## ALIRAN SESAT DAN GERAKAN BARU KEAGAMAAN (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia)

## Umi Sumbulah
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ummisumbulah@gmail.com

## Abstract
One typology of new religious movements in Indonesia based on the essence of  teachings was the group which was considered heretical by the competent authorities, namely the Kingdom  of  God  which  led  by  Lia  Aminuddin  and  al  -Qiyadah  al-Islamiyah  led  by Ahmad Moshadeq. Under Act No. PNPS 1 In 1965, the two groups were assessed deviant and criminal breaking so that the perpetrator was sentenced to a maximum of 5 years in prison.  Considering  the  provisions  contained  in  the  ICCPR  which  has  been  ratified  by Indonesia,  where  the  law  is  contrary  to  the  values  of  human  rights  which  have  been adopted  in  the  constitution  and  legislation  that  produced  the  Reform  Era.  Legislation which is a product of the Old Order law has been used by New Order for restrictions and co-optation to the development of religious freedom and belief in Indonesia.
Salah satu tipologi gerakan baru keagamaan di Indonesia berdasarkan hakikat ajarannya adalah kelompok yang dinilai sesat oleh otoritas berwenang, yakni Kerajaan Tuhan yang dipimpin Lia Aminuddin dan al-Qiyadah al-Islamiyah yang dipimpin Ahmad Moshadeq. Berdasarkan  UU  PNPS  No.  1  tahun  1965,  dua  kelompok  tersebut  dinilai  sesat  dan melanggar  pidana  sehingga  pelakunya  dijatuhi  hukuman  maksimal  5  tahun  penjara. Menimbang  ketentuan  yang  terdapat  dalam  ICCPR  yang  telah  diratifikasi  Indonesia, keberadaan  UU  itu  bertentangan  dengan  nilai-nilai  HAM  yang  telah  diadopsi  dalam konstitusi dan perundang-undangan yang diproduksi era reformasi. Undang-undang yang merupakan  produk  hukum  Orde  Lama  tersebut  telah  digunakan  oleh  Orde  Baru  untuk pembatasan  dan  ‚kooptasi‛  terhadap  perkembangan  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan di Indonesia.
Kata Kunci: Aliran sesat, Gerakan baru, HAM
Di  Indonesia,  terdapat  fenomena  aliran sesat  dan  gerakan  baru  keagamaan  ( new religious  movement/  NRM).  Sekte  Kerajaan Tuhan  pimpinan  Lia  Aminuddin  (Lia  Eden), aliran  Qur’an  Suci,  juga  al-Qiyadah  al- Islamiyah  pimpinan  Ahmad  Moshadeq,  dapat disebut  sebagai  contoh  adanya  gerakan  baru keagamaan. Al-Qiyadah al-Islamiyah pimpinan Ahmad Moshadeq yang mengajarkan syahadat baru,  nabi  baru  sesudah  Nabi  Muhammad SAW,  serta  tidak  mewajibkan  shalat,  puasa, dan  haji  bagi  anggotanya,  dinilai  telah menyimpang  dari  ajaran  Islam.  Karena  itu, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah memfatwa  haram  dan  secara  resmi  melarang aliran tersebut, pada nomor 4 tahun 2007 yang
dikeluarkan  pada  tanggal  3  Oktober  2007. 1 Fatwa  tersebut  kemudian  diikuti  oleh  MUI daerah-daerah  di  Indonesia,  seperti  MUI Sumatera  Barat,  MUI  Kabupaten  dan  Kota Malang,  dan  MUI  Kabupaten  Blitar. Pelarangan terhadap aliran ini didasarkan pada hasil  rapat  koordinasi  (rakor)  pengawas  aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) yang diikuti sejumlah instansi, seperti Kementerian Agama,  Dinas  Kebudayaan,  MUI  serta kepolisian.  Pelarangan  itu  pada  awalnya diberlakukan  di  seluruh  Jakarta,  kemudian disusul  Depok  dan  kemudian  pelarangan tersebut  juga  diberlakukan  di  seluruh Indonesia.  Baik  pemimpin  maupun  pengikut
1 Harian Umum Jawa Pos, 30 Oktober 2007.
158 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 157-165 aliran ini dapat ditindak secara pidana dengan dinyatakan  melanggar  pasal  156  KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. 2
Gerakan  baru  keagamaan  ( new  religious movement),  bisa  ditipologikan  berdasarkan hakikat
ajarannya; kecenderungan pemahamannya, maupun ekspresi keagamaannya.  Ditilik  dari  aspek  hakikat ajarannya,
gerakan baru keagamaan sebagaimana  disebutkan  di  atas,  baik  yang memiliki  anggota  kelompok  yang  banyak, cukup  banyak  maupun  yang  sedikit,  gerakan tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  gerakan atau  ajaran  sesat.  Dinilainya  sesat  ajaran kelompok  ini  misalnya  dapat  diverifikasi berdasarkan  ajaran  pokok  Islam  yang  telah diyakini  pada  umumnya  oleh  mayoritas  umat Islam,  seperti  pada  rukun  iman  dan  rukun Islam.  Kelompok  tersebut  di  antaranya  aliran Kerajaan Tuhan pimpinan Lia Aminuddin (Lia Eden),  aliran  Qur’an  Suci  di  Jakarta,  dan  Al- Qiyadah  al-Islamiyah  pimpinan  Ahmad Moshadeq.  Dari  sisi  hakikat  ajarannya,  pada ketiga aliran tersebut terdapat penyimpangan.
Tipologi kedua dari gerakan baru keagamaan  bisa  ditilik  dari  sisi  ekspresi keagamaan  yang  cenderung  keras.  Dari  sisi hakikat  ajaran  agama,  sistem  keyakinan mereka  tidak  menyimpang  dari  keyakinan kelompok  Islam  mainstream,  terutama  ditilik dari  dua  pilar  keyakinan  pokok,  yakni  rukun iman  dan  rukun  Islam.  Namun  ditilik  dari konstruksi  ideologi  mereka  berkaitan  dengan ideologi  jihad  dan  definisi  tentang  musuh, mereka  cenderung rigid.  Terdapat  mindset yang  tampaknya  begitu  kuat  tentang binner oposition  (memposisikan  secara  berlawanan) antara  Islam  dan  Barat,  Islam  dan  Yahudi- Kristen. Kedua kekuatan ini selalu dihadapkan pada  posisi  yang  bermusuhan.  Karena  itu, dalam keyakinan ideologis kelompok ini, Barat yang  lazim  direpresentasikan  oleh  negara- negara  Amerika  dan  Australia  selalu diposisikan  sebagai  musuh.  Bagi  mereka, kedua negara ini merupakan biang dari  semua kehancuran  umat  Islam,  baik  dari  sisi  moral, ekonomi, sosial maupun politik. Bombing dan terorisme  merupakan  ekspresi  keagamaan kelompok  ini,  sebagai  bentuk    perlawanan mereka  terhadap  apa  yang  mereka  sebut  dan
2 Harian Umum Jawa Pos , 31 Oktober 2007
definisikan  sebagai  ‛musuh.‛  Tipologi  kedua dari  gerakan  baru  keagamaan  ini  bisa  dilihat pada  kelompok-kelompok  Islam  tertentu  yang mengekspresikan  jihad  dengan  teror  dan bombing  seperti  kelompok  Imam  Samudera dkk dalam bom Bali, kelompok pengebom JW Marriot  dan  Ritz  Carlton  Jakarta  dan kelompok-kelompok  serupa  yang  selalu menebar  teror  ketakutan  dan bombing  di tempat lain.
Tipologi  ketiga  dari  gerakan  baru keagamaan  adalah  jika  ditilik  dari  aspek kecenderungan pemahaman keagamaan. Kelompok ini memiliki sistem keyakinan yang sama  dengan  keyakinan  kelompok  Islam mainstream.  Perbedaannya  terletak  pada bagaimana  kelompok  ini  mensistematisir pengetahuan  yang  dikonstruksi  sedemikian rupa sehingga mengkristal membentuk ideologi tertentu. Ideologi dimaksud digunakan  sebagai  penuntun  dan  alat perjuangan  mereka  dalam  upaya  meraih  cita- cita.  Hanya  saja  perjuangan  kelompok  ini cenderung  dilakukan  secara  damai,  baik melalui  jalur  sruktural  maupun  kultural.  Di antara  kelompok  gerakan  baru  keagamaan yang  bisa  dikategorikan  pada  tipologi  ini  di antaranya  adalah  Hizb  al-Tahrir,  Majelis Mujahidin, Ikhwanul Muslimin, dan Salafi. 3
Aliran  Sesat  dan  Gerakan  Baru  Keagamaan Perspektif  UU PNPS No. 1 Tahun 1965.
Dalam  beberapa  pasal  dalam  UU  PNPS No.1  tahun  1965,  disebutkan  aturan  tentang penodaan agama dan aliran sesat. Di antaranya disebutkan dalam  pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 untuk  hukumannya 4 ,  sebagaimana  terlihat dalam petikan pasal berikut:
Pasal 1:
‚ Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan  umum,  untuk  melakukan penafsiran  tentang  sesuatu  agama  yang dianut  di  Indonesia  atau  melakukan kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang menyerupai kegiatan-kegiatan
3 Umi  Sumbulah, Konfigurasi  Fundamentalisme Islam (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 14-15.
4 UU PNPS Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan  Agama.
keagamaan  dari  agama  itu,  penafsiran dan  kegiatan  mana  menyimpang  dari pokok-pokok ajaran agama itu‛.
Pasal 2:
(1) Barang  siapa  melanggar  ketentuan tersebut  dalam  pasal  1  diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan  perbuatannya  itu  di dalam  suatu  keputusan  bersama Menteri  Agama,  Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat  (1)  dilakukan  oleh  Organisasi atau  sesuatu  aliran  kepercayaan, maka  Presiden  Republik  Indonesia dapat  membubarkan  Organisasi  itu dan  menyatakan  Organisasi  atau aliran  tersebut  sebagai  Organisasi/ aliran  terlarang,  satu  dan  lain setelah Presiden mendapat pertimbangan  dari  Menteri  Agama, Menteri/Jaksa  Agung  dan  Menteri Dalam Negeri.
Pasal 3:
‚Apabila,  setelah  dilakukan  tindakan oleh  Menteri  Agama  bersama-sama Menteri/Jaksa  Agung  dan  Menteri Dalam  Negeri  atau  oleh  Presiden Republik  Indonesia  menurut  ketentuan dalam  pasal  2  terhadap  orang, Organisasi  atau  aliran  kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan  dalam  pasal  1,  maka  orang, penganut,  anggota  dan/atau  anggota Pengurus  Organisasi  yang  bersangkutan dari  aliran  itu  dipidana  dengan  pidana penjara selama-lamanya lima tahun‛. 5
Dalam  konteks  penodaan  agama  dan  aliran sesat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- undang di atas, MUI juga telah menetapkan 10 kriteria aliran sesat: 1) mengingkari salah satu rukum iman dan rukun Islam; 2) meyakini atau mengikuti  akidah  yang  tidak  sesuai  dengan dalil  shar’i  (al-Qurân  dan  al-Sunnah);  3) meyakini  turunnya  wahyu  sesudah  al-Qurân; 4)  mengingkari  autentisitas  dan  kebenaran  al- Qurân;  5)  menafsirkan  al-Qurân  yang  tidak berdasar  kaidah  tafsir;  6)  mengingkari
5 Dikutip secara utuh dari UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965.
kedudukan  hadis  Nabi  sebagai  sumber  tasyri’ Islam;  7)  menghina,  melecehkan,  dan/atau merendahkan nabi dan rasul, mengingkari Nabi Muhammad  SAW  sebagai  nabi  dan  rasul terakhir, mengubah, menambah dan mengurangui  pokok-pokok  ibadah  yang  telah ditetapkan  sharî‘at;  dan  10)  mengafirkan sesama  muslim  tanpa  dalil  shar’i. 6 10  kriteria tersebut  ditetapkan  melalui  rapat  kerja Nasional (rakernas) MUI 6 Nopember 2007 di Hotel Sari Pan Pasific. Menurut Ichwan Syam, Sekretaris  Umum  MUI,  sejak  tahun  1980-an, MUI telah mengeluarkan fatwa 10 aliran sesat, yakni:  Inkar  al-Sunnah,  Ahmadiyah,  Islam Jama’ah,  Shalat  dua  bahasa,  komunitas  Lia Eden, Salamullah dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Aliran  yang  kini  juga  dalam  proses  penelitian MUI  adalah  Wahidiyah  --  baik  penyiaran maupun  perjuangan  --  yang  berpusat  di Jombang dan Kediri, Jawa Timur. 7
Di samping sejumlah aliran sesat yang telah divonis  MUI  sebagai  aliran  sesat  di  atas,  di beberapa  daerah  juga  terdapat  kelompok- kelompok  yang  memberikan  tafsiran  atas Islam  semaunya  sendiri.  Di  antaranya  adalah yang  terjadi  di  Banten.  Kelompok  Majelis Ta’lim  ‛Nurul  Yakin‛  pimpinan  Juwata  yang dianggap  sesat.  Kelompok  ini  dinilai  sesat misalnya karena mewajibkan puasa 27 hari dan membaca  syahadat  ulang  bagi  calon  anggota yang  ingin  bergabung;  pasangan  suami  isteri calon  anggota  yang  sedang  berpuasa  juga dilarang  berhubungan  seks  pada  malam  hari; serta  menafsirkan  al-Qurân  semaunya  sendiri. Kendati disesalkan oleh ketua MUI Kabupaten Tangerang,  Banten,  namun  perusakan  dan amuk  massa  terhadap  rumah  Juwata  yang dianggap  menjadi base  camp  kelompok tersebut  telah  terjadi.  Meskipun  sudah menyatakan  taubat,  namun  Juwata  dan  48 pengikutnya  berikut  rumah base  camp-nya tetap menjadi sasaran amuk masa. 8
Fenomena  yang  serupa  juga  terjadi  pada kasus  Ivan  Santoso,  yang  mengaku  dirinya sebagai Isa al-Masih Putera Maryam. Laki-laki asal  Cirebon  Jawa  Barat  tersebut  memiliki
6 Harian Umum Jawa Pos , 7 Nopember 2007.
7 ”MUI  Tetapkan  10  Kriteria  Aliran  Sesat”, Harian Jawa Pos , 7 Nopember 2007, h. 3.
8 ”Sudah Tobat Tetap Diserbu dan Dibakar”, Harian Jawa Pos , 7 Nopember 2007, h. 1.
160 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 157-165 perilaku  aneh  semenjak  isterinya  minta  cerai karena  ia  tidak  mampu  memberikan  nafkah disebabkan  putus  hubungan  kerja  (PHK)  dari tempat  kerjanya.  Namun  kini  Ivan  telah bertaubat, yang pertaubatannya juga disaksikan oleh kedua orangtuanya. 9 Demikian pula  kelompok  minoritas  dalam  agama, misalnya Ahmadiyah terus mengalami diskriminasi  dan  pengawasan  oleh  negara. Selain itu, kelompok minoritas politik, seperti, mantan  tahanan/narapidana  politik  PKI  atau yang  didakwa  anggota  atau  simpatisan  PKI dan  partai-partai  kiri  terus  mengalami pengingkaran  hak-hak  politik  mereka  oleh negara.
Dalam  konteks  di  atas,  dapat  disebut misalnya  penolakan  Mahkamah  Konstitusi (MK) terhadap Judicial Review atas UU/PNPS/1964.  Uji  materi  undang-undang tersebut  diajukan  oleh  Aliansi  Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKPBP).  Menurut  peneliti,  UU/PNPS/1964 tentang pencegahan penodaan agama itu masih layak  untuk  dipertahankan.  Hal  itu  dalam rangka  menjaga  adanya  upaya-upaya  yang dapat  mengarah  kepada  penodaan,  pelecehan atau  penghinaan  terhadap  agama  tertentu, sehingga  tidak  perlu  dicabut.  Namun  perlu adanya  pembatasan-pembatasan  secara  teknis mengenai misalnya apa yang dimaksud dengan penodaan  agama,  atau  sejauhmana  suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai pelecehan  atau  penodaan  agama.  Hal  ini mengingat  istilah  tesebut  tidak  dijelaskan secara lebih rinci dan detail mengenai apa yang dimaksud  dengan  penodaan  agama.  Sebagai akibatnya,  semua  orang  dapat  mengatakan bahwa  perilaku  tertentu  termasuk  atau  tidak termasuk  dalam  kategori  penodaan  agama. Dalam  konteks  ini,  biasanya  penafsiran  dan arogansi  mayoritas  seringkali  diposisikan sebagai  ‚hakim‛  yang  mengadili  perilaku, aktivitas keagamaan, atau aliran-aliran tertentu  yang  dianggap  berbeda  dari  arus utama  atau mainstream,  bahkan  acapkali sebagai  ‚pengadil‛  sekaligus  eksekutor  bagi kelompok  atau  aliran  tententu  sebagai kelompok atau aliran sesat dan sebagainya.
Undang-undang  Nomor  1  Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 adalah salah satu
9 “Reportase Sore”, Trans TV, tanggal 31 Juli 2009.
Undang-undang  yang  mengatur  mengenai ancaman  pidana  bagi  setiap  orang  yang dianggap  melakukan  penodaan  terhadap agama.  Disebutkan  dalam  penjelasan  Undang Undang  ini  adalah  agama  mayoritas  yang dipeluk  oleh  bangsa  Indonesia  yaitu  Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu, meskipun memngkinkan perlindungan  bagi  agama  lain  seperti  agama Yahudi, Taoism, Shinto, Zarathustrian. Keberadaan
Undang-undang tentang pencegahan penodaan agama ini menimbulkan masalah  yang  rumit  bagi  pemeluk  keyakinan selain  6  agama  mayoritas.  Mereka  terancam bahkan  ada  yang  sudah  terkena  sanksi  pidana karena  memiliki  ajaran  yang  berbeda  yang dianggap  menyimpang  dari  ke-enam  agama mayoritas.  Tempo  Interaktif  18  Desember 2009  memberitakan  penangkapan  Kusmanto Sujono karena meyakini ajaran Sabda Kusuma. Karena oleh MUI dianggap sebagai aliran sesat maka  Kusmantopun  ditangkap  dan  ditahan oleh  Polres  Kudus.  Cerita  yang  sama  juga dialami  oleh  Lia  Eden  yang  harus  dipidana selama  2  tahun  6  bulan  karena  dianggap melakukan  penodaan  agama  pada  Juni  2009 lalu, bahkan itu adalah kedua kalinya Lia Eden dipidana dengan tuduhan yang sama.
UU  tersebut  juga  memberikan  ruang  bagi pemerintah  untuk  membedakan  pemeluk agama  yang  satu  dengan  yang  lainya. Bagaimana  tidak,  negara  memidanakan pemeluk agama yang dianggap menodai agama tertentu. Padahal menurut hukum setiap orang memiliki  kedudukan  yang  sama.  Menurut Frans Magnis
Soeseno dan Luthfi
Assyaukanie, bahwa negara tidak memiliki hak untuk  menyatakan  suatu  ajaran  menyimpang atau tidak menyimpang, sesat atau tidak sesat dan  sebagainya.  Dalam  konteks  ini,  negara hanya  bisa  menyebutkan  bahwa  suatu  ajaran atau  aliran  atau  kelompok  tersebut  berbeda dengan  ajaran  lainya,  atau  ajaran  yang  dianut oleh kelompok mayoritas. Dengan menyatakan sebuah  ajaran  menyimpang  maka  berarti bahwa  negara  dalam  posisi  tidak  netral. Undang-undang  ini  juga  dinilai  telah melanggar hak atas  kebebasan beragama yang dijamin  secara  konstitusional  terutama  oleh pasal  29  UUD  1945,  dan  sejumlah perundangan lainnya.
Aliran  Sesat  dan  Gerakan  Baru  Keagamaan Perspektif HAM
Sejak  ‚kran‛  reformasi  dibuka,  berbagai produk  hukum  dilahirkan  guna  memperbaiki kondisi  hak  asasi  manusia  di  Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Sebagian dari UU  tersebut  berhubungan  langsung  dengan HAM,  tetapi  sebagian  lain  mempunyai  efek tidak  langsung  bagi  penegakan  maupun penghormatan  terhadap  prinsip  HAM.  Produk hukum  dimaksud  di  antaranya  berupa  Tap MPR  tentang  HAM,  UU  Pers,  UU  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  (UU Unjuk  Rasa),  UU  HAM  (UU  No.  39  Tahun 1999),  UU  Pemilu,  UU  Parpol,  UU  Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Otonomi Daerah, UU  ratifikasi  Konvensi  PBB  Menentang Penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, UU ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Rasial. 10 Melihat  sejumlah  kasus  tentang  eksekusi ‚sesat‛  pada  kelompok  tertentu  yang  muncul dan  berkembang  di  Indonesia,  tampaknya menarik  dilihat  pasal  18  Hak-hak  Sipil  dan Politik  ( International  Covenant  on  Civil  and Political Rights/ ICCPR). Ketentuan mengenai kebebasan beragama dalam konteks ICCPR ini mengandung  dua  aspek  kebebasan  sekaligus, yaitu kebebasan beragama atau berkepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan  agama  atau  kepercayaannya. Dengan demikian makna pasal ini sesungguhnya  adalah  melindungi dua  aspek kebebasan beragama sekaligus, yakni kebebasan  beragama  dalam  hubungannya dengan keberadaan spiritual seseorang dan hak untuk  ‘mengeluarkan  atau  memanifestasikan’ keberadaan spiritual tersebut serta mempertahankannya  di  depan  publik.  Dalam konteks  ini  pula,  negara  sesungguhnya memiliki  hak  untuk  membatasi  atau  tidak, sangat  tergantung  pada  dampak  dari  aliran- aliran keagamaan tersebut, apakah membahayakan  kehidupan  masyarakat  secara luas  atau  membahayakan  dalam  pengertian
10 Stanley  Adi  Prasetyo. Pemajuan  HAM  di Indonesia ,  dalam http://sejuk.org/kolom/  hak-asasi- manusia/59-pnps-no-1-tahun-1965-dari-perspektif- ham.html , diakses 13 Februari 2012.
teologis  dan  keyakinan  yang  dianggap ‚teracuni‛  oleh  munculnya  kelompok,  aliran atau sekte-sekte keagamaan dimaksud.
Ratifikasi  Negara  Indonesia  atas  dua perjanjian  internasional  tentang  hak-hak manusia,  yaitu  Kovenan  Internasional  tentang Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya ( International  Covenant  on  Economic,  Social and  Cultural  Rights/  ICESCR)  dan  Kovenan Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan Politik  ( International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights/  ICCPR)  pada  tahun  2005, menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan  hak-hak  asasi  manusia.  Hal  ini karena negara ini telah mengikatkan diri secara hukum terhadap kovenan internasional tersebut.  Dalam  rangka  itu  pula,  pemerintah telah melakukan kewajiban untuk mengadopsi perjanjian  yang  telah  diratifikasi  ini  ke  dalam perundang-undangan,  baik  yang  dirancang maupun  yang  telah  diberlakukan  sebagai undang-undang.   Di  samping  itu,  pemerintah Indonesia  juga  memiliki  kewajiban  mengikat untuk  mengambil  berbagai  langkah  dan kebijakan dalam rangka melaksanakan kewajiban  untuk  menghormati  ( to  respect), melindungi  ( to  protect)  dan  memenuhi  (to fullfil)  hak-hak  dasar  setiap  manusia  (baca: warga  negara  Indonesia).  Kewajiban  ini semestinya  juga  diikuti  dengan  kewajiban pemerintah  yang  lain,  yaitu  untuk  membuat laporan  yang  bertalian  dengan  penyesuaian hukum,  langkah-langkah,  kebijakan-kebijakan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan. 11
Panorama kebebasan politik yang membuka jalan bagi terpenuhinya empat kebebasan dasar tersebut,  belum  dinikmati  oleh   kelompok minoritas agama, termasuk kelompok minoritas  dalam  suatu  agama.  Para  pemeluk agama-agama  minoritas  (seperti  kaum  Bahai) dan  penganut  agama/aliran  kepercayaan (seperti kelompok Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan sejumlah penghayat kepercayaan lainnya) tetap diperlakukan secara berbeda dan cenderung diskriminatif. Sejumlah daerah juga memberlakukan perda bermuatan syariah yang sangat bertentangan dengan konsep penghormatan kepada hak asasi manusia.
Intervensi  terbatas  oleh  negara  pada kebebasan eksternal dalam konteks penyebaran
11 Adi Prasetyo. Pemajuan HAM di Indonesia.
162 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 157-165 atau pelaksanaan agama, semestinya didasarkan pada alasan yang diperlukan dalam rangka  untuk  menjaga  ketertiban  umum, kesehatan  dan  moral  masyarakat,  kebebasan dan  hak-hak  fundamental  orang  lain,  ketika ajaran  agama  atau  aliran  tertentu  tersebut dianggap dapat membahayakan hak-hak paling mendasar  bagi  setiap  orang  di  sekitarnya. Bentuk intervensi yang dalam batas diperbolehkan  untuk  dilakukan  oleh  negara adalah  pada  kebebasan  eksternal,  yang  hal tersebut  mesti  dituangkan  atau  dinyatakan dengan  undang-undang.  Dalam  hal  ini, misalnya dapat dilihat alasan pemerintah New Mexico  dalam  melakukan  pelarangan  sekte Hari Kiamat 12 pimpinan David Koresh, karena sekte  ini  dinilai  dapat  membahayakan  nyawa orang  lain  dan  nyawa  para  pengikutnya. Demikian  juga  larangan  pemerintah  Amerika Serikat  terhadap  sekte Children  of  God 13 karena  dianggap  berpotensi  menimbulkan gangguan terhadap moral masyarakat. Pelarangan  serupa  juga  dilakukan  pemerintah
12 Sekte Hari Kiamat pimpinan David Koresh adalah kelompok/sekte  berdasarkan  apokaliptisisme.  Sekte agama  ini  menganggap  mereka  hidup  di  hari  akhir seperti  tertera  pada  kitab  Injil.  Koresh  mengklaim dirinya  sebagai  nabi  terakhir.  Aksi  sekte  ini  memanas selama pengepungan di Waco, Texas, pada 1993. Koresh menamakan  markas  kelompok  pengikutnya  „ Ranch Apocalypse ‟.  Alih-alih  hidup  bersama  pemimpinnya menunggu  kiamat,  sekte  ini  berperang  dengan  FBI. Sebanyak  76  anggota  termasuk  Koresh  mati  terbakar  di dalam  gedung.  Lihat  dalam http://teknologi.inilah.com /read/detail/ 1403302/inilah-nabi-sekte-hari-kiamat- terkenal , diakses 10 Januari 2013 . 13 Children  of  God  (COG)  yang  belakangan  dikenal sebagai  Family  of  Loves  (Keluarga  Kasih),  Keluarga, dan  kini  Keluarga  Internasional  adalah  sebuah gerakan agama  baru yang  dimulai  pada  1968  di Huntington Beach , California , Amerika  Serikat .  Pemimpin  sekte, David  Berg ,  berkomunikasi  dengan  para  pengikutnya melalui Surat-surat  Mo (Mo  Letters),  yaitu  surat-surat yang  berisikan  petunjuk  dan  nasihat  tentang  berbagai topik rohani dan praktis, hingga ia meninggal pada akhir 1994.  Setelah  kematiannya,  jandanya, Karen  Zerby menjadi  pemimpin  Keluarga.  Kehidupan  seksual  yang bebas  dari  kelompok  ini,  penerbitan  dan  distribusi tulisan-tulisan,  foto-foto  dan  video  mereka  yang menganjurkan  dan  mendokumentasikan  kehidupan seksual  antara  orang  dewasa  dan  anak-anak,  serta seksualisasi anak-anak, menyebabkan munculnya berbagai laporan tentang hubungan seksual antara orang dewasa  dan  anak-anak.  Baca  lebih  lanjut  dalam http://id.wikipedia.org/  wiki/Children_of_God ,  diakses tanggal 10 Januari 2013.
Amerika  terhadap  sekte Heaven’s  Gate. 14 Dengan  demikian,  pelarangan  terhadap  sekte atau  aliran  tersebut  didasarkan  pada  adanya pertimbangan  eksternal  berupa  bahaya  bagi kehidupan masyarakat secara umum.
Dalam  Komentar  Umum  No.  22  juga ditegaskan  bahwa  Pasal  18  ICCPR  tidak mengijinkan  adanya  pembatasan  apapun terhadap kebebasan berkeyakinan atau terhadap  kebebasan  untuk  menganut  atau menerima  suatu  agama  atau  kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan- kebebasan  ini  dilindungi  tanpa  pengecualian. Dengan demikian,  kebebasan internal atas hak ini tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian.namun  kebebasan  ksternal  boleh dilakukan  pembatasan  karena  pertimbangan kemaslahatan  berupa  melindungi  hak  hidup pengikut  atau  masyarakat  di  sekitarnya, sebagaimana  terjadi  pada  sekte  Hari  Kiamat maupun Children of God tersebut. Kebebasan  bergama  yang  merupakan  hak sipil  setiap  orang,  adalah  prinsip  yang  kini telah  diterima  oleh  hampir  semua  kalangan umat  beragama  sebagai  norma  universal. 15 Ketakutan  pemerintah  akan  munculnya kekacauan  bila  UU  PNPS  Nomor  1/Th  1965 dicabut,  dapat dinyatakan   telah menunjukkan bagaimana  tidak  dipahaminya  tugas  dan kewajiban  pemerintah  dalam  mewujudkan penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan HAM  bagi  warga  negara  yang  seharusnya wajib  dilindungi  secara  konstitusional.  Dalam prinsip  HAM,  pemangku  kepentingan  bagi implementasi  HAM  adalah  jajaran  kepolisian dan  aparat  penegak  hukum.  Para  pemangku kepentingan  ini  memiliki  tanggung  jawab besar  bagi  tegaknya  hukum  dan  ketertiban ( law  and  order)  lainnya.  Mereka  juga  harus didorong  agar  dapat  bertindak  secara  layak, proporsional,  dan  tegas  terhadap  tindakan yang  dilakukan  oleh  sejumlah  orang  yang
14 Heaven‟s  Gate  (Gerbang  Surga)  adalah kelompok/sekte  keagamaan  di  Amerika  yang  banyak membuat  kejutan,  karena  peristiwa  bunuh  diri  massal terjadi  akhir  Maret  1997  di  wilayah  San  Diego, California.  Dalam  peristiwa  bunuh  diri  massal  tersebut sebanyak 39 orang, 21 wanita dan 18 laki-laki ditemukan tewas. http://www.salahketik.com/beritaufo/hvgate.html , diakses 10 Januari 2013.
15 Lihat  Ulil  Abshar  Abdalla,  “Kebebasan  Pilih- pilih”, dalam http://islamlib.com/id/ artikel/ ke-bebasan - pilih-pilih , diakses 18 Februari 2012.
melakukan penyerangan, penganiayaan, perampasan,  dan  perusakan  harta-benda, sarana  dan  fasilitas  orang  lain,  dengan mengatasnamakan  ‚membela  agama‛  dari penodaan.  Semua  bentuk  aksi  kekerasan  ini apabila  tidak  dihentikan  dengan  efektif  oleh Negara,  maka  akan  dapat  mengarah  kepada ‚ relegious  prosecution‛,  dan  pembiaran yang mengarah kepada bentuk pelanggaran HAM by commission  (pelanggaran  dengan  pembiaran) yang dilakukan negara.
Dalam konteks menghormati dan melindungi  hak-hak  sipil  dan  politik,  ada  dua jenis  pelanggaran  yang  bertalian  dengan kewajiban negara sebagai salah satu pemangku kepentingan,  yakni:  pertama,  negara  memiliki kewajiban  untuk  menghormati  hak-hak manusia,  tetapi  negara  justru  melakukan tindakan  yang  dilarang  atau  bertentangan dengan  ICCPR  melalui  campur-tangannya. Tindakan  inilah  yang  kemudian  disebut sebagai pelanggaran melalui tindakan ( violation  by  action).  Kedua,  negara  memiliki keharusan  untuk  terlibat  secara  aktif  dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan  politik  warga  negaranya.  Namun demikian,  seringkali  yang  terjadi  justru sebaliknya, yakni negara tidak melakukan apa- apa  atau  tidak  mengambil  peran  apapun,  baik karena  negara  lalai  maupun  absen.  Tindakan semacam  inilah  yang  kemudian  disebut sebagai  pelanggaran  melalui  pembiaran ( violation by omission). Ketiga, pemberlakukan  ketentuan  hukum  yang  secara substantif  bertentangan  dengan  ICCPR. Pelanggaran  model  ini  seringkali  disebut sebagai  bentuk  pelanggaran  melalui  hukum ( violation  by  judicial).  Dalam  konteks pelanggaran  model  terakhir  ini,  negara  tidak menyediakan  fasilitas  konstitusional  yang berupa  infrastruktur  pendukung  atas  langkah- langkah  implementatif  sebagai  akibat  atau hasil dari adanya ratifikasi berbagai perjanjian hak-hak manusia. Hal ini juga dapat dipandang sebagai  sikap  tidak  mau  ( unwilling),  abai, cuek, atau masa bodoh untuk berbuat sesuatu. Perilaku  yang  termasuk  dalam  katgori  ini adalah  bagaimana  seharusnya  semua  aparatur pemerintah  terutama  yang  berada  pada ‚lingkungan‛  peradilan  dan  pengadilan, dituntut  bisa  menampilkan  pola  perilaku  atau berperilaku  yang  mencerminkan  amanat
ICCPR.  Bahkan  seringkali  implementasinya tampak  kurang  memiliki  signifikansi  dan kurang  memiliki  efek  positif  bagi  upaya penegakan hak-hak dasar kemanusiaan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  kovenan yang  telah  diratifikasi  pemerintah  Indonesia tersebut.
Kebebasan beragama merupakan salah satu hak  dasar  setiap  individu  yang  mendapat jaminan konstitusional. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 dapat disebut sebagai contohnya.  Namun  demikian,  laporan  yang diberikan oleh SETARA Institute mengungkapkan  bahwa  pasal  29  UUD  1945 merupakan  pasal  yang  menjadi  landasan yuridis  produksi  berbagai  perudang-undangan yang  bersifat  restriktif  terhadap  jaminan kebebasan  beragama/berkeyakinan. 16 Kendati demikian,  masih  ada  beberapa  terobosan konstitusional  yang  mendukung  terjaminnya kebebasan  beragama  di  Indonesia,  yakni: pertama,  hasil  amandemen  UUD  1945  yang dirumuskan dalam pasal 28 E UUD 1945, yang memberi  penegasan  bahwa  ada  jaminan kebebasan  beragama  bagi  setiap  orang  dan tidak  seorang  pun  berhak  meniadakan  atau memaksakan  agama  atau  paham  kegamaan tertentu kepada orang lain. 17
Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM) yang menjadi dasar bagi keharusan ditegakkannya  kebebasan  beragama  ini dinyatakan bahwa:
‛ Setiap  orang  berhak  atas  kemerdekaan berfikir,  berkeyakinan  dan  beragama, hak  ini  mencakup  kebebasan  untuk berganti  agama  atau  kepercayaan,  dan kebebasan  untuk  menjalankan  agama atau  kepercayaan  dalam  kegiatan pegajaran,  peribadatan,  pemujaan  dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama- sama  dengan  orang  lain di  muka  umum maupun secara pribadi‛.
Dalam  pasal  28E  amandemen  UUD  1945, juga ditegaskan bahwa: 1)‛Setiap orang bebas memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih
16 SETARA  Institute,  2008,  85,  dalam  Rachman (ed.), Membela Kebebasan, h. xxviii .
17 Rachman, Membela Kebebasan, xiv.
164 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 157-165 kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta berhak kembali‛; dan 2) ‚Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan  pikiran  dan  sikap, sesuai  dengan hati nuraninya‛. Kalimat yang tercetak miring dalam  ayat  2  pasal  28  E  UUD  1945  tersebut, memberikan  penegasan  bahwa  kebebasan beragama/berkeyakinan  merupakan  pilihan bebas  sesuai  dengan  hati  nurani  seseorang yang  harus  dihormati  dan  tidak  seorangpun atau  institusi  manapun  dapat  menghalangi, meniadakan  atau  memaksakan  agama  kepada seseorang.  Kedua,  munculnya  Undang-undang No.  39/1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM);  ketiga,  ratifikasi  yang  dilakukan pemerintah  atas  Kovenan  Internasional tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR) melalui  UU  No.12/2005,  yang  memberi jaminan  hak  atas  kebebasan  berpikir, berkeyakinan  dan  beragama  dalam  kerangka yang  lebih  luas  dan  komprehensif.  Dalam konteks ratifikasi mengenai persoalan kebebasan  beragama  ini,  dapat  dilihat  pada ayat  1-4  pasal  18  dalam  UU  Nomor  12  tahun 2005  tentang  Ratifikasi  ICCPR  sebagai berikut:
1. Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berpikir,  keyakinan  dan  beragama. Hak  ini  mencakup  kebebasan  untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan,  baik  secara  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang lain,  baik  di  tempat  umum  atau tertutup,  untuk  menjalankan  agama dan  kepercayaannya  dalam  kegiatan ibadah,  pentaatan,  pengamalan,  dan pengajaran.
2. Tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa sehingga  terganggu  kebebasannya untuk  menganut  atau  menetapkan agama  atau  kepercayaannya  sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang  hanya  dapat  dibatasi  oleh ketentuan  berdasarkan  hukum,  dan yang  diperlukan  untuk  melindungi keamanan,  ketertiban,  kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara  Pihak  dalam  Kovenan  ini berjanji untuk menghormati kebebasan  orang  tua  dan  apabila diakui,  wali  hukum  yang  sah,  untuk memastikan bahwa pendidikan agama  dan  moral  bagi  anak-anak mereka  sesuai  dengan  keyakinan mereka sendiri.
Komentar  Umum  Komite  HAM  PBB  yang merupakan penafsiran otoritatif atas ketentuan dalam  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan Politik, menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  pada  dasarnya meliputi  dua  dimensi  individual  dan  kolektif. Pasal  ini  memberikan  perlindungan  kepada individu  maupun  ketika  di  individu  harus melakukannya  bersama-sama  dengan  orang lain.  Dengan  demikian,  sebuah  kelompok keagamaan juga memiliki hak untuk melaksanakan kepercayaan/agama yang mereka yakini kebenarannya.
Kesimpulan
Kebebasan  beragama  dan  penghormatan terhadap  agama/kepercayaan  orang  lain sesungguhnya merupakan ajaran setiap agama. Karenanya  membela  kebebasan  beragama  dan menghormati  agama/keyakinan  orang  lain, merupakan  bagian  integral  dari  nilai  dan kualitas  keberagamaan  seseorang.  Oleh  sebab itu,  jika  kita  menginginkan  kebebasan  yang sebenarnya,  maka  cara  satu-satunya  adalah dengan  membiarkan  orang  lain  memiliki kebebasan yang sama. 18 Upaya lebih mendasar dan  sangat  monumental  untuk  menjamin perlindungan  dan  penegakan  HAM,  adalah melalui  Perubahan  UUD  1945.  Perubahan konstitusi mengenai hak asasi manusia dibahas dan disahkan pada 2000, yaitu pada perubahan ke  dua  UUD  1945.  Perubahan  tersebut menghasikan  ketentuan  tentang  hak  asasi manusia  dan  hak  konstitusional  warganegara, yang  semula  hanya  terdiri  dari  tujuh  butir ketentuan,  yang  juga  tidak  seluruhnya  dapat disebut  sebagai  jaminan  konstitusional  hak asasi  manusia  yang  kini  bertambah  secara signifikan,  menjadi  37  butir  ketentuan. Ketentuan  baru  yang  diadopsikan  ke  dalam
18 Mohammad  Imam  Aziz,  dalam  Budhy  Munawar Rachman  (ed.), Membela  Kebebasan  Beragama, h. 1259.
UUD  1945  secara  khusus  diatur  dalam  Bab XA  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  mulai  Pasal 28A  sampai  dengan  Pasal  28J,  ditambah beberapa  ketentuan  lainnya  yang  tersebar  di beberapa  pasal  lainnya  dalam  UUD  1945. Karena  itu,  perumusan  tentang  hak  asasi manusia  dalam  konstitusi  Indonesia  saat  ini dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan  UUD  1945  sebagai  salah  satu konstitusi  di  dunia  yang  paling  lengkap
memuat ketentuan perlindungan hak-hak asasi manusia.  Dengan  konstitusi  ini,  diharapkan tidak  akan  ada  lagi  kelompk-kelompok  yang merasa  ‚paling  berhak‛  dalam  menilai  sesat tidaknya  suatu  aliran/ajaran  tertentu  secara sewenang-wenang, sehingga tetap ada penghormatan terhadap hak asasi yang mereka miliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdalla, Ulil Abshar.  “Kebebasan Pilih-pilih”,
dalam http://islamlib.com/id/  artikel/  ke- bebasan  -pilih-pilih ,  diakses  18  Februari
2014.
Aziz,  Mohammad  Imam,  dalam  Budhy
Munawar  Rachman  (ed.), Membela Kebebasan Beragama, hlm. 1259.
Harian Umum Jawa Pos, 16 Nopember 2007.
Harian Umum Jawa Pos, 30 Oktober 2007.
Harian Umum Jawa Pos, 31 Oktober 2007 Harian Umum Jawa Pos, 7 Nopember 2007.
http://id.wikipedia.org/  wiki/Children_of_God ,
diakses tanggal 10 Januari 2014.
http://teknologi.inilah.com/read/detail/1403302
/inilah-nabi-sekte-hari-kiamat-terkenal ,
diakses 10 Januari 2013.
http://www.salahketik.com/beritaufo/hvgate.ht
ml , diakses 10 Januari 2014.
http://www.setara- institute.org/id/content/kondisi- kebebasan-beragama-dan-berkeyakin- an-mid-2013 , dikases 12 Agustus 2013. http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/
keyreports_irf-2012-id.html ,  diakses  12
Agustus 2013.
Prasetyo, Stanley Adi. Pemajuan HAM di
Indonesia , dalam http://sejuk.org/ kolom/ hak-asasi-manusia/59-pnps-no-1-tahun- 1965-dari-perspektif-ham.html , diakses
13 Februari 2014.
Reportase  Sore”, Trans  TV, tanggal  31  Juli
2009.
Rachman,  Budhy  Munawar  Rachman  (ed.)
Membela  Kebebasan  Beragama. Jakarta: LSAF-Paramadina, 2010. Sumbulah, Umi. Konfigurasi
Fundamentalisme  Islam. Malang:  UIN
Malang Press, 2009.
UU PNPS Nomor 1 tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.