## PELAKSANAAN PENGUPAHAN PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

## Lidia Febrianti
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Email: lidia.febrianti@yahoo.co.i d

## ABSTRAK
Kegiatan  perusahaan  pada  hakekatnya merupakan  upaya  bersama  antara  pihak pengusaha dan pekerja yang bertujuan untuk pertumbuhan  perusahaan  dan  juga  untuk kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu pihak perusahaan perlu memberikan suatu imbalan yang layak kepada pekerjanya sesuai dengan  peraturan  perudang-undangan yang  berlaku.  Dan  selain  itu,  perusahaan wajib  memperhatikan  segala  upaya  untuk peningkatan  kesejahteraan  para  pekerja sesuai  dengan  kemampuan  dan  kemajuan perusahaan.
Hubungan kerja yang baik hanya bisa dicapai apabila  setiap  karyawan  dan  perusahaan dapat memahami serta menghayati hak dan kewajiban  masing-masing  pihak.  Dimana pada  akhirnya  akan  menimbulkan  dan menumbuhkan saling menghargai dan saling mempercayai  dalam  menjaga  iklim  kerja sama yang baik dan harmonis.

## Kata Kunci: Pengupahan, Hubungan Kerja.

## ABSTRACT
The company’s activity is essentially a joint effort between employers and workers aimed at the growth of the company and also for the welfare  of  the  workers.  Therefore,  the  company  needs  to  provide a  reasonable  compensation  to  the  workers  in  accordance  with  the rules and regulations that apply perudang. And besides, the company must pay attention to all efforts to improve the welfare of workers in accordance with the capabilities and progress of the company.
A good working relationship can only be achieved if each employee and  the  company  can  understand  and  appreciate  the  rights  and obligations of each party. Where will eventually rise to and fosters mutual respect and trust in maintaining a good working climate and harmony.
Keywords: Wages, Employment.
A.  Pendahuluan P embangunan  nasional  merupakan  perwujudan  dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila  kelima  Pancasila  menyatakan  bahwa  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  dan  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pembangunan  sektor  ketenagakerjaan  sebagai  bagian dari  upaya  pembangunan  sumber  daya  manusia,  karena manusia  sebagai  pekerja  yang  merupakan  salah  satu  modal
dasar  dalam  pembangunan  yang  tidak  terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila  dan  pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan  kemampuan  manusia.  Serta  kepercayaan  pada diri  sendiri  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat sejahtera,  adil  dan  makmur  baik  materiil  maupun spritual.
Peningkatan  produksi  produktifitas  kerja  serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya  dimugkinkan  apabila  terbentuk  suatu hubungan  kerja  yang  secara  dinamis,  harmonis, selaras,  serasi  dan  seimbang  antara  pengusaha  dan pekerja  sehingga  terciptalah  ketenangan  usaha  dan ketenangan kerja. Ketenangan usaha dan ketenangan pekerja hanya dapat tercapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami hak dan kewajiban masing- masing sehingga menumbuhkan rasa saling mengerti saling  menghargai  dan  menghormati  dengan  tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas.
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  adalah  undang-undang  yang merupakan  landasan  pembangunan  nasional berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945 dan atas berlakunya Undang-Undang ini berarti segala  ketentuan  tentang  ketenagakerjaan  sudah harus segera dilakukan penyesuaian.
Asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Hal ini  dilakukan  karena  pembangunan  ketenagakerjaan menyangkut  multidimensi  dan  terkait  dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan  pekerja.  Oleh  karenanya,  pembangunan ketenagakerjaan  dilakukan  secara  terpadu  dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung.
Menurut  Manulang,  bahwa  tujuan  Hukum Ketenagakerjaan ialah: 1
1.  Untuk  mencapai/melaksanakan  keadilan  sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
1 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 56.
2.  Untuk  melindungi  tenaga  kerja  terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.
Di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  Nasional tersebut,  tenaga  kerja  mempunyai  peranan  dan kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku dan  tujuan  pembangunan  dan  dituntut  dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup  bangsa  dengan  jalan  meningkatkan  produksi dan produktifitas kerja.
Untuk  meningkatkan  produktifitas  pekerja dalam  mencapai  keberhasilan  pembangunan  perlu kiranya diadakan perlindungan terhadap tenaga kerja secara menyeluruh, terutama perlindungan terhadap pengupahan,  karena  upah  adalah  salah  satu  tujuan yang  di  capai  oleh  pekerja  itu  sendiri,  di  samping itu upah juga merupakan hal yang sangat mendasar dalam hubungan kerja.
Hubungan  kerja  yang  telah  dijalin  oleh  pekerja dengan  pengusaha,  tercipta  setelah  adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, baik itu dibuat  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  namun yang  terpenting  dalam  perjanjian  tersebut  akan dikemukakan  oleh  pekerja  tentang  kesanggupannya bekerja pada pengusaha dengan menerima sejumlah upah,  disamping  itu  pengusaha  akan  menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja tersebut dengan upah.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disebutkan bahwa,
“Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepa- da pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan, atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah atau akan dilakukan”.
Pasal  1  angka  30  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  memberikan pengertian upah.
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...
“Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapakan dan dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan, atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah atau akan dilakukan. ” 2
Mengenai  pengupahan  diatur  dalam  Pasal  88 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  dimana  dalam  ayat  tersebut menjelaskan bahwa :
“Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan yang layak memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 3
Upah bagi pekerja merupakan suatu penghasilan baginya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan keluarganya,  dengan  pemberiaan  upah  yang  layak bagi  majikan,  maka  akan  dapat  pula  memberikan ketenangan  bekerja  bagi  pekerja,  ketenangan berusaha  bagi  pengusaha,  yang  pada  gilirannya dapat  meningkatkan  produktifitas  pekerja  serta meningkatkan hasil kerja yang lebih tinggi.
Kebijakan  penetapan  upah  minimum  dalam kerangka  perlindungan  upah  dewasa  ini  masih menemui  banyak  kendala  sebagai  akibat  belum terwujudnya  satu  keseragaman  upah,  baik  secara regional/wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota,  dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.
Dalam  menetapkan  kebijakan  pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis dengan upaya  pembangunan  ketenagakerjaan,  utamanya perluasan  kesempatan  kerja,  peningkatan  produksi, dan  peningkatan  taraf  hidup  pekerja/buruh  sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya.
2 Pasal  1  angka(30)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan
3 Ibid ., pasal 88 (1)

## B.  PEMBAHASAN
Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang  masa  tidak  pernah  selesai,  dari  masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan  hubungan  industrial,  pembinaan, dan  pengawasan  ketenagakerjaan.  Hal  ini  lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistematik  dalam  mengimplementasikan  Undang- Undang  Ketenagakerjaan,  bahkan  cenderung  ada penyimpangan,  hal  lain  masalah  koordinasi  dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangat memprihatinkan. 4
Kebijakan  penetapan  upah  minimum  dalam kerangka  perlindungan  upah  dewasa  ini  masih menemui  banyak  kendala  sebagai  akibat  belum terwujudnya  satu  keseragaman  upah,  baik  secara regional/wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota, dan sektor wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota, maupun secara nasional.
Dalam  menetapkan  kebijakan  pengupahan memang  perlu  diupayakan  secara  sistematis,  baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seirama dengan  upaya  pembangunan  ketenagakerjaan, utamanya  perluasan  kesempatan  kerja,  peningkatan produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya.
Dengan  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  telah  ditetapkan  upah minimum  berdasarkan  kebutuhan  hidup  yang  layak, dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang meliputi:
a.  Upah  minimum  berdasarkan  wilayah  provinsi atau kabupaten/kota
b.  Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
Upah  minimum  tersebut  ditetapkan  oleh Gubernur  untuk  wilayah  provinsi,  dan  oleh  Bupati/ Walikota  untuk  wilayah  kabupaten/kota,  dengan memerhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
4 Adrian  Sutedi, HukumPerburuhan ,  SinarGrafika,  Jakarta, 2009, hlm,142.
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...
Provinsi atau Bupati/Walikota. Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari  upah  minimum  yang  ditetapkan  untuk  masing- masing  wilayah  provinsi  dan/atau  kabupaten/kota. Bagi  pengusaha  yang  karena  sesuatu  hal  tidak  atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan  dapat  dilakukan  penangguhan  selama batas jangka waktu tertentu.
Dalam  hal  upah  minimum  ditetapkan  atas kesepakatan  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  penetapan  upah  tersebut  tidak  boleh ada  diskriminasi  antara  pekerja/buruh  laki-laki  dan perempuan,  untuk  pekerjaan  yang  sama  nilainya sebagaimana  dimaksud  dalam  Konvensi  ILO  yaitu Konvensi  Organisasi  Perburuhan  Internasional  No: 100  yang  diratifikasi  berdasarkan  Undang-Undang No.80 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 171 Tahun 1957). Dengan pengupahan yang sama bagi pekerja/ buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerja/buruh yang  sama  nilainya  dimaksudkan  nilai  pengupahan tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin.
Dengan adanya sistem penetapan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/ kota dan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/ kota, berarti masih belum ada keseragaman upah di semua perusahaan dan wilayah/daerah.
Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat  kondisi  dan sifat  perusahaan  di  setiap  sektor  wilayah/daerah tidak  sama  dan  belum  bisa  disamakan.  Demikian juga  kebutuhan  hidup  minimum  seseorang  pekerja/ buruh  sangat  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi wilayah/daerah di mana perusahaan tempat bekerja itu berada.
Belum  ada  keseragaman  upah  tersebut  justru masih  didasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan demi  kelangsungan  hidup  perusahaan  dan  pekerja/ buruh yang bersangkutan.
Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 88) ditegaskan bahwa setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pengertian bahwa jumlah upah yang diterima oleh  pekerja/buruh  dari  hasil  pekerjaanya  mampu memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja/buruh  beserta keluarganya secara wajar, antara lain meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.
Guna mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  telah ditempuh  kebijakan  pengupahan  yang  melindungi pekerja/buruh.  Akan  tetapi,  ketentuan  tersebut masih akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah tentang  perlindungan  pengupahan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  97  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sebagaimana diketahui upah adalah imbalan yang diterima  pekerja/buruh  atas  jasa  yang  diberikannya dalam  proses  memproduksikan  barang  atau  jasa di  perusahaan.  Dengan  demikian,  pekerja/buruh dan  pengusaha  mempunyai  kepentingan  langsung mengenai  sistem  dan  kondisi  pengupahan  di  setiap perusahaan.  Pekerja/buruh  dan  keluarganya  sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan  kebutuhan  lain.  Sebab  itu,  para  pekerja/buruh dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di lain pihak,  para  pengusaha  sering  melihat  upah  sebagai bagian dari biaya saja, sehingga pengusaha biasanya sangat hati-hati untuk meningkatkan upah.
Pemerintah berkepentingan juga untuk menetapkan  kebijakan  pengupahan,  di  satu  pihak untuk  tetap  dapat  menjamin  standar  kehidupan yang  layak  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di lain pihak, kebijakan pengupahan harus dapat menstimulasi investasi untung mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  perluasan  kesempatan kerja, serta mampu menahan laju inflasi.
Upah  apabila  dilihat  dari  sudut  tenaga  kerja, merupakan  suatu  penghasilan  baginya  untuk
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...
memenuhi kehidupannya dan keluarganya, sebaliknya apabila  tenaga  kerja  dilihat  dari  sudut  perusahaan, maka upah merupakan salah satu harga pokok atau biaya dalam proses produksi barang dan jasa. Sehingga dalam penetapan upah, pengusaha lebih cenderung untuk  menekan  upah  serendah  mungkin  sehingga dengan demikian, akan dapat menaikkan penghasilan perusahaan.  Sehingga  dalam  realitanya  diduga masih  banyak  terdapat  perusahaan-perusahaan dalam memberikan upah pokok minimum yang tidak sesuai  dengan  kebutuhan  fisik  minimum,  hal  ini diperkirakan  dengan  adanya  kelemahan-kelemahan dalam pengawasan tentang ketetapan upah tersebut, di  samping  kecendrungan  pihak  pengusaha  untuk menekan  upah  serendah  mungkin  untuk  mengejar keuntungan yang lebih besar.
Dalam  kehidupan  ini  manusia  mempunyai kebutuhan  yang  beraneka  ragam,  untuk  dapat memenuhi  semua  kebutuhan  tersebut  manusia dituntut  untuk  bekerja.  Baik  pekerjaan  yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. 5
Hubungan  kerja  adalah  suatu  hubungan  antara seorang  buruh  dengan  seorang  majikan.  Hubungan kerja  menunjukkan  kedudukan  kedua  pihak  itu yang  pada  dasarnya  menggambarkan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap majikan serta hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  majikan  terhadap pekerja. 6
Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak ke satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. 7
Menurut pasal 1 angka (14) Undang-Undang No: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau  buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi
5 Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 1.
6 Iman Soepomo, Hukum Peburuhan Bidang Hubungan Kerja , Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 1.
7 Ibid ., hlm. 1.
kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”
Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/atau  tertulis  (pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang No: 13 Tahun 2003).
Aturan  tentang  kebebasan  bentuk  perjanjian kerja itu merupakan aturan umum. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No: 13 Tahun 2003 menentukan:
“Bahwa  perjanjian  kerja  yang  dipersyaratkan secara  tertulis  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pasal ini memberikan kemungkinan bahwa untuk perjanjian kerja tertentu dapat disyaratkan bentuk tertulis.”  Perjanjian  kerja  yang  dipersyaratkan dalam bentuk tertulis di antaranya adalah:
1.  Perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 57 ayat 1)
2.  Antarkerja antardaerah;
3.  Antarkerja antarnegara;
4.  Perjanjian kerja laut. 8
Dalam  hal  diadakannya  perjanjian  kerja  yang dilaksanakan  secara  tertulis,  maka  dalam  perjanjian tersebut harus berisi syarat-syarat antara lain:
1.  Macam  pekerjaan,  cara  pelaksanaan,  jam  kerja dan tempat kerja.
2.  Besarnya  upah,  tempat  dan  waktu  pembayaran dan  fasilitas  yang  disediakan  pengusaha bagi  pekerja  seperti  perumahan.  kendaraan, transportasi dan lain-lain.
3.  Pengobatan  berupa  biaya  dokter,  poliknik, penggantian kaca mata, biaya bersalin dan lain- lain.
4.  Perjanjian  kerja  biasanya  juga  memuat  jaminan sosial seperti kecelakaan, sakit, pensiun dan lain- lain.
5.  Dalam  perjanjian  kerja  biasanya  juga  memuat cuti, izin meninggalkan pekerjaan, hari libur, uang pesangon dan lain-lain. 9
8 Abdul  R.  Budiono, Hukum  Perburuhan ,  PT  Indeks,  Jakarta,
2011, hlm. 35
9 Yunus  Shamad, Hubungan  Industrial  di  Indonesia ,  Bina Sumber Daya Manusia, Jakarta, 1995, hlm. 57.
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...
Menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:
(1)  Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a.  Kesepakatan kedua belah pihak;
b.  Kemampuan  atau  kecakapan  melakukan perbuatan hukum;
c.  Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
d.  Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  berten- tangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
Perjanjian  kerja  tersebut  dapat  dibedakan  atas dua jenis:
a.  Perjanjian  kerja  untuk  waku  tertentu,  adalah perjanjian  kerja  yang  jangka  waktu  berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja.
b.  Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak  tertentu, adalah perjanjian yang jangka waktu berlakunya tidak  disebutkan  dalam  perjanjian  kerja,  atau tidak  menyebutkan  untuk  berapa  lama  tenaga kerja harus melakukan pekerjaan tersebut. 10
Hubungan  kerja  ini  menunjukkan  kedudukan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha), yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban pekerja terhadap  pengusaha  dan  juga  menggambarkan  hak dan  kewajiban  pengusaha  terhadap  pekerja  yang dibuat dalam suatu perjanjian kerja yang secara garis besar mencantumkan unsur pekerjaan, upah, waktu dan perintah, dimana pekerja mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan dan juga berhak menerima upah  dan  pengusaha  berkewajiban  memberi  upah dan  memiliki  hak  untuk  memberi  perintah  kepada pekerja.
Hubungan kerja pada dasarnya meliputi soal-soal yang berkenaan dengan:
1.  Pembuatan  perjanjian  kerja,  karena  merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja.
10 Sendjun H. Manulang, Op.cit. , hlm. 69.
2.  Kewajiban  buruh  melakukan  pekerjaan  pada atau dibawah pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan buruh.
3.  Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh yang sekaligus merupakan hak buruh atas upah.
4.  Berakhirnya hubungan kerja.
5.  Caranya  perselisihan  anatara  pihak-pihak  yang bersangkutan  diselesaikan  dengan  cara  sebaik- baiknya. 11
Dalam hubungan kerja terdapat tiga unsur, antara lain:
1.  Kerja,  yaitu  didalam  hubungan  kerja  harus  ada pekerjaan  tertentu  sesuai  dengan  perjanjian, karena  itulah  hubungan  ini  dinamakan  dengan hubungan kerja.
2.  Upah,  yaitu  setiap  hubungan  kerja  selalu menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dengan berimbang. Dalam hubungan kerja  upah  adalah  merupakan  salah  satu  unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja.
3.  Perintah,  yaitu  didalam  hubungan  kerja  harus ada unsur perintah yang artinya, yang satu pihak berhak memberikan perintah dan pihak yang lain berkewajiban melaksanakan perintah. 12
Sesuai dengan beberapa unsur dalam hubungan kerja  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  hubungan kerja  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  hubungan kerja  terdapat  beberapa  unsur  pekerjaan,  upah  dan perintah,  teteapi  dari  ketiga  unsur  diatas,  unsur yang  terpenting  adalah  unsur  upah,  karena  upah merupakan dasar dari seseorang mau melaksanakan pekerjaan, dan upah juga merupakan penjamin dari kelangsungan hidup dan masa depan keluarga.
Sedangkan  batasan  upah  menurut  Dewan Penelitian Pengupahan adalah sebagai berikut:
“Upah  itu  merupkan  suatu  penerimaan  sebagai imbalan dari pemberi kerja pada penerima kerja
11 Imam Soepomo , op. cit., hlm. 9.
12 Yunus Shamad, op. cit., hlm. 52.
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...
untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau  akan  dilakukan,  yang  bertugas  sebagai jaminan  kelansungan  kehidupan  yang  layak bagi  kemanusiaan  dan  produksi,  dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang atau peraturan-peraturan  dan  dibayarkan  atas  dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja." 13
Upah yang dibayar kepada buruh pada dasarnya dalam bentuk uang, namun demikian upahnya dapat diberikan  dalam  bentuk  lain,  asal  bukan  minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan. 14
Adapun yang dimaksud upah dalam bentuk lain adalah  hasil  produksi  atau  barang  yang  mempunyai nilai  ekonomis  bagi  buruh,  kecuali  minuman  keras, obat-obatan, atau bahan obat-obatan. 15
Bagi  buruh  upah  adalah  jumlah  uang  yang diterimanya  pada  waktu-waktu  tertentu  atau  lebih penting  lagi,  jumlah  barang  kebutuhan  hidup  yang dapat ia beli dari jumlah uang itu. 16
Di pandang dari sudut nilainya, upah itu dibeda- bedakan  antara  upah  nominal,  yaitu  jumlah  yang berupa  uang  dan  upah  rill  yaitu  banyaknya  barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. 17
Berdasarkan  Pasal  88  Undang-Undang  No.13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan bahwa:
(1)  Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2)  Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),
13 Gunawi  Kartasapoetra  (dkk), Hukum  Perburuhan  dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja, Penerbit Armico, Bandung, 1983, hlm. 71.
14 F.X.  Djumialdji, Perjanjian  Kerja ,  PT  Bina  Aksara,  Jakarta,
1992, hlm. 51.
15 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 179.
16 Ibid., hlm. 188.
17
pemerintah  menetapkan  kebjakan  pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
(3)  Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat(2) meliputi:
a.  Upah minimum;
b.  Upah kerja lembur;
c.  Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d.  Upah  tidak  masuk  kerja  karena  melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e.  Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f.  Bentuk dan cara pembayaran upah;
g.  Denda dan potongan upah;
h.  Hal-hal  yang  dapat  diperhitungkan  dengan upah;
i.  Struktur  dan  skala  pengupahan  yang proporsional;
j.  Upah untuk membayar pesangon; dan k.  Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4)  Pemerintah  menetapkan  upah  minimum sebagaimana  di  maksud  dalam  ayat  (3)  huruf  a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut lebih lanjut mengenai ketentuan diatas, sebenarnya  penetapan  upah  minimum  tersebut ada  maksudnya.  Pertama  sebagai  jaring  pengaman agar  para  pekerja  tidak  diberi  upah  dibawah  upah minimum.  Kedua,  upah  mimum  adalah  untuk meningkatkan  taraf  hidup,  martabat  serta  daya  beli golongan  penerima  upah  atau  gaji  rendah.  Ketiga, sebagai  upaya  pemerataan  pendapatan,  dan  usaha mewujudkan keadilan sosial.
Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  No:  KEP.231/ MEN/2003  tentang  Tata  Cara  Penangguhan  Upah Minimum, yaitu: Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...
Pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah menurut Surat Edaran Menaker No : SE-07 / MEN / 1990 tanggal 2 Agustus 1990 adalah sebagai berikut : 18

## 1.  Termasuk komponen upah adalah:
a.  Upah  Pokok  adalah  imbalan  dasar  yang dibayarkan  kepada  pekerja  menurut tingkat  atau  jenis  pekerjaan  yang  besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
b.  Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran – pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan  yang  diberikan  secara  tetap untuk pekerja keluarganya serta dibayarkan dalam  satuan  waktu  yang  sama  dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan  kemahalan,  tunjangan  daerah dan  lain–lain;  tunjangan  makan  dan  tunja- ngan  transport  dapat  dimsukkan  dalam komponen  tunjangan  tetap  bila  pemberian tunjangan  tersebut  tidak  dikaitkan  dengan kehadiran  dan  diterima  secara  tetap  oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.
c.  Tunjangan  Tidak  Tetap  adalah  suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung  berkaitan  dengan  pekerja,  yang diberikan  secara  tidak  tetap  untuk  pekerja dan  keluarganya  serta  dibayarkan  menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor  yang  didasarkan  pada  kehadiran. Tunjangan makan dapat dimasukkan kedalam tunjangan tidak tetap bila tunjangan tersebut diberikan  atas  dasar  kehadiran  (pemberian tunjangan  biasa  dalam  bentuk  uang  atau fasilitas makan).
2.  Tidak termasuk komponen upah adalah:
a.  Fasilitas  adalah  kenikamatan  dalam  bentuk nyata  /  natura  yang  diberikan  perusahaan
18 HardijanRusli, HukumKetenagakerjaan ,  Edisikedua,  Ghalia Indonesia anggota IKAPI, Bogor, 2011. Hlm. 96 – 97.
oleh  karena  hal–hal  yang  bersifat  khusus atau  untuk  meningkatkan  kesejahteraan pekerja,  seperti  fasilitas  kendaraan  (antar jemput  pekerja  atau  lainnya),  pemberian makan  secara  Cuma–Cuma,  saranai  badah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan lain – lain.
b.  Bonus  adalah  bukan  merupakan  bagian upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja  dari  hasil  keuntungan  perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau  karena  peningkatan  produktivitas. Besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
c.  Tunjangan Hari Raya ( THR ) adalah gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.
Beberapa  jenis  upah  pokok  minimum  adalah sebagai berikut:
a.  Upah  minimum  sub  sektoral  regional;  upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu;
b.  Upah minimum sektoral regional; upah minimum yang  berlaku  untuk  semua  perusahaan  pada sektor tertentu dalam daerah tertentu;
c.  Upah  minimum  regional/upah  minimum provinsi;upah  minimum  yang  berlaku  untuk semua  perusahaan  dalam  daerah  tertentu. Upah  Minimum  Regional  (UMR)/  Upah Minimum  Provinsi  (UMP)  di  tiap-tiap  daerah besarnya  berbeda-beda.  Besarnya  UMR/UMP didasarkan  indeks  harga  konsumen,  kebutuhan fisik  minimum  perluasan  kesempatan  kerja, upah  pada  umumnya  berlaku  secara  regional, kelangsungan  dan  perkembangan  perusahaan, tingkat  perkembangan  perekonomian  regional dan nasional.
Sistem  pengupahan  yang  bersifat  diferensif menyebabkan kuantitas tingkat upah khususnya dalam penetapan  upah  minimum  terjadi  beberapa  perbe-
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...
daan. Kebijakan sektoral dan regional didasarkan pada pe-milihan wilayah/daerah berikut sektor ekonominya yang potensial dengan mempertimbangkan beberapa aspek  yang  mempengaruhi  antara  lain  sebagai berikut:

## 1.  Aspek kondisi perusahaan
Melalui  aspek  ini  dapat  diperoleh  kriteria perusahaan  kecil,  perusahaan  menengah,  dan perusahaan besar, baik di dalam sektor atau wilayah/ daerah  manapun  berlainan  sektor  atau  wilayah/ daerah.  Kriteria  tersebut  membawa  konsekuensi pada kemampuan perusahaan yang tidak sama dalam memberi  upah  pekerja/buruh.  Hal  ini  sudah  tentu tergantung pada besarnya modal dan kegiatan usaha masing-masing  perusahaan  dan  tingkat  produksi, serta produktivitas tenaga kerjanya.

## 2.  Aspek keterampilan tenaga kerja.
Peningkatan  produksi  dan  produktivitas  kerja, sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  personil perusahaan, baik di tingkat bawah, yaitu tenaga kerja terampil,  maupun  di  tingkat  atas,  yaitu  pimpinan manajemen  yang  mampu  menjadi  penggerak tenaga kerja yang dipimpinnya untuk bekerja secara produktif.  Tenaga  kerja  merupakan  modal  dasar bagi  perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi perusahaan,  apabila  tenaga  kerja  tersebut  sebagai sumber  daya  ekonomi  dapat  dimanfaatkan  secara efektif dan efisien.
Tingkat kemampuan tenaga kerja dan pimpinan manajemen  dalam  suatu  perusahaan,  memberikan peranan yang menentukan untuk mengubah kondisi perusahaan  tersebut  menjadi  lebih  baik  dan  maju. Kondisi  seperti  ini  memberikan  dampak  positif  bagi upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian  upah  yang  lebih  tinggi,  serta  jaminan- jaminan sosial lainnya.

## 3.  Aspek standar hidup
Peningkatan  tingkat  upah  pekerja/buruh  selain dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dan keterampilan tenaga kerjanya, juga dipengaruhi oleh standar hidup pada suatu wilayah atau daerah di mana perusahaan
itu berada.standar hidup di daerah perkotaan biasanya lebih tinggi dibanding di daerah pedesaan.
Peningkatan  tingkat  upah  ini  selain  didasarkan pada  kebutuhan  pokok  (basic  needs)  tenaga  kerja yang  bersangkutan  sesuai  tingkat  perkembangan ekonomi  dan  sosial  diwilayah/daerah  tertentu. Kebutuhan  pokok  tersebut  tidak  hanya  terbatas pada persoalan sandang, pangan, dan papan, tetapi meliputi juga pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya.

## 4.  Aspek jenis pekerjaan
Perbedaan pada jenis pekerjaan ini mengakibatkan terjadinya  perbedaan  tingkat  upah,  baik  pada  suatu sektor  yang  sama,  maupun  pada  suatu  sektor  yang berlainan.Tingkat upah pada sektor industri, tidak sama dengan tingkat upah di sektor pertanian, tidak sama pula dengan sektor perhotelan, dan sebagainya. 19
Pekerja  berhak  atas  upah  yang  merupakan kewajiban  bagi  majikan  untuk  membayarnya. Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan apa yang telah  diperjanjikan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam perjanjian kerja.
Upah  yang  dibayarkan  oleh  majikan  atau pemberi kerja dalam hal ini adalah pengusaha harus sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam kesepakatan kerja yang mereka perbuat.

## C.  Penutup
Upah  adalah  imbalan  yang  diterima  pekerja/ buruh  atas  jasa  yang  diberikannya  dalam  proses memproduksikan  barang  atau  jasa  di  perusahaan. Dengan  demikian,  pekerja/buruh  dan  pengusaha mempunyai  kepentingan  langsung  mengenai  sistem dan  kondisi  pengupahan  di  setiap  perusahaan. Pekerja/buruh  dan  keluarganya  sangat  tergantung pada  upah  yang  mereka  terima  untuk  dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan  kebutuhan  lain.  Sebab  itu,  para  pekerja/buruh dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang
19 Saliman  Sidik, Persepsi  Upah  Minimum ,  dalam www. nakertrans.go.i d , diakses tanggal 22 Desember 2006.
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...
lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Hubungan  kerja  ini  menunjukkan  kedudukan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha), yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban pekerja terhadap  pengusaha  dan  juga  menggambarkan  hak dan  kewajiban  pengusaha  terhadap  pekerja  yang dibuat dalam suatu perjanjian kerja yang secara garis besar mencantumkan unsur pekerjaan, upah, waktu dan perintah, dimana pekerja mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan dan juga berhak menerima upah  dan  pengusaha  berkewajiban  memberi  upah dan  memiliki  hak  untuk  memberi  perintah  kepada pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku-Buku
Abdul  R.  Budiono, Hukum  Perburuhan ,  PT  Indeks, Jakarta, 2011
Adrian  Sutedi, HukumPerburuhan ,  SinarGrafika,
Jakarta, 2009
F.X.  Djumialdji, Perjanjian  Kerja ,  PT  Bina  Aksara,
Jakarta, 1992
Gunawi  Kartasapoetra  (dkk), Hukum  Perburuhan dalam  Pelaksanaan  Hubungan  Kerja, Penerbit Armico, Bandung, 1983
HardijanRusli, Hukum  Ketenagakerjaan ,  Edisikedua, Ghalia Indonesia anggota IKAPI, Bogor, 2011
Iman Soepomo, Hukum Peburuhan Bidang Hubungan Kerja , Djambatan, Jakarta, 2001
Iman  Soepomo, Pengantar  Hukum  Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2003
Sendjun  H.  Manulang, Pokok-Pokok  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT  Rineka  Cipta, Jakarta, 1995
Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

## B.  PeraturanPerundang-undangan
Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015Tentang Pengupahan
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...