ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA BATU
Indah Andrijasari 1 , Anwar Cengkeng 2 , Sirajuddin 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menghasilkan, Pertama ,  kasus  sertipikat  ganda  terjadi  disebabkan  penelantaran  obyek tanah oleh pemilik sah nya sampai obyek tanah tersebut ditumbuhi semak belukar, lalu kemudian ada orang yang memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut seperti tak bertuan. Dengan penguasaan secara fisik  (dikelola),  orang  tersebut  memohonkan  juga  sertipikat  tanah  atas  obyek  tanah  tersebut.  Sehingga dikemudian  hari,  terdapat  2  sertipikat  hak  milik  atas  obyek  tanah  yang  sama. Kedua ,  Penyelesaian  dari sengketa kasus sertipikat ganda melalui dua jalur penyelesaian, yakni jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dengan terjadinya sengketa kasus sertipikat ganda, seringkali pemilik tanah melakukan gugatan di pengadilan umum (perdata atau tata usaha negara) dikarenakan kasus sengketa tersebut merupakan suatu hal yang menciderai perihal kepemilikan yang sah.
Kata Kunci: Sengketa Tanah , Sertipikat Ganda , BPN Kota Batu

## ABSTRACT
This research resulted, First, the double certificate case occurred due to neglect of the land object by its legal owner until the object was overgrown with shrubs, then then there were people who used the land because the land was like no man's land. With physical control, the person also invokes land certificates for the object of  the  land.  So  that  in  the  future,  there  are  two  certificates  of  ownership  of  the  same  land  object.  Second, Settlement of dual certificate disputes through two channels of settlement, namely litigation (through court) and non-litigation (outside court). With disputes involving multiple certificates, landowners often file a lawsuit in  a  general  court  (civil  or  state  administration)  because  the  dispute  case  is  a  matter  that  injures  legal ownership.
Keywords: Land Dispute , Double Certificate , BPN of Batu City

## PENDAHULUAN
Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan  salah  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Tanah  merupakan  kebutuhan  hidup manusia  yang  paling  mendasar  sebagai sumber penghidupan  dan  mata  pencaharian,  bahkan tanah  dan  manusia  tidak  dapat  dipisahkan  dari semenjak  manusia  lahir  hingga  manusia meninggal dunia. Manusia hidup dan berkembang  biak  serta  melakukan  aktivitas  di atas tanah, sehingga setiap manusia berhubungan  dengan  tanah.  Olehnya  itu  tanah persoalan  tanah  ini  perlu  ditata  dan  dibuatkan perencanaan  dengan  hati-hati  dan  penuh kearifan. 4 Tanah  yang  merupakan  bagian  dari bumi  menurut  konsep  Undang-Undang  Pokok Agraria  (UUPA)  Nomor  5  Tahun  1960
1 Penulis  adalah  Mahasiswa  serta  Advokat  dan  Konsultan  Hukum  pada  Kantor  “KANTATA  LAW  FIRM”  yang berdomisili di Kabupaten Malang, Jawa Timur
2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
4 H.Bagindo Syarifuddin,. M. Yamin Jinca, M. Said Nisar, Seminar Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II , Kantor Wilayah B.P.N. Sulawesi Selatan: 1996
dimaksudkan  di  sini  bukan  mengatur  tanah dalam  segala  aspeknya,  melainkan  hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian  yuridis  yang  disebut  hak-hak penguasaan  atas  tanah.  Menurut  Aminuddin Salle,  bahwa  pengertian  penguasaan  dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Demikian  juga  beraspek  privat  dan  beraspek publik.  Secara  formal,  kewenangan  pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar  1945  yang  menegaskan  bahwa  bumi,  air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasi oleh nrgara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Menurut  Pasal  4  Ayat  (1)  UUPA  tanah adalah  permukaan  bumi  yang  dapat  diberikan kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang  baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta  badan  hukum.  Pasal  4  Ayat  (2)  UUPA menegaskan bahwa tanah-tanah yang dimaksud pada  ayat  (1)  memberi  wewenang  untuk mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih tinggi. 5
Tanah  merupakan  faktor  utama  dalam melaksanakan  pembangunan,  meningkatnya pembangunan akan meningkatkan pula kebutuhan atas tanah, maka dari itu perlu adanya kewenangan  pemerintah  untuk  menetapkan kebijaksanaan  pertanahan  dalam  bentuk  asas- asas  penguasaan  tanah  yang  pada  dasarnya untuk  melaksanakan  ketentuan  konstitusional Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mendukung  kegiatan pembangunan guna meletakkan  dasar  bagi  terciptanya  suatu  tata kehidupan dalam masyarakat dimana penguasaan  tanah  dapat  memberikan  nilai ekonomis secara maksimal dan jaminan hukum bagi yang mempunyainya.
Secara  konstitusional  Pasal  33  Ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  telah  memberikan landasan  bahwa  bumi  dan  air  serta  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesarnya- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dari  ketentuan dasar  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa kemakmuran  masyarakatlah  yang  menjadi tujuan  utama  dalam  pemanfaatan  fungsi  bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya. 6 Ketentuan  dasar  ini dilaksanakan  lebih lanjut  oleh  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  yang  selanjutnya  disebut UUPA  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  apa
5 Ali  Achmad  Chomzah, Hukum  Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Kepemilikan hak atas tanah dan Permasalahan (Jakarta, 2002), hlm. 111
yang  digariskan  dalam  Pasal  33  Ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria adalah  sebuah  Undang-Undang  yang  memuat dasar-dasar  pokok  di  bidang  agrarian  yang merupakan  landasan  bagi  usaha  pembaharuan hukum agraria guna dapat diharapkan memberikan  adanya  jaminan  kepastian  hukum bagi  masyarakat  dalam  memanfaatkan  fungsi bumi,  air,  dan  tata  ruang  angakasa  serta kekayaan alam di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil.
Pendaftaran tanah merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian hukum di seluruh  wilayah  Indonesia,  adanya  jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria untuk mengatur  dan  menyelenggarakan  pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia ketentuan  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.
Dengan  melihat  ketentuan  Pasal  19 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  maka akibat hukum dari pendaftaran tanah itu adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim  dikenal  dengan  sebutan  kepemilikan  hak atas  tanah  tanah  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  terhadap  pemegang  hak atas  tanah.  Kepemilikan  hak  atas  tanah  tanah yang  diberikan  itu  akan  memberikan  arti  dan peranan bagi pemegang hak yang bersangkutan.
Namun  dalam  praktik  sekarang  ini berkenaan  dengan  kepemilikan  hak  atas  tanah tanah,  tidak  jarang  telah  terjadi  terbit  2  (dua) atau  lebih  kepemilikan  hak  atas  tanah  tanah  di atas sebidang tanah yang sama atau yang biasa dikenal  dengan  kepemilikan  hak  atas  tanah ganda.  Dua  atau  lebih  kepemilikan  hak  atas
6 Urip  Santoso, Hukum  Agraria  &  Hak-Hak  Atas Tanah (Jakarta, 2008), hlm. 50
tanah tanah yang terbit atas tanah yang sama ini lazim  dikenal  dengan  tumpang  tindihnya ( overlapping )  kepemilikan hak  atas  tanah  yang membawa akibat ketidakpastian hukum pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran tanah di Indonesia. 7 Tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah atau  kepemilikan  hak  atas  tanah  ganda merupakan  persoalan  yang  sering  ditemui  di masyarakat,  karena  tanah  merupakan  hal  yang sangat  penting  di  dalam  kehidupan,  dimana persoalan  tanah  menjadi  salah  satu  persoalan yang  utama,  serius,  dan  sensitif  karena  mudah menimbulkan konflik sosial dan juga melibatkan lembaga-lembaga  yang  berwenang  dalam  hal penyelesaiannya.
Permasalahan-permasalahan seperti di atas ini  banyak  ditemukan  di  Kota  Batu  Malang, sehingga  perlu  adanya  upaya  kongkrit  yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan  dengan  tetap  menjunjung  tinggi asas  keadilan  bagi  pihak  yang  berkepentingan. Untuk  itu  berdasarkan  uraian  diatas  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  suatu  kajian hukum  dalam  bentuk  penelitian hukum  dengan judul  “ Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda di Kota Batu ”. Alasan penulis memilih lokasi Kota Batu sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyaknya  konflik  sengketa  kepemilikan  hak atas  tanah  ganda  yang  bermunculan  di  Kota Batu.  Kemunculan  konflik-konflik  tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat yang semakin  meningkat  terhadap  tingginya  nilai ekonomis  tanah  di  kota  tersebut.  Serta  tidak jarang orang menyebut tanah di Kota Batu sudah seperti emas hitam yang diperebutkan kepemilikannya oleh banyak orang. Alasan lain munculnya  konflik  kepemilikan  hak  atas  tanah ganda  juga  disebabkan  karena  visi  dari pemerintah,  dimana  tanah  sebagai  aset  dalam pembangunan  merupakan  cita-cita  pemerintah demi mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga
7 Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan  Peraturan-Peraturan  Pelaksanaannya (Bandung, 1993), hlm. 73
dengan  visi  tersebut  ada  kalanya  kebijakan- kebijakan yang dibuat sangat merugikan rakyat.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode  penelitian  yuridis  sosiologis,  dimana lokasi penelitian dilakukan di wilayah administratif  kantor  badan  pertanahan  nasional kota batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kasus  dan  pendekatan  undang", dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyebab  Terjadinya  Sertipikat  dan atau Kepemilikan Ganda yang

## Menimbulkan Sengketa Tanah
Sengketa  sertipikat  ganda  timbul  karena adanya  keberatan  dari  pihak  yang  dirugikan berupa  tuntutan  atas  keputusan  Tata  Usaha Negara yang ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara  di  lingkungan  Badan  Pertanahan Nasional, pengajuan keberatan bertujuan pemilik  sertipikat  dapat  menyelesaikan  secara administrasi  untuk  mendapat  koreksi  dari Pejabat
Tata
Usaha Negara.
Untuk menyelesaikan sengketa serpifikat ganda ditempuh  jalan  musyawarah  bila  tidak  ada kesepakatan  dapat  diselesaikan  sepihak  oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, jika para  pihak  masih  tidak  dapat  menerima keputusan  tersebut  dapat  mengajukan  gugatan pada  putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Sedangkan  keputusan  kepemilikan  hak  atas tanah  didasarkan  pada  putusan  peradilan perdata, kewenangan membatalkan atau mencabut  suatu  keputusan  menjadi  wewenang Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional. Kasus-kasus yang ada di Pengadilan memperlihatkan bahwa gugatan-gugatan sertipikat  tanah  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara tidak lepas dari pelaksanaan pendaftaran tanah yang belum baik, sehingga menimbulkan permasalahan  dari  kekuatan  hukum  sertipikat. Karena  itu  untuk  menanggulangi  timbulnya sertipikat  dan  atau  kepemilikan  hak  atas  tanah
yang  mengandung  cacat  hukum  perlu  adanya upaya aktif dan peran serta dari segenap lapisan masyarakat  baik  instansi  pemerintah  maupun warga  masyarakat  serta  instansi  yang  terkait dengan bidang pertanahan, dan peranan lembaga penegak hukum atau badan peradilan.
Sebelum membahas terkait dengan penyebab terjadinya sertipikat  dan  atau kepemilikan ganda yang menimbulkan sengketa tanah  di  wilayah  BPN  Kota  Batu,  penulis terlebih dahulu akan menjelaskan terkait dengan kasus  sertipikat  dan  atau  kepemilikan  ganda yang  terjadi  di  wilayah  BPN  Kota  Batu  yang sudah diputus oleh Pengadilan.
a. Kasus Srigati Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Batu Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengambil satu kasus yang sangat menarik jika ditinjau dari
segi  duduk  sengketanya  hingga  putusan,  upaya banding dan upaya kasasi. Kasus tersebut dalam Putusan PTUN Nomor: 48/G/2017/PTUN.SBY. Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal 26 April 2017 kemudian diperbaiki pada tanggal 23 Mei 2017 dengan Subyek atas nama Srigati selaku Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota  Batu  selaku  Tergugat.  Sedangkan  Objek sengketa  berupa  18  Seripikat  Hak  Milik  (yang telah dijelaskan sebelumnya) yang dikuasai oleh Rusmoprasodo Liyanto.
Adapun  gugatan  yang  dilakukan  oleh Srigati  tersebut  mendapatkan  perlawanan  oleh Tergugat  sampai  dengan  upaya  kasasi,  adapun uraian  kasus  tersebut  penulis  uraikan  dalam bentuk tabel dibawa ini:

## Tabel 1
Kasus Srigati melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu Putusan Nomor: 48/G/2017/PTUN.SBY
(Gugatan – Banding – Kasasi)
No. Putusan PTUN Nomor: 48/G/2017/PTUN.SBY Putusan PTTUN Nomor: 199/B/2017/PT.TUN.S BY Putusan MA Nomor: 307/K/TUN/2018 1 Majelis hakim menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, majelis hakim juga mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Srigati sebagai Penggugat dan BPN selaku Tergugat. Pihak tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Selanjutnya, PTTUN menerima permohonan banding dari Pembanding/tergugat Terbanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena merasa ketidakpuasannya dengan putusan PTTUN Nomor:
199/B/2017/PT.TUN.SBY yang membatalkan Putusan Nomor:
48/G/2017/PTUN.SBY. Pemohon kasasi/terbanding meminta agar 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi; 2. Membatalkan Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 199/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 11 Januari 2018. 2 PTUN memutuskan bahwasannya obyek yang diperkarakan ‘sah’ dimiliki oleh Srigati/penggugat
sebagai ahli waris dari Paimin berdasarkan Surat
Pernyataan Waris tanggal 08 Juli 2014. PTUN meminta tergugat/BPN membatalkan seluruh Membatalkan Putusan Nomor: 48/G/2017/PTUN.SBY, pada tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/tergugat. Majelis Hakim Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Srigati, serta menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
sertipikat berjumlah 18 sertipikat atas nama Rusmoprasodo Liyanto.
b. Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya Sertifikat Ganda di Kota Batu
Pendaftaran  tanah  perlu  dilakukan  untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap  orang yang  menguasai  dan  memiliki  tanah  agar nantinya  mempunyai  kekuatan  hak  didepan hukum  dan  Negara.  Jadi  misalnya  seseorang memiliki  tanah  tapi  belum  ada  sertipikatnya otomatis  belum  bisa  diakui  dan  hanya  bisa mengatakan  bahwa  tanah  tersebut  adalah tanahnya  dan  mungkin  saja  orang  lain  ikut mengakuinya  juga,  karena  itulah  pentingnya pendaftaran  tanah  dan  penerbitan  sertifikat  di atas    tanah  yang  dimiliki  agar    seseorang mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah.
Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah seseorang yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku  tanah,  merupakan  pegangan  kepada pemiliknya  akan  bukti-bukti  haknya  yang tertulis.  Oleh  karenanya  dalam  penerbitan sertifikat hak atas tanah, setiap satu sertifikat hak atas  tanah  diterbitkan  untuk  satu  bidang  tanah. Namun  nyatanya  sampai  saat  ini  masih  sering terjadi  kasus  tentang  sertifikat  ganda  dimana satu  bidang  tanah  mempunyai  lebih  dari  satu sertifikat.
Menurut  Ibu  Ganggawati  Kepala  Seksi Penanganan  Masalah  dan  Pengendalian Pertanahan  BPN  Kota  Batu,  dari  hasil wawancara  mengatakan:  “Kenapa  bisa seperti  ini?  Karena  saat  itu  kita  belum punya peta dasar, jadi dasarnya permohonan  sertipikat hanya  dengan  surat dari  kepala  desa,  dan  pernyataan  bukan tanah sengketa dan milik dia. Namun yang sering  terjadi  adalah  orang  menyatakan sudah ada sertipikatnya kemudian dia tidak manfaatkan  tanah  tersebut  atau  dibiarkan saja,  seperti  tanah  kosong  yang  tidak dikelola, tak dimanfaatkan sampai ditumbuhi semak-semak, belukar. Lalu ada
8 Ganggawati  W.,  Kasi  Penanganan  Masalah  dan Pengendalian  Pertanahan  BPN  Kota  Batu,  Hasil wawancara  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Batu, pada 16 Mei 2019 Pukul 12.30 WIB.
orang  yang  datang  memanfaatkan  tanah tersebut selanjutnya dia daftarkan juga, dia tidak  tau  kalau  tanah  tersebut  sudah  ada pemiliknya, oleh Badan Pertanahan Nasional dia pergi survei, diukur makanya terbitlah  sertipikat.  Apabila  ada  oknum BPN yang berani bermain-main dengan ini, maka  BPN  tak  akan  melindungi  oknum BPN yang terlibat, dan bertindak tegas.” 8
Menurut  Bapak  Sarjono  yang  menjabat Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan, mengatakan  bahwa:  “Sertipikat  ganda memang sering terjadi, tidak hanya di Kota Batu saja, faktor adanya sertipikat ganda itu biasanya  ada  sebidang  tanah  yang  sudah dimiliki  oleh  A,  lalu  ditinggalkan  tanpa dimanfaatkan, dan akhirnya datanglah si B sebagai  orang  yang  ingin  memanfaatkan tanah tersebut, dan akhirnya disertipikatkan. Selanjutnya persoalan datang  dari  pihak  pertanahan  itu  sendiri, artinya data-data yang ada di pertanahan itu belum  mampu  secara  jelas  menentukan bahwa  diatas  tanah  tersebut  sudah  ada sertipikat  dan  juga  Badan  Pertanahan Nasional  yang  belum  secara  lengkap mengimpentarisir  tanah-tanah  mana  yang sudah terdaftar. Faktor lain dari kendala itu juga biasanya ditunjang oleh pemerintahan setempat,  kelurahan  atau  desa  yang  tidak mempunyai  data  mengenai  tanah-tanah yang  sudah  disertipikatkan  atau  sudah  ada penguasaannya.  Di  lain  sisi,  kejadian sertipikat  ganda  biasanya  bisa  terjadi  juga dengan modus berupa pengakuan kehilangan sertipikat oleh pemilik, kemudian si pemilik memohonkan sertipikat  baru  di  Kantor  BPN,  tetapi biasanya  sertipikat  itu  tidak  hilang,  hanya dijaminkan
untuk mendapatkan pinjaman.” 9
Dalam  Sertipikat  Ganda  yang  perlu diperhatikan adalah posisi kasusnya, karena bisa disebabkan  berbagai  hal,  dan  dari  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan,  dapat
9 Sarjono,  Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan, BPN  Kota  Batu,  Hasil  wawancara  di  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kota Batu, pada 17 Mei  2019 Pukul 10.00 WIB.
disimpulkan bahwa kebanyakan yang menyebabkan  munculnya  Sertipikat  Ganda adalah Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang  tidak  memperhatikan  tanah  miliknya  dan tidak memanfaatkanya dengan baik sehingga di ambil  alih  oleh  orang  lain  dan  kemudian  di manfaatkan karna merasa bahwa tanah tersebut tidak bertuan atau  tidak ada pemiliknya. Karna merasa  sudah  lama  menguasai  tanah  itu,  orang tersebut  kemudian  mengklaim  bahwa  tanah tersebut  adalah  miliknya  dan  menerbitkan sertipikat  di  atas  tanah  tersebut  tanpa mengetahui  bahwa  diatas  tanah  itu  sudah tersertipikat, atau Sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian dilapangan, pemohon  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja menunjukkan  letak  tanah  dan  batas  tanah  yang salah,  serta  Adanya  kesengajaan  dari  pemilik tanah  untuk  mendaftarkan  kembali  sertipikat yang sebenarnya sudah ada dengan memanfaatkan  kelemahan  lembaga  Badan Pertanahan  Nasional  karena  merasa  pembuatan sertipikat  baru  lebih  mudah  dan  lebih  murah daripada  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah. Selanjutnya  dari  Badan  Pertanahan  Nasional karena  tidak  adanya  basis  data  yang  detail mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar  maupun  yang  belum  terdaftar. Seharusnya  tanah-tanah  yang  didaftarkan  pada Kantor  Pertanahan  dilakukan  pencatatan  dan pencoretan pada peta-peta pendaftaran, sehingga apabila  tanah  tersebut  didaftarkan  lagi  maka dapat diketahui tanah tersebut sudah bersertipikat  atau  belum.  Jadi,  data  yang  ada belum sistematis meskipun sekarang sudah ada perbaikan tapi masih banyak sertipikat-sertipikat lama tidak terimpentarisir sehingga memungkinkan  munculnya  sertipikat  ganda karna  disini  badan  pertanahan  hanya  tinggal terima  permohonan,  atau  karena  ketidaktelitian Pejabat  Kantor  Pertanahan  dalam  menerbitkan sertipikat tanah, disamping masih adanya orang yang  berbuat  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi sehingga bertindak menyeleweng dalam
10 Mudakir  Iskandar  Syah, Sertifikat  Tanah  Ganda Akibat  Lemahnya  Data  Base  Pertanahan ,  Jurnal  Ilmiah
artian  tidak  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya. Kemudian faktor pemerintah setempat,  kelurahan  atau  desa  yang  tidak mempunyai  data  mengenai  tanah-tanah  yang sudah disertipikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang  tidak valid. Jika ada orang yang memohon untuk membuat surat penguasaan  tanah  yang  kemudian  diterbitkan, lalu  tiba-tiba  karena  ada  orang  yang  berniatan tidak baik yang datang mengaku memiliki tanah tersebut  dan  ingin  membuat  surat  penguasaan tanah. Oleh pemerintah setempat dibuatkan dan terkadang mereka tidak melakukan pengukuran, tidak  melakukan  pengecekan  lokasi  apakah tanah  tersebut  benar  tanahnya  atau  tanah tersebut  belum  terdaftar  atas  nama  orang  lain. Atau  Untuk  wilayah  bersangkutan  belum tersedia  peta  pendaftaran  tanahnya  sehingga lebih  memudahkan  bagi  seseorang  yang memiliki  niat  tidak  baik  untuk  menggandakan sertipikatnya.  Terkadang  keteledoran  Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan ploting Peta  Pendaftaran.  Dimana  setiap  pelaksanakan pengukuran  bidang  tanah  harus  diikatkan dengan  titik  dasar  teknik  yang  ada  dan penempatan  gambar  bidang  tanah  harus digambar  pada  posisi  yang  tepat  pada  peta pendaftaran tanah Seringkali karena kurang teliti terjadi  salah  penempatan  gambar  ataupun  lupa tidak  digambar  pada  Peta  Pendaftaran. 10 Selanjutnya  adanya surat bukti  atau pengaduan hak  yang  ternyata  terbukti  mengandung ketidakbenaran,  kepalsuan,  atau  tidak  berlaku lagi. Faktor lain dari munculnya sertipikat ganda adalah Tidak cukup tersedianya peta pendaftaran tanah yang meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota,  dan  banyak  gambar  bidang tanah  yang  tidak  dipetakan.  Untuk  saat  ini tersedia  Peta  Base  Map  dengan  aplikasi Land Office Computerism (LOC) (kantor pertanahan) dan fasilitas Autocad Map yang bisa digunakan untuk bywerken Peta, akan tetapi informasi yang disajikan masih kurang mendukung. 11
Selanjutnya,  bisa  saja  penyebab  lainnya  dari
Hukum  Dirgantara  –  Fakultas  Hukum  Universitas Suryadarma, Volume 4 No. 2, Maret 2014, hlm. 53.
11 Ibid , hlm. 54.
sengketa sertipikat dan atau kepemilikan ganda adalah  nilai  ekonomis  tanah  yang  cukup  tinggi dan  tanah  merupakan  simbol  eksistensi  dan status  sosial  ditengah  masyarakat  sehingga mengakibatkan  timbulnya  konflik  pertanahan yang vertikal dan horizontal itu. Makna dan nilai tanah  yang  demikian  stategis  dan  istimewa mendorong  setiap  orang  untuk  memiliki, menjaga  dan  merawat  tanahnya  dengan  baik, bila  perlu  mempertahankannya  sekuat  tenaga sampai titik darah penghabisan. 12 Dalam sebuah jurnal yang penulis baca, ada beberapa  faktor  utama  yang  menyebabkan timbulnya  sertipikat  kepemilikan  ganda,  jurnal tersebut  dipublikasikan  dari  hasil  penelitian  di Kantor  Pertanahan/Agraria  dan  Tata  Ruang  di kota Pontianak, 13 faktor-faktor tersebut ialah: 14
1) Objek tanah tidak di kuasai secara fisik oleh pemilik tanah.
2) Batas-batas  tanah  tidak  dipelihara  dengan baik.
3) Pemilik  Tanah  tidak  mengetahui  secara tepat letak tanahnya.
4) Adanya sengketa warisan.
5) Pengakuan  kepemilikan  yang  dilandasi penemuan surat-surat lama.
6) Proses terbitnya sertipikat tanah yang tidak sempurna.
7) Pelaksanaan  pengukuran  yang  dilakukan mengabaikan ketentuan yang berlaku.
c. Akibat  Hukum  yang  Ditimbulkan  Dari
Adanya
Sertipikat dan atau Kepemilikan Ganda Hak Atas Tanah Akibat  hukum  dengan  adanya  sertipikat kepemilikan  ganda  yaitu  tidak  memberikan kepastian  hukum,  karena  tujuan  seseorang melakukan  pendaftaran  tanah  adalah  untuk memperoleh  sertipikat  sebagai  alat  pembuktian yang  sempurna.  Maka  dari  itu,  dengan  adanya sertipikat  ganda  dapat  menyebabkan  ketidak percayaan masyarakat  terhadap kepastian hukum  hak  atas  tanah  dalam  hal  ini  ketidak
12 Angga  B.  Cheman, Penyelesaian  Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional, Lex et Societatis, Vol. I/No. 5/September/2013, hlm 31.
13 Perkara Nomor.14/G/2015/PTUN-PTK Jo. N0.30/B/2016/PT.TUN.JKT Jo. N0.373 K/Tun/2016 Yang Telah  Mempunyai  Kekuatan  Hukum  Tetap  Antara  Drg.
percayaan  terhadap  BPN  selaku  penerbit sertipikat  tanah.  Karena  seharusnya  sertipikat hak  atas  tanah  merupakan  tanda  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  kuat,  akan tetapi bagaimana mungkin dapat dikatakan kuat apabila  ada  dua sertipikat yang  objek tanahnya sama, manakah yang dianggap kuat yang dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
Dampak selanjutnya yaitu kerugian, artinya seseorang  mengharapkan  untuk  mendapatkan status  hukum  atas  tanah  miliknya  tapi  karena adanya sertipikat ganda dan kemudian dinyatakan  kalah  dalam  persidangan  dengan konsekuensi berupa sertipikat dinyatakan batal, otomatis  orang  tersebut  mengalami  kerugian karena  biar  bagaimanapun  dalam  proses pendaftaran  tanah  mengeluarkan  biaya-biaya apalagi  kalau  tanah  tersebut    luas  dan    yang paling  mungkin  diatas  tanah  tersebut  akan dibangun  usaha  atau  tempat  mencari  nafkah. Belum  lagi  biaya  perkara  yang  harus  dibayar Tergugat  sebagai  pihak  yang  kalah  dalam persidangan.  Disamping  itu,  Penggugat  merasa dirugikan karena tidak bisa melakukan jual beli atau  mengalihkan  tanah  tersebut  karena  status tanah yang sedang dalam perkara.
Akibat selanjutnya yaitu Pencabutan Sertipikat.  Jadi,  dengan  adanya  Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ( inkracht  van  gewijsde )  tersebut  maka  Badan Pertanahan    Nasional  dalam  hal  ini  Tergugat sebagai Badan yang bertanggung jawab terhadap penerbitan  sertipikat  ganda  akibat  kesalahan atau  kelalaian  yang  dilakukannya  harus mencabut  atau  membatalkan  sertipikat  yang dinyatakan  batal  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Akibat  atau  dampak  lainnya  dari  adanya sertipikat ganda adalah:
1) Terjadi  sengketa  hak  atas  tanah,  dan penyelesaiannya  sering  terjadi  melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian
Eko  Priyono.S  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Pontianak.
14 Syarifah Lia Malini Sari, et. al., Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat  Hak  Milik  (Shm)  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  Di Kantor  Pertanahan/Agraria  Dan  Tata  Ruang  Kota Pontianak) Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017, hlm. 34.
dengan  cara  musyawarah  sangat  kecil kemungkinannya.,  karena  masing-masing pihak akan tetap mempertahankan kebenaran bukti masing-masing;
2) Terjadinya  keresahan  masyarakat,  terlebih bagi  masyarakat  pencari tanah  akan  selalu dihinggapi  perasaan  kekhawatiran.  Takut tanah  yang  akan  dibeli  ternyata  tanah sengketa;
3) Bagi  para  pihak  yang  bersengketa  atas tanahnya  bisa  timbul  anarkis  dengan  main hakim  sendiri,  yang  berdampak  timbulnya ketegangan di masyarakat;
4) Menimbulkan  kesan  tidak  baik  terhadap lembaga  BPN  sebagai  lembaga  pemroses sertifikat tanah;
5) Menimbulkan ketidak percayaan
masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas  tanah.  Seharusnya  sertifikat  hak  atas tanah merupakan tanda bukti pemilikan hak atas tanah yang kuat, akan tetapi tidak bisa disebut kuat karena adanya sertifikat kedua dan  seterusnya  dari  obyek  tanahnya  yang sama.
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Sertipikat dan atau Kepemilikan Ganda Hak Atas Tanah Dalam praktik sehari-hari terdapat berbagai sengketa  pertanahan  yang  disebabkan  oleh kurang konsistensi terhadap pelaksanaan peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata lain, dalam praktek seringkali istilah kepentingan  umum  dijadikan  alasan  pembenar untuk mengambil atau dapat diartikan melakukan perampasan tanah-tanah rakyat guna berbagai  kepentingan  umum  atau  kepentingan pengusaha besar tertentu. Hal ini mengakibatkan terjadi  sengketa  tanah  yang  berkepanjangan. Sebagai  contoh  kasus  adalah  sengketa  tanah sertipikat ganda yang ada di Kota Batu tersebut.
Elza Syarief dalam bukunya yang berjudul “Menuntaskan Sengketa Tanah” mengemukakan  pendapat  bahwa,  secara  umum sengketa  tanah  timbul  akibat  faktor-faktor sebagai berikut: 15
15 Elza Syarief, Op. Cit . hlm.165.
1) Peraturan yang belum lengkap;
2) Ketidaksesuaian peraturan;
3) Pejabat  pertanahan  yang  kurang  tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4) Data  yang  kurang  akurat  dan  kurang lengkap;
5) Data tanah yang keliru;
6) Keterbatasn  sumber  daya  manusia  yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7) Transaksi tanah yang keliru;
8) Ulah pemohon hak atau
9) Adanya  penyelesaian  dari  instansi  lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
Dalam  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi di  masyarakat  pada  umumnya  dapat  dilakukan melalui  dua  cara  yaitu:  menggunakan  jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non- litigasi). Dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut  mempunyai  pandangan  yang  berbeda sesuai  dengan  tujuan,  budaya,  atau  nilai-nilai yang  diyakini  oleh  pihak-pihak  yang  sedang bersengketa. Pilihan hukum penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  ditempuh  untuk menghindari adanya mekanisme birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, dan aspek non yuridis berupa campur tangan dari pihak-pihak tertentu di  luar  kewenangan  mengadili.  Maka  dari  itu, dapat  dipahami  bahwa  penyelesaian  sengketa melalui  peradilan  (litigasi)  merupakan  pilihan terakhir  bagi  pencari  keadilan.  Karena  setiap sengketa tidak harus selalu diselesaikan dengan menggunakan  pengadilan,  akan  tetapi  masih dimungkinkan  diselesaikan  dengan  di  luar pengadilan.  Menurut  Galenter,  keadilan  tidak hanya  diperoleh  melalui  pengadilan  negara, akan  tetapi  keadilan  itu  juga  dapat  diperoleh dalam  lingkungan  sosial  tertentu  seperti keluarga,  lingkungan  tempat  tinggal,  tempat kerja, hubungan kekerabatan, hubungan- hubungan  bisnis,  dan  lain  sebagainya,  sebagai pranata-pranata  sosial  dari  sistem  norma  dan aturan-aturan lokal sesuai tradisi yang dipertahankan  oleh  masyarakat. 16 Terhadap sengketa  perdata  khususnya  sengketa  tanah,
16 Sahnan,  “ Pilihan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Tanah  Diluar  Pengadilan  (Studi  Kasus  Tanah  Rowok,
penyelesaiannya  tidak  mesti  menggunakan pengadilan  formal,  akan  tetapi  masih  dapat dilakukan diluar pengadilan. 17 a. Penyelesaian Sengketa di
Luar

## Pengadilan
Dalam  penyelesaian  sengketa  perihal pertanahan  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah penyelesaian  sengketa  pertanahan  di  luar pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  di  luar tersebut melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa  (APS)  atau  dalam  bahasa  Inggris disebut Alternative Disputes Resolution (ADR). Ada juga yang menyebutnya sebagai Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Secara Koorperatif (MPSSK). 18
Banyak budaya di Indoensia yang menggunakan  mekanisme  ADR/APS  dalam penyelesaian sengketa, contohnya di Minangkabau,  dikenal  adanya  lembaga  hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator  dan  konsiliator.  Konsep  pembuatan keputusan  dalam  pertemuan  desa  pada  suku Jawa  tidak  didasarkan  atas  suara  mayoritas, tetapi  dibuat  oleh  keseluruhan  yang  hadir sebagai suatu kesatuan. Selain daripada budaya APS  yang  memang  melekat  dalam  masyarakat Indonesia,  APS  juga  mempunyai  potensi  yang besar  untuk  berkembang  di  Indonesia  karena alasan-alasan sebagai berikut: 19
1) Faktor  ekonomis:  APS  memiliki  potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih  ekonomis,  baik  dari  sudut  pandang biaya maupun waktu;
2) Faktor  ruang  lingkup  yang  dibahas:  APS memiliki  kemampuan  untuk  membahas agenda  permasalahan  secara  lebih  luas, komprehensif,  dan  fleksibel.  Hal  ini  dapat terjadi  karena  aturan  main  dikembangkan dan  ditentukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. APS memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumuit  ( polycentris )  yang  disebabkan  oleh
Lombok  Tengah,  NTB) ,” Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3 Oktober 2015, hlm 405.
17 Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
18 Priyatna  Abdurrasyid, Abitrase  &  Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta, 2002), hlm. 11.
substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan  ilmiah  ( scientifically complicated )
3) Faktor  pembinaan  hubungan  baik:  APS yang mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka  yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan  baik  antar  manusia  telah berlangsung maupun yang akan datang. Penyelesaian sengketa tanah menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai ketentuan hukum  lainnya  seperti  Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  yang  telah diganti oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan  dan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan yang  telah  diganti  oleh  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan. 20
Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan pada umumnya dapat dilakukan melalui pelbagai cara, yakni sebagai berikut: 21

## 1) Negosiasi
Merupakan  salah  satu  pola  atau  langkah utama  dalam Alternative  Disputes  Resolution (ADR).  Negosiasi  melibatkan  dua  atau  lebih pihak yang berkepentingan. Negosiasi merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  yang paling  umum.  Negosiasi  adalah  suatu  proses tarik  ulur  dan  adu  argumentasi  diantara  kedua belah  pihak  yang  berbeda  kepentingan  atas persoalan  yang  sama.  Secara  umum,  negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya
19 Suyud  Margono, ADR  &  Arbitrase  Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , (Bogor, 2004), hlm. 11.
20 Nia  Kurniawati, “Mediasi-Arbitrase”  untuk Penyelesaian  Sengketa  Tanah, Jurnal:  Sosiohumaniora, Volume  18  Nomor.  3  Nopember  2016  (FH  Univ. Padjajaran), hlm. 207.
21 Lihat  Pasal  1  angka  10  UU  No.  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses  pengadilan  dengan  tujuan  mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih  harmonis  dan  kreatif. 22 Tujuannya,  agar tercapai  suatu  kesepakatan.  Dengan  begitu mereka  dapat  bekerja  sama  lagi.  Negosiasi sering  terjadi  di  dunia  usaha  sebab  esensinya adalah komunikasi dan tawar-menawar.
Prinsip  yang  digunakan  dalam  negosiasi adalah menonjolkan kebersamaan dalam menyelesaikan sengketa. Jadi bukan mendapatkan  kesempatan  untuk  kemenangan satu  pihak.  Sasaran  adalah  menemukan  suatu solusi yang paling memuaskan dan mengoptimalkan keuntungan para pihak. Tercapainya  suatu  kompromi  adalah  yang terbaik  dari  semua  pilihan.  Sasaran  negosiator bersifat jangka panjang. Rasa percaya tetap ada sehingga  kerjasama  di  masa  datang  mudah dirajut kembali.
Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting  dalam  bernegosiasi  adalah  suatu  itikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk  dan  menyelesaikan  masalah.  Dalam  hal kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan  suatu  kesepakatan  di  antara  para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia. Namun demikian, jika para  pihak  dapat  duduk  secara  bersama-sama dengan itikad baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan menjadi suatu metode  APS  yang  sangat  tepat,  sederhana,  dan menguntungkan  kedua  belah  pihak  ( win-win solution ).
2) Proses Mediasi
Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan  di  mana  seseorang  bertindak sebagai  “kendaraan”  untuk  berkomunikasi antarpara  pihak,  sehingga  pandangan  mereka yang  berbeda  atas  sengketa  tersebut  dapat dipahami  dan  mungkin  didamaikan,  tetapi tanggung  jawab  utama  tercapainya  suatu
22 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi  & Arbitrase) , (Jakarta, 2000), hlm. 44.
perdamaian  tetap  berada  di  tangan  para  pihak sendiri. 23
Menurut  Priyatna  Abdurrasyid 24 mediasi adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan  pihak  ketiga  yang  independen  sebagai mediator  (penengah),  namun  penengah  tidak diberi  wewenang  untuk  mengambil  keputusan yang mengikat. Dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan perundingan, negosiator membantu para pihak menyelesaikan perselisihan  mereka.  Mediator  juga  merupakan seorang  fasilitator  yang  jika  diperlukan,  dalam beberapa  bentuk  mediasi  memberikan  evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan.  Tetapi  dia  tidak  diberi  wewenang membuat keputusan yang mengikat.
Beberapa  prinsip  mediasi  adalah  bersifat sukarela  atau  tunduk  pada  kesepakatan  para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan  rahasia,  serta  bersifat  menengahi  atau bersifat  sebagai  fasilitator.  Prinsip-prinsip  ini merupakan  daya  tarik  tersendiri  dari  mediasi, karena  dalam  mediasi  para  pihak  dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang  tidak  ada  dalam  proses  litigasi.  Proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki  oleh  mediasi.  Berikut  skema/ flowcart proses mediasi yang dapat penulis gambarkan:
23 John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi , (Jakarta: 1997), hlm. 42.
24 Priyatna Abdurrasyid, Op. Cit ., hlm. 23.

## Proses Mediasi Tabel 2
Adapun  proses  mediasi  yang  dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan pada Kantor  Pertanahan  Kota  Batu  adalah  sebagai berikut:
Penyerobotan tanah masuk kedalam masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah yaitu perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati oleh pihak  tertentu.  Penyerobotan  tanah  bukanlah suatu  hal  yang  baru  dan  terjadi  di  Indonesia. Kata  penyerobotan  sendiri  dapat  diartikan dengan  perbuatan  mengambil  hak  atau  harta dengan  sewenang-wenang  atau  dengan  tidak mengindahkan  hukum  dan  aturan,  seperti menempati  tanah  atau  rumah  orang  lain  yang bukan  merupakan  haknya. 25 Salah  contoh sengketa  penyerobotan  tanah  yaitu  terdapat  2 (dua) bidang tanah terletak dilokasi yang sama. Tanah  milik  pihak  pengadu  saat  ini  sudah didirikan  bangunan  oleh  pihak  teradu  yang kemudian tanah tersebut menjadi objek sengketa dalam penyerobotan tanah tersebut.
Dikarenakan terdapat  dua bidang  tanah  dengan sertipikat  yang  berbeda  dalam  satu lokasi  yang sama, maka para pihak meminta kepada Kantor Pertanahan  untuk  menyelesaikan  sengketa tersebut.
25 Robert  L.  Weku,  “ Kajian  terhadap  Kasus Penyerobotan  Tanah  ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Pidana dan Hukum Perdata ”, (Lex Privatium, Vol.1/No.2, April- Juni 2013), hlm.166
a) Mediasi  pertama  bertempat  diruang  rapat
Kantor Pertanahan dengan agenda pemanggilan  pihak  pengadu  atau  pihak pelapor.  Mediator  kemudian  menanyai maksud dan tujuan dari pengajuan mediasi yang  diajukan  dari  pihak  pengadu  untuk mengumpulkan informasi awal. Kemudian pihak  pengadu  menjelaskan  maksud  dan tujuannya  tersebut,  sehingga  mediator dapat  memperoleh  data  yang  nantinya dijadikan  bahan  untuk  dapat  menemukan jalan  keluar  dari  permasalahan  tersebut. 26 Sesuai  dengan  Pasal  40 ayat (1)  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  11  tahun  2016  tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  Hasil sidang mediasi pertama tersebut kemudian dituangkan  kedalam  Berita  Acara  Mediasi yang ditulis oleh notulen.
b) Sidang  mediasi  kedua  bertempat  diruang rapat  Kantor  Pertanahan  menindaklanjuti mediasi pertama. Sidang mediasi kedua ini adalah  pemanggilan  pihak  terlapor  atau pihak teradu. Mediator menjelaskan kepada pihak  teradu  tentang  aduan  dari  pihak pengadu.  Kemudian  mediator  menggali informasi  dari  apa  yang  diutarakan  oleh pihak  teradu  untuk  memperoleh  data.
26 Ganggawati  W,  Kasi  Penanganan  Masalah  dan Pengendalian Pertanahan BPN Kota Batu, hasil wawancara di  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu,  tanggal  16  mei  2019, pukul 12:45 WIB
Memulai sesi mediasi Merumuskan dan menyusun permasalahan Mengumkapkan kepentingan para pihak Mediator memberikan pilihan penyelesaian sengketa
Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa
Proses tawar menawar
Mencapai kesepakatan
formal
Sehingga  mediator  mempuyai  data  dari informasi  yang  diberikan  oleh  pihak pengadu  dan  pihak  teradu.  Dari  informasi tersebut  mediator  menarik  kesimpulan sehingga  diperoleh  jalan  keluar  dari permasalahan yang diadukan tersebut.
c) Setelah menggali informasi awal dari para pihak,  selanjutnya  mediator  memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang mediasi ketiga untuk menyelesaikan permasalahan  yang  diadukan.  Pada  sidang ketiga  mediator  sudah  mempunyai  data yang diperoleh dari keterangan para pihak. Data tersebut meliputi data yuridis dan data fisik.  Data  yuridis  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diadukan  sedangkan data  fisik  berupa  denah  lokasi  tanah  yang disengketakan dan lain-lain. Sidang mediasi  ketiga  tersebut  dapat  menemukan titik  akhir  yang  dibagi  menjadi  2  (dua), yaitu:
1. Sepakat untuk sepakat (damai) Sepakat  untuk  sepakat  maksudnya adalah  para  pihak  sepakat  untuk  berdamai dan  menyepakati  hasil  dari  mediasi  yang disarankan oleh mediator. Dengan kata lain mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan berhasil. Setelah sepakat untuk berdamai,  para  pihak  dan  mediator meninjau  atau  pemeriksaan  lokasi  tanah yang  dijadikan  sengketa.  Pemeriksaan lokasi  ini  bisa  dilakukan  sebelum  sidang mediasi  ketiga  bisa juga  dilakukan  setelah sidang  mediasi  ketiga  tergantung  dari kesepakatan para pihak yang bersengketa.
Setelah melakukan pemeriksaan lokasi, karena para pihak bersepakat untuk berdamai  kemudian  dibuat  perjanjian perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
2. Sepakat untuk tidak sepakat
27 Ibid., hlm. 90.
Sepakat  untuk  tidak  sepakat  artinya bahwa  para  pihak  menolak  saran  dari mediator  dengan  kata  lain,  mediasi  yang dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota Batu  gagal.  Dalam  hal  mediasi  tidak menemukan  titik  terang  atau  jalan  keluar, mediator memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaiakan permasalahan atau sengketa tanah tersebut di Pengadilan Negeri setempat.
Sesuai  dengan  Pasal  42  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun 2016 tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan menyatakan bahwa: “Dalam hal salah satu pihak  menolak  untuk  dilakukan  mediasi atau mediasi batal karena sudah 3 (tiga) kali tidak  memenuhi  undangan  atau  telah melampaui  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  38  ayat  (2),  Kepala  Kantor Pertanahan  membuat  surat  pemberitahuan kepada  pihak  pengadu  bahwa  pengaduan atau  mediasi  telah  selesai  disertai  dengan penjelasan.”
3) Proses Konsiliasi
Konsiliasi  ( conciliation )  dapat  diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah. 27 Oppenheim
mengatakan konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke  suatu  komisi  orang-orang  yang  bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan  agar  mereka  mencapai  suatu kesepakatan  membuat  usulan-usulan  guna penyelesaian  persoalan.  Namun  keputusan tersebut tidak mengikat. 28

## 4) Proses Fasilitasi
Dalam  perkara  yang  melibatkan  lebih  dari dua pihak dibutuhkan adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator. Tugasnya membantu  pihak  yang  berperkara  dengan  cara mencari jalan keluar secara bersama. Dalam hal ini fasilitator hanyalah memberikan fasilitas agar
28 Ibid ., hlm. 91.
komunikasi  para  pihak  efektif.  Fasilitas  yang dimaksud  termasuk  penghubung,  penerjemah, sekretariat bersama, atau tempat pertemuan.
5) Proses Penilai Independen/Ahli
Penggunaan jasa pihak ketiga, yaitu penilai independen  yang  tidak  memihak  adalah  salah satu  proses  yang  dapat  digunakan  dalam penyelesaian  suatu  perkara.  Pihak  ketiga  yang independen  dan  tidak  memihak  ini  akan memberikan  pendapat  ihwal  fakta-fakta  dalam perkara. Pihak-pihak yang berperkara menyetujui pendapat penilai independen menjadi  suatu  keputusan  final  dan  mengikat. Jadi  penilai  independen  ini,  selain  pelaku investigasi  juga  pembuat  keputusan.  Pihak- pihak  bersengketa  juga  dapat  menjadikan pendapat  atau  saran  dari  penilai  independen sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  negosiasi selanjutnya.
6) Proses Arbitrase Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian satu  perkara  perdata  di  luar  pengadilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Awalnya  para  pihak  yang  bersengketa bertemu secara langsung, melakukan konsultasi atau  negosiasi  dengan  itikad  baik  berdasarkan musyawarah dan mufakat. Penyelesaian sengketa sepenuhnya ditangan mereka. Menentukan  sendiri  penyelesaian  yang  mereka inginkan  berdasarkan  kompromi.  Dalam  waktu 14 hari telah ada suatu kesepakatan tertulis dari mereka.  Apabila  usaha  musyawarah  tidak berhasil  mereka  dapat  meminta  bantuan  pihak ketiga  (perseorangan)  yang  bertindak  sebagai mediator.  Dalam  14  hari  telah  tercapai  suatu kesepakatan  tertulis  mereka.  Apabila  usaha mediasi  ini  tidak  berhasil,  maka  mereka  dapat menghubungi Lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk meminta  seseorang  mediator.  Hal ini  bertujuan untuk mencari jalan keluar. Mediator memegang teguh  kerahasiaan.  Paling  lama  dalam  30  hari
29 Adi Sulistyono, Mengembangkan Paradigma Non- Litigasi di Indonesia , (Surakarta: 2006), hlm. 15.
harus  tercapai  kesepakatan  tertulis  yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
Kesepakatan  tertulis  dan  bersifat  final- mengikat  ini  harus  dilaksanakan  para  pihak dengan  itikad  baik  serta  wajib  didaftarkan  di pengadilan  negeri  paling  lama  30  hari  sejak penandatanganan.  Apabila  usaha  musyawarah dan mediasi juga tidak berhasil, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya  melalui  arbitrase.  Ini  harus diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase dibentuk.
Dengan  demikian  penyelesaian  sengketa dengan  menggunakan  mekanisme  di  luar pengadilan perlu diprioritaskan, ada 8 (delapan) keuntungannya yaitu: 29
a) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara ( court congestion ) di lembaga  peradilan.  Banyaknya  kasus sengketa diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan  dan  memakan  biaya  yang besar  serta  seringkali  memberikan  hasil yang tidak memuaskan;
b) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat  (desentralisasi  hukum)  atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa  dalam  proses  penyelesaian sengketa;
c) Untuk memperlancar jalur keadilan ( acces to justice ) di masyarakat;
d) Untuk  memberikan  kesempatan  bagi tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak ( win- winsolution );
e) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah;
f) Bersifat tertutup atau rahasia ( confidential );
g) Kemungkinan  untuk  melaksanakan  isi kesepakatan lebih besar, sehingga hubungan dri pihak-pihak yang bersengketa di  masa  yang  akan  datang  bisa  terjalin dengan baik;
h) Untuk mengurangi merebaknya permainan kotor dalam lembaga peradilan.
b. Penyelesaian
Sengketa Melalui Pengadilan
Sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia, pada umumnya penyelesaian sengketa  pertanahan  yang  terkait  sengketa kepemilikan  diserahkan  ke  peradilan  umum, terhadap sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional  melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dan sengketa menyangkut tanah wakaf diajukan ke  Peradilan  Agama.  Berdasarkan  penjelasan tentang  spesifikasi  dari  lembaga  penyelesaian sengketa baik lembaga litigasi dan lembaga non litigasi, sampai saat ini jelas bahwa semua cara itu tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan  secara  tuntas  dalam  waktu  yang singkat, malah cenderung berlarut-larut. Faktanya,  proses  mediasi  yang  dilakukan  BPN tidak mampu menyelesaikan sengketa pertanahan  yang  ada  saat  ini  untuk  itulah mengapa  BPN  sangat  sulit  untuk  mewujudkan seluruh visi, misi dan program-program strategis yang  diembannya. 30 Sehingga  mau  tidak  mau harus ditempuh melalui pengadilan (litigasi).
1) Peradilan Umum
Dalam  perkara  gugatan  sengketa  tanah  ke pengadilan  umun,  berlaku  ketentuan-ketentuan perdata seperti KUHPerdata dan ketentuan lain di  luarnya,  seperti  UUPA.  Tugas  dan kewenangan  badan  peradilan  perdata  adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan  sengketa  di  antara  pihak  yang berperkara. Subjek sengketa diatur sesuai Pasal 2  ayat  (1)  UU  No.  14  Tahun1970  yang  diubah menjadi  UU  No.  35  Tahun  1999;  sekarang menjadi Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam  menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan umum  digunakan  hukum  acara  perdata  yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.
Supomo  menyebut,  dalam  peradilan  tugas hakim  ialah  mempertahankan  tata  hukum perdata ( burgerlijk rechtsorde ), menetapkan apa yang  ditentukan  oleh  hukum  dalam  suatu perkara. 31
2) Pengadilan Tata Usaha Negara Kekuasaan  dan  kewenangan  mengadili
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah
30 Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan , (Jakarta, 2011), hlm 58.
memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama bagi  rakyat  pencari  keadilan.  Sengketa  Tata Usaha  Negara  adalah  suatu  sengketa  yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan badan  atau  pejabat  Tata  Usaha  Negara  baik  di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan  Pengadilan  Tingkat  Banding  yang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara-perkara  yang  diputus  oleh  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  dan  merupakan  Pengadilan Tingkat  Pertama  dan  Terakhir  mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di  daerah hukumnya.
Adanya  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dimaksudkan  untuk  menegakkan  keadilan, kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum, sehingga  dapat  memberikan  pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara dengan  masyarakat.  Selain  untuk  memberikan pengayoman  atau  perlindungan  hukum  bagi masyarakat, ditegaskan pula bahwa keberadaan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  untuk membina,  menyempurnakan,  dan  menertibkan aparatur  di  bidang  Pengadilan  Tata  Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan  tugasnya  selalu  berdasarkan hukum  dengan  dilandasi  semangat  dan  sikap pengabdian untuk masyarakat.
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, baik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang  Perubahannya  adalah  dalam  kerangka Negara Hukum Indonesia. Negara hukum yang dimaksud  adalah  negara  hukum  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, sebagaimana hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004
31 R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , (Jakarta, 2005), hlm. 13.
dengan  menyatakan  bahwa  Peradilan  Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di  bawah  Mahkamah  Agung  sebagai  pelaku kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## c. Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Sertipikat Kepemilikan Ganda
Di  daerah  pedesaan  yang  penduduknya masih  asli  dan  sedikit,  sengketa  pertanahan jarang terjadi. Hal ini karena warga sudah saling kenal  dan  mengetahui  siapa  yang  mempunyai suatu  bidang  tanah  dan  apa  haknya.  Namun dengan masuknya pihak luar sehingga kedekatan antar  warga  menjadi  renggang,  sengketa  pun mulai  terjadi.  Adapun  permasalahan  mengenai tanah  yang  terjadi  antara  lain  yang  berkaitan dengan sertipikat ganda, yang mana dalam satu objek  tanah  dimiliki  oleh  sertipikat  hak  milik lebih  dari  satu  sertipikat.  Di  mana  sebidang tanah  oleh  Kantor  Pertanahan  diterbitkan  lebih dari satu sertipikat, sehingga mengakibatkan dua (atau  lebih)  bidang  tanah  hak  saling  tumpang tindih,  baik  seluruhnya  atau  sebagian.  Hal  ini terjadi  antara  lain  sebagai  akibat  kesalahan penunjukan batas oleh pemohon/pemilik sendiri sewaktu petugas Kantor Pertanahan melakukan pengukuran atau permohonan yang bersangkutan.  Batas  yang  ditunjukkan  oleh pemohon atau pemilik, secara sengaja atau tidak sengaja adalah keliru sehingga Surat Ukur/Gambar Situasinya menggambarkan keadaan  batas-batas  tanah  yang  salah,  padahal sebelumnya dilokasi yang sama telah diterbitkan sertipikat.  Hal  ini  dapat  pula  terjadi  karena kelalaian Kantor Pertanahan, di mana sertipikat terdahulu belum dipetakan. Akibatnya, terdapat lebih  dari  satu  sertipikat  yang  diterbitkan  atas tanah  yang  sama,  atau  atas  bagian  yang  sama. Kasus  semacam  dikategorikan  penerbitan sertipikat  ganda.  Penyebab  lain  adalah  karena belum  tersedianya  peta-peta  pemilikan  tanah yang  lengkap,  sehingga  bidang-bidang  tanah yang  telah  tersertipikat  tidak  dapat  diplot  di dalam  peta.  Umumnya,  sertipikat  ganda  terjadi karena pemilik sertipikat tidak memelihara atau menjaga tanahnya sehingga ada pihak lain yang
menduduki/menggarapnya dan selang beberapa lama  memohon  tanah  tersebut  disertipikatkan atas  namanya  dan  biasanya  juga  dilengkapi surat-surat  dari  aparat  desa  dan  surat-surat pembayaran  pajak  sehingga  Badan  Pertanahan Nasional tidak mengetahui bahwa bidang tanah tersebut sudah bersertipikat. Dari sinilah timbul apa yang dikenal sebagai sertipikat ganda.
Penyelesaian  sengketa  tanah  sertipikat ganda tersebut dapat dilakukan dengan dua alur, yakni  penyelesaian  diluar  pengadilan  dan dengan  pengadilan.  Diluar  pengadilan,  pihak yang  bersengketa  dapat  menggunakan  proses yang  telah  di  sebutkan  di  atas  (di  luar pengadilan),  dengan  syarat  pihak  yang  sengaja memalsukan  sertipikat  tersebut  mau  untuk mengakui  nya,  dan  tanpa  jalur  pengadilan. Sedangkan  jika  melalui jalur  pengadilan,  maka pastinya akan ada gugatan yang dilayangkan ke pengadilan  umum  (perdata  atau  tata  usaha negara) dengan melihat kasusnya.
Upaya-upaya dalam mengatasi penyelesaian  sengketa  kepemilikan  dan  atau sertipikat ganda, antara lain adalah:
1) Dalam  penanganan  sengketa  sertipikat ganda di Kantor Pertanahan, bisa dilakukan dengan  cara  mediasi.  Akan  tetapi  jikalau dengan  cara  mediasi  tersebut  tidak mendapatkan  kesepakatan,  maka  akan ditempuh melalui proses pengadilan. Upaya hukum selanjutnya jika diselesaikan melalui jalur pengadilan, yakni:
a) Perlawanan
Perlawanan yaitu upaya hukum
terhadap  putusan  yang  dijatuhkan  di  luar hadirnya tergugat. Pada dasarnya perlawanan  ini  disediakan  bagi  pihak tergugat  yang  dikalahkan.  Bagi  penggugat yang  dengan  putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding.
b) Banding
Banding  yaitu  pengajuan  perkara kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan.
c) Prorogasi
Prograsi  yaitu  mengajukan  suatu sengketa  berdasarkan  suatu  persetujuan kedua  belah  pihak  kepada  hakim  yang
sesungguhnya  tidak  wenang  memeriksa sengketa  tersebut,  yaitu  kepada  hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.
d) Kasasi
Kasasi  yaitu  tindakan  Mahkamah Agung untuk menegakkan
dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi.  Alasan-alasan  hukum  yang dipergunakan  dalam  permohonan  kasasi adalah:
1. Tidak  berwenang  atau  melampaui batas wewenang;
2. Salah  menerapkan  atau  melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan  yang  mengancam  kelalaian itu  dengan  batalnya  putusan  yang bersangkutan.
2) Selain  itu,  apabila  sudah  terbit  sertipikat pemilik  tanah  dan  pemerintah  desa  diberi surat  untuk  mengambil  sertipikat  yang sudah  jadi  di  Kantor  Pertanahan.  Hal  itu juga  digunakan  untuk  mengelak  dari kesalahan  bahwa  semestinya  Pemerintah Desa  mencatat  bidang  tanah  tersebut telah bersertipikat,  padahal  undangan  seringkali tidak  dikirim  ataupun  tidak  sampai  pada pemohon.
Melihat  peliknya  sengketa  sertipikat ganda, perlu adanya perbaikan pada sistem dan  birokrasi  manajemen  dalam  instansi Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  yakni sebagai berikut:
a) Dalam  hal  kevalidan,  semestinya  pihak Badan Pertanahan Nasional lebih meningkatkan  kevalidan  data  pertanahan dengan berbagai cara, sehingga tidak terjadi data  tumpang  tindih,  data  semu  yang  bisa memberi peluang terhadap terbitnya sertipikat tanah kedua dan seterusnya.
b) Perlunya menciptakan sistem kontrol yang ketat terhadap semua permintaan pembuatan sertipikat, salah satunya dengan online  sistem data  dengan  berbagai  kantor yang ada kaitanya dengan data pertanahan.
c) Untuk  menjaga  kepastian  hukum  suatu sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah, perlunya Pemerintah membuat suatu Sistem  Informasi  Pertanahan.  Agar  dapat memudahkan masyrakat dalam menelusuri tanah,  dan  seklaigus  mencegah  terjadinya sertipikat ganda.
d) Badan Pertanahan Nasional perlu memberikan  informasi  tentang  alat  bukti hak  atas  tanah,  khususnya  sertipikat  tanah ganda.  Perlu  diketahhui  bahwa  sebagian besar  masyarakat  masih  sangat  awam tentang  pengetahuan  sertipikat  tanah. Apalagi  dengan  Nawa  Cita  presiden  yang menginginkan  100%  tanah  tersertipikat  di tahun 2025, maka pihak BPN merasa perlu memberikan  penyuluhan  pada  masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis.

## PENUTUP
Kasus sertipikat  dan atau kepemilikan  hak atas tanah ganda terjadi disebabkan penelantaran obyek tanah oleh pemilik sah nya sampai obyek tanah tesebut tidak  terurus  atau  karena  pemilik sah  obyek  tanah  tersebut  tidak  segera menyertipikatkan tanahnya, kemudian ada orang yang memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan tanah  tersebut  seperti  tak  bertuan.  Dengan penguasaan  secara  fisik  (dikelola),  orang tersebut memohonkan juga sertipikat tanah atas obyek tanah tersebut. Sehingga dikemudian hari, menjadi  sengketa  hak  milik  atas  obyek  tanah yang sama.
Penyelesaian dari sengketa kasus sertipikat dan  atau  kepemilikan  hak  atas  tanah  ganda melalui  dua  jalur  penyelesaian,  yakni  jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar  pengadilan).  Dengan  terjadinya  sengketa kasus  sertipikat  dan  atau  kepemilikan  hak  atas tanah ganda, seringkali pemilik tanah melakukan  gugatan  di  pengadilan  umum (perdata  atau  tata  usaha  negara)  dikarenakan kasus  sengketa  tersebut  merupakan  suatu  hal yang menciderai perihal kepemilikan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid,  Priyatna.  2002. Abitrase  & Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Jakarta: Fikahati Aneska Angga  B.  Cheman, Penyelesaian  Terhadap Sertifikat  Ganda  Oleh  Badan  Pertanahan Nasional ,   Lex  et  Societatis, Vol.  I,  No.  5
September 2013. Chomzah, Ali Achmad. 2002. Hukum Pertanahan:  Pemberian  Hak  Atas  Tanah Negara,  Sertifikat  dan  Permasalahanhya ,
Jakarta: Persatsi Pustaka Effendi,  Bachtiar.  1993. Pendaftaran  Tanah  di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Bandung Emirzon,  Joni.  2000. Alternatif  Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,
Mediasi,  Konsiliasi  &  Arbitrase) ,  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama Ganggawati  Wismantari,  Kasi  Penanganan
Masalah  dan  Pengendalian  Pertanahan BPN Kota Batu, Hasil wawancara di Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Batu, pada 16 Mei 2019 Pukul 12.30 WIB. Head, John W. 1997. Pengantar Umum Hukum Ekonomi , Jakarta: Proyek Elips Margono,  Suyud.  2004. ADR  &  Arbitrase Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,
Bogor: Ghalia Indonesia Nia  Kurniawati,  2016. “Mediasi-Arbitrase” untuk  Penyelesaian  Sengketa  Tanah,
Jurnal: Sosiohumaniora, Volume 18 Nomor.  3  Nopember  2016  (FH  Univ. Padjajaran) Perkara Nomor.14/G/2015/PTUN-PTK Jo. N0.30/B/2016/PT.TUN.JKT  Jo.  N0.373 K/Tun/2016  Yang  Telah  Mempunyai Kekuatan  Hukum  Tetap  Antara  Drg.  Eko Priyono.S dengan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pontianak. Robert L. Weku, 2013. “ Kajian terhadap Kasus
Penyerobotan  Tanah  ditinjau  dari  Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata ”, (Lex Privatium, Vol.1/No.2, April-Juni 2013) Sahnan, “Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah  Diluar  Pengadilan  (Studi  Kasus Tanah  Rowok,  Lombok  Tengah,  NTB),”
Jurnal:  Mimbar  Hukum,  Volume  27, Nomor 3 Oktober 2015. Santoso,  Urip.  2008. Hukum  Agraria  &  Hak- Hak Atas Tanah , Jakarta: Kencana Sarjono, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, BPN Kota Batu, Hasil wawancara di Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Batu, pada 17 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB.
Sembiring, Jimmy Joses. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan , Jakarta: Visimedia
Soepomo,  R.  2005. Hukum  Acara  Perdata Pengadilan  Negeri ,  Jakarta:  Pradnya Paramita Sulistyono, Adi. 2006. Mengembangkan Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia ,
Surakarta: UNS Press Syah,  Mudakir  Iskandar  Syah.  2014. Sertifikat
Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan , Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara  –  Fakultas  Hukum  Universitas Suryadarma, Volume 4 No. 2, Maret 2014 Syarief,  Elza.  2012. Menuntaskan  Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan , Jakarta
Syarifah  Lia  Malini  Sari, et.  al ., Kepastian Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik  (Shm)  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  Di Kantor  Pertanahan/Agraria  Dan  Tata Ruang Kota Pontianak) Jurnal Akta, Vol. 4. No. 1, Maret 2017.
Syarifuddin, Bagindo, M. Yamin Jinca, M. Said Nisar.  1996. Seminar  Mobilisasi  Tertib Pertanahan Dalam PJP II , Kantor Wilayah B.P.N. Sulawesi Selatan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).