## TINGKAT PARTISIPASI POLITIK DAN SOSIAL GENERASI MUDA PENGGUNA MEDIA SOSIAL

## Morissan
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta

## morissan@yahoo.com
Abstract . Among  social  media  users,  young  people  are  the  most  often  in  use  social  media. There is a presumption that the youth is too much infatuated with social media and tend to be more  preoccupied  with  themselves,  being  anti-social  because  they  are  less  concerned  with the social environment around them moreover of political issues. Various data indicate that Indonesia is the most active people in the world in using social media. First time voter is one of the most important groups in each election . They are young people aged between 17 and 22 years. This study attempted to look at the political participation of social media users as voters  .  This  study  uses  survey  with  respondents  selected  purposively.  The  results  showed 73.2  percent  of  respondents  voted  in  legislative  elections  in  2014  and  the  majority  (  80  %) showed  a  great  desire  to  cast  their  ballot  in  the  2014  Presidential  Election.  The  research reveals  that  the level  of  political  participation  among voters is  high.  However,  the forms  of political  participation  of  most  respondents  was  at  the  lightest  level  of  consequence    just talking politics with friends or co-workers as part of the activities to talk or chat to pass the time.  Another  form  of  campaign  such  as  promoting  candidates  /  political  parties  or  giving donation to political parties is low or non -intensive .
Keywords: social media, political participation
Abstrak. Di antara pengguna media sosial, generasi muda merupakan kelompok yang paling sering menggunakan media sosial.  Terdapat anggapan bahwa generasi muda  yang gandrung dengan media sosial cenderung lebih asyik dengan dirinya sendiri, bersikap anti-sosial karena kurang  peduli  dengan  lingkungan  sosial  di  sekitarnya  alih-alih  isu  politik.  Berbagai  data menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  penduduk  yang  paling aktif  di  dunia  menggunakan  media  sosial.  Pemilih  pemula  merupakan  salah  satu  kelompok penting pada setiap Pemilu. Mereka adalah para generasi muda yang berusia antara 17 hingga 22  tahun.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  melihat  partisipasi  politik  pengguna  media  sosial sebagai  pemilih  pemula.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey,  dan  responden  dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 73,2 persen respoden memberikan suara  pada  Pemilu  legislatif  2014  dan  sebagian  besar  (80%)  menunjukkan  keinginan  besar untuk  memberikan  suara  pada  Pemilu  Presiden  2014.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat partisipasi  politik  di  kalangan  pemilih  pemula  adalah  tinggi.  Selain  itu,  bentuk  partisipasi politik sebagian besar responden barulah pada level yang paling ringan konsekuensinya yaitu sekedar  membicarakan  isu  politik  dengan  teman  atau  rekan  sejawat  sebagai  bagian  dari kegiatan  berbincang  atau  ngobrol  untuk  menghabiskan  waktu.  Bentuk  kampanye  lain  oleh pemilih  pemula  seperti  mempromosikan  kandidat/Parpol,  membantu  kampanye  Parpol  atau memberikan sumbangan ke Parpol adalah relatif rendah atau tidak intensif .
Kata kunci :  media sosial, partisipasi politik

## PENDAHULUAN
Walaupun  dewasa  ini  baru  sekitar  22% dari  total  penduduk  Indonesia  yang  dapat mengakses internet namun dengan pertumbuhan jumlah pengguna smartphone yang  sangat  pesat  belakangan ini maka kemampuan masyarakat Indonesia  dalam  mengakses  internet  juga akan  meningkat.  Terlebih  lagi  teknologi ponsel  yang  terus  berkembang  pesat dengan  harga  yang  semakin  terjangkau, dan  tarif  operator  yang  semakin  murah akan mampu meningkatkan jumlah pengguna ponsel secara cepat. Dewasa ini, berdasarkan  data  Bank  Dunia,  jumlah penduduk  pengguna  ponsel  aktif  di Indonesia  mencapai  115  untuk  setiap  100 penduduk.  Hal  ini  berarti  setiap  satu individu  memiliki  satu  ponsel  atau  lebih. Indonesia  masuk  urutan  ke  4  pengguna ponsel  terbanyak  di  dunia  dengan  jumlah ponsel  aktif  mencapai  285  juta  unit  atau lebih banyak dari jumlah penduduk.
Di  tengah  minimnya  prestasi  Indonesia di tingkat internasional, negara ini ternyata memiliki  satu  prestasi  yang  diakui  secara global.  Prestasi  yang  dimaksud  terkait dengan  aktivitas  di  dunia  maya.    Betapa tidak,  sejumlah  laporan  internasional menunjukkan  berbagai  prestasi  Indonesia di  dunia online ,    khususnya  dalam penggunaan  media  sosial.  Survei  yang dilakukan  Global  Web  Index  (2010) menunjukkan  bahwa  Indonesia,  diantara negara  Asia  lainnya,  memiliki  pengguna Internet  yang paling banyak menggunakan media sosial (79.72%), bandingkan dengan Jepang  (30.1%),  Australia  (48.8%)  dan Singapura (63%).
Sementara itu, majalah  The Economist, mengutip sejumlah perusahaan riset internet, melaporkan bahwa jumlah pengguna  Facebook  di  Indonesia  adalah yang  terbesar  kedua  di  dunia,  dan  Twitter pada  posisi  ketiga  terbesar  di  dunia  (The Economist, 2011).
Penelitian  yang  dilakukan  comScore (2010)  menyebutkan  bahwa  Indonesia
menjadi  negara  dengan  penduduk  yang paling ketagihan di dunia dalam menggunakan  Twitter    ( The  planet’s  most Twitter-addicted  nation ).  Penelitian  yang lebih  baru  yang  dilakukan  Semiocast (2012),  konsultan  media  yang  bermarkas di  Paris,  melaporkan  bahwa  Jakarta merupakan  kota  dengan  pengguna  Twitter paling  aktif  di  dunia  ( The  world’s  most active  “Twitter  city” ).  Laporan  tersebut menyebutkan,  warga  Jakarta  adalah  yang paling  rajin  nge- tweet dalam  satu  hari mengalahkan  warga  kota  besar  dunia lainnya  seperti  Tokyo,  London  atau  New York.  Kota  lain  di  Indonesia  seperti Bandung  (dengan  penduduk  sekitar  2.5 juta  jiwa)  berada  pada  peringkat  ke-6 dunia dalam frekuensi penggunaan Twitter, mengalahkan kota-kota lain seperti Paris atau Los Angeles yang jumlah penduduknya jauh lebih besar (Lihat grafik 1).
Sementara  itu,  lembaga  survei  Galup
(2012)  dalam  salah  satu  laporannya menyebutkan  bahwa  satu  dari  lima  orang di Indonesia (20.6%) menggunakan internet  dalam  kehidupan  mereka,  dan dewasa  ini,  lebih  dari  setengah  (51%) penduduk  muda  Indonesia  yang  berusia antara  15-24  tahun  telah  menggunakan internet  dalam  aktivitas  mereka.  Sebagian besar  penduduk  muda  ini  (96.2%)  adalah pengguna media sosial.
Beberapa Media internasional juga rajin melaporkan berbagai data mengenai aktivitas  orang  Indonesia  di  media  sosial. Media  internasional CNN  menjuluki Indonesia  sebagai  ‘bangsa  Twitter’ ( Twitter  nation ).  Kantor  berita  Inggris BBC (2012), misalnya, bahkan menuliskan kekagumannya tentang fenomena penggunaan media sosial di Indonesia sbb:
“ This  is  one  of  the  most
Twitter and Facebook- friendly nations on Earth. A higher proportion of Indonesian  internet  users
sign  on  to  Twitter  than  in any other
country.
Indonesia  is  also  home  to the  world's  third-largest number of Facebook users ”
(Ini adalah salah satu
bangsa di bumi yang paling ramah  dengan  Twitter  dan Facebook.  Sebagian  besar pengguna Internet di Indonesia menggunakan Twitter paling banyak dibandingkan  negara  lain. Indonesia juga menjadi rumah bagi pengguna
Facebook  ketiga  terbesar  di dunia)
BBC  juga  menulis  dalam  laporannya bahwa  dari  sekitar  240  juta  penduduk Indonesia, sebanyak 40 juta jiwa diantaranya    adalah  pengguna  Facebook yang didominasi oleh penduduk perkotaan. Menurut  data  Gallup  (2012),  pengguna internet di Indonesia kebanyakan mengakses  internet  dengan  menggunakan ponsel  intar  atau smartphone (65.8%). Selain  dengan  menggunakan smartphone , cara lain adalah melalui kafe internet yang menyediakan layanan internet gratis (54.2%),  sedangkan  sisanya  mengakses internet  di  tempat  kerja  (26.5%)  dan sekolah (22.1%).
Perkembangan  teknologi  komunikasi dan  internet  yang  sangat  menjanjikan  di satu  pihak,  dan  jumlah  pengguna  media sosial,  khususnya  dari  kalangan  generasi muda  yang  semakin  besar  di  pihak  lain, telah  menjadikan  sektor  ini  sebagai  pasar yang  sangat  menggiurkan  bagi  mereka yang  tahu  cara  memanfaatkannya,    Salah satunya  adalah  para  politisi  dan  partai politik  yang  akan  terjun  pada  Pemilu legislatif dan presiden tahun 2014.
Apa  yang  telah  diuraikan  di  atas merupakan  latar  belakang  yang  kemudian menimbulkan  setidaknya  dua  pertanyaan penting. Pertama,  apa  yang menyebabkan pengguna  internet  di  Indonesia  sangat
gemar menggunakan media sosial? Kedua, apakah  kegemaran  terhadap  penggunaan media sosial mampu memberikan pengaruh  terhadap  tingkat  partisipasi politik generasi muda?
Beberapa tahun belakangan ini, semakin  banyak  politisi  yang  menyadari pentingnya peran media sosial sebagai cara untuk  memperoleh  kemenangan  pada Pemilu.  Terlebih  lagi  pada  Pemilu  2014, diperkirakan  ada  sekitar  18.3  juta  pemilih pemula  dari  kalangan  generasi  muda berusia  antara  17  –  24  tahun.  Ditilik  dari segi  usia  diperkirakan  sebagian  besar diantara  mereka  adalah  pengguna  media sosial. Mereka diharapkan dapat menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilu dan menjadi incaran para partai politik dan politisi untuk diraih suaranya.
Memberikan suara pada Pemilu merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi politik.  Namun  partisipasi  politik  tidak semata-mata diukur berdasarkan pemberian  suara  pada  saat  Pemilu.  Pada dasarnya  ada  banyak  bentuk  partisipasi politik  seperti:  mengirim  surat  (pesan) kepada  pejabat  pemerintahan,  ikut  serta dalam  aksi  protes  atau  demonstrasi, menjadi  anggota  partai  politik,  menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, mencalonkan  diri  untuk  jabatan  publik, memberikan sumbangan kepada partai atau politisi,  hingga  ikut  serta  dalam  acara penggalangan dana.
Seberapa jauh tingkat partisipasi generasi muda dalam bidang politik sering kali  menjadi  bahan  perdebatan.  Generasi muda  sering  kali  dianggap  sebagai kelompok  masyarakat  yang  paling  tidak peduli  dengan  persoalan  politik,  yang sering  kali  mengalami  putus  hubungan dengan komunitasnya, yang tidak berminat pada  proses  politik  dan  persoalan  politik, yang memiliki tingkat kepercayaan rendah pada  politisi  serta  sinis  terhadap  berbagai lembaga politik dan pemerintahan (Pirie & Worcester,  1998;  Haste  &  Hogan,  2006). Pandangan  ini  sering  kali  dibenarkan dengan  data  yang  menunjukkan  bahwa
generasi  muda  yang  bergabung  ke  dalam partai  politik  relatif  sedikit,  dan  mereka cenderung  memilih  menjadi  Golput  pada Pemilu (EACEA, 2012).
Namun  sejumlah  studi  menunjukkan kekeliruan  pandangan  sebelumnya  yang menganggap  generasi  muda  tidak  tertarik pada  politik.  Sebaliknya,  menurut  studi tersebut,  generasi  muda  adalah  kelompok yang  dinilai  paling  peduli  terhadap berbagai  isu  politik  (Harris,  Wyn  & Younes,  2010;  O'Toole,  Marsh  &  Jones, 2003;  Sloam,  2013).  Penelitian  yang dilakukan EACEA (2013) terhadap generasi  muda  di  tujuh  negara  Eropa menghasilkan  kesimpulan  bahwa  ‘ young people articulate preferences and interests, and some of them are even more active than a majority of adults. Moreover, a  clear  majority  of  young  people  ask  for more – not less –opportunity to have a say in  the  way  their  political  systems  are governed ’.  Kesimpulan  penelitian  ini menunjukkan bahwa generasi muda mampu  mengemukakan  preferensi  dan minat  mereka  terhadap  politik.  Sebagian dari  mereka  bahkan  lebih  aktif  dari kebanyakan  generasi  yang  lebih  tua. Mereka juga menginginkan agar pandangan mereka lebih bisa didengar.
Namun  demikian,  bentuk  partisipasi politik generasi muda dewasa ini cenderung menunjukkan perubahan dibandingkan
dengan generasi
pendahulunya. Jika pada masa lalu bentuk partisipasi politik lebih bersifat konvensional  (misalnya,  aksi  turun  ke jalan  melakukan  demonstrasi  atau  boikot) maka  tindakan  politik  ( political  actions ) generasi  muda  dewasa  ini  dipandang sebagai  sesuatu  yang  ‘baru’  karena  tidak pernah terjadi pada masa satu dekade yang lalu  (misalnya,  partisipasi  politik  melalui internet  dan  media  sosial).  Tindakan politik  generasi  muda  masa  kini  memiliki sifat  cenderung  lebih  individual,  bersifat spontan  ( ad-hoc ),  berdasarkan  isu  tertentu dan kurang terkait dengan perbedaan sosial (EACEA,  2012).    Hal  ini  terjadi  akibat
pengaruh  globalisasi  dan  individualisme (Bauman,  2001),  dan  juga  konsumsi  dan kompetisi (Kestila-Kekkonen, 2009).
Berdasarkan latar belakang sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah  penelitian  ini  sebagai  berikut: Bagaimanakah tingkat partisipasi politik pemilih pemula pengguna media sosial pada Pemilu 2014?

## Partisipasi Politik
Masyarakat  di  negara  demokratis  dapat berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik setidaknya  dengan  tiga  cara  berbeda (Back, et al 2011).:
1. Masyarakat  dapat  terlibat  dalam  arena publik  untuk  mempromosikan  dan menyampaikan tuntutannya kepada siapa  saja  yang  ingin  mendengarkan. Contoh: ikut demonstrasi.
2. Masyarakat  dapat  menjadikan  lembaga pembuat undang-undang (legislatif) atau  lembaga  eksekutif  sebagai  target pesan  politik  yang  ingin  disampaikan. Misal: menandatangani petisi.
3. Masyarakat  dapat  terlibat  dalam  proses seleksi  dari  orang-orang  yang  ingin menduduki  jabatan  publik.  Contoh: memberikan  suara  pada  Pemilu  atau mencalonkan diri untuk jabatan publik.
Dalam  berbagai  literatur,  tidak  terdapat suatu  pengertian  yang  diterima  secara universal  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan partisipasi politik. Misalnya,
Huntington  &  Nelson  (1976:  3;  Bourne, 2010)) mengemukakan pandangannya sebagai berikut: " By political participation we  mean  activity  by  private  citizens designed to influence government decision-making ." Berdasarkan definisi ini, partisipasi politik dimaknai sebagai kegiatan  pribadi  warga  negara  yang dilakukan  untuk  memengaruhi  keputusan pemerintah.
Dahrendorf (2003) menyatakan
" Political  participation  affords  citizens  in a democracy an opportunity to
communicate  information  to  government officials about their concerns and preferences and to put pressure on them to respond. "  Definisi  ini  menekankan  bahwa setiap  orang  yang  hidup  di  negara demokratis memiliki hak untuk menyatakan  pandangan  dan  sikap  mereka terhadap  segala  hal  yang  terjadi  di  ranah publik  atau  hal-hal  yang  terkait  dengan kepentingan mereka agar diketahui pemerintah  dan  selanjutnya  pemerintah memberikan responnya.
Cara yang umum digunakan masyarakat di  banyak  negara  demokratis  ketika mereka menyampaikan pandangannya adalah  dengan  cara  ‘partisipasi  politik sukarela’
( voluntary political
participation ).  Hal  ini  berarti  partisipasi politik mencakup kegiatan untuk mempengaruhi  (Cainzos  &  Voces,  2010). Hal ini ditegaskan oleh Verba et al. (1995: 38) yang menyatakan bahwa: " By political participation  we  refer  simply  to  activity that  has  the  intent  or  effect  of  influencing government  action  –  either  directly  by affecting  the  making  or  implementation  of public  policy  or  indirectly  by  influencing the  selection  of  people  who  make  those policies ."  Definisi  ini  mengemukan  lebih banyak  kriteria  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  partisipasi  politik  yang mencakup  kegiatan  untuk  memengaruhi tindakan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung (Coleman et al, 2008).
Secara langsung, misalnya, dengan cara memengaruhi mulai dari tahap perancangan hingga implementasi kebijakan publik atau secara tidak langsung  dengan  memengaruhi  proses perekrutan orang-orang yang akan membuat  suatu  kebijakan  publik  (Diemer, 2012). Pengertian menurut Verba ini lebih melihat  bahwa  partisipasi  politik  sebagai suatu tindakan sukarela ( voluntary ).
Terkait  dengan  bentuk-bentuk  atau tipologi  partisipasi  politik,  Verba  dan  Nie (1978)  menggunakan  empat  dimensi partisipasi politik yaitu:
1) Voting, yaitu  melakukan  pemungutan suara  termasuk  memberikan  suara pada saat pemilihan umum. Memberikan suara di tempat pemungutan  suara  (TPS)  pada  saat pemilihan  umum  (Pemilu)  sering  kali dinilai  sebagai  bentuk  partisipasi politik yang paling kongkrit dan nyata. Mereka  yang  tidak  memberikan  suara pada  saat  Pemilu  sering  disebut dengan  ‘golongan  putih’  atau  Golput. Dalam  pelaksanaan  Pemilu  Presiden 2009  di  Indonesia,  misalnya,  jumlah warga  yang  tidak  menggunakan  hak pilihnya  alias  golput  adalah  sebesar 49.67  juta  atau  29  persen.  Jumlah tersebut secara resmi juga dimaktubkan  dalam  surat  penetapan KPU mengenai perolehan suara nasional pemilu legislatif. Total pemilih yang menggunakan hak suaranya  121.58  juta  dari  total  daftar pemilih  tetap  (DPT)  sebanyak  171.26 juta. Pada Pemilu 2014, jumlah warga negara  yang  nantinya  tidak  akan menggunakan hak pilihnya diperkirakan akan tetap tinggi. Indikasi  tersebut  terlihat  dari  masih tingginya angka pemilih golput dalam pelaksanaan sejumlah pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  beberapa waktu lalu.
2) Campaign  activity yang  mencakup kegiatan menjadi anggota atau bekerja untuk  partai  politik  dan  organisasi politik termasuk memberikan sumbangan  (donasi)  kepada  partai politik  atau  kelompok  politik.  Di Indonesia, berdasarkan Peraturan KPU Nomor  17  Tahun  2013  Pasal  23  ayat (1)  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  dinyatakan  bahwa masyarakat  umum  dapat  memberikan sumbangan  kepada  Partai  Politik Peserta Pemilu. Dewasa ini,
sumbangan yang diberikan masyarakat  pendukung  suatu  partai politik menjadi lebih mudah dilakukan
melalui fasilitas website yang dimiliki hampir  semua  partai  politik.  Pada masa  kampanye,  masyarakat  dapat bekerja  membantu  partai  politik  atau kandidat  yang  didukungnya,  misalnya turut  serta  mengorganisir  kegiatan kampanye.  Pada  periode  kampanye, masyarakat  menjadi  lebih  sering membicarakan  berbagai  isu  politik dengan keluarga atau teman.
Menjelang dan selama masa kampanye,  media  sosial  lebih  sering digunakan
masyarakat untuk memperbincangkan isu-isu politik atau  mempromosikan  kandidat  atau partai  politik  yang  didukungnya, sedangkan  para  politisi  lebih  agresif berkampanye  kepada  para  pengguna media sosial.
3) Contacting, yaitu  kegiatan  untuk menghubungi  pemimpin  politik  atau pejabat  publik  guna  menyampaikan pesan  politik  atau  menyampaikan masalah atau persoalan-persoalan yang berdimensi publik seperti masalah  ekonomi  atau  kesejahteraan masyarakat.  Pada  2008,  sebanyak  44 persen  masyarakat  AS  menghubungi pejabat publik pada berbagai tingkatan melalui  E-mail  atau  mengirim  surat untuk mengadukan berbagai persoalan.  Di  Indonesia,  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY) membuka  akses  bagi  publik  untuk melakukan  pengaduan  melalui  SMS 9949.  Hal-hal  yang  menonjol  dalam pengaduan meliputi: dukungan terhadap pemerintah, pemberitaan yang menjelekan pemerintah, pengurusan  sertifikat  hak  milik  di BPN,  lingkungan  hidup,  jalan  rusak karena  banyak  penambang  pasir, dukungan terhadap pemerintahan SBY serta berita miring di televisi. Misalnya, Pada periode  16 - 30 April 2013,  Presiden  SBY  menerima  5.298 pengaduan  masyarakat  melalui  SMS dan PO BOX 9949. Jumlah pengaduan
melalui SMS 5.261, sedang surat yang masuk  melalui  PB  BOX  9949  adalah sebanyak 37 pucuk.
4) Cooperative, atau  kegiatan  komunitas yaitu  segala  tindakan  yang  terkait dengan  isu  atau  masalah  komunitas lokal. Banyak warga masyarakat  yang tertarik  turut  serta  dalam  berbagai kegiatan yang digerakan oleh organisasi kemasyarakatan seperti lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM), organisasi  kemasyarakatan  (ormas) atau  kelompok-kelompok  masyarakat yang memiliki ketertarikan pada suatu isu  atau  kegiatan  tertentu  seperti kelompok pendukung lingkungan hidup  hingga  perlindungan  hak-hak binatang.  Bahkan  kegiatan-kegiatan yang secara permukaan tidak memiliki hubungan  dengan  politik  dapat  pula menjadi  bentuk  partisipasi  politik. Misal, menjadi relawan untuk membantu  masyarakat  yang  kurang mampu  dengan  cara  bekerja  di  panti jompo,  panti  sosial  hingga  bekerja sebagai  pelatih  atau  pembina  karang taruna dapat pula dikategorikan sebagai bentuk partispasi politik.
Teorell    et  al  (2007)  mengemukakan tipologi  partisipasi  politik  yang  lebih  luas dari  Verba  dan  Nie  yang  mencakup  lima dimensi sebagai berikut:
1) Electoral Participation
(partisipasi elektoral)  yaitu  melakukan  pemungutan suara  termasuk  memberikan  suara  pada saat pemilihan umum.
2) Consumer  participation yang  mencakup kegiatan  memberikan  sumbangan  untuk amal, melakukan boikot atau menandatangai  petisi  dan  melakukan konsumsi  politik  ( political  consumption ), atau dengan kata lain consumer participation merupakan  tindakan  warga masyarakat  sebagai  konsumen  politik yang kritis.
3) Party  activity ,  yaitu  tindakan  menjadi anggota  atau  pendukung  aktif  partai politik,  melakukan  pekerjaan  sukarela
atau  menyumbangkan  uang  untuk  partai politik.
4) Protest activity , yang mencakup tindakan seperti  turut  serta  dalam  kegiatan demonstrasi,  pemogokan  dan  kegiatan unjuk rasa lainnya.
5) Contact activity , yaitu tindakan menghubungi organisasi pemerintah, politisi atau pejabat pemerintahan.
Tipologi  yang  dikemukakan  Teorell  di atas  memasukkan  tindakan  unjuk  rasa sebagai  salah  satu  bentuk  partisipasi  politik. Sedangkan menurut Martin (2012), tindakan unjuk  rasa  atau  protes  ( political  protest ) dapat dilakukan dalam dua  bentuk:
(1)  unjuk  rasa  tanpa  kekerasan,  yaitu  suatu bentuk  protes  dengan  cara  antara  lain melakukan pembangkangan publik ( civil disobedience )  dimana  pengunjuk  rasa, misalnya,  secara  sengaja  melakukan pelanggaran atas peraturan yang dianggap  tidak  adil.  Bentuk  unjuk  rasa lainnya adalah memasang simbol-simbol tertentu (graffiti) di tempat umum untuk menyampaikan suatu pesan tertentu.
(2)  unjuk  rasa  dengan  kekerasan,  yaitu melakukan  demonstrasi  tidak  secara damai  dengan  melakukan  perlawanan kepada  aparat,  melakukan  kerusuhan hingga pemboman.
Beberapa literatur mengemukakan perilaku  atau  tindakan  lain  yang  dapat  pula dikategorikan sebagai suatu bentuk partisipasi politik seperti:
1) Mencalonkan  diri  untuk  jabatan  publik ( running  for  office ).  Dapat  dikatakan keinginan  seorang  warga  masyarakat untuk  mencalonkan  diri  pada  suatu jabatan publik merupakan bentuk participasi  politik  yang  paling  serius ( Harris,  2001). Hal  ini  disebabkan kandidat  harus  memberikan  pengorbanan moril  dan  material.  Mencalonkan  diri, berkampanye dan kemudian (jika menang)  menduduki  jabatan  publik membutuhkan  dedikasi,  waktu,  energi dan uang yang tidak sedikit.
2) Tindakan  dukungan  ( support  activities )
merupakan suatu bentuk partisipasi
politik yang cenderung lebih pasif karena tidak  terlihat  seperti  suatu  tindakan politik. Misal, menghadiri acara penggalangan  dana  untuk  membantu penanggulangan  masalah  sosial  seperti kemiskinan  dan  kesehatan.  Seringkali kegiatan  penggalangan  dana  disertai dengan  suatu  pertunjukan.  Tindakan dukungan semacam ini seringkali mendorong seseorang untuk berpartisipasi  secara  lebih  aktif.  Mereka menjadi  tertarik  setelah  mempelajari  isu yang disampaikan dalam kegiatan tersebut (Henn et al, 2002).
Berdasarkan apa  yang  telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa partisipasi politik dewasa ini tidak dapat diartikan semata-mata sebagai partisipasi elektoral ( electoral participation )  seperti  memberikan  suara pada  Pemilu  atau  menjadi  anggota  suatu partai politik ( O’Toole  et.al  2003). Partisipasi  politik  juga  mencakup  bentuk partisipasi non-elektoral ( non-electoral participation )  seperti  ikut  serta  melakukan kegiatan  unjuk  rasa  atau  menandatangani petisi  (Martin,  2012).  Dalam  hal  ini  penting untuk  secara  jelas  membedakan  antara partisipasi politik elektoral dan non-elektoral (Moe, 1980; Opp et al, 1981)
Penelitian  oleh  Martin  (2012)  terhadap generasi  muda  di  Australia  menemukan bahwa  kelompok  muda  di  negara  itu cenderung  memandang  partisipasi  elektoral sebagai  sesuatu  yang  tidak  terlalu  penting. Hal  ini  menjadi  dasar  mengapa  kelompok muda  di  negara  itu,  dan  juga  di  banyak negara  lainnya,  cenderung  enggan  untuk mendaftarkan  diri  sebagai  pemilih,  alih-alih datang  ke  tempat  pemungutan  suara  (TPS) untuk memberikan suara.
Jika generasi muda menunjukkan partisipasi  elektoral  rendah,  sebaliknya mereka  menunjukkan  tingkat  partisipasi politik  yang  lebih  tinggi  dalam  bentuk partisipasi  non-elektoral  yang  mencakup berbagai tipologi  tindakan  partisipasi  politik sebagaimana  dikemukakan  Verba  dan  Nie (1978) dan Teorell et al (2007) seperti  yang telah dikemukakan di atas.
Penelitian  yang  dilakukan  di  AS  oleh Global  Web  Index  (2009)  (Pan  &  Crotts, 2010;  Phelps,  2004)  menghasilkan  temuan bahwa  pengguna  media  sosial  di  negara  itu dapat  dikelompokkan  ke  dalam  empat kategori. Ke-empat kategori ini menunjukkan  peran-peran  yang  dipilih pengguna ketika mereka mengkonsumsi dan menikmati  media  sosial  yaitu  sebagai: penonton  ( watchers), pembagi  informasi (sharers), komentator (commenters) ,  dan produsen ( producers).
a) Penonton  ( watcher, 79.8%),  yaitu mereka  yang  menggunakan  media sosial  hanya  untuk  membantu  diri mereka  dalam  mengambil  keputusan. Kelompok penonton mengambil manfaat  dari  media  sosial  tetapi  tidak bersedia  memberikan  tanggapan  dan menyampaikan informasi karena merasa  khawatir  untuk  menyampaikan pandangan  atau  menampilkan  profil diri mereka.
b) Pembagi  informasi  ( sharers ,  61.2%), yaitu  orang  yang  mengunggah  ( upload ) informasi  dan  membaginya  kepada orang  lain  dengan  maksud  untuk membantu  orang  lain  dan  menunjukkan pengetahuan yang dimilikinya.
c) Komentator  ( commenters ,  36.2%),  yaitu orang yang memberikan evaluasi ( review )  dan  komentar  terhadap  suatu produk  atau  peristiwa  dengan  tujuan untuk  berpartisipasi  dan  memberikan kontribusi.
d) Produsen  ( producers ,  24.2%),  yaitu orang  yang  membuat  atau  memproduksi konten  sendiri  dalam  upaya  untuk menunjukkan identitas dan mendapatkan pengakuan.
Finn  (1992)  menyatakan  bahwa  motif seseorang menggunakan media dapat dikelompokkan  ke  dalam  dua  kategori  yaitu proaktif  dan  pasif.    Contoh  penggunaan media  secara  proaktif  adalah  menonton program  TV  tertentu  untuk  mendapatkan informasi  lebih  banyak  mengenai  suatu masalah  atau  topik  tertentu,  atau  menonton film  tertentu  guna  mendapatkan  hiburan, atau menggunakan Internet untuk
mendapatkan  informasi  dalam  membantu menyelesaikan tugas sekolah atau kuliah dsb (Riley  et  al,  2010).  Dengan  kata  lain, pengguna  media  secara  aktif  mencari informasi  dari  media  berdasarkan  atas kehendak,  kebutuhan  dan  motif  yang dimilikinya.
Contoh  penggunaan  media  secara  pasif adalah menghidupkan televisi hanya sekedar untuk melihat-lihat saja. Audien tidak secara aktif    mencari  informasi,  hiburan  atau sesuatu  yang  khusus.  Namun  cara  ini  tidak berarti  kita  tidak  terhibur  atau  tidak mendapatkan  informasi  atau  pelajaran  dari apa  yang  kita  saksikan  atau  dengar  dari media  yang  kita  gunakan.  Penggunaan media  secara  pasif  hanya  menjelaskan bahwa  kita  tidak  memulai  pengalaman menonton  dengan  motif  tertentu  yang  ada dalam pikiran kita (Smith, 2005).
Jay  G.  Blumler  (1979)  mengemukakan sejumlah  gagasan  mengenai  jenis-jenis kegiatan  yang  dilakukan  audien  ( audience activity )  ketika  menggunakan  media  yang mencakup:  kegunaan  (utility),  kehendak ( intentionality ), seleksi ( selectivity ) dan tidak terpengaruh
hingga terpengaruh
( imperviousness to influence ). a) Kegunaan  :  media  memiliki  kegunaan dan orang dapat memanfaatkan kegunaan media. Misal, orang mendengarkan  radio  di  mobilnya  untuk mendapatkan informasi lalu-lintas. Melihat  Internet  untuk  mendapatkan informasi tertentu.
b) Kehendak  :  hal  ini  terjadi  ketika motivasi  menentukan  konsumsi  media. Ketika orang membutuhkan hiburan dari televisi  maka  mereka  mencari  program komedi.  Ketika  membutuhkan  informasi mengenai  situasi  politik  terbaru  mereka akan mencari program berita.
c) Seleksi : penggunaan media oleh audien mencerminkan ketertarikan atau preferensinya.
d) Tidak  terpengaruh  hingga  terpengaruh  : audien  menciptakan  makna  terhadap  isi media yang akan memengaruhi apa yang mereka  pikirkan  dan  kerjakan.  Namun mereka juga secara aktif sering
menghindar  terhadap  jenis  pengaruh media tertentu.
Dunia  dimana  audien  berada  ikut  serta menentukan  kebutuhan  dan  kepuasaan audien  terhadap  media.  Dengan  kata  lain, kebutuhan  dan  dan  kepuasaan  audien terhadap  media  tidak  bersifat  otonom  yang tidak  ditentukan  semata-mata  hanya  pada diri  individu.  Katz  dan  rekan  (1974) menyatakan  bahwa  situasi  sosial  dimana audien  berada  turut  serta  terlibat  dalam mendorong  atau  meningkatkan  kebutuhan audien terhadap media.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan metode  survei,  dan  menurut  Singarimbun (1998)  suatu  penelitian  survei  mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan  kuesioner  sebagai  alat pengumpulan data yang pokok.  Penelitian survei  sering  kali  digunakan  dalam  ilmu sosial untuk membantu melakukan pengamatan  terhadap  suatu  fenomena sosial.  Pada  penelitian  survei,  peneliti memilih  sejumlah  responden  sebagai sampel, dan memberikan mereka kuesioner  yang  sudah  baku  (standar). Responden adalah orang yang memberikan data untuk dianalisa dengan cara menjawab kuesioner.
Pada  penelitian  ini  kuesioner  akan dibagikan kepada generasi muda pengguna media sosial, dan termasuk dalam kategori pemilih pemula pada saat pemilihan umum (Pemilu)  2014  yaitu  mereka  yang  berusia antara  17  –  22  tahun.  Sebagaimana dikemukakan  di  awal,  penelitian  berupaya untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan kuesioner  didesain  untuk  dapat  menjawab pertanyaan penelitian yaitu tingkat partisipasi  politik  pengguna  media  sosial sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2014.
Berkenaan dengan ukuran sampel penelitian,  Wimmer-Dominick  (2011:  102) menyatakan  bahwa  ukuran  sampel  yang diperlukan tergantung  setidak-tidaknya  pada tujuh  faktor  berikut  ini:  (1)  jenis  proyek penelitian; (2) tujuan penelitian; (3)
kompleksitas penelitian; (4) tingkat kesalahan yang dapat ditolerir; (5) keterbatasan  waktu;  (6)  keterbatasan  dana penelitian,  dan;  (7)  penelitian  yang  pernah dilakukan  sebelumnya.  Ukuran  sampel tertentu  diperlukan  dalam  penelitian  yang menggunakan  prosedur  statitistik,  tetapi tidak hanya satu formula yang tersedia yang dapat  digunakan  untuk  menentukan  ukuran sampel  untuk  setiap  metode  penelitian  atau prosedur statistik.
Dalam  hal  pemilihan  sampel,  penelitian ini  akan  menggunakan  teknik  pengambilan sampel  non-probabilitas  ( non-probability sample ).  Sebagaimana  kita  ketahui,  terdapat dua teknik penarikan sampel yaitu: probabilitas  dan  non-probabilitas.  Teknik penarikan sampel probabilitas menggunakan panduan  matematis  dimana  peluang  setiap unit  untuk  terpilih  telah  dapat  diketahui. Teknik  penarikan  sampel  non-probabilitas tidak  menggunakan  panduan  matematis dalam  penarikan  sampel.  Perbedaan  penting antara panduan sampel probabilitas dan non- probabilitas  adalah  teknik  yang  pertama memungkinkan  peneliti  untuk  menghitung kesalahan  sampling  ( sampling  error )  yang terkandung dalam suatu penelitian, sedangkan non-probabilitas
tidak memungkinkan  hal  itu  dapat  dilakukan (Wimmer and Dominick, 2011: 90).
Teknik sampel non-probabilitas digunakan pada penelitian ini karena peneliti tidak  memiliki  daftar  pemilih  pemula  yang berusia  antara  17-22  tahun  di  Jakarta,  juga karena  tidak  dimungkinkan  untuk  membuat daftar  tersebut.  Karena  alasan  ini,  sampling probabilitas  tidak  tepat  digunakan  pada penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel secara purposif ( purposive sampling )    atau  disebut  juga judgmental sampling , yang berarti memilih suatu sampel berdasarkan  pengetahuan  peneliti  terhadap populasi,  dan  elemen-elemen  yang  ada  di dalamnya,  serta  tujuan  penelitian.  Dengan kata  lain,  sampling  purposif    adalah  tipe sampling  non-probabilitas  yang  mana  unit yang  akan  diteliti  dipilih  berdasarkan penilaian  peneliti  mengenai  unit  yang
dipandang paling bermanfaat atau representatif dalam penelitian.
Selain  itu,  penarikan  sampel  secara purposif  dilakukan  karena  penelitian  ingin mempelajari  sebagian  kecil  saja  dari keseluruhan  pemilih  pemula  yang  ada  saat ini.    Sebagian  kecil  pemilih  pemula  mudah diidentifikasi keberadaanya namun menghitung  keseluruhan  pemilih  pemula  di Jakarta  adalah  hampir-hampir  mustahil untuk dilakukan (Babbie, 2008).
Sampel  yang  diambil  pada  penelitian termasuk  mereka  yang  terpilih  berdasarkan karakteristik  atau  kualitas  tertentu  yang dimiliki  sampel  (responden)  berdasarkan pengetahuan  terhadap  populasi,  elemen- elemen  pada  populasi,  dan  tujuan  penelitian (Wimmer-Dominick,  2011).    Dengan  kata lain,  sampel  dipilih  tidak  secara  acak. Responden  akan  dipilih  sebagai  anggota sampel jika memenuhi tiga kriteria sbb:
1) Berusia  antara  17  –  22  tahun  pada tahun 2014
2) Belum  pernah  menggunakan  hak pilihnya.
3) Pengguna media sosial
Jakarta  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian karena alasan bahwa Jakarta merupakan kota dengan  pengguna  Twitter  paling  aktif  di dunia  ( The  world’s  most  active  “Twitter city” ).    Sebagaimana  laporan  Semiocast (2012)  yang  menyebutkan,  warga  Jakarta adalah  yang  paling  rajin nge-tweet dalam satu  hari  mengalahkan  warga  kota  besar dunia lainnya.
Teknik analisa data yang sering digunakan  dalam  penelitian  kuantitatif disebut analisis data statistik ( statistical data analysis ),  dan  secara  umum  dapat  dibagi  ke dalam dua jenis yaitu statistik deskriptif dan statistik  inferensial.  Statistik  deskriptif digunakan  untuk  membantu  menjelaskan data  kuantitatif  yang  diperoleh  dalam  upaya untuk  menjelaskan  atau  mencatat  kondisi atau  sikap  yang  ada  saat  ini.  Statistik deskriptif  berfungsi  mereduksi  data  agar lebih mudah diinterpretasikan.
Dalam hal ini, analisa data untuk variabel partisipasi  politik  akan  dilakukan  dengan menggunakan  statistik  deskriptif.  Dalam
menganalisa variabel ini, peneliti menggunakan  distribusi  data  agar  data  yang diperoleh  dapat  lebih  mudah  dikelola. Dengan demikian data tersebut diatur dalam suatu  distribusi  frekuensi  yaitu  suatu  tabel nilai  yang  disusun  berdasarkan  derajat kepentingannya  dan  frekuensi  kejadiannya (Contoh lihat tabel 1)

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini mencoba untuk  menjawab  satu  rumusan  masalah yaitu:  Bagaimanakah  tingkat  partisipasi politik  pemilih  pemula  pengguna  media sosial  pada  Pemilu  2014?  Pada  penelitian ini, konsep partisipasi politik mengandung lima dimensi yaitu:
1) Voting ,  yaitu  keingin  memberikan suara  pada  Pemilu  2014  yang  diukur dengan  menggunakan  skala  peringkat sederhan;
2) Campaign activity yaitu kegiatan yang bersifat  politik  seperti:  membicarakan isu politik, mempromosikan kandidat/Parpol, membantu kampanye Parpol, memberikan
sumbangan  ke  Parpol,  bekerja  untuk Parpol,  dan  menjadi  anggota  Parpol. Kegiatan ini diukur dengan menggunakan skala Guttman.
3) Contacting yaitu menghubungi pemimpin  politik  atau  menghubungi pejabat  publik.  Pengukuran  dengan menggunakan indeks.
4) Cooperative , yang mencakup kegiatan-kegiatan  seperti  :  menjadi anggota  LSM,  anggota  Organisasi kemasyarakatan  (ormas),  relawan  dan menjadi  anggota  kelompok  sosial. Pengukuran menggunakan indeks.
V  o  t  i  n  g .  Dimensi  voting  dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)  Apakah  responden  memberikan  suara pada  Pemilu  2014  dan;
2)  Apa  arti  penting
Pemilu 2014
bagi responden?  Pada  saat
pembagian  kuesioner  untuk  penelitian  ini, Pemilu  legislatif  telah  dilaksanakan  pada tanggal  9  April  2014,  namun  Pemilu Presiden belum dilaksanakan (9 Juli 2014). Dalam hal ini yang ingin diketahui melalui penelitian ini adalah: 1) apakah responden memberikan  suara  pada  Pemilu  legislatif 2014  dan;  2)  Apa  arti  penting  Pemilu legisllatif 2014 bagi responden?
Terkait  dengan  partisipasi  responden pada  pemilu  presiden,  dan  karena  Pemilu Presiden  belum  dilaksanakan  pada  saat penelitian ini, maka dimensi voting diukur berdasarkan  seberapa  besar  keinginan responden untuk berpartisipasi pada Pemilu Presiden 2014 dengan mengajukan pertanyaan  sbb:  1)  Apakah  responden memiliki keinginan untuk memilih (memberikan  suara)  pada  pemilu  Presiden 2014  yang  akan  datang?;  2)  Seberapa penting  Pemilu  Presiden  2014  yang  akan datang bagi responden?
Survei yang dilakukan terhadap pengguna media sosial di wilayah Jabodetabek berhasil memperoleh jawaban dari  responden yang  dipilih  secara purposif.  Dalam  hal  ini,  responden  dipilih berdasarkan  kriteria  yaitu:  1)  pengguna media  sosial;  2)  berusia  antara  17  –  22 tahun  pada  tahun  2014  dan;  3)  belum pernah  menggunakan  hak  pilihnya.  Data yang  diperoleh  ditampilkan  pada  tabel berikur.
Pada  tabel  1,  kepada  101  responden diajukan pertanyaan: Apakah anda memberikan  suara  anda  pada  pemilu
legislatif 9 April  2014 lalu ?  Sebanyak 74 orang  responden  mengatakan  mereka memberikan  suara  pada  Pemilu  legislatif yang  lalu  sedangkan  sisanya  menyatakan
tidak memberikan suara. Dengan demikian sebagian  besar  responden  73,2  persen menyatakan datang ke Tempat Pemungutan  Suara  untuk  memberikan suara. Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih  pemula  pada  Pemilu  legislatif 2014 cukup besar.
Data  mengenai  tingkat  partisipasi politik  responden  yang  diukur  melalui pertanyaan:  Seberapa  penting  Pemilu legislatif  9  April  2014  yang  lalu  bagi anda? Jawaban yang terkumpul menunjukkan sebanyak 105 responden dari keseluruhan  143  orang  yang  memberikan jawaban  menyatakan  mereka  menilai pemilu  legislatif  sebagai  sesuatu  yang penting  atau  sangat  penting.  Dengan demikian mayoritas responden yaitu sebanyak  73,5  persen  responden  menilai Pemilu  legislatif  sebagai  hal  yang  penting atau  sangat  penting  bagi  mereka.  Hanya sebanyak  38  responden  atau  26,6  persen menjawab pemilu legislatif sebagai peristiwa  kurang  penting,  tidak  penting atau sangat tidak penting.
Data mengenai tingkat partisipasi politik  responden  yang  diukur  melalui pertanyaan:    Apakah  anda  memiliki keinginan  untuk  memilih  (memberikan suara)  anda  pada  pemilu  Presiden  2014 yang akan datang? Jawaban yang terkumpul  menunjukkan  sebanyak  113 responden
dari
keseluruhan  143  orang  yang  memberikan jawaban  menyatakan  mereka  menilai pemilu  legislatif  sebagai  sesuatu  yang penting  atau  sangat  penting.  Dengan demikian mayoritas responden yaitu sebanyak  79  persen  responden  menilai
Pemilu  legislatif  sebagai  sesuatu  yang mereka  inginkan  atau  sangat  inginkan. Hanya  sebanyak  30  responden  atau  21 persen menjawab pemilu legislatif sebagai sesuatu  yang  kurang,  tidak  atau  sangat tidak diinginkan.
Arti  penting  Pemuilu  Presiden  2014 bagi  responden  yang  diukur  melalui pertanyaan:  Seberapa  penting  Pemilu Presiden 2014 yang akan datang bagi anda ?  Jawaban  yang  terkumpul  menunjukkan sebanyak  121  responden  dari  keseluruhan 143  orang  yang  memberikan  jawaban menyatakan mereka menilai pemilu presiden  2014  sebagai  sesuatu  yang penting  atau  sangat  penting.  Dengan demikian mayoritas responden yaitu sebanyak  85  persen  responden  menilai Pemilu  presiden  sebagai  sesuatu  yang penting  atau    sangat  penting.  Hanya sebanyak  22  responden  atau  15.4  persen menjawab pemilu presiden sebagai sesuatu yang  kurang,  tidak  atau  sangat  tidak penting.
Campaign activity merupakan
bentuk partisipasi politik yang termasuk ke dalam aktivitas kampanye  yang  mencakup beberapa  kegiatan  seperti:  membicarakan isu
politik, mempromosikan kandidat/Parpol,    membantu  kampanye Parpol, memberikan sumbangan ke Parpol, bekerja untuk Parpol, dan menjadi anggota Parpol.  Kegiatan  ini  diukur  dengan menggunakan skala nominal. Pada kuesioner penelitian, upaya untuk mengukur campaign  activity responden ditunjukkan pada pertanyaan di bawah ini Pernahkah  anda  melakukan  hal- hal berikut ini
□ Membicarakan isu politik
□ Mempromosikan kandidat/Parpol
□ Membantu kampanye
Parpol
□ Memberikan sumbangan ke Parpol
□ Bekerja untuk Parpol
□ Menjadi anggota Parpol
Data  yang  diperoleh  menunjukkan kegiatan kampanye sebagian besar responden  barulah  pada  level  yang  paling ringan  konsekuensinya  yaitu  sekedar ‘membicarakan  isu  politik’.    Sebanyak  65 responden  atau  66,3  persen  menyatakan mereka baru pada tahap membicarakan isu politik  dengan  teman  atau  rekan  sejawat sebagai  bagian  dari  kegiatan  berbincang atau ngobrol untuk  menghabiskan  waktu. Aktivitas kampanye lainnya seperti mempromosikan kandidat/Parpol, membantu  kampanye  Parpol,  memberikan sumbangan  ke  Parpol,  bekerja  untuk Parpol,  dan  menjadi  anggota  Parpol menunjukkan bobot frekuensi yang berdekatan antara dua hingga tujuh persen.
Sebanyak 13 persen responden menyatakan mereka tidak pernah melakukan satupun kegiatan tersebut. Contacting merupakan bentuk partisipasi politik yang mencakup kegiatan yaitu  menghubungi  pemimpin  politik  dan
menghubungi  pejabat  publik.  Kegiatan  ini diukur dengan menggunakan skala nominal.  Pada  kuesioner  penelitian,  upaya untuk mengukur partisipasi politik contacting ini ditunjukkan pada pertanyaan di bawah ini.
3.3  Pernahkah  anda  melakukan  hal-hal
berikut ini.
□ Menghubungi pemimpin politik
□ Menghubungi pejabat publik Data menunjukkan mengenai partisipasi politik responden dalam dimensi contacting yaitu  menghubungi pemimpin  politik  dan  pejabat  publik. Sebanyak  98  responden  memberikan
jawabannya,  dan  data  yang  diperoleh menunjukkan  sebanyak  23  responden (23,5  persen)  menyatakan  bahwa  mereka pernah  menghubungi  pemimpin  politik. Sebanyak 19 responden (19,4%)
menyatakan  pernah  menghubungi  pejabat publik,  dan  hanya  satu  orang  yang mengatakan  pernah  melakukan  kedua  hal tersebut.  Jumlah  terbesar  adalah  ‘tidak melakukan  satu  pun  kegiatan’  tersebut yaitu sebanyak 56,1 persen responden.
Cooperative
merupakan bentuk partisipasi politik yang mencakup kegiatan: menjadi anggota lembaga swadaya  masyarakat  (LSM),  organisasi massa  (Ormas),  menjadi  relawan,  dan menjadi  anggota  kelompok  sosial.  Pada kuesioner  penelitian  ini,  upaya  untuk mengukur  partisipasi  politik cooperative ditunjukkan pada pertanyaan di bawah ini. 3.3  Pernahkah  anda  melakukan  hal-hal berikut  ini  (Boleh  memilih  lebih  dari satu).
□ Menjadi anggota LSM
□ Menjadi anggota Ormas
□ Menjadi relawan
□ Menjadi anggota kelompok sosial
Data  menunjukkan  partisipasi  politik responden  dalam  dimensi cooperative yaitu  kegiatan  responden  pada  organisasi kemasyarakatan  seperti  menjadi  anggota LSM,  menjadi  relawan  dan  menjadi anggota  kelompok  sosial.  Sebanyak  98 responden  memberikan  jawaban,  dan ‘menjadi  anggota  kelompok  sosial’ merupakan  kegiatan  terbanyak  responden yang  dipilih  oleh  sekitar  26  persen responden,  disusul  ‘menjadi  relawan’ (14,3%),  menjadi  ‘anggota  LSM’  (8,2%), dan ‘anggota Ormas’ (3,1%).
Selain  itu,  sebanyak  13,3  persen responden  melakukan  lebih  dari  satu kegiatan. Misalnya, selain menjadi anggota LSM  mereka  juga  menjadi  relawan  atau menjadi  anggota  ormas.  Dalam  hal  ini, sebanyak  13,3  persen  responden  mengaku melakukan  dua  kegiatan,  dan  dua  orang menyatakan  melakukan  tiga  kegiatan sekaligus.
Data  yang  diperoleh  menunjukkan bahwa  jumlah  responden  yang  terlibat dalam  partisipasi  politik  dalam  dimensi cooperative adalah lebih besar (67 persen) dibandingkan  dengan  jumlah  responden yang  menyatakan  tidak  melakukan  satu pun kegiatan partisipasi politik cooperative (33,7 persen).
Kegiatan  lain .  Partisipasi  politik responden dapat pula mencakup dimensi di luar sebagaimana  yang telah dikemukakan
di  atas  seperti:  memberikan  sumbangan sosial,  ikut  unjuk  rasa,  mencalonkan  diri untuk  jabatan  publik.  Pada  kuesioner penelitian  ini,  upaya  untuk  mengukur partisipasi  politik  untuk  kegiatan  lain ditunjukkan pada pertanyaan di bawah ini. Pernahkah anda melakukan hal-hal berikut ini (Boleh memilih lebih dari satu).
□ Memberikan sumbangan sosial.
□ Ikut unjuk rasa.
□ Mencalonkan diri untuk jabatan publik.
Data  menunjukkan  partisipasi  politik responden  dalam  dimensi  lain-lain  yaitu kegiatan  responden  seperti  memberikan sumbangan  sosial,  ikut  unjuk  rasa,  atau mencalonkan  diri  untuk  jabatan  publik. Sebanyak  98  responden  memberikan jawaban,  dan  berdasarkan  data  yang diperoleh  sebanyak  56  orang  responden atau  sekitar  57%  menyatakan  mereka pernah  memberikan  sumbangan  sosial. Sebanyak  10  orang  (10,  2  persen) menyatakan  pernah  ikut  unjuk  rasa, sebanyak  8,2  persen  responden  mengaku pernah  mencalonkan  diri  untuk  jabatan publik.  Sedangkan  24,5  persen  responden mengatakan tidak melakukan satu pun hal- hal tersebut.
Partisipasi  politik  adalah  keikutsertaan warga  negara  untuk  mempengaruhi  proses pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan politik.  Mereka  adalah  masyarakat  biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan  namun  memiliki  kesadaran untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan.  Partisipasi  masyarakat  negara demokratis dalam kehidupan politik dilakukan  dalam  berbagai  cara  termasuk terlibat dalam arena publik untuk mempromosikan dan menyampaikan tuntutannya  kepada  siapa  saja  yang  ingin mendengarkan.
Selain itu, masyarakat dapat menjadikan lembaga legislatif atau eksekutif sebagai target pesan politik yang ingin  disampaikan.  Masyarakat  juga  dapat terlibat  dalam  proses  seleksi  dari  orang-
orang  yang  ingin  menduduki  jabatan publik.  Dalam  sistem  politik  demokratis, budaya politik yang semestinya ditumbuh- kembangkan  warga  negara  adalah  budaya politik  partisipatif  yang  dapat  berupa norma,  sikap,  sistem  keyakinan,  persepsi, dan  sejenisnya  yang  dapat  menopang terwujudnya partisipasi politik.
Kemajuan  perkembangan  politik  suatu negara  dapat  dilihat  dari  baik  buruknya partisipasi masyarakatnya. Kemajuan bidang  politik  suatu  negara  menjadi
inspirasi  perkembangan  politik  negara bersangkutan. Setiap orang dapat mengetahui  perkembangan  demokrasi  dan politik  di  suatu  negara  melalui  partisipasi masyarakat di bidang politik dan pemerintahan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  tingkat  partisipasi  politik  di kalangan  pemilih  pemula  adalah  tinggi. Hal ini berdasarkan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 73,2 persen respoden menyatakan mereka memberikan suara  pada  Pemilu  legislatif  2014  dan sebagian besar mereka (hampir 80 persen) menunjukkan keinginan besar untuk memberikan  suara  pada  Pemilu  Presiden 2014.
Hasil  penelitian  ini  tidak  berbeda  jauh dengan  laporan  dari  lembaga  lain  seperti CSIS  yang  menyatakan  bahwa  tingkat partisipasi  pemilih  di  Indonesia  adalah sebesar  75,2  persen,  atau  berbeda  hanya sekitar  dua  persen  dengan  hasil  penelitian ini.  "Tingkat  partisipasi  pemilih  75,2 persen. Sementara yang tidak menggunakan  hak  pilihnya  mencapai  24,8
persen,"  tulis  peneliti  CSIS  Philips  J. Vermonte,  melalui  keterangan  pers,  Rabu (9/4). Tingkat partisipasi seperti ini dinilai sebagai  bentuk  positif  atas  keikutsertaan masyarakat  dalam  memberikan  suara dalam  suatu  kegiatan  pemilihan  umum. Tingkat  partisipasi  politik  ini  bahkan dinilai sebagai salah satu tingkat partisipasi tertinggi sejak masa Orde Baru.
Selain  itu,  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  menyatakan,  partisipasi  pemilih pada  Pemilu  Legislatif  2014  mencapai  75 persen,  dan  sisanya  tak  menggunakan  hak pilihnya. Jika dibandingkan dengan pemilu legislatif  2009,  maka  tingkat  partisipasi masyarakat terhadap Pemilu 2014 meningkat.  Pada  Pemilu  2009,  angka golput mencapai 29 persen dengan tingkat partisipasi  71  persen.  Namun,  angka  ini berbeda jauh dengan partisipasi masyarakat  pada  waktu  Pemilu  1999  dan 2004.  Pada  Pemilu  1999,  misalnya, tercatat  angka  partisipasi  masyarakat sebesar  93  persen  dengan  angka  golput 6,70  persen.  Sementara  Pemilu  2004 mencatat  tingkat  partisipasi  84  persen dengan angka golput 16 persen.
Selain  tingkat  partisipasi  responden untuk  ikut  serta  memberikan  suara  yang cukup  tinggi,  responden  juga  menyatakan bahwa pemilu legislatif dipandang sebagai sesuatu  yang  penting  atau  sangat  penting. Mayoritas  responden  menilai  Pemilu legislatif  sebagai  hal  yang  penting  atau sangat  penting  bagi  mereka.  Hal  ini menunjukkan  adanya  kesesuaian  antara tingkat partisipasi dengan apa  yang dinilai penting atau tidak penting oleh responden. Hal  ini  disebabkan  tindakan  memberikan suara  berasal  dari  kesimpulan  bahwa tindakan memberikan suara sebagai sesuatu  yang  penting.  Orang  pasti  tidak akan  melakukan  sesuatu  yang  dinilainya tidak penting.
Pada  saat  penelitian  ini  dilaksanakan, Pemilu Presiden 2014 belum dilaksanakan sehingga  belum  diperoleh  angka  pasti tingkat partisipasi Pemilu Presiden.
Namun  partisipasi  terhadap  pemilu  yang
belum  dilaksanakan  dapat  diketahui  dari keputusan  responden  apakah  mereka  akan memberikan  suara  ataukah  tidak.  Dalam hal  ini,  mayoritas  responden  menilai Pemilu  legislatif  sebagai  sesuatu  yang mereka  inginkan  atau  sangat  inginkan. Selain  itu,  mayoritas  responden  menilai Pemilu  presiden  sebagai  sesuatu  yang penting atau  sangat penting.
Data  yang  diperoleh  menunjukkan kegiatan kampanye sebagian besar responden  barulah  pada  level  yang  paling ringan  konsekuensinya  yaitu  sekedar ‘membicarakan  isu  politik’.    Pada umumnya,  mereka  baru  pada  tahap membicarakan  isu  politik  dengan  teman atau  rekan  sejawat  sebagai  bagian  dari kegiatan  berbincang  atau ngobrol untuk menghabiskan  waktu.  Aktivitas  kampanye lainnya seperti mempromosikan kandidat/Parpol, membantu kampanye Parpol  atau  memberikan  sumbangan  ke Parpol  menunjukkan  perbedaan  yang  tak terlalu jauh.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang telah  dikemukakan  sebelumnya  serta mengacu pada pertanyaan penelitian mengenai tingkat partisipasi politik pemilih  pemula  pengguna  media  sosial pada Pemilu 2014 maka dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1) Berdasarkan  data  bahwa  sebanyak 73,2  persen  respoden  memberikan suara  pada  Pemilu  legislatif  2014  dan sebagian  besar  (80%)  menunjukkan keinginan  besar  untuk  memberikan suara  pada  Pemilu  Presiden  2014 maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa tingkat  partisipasi  politik  di  kalangan pemilih pemula adalah tinggi.
2) Bentuk  partisipasi  politik  sebagian besar  responden  barulah  pada  level yang  paling  ringan  konsekuensinya yaitu  sekedar  membicarakan  isu politik  dengan  teman  atau  rekan
sejawat  sebagai  bagian  dari  kegiatan berbincang atau ngobrol untuk menghabiskan waktu.
3) Aktivitas  kampanye  lain  di  kalangan pemilih pemula seperti mempromosikan kandidat/Parpol,
membantu  kampanye  Parpol  atau memberikan  sumbangan  ke  Parpol adalah  relatif  rendah  atau  tidak intensif .
Studi  terhadap  pengguna  sosial  media di  Indonesia  masih  sangat  terbatas  dan studi lebih lanjut masih sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan sifat dan karakteristik  pengguna  sosial  media  yang jumlah sangat besar dewasa ini. Penelitian ini  mengungkapkan  salah  satu  aspek penting  bahwa  pengguna  sosial  media  di Indonesia  ternyata  tidak  seperti  yang dinilai  oleh  sebagian  kalangan  bahwa mereka  bersifat  anti  sosial  dan  kurang peduli  terhadap  persoalan  politik.  Namun penelitian  replikasi  sangat  dibutuhkan untuk  meningkatkan  kredibilitas  temuan saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Babbie,  E.R.  (2008). The  Basic  of  Social Research . Belmont: Wadsworth
Back,  H.,  Teorell,  J.,  &  Westholm,  A.
(2011). Explaining modes of
participation:  A  dynamic  test  of alternative  rational  choice  models. Scandinavian  Political  Studies,  34(1),
74–97.
Bauman,  Z.  (2001). The  Individualised Society . Cambridge: Polity Press.
BBC  News  Asia  (February  12,  2012). Indonesia's  love  affair  with  social media . Diakses dari
http://www.bbc.co.uk/news/world-
asia-17054056
Boundless  (2013). Other  Forms  of Political  Participation  -  Voting  as Political  Participation. Diakses  dari http://www.boundless. com/political- science/political-participation.
Bourne,  P.  A.  (2010).  Unconventional political  participation  in  a  middle- income  developing  country.  Current Research  Journal  of  Social  Sciences, 2(2), 196–203.
Cainzos,  M.,  &  Voces,  C.  (2010).  Class inequalities  in  political  participation and  the  ‘death  of  class’  debate. International  Sociology,  25(3),  383– 418.
CNN  (2010). Indonesia:  Twitter  Nation . Diakses  dari  http://edition.cnn.com/ 2010/  TECH/  socia.  media/  11/  23/ indonesia.twitter
Coleman,  S.,  Morrison,  D.,  &  Svennevig, M.  (2008).  New  media  and  political efficacy.  Interna-  tional  Journal  of Communication, 2, 771–791.
Community  Psychology,  Epub  ahead  of print,  doi:  10.1007/s10464-012-9495- 9.comScore (2011). It’s a social world: Top  10  need-to-knows  about  social networking and where it’s headed [PDF document]. Diakses dari http://www.comscore.com/content/dow nload.
Dahrendorf  R  (2003).  The  Challenge  for Democracy. Journal of Democracy . 14 (4).
Diemer, M. A. (2012). Fostering marginalized youths’ political
participation:  Longitudinal  roles  of parental  political  socialization  and youth sociopolitical development.
American Journal of
EACEA  (2013). Youth  Participation  in Democratic  Life .  EACEA  2010/03.
[forthcoming] Brussels: EACEA.
EACEA  (Education,  Audiovisual  and Culture  Executive  Agency)  (2012).
Political participation and EU citizenship: Perceptions and behaviors of  young  people. Evidence  from
Eurobarometer surveys . European Commission.
Gallup  (2012).  Media  Use  in  Indonesia 2012. Broadcasting Board of Governor [PDF  document].  Retrieved  from http://www. bbg.gov/wp-
content/media/2012/10/gallup- indonesia-brief.pdf
Globalwebindex (2013). 28% of
Indonesian  internet  users  access  the web  exclusively  via  mobile .  Diakses dari http://insight.globalwebindex.net
Harris,  A.  (2001).  Dodging  and  waving: Young women countering the stories of youth  and  citizenship.  International Journal  of  Critical  Psychology,  4(2), 183–199.
Harris,  A.,  Wyn,  J.  &  Younes,  S.  (2010).
Beyond  apathetic  or  activist  youth.  In
Young , 18(1), pp. 9-32
Haste,  H.  &  Hogan,  A.  (2006).  Beyond conventional civic participation, beyond  the  moral-political  divide: Young  people  and  contemporary debates  about  citizenship. Journal  of Moral Education , 35(4), 473-493.
Henn,  M.,  Weinstein,  M.,  &  Wring,  D. (2002).  A  generation  apart? Youth  and political  participa tion  in  Britain.  British Journal  of  Politics  and  International Relations, 4(2), 167–192.
Huntington,  S.  P.  &  Nelson,  J.  M.  (1976 ) No Easy Choice: Political
Participation in Developing Countries . Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Kestilä-Kekkonen,  E.,  2009.  Anti-party sentiment  among  young  adults.  In Young , 17(2), pp. 145-165. Lambert,  P  (  2013). National  telecoms regulators . Diakses dari
http://mobithinking.com/mobile- marketing-tools/latest-mobile-stats/a
Martin,  A  (2012). Young  People  and
Politics:  Political  Engagement  in  the Anglo-American Democracies ,
Routledge.
Moe,  T.  (1980).  A  calculus  of  group membership.  American  Journal  of Political Science, 24(4), 593–632.
O'Toole, T., Marsh, D. & Jones, S. (2003).
Political Literacy Cuts Both Ways: The Politics  of  Nonparticipation  among Young People. The Political
Quarterly , 74(3), pp. 349-360
O’Toole,  T.,  Marsh,  D.,  &  Jones,  S. (2003). Political literacy cuts both ways: The  politics  of  non participation  among young  people.  The  Political  Quarterly, 74(3), 349–360.
Opp,  K.  D.,  Burow-Auffarth,  K.,  & Heinrichs,  U.  (1981).  Conditions  for conventional and unconventional political participation: An empirical test of economic and sociological hypotheses. European Journal of Political Research, 9, 147–68.
Oxford  University  Press.  Online  resiource Center. Definitions of political participation.
Diakses dari http://global.oup.com/uk/orc/ politics/comparative/ caramani2e/01student/ additional/ ch18/01/
Pan, B.  & Crotts,  J.C  (2012). Theoretical Models  of  Social  Media,  Marketing Implications,  and  Future  Research Directions.  In  M.  Sigala,  E.  Christou, U.  Gretzel  (Eds.) Social  Media  in Travel,  Tourism  and  Hospitality: Theory,  Practice  and  Cases .  Ashgate
Publishing Company, pp.73-86
Phelps,  E.  (2004).  Young  citizens  and changing  electoral  turnout  1964–2001. The  Political  Quarterly,  75(3),  238– 248. Phelps,  E.  (2005).  Young  voters at the 2005 British general election. The Political Quarterly, 76(4), 482–487.
Pirie,  M.  &  Worcester,  R.M.  (1998). The
Millennium Generation . London:
Adam Smith Institute.
Riley,  C.  E.,  Griffin,  C.,  &  Morey,  Y. (2010).  The  case  for  ‘everyday politics’:  Evaluating  neo-  tribal  theory as  a  way  to  understand  alternative forms  of  political  participation,  using electronic  dance  music  culture  as  an example. Sociology, 44(2), 345–363.
Semiocast  (2012). Twitter  reaches  half  a billion  accounts:  More  than  140 millions  in  the  U.S. Diakses  dari http://semiocast.com/en/publications .
Situs  Presiden  Republik  Indonesia,  Dr.  H
Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Diakses dari http://www.presidenri.go.id/ index.php/ layanan/ kotakpos. Situs Sekretariat Kabinet Republik
Indonesia.
Diakses dari http://www.setkab.go.id/
Sloam,  J.(2013).  'Voice  and  Equality':
Young People's Politics in the
European  Union. West  European Politics , 36(3), pp. 1-23.
Smith,  N.,  Lister,  R.,  Middleton,  S.,  & Cox,  L.  (2005).  Young  people  as  real citizens:  Towards  an  inclusionary
understanding of citizenship. Journal of Youth Studies, 8, 425–443.
Straubhaar,  J.D  &  LaRose,  R  (2006) Media  Now:  Understanding  Media,
Culture, and Technology . Wadsworth
Teorell,  J.,  Torcal,  M.,  &  Montero,
J.R.(2007). Political Participation:
Mapping  the  Terrain.  Dalam    J.  W. Deth.,  J.  R.  Montero  &  A.  Westholm (Eds). Citizenship  and  Involvement  in European Democracies: A Comparative  Analysis ,.  London  and New York: Routledge.
The  Economist  (2011,  January  6).  Social media  in  Indonesia:  Eat,  pray,  tweet. Social-networking  sites  have  taken  off in Indonesia. Who will profit?  Diakses dari
ttp://www.economist.com/node/17853
348.
The  World  Bank  (2013). Mobile  cellular subscriptions (per 100 people). International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT
Development Report and database, and World  Bank  estimates.  Diakses  dari http://data.worldbank.org/indicator/ IT.CEL.SETS.P2
Verba,  S.,  Nie,  N.H.,  &  Kim,  J.O  (1978). Participation and Political Equality: A Seven-Nation  Comparison .  Chicago: Chicago University Press.
Verba, S., Schlozman, K.  L., &  Brady, H. (1995) Voice  and  Equality:  Civic
Voluntarism  in  American  Politics .
Cambridge, Mass.: Cambridge
University Press. Wimmer,  R.D  &  Dominick,  J.R  (2011). Mass Media Research: An Introduction . Belmont: Wadsworth.