licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Perjanjian Utang Piutang Yang Terdapat Klausula Memberatkan The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Ahmad Fadly Haryadi 1 , Nurfaidah Said 2 , Marwah 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia, Ahmadfadlyh@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia ABSTRACT

## MANUSCRIPT INFO
Legal  protection  for  debtors  in  debt  agreements  that  contain  burdensome clauses. This study aims to analyze the binding legal force of a debt agreement that  contains  onerous  clauses.  This  research  is  normative  juridical,  by analyzing the applicable laws and regulations and other literature related to this research. The results of this study indicate that the contents of the debt agreement  deed  containing  a  burdensome  clause  on  the  debtor  can  be considered invalid and null and void by law. The act of agreement in providing guarantees in the form of land plot certificates is not accompanied by an APHT as stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects (UUHT) which makes pledging the land invalid and the creditor does  not  have  the  right  to  the  collateral.  In  addition,  the  contents  of  the agreement have violated the provisions of the vervalbeding principle, namely in  Article  6  of  the  agreement  deed.  But  it  does  not  necessarily  delete  the principal  agreement  and  the  debtor's  obligation  to  pay  off  his  debt  to  the creditor  because  based  on  the  provisions  of  Article  1338  of  the  Civil  Code, agreements  made  by  the  law,  namely  the  legal  terms  of  the  agreement  in Article 1320 of the Civil Code apply as a law for the parties who make it. Errors in doing the agreement deed so that there is a  clause burdening the debtor makes  the  authentic  deed  of  the  agreement  turn  into  a  private  act  by  the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public (UUJN).
Manuscript History: Received: 2022-12-02
Accepted: 2023-03-25
Corresponding Author: Ahmad Fadly Haryadi, Ahmadfadlyh@gmail.com Keywords : Legal protection; Debtor; Accounts Payable Agreement; Onerous Clause
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Haryadi,  A.  F.,  Said,  N.,  &  Marwah.  (2023).  Perjanjian Utang  Piutang  Yang  Terdapat  Klausula  Memberatkan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6 (2). doi:10.31328/wy.v6i2.4245

## PENDAHULUAN
Perjanjian utang piutang atau biasa disebut dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian  pinjam  mengganti,  yaitu  perjanjian  yang  objeknya  adalah  barang  yang  habis karena  pemakaian,  sehingga  barang  yang  dipinjam  akan  digunakan  atau  dihabiskan  oleh pihak peminjam dan menggantinya dengan barang lain yang sejenis dan sama nilainya pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. 1 Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan biasanya adalah uang,
1 Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati, Hukum  Perjanjian,  Penjelasan  Makna  Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW , UPT Unhas Press, hlm. 211.
dimana  kedudukan  pihak  yang  satu  sebagai  pihak  yang  memberikan  pinjaman  uang, sedangkan pihak yang lain adalah penerima pinjaman yang harus dikembalikan dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian utang piutang. 2 Perjanjian utang piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur  dalam  Bab  Ketiga  Belas  Buku  Ketiga  KUH  Perdata. 3 Di  zaman  yang  serba  modern seperti sekarang, perjanjian utang piutang lebih banyak dilakukan secara tertulis baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat dengan akta Notaris. Akta perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sendiri dan ditandatangani bersama beserta  tanda  tangan  saksi-saksinya. 4 Sedangkan  perjanjian  dengan  akta  Notaris  adalah perjanjian  yang  dibuat  di  kantor  Notaris  yang  didatangi  oleh  para  pihak.  Notaris  adalah pejabat  umum  yang  tugasnya  membuat  akta  autentik,  dimana  Notaris  yang  akan mengeluarkan  salinan  akta  yang  berisi  tentang  perjanjian  utang  piutang  sedangkan  akta autentik  yang  asli  disimpan  oleh  Notaris  sebagai  pegangan  apabila  akta  yang  diberikan kepada para pihak hilang, rusak atau musnah. 5
Para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  utang  piutang  lazimnya  dilandasi  oleh  suatu maksud  atau  tujuan  tertentu  yang  dilandaskan  pada  kehendak  masing-masing  pihak  dan kemudian dimuat dalam bentuk janji-janji antar pihak yang bersifat mengikat bagi kedua belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian.  Herlien  Budiono  menambahkan  bahwa  selain  3 tujuan  dari perjanjian di atas terdapat tujuan  perjanjian lainnnya (tujuan keempat) yaitu mencapai  keseimbangan  antara  kepentingan  sendiri  dan  kepentingan  terkait  dari  pihak lawan yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat. 6 Sedangkan menurut Soepomo tujuan keempat dari suatu perjanjian adalah mencapai keseimbangan, kepantasan atau sikap sosial tertentu yang mencerminkan rasa syukur atau kepuasan dan upaya secara sadar untuk menggapai peluang eksistensi immateriil ( immateriele zijnsmogelijkheid ). 7
Melakukan  perbuatan  hukum  untuk  suatu  perjanjian  utang  piutang  yang  tertulis, khususnya perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta autentik seharusnya memuat asas-asas yang berlaku dalam suatu perjanjian. Asas-asas tersebut diantaranya: (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) Asas konsensualisme, (3) Asas pacta sunt servanda atau kepastian hukum, (4) Asas kepribadian dan (5) Asas untuk beritikad baik. Selain kelima asas yang berdasarkan teori ilmu hukum tersebut terdapat pula delapan  asas hukum perikatan  nasional  lainnya yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian utang piutang khususnya dalam bentuk akta autentik  dimana  delapan  asas  ini  merupakan  hasil  rumusan  bersama  berdasarkan kesepakatan nasional, yakni: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas  kepastian  hukum,  asas  kepatutan,  asas  kebiasaan,  asas  perlindungan  dan  asas moralitas. 8
2 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang , Kencana, Jakarta, 2014, hlm.9
3 Ibid.
4 Ibid , hlm.18
5 Ibid . 6 Herlien  Budiono  dan  Tristam  P.  Moeliono, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.310
7 Jurnal  Hukum  dari  Niru  Anita  Sinaga, Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian , Binamulia Hukum, Vol. 7 No.2, Desember 2018, hlm.114
8 Tesis Hukum oleh Desyana, Penerapan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Asuransi (Studi Kasus Putusan No.434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Antara PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dan PT. Chartis Insurance  Indonesia  Dahulu  Bernama  PT.  Asuransi  AIU  Indonesia,  Tbk.) ,  Universitas  Indonesia, Jakarta, Januari 2013, hlm.4-5
Salah satu contoh akta autentik perjanjian utang piutang yang diduga terdapat klausula yang memberatkan di dalamnya adalah Akta Perjanjian Utang Piutang Nomor XX tertanggal x-x-xxxx yang dibuat oleh salah satu Notaris di Kota X. 9 Akta perjanjian utang piutang ini mengikat para pihak, yakni Ny.L dan Bapak S sebagai debitor atau Pihak Pertama dan Bapak AI serta Bapak AW sebagai Pihak Kedua. Pada akta ini memuat tentang pinjaman uang oleh Pihak Pertama sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jumlah uang tersebut  oleh  Pihak  kedua  telah  diserahkan  kepada  Pihak  Pertama  yang  mengakui  telah menerimanya dengan betul dan lengkap dari Pihak Kedua sebelum penandatanganan akta ini dinyatakan pula sebagai kwitansi yang sah. Pasal 1 akta memuat jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2021. Pasal 2  akta  memuat  bunga  yang  harus  dibayarkan  sekaligus  oleh  Pihak  Pertama  pada  saat berakhirnya perjanjian sebesar 50 juta sehingga jumlah keseluruhan dari utang yang harus dibayar oleh Pihak Pertama sebesar 500 juta rupiah sudah termasuk bunga yang dijelaskan dalam  Pasal  2  di  dalam  akta  tersebut.  Pasal  2  akta  pun  memuat  tentang  jaminan  yang diberikan  oleh  Pihak  Pertama  yaitu  sebidang  tanah  yang  di  atasnya  terdapat  bangunan berupa  kos-kosan  sebagaimana  diuraikan  dalam  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  00xx/Kota seluas 950 M 2 terletak di Propinsi X, Kecamatan X, Kelurahan X.
Pasal 3 akta menjelaskan Pihak Pertama menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang  dimilikinya  kepada  Pihak  Kedua  setelah  ditandatanganinya  akta  ini.  Apabila  dalam jangka waktu 1 bulan Pihak Pertama  belum bisa membayar hutang  tersebut maka Pihak Kedua memberikan tambahan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 dengan syarat setiap bulannya selama 6 (enam) bulan tersebut hasil dari usaha kos-kosan milik Pihak Pertama yang berdiri di  atas  tanah  sertifikat  tersebut  diserahkan  kepada  Pihak  Kedua  setiap  bulannya  selama Pihak  Pertama  belum  membayar.  Pasal  6  pun  menjelaskan  lebih  lanjut  apabila  Pihak Pertama belum membayar sesuai toleransi jangka waktu di atas (batas pembayaran tanggal 28  agustus  2021)  maka  Pihak  Pertama  bersedia  mengalihkan  hak  kepemilikan  sertifikat tanah  tersebut  kepada  Pihak  Kedua.  Dalam  hal  ini  Pihak  Pertama  bersedia  kapanpun diperlukan  untuk  menghadap  kepada  pejabat  yang  berwenang  Notaris/PPAT, meminta/membuat  dan  menandatangani  Akta  Jual  Beli,  surat-surat  dan  segala  tindakan yang diperlukan untuk proses balik nama. Berdasarkan uraian akta perjanjian utang piutang di atas jelas bahwa akta tersebut dianggap menyimpang dan mengandung klausula-klausula yang memberatkan Pihak Pertama sebagai debitor yang dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 di dalam akta perjanjian utang piutang No. XX tersebut.
Suatu perjanjian utang piutang yang dibuat oleh para pihak harus seimbang artinya menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang. 10 Jelas di dalam Akta Perjanjian Utang Piutang di atas justru memuat beberapa klausula yang memberatkan pihak debitor sehingga tidak tercapainya keseimbangan tersebut. Selain itu, isi dari akta perjanjian utang piutang tersebut tidak mengandung itikad baik di dalamnya, dimana itikad baik ini sangat erat kaitannya dengan kepatutan. 11 Secara otomatis, apabila
9 Demi kepentingan yang bersangkutan, semua identitas akta disamarkan.
10 Christopher  Nicolas  Cowandy, Kedudukan  Hukum  Perjanjian  Utang-Piutangdi  Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli , Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 4, Institut Pendidikan Tapanuli, Nopember 2021, hlm.4.
11 Septerina Ambarita, Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dijadikan Dasar Hutang Piutang Oleh Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2848 K/Pdt/2017) ,  Fiat  Iustitia:  Jurnal  Hukum  Vol.  2  No.  2,  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Santo Thomas Medan, Maret 2022, hlm. 256.
tidak terdapat itikad baik di dalam suatu perjanjian utang piutang karena memuat klausula yang  memberatkan  debitor  maka  perjanjian  tersebut  tidak  memenuhi  unsur  kepatutan didalamnya.  Klausula  yang  memberatkan  debitor  akan  menimbulkan  dampak  yang merugikan bagi debitor di kemudian hari seperti yang terdapat dalam Akta Notaris Nomor XX tentang Perjanjian Utang Piutang tertanggal x-x-xxxx yang telah dideskripsikan di atas sehingga  dapat  memicu  terjadinya  penyalahgunaan  keadaan  dalam  situasi  tersebut. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah menyangkut keadaan-keadaan yang terjadi karena perjanjian utang piutang, yaitu apabila salah satu pihak (kreditor) memanfaatkan keadaan dari  pihak  lain  (debitor)  sehingga  memberatkan  pihak  lain  sehingga  menyebabkan kehendak  yang  disalahgunakan  menjadi  tidak  bebas. 12 Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penelitian  ini  berfokus  pada  apakah  perjanjian  yang  memuat  klausula  memberatkan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, serta  upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak debitor atas perjanjian yang memuat klausula memberatkan

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Tipe penulisan normatif adalah  pendekatan  masalah  yang  mempunyai  maksud  dan  tujuan  untuk  mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, juga kajian teoritis dari literatur yang ada yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian. Penelitian normatif juga merupakan penelitian yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus, pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum yang sedang ditangani, 13 sementara pendekatan konseptual ( conceptual approach ), merupakan  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang  di dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian yakni konsep tentang klausula yang memberatkan  dalam  sebuah  perjanjian  utang  piutang.  Pemahaman  akan  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 14 Sedangkan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan  materi  penelitian  sebagai  referensi  bagi  suatu  isu  hukum  yang  terjadi  di  dalam masyarakat. 15 Dari bahan-bahan yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yakni analisis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian.
12 Van  Dunne, Diktat  Kursus  Hukum  Perikatan  III ,  Terjemahan  Sudikno  Mertokusumo, Yogyakarta,  1987  dalam  Henry  P.  Panggabean, Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van Omstandingheden)  Sebagai  Alasan  Baru  Untuk  Pembatalan  Perjanjian ,  Liberty,  Yogyakarta,  2010, hlm.50 13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.
14 Ibid, hlm. 95.
15 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.190-191

## HASIL DAN PEMBAHASAN Klausula Yang Memberatkan dalam Akta Perjanjian Utang Piutang.
Perjanjian utang piutang yang baik menurut peraturan yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah perjanjian yang tidak memuat klausula yang memberatkan salah satu pihak atau  bahkan  memberatkan  kedua  pihak  yang  melakukan  perjanjian.  Asas  keseimbangan dalam  suatu  perjanjian  menghendaki  para  pihak  yang  terkait  dapat  memenuhi  dan melaksanakan perjanjian dengan seimbang yakni debitor maupun kreditor menjalankan hak serta kewajiban mereka  dilandasi dengan adanya itikad baik sehingga  kedudukan antara keduanya menjadi seimbang. 16
Urgensi  pengaturan  kontrak  atau  perjanjian  adalah  untuk  menjamin  pertukaran kepentingan  (hak  dan  kewajiban)  yang  dapat  berlangsung  secara  proporsional  bagi  para pihak sehingga tercipta hubungan kontraktual yang adil  dan saling menguntungkan bukan malah merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang  berkontrak. 17 Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Herlien  Budiono  bahwa  tujuan diadakannya  suatu  perjanjian  adalah  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  kepentingan sendiri dan kepentingan terkait pihak lawan yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat. 18
Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim Mason, Deare dan Gibs dalam kehendak yang disebabkan oleh unconscionable conduct , yakni: a) Salah satu pihak berada pada posisi yang benar-benar  tidak  mampu;  b)  dalam  posisi  yang  tidak  menguntungkan  tersebut  tidak memberikan  kesempatan  untuk  membuat  pertimbangan  termasuk  ke  dalam  pengertian kurangnya  pemahaman  tentang  suatu  dokumen;  c)  dimana  salah  satu  pihak  tidak mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan; d) hal tersebut diketahui oleh pihak lain;  e)  kesempatan  tersebut  digunakan  secara  tidak  wajar  oleh  pihak  lain  untuk memperoleh keuntungan; f) perbuatan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas itikad baik dan  kewajaran. 19 Salah  satu  bentuk  klausula  yang  memberatkan  dalam  perjanjian  utang piutang yang sering terjadi erat kaitannya dengan jaminan hak kebendaan yang dijaminkan debitor kepada kreditor.
Pada  akta  perjanjian  utang  piutang  nomor  XX  tertanggal  x-x-xxxx  yang  dibuat  oleh Notaris di kota X telah memuat klausula yang memberatkan dan merugikan pihak debitor. Para pihak  yang  terikat pada perjanjian utang  piutang tersebut adalah Ny.L  dan Bapak S sebagai pihak debitor (pihak 1) dan Bapak AI serta Bapak AW sebagai pihak kreditor (pihak 2). Pada Pasal 1 dan 2 akta perjanjian menjelaskan bahwa Pihak 1 telah meminjam uang kepada  Pihak  2  sebesar  Rp  450.000.000  yang  akan  dikembalikan  dalam  jangka  waktu  1 bulan terhitung dari tanggal 29 januari 2021 (dikembalikan pada tanggal 28 Februari 2021) serta bunga pinjaman yang harus dibayarkan sekaligus pada saat berakhirnya perjanjian sebesar Rp 50.000.000 sehingga jumlah keseluruhan dari utang yang harus  dilunasi oleh
16 Marian Daru Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 1994, hlm.44 17 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2010 , , hlm.6
18 Herlien Budiono dan Tristam P. Moeliono, Loc. Cit , hlm.310
19 Asra.  Dikutip  dalam  Tesis  Sutedjo  Bomantoro, Implementasi  Doktrin  Penyalahgunaan Keadaan  Dalam  Perjanjian  Dalam  Praktek  Peradilan ,  Tesis  Fakutas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm.73-74
pihak 1 yakni sebesar Rp 500.000.000. Uang yang dipinjam oleh Pihak 1 rencananya akan digunakan untuk membiayai sebuah projek pengadaan obat-obatan di Puskesmas kota X.
Syarat sahnya suatu perjanjian yang harus diperhatikan oleh para pihak berdasarkan Pasal  1320  KUH  Perdata  bahwa  ada  4  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  perjanjian  sah menurut  undang-undang.  Syarat  pertama,  adanya  kesepakatan  diantara  para  pihak  yang melakukan  perjanjian  sehingga  terjalin  kesesuaian  kehendak  sehingga  mencapai  suatu kesepakatan  mengenai  perjanjian  yang  akan  dilakukan  oleh  para  pihak.  Pasal  1321  KUH Perdata  menjelaskan  bahwa  tiada  suatu  persetujuan  pun  mempunyai  kekuatan  jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kecuali setelah wanprestasi para pihak dapat kembali bersepakat dalam perjanjian bahwa debitor menjual objek  jaminan  kepada  kreditor,  maka  pengalihan  hak  milik  tersebut  tidak  dilarang. 20 Menurut Subekti, kata sepakat merupakan apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki  oleh  pihak  lainnya,  mereka  menghendaki  sesuatu  yang  sama  secara  timbal balik. 21 Suatu kesepakatan harus dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan beberapa teori yang  berkaitan  untuk  menentukan  saat  terjadinya  kesepakatan  antar  pihak  diantaranya teori  kehendak,  teori  pernyataan  dan  teori  kepercayaan. 22 Sudikno  Mertokusumo menyatakan bahwa terdapat lima cara dalam menyesuaikan kehendak yang dinyatakan oleh para pihak, yaitu : 23 a) Bahasa yang sempurna dan tertulis; b) bahasa yang sempurna secara lisan;  c)  bahasa  yang  tidak  sempurna  asal  diterima  oleh  pihak  lawan;  d)  bahasa  isyarat kausal dapat diterima oleh pihak lawannya; e) diam atau membisu, asalkan dapat  dipahami atau  diterima  oleh  pihak  lawan.  Syarat  kedua,  suatu  perjanjian  dikatakan  sah  menurut undang-undang apabila para pihak yang membuat perjanjian cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap orang berwenang  untuk membuat perjanjian kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian.
Syarat ketiga, yaitu suatu hak tertentu. Artinya, objek dari perjanjian utang piutang harus  mengenai  sesuatu  tertentu  atau  setidak-tidaknya  dapat  ditentukan  atau  dapat dinilai. 24 Pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok  berupa  suatu  barang  yang  sekurang-kurangnya  dapat  ditentukan  jenisnya.  Syarat terakhir  yaitu  mengenai  suatu  sebab  atau  causa  yang  halal.  Yakni  berkaitan  dengan  isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, moral dan ketertiban umum.  Pasal  1335  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa  suatu  perjanjian/persetujuan  tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang maka tidaklah memiliki kekuatan. Suatu sebab adalah terlarang, apabila sebab itu dilarang oleh undang- undang  atau  apabila  sebab  tersebut  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  ketertiban umum. 25
Isi dari akta perjanjian utang piutang nomor XX tahun x-x-xxxx di atas menjelaskan bahwa benda yang dijadikan jaminan oleh Pihak 1 adalah sebidang tanah yang diatasnya
20 Nurfaidah Said, Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 , Kretakupa Print, Makassar, 2010, hlm.104 21 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, 2006, hlm.17
22 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.76
23 Muhammad  Teguh  Pangestu, Pokok-Pokok  Hukum  Kontrak ,  CV.  Social  Politic  Genius, Makassar, 2019, hlm. 98
24 I  Wayan  Bandem,  I  Wayan  Wisadnya,  Timoteus  Mordan, Akibat  Hukum  Perbuatan Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Hutang-Piutang ,  Raad  Kertha,:  Vol.  03  No.  01,  Universitas Mahendradatta, Pebruari-Juli 2020, hlm. 11.
terdapat  bangunan  berupa  kos-kosan  yang  diuraikan  dalam  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor 10xx/Kota seluas 950 M 2 terletak di Propinsi X, Kecamatan X, Kelurahan X dan disebutkan pada Pasal 2 akta perjanjian. Kemudian Pasal 5 menjelaskan apabila dalam jangka waktu 1 bulan Pihak 1 belum bisa membayar utang tersebut maka Pihak 2 memberikan tambahan jangka waktu pelunasan selama 6 bulan yakni sampai tanggal 28 agustus 2021 dengan syarat setiap  bulannya  selama  6  bulan  tersebut  hasil  dari  usaha  kos-kosan  milik  Pihak  1  yang berdiri di atas  tanah  tersebut akan diserahkan  kepada Pihak 2. Ketentuan  dalam Pasal 5 tidak  mendeskripsikan  secara  rinci  hasil  usaha  kos-kosan  setiap  6  bulan  tersebut dibayarkan untuk mengurangi pokok utang piutang atau hanya bunga dari utang piutangnya saja.  Tetapi  berdasarkan  informasi  dari  pihak  debitor  sebagai  pemilik  dari  kos-kosan tersebut menyatakan bahwa hasil usaha diserahkan kepada pihak kreditor terhitung dari bulan pertama pada saat debitor belum mampu untuk membayar utang piutang hanya untuk membayarkan bunga dari utang piutang saja yang sebesar Rp. 50.000.000. Hasil penelitian mendapati,  bahwa  debitor  yang  menjelaskan  usaha  kos-kosannya  memiliki  lebih  dari  10 kamar dengan 2 lantai di lokasi yang sangat strategis yaitu dekat dengan kampus sehingga kos-kosan  tersebut  selalu full  booked .  Jika  kisaran  hasil  kos-kosan  tersebut  15  juta  per bulannya maka dikalikan dengan 7 bulan maka jumlahnya adalah 105 juta dan hal ini jelas telah  melampaui  besarnya  jumlah  bunga  utang  piutang  yang  dibebankan  kepada  debitor sesuai  dengan  isi  akta  perjanjian.  Hal  ini  pun  sudah  menjelaskan  keadaan  yang  tidak seimbang  antara  pihak  kreditor  dan  pihak  debitor  dimana  kreditor  mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yaitu didapatkan dari bunga yang ia dapatkan sebesar 3x lipat dari jumlah bunga yang seharusnya dan debitor menderita kerugian dan hal ini baru kita lihat dari ketentuan dalam salah satu pasal saja belum di pasal yang berikutnya.
Pasal  5  dalam  akta  perjanjian  utang  piutang  Nomor  XX  tanggal  x-x-xxxx  di  kota  X memuat  bahwa  bunga  yang  harus  dia  serahkan  dengan  cara  memberikan  hasil  dari usahanya  berupa  kos-kosan  nominalnya  lebih  besar  dari  jumlah  bunga  yang  telah ditentukan yakni sebesar Rp 50.000.000. Jelas hal ini memberikan keuntungan bagi salah satu  pihak  saja  dan  untuk  pihak  yang  lainnya  menderita  kerugian  yang  diakibatkan  oleh klasula-klausula  yang  memberatkan  dalam  akta  perjanjian  tersebut.  Selanjutnya  Pasal  6 menjelaskan konsekuensi yang harus  diterima oleh Pihak 1 apabila tidak dapat melunasi utangnya  sesuai  jangka  waktu  yang  telah  diberikan  di  tambah  dengan  tambahan  waktu selama  6  bulan  maka  Pihak  1  bersedia  mengalihkan  hak  kepemilikan  sertifikat  tanah tersebut kepada Pihak 2. 26 Proses balik nama tersebut akan dilakukan dengan menghadap kepada pejabat yang berwenang yakni Notaris/PPAT untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli serta surat-surat yang diperlukan dalam proses balik nama kepemilikan atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Pihak 1.
Akta perjanjian utang piutang di atas memuat beberapa klausula yang memberatkan pihak debitor atau pihak 1 bahkan menimbulkan kerugian dikemudian hari apabila utang piutang tidak dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.  Beberapa klausula yang tidak sesuai sampai memuat hal-hal yang memberatkan debitor di antaranya klausula yang dijabarkan pada Pasal 2 tentang objek jaminan berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah kos-kosan yang masih aktif disewakan oleh Pihak 1. Jaminan berupa tanah beserta bangunan di atasnya itu dibuktikan dengan sertifikat hak milik Nomor 10xx/Kota tanpa disertai dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Jika ingin menjadikan tanah sebagai  objek  jaminan  dalam  suatu  perjanjian  utang  piutang  maka  seharusnya  terdapat
APHT  yang  menyatakan  tentang  hak  guna  atas  bangunan  kos-kosan  yang  berdiri  di  atas tanah yang bersertifikat tersebut.
Berdasarkan  keterangan  yang  diuraikan  dalam  Pasal  2  bahwa  sebidang  tanah  yang dijadikan objek jaminan dalam akta perjanjian tersebut di atasnya berdiri usaha kos-kosan milik Pihak 1 yang masih aktif disewakan sampai saat akta perjanjian tersebut dibuat. Hak tanggungan yang dimaksud adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang piutang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap kreditor-kreditor  lain. 27 Hal  ini  memberikan  hak  istimewa  kepada  kreditor  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1134 KUH Perdata,  dimana hak istimewa ini pun dibatasi sebatas nilai  utang  yang  diperjanjikan  antara  debitor  dan  kreditor  setelah  diadakan  eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan pada perjanjian utang piutang tersebut sebagai pengganti dari pelunasan utang yang tidak mampu ditunaikan oleh debitor. 28
Kedudukan  serta  hak-hak  kreditor  sebagai  pemegang  jaminan  baik  berupa  gadai, hipotek,  hak  tanggungan  maupun  fidusia  yang  dibatasi  hanya  sampai  sejauh  perlu  untuk melindungi  kepentingannya  sebagai  kreditor  saja. 29 Hak  tanggungan  bukan  merupakan perjanjian yang berdiri sendiri akan tetapi keberadaannya lahir karena adanya perjanjian lain  yaitu  perjanjian  pokok.  Pada  butir  8  penjelasan  umum  UUHT  menjelaskan    bahwa tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accesoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang seperti halnya akta perjanjian di atas atau  perjanjian  lain  sehigga  keberadaannya  ditentukan  oleh  piutang    yang  dijamin pelunasannya.
Akta perjanjian utang piutang yang menyertakan tanah sebagai benda yang dijaminkan oleh  debitor  sebagai  pegangan  kreditor  apabila  dikemudian  hari  debitor  cacat  janji seharusnya disertai APHT sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam UUHT. 30 Benda yang  dijaminkan  dalam  akta  perjanjian  nomor  XX  oleh  pihak  1  yakni  Ny.  L  dan  Bapak  S kepada  kreditor  atau  pihak  2  seperti  yang  telah  diuraikan  dalam  Pasal  2  akta  perjanjian utang  piutang  tersebut  mengikatkan  diri  dengan  memberi  jaminan  berupa  sertifikat  hak milik sebidang tanah saja sedangkan APHT atas tanah tersebut tidak ada. Sehingga apabila terjadi cedera janji pihak kreditor tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan hak istimewanya  pada  saat  eksekusi  jaminan  berlangsung.  Kemudian  Pasal  5  dalam  akta perjanjian  di  atas  pun  memuat  klausula  yang  memberatkan  debitor.  Hal  ini  terlihat  dari kewajiban demi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak 1 dan pelunasan utang piutang dengan jangka waktu yang sangat singkat. Walaupun telah diberi tambahan waktu selama 6 bulan  tetapi  dengan  persyaratan  lain  yakni  menyerahkan  pendapatan  kos-kosan  yang berdiri di atas tanah yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada Pihak 2 dan pendapatan yang diambil alih oleh Pihak 2 dihitung untuk melunasi nilai bunga dari pinjaman tersebut yakni sebesar Rp 50.000.000. Hal ini jelas merugikan  karena nilai penghasilan kos-kosan
27 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
28 Marihot Janpieter Hutajulu, Kajian Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan , Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, Universitas Kristen Satya Wacana, April 2019, hlm. 182.
29 J.  Satrio, Parate  Eksekusi  Sebagai  Sarana  Mengatasi  Kredit  Macet,  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 1993, hlm.145.
30 Claudia  R.  Tumbelaka, Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Dalam  Eksekusi  Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah , Lex Privatum: Vol. VIII No. 4, Universitas Sam Ratulangi, Oktober-Desember 2020, hlm. 250.
tersebut selama 6 bulan melebihi nilai bunga yang dibebani kepada Pihak 1. Pada kondisi ini sangat  jelas  bahwa  Pihak  2  sebagai    kreditor  mendapatkan  keuntungan  lebih  walaupun debitor  belum  bisa  melunasi  utang  piutangnya  selama  6  bulan  karena  kreditor  tetap mendapatkan  hasil  dari  pendapatan  kos-kosan  tersebut.  Benda  yang  dijadikan  jaminan dalam  akta  perjanjian  utang  piutang  tidak  begitu  saja  memberikan  hak  kepada  pihak kreditor  untuk  dapat  menikmati  hasil  dari  benda  yang  dijadikan  jaminan  sesuai  dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Dalam Akta Perjanjian Utang Piutang di atas secara jelas memuat beberapa klausula yang memberatkan pihak debitor sehingga tidak tercapainya keseimbangan tersebut. Selain itu,  isi  dari  akta  perjanjian  utang  piutang  tersebut  tidak  mengandung  itikad  baik  di dalamnya, dimana itikad baik ini sangat erat kaitannya dengan kepatutan. Dengan demikian, apabila tidak terdapat itikad baik di dalam suatu perjanjian utang piutang karena memuat klausula  yang  memberatkan  debitor  maka  perjanjian  tersebut  tidak  memenuhi  unsur kepatutan  didalamnya. Kemudian,  konsekuensi yang harus dipenuhi apabila  debitor atau pihak 1 tidak mampu melunasi utangnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam isi  perjanjian  maka  tanah  yang  dijaminkan  oleh  debitor  akan  beralih  hak  kepemilikan sertifikat tanah tersebut kepada pihak 2 atau kreditor seperti yang diuraikan dalam Pasal 6 akta perjanjian utang piutang nomor XX tersebut. Hal ini pun termasuk salah satu klausula yang  memberatkan  salah  satu  pihak  (debitor).  Selain  itu,  uraian  dalam  Pasal  6  jelas bertentangan  dengan  asas vervalbeding yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat  suatu perjanjian  utang  piutang.  Suatu  jaminan  di  dalam  perjanjian  berfungsi  sebagai  sarana perlindungan dan kepastian akan pelunasan utang oleh debitor, bukan sebagai pemindahan hak milik atas objek jaminan karena biasanya benda yang dijadikan jaminan bernilai lebih tinggi daripada nilai utang yang diberikan oleh pihak kreditor. 31
Asas vervalbeding dalam  suatu  perjanjian  utang  piutang  adalah  untuk  memberikan perlindungan hukum bagi debitor tidak terkecuali Ny. L dan Bapak S dalam akta perjanjian utang  piutang  di  atas,  guna  melindungi  kepentingan  mereka  sebagai  debitor  serta  benda yang dijadikan jaminan yang biasanya nilai dari benda tersebut melebihi nilai utang yang diperjanjikan.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  Pasal  1154  KUH  Perdata  bahwa  apabila  debitor tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka kreditor tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan tersebut menjadi miliknya. Kemudian diperkuat dengan Pasal 1178 KUH Perdata bahwa segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditor diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotekkan menjadi miliknya adalah batal demi hukum. Artinya,  dalam  berbagai  macam  perjanjian  khususnya  perjanjian  utang  piutang  apabila debitor melakukan cacat janji atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama maka kreditor dengan sendirinya menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 6 akta perjanjian utang piutang di atas secara nyata  telah  melanggar  ketentuan  dari  asas vervalbeding sehingga  perjanjian  tersebut seharusnya batal demi hukum. Kreditor tidak secara langsung memiliki objek jaminan atau tanah yang telah diserahkan sertifikat hak miliknya kepada kreditor karena penguasaan atas tanah  tersebut  bukan  berasal  dari  penyerahan  dalam  arti levering yang  sebenarnya  atau serta merta menjadi hak milik dari kreditor, tetapi  tanah itu hanya sebagai jaminan atas pelunasan utang piutang yang diperoleh dari hasil eksekusi dari lembaga jaminan. 32
31 Alifah Rana, Klausul Larangan Kepemilikan Objek Jaminan oleh Kreditor Apabila Debitor Wanprestasi , Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Universitas Airlangga, Juli 2019, hlm.1169
32 Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1998, hlm.45
Kepastian  hukum  dalam  suatu  perjanjian  utang  piutang  sangat  diperlukan  demi terciptanya ketertiban, kepastian hukum serta keadilan di dalam perjanjian. 33 Hal ini sejalan dengan  pemikiran  Gustav  Radbruch,  yakni  terdapat  tiga  nilai  dasar  dalam  hukum  yang meliputi  keadilan  (filosofi),  kepastian  hukum  (juridis)  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat (sosiologis). 34 Kepastian  hukum  memberikan  jaminan  hukum  bagi  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  utang  piutang  apabila  isi  dari  perjanjian  tersebut  terindikasi memuat  klausula-klausula  yang  memberatkan  salah  satu  pihak  seperti  halnya  pada  akta perjanjian  utang  piutang  nomor  XX  tanggal  x-x-xxxx  di  kota  X.  Jaminan  hukum  tersebut berupa  peraturan  perundang-undangan  tertulis  yang  memiliki  kekuatan  hukum  apabila dalam menjalankan perjanjian salah satu pihak melakukan wanprestasi atau cacat janji atau isi  dari perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata salah satunya adalah syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Asas vervalbeding dalam jaminan kebendaan melarang pengalihan hak milik  dari debitor kepada  kreditor  ketika  perjanjian  utang  piutang  lahir  atau  ketika  debitor  melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak.  Adanya asas ini  menjadi  salah  satu  cara  untuk  melindungi  debitor  atas  benda  yang  dijadikan  objek jaminan yang bernilai lebih tinggi daripada nilai utang piutangnya. Apabila asas vervalbeding tidak  diaplikasikan  ke  dalam  perjanjian  utang  piutang,  maka  kemungkinan  besar  akan terjadi perpindahan hak milik atas objek jaminan kebendaan yang dilakukan tidak sesuai dengan  peraturan perundang-undangan sehingga akan menimbulkan resiko  ke depannya yang dapat merugikan debitor itu sendiri.

## Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Debitor  Atas  Perjanjian  Yang  Memuat  Klausula Memberatkan.
Perjanjian utang piutang dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki kecakapan untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif), untuk  melakukan  suatu  prestasi  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang berlaku juga tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan serta kebiasaan yang berlaku  di dalam  kehidupan masyarakat (pemenuhan syarat objektif). 35 Apabila terdapat klausula  yang  memberatkan  di  dalam  perjanjian  utang  piutang  seperti  yang  tercantum dalam akta Notaris perjanjian utang piutang nomor XX di kota X maka debitor sebagai pihak yang  dirugikan  harus melakukan upaya hukum  untuk melindungi hak-haknya yang  telah dirugikan  oleh  kreditor  dalam  perjanjian  tersebut.  Penyelesaian  sengketa  dalam  hukum perdata merupakan salah satu alternatif upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  dan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  hak  serta kewajiban  dari  masing-masing  pihak  yang  telah  dilanggar  sehingga  memberatkan  para pihak  bahkan  menimbulkan  kerugian.  Penyelesaian  sengketa  sebagai  bentuk  upaya  yang dilakukan  oleh  debitor  dari  sebuah  perjanjian  yang  memuat  klausula  yang  merugikan dirinya  dapat  ditempuh  melalui  2  jalur  penyelesaian  yakni  jalur  litigasi  dan  jalur  non litigasi. 36 Jalur non litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan  kepada  hukum,  dimana  jalur  ini  digolongkan  kepada  penyelesaian  yang
33 Ni  Wayan  Arika  Cintya  Angga  Dewi, Akibat  Hukum  Penjamin  Yang  Melepaskan  Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6, Universitas Udayana, Mei 2020, hlm. 938.
34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1996,, hlm.13-17
35 Gunawan Widjaja, Jaminan dalam Perjanjian , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.19
36 Syafrida, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah” , Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i Vol. 7 No.
2 2020, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 361.
berkualitas tinggi karena sengketa diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa  meninggalkan  sisa  kebencian  dan  dendam. 37 Undang-Undang  Arbitrase  Nomor  30 tahun 1999 pada Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa: “Al ternatif penyelesaian sengketa adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  merupakan  alternatif  penyelesaian yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia  yang  masih  menjunjung  tinggi  adat istiadat  serta  rasa  kekeluargaan  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari. 38 Penyelesaian sengketa  dengan  non  litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilaksanakan dengan beberapa metode penyelesaian seperti yang telah disebutkan di atas, yakni :

## 1) Penyelesaian sengketa dengan negosiasi
Yakni  penyelesaian  masalah  melalui  musyawarah  mufakat  untuk  mencapai  kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dan hasilnya dapat diterima oleh  para  pihak  yang  berperkara. 39 Negosiasi  dilakukan  karena  dua  alasan,  yaitu  untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul antara para pihak. 40
Gunawan  Wijaya  dan  Achmad  Yani  mengemukakan  bahwa  hasil  kesepakatan  dari negosiasi dilakukan secara tertulis sesuai dengan persetujuan antar pihak yang terkait maka selayaknya juga hasil negosiasi tersebut tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan telah dirugikan.  Hal  ini  mungkin  saja  terjadi  dan  dapat  dibatalkan  jika  dapat  dibuktikan  telah terjadi kekhilafan baik mengenai orangnya atau kesepakatan yang telah diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu. 41

## 2) Penyelesaian sengketa dengan mediasi
Mediasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagai kelanjutan  dari  gagalnya  negosiasi  yang  dilakukan  para  pihak  yang  bersengketa,  dimana mediasi  melibatkan  orang  lain  atau  pihak  ketiga  sebagai  mediator.  Pasal  6  ayat  (3)  UU Arbitrase  menjelaskan  bahwa  dalam  hal  sengketa  atau  beda  pendapat  antara  para  pihak yang  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak  sengketa  akan diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. 42 Mediator  merupakan  seseorang  yang  bersikap  netral  dan  tidak  bertindak
37 Dewi  Tuti  Muryati  &  Rini  Heryanti, Pengaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa Nonlitigasi  di  Bidang  Perdagangan ,  dalam  Jurnal  Hukum,  Hari  Sutra  Disemadi  &  Mawarni, Perlindungan Perseroan Terbatas Atas Sengketa Utang Piutang Dengan Distributor Tanpa Perjanjian Kerjasama , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.9 No.3, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, September 2021, hlm.591
38 Supianto, Perdamaian (Dading) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata , Jurnal Rechtens, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, Fakultas Hukum  Universitas Islam Jember, hlm. 36.
39 Gatot  Soemartono, Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2006. hlm.1
40 Ibid , hlm.2 41 Gunawan  Wijaya  &  Achmad  Yani, Hukum  Arbitrase ,  PT.  Raja  Grafindo,  Jakarta,  2000, hlm.32 42 Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
sebagai  hakim  serta  tidak  memiliki  otoritas  untuk  menjatuhkan  suatu  putusan  seperti halnya hakim dalam sebuah persidangan, membuat beberapa pilihan sebagai negosiasi yang nantinya dapat diterima oleh para pihak dan membuat para pihak untuk menentukan solusi terbaik  terhadap  sengketa  yang  terjadi, 43 mediator  dapat  berupa  negara,  organisasi  atau individu.

## 3) Penyelesaian sengketa dengan arbitrase
Arbitrase  merupakan  lembaga  peradilan  oleh  hakim  partikelir/swasta  ( particuliere rechtspraak ). 44 Pasal 1 Undang-Undang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Pada  umumnya  lembaga  arbitrase  mempunyai  beberapa  kelebihan  dibandingkan lembaga  peradilan,  di  antaranya:  a)  Dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak;  b)  Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi; c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; d) Para  pihak  dapat  memilih  hukum  apa  yang  akan  diterapkan  untuk  menyelesaikan masalahnya  serta  proses  dan  tempat  penyelenggaraan  arbitrase;  e)  Putusan  arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalu prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. 45

## 4) Penyelesaian sengketa dengan konsiliasi
Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sistemnya sama dengan mediasi yakni melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bersikap netral dan  tidak  memihak.  Konsiliasi  menyelesaikan  sengketa  melalui  perundingan  untuk membantu para pihak menemukan solusi atas sengketa yang mereka hadapi dan mencapai kesepakatan yang tidak merugikan para pihak. Perbedaan antara mediator dan konsiliator adalah,  peran  mediator    disamping  dapat  melakukan  hal-hal  yang  juga  dilakukan  oleh konsiliator juga bisa menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa sedangkan konsiliator tidak memilki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. 46 Sama halnya dengan hasil  dari  mediasi,  hasil  konsiliasi  pun  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  ditandatangani bersama  oleh  para  pihak  yang  kemudian  harus  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.
Selain  jalur  non  litigasi  penyelesaian  sengketa  juga  dapat  dilakukan  melalui  jalur litigasi  yaitu  jalur  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui  pengadilan  kemudian sengketa  akan  diperiksa  oleh  hakim  pengadilan  dalan  suatu  rangkaian  persidangan. Penyelenggaraan  pengadilan  ini  dapat  dilaksanakan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,  Peradilan  Militer,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.
43 Achmad Ali, Pengadilan dan Masyarakat , Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1999, hlm.7
44 Hasanuddin Rahman, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis : Contract Drafting , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.340
45 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999  tentang Arbitrase 46 Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi) , Al-Bayyinah : Journal of Islamic Law, Vol. VI No.2, hlm.109
Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa serta mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya.
Pada perjanjian utang piutang dalam akta perjanjian nomor XX antara Ny. L dan Bapak S sebagai debitor dengan Bapak AI dan Bapak AW sebagai kreditor seharusnya melakukan mediasi  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  para  pihak  jika  tidak ingin  melakukan  upaya  hukum  yang  biasanya  membutuhkan  proses  yang  lama  hingga putusan hakim dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Karena setelah dikaji lebih lanjut isi dari perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang memberatkan pihak 2 atau debitor yang tanpa  disadari  oleh  debitor  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  dirinya  sendiri.  Walaupun sebenarnya akta perjanjian tersebut tidak sah dikarenakan beberapa hal yang telah peneliti jelaskan  sebelumnya.  Klausula  yang  memberatkan  tersebut  disebabkan  oleh  kurangnya pengetahuan dari debitor mengenai dasar-dasar yang seharusnya dipatuhi dan dilakukan dalam sebuah perjanjian apalagi perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan dibuat oleh Notaris. Selain itu, kepentingan yang juga mendesak debitor untuk segera menyetujui isi dari perjanjian  tersebut  tanpa  mempertimbangkan  kembali  apa  dampak  yang  akan  diterima olehnya ketika janji tersebut tidak bisa terpenuhi.
Terkait kedudukan seorang Notaris dalam penyelesaian sengketa perdata jika debitor melakukan  upaya  hukum  melalui  pengadilan  atau  litigasi,  seorang  Notaris  dapat berkedudukan sebagai turut tergugat atau sebagai saksi di persidangan. Notaris bisa berbuat salah  mengenai  isi  akta  karena  informasi  yang  salah  dari  para  pihak,  namun  kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi dari akta sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu telah dikonfirmasi kepada para pihak. Pasal 84 UUJN menjelaskan mengenai bentuk-bentuk  pelanggaran yang dilakukan  oleh Notaris dapat  mengakibatkan  akta  Notaris  batal  demi  hukum  atau  hanya  mempunyai  kekuatan sebagai akta dibawah tangan saja.
Landasan  dilakukannya  sebuah  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  mediasi  yaitu berlandaskan pada itikad baik dari para pihak pada saat melakukan perjanjian dan mediator memberikan penyelesaian tanpa harus melalui proses litigasi atau peradilan dan para pihak memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Proses litigasi ini biasanya memerlukan waktu  dan  biaya  yang  tidak  sedikit  tetapi  melalui  putusan  hakim  dalam  persidangan tersebut memberikan kekuatan hukum tetap bagi debitor yang juga harus disertai dengan bukti nyata berupa akta autentik  yang telah dibuat oleh Notaris  nomor XX dimana aktaa perjanjian  tersebut  dengan  jelas  telah  memuat  klausula-klausula  memberatkan  debitor sehingga menyebabkan kerugian yang juga tidak sedikit bagi pihak debitor.

## PENUTUP
Akta perjanjian utang piutang Nomor XX yang dibuat oleh seorang Notaris di kota X tanggal x-x-xxxx dengan jelas telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan serta asas-asas  perjanjian.  Akta  perjanjian  dalam  memberi  jaminan  berupa  sertifikat  sebidang tanah  tidak  disertai  dengan  APHT  seperti  ketentuan  dalam  UUHT  yang  menyebabkan menjaminkan  tanah  tersebut  tidak  sah  dan  kreditor  tidak  memiliki  hak  atas  jaminan tersebut. Selain itu, isi perjanjian telah melanggar ketentuan dalam asas vervalbeding yakni pada Pasal 6 pada akta perjanjian. Tetapi tidak serta merta menghapus perjanjian pokok dan kewajiban debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor karena berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yakni syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak  yang  membuatnya.  Kesalahan  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  sehingga  terdapat klausula  memberatkan  debitor  tersebut  menjadikan  akta  autentik  perjanjian  berubah menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Bagi para pihak baik kreditor  maupun  debitor  seharusnya  lebih  teliti  dan  kritis  saat  membuat  akta  perjanjian dihadapan  Notaris  sebagai  pejabat  berwenang  agar  isi  perjanjian  tidak  memuat  klausula yang akan merugikan kedua belah pihak.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  debitor  atas  perjanjian    yang  memuat klausula memberatkan adalah dengan upaya hukum litigasi atau melalui pengadilan. Hal ini dapat  dibuktikan  dengan  akta  perjanjian  utang  piutang  tersebut  yang  seharusnya  dapat batal  demi  hukum  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  KUH  Perdata,  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  dan  juga  telah  melanggar  asas vervalbeding yang  seharusnya diperhatikan oleh para pihak serta Notaris pada saat membuat perjanjian. Dengan adanya putusan hakim sebagai hasil dari proses litigasi hak-hak debitor terlindungi karena putusan tersebut  berkekuatan  hukum  harus  ditaati  oleh  kreditor  dan  dapat  dipaksakan  dalam pelaksanannya.  Selain upaya hukum litigasi, upaya lain yang dapat dilakukan oleh debitor adalah penyelesaian sengketa non litigasi yakni dengan jalur mediasi dengan menggunakan mediator untuk mencapai kesepakatan yang dapat memberikan keuntungan bagi masing- masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrasyid,  Priyatna.  (2002). Arbitrase  &  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  :  Suatu Pengantar , Fikahati Aneka, Jakarta.
Ali,  Achmad.  (1999). Pengadilan  dan  Masyarakat ,  Hasanuddin  University  Press,  Ujung Pandang.
Ali, Achmad. (2004). Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan , Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.
Budiono, Herlien. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di BIdang Kenotariatan , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Budiono,  Herlien.  dan  Tristam  P.  Moeliono.  (2006). Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum Perjanjian  Indonesia:  Hukum  Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas  Wigati  Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Daru Badrulzaman, Marian. (1994). Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung.
Fajar,  Mukti.  dan  Yulianto  Achmad.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Mahmud Marzuki, Peter. (2005). Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Miru,  Ahmadi.,  dan  Sakka  Pati.  (2011). Hukum  Perjanjian,  Penjelasan  Makna  Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW , UPT Unhas Press.
Panggabean, Henry P. (2010). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandingheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian , Liberty, Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto. (1996). Ilmu Hukum , Alumni, Bandung.
Rahman,  Hasanuddin.  (2003). Seri  Keterampilan  Merancang  Kontrak  Bisnis:  Contract Drafting , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Said, Nurfaidah. (2018). Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 , Kretakupa Print, Makassar.
Satrio, J. (1993). Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet , Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Soemartono, Gatot. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Subekti. (1998). Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta.
Subekti. (2006). Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta.
Teguh Pangestu, Muhammad. (2019). Pokok-Pokok Hukum Kontrak , CV. Social Politic Genius, Makassar.
Widjaja, Gunawan. (2003). Jaminan dalam Perjanjian , PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Widjaja, Gunawan. & Achmad Yani. (2000). Hukum Arbitrase , PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Yudha  Hernoko,  Agus.  (2010). Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  dalam  Kontrak Komersial , Kencana Prenamedia Group, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek , Staatsblad 1847 No. 23).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda.
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## JURNAL DAN KARYA ILMIAH
Ambarita,  Septerina.  (2022). Analisis  Yuridis  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Yang Dijadikan  Dasar  Hutang  Piutang  Oleh  Notaris  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 2848 K/Pdt/2017) , Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2, Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
Anita Sinaga, Niru. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian , Binamulia Hukum, Volume 7 Nomor 2.
Bomantoro,  Sutedjo.  (2004). Implementasi  Doktrin  Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam Perjanjian  Dalam  Praktek  Peradilan ,  Tesis  Fakutas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta.
Desyana. (2013). Penerapan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Asuransi (Studi Kasus Putusan No.434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.  Antara  PT.  E.K.  Prima  Ekspor  Indonesia  dan  PT. Chartis Insurance Indonesia Dahulu Bernama PT. Asuransi AIU Indonesia, Tbk.) , Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Hutang-Piutang ,  Raad  Kertha:  Vol.  03  No.  01, Universitas Mahendradatta.
Janpieter  Hutajulu,  Marihot.  (2019). Kajian  Yuridis  Klausula  Arbitrase  Dalam  Perkara Kepailitan ,  Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.  3  No.  2,  Universitas  Kristen Satya Wacana.
Nicolas Cowandy. Christopher. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutangdi Balik Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli ,  Jurnal  Education  and  Development:  Vol.  9  No.  4, Institut Pendidikan Tapanuli.
Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi. (2020). Akibat Hukum Penjamin Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6, Universitas Udayana.
R. Tumbelaka, Claudia. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit  Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah , Lex Privatum: Vol. VIII No. 4, Universitas Sam Ratulangi.
Rana,  Alifah.  (2019). Klausul  Larangan  Kepemilikan  Objek  Jaminan  oleh  Kreditor  Apabila Debitor Wanprestasi , Jurist-Diction: Volume 2 No. 4, Universitas Airlangga.
Rosita,  R.  (2017). Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  (Litigasi  dan  Non  Litigasi) ,  Al- Bayyinah : Journal of Islamic Law, Volume VI Nomor 2.
Supianto.  (2016). Perdamaian  (Dading)  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata , Jurnal Rechtens, Vol. 5, No. 1 Juni. Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.
Sutra Disemadi, Hari. & Mawarni (2021). Perlindungan Perseroan  Terbatas Atas Sengketa Utang Piutang Dengan Distributor Tanpa Perjanjian Kerjasama , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.9 No.3, Universitas Internasional Batam.
Syafrida.  (2020). Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sebagai  Solusi  Mewujudkan  Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah” , Salam: Jurnal Sosial  &  Budaya  Syar ’ i  Vol.  7  No.  2,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta.