Equlibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## Prodi Pendidikan Sosiologi Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Studi Deskriptif Pendampingan Hukum LK3 (Lembaga Konsultasi dan Kesejahateran Keluarga) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
Juwandi 1 , Daria 2 , Ade Idra Suhara 3
1 Dosen STAIN Bengkalis Email : jujuxpresi.22@gmail.com ,
2 Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Email daria@stainkepri.co.id ,
3 Dosen STAIN Bengkalis Email : suharaidra@gmail.com
Abstract. LK3  is  an  organization  that  provides  consulting  services,  counseling,  information sharing/dissemination, outreach, advocacy, and empowerment for families in a professional manner, including referring targets to other service institutions capable of solving problems more intensively. This LK3 is aimed at families who need assistance in  handling psychological, social (psychosocial) problems, as well as individuals, groups, institutions who because of their concern for dealing with family problems. The purpose of this research is for LK3 in Bengkalis Regency to have a community service function, one of which is the existence of a team of experts who assist LK3 service tasks. One of them is a team of legal experts who can carry out their duties in the form of assisting clients with their problems by providing legal solutions in particular. The method used in this research is quantitative descriptive statistics. This means that researchers analyze data based on tables through data  collection  techniques,  one  of  which  is  documentation.  The  results  of  this  study  in  the  form  of  legal assistance  at  the  LK3  of  the  Bengkalis  Regency  Social  Service  from  2018-2020  experienced  a  significant increase, namely in 2018 as many as 5 cases, in 2019 as many as 7 cases and in 2020 as many as 23 cases.
Keywords : Legal Assistance; LK3 Consultation; Family Welfare Institution
Abstrak. LK3 adalah organisasi yang memberikan pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarluasan informasi,  penjangkauan,  advokasi,  dan  pemberdayaan  bagi  keluarga  secara  profesional,  termasuk  merujuk sasaran  ke  lembaga  pelayanan  lain  yang  mampu  memecahkan  masalahnya  secara  lebih  intensif.  LK3  ini ditujukan kepada keluarga yang membutuhkan bantuan penanganan masalah psikologis, sosial (psikososial), maupun individu, kelompok, institusi yang karena kepeduliannya mengatasi masalah keluarga. Adapun tujuan dalam  penelitian  ini  agar  LK3  yang  berada  di  kabupaten  bengkalis  memliki  fungsi  pelayanan  masayarakat salah satunya dengan adanya tim ahli yang membantu tugas-tugas layanan LK3. Salah satunya adalah tim ahli Hukum yang mana dapat melakukan tugasnya  dalam bentuk mendampingi klien terhadap permasalahannya dengan  memberikan  solusi  hukum  pada  khususnya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kuantitatif  statistik  deskriptif.  Artinya  peneliti  melakukan  analisis  data  berdasarkan  tabel  melalui  teknik pengumpulan data yaitu salah satunya dokumentasi. Hasil penelitian ini berupa pendampingan hukum di LK3 Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkalis  dari  tahun  2018-2020  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  yaitu tahun 2018 sebanyak 5 kasus, tahun 2019 sebanyak 7 kasus dan tahun 2020 sebanyak 23 kasus.
Kata Kunci : Pendampingan Hukum; LK3 Lembaga Konsultasi, Kesejahateran Keluarga
Equilibrium : Jurnal Pendidikan Vol. IX. Issu 3. September-Desember 2021
Equlibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## PENDAHULUAN
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  di  dalam  masyarakat,  memiliki  fungsi  utama  dalam mencetak  generasi  penerus  bangsa.  Jika  keluarga  menjalankan  fungsi  dan  peranya  dengan  baik, maka akan menjadi pilar – pilar kemajuan bangsa. Sebaliknya, jika di unit keluarga bermasalah maka akan menjadi permasalahan bagi negara sehingga sulit akan kemajuan bangsa.
Oleh karena itu keluarga semestinya memiliki kesejahteraan baik fisik ataupun materil. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga  adalah  kondisi  keluarga  yang  memiliki  keuletan  dan  ketaguhan  serta  mengandung kemampuan fisik serta materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup  harmonis  dalam meningkatkan  kesejahteraan kebahagiaan  lahir  dan  batin.  Hanya  saja, tidak seluruh keluarga yang mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi tersebut.
Keluarga yang mengalami hambatan atau kesulitan sehingga tidak mampu menjalankan peran dan  fungsinya  disebuat  PMKS.  Lebih  lanjut,  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Republik  Indonesia, mengklasifikasikan keluarga  bermasalah  sebagai  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS) yaitu  seseorang  atau  keluarga  yang  karena  suatu  hambatan,  kesulitan  atau  gangguan  tidak  dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan  lingkungannya  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  (jasmani,  rohani  dan sosial) secara memadai dan wajar. Upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi permasalahan  tingginya  kasus  keluarga  keluarga  bermasalah  salah  satunya  adalah  dengan membentuk  badan-badan  yang  secara  khusus  bertujuan  untuk  meminimalisir  bahkan  mengatasi permasalahan tersebut (Siregar, 2018).
Salah  satu  instansi  pemerintah  yang  memiliki  peran  dalam  membantu  pemerintah  adalah Dinas  sosial. Dinas  Sosial yang  berupaya  membantu hal  tersebut  salah  satunya  adalah  Dinas  Sosial Provinsi Riau. Adapun fokus Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi  Riau  yang  menjadi  urusan  Dinas  Sosial  Provinsi  Riau  dengan  fokus  pada  7  (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku,  Keterpencilan,  Korban  Bencana  serta  Tindak  Korban  Kekerasan  dan  Pekerja  Migran,  baik yang  bersifat  primer  maupun  akibat/dampak  non  sosial.  Dinas  Sosial  Provinsi  Riau  sebagai  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  memiliki  peran  untuk  melaksanakan  urusan  bidang  sosial  dan memiliki  tugas  pokok  dalam  penanganan  terhadap  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) (Siregar, 2018).
Adapun  Lembaga  yang  bernaung  dibawah  dinas  sosial  yang  menangani  permasalahan kesejahteraan  keluarga  adalah  LK3.  LK3  adalah  organisasi  yang  memberikan  pelayanan  konsultasi, konseling,  pemberian/penyebarluasan  informasi,  penjangkauan,  advokasi,  dan  pemberdayaan  bagi keluarga  secara  profesional,  termasuk  merujuk  sasaran  ke  lembaga  pelayanan  lain  yang  mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. LK3 ini didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau  masyarakat,  dimana  keberadaan  LK3  diharapkan  dapat  menjadi centre  link terhadap  semua layanan keluarga. LK3 memiliki sasaran pelayanan yaitu keluarga yang membutuhkan informasi dan advokasi  dalam  pengembangan  kualitas  keluarga.  LK3  ini  ditujukan  kepada  keluarga  yang membutuhkan  bantuan  penanganan  masalah  psikologis,  sosial  (psikososial),  maupun  individu, kelompok,  institusi  yang  karena  kepeduliannya  mengatasi  masalah  keluarga.  Permasalahan  yang ditangani  oleh  LK3  meliputi  kasus  dalam  lingkup  keluarga  seperti  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  (KDRT),  masalah  psikososial  lanjut  usia,  disabilitas,  anak,  dan  termasuk  kekerasan  anak (Daniasari, dkk 2020)
Adapun  yang  menjadi  fokus  permasalahan  LK3  merupakan  lembaga  yang  secara  terpadu bernaung  dibawah  Dinas  Sosial  yang  terdiri  atas  LK3  dengan  basis  Kabupaten/kota,  LK3  berbasis masyarakat dan LK3 berbasis perguruan tinggi. LK3 berbasis kota merupakan LK3 yang secara khusus menangani  masalah  psikososial  individu,  keluarga  maupun  masyarakat  dalam  lingkup  hanya  satu kabupaten/kota  saja,  sedangkan  LK3  berbasis  masyarakat  cenderung  dikelola  untuk  melayani masalah  psikososial  di  lingkup  yang  lebih  luas  yaitu  tingkat  provinsi,  sedangkan  LK3  berbasis perguruan  tinggi  merupakan  LK3  yang  bersifat  umum  yang  dimiliki  suatu  perguruan  tinggi  untuk
Equlibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
melayani  masyarakat  secara  umum  dan  sebagai  media  belajar  bagi  mahasiswa  secara  khusus (Siregar, 2018).
Nassrie, (2004) Keberadaan LK3 pada tahun 2010 sebanyak 485 yang tersebar di seluruh Dinas Sosial/Instansi kabupaten/ Kpta dan 66 LK3 berbasis masyarakat yang tersebar di 28 provinsi (dalam Samsudin,  2019).  Salah  satu  yang  memiliki  peran  dalam  meminimalisir  permasalahan  keluarga  di tingkat  Kabupaten  adalah  LK3  kabupaten  Bengkalis  yang  turut  serta  intensif  dalam  penanganan permasalahan keluarga yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.
