## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN BUDAYA LOKAL PADA PERGURUAN TINGGI
Waway Qodratullah S * ) Surel: waway@polban.ac.id

## ABSTRACK
This  paper  discusses  the  idea  of  the  multicultural  education  development  strategy  based  on  the local  wisdom  at  higher  education.  Indonesia,  as  the  largest  archipelago  in  the  world,  certainly has  diverse  cultural  base.  The  fact  that  ethnic  and  cultural  plurality  is  not  only  justified historically,  sociologically,  and  anthropologically,  but  also  theologically.  An  important  thing  in the  sustainability  of  the  multicultural  education  is  the  loss  of  fanaticism  and  exclusivism tendencies.Therefore, the management of the proper local culture should become the core in the development of national education. The matter becomes the basis that the multicultural education suits  to  be  the  basis  of  the  character  education  in  higher  education.  Nevertheless,  multicultural education does not mean eliminating the primordial identity because it will cause the social and cultural  backwards.  The  Indonesian  culture  might  not  be  narrowed  down  into  particular  ethnic and  religion  for  such  actions  would  not  produce  the  original  identity.  Even  worse,  it  will disappear the original identity. The development of the multicultural education based on the local culture is carried through some steps: Identifying and constructing the data base of local culture; Inserting  the  values  of  local  wisdom  into  the  core  curriculum  of  higher  education  through  the content  of  the  Character  Education  Course;  Using  the  contextual-holistic  approach;  Providing facilities and infrastructure in accommodating the form of local culture; Exploring the values  of local  wisdom  in  classrooms; Building and promoting the foundation of the character educators; and Evaluating the achievement of learning outcomes
Kata Kunci: Pendidikan, Multikultur, Kearifan Lokal, Pendidikan Tinggi
* ) Waway Qodratullah S, S.Pd., M.Ag : Dosen Politeknik Negeri Bandung

## PENDAHULUAN
ndonesia sebagai negara kepulauan  terbesar  di  dunia, tentunya  mempunyai  akar  budaya yang  etnik  yang  beragam  dan  sangat kaya. Beragamnya budaya di
Indonesia  tentu  saja  akan  menjadi pisau  bermata  dua.  Di  satu  sisi beragamnya budaya
menjadi kebanggaan  nasional,  namun  disisi lain  apabila  ragam  budaya  ini  tidak dikelola  dengan  baik,  akan  menjadi
penyebab  utama  perpecahan  dan pertikaian di kalangan masyarakat.
Karenanya, pengelolaan budaya daerah yang baik seharusnya menjadi core dalam  pembangunan  pendidikan nasional.  Dengan  kata  lain,  apabila dikaitkan  dengan  pendidikan,  maka pendidikan
sebagai
proses pembudayaan manusia harus mengedepankan berbagai macam aspek  kehidupan  manusia,  termasuk disini  budaya  local  sebagai  akar  dan
I
asal  kehidupan  manusia.  Pendidikan tentu  saja  bukan  hanya  sarana transfer  of  knowledge ,  melainkan juga  masuk  sebagai transfer  of culture dan transfer of value .
Pandangan  multikultur  dalam praktik  kenegaraan  Indonesia  belum dijalani sebagaimana mestinya.
Bhinheka Tunggal Ika, sebagai slogan yang diagung-agungkan founding father dan  menjadi  ruh  perjalanan kebangsaan  Indonesia  ternyata  hanya menekankan pada aspek kesatuan dan cenderung  mengabaikan  keragaman budaya dan masyarakat Indonesia.
Pendidikan  yang  menjadikan multi budaya sebagai basisnya, bukan saja  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  kehidupan  manusia  secara individual, melainkan juga berimplikasi pada kehidupan manusia secara  social  dan  cultural.  Hal  ini karena  pendidikan  multi  budaya, sebagaimana  diisyaratkan  oleh  Blum (2001 : 16) sarat dengan penghargaan, penghormatan, dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk.
Dalam  kontek  pendidikan  di perguruan tinggi, penulis menilai saat
ini  dihadapkan  pada  dua  tantangan, yaitu tantangan eksternal dan internal. Tantangan  eksternal  yang  sifatnya tantangan  dari  luar  berupa  arus globalisasi yang begitu deras. Perubahan yang terjadi di masyarakat karena  kemajuan  iptek  yang  begitu cepat.  Dalam  situasi  ini,  pertukaran informasi,  budaya,  pola  hidup  antar bangsa  terjadi  secara  alamiah  dan tidak  dapat  terelakan  lagi.  Pada gilirannya  akan  terjadi  berbagai macam pegeseran nilai dalam kehidupan manusia. Sedangkan tantangan internal lebih berasal kepada  tantangan dan hambatan yang datangnya dari dalam system pendidikan itu sendiri, meliputi perbedaan pandangan mengenai
pendidikan berbasis budaya, ketidakjelasana  landasan  filosofis,
dan ketidak jelasan konsep pendidikan berbasis budaya.
Dalam hal kurikulum di perguruan tinggi, berdasarkan kepmendiknas  no  232  tahun  2006, ditetapkan  bahwa  bahwa  kurikulum inti di perguruan tinggi dikelompokan kedalam 5 kelompok yakni, Matakuliah Pengembangan
Kepribadian (MPK), Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan  (MKK),  Matakuliah Keahlian  Berkarya  (MKB),  dan Matakuliah Perilaku
Berkarya
(MPB). Melihat pengelompokan mata
kuliah  di  atas,  maka  pendidikan
multicultural berbasis kearifan budaya  local  dalam  kurikulum  di perguruan  tinggi  sejatinya  menjadi bagian  dari  pendidikan  karakter  yang sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU Pendidikan  Tinggi  No  12  tahun  2012 dan  PP  No  44  tahun  2015  meliputi mata  kuliah  Pendidikan  Agama, Pendidikan Kewarganegaraan,
Pendidikan  Pancasila,  dan  Bahasa Indonesia.
Berdasarkan  masalah  diatas, maka  penulis  mencoba  melakukan kajian pengembangan pendidikan multicultural berbasis
kearifan budaya  local  pada  perguruan  tinggi.
Makalah ini membatasi masalah pada kajian kebijakan
pendidikan
multicultural berbasis
kearifan
budaya  local  dalam  aspek  kurikulum dan  proses  pembelajaran.  Adapun perumusan  masalah  dalam  makalah
ini meliputi makna pendidikan multicultural,  makna  kearifan  budaya local  dan  pengembangan  kebijakan pendidikan multikultur berbasis kearifan  budaya  local  di  perguruan tinggi.

## PEMBAHASAN

## 1. Pendidikan Multikultural
Akar  pendidikan  multikultural, apabila  ditelaah  dari  asal-usulnya telah  dikenal  sejak  tahun  1960-an, setelah  adanya  gerakan  hak-hak  sipil sebagai  koreksi  terhadap  adanya kebijakan asimilasi kelompok minoritas  terhadap melting  pot yang sudah  berjalan  cukup  lama  tentang kultur  dominan  Amerika  khusunya New  York  dan  California  (Bank, 1984:  3;  Sobol,  1990:  18;  Supardan, 2007:  1033).  Pada  gilirannya,  istilah multi  budaya  tersebut  selalu  melekat dengan  pendidikan,  yang  mempunyai arti  secara  luas  meliputi any  set  of process  by  which  schools  work  with rather than against oppressed groups (sleeter,  1992:  141;  Supardan,  2007: 1033)
Secara bahasa, pendidikan multikultural  terdiri  dari  dua  term, yaitu  pendidikan  dan multikultural.
Waway Qodratulloh S, Pengembangan Pendidikan Multikultur ..., hal. 86 - 102
Pendidikan berarti proses
pengembangan  sikap  dan  tata  laku peserta  didik  melalui  pengajaran, pelatihan, dan pembinaan. Sedangkan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan. Tilaar  (2003:  167)  menjelaskan
bahwa Pendidikan multikultural merupakan  suatu  wacana  yang  lintas batas, karena terkait dengan masalah- masalah keadilan sosial ( social justice ),  demokrasi  dan  hak  asasi manusia. Azyumardi
Azra
sebagaimana  dikutip  Mashadi  (2009: 48) mendefinisikan
pendidikan
multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon
perubahan  demografi  dan  kultur
lingkungan  masyarakat  tertentu  atau secara keseluruhan.
Prudence
Crandall, sebagaimana  dikutip  Hasyim  Dardi, mengemukakan  bahwa  pendidikan multikultural  adalah  pendidikan  yang memperhatikan secara sungguh- sungguh  terhadap  latar  belakang peserta didik baik dari aspek keragaman  suku  (etnis),  ras,  agama
(aliran  kepercayaam)  dan  budaya (kultur). Secara lebih singkat
Andersen dan Custer (1994) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pedidikan mengenai keragaman budaya. Stavenhagen (1986) sebagaimana dikutip Supardan (2007) menyebutkan bahwa konsep multikultur mempunyai dua
pengertian. Konsep pertama bahwa ia merupakan  realitas  social  dalam masyarakat  yang  heterogen,  dan konsep kedua bahwa dalam masyarakat  majemuk  telah  diangkat suatu  keyakinan,  ideologi,  sikap, maupun  kebijakan  yang  menghargai pluralisme  etnik  dan  budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial,  yang  harus  dipelihara  dan ditumbuhkembangkan.
Dari beberapa pengertian diatas, penulis mengambil sebuah kesimpulan  pendidikan  multikultural sebagai proses penanaman cara hidup menghormati,  tulus,  dan  toleran terhadap  keanekaragaman  budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.
Suhardan (2007: 1035) menyebutkan bahwa kata kunci dalam pendidikan multicultural tersebut adalah pengakuan akan adanya perbedaan dan penghargaan.
Sehingga dalam pendekatannya harus berlandaskan kesadaran untuk menghargai  dan  menghormati  serta mampu bernegosiasi
terhadap rumusan-rumusan relitas yang ada.
2. Kearifan Lokal
Istilah  Kearifan  Lokal  apabila dilihat  dari  kamus  Inggris  Indonesia, terdiri  dari  2  term  yaitu  kearifan (wisdom)  dan  lokal  (local).  Local berarti  setempat  dan  wisdom  sama dengan kebijaksanaan. Dalam hal ini, local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai,
pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota
masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi  dikenal  istilah  local genius.  Local  genius  ini  merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh  Quaritch  Wales  (Nurhandayani, 2011).
Dalam perjalanannya, para antropolog  membahas  secara  panjang lebar  pengertian  local  genius  ini. Haryati
Soebadio sebagaimana dikutip  Ayatrohaedi,  1986:  18-19) mengatakan  bahwa  local  genius adalah  identitas/kepribadian  budaya bangsa  yang  menyebabkan  bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah  kebudayaan  asing  sesuai watak dan kemampuan sendiri.
Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41)
mengatakan  bahwa  unsur  budaya daerah  potensial  sebagai  local  genius karena  telah  teruji  kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.
I  Ketut  Gobyah  (2003)  dalam tulisannya  “Berpijak  pada  Kearifan Lokal”,  mengatakan  bahwa  kearifan lokal ( local genius ) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan  perpaduan  antara  nilai- nilai  suci  firman  Tuhan  dan  berbagai nilai  yang  ada.  Kearifan  lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat  setempat  maupun  kondisi geografis  dalam  arti  luas.  Kearifan lokal merupakan produk budaya masa
lalu  yang  patut  secara  terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai  lokal  tetapi  nilai  yang terkandung  di  dalamnya  dianggap sangat universal.
Kearifan  adat  dipahami  sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan  dan  diakui  akal  serta dianggap  baik  oleh  ketentuan  agama. Adat  kebiasaan  pada  dasarnya  teruji secara  alamiah  dan  niscaya  bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan  tindakan  sosial  yang berulang-ulang dan mengalami penguatan  (reinforcement).  Apabila suatu  tindakan  tidak  dianggap  baik oleh  masyarakat  maka  ia  tidak  akan mengalami  penguatan  secara  terus- menerus.
Pergerakan secara alamiah tersebut terjadi secara sukarela karena dianggap  baik  atau  mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik terjadi dikarenakan  terjadinya  pemaksaan oleh  penguasa.  Bila  demikian  hal yang  terjadi,  maka  ia  tidak  tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan. Dan pada  gilirannya  kebiasaan  tersebut tergerus dan hilang dengan sendirinya.
Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan  budaya  tertentu  (budaya lokal)  dan  mencerminkan  cara  hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan  lokal  bersemayam  pada budaya  lokal  (local  culture).  Budaya lokal  (juga  sering  disebut  budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya  nasional  (Indonesia)  dan budaya global.
Permendagri  Nomor  39  Tahun 2007  pasal  1  mendefinisikan  budaya daerah sebagai suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat  tertentu  di  daerah,  yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya  dan  di  dalamnya terdapat  nilai-nilai,  sikap  tatacara masyarakat  yang  diyakini  dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
Dari  definisi-definisi  itu,  kita dapat  memahami  bahwa  kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan  secara  sukarela  oleh
para leluhur dalam mensiasati lingkungan  hidup  sekitar  mereka, menjadikan  pengetahuan  itu  sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan  serta  meneruskan itu dari generasi ke generasi.
Beberapa  bentuk  pengetahuan tradisional  itu  muncul  lewat  cerita- cerita,  legenda-legenda,  nyanyian- nyanyian,  ritual-ritual,  dan  juga aturan atau hukum setempat. Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya  ketika  masyarakat  lokal  yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima secara sukarela dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka tanpa paksaan dari pihak manapun.
Berangkat  dari  definisi  diatas, penulis  mencoba  memformulasikan kearifan  budaya  local  dengan  bengan bahasa yang sederhana, bahwa kearifan  local  yang  dibangun  dalam konteks kebudayaan masyarakat Indonesia  selalu  berlandaskan  pada dua pilar yaitu kebiasaan adat istiadat dan  juga  kepercayaan/  agama.  Adat istiadat lahir dari pemikiran, sementara  agama  adalah  kepercayaan dan  keyakinan  yang  berasal  dari
wahyu  Tuhan.  Kedua  hal  ini  saling menguatkan  dan  diwariskan  secara turun  temurun  dan  terlembaga  dalam norma  yang  menjaga  hidup  dan kehidupan masyarakat tersebut.

## 3. Pengembangan
Pendidikan Multikultural  berbasis  kearifan budaya  lokal  di  Perguruan Tinggi
Pendidikan  multikultur  sebagai praktik social dan kebijakan pemerintah, dewasa ini telah diterima di  banyak  negara  sebagai  sesuatu yang  penting.  Proses  untuk  menuju pengakuan tersebut tentu saja melalui jalan yang terjal dan berliku. Demokrasi social secara politis berkomitmen memberikan dan melindungi seluruh hak asasi manusia.  Perdana  Menteri  Trudeau merupakan  tokoh  politik  humanis yang  memiliki  jangkauan  jauh  ke depan  untuk  kalangan  elit  politik internasional.  Ia  dengan  secara  tegas mengeluarkan kebijakan yang memberikan  perlindungan  terhadap kemerdekaan  fundamental,  hak-hak demokrasi, hak bermukim dan bekerja,  hak-hak  hukum,  pemakaian
bahasa  resmi  Inggris  dan  Perancis, termasuk  hak-hak  pendidikan  yang igunakan  kaum visible minorities Kanada (Supardan, 2007: 1061-1062) Indonesia yang secara geografis merupakan  negara  kepulauan  dan terpisah  oleh  lautan,  diapit  oleh  dua benua  dan  dua  samudera.  Implikasi dari  kondisi  alam  ini  menyebabkan Indonesia  mempunyai  aneka  ragam budaya  dan  corak  kebudayaan  yang plural. Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip Supardan (2007)
menyebutkan bahwa bangsa ini mempunyai  lebih  dari  13.000  pulau besar dan kecil, serta berbicara dalam ratusan  bahasa  daerah.  Pluralisme multi  dimensional  ini  bukan  hanya membentuk  mozaik  ke-Indonesia-an yang  sangat  indah  dan  mempesona, tetapi sekaligus rawan terhadap konflik.
Namun  begitu,  pluralisme  yang berkembang  sebenarnya  bukan  hak eksklusif yang hanya dimiliki Indonesia. Amerika contohnya,
dikenal  pula  sebagai  Negara  yang
mempunyai  pluralism  etnis,  sehingga Amerika  mempunyai  jargon  “ E Pluribus Unum ”.  Kemudian  Kanada
yang mempunyai kebijakan Multikultural dengan jargonnya “ Unity in Diversity ” sebuah semboyan  yang  hampir  mirip  dengan Bhineka  Tunggal  Ika  (Supardan, 2002: 34).
Apabila  dibandingkan  dengan konsep multicultural Indonesia dengan  negara-negara  lainnya,  dapat kita  temukan  sesuatu  yang  khas  dan unik  pada  konsep  multicultural  di Indonesia.  Pada  negara-negara  barat, multicultural yang terjadi berkembang seiring kedatangan kaum migrant ,  sehingga  multicultural  yang terjadi  dipengaruhi  dari  luar  dan bersifat budaya antar bangsa. Sementara  di  Indonesia, multicultural yang  terjadi  dibangun  oleh  budaya etnis  daerah  yang  kemudian  diikat menjadi  satu,  sehingga  bersifat  local dan berasal dari dalam.
Dalam konteks pendidikan multicultural,  Supardan  (2007:  1040) menjelaskan  bahwa  ia  adalah  sebuah kemestian dalam penyusunan kebijakan social politik. Fakta pluralitas  etnik  dan budaya  tidak saja dibenarkan secara historis, sosiologis, antropologis,  melainkan  juga  secara
teologis.  Catatan  penting  dalam keberlangsungan pendidikan multikulutral tersebut adalah
hilangnya  fanatisme  kelompok  dan kecenderungan  eksklusifisme.  Hal  ini menjadi penting mengingat fanatisme sempit  dan  eksklusifitas  selama  ini menjadi  penyebab  potensial  dan utama  dalam  konflik  yang  selama  ini terjadi.
Namun begitu, pendidikan multicultural  juga  bukan  berarti menghilangkan perbedaan sama
sekali. Menghilangkan identitas
primordial  hanya  akan  menyebabkan kematian  secara  social  dan  budaya (Magnis Soeseno, 2000: 30).
Indonesia  tidak  mungkin  disusutkan identitas  budayanya  hanya  menjadi Jawa,  Batak,  Sunda,  Bugis,  Islam, Kristen  ataupun  Budha  dan  lainnya. Sebab  tindakan  tersebut  tidak  akan menghasilkan  identitas  sebenarnya, malah semakin menghilangkan kesejatian identitasnya.
Kemajemukan etnis dan budaya Indonesia sebenarnya dinilai baik dan positif  baik  secara  historis  maupun ideologis.  Sejak  zaman  kerajaan, Nusantara  telah  memiliki  hubungan
politik  yang  baik  dengan  kerajaan- kerajaan  Asia  Tenggara  semisal Champa,  Syam,  Burma.  Pujangga Mpu  Tantular  bahkan  melukiskan kehidupan yang harmoni dalam Kitabnya Sutasoma dengan  kalimat
“ Bhineka  Tunggal  Ika  Tan  Hana Darma Mangrua ”  yang  berarti “walaupun  berbeda,  satu  adanya, tidak  ada  agama  yang  tujuannya berbeda”  (Darmodiharjo,  1985:  17). Adapun  secara  antropologis,  bangsa Indonesia kaya akan keragaman etnis, budaya,  agama,  bahasa,  dan  adat istiadat  yang  semuanya  tergantung dari local genius dan bersifat primordial  (Sumardjo,  2002:  23 dalam Supardan, 2007)
Secara yuridis, paradigma multikultural  secara  implisit  juga menjadi salah satu concern dari Pasal 4  UU  N0.  20  Tahun  2003  Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan
diselenggarakan  secara  demokratis, tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
Waway Qodratulloh S, Pengembangan Pendidikan Multikultur ..., hal. 86 - 102
Pada konteks ini dapat
dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan  sikap  simpati,  respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut  agama  dan  budaya  yang berbeda.  Lebih  jauh  lagi,  penganut agama  dan  budaya  yang  berbeda dapat  belajar  untuk  melawan  atau setidaknya tidak setuju dengan intoleransi. Dalam prakteknya,
Pendidikan  multikultural  merupakan proses  pengembangan  sikap  dan  tata laku  seseorang  atau  sekelompok orang  dalam  usaha  mendewasakan manusia  melalui  upaya  pengajaran, pelatihan,  proses,  perbuatan,  dan cara-cara  mendidik  yang  menghargai pluralitas  dan  heterogenitas  secara humanistik. Sehingga pemasukan bahan  ajar  yang  berisi  ide  dari berbagai  kelompok  budaya  menjadi sebuah keharusan.
Pendidikan
memang mengajarkan nilai-nilai budayanya  sendiri  namun  selain  itu juga perpekstif dan budaya orang lain diwilayah  orang  lain  diseluruh  dunia. Hal  ini  dapat  membuat  peserta  didik “melek  budaya”  (cultural  literacy) yang  mampu  melihat  berbagai  sudut
pandang  budaya  yang  pernah  hidup diberbagai belahan dunia.
Banks (1984) telah mendiskripsikan  evolusi  pendidikan multikultur dalam empat fase. Pertama , ada upaya untuk mempersatukan  kajian-kajian  etnis pada setiap kurikulum. Kedua , hal ini diikuti  oleh  pendidikan  multietnis sebagai  usaha  untuk  menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. Ketiga , kelompok- kelompok  marginal  yang  lain,  seperti perempuan,  orang  miskin,  orang cacat,  mulai  menuntut  perubahan- perubahan  mendasar  dalam  lembaga pendidikan. Keempat perkembangan teori,  riset  dan  praktek,  perhatian pada  hubungan  antar-ras,  kelamin, dan  kelas  telah  menghasilkan  tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritisi, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multikultur. Gerakan reformasi mengupayakan transformasi  proses  pendidikan  dan lembaga-lembaga  pendidikan  pada semua  tingkatan  sehingga  semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan,  jenis  kelamin,  dan  kelas
sosial  akan  menikmati  kesempatan
yang sama untuk menikmati pendidikan.
Karenanya, dalam upaya pengembangan pendidikan
multicultural,  maka  basis  kearifan local  tidak  bisa  ditinggalkan  begitu saja.  Kebudayaan  daerah  sebagai pondasi  dari  kebudayaan  nasional, seharusnya mengakar kuat dan menjadi  acuan  pemerintah  dalam menyusun kebijakan pendidikan karakter yang selama ini didengungkan sebagai upaya membangun karakter dan kepribadian bangsa.
Ada  beberapa  upaya  yang  bisa dilakukan  dalam  mengembangkan pendidikan multicultural berbasis kearifan budaya local, yaitu :
a. Melakukan  identifikasi  dan data base kebudayaan
daerah, b. Memasukan nilai-nilai kearifan local kedalam kurikulum  inti  perguruan tinggi  melalui  muatan  Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian  (MPK).  Mata kuliah Kewarganegaraan,
Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Budaya  Dasar  (ISBD)  dan Pendidikan  Agama  sejatinya menjadi patokan dalam menanamkan nilai-nilai kearifan,  kebijaksanaan,  dan toleransi dalam perbedaan.
c. Pendekatan  yang  dilakukan oleh pendidik dalam menanamkan nilai-nilai
multikultural  ada  baiknya bersifat holistik-kontekstual.
d. Menyediakan sarana dan prasarana  dalam  mewadahi bentuk kebudayaan  lokal yang berkembang dalam kehidupan peserta didik,
e. Memberikan kesempatan kepada  peserta  didik  untuk dalam  mengeksplor  nilai- nilai  kearifan  local  dalam pembelajaran di kelas.
f. Pembinaan  dan  peningkatan kualitas, menyusun pola
peningkatan kualitas pendidik  dengan  kearifan local sebagai pondasi karakter  yang  harus  dimiliki oleh seorang pendidik.
g. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian  hasil,  yang  bisa dilakukan  dengan  cara,  1)
menyusun daftar prioritas, 2) menyusun
instrument
evaluasi,  dan  3)  menentukan kriteria keberhasilan. Selanjutnya,  ada  lima  dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu pendidik dalam mengimplementasikan beberapa
program  yang  mampu  merespon terhadap  perbedaan  pelajar  (siswa) sebagaimana diungkapkan oleh Banks (1977), yaitu:
a. Dimensi  integrasi  isi/materi ( content integration ).
Dimensi  ini  digunakan  oleh guru  untuk  memberikan  keterangan dengan  „poin  kunci‟  pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda.  Secara  khusus,  para guru menggabungkan kandungan
materi pembelajaran ke dalam kurikulum  dengan  beberapa  cara pandang  yang  beragam.  Salah  satu pendekatan  umum  adalah  mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja  ke  dalam  kurikulum  mereka
dengan  membatasi  fakta  tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran
dan unit
pembelajarannya tidak dirubah. Dengan  beberapa  pendekatan,  guru menambah  beberapa  unit  atau  topik secara  khusus  yang  berkaitan  dengan materi multikultural.
b. Dimensi konstruksi pengetahuan ( knowledge
construction ).
Suatu dimensi dimana para guru membantu  siswa  untuk  memahami beberapa  perspektif  dan  merumuskan kesimpulan  yang  dipengaruhi  oleh disiplin  pengetahuan  yang  mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan  pemahaman  para  pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri;
c. Dimensi pengurangan prasangka ( prejudice ruduction ).
Guru  melakukan  banyak  usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh,  ketika  anak-anak  masuk sekolah  dengan  perilaku  negatif  dan
memiliki  kesalahpahaman  terhadap ras  atau  etnik  yang  berbeda  dan kelompok  etnik  lainnya,  pendidikan
dapat membantu siswa mengembangkan  perilaku  intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang  mapan  dan  pasti.  Dua  kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran  yang  memiliki  citra yang positif tentang perbedaan kelompok  dan  menggunakan  bahan pembelajaran tersebut
secara konsisten dan terus-menerus.
Pelajar  yang  datang  ke  sekolah dengan  banyak  stereotipe,  cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan  kesalahpahaman  terhadap kelompok  etnik  dan  ras  dari  luar kelompoknya.  Penggunaan  teksbook multikultural  atau  bahan  pengajaran lain  dan  strategi  pembelajaran  yang kooperatif  dapat  membantu  para pelajar untuk mengembangkan perilaku  dan  persepsi  terhadap  ras yang  lebih  positif.  Jenis  strategi  dan bahan  dapat  menghasilkan  pilihan para  pelajar  untuk  lebih  bersahabat dengan  ras  luar,  etnik  dan  kelompok budaya lain.
d. Dimensi  pendidikan  yang sama/adil ( equitable pedagogy ).
Dimensi ini memperhatikan cara-cara  dalam  mengubah  fasilitas pembelajaran
sehingga mempermudah pencapaian hasil
belajar  pada  sejumlah  siswa  dari berbagai  kelompok.  Strategi  dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya
memperlakukan  pendidikan  secara adil,  antara  lain  dengan  bentuk kerjasama  (cooperatve  learning),  dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif  (competition  learning). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan  yang  dirancang  untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi  banyak  jenis  kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang  akan  memberikan  pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan  memperoleh  kesempatan belajar.
e. Dimensi pemberdayaan
budaya  sekolah  dan  struktur sosial  ( empowering  school culture and social structure ).
Dimensi  ini  penting  dalam memperdayakan  budaya  siswa  yang dibawa  ke  sekolah  yang  berasal  dari kelompok  yang  berbeda.  Di  samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan  potensi  budaya  siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat,  misalnya  berkaitan  dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler  dan  penghargaan  staff dalam  merespon  berbagai  perbedaan yang ada di sekolah.

## SIMPULAN
Dari pembahasan terhadap masalah  yang  penulis  kaji  di  atas,
maka dapat ditarik seimpulan sebagai
berikut:
1. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman  budaya  yang hidup di tengah-tengah
masyarakat plural.
2. Kearifan lokal adalah
pengetahuan yang
dikembangkan secara sukarela oleh para leluhur dalam mensiasati  lingkungan  hidup sekitar  mereka,  menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan  itu  dari  generasi ke generasi. 3. Pengembangan pendidikan multikultural berbasis kearifan budaya local diperguruan tinggi dilakukan melalui
berbagai tahapan, yaitu:
a. Melakukan identifikasi dan data base kebudayaan daerah,
b. Memasukan nilai-nilai kearifan  lokal  kedalam kurikulum  inti  perguruan tinggi melalui muatan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Mata kuliah  Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia,  Ilmu  Sosial Budaya Dasar (ISBD) dan Pendidikan Agama
sejatinya  menjadi core
dalam  menanamkan  nilai- nilai kearifan, kebijaksanaan, dan toleransi dalam perbedaan. c. Pendekatan yang dilakukan  oleh  pendidik dalam  menanamkan  nilai- nilai multicultural berbasis  kearifan  budaya local ada baiknya melakukan  pembelajaran melalui pendekatan holistik-kontekstual. d. Menyediakan  sarana  dan prasarana dalam mewadahi bentuk kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan peserta didik,
e. Memberikan  kesempatan kepada peserta didik
untuk  dalam  mengeksplor nilai-nilai  kearifan  local dalam  pembelajaran  di kelas.
f. Pembinaan dan peningkatan kualitas, menyusun pola peningkatan kualitas
pendidik  dengan  kearifan local sebagai pondasi karakter yang harus
dimiliki oleh seorang pendidik.
g. Melakukan evaluasi
terhadap pencapaian hasil, yang bisa dilakukan dengan cara, 1) menyusun daftar prioritas, 2) menyusun instrument evaluasi, dan 3) menentukan criteria keberhasilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Blum, A. Lawrence, (2001) Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas  Antar  Ras,  Tiga Nilai  Yang  Bersifat  Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural ,  Dalam  Larry
May, dan Shari Colins- Chobanian, Etika  Terapan  : Sebuah Pendekatan Multikultural ,  Terjemahan  : Sinta  Carolina  dan  Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta  : Tiara Wacana.
Banks, James, (1977) Teaching Strategies  for  The  Social Studies  :  Enquiry,  Valuing, and Decision Making ,
Waway Qodratulloh S, Pengembangan Pendidikan Multikultur ..., hal. 86 - 102
Philippinnes: Adisson- Wesley. Banks, James, (1984) Teaching Strategies  for  Ethnic  Studies , Newton: Allyn and Bacon.
Cottins,  William.  (1983) Webster’s
New  School  and  Dictionary . United  States  of  America:
Wartd Publising Co.Inc.
Darmodihardijo, D., (1985) Pancasila dalam  Beberapa  Perspektif ,
Jakarta: Aries Lima
Hasyim,  Dardi.  (tt). Pendidikan Multikultural di Sekolah.
Surakarta  :  UPT  penerbitan dan percetakan UNS. Mashadi,  Imron.  (2009) Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif  Multikulturalisme. Jakarta : Balai Litbang
Agama.
Magnis-Soeseno,  F.,  (2000) Kuasa dan  Moral, Jakarta  :  PT Gramedia Pustaka Utama.
Ruslan,  Ibrahim  (2008). Pendidikan Multikultural : Upaya Meminimalisir  Konflik  dalam Era  Pluralitas  Agama. Jurnal
Pendidikan  Islam  El-Tarbawi.
No. 1. Vol 1. Hal 116
Stavenhagen,  R.,  (1986). Problems and  Prospects  of  Multiethnic States ,  Tokyo  :  United  Nation
University Press.
Supardan,  D.,  (2002) Pembelajaran Sejarah  Berbasis  Pendekatan Multikulturaldan Perspektif
Sejarah  Lokal,  nasional,  dan Global dalam Integrasi Bangsa , Disertasi Untuk Memperoleh  Gelar  Doktor  di Universitas Pendidikan Indonesia,  Bandung:  Tidak dipublikasikan. Supardan,  D.,  (2002) Keberhasilan Kebijakan  Multikulturalisme Kanada  dam  Tantangannya  : Studi  Hak  Azasi  Manusia dalam Perspektif Global . Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial (JPIS), Bandung : FPIPS UPI.
Supardan,  D.,  (2007) Pendidikan
Multibudaya ,  dalam  Ali,  M., Ibrahim, R., Sukmadinata,
N.S., Sudjana, D., dan Rasjidin, W (Penyunting). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan . Bandung  :  Pedagogiana  Press
(halaman 1033-1076)
Supriadi,  Dedi,  (2001) Konseling
Lintas  Budaya  :  Isu-isu  dan Relevansinya  di  Indonesia , Pidato Pengukuhan Guru Besar  dalam  Bimbingan  dan Konseling UPI, Bandung. Tilaar. (1999) Pendidikan, Kebudayaan  dan  Masyarakat Madani  Indonesia , Strategi Reformasi Pendidikan Nasional , Bandung: PT.
Remaja  Rosdakarya,  Yayasan
Adikarya  IKAPI  dan  Ford Foundation. Tilaar. (2003) Kekuasaan Dan Pendidikan  :  Suatu  Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural . IndonesiaTera.
Towaf , Siti Malikah, (1999) Pendekatan Holistik – Kontekstual  Bagi  Pendidikan Agama  Islam  di  Perguruan Tinggi Umum. Dalam Nurcholis, Madjid, (Penyunting). Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan
Tinggi, Wacana Tentang
Pendidikan  Islam .  Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Sumber Internet
http://www.balipost.co.id/BALIPOST CETAK/2003/9/17/bd3.htm http://naninorhandayani.blogspot.com /2011/05/pengertian-kearifan- lokal.html
http://staff.undip.ac.id/sastra/dhanang /2010/11/22/membangun- masyarakat-madani-berbasis- kearifan-lokal-di-kabupaten- brebes/
http://tal4mbur4ng.blogspot.com/201 0/07/kearifan-lokal-guna- pemecahan-masalah.html http://rivarizalfilosuf.blogspot.com/20 12/05/pendidikan- multikultural.html