## KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) ATAS HAK PEREMPUAN DI INDONESIA.
Oleh: Ade Yuliany Siahaan 1)
Fitriani 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
E-mail: yulianysiahaan01@gmail.com 1 )
fitrianish89@yahoo.com 2)

## ABSTRACT
In the relationship between social groups, an imbalance of power often arises which triggers discrimination.  Gender  differences  are  one  of  the  reasons  for  discrimination,  not  only  in Indonesia but also in international community. Women often feel injustice because they are considered  weak  and  have  limited  rights  compared  to  men  even  though  women's  rights  are actually  part  of  human  rights.  The  Indonesian  government  protects  women's  rights  in  the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  but  this  does  not  necessarily  reduce discrimination in the environment. Various government policies and efforts by the Indonesian people have been carried out to eradicate discrimination and protect women's rights. One of the Indonesian government's efforts to protect women's rights is to ratify conventions relating to  women  and  discuss  the  elimination  of  discrimination,  namely  the  Convention  for  the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). This convention is a new  milestone  for  the  Indonesian  government's  policy  in  protecting  women's  rights  in Indonesia.
Keywords: Women's Rights, CEDAW, Indonesian Government Policy

## ABSTRAK
Dalam  hubungan  antar  kelompok  sosial  sering  kali  muncul  ketidakseimbangan  kekuatan sehingga  memicu  timbulnya  diskriminasi.Perbedaan  gender  merupakan  salah  satu  alasan terjadinya  diskriminasi,bukan  hanya  di  Indonesia  melainkan  juga  pada  masyarakat internasional.  Perempuan  kerap  merasakan  ketidakadilan  karena  dianggap  lemah  dan memiliki  keterbatasan  hak  dibandingkan  lelaki  padahal  hak  perempuan  sesungguhnya  juga bagian  dari  hak  asasi  manusia.Pemerintah  Indonesia  melindungi  hak  Perempuan  dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun hal ini tak serta  merta  mengurangi  diskriminasi  dilingkungan  masyarakat.Berbagai  kebijakan pemerintah serta usaha masyarakat Indonesia dilakukan untuk memberantas diskriminasi dan melindungi  hak-hak  perempuan.Salah  satu  usaha  pemerintah  Indonesia  dalam  melindungi hak perempuan ialah dengan meratifikasi konvensi yang berkenaan dengan kaum perempuan serta membahas penghapusan diskriminasi yakni Convention for theElimination of All Forms of  Discrimination  Against  Women  (CEDAW). Konvensi  ini  menjadi  tonggak  baru  bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak perempuan di Indonesia.
Kata kunci : Hak Perempuan, CEDAW, Kebijakan Pemerintah Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan bentuknya, diskriminasi yang  kerap  kita  jumpai  dalam  kehidupan masyarakat  ialah  rasisme  dan  seksisme. Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia, rasisme  atau  rasialisme  merupakan  paham bahwa  ras  diri  sendiri  adalah  ras  yang paling  unggul  dibanding  yang  lain.  Tidak berbeda  jauh  dengan  rasisme,  seksisme juga  demikian.Seksisme  diartikan  sebagai sebuah tindakan diskriminasi yang dilakukan  oleh  kaum  pria  terhadap  kaum perempuan.Dalam  hal  ini,  kecerdasan  dan kekuatan  fisik  kaum  pria  dianggap  lebih tinggi  dibandingkan  kaum  perempuan. Pandangan  tersebut  tentu  tidak  adil, mengingat  seluruh  manusia  memiliki  hak yang  sama,  baik  di  hadapan  Tuhan maupun dihadapan hukum.
Undang-Undang  Dasar  1945  pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa pengakuan terhadap  prinsip  persamaan  bagi  seluruh warga negara tanpa kecuali.Prinsip persamaan  ini  secara  tidak  langsung menentang
tentang adanya diskriminasi.Pengertian diskriminasi sendiri tertuang dalam undang-undang No. 39  tahun  1999  pasal  1  ayat  (3)  Tentang Hak  Asasi  Manusia.  Pada  undang-undang tersebut  dijelaskan  bahwa  diskriminasi adalah  setiap  pembatasan,  pelecehan  atau pengucilan  yang  langsung  ataupun  tidak langsung  didasarkan  pada  pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,  golongan,  status  sosial,  status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik,  yang  berakibat  pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,  pelaksanaan  atau  penggunaan hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar dalam  kehidupan  baik  individual  maupun kolektif  dalam  bidang  politik,  ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Perjuangan kaum perempuan dalam  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan yang  telah  dilakukan  sejak  lama,  ternyata belum  dapat  mengangkat  harkat  dan martabat  kaum  perempuan  untuk  dapat sejajar  dengan  kaum  laki-laki.  Sekalipun
kekuasaan  tertinggi  di  negeri  ini  pernah dipegang  oleh  perempuan,  yakni  Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 serta  saat  ini  Sri  Mulyani  dan  beberapa perempuanhebat lainnya memegang jabatan  strategis  dalam  pemerintahan, ketidakadilan gender ( Avveroes Press
2008:3-5) dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi
sebagaimana yang diharapkan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam melindungi hak perempuan di Indonesia, memahami bentuk hak-hak perempuan menurut konvensi CEDAW serta  mengetahui  dan memahami  bentuk  kebijakan  pemerintah terhadap implementasi CEDAW di Indonesia.  Berdasarkan  tujuan  tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan cara  mengkaji  dan  menguji  aspek-aspek hukum  yang  terkait  dan  pelaksanaannya, yakni bagaimana hak perempuan sejatinya menurut konvensi CEDAW serta kebijakan pemerintah
terhadap
implementasi  konvensi  tersebut  atas  hak- hak perempuan di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan hukum  yang mengikat  dan otoratif. Bahan hukum  ini  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan pengaturan  kebijakan  pemerintah terhadap hak perempuan di Indonesia, diantaranya:
1. Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang  Ratifikasi  Konvensi Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap Perempuan. 3. Undang-undang Republik
Indonesia Nomor  39  Tahun
1999 Tentang  Hak Asasi Manusia.
Bahan  hukum  sekunder,  yakni penjelasan mengenai bahan  primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari :
1. Karya-karya  tulis  ilmiah,  artikel- artikel  dari  media  cetak,  serta pendapat  sarjana  yang  terkait dengan masalah yang diteliti;
2. Kajian  literature  buku-buku  yang sesuai dengan judul penelitian;
3. Artikel-artikel dari media elektronik  yang  berkaitan  dengan konvensi CEDAW .
Bahan  hukum  tersier  merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus bahasa Inggris-Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Upaya
Pemerintah Dalam
Melindungi  Hak  Perempuan  di Indonesia.
Pada  awalnya  perlindungan    atas hak  perempuan  hanya  terdapat  dalam ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945 saja. Selain peraturan perundang- undangan, masyarakat
Indonesia
khususnya perempuan juga memperjuangkan hak dan harkatnya dengan  mendirikan  organisasi-organisasi yang  secara  khusus  bergerak  dalam  hal tersebut,  diantaranya  Gerakan  Wanita Indonesia  (GERWANI),  Poetri  Mardika, Badan  Musyawarah  Organisasi  Islam Wanita  Indonesia  (BMOIW),  Koalisi Perempuan  Indonesia  dan  organisasi lainnya.Kebijakan untuk mengatasi diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan bukan  hanya  datang  dari  pemerintah Indonesia  saja,  melainkan  juga  dari  dunia internasional.Isu  mengenai  ketimpangan hak  tersebut,  direspon  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui CEDAW ( Convention on the Elimination of All  Forms  of  Discrimination  Againts Women) .Perumusan CEDAW berawal  dari Bill  of  Rights  of  Women atau  Pernyataan tetap  Hak-hak  Perempuan  sebagai  Hak Asasi  Manusiadalam  Sidang  Majelis Umum  PBB  pada  tanggal  18  Desember 1979.
Perumusan  ini  diawali  dengan perhatian  khusus  Majelis  Umum  PBB terhadap  sebuah  rancangan  konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.Konvensi ini kemudian diratifikasi  pada  1981  dan  disetujui  oleh 20negara, tujuannya untuk melindungi dan mengenalkan  hak-hak  perempuan  pada dunia  Internasional.  Hal  ini  disikapi  oleh Komisi Kedudukan Perempuan ( UN Commission  on  the  Status  of  Women ) sebuah  badan  yang  dibentuk  oleh  PBB pada tahun 1947 sebagai dewan pertimbangan  serta  penyusun  kebijakan untuk  meningkatkan  kualitas  dan  posisi perempuan. (Hans Kelsen
2001:13). CEDAW merupakan  salah  satu konvensi utama tingkat internasional  yang membela hak-hak perempuan sebagaimana tercantum  dalam  resolusi  Mahkamah Umum  No.  34/180  tanggal  18  Desember 1979  yang  disusun  untuk  diadopsi  dan diratifikasi  oleh  negara-negara  anggota PBB. CEDAW memuat 30 pasal dan secara formal  dan  legal  dinyatakan  sebagai dokumen  internasional  ( entry  into  force ) tanggal 3 September 1981.Indonesia resmi meratifikasi CEDAW pada  tanggal  24  Juli 1984  melalui  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1984.
Di Indonesia,
penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan hak wanita maupun perubahan  hukum  jauh  lebih  rumit  dari aturan  hukum  Internasional.  Pelaksanaan CEDAW mengandung persoalan di bidang politik,  terutama  setelah  penggantian pemerintah  Orde  Baru  dengan  pemerintah era  reformasi.Persoalan  politik  ditambah dengan  masalah  sosial,  yaitu  perbedaan pendapat  dalam  masyarakat  mengenai agama  dan  kebudayaan.  (Jimly  Assiddiqie 2010:120).  Kendati  demikian,  negara- negara  di  dunia  selaku  anggota  PBB memiliki  kewajiban  menaati  ketentuan konvensi  tersebut.Hukum  nasional  tidak dibenarkan  mengurangi  pelaksanaan  suatu perjanjian  internasional,  jika  demikian hukum nasional wajib diubah.Pada pasal 7
ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiamengatur bahwa ketentuan hukum internasional  yang  telah  diterima  Negara Indonesiayang  menyangkut  Hak  Asasi Manusia (HAM) menjadi hukum nasional.

## B. Hak Perempuan menurut CEDAW.
Lahirnya  diskriminasi  terhadap perempuan  baik  pada  tingkat  nasional maupun internasional, bermula dari struktur  sosial  dalam  masyarakat  yang bersifat patriarkhi.Implikasi yang lahir dari budaya  semacam  ini  adalah  marginalisasi, subordinasi,  dan stereotype baik  pada wilayah  publik  maupun  domestik.  Bentuk kepemimpinan  dalam  struktur  masyarakat yang  dipegang  oleh  pihak  laki-laki  dan struktur yang dibawa laki-laki ini kemudian dianggap menjadi norma. (Amina Wadud Muhsin 2001:145).
Kemunculan  ratifikasi CEDAW dipicu oleh  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  ( DUHAM )  yang  membentuk perangkat  hukum  yang  universal.Dalam hal  ini  kaum  perempuan  merasa  bahwa deklarasi  tersebut  belum  sepenuhnya mampu
menjamin kepentingan mereka.Bahkan kaum feminis menyatakan bahwa deklarasi tersebut tidak berperspektif  keadilan gender .Berbagai kasus seperti perkosaan di wilayah konflik, mutilasi  genital,  kekerasan  domestik,  dan diskriminasi pekerjaan misalnya, tidak bisa ditangani hanya oleh deklarasi HAM.Maka,  untuk  mengatasi  berbagai problem  tersebut,  dunia  Internasional menoleh  pada CEDAW .  (Sobar  Hartini 2003).
CEDAW terdiri  atas  tiga  puluh pasal  mencakup  materi  berbeda.  Pada pasal 1-16 Undang-Undang tentang CEDAW mendiskusikan  tentang  prinsip- prinsip  dalam  Konvensi CEDAW ,  dimana memuat  3  (tiga)  prinsip  utama,  yakni: Pertama, Prinsip  KesetaraanSubstantif , prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitupendekatan yang tidak berfokus  pada  perlakuan  yang  sama  di depanhukum  saja  tetapi  juga  mencakup
kesetaraan dalam arti de jure dampakaktual atau  riil  dari  hukum. Kedua, Prinsip  Non- Diskriminasi , pengertian
diskriminasidalam  konvensi  ini  sama seperti defenisi diskriminasi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang  Hak  Asasi Manusia.Ketiga, Prinsip Kewajiban Negara. Menurut Achi Sudiarti
Luhulimaprinsip  ini meliputi  hal-hal diantaranya  menjamin  hak  perempuan melalui  hukum  dan  kebijakan  serta menjamin hasilnya, menjamin pelaksanaan praktis  dan  hak  melalui  langkah  tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan  kondisi  yang  kondusif  untuk meningkatkan  kesempatan  dan  akses perempuan  pada  peluang  yang  ada  dan menikmati  manfaat  yang  sama/adil  dari hasil  menggunakan  peluang  itu,  Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
Mengenai
Hak perempuan,
berdasarkan CEDAW ,  dapat  dilihat  pada pasal 7-16Undang-Undang tentang konvensi CEDAW .Berikut  beberapa  hak perempuan  menurut  pasal-pasal  dalam CEDAW :
1. Hak  menikmati  kondisi  kerja  yangadil dan menguntungkan (pasal 7);
2. Hak  untuk  membentuk  serikatpekerja, terlibat dalam serikat pekerja (pasal 8);
3. Hak  atas  jaminan  sosial  dan  asuransi sosial (pasal 9);
4. Hak mendapat perlindungan dalammembentuk keluarga (pasal 10);
5. Hak  mendapat  perlindungan  khusus terhadap kehamilan (pasal 10);
6. Hak  mendapat  perilaku  yang  non diskriminatif (pasal 10);
7. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11);
8. Hak  atas  standar  tertinggi  kesehatan (pasal 12);
9. Hak atas pendidikan (pasal 13);
10. Hak  berpartisipasi  dalam  kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (pasal 15);
11. Hak  mendapat  perlindungan  atas karya dan budaya (pasal 15).
Pasal 16 Konvensi Perempuanmenjamin tentang hak-hak perempuan  didalam  perkawinan.Berikut diantaranyahak
perempuan yang
ditegaskan pada pasaltersebut . (Arifah Milati Agustina 2016:206).
Dalam  pasal  16  huruf  (a)  disebutkan  hak yang  sama  antara  pria  dan  wanita  untuk melakukan  ikatan  perkawinan;  huruf  (b), hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan  bebas  dan  sepenuhnya;  huruf (c)  mensyaratkan  hak-hak  dan  tanggung jawab  yang  sama  selama  perkawinan  dan pada  pemutusan  perkawinan;huruf  (d) mengakui  hak  pribadi  yang  sama  sebagai suami  istri  termasuk  hak  memilih  nama, keluarga,  profesi  dan  jabatan;  huruf  (f) mensyaratkan hak yang sama untuk kedua suami  dan  istri  berkaitan  dengan  benda. Pasal 16 ayat 2 melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak (nikah dini);Hak sama  untuk  suami  istri  berhubungan dengan pemilikan atas perolehan pengelolaan harta benda.
Menurut  Maria  Ulfah  Anshor, CEDAW juga  menjamin  hak  perempuan melalui  pasal  12  ayat  (2)  mengenai ketentuan-ketentuan tentang hak perempuan  dan  kewajiban  Negara  dalam menjamin  pelayanan  kesehatan  reproduksi perempuan  yakni  memastikan  pelayanan yang layak untuk perempuan dan hubunganya dengan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, bila perlu menyediakan pelayanan gratis; dan memastikan  perempuan  mendapatkan  gizi yang  cukup  selama  masa  kehamilan  dan menyusui.

## C. Kebijakan  Pemerintah  Terhadap
Implementasi CEDAW Di Indonesia.
Pasca  ratifikasi CEDAW sudah dilakukan  kebijakan  pemerintah  melalui upaya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan  yang  ada  baik  yang secara langsung berkaitan dengan perempuan maupun tidak. Beberapa
peraturan  perundang-undangan  itu,  antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
4. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Sanksi dan Korban.
5. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
7. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008 tentang Pornografi.
8. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan  dan  Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang. 13. Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun 2000 tentang Keharusan Melaksanakan Pengarusutamaan Gender  (PUG)  di  seluruh  Bidang Pembangunan  Tingkat  Nasional
Maupun Daerah.
Kebijakan pemerintah dalam merevisi atau membuat peraturan perundang-undangan  baru  juga  harus dilaporkan kedalam bentuk laporan periodik CEDAW yang harus dibuat dalam rentan waktu 7 (tujuh) tahun sekali.Dalam hal  ini,  berdasarkan  urutannya  Pemerintah Indonesia  sampai  pada  tahun  2019  telah
membuat
8 laporan
semenjak diratifikasinya konvensi tersebut. Dalam  7 tahun  pertama  ada  4  laporan  periodik (tahun 1984-1991), kemudian laporan ke-5 (tahun1998),  laporan  ke-6  (tahun  2005), laporan ke-7 (tahun 2012) dan laporan ke- 8  (tahun  2019).    Berikut  adalah  isi  dari Laporan periodik CEDAW ke-8:
Dalam implementasi Undang- Undang CEDAW , pemerintah mengadaptasikan nilai-nilai pemberdayaan perempuan kedalam Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN).  Tujuannya  berfokus  kepada  isi pemberdayaan perempuan:
1. Peran perempuan
dalam pembangunan; 2. Perlindungan  perempuan  terhadap kekerasan;serta
3. Kapasitas kelembagaan dalam
pengarusutamaan
gender dan perlindungan perempuan.
Upaya dalam mempromosikan nilai-nilai  tersebut  merupakan  hal  penting yang  memerlukan  partisipasi  aktif  dari berbagai pemangku kepentingan.
Dukungan pemberdayaan gender dipelopori oleh sejumlah lembaga pemerintah bekerja sama dengan organisasi  masyarakat  sipil  ( Civil  Society Organizations – CSOs), serta Kementerian Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan  Anak  (KPPPA)  sebagai penanggung  jawab  teknis  ( focal  point ). Kebijakan  pemerintah  ini  telah  dilaporkan pada tahun 2017
dimanaIndeks
Pembangunan  Gender  (IPG)  Indonesia telah  meningkat  dari  90.07  ke  90.99 ditahun 2018, selain itu Indeks Pemberdayaan  Gender  (IDG)  mengalami peningkatan  yang  lebih  signifikan  sejak tahun  2012,  dari  70.07  ke  72.10  ditahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan konsistensi  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  sejumlah  sektor,  salah satunya pendidikan.Pemerintah telah memasukan  sejumlah  program  untuk memastikan  lebih  banyak  perempuan  dan anak-anak  yang  memiliki  akses  terhadap
pendidikan dengan menyediakan dukungan berupa anggaran, bantuan keuangan,  serta  program  pengembangan kapasitas.
Sementara diranah politik,
partisipasi  perempuan  meningkat  dengan adanya  3.194  perempuan  (setara  dengan 40% dari total kandidat) yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.  Pada  sektor  ekonomi,  peraturan telah diimplementasikan guna menyediakan  lebih  banyak  kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam perekonomian, seperti memfasilitasi pinjaman mikro dan pembangunan kapasitas  untuk  mendukung  lebih  banyak pengusaha  perempuan.Dukungan  terhadap pekerja perempuan juga telah ditingkatkan dengan adanya kebijakan yang mewajibkan  pemberi  kerja  menyediakan hak  untuk  cuti  hamil,  ruang  laktasi,  dan pusat  penitipan  anak  serta  jam  kerja fleksibel bagi perempuan menyusui.
Berbagai program tentang keterlibatan  perempuan  dalam  keuangan rumah  tangga  telah  secara  signifikan berdampak  pada  perekonomian  dengan berkurangnya  angka  kemiskinan  sebesar 0.52%,  serta  tingkat  ketidaksetaraan  dan pengangguran.Kemudian  untuk  mengatasi Angka Kematian
Ibu (AKI),
Pemerintahsecara  konsisten  meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Pemerintah  bekerja  sama  dengan lembaga  HAM  nasional,  diantaranya Komisi  Perlindungan  terhadap  Kekerasan Perempuan  (Komnas  Perempuan)  dan Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI),  yang  secara  khusus  diamanatkan untuk mempromosikan hak-hak perempuan  dan  anak,  serta  membangun lingkungan yang memungkinkan penghapusan  segala  bentuk  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak-anak  di Indonesia.  Pemerintah  juga  bekerja  sama dengan  Komisi  Hak  Asasi  Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK)  tentang  berbagai  masalah  yang
berkaitan dengan promosi dan perlindungan tentang hak-hak perempuan.
KPPPA sebagai mekanisme pemantauan  dalam  mengimplementasikan pengarusutamaan
gender, telah mengeluarkan  Peraturan  KPPPA  No. 07/2018  sebagai  pengganti  No.09/2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi tentang Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak yang disebut penghargaan  Anugrah  Parahita  Ekapraya. Penghargaan ini diberikan setiap dua tahun sekali  dengan  memilih  pemerintah  daerah dan  pusat  yang  telah  menunjukkan  upaya terbaik dalam mempromosikan dan mengarusutamakan  kesetaraan  gender  di bidang dan daerah masing-masing.
Pada kerangka hukum dan kelembagaan, Indonesia telah menerbitkan kerangka kerja undang-undang dan kebijakan  baru  untuk  mempromosikan pemberdayaan perempuan serta melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak perempuan. Hal-hal penting dari kebijakan pemerintah  yang  dikeluarkan  tersebut adalah antara lain:
1. Undang-Undang No. 6/2014 tentang  Desa.  Undang-Undang  ini mendukung prinsip partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan  dalam  proses  sosial ekonomi serta pengambilan
keputusan;
2. Undang-Undang No. 7/2014 tentang Konflik Sosial dan peraturan  lanjutan  dari  Menteri Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat No.8/2014  mengenai  Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial,
3. Peraturan Menteri No.7/2014
tentang  Rencana  Aksi  Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam  Konflik Sosial (RAN-
P3AKS).
Ada pula Undang-Undang No.18/2014  tentang  Kesehatan  Mental,
dimana undang-undang mewajibkan rumah  sakit  jiwa  untuk  menyediakan ruangan  terpisah  bagi  perempuan  dan anak-anak,  lalu  Undang-Undang  No. 23/2014  tentang  Pemerintah  Daerah  serta amandemennya,  mengamanatkan  peme- rintah  pusat  dan  daerah  untuk  Menyusun kebijakan  terkait  pemberdayaan  dalam beberapa isu seperti perlindungan perempuan  dan  anak,  kualitas  hidup perempuan,  pemenuhan  hak  anak-anak, serta sistem data perempuan dan anak.
Sementara  itu,  pemerintah  juga melakukan revisi terhadap Undang- Undang  No.  13/2006  menjadi    No. 31/2014  tentang Perlindungan Korban dan Saksi,  yang  mengatur  perlindungan  lebih terhadap  para  perempuan  dan  anak  yang menjadi  korban  dan  saksi  tidak  hanya selama  persidangan  tetapi  juga  sebelum persidangan  kemudian  Undang-Undang No. 08/2016 tentang Penyandang Disabilitas, langkah progresif dalam perlindungan penyandang disabilitas, termasuk  perempuan  dan  anak-anak. undang-undang  tersebut  memastikan  hak perempuan  penyandang  disabilitas  seperti hak  untuk  menerima  atau  menolak penggunaan kontrasepsi, didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang kesehatan  reproduksi,  menguraikan  lebih jauh tentang hak perempuan atas kesehatan reproduksi.
Kebijakan pemerintah
juga tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) No. 18/2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik (p3aks).Dalam mengatasi kerentanan perempuan  dan  anak-anak  dalam  konflik sosial,  peraturan  tersebut  mengamanatkan pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk melakukan  penyelamatan,  perlindungan, rehabilitasi,  serta  pemenuhan  kebutuhan spesifik  dan  dasar  bagi  perempuan  dan anak-anak.Untuk  membangun  langkah- langkah  terkoordinasi,  peraturan  tersebut mensyaratkan  keberadaan  kelompok  kerja dan rencana aksi nasional.Saat ini kelompok kerja telah dibentuk dan rencana
aksi dinyatakan dalam Peraturan Kemenko PMK No.7/2014.
Disisi  lain  terdapat Peraturan Mahkamah  Agung  No.  3/2017  tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan  dengan  Hukum.  Peraturan  ini menyatakan tugas negara untuk memastikan  perempuan  memiliki  akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dibawah sistem
peradilan.Peraturan  ini  juga  disebutkan secara  spesifik  kode  etik  bagi  para  hakim dalam menangani perkara.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  juga mengeluarkan beberapa peraturan
diantaranya:
1. Permen PPPA No. 10/2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan  di  DPR,  DPD,  DPRD pada  Pemilu  Tahun  2019.  KPPPA menyediakan
langkah-langkah panduan  bagi  seluruh  pemangku kepentingan terutama partai politik agar menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong perwakilan perempuan.
2. Permen  PPPA  No.  2/2017  tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Peraturan  ini  menetapkan kerangka  kerja  bagi  masyarakat untuk ikut berperan dalam pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
3. Permen  PPPA  No.  6/2017  tentang Pembentukan Satuan
Tugas Penanganan  Masalah  Perempuan dan  Anak.  Satuan  tugas  dibentuk untuk
menangani masalah perempuan  dan  anak-anak  yang dilaporkan  ke  organisasi  layanan perempuan  di  tingkat  pemerintah daerah.
Pemerintah  daerah  juga  perlahan turut  serta  membuat  kebijakan  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Daerah  yang mengurustamakan hak perempuan. Beberapa  diantaranya  yaitu  Peraturan Daerah  Provinsi  Maluku  No.  12/2012 Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan, mengamanatkan  pembentukkan  Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat provinsiyang menawarkan bantuan kepada korban  dalam  bentuk  medis,  psikososial, dan bantuan hukum. Peraturan serupa juga diterapkan oleh Pemerintah daerah
Semarang, Kabupaten Batubara dan Yogyakarta.
Disektor  global,  Undang-Undang No.  12/2017  hasil  ratifikasi  konvensi ASEAN menentang  perdagangan  orang, khususnya  perempuan  dan  anak-anak. Ratifikasi konvensi ini menekankan komitmen  indonesia  dalam  memberantas perdagangan perempuan dan anak-anak. Sampai  saat  ini,  terdapat  114  Peraturan Daerah  yang  telah  diidentifikasi  sebagai perbuatan diskriminatif terhadap perempuan  dan  dari  114  undang-undang yang  tersebut,  3  legislasi  telah  direvisi,  9 legislasi  telah  dicabut.  Pemerintah  juga telah mencabut Permenkes No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan dengan menerbitkan Permenkes No. 6/2014.Peraturan  terbaru  ini  melarang semua  praktisi  medis  dari  melakukan prosedur sunat kelamin perempuan.Sementara  legislasi  lainnya masih dalam tahap peninjauan.
Mengenai pengelolaan dan penanganan  kasus,  pemerintah  Indonesia telah  mendirikan  pusat  layanan  terpadu untuk menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, promosi, rehabilitasi  dan  reintegrasi  bagi  korban kekerasan,  serta  koordinasi  di  antara  para pemangku  kepentingan  dan  satuan  tugas nasional
tentang
perdagangan orang.KPPPA juga menyediakan pengembangan  kapasitas  bagi  petugas lapangan  di  lembaga  terkait  tentang penanganan dan pelaporan KTP,
pengetahuan  dalam  proses  hukum  dan penyediaan  bantuan  hukum,  penyediaan layanan kesehatan yang relevan, rehabilitasi sosial, repatriasi dan reintegrasi  bagi  para  korban  dan  keluarga mereka  untuk  memastikan  kasus-kasus ditangani sebagaimana mestinya.
Menurut data statistik yang diperoleh  dari  Sistem  Informasi  untuk Perlindungan Perempuan dan Anak/Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan  Anak  (Simfoni  PPA),  terdapat  21.428 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat  pada  tahun  2018,  dengan  rincian jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 8.840 kasus, jumlah korban laki- laki  dewasa  sebanyak  992  kasus,  dan jumlah  korban  kasus  anak  sebanyak 12.369.
Pada  tahun  2019,  949  dari  2000 petugas penegak hukum
yang diproyeksikan telah dilatih untuk mengatasi kasus yang melibatkan perempuan  dan  anak-anak.Mulai  tahun 2017,  567  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak-Anak  dan  67  Unit  Krisis  Terpadu pada  rumah  sakit  polisi  telah  didirikan  di seluruh  Indonesia.Sejalan  dengan  hal  ini, Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas tentang  Perdagangan  Orang  pada  32 Provinsi dan 194 Kabupaten/Kota.
Pemerintah  telah  mengimplemen- tasikan  strategi  yang  spesifik  dan  terarah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk mekanisme pencegahan, menguatkan
pengelolaan  kasus,  dan  meningkatkan pemberdayaan perempuan. Bentuk
mekanisme  pencegahan  tersebut  antara lain:
1. Mendorong pemerintah daerah untuk  menerbitkan  hukum  tentang perlindungan perempuan dan anak- anak terhadap kekerasan;
2. Menerbitkan  Permen  PPPA  No. 4/2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak;
3. Membangun forum koordinasi pada setiap provinsi untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap  perempuan  (Gugus  Tugas Perdagangan Orang); 4. Melakukan advokasi dan kampanye  untuk  mengajak  para laki-laki  berusia  15  hingga  30 tahun  untuk  berpartisipasi  dalam pencegahan kekerasan dalam rumah  tangga  dan  memberdayakan mereka  untuk  mendukung  korban kekerasan dalam melaporkan tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga; 5. Melakukan advokasi pra-
pernikahan tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk pasangan  sebagai  bagian  dari kursus  dasar  pra-pernikahan  yang diselenggarakan oleh Kemenag;
6. Menerbitkan  Pedoman  Pencegahan Kekerasan  Seksual  di  Tempat Kerja,  seperangkat  rekomendasi untuk  perlindungan  perempuan terhadap  kekerasan  seksual  dan proses  penyelesaian  untuk  korban dan pelaku;
7. Berkolaborasi  dengan  universitas nasional  di  seluruh  Indonesia dalam  mempromosikan  “Kampus Responsif  Gender”  dan  mengajak para akademisi serta pemuda dalam meningkatkan  kepedulian  terhadap kesetaraan gender di kampus maupun ruang publik;
8. Mengimplementasikan Temu Penguatan  Anak  dan  Keluarga sebagai forum berbagi pengetahuan dan  mencari  penyelesaian  bagi  isu terkait  anak  dalam  masyarakat, termasuk kasus kekerasan terhadap anak-anak;
9. Menyelenggarakan Sakti  Peksos Goes  to  School, sebuah  program nasional  tentang  Anti-Penindasan dan  Kekerasan  terhadap  Anak- anak;
10. Mengerahkan  806  pekerja  sosial dalam menghadapi isu anak,
menyediakan  layanan  konseling individu,  kelompok,  dan  keluarga serta  manajemen  kasus  untuk wanita dan anak-anak yang rentan;
11. Membentuk Sesi Pembentukan
Keluarga  (SPK)  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  pelaksanaan dan  mendorong  perubahan  tingkah laku dari peserta program
perlindungan sosial dalam Program
Keluarga Harapan (PKH).
Upaya pemerintah
melalui kebijakan yang dibuat tentu saja tidak akan berjalan  dengan  baik  apabila  tidak  selaras dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.Meskipun  ada  beberapa  hal  yang bertentangan  dengan CEDAW terkait kepercayaan  dan  adat,  setidaknya  melalui ratifikasi  konvensi  tersebut  Pemerintah Indonesia  memiliki  suatu  tolak  ukur  baru dalam  menciptakan  keadilan  yang  selama ini dirasa kurang akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan.Dan berdasarkan  laporan  periodik  yang  dibuat, hendaknya  masyarakat  dapat  menilai sampai sejauh mana kesungguhan pemerintah  dalam  mengimplementasikan konvensi tersebut di Indonesia.

## 4. PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah  diuraikan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Upaya  pemerintah  dalam  melindungi hak perempuan pada dasarnya
tertuang dalam Undang-Undang Dasar
1945  pasal  27  ayat  (1) yang menyatakan bahwa pengakuan
terhadap  prinsip  persamaan  bagi seluruh  warga  negara  tanpa  kecuali. Artinya  tidak  ada  diskriminasi  atau perbedaan hak antara kaum perempuan  dan  kaum  pria.  Seluruh masyarakat  Indonesia,  memiliki  hak dan  kewajiban  yang  sama  dalam berbangsa dan bernegara.
2. Secara  khusus  hak  perempuan  diatur dalam  Konvensi CEDAW yang  telah diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia
dengan  lahirnya  Undang-Undang  No. 7  Tahun  1984  tentang  konvensi terkait,  dapat  dilihat  hak  perempuan pada pasal 7-16, diantaranya mengatur tentang  hak-hak  sipil  dan  politik perempuan,  hak  ekonomi,  kesehatan, sosial  dan  budaya  kaum  perempuan, persamaan  hak  antara  kaum  laki-laki dan  perempuan  dihadapan  hukum serta hak perempuan didalam perkawinan.
3. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap  implementasi CEDAW atas hak  perempuan  dapat  dilihat  melalui perubahan  peraturan  yang  dirasa ambigu terkait masalah gender bahkan sampai  pada  pembuatan  peraturan baru  dan  pencabutan  peraturan  yang dianggap mendukung adanya diskriminasi  yang  merugikan  kaum perempuan. Dan hasil dari implementasi tersebut juga dilaporkan dalam bentuk laporan periodik kepada PBB selaku pengawas Negara anggota konvensi CEDAW sebagai  bentuk tanggung jawab Negara dalam implementasi  konvensi  tersebut  demi melindungi hak perempuan di Indonesia.
B. Saran
1. Untuk  menciptakan  keadilan  yang sesungguhya  bukan  hanya  menjadi tugas  penting  bagi  pemerintah  dan penegak  hukum  saja,  tetapi  dimulai dari  dalam  diri  sendiri.  Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat  Indonesia  agar  bersikap saling  menghargai  dan  menjunjung prinsip  persamaan  sebagai  warga negara tanpa kecuali.
2. Diharapkan  agar  pemerintah  serta penegak  hukum  di  Indonesia  dapat memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung  dalam  CEDAW  kedalam terhadap  hak  perempuan  bukan  hanya secara  teoritis  (tertulis)  melainkan juga dalam praktek dilapangan.
3. Disarankan  agar  pemerintah  maupun para  penegak  hukum  di  Indonesia mampu menuntaskan peninjauan
terhadap legislasi yang masih menyiratkan diskriminasi serta dengan sigap  dan  adil  menyelesaikan  kasus- kasus tentang pelanggaran hak perempuan  yang  semakin  meningkat dimasa pandemic covid-19 ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  1984  Tentang Ratifikasi  Konvensi  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang-undang Republik
Indonesia
Nomor  39  Tahun  1999  Tentang
Hak Asasi Manusia.

## B. Buku
Assiddiqie,  Jimly.  2010. Perempuan  Dan
Hak Konstitusi: Perempuan Dalam Relasi Agama Dan Negara, Jakarta:  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan terhadap Kaum Perempuan.
Kelsen, Hans. 2001. Hak Asasi Manusia Kaum  Perempuan  Langkah  Demi Langkah, terjemahan  LBHAPIK  ,
Jakarta: LBH  APIK.
Sudiarti Luhulima, Achi. 2006. “Hak
PerempuanDalam Konstitusi” Dalam  Perempuan  dan  Hukum Menuju  Hukum yang  Berperspektif Kesetaraan  dan  Keadilan .Yayasan Obor Indonesia.
Sumbulah, Umi. 2008. Gender dan Demokrasi, Malang: Avveroes
Press.
Ulfah Anshor, Maria. 2006. Fiqih
Aborsi: Wacana Pergulatan HakReproduksi Perempuan, Jakarta: Kompas. Wadud Muhsin, Amina. 2001. Qur‟an Menurut Perempuan, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka. Widyani Soetjipto, Ani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana,
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

## C. Jurnal dan karya Ilmiah
Hartini, Sobar, Disampaikan dalam Forum Diskusi  Interaksi Civil  Rights  dan Demokratisasi: Pengalaman
Indonesia  II ,  di  Kuningan,  Jawa Barat. 27-29 Januari 2003.
Kania, Dede. Jurnal Konstitusi , Vol.12, No.4  Desember  2015. Hak  Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Maryam, Rini. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9No. 1, April 2012. Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) kedalam peraturan Perundang-undangan.
Millati Agustina, Arifah.Jurnal Al-ahwal,
Vol. 9, No. 2  Desember 2016. Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan MaqāṢid Asy-
Syarī„Ah.

## D. Internet
www.kemenpppa.go.id/laporan-periodik- cedaw-ke-8-Indonesia-(2012- 2019)/