## Penerapan SAKTI dalam Sistem Informasi Akuntansi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
Maulida Rizki Nur Hanifa Ismail¹, Sasmito Jati Utama²*
¹ , ²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia
*Corresponding author: sasmitomojopahit9@gmail.com

## Abstract
Financial Application System in Institutional Level (SAKTI) is the embodiment of an integrated state financial management information system. In this application, there is an effective and transparent  financial  management  function  covering  budgeting,  implementation,  and financial accountability. This study aims to describe and analyze the application of SAKTI, the factors that supporting and inhibiting its application at the Regional Office of the Directorate General  of  Treasury  East  of  Java  Province.  The  research  method  used  is  descriptive  with  a qualitative  approach.  The  data  collection  techniques  are  observation,  interview, documentation, and studying literature. The determination of research subjects was carried out by a purposive sampling technique. The analysis in this study is based on the concept of an Accounting Information System by Romney & Steinbart (2016) that were using 6 research components  namely  people,  procedures,  data,  software,  information  technology infrastructure, and internal control. The results showed that the application of SAKTI had been carried out optimally and the data found was in accordance with the six research components. Supporting factors in research are the existence of cooperation with partners, good budget planning,  and  a  clear  legal  basis.  The  inhibiting  factor  in  this  study  was  the  emergence  of problems with employee workload and telecommunication network.
Keywords : Financial, Information, System, East Java.

## I. Pendahuluan
Dalam  sebuah  tatanan  pemerintahan,  dinamika  modernisasi  akan  terus bertransformasi dan berkembang khususnya dalam hal sistem manajemen atau tata laksana pemerintahan.  Tuntutan  akan  adanya  tata  pemerintahan  yang  baik  merupakan penyelenggaraan dan pengaturan negara yang sejalan dengan kemajuan pengetahuan akibat pengaruh globalisasi. Indonesia berupaya semaksimal mungkin menghasilkan begitu banyak aturan hukum dan organisasi pelaksana pemerintahan baru. Salah satu bentuk regulasi dalam penyelenggaraan negara adalah regulasi mengenai proses pengelolaan keuangan negara yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi ini berisi  seluruh  mekanisme  yang  berhubungan  dengan  segala  sesuatu  yang  memiliki  harta kekayaan yang bersumber dari penerimaan negara.
Guna  meningkatkan  upaya  mendukung  terlaksananya  akuntabilitas  keuangan  maka Pemerintah  Indonesia  bersama  Kementerian  Keuangan  memanfaatkan  perkembangan teknologi  informasi  dengan  menerapkan  konsep Integrated  Financial  Management Information  System .  Konsep  ini  berguna  untuk  menjadikan  penggunaan  informasi  yang terintegrasi menjadi satu sistem sehingga mengurangi permasalahan pada proses akuntansi. Rencana optimalisasi sistem yang terintegrasi ini bertujuan mempermudah proses
perencanaan,  pengeksekusian,  serta  pengawasan  setiap  anggaran  yang  berperan  dalam proses pelaporan pendapatan serta pengeluaran dana anggaran.
Oleh  karena  itu  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  berinovasi  membuat  wadah aplikasi  dengan  menyederhanakan  sistem  yang  jumlahnya  sangat banyak  pada  tiap  satuan kerja menjadi satu aplikasi dalam satu basis data yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat  Instansi  (SAKTI).  Dalam  Pasal  1  Permenkeu  No.  PMK-159/PMK.05/2018  diartikan sebagai  aplikasi  guna  mendukung  sistem  anggaran  serta  perbendaharaan  di  instansi Pemerintah.  Sistem  ini  didukung  dengan  fitur  utama  antara  lain:  digunakan  oleh  seluruh satker  Kementerian  atau  Lembaga,  disertai  dengan  pengamanan  data  serta  desain  konsep sistem yang sederhana.

## II. Landasan Teori

## Electronic Government
Penggunaan teknologi akan sangat membantu mengurangi penipuan dan kecurangan. Electronic  Government  (E-Government) merupakan  sebuah  transformasi  dari  penggunaan teknologi berdasarkan jaringan komunikasi online dan terkoneksi menyeluruh untuk melayani masyarakat umum, instansi pemerintah, maupun sektor swasta guna menambah efektivitas kinerja  serta  fungsi  organisasinya. Electronic  Government digambarkan  sebagai  alat pembantu  berbasis  pada  teknologi  elektronik  kerja  pemerintah  sehingga  memberikan kemudahan kerja yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Menurut regulasi Inpres RI No. 3 Tahun  2003  mengenai  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Government , penggunaan informasi diatur guna mencakup kemudahan kegiatan pelaksanaan yang saling berkaitan  dengan  layanan  antar  pemerintah,  manajemen  informasi,  aktivitas  teknologi, maupun data elektronik.

## Sistem Informasi Akuntansi
Dalam  sektor  akuntansi  keuangan,  informasi  keuangan  sangat  penting  diperlukan untuk  menjadi  dasar  instansi  mengambil  keputusan.  Sistem  Informasi  Akuntansi  juga  bisa diartikan  sebagai  keseluruhan  kegiatan  meliputi  mengelompokkan,  menggolongkan, mencatat, sampai memproses suatu kegiatan dalam bidang bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu,  suatu  sistem  sangat  penting  perannya  guna  memberikan  hasil  laporan  keuangan  yang baik.  Marshall  Romney  dan  Paul  Steinbart  (2016)  berpendapat  bahwa  dalam  menerapkan Sistem Informasi Akuntansi terdapat enam komponen yang penting dalam sistem antara lain adalah: people,  procedure, data, software,  infrastructure  technology  information, dan pengendalian  internal.  Enam  komponen  yang  telah  disebutkan  tersebut  diperlukan  untuk melihat  bagaimana  baik  dan  buruknya  pengelolaan  keuangan  negara  khususnya  dengan memanfaatkan fungsi teknologi informasi.

## Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
SAKTI meliputi semua sistem pengelolaan keuangan Kementerian dan Lembaga secara horizontal  dan  vertikal  yang  dimulai  dengan  analisis  sistem  yang  digunakan  diantaranya: Sistem Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  dan  Lembaga  yang  disusun  berdasarkan Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (RKA/KL  DIPA),  Sistem  Aplikasi  Satker  (SAS)  yang digunakan  dalam  pembuatan  Surat  Perintah  Membayar  (SPM),  Sistem  Laporan  Bendahara Instansi  (Silabi),  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK- BMN),  Aplikasi  Persediaan,  dan  Sistem  Akuntansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA).  Melalui  SAKTI, pelayanan terkait pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya cukup banyak dan berdiri masing-masing dipersatukan menjadi satu aplikasi dengan basis data terintegrasi.

## III. Metode Penelitian
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Metode penelitian  kualitatif dipilih karena untuk memperoleh pandangan secara luas  yang  digambarkan,  dijelaskan,  dan  diungkapkan  mengenai  fakta  di  lapangan.  Fokus penelitian dilandaskan pada konsep Sistem Informasi Akuntansi menurut Marshall Romney & Paul  Steinbart  (2016)  yang  terdiri  dari  people,  procedure,  data,  software,  infrastructure technology information. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Indrapura Nomor 5, Kecamatan Krembangan,  Kota  Surabaya.  Pemilihan  lokasi  penelitian  didasarkan  karena  instansi merupakan salah satu unit yang turun berkontribusi dalam pembuatan SAKTI.
Penentuan  subjek  penelitian  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  menggunakan purposive  sampling.  Adapun  dalam  penelitian  ini,  informan  yang  dijadikan  sebagai  sampel yaitu pegawai SubBagian Keuangan Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur  yang  diangap  mengerti  mengenai  informasi  penerapan  aplikasi  SAKTI.  Untuk mendapatkan  keseluruhan  informasi  dalam  penelitian  ini  maka  teknik  pengumpulan  data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta melalui sumber  tertulis  berupa  buku,  literatur,  studi  pustaka,  surat  kabar,  karya  ilmiah  dan  lain sebagai sebagainya.
Teknik keabsahan data didasarkan pada empat kriteria penelitian oleh Moleong yaitu derajat  credibility,  transferability,  dan  confirmability.  Proses  analisa  data  interaktif dilandaskan menurut konsep Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) meliputi pengumpulan data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  hingga  verifikasi  data.  Pada  penelitian  ini  Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menunjang segala data dan informasi.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Penerapan  SAKTI  di  lingkungan  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Jawa  Timur telah  membawa banyak  kemudahan dan  perubahan  dalam hal pengelolaan  keuangan baik yang  dirasakan  langsung  oleh  pegawai  maupun  lingkungan  kantor  sendiri.  Untuk  melihat keberhasilan penggunaan SAKTI, hasil analisa dirangkum dalam bentuk pemaparan fenomena yang terjadi selama penelitian sebagai berikut:

## 1. People
Indikator  ini  difokuskan  untuk  menganalisis  pada  sumber  daya  manusia  yang mendukung keberhasilan penerapan SAKTI, yang dilihat dari:
a. Kuantitas dan Kualitas Penetapan User Pegawai
Kecukupan  secara  kuantitas  (jumlah)  berfokus  pada  berapa  banyak  pegawai  yang dibutuhkan untuk memenuhi kualisifikasi tugas, sedangkan kualitas (pengalaman) berfokus pada seberapa kemampuan seorang pegawai memahami pekerjaannya. Kepala Kantor akan mengeluarkan  Surat  Keputusan  penetapan  pegawai  setiap  awal  tahun  dengan  memilih pegawai dengan persamaan pelaksanaan tugas berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional.  Desentralisasi  tugas  ini  bertujuan  untuk  mengefisiensi  kerja  tanpa  melibatkan pegawai dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penetapan user telah dilakukan secara normatif berdasarkan regulasi tertulis. Disisi lain akan muncul sebuah masalah  jika  seorang  pegawai  melakukan  pensiun.  Kekosongan  tugas  yang  ada  harus dilakukan  oleh  pegawai  yang  tersisa,  sehingga  berpotensi  menyebabkan  terjadinya penyimpangan  pencatatan  transaksi  keuangan.  Namun  hal  ini  tidak  terlalu  berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai dan organisasi.

## b. Pelatihan User Pegawai
Dalam  tujuan  memenuhi  tuntutan  kerja  dalam  hal  pengelolaan  keuangan,  semua pegawai  sebagai user diharuskan  memahami,  menguasai,  dan  mengoperasikan  sistem dengan  baik.  Guna  mewujudkan  hal  ini  maka  Kementerian  Keuangan  melalui  Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  Anggaran  dan  Perbendaharaan  mengadakan  pelatihan  secara langsung  dan  rutin  kepada  pegawai  melalui  metode training  of  trainer .  Disamping  itu Kementerian melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum melakukan  pelatihan learning  by  doing yang  dilakukan  sendiri  oleh  pegawai  di website Kemenkeu  Learning  Center . Website ini  telah  menyediakan  banyak  pelatihan  wajib  yang diakses secara 24 jam.

## 2. Procedure
Mekanisme proses alur kerja dan alur data antar modul SAKTI adalah menggabungkan fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, sampai fungsi pertanggungjawaban angaran melalui konsep single database . Prosedur ditekankan kepada user agar dapat melakukan pengolahan dan  pencarian  data  dengan  baik.  Prosedur  telah  dijalankan  dan  diimplementasikan  secara terstruktur dan sistematis berdasarkan instruksi tetap. Seluruh proses transaksi akuntansi dan pelaporan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 223/PMK.05/2015  tentang  Tentang  Pelaksanaan Piloting Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat Instansi dijelaskan dalam gambar berikut:

## Gambar 1 Mekanisme Alur Kerja dan Alur Data Antar Modul SAKTI Sumber : Data Penelitian (2022)

## 3. Data
Indikator  ini  akan  melihat  apa  saja  data  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  dasar pengambilan keputusan serta cara penanganan jika terjadi kesalahan. Data meneliti beberapa hal diantaranya:
a. Kebutuhan Dokumen
Dokumen diolah untuk mengahasilkan informasi penting. Kantor telah menyediakan setiap  dokumen  berdasarkan  langkah/prosedur  sehingga  tidak  memberikan  kesulitan pegawai untuk mencari kembali dokumen saat proses penginputan data.
b. Kesesuaian Isi Dokumen
Guna  mendeteksi  adanya  kesalahan  data  maka  butuh  suatu  tindakan  pengecekan ulang ( auto correct ) baik melalui sistem maupun user sendiri. Proses edit telah disediakan di setiap  menu  modul.  Adanya  menu edit disini  berguna  untuk  meminimalisir  risiko  adanya kesalahan,  sehingga  proses  input  selanjutnya  tidak  bermasalah.  Pegawai  sangat  dituntut untuk  memiliki  ketelitian  saat  proses entry  data .  Ketika  kinerja  semakin  baik  maka  fokus pegawai  juga  akan  semakin  meningkat  sehingga  tidak  terjadi  suatu  gangguan  pada keseluruhan proses pengelolaan data.

## 4. Software
Software didalam  komputer  berguna  untuk  memberikan  kemudahan  pengelolaan tata  kelola  organisasi  sehingga  akan  dihasilkan  informasi  yang  saling  dibutuhkan  oleh pegawai. Software akan meneliti dan menganalisis hal diantaranya:
a. Tersedianya Jaringan Telekomunikasi
Jaringan  telekomunikasi  adalah  serangkaian  interkoneksi  yang  berhubungan  satu sama lainnya. Kecepatan tiap internet dihitung dari jumlah data yang dikirimkan dalam satuan waktu tertentu. SAKTI yang merupakan sistem yang berpusat pada satu basis data pasti akan membutuhkan  dukungan  teknologi  dan  jaringan  yang  sangat  baik.  Kecepatan  akses  SAKTI telah dikatakan sangat baik, karena Kementerian Keuangan telah menjalin kerjasama terkait lisensi  operasi  penyediaan  jasa  jaringan  tetap  lokal  di  lingkungan  Kementerian  dengan  PT. Telkom  Indonesia  Tbk.  selaku  operator  telekomunikasi  seluler  di  Indonesia.  Diketahui  PT. Telkom Indonesia pada 2021 telah mengoperasikan sebesar 245.710 Base Transceiver Station (BST) di seluruh wilayah Indonesia.
b. Spesifikasi Perangkat
Spesifikasi  komputer  yang  tepat  akan  bermanfaat  untuk  menambah  produktivitas kerja. Dalam penerapan SAKTI tidak membutuhkan spefisikasi khusus yang dapat dibuktikkan dalam tabel perbandingan spesifikasi perangkat yang digunakan oleh pegawai user . Hasilnya perbedaan  spesifikasi  yang  ada  tidak  menimbulkan  masalah  pengolahan  data  serta keseluruhan kinerja SAKTI.

## Tabel 1. Spesifikasi Perangkat
No. Nama Produk Perangkat Informan
Processor 1. Asus D6HEMQOU 4GB RAM Intel ® Core ™ i3-7020U CPU @ 2.30 GHz 2. Asus A455UR 8GB RAM Intel ® Core ™ i7-7200U CPU @ 3.40 GHz 3. Lenovo 21H2 6GB RAM Intel ® Core ™ i5-4200M CPU @2.50 GHz 4. HP 14 Notebook PC 4GB RAM Intel® Pentium ® CPU N3530 @ 2.16 GHz Sumber : Data Penelitian (2022)
c. Keamanan Data
Peningkatan keamanan yang dibantu oleh perangkat keras akan mampu melengkapi protokol  dan  meningkatkan  kebersihan  keamanan  secara  keseluruhan.  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Pusat  telah  dibantu  oleh  Direktorat  SITP  (Sistem Informasi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER- 19/PB/2018  Tentang  Monitoring  Data  Transaksi  Penerimaan  Negara  &  Teknologi Perbendaharaan  dan  didukung  oleh  Pusat  Sistem  Informasi  dan  Teknologi  Keuangan (PUSINTEK) Keuangan sebagai operator keamanan sistem yang disediakan oleh kantor pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Kementerian.  Tugas  dua  bidang  tersebut  adalah  untuk  melaksanakan kebijakan  layanan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  serta  mengelola  infrastruktur  dan fasilitas, jaringan, aplikasi, basis, keamanan pusat data.

## 5. Information Technology Infrastructure
Teknologi  yang  merupakan  unsur  utama  dari  suatu  penerapan e-government mempunyai  peranan  penting  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  produktivitas, mengembangkan  strategi,  mengurangi  biaya  operasional,  dan  lainnya. Information Technology Infrastructure mengkaji mengenai:
a. Pengadaan Sarana Prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana dapat diukur dengan upaya menyediakan perangkat teknologi  dalam  menunjang  pekerjaaan.  Penyediaan  sarana  prasarana  pada  Kanwil  DJPb Prov. Jatim telah dilakukan menurut sesuai anggaran dana yang telah ditetapkan dalam APBN yang  disahkan  oleh  Undang-Undang.  Setelah  APBN  disahkan  maka  akan  terbentuk  suatu Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  dokumen acuan pengadaan belanja barang/jasa di setiap lingkungan satuan kerja. Penjelasan singkat langkah pelaksanaan penganggaran adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan  yang  alokasi  dananya telah terdaftar dalam  DIPA  akan  dilaksanakan  dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Pembuatan  komitmen  dilakukan  dalam  bentuk  perjanjian  kontrak  untuk  kegiatan pengadaan jasa maupun barang ( supplier ).
3. Pembayaran  dilakukan  baik  sebelum  maupun  setelah  jasa  atau  barang  diterima. Pembayaran dilakukan dalam dua cara baik secara langsung (LS) maupun melalui Uang Persediaan (UP) yang dipersyaratkan oleh pihak supplier dengan penyampaian jaminan.
4. Setelah seluruh transaksi telah terjadi, Bendahara akan membuat laporan pengeluaran berupa  kwitansi  yang  kemudian  akan  diproses  dan  diolah  menjadi  laporan  realisasi anggaran.
Segala  bentuk  pengadaan  sarana  prasarana  di  Kanwil  Dirjen  Perbendaraan  Provinsi Jawa  Timur  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. Pemeliharaan Sarana Prasarana
Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  diartikan  sebagai  kegiatan  mengurus  dan mengatur  sarana  dan  prasarana  sehingga  selalu  dalam  keadaan  baik.  Pemeliharaan  pada Kanwil DJPb Prov. Jatim dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan penggunaan masing- masing alat kerja. Pertimbangan waktu dalam pemeliharaan dapat membantu menghindari masalah yang timbul karena keterlambatan pembaruan dengan alat yang baru.

## 6. Pengendalian Internal
Pengendalian  internal  berarti  kegiatan  untuk  menjaga  keamanan  data  perusahaan, memeriksa  ketelitian  dan  kebenaran  data  akuntansi,  serta  mencegah  penyelewengan aktivitas  organisasi.  Analisis  pengendalian  internal  menurut  kriteria  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Monitoring dan Evaluasi
Instansi  akan  mengawasi  dan  mengevaluasi  apakah  segala  aktivitas  yang  dilakukan berfungsi dengan baik. Segala aktivitas akan dilihat dan dievaluasi apakah kegiatan tersebut menimbulkan masalah sehingga dapat diambil antisipasi pencegahannya. Pelaksanaan SAKTI dipantau langsung oleh Bidang Seksi Kepatuhan Internal dibawah kewenangan Kanwil DJPb dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan pengendalian internal secara terintegrasi, tugas bidang Kepatuhan Internal diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  KEP-34/PB/2013  Tentang  Tata  Kelola  Pelaksanaan  Tugas  Kepatuhan  Internal  di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
b. Komunikasi dan Informasi
Instansi  akan  melakukan  komunikasi  pertukaran  informasi  secara  internal  guna melakukan  pengendalian.  Komunikasi  ini  bisa  dilakukan  secara  langsung  maupun  melalui sebuah sistem. Kanwil DJPb Prov. Jatim telah menyediakan layanan call center sebagai wadah pertukaran informasi yaitu HAI-DJPb yang dapat diakses selama 24 jam. Sistem ini mampu menampung dan menangani kebutuhan, keluhan, serta masukan pegawai sehingga mampu meningkatkan  efisiensi  kinerja.  Kegiatan  guna  menjamin  layanan  terintegrasi  telah  diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Help, Answer, Improve Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

## V. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  berdasarkan analisis  yang  dilihat dari  enam  indikator  konsep Sistem  Informasi  Akuntansi  menunjukkan beberapa  hal  sebagai  berikut: Pertama ,  SAKTI  yang  merupakan  aplikasi  terintegrasi  yang dibuat  karena  adanya  permasalahan  pelaporan  keuangan  instansi  telah  mampu  menjadi inovasi  di  lingkungan  Kementerian/Lembaga.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kerjasama  dan komunikasi Pemerintah Pusat dengan seluruh satuan kerja sudah dilaksanakan dengan baik. Dari semua analisis dapat diketahui bahwa keseluruhan pelaksanaan berjalan positif dengan beberapa  permasalahan  kecil. Kedua ,  faktor  pendukung  pelaksanaan  Sistem  Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari eksternal adalah adanya dukungan dari Pemerintah Pusat  dalam  bentuk  penganggaran  yang  baik,  regulasi,  dan  kerjasama  dengan  penyedia barang  dan  jasa. Ketiga ,  faktor  penghambat  antara  lain  kurangnya  manajemen  tentang ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  tidak  sebanding  dengan  pemberian  tugas  yang menimbulkan tekanan pada diri tiap pegawai.

## Saran
Saran masukan berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini sebagai berikut; Pertama, bagi instansi yaitu diperlukan pengelolaan sumber daya yang lebih intensif untuk memetakan fungsi  dan  kewenangan  pegawai,  meningkatkan  upaya  penyediaan  operator  jaringan telekomunikasi  penyediaan  operator  jaringan  telekomunikasi,  serta  mempertahankan kualitas kinerja yang baik secara terus menerus. Kedua , bagi Peneliti selanjutnya diharapkan mampu    mengkaji    lebih   dalam   bagaimana   proses    keterikatan    aplikasi,    menunjang
keterbatasan perolehan data dengan mengkaji lebih dalam melalui sumber yang tersedia, serta mampu mempersiapkan lebih banyak bahan temuan data.

## DAFTAR PUSTAKA
A Batinggi, B. A. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Andi. Antara, K. B. 2022,. ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA . Diambil kembali dari Sri Mulyani dorong Kemenkeu kembangkan inovasi sistem data digital: https://www.antaranews.com/berita/2668293/sri-mulyani-dorong-kemenkeu- kembangkan-inovasi-sistem-data-digital
Indrajit, R. E. 2002. Electronic Government. Yogyakarta: Andi.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  KEP-34/PB/2013  Tentang  Tata  Kelola Pelaksanaan  Tugas  Kepatuhan  Internal  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan.
Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  dan  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook , Edition 3 . USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Help, Answer, Improve Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  118/PMK.01/2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-19/PB/2018  Tentang  Monitoring Data Transaksi Penerimaan Negara & Teknologi Perbendaharaan
Romney  Marshall  dan  Paul  Steinbart.  2015. Sistem  Informasi  Akuntansi. Jakarta:  Salemba Empat.
Sofia, I. P.. MODUL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI. Jakarta: Universitas Pembangunan Jaya.