LK3 yang berada di kabupaten bengkalis memliki fungsi pelayanan masayarakat salah satunya dengan  adanya  tim  ahli  yang  membantu  tugas-tugas  layanan  LK3.  Salah  satunya  adalah  tim  ahli Hukum.  Tim  ahli  hukum  melakukan  tugasnya  dalam  bentuk  mendampingi  klien  terhadap permasalahannya dengan memberikan solusi hukum pada khususnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode statistik deskriptif. Artinya peneliti menganalisis  data  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum  atau  generalisasi  (Sugiyono,  2010:208). Penyajian  data  dalam  statistik  deskriptif  dapat  berupa  tabel,  grafik,  diagram  lingkaran,  piktogram, mean,  median,  modus,  dll.  Untuk  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisa  data,  temuan  penelitian  maka  dapat  diuraikan  secara  rinci  yaitu berupa  distribusi  frekuensi  dari  jenis  kelamin.  Berikut  gambaran  responden  berdasarkan  jenis kelamin

## Tabel 1 Karakteristik Sampel berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentasi 1 Laki-laki 17 48,57% 2 Perempuan 18 51,43% Total 35 100
Berdasarkan  data  jumlah  presentasi  di  atas  terdapat  jumlah  permasalahan  keluarga    di Kabupaten  Bengkalis    yang  membutuhkan  pendampingan  ahli  hukum  yaitu  berjumlah      35  orang dengan rincian jumlah laki-laki 17 orang sebesar 48,57 % dan perempuan 18 orang sebesar 51,43 %. Pendampingan  sosial  merupakan  suatu  proses  relasi  sosial  antara  pendamping  dengan  klien  yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan  potensi  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  serta  meningkatkan  akses  klien  terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Departemen Sosial RI, 2009:  122).  Berdasarkan  data  dihubungkan  dengan  teori  pendampingan  sosial  tersebut  maka  di Kabupaten  Bengkalis  membutuhkan  pendampingan  terutama  dibidang  hukum.  Pendampingan  ini bertujuan  untuk  mendampingi  klien  baik  berjenis  kelamin  laki-laki  maupun  perempuan    terhadap permasalahannya dan diberikan solusi hukum dari pendamping sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
Equlibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Tabel 2. Data jenis permasalahan yang membutuhkan pendampingan hukum dan persentasenya tahun 2018 No Jenis Permasalahan Hukum Jumlah Persentase 1 Perceraian - - 2 KDRT 3 60 3 Kenakalan  Remaja  (Bullying, Narkoba, Kenakalam remaja) 2 40 4 Disabillitas - - 5 100
Berdasarkan jumlah presentasi dari data diatas pada tahun 2018 diperoleh jumlah kasus LK3 yang  membutuhkan  pendampingan  ahli  bidang  hukum  yaitu  5  kasus  dengan  jenis  permasalahan antara lain KDRT sebanyak 3 orang sebesar 60 %, kasus kenakalan remaja sebanyak 2 kasus sebanya 40 %. Pendampingan hukum yang diberikan kepada klien bukan hanya dalam bidang hukum saja tapi ada  dalam  bentuk  memperkuat  dukungan,  mendayagunakan  berbagai  sumber  dan  potensi  dalam pemenuhan  kebutuhan  hidup,  serta  meningkatkan  akses  klien  terhadap  pelayanan  sosial  dasar, lapangan  kerja,  dan  fasilitas  pelayanan  publik  lainnya  dalam  usaha  memecahkan  masalah  serta mendorong  tumbuhnya  inisiatif  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  kemandirian  klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan
Tabel 3. Data jenis permasalahan yang membutuhkan pendampingan hukum dan
persentasenya tahun 2019 No Jenis Permasalahan Hukum Jumlah Persentase 1 Perceraian - 2 KDRT 4 57,1 3 Kenakalan Remaja (Bullying, Narkoba, Kenakalam remaja) 3 42,9 4 Disabillitas - Total 7 100
Berdasarkan jumlah presentase dari data diatas pada tahun 2019 diperoleh jumlah kasus LK3 yang  membutuhkan  pendampingan  ahli  bidang  hukum  yaitu  7  kasus  dengan  jenis  permasalahan antara  lain  KDRT  sebanyak  4  kasus  sebesar  57,1  %,  kasus  kenakalan  remaja  sebanyak  3  kasus sebanya  42,9  %.    Berdasarkan  data  tahun  2019  terjadi  peningkatan  2  kasus  yang  membutuhkan pendampingan  hukum  yaitu  pada  tahun  2018  sebanyak  5  kasus  menjadi  7  kasus.  Pendampingan adalah  suatu  proses  pemberian  kemudahan  (fasilitas)  yang  diberikan  pendamping  kepada  klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  kemandirian  klien  secara  berkelanjutan  dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4).
Tabel 4. Data jenis permasalahan yang membutuhkan pendampingan hukum dan persentasenya tahun 2020
No Jenis Permasalahan Hukum Jumlah Persentase 1 Perceraian 5 21.7% 2 KDRT 6 26,1% 3 Kenakalan  Remaja  (Bullying, Narkoba, Kenakalam remaja) 9 39.1%
Equlibrium: Jurnal Pendidikan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
4 Disabillitas 3 13,1% Total 23 100%
Berdasarkan jumlah presentase dari data diatas pada tahun 2020 diperoleh jumlah kasus LK3 yang  membutuhkan  pendampingan  ahli  bidang  hukum  yaitu  23  kasus  dengan  jenis  permasalahan antara lain perceraian sebanyak 5 kasus sebesar 21.7 %, kasus KDRT sebanyak 6 kasus sebesar 26.1 %,  kasus  kenakalan  remaja  sebanyak  9  kasus  sebanya  39.1  %,  kasus  disabilitas  3  sebesar  13,1%. Pekerja  sosial  adalah  sebagai  orang  yang  memiliki  kewenangan  keahlian  dalam  menyelenggarakan berbagai  pelayanan  sosial  (Budhi  Wibhawa,  2010:  52).  Pendampingan  hukum  di  LK3  Dinas  Sosial Kabupaten  Bengkalis  dari  tahun  2018-2020  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  yaitu tahun  2018  sebanyak  5  kasus,  tahun  2019  sebanyak  7  kasus  dan  tahun  2020  sebanyak  23  kasus. Dapat  dirumuskan  bahwa  pendampingan  hukum  bagian  dari  pekerja  sosial  di  LK3  Dinas  Sosial Kabupaten  bengkalis.  Pendampingan  hukum  merupakan  seseorang  yang  mempunyai  kompetensi dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta lainnya.
Berdasarkan  pengertian  tentang  pendampingan  dan  pekerja  sosial,  sehingga  dapat  diartikan bahwa pendampingan pekerja sosial terhadap klien adalah proses relasi sosial antara pekerja sosial yang  memiliki  kompetensi  dalam  menyelenggarakan  berbagai  pelayanan  sosial  baik  di  instansi pemerintah maupun di instansi swasta lainnya dengan klien dalam bentuk memperkuat  dukungan, mendayagunakan  berbagai  sumber  dan  potensi  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  serta meningkatkan  akses  klien  terhadap  pelayanan  sosial  dasar,  lapangan  kerja,  dan  fasilitas  pelayanan publik  lainnya  dalam  usaha  memecahkan  masalah  serta  mendorong  tumbuhnya  inisiatif  dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
Tujuan Pendampingan pekerja sosial terhadap klien berkaitan erat dengan hakikat pekerjaan sosial  dimana  merupakan  suatu  profesi  yang  bertanggung  jawab  dalam  memperbaiki  dan mengembangkan  interaksi  antar  individu,  kelompok  dan  atau  masyarakat,  sehingga  mereka  dapat melaksanakan  tugas  kehidupannya,  dapat  mengatasi  permasalahan  atau  kesulitan  yang  dihadapi, dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya (Istian Hermawati, 2001: 14). Permasalahan atau kasus yang ada di LK3 Dinas Sosial Kab. Bengkalis yang membutuhkan pendampingan hukum adalah kasus  perceraian,  KDRT,  kenakalan  remaja  dan  disabilitas.  Masing-masing  kasus  diberikan pendampingan  hukum  dari  LK3  Dinas  Sosial  Kab.  Bengkalis  melalui  ahli  yang  berkompeten dibidangnya. Tujuannya adalah agar bisa memberikan solusi dan menyelesaikan masalah klien.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  adanya  peningkatan  dari  perolehan  kasus  yang  ditangani secara hukum oleh LK3 yaitu 5 kasus di tahun 2018, 7 kasus di 2019, dan 23 kasus di tahun 2020.
2. Jumlah kasus yang membutuhkan  pendampingan hukum meningkat  di tahun 2020 yaitu di kasus perceraian, KDRT, kenakalan remaja, disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Daniasari,  A  &  Setiamanah,  M,  D.  2020  Pemanfaatan  Pelayanan  Sosial  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga  Oleh  Anak  Korban  Tindak  Kekerasan  di  Kota  Cimahi  Provinsi  Jawa Barat, Jurnal REHSOS : Jurnal Ilmia Rehabilitasi Sosial Vol. 2, No. 1
Samsudin, D, 2019. Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam Upaya Pencegahan Angka Perceraian Di kota Manna Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Samsudin, D, 2019. Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam Upaya Pencegahan Angka Perceraian Di kota Manna Jurnal Qiyas Vol 4, No. 2 Siregar,  S.  2018.  Peran  Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga  TAT  TWAM  ASI  Dalam Penanganan Masalah Keluarga, Jurnal JOM FISIP Vol. 5

## Equlibrium: Jurnal Pendidikan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Sukardi, 2015. Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Bumi Aksara Undang-undang Republik Indonesia No 52 tahun 2009 tentang penyandang di unduh Januari 2021 Peraturan  Menteri  Sosial  RI  No  8  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pendataan  dan  Pengelolaan  Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Sosial RI No 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluaraga Peraturan Menteri Sosial RI No 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga