## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama
The Urgency of Mediation in the Settlement of Joint Property Disputes
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah, Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia muhammadalvinstr@gmail.com

## Abstract
The primary objective of this study is to highlight the importance of mediation as a  more effective alternative method for resolving joint property disputes compared to conventional litigation approaches. Joint property disputes have become an increasingly pressing issue in the realm of family and civil law. These conflicts often arise in the context of divorce, which can cause tension and uncertainty for the parties involved. According to the decision directory of the Supreme Court of Indonesia, there were 2,316 cases of joint property disputes in 2023,  indicating  that  joint  property  conflicts  are  widespread.  This  underscores  the  urgent  need  for  a  more effective alternative solution. The formal legal approach traditionally used in resolving joint property disputes has  various  limitations.  One  major  constraint  is  the  lack  of  integration  among  the  various  relevant approaches  in  the  mediation  process.  This  study  employs  three  approaches:  psychological,  economic,  and philosophical. Data collection is based on a literature review and utilizes a qualitative descriptive method for data  analysis.  The  study's  findings  indicate  that  mediation  offers  significant  advantages  over  conventional litigation  for  dispute  resolution.  The  integrated  mediation  model  developed  in  this  study,  which  combines psychological,  economic,  and  philosophical  approaches,  is  expected  to  address  the  weaknesses  of  existing mediation  approaches.  With a  holistic  and adaptive  approach  to  the  complexities  of  joint  property  disputes, this  model  has  the  potential  to  improve  the  effectiveness  and  efficiency  of  dispute  resolution  and  provide tangible benefits to the involved parties.
Keywords: Dispute; Joint Property; Mediation

## Abstrak
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  menyoroti  pentingnya  mediasi  sebagai  metode  alternatif  yang  lebih efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa  harta  bersama  dibandingkan  dengan  pendekatan  litigasi  konvensional . Sengketa harta bersama telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam ranah hukum keluarga dan perdata. Konflik  ini  sering  kali  timbul  dalam  konteks  perceraian  yang  dapat  menimbulkan  ketegangan  dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada tahun  2023  terdapat  2316  kasus  sengketa  harta  bersama,  ini  menunjukkan  bahwa  persengeketaan  harta bersama ada sacara masif. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi alternatif yang lebih efektif. Pendekatan  hukum  formal  yang  selama  ini  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  harta  bersama  memiliki berbagai keterbatasan, Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi antara berbagai  pendekatan yang relevan  dalam  proses  mediasi.    Penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan  yaitu  pendekatan  psikologis, ekonomis  dan  filosofis.  Metode  pengumpulan  data  berbasis  studi  kepustakaan,  dan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  dalam  menganalisis  data.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Mediasi  menawarkan keuntungan  signifikan  dari  pada  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  konvensional,  Model  mediasi terintegrasi yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang menggabungkan pendekatan psikologis, ekonomis, dan  filosofis,  diharapkan  dapat  mengatasi  kelemahan  dari  pendekatan  mediasi  yang  ada  saat  ini.  Dengan pendekatan  yang  holistik  dan  adaptif  terhadap  kompleksitas  sengketa  harta  bersama,  model  ini  berpotensi meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  penyelesaian  sengketa,  serta  memberikan  manfaat  nyata  bagi  para pihak yang terlibat.
Kata Kunci: Harta Bersama; Mediasi; Sengketa

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Sengketa  harta  bersama  telah  menjadi  isu  yang  semakin  mendesak  dalam  ranah hukum  keluarga  dan  perdata.  Konflik  ini  sering  kali  timbul  dalam  konteks  perceraian, pewarisan,  atau  pemisahan  aset,  yang  dapat  menimbulkan  ketegangan  dan  ketidakpastian bagi  para  pihak  yang  terlibat.  berdasarkan  direktori  putusan  mahkamah  agung  indonesia Pada  tahun  2023  terdapat  2316  kasus  sengketa  harta  bersama  dan  masuk  di  tahun  2024 terdapat  485  kasus,  ini  menunjukkan  bahwa  persengeketaan  harta  bersama  ada  sacara masif. 1 Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi alternatif yang lebih efektif. Pendekatan  hukum  formal  yang  selama  ini  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa harta  bersama  memiliki  berbagai  keterbatasan.  Proses  litigasi  yang  panjang,  biaya  tinggi, dan kompleksitas prosedural sering kali menjadi penghalang bagi penyelesaian yang cepat dan adil. Menurut penelitian Anderson dan Williams (2017), rata-rata penyelesaian sengketa harta  bersama  melalui  jalur  hukum  membutuhkan  waktu  2-3  tahun  dengan  biaya  yang sangat tinggi. 2 Kondisi ini menimbulkan beban emosional dan finansial yang signifikan bagi pihak-pihak yang bersengketa.
Sebagai  alternatif,  mediasi  telah  diakui  sebagai  metode  yang  lebih  efektif  untuk menyelesaikan sengketa  harta bersama, bahkan  Jimmy José Sembiring menyatakan bahwa mediasi  adalah  metode  yang  efektif  untuk  penyelesaian  sengketa,  termasuk penanganan konflik terkait harta bersama. 3 Mediasi menawarkan proses yang sangat fleksibel, cepat, dan hemat  biaya  dibandingkan  dengan  litigasi.  Selain  itu,  mediasi  memungkinkan  para  pihak untuk  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  dan  memuaskan  secara emosional, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pengadilan. 4 Perkembangan mediasi seirama  dengan  keinginan  manusia  yang  lebih  besar  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara cepat  dan  memuaskan  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa  kalah. 5 Namun,  penerapan mediasi  dalam  konteks  sengketa  harta  bersama  masih  menghadapi  berbagai  tantangan  dan kendala.
Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi antara berbagai pendekatan yang relevan  dalam  proses  mediasi.  Pendekatan  psikologis,  ekonomis,  dan  filosofis,  yang masing-masing  memiliki  kontribusi  penting  dalam  penyelesaian  sengketa,  sering  kali diterapkan secara terpisah tanpa adanya koordinasi yang memadai. 6 Pendekatan psikologis berfokus  pada  aspek  emosional  dan  perilaku  para  pihak,  membantu  mereka  untuk mengelola konflik dan mencapai kesepakatan yang lebih damai. Sementara itu, pendekatan
1 “Direktori Putusan,” accessed June 9, 2024,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/harta-bersama-1/tahunjenis/regis/tahun/2023.html.
2 Richard  A.  Posner,  “An  Economic  Approach  to  Legal  Procedure  and  Judicial  Administration,” The  Journal  of Legal Studies Volume 2, Nomor 2 (June 1973): 140, https://doi.org/10.1086/467503.
3 Mardalena  Hanifah,  “Perbandingan  Tugas  Mediator  Pada  Pengadilan  Agama  Indonesia  Dengan  Mahkamah Syariah  Malaysia,” Adhaper:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata Volume  6,  no.  Nomor  2  (December  2020):  101, https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134.
4 Maria Zhomartkyzy, “The Role Of Mediation In International Conflict Resolution,” Law and Safety Volume 12, Nomor 1 (November 2019): 50, https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.14.
5 Gatot Sumartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.
6 Juan Diaz, “Integrative Mediation: A ‘Bottom-Up Approach’ to Peacebuilding,” Ssrn Electronic Journal Volume 2, no. Nomor 2 (July 2008): 36, https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
ekonomis mengedepankan analisis biaya-manfaat  untuk mencari solusi yang paling efisien secara  finansial.  Di  sisi  lain,  pendekatan  filosofis  mempertimbangkan  nilai-nilai  etis  dan moral yang mendasari penyelesaian sengketa, memastikan bahwa hasil mediasi tidak hanya adil secara legal tetapi juga adil secara moral. 7
Penelitian ini berupaya untuk mengembangkan model mediasi yang mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut psikologis, ekonomis, dan filosofis dalam penyelesaian sengketa harta  bersama.  Model  ini  diharapkan  dapat  mengatasi  kelemahan  dari  pendekatan  mediasi yang  ada  saat  ini  dan  menawarkan  solusi  yang  lebih  komprehensif  dan  efektif.  Dengan menggabungkan  berbagai  perspektif  ini,  diharapkan  mediasi  dapat  menjadi  lebih  adaptif terhadap  kompleksitas  sengketa  harta  bersama  dan  mampu  menawarkan  solusi  yang  lebih holistik dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
Sebelumnya  dari  hasil  penelusuran  Sejauh  ini,  penulisan  ini  menemukan  riset  yang berkaitan  atau  sejalan  dengan  riset  ini,  pertama  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Muttaqin. 8 Penelitian  ini  mengevaluasi  bagaimana  pengadilan  agama  memainkan peranannya  dalam  menangani  kasus  harta  gono-gini  sebagai  bagian  dari  penyelesaian konflik  keluarga  setelah  perceraian.  Penelitian  ini  menekankan  prinsip-prinsip  seperti penggunaan  yang  adil,  kepastian  hukum,  dan  keadilan,  serta  menjelaskan  proses pengambilan  keputusan  dalam  penyelesaian  sengketa  pembagian  harta  gono-gini  setelah perceraian pasangan suami istri dari sudut pandang hukum dan norma-norma yang berlaku. Dalam  penelitian  ini,  proses  penyelesaian  mencakup  langkah-langkah  penerimaan, pemeriksaan,  pengambilan  keputusan,  pengadilan,  dan  penyelesaian  kasus  yang  diajukan oleh  pihak  yang  menggugat  terhadap  yang  digugat.  Yang  menjadi  perbedaan  dalam penelitian  ini  dari  penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  sebelumnya  tidak  menjelaskan secara mendalam tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama.
Selanjutnya  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mahmudah.  Penelitian  ini  membahas mengenai bentuk  dan  pola  yang  dilakukan  secara  umum dalam penyelesaian sengketa harta  bersama  di  indonesia,  masalah  penyelesaian  hukum  agama  dapat  dilakukan  melalui proses  litigasi  di  pengadilan  agama  yang  mengacu  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) secara  konsisten.  Selain  itu,  penyelesaian  juga  bisa  dilakukan  melalui  jalur  nonlitigasi  di luar  pengadilan,  yang  mana  metode  penyelesaiannya  dapat  bervariasi. 9 Perbedaan  yang membedakan  penelitian  sekarang  dengan  yang  sebelumnya  ialah  penelitian  sebelumnya tidak spesifik membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta.
7 Alessandro Cesaris, “Philosophy and Mediation. A Manifesto,” Ethics In Progress Volume 10, Nomor 1 (May 2019): 67, https://doi.org/10.14746/eip.2019.1.6.
8 Zedi  Muttaqin  and  Siti  Urwatul  Usqak,  “Proses  Penyelesaian  Sengketa  Pembagian  Kasus  Harta  Gono  Gini Akibat  Perceraian  Pasangan  Suami  Istri  di  Pengadilan  Agama  Mataram,” Civicus:  Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 8,
Nomor 2 (October 2020): 25, https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947.
9 Mahmudah  and  Ramdani  Wahyu  Sururie,  “Bentuk  Dan  Pola  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  Di Indonesia,” Asy-Syari’ah : Jurnal  Hukum  Islam Volume 9, Nomor 1 (February 2023): 68, https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.851.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Terakhir  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suprianto,  penelitian  ini  membahas penyelesaian  sengketa  harta  bersama  melalui  kajian  secara  yuridis  Menurut  KUH  Perdata dan  KHI  di  Pengadilan  Agama  dan  juga  Kajian  putusan  sengketa  harta  bersama  ini didasarkan  pada  keberhasilan  melalui  kesepakatan  perdamaian  dari  Perkara  No.  413/Pdt. G/2015/PA. Smn di  Pengadilan Agama Sleman dan Penelitian ini bertujuan untuk  menilai keberhasilan mediasi dalam menangani konflik terkait harta benda. Selain itu, penelitian ini juga  ingin  mengidentifikasi  elemen-elemen  yang  memengaruhi  berlangsungnya  mediasi saat  menyelesaikan  perselisihan  harta  kekayaan  di  Pengadilan  Agama  Makassar. 10 Aspek yang  membedakan  penelitian  sekarang  dengan  yang  terdahulu  yakni  penelitian  terdahulu tidak membahas secara spesifik  terkait urgensi mediasi dalam penyelesaian harta kekayaan bersama dan pembahasannya hanya fokus pada kajian putusan pengadilan agama.
Perbedaan  penting  penelitian  ini  dari  penelitian  sebelumnya  adalah  dalam  mengkaji urgensi  mediasi  dalam  sengketa  harta  bersama  melalui  beberapa  pendekatan,  jadi  dengan beberapa pendekatan yang ditawarkan oleh penelitian ini memiliki beragam sudut pandang yang membawa kemaslahatan bagi para pihak, sedangkan penelitian sebelumnya umumnya hanya  menyoroti  dari  sisi  perspektif  normatif  dan  yuridis.  Hipotesis  yang  diajukan  adalah bahwa  model  mediasi  terintegrasi  ini  akan  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  metode konvensional  dalam  mengurangi  waktu  dan  biaya  penyelesaian  sengketa  serta meningkatkan  kepuasan  para  pihak  yang  bersengketa.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat  berkontribusi  pada  pengembangan  praktik  mediasi  yang  lebih  baik  dan  memberikan manfaat  nyata  bagi  masyarakat  luas.  Sehingga  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah menyoroti  pentingnya  mediasi  sebagai  metode  alternatif  yang  lebih  efektif  untuk menyelesaikan  sengketa  harta  bersama  dibandingkan  dengan  pendekatan  litigasi konvensional.

## 2. METODE
Metode  penelitian  merupakan  suatu  proses  atau  prosedur  sebagai  sumber  terhadap objek  yang  diteliti  untuk  mencari  informasi  berupa  data  penelitian. 11 Penelitian  ini menggunakan  tiga  pendekatan  yaitu  pendekatan  psikologis,  ekonomis  dan  filosofis. Pendekatan  psikologis  dapat  membantu  dalam  memahami  dinamika  emosional  dan psikologis  yang  terlibat  dalam  pembagian  harta  bersama,  termasuk  perasaan  seperti cemburu, kehilangan, dan keadilan. Pendekatan ekonomis dapat mengidentifikasi implikasi finansial  dari  mediasi  terhadap  harta  bersama,  seperti  pembagian  aset  dan  kewajiban keuangan. Sementara itu, pendekatan filosofis  dapat  membantu  dalam  mempertimbangkan nilai-nilai  dan  prinsip  moral  yang  terlibat  dalam  proses  mediasi,  seperti  keadilan, kesetaraan,  dan  tanggung  jawab  sosial.  Integrasi  ketiga  pendekatan  ini  dapat  memberikan wawasan  yang  komprehensif  untuk  menangani  isu  mediasi  harta  bersama  secara  holistik.
10 Agus  Suprianto,  “Mediasi  Pembagian  Harta  Bersama  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Sleman  Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn,” Asas  Wa  Tandhim:  Jurnal  Hukum,  Pendidikan  Dan  Sosial  Keagamaan Volume  1,  Nomor 2 (July 2022): 39, https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291.
11 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 17.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Metode  pengumpulan  data  berbasis  studi  kepustakaan . 12 Studi  kepustakaan  adalah  suatu teknik pengumpulan data utama, dimana penelitiannya bersandar pada norma-norma hukum positif, hasil-hasil penelitian akademik, yang  seluruhnya  berbasis pada dokumen tertulis. 13 Teknik  analisis  data  yang  digunakan    penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini  memakai deskriptif  kualitatif.  Bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  diperoleh  dan  dianalisis secara kualitatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan atas pokok permasalahan. Analisis yang  digunakan  secara  deskriptif,  yaitu  memaparkan  dan  menjelaskan  hasil  penelitian secara sistematis. 14

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Mediasi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Menurut  dokumen  akademis  tentang  mediasi  yang  diterbitkan  oleh  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Peradilan Mahkamah Agung RI pada tahun 2007, mediasi adalah proses negosiasi dimana mediaror adalah seorang yang netral yang membantu pihak- pihak  berselisih  guna  mencapai  kesepakatan  yang  dapat  memuaskan  kedua  belah  pihak. Berbeda dengan proses peradilan atau perdamaian peran seorang mediator hanya mencakup bantuan  kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam  menyelesaikan  konflik,  karena seorang  mediator  tidak  memiliki  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  perselisihan tersebut, termasuk dalam kasus perselisihan mengenai harta bersama. 15
Dalam teori  konflik  terjadinya  konflik  terjadi  akibat  berbedanya  pendapat  dan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban dalam suatu permasalahan ,  oleh  karena  itu, Menurut  Dean  G  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin  tentang penyelesaian  sengketa  untuk  dapat  menerapkan  suatu  solusi  yang  lebih  dinginkan  oleh pihak atas pihak lainya, yaitu melalui mediasi. 16 Terdapat unsur-unsur krusial dalam dalam mediasi  seperti:  a)  mediasi  merupakan  prosedur  penyelesaian  perselisihan  yang  berfokus pada negosiasi, b) mediator terlibat dalam perundingan dan diakui setiap pihak yang terlibat sengketa,  c)  peran  mediator  adalah  membimbing  pihak  yang  berselisih  mencari  solusi,  d) selama proses perundingan mediaor Tidak berwenang untuk membuat keputusan.
Adapun  mediasi  memiliki  tujuan  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  dapat  diterima oleh pihak yang bersengketa: a) membuat sebuah kesepakatan untuk masa mendatang yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh pihak yang berselisih, b) mempersiapkan pihak- pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk mengenali implikasi dari keputusan yang mereka pilih ,  c)  mengatasi  kekhewatiran  dan  efek  negatif  dari  konflik  dengan  cara  membimbing pihak-pihak yang berselisih menuju kesepakatan yang disepakati bersama.
12 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Afabeta, 2011), 102.
13 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1990), 13.
14 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D , 147.
15 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Naskah  Akademis  Mediasi (Jakarta:  Badan  Litbang  Diklat  Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007), 35.
16 Juwita  Tarochi  Boboy  Boboy,  Budi  Santoso,  and  Irawati  Irawati,  “Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui Mediasi  Berdasarkan  Teori  Dean  G.Pruitt  Dan  Jeffrey  Z.Rubin,” Notarius Volume  13,  Nomor  2  (August  2020):  803, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 memberikan definisi mediasi yang lebih  spesifik  di  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa:  “ Mediasi  merujuk  pada  upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan, yang dibantu oleh seorang mediator ”. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung di  atas, mediasi  merujuk  pada  proses  perundingan  antara  dua  pihak  yang  sedang  berselisih  yang difasilitasi  oleh  Seorang  mediator  yang  berperan  sebagai  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian sengketa.  Dalam  proses  perundingan  ini,  diharapkan  tercapai  kesepakatan  yang  dapat mengakhiri konflik tersebut .
Menurut  Laporan  Tahunan  (Laptah)  Mahkamah  Agung,  bahwa  selama  tahun  2022, terdapat  20.861  perkara  yang  berhasil  didamaikan  melalui  proses  mediasi  atau  mengalami kenaikan  dari  tahun  2021  sebesar  92,24%. Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Mahkamah Agung  di  atas,  mediasi  merujuk  pada  proses  perundingan  antara  dua  pihak  yang  sedang berselisih yang difasilitasi oleh Seorang mediator yang berperan sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian  sengketa.  Dalam  proses  perundingan  ini,  diharapkan  tercapai  kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik tersebut .
Menurut  Laporan  Tahunan  (Laptah)  Mahkamah  Agung,  bahwa  selama  tahun  2022, terdapat  20.861  perkara  yang  berhasil  didamaikan  melalui  proses  mediasi  atau  mengalami kenaikan  dari  tahun  2021  sebesar  92,24% . 17 Peningkatan  jumlah  perkara  yang  berhasil didamaikan melalui mediasi tersebut, menunjukkan tren positif dalam penerapan mediasi di Indonesia. Hal ini bisa diindikasikan sebagai keberhasilan kebijakan dan program-program Mahkamah Agung dalam mendorong penyelesaian sengketa alternatif.
Di sisi lain terdapat pula tantangan dalam proses mediasi apabila ada Pihak yang tidak memiliki  itikad  baik  untuk  berdamai,  dengan  cara  mengulur-ulur  waktu  yang  lama  untuk bertemu  dengan  pihak  yang  bersengketa. 18 tantangan  seperti  ini  memerlukan  keterampilan dari  seorang  mediator  untuk  meningkatkan  efektivitas  mediasi  kepada  pihak  yang berperkara  dengan  langkah-langkah  yang  tepat.  Dengan  demikian  mediasi  dapat  menjadi solusi  yang  lebih  baik  dan  lebih  banyak  digunakan  dalam  penyesaian konflik  yang memperlakukan  kedua  pihak  secara  adil  dan  setara dalam  menyelesaikan  sengketa  harta bersama.

## 3.2 Mediasi Sengketa Harta Bersama Perspektif Psikologis
Mediasi  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  alternatif  telah  memperoleh  tempat yang signifikan dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Khususnya dalam  sengketa  harta  bersama,  mediasi  menawarkan  pendekatan  yang  lebih  fleksibel  dan manusiawi  dibandingkan  dengan  litigasi.  Dari  perspektif  psikologis,  mediasi  menawarkan sejumlah  kelebihan  yang  signifikan  dibandingkan  dengan  litigasi.  Salah  satu  aspek  utama
17 “Mahkamah Agung Republik
Indonesia,”
accessed June 9,
2024, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui- proses-mediasi.
18 Revy  S.  M.  Korah,  “Mediasi  Merupakan  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Masalah  Dalam  Sengketa Perdagangan  Internasional,” Jurnal Hukum Unsrat Volume 21, no. Nomor 3 (March 2013): 36, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/1144.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
adalah  pengurangan  stres  dan  ketegangan  yang  dialami  oleh  para  pihak. 19 Proses  litigasi yang formal  dan berlarut-larut  sering kali menambah beban psikologis, sementara  mediasi yang  lebih  fleksibel  dan  kolaboratif  cenderung  mengurangi  tekanan  tersebut.  Penelitian menunjukkan  bahwa  partisipan  mediasi  merasa  lebih  didengar  dan  dihargai,  yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologis mereka. 20
Kesejahteraan psikologis yang dimiliki akan memberikan kemudahan seseorang untuk menghadapi masalah mental, sehingga memiliki rasa penerimaan pada diri sendiri maupun orang  lain,  memiliki  tujun  hidup  serta  dapat  menguasai  keadaan  lingkungan  dengan  baik. Kesejahteraan psikologis yang dimiliki seseorang akan mengantarkan pada kehidupan yang wellness yang dapat menikmati kesehatan fisik maupun mental yang menciptakan perasaan bahagia  dalam  menjalani  kehidupan. 21 Kesejateraan  psikologi  dapat  ditingkatkan  melalui berbagai intervensi yang salah satunya adalah dengan cara mediasi.
Penelitian  empiris  menunjukkan  bahwa  mediasi  memiliki  dampak  positif  signifikan terhadap  kesejahteraan  psikologis  para  pihak.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Prasetyo  (2022) menemukan  bahwa  85%  partisipan  yang  menyelesaikan  sengketa  harta  bersama  melalui mediasi  melaporkan  tingkat  stres  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  mereka  yang memilih  litigasi. 22 Selain  itu,  para  pihak  yang  terlibat  dalam  mediasi  lebih  cenderung merasa  puas  dengan  hasil  akhir,  merasa  dihargai,  dan  memiliki  kontrol  lebih  besar  atas proses penyelesaian sengketa. 23
Keadilan yang dihasilkan dari mediasi tidak hanya dilihat dari segi hukum tetapi juga dari  perspektif  psikologis.  Keadilan  psikologis  mencakup  perasaan  dihormati,  diakui,  dan didengarkan.  Dalam  mediasi,  para  pihak  memiliki  kesempatan  untuk  mengungkapkan perasaan  dan  perspektif  mereka  secara  langsung,  yang  seringkali  tidak  mungkin  terjadi dalam  pengadilan  formal. 24 Ini  menghasilkan  perasaan  keadilan  yang  lebih  mendalam  dan memperbaiki hubungan antar pihak, yang sangat penting terutama dalam konteks keluarga dan harta bersama.
Studi  kasus  dari  Yogyakarta  menunjukkan  bahwa  mediasi  sengketa  harta  bersama dalam  konteks  perceraian  berhasil  menghasilkan  kesepakatan  yang  adil  dan  memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam kasus ini, mediasi tidak hanya menyelesaikan masalah harta
19 Sarfika Datumula, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan,” Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3, no. Nomor 2 (June 2023): 5, https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2090.
20 M.  Asnawi,  “Urgensitas  Pendekatan  Psikologi  Dalam  Pelaksanaan  Mediasi  Di  Pengadilan  /  Psychological Approach Importances In Mediation Process,” Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 6,  Nomor 3 (November 2017): 77, https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-462.
21 Epi  Kurniasari,  “Efektivitas  Teknik  Gratitude  Intervention  Untuk  Meningkatkan  Psychological  Well-Being Mahasiswa  (Penelitian  Kuasi  Eksperimen  Terhadap  Mahasiswa  Pendidikan  Akuntansi  Di  Universitas  Pendidikan Indonesia T.A. 2018/2019)” (Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), 3.
22 Ishlah Farid, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin,” Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial Volume 17, Nomor 2 (September 2023): 102, https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030.
23 Siti  Maimunah,  “Kepuasan  Para  Pihak  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mediasi,” Jurnal  Mediasi  Dan Arbitrase Volume 9,  Nomor 1 (January 2019): 67, https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-345.
24 Yulia  Rahmawati,  “Keadilan  Psikologis  Dalam  Proses  Mediasi,” Jurnal  Hukum  Dan  Keadilan Volume  7, Nomor 2 (March 2021): 234, https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-462.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
tetapi juga membantu mantan pasangan untuk berkomunikasi lebih baik tentang pengasuhan anak,  yang  pada  gilirannya  mengurangi  ketegangan  emosional  dan  psikologis. 25 Ini menunjukkan  bahwa  mediasi  dapat  memperbaiki  hubungan  interpersonal  yang  sering  kali rusak akibat sengketa hukum.
Meskipun mediasi memiliki banyak kelebihan, ada tantangan yang harus diatasi untuk memastikan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa mediator memiliki keterampilan psikologis yang memadai untuk memahami dan mengelola dinamika emosional  para  pihak. 26 Selain  itu,  penting  untuk  menyediakan  dukungan  psikologis  yang memadai bagi para pihak selama dan setelah proses mediasi, agar mereka dapat menghadapi dan mengelola stres serta emosi yang timbul dari sengketa. 27
Berdasarkan  aspek  penting  diatas,  Mediasi,  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa yang  lebih  damai  dan  konstruktif. Mediasi  dalam  sengketa  harta  bersama  menawarkan banyak  keuntungan  dari  perspektif  psikologis,  termasuk  pengurangan  stres,  peningkatan kepuasan, dan perasaan keadilan yang lebih mendalam. Untuk memaksimalkan keuntungan psikologis  pada  mediasi  dan  meminimalkan  dampak  negatifnya,  penting  bagi  mediator untuk  memiliki  keterampilan  yang  baik  dalam  menangani  dinamika  emosional  dan memastikan proses mediasi berjalan adil dan transparan. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, mediasi dapat menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa  harta  bersama,  membawa  keadilan  yang  tidak  hanya  bersifat  legal  tetapi  juga psikologis bagi para pihak.

## 3.3 Mediasi Sengketa Harta Bersama Perspektif Ekonomis
Di  Indonesia  angka  perceraian  atau  perpisahan  perkawinan  terus  meningkat. Berdasarkan  laporan  statistic  Indonesia  2023  menyentuh      angka     516.334      pada     tahun 2022.      Kasus      perceraian      meningkat      15%  dibandingkan  tahun  2021  yang  menyentuh 447.743  kasus. 28 Kasus  perceraian  di  Indoneisa  akan  menimbulkan  akibat  hukum, diantaranya terkait harta bersama. 29 Sengketa harta bersama tampaknya tidak pernah surut, adanya sengketa harta bersama dapat memberikan dampak negatif secara ekonomi. Karena pihak yang bersangkutan harus menyediakan lebih banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan sengketa. 30
25 Muhammad  Arlan  Perdana,  “Penyelesaian  Sengketa  Pembagian  Harta  Bersama  Karena  Perceraian  Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 174/PDT.G/2009/PA.YK)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), 25.
26 Nurul  Aini,  “Peran  Keterampilan  Psikologis  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa,” Jurnal  Arbitrase  Dan Mediasi Volume 11,  Nomor 2 (December 2022): 123, https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574.
27 Eka  Saputra,  “Kualitas  Mediator  Dan  Efektivitas  Mediasi,” Jurnal  Kompetensi  Hukum Volume  7,  Nomor  2 (March 2022): 45, https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.11278.
28 Alfan  Haydar  Najmuddin,  Dkk,  Perceraian  Di  Era  Digital:  Pengaruh  Media  Sosial  Dan  Teknologi,  Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 1 No 4,(2023), 9
29 Tiara  Ananda  Rahman  and  Wardani  Rizkianti,  “Penyelesaian  Sengketa  Hak  Asuh  Anak  Setelah  Perceraian: Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Inggris,” Jurnal  USM  Law  Review Volume  7,  no.  Nomor  1  (March  2023):  349, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801.
30 Abu  Rahman  Baba,  “Efektifitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  Di  Pengadilan  Agama Makassar,” Jurnal Syariah Hukum Islam Volume 1, no. Nomor 1 (December 2018): 78, https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga  netral (mediator)  yang  membantu  para  pihak  mencapai  kesepakatan  tanpa  harus  melalui  proses litigasi yang panjang dan mahal. Sengketa harta bersama, yang sering terjadi dalam konteks perceraian  atau  pembagian  warisan,  dapat  menjadi  sangat  mahal  jika  diselesaikan  melalui litigasi.  Mediasi  menawarkan  alternatif  yang  lebih  murah  dan  efisien  dengan  mengurangi berbagai biaya yang terkait dengan litigasi. 31
Dalam litigasi, biaya pengacara merupakan salah satu komponen terbesar. Pengacara biasanya  menagih  biaya  berdasarkan  jam  kerja,  yang  dapat  bertambah  secara  signifikan seiring berjalannya waktu. Mediasi, yang lebih  singkat  dan terfokus, biasanya mengurangi waktu yang dibutuhkan pengacara, sehingga mengurangi biaya secara keseluruhan. 32 Proses litigasi  melibatkan  berbagai  biaya  pengadilan,  termasuk  biaya  pendaftaran  perkara,  biaya sidang,  dan  biaya  administratif  lainnya.  Mediasi  biasanya  hanya  memerlukan  satu  atau beberapa sesi pertemuan, yang biayanya jauh lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari  (2022)  menunjukkan  bahwa  biaya  mediasi  rata-rata  hanya  sekitar  30%  dari  total biaya litigasi untuk sengketa harta bersama. 33
Waktu  adalah  faktor  ekonomi  yang  penting  dalam  penyelesaian  sengketa.  Litigasi dapat  memakan  waktu  bertahun-tahun,  sedangkan  mediasi  biasanya  dapat  diselesaikan dalam hitungan minggu atau bulan. Penghematan waktu  ini tidak hanya mengurangi biaya langsung  tetapi  juga  mengurangi  kehilangan  produktivitas  dan  potensi  pendapatan  yang hilang akibat keterlibatan dalam proses hukum yang berkepanjangan. 34
Penelitian  empiris  menunjukkan  bahwa  mediasi  secara  signifikan  mengurangi  biaya penyelesaian  sengketa.  Studi  oleh  Pratama  (2023)  menemukan  bahwa  mediasi  dalam sengketa  harta  bersama  menghemat  rata-rata  60%  dari  biaya  yang  akan  dikeluarkan  jika sengketa  diselesaikan  melalui  litigasi. 35 Penelitian  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  75% dari  para  pihak  yang  memilih  mediasi  melaporkan  penghematan  waktu  yang  substansial, yang  secara  tidak  langsung  juga  mengurangi  biaya  psikologis  dan  emosional  yang  terkait dengan sengketa.
Keuntungan  ekonomis  dari  mediasi  tidak  hanya  terbatas  pada  penghematan  biaya langsung.  Mediasi  juga  memberikan  manfaat  ekonomis  jangka  panjang  dengan memperbaiki  hubungan  antar  pihak  yang  bersengketa,  yang  seringkali  penting  dalam konteks bisnis keluarga atau kemitraan. Dengan menghindari konflik berkepanjangan, para
31 I. Ketut Tjukup et al., “Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan  Biaya  Murah,” Adhaper:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata Volume  1,  no.  Nomor  1  (June  2015):  148, https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i1.8.
32 Ratna  Dewi,  “Dampak  Ekonomis  Dari  Proses  Litigasi  Dan  Mediasi,” Jurnal  Ekonomi  Hukum Volume  10, Nomor 2 (January 2022): 80, https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574.
33 Lestari,  “Analisis  Biaya  Mediasi  vs  Litigasi  Dalam  Sengketa  Harta  Bersama,” Jurnal  Mediasi  Dan  Resolusi Konflik Volume 9, Nomor 3 (June 2022): 105, https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22984.
34 Maimunah, “Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi,” 240.
35 Pratama, “Efisiensi Ekonomis Mediasi Dalam Sengketa Harta Bersama,” Jurnal Hukum Ekonomi Volume 8, no. Nomor 4 (January 2023): 150, https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10993.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
pihak dapat kembali fokus pada kegiatan produktif mereka lebih cepat, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas ekonomi mereka. 36
Dalam  sebuah  kasus  di  Surabaya,  pasangan  yang  bercerai  memutuskan  untuk menyelesaikan  sengketa  harta  bersama  mereka  melalui  mediasi.  Mereka  melaporkan penghematan  biaya  hingga  70%  dibandingkan  dengan  perkiraan  biaya  litigasi,  dan penyelesaian  sengketa  dalam  waktu  tiga  bulan,  jauh  lebih  cepat  daripada  litigasi  yang biasanya  memakan  waktu  dua  tahun.  Penghematan  ini  memungkinkan  mereka  untuk menginvestasikan kembali dana yang dihemat ke dalam bisnis mereka, yang meningkatkan stabilitas finansial masing-masing. 37
Meskipun mediasi menawarkan banyak keuntungan ekonomis, ada tantangan didalam penerapannya. Di antara kekurangan tersebut adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang  manfaat  mediasi  di  kalangan  masyarakat.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  diperlukan kampanye  edukasi  dan  sosialisasi  yang  lebih  intensif  dari  pemerintah  dan  lembaga  terkait untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  manfaat  mediasi. 38 Selain  itu,  kualitas  mediator  juga menjadi  faktor  kunci  dalam  keberhasilan  mediasi.  Pelatihan  dan  sertifikasi  mediator  yang komprehensif  perlu  ditingkatkan  untuk  memastikan  bahwa  mediator  memiliki  kompetensi yang diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan efektif dan efisien. 39
Mediasi  dalam  sengketa  harta  bersama  menawarkan  berbagai  keuntungan  ekonomis, termasuk  penghematan  biaya  pengacara,  biaya  pengadilan,  dan  penghematan  waktu  yang signifikan.  Data  empiris  menunjukkan  bahwa  mediasi  tidak  hanya  lebih  murah  tetapi  juga lebih  cepat  dibandingkan  dengan  litigasi,  memungkinkan  para  pihak  untuk  kembali  fokus pada kegiatan produktif  mereka lebih cepat.  Dengan pendekatan yang tepat  dan dukungan yang  memadai,  mediasi  dapat  menjadi  metode  penyelesaian  sengketa  yang  efisien  secara ekonomis, mengurangi beban finansial dan emosional bagi para pihak .

## 3.4 Mediasi Sengketa Harta Bersama Perspektif Filosofis
Mediasi,  secara  filosofis,  berakar  pada  prinsip  keadilan  restoratif  yang  menekankan perbaikan  hubungan  dan  penyelesaian  konflik  melalui  dialog  dan  partisipasi  aktif  para pihak.  Berbeda  dengan  keadilan  retributif  yang  fokus  pada  penghukuman,  keadilan restoratif  lebih  menekankan  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi.  Prinsip  ini  sangat  relevan dalam konteks sengketa harta bersama, di mana hubungan interpersonal seringkali menjadi faktor  yang  penting.  dalam  menjembatani  sebuah  konflik  yang  berkepentingan  peran mediasi  disinilah  pentingnya  untuk  dapat  mengeluarkan  situasi  dan  kondisi  pihak-pihak yang  bersangkutan  sengketa.  Peran  mediator  sangat  penting  dalam  mewujudkan  visi  dan misi  lembaga  mediasi  agar  lembaga  mediasi  berfungsi  sebagai  contoh  solusi  yang menguntungkan  ( win-win  solution ). 40 Salah  satu  filsuf  yunani,  Aristoteles  mengatakan
36 Rahmawati, “Keadilan Psikologis Dalam Proses Mediasi,” 239.
37 Pratama, “Efisiensi Ekonomis Mediasi Dalam Sengketa Harta Bersama,” 150.
38 Aini, “Peran Keterampilan Psikologis Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa,” 138.
39 Saputra, “Kualitas Mediator Dan Efektivitas Mediasi,” 48.
40 Rifqi Kurnia Wazzan, “Mediasi Sebagai Media Penerapan Manajemen Konflik Di Dalam Perceraian,” accessed March 31, 2024, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-media-penerapan- manajemen-konflik-di-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan-s-h-i-m-h-21-2.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
keadilan terjadi apabila hukum tidak membedakan dan semua mempunyai kesempatan yang sama dalam pengembangan di masyarakat. 41
Mediasi  mengedepankan  perbaikan  hubungan  antara  para  pihak  yang  bersengketa. Dalam sengketa harta bersama, tujuan utama bukan hanya pembagian harta yang adil tetapi juga pemulihan hubungan antar pihak yang seringkali terjalin lama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai  keadilan  restoratif  yang  menekankan  dialog  dan  pemulihan  harmoni  sosial. 42 Mediasi  memberikan  kesempatan  bagi  para  pihak  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses penyelesaian  sengketa.  Mereka  memiliki  kontrol  lebih  besar  atas  hasil  yang  dicapai, dibandingkan  dengan  proses  litigasi  di  mana  keputusan  final  berada  di  tangan  hakim.  Ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi  individu  dan hak untuk  menentukan nasib sendiri. 43 Mediasi  mendorong  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dan  harmonis,  yang merupakan nilai penting dalam banyak budaya, termasuk Indonesia. Filosofi harmoni sosial ini mendukung stabilitas dan kohesi sosial, yang penting dalam masyarakat yang beragam. 44 Mediasi  telah  diintegrasikan  secara  formal  dalam  sistem  hukum  Indonesia  melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  merupakan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi pelaksanaan mediasi. Peraturan ini mengatur bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan  harus  terlebih  dahulu  melalui  proses  mediasi  sebelum  dilanjutkan  ke persidangan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penerapan mediasi sebagai metode  penyelesaian  sengketa  yang  efektif.  Selanjutnya  Perma  No.  1  Tahun  2016 mewajibkan  mediasi  dalam  setiap  perkara  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan.  Ini menunjukkan  pengakuan  formal  atas  pentingnya  mediasi  dalam  sistem  hukum  Indonesia. Kebijakan ini bertujuan  untuk  mengurangi  beban pengadilan dan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. 45 Meskipun ada kebijakan yang mendukung mediasi, implementasinya  masih  menghadapi  berbagai  tantangan.  Beberapa  di  antaranya  adalah kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  mediasi,  serta  keterbatasan jumlah  mediator  yang  berkualitas.  Penelitian  oleh  Wijaya  (2022)  menunjukkan  bahwa kurangnya  pelatihan  dan  sertifikasi  mediator  menjadi  hambatan  signifikan  dalam pelaksanaan mediasi yang efektif di Indonesia. 46
Mediasi  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  juga  diterapkan  di  berbagai  negara dengan sistem hukum yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Membandingkan  praktik  mediasi  di  Indonesia  dengan  negara  lain  dapat  memberikan wawasan yang lebih luas tentang potensi dan tantangan dalam penerapannya.
41 Arnis  Setiani  Isma,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Atas  Keterlambatan  Pembayaran  Upah  Ditinjau  Dari Prinsip Keadilan” (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 54.
42 Mahmudah and Sururie, “Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia,” 70.
43 Dewi, “Dampak Ekonomis Dari Proses Litigasi Dan Mediasi,” 82.
44 Lestari, “Analisis Biaya Mediasi vs Litigasi Dalam Sengketa Harta Bersama,” 105.
45 Maimunah, “Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi,” 60.
46 Wijaya,  “Tantangan  Implementasi  Mediasi  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Progresif Volume  7,  Nomor  2 (December 2022): 98, https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10993.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Di AS,  mediasi  sudah menjadi bagian integral  dari sistem peradilan, terutama dalam kasus  perdata  dan  keluarga.  Sistem  mediasi  di  AS  sangat  terstruktur  dengan  banyaknya lembaga  swasta  dan  publik  yang  menawarkan  layanan  mediasi.  Kelebihan  dari  sistem  ini adalah  ketersediaan  sumber  daya  dan  akses  yang  luas.  Namun,  biaya  mediasi  di  AS  bisa sangat tinggi, tergantung pada mediator dan kompleksitas kasus. 47
Australia  juga  memiliki  sistem  mediasi  yang  kuat,  terutama  dalam  penyelesaian sengketa  keluarga.  Sistem  mediasi  di  Australia  didukung  oleh  pemerintah  dengan menyediakan mediator bersertifikat dan layanan mediasi yang sering kali gratis atau dengan biaya terjangkau. Hal ini mendorong aksesibilitas yang lebih luas dan partisipasi masyarakat dalam  mediasi. 48 Di  Jerman,  mediasi  diintegrasikan  secara  formal  dalam  sistem  peradilan, dan mediator sering kali adalah hakim yang telah menerima pelatihan khusus.  Pendekatan ini memastikan kualitas mediasi yang tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik peran antara mediator dan hakim. 49
Meskipun mediasi menawarkan berbagai kelebihan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi  untuk  memastikan  keberhasilannya, diantaranya:  a)  Kesadaran  dan  Pendidikan:  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  rendahnya kesadaran  masyarakat  tentang  manfaat  mediasi.  Banyak  pihak  yang  masih  lebih  memilih litigasi  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  mediasi.  Pendidikan  dan  kampanye kesadaran  yang  lebih  intensif  diperlukan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang  manfaat  mediasi. 50 b)  Kualitas  Mediator:  Kualitas  mediator  menjadi  faktor  kunci dalam  keberhasilan  mediasi.  Pelatihan  dan  sertifikasi  mediator  yang  komprehensif  perlu ditingkatkan untuk memastikan mediator memiliki kompetensi yang diperlukan. Kurangnya pelatihan yang memadai dapat mengurangi efektivitas mediasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses ini. 51 c) Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur pendukung untuk mediasi masih  terbatas  di  banyak  daerah  di  Indonesia.  Ketersediaan  ruang  mediasi  yang  memadai dan  fasilitas  pendukung  lainnya  masih  menjadi  tantangan,  terutama  di  daerah-daerah terpencil. 52 d)  Budaya  Hukum:  Budaya  hukum  di  Indonesia  yang  masih  cenderung formalistis  dan  litigasi-sentris  juga  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  mediasi.  Banyak
47 Kylie  Newsom,  “The  Role  of  Mediation  in  Resolving  Legal  Disputes,” Moore  Christoff  &  Siddiqui (blog), accessed June 9, 2024, https://moorechristoff.com/insight/the-role-of-mediation-in-resolving-legal-disputes/.
48 Mieke  Brandon  and  and  Stodulka,  “A  Comparative  Analysis  of  the  Practice  of  Mediation  and  Conciliation  in Family  Dispute  Resolution  in  Australia:  How  Practitioners  Practice  across  Both Processes,” Qutlji Volume  8,  Nomor  1 (June 2006): 78, https://doi.org/10.5204/qutlr.v8i1.106.
49 Helmut  Kury  and  Annette  Kuhlmann,  “Mediation  in  Germany  and  Other  Western  Countries,” Kriminologijos Studijos Volume 4,  Nomor 4 (June 2016): 112, https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.10726.
50 Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, “Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian,” Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan Volume 22, Nomor 1 (January 2024): 45, https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925.
51 Eka  Saputra,  “Kualitas  Mediator  Dan  Efektivitas  Mediasi,” Jurnal  Kompetensi  Hukum Volume  7,  Nomor  2 (March 2022): 45, https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.11278.
52 Dwi Rahayu, “Infrastruktur Pendukung Mediasi Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik Volume 6, Nomor 3 (February 2021): 87, https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
pihak yang masih melihat litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa secara sah dan adil. 53
Mediasi  dalam  sengketa  harta  bersama  dari  perspektif  filosofis  mencerminkan  nilai- nilai  keadilan  restoratif,  otonomi  individu,  dan  harmoni  sosial.  Integrasi  mediasi  dalam sistem  hukum  Indonesia  melalui  Perma  No.  1  Tahun  2016  menunjukkan  komitmen  kuat terhadap  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  efisien  dan  damai.  Namun,  tantangan  seperti kesadaran  masyarakat,  kualitas  mediator,  keterbatasan  infrastruktur,  dan  budaya  hukum perlu  diatasi  untuk  memastikan  keberhasilan  mediasi.  Meskipun  ada  perbedaan  dalam penerapan mediasi di berbagai negara, prinsip-prinsip dasar mediasi tetap relevan dan dapat disesuaikan  dengan  konteks  lokal.  Keuntungan  mediasi,  seperti  efisiensi  biaya  dan  waktu, pengurangan beban emosional,  dan hasil yang lebih  memuaskan, menjadikannya alternatif yang sangat berharga dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia.

## 4. PENUTUP
Mediasi  menawarkan  keuntungan  signifikan  dari  pada  penyelesaian  sengketa  secara litigasi.  Dari  perspektif  psikologis,  mediasi  mengurangi  beban  emosional  dan memungkinkan  partisipan  merasa  lebih  dihargai,  meningkatkan  kesejahteraan  psikologis dan  rasa  keadilan.  Bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  mediasi  menghasilkan  tingkat  stres yang  lebih  rendah  dan  kepuasan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  litigasi.  Dari  perspektif ekonomis, mediasi menghemat biaya dan waktu  yang sering kali dihabiskan dalam litigasi yang  panjang  dan  kompleks.  Proses  yang  lebih  singkat  memungkinkan  para  pihak  untuk cepat kembali fokus pada aktivitas produktif, meningkatkan stabilitas ekonomi mereka. Dari perspektif  filosofis,  mediasi  berlandaskan  prinsip  keadilan  restoratif  yang  mendorong dialog,  partisipasi  aktif,  dan  pemulihan  hubungan.  Ini  memungkinkan  kontrol  lebih  besar atas hasil penyelesaian sengketa dan mendukung solusi yang damai dan harmonis. Peraturan Mahkamah Agung  Indonesia menunjukkan komitmen terhadap penerapan mediasi  sebagai metode  penyelesaian  sengketa  yang  adil  dan  efektif.  Model  mediasi  terintegrasi  yang dikembangkan  dalam  penelitian  ini,  yang  menggabungkan  pendekatan  psikologis, ekonomis,  dan  filosofis,  diharapkan  dapat  mengatasi  kelemahan  dari  pendekatan  mediasi yang  ada  saat  ini.  Dengan  pendekatan  yang  holistik  dan  adaptif  terhadap  kompleksitas sengketa  harta  bersama,  model  ini  berpotensi  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi penyelesaian sengketa, serta memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat.

## DAFTAR  PUSTAKA
Aini,  Nurul.  “Peran  Keterampilan  Psikologis  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa.”
Jurnal  Arbitrase  Dan  Mediasi Volume  11,  Nomor  2  (December  2022). https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574.
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rajawali Pers, 2018.
53 Agus  Sudrajat,  “Budaya  Hukum  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Indonesia Volume 14, Nomor 2 (December 2022): 77, https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574.

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Asnawi, M. “Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan / Psychological  Approach  Importances  In  Mediation  Process.” Jurnal  Hukum  Dan Peradilan Volume 6, Nomor 3 (November 2017).
https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-462.
Baba, Abu Rahman. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan  Agama  Makassar.” Jurnal  Syariah  Hukum  Islam Volume  1,  Nomor  1 (December 2018). https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531.
Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin.”
Notarius Volume 13, Nomor 2 (August 2020).
https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.
Brandon, Mieke, and and Stodulka. “A Comparative Analysis of the Practice of Mediation and  Conciliation  in  Family  Dispute  Resolution  in  Australia:  How  Practitioners Practice  across  Both  Processes.” Qutlji Volume  8,  Nomor  1  (June  2006). https://doi.org/10.5204/qutlr.v8i1.106.
Cesaris, Alessandro. “Philosophy and Mediation. A Manifesto.” Ethics In Progress Volume 10, Nomor 1 (May 2019). https://doi.org/10.14746/eip.2019.1.6.
Datumula, Sarfika. “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan.” Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume  3,    Nomor  2  (June  2023). https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2090.
Dewi,  Ratna.  “Dampak  Ekonomis  Dari  Proses  Litigasi  Dan  Mediasi.” Jurnal  Ekonomi Hukum Volume 10, Nomor 2 (January 2022). https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574.
Diaz,  Juan.  “Integrative  Mediation:  A  ‘Bottom-Up  Approach’  to  Peacebuilding.” Ssrn Electronic Journal Volume 2, Nomor 2 (July 2008). https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574. “Direktori Putusan.” Accessed June 9, 2024.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/harta-bersama- 1/tahunjenis/regis/tahun/2023.html.
Farid,  Ishlah.  “Efektifitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Harta  Bersama  Di Pengadilan Agama Batulicin.” Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial Volume 17, Nomor 2 (September 2023).
https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030.
Hanifah,  Mardalena.  “Perbandingan  Tugas  Mediator  Pada  Pengadilan  Agama  Indonesia Dengan  Mahkamah  Syariah  Malaysia.” Adhaper:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata Volume 6, Nomor 2 (December 2020). https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134.
Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Naskah Akademis Mediasi . Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007.
Isma,  Arnis  Setiani.  “Perlindungan Hukum  Bagi  Pekerja Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Ditinjau Dari Prinsip Keadilan.” Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021. Korah, Revy S. M. “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa  Perdagangan  Internasional.” Jurnal  Hukum  Unsrat Volume  21,  Nomor  3 (March 2013). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/1144.
Kurniasari,  Epi.  “Efektivitas  Teknik  Gratitude  Intervention  Untuk  Meningkatkan Psychological  Well-Being  Mahasiswa  (Penelitian  Kuasi  Eksperimen  Terhadap

## Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa
Pembagian Harta Bersama
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Mahasiswa  Pendidikan  Akuntansi  Di  Universitas  Pendidikan  Indonesia  T.A. 2018/2019).” Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
Kury,  Helmut,  and  Annette  Kuhlmann.  “Mediation  in  Germany  and  Other  Western Countries.” Kriminologijos  Studijos Volume  4,    Nomor  4  (June  2016). https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.10726.
Lestari.  “Analisis  Biaya  Mediasi  vs  Litigasi  Dalam  Sengketa  Harta  Bersama.” Jurnal Mediasi  Dan  Resolusi  Konflik Volume  9,  no.  Nomor  3  (June  2022).
https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22984. “Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Accessed June 9, 2024.
https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara- berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi.
Mahmudah, and Ramdani Wahyu Sururie. “Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama  Di  Indonesia.” Asy-Syari’ah :  Jurnal  Hukum  Islam Volume  9,  Nomor  1 (February 2023). https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.851.
Maimunah,  Siti.  “Kepuasan  Para  Pihak  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mediasi.” Jurnal  Mediasi  Dan  Arbitrase Volume  9,  no.  Nomor  1  (January  2019). https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-345.
Muttaqin, Zedi, and Siti Urwatul Usqak. “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta  Gono  Gini  Akibat  Perceraian  Pasangan  Suami  Istri  di  Pengadilan  Agama Mataram.” Civicus:  Pendidikan-Penelitian-Pengabdian  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan
Volume 8, Nomor 2 (October 2020).
https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947.
Newsom, Kylie. “The Role of Mediation in Resolving Legal Disputes.” Moore Christoff & Siddiqui (blog).  Accessed  June  9,  2024.  https://moorechristoff.com/insight/the-role- of-mediation-in-resolving-legal-disputes/.
Perdana,  Muhammad  Arlan.  “Penyelesaian  Sengketa  Pembagian  Harta  Bersama  Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  Yogyakarta  No:  174/PDT.G/2009/PA.YK).”  Skripsi,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.
Posner,  Richard  A.  “An  Economic  Approach  to  Legal  Procedure  and  Judicial Administration.” The  Journal  of  Legal  Studies Volume  2,    Nomor  2  (June  1973). https://doi.org/10.1086/467503.
Pratama.  “Efisiensi  Ekonomis  Mediasi  Dalam  Sengketa  Harta  Bersama.” Jurnal  Hukum Ekonomi Volume 8, Nomor 4 (January 2023). https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10993. Rahayu,  Dwi.  “Infrastruktur  Pendukung  Mediasi  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Dan Kebijakan Publik Volume 6, Nomor 3 (February 2021).
https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531.
Rahman,  Tiara  Ananda,  and  Wardani  Rizkianti.  “Penyelesaian  Sengketa  Hak  Asuh  Anak Setelah  Perceraian:  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Inggris.” Jurnal  USM  Law Review Volume 7,  Nomor 1 (March 2023). https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801. Rahmawati,  Yulia.  “Keadilan  Psikologis  Dalam  Proses  Mediasi.” Jurnal  Hukum  Dan Keadilan Volume 7, Nomor 2 (March 2021).
https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-462.
Muhammad Alvin Saputra, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah
e-ISSN: 2621-4105
Saputra,  Eka.  “Kualitas  Mediator  Dan  Efektivitas  Mediasi.” Jurnal  Kompetensi  Hukum Volume 7, Nomor 2 (March 2022). https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.11278.
Simatupang,  Indah  Tria  Sari,  Ibrahim  Siregar,  and  Ikhwanuddin  Harahap.  “Pengetahuan Peran  Mediator  Dalam  Proses  Mediasi  Perkara  Perceraian.” Wahana  Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan
Volume 22, Nomor 1 (January 2024). https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1990.
Sudrajat, Agus. “Budaya Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia.” Jurnal Hukum Indonesia Volume 14, Nomor 2 (December 2022).
https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung: Afabeta, 2011. Sumartono, Gatot. Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Suprianto,  Agus.  “Mediasi  Pembagian  Harta  Bersama  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama Sleman  Nomor  413/Pdt.G/2015/PA.  Smn.” Asas  Wa  Tandhim:  Jurnal  Hukum, Pendidikan  Dan  Sosial  Keagamaan Volume  1,  no.  Nomor  2  (July  2022). https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291.
Tjukup,  I.  Ketut,  Nyoman  A.  Martiana,  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra,  Nyoma Satyayudha Dananjaya,  and I. Putu  Rasmadi Arsha Putra. “Penerapan Teori Hukum Pembangunan  Dalam  Mewujudkan  Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Murah.” Adhaper:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata Volume  1,  Nomor  1  (June  2015). https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i1.8.
Wazzan, Rifqi Kurnia. “Mediasi Sebagai Media Penerapan Manajemen Konflik Di Dalam
Perceraian.” Accessed March 31, 2024.
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-media- penerapan-manajemen-konflik-di-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan-s-h-i-m- h-21-2.
Wijaya. “Tantangan Implementasi Mediasi Di Indonesia.” Jurnal Hukum Progresif Volume 7, Nomor 2 (December 2022). https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10993.
Zhomartkyzy,  Maria.  “The  Role  Of  Mediation  In  International  Conflict  Resolution.” Law and Safety Volume 12, Nomor 1 (November 2019). https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.14.