## PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA
Oleh: Gede Agus Surya Legawa 1 dan Saptala Mandala 2
(saptala.mandala@unipas.ac.id)
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untukmendeskripsikan  dan  menjelaskan pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja  serta sanksi yang diterapkan dan hambatan dalam pelaksanaannya.Penelitian ini adalah penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif.Teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan studi dokumen.Data dianalisis secara deskriptif  kualitatif.  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja  belum  terwujud  secara  maksimal.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  data yang  diperoleh  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2018,  setiap  tahunnya terdapat  pegawai  negeri  sipil  yang  terkena  hukuman  disiplin  karena  tidak melaksanakan  kewajibannya  dan  melanggar  peraturan.  Pelanggaran  disiplin pegawai  negeri  sipil  yang  telah  diproses  oleh  kantor  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Singaraja  selama  tahun  2015  sampai  Maret  2018  sebanyak  7  orang. Hukuman  disiplin  yang  diterima  oleh  pegawai  tersebut  terdiri  atas  hukuman disiplin ringan sebanyak 4 orang, hukuman disiplin sedang sebanyak 2 orang dan hukuman  disiplin  berat  sebanyak  1  orang.  Dalam  pelaksanaannya  tidak  selalu berjalan  dengan  baik.Hal  ini  dikarenakan  adanya  kendala  dalam  pelaksanaannya yaitu pada sumber daya manusianya.Masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.
Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Disiplin, PNS

## PENDAHULUAN
Guna  meningkatkan  kedisiplinan  pegawai  negeri  sipil,  pemerintah  sudah mengatur  landasan  hukum  untuk  menjamin  kinerja  pegawai  negeri  sipil  melalui Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.Tujuan  diterapkannya  peraturan  pemerintah  tersebut  adalah  untuk menanggulangi  masalah  kedisiplinan  para  pegawai  negeri  sipil  dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
mewujudkan  Aparatur  Negara  yang  bersih  dan  berwibawa.  Namun,  berdasarkan pada observasi yang dilakukan, faktanya masih banyak pegawai negeri sipil yang dipandang  masih  melakukan  pelanggaran  disiplin,  antara  lain  datang  terlambat, tidak  masuk  kerja  tanpa  keterangan,  pulang  sebelum  waktunya,  dan penyimpangan lainnya.
Dengan  adanya  pelanggaran  disiplin  sebagaimana  tersebut  di  atas,  yang menunjukkan  adanya  pelanggaran  terhadap  disiplin  kerja  pegawai.Hal  tersebut menimbulkan  pertanyaan  yaitu  apakah  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk diadakan pembinaan atau penertiban sesuai peraturan yang berlaku.
Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja merupakan suatu lembaga penegak hukum, sehingga kedisiplinan pegawai sangat penting  untuk  memberi  contoh  dalam  menciptakan  pemerintah  yang  bersih  dan berwibawa.Di  lingkungan  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja  telah mengimplementasikan  peraturan  disiplin  pegawai  negeri  sipil,  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  untuk  pegawai  negeri  sipil  Lembaga  Permasyarakatan Kelas II B Singaraja untuk melakukuan hal-hal yang melanggar disiplin.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  yang  dapat  penulis rumusakan adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang disiplin  pegawai  negeri  sipil  di  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja?
2. Apasanksi yang diterapkan terhadap pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Singaraja?
3. Hambatan  apasaja  yang  timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah  No. 53  Tahun  2010  tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  tentang  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang disiplin  pegawai  negeri  sipil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja, merupakan jenis penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini disamping melakukan penelitian kepustakaan juga melakukan penelitian lapangan.Penelitian empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di lingkungan masyarakat.
Sifat  penelitian  mengenai  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang disiplin  pegawai  negeri  sipil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja adalah  penelitian  deskriptif  yaitu  Penelitian  deskriptif  merupakan  sebuah penelitian  yang  dibuat  dengan  tujuan  utamanya  agar  memberi  gambaran  atau deskripsi mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010  sesuai situasi secara objektif.
Dalam  lokasi  penelitian  akan  memperhatikan  beberapa  aspek  seperti  daya jangkau  peneliti,  sumber  dana,  dan  daya  yang  dimiliki  peneliti.  Dengan pertimbangan  tersebut,  maka  peneliti  mengambil  lokasi  penelitian  di  Kota Singaraja  yaitu  pada  kantor  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja, dengan alasan bahwa pada kantor Lembaga Pemasyarakatan ini diduga memiliki pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin.
Sumber  dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.Data  primer  yaitu  suatu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber pertama  di  lapangan,  baik  dari  responden  maupun  informan.Responden  adalah orang  yang  dijadikan  obyek  penelitian,  sedangkan  informan  adalah  orang  yang dapat  memberikan  informasi  berkenaan  dengan  obyek  penelitian  yang  sering disebut  subyek  penelitian.Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  informan  dan responden  adalah  pegawai  negeri  sipil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja.
Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  tidak  secara  langsung  dari  sumber pertamanya,  melainkan  bersumber  dari  data  yang  sudah  terdokumenkan  dalam bahan-bahan  hukum.  Data  sekunder  ini  berupa  bahan  Hukum  Primer  (peraturan perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014,  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2004),  bahan  Hukum  Sekunder  (hasil  penelitian,  pendapat  pakar  dan  buku)  dan Bahan Hukum Tersier (kamus hukum).
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara dan studi dokumen.Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara bebas  terpimpin.Wawancara  dilakukan  dengan  Bapak  I  Komang  Wiranata,  SH. sebagai Kaur Kepegawaian dan Bapak Gusti Kadek Agus Febriyana, SH. sebagai Kaur Umum.Dalam hal ini dokumen yang diungkap adalah kondisi PNS menurut golongan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja,  data  PNS  yang dijatuhi hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, jenis dan  bentuk  pelanggaran  disiplin,  modus  dan  latar  belakang  pelanggaran  disiplin, dan lainnya yang dapat menunjang penelitian.
Analisis Kualitatif sering juga disebut analisis deskriptif kualitatif, diterapkan dalam  suatu  penelitian  yang  sifatnya  deskriptif.Dalam  hal  ini,  data  yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Dalam penelitian ini, keseluruhan data yang terkumpul baik data  primer  maupun  sekunder  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  cara  menyusun data secara sistematis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.1 Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja
Disiplin  yang  baik  akan  mencerminkan  besarnya  rasa  tanggung  jawab pegawai  dalam  mengoptimalkan  tugas-tugas  dan  fungsinya  serta  dapat memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  setiap atasan selalu berusaha agar para bawahannya memiliki disiplin yang baik, dengan
adanya disiplin pegawai  akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.
Tolok  ukur  dalam  penegakkan  aturan  disiplinpegawai  negeri  sipil  adalah dengan  mentaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang  telah  ditentukan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil.
Kewajiban pegawai negeri sipil diantaranya adalah masuk kerja dan mentaati ketentuan  jam  kerja.  Disiplin  terhadap  jam  kerja  merupakan  salah  satu  hal terpenting  dalam  penegakan  aturan  disiplin  pegawai.  Disiplin  jam  kerja  yang dimaksud  adalah  datang  ke  kantor  dan  pulang  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja  sendiri  memiliki ketentuan jam kerja sebagai berikut:
1. Jam  kerja  pegawai  administrasi  adalah  lima  hari  kerja  mengacu  kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH- 01.KP.08.01.Tahun 2011 terhitung mulai tanggal  1 Agustus 2011 sebagai berikut:
a. Jam 07.30 – 16.00 Wita (Hari Senin – Kamis)
b. Jam 07.30 – 16.30 Wita (Hari Jumat)
2. Jam  kerja  pegawai  yang  bertugas  di  penjagaan  adalah  enam  hari  kerja, dengan  rincian  sebagai  berikut:  Penjagaan  sebanyak  39  orang  dibagi dalam  4  (empat)    regu  yang  berkekuatan  10  (sepuluh)  orang  dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tugas pagi :  jam 07.00 – jam 12.00 Wita
b. Tugas siang :  jam 12.00 – jam 18.00 Wita c. Tugas malam
:  jam 18.00 – jam 07.00 Wita
1.2 Sanksi  yang  diterapkan  terhadap  PNS  yang  melanggar  Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja
Adapun data pegawai negeri sipil  yang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja  dapat  dilihat  pada  Tabel berikut.
Tingkat Hukuman Disiplin Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Jumlah Hukuman Disiplin Ringan 1 orang  - 3 orang  - 4 orang Hukuman Disiplin Sedang - 1 orang  - 1 orang  2 orang Hukuman Disiplin Berat - - 1 orang  - 1 orang Jumlah 1 orang  1 orang  4 orang  1 orang  7 orang
Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2015  jumlah  pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin ringan yaitu berupa teguran lisan oleh pejabat  berwenang  dalam  hal  ini  atasan  langsung  adalah  sebanyak  satu  orang, tahun 2016 tidak ada, tahun 2017 sebanyak tiga orang dan tahun 2018 tidak ada. Jumlah  keseluruhan  pegawai  negeri  sipil  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin  ringan adalah empat orang.
Sedangkan untuk hukuman disiplin sedang pada tahun 2015 tidak ada, tahun 2016  sebanyak  satu  orang,  tahun  2017  tidak  ada  dan  tahun  2018  sebanyak  satu orang.  Jumlah  keseluruhan  pegawai  negeri  sipil  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin sedang adalah dua orang.
Hukuman disiplin berat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tidak ada, sedangkan tahun 2017 pegawai negeri sipil  yang dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  pegawai  negeri  sipil  sebanyak satu  orang karena tidak masuk kerja tanpa alasan  yang sah selama 53 hari kerja. Untuk tahun 2018 tidak ada pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat.Jumlah keseluruhannya pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat adalah satu orang.
Jadi  berdasarkan  data  dan  penjelasan  tersebut,  total  jumlah  pegawai  negeri sipil  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2018 sebanyak tujuh orang.
1.3 Hambatan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.

## 53 Tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja
Dalam  pelaksanaan  atau  implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pelaksanaan disiplinpegawai negeri sipil,antara lain masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah dengan  mengadakan  sosialisasi  kepada  seluruh  pegawai  baik  sosialisai  dari internal  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja  itu  sendiri  maupun sosialisasi dari Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Selain  dengan  melaksanakan  sosialisai,  kedisiplinan  pegawai  juga  dilakukan dengan  mengefektifkan  jurnal  harian  secara online melalui  SIMPEG  (Sistem Informasi Kepegawaian) sehingga atasan langsung bisa selalu mengawasi, menilai dan memeriksa bawahannya tentang pelaksanaan jurnal harian.Jurnal harian pada pegawai  lembaga  pemerintahan  menjadi  sangat  penting  karena  status  pegawai negeri sipil yang mengikat berbagai konsekuensi bagi yang menyandangnya.Bekerja  pada  struktur  pemerintahan  mempunyai  tanggungjawab melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan legal formal dan perundang- undangan  yang  ada.Masing-masing  bidang  dan  personal  melaksanakan  tugas dengan ikatan aturan, tupoksi, dan SOP yang ada.

## PENUTUP

## 4.1  Simpulan
Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telahdijabarkan  pada  bab-bab  sebelumnya,  dapat  diambil  simpulan  sebagai berikut.
1. Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum terwujud  secara  maksimal.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  data  yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, setiap tahunnya terdapat pegawai  negeri  sipil  yang  terkena  hukuman  disiplin  karena  tidak melaksanakan  kewajibannya  dan  melanggar  peraturan  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.
2. Pelanggaran  disiplin  pegawai  negeri  sipil  yang  telah  diproses  oleh  kantor Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja  selama  tahun  2015  sampai Maret 2018 sebanyak 7 orang. Hukuman disiplin yang diterima oleh pegawai tersebut  terdiri  atas  hukuman  disiplin  ringan  sebanyak  4  orang,  hukuman disiplin  sedang  sebanyak  2  orang  dan  hukuman  disiplin  berat  sebanyak  1 orang.
3. Dalam pelaksanaan atau implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Singaraja  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan adanya  kendala  dalam  pelaksanaan  disiplin  pegawai  negeri  sipil,  yaitupada sumber  daya  manusianya.  Masih  adanya  pegawai  yang  kurang  memiliki kesadaran  terhadap  peraturan  yang  sudah  ditetapkan.  Kurangnya  kesadaran terhadap peraturan  yang ditetapkan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan yang  berdampak  pada  kinerja  pegawai  yang  kurang  baik  karena  hanya mentaati peraturan dengan tujuan formalitas.

## 4.2   Saran
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan,  maka  adapun  saran  yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya  perlu  diadakannya  sosialisasi  tambahan  terhadap  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  oleh  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja maupun dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Bali berupa pertemuan atau seminar tentang peraturan tersebut.
2. Diperlukan  adanya  pelaksanaan  pengawasan  intern  minimal  2  bulan  sekali untuk mengurangi tindakan pelanggaran disiplin.
3. Hendaknya  diberikan  pembinaan,  pembinaan  dalam  melaksanakan  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  maupun  pembinaan  akhlak  dan  moral dalam  upaya  peningkatan  disiplin  pegawai  negeri  sipil.  Dengan  dilakukan pembinaan diharapkan dapat memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  agar  yang  bersangkutan  mempunyai sikap  menyesal  dan  berusaha  tidak  mengulangi  serta  untuk  memperbaiki  diri pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
Jakarta: Rineka Cipta.
Mantra, Ida Bagus.2004. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mathis,  Robert,  L.,  dan  John  H.  Jackson.  2002. Manajemen  Sumber  Daya Manusia, (terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
Strauss,  Anselm  dan  Juliet  Corbin.  2003. Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.