya.  Selain  itu  melalui database  MDGs    dan  program  pembangunan ini,  setiap  SKPD  dapat  mengelola  data-data sesuai dengan bidangnya dengan sasaran, tepat ukuran dan diharapkan dapat berdampak pada efisiensi anggaran yang dikelola oleh pemerintah.
Sebagaimana  diungkapkan  Bupati  Kubu Raya (Muda Mahendra,  2011) bahwa database MDGS ini dapat dimanfaatan oleh setiap SKPD dan dapat mengelola data-data yang dihimpun dari  berbagai  sumber  untuk  menjadi  diagram guna  mengukur  keberhasilan    sebuah  institusi maupun  programnya.  Sebagaimana  diketahui bahwa  IPM  Kabupaten  Kubu  Raya  masih berada pada peringkat 10 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar tahun 2012. Penyusunan Rencana Pembangunan

## Daerah Berlandaskan MDGs
Mengingat  tenggat  waktu  pencapaian MDGs  adalah  tahun  2015  nanti,  maka  forum data pembangunan ini dipandang perlu sebagai tolok  ukur  sejauh  mana  tujuan  pembangunan Kubu  Raya  telah  tercapai  selama  5  tahun terakhir  (2008  –  2013).  Dari  forum  diskusi Bappeda  mengharapkan  akan  terkumpul  data yang mendetal dari setiap instansi pemerintah. Hal  ini  sebagai  acuan  dalam  merancang pembangunan  daerah  Kubu  Raya  5  tahun kedepan sehingga bisa dilihat sektor mana yang harus  mendapat  prioritas  pembangunan,  baik melalui APBN, APBD maupun bantuan pihak ketiga.
Penyerasian Program

## CSR Dengan Program MDGs
Pihak ketiga dalam konsep ini adalah pihak perusahaan  dilibatkan  untuk  berperan  serta dalam  penanggulangan  pendanaan  dalam program  MDGs  yang  tidak  terpenuhi  dari anggaran  yang  tersedia    dilimpahkan  kepada
pihak  perusahaan  untuk  membantu  dari program CSR sebesar 2,5% dari keuntungannya  perusahaan.  Oleh  sebab  itu, peran  Pemda  Kubu  Raya  dalam  hal  ini menyiapkan data yang akurat terhadap daerah- daerah dan program apa yang dibutuhkan untuk dilaksanakan  oleh  pihak  perusahaan  disinilah terjadi  sinergitas  dalam  percepatan  program MDGs  antara  pemerintah  daerah  Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan pihak perusahaan  melalui  program  CSR  yang dilakukan  secara  terpadu  dan  terkoordinir dengan  baik  sehingga  permasalahan  yang terjadi  di  masyarakat  dapat  tertanggulangi secaaa  merata  dan  program  CSR  yang dilaksanakan  oleh  pihak  perusahaan  dapat terselenggara secara terarah.
Dengan kata lain melalui database MDGs ini akan  menjadi  sumber  data  dalam  penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten Kubu Raya. Selain itu data MDGS yang lengkap juga menjadi  salah  satu  informasi  yang  sangat diperlukan  dalam  memberikan  masukan  dari pihak  Pemda  KabupatenKubu  Raya  kepada pihak  perusahaan/BUMN  dalam  menentukan daerah  mana  yang  memerlukan  pembangunan sosial  serta  jenis  program  CSR  apa  yang mestinya harus dilakukan oleh pihak perusahaan    atau  BUMN  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.

## Simpulan
1. Jumlah  perusahaan  yang  tersebar  di beberapa wilayah di  kabupaten Kubu Raya merupakan  potensi  yang  sangat  besar apabila  dikelola  dengan  baik  dalam  rangka percepatan pembangunan MDGs dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui dana  CSR  yang  menjadi  tanggung  jawab sosialnya dalam pembangunan masyarakat. 2. Untuk mensukseskan percepatan pencapaian  MDGs  di  Kabupaten  Kubu Raya,    perusahaan  harus  mengakui  bahwa permasalahan  masyarakat  adalah  tanggung jawab  pihak  perusahaan  juga.  Tidak  hanya itu,  perusahaan juga  harus  bersedia menanganinya.  Suatu  rencana    strategis  di belakang  program-program  CSR    justru akan mempercepat dalam mengatasi pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di kabupaten Kubu Raya.
3. Pelaksanaan  program  CSR  sebagai  wujud tanggung jawab perusahaan/BUMN kepada masyarakat  apabila  dielaborasikan  dengan program  percepatan  pencapaian  MDGS yang  dilakukan  pemerintah    Kabupaten Kubu  Raya  hasilnya  akan  mencapai  hasil yang  maksimal  dan  sasaran  program  yang tepat,  dan  sekaligus  dapat  mendukung tercapainya tujuan MDGs.

## Referensi
Ambadar, Jackie , 2008, CSR Dalam praktek di Indonesia, PT  Elex  Media  Komputindo, Jakarta .
Badaruddin , 2008 ,  Implementasi  Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan Terhadap
Masyarakat  Melalui  Pemanfaatan  Potensi Modal  Sosial:  Alternatif  Pemberdayaan Masyarakat  Miskin  di  Indonesia, USU, Medan . Boediono,  2009, Ekonomi  Indonesia  Mau Kemana, Kepustakaan  Populer  Gramedia dan Freedom Institute, Jakarta.
Daniri,  Mas  Achmad , 2009, Standarisasi
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Laporan), Jakarta.
Hikmat,  Harry , 2001, Strategi  Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora  Utama  Press,
Bandung. Laporan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Milineum  2010  di  Indonesia,  Diterbitkan Oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Profil Investasi Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2009 , Diterbitkan oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya.
Reksodiputro,  Mardjono.  (20/12/04)  Makalah Lokakarya  Nasional  Departemen  Luar Negeri  RI,  dengan  tema  “Peran  sektor usaha  dalam  pemenuhan,  pemajuan,  dan perlindungan HAM di Indonesia”., Jakarta: Hotel Borobudur.
Schermerhorn, John R. 1993. Management for Productivity . New York: John Wiley & Sons Seda,  Fransisca  SSE , 2004, Keadilan  Sosial, Upaya  mencari  Makna  Kesejahteraan Bersama  di  Indonesia, Penerbit  Buku
Kompas, Jakarta . Soetomo , 2006, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta .
Suharto,  Edi,  2004, Pendekatan  Pekerjaan Sosial  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin:  Konsep,  Indikator  dan  Strategi , Malang. Widjaya, Gunawan & Pratama, Yeremia Ardi,
2008, Resiko  Hukum  &  Bisnis  Perusahaan Tanpa  CSR ,  PT  Percetakan  Penebar
Swadaya, Jakarta. Wineberg,  Danette  and  Phillip  H.  Rudolph. (May 2004). “ Corporate Social Responsibility  –  What  Every  In  House
Counsel  Should  Know ”,  dalam  ACC Docket.
Artikel Koran dan Majalah : Agus Suman , 12 April 2010, Paradigma CSR, Harian Republika, Halaman 4. Harian  Koran  Tempo,  15  Januari  2009,
Kesalahpahaman tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .
Harian  Seputar  Indonesia,  7  Desember  2008,
Kapitalisme Kreatif Lewat CSR, Halaman 5.
Internet : Kalangit,  Holy  K.  M., Konsep  Corporate Social  Responsibility,  Pengaturan  dan Pelaksanaannya  di  Indonesia,  2  Februari 2009. www.csrindonesia.com. Pelaksanaan
CSR
di
Indonesia,
http://www.madani-ri.com/2008/02/11/ standarisasi-tanggung-jawab-sosial- perusahaan-bag-iii-finish/25 Juni 2009. Sofian,  Jhonatan ,  Mencari  Bentuk  Ideal Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan, http://jsofian.wordpress.com .
Suharto, Edi, Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan,  Harian  Pikiran  Rakyat,  22 April2008, http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissue s , diakses 25 Juli 2009.