INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7159-7174 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota
Amelia Yandra 1 ✉ , Lola Yustrisia 2 ,Syaiful Munandar 3
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: ameliayandra10@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan terhadap  anak  serta  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  Unit  PPA  Polres  Lima  Puluh  Kota  dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan upaya mengatasi tindak pidana tersebut. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  bersifat  deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah  melalui  wawancara  dan  studi  pustaka.  Analisis  bahan  hukum  menggunakan  metode kualitatif. Hasil penelitian : Penanggulangan perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu penal dan non penal. Penyelesaian secara non penal salah satunya merupakan Mediasi Penal. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menyelesaikan  tindak  pidana  penganiayaan  menerapkan  prinsip  restorative  justice  yakni  sebagai fasilitator atau  mediator  antara  keluarga masing-masing  yang  mempertemukan  antara  pelaku  dan korban  serta  pihak  yang  terkait  dengan  perkara  tersebut  untuk  tercapainya  kesepakatan  beserta keluarganya serta diberi penjelasan dan penjabaran tentang maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Kedua, Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam  menyelesaiakna  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  anak  yang  menerapkan  prinsip restorative justice adalah terletak pada kesadaran para pihak
Kata Kunci: Tindak Pidana ,Penganiayaan, Anak

## Abstract
This research aims to find out how criminal acts of child abuse are resolved and what obstacles the Limapuluh Kota Police PPA Unit faces in resolving criminal acts of child abuse and efforts to overcome these crimes. The method used in this research is descriptive empirical legal research, the research approach uses a qualitative approach. The types of data used are primary data, secondary data and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Research results: Handling criminal cases that occur in society can be resolved using two methods, namely penal and non-penal. One of the non-penal solutions is Penal Mediation. The Fifty City Police Women's and Children's Service Unit in resolving criminal acts of abuse applies the principles of restorative justice, namely as a facilitator or mediator between each family who brings together the perpetrator and victim as well as parties related to the case to reach an agreement with their family and is given an explanation and explanation of the purpose and objectives of the summons. Second, the obstacles faced by the Fifty Cities Police Women's and  Children's  Services  Unit  in  resolving  criminal  acts  of  child  abuse  by applying  the  principles  of restorative justice lie in the awareness of the parties.
Keywords: Crime, Abuse, Children

## PENDAHULUAN
Salah satu persoalan yang sering muncul dalam persoalan masyarakat ialah tentang kejahatan  pada  umumnya,  terutama  kejahatan  dengan  kekerasan.  Masalah  kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan  kehidupannya,  dan  hampir  sebagian  besar  memiliki  unsur  kekerasan sebagai  fenomena  dalam  dunia  realita 1 .  Masing-masing  anggota  masyarakat  mempunyai berbagai  kepentingan,  sehingga  anggota-anggota  masyarakat  dalam  memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. 2
Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat, martabat  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak merupakan  bagian  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  hak-hak  anak.  Dari  sudut  pandang  kehidupan
1 Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm 63
2 Gultom  Maidin,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 3.
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang  merupakan  pula  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat.  Dengan demikian, perlindungan anak  harus  diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar,  adil  dan  kesejahteraan  anak.  Anak  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh  serta  berkualitas.  Berkaitan  dengan  pembinaan  anak  diperlukan  sarana  dan prasarana  hukum  yang  mengantisipasi  segala  permasalahan  yang  timbul.  Sarana  dan prasarana  yang  dimaksud  menyangkut  kepentingan  anak  maupun  yang  menyangkut penyimpangan  sikap  dan  perilaku  yang  menjadikan  anak  terpaksa  dihadapkan  ke  muka pengadilan. 3
Penganiayaan  merupakan  hasil  dari  interaksi  manusia  yang  menyimpang  karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan  tindakan  yang  akan  menimbulkan  keresahan  di  lingkungan  masyarakat, penganiayaan  bahkan  sering  terjadi  diawali  dengan  permasalahan  sepele  misalnya  hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh  korban  yang  memberikan  dorongan  kepada  pelaku  untuk  melakukan  penganiayaan terhadap korban. 4
Berbagai  tindakan  penganiayaan  yang  sering  terjadi  seperti  pemukulan  dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan  tidak  jarang  korban  mengalami  cacat  fisik  seumur  hidup  bahkan  sampai  merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada  korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Mencermati fenomena
3 Farid Wajdi Muttaqin, Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resort Bondowoso), Jurnal hukum repository unmuhjember, 2019 hlm 1.
4 Hodijah Uswatun Hasanah, Skripsi Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban, Fakultas Hukum: Universitas Sriwijaya, 2019
tindakan  penganiayaan  yang  terjadi,  tampaknya  bukanlah  hal  yang  terjadi  begitu  saja melainkan  ada  faktor  pendorong  seseorang  melakukan  penganiayaan  seperti  pengaruh pergaulan  negatif  yang  menjurus  kepada  kenakalan,  premanisme,  kecemburuan  sosial, tekanan  dan  kesenjangan  ekonomi,  ketidakharmonisan  dalam  hubungan  keluarga  atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada  orang  lain  disebabkan  beberapa  faktor  seperti  dendam,  pencemaran  nama  baik, perasaan  dikhianati  atau  dirugikan,  merasa  harga  diri  dan  martabatnya  direndahkan  dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban. 5
Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri,  pegawai  yang  bertugas,  memasukkan  bahan  berbahaya  bagi  nyawa, serta  tidak  menimbulkan  penyakit  maupun  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan,  dan pencaharian.  Penganiayaan  ringan  diancam  maksimum  hukuman  penjara  tiga  bulan  atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menajalankan pekerjaan. 6
Unsur-unsur  dari  penganiayaan  adalah  adanya  kesengajaan,  adanya  perbuatan, adanya akibat  perbuatan (dituju) yaitu :  rasa  sakit, tidak enak pada tubuh, lukanya tubuh, akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Pasal 351 KUHP menyatakan :
1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 7
Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yaitu bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang  lain denagn penganiayaan yang
5 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. Vol 01 Edisi 02. 2013.
6 Willa  Wahyuni,Jenis-JenisPenganiayaan  dan  Jerat  Hukumnya,  https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis- penganiayaan-dan-jerat-hukumnya, Diakases pada Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 16:04 WIB
7 Andi Hamzah, 2010, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hal 68
dirumuskan dalam pasal 352 KUHP sebagai penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dala beberapa jenis, yaitu:
1. Penganiayaan  biasa yang  tidak dapat  menimbulkan luka  berat maupun  kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan  mengakibatkan  kematian  dan  di  hukum  dengan  hukuman  penjara  dan selama-lamanya 7 tahun.
4. Penganiayaan  yang  berupa  sengaja  merusak  kesehatan.  Berdasarkan  kebalikan  dari pengertian penganiayaan ayat 2 8 .
Maka  penganiayaan  biasa  bentuk  pertama  adalah  berupa  penganiayaan  yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan. Banyaknya kasus kekerasan,  baik kekerasan fisik, psikis,  maupun  seksual  dengan  anak  sebagai  korban,  menimbulkan  reaksi  keras  di masyarakat.  Masyarakat  sangat  menyayangkan  hal  tersebut,  karena  seharusnya  anak merupakan pihak yang harus diberikan perlindungan.
Pada  dasarnya  perlindungan  anak  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak (UU Perubahan UU Perlindungan Anak). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam UU  nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat suatu bab tersendiri yang mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, termasuk upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut. 9
Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri  di  dalam  peraturan  yang  mengaturnya.  Ada  beberapa  ketentuan  yang  mengatur terkait  dengan  penaganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  yaitu  Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan
8 Bunge Ayudisti, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko, Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Siri, PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 70
9 UU No . 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  No.1  Tahun  2016  tentang Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  belum  berumur  12  tahun,  Peraturan Mahkamah  Agung  No.4  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
Seluruh  peraturan  tersebut  melalui  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  mulai  dari  tahap  penyelidikan  hingga  tahap  pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  sebelum  berumur  18  tahun,  ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat  anak  memiliki  kekhususan  yang  tidak  bisa  disamakan  dengan  orang  dewasa, untuk  itu  perlu  penanganan  khusus  dengan  memperhatikan  kepentingan  anak,  sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.3  Tahun  1997  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa perlakuan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  memiliki  ketentuan,  setiap  anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan  bahwa  pemisahan itu adalah  demi kepentingan terbaik bagi anak. Selain adanya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, narapidana anak harus mendapat  pemenuhan  hak  narapidana  anak,  yaitu  hak  tumbuh  dan  berkembang,  hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum dan hak tempat tinggal. 10
Berdasarkan surat laporan di Polres Lima Puluh Kota Nomor: LP/B/120/X/2023/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR tanggal 16 Oktober 2023.Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023.Sekiranya pukul  16.30  Wib,bertempat  di  Lapangan  Serbaguna  Padang  Jopang  Kenagarian  VII  Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tersangka (COK) telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap (DAM),kejadiannya berawal saat korban (DAM)  sedang bermain  dengan  teman-teman  sekolahnya,kemudian  tampa  sengaja  korban  (DAM)
10 Theresia  Adelinaa.A.  Ngurah  ,Yusa  Darmadi    , Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar, Jurnal Ojs Unud,Tahun 2012,Hlm 7
menyenggol teman perempuannya sebut saja (V) hingga terjatuh. Kemudian dua hari setelah kejadian korban (DAM) bermain bola di Lapangan Serbaguna Padang Jopang Kenagarian VII Koto  Talago,Kecamatan  Guguak,  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.Saat  sedang  bermain  bola korban  (DAM)  didatangi  pacarnya  (V)  yaitu  (COK)  dan  langsung  melakukan  tindakan penganiayaan  terhadap  korban  (DAM),atas  kejadian  tersebut  korban  (DAM)  merasa  tidak senang,kemudian korban (DAM) melaporkan kejadian tersebut ke Senteal Pelayanan Terpadu Polres Lima Puluh Kota dengan pengusutan lebih lanjut.Terdakwa melanggar Pasal 352 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pada kasus tersebut awalnya korban tidak bersedia untuk berdamai dengan terdakwa, namun  setelah  dilakukannya  mediasi  terdakwa  menunjukkan  sikap  penyesalan  terhadap tindakannya,  sehingga  korban  merasa  bahwa  jika  penyelesaian  kasus  ini  dilakukan  secara damai, maka kemungkinan besar akan adanya penyesalan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa,  korban  memutuskan  untuk  mengakhiri  mediasi  tersebut  yang  berujung  bahwa terdakwa dan korban sepakat sepakat untuk berdamai. Berdasarkan latar belakang masalah diatas  maka  peneliti  ingin  meneliti  tentang  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan Terhadap Anak Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Lima Puluh Kota.

## METODE PENELITIAN
Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  (deskripsi)  tentang    Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan Terhadap Anak Dengan Mekanisme Mediasi Penal (Studi Kasus Di Unit PPA Polres Lima Puluh Kota). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum  yang  mengkaji  hukum  yang  konsepkan  sebagai  perilaku  nyata  ( actual  behavior), sebagai gejala sosial dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Unit PPA Polres Lima Puluh Kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Unit Perlindungan
Perempuan Dan Anak Polres Lima Puluh Kota
Pengaturan  mengenai  penganiayaan  harus  selalu  mengacu  pada  hak  asasi  manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan 11 . Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang  sangat  diperhatikan  oleh  hukum,  karena  pelanggaran  ini  sangat  rentan  terjadi dikalangan  masyarakat.  Tindak  Pidana  Penganiayaan  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan yang  sangat  diperhatikan  oleh  hukum,  karena  pelanggaran  ini  sangat  rentan  terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadiankejadian tersebut.
Tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), namun dalam perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum  pidana  yang  disebut  dengan    pendekatan      Restorative  Justice  dan  Diversi. Berdasarkan surat laporan di Polres Lima Puluh Kota Nomor: LP/B/120/X/2023/SPKT/POLRES 50  KOTA/POLDA  SUMBAR  tanggal  16  Oktober  2023.Bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana penganiayaan pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023. Sekiranya pukul 16.30 Wib,bertempat di  Lapangan  Serbaguna  Padang  Jopang  Kenagarian  VII  Koto  Talago,  Kecamatan  Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tersangka (COK) telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap (DAM),kejadiannya berawal saat korban (DAM)  sedang bermain dengan teman- teman  sekolahnya,kemudian  tampa  sengaja  korban  (DAM)  menyenggol  teman perempuannya sebut saja (V) hingga terjatuh. Kemudian dua hari setelah kejadian korban (DAM)  bermain  bola  di  Lapangan  Serbaguna  Padang  Jopang  Kenagarian  VII  Koto Talago,Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.Saat sedang bermain bola korban (DAM) didatangi pacarnya (V) yaitu (COK) dan langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban (DAM),atas kejadian tersebut korban (DAM) merasa tidak senang,kemudian korban (DAM) melaporkan kejadian tersebut ke Senteal Pelayanan Terpadu Polres Lima Puluh Kota dengan pengusutan lebih lanjut.Terdakwa melanggar Pasal 352 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak.
11 Mi Susanto. 2009. Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. halaman 42 .
Pada kasus tersebut awalnya korban tidak bersedia untuk berdamai dengan terdakwa, namun  setelah  dilakukannya  mediasi  terdakwa  menunjukkan  sikap  penyesalan  terhadap tindakannya,  sehingga  korban  merasa  bahwa  jika  penyelesaian  kasus  ini  dilakukan  secara damai, maka kemungkinan besar akan adanya penyesalan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa,  korban  memutuskan  untuk  mengakhiri  mediasi  tersebut  yang  berujung  bahwa terdakwa dan korban sepakat sepakat untuk berdamai.
Tabel. 1 Data Kasus Tindak Pidana 12 NO. JENIS TINDAK PIDANA TAHUN JUMLAH KASUS SUKSES MEDIASI 1. Penganiayaan 2021 6 4 2. Pengniayaan 2022 10 5 3. Penganiayaan 2023 15 10 Jumlah 31 19
Berdasarkan data grafik sebagaimana hasil penelitian di Unit PPA Polres Lima Puluh Kota tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam  kenyataannya  semakin  tahun  semakin  bertambah.  Namun  demikian,  penyelesaian kasus melalui jalur mediasi penal juga semakin dipilih sebagai upaya penyelesaian sehingga mengalami  kemajuan  dan  perkembangan  yang  bersifat  signifikan,  khususnya  bagi pelaksanaan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
Penangkapan  tersebut  untuk  kepentingan  penyelidikan  atau  untuk  kepentingan penyidikan  (Pasal  16  KUHAP).  Berdasarkan  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012  Pasal  30 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa  Penangkapan  dilakukan  untuk  kepentingan penyidikan  dalam  jangka  waktu  tidak  lebih  dari  24  Jam,  dan  harus  ada  ruang  pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Dalam masalah  penangkapan  anak  adalah  kapan  dan  bilamana  penangkan  itu  dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu :
12 Data Unit PPA Polres Lima Puluh Kota
(a) Dalam hal tertangkap tangan,
(b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.
Sebagaimana disebutkan oleh Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota, menegaskan bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak  wajib  menangkap  dengan  tidak  memakai  seragam  dinas.  Ketika  memang  sudah dilakukan  penyelidikan  dan  diketahui  memang  ia  adalah  anak,  maka  proses  dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut  RPK  (ruang  pelayanan  khusus)  yang  berada  di  Unit  PPA  dan  polisi  wajib  tidak menggunakan  pakaian  dinas  dalam  pemeriksaan.  Tapi  ketika  terjadi  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali. Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. 13
Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota  juga mengatakan manakala terjadi tindak pidana anak  pihak  Kepolisian  juga  sudah  bekerja  sama  dengan  LSM  pendamping,  jadi  manakala terjadi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  Kepolisian  langsung  menghubungi  LSM pendampingan anak pada saat pemeriksaan sampai dengan selesai. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan dari Diknas maka Kepolisian juga akan memanggil diknas  untuk  melakukan  pendampingan.  Kanit  PPA  Polrest  Lima  Puluh  Kota  mengatakan pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbedabeda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu buktibukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang  tersangka.  akan  tetapi  ada  ketentuan  lain  menetapkan  anak  sebagai  seorang tersangka  yaitu  jika  anak  berumur  di  bawah  12  tahun  maka  di  usahakan  anak  akan dikembalikan pada orang tua. Kalau anak berumur 12 tahun dan di bawah umur 18 tahun.
Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan  menghubungi  dari  pihak  BAPAS  (Balai  Pemasyarakatan)  untuk  dimintakan  LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Polres Lima Puluh Kota akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasi dari pihak
13 Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota
BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan Diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari  pihak  Bapas  sendiri,  LSM  pendamping,  kemudian  dari  lingkungan  tersangka  juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka  anak  tersebut,  sehingga  kedepanya  anak  tersebut  menjadi  lebih  baik  dari sebelumnya.
Berdasarkan keterangan dari Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak dari penagkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan Diversi berdasarkan prinsip restorative justice sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku  tindak  pidana  anak  wajib  ditangani  secara  khusus  oleh  penyidik  anak  yaitu  Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian khususnya di Polres Lima Puluh Kota, kemudian proses  dari  suatu  penanganan  perkara  dalam  tindak  pidana  ialah  penangkapan  dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan,  dalam  hukum  pidana disebut dengan restorative justice, sedangkam diversi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan restorative. 14
Dengan  demikian,  dapat  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  Peran  Unit  PPA  Polres  Lima Puluh Kota dalam menyelesaiakan tindak pidana hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya  memfasilitasi  proses  Diversi  berdasarkan  keadilan  restoratif  atau  restorative  justice tersebut. Jadi jika proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi  berkas  dan  meneruskan  ke  proses  peradilan.  Setelah  proses  diversi  yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, di Polres Lima Puluh Kota sehingga proses ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara  khusus  menurut  UndangUndang  Perlindungan  anak  salah  satunya  dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif, dalam hal ini penyidikan
14 Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota
pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA Polres Lima Puluh Kota. Tetapi pada kenyatannya seringkali para penegak hukum lebih memilih dengan melanjutkan kasus tindak  pidana  dengan  pelaku  anak  ke  jalur  peradilan,  padahal  efek  negatif  dari  proses peradilan  terhadap  anak,  yaitu  efek  pada  anak  akibat  keterlibatan  anak  dalam  proses peradilan  pidana  dapat  berupa  penderitaan  fisik  dan  emosional  seperti  ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. 15

## B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  di  wilayah  hukum Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  yaitu  polisi  menjadi  mediator  dan  fasilitator  dalam  proses pengambilan keputusan, peran kepolisian sangat dominan. Prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Tahap wawancara  dan  penyidikan  polisi  untuk  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa pada saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali. Pada saat wawancara dengan anak bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan mudah dimengerti baik oleh anak maupun bagi pendampingannya hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar  dipahami  oleh  anak.  Restorative  justice  merupakan  usaha  untuk  mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang melakukan tindak pidana, restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan.
Dalam prosesnya, akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin  tidak  bersifat  menghukum  dan  lebih  mengedepankan  solusi  dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat. Penerapan prinsip Restorative  justice  (unit  PPA)  Polres  Lima  Puluh  Kota  bahwa  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  awalnya  dilakukan  proses  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  hukum  yang  terjadi dilakukan oleh anak dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam  satu  pertemuan  untuk  bersama-sama  berbicara.  Dalam  pertemuan  tersebut  pihak kepolisian  yakni  polwan  pada  unit  PPA  sebagai  mediator  memberikan  kesempatan  pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa pandangan Kanit (PPA) Polres Lima Puluh Kota bahwa ddalam menangani kasus perkara anak, polisi melakukan pertimbangan yang
15 Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota
matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan restorative justice peran  pihak  kepolisian  sangat  dominan,  peran  polisi  sebagai  mediator,  fasilitator,  dan pengawas.  Polisi  menunjukan  pasal-pasal  atau  dalil  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  peradilan  anak,  lalu  pelaku,korban,keluarga  pelaku  serta  keluarga  korban dipersilahkan  mencari  jalan  keluar  terbaik  agar  terjadi  proses  perbaikan,  pemulihan hubungan,  konsiliasi,  rekonsiliasi  antara  kedua  belah  pihak  antara  korban  dan  pelaku, keluarga  korban  maupun  keluarga  pelaku.  Dengan  penerimaan  kembali  terhadap  pelaku tanpa  stigma  apa  pun  terhadap  pelaku.  Polisi  dalam  penanganan  terhadap  pelaku  anak terkadang mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan  keseriusan  tindak  pidana  ke  proses  berikutnya  dengan  mengambil  tindakan  untuk mengalihkan  penyelesaian  kasus  ke  proses  informal.  Tindakan  ini  dilakukan  dalam  upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak. 16
Hambatan yang di alami penyidik dalam menyelesaiakan tindak pidana terhadap anak adalah sebagai berikut : Pertama, adanya anak yang berkebutuhan khusus, dalam menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus Pihak Unit PPA harus lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi yang sebenarnya. Proses diversi pun tanpa pelaku  mereka  hanya  memanggil  orang  tua  dari  tersangka  karena  yang  ditakutkan  anak tersebut jika mengamuk akan membahayakan orang lain. Kedua, sulitnya menghadirkan para pihak  dalam  penerapan  prinsip  restorative  justice.  Ketiga,  munculnya  rasa  ketakutan  dari masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesainnya di selesaikan melalui pendekatan restorative justice.
Selain  itu  hambatan  dalam  menyelesaiakan  tindak  pidana  melalui  mediasi  ialah sebagai berikut : Pertama, ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif. Kedua, pandangan dari masyarakat mengenai penerapan ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana. Ketiga ketika melakukan proses restorative justice ini sering di jadikan anjang tawar menawar, bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan  kemudian  bagaimana  solusi  yang  terbaik  antara  korban/keluarga  korban  dan tersangka/keluarga tersangka, tapi malah sebagai ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku. Keempat, belum banyak Peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan prinsip restorative justice yaitu
16 Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota
ketika menentukan sanksi apa yang di berikan kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dan  ketika  proses  mediasi  ini  selesai  mereka  cenderung  tidak  memikirkan  bagaimana pemulihan untuk kedepan untuk kedua belah pihak.
Bagi  aparat  penegak  hukum  kepolisian  penanganan  perkara  pidana  anak  melalui restorative  justice  dilakukan  untuk  menjamin  dan  menghormati  martabat  anak,  dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat 3 (tiga) pihak dalam upaya  penyelesaian/penanganan  tindak  pidana  tersebut  yaitu  pelaku/orang  tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi pengadilan negeri dengan pendekatan  restorative  justice.  Menurut  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa  Hakim  yang  ditunjuk  wajib  mengupayakan diversi  bertempat  di  ruang  mediasi  pengadilan  negeri.  Apabila  proses  Diversi  berhasil mencapai  kesepakatan,  Hakim  menyampaikan  berita  acara  Diversi  beserta  kesepakatan Diversi  kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk  dibuat  penetapan.  Apabila  Diversi  tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.
Perlunya diupayakan agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku anak agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mengacu pada instrumen  nasional dan internasional serta Surat Keputusan Bersama. Kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak hendaknya mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Perlindungan anak merupakan  suatu  usaha  untuk  menciptakan  kondisi  yang  melindungi  anak  agar  dapat melaksanakanhak  dan  kewajibannya.Negara  memberikan  perhatian  dan  perlindungan kepada anak-anak melalui penanganannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai- nilai Pancasila.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  pertama,  Upaya penyelesaian perkara pidana penganiayaan terhadap anak di Polres Lima Puluh Kota dapat diselesaikan  dalam  tahap  penyidikan  melalui  mediasi  penal/penyelesaian  perkara  diluar
proses peradilan yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan  dari pihak manapun dan tetap berpedoman pada undang-undang  yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, juga  berpedoman  pada  Undang-undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia,  serta  harus  memperhatikan  Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Perkara di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kedua,  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menyelesaikan  perkara  anak  sebagai pelaku penganiayaan melalui Mediasi Penal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, Faktor penegak hukum, bahwa penyidik dan penyidik pembantu harus memiliki standarisasi dan  stratifikasi  dengan  metode  153  rekruitmen  yang  dinamakan  assessment  sehingga penyidik kepolisian harus memiliki skep penyidik dan menyandang gelar S1 (Strata-1) dalam hal ini tingkat intelegensi dan  profesionalisme  aparat kepolisian yang sangat menentukan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Kedua, Faktor dari masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan  perumusannya.  Dalam  halnya  untuk  mencapai kesepakatan mediasi penal tidaklah mudah karena masing-masing pihak yang bersengketa satu  sama  lain  sama-sama  beranggapan  bahwa  mereka  tidak  bersalah  dan  sama-sama merasa benar dan di pihak korban tidak menginginkan penyelesaian perkara terkait dalam hal ganti kerugian tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan dari pihak pelaku/orang tua pelaku tidak sanggup untuk memenuhi keinginan dari pihak korban. Ketiga, Faktor sarana dan  prasarana,  hal  ini  berkaitan  dengan  fasilitas  yang  diberikan  kepada  aparat  penegak hukum, seperti mobilitas, komunikasi, ruangan untuk melakukan musyawarah, serta anggaran untuk menyelesaikan Musyawarah mediasi belum memadai..

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,    Delik-delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  didalam  KUHP,  (Sinar  Grafika,
Jakarta,2010)
Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010)
Mi Susanto. 2009. Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama,
2013)
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Bunge  Ayudisti,  Lola  Yustrisia,  Riki  Zulfiko,  Peranan  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Siri, PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023
Farid Wajdi Muttaqin, Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Dalam Penerapan Prinsip  Restorative  Justice  (Studi  Di  Kepolisian  Resort  Bondowoso),  Jurnal  hukum repository unmuhjember, 2019
Hodijah  Uswatun  Hasanah,  Skripsi  Kajian  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban, Fakultas Hukum: Universitas Sriwijaya, 2019
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. Vol 01 Edisi 02. 2013.
Theresia  Adelinaa.A.  Ngurah,Yusa  Darmadi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  (Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Kota Denpasar, Jurnal Ojs Unud,Tahun 2012
Willa Wahyuni,Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya,
https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat- hukumnya, Diakases pada Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 16:04 WIB