## IMPLEMENTASI VISI DESA BERDAYA KOTA BERJAYA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RPJMD TAHUN 2017 – 2022
Saihul Anam Kantor DPRD Kota Batu Email : saikhulanam844@gmail.com

## Abstrak
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota  Batu  tanggal  21  Juni  2001,  terbentuklah  Kota  Batu  sebagai  daerah  otonom baru di Jawa Timur. Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah Kota Batu menetapkan  Visi  Desa  Berdaya  Kota  Berjaya  ke  dalam  RPJMD  Tahun  2017- 2022.  Penelitan  ini  mengambil  rumusan  masalah:  Produk  hukum  daerah  apa sajakah yang sudah dan/atau belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai  daerah  otonom,  guna  mengatur  lebih  lanjut  UU  Desa  dan  aturan pelaksanaannya  untuk  mewujudkan  Visi  Desa  Berdaya  Kota  Berjaya? Bagaimanakah  implementasi  Visi  Desa  Berdaya  Kota  Barjaya,  serta  produk hukum  daerah  apa  sajakah  yang  berpengaruh  terhadap  tercapainya  Visi  Desa Berdaya  Kota  Berjaya?  Hal  ini  perlu  dikemukakan  karena  pembahasan  tentang Desa tidak lepas dari bingkai regulasi yang mengatur tentang Desa (UU Desa dan Peraturan-Peraturan  pelaksanaannya).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris.  Penelitian  yang  berbasis  pada  inventarisasi  hukum  positif, penemuan  asas-asas  hukum  dan  penemuan  hukum  inconcretto,  yang  dilengkapi pengamatan  operasionalisasi  asas-asas  hukum  secara  empiris.  implementasi  Visi desa Berdaya Kota Berjaya memerlukan komitmen untuk pengaturan lebih lanjut baik  secara  atributif  maupun  delegatif  sesuai  regulasi  tentang  desa  dengan peraturan daerah maupun peraturan walikota. Hal ini menjadi niscaya, karena desa dalam kontek UU Desa  sudah bukan lagi sebagai  obyek, malainkan ditempatkan sebagai  subyek  pembangunan.  Saran  yang  bisa  penulis  sampaikan  hendaknya pemerintah  daerah  melakukan  revieu  atas  RPJMD  2017-2022,  mendudukkan regulasi  desa  sebagaimana  mestinya  guna  terwujudnya  Desa  Berdaya  Kota Berjaya.
Kata kunci: Desa Berdaya, Visi, Desa Berdaya Kota Berjaya

## Abstract
With the enactment of Law No. 11 of 2001 on the Establishment of Batu City on June 21, 2001, batu city was formed as a new autonomous region in East Java. This research takes the formulation of the problem: What regional legal products have  been  and/or  have  not  been  established  by  the  Batu  City  Regional Government  as  an  autonomous  region,  in  order  to  further  regulate  the  Village
Law and its implementation rules to realize the Vision of The Empowered Village of  BerjayaThe  research  uses  an  empirical  juridical  approach.  The  research  is based on the inventory of positive laws, the discovery of legal principles and the discovery  of  inconcretto  laws,  which  includes  empirical  observations  of  the operationalization of legal principles.
From  the  results  of  the  research,  the  Vision  of  Empowered  Village  of  Barjaya City, is realized by increasing the equalization of development in the village with idm indicator (Indek Desa Membangun). In conclusion, the implementation of The Vision  of  Berdaya  Kota  Berjaya  village  requires  a  commitment  to  further arrangements  both  attributely  and  delegatively  in  accordance  with  village regulations with local regulations and mayoral regulations.
Keywords: Shared property, polygamy, subdivision

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  sebagai  salah  satu  tuntutan  gerakan  Reformasi  menajadi  bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  otonomi  daerah.  Dimana  otonomi  daerah adalah  “hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Sedangkan  desentralisasi adalah  “penyerahan  Urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah otonom  berdasarkan  Asas  Otonomi”.  Dan  daerah  otonom  yang  selanjutnya disebut Daerah adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  Urusan  Pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 1
Kota  Batu  lahir  dan  dibentuk  dengan  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2001 Tentang  Pembentukan  Kota  Batu.  Sebagai  Daerah  Otonom  yang  lahir  pada  Era Reformasi,  maka  Kota  Batu  menjadi  bagian  dari  daerah  otonom  yang mencerminkan  representasi  pola  politik  hukum  otonomi  daerah,  antara  lain: melaksanakan  sebagian  urusan  konkuren  sebagai  wujud  desentralisasi, melaksanakan  pengelolaan  pemerintahan  dengan  egaliter  dan  demokratis (pelibatan masyarakat dalam penentuan dan pengambilan kebijakan daerah), serta pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  sebagaimana  amanat undang-undang bidang pemilihan kepala daerah.
Dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022, Kota Batu mengusung Visi “Desa Berdaya kota Berjaya”. Visi  “Desa  Berdaya  kota  Berjaya”  sebagai  visi  daerah  sangat  beralasan  dan relevan  mengingat  Kota  Batu  wilayahnya  mayoritas  adalah  Desa  dan  sebagian lagi  adalah  Kelurahan,  dengan  rincian  Desa  berjumlah  19  (Sembilan  belas)  dan kelurahan berjumlah 5 (lima).
1 Sinar  Grafika,  2014, “Undang -Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah” , Jakarta, Bab I, Pasal 1.
Dalam  kaitanya  dengan  pengaturan  Desa,  Negara  telah  menyediakan  regulasi dalam  bentuk  Undang-Undang  beserta  peraturan  pelaksanaannya.  Undang- Undang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa (selanjutnya dibaca UU Desa). UU Desa maupun aturan pelaksanaannya, sebagian materinya  baik  secara  atributif  maupun  delegatif  memerlukan  pengaturan  lebih lanjut dalam dan/ atau dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  pendekatan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  Hukum Empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. 2

## PEMBAHASAN
1. Otonomi Daerah.
a. Pengertian Otonomi Daerah.
Bagir Manan dalam Agus Santoso mengemukakan bahwa otonomi
adalah  kebebasan  dan  kemandirian  satuan  pemerintahan  lebih  rendah untuk  mengatur  dan  mengurus  sebagian  urusan  pemerintahan.  Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi,  atau  merupakan  urusan  rumah   tangga  satuan  pemerintahan yang  lebih  rendah  tersebut.  Kebebasan  dan  kemandirian  merupakan hakikat isi otonomi. 3
Hal  ini  selaras  dengan  pengertian  otonomi  daerah  dalam  Undang- Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa: “Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan dan   kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 4
b. Prinsip Otonomi Daerah.
Beberapa prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, dapat dirinci antara lain:
2 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, “Dualisme Penelitian  Hukum Empiris  & Normatif” , Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm.280.
3 Ibid, hal. 31.
4 Sinar Grafika, op.cit.
1. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah.
2. Prinsip negara kesatuan.
3. Kebijakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  Daerah  merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
4. Keseimbangan antara kepentingan nasional. 5
c. Tujuan Otonomi Daerah.
Sarundajang, 6 menjelaskan  tujuan  otonomi  daerah  adalah  sebagai berikut:
1. Dari  segi  politik  adalah  untuk  mengikutsertakan,  menyalurkan inspirasi  dan  aspirasi  masyarakat,  baik  untuk  kepentingan  daerah sendiri,  maupun  untuk  mendukung  politik  dan  kebijaksanaan nasional  dalam  rangka  pembangunan  dalam  proses  demokrasi  di lapisan bawah.
2. Dari  segi  manajemen  pemerintahan,  adalah  untuk  meningkatkan daya guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan,  terutama dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
3. Dari  segi  kemasyarakatan,  untuk  meningkatkan  partisipasi  serta menumbuhkan  kemandirian  masyarakat,  dengan  melakukan  usaha pemberdayaan  ( empowerment )  masyarakat,  sehingga  masyarakat makin  mandiri,  dan  tidak  terlalu  banyak  tergantung  pada pemberian  pemerintah  serta  memiliki  daya  saing  yang  kuat  dalam proses penumbuhannya.
4. Dari  segi  ekonomi  pembangunan,  adalah  untuk  melancarkan pelaksanaan  program  pembangunan  guna  tercapainya  kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.
2. Desentralisasi.
a. Pengertian Desentralisasi. Sebagaimana  dikemukakan Reynold Simandjutak, 7 dalam  “Sistem Desentralisasi  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Perspektif Yuridis  Konstitusional”,  mengutip  beberapa  pendapat,  antara  lain: Koesoemahatmadja  bahwa  “Desentralisasi  merupakan  suatu  istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti  lepas,  dan centrum berarti  pusat,  sehingga  bila  diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat”.
Maksud  pengertian tersebut bukan berarti daerah  dapat  berdiri sendiri melepaskan  diri  dari  ikatan  negara,  tetapi  dari  sudut  ketatanegaraan,
5 Sinar Grafika, op. cit.
6 Sarundajang,  1999, “Arus Balik  Kekuasaan  Pusat  ke Daerah” ,  Jakarta, Pustaka  Sinar Harapan, hlm. 36.
7 Reynold Simandjutak, 2015, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  Perspektif  Yuridis  Konstitusional” ,  Menado,  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum, Universitas Negeri Menado, Vol. 7 No.1 Juni 2015. Hal. 59- 61.
desentralisasi  berarti  pelimpahan  kekuasaan  pemerintahan  dari pemerintah  pusat  kepada  daerah-daerah  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Dengan  kata  lain,  daerah  diberikan  otonomi  untuk menjadi daerah otonom.
Hal  ini  sejalan  dengan  penegertian  desntralisasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  :  “Desentralisasi  adalah  penyerahan Urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom berdasarkan Asas Otonomi”. 8
b. Bentuk-Bentuk Desentralisasi.
Roy  Marthen  Moonti 9 mengutip  beberapa  pendapat  tentang beberapa  bentuk  desentralisasi,  antara  lain:  Amrah  Muslimin  dalam Agus  Santoso,  membedakan  tiga  bentuk  desentralisasi,  yaitu desentralisasi  politik,  desentralisasi  fungsional  dan  desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga  sendiri  bagi  badan-badan  politik  di  daerah-daerah  yang  dipilih oleh  rakyat  dalam  daerah-daerah  tertentu.  Desentralisasi  fungsional, adalah  pemberian  hak  dan  kewenangan  pada golongan-golongan  untuk mengurus  macam  kepentingan  dalam  masyarakat,  baik  terkait ataupun  tidak  pada  suatu  daerah  tertentu  seperti  mengurus kepentingan  irigasi  bagi  golongsan  tani  dalam  suatu  daerah. Desentralisasi  kebudayaan,  adalah  memberikan  hak  pada  golongan- golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri,seperti pendidikan, agama dan lain-lain.
c. Tujuan Desentralisasi.
Jika  kita  telaah  dari  berbagai  Undang-Undang  Pemerintahan
Daerah  sebagai  dasar  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah,  maka desentralisasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga Aspek :
a. Aspek Desentralisasi Finansial.
b. Aspek Desentralisasi Pemerintahan.
c. Aspek Desentralisasi Cultural.
Keberhasilan  pelaksanaan  desentralisasi  dalam  otonomi  daerah dapat  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  aspek  output  dan  aspek outcomes kebijakan.  Dimana  masing-masing  aspek  memiliki  ukuran  atau indikator  yang  berbeda  dalam  menentukan  penilaian  keberhasilan. Muhammad  Mujtaba  Habibi, 10 menjabarkan  dua  aspek  tersebut  dengan jelas, antara lain:
8 Sinar Grafika, op. cit.
9 Roy Marthen Moonti, op. cit. hal. 28.
10 Muhammad  Mujtaba  Habibi,  2015, “Analisis  Pelaksanaan  Desentralisasi Dalam Otonomi  Daerah  Kota/Kabupaten” ,  Malang,  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan,  Unuversitas  Negeri  malang,  Th.  28,  Nomor  2,  Agustus  2015,  hal. 118-119.
1. Output Otonomi daerah dan desentralisasi. Output  kebijakan  desentralisasi  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek antara lain:
a. Pertumuhan ekonomi masyarakat.
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
c. Fleksibilitas program pembangunan.
2. Outcomes Desentralisasi dalam Otonomi daerah. Outcomes desentralisasi terdiri dari dua aspek, yaitu:
a. Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dan  efektivitas  pelaksanaan koordinasi.
b. Efektivitas  pelaksanaan  koordinasi,  yaitu  suatu  proses pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan  kegiatan-kegiatan  dari satuan      yang  terpisah  (unit-unit  atau  bagian-bagian)  suatu organisasi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efisien. Tanpa  koordinasi  individu-individu  dan  bagian-bagian  akan kehilangan pandangan tentang peran mereka dalam organisasi.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dikenal  beberapa urusan,  salah  satunya  adalah  urusan  pemerintahan  konkuren  yaitu  urusan pemerintahan  yang  dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi dan  Daerah  kabupaten/kota. 11 Urusan  pemerintahan  konkuren  yang diserahkan  ke  Daerah  menjadi  dasar  pelaksanaan  Otonomi  Daerah.
12 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan  Pemerintahan  Pilihan.
13 Urusan  Pemerintahan  Wajib  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  yang berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  dan  Urusan  Pemerintahan  yang  tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 14 Pemberdayaan masyarakat dan Desa termasuk  dalam  Urusan  Pemerintahan  yang  tidak  berkaitan  dengan Pelayanan Dasar.
Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  mengenai  Desa. 15 Sebagaimana  uraian  terdahulu bahwa  kewenangan  Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Desa  meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
11 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah, Pasal 9 ayat (3).
12 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah, Pasal 9 ayat (4).
13 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah, Pasal 11 ayat (1).
14 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah, Pasal 11 ayat (2).
15 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah, Pasal  371 ayat (2).
2. Kewenangan lokal berskala Desa, yang meliputi:
a. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
b. kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai  dengan ketententuan Undang-Undang Desa 16 dan  peraturan perundang-undangan  pelaksanaannya  (Peraturan  Pemerintah  maupun Peraturan  Menteri),  pemerintah  daerah  berkewajiban  membuat  pedoman dalam  bentuk  produk  hukum  daerah,  baik  berupa  Peraturan  Daerah maupun Peraturan Kepala

## PENUTUP
Produk hukum daerah yang sudah dibentuk dan yang belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai daerah otonom, guna mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya untuk mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya.
1.1. Produk hukum yang sudah dibentuk.
a. Peraturan Daerah tentang Desa.
b. Peraturan Walikota Batu, yang antara lain: 1. Peraturan Walikota yang  mengatur tentang pengelolaan  keuangan desa. 2. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  pedoman penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).
3. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  pengadaan barang/jasa di desa.
4. Peraturan Walikota yang mengatur tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. 5. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  Alokasi  Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. 6. Peraturan Walikota yang mengatur tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa. 7. Peraturan Walikota yang mengatur tentang asset desa.
8. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  kewenangan desa. 9. Peraturan Walikota yang mengatur tentang BUMDes.
10. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  Pemilihan Kepala Desa.
11. Peraturan Walikota yang mengatur tentang SOTK Desa. 12. Peraturan Walikota  yang  mengatur tentang penghasilan          kepala desa dan perangkat desa.
13. Peraturan Walikota yang mengatur tentang perangkat desa.
14. Peraturan Walikota yang mengatur tentang tunjangan BPD.
15. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  pemberian wewenang kepada Camat.

## 1.2. Produk hukum daerah yang belum dibentuk.
1. Peraturan  Walikota  Tentang  Tata  Cara  Penyusunan Peraturan  di  Desa.  Merupakan  amanat  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Pasal 32 ayat (2). 2. Peraturan  Walikota  Tentang  Hasil  Pengelolaan  Tanah Bengkok Atau Sebutan Lain. Merupakan amanat Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun2014  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 ayat (4). 3. Peraturan  Walikota  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan RPJM  Desa,  RKP  Desa  dan  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Merupakan amanat Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang Pedoman  Pembangunan  Desa,  Pasal  89,  dan  Permendes PDTT  Nomor  17  tahun  2019  PEDOMAN  UMUM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, Pasal 7 ayat (6). 4. Peraturan  Walikota  Tentang  Peta  Batas  Desa.  Merupakan amanat Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  45  Tahun 2016  Tentang  Pedoman  Penetapan  dan  Penegasan  batas Desa, Pasal 8 ayat (1). 5. Peraturan  Wali  Kota  Tentang  Tata  Naskah  Dinas  Untuk Desa. Merupakan  amanat  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 10 ayat (2). 6. Peraturan  Wali  Kota  Tentang  SPM  Desa.  Merupakan amanat Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun 2017  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Desa,  Pasal  12 ayat (2).
2. Implementasi Visi Desa Berdaya Kota Berjaya.
2.1. Implementasi  Visi  Desa  Berdaya  Koya  Berjaya  dengan mewujudkan keberdayaan desa oleh Pemerintah Daerah Kota Batu dimasukkan pada arah kebijakan pembangunan tahun 2022.
2.2. Guna  mewujudkan  keberdayaan  desa  telah  ditetapkan  3  (tiga) sasaran, antara lain: a. Sasaran  1  (S1),  adalah  Meningkatnya  penataan  ruang  dan infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana;
b. Sasaran  2  (S2),  adalah  Meningkatnya  Kualitas  Pembangunan Desa; c. Sasaran  3  (S3),  adalah  meningkatnya  Kualitas  Lingkungan Hidup Desa. 2.3. Guna  mewujudkan  keberdayaan  desa,  pemerintah  daerah seharusnya memasukkan pengaturan lebih lanjut  UU Desa dengan produk  hukum  daerah  ke  dalam  strategi  yang  dimuat  pada
RPJMD, karena bahwa pembahasan tentang desa dari berbagai sisi, harus pula mendasarkan pada UU Desa.
2.4. Produk  hukum  daerah  yang  berkaitan  dengan  desa  yang  juga berpengaruh  atas  terwujudnya  visi  desa  berdaya  kota  barjaya antara lain:
a. Jenis Peraturan daerah. -   Peraturan  Daerah  Kota  Batu  yang  mengatur  tentang  Desa (Peraturan Daerah Kota  Batu  Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah Kota  Batu  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Desa). b. Jenis Peraturan Walikota. 1. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  besaran Alokasi  Dana  Desa,  Dana  Desa  dan  Bagi  hasil  pajak  dan retribusi daerah kepada desa.
2. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  pengelolaan keuangan desa. 3. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  pedoman penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa (APBDes).
4. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  pengelolaan asset desa;
5. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  pengadaan barang/ jasa di desa; 6. Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  daftar kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan bersekala local desa.
7. Peraturan  Walikota  Tentang  Tata  Cara  Penyusunan Peraturan di Desa. 8. Peraturan  Walikota  Tentang  Hasil  Pengelolaan  Tanah Bengkok Atau Sebutan Lain. 9. Peraturan  Walikota Tentang Petunjuk  Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
10. Peraturan Wali Kota Tentang SPM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, “Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”, Jakarta: Pustaka Pelajar.
Sarundajang, 1999, “Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah” , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Setiawan, Irfan, 2018, “Handbook Pemerintahan Daerah”, Yogyakarta:  Penerbit
Wahana Resolusi.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Soekanto, Soerjono, at all, 1985, “Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat” , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono, 2014, “Pengantar Penelitian Hukum” , Jakarta:  Universitas Indonesia.
Sydzily, TB. H. Ace Hasan, 2019, “Desentralisasi, Otonomi, Dan Pemekaran Daerah Di Indonesia” , Jakarta: Prenada Media Group.
Jurnal Ilmiah/Hasil Penelitian Bapelitbangda, 2018, “Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2018-2022” , Batu.
Habibi, Muhammad Mujtaba, 2015, “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten” , Malang: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.
Hayati, Tri, 2005, “Pilkada Dalam Era reformasi Pemerintahan Daerah (Pasca Putusan MK)” , Jakarta, Jurnal konstitusi, vol. 2, no. 1 Juli 2005.
Hisyam, Djihad, 2004, “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dan Pembangunan” , Yogyakarta: Majalah Ilmiah WUNY-UNY, Vol IV No 1 Februari 2004. Kholis, Nur, 2013, “Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktek Ekonomi Islam Di Indonesia” , Yogyakarta: Millah Jurnal Studi Agama. Vol. XIII. Moonti, Roy Marthen, 2017, “Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” , Jurnal Balireso, Vol. 19 No. 2 November 2017.
Nugraha, Al Fajar dan Atika Mulyandari, 2016, “Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Samarinda, Jurnal Pemikiran Hukum Islam “Mazahib”, Vol. XV, No. 2 Desember 2016.
Nuradhawati, Rira, 2019, “Dinamika Sentralisasi Dan Desntralisasi Di Indonesia” , Jakarta: Jurnal Academia Praja Universitas Jenderal Ahmad yani, Volume 2 No 1 – Februari 2019.
Simandjutak, Reynold, 2015, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional” , Manado: Jurnal Syariah Dan Hukum, Universitas Negeri Menado, Vol. 7 No.1 Juni 2015. Soemardi, Dedi, 1988, “Masalah Desentralisasi” , Depok: Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Sugiman, 2018, “Pemerintahan Desa” , Jakarta, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Oktaviani, Jusmalia dan Teguh Puja Pramadya, 2019, “Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli” , Semarang: Jurnal Indonesian Perspective. Sinar Grafika, 2014, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” , Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004  Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.