## PEREMPUAN DAN POLITIK; ANTARA CITA DAN FAKTA STUDI ATAS PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI BRUNEI DARUSSALAM
Nuril Hidayati* dan Ashfa Fikriyah**
Abstract Discourse of the renowned on these women sub-ordinated are very representative of the conditions of women in many countries in Asia, Africa and the Middle East, but what about the women in Southeast Asia, especially Brunei Darussalam? The only one of absolute monarchy country remaining in the world today, in addition, Brunei is a country with Islam as the ideological foundation of his administration, but why not a lot of emerging news about women’s movements and upheavals from there? With Anthropological Social approach through the phenomenological method this study aimed to uncover the role and involvement of women in Brunei Darussalam development.  Thus  observations  to  Brunei  Darussalam  and  interviews  with  women  as  well  as  state  policy regulators become a vital tool for collecting data. The role of literature as good books, journals, magazines and others also cannot be denied. Testing the validity of the data will be done by triangulation and then described the events were “photographed” to get the pattern on the role and involvement of women in Brunei Darussalam development. This study successfully to show that everyday Brunei women life in shades of religious but not extremely considering the country use the washatiyah / moderate Shafi’i schools as the state legal basis so that the general of the women have contributed in the public domain. All forms of political decisions is in the grip of the sovereign, however, women had a lot of influence in giving nuance to state policies. Thus the women need for actualize themselves was not entirely negated, as in many Islamic countries in the Middle East and Africa
Keywords: Women, politics, role, development, Brunei Darussalam
Abstrak
Diskursus dominan tentang subordinasi perempuan sangat mewakili kondisi perempuan di banyak negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah, akan tetapi bagaimana dengan kondisi perempuan di Asia Tenggara, terutama Brunei Darussalam? Satu-satunya negara monarki absolut yang tersisa di dunia saat ini, di samping itu, Brunei adalah negara dengan Islam sebagai dasar ideologi pemerintahannya, tapi mengapa tidak banyak berita yang muncul tentang gerakan perempuan dan gejolak dari sana? Dengan  pendekatan  Antropologi  Sosial  melalui  metode  fenomenologi,  penelitian  ini  bertujuan untuk mengungkap peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Brunei Darussalam. Observasi dan wawancara dengan perempuan serta regulator kebijakan negara menjadi alat penting  untuk  pengumpulan  data.  Fungsi  literatur  baik  buku,  jurnal,  majalah  dan  lain-lain  juga tidak bisa dipungkiri. Uji validitas data akan dilakukan dengan triangulasi yang kemudian akan menggambarkan peristiwa yang diamati untuk mendapatkan pola tentang peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Brunei Darussalam. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa setiap hari, perempuan di Brunei hidup dalam nuansa religius tetapi tidak ekstrem karena negara menggunakan Islam Washatiyah Imam Syafi’i sebagai dasar hukum, sehingga besar perempuan telah memberikan kontribusi dalam domain publik. Semua bentuk keputusan politik dalam cengkeraman penguasa,  namun,  perempuan  memiliki  banyak  pengaruh  dalam  memberikan  nuansa  kebijakan negara. Perempuan memerlukan sara aktualisasi diri tanpa adanya diskriminasi, seperti di banyak negara di Timur Tengah dan Afrika.
Kata Kunci: Perempuan, politik, hukum, pembangunan, Brunei Darussalam
* Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Kediri
** Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Kediri
e -ISSN: 2502-860X

## I.  PENDAHULUAN
Tema keperempuanan telah banyak dikaji,  namun  demikian  tidak  pernah  selesai melahirkan  pertanyaan  baru,  karena  yang niscaya dari ilmu adalah sifatnya yang dinamis. Karenanya, meskipun induksi menjadi metode yang dinilai valid dalam mencari kesimpulan dari fenomena-fenomena parsial masyarakat tertentu,  tetap  saja  menggeneralisasi  kondisi kehidupan manusia tidak tepat. Hal ini sebangun dengan ketika muncul preseden di Timur Tengah dan Afrika bahwa kehidupan perempuan dalam negara-negara yang berideologi  Islam  sangat  termarjinalkan, menjadi obyek pembangunan dan tidak diakui sebagai manusia utuh dalam bermasyarakat yang berimplikasi pada ketiadaan hak untuk berpendapat, bersikap dan menentukan sendiri jalan  hidupnya,  maka  hal  demikian  dianggap terjadi di manapun di seluruh dunia.
Fakta tentang tersub-ordinatnya perempuan yang mashur tersebut memang sangat mewakili kondisi perempuan di banyak negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah, namun meskipun demikian, layakkah menjadikannya sebagai fakta universal? Bagaimana dengan perempuan  di  Asia  Tenggara,  khususnya Brunei Darussalam? Negara tersebut adalah negara monarki absolut satu-satunya yang masih  tersisa  di  dunia,  dengan  Islam  sebagai landasan  ideologis  pemerintahannya,  serta menerapkan Qanun  Jenayah sebagai hukum negara  bagi  rakyatnya,  tetapi  mengapa tidak banyak muncul pemberitaan tentang pergerakan dan pergolakan perempuan dari sana? Tentang hal ini belum banyak diungkap di media dan penelitian-pun masih jarang dilakukan,  sehingga  menjadi  sangat  menarik untuk dikaji lebih dalam demi mengadirkan wacana baru dalam mozaik kehidupan para muslimah  di  negara-negara  lain,  selain  yang menjadi fokus media selama ini. Kegelisahan intelektual di atas mengerucut kepada beberapa  poin  interogatif  sebagai  berikut; Bagaimanakah kehidupan sehari-hari para perempuan Brunei Darussalam? Apakah negara mengakomodir kebutuhan eksistensial
mereka untuk beraktualisasi? Bagaimana peran mereka dalam pembangunan? Apakah mereka memiliki andil politik?

## II.  KERANGKA TEORITIK
Perempuan dan Politik: Pengertian dan makna
Peran adalah perangkat tingkah atau sikap perilaku yang diharapkan muncul dari perempuan sebagai anggota masyarakat, atau tindakan seseorang yang dilakukan dalam suatu peristiwa. 1 Dalam hal ini adalah dalam peristiwa yang terkait dengan pembangunan utamanya dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasib khalayak.
Perempuan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia  dimaknai  sebagai  orang  (manusia) yang  mempunyai  vagina,  dapat  menstruasi, hamil,  melahirkan  anak  dan  menyusui. 2 Dari pemaknaan di atas bisa dipahami bahwa yang menjadi fokus kajian di dalam penelitian ini adalah wanita dewasa yang telah berkiprah dalam masyarakat, dengan berprofesi di ranah publik maupun domestik dalam cakupan gender perempuan sebagaimana dimaksud di atas. Makna untuk politik ditarik dari beberapa etimologi Yunani, yakni Politikos (menyangkut warga negara), Polites (seorang warga negara), Polis (kota/ negara) Politeia (kewarganegaraan), atau hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Secara lebih luas berarti perkara  mengelola,  mengarahkan  dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan yang berperan dalam kehidupan bernegara. Maksudnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan relasi- relasi antara bangsa-bangsa dan kelompok- kelompok sosial lainnya yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan negara. 3 Pengaplikasiannya dalam penelitian ini adalah menelisik  pertanyaan;  adakah  perempuan
1 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 856.
2 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia , hlm. 856.
3 Lorenz Bagus, Kamus Filsafat , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
yang memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dan menjadi penentu atau pengambil keputusan yang menyangkut kepentingan halayak ramai.

## III. PEMBAHASAN
A. Brunei  Darussalam:  Kondisi  Geografis dan Sejarah pemerintahan
Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil dengan luas wilayah hanya 5.765 km² yang terletak di Pulau Kalimantan. Wilayahnya terbagi  atas  dua  wilayah  barat  dan  timur, dipisah oleh daratan yang menjadi bagian dari Malaysia. Sementara laut di Utara disatukan oleh Teluk Brunei. Kondisi ini mirip negara Timor Leste yang terpisah oleh Indonesia. Di sisi utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan di sebelah Selatan dengan Malaysia, di sisi Barat dan Timur dengan Malaysia. Perbatasan darat negara ini dengan Malaysia membentang sepanjang 381 km dengan garis pantai sejauh 161 km. Jumlah penduduk Brunei Darussalam saat ini telah mencapai lebih dari 415.717 orang. Wilayah-wilayah di Brunei terbagi dalam 4 distrik, yaitu: Distrik Belait dengan ibukotanya Kuala  Belait,  memiliki  populasi  109,000  jiwa, kemudian distrik ke-2 adalah Brunei-Muara dengan Ibukota Bandar Seri Begawan yang memiliki populasi terpadat dengan jumlah 380,000  jiwa.  Distrik  berikutnya  adalah Temburong yang beribukota di Pekan Bangar, dengan populasi sebanyak 10,000 jiwa. Terakhir adalah distrik Tutong dengan 6Ibukota Pekan Tutong yang memiliki populasi sejumlah 56,000 jiwa.
Brunei Darussalam awalnya dikenal dengan  sebutan  Wilayah  Borneo,  pada  masa kuno adalah daerah yang penduduknya menganut animisme-dinamisme dan Hindu. Sebelum menjadi Kerajaan Brunei Darussalam, dalam  catatan  kuno  Cina,  dikenal  sebagai negeri atau kerajaan Po. Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad VII atau VIII Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan
oleh Sriwijaya pada awal abad IX yang kemudian menguasai  Kalimantan  utara  dan  Filipina. Setelah itu, mereka dikalahkan oleh Majapahit dan setelah itu dijajah Inggris, menjadi negara boneka.
Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan  dari  abad  XV  sampai  XVII,  ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan  dan  kepulauan  Filipina.  Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan Sultan  Kelima,  Bolkiah  (1473-1521),  yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila. Pada masa pemerintahan Sultan Kesembilan, Hassan (1605- 1619), dikembangkan sistem pengadilan kerajaan yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini.
Kejayaan Brunei memudar setelah Sultan Hassan,  karena  perebutan  kekuasaan  dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa yang mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, serta menghancurkan dasar ekonomi Brunei sebagaimana banyak dialami oleh kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara lainnya pada waktu itu.
Pada  1839,  seorang  petualang  Inggris bernama James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah  pemberontakan.  Sebagai  imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian bergelar “Rajah Putih” dari Sarawak / Kalimantan Barat Laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah bisa mengambil alih kekuasaan di  Brunei,  walaupun  ia  mencoba  untuk melakukan  hal  itu,  bahkan  ditanyakannya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui  Brunei  sebagai  miliknya,  namun ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, masyarakatnya memiliki perasaan dan identitas nasional, karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke.
Sementara  itu, British North Borneo Company memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan  Timur  Laut.  Pada  1888,  Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya,  walaupun  tetap  memegang  otonomi
e -ISSN: 2502-860X
namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada 1906, Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang Residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal.
Pada  1959,  sebuah  undang-undang  dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri,  walaupun  hubungan  luar  negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh  Britania  Raya,  sekarang  diwakili  oleh seorang Komisioner Tinggi. Sebuah usaha pada 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata,  yang  ditaklukkan  pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an  dan  awal  1960-an,  pemerintah  juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah.
Pada  1967,  Omar  Ali  Saifuddin  turun  tahta untuk  anak  laki-lakinya  yang  kedua,  Hassanal Bolkiah,  yang  menjadi  penguasa  ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan. Pada  1970,  ibu  kota  Brunei  Town  diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Seri Begawan wafat pada 1986. 4 Pada  4  Januari  1979,  Brunei  dan  Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Kemudian tepat pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi  sebuah  negara  merdeka,  dengan bahasa resmi Melayu, namun dalam pergaulan sehari-hari banyak juga digunakan bahasa Inggris dan Cina. Penduduk Brunei mayoritas adalah  etnis  melayu  (66,3%)  Cina  11,2%;  asli 3,4%; lainnya 19,1%. Agama: Islam (resmi) 67%;
4 Lihat  Hussain  Miya, Sultan  Omar  Ali  Saifuddin  III  and Britain: The Making of Brunei Darussalam , (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995).
Buddha  13%;  Kristen  10%;  lainnya  (termasuk kepercayaan asli) 10%.
Dasar negara Brunei Darussalam modern adalah MIB/ Melayu Islam Beraja, dengan sistem pemerintahan monarki absolut dan transisi ke arah konstitusional sejak 2004. Sultan adalah pucuk pimpinan tertinggi dan sekaligus sebagai pengatur pemerintahan. Dengan kata lain Sultan adalah raja merangkap perdana menteri. Bentuk negaranya adalah negara kesatuan yang terbagi dalam empat distrik administratif yang disebut daerah;  Belait,  Brunei-Muara,  Temburong  dan Tutong. Pada tiap distrik tersebut dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Setiap Daerah dibagi lagi ke dalam subdistrik (disebut Mukim ) yang setiapnya dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan disebut Penghulu . Setiap Mukim dibagi lagi ke dalam desa disebut Kampong yang dipimpin Ketua  Kampong, yang sejak 1996 dipilih secara langsung oleh masyarakat yang dikenal dengan General Assembly of Mukim dan Village Consultative Council, ada sekitar 1000 orang Penghulu dan Ketua  Kampong yang hari ini berpartisipasi dalam pembicaraan seputar perbaikan jalan dan kesejahteraan komunitas lokal. Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Sebagai negara merdeka Brunei telah menetapkan ”Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. 5 Unsur atau sila ketiga dari dasar negara MIB adalah Beraja artinya Brunei merupakan negara  kerajaan  (monarki)  yang  dipimpin oleh seorang raja secara absolut. Dalam
5 Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Ta’ala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”.
konteks  kebudayaan  Melayu,  rakyat  telah menyerahkan haknya secara bulat kepada raja untuk memerintah. Tentunya, raja harus dapat menjalankan amanat tersebut yang tidak  hanya  diberikan  oleh  rakyatnya,  tetapi juga dari Allah SWT untuk membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Muncullah pribahasa dalam perspektif adat yang  mengatakan;  ”Raja  tidak  zalim,  rakyat pantang menderhaka kepada raja” dan ”Raja wajib  adil,  rakyat  wajib  taat”  dari  perspektif agama.  Dalam  konteks  Beraja  dalam  MIB  ini, Sultan memiliki 6 kedudukan: 1.  Raja sebagai payung Allah di muka bumi 2.  Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam 3.  Raja sebagai kepala negara
4.  Raja adalah kepala pemerintahan 5.  Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat 6.  Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata
Dibandingkan dengan kerajaan atupun negara lain di dunia, kedudukan Sultan tersebut lebih kuat dan telah diwariskan secara turun- temurun. Berdasarkan pengalaman sejarah Melayu Brunei, Raja telah bertindak secara adil dan bijaksana sehingga tidak ada alasan bagi rakyat Brunei menolak kedaulatan raja. Raja telah memberikan tanggung-jawabnya kepada rakyat dengan penuh amanah. Kepedulian raja terhadap keperluan umat Islam dibuktikan dengan pendirian berbagai perangkat hukum Islam dan lembaga keuangan Islam.
Berdasarkan  penelitian,  sistem  monarki Brunei merupakan yang tertua di dunia sesudah kerajaan Denmark yang ditandai dengan kelestarian dinasti pewaris kerajaan. Sejak berdirinya Kerajaan Brunei tahun 1365 M, Kerajaan Brunei telah diperintah oleh 29 orang Sultan. Teknis pemerintahan yang terjadi sejak diproklamirkannya kemerdekaan Brunei Darussalam hanyalah pada pembentukan Dewan Kabinet dan adanya keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui lembaga eksektuitf.
Untuk memasyarakatkan ideologi MIB di kalangan rakyat Brunei, Sultan Haji Hassanal
Bolkiah membentuk sebuah lembaga khusus seperti BP-7 di Indonesia yang bernama “Majelis  Tertinggi  Kebangsaan  Melayu  Islam Beraja  (MTKMIB)”  yang  diketuai  Pehin  Dato Abdul Aziz Umar (mantan Menteri Pendidikan). Lembaga ini bertugas untuk mejabarkan pengertian MIB dalam kehidupan kebangsaan dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Di  samping  itu,  penjabaran  dan  pemikiran MIB banyak dikeluarkan oleh Fakultas Kajian Brunei  (Brunei  Studies)  di  Universiti  Brunei Darussalam  (UBD).  Politik  Islam  di  Brunei sudah merasuk ke dalam semua bidang, seperti; pemerintahan, pendidikan, bisnis dan hukum. Anak-anak Muslim dari usia tujuh tahun harus mengikuti sekolah agama di bawah perintah  pendidikan  agama.  Jika  tidak,  maka orangtua mereka akan dihukum. Pendidikan agama  di  tingkat  pendidikan  menengah, pasca menengah dan pendidikan tinggi juga ditingkatkan sebagai aturan negara.
Dalam  laporan  Brunei  Darussalam  2010, yang diterbitkan oleh Oxford Business Group dalam kerjasama  dengan  Kantor  Perdana  Menteri, Menteri Urusan Agama Pengiran Dato Seri Setia,  Dr  Haji  Mohammad  Pengiran  Haji  Abdul Rahman,  menyoroti  upaya  kesultanan  untuk mengembangkan keahlian syari’ah. Di antaranya meningkatkan keahlian syari’ah dalam pendidikan agama bagi setiap pria maupun wanita.
Kementerian Urusan Agama juga memperkenalkan metode transaksi bisnis berbasis syari’ah di bidang bisnis dan perdagangan. Riba atau bunga akan dilarang dalam semua transaksi bisnis, dengan beberapa hukum yang sudah diubah sesuai syari’ah. Brunei juga sudah mengimplementasikan syari’ah di sejumlah bidang. Hukum Syari’ah mengakui hak asasi manusia selama lebih dari 14 abad, Kesultanan berusaha keras untuk mengimplementasikan hak asasi manusia di negaranya. 6
Di  bawah  konstitusi  tahun  1959,  ada sebuah  Dewan  Legislatif  dipilih,  atau  Majlis Masyarakat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan
6 M  Fachry, Brunei  mulai  terapkan  syariat  Islam  di  semua bidang, www.arrahmah.com  read  2011/10/12/15731-brunei- mulai-terapkan-syariat-islam-di-semua-bidang.html. diakses 3 September 2015.
e -ISSN: 2502-860X
umum yang pernah diselenggarakan pada tahun  1962.  Segera  setelah  pemilu,  majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1970, Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tahun  2004,  Sultan  mengumumkan  bahwa parlemen berikutnya, lima belas dari 20 kursi akan  terpilih,  tetapi  tidak  ada  tanggal  untuk pemilihan yang sudah ditetapkan. Para Dewan Legislatif saat ini terdiri dari 20 anggota yang ditunjuk dan hanya memiliki kekuatan konsultatif.
Di bidang hukum, Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan  di  India,  Malaysia  dan  Singapura. Hal ini didasarkan pada Common  Law Inggris, tapi  dengan  kodifikasi  suatu  bagian  penting dari itu. The Common Law adalah sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Sistem lain di Brunei adalah Pengadilan Syari’ah. Ini membahas terutama masalah perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, serta dalam pelanggaran dari khalwat dan zina di kalangan Muslim. Struktur Pengadilan Syari’ah ini mirip dengan struktur Pengadilan Common  Law ,  kecuali  yang  telah  ada  antara pengadilan dan bahwa Pengadilan Tinggi adalah pengadilan terakhir untuk mengajukan banding. Semua hakim baik dalam Common Law Courts dan Pengadilan Syari’ah diangkat oleh Pemerintah. Semua hakim lokal dan hakim diangkat dari pegawai negeri.
Ada lima tingkat pengadilan yang tersedia, di mana Dewan Penasihat di London menjadi ujung akhir penyelesaian masalah. Dimulai dengan  pengadilan  tingkat  pertama,  ada pengadilan Kathis yang menangani masalah- masalah  keluarga,  seperti  perkawinan  dan perceraian dengan menerapkan hukum Islam (Syari’ah).  Pengadilan  yang  lebih  rendah disebut  Pengadilan  Sultan,  dipimpin  oleh hakim,  yang  bertugas  menyelesaikan  kasus- kasus  biasa,  seperti  perselisihan  kecil.  Jika kasus  seperti  tidak  terselesaikan,  maka dapat memohon kepada Pengadilan Tinggi.
Pengadilan dari yurisdiksi yang asli yang menangani baik kasus perdata maupun pidana. Pengadilan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala keadilan dan hakim yang ditunjuk oleh sultan. Pada Mei 2002, Departemen Kehakiman Negara didirikan di Brunei. Departemen ini bertanggung jawab atas masalah-masalah administrasi pada peradilan di Brunei.
B. Pemberlakuan Qanun Hukuman Jenayah Syari’ah di Brunei Darussalam Negara kesultanan Brunei Darussalam resmi memberlakukan hukum pidana Islam sejak  1  Mei  2014  M/1  Rajab  1435  H,  sesuai dengan titah Sultan Hassanal Bolkiah yang disampaikan  pada  30  April  2014  lalu,  untuk melaksanakan pemberlakukan hukum pidana Islam  (Qanun  Hukuman  Jenayah  Syar’iah/ QHJS)  Fase  awal  yang  meliputi  hukuman denda atau penjara atas pelanggaran seperti kehamilan di luar nikah, meninggalkan shalat Jumat dan mengajarkan agama tanpa izin. Untuk tahap kedua diberlakukan pada akhir tahun  2014,  yang  meliputi  hukuman  potong tangan bagi pencuri dan cambuk bagi pemakai barang-barang yang memabukkan. Sementara tahapan ketiga akan diberlakukan 12 bulan kemudian, yang meliputi hukuman lebih berat lagi, seperti hukuman mati dengan cara rajam untuk  tindak  pidana  seperti  homoseksual, sodomi dan perzinahan setelah menikah.
Dengan  mulai  berlakunya  QHJS  ini, maka Brunei telah menjadi negara pertama yang menerapkan Hukum Pidana Islam di Asia Tenggara pada era modern ini. Keputusan Brunei untuk menerapkan Hukum Pidana Islam tentu tidak lepas dari kritik. Sebelumnya, hari Kamis (08/05/2014), media- media internasional memberitakan adanya ancaman boikot dari para selebritis Holywood terhadap jaringan The Beverly Hills Hotel yang dimiliki  Sultan  Hassanal  Bolkiah,  sebelum itu PBB dan AS juga telah memberikan peringatan kepada Brunei agar meninjau ulang keputusan penerapan Hukum Pidana Islam ini. Kesemuanya itu didasarkan pada alasan bahwa Hukum Pidana Islam dianggap bertentangan
dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).
HAM yang dimaksud oleh Barat adalah HAM berdasarkan perspektif liberalis. Barat (Amerika  dan  Eropa)  selama  ini  cenderung memaksakan ide-ide mereka agar menjadi ide global  dan  harus  diikuti  oleh  seluruh  dunia, termasuk  masalah  HAM  ini.  Padahal,  jika mau ditilik lebih dalam, HAM Barat memiliki banyak perbedaan dengan HAM dalam Islam. HAM Barat lebih menitik beratkan pada sisi- sisi  kebebasan  berekspresi  manusia,  seperti kebebasan  seks  dengan  siapa  saja,  termasuk sesama jenis. Ini terbukti dengan bentuk keberatan yang paling dipermasalahkan oleh AS dan PBB adalah hukuman rajam bagi pezinah, pelaku homoseksual dan sodomi.
Islam memandang manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk  terbaik,  manusia  diberikan  hak-hak yang tidak diberikan oleh makhluk-makhluk lainnya. Makhluk-makhluk yang lain mungkin hanya diberi hak hidup saja. Tapi manusia diberi hak hidup, hak berpikir, hak beragama, hak  memiliki,  dan  hak  untuk  memanfaatkan dan mengeksplorasi alam untuk kepentingan mereka. Dengan hak yang sedemikian istimewa, maka manusia harus mempunyai satu sistem untuk menjaga dan memeliharanya. Jangan sampai  ada  yang  menodai  hak-hak  tersebut, baik menodainya dengan diri sendiri atau dinodai oleh orang lain. Di sinilah Allah sebagai pemberi  hak-hak  tersebut  “turun-tangan” untuk menjaganya. Hukum-hukum dalam Islam, tidak lain adalah salah satu cara Allah, setelah memberikan hak-hak istimewa kepada manusia, untuk menjaga hak-hak tersebut. Hukum Islam ditetapkan bukan untuk menyiksa manusia. Hukuman yang tegas dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan ketakutan kepada orang lain. Dengan  efek  jera  tersebut,  maka  diharapkan akan lahir ketenangan dan rasa aman antar para anggota masyarakat. Dari sinilah landasan awal lahirnya kehidupan bermasyarakat yang aman,  damai,  sentosa  dan  sejahtera.  Dengan demikian, maka hukum Islam sejatinya sangat humanis. Hukum Islam tidak diturunkan
kecuali untuk kebaikan manusia, menjaga hak- hak asasinya, yaitu; hak beragama ( hifẓu al-din ), hak berpikir ( hifẓu  al-’aql ),  hak  berketurunan ( hifẓu al-nasl ), hak hidup ( hifẓu al-nafs ), dan hak kepemilikan ( hifẓu al-mal ). Selama  ini,  yang  sering  dipersepsikan sebagai contoh negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh adalah Saudi Arabia. Namun, Saudi yang mengikuti mazhab fikih  Hanbali  dan  mazhab  akidah  Wahabi memberikan stigma sebagai negara yang kaku dan rigid. Disadari atau tidak, kondisi ini menimbulkan suatu pemikiran bahwa seperti itulah jika hukum Islam ditegakkan di suatu negara.  Sehingga  ada  kesan,  hukum  Islam dipersepsikan sebagai sebuah hukum yang sadis  dan  ganas.  Sedikit-sedikit  serba  haram, bid’ah atau potong tangan.
Belum  lagi  letak  geografis  Saudi  yang berada  di  kawasanTimur  Tengah,  di  mana berdekatan  dengan  sumber-sumber  konflik global  seperti  Palestina,  Iraq,  Suriah  dan Mesir. Hal ini memberikan persepsi bahwa ajaran Islam seakan-akan jauh dari nilai-nilai perdamaian. Tentu ini berbeda dengan Brunei Darussalam  yang  mengikuti  mazhab  fikih Syafii yang terkenal sangat lentur dan adaptif terhadap adat-istiadat dan kemaslahatan setempat. Mazhab akidah yang diikuti Brunei adalah Asy’ariah yang cukup terbuka dengan penalaran  akal.  Belum  lagi,  letak  geografis Brunei yang berada di Asia Tenggara dengan tradisi Melayunya yang dicitrakan sebagai bangsa yang ramah, damai dan jauh dari zona konflik global.
Dari sinilah penerapan hukum Islam di Brunei bisa menjadi pertaruhan bagi masa depan hukum Islam. Jika berhasil membawa  kemajuan,  keadilan,  keamanan dan kesejahteraan, maka Brunei bisa menjadi altertatif baru bentuk negara Islam selain Saudi Arabia atau Pakistan yang sering bergejolak. Jauh  dari  zona  konflik  global  memberikan peluang bagi Brunei untuk mensinergikan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai kedamaian.
Jika  berhasil,  Brunei  akan  menjadi prototipe baru bagi penerapan hukum Islam di
e -ISSN: 2502-860X
era modern ini. Dan itu bisa jadi akan menarik perhatian negara-negara Islam lain untuk mengikutinya. Selain itu, doktrin bahwa ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masyarakat Arab,  tetapi  untuk  semua  umat  manusia di seluruh penjuru tempat tidak akan lagi bisa terbantahkan. Di sinilah kenapa respon Barat, khususnya aktivis HAM nampak begitu ketakutan mendapati Brunei menerapkan Hukum Jenayah Syari’ah ini. 7 Kehidupan sehari-hari masyarakat Brunei sangat kental dengan nuansa Islam Wasathiyyah Imam  asy-Syafii  yang  mengajak untuk menjaga ketaatan kepada pemimpin negara atau raja dengan berlandaskan Surat An-Nisa’  ayat  59;  yang  menegaskan  bahwa ketaatan  kepada  Allah,  rasul  dan  pemimpin negara itu wajib dilakukan, selama pemimpin negara itu tidak mengajaknya pada kekufuran dan  kemaksiatan.  Di  Brunei  Darussalam,  raja berpengaruh  sangat  kuat  pada  rakyatnya, dan rakyat pun sangat taat dan patuh kepada rajanya. Ditambah lagi dasar kerajaannya yang menganut prinsip Melayu Islam Beraja (MIB), serta paham Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sebagai pengokohnya. Ini menjadi pemersatu yang sangat  amat  kuat,  bahkan  menjadi  jawaban penting atas keharmonisan yang terjadi pada masyarakat Brunei dalam berbagai segi dan seluruh aspeknya. 8
Mazhab Syafi’i yang dijadikan rujukan dan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat luas Brunei karena dinilai paling fleksibel dan representatif,  serta  bisa  diterima  oleh  semua kalangan dengan baik. Dalam konteks aurat perempuan,  yang  disebutnya  adalah  seluruh badannya kecuali tangan dan wajah yang tidak secara ekstrim dan kaku dipahami oleh penyelenggara QHJS. Perempuan muslimah di Brunei tidak harus mengenakan cadar/ burqah , asalkan bahwa keberadaan perempuan itu
7 Jauhar  Ridloni  Marzuq, Brunei  dan  Masa  Depan  Hukum Islam http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/ read/2014/05/26/22147/brunei-dan-masa-depan-hukum- islam.html  diposting  pada  Senin,  26  Mei  2014  -  12:36  WIB diakses 3 September 2015.
8 Wawancara  dengan  DR.  Nurol  Huda  di  PPMS  UNISSA, Selasa 1 September 2015.
tidak menjadi fitnah dan maḍarat. Sebaliknya, bila  menimbulkan  fitnah  maka  berarti  harus dihindari hal yang menyebabkan terjadinya kemaḍaratan itu. Oleh karena itu, nampaknya hal ini pula yang menyebabkan di Brunei, kaum perempuan  diposisikan  secara  moderat,  tidak dibatasi wilayahnya pada dunia publik, terbukti dengan banyaknya kaum perempuan di Brunei yang juga bekerja di luar rumah; sebagai pejabat negara,  tentara  ( Askar ),  pengajar  ( pensyarah ), pegawai  perbankan,  pekerja  hotel,  bahkan banyak pula yang menjabat sebagai menteri dan juga pembantu menteri di kerajaan. 9
Kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat membuat kehidupan cenderung tanpa konflik, sekolah dibebaskan dari biaya, BBM  disubsidi  pemerintah,  perumahan diuruskan  oleh  negara,  kaum  muda  hanya tinggal belajar ilmu apa yang dikehendaki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Laki-laki  maupun  perempuan  boleh/bebas menentukan masa depannya masing-masing. 10 Tuntutan gaya hidup global yang semakin melambung dirasakan pula dampaknya bagi  kaum  muda  Brunei,  meskipun  banyak fasilitas  yang  telah  disiapkan  oleh  negara, tidak semua berjalan mudah. Beban ekonomi di Brunei sangat tinggi sehingga dibutuhkan kerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Muncul kecemasan jika tidak bisa bekerja dan tidak berpenghasilan, lebih-lebih bagi para perempuan yang harus bercuti saat hamil dan melahirkan. Hal tersebut menjadi alasan rendahnya angka nikah muda di Brunei, calon pasangan suami istri harus telah benar-benar siap secara mental dan ekonomi sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Untuk mempersiapkannya tak jarang para gadis Brunei mengikuti kursus-kursus ketrampilan, seperti memasak dan menjahit di luar pendidikan formalnya dengan harapan bisa membantu ekonomi keluarganya kelak. 11
9 Wawancara  dengan  DR.  Nurol  Huda  di  PPMS  UNISSA, Senin 31 Agustus 2015.
10 Wawancara dengan DK Zaahirah di Hotel Traders Inn, Rabu 2 September 2015.
11 Wawancara  dengan  Snaz  Nuzul  di  Hotel  Traders  Inn, Rabu 2 September 2015.
Pada dasarnya hidup di Brunei sangat nyaman  bagi  para  perempuan,  angka kriminalitas  sangat  rendah,  bahkan  karena tingkat keamanannya yang sangat tinggi, para perempuan bisa keluar jalan-jalan sampai jam 12 malam tanpa rasa kuatir. Polisi ( Asykar ) terus berpatroli dan akan mengingatkan jika saja muncul kemungkinan akan terjadi bahaya. 12

## C.  Fakta Politik dan Peran Perempuan di Brunei Darussalam
Politik dalam konteks Brunei Darussalam adalah cara dan upaya menangani masalah- masalah rakyat, dengan seperangkat undang- undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yan merugikan bagi kepentingan manusia. Jika dihubungkan dengan  Islam  sebagai  ideologi  resmi  negara, maka pengertian politik Islam adalah aktivitas politik yang dilakukan oleh umat Islam, yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok .13
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Wadaulah,  Sultan  dan  Yang  Dipertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah  merupakan  Kepala  Negara,  Kepala Pemerintahan  dan  Pemimpin  Keagamaan, sekaligus merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan di Brunei Darussalam. Sultan Bolkiah adalah keturunan ke-29 yang memerintah Brunei dalam silsilah yang berumur 500 tahun. Dalam melaksanakan tugas,  Sultan  dibantu  oleh  Dewan  Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri.
Brunei  tidak  memiliki  dewan  legislatif, namun  pada  bulan  September  2000,  Sultan Hasanal Bolkiah bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Pemerintahan yang mutlak berada dalam genggaman sultan menjadikan Brunei sebagai salah satu negara
12 Observasi di Bandar pada eksibisi sempena hari keputraan, pada Rabu malam 2 September 2015
13 Salim  Ali  al-Bahnasawi, Wawasan  Sistem  Politik  Islam, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1999) hlm 121.
yang paling stabil dari segi politik di Asia. Dari kondisi  politik  yang  demikian  ini,  wilayah politis bagi kaum perempuan menjadi sangat minim atau bahkan bisa jadi tidak mungkin.
Fakta  menunjukkan  bahwa  dari  enam belas kursi kementerian 14 yang berakhir tahun  2015,  seluruhnya  diduduki  oleh  laki- laki.  Pada  jabatan  setingkat  menteri,  yaitu Jaksa Agung, ada seorang perempuan bernama Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Awang Haji Mohammad Salleh sebagai satu-satunya perempuan dengan jabatan tertinggi di Brunei. Pada posisi Wakil Menteri, ada  Wakil  Menteri  Kebudayaan,  Pemuda  dan Olahraga  yang  seorang  perempuan,  yaitu Yang Mulia Datin Hajah Adina binti Othman. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa pada ranah politik, kaum perempuan bukan berada di  wilayah  yang  signifikan.  Meski  tidak  bisa dipungkiri bahwa pada sektor yang lebih luas, peran mereka tidak bisa dinafikan begitu saja. Peningkatan jumlah wanita sebagai pelaku utama di sektor umum dan swasta mempunyai kesan positif kepada pemerintah dan berpengaruh, meskipun tidak secara langsung dalam membuat keputusan sebagai suara yang mewakili pandangan masyarakat dari sudut pandang yang berbeda.
Pada sebuah acara penganugerahan kehormatan terhadap 50 wanita yang paling berpengaruh  di  Brunei  pada  Rabu,  23  April 2014,  yang  diadakan  oleh  Majalah Inspire di Aewon  Gallery,  Airport  Mall,  Wakil  Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga perempuan, yaitu Yang Mulia Datin Hajah Adina binti Othman  menyatakan,  bahwa  sesungguhnya lebih dari 50 orang saja yang berhak menerima anugerah tersebut. Sangat tidak adil jika negara gagal untuk mengakui peranan yang dimainkan oleh para wanita dalam kehidupan di  Brunei.  Menurutnya,  jasa  para  wanita terdahulu tidak pernah diakui secara terbuka, seperti apa yang telah dilakukan oleh para ibu,
14 Tiga  jabatan  di  antaranya  telah  dikuasai  oleh  Sultan, yakni  sebagai  Perdana  Menteri,  Menteri  Keuangan  dan Menteri Pertahanan.
e -ISSN: 2502-860X
nenek dan banyak lagi wanita lain yang sudah memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas generasi Brunei Darussalam dan pengukuhan institusi keluarga. Sebelumnya Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah  Adina  berkata  bahwa,  perhelatan  resmi peluncuran Majalah Inspire yang memaparkan 50 wanita paling berpengaruh dan enam wanita muda  paling  cemerlang  di  Brunei,  adalah kalangan wanita luar biasa yang telah banyak menyumbang kepada negara dan sesungguhnya telah menjadi tanda dalam pembangunan negara.  Wakil  Menteri  Kebudayaan,  Belia  dan Sukan berkata, ketika lebih banyak wanita turut menyumbangkan tenaga dalam pembangunan pasti akan memberi dampak positif kepada masyarakat.

## IV. PENUTUP
Hukum Islam yang diberlakukan di Brunei Darussalam dimaksudkan untuk kebaikan manusia.  Menjaga  hak-hak  asasi  mereka; yaitu hak beragama ( hifẓu al-din ), hak berpikir
( hifẓu al-’aql ), hak berketurunan ( hifẓu al-nasl ), hak hidup ( hifẓu al-nafs ), dan hak kepemilikan
( hifẓu  al-mal ).  Lima  azas  qanun  tersebut berlaku bagi seluruh warga Brunei, termasuk para perempuan. Mereka dibebaskan untuk menentukan dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan negara. Saat ini, pada seluruh lini pembangunan perempuan telah memiliki  andil  yang  signifikan.  Di  manapun dan  kapanpun  ada  aktifitas  masyarakat, dijumpai para perempuan yang berperan di dalamnya. Hanya saja pada sistem politik yang berlaku di Negara Brunei Darussalam sampai dengan saat ini tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi kaum perempuan. Fakta  menunjukkan  bahwa  dari  enam  belas kursi kementerian yang berakhir tahun 2015, seluruhnya diduduki oleh laki-laki. Satu Jaksa Agung perempuan bernama Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Awang Haji Mohammad Salleh sebagai satu-satunya perempuan dengan jabatan tertinggi di Brunei. Pada posisi Wakil Menteri ada Wakil Menteri
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yaitu Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Adina.

## DAFTAR PUSTAKA
Atiyah,  Jeremy, Rough  guide  to  Southeast  Asia, Bandar  Seri  Begawan:  Footprint  Borneo, 2002.
Asdi,  Endang  Daruni,  “ Posisi Perempuan Dalam Sejarah Politik Islam: Antara Cita Dan Realita ”. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Fiqih Siyasah untuk Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
al-Bahnasawi, Salim Ali, Wawasan Sistem Politik Islam, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999. Fachry,  M., Brunei mulai terapkan syariat Islam di  semua  bidang, www.arrahmah.com read
2011/10/12/15731-brunei-mulai- terapkan-syariat-islam-di-semua-bidang.
html. di akses 3 September 2015.
Hussainmiya, Brunei  Revival  of  1906: A  Popular  History, Bandar  Seri  Begawan: Brunei Press Sdn. Bhd.Saunders, 2006.
Hussainmiya, Sultan  Omar  Ali  Saifuddin  III  and Britain:  The  Making  of  Brunei  Darussalam, Kuala Lumpur: Oxford University, 1995.
Kandiyoti, Deniz, “ Women, Islam, and The State ” dalam Political  Islam ,  eds.  Joel  Beinin  dan Joe Stork, London: I.B. Tauris, 1997.
Madjid,  Nurcholis,  “ Perempuan  dan  Politik Islam  Dalam Perspektif  Hikmah ”,  Makalah disampaikan dalam Pelatihan Fiqh Siyasah Untuk Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002. Marzuq,  Jauhar  Ridloni, Brunei dan Masa Depan
Hukum Islam, http://www. hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/ read/2014/05/26/22147/brunei-dan- masa-depan-hukum-islam.html di posting Senin, 26 Mei 2014 - 12:36 WIB, diakses 3 September 2015.
Meuleman,  Johan  Hendrik, Wanita  Islam Indonesia  dalam  Kajian  Tekstual  dan Kontekstual , Jakarta: INIS, 1999.
Muhammad,  Husein, Kesetaraan  Perempuan,
Problem Teoritik, Makalah disampaikan dalam  Pelatihan  Fiqh  Siyasah  Untuk Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
Muhsin,  Amina  Wadud, Qur’an  and  Woman , Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.
Panggabean,  Rizal, Politik  Islam  Dan  Posisi Perempuan:  Catatan  Pengalaman  Beberapa Negara, Makalah disampaikan dalam
Pelatihan  Fiqh  Siyasah  Untuk  Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
el-Saadawi,  Nawal, Women  and  Islam ”,  ed. Azizah al-Hibri, Oxford: tt.
Siradj,  Said  Aqiel, Teori  Politik  Islam  dan  Posisi Perempuan dalam Sejarah Islam: Antara Cita dan  Fakta ,  Makalah  disampaikan  dalam Pelatihan  Fiqh  Siyasah  untuk  Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
Ziyadah, Muhammad, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.