## Urgensi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik di Indonesia
Siti Sarah Solihat 1* , Gunadi 2
1,2) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
1) sitisarahsolihat@gmail.com , 2) triguna.gunadi@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 27 Januari 2023 Disetujui : 16 Februari 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
The Indonesian Government added electric  cigarettes  (e-cigarettes) as excise objects to improve the cigarette  excise  policy.  Since  2018,  the  level  of  e-cigarettes  has  increased  continuously.  The  age distribution  of  smokers  who  consume  e-cigarettes  is  also  starting  to  be  troubling.  Tobacco  Control Support and the Association of Indonesian Public Health discovered that many e-cigarettes smoker are young children and teenagers. To reduce the prevalence  rate of smokers, especially among children and teenagers, the Indonesian government made a policy to increase the excise tariffs and its minimum retail selling price. Increasing cigarette excise is often a problem because it has many impacts on other related  sectors.  In  contrast  to  regular  cigarettes,  e-cigarettes  had  not  much  relation  to  many  other sectors so the researchers aim to see whether increases in e-cigarette excise and minimum retail prices can help the government achieve its goals. By the government making an excise tariff policy, several sectors must be considered such as state revenue, consumption levels, involved sectors, and controlling illegal  cigarettes.  The  tariff  system  and  excise  structure  are  also  important  instruments  for  the government to control the level of cigarette  consumption. Researchers used qualitative methods and descriptive techniques to analyze data. The increase in excise tariffs for e-cigarettes has not reached its maximum, however increasing retail prices of e-cigarettes could also reduce consumption levels, especially the prevalence of using e-cigarettes among young kids and teenagers.
Keywords: E-cigarette; E-cigarette Excise; E-cigarette Excise Policy

## PENDAHULUAN
Sejak kemunculan pertama rokok elektrik atau yang biasa disebut Vape pada tahun 2003, jumlah penggunanya dari tahun ke tahun terus meningkat. Global Adult Tobacco Survey menunjukkan jumlah perokok  elektrik  per  2021  sebesar  3%,  angka  tersebut  sama  dengan  6,2  juta  dewasa  (Kemenkes  & WHO, 2022). Angka tersebut sudah meningkat 10 kali lipat  dibandingkan jumlah pada 2011 sebesar 0,3%.  Hal  itu  membuktikan  antusias  masyarakat  Indonesia  terhadap  rokok  elektrik  sangat  tinggi, sehingga  mendorong  munculnya  pedagang-pedagang  rokok  elektrik  di  platform online dan offline . Bigwanto  (2022)  menyebutkan  bahwa  pedagang  rokok  elektrik  yang  menjamur  sekarang  ini menyebabkan  masyarakat  mudah  mendapatkan  rokok  elektrik.  Harga  rokok  elektrik  termasuk terjangkau untuk kelas menengah ke atas, mulai dari kisaran ratusan ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah. Ketersediaan dan harga yang terjangkau membuat rokok elektrik mudah didapatkan bahkan oleh remaja  dan  anak-anak.  Banyaknya  masyarakat  mengkonsumsi  rokok  elektrik  terutama  di  kalangan remaja  didorong  oleh  persepsi  publik  bahwa  mengkonsumsi  rokok  elektronik  lebih  tidak  berbahaya
dibandingkan  mengkonsumsi  rokok  konvensional.  Pengguna  rokok  elektrik  berpendapat  bahwa perokok  konvensional  dapat  menggunakan  cairan  tersebut  sebagai  terapi  pengganti  nikotin  untuk membantu mereka berhenti merokok (Hayati et al., 2020).
Hasil kajian BPOM tentang bahayanya rokok elektrik tidak menjadikan prevalensi konsumsi rokok berkurang, termasuk prevalensi konsumsi atas rokok elektrik. Begitu juga hasil penelitian Global Youth Tobacco  Survey  pada  2019  dengan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  Nasional mendapatkan siswa yang telah mengetahui dan pernah mengonsumsi rokok elektrik terbanyak dalam rentang usia sekitar 13-15 tahun dengan presentase sekitar 41,5% (Gunardi et al., 2022). Begitu juga dalam  Atlas  Tembakau  2020  yang  diterbitkan  oleh  Tobacco  Control  Support-Ikatan  Ahli  Kesehatan Masyarakat  Indonesia, diketahui  anak-anak  yang duduk di Sekolah Dasar dan remaja yang duduk di Sekolah  Menengah  Pertama  sudah  pernah  mencoba  merokok,  dan  rokok  yang  dikonsumsi  termasuk rokok elektrik. Adapun rentang usia anak pertama merokok dengan jumlah tertinggi ada pada usia 15- 19 tahun dengan jumlah persentase sebesar 52,1%. Sedangkan usia termuda anak-anak mulai merokok yaitu pada usia 5-9 tahun dengan jumlah persentase sekitar 2,5%. Dalam Atlas Tembakau Indonesia 2020 tersebut diketahui pula salah satu jenis rokok yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja adalah Rokok Elektrik (Soewarso et al., 2020).
Banyaknya anak-anak dan remaja mengkonsumsi rokok elektrik adalah sebuah kondisi yang harus menjadi perhatian pemerintah, pemerintah juga memiliki tujuan untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  tingkat  kesehatan  masyarakat  Indonesia  adalah  salah  satu fundamentalnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengatur jumlah konsumsi dan juga peredaran atas barang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dalam mengaturnya, cukai menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur peredaran barang dalam masyarakat. Rokok elektrik  merupakan  barang  yang  harus  diatur  peredarannya,  oleh  karena  itu  pemerintah  mulai mengenakan  cukai  pada  rokok  elektrik  sejak  2018.  Sejak  pertama  kali  dikenakan  cukai,  tarif  cukai rokok elektrik sebesar tarif maksimal yaitu 57%. Pada 2022 pemerintah menaikkan cukai rokok dengan kenaikan rata-rata sebesar 10% yang berlaku pada 2023 dan 2024.
Hal  tersebut  didasarkan  pada  empat  aspek  penting  menurut  Wakil  Menteri  Keuangan,  Suahasil Nazara (Kemenkeu, 2022). Empat aspek penting tersebut yaitu, pertama adalah Pengendalian konsumsi yang  memiliki  kaitan  dengan  kesehatan.  Hal  tersebut  berdasarkan  dengan  amanat  yang  terkandung dalam  Undang-Undang  Cukai  dimana  pengenaan  cukai  juga  ditujukan  untuk  menurunkan  konsumsi dari pengeluaran rumah tangga. Kedua, aspek produksi yang berkaitan dengan keberlangsungan tenaga kerja.  Untuk  menaikkan  tarif  cukai  tidak  terlepas  dari  dampaknya  kepada  petani  tembakau,  pekerja, serta industri hasil tembakau secara keseluruhan. Ketiga adalah aspek penerimaan negara dan keempat adalah aspek pengawasan barang kena cukai ilegal. Rokok ilegal atau hasil tembakau ilegal seperti yang diproduksi  bukan  dari  yang  benar,  hasil  produksi  yang  tidak  menggunakan  pita  cukai,  dan menggunakan pakai pita cukai tidak sesuai dengan kategori yang seharusnya.
Penelitian tentang tarif cukai rokok elektrik di Indonesia beberapa kali dilakukan, seperti Bigwanto (2022)  menunjukkan  bahwa  penjualan  rokok  elektrik  di  Indonesia  masih  banyak  yang  tidak  sesuai dengan  aturan  perundang-undangan.  Gunardi  (2022)  meneliti  kebijakan  pengenaan  tarif  cukai  rokok dan mendapatkan bahwa pengenaan cukai pada rokok elektrik dapat mengendalikan target pasar petani tembakau  dan  pabrik  rokok  rumahan.  Sedangkan  Kowitt  et  al.  (2022)  menyimpulkan  bahwa  rokok elektrik tidak membantu perokok untuk berhenti merokok rokok konvensional, melainkan menambah jumlah  intensitas  merokoknya.  Dari  beberapa  penelitian  terdahulu,  belum  ada  pembahasan  tentang kenaikan  cukai  rokok  elektrik  dan  bagaimana  sistem  tarif  dan  struktur  yang  berlaku  untuk  rokok elektrik. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah sistem tarif pengenaan cukai dan struktur cukai atas rokok elektrik saat ini dapat membantu memberikan dampak terhadap konsumsinya di Indonesia. Selain itu, dengan sistem tarif dan struktur yang sekarang berlaku untuk cukai elektronik apakah sudah dapat memenuhi keempat aspek penting pendukung tujuan pemerintah.

## STUDI LITERATUR

## Rokok Elektrik
Rokok  elektrik  adalah  perangkat  yang  memanaskan  larutan  atau  biasa  disebut  e-liquid,  untuk membuat  aerosol  yang  dihirup.  Meskipun  perangkat  rokok  elektrik  paling  awal  menyerupai  rokok, banyak dari varietas yang lebih baru mengambil berbagai bentuk, seringkali menyerupai pena, gadget teknologi,  dan  barang  sehari-hari  lainnya  (van  der  Eijk  et  al.,  2021).  E-liquid,  yang  biasanya  (tetapi tidak  selalu)  mengandung  nikotin,  seringkali  mengandung  perasa  dan  aditif,  biasanya  dilarutkan  ke dalam larutan propilen glikol atau gliserin. Oleh karena itu, rokok elektrik bukanlah kelompok produk yang homogen, melainkan kategori perangkat, cairan elektrik, dan komponen produk yang luas, yang ketika dirakit, dimaksudkan untuk digunakan dengan cara yang sama seperti produk tembakau (van der Eijk  et  al.,  2021).  Sedangkan  menurut  Koyama  et  all  (2022)  rokok  elektrik  adalah  perangkat  yang dioperasikan dengan baterai yang biasa dirancang untuk mengirimkan nikotin dan zat tambahan lainnya kepada pengguna dalam bentuk aerosol. Di Indonesia, rokok elektrik merupakan produk yang termasuk dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Audrine, 2021).
Rokok elektrik sering dianggap lebih aman dari rokok konvensional oleh banyak penggunanya, namun  faktanya  rokok  tidak  benar-benar  lebih  aman  dibandingkan  dengan  jenis  produk  tembakau lainnya. Hasil dari kajian Badan POM menyatakan bahwa kandungan asap rokok elektrik  terdiri dari nikotin, air, gliserol, propilen glikol, dan pemberi rasa (Badan POM, 2017). Berdasarkan hal tersebut, maka  terlihat  bahwa  kandungan  nikotin  tetap  ada  dalam  rokok  elektrik,  kecuali  rokok  elektrik  yang memang  tidak  mengandung  nikotin.  Zat  nikotin  tersebut  yang  menjadi  salah  satu  sebab  yang memenimbulkan  rasa  ketagihan  bagi  konsumen  dan  sulit  berhenti  seperti  halnya  pada  rokok konvensional. Rokok elektrik yang beredar  memiliki kadar  nikotin yang berbeda-beda, mulai dari 0- 100 mg/ml. Selain itu, komponen lain yang terdapat pada vape adalah TSNA. TSNA adalah senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau yang terbentuk setelah melewati proses nitrosasi, bukan terkandung dalam daun tembakau hijau (Dinardo et al., 2019).

## Cukai Rokok
Cukai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung atas konsumsi dengan sifat taxes on specific goods and services , yang mana memiliki karakteristik dikenakan hanya kepada barang-barang tertentu ( selectivity in coverage ), dikenakan untuk tujuan tertentu ( discrimination in intent ), adanya pengawasan fisik oleh otoritas ( some form of quantitative measurement ) (Cnossen, 2005). Adapun pengenaan cukai pada suatu barang  yang dikonsumsi memiliki tujuan  seperti untuk meningkatkan pendapatan negara, menutup biaya ekternalitas, mengurangi tingkat konsumsi, memungut bayaran kepada pengguna jalan atas jasa yang disediakan pemerintah, dan tujuan lainnya (Cnossen, 2005). Umumnya cukai digunakan untuk  mencegah  masyarakat  mengkonsumsi  produk  tertentu  yang  menghasilkan  biaya  sosial  yang tinggi, seperti produk tembakau dan minuman beralkohol. Cnossen dan Smart  (2005) menyimpulkan bahwa  pengenaan  cukai  atas  rokok  memiliki  tujuan  utama  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara, selain itu argumen lainnya berpendapat pengenaan cukai atas rokok adalah untuk mencegah efek yang ditimbulkan kepada anak muda yang kurang  memahami risiko merokok dan cenderung meremehkan kerusakan kesehatan di masa depan. Fungsi regulasi yang terdapat dalam pengenaan cukai atas rokok dilakukan  oleh  pemerintah  karena  masyarakat  dianggap  sering  kali  melakukan  perbuatan  tanpa memperhatikan biaya eksternalitasnya (Rosdiana & Irianto, 2012).
Cukai  rokok  dianggap  instrumen  penting  bagi  pemerintah  untuk  menekan  tingkat  konsumsi hasil  tembakau  yang  dapat  menyebabkan  penyakit.  Sistem  tarif  cukai  rokok  dapat  menggunakan beberapa sistem seperti pengenaan cukai pada jumlah tetap per kuantitas ( specific rate ), persentase tetap atas harga jual barang (tarif advalorem), kombinasi dari kedua cara tersebut ( hybrid ) (Cnossen & Smart, 2005). Efektivitas kebijakan pengenaan cukai rokok dalam mengurangi konsumsi sebagian tergantung pada  sistem  cukai  yang  digunakan  dan  struktur  cukai  (seragam  atau  tarif  berjenjang)  (Prasetyo  & Adrison, 2020). Hal tersebut karena sistem cukai dan struktur cukai yang akhirnya menentukan harga, dalam hal tingkat dan  variasi. Persentase  kenaikan  tarif cukai  yang  sama dalam  sistem tertentu  akan menyebabkan  kenaikan  harga  rokok  yang  lebih  tinggi,  sehingga  membuat  rokok  menjadi  kurang terjangkau.  Struktur  pajak  berjenjang  memiliki  variasi  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pajak yang  seragam.  Sebenarnya  hal  tersebut  memberikan  keadilan  untuk  pengusaha  kecil  dan  menengah,
karena sudah pasti rokok yang diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah dikenakan tarif cukai yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  rokok  yang  diproduksi  perusahaan  rokok  besar.  Namun,  hal tersebut dapat menimbulkan dampak dengan  memungkinkan konsumen untuk beralih mencari rokok dengan harga yang lebih murah. Sebelum tahun 2005, Indonesia menerapkan sistem cukai ad valorem, kemudian antara tahun 2006 dan 2009 Indonesia beralih ke cukai spesifik yang dikenakan per batang rokok, karena dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan sistem ad valorem. Padahal, penggunaan cukai  spesifik  tidak  lebih  sederhana  dari  cukai  spesifik  yang  digunakan  di  Indonesia  karena  tarifnya didasarkan pada lapisan harga jual eceran (Santoso & Erlando, 2020).

## METODE
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dimana data yang berhasil  dikumpulkan  akan  disusun,  dijelaskan,  dan  selanjutnya  dianalisis  secara  komprehensif  dan mendalam.  Pendekatan  kualitatif  adalah  suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  eksplorasi  dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial yang ada di masyarakat  (Cresswell, 2009). Penelitian deskriptif yang didefinisikan sebagai suatu penelitian yang mencoba  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  sosial  dengan  tujuan  untuk  menyajikan  gambaran mengenai  keadaan  sosial  serta  hubungan-hubungan  yang  terdapat  di  dalamnya  (Neuman,  2014). Adapun  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  Pustaka.  Zed  (2018)  menjelaskan  bahwa studi kepustakaan adalah serangkaian proses berkenaan metode pengumpulan data dengan membaca, mencatat dan mengolah. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berasal dari jurnal, dokumen,  buku,  dan  laporan  lembaga  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  berhubungan  dengan kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia maupun negara lain. Dari data yang didapatkan, lalu peneliti mendeskripsikan  bagaimana  implementasi  kebijakan  pengenaan  cukai  rokok  elektrik  dan  dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan urgensi kenaikan tarif cukai rokok elektrik di Indonesia.

## HASIL

## Kebijakan Cukai Rokok Elektrik di Indonesia
Indonesia  mengatur  pengenaan  cukai  kepada  rokok  elektrik  pertama  kali  muncul  pada  tahun 2018, pengaturan cukai atas rokok elektrik dikenakan masuk dalam jenis ekstrak dan esens tembakau. Pada  2021,  Pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang  nomor  7  Tahun  2021  tentang  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menambahkan rokok elektrik sebagai satu jenis hasil tembakau dalam Barang Kena Cukai pada Pasal 4 ayat (1) huruf c. Pengaturan tarif cukai untuk rokok elektrik otomatis diatur terpisah dengan dijadikannya rokok  elektrik sebagai salah satu barang kena  cukai  dari  hasil  tembakau  lainnya.  Untuk  tarif  cukai  rokok  elektrik  pemerintah  menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok  Elektrik  dan  Hasil  Pengolahan  Tembakau  Lainnya.    Kebijakan  kenaikan  tarif  cukai  rokok seharusnya diterapkan agar dapat mengurangi penggunaan rokok. Jenis rokok elektrik yang dikenakan cukai sebelum terbitnya UU HPP diatur sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL) dalam Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai). Dalam UU HPP, rokok elektrik menjadi Barang Kena Cukai secara terpisah dari Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU HPP.
Dalam  Peraturan  turunan  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  menetapkan  tarif  cukai,  kategori pengenaan  rokok  elektronik  dibagi  kepada  ekstrak  dan  esens  yang  mana  terdapat  empat  jenis  yaitu batang,  cartridge,  kapsul,  dan  cair  pada  2018.  Sejak  2021,  rokok  elektrik  dibedakan  menjadi  rokok elektrik padat, rokok elektrik cair sistem terbuka, dan rokok elektrik cair sistem tertutup.  Besaran Harga Jual Eceran Minimum dan tarif cukai dari tahun 2018 s.d. 2024 diatur sebagaimana dalam tabel 1. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Indonesia sudah menggunakan dua sistem tarif cukai yang berbeda. Pada 2018-2021  menggunakan  sistem  cukai  yang  digunakan  adalah  advolarem  dan  pada  2022-2024 menggunakan sistem spesifik. Struktur cukai yang digunakan juga berbeda, pada 2018-2021 terdapat empat struktur dengan membedakan batang, cartridge, kapsul, dan cair.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume xx Nomor xx, Bulan Tahun DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx

## Tarif Cukai Rokok Elektrik di Indonesia
Indonesia  secara  keseluruhan  memperbolehkan  pemerintah  untuk  menggunakan  ketiga  sistem pengenaan  cukai  yang  mana  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  s.t.t.d. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Cukai.  Pada  Ayat  ayat  (1)  Pasal  tersebut  diatur pengenaan  cukai  pada  hasil  tembakau  menggunakan  sistem  tarif Advalorem dengan  tarif  cukai maksimal 57%. Sedangkan pada ayat (3) diatur bahwa tarif dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah (spesifik) atau penggabungan keduanya ( Hybrid ).
Tabel 1. Pengaturan tarif cukai rokok elektrik sejak 2018 – 2024 Tahun Berlaku Nomor PMK Pengenaan Cukai Kategori HJE Tarif 2018 PMK- 146/PMK.010/2017 Ekstrak dan Esens HPTL Diajukan oleh pengusaha pabrik/importir 57% 2019 PMK- 156/PMK.010/2018 Ekstrak dan Esens Tembakau Batang Rp1.350/batang 57% Cartridge Rp30.000/cartridge Kapsul Rp1.350/kapsul Cair Rp666/ml 2020 PMK- 152/PMK.010/2019 Ekstrak dan Esens Tembakau Batang Rp1.350/batang 57% Cartridge Rp30.000/cartridge Kapsul Rp1.350/kapsul Cair Rp666/ml 2021 PMK- 198/PMK.010/2020 Ekstrak dan Esens Tembakau Batang Rp1.350/batang 57% Cartridge Rp30.000/cartridge Kapsul Rp1.350/kapsul Cair Rp666/ml 2022 PMK- 193/PMK.010/2021 Rokok Elektrik REL Padat Rp5.190/gram Rp2.886/gram REL Cair Sistem Terbuka Rp445/ml Rp532/ml REL Cair Sistem Tertutup Rp6.030/ml Rp6.392/ml 2023 PMK- 192/PMK.010/2022 Rokok Elektrik REL Padat Rp5.527/gram Rp2.886/gram REL Cair Sistem Terbuka Rp938/ml Rp532/ml REL Cair Sistem Tertutup Rp37.365/cartridge Rp6.392/ml
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume xx Nomor xx, Bulan Tahun DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx
Tahun Berlaku Nomor PMK Pengenaan Cukai Kategori HJE Tarif 2024 Rokok Elektrik REL Padat Rp5.886/gram Rp3.074/gram REL Cair Sistem Terbuka Rp1.121/ml Rp636/ml REL Cair Sistem Tertutup Rp39.607/cartridge Rp6.776/ml
(Sumber: Kementerian Keuangan)
Tarif  cukai  untuk  rokok  secara  umum  terjadi  kenaikan  setiap  tahunnya,  tetapi  kenaikan  tarif terbaru  pada  tahun  2021  meningkat  cukup  signifikan  dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya. Pemerintah  memberlakukan  11  tingkatan  tarif  cukai  untuk  produk  hasil  tembakau.  Hal  tersebut menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  dengan  kebijakan  struktur  cukai  rokok  paling kompleks  (Audrine,  2021).  Jenjang  tersebut  berlaku  untuk  SKT,  SKM,  SPM  dan  SPTF/SKTF, sebagaimana besarannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya. Pengelompokan tersebut didasarkan pada jenis rokok, volume produksi rokok, dan harga eceran per unit. Struktur cukai rokok  berjenjang  bertujuan  untuk  mengakomodasi  perusahaan  rokok  skala  kecil,  terutama  yang memproduksi SKT lintingan tangan, yang lebih padat karya dibandingkan jenis rokok lainnya.
Sistem tarif cukai hasil tembakau Indonesia yang rumit menciptakan insentif bagi perusahaan tembakau untuk mengurangi tingkat produksi mereka agar termasuk dalam golongan pajak yang lebih rendah.  Pajak  tembakau  ditentukan  berdasarkan  jenis  rokok,  skala  dan  cara  produksi,  serta  kisaran harga eceran. Cukai rata-rata pada tahun 2019 adalah 44,7%, sedangkan cukai rokok maksimum yang diperbolehkan  menurut  undang-undang  cukai  adalah  57%.  Namun,  persentase  beban  pajak  rokok terhadap  harga  eceran  yaitu  cukai  ditambah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  pajak  rokok  lokal sebesar 58,3%. Tarif tersebut jika dibandingkan dengan beberapa  negara  ASEAN lainnya  termasuk tarif yang  rendah. Negara ASEAN lainnya, beban pajak rokok  adalah 70,0% di Thailand,  62,0% di Brunei, 67,5% di Singapura, 61,7% di Filipina, dan 53–58% di Malaysia (Kasri et al., 2021).
Pengenaan cukai pada rokok elektrik dapat dikatakan baru, karena pertama kali cukai dikenakan pada  rokok  elektrik  pada  2018.  Sejak  pertama  kali  dikenakan,  tarif  cukai  untuk  rokok  elektrik ditetapkan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  hasil  tembakau  lainnya.  Pada  2018-2021,  Indonesia mengenakan cukai atas rokok elektrik sebesar 57% (tarif cukai maksimal). Sedangkan untuk tembakau hasil  lainnya  hanya  berkisar  55%  dari  harga  jual  eceran  minimumnya.  Sistem  tarif  cukai  yang digunakan pada 2018-2021 adalah advolarem, sedangkan sejak 2022 sampai dengan sekarang sistem tarif yang digunakan adalah tarif spesifik.
Untuk  besaran  tarif  untuk  cukai  rokok  elektrik  dari  tahun  2022  mengalami  penurunan dibandingkan  tarif  cukai  rokok  elektrik  pada  tahun  2021.  Pada  tahun  2021,  pemerintah  masih menggunakan sistem advolarem untuk tarif cukai rokok elektrik sebesar 57%. Sedangkan pada tahun 2022,  pemerintah  menggunakan  tarif  spesisik  sebesar  Rp3.074,00/gram  untuk  rokok  elektrik  padat, Rp636,00/ml untuk rokok elektrik cair sistem terbuka, dan Rp6.776,00/ml untuk rokok elektrik cair sistem tertutup. Jika melihat persentase tarif atas harga jual eceran minimum, maka tarif cukai rokok elektrik hanya sekitar 55%.
Hasil penelitian Lestari (2018) memperlihatkan bahwa kenaikan harga jual eceran rokok akibat penyederhanaan  struktur  tarif  cukai  lebih  efektif  untuk  mengurangi  konsumsi  rokok  dibandingkan kenaikan  harga  jual  eceran  rokok  akibat  kenaikan  tarif  cukai  biasa.  Sejalan  dengan  kebijakan pemerintah Indonesia, yang mana untuk tahun 2023 tarif cukai tidak ada kenaikan melainkan hanya kenaikan  harga  jual  eceran  minimum.  Sedangkan  untuk  2024,  pemerintah  Indonesia  menetapkan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume xx Nomor xx, Bulan Tahun DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx
kenaikan  sekitar  6,5%  untuk  tarif  cukai  dan  harga  jual  eceran  minimum.  Untuk  struktur  tarif  cukai rokok elektrik tidak serumit struktur rokok konvensional. Struktur rokok elektrik hanya dibagi menjadi empat jenis pada 2018-2021, yaitu batang, cartridge, kapsul, dan cair. Lalu pada 2022-2024 struktur cukai rokok elektrik menjadi tiga, yaitu rokok elektrik padat, rokok elektrik sistem tertutup, dan rokok elektrik sistem terbuka. Kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai perlu dilanjutkan karena efektif untuk mengurangi konsumsi rokok.
Chaloupka dan Shang et al. dalam Prasetyo dan Adrison (2020) sepakat bahwa pajak rokok yang spesifik  dan  seragam  dianggap  paling  efektif  di  antara  sistem  pajak  lainnya  karena  menghasilkan kenaikan  harga  yang  lebih  besar  dan  variasi  yang  lebih  rendah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  untuk kebijakan rokok elektrik saat ini sudah pada tahap sistem administrasi yang sederhana, karena tidak terlalu banyaknya struktur tarif cukai pada setiap jenis rokok elektrik. Tarif cukai yang tinggi untuk produk  rokok  elektrik  juga  diperlukan,  karena  jumlah  perokok  elektrik  di  bawah  umum  trus bertambah.  Hal  tersebut  karena  banyak  yang  menganggap  bahwa  merokok  dengan  rokok  elektrik memiliki risiko yang lebih rendah dari rokok tradisional dan harga rokok elektrik yang masih sangat terjangkau bagi remaja dan anak di bawah umur.

## PEMBAHASAN

## Implementasi Cukai Rokok Elektrik di Indonesia
Kebijakan cukai atas rokok  tidak terlepas dari keempat  aspek  yang menjadi pertimbangan pemerintah  sebagai  dasar  penentu.  Aspek  pertama  yaitu  pengendalian  konsumsi  yang  memiliki kaitan  dengan  kesehatan.  Cukai  merupakan  instrumen  yang  dapat  digunakan  pembuat  kebijakan untuk  mengurangi  penggunaan  produk  tembakau,  dan  dapat  secara  khusus  dimanfaatkan  untuk mengurangi penggunaan produk yang berbahaya atau untuk mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat (Kowitt et al., 2022). Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan agar pemerintah menaikkan cukai rokok hingga 70% untuk menaikkan harga rokok  dan  secara  progresif  mengurangi  konsumsi  rokok,  Indonesia  dapat  meniru  Thailand  dan Filipina  yang  berhasil  menjadikan  kebijakan  cukai  rokok  sebagai  regulator  utama  yang mempengaruhi prevalensi rokok (Susilawati et al., 2022).
Indonesia dari tahun ke tahun  sudah menaikkan tarif cukai rokok  secara konsisten selama beberapa tahun terakhir, tetapi indeks keterjangkauan atas rokok tidak berubah secara signifikan. Hal  tersebut  menjadikan  kegunaan  cukai  rokok  dipertanyakan,  karena  tidak  mempengaruhi perilaku  masyarakat  untuk  berhenti  merokok  (Susilawati  et  al.,  2022).  Berdasarkan  fenomena tersebut dikuatkan oleh data dari Global Tobacco Epidemic Report 2019 WHO dalam  Susilawati (2022)  yang  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  kawasan  Asia  Pasifik dengan harga rokok terendah pada tahun 2018. Hal ini disebabkan baik kenaikan harga cukai dan rokok  yang  dilakukan  Indonesia  dengan  tetap  berada  di  bawah  tingkat  inflasi  maupun  kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.
Hal yang sama berlaku juga pada fenomena rokok elektrik. Sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018, tidak membuat jumlah pengguna rokok elektrik berkurang. Jumlah pengguna rokok  elektrik  dari  tahun  ke  tahun  terus  bertambah,  data  dari Global  Adult  Tobacco  Survey menunjukkan jumlah perokok elektrik sampai tahun 2021 saja sudah sebanyak 6,2 juta pengguna dewasa yang berarti angka tersebut telah naik sebanyak 10 kali lipat sejak tahun 2011 (Kemenkes & WHO, 2022). Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh persepsi publik bahwa merokok dengan  rokok  elektrik  dianggap  lebih  aman  dibandingkan  dengan  merokok  dengan  rokok konvensional, oleh karena itu penggemar rokok elektrik bahkan berpendapat bahwa rokok elektrik dapat menjadi alat terapi pengganti nikotin ketika berusaha berhenti merokok (Dinardo & Rome, 2019). Padahal penelitian lain menunjukkan bahwa rokok elektrik bukanlah alat yang efektif untuk berhenti  merokok,  karena  orang  yang  merokok  menggunakan  rokok  elektrik  cenderung  kembali merokok secara eksklusif (Caponnetto et al., 2012). Hal tersebut karena sebenarnya rokok elektrik tidak  sepenuhnya  bebas  dari  bahan  aditif  seperti  nikotin.  Hasil  penelitian  Koyama  et  al.  (2022) menunjukkan  bahwa  62,3%  responden  pengguna  rokok  elektrik  di  Jepang  menggunakan  cairan nikotin ketika menggunakan rokok elektrik.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume xx Nomor xx, Bulan Tahun DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx
Dari perspektif kesehatan, semakin banyak penelitian yang terus menunjukkan bahwa rokok elektrik menimbulkan sejumlah risiko kesehatan, dan kemungkinan juga ada risiko jangka panjang yang  belum  diketahui.  Chun  et  al.  (2017)  mengidentifikasi  sejumlah  bahan  kimia  yang  biasa ditemukan dalam uap rokok elektrik, seperti diacetyl dan cinnamaldehyde, yang terbukti memiliki efek  berbahaya  jika  dihirup  dalam  keadaan  lain.  Rubinstein  et  al.  (2018)  menemukan  tingkat senyawa organik beracun yang jauh lebih tinggi, seperti akrolein dan akrilamida, pada remaja yang melakukan  vaping  (merokok  elektrik)  dibandingkan  dengan  sampel  kontrol  yang  tidak  pernah vaping dan tidak merokok. Selain mengandung zat berbahaya, vaping juga memiliki efek samping kardiometabolik yang sebanding dengan merokok, termasuk efek pada berat badan, glukosa, dan distribusi lemak tubuh (Newman & Nurfaiza, 2022).
Potensi  umum  rokok  elektrik  bertindak  sebagai  pintu  gerbang  untuk  merokok,  selain  itu risiko  sosial  yang  lebih  luas  dari  menormalisasikan  merokok  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari penggunaan rokok elektrik secara luas. Sayangnya kedua hal tersebut belum dipahami dengan baik oleh  masyarakat.  Berdasarkan  dari  banyak  penelitian  dan  data-data  hasil  survey  atas  jumlah konsumsi rokok elektrik, Pemerintah harus terus mengevaluasi kebijakan atas rokok elektrik. Cukai yang  sebagai  instrumen  untuk  mengatur  konsumsi  atas  barang  tertentu,  menjadikan  pengaturan cukai atas rokok elektrik adalah hal yang penting. Kebijakan yang mempengaruhi naiknya  harga rokok elektrik kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan penggunaan rokok elektrik secara signifikan (Huang et al., 2014). Lebih khususnya lagi dapat mengurangi konsumsi rokok elektrik di kalangan remaja. Sebuah studi oleh Huang, Tauras, dan Chaloupka (2014) menunjukkan bahwa konsumen  rokok  elektrik  mungkin  lebih  responsif  terhadap  perubahan  harga  daripada  rokok tembakau. Bukti tentang efek cukai pada rokok dan rokok elektrik menunjukkan bahwa tipe pajak ini masih yang paling efektif dalam menekan jumlah konsumsi.
Aspek  kedua  adalah  produksi  yang  berkaitan  dengan  keberlangsungan  tenaga  kerja, termasuk petani tembakau serta industri hasil termbakau secara keseluruhan. Hasil dari penelitian yang  dilakukan  Susilawati  et  al.  (2022)  menunjukkan  bahwa  konsumsi  rokok  dalam  masyarakat akan tetap stabil meskipun harga rokok naik akibat kebijakan cukai. Oleh karena itu, Pemerintah di satu sisi dapat menaikkan cukai rokok sampai sesuai rekomendasi dari WHO (70%) untuk tujuan penerimaan negara, dan tetap dapat menjaga keseimbangan jumlah lapangan kerja di industri hasil tembakau. Hal tersebut bisa juga berlaku untuk rokok elektrik, melihat pangsa pasar rokok elektrik dapat dikatakan pada masyakarat menengah ke atas. Jika pemerintah menaikkan harga jual eceran minimum  dan  tarif  cukai  rokok  elektrik,  dampak  yang  diberikan  kepada  pasar  tembakau  dan industri hasil tembakau tidak sebesar ketika pemerintah menaikkan harga jual eceran minimum dan tarif  cukai  rokok  konvensional.  Menurut  Audrine  (2021)  dalam  laporannya  menyebutkan  tiga kondisi yang mempengaruhi kondisi petani tembakau di Indonesia, yaitu penurunan pendapatan, perubahan iklim, dan kurangnya teknologi peningkatan. Dari ketiga hal tersebut, naiknya tarif cukai dari  tahun  ke  tahun  bukanlah  alasan  utama  yang  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  penjualan petani tembakau. Selain itu, industri rokok elektrik belum terlalu banyak menyerap tenaga kerja, sehingga  kenaikan  tarif  cukai  dan  harga  jual  eceran  minimum  tidak  memberikan  dampak  yang signifikan untuk keberlangsungan tenaga kerja di Indonesia.
Nguyen  et  al.  (2020)  menjelaskan  kondisi  di  Vietnam  bahwa  setiap  kenaikan  cukai  hasil tembakau akan berdampak positif pada output nasional dan lapangan kerja. Industri tembakau tidak akan  terpengaruh  secara  signifikan  karena  kontribusinya  yang  kecil  terhadap  perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja di Vietnam.  Padahal hasil produksi rokok di Vietnam sebesar 80%  untuk  konsumsi  dalam  negeri,  sedangkan  20%  sisanya  diekspor.  Sebaliknya,  dengan menaikkan tarif cukai rokok maka dapat membuka lapangan kerja di sektor lainnya. Hal tersebut karena  masyarakat  akan  mengalihkan  konsumsi  mereka  ke  hal  lainnya  ketika  harga  rokok  tidak terjangkau,  sehingga  sektor  lainnya  menyerap  konsumen  yang  tadinya  mengkonsumsi  rokok. Melihat  kondisi  Indonesia  yang  hampir  sama  dengan  Vietnam,  hal  tersebut  dapat  menjadi  dasar tolak ukur Pemerintah Indonesia dalam menentukan tarif cukai rokok elektrik.
Suprihanti et al. (2018) yang menyatakan kenaikan cukai rokok memang akan memberikan dampak  pada  penurunan  produksi,  namun  harga  komoditas  tersebut  masih  meningkat  di  tingkat industri  dan  tingkat  petani  meski  dalam  jumlah  kecil.  Menurut  John  et  al.  dalam  Nguyen  et  al. (2020)  hal  tersebut  sama  dengan  kasus  di  India,  dimana  menunjukkan  bahwa  uang  yang  tidak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume xx Nomor xx, Bulan Tahun DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx
dibelanjakan  untuk  hasil  tembakau  karena  alasan  berhenti  merokok  atau  mengurangi  merokok karena  harga  barang  hasil  tembakau  naik,  tidak  akan  hilang  dari  perekonomian.  Hal  tersebut mendorong  masyarakat  menggunakan  uang  tersebut  untuk  konsumsi  barang  dan  jasa  lainnya, dengan begitu dapat mendorong produksi industri selain industri hasil tembakau. Kemenkeu (2022) memperkirakan  kebijakan  kenaikan  cukai  hasil  tembakau  kurang  lebih  6%-10%  memberikan kenaikan  inflasi  sekitar  0,1-0,2 percentage  point .  Hal  tersebut  memperlihatkan  dampak  dari kenaikan tarif cukai relatif kecil pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  jika  dalam  suatu  negara  industri  tembakau menyumbang  sebagian  kecil  dari  output  ekonomi  dan  memiliki  hubungan  yang  lemah  dengan industri lain, maka cukai atas hasil tembakau yang lebih tinggi dapat mengurangi permintaan hasil tembakau.  Berkurangnya  permintaan  memberikan  kesempatan  untuk  industri  lain  berkembang karena adanya perpindahan permintaan dari hasil tembakau. Jika penerimaan atas barang  lainnya tersebut meningkat, maka akan mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja baru di industri lain selain industri hasil tembakau. Jika industri hasil tembakau memiliki proporsi yang besar dalam output  perekonomian,  maka  cukai  yang  lebih  tinggi  atas  hasil  tembakau  akan  berdampak  pada output  perekonomian  dalam  jangka  pendek  dan  lapangan  pekerjaan  dari  industri  tembakau  dan seluruh  perekonomian  pada  umumnya.  Besarnya  tergantung  pada  harga-elastisitas  permintaan tembakau  dan  barang  hasil  tembakau.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  yang  mendukung perusahaan dan buruh menjadi sangat penting (Nguyen et al., 2020). Selain itu Audrine (2021) juga menyatakan bahwa tingkat impor daun tembakau masih lebih besar daripada expor daun tembakau dalam  negeri.  Pada  tahun  2021  saja,  Indonesia  mengimport  116,9juta  ton  tembakau  (Pratama, 2022).  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  tidak  terdapatnya  jenis  tembakau  yang  dibutuhkan  di Indonesia, sehingga pengusaha harus mengimpor jenis tembakau tertentu. Sedangkan untuk rokok elektrik  tidak  memiliki  hubungan  erat  dengan  produksi  tembakau  Indonesia.  Oleh  karena  itu, kenaikan harga jual eceran minimum dan tarif cukai atas rokok elektrik tidak memberikan dampak yang signifikan   untuk petani tembakau.
Aspek  ketiga  adalah  menunjang  penerimaan  negara.  Cukai  yang  termasuk  dalam  kategori pajak tidak langsung sudah pasti tidak terlepas dari salah satu fungsi pajak tujuan cukai yaitu raise revenue  for  general  purposes (Cnossen,  2005).  Dengan  dikenakannya  cukai  atas  rokok  elektrik negara dapat menambah penerimaan sejalan dengan meningkatnya konsumsi rokok elektrik. Hal tersebut karena diperkirakan pasar rokok elektrik global telah berkembang sekitar US$50 juta pada tahun  2005  menjadi  lebih  dari  US$20  miliar  pada  tahun  2019,  dan  diperkirakan  akan  tumbuh menjadi US$34 miliar pada tahun 2024 (van der Eijk et al., 2021). Dengan nilai penjualan yang besar,  maka  terdapat  basis  cukai  yang  terus  bertambah,  sehingga  tingkat  penerimaan  cukai  juga dapat  bertambah  dari  rokok  elektrik  di  Indonesia.  Dengan  perkiraan  basis  cukai  tersebut, Pemerintah  harus dapat menentukan sistem tarif dan struktur cukai yang tepat agar dampak dari kenaikan  cukai  tidak  terlalu  signifikan.  Sistem  tarif  spesifik  yang  digunakan  saat  ini  dapat memberikan  kepastian  untuk  penjual  rokok  elektrik  dalam  menentukan  harga  jual.  Pada  2023 kenaikan nilai hanya untuk Harga Jual Eceran saja, tidak untuk tarif cukai. Dengan kenaikan Harga Jual Eceran tersebut maka Dasar Pengenaan Pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai juga dapat naik sehingga dapat menambah penerimaan negara.
Aspek keempat adalah pengawasan rokok ilegal. Kenaikan tarif cukai rokok diikuti potensi kenaikan jumlah rokok ilegal (Kasri et al., 2021). Berdasarkan laporan Bea Cukai, untuk saat ini jumlah  rokok  elektrik  ilegal  tidak  signifikan  jika  dibandingkan  dengan  peredaran  rokok konvesional.  Hal  tersebut  tetap  menjadi  perhatian  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  atas pengawasannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menyita rokok elektrik cair sebanyak 1.085liter, cartridge 13.393 buah, dan heatstick 2.160 batang pada 2021 (Mediaindonesia, 2022). Sedangkan pada 2022 peredaran naik sebanyak 57% dari tahun sebelumnya. Total barang rokok elektrik  ilegal  yang  disita  sebanyak  563liter  cairan,  22.949  buah  cartridge,  dan  2.160 heatstick (Mediaindonesia,  2022).  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  peredaran  rokok  elektrik  terus bertambah setiap tahunnya, jika tidak diawasi peredarannya dan penjualannya, maka pasar anak- anak dan remaja akan sangat mudah untuk mendapatkan rokok elektrik tersebut.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume xx Nomor xx, Bulan Tahun DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx

## KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di  atas dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut: Pertama, berbeda dengan hasil tembakau lainnya, rokok elektrik pada saat ini belum memberikan efek penyerapan tenaga  kerja  sebagaimana  Industri  hasil  tembakau  lainnya.  Maka  kenaikan  cukai  rokok  elektrik tidak memberikan dampak signifikan pada berkurangnya lapangan kerja. Kedua, pengenaan cukai kepada  rokok  elektrik  juga  dapat  berpotensi  meningkatkan  penerimaan  negara  dan  memperluas basis cukai, karena penggunaan rokok elektrik sudah mencapai jutaan dan terus bertambah setiap tahunnya.  Ketiga,  sistem  tarif  spesifik  dan  struktur  cukai  seragam  yang  kini  digunakan  dalam menentukan tarif cukai lebih efektif untuk tujuan mengurangi konsumsi rokok elektrik terutama di tingkat anak-anak dan remaja. Kenaikan harga jual eceran rokok akibat penyederhanaan struktur tarif cukai lebih efektif untuk mengurangi konsumsi rokok dibandingkan kenaikan harga jual eceran rokok akibat kenaikan tarif cukai biasa dan efektifitas kebijakan tarif cukai tidak hanya bergantung pada besarnya tarif cukai rokok saja, tetapi juga pada besaran Harga Jual Eceran dan tingkatan kelas jenis  rokok  (Lestari,  2018). Keempat,  Pemerintah  harus  dapat  mendorong  hasil  tembakau  untuk ekpor  dengan  membantu  kemudahan  administrasi  dan  fasilitas  pajak  lainnya.    Dengan  begitu, pengusaha dapat terbantu untuk menghadapi dampak kenaikan cukai dan lapangan kerja di bidang rokok  elektrik  terus  bertambah.  Kelima,  tingkat  bahaya  rokok  elektrik  tidak  lebih  rendah dibandingkan rokok konvensional. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan merasa lebih aman mengkonsumsi rokok elektrik dibandingkan rokok konvensional. Oleh karena itu, untuk menjaga  tingkat  konsumsi  terutama  di  tingkat  anak-anak  dan  remaja,  tarif  cukai  dan  harga  jual eceran minimum atas rokok elektrik tidak lebih rendah dari rokok konvensional. Salah satu cara penekanan prevalensi penggunaan rokok elektrik adalah dengan menentukan tarif yang tidak terlalu rendah.  Keenam  adalah  empat  aspek  yang  menjadi  dasar  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengatur tarif cukai sudah terpenuhi.

## REFERENSI
Audrine, P. (2021). A Policy Perspective on Tobacco Farming and Public Health in Indonesia .
Badan POM. (2017). Kajian Rokok Elektrik di Indonesia (Cetakan Kedua).
Bigwanto, M., Muhammad, F., Widad, S. M., & Yudha, L. (2022). Product variety and regulation avoidance  in  the  sale  of  new  tobacco  products:  findings  from  a  point-of-sale  survey  in Indonesia. Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy , 17 (1). https://doi.org/10.1186/s13011-022-00507-w
Caponnetto,  P.,  Campagna,  D.,  Papale,  G.,  Russo,  C.,  &  Polosa,  R.  (2012).  The  emerging phenomenon  of  electronic  cigarettes. Expert  Review  of  Respiratory  Medicine , 6 (1),  63–74. https://doi.org/10.1586/ers.11.92
Chun, L. F., Moazed, F., Calfee, C. S., Matthay, M. A., & Gotts, J. E. (2017). Pulmonary toxicity of e-cigarettes. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol , 313 , 193–206. https://doi.org/10.1152/ajplung.00071.2017.-Electronic
Cnossen,  S.  (2005). Theory  and  Practice  of  Excise  Taxation:  Smoking,  Drinking,  Gambling,
Polluting, and Driving (S. Cnossen, Ed.; First). Oxford University Press Inc.
Cnossen, S., & Smart, M. (2005). Taxation of Tobacco. In Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving (First). Oxford University Press.
Cresswell,  J.  W.  (2009). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Method Approaches (3rd ed.). Sage Publication.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume xx Nomor xx, Bulan Tahun DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx
Dinardo, P., & Rome, E. S. (2019). Vaping: The new wave of nicotine addiction. Cleveland Clinic Journal of Medicine , 86 (12), 789–798. https://doi.org/10.3949/ccjm.86a.19118
Gunardi, G., Veranita, M., Agung, T., & Febyola, D. (2022). Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif
Cukai Rokok. Jurnal Co Management , 4 (2), 710–720.
https://doi.org/10.32670/comanagement.v4i2.1277
Hayati,  I.,  Helmi,  R.,  &  Wuryanta,  E.  W.  (2020).  Rokok  Elektronik  dan  Silang  Sengkarut Komunikasi.
WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 19 (1), 121.
https://doi.org/10.32509/wacana.v19i1.1036
Huang, J., Tauras, J., & Chaloupka, F. J. (2014). The impact of price and tobacco control policies on  the  demand  for  electronic  nicotine  delivery  systems. Tobacco  Control , 23 ,  iii41–iii47. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-051515
Kasri, R. A., Ahsan, A., Wiyono, N. H., Jacinda, A. R., & Kusuma, D. (2021). New evidence of illicit  cigarette  consumption  and  government  revenue  loss  in  Indonesia. Tobacco  Induced Diseases , 19 (November). https://doi.org/10.18332/TID/142778
Kemenkes, & WHO. (2022). Global Adult Tobacco Survey .
Kowitt, S. D., Anshari, D., Orlan, E. N., Kim, K. S., Ranney, L. M., Goldstein, A. O., & Byron, M.
J.  (2022).  Impact  of  an  e-cigarette  tax  on  cigarette  and  e-cigarette  use  in  a  middle-income country:  A  study  from  Indonesia  using  a  pre-post  design. BMJ  Open , 12 (5). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055483
Koyama, S., Tabuchi, T., & Miyashiro, I. (2022). E-Cigarettes Use Behaviors in Japan: An Online Survey. International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health , 19 (2). https://doi.org/10.3390/ijerph19020892
Lestari,  N.  I.  (2018).  Pengaruh  penyederhanaan  struktur  tarif  cukai  spesifik  terhadap  konsumsi rokok.
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI , 2 (1).
https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.180
Nazir, M. (2009). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Neuman,  W.  L.  (2014). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches . Pearson Education.
Newman, J., & Nurfaiza, M. W. (2022). Policy design, non-design, and anti-design: the regulation of e-cigarettes
in Indonesia.
Policy Studies , 43 (2), 226–243.
https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708887
Nguyen, H. T. T., Giang, L. T., & Pham, T. N. (2020). Impacts of higher tobacco tax on output and employment  in  Vietnam. Journal  of  Economics  and  Development , 22 (1),  167–182. https://doi.org/10.1108/jed-11-2019-0058
Prasetyo,  B.  W.,  &  Adrison,  V.  (2020).  Cigarette  prices  in  a  complex  cigarette  tax  system:
Empirical evidence from Indonesia.
Tobacco
Control , 29 (6), 618–623. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054872
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume xx Nomor xx, Bulan Tahun DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx
Pratama,  W.  P.  (2022,  November  4). Setelah  Cukai  Rokok  Naik,  Jokowi  Siap  Batasi  Impor Tembakau .  https://ekonomi.bisnis.com/read/20221104/9/1594901/setelah-cukai-rokok-naik- jokowi-siap-batasi-impor-tembakau
Rosdiana,  H.,  &  Irianto,  E.  S.  (2012). Pengantar  Ilmu  Pajak:  Kebijakan  dan  Implementasi  di Indonesia (1st ed.). Rajawali Press.
Rubinstein, M. L., Delucchi, K., Benowitz, N. L., & Ramo, D. E. (2018). Adolescent Exposure to Toxic Volatile Organic Chemicals From E-Cigarettes. Pediatrics , 141 (4). https://doi.org/10.1542/peds.2017-3557
Santoso, D. B., & Erlando, A. (2020). Tobacco excise tax policy in indonesia: Who does reap the benefits? Entrepreneurship and
Sustainability Issues , 8 (1), 1108–1121.
https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(74)
Soewarso,  K.,  Siregar,  H.,  Kusuma,  M.,  Hikmah,  L.,  Fauzi,  R.,  &  Antojo,  A.  (2020). Atlas Tembakau Indonesia 2020 .
Suprihanti,  A.,  Sinaga,  B.  M.,  &  Kustiari,  R.  (2018).  International  Journal  of  Economics  and Financial  Issues The  Impact of Cigarette Excise Tax Policy on Tobacco Market and Clove Market in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues , 8 (6), 54–60. https://doi.org/10.32479/ijefi.7228
Susilawati, N., Abyan, D., Aruan, S. C., & Angwyn, M. (2022). Does the increase in the cigarette excise  tax  affect  cigarette  consumption? International  Journal  of  Public  Health  Science , 11 (4), 1537–1552. https://doi.org/10.11591/ijphs.v11i4.21887
van der Eijk, Y., Tan Ping Ping, G., Ong, S. E., Tan Li Xin, G., Li, D., Zhang, D., Min Shuen, L.,
&  Kee  Seng,  C.  (2021).  E-Cigarette  Markets  and  Policy  Responses  in  Southeast  Asia:  A Scoping  Review. International  Journal  of  Health  Policy  and  Management . https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.25
Zed, M. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan (5th ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.