## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EFEKTIVITAS  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  TINDAKAN MENJUAL BUKU BAJAKAN MELALUI E-MARKETPLACE

## Ni Nyoman Muryatini, I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja
Fakultas Informatika Dan Komputer, Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali E-mail : nyoman_muryatini@stikom-bali.ac.id , agungkusumaatmaja@yahoo.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: effectiveness of law enforcement, pirated books, e-marketplace Nowadays,  activities  of  offering,  selling,  purchasing goods and services have changed along with the rapid development  of  information  technology.  These  also encourage  the  changes  in  people’s  behavior  and lifestyle. Buying and selling goods and services were previously carried out through conventional markets, but now can be done through online markets, namely through e-marketplaces.  Pirated  books  were  widely sold at roadside stalls, but now they are sold through online  sites,  namely  e-marketplaces.  Based  on  the research  conducted  by  the  Indonesian  Publishers Association  (IKAPI),  54.2%  of  publishers  found that pirated books of their work were sold through online markets  during  the  pandemic  of  COVID-19.  The problem  studied  in  this  study  is  the  effectiveness  of law  enforcement  against  the  sale  of  pirated  books through e-marketplace. The research method used in this  research  is  empirical  juridical.  Empirical juridical research refers to the research that analyzes and  examines  the  workings  of  law  in  society.  The results  of  the  study  indicate  that  the  Copyright  Act uses complaint offenses. The law enforcement officers cannot act proactively against copyright infringement.  It  often  happens  that  the  copyright holder does not know his copyrighted work has been pirated. The effectiveness of law enforcement against the sale of pirated books through e-marketplaces in Indonesia is currently not effective. This is shown by
the  number  of  cases  of  selling  pirated  books  on  e- marketplaces at this time.
Abstrak
Kata kunci: efektivitas penegakan hukum, buku bajakan, e- marketplace.
Corresponding Author: Ni Nyoman Muryatini, e-mail : nyoman_muryatini@stikom- bali.ac.id Kegiatan penawaran, penjualan, pembelian barang dan jasa mengalami perubahan seiring perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat pesat  saat  ini.  Hal  ini  tentunya  juga  mendorong adanya  perubahan  perilaku  maupun  gaya  hidup masyarakat. Kegiatan jual beli barang dan jasa yang dahulu  dilakukan  melalui  pasar  konvensional, namun  saat  ini  dapat  dilakukan  melalui  pasar daring,  yaitu  melalui e-marketplace .  Buku  bajakan dahulu banyak dijual di kios – kios pinggir jalan, kini penjualannya dilakukan melalui situs online yaitu e- marketplace . Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebanyak 54,2% penerbit  menemukan  buku  bajakan  dari  karya mereka  dijual  melalui  pasar  daring  selama  masa pandemi  covid19.  Berdasarkan  latar  belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan penjualan buku bajakan melalui e-marketplace.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris. Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  di dalam  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Undang – Undang  Hak Cipta  menggunakan delik aduan, hal ini berarti aparat penegak hukum tidak  dapat  bertindak  secara  proaktif  terhadap adanya  pelanggaran  hak  cipta.  Seringkali  terjadi pemegang  hak  cipta  tidak  mengetahui  karya ciptanya  telah  dibajak.  Efektivitas  penegakan hukum terhadap tindakan penjualan buku bajakan melalui e-marketplace di  Indonesia  saat  ini  belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus penjualan buku bajakan di e-marketplace pada saat ini.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  penawaran,  penjualan,  pembelian  barang  dan  jasa  mengalami perubahan  seiring  perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  saat  ini. Hal ini tentunya juga mendorong adanya perubahan perilaku maupun gaya hidup masyarakat.
Kegiatan  jual  beli  barang  dan  jasa  yang  dahulu  dilakukan  melalui  pasar konvensional, namun saat ini dapat dilakukan melalui pasar daring, yaitu melalui e- marketplace .  Buku bajakan  dahulu banyak dijual  di  kios – kios  pinggir jalan,  kini penjualannya dilakukan melalui situs online yaitu e-marketplace . Berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) sebanyak 54,2% penerbit menemukan  buku  bajakan  dari  karya  mereka  dijual  melalui  pasar  daring selama masa pandemi covid 19, sebanyak 25% penerbit menemukan pelanggaran hak cipta melalui  pembagian  pdf  buku  mereka  secara  gratis  dan  sebanyak  20,8%  penerbit menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas buku mereka melalui penjualan pasar daring dan pdf gratis. i
Menurut pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak  sah  dan  pendistribusian  barang  hasil  penggandaan  dimaksud  secara  luas untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi.  Berdasarkan  pasal  40  ayat  1  huruf  (a) Undang – undang Hak Cipta, buku merupakan ciptaan yang dilindungi, sehingga aksi pembajakan  buku  dan  penjualan  buku  bajakan  merupakan  sebuah  pelanggaran hukum. Indonesia memiliki reputasi yang terbilang buruk dalam kasus pembajakan buku. Aksi pembajakan buku makin tumbuh subur dan tidak dapat dihentikan oleh aparat penegak hukum.
Humas  Ikatan  Penerbit  Indonesia  (Ikapi)  Arys  Hilman  mengatakan  saat  ini pihak  pengelola e-marketplace masih  banyak  yang  tidak  menghiraukan  adanya pedagang yang menjual buku bajakan. Masih banyak penjual yang secara terbuka menjual buku bajakan. Penjual buku bajakan di e-marketplace bahkan menyediakan hingga ribuan buku. Hal ini menunjukkan pembajakan terhadap karya intelektual sudah  menjadi  sebuah  industri  di  Indonesia.  Pihak  pengelola e-marketplace pun seakan  membiarkan  karena  masih  banyak  ditemukan  penjual  dengan  barang bajakan. ii Proses yang berbelit – belit harus dilalui oleh penulis dan penerbit jika mengadukan  masalahnya  kepada  pihak  pengelola e-marketplace .  Harga  buku bajakan di e-marketplace hanya seperempat dari harga buku aslinya. Masyarakat tidak lagi menghiraukan apakah buku yang dibeli asli atau bajakan, yang terpenting harga yang ditawarkan cukup murah jika dibandingkan buku aslinya.
Pelanggaran hak cipta bukan hal yang baru di Indonesia. Mulai pelanggaran hak cipta  ringan  (memfoto  copy  tanpa  ijin  penulis),  sampai  pelanggaran  berat menggandakan  dan  menjual  kembali.  Hal  ini  terjadi,  justru  di  tengah  kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang  membahayakan  dan  dapat  merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat  pada umumnya  dan  minat  untuk  mencipta  khususnya. iii Jika  ini  dibiarkan  akan berdampak  terhadap  matinya  kreatifitas  penulis,  karena  hasil  karya  dan  jerih payahnya tidak dihargai. Budaya membeli buku bajakan yang dibiarkan dan terus tumbuh bukan tidak mungkin akan menghancurkan peradaban.
Perlu  untuk  direnungkan  bersama  apakah  sudah  sebegitu  burukkah  perilaku hukum  masyarakat  di  Indonesia?  sehingga  banyak  yang  tidak  menghargai  atau mengapresiasi  hasil  karya  orang  lain.  Membeli  buku  bajakan  dengan  harga  yang lebih murah dibandingkan dengan buku yang asli tanpa mau perduli ada hak penulis yang  dilanggar.  Pembajakan  buku  akan  terus  terjadi  apabila  permintaan  dari masyarakat masih tinggi akan buku bajakan.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace?

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang  menganalisis  dan  mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN
UPAYA  HUKUM  YANG  DAPAT  DILAKUKAN  OLEH  PEMEGANG  HAK  CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI PLATFORM E-MARKETPLACE
E-marketplace merupakan pasar virtual dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan berbagai jenis transaksi. Disini orang melakukan proses transaksi dengan pertukaran barang maupun jasa untuk menghasilkan uang. Transaksi dalam dunia  internet  diartikan  sebagai e-commerce . E-commerce memiliki  beberapa karakteristik  yaitu  internet  merupakan  media  perantara  untuk  mengintegrasi proses bisnis baik penjualan, pembelian, persediaan dan pemesanan. iv Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  satu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  dan  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang – undangan.
Di  tingkat  internasional,  Indonesia  telah  ikut  serta  menjadi  anggota  dalam Agreement Establishing the World Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property  Rights (Persetujuan  tentang  aspek – aspek  Dagang  Hak  Kekayaan Intelektual)  yang  selanjutnya  disebut  TRIPs,  melalui  Undang – undang  Nomor  7 Tahun  1994.  Selain  itu  Indonesia  telah  meratifikasi Berne  Convention  for  the Protection  of  Artistic  and  Literary  Works (Konvensi  Bern  tentang  Perlindungan Karya  Seni  dan  Sastra)  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  18  Tahun  1997  dan World  Intellectual  Property  Organization  Copyright  Treaty (Perjanjian  Hak  Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya – karya Pertunjukkan dan Karya – karya Fonogram WIPO) yang  selanjutnya  disebut  WPPT,  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  74  Tahun 2004.
Dalam konteks pembicaraan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dimaksud sebagai hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu, seperti  memperbanyak  untuk  dijual  secara  komersil  suatu  ciptaan  atau  buku.
Hubungan hak – hak semacam ini dengan kewajiban adalah kewajiban dari orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak yang dimiliki oleh pencipta. Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap adanya merchant dalam sebuah platform e-marketplace yang menjual buku bajakan adalah  melaporkan  hal  tersebut  kepada  pihak  penyelenggara  atau  penyedia platform.
Penyedia  platform  hendaknya  menyediakan  sarana  pelaporan  yang  dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang, dalam hal ini  pelanggaran  terhadap  hak  kekayaan  intelektual,  selanjutnya  menindaklanjuti terhadap aduan atau pelaporan atas konten.
Di dalam pasal 10 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan,  “pengelola  tempat  perdagangan  dilarang  membiarkan  penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat  perdagangan  yang  dikelolanya”.  Me rujuk  pada  pasal  tersebut  pihak penyelenggara atau penyedia platform memiliki kewajiban untuk menindak tegas terhadap pihak penjual atau merchant yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menjual barang bajakan.
Penyalahgunaan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  akun  dan/atau  pengunggah dapat  merugikan  penyedia  platform,  sehingga  penyedia  platform  dapat dipersepsikan terlibat atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Persepsi ini akan menjadi momok bagi penyedia platform apabila tidak dilakukan penempatan pada  posisi  yang  tepat,  sehingga  dapat  berpengaruh  pada  kelangsungan  bisnis layanannya.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5 Tahun  2016,  tanggal  30  Desember  2016  tentang  Batasan  Dan  Tanggung  Jawab Penyedia  Platform  Dan  Pedagang  (Merchant)  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  ( Electronic  Commerce )  Yang  Berbentuk User  Generated  Content, disebutkan  Barang  dan/atau  jasa  yang  memuat  konten  melanggar  hak kekayaan intelektual merupakan konten yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh merchant.
Berdasarkan  pasal  15  Undang – undang  ITE,  penyedia  platform  sebagai penyelenggara  sistem  elektronik  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan sistem  elektroniknya  yakni  dengan  menyelenggarakan  sistem  elektronik  secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan pertanggung jawaban itu tidak berlaku, dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik : pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem  elektroniknya  tidak  memuat  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang – undangan”.
Pasal 5 ayat (2) disebutkan, “Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem  elektroniknya  tidak  memfasilitasi  penyebarluasan  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang – undangan  “.  Di  dalam  PP  ini  juga  disebutkan  mengenai  peran  dari pemerintah  untuk  melakukan  pencegahan  penyebarluasan  dan  penggunaan
informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu dengan cara  pemutusan  akses,  dan  memerintahkan  kepada  penyelenggara  sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses.
Definisi  penyelenggara  sistem  elektronik  lingkup  privat  yang  selanjutnya disebut PSE lingkup privat dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  Lingkup Privat  adalah  penyelenggaraan  sistem  elektronik  oleh  orang,  badan  usaha,  dan masyarakat.  Bagi  penyelenggara  sistem  elektronik  lingkup  privat  yang  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3), dimana PSE wajib  untuk  memastikan  di  dalam  sistem  elektroniknya  tidak  memuat  maupun memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, akan diputus akses terhadap sistem elektroniknya (access blocking). Dalam  PP  ini  juga  disebutkan  mengenai  kewajiban  dari  PSE  untuk  menyediakan sarana  pelaporan,  memberikan  tanggapan  terhadap  aduan  tersebut,  melakukan pemeriksaan secara mandiri dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada  Menteri  atau  Kementerian  dan  Lembaga  terkait,  memberikan pemberitahuan  kepada  pengguna  sistem  elektronik  mengenai  laporan  terhadap informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  diunggah  oleh  pengguna  sistem elektronik, menolak aduan atau laporan apabila informasi atau dokumen elektronik yang  dilaporkan  bukan  merupakan  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang dilarang. Bagi PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban tersebut diputus akses  terhadap  sistem  elektroniknya.  PSE  lingkup  privat  user  generated  content dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila telah melakukan kewajiban tersebut  dan  melakukan  pemutusan  akses (take  down) terhadap  informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.
Permohonan  pemutusan  akses  terhadap  informasi  dan/atau  dokumen elektronik  yang  dilarang  dapat  diajukan  oleh  masyarakat,  kementerian  atau lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Permohonan disampaikan melalui  situs  web  dan/atau  aplikasi,  surat  non  elektronik  dan  surat  elektronik (electronic  mail). PSE  yang  diperintahkan  oleh  Menteri  untuk  melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, wajib  melaksanakan  paling  lambat  1x  24  jam  setelah  surat  perintah  pemutusan akses  diterima.  Bagi  PSE  yang  tidak  melaksanakan  perintah  pemutusan  akses dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  denda  yang  besarannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Kemudian bagi PSE yang tidak melakukan pemutusan akses dan membayar denda, Menteri dapat melakukan pemutusan akses atau memerintahkan Internet Service Provider untuk melakukan pemutusan akses terhadap sistem elektroniknya. Di dalam pasal 55 Undang – undang Hak Cipta telah diatur mengenai cara pelaporan  terhadap  merchant  yang  menjual  barang  bajakan,  dinyatakan  setiap orang  yang  mengetahui  adanya  pelanggaran  hak  cipta  dalam  sistem  elektronik dapat melaporkannya kepada menteri. Dalam hal ditemukannya bukti yang cukup, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika akan menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta  dalam  sistem  elektronik  atau  menjadikan  layanan  sistem  elektronik  tidak dapat diakses. Dalam hal penutupan situs internet dilakukan secara keseluruahn
dalam waktu paling lama selama 14 (empatbelas) hari setelah penutupan, menteri wajib meminta penetapan pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  hak  cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan  niaga,  selain  pengadilan  niaga tidak ada pengadilan lain yang berwenang untuk menangani penyelesaian sengketa hak  cipta.  Pihak  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  berhak  untuk  mengajukan gugatan  ganti  rugi  ke  pengadilan  niaga  atas  pelanggaran  hak  cipta.  Hak  untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana.
Atas  permintaan  dari  pihak  yang  dirugikan  atas  pelanggaran  hak  cipta, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran,  menyita  serta  menyimpan  sebagai  alat  bukti  yang  berkaitan  dengan pelanggaran hak cipta, mengamankan barang bukti dan menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
Sebagai upaya terakhir, apabila dalam gugatan perdata yang diajukan kurang mendapatkan  hasil  yang  memuaskan,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat menempuh cara dengan melakukan penuntutan secara pidana.
Pasal 113 ayat (4) Undang – undang Hak Cipta menyebutkan : “Setiap orang yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  9  ayat  (3)  yang  dilakukan dalam  bentuk  pembajakan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 114 Undang – undang Hak Cipta menyebutkan : “setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau  hak  terkait  di  tempat  perdagangan  yang  dikelolanya  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  10,  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## EFEKTIVITAS  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  TINDAKAN  MENJUAL  BUKU BAJAKAN MELALUI E-MARKETPLACE
Dalam  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  efektivitas  berarti  sebagai  hasil akibat,  dalam  keadaan  berhasil  atau  sesuatu  yang  dapat  menghasilkan  atau mengakibatkan. Efektivitas hukum adalah keberhasilan suatu aturan hukum sesuai dengan tujuan, diberlakukan, serta dibentuknya aturan hukum itu sendiri.
Teori  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu : v
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor  penegak  hukum,  yaitu  pihak – pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor  masyarakat,  yaitu  lingkungan  dimana  hukum  itu  berlaku  atau diterapkan
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa.
Efektivitas hukum akan terwujud apabila kelima faktor tersebut dapat saling mendukung dalam pelaksanaannya.
Berlakunya hukum sebagai suatu kaidah, dapat ditinjau dari tiga hal :
a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada  kaidah  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  atau  terbentuk  atas  dasar yang telah ditetapkan.
b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, artinya kaidah itu dapat berlaku secara  efektif  di  masyarakat.  Kaidah  tersebut  dapat  dipaksakan berlakunya  oleh  penguasa,  walaupun  tidak  diterima  oleh  masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita hukum sebagai nilai yang tertinggi.
Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur – unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan  kaidah  mati,  jika  hanya  berlaku  secara  sosiologis  dalam  arti  teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita – citakan. vi Undang – Undang Hak Cipta sebagai kaidah hukum hendaknya memenuhi unsur – unsur yuridis, sosiologis dan filosofis agar dapat berfungsi di masyarakat.
Etika  dan  moralitas  aparat  penegak  hukum  merupakan  tonggak  sekaligus benteng  untuk  tegaknya  hukum  dan  keadilan.  Mentalitas  dan  kepribadian  dari aparat penegak hukum sangat menentukan terhadap berfungsinya kaