## MENGGAGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS BUDAYA SPIRITUAL HINDU PADA PERGURUAN TINGGI

## I Putu Windu Mertha Sujana
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Email: windu.mertha@undiksha.ac.id

## Abstrak
Pemikiran-pemikiran  praktisi  kewarganegaraan  telah  memberikan  inspirasi  untuk memberikan gagasan bahwa dalam mencapai tujuannya mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas ( smart and good ctizen) salah satu sumber yang dapat dijadikan landasan adalah bersumber pada nilai-nilai budaya spiritual Hindu. Oleh karena itu sangat tepat sekali  jika  mengintegrasikan  nilai-nilai  budaya  spiritual  Hindu  ke  dalam  mata  kuliah Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  pedoman  bagi  generasi  muda  Hindu  dalam menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negaranya . Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan  kompetensi  kewarganegaraan  mahasiswa  atau  tercapainya  hasil  belajar kewarganegaraan  mahasiswa  yang  utuh,  yakni  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan cerdas ( to be smart and good citizenship ) yang terintegrasi dalam civic knowlidge, civic disposition, civic skills, civic confidece, civic commitment, civic competence ; yang secara utuh dapat digunakan untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan ( civic culture ) yang beriman, bertaqwa, bermoral, bermartabat, dan cerdas intelektual secara personal maupun sosial  (humanis,  holistik,  dan  religius).  Nilai-nilai  budaya  spiritual  Hindu  yang dikolaborasikan  pada  substansi  materi  PKn  diantaranya  adalah Tri  Kaya  Parisudha, Karma  Phala,  Catur  Purusha  Artha,  Tat  Twam  Asi,  Yadnya,  Tri  Hita  Karana, dan Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah .
Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Hindu, dan Perguruan Tinggi

## Abstract
Citizenship practitioners' thoughts have inspired the idea that in achieving its goal of realizing good and smart citizens, one source that can be used as a basis is based on Hindu spiritual cultural values. Therefore, it is very appropriate to integrate the values of Hindu spiritual culture into the Civics Education course as a guide for the younger generation of Hindus in carrying out the Dharma Religion and the Country's Dharma. It is also intended to improve student citizenship competence or to achieve the results of learning as a whole student citizenship, which is to be a good and smart citizen (to be smart and good citizenship) integrated in civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic confidence commitment, civic competence; which can be fully used to  realize  a  civic  culture  (civic  culture)  that  is  faithful,  pious,  moral,  dignified,  and intellectually intelligent both personally and socially (humanist, holistic, and religious). Hindu spiritual cultural values that are collaborated on the substance of PKn material include Tri Kaya Parisudha, Karma Phala, Catur Purusha Artha, Tat Twam Asi, Yadnya, Tri Hita Karana, and Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah.
Keywords: Civic education, Hindu, College

## Pendahuluan
Pendidikan  Kewarganegaraan
memiliki  peran  yang  vital  dalam membentuk  jati  diri  warga  negara
Indonesia.  Praktisi  kewarganegaraan mengutarakan gagasannya terkait dengan  Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn). Santoso (2015: 86) menyatakan bahwa  kekuatan  PKn  ada  pada
Pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai,  moral,  kearifan  lokal,  dan kebhinekaan  dalam  berkebudayaan. Hampir  semua  kalangan  sepakat  dan telah  menjadi  pengetahuan  umum, khususnya dikalangan akademisi PKn, bahwa  “tujuan  dari  PKn  ( civic education dan citizenship  education ) adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas ( to be smart and good  citizenship )”  (Cogan,  1997:  4; Wahab  dan  Sapriya,  2011:  311). Konsep  warga  negara  yang  baik  itu memiliki  tafsiran  atau  sudut  pandang yang berbeda dan tergantung dari sudut pandang penguasa. Sunarso (2012: 83) mencontohkan bahwa: (a) ketika Orde Lama  konsep  warga  negara  yang  baik itu  adalah  warga  negara  yang  berjiwa “ revolusioner ’, anti imperialism kolonialisme, kolonialisme ,  dan neo kolonialisme ;  (b)  ketika  Orde  Baru warga  negara  yang  baik  adalah  warga negara  yang  Pancasilais,  manusia pembangunan,  dan  sebagainya;  (c) sedangkan  pada  saat  masa  reformasi warga  negara  yang  baik  adalah  warga negara yang berperan serta secara aktif dalam  sistem  pemerintahan  negara yang  demokratis.  Kemudian  Somantri (2001: 279) menyatakan bahwa tujuan umum  pelajaran  PKn  ialah  mendidik warga  negara  agar  menjadi  warga negara  yang  baik,  yang  dapat dilukiskan  dengan  warga  negara  yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila  sejati.  Sedangkan  Sapriya (2001) menyatakan, tujuan PKn adalah partisipasi  yang  penuh  nalar  dan tanggung  jawab  dalam  kehidupan politik  dari  warga  negara  yang  taat kepada  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip
dasar demokrasi konstitusional
Indonesia.  Maftuh  dan  Sapriya  (2005:
30),  menambahkan  bahwa  tujuan negara  mengembangkan  PKn,  agar setiap  warga  negara  menjadi  warga negara yang baik ( to be good citizens ), yakni  warga  negara  yang  memiliki kecerdasan  ( civic  intelligence )  baik intelektual,  emosional,  sosial,  maupun spiritual;  memiliki  rasa  bangga  dan tanggung  jawab  ( civic  responsibility ); dan  mampu  berpartisipasi  dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pemikiran- pemikiran  inilah  yang  memberikan inspirasi bagi peneliti untuk memberikan  gagasan  bahwa  dalam mencapai  tujuannya  mewujudkan warga  negara  yang  baik  dan  cerdas ( smart  and  good ctizen)  salah  satu sumber yang dapat dijadikan landasan adalah  bersumber  pada  nilai-nilai budaya spiritual Hindu. Oleh karena itu sangat tepat sekali jika mengintegrasikan  nilai-nilai  budaya spiritual  Hindu  ke  dalam  mata  kuliah Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai pedoman  bagi  generasi  muda  Hindu dalam  menjalankan Dharma  Agama dan Dharma  Negaranya .  Selain  itu juga  ditujukan  untuk  meningkatkan kompetensi kewarganegaraan
mahasiswa  atau  tercapainya  hasil belajar  kewarganegaraan  mahasiswa yang utuh, yakni menjadi warga negara yang baik dan cerdas ( to be smart and good  citizenship )  yang  terintegrasi dalam civic knowlidge, civic disposition, civic skills, civic confidece, civic  commitment,  civic  competence ; yang  secara    utuh  dapat  digunakan untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan  ( civic  culture )  yang beriman, bertaqwa, bermoral, bermartabat,  dan  cerdas  intelektual secara personal maupun sosial (humanis, holistik, dan religius).
Pembahasan: Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam Konteks Ideologi dan Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan  adalah  sesuatu  hal yang  sangat  penting  untuk  menjadi perhatian  bersama.  Pendidikan  amat berperan  dalam  mendidik  warganegara yang demokratis, yang menyiratkan dan mensyaratkan  bahwa  pendidikan  itu sendiri haruslah demokratis dan dilakukan  dengan  cara-acara  yang demokratis pula, sebab pendidikan harus efektif yang didukung oleh faktor-faktor startegis  lingkungan  internal  dan eksternal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Jefferson  sebagai  penulis  Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang menyatakan bahwa: “… that the knowledge,  skills  and  behaviors  of democratic citizenship do not just occur natullay in oneself but rather they must be taught consciously through schooling to  teach  new  generation,  i.e  they  are learned behaviors ”. Agar peran pendidikan dipahami secara jelas dalam mendidik warganegara yang demokratis tersebut John F. Kennedy misalnya lebih memperkuat pendapat Jefferson dengan mengatakan  bahwa:  “ There  is  an  old saying that the course of civilization is a race between catastrophe and education. In a democracy such as ours, we must make sure that education wins the race”. Carpenter (2013:6) menyatakan bahwa Jefferson  and  many  others,  including
Benjamin Rush and Noah Webster, saw education  as  the  vehicle  to  provide  the information  and  skills  necessary  in  the proper  training  to  produce  equal citizens,  good  republican  citizens.
Pernyataan  ini  semakin  menegaskan bahwa  pendidikan  itu  sangat  penting bagi  terciptanya  kesetaraan  diantara warga negara dan dapat pula mendukung terwujudnya warga negara yang baik.
Pendidikan  di  Indonesia  yang konsen  terhadap  pembentukan  warga negara  yang  baik,  adalah  Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  dalam  tulisan ini  dimaksudkan  sebagai  program pendidikan  dan  pembelajaran  terpadu yang secara programatik dan prosedural berupaya memberdayakan ( empowering ), membudayakan ( civilizing ), dan memanusiakan ( humanizing )  peserta  didik  untuk  dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan  tuntutan  ideologis  dan  yuridis kontitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara,  yang  berbasis  budaya spiritual  Hindu.  Winataputra  (2015) menyatakan  bahwa  dalam  konteks sistem  pendidikan  nasional  Indonesia, sebaiknya  PKn  dikembangkan  sebagai pendidikan  demokrasi  konstitusional
Indonesia yang “…meningkatkan keimanan,  ketakwaan,  dan  ahlak  mulia dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan …memajukan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan  serta  kesejahteraan  umat manusia”  (Pasal  31  ayat  3  dan  5  UUD NRI  Tahun  1945)  dan  secara  rinci dijabarkan  dalam  UU  No.  20  Tahun 2003  tentang  Sisdiknas  Pasal  3  tentang fungsi  dan  tujuan  Pendidikan  Nasional, yaitu:  “Pendidikan  Nasional  berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  esa,  berahlak  mulia,  sehat berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis dan bertanggung jawab”.
Undang-undang  No.  12  tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  yakni
Pasal  4  tentang  Fungsi  Pendidikan Tinggi dinyatakan: “(a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  (b) Mengembangkan  Sivita  Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil,  berdaya  saing,  dan  kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dengan  memperhatikan  dan menerapkan nilai Humaniora. Sealanjutnya  dalam  Pasal  5  tentang Tujuan  Pendidikan  Tinggi,  yang dinyatakan bertujuan: (a) Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan (b) Dihasilkannya lulusan yang menguasasi cabang  Ilmu  Pengetahuan  dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional  dan  peningkatan  daya  saing bangsa”.
Perlu ditegaskan kembali bahwa muatan  atau  mata  pelajaran  pendidikan kewarganegaraan  dimandatkan  dalam
Pasal  37  UU  20  tahun  2003  tentang Sisdiknas beserta penjelasannya, dinyatakan  dengan  tegas  bahwa: “...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik  menjadi  manusia  yang  memiliki rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air”. Adapun  yang  dimaksudkan  dengan pendidikan  kewarganegaraan  dalam Undang-Undang  tersebut  mencakup muatan  atau  substansi  dan  proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan  hak  bela  negara  dari  warganegara.
Kemudian  dalam  Pasal  35  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2012
tentang  Pendidikan  Tinggi  kembali dikukuhkan  wajib  adanya  mata  kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa  Indonesia  yang  masingmasing merupakan entitas utuh psikopedagogis/andragogis sebagai mata kuliah  untuk  program  diploma  dan sarjana  yang  dalam  pembelajarannya dituntut untuk dapat menerapkan secara interaktif
kegiatan
kurikuler,
kokurikuler, dan ekstra kurikuler.

## Pendidikan  Kewarganegaraan  pada Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu kelompok mata kuliah umum  (MKU)  sudah  seharusnya menjadi  fokus  perhatian  yang  penting. Hal  tersebut  dikarenakan  mata  kuliah umum (MKU) bertujuan untuk mengembangkan  kepribadian  peserta didik agar mampu nantinya berkontribusi sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Namun kenyataannya  yang  terjadi,  MKU dipandang  sebelah  mata  dalam  struktur kurikulum  pendidikan  tinggi.  Hal tersebut dipertegas oleh Yamanto (2015) yang mengungkapkan bahwa mahasiswa kelas reguler melihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai  mata  kuliah umum merupakan pengulangan dan juga penggugur  kewajiban  sebagai  mata kuliah yang wajib diikuti. Oleh sebab itu diperlukannya revitalisasi MKU. Budimansyah (2015) memberikan sejumlah solusi terkait revitalisasi MKU, yaitu:  (1)  pendekatan  aplikasi  dan praksis bukan teori dan indoktrinasi; (2) mahasiswa  ditawari  sejumlah  (tema) mata kuliah umum yang beraneka untuk dipilih  sesuai  dengan  hobi  dan nuraninya. Selama ini (tema- tema) mata kuliah  umum  itu  ditentukan  oleh perguruan  tinggi  sehingga  mayoritas mahasiswa  dipaksa  oleh  kurikulum. Ketika  dipaksa,  maka  hilanglah  fungsi liberal education dari mata kuliah umum
itu;  (3)  perlu  dilakukan  analisis kebutuhan mahasiswa untuk menentukan  materi  dan  cakupan perkuliahan.  Pada  akhir  perkuliahan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui  manfaat  dan  relevansi  dan fungsinya  sebagai  pengayaan  terhadap bidang  studi;  (4)  mata  kuliah  umum mesti dikelola secara terintegrasi dengan visi  dan  misi  yang  jelas  dari  tingkat universitas, fakultas, sampai jurusan; (5) MKU  mesti  sensitif  terhadap  tantangan zaman  sehingga  para  mahasiswa bersikap  kritis  terhadap  kehidupan nyata.  Isu-isu  mutakhir  yang  kini bergejolak dan menyita perhatian bangsa ini  seperti  NII,  kekerasan  anatarumat beragama, perdagangan manusia, pemulangan  paksa  TKI,  bunuh  diri  di kalangan pelajar, tayangan video porno, korupsi  berjamaah  di  kalangan  politisi dan  birokrat,  penggundulan  hutan  di Kalimantan,  dan  sebagainya;  (6) perlunya  pembinaan  dosen  mata  kuliah umum  secara  profesional,  baik  melalui kegiatan studi lanjut maupun pelatihan- pelatihan  profesional.  Ketika  mata kuliah  umum  dianggap  mubazir  oleh mahasiswa, maka diperlukan pembuktian terbalik bahwa MKU justru mencerdaskan, menginspirasi, dan menambah wawasan.
Adanya  perkembangan  baru dalam  pengorganisasian  pendidikan kewarganegaraan  tersebut,  terdapat kebutuhan  dan  tantangan  baru  bagi semua  dosen  Pendidikan  Pancasila  dan
Pendidikan kewarganegaraan. Penyempurnaan  dan  Penguatan  PKn  di perguruan  tinggi,  secara  komprehensif memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap peningkatan  kualifikasi,  kompetensi,
sertifikasi, dan kinerja dosen PKn secara berkelanjutan. Dosen dituntut menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang  dan  semangat  perubahan tersebut  mulai  dari  nama,  misi,
substansi,  strategi,  pembelajaran,  dan penilaian  PKn.  Penguatan  kurikulum PKn  ini  juga  menuntut  adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak,  serta  budaya  profesional  dosen, terkait  pengembangan  secara  integratif dimensi  pengetahuan  kewarganegaraan, sikap  kewarganegaraan,  keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan,  untuk  menghasilkan pribadi  warga  negara  yang  cerdas  dan baik.
Penetapan adanya 2 (dua)  dari 4 (empat)  mata  kuliah  wajib  umum (MKWU),  yakni  Pendidikan  Pancasila dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  di perguruan  tinggi  memberi  tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap  penyegaran,  pengadaan  dosen Pendidikan Pancasila dan dosen Pendidikan  Kewarganegaraan  secara berkelanjutan. Semua dosen Pendidikan Pancasila dan/atau Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk
menguasai  secara  mendalam  dan komprehensif  latar  belakang  dan  yang terkandung  dalam  visi,  misi,  substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaiannya. Penguatan  profesionalisme  dosen  ini juga  menuntut  adanya  perubahan  pola pikir,  pola  sikap  dan  pola  tindak,  serta budaya profesional dosen terkait proses pengembangan  secara  utuh/holistik dimensi  pengetahuan  kewarganegaraan, sikap  kewarganegaraan,  keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan. (CCE;1994, Winataputra:2001,2015). Upaya  rekonstruksi  pemikiran dalam pengembangan praktik PKn pada jenjang perguruan tinggi seperti diharapkan di atas adalah sangat penting untuk diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk  menyesuaikan  paradigma  dan
praktik PKn di perguruan tinggi dengan tuntutan-tuntutan baru pemikiran demokrasi, pengaruh globalisasi, tuntutan-tuntutan gerakan etnisitas masyarakat, tuntutan reformasi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, reformasi  pendidikan,  serta  tuntutan- tuntutan  pengembangan  pendidikan multikultural. Pendidikan Kewarganegaraan  menanamkan civic virtue kepada peserta didik dalam rangka menciptakan harmoni dalam masyarakat,  membangun  kesetaraan, menutup  ruang  terjadinya  “tabrakan”
hak sehingga bisa mewujudkan keadilan bagi  semua  pihak  (Sujana,  2019:  hal. 70).  Jika  ini  dapat  dapat  diwujudkan, maka tujuan PKn lebih berpeluang besar untuk direalisasikan, yaitu dalam rangka memberdayakan,  membudayakan,  dan menghumanisasikan warganegara Indonesia seutuhnya, yaitu warganegara Indonesia  yang  beriman  dan  bertaqwa, cerdas,  demokratis  dan  reflektif,  kritis, bertanggung  jawab,  berbudi  pekerti luhur, serta partisipatif dalam pembangunan hehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan nilai-nilai Pancasila  dan  UUD  1945,  nilai-nilai budaya  lokal  yang  luhur,  nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal  yang  relevan  dan  bersesuaian satu  sama  lain.  Warganegara  Indonesia seperti  ini  adalah  warganegara  yang memiliki kompetensi kecerdasan multidimensional  untuk think  globally, act  locally,  and  commit  nationally .  Hal ini  dicirikan  oleh  penguasaan  dan kemampuan pengembangan civic knowledge, civic disposition (values and attitude),  civic  skills,  civic  confidence, civic commitment, civic competence, and civic  culture secara  rasional,  kritis,
kreatif, reflektif, spekulatif, metaanalysis , dan kontekstual.
Gagasan Pendidikan Kewarganegaraan  Berbasis  Budaya

## Spiritual Hindu
Nilai  budaya  spiritual  Hindu diterapkan  pada  pembelajaran  PKn karena  peneliti  berkeyakinan  bahwa agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang merupakan bagian dari peradaban manusia adalah bersifat kontinum. Keyakinan ini tidak terlepas dari  adagiumnya  Albert  Einstein  yang menyatakan “science  without  religion is  lame,  religion  without  science  is blind” (Jammer,  1999:  11)  yang maknanya  adalah  ilmu  pengetahuan tanpa  dilandasi  oleh  agama  itu  akan buta  dan  agama  tanpa  didukung  oleh ilmu  pengetahuan  itu  akan  lumpuh. Begitu juga Giroux (1981: 26) dan Pai (1990:  3)  menyatakan  bahwa  ada hubungan  antara  pendidikan  dengan budaya  masyarakatnya,  pendidikan juga  dipengaruhi  oleh society’s prevailing  worldview  and  values ”. Berdasarkan kutipan ini dapat dipahami  bahwa  pendidikan  sebagai bagian  dari  peradaban  manusia  tidak bisa dilepaskan dari konteks dan proses sosial  budaya  masyarakat  yang melingkupinya,  termasuk  nilai-nilai yang  terkandung  di  dalamnya,  artinya pendidikan dalam upayanya membentuk  perilaku,  menanamkan pengetahuan,  proses  berpikir,  nilai- nilai,  cara  belajar,  keterampilan kognitif dan sosial yang esensial, serta nilai-nilai  kebenaran  akan  ditentukan juga  oleh  bagaimana  pandangan masyarakatnya tentang dunia dan nilai- nilainya.
Subagia dan Wiratma (2008: 5); dan Sukadi (2010: 2) juga memberikan penguatan bahwa “hubungan yang erat antara  pendidikan  dengan  budaya spiritual yang bersumber dari nilai-nilai ajaran  agama  masih  sangat  diyakini oleh sebagian besar masyarakat kita di dalam  usaha  mewujudkan  tujuan
pendidikannya”  termasuk  tujuan  PKn itu sendiri. Tujuan PKn ini disinergikan dengan  nilai-nilai  sosial  budaya spiritual  berbasis  ajaran  nilai-nilai agama,  bertujuan  untuk  mewujudkan manusia  Indonesia  sebagai  warga negara  yang  seutuhnya  dalam  artian baik  dan  cerdas  ( good  and  smart ) secara  intelektual,  emosional,  sosial maupun spiritual dalam setiap dimensi hakekat  kehidupannya  ( mahluk  mono- dualistis dan mono-pluralistis yang holistik,  humanis,  dan  religius)  dan tidak mecabut generasi penerusnya dari akar budayanya sendiri.
Secara  substansi,  artikel  ini meyakini  bahwa  nilai  budaya  spiritual Hindu  yang  dikolaborasikan  dengan substansi  materi  PKn,  dapat  menjadi pedoman  dalam  menjalankan dharma agama dan dharma  negaranya secara baik.  Hal  ini  dapat  diidentifikasi nantinya sebagai “manusia Hindu yang seutuhnya”  yaitu  warga  negara  yang baik  dan  cerdas  ( smart  and  good citizenship ) secara intelektual, emosional,  sosial  maupun  spiritual dalam setiap dimensi hakikat kehidupannya  (mahluk  mono-dualistis dan mono-pluralistis; holistik-humanis- religius)  yang  mampu think  globally, act  locally,  and  commit  nationally seperti  yang  telah  dikonsepsikan  oleh para  akademisi  dan  praktisi  PKn  di Indonesia.

## Nilai  budaya  Spiritual  Hindu  pada Pendidikan Kewarganegaraan
Akibat  kurangnya  pemahaman tentang nilai agama, maka sering terjadi penyimpangan  terhadap  gaya  hidup peserta didik. Komariah (2015) menyatakan bahwa perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh remaja  di  Kecamatan  Cisarua  adalah melanggar norma agama, dan dari hasil penelitiannya ditafsirkan bahwa variabel
gaya hidup memiliki pengaruh
kontribusi  sebesar  14%  terhadap variabel perilaku menyimpang.
Perilaku  menyimpang  yang terjadi dikalangan peserta didik/generasi muda  saat  ini  seperti  yang  telah disampaikan sebelumnya, adalah akibat dari  kurangnya  pemahaman  terhadap ajaran  agamanya.  Agama  Hindu mengajarkan kepada setiap orang untuk melakukan perbuatan baik ( susila ) demi terwujudnya  anak  yang  baik  ( suputra ) dengan  mengamalkan  ajaran Panca Yama  Brata yaitu  ahimsa,  brahmacari, suddha,  awyawahara,  dan  astenya. Ariputra  (2017)  menyatakan  untuk membina peserta didik yang mengalami perilaku menyimpang dari ajaran Panca Yama  Brata sebagai  usaha  membentuk anak yang suputra, diperlukan cara-cara yang  harus  ditempuh  oleh  guru  ( guru pengajian ),  yaitu:  mengembangkan kualitas  keberagamaan  peserta  didik, meningkatkan  pola  interaksi  guru dengan  peserta  didik,  optimalisasi penggunaan buku penghubung, membangun  hubungan  emosional  yang baik dengan peserta didik, melaksanakan pendidikan  dengan  penyesuaian  tingkat perkembangan  umur  peserta  didik, kegiatan  ekstra  kurikuler,  memberi hukuman  yang  bersifat  mendidik, penataan lingkungan fisik.
Agama  mempunyai  peranan dalam  pembangunan  dan  perubahan sosial  budaya  masyarakat  sudah  tidak perlu diragukan lagi. Agama menjadi roh kehidupan sosial budaya pada kelompok-kelompok masyarakat religius.  Sejalan  dengan  itu,  ada kecenderungan  dewasa  ini  bahwa banyak  ahli  agama  yang  mengkaji masalah-masalah kehidupan sosial budaya  masyarakat;  dan  sebaliknya, banyak  ahli-ahli  sosial  yang  mengkaji kehidupan  agama  masyarakat  lokal. Gambaran  ini  mengindikasikan  bahwa agama juga berperan dalam pengembangan  kehidupan  masyarakat
dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agama  (Hindu)  memiliki  peran dalam pengembangan dan pembangunan bidang  pendidikan.  Hal  ini  tercermin dari  pandangan  agama  Hindu,  yang mengenal konsep catur guru yang salah satunya dikenal guru pengajian (guru di sekolah), konsep sisia (murid), brahmacari (fase belajar dalam perkembangan  kehidupan),  pemujaan terhadap Dewi  Saraswati dan Dewa Ganesha (dewi  dan  dewa  ilmu pengetahuan), serta berdirinya yayasan- yayasan  Hindu  yang  mendirikan lembaga-lembaga  pendidikan  modern dan asram-asram bernuansa Hindu. Agama Hindu mempunyai peranan  yang  signifikan  dalam  proses perubahan  sosial,  budaya,  politik,  dan ekonomi  masyarakat  Bali.  Geriya (1991:5)  mengatakan  Agama  Hindu memiliki  peran  motivatif,  kreatif, tuntunan moral, integratif (pengokoh jati diri),  dan  peran  orientatif.  Sayangnya, dalam banyak hal peran yang digambarkan  oleh  Geriya,  tersebut cenderung  masih  bersifat  normatif. Peran-peran  seperti  ini  memang  telah tampak  lebih  nyata  dalam  penataan kehidupan  sistem  sosial,  budaya,  dan religi  (upacara)  dalam  kehidupan keluarga dan masyarakat desa adat yang masih  mempertahankan  tradisi  melalui awig-awig desa adat nya, walau terjemahannya  ke  dalam  kehidupan sering  menggunakan  simbol-simbol tradisi dari pada menggunakan landasan ortodoksi agama (ajaran Weda) (Pitana, 1994).  Belum    jelas    dapat    diketahui, kemudian,  bagaimana  peran  peran tersebut  mengatur  dan  terwujud  dalam sistem-sistem  kelembagaan  yang  lebih formal,  yang  dewasa  ini  makin  kuat bersentuhan  dengan  ideologi  modern dan  pengaruh  global,  seperti  dalam kelembagaan: politik, ekonomi, hukum, dan  kelembagaan  pendidikan.  Ada
indikasi,  pengejawantahan  kesadaran budaya spiritual Hindu cenderung masih berada  di  ranah  privat  dan  sangat tergantung pada perkembangan pengalaman hidup masing-masing individu.  Untuk  kepentingan  ranah publik, tampaknya belum menunjukkan adanya  formalisme  agama  yang  jelas dijadikan dasar menjalankan kepentingan  kehidupan  kelembagaan modern, termasuk kelembagaan pendidikan,  sehingga  dapat  menjadi kesadaran  baru  yang  lebih  berbasis kesadaran religius. Memang,  hasil  pengamatan menunjukkan adanya penggunaan simbol-simbol  agama  (Hindu)  yang cukup semarak dalam berbagai aktivitas kelembagaan modern, seperti penggunaan kosa kata, pendirian tempat suci,  pembuatan  dan  pemasangan  arca, pemasangan gambar-gambar suci, penggunaan simbol-simbol dan pelaksanaan  upacara,  jalinan  hubungan dengan  rohaniawan  dan  tokoh-tokoh adat,  pelaksanaan  kegiatan dharma yatra, dharma tula, dan dharma chanti , serta  menjadikan  pandangan  hidup tri hita  karana sebagai  visi  kelembagaan (Sukadi,  2006).  Namun,  penggunaan simbol-simbol  agama  Hindu  tersebut tampaknya masih memisahkan (diferensiatif)  antara  aktivitas-aktivitas keagamaan yang dinilai sebagai aktivitas niskala (suci)  dengan  kekuasaan  dan aktivitas-aktivitas  mewujudkan  visi, misi,  dan  tujuan    kelembagaan  yang dinilai sebagai aktivitas sekala (profan/duniawi) yang semestinya menjalin  hubungan  kesatuan  yang organis.  Ini  berarti,  kesemarakan kehidupan beragama dalam penggunaan simbol-simbol agama Hindu tampaknya belum menjadi kesatuan landasan moral spiritual dalam mengatur dan mewujudkan  peran  agama  dalam pembangunan program-program kelembagaan  modern  (Maliki,  2004).
Inilah  yang  dinyatakan  oleh  Pitana (1994)  dan  Sujana  (2004)  bahwa masyarakat  Bali  berada  pada  masa transisi  yang  menghadapkannya  pada situasi  konflik  nilai-nilai.  Kondisi  ini tentu  membutuhkan  strategi  baru bagaimana  ideologi  ortodoksi,  simbol- simbol, dan nilai-nilai Agama Hindu itu dapat  terwujud  sebagai  satu  kesatuan organis dengan kekuasaan, strategi, dan aktivitas-aktivitas  untuk  mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga. Adapun nilai-nilai  budaya  spiritual  Hindu  yang dapat dijadikan landasan pada Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya adalah Tri Kaya Parisudha, Karma Phala, Catur Purusha Artha, Tat
Twam Asi, Yadnya, Tri Hita Karana, dan Moksartham  Jagadhita  Ya  Ca  Iti Dharmah .

## Simpulan
Nilai  budaya  spiritual  Hindu yang  dikolaborasikan  dengan  substansi materi  PKn,  dapat  menjadi  pedoman dalam menjalankan dharma agama dan dharma  negaranya secara  baik.  Hal  ini dapat  diidentifikasi  nantinya  sebagai “manusia  Hindu  yang  seutuhnya”  yaitu warga  negara  yang  baik  dan  cerdas ( smart  and  good  citizenship )  secara intelektual,  emosional,  sosial  maupun spiritual  dalam  setiap  dimensi  hakikat kehidupannya  (mahluk  mono-dualistis dan  mono-pluralistis;  holistik-humanis- religius) yang mampu think globally, act locally,  and  commit  nationally seperti yang  telah  dikonsepsikan  oleh  para akademisi dan praktisi PKn di Indonesia. Nilai-nilai  budaya  spiritual  Hindu  yang dikolaborasikan  pada  substansi  materi PKn  diantaranya  adalah Tri  Kaya Parisudha,  Karma  Phala,  Catur Purusha Artha, Tat Twam Asi, Yadnya, Tri  Hita  Karana, dan Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah .

## Daftar Pustaka
Ariputra,  I.P.S.  (2017).  Identifikasi Perilaku  Menyimpang  Peserta Didik terhadap Ajaran Panca
Yama  Brata di  SD  6  Dalung Tahun  Pelajaran  2016-2017. Jurnal Penelitian Agama Hindu , 1 (2), hlm. 50-55. Budimansyah,  D.  (2015).  Nilai-Nilai Karakter  Mata  Kuliah  Umum (MKU) Bagi Mahasiswa (Aktualisasi Karakter Kewarganegaraan dalam Membangun Smart  and  Good
Citizen di  Perguruan  Tinggi). Jurnal  PKn  Progresif, 10  (1), hlm. 1-12.
Carpenter,  J.  (2013).  Thomas  Jefferson and The Ideology of Democratic Schooling. Democracy  and Education  Journal ,  21  (2),  hlm. 1-11. Center for Civic Education/CCE. (1994). Civitas:  National  Standards  for Civics and Government. Calabasas: CCE Cogan,  J.  J.(1997).  Multidimensional
Citizenship:  Educational  Policy for  the  21st  Century. An Executive  Summary  of  the Citizenship  Education  Policy Study Project . Geriya,  I  W.  (1991). Peranan  Agama Hindu dalam Transformasi Budaya . Denpasar: Institut
Hindu  Dharma.
Giroux. H. A. (1981). Ideology, Culture,
and  the  Process  of  Schooling . Philadelphia: Temple University Press. Jammer,  Max.  (1999). Einstein  and Religion: Physics and Theology . Uneted  Kingdom:  Princeton
University  Press.  (buku  online: http://www.amazon.com). Komariah,  N.K,  dkk.  (2015).  Pengaruh Gaya  Hidup  Remaja  Terhadap Meningkatnya Perilaku
Melanggar Norma di Masyarakat (Studi pada Remaja di Kecamatan  Cisarua  Kabupaten Bandung Barat). Jurnal Sosietas ,
5 (2), hlm. 1-5. Maftuh,  B  &  Sapriya.  (2005). Pembelajaran PKn melalui Pemetaan Konsep. Jurnal Civicus , 1 (5), hlm. 319-321. Maliki.  (2004). Agama  Priyayi:  Makna Agama di Tangan Elite Penguasa .  Yogyakarta:  Pustaka Marwa. Pai, Y. (1990). Cultural Foundations of Education . New York: Macmillan Publishing Company. Pitana  (1994). Dinamika  Masyarakat dan Kebudayaan Bali . Denpasar.
Universitas Udayana
Republik  Indonesia.  (2002). Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen  Keempat .  Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat. -----------------------.  (2003). Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional (Sisdiknas) . Jakarta: Fokus Media. -----------------------.  (2012). Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi . Jakarta: Fokus Media
Santoso,  dkk.  (2015).  Analysis  SWOT Civic Education Curriculum For Senior High School Year 1975 – 2013. Jurnal  CIVICUS ,  19  (1), hlm. 86 -109 Sapriya.  (2001).  Analisis  Signifikasi “Content”  PKn  Persekolahan dalam Menghadapi Tuntutan Era Demokrasi  dan  Penegakan  Hak Asasi  Manusia.  Jurnal  Civicus (1)  57-72.  Bandung.  Jurusan PMPKN. UPI.
Somantri,  M.  N.  (2001). Menggagas Pembaharuan  Pendidikan  IPS . Bandung: PT Remaja Posdakarya. Subagia,  I  W  dan  I  Gusti  L.  Wiratma (2008)  Penerapan  Model  Siklus
Belajar Berbasis Tri  Premana Pada  Pembelajaran  Sains  Di Sekolah. Jurnal  Pendidikan  dan Pengajaran .  Singaraja:
Universitas Pendidikan Ganesha Sujana,  IPWM.  (2019).  Civic  Virtue dalam  Rangka  Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .  Volume 1, Nomor 2, hlm. 70. Sujana,  N.N.  (2004).  Konflik  Sosial  di bali:  Fenomena  dan  Strategi Penanggulangan. Dalam I N. D.  Putra  (ed). Bali  Menuju Jagadditha:  Aneka  Perspektif . Denpasar: Pustaka Bali Post. Sukadi. (2006). Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang  Pengarh  Masyarakat terhadap Pelaksanaan  Program Pendidikan IPS di DMA Negeri 1 Ubud). Disertasi (tidak dipublikasikan. Bandung: UPI Bandung. _______. (2010). Rekonstruksi Pemikiran Belajar dan Pembelajaran  PKN  SD  Sebagai Yadnya dalam Rangka Perwujudan Dharma Agama dan Dharma Negara Berbasis Konstruktivisme . Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahap II. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. Sunarso.  (2012).  Kepentingan  Politik Penguasa  Terhadap  Pendidikan
Kewarganegaraan di  Indonesia. Jurnal  Humanika, 12  (1),  hlm. 80-99. Wahab,  A  A  &  Sapriya.  (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraa . Bandung; Alpabeta. Winataputra,  U.S.  (2001). Jati  diri Pendidikan  Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan  Demokrasi  (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). Disertasi.  Bandung:  Universitas Pendidikan Indonesia. _____________.  (2015). Rekonstruksi Pendidikan  Kewarganegaraan: Analisis Historis Epistemologis . Jakarta: Universitas Terbuka
Yamanto,  R,  dkk.  (2015).  Civic
Education  Role  For  Devolved
Student  Awareness  as  a  Global Citizen. Jurnal  Civicus, 19  (1), hlm. 23-31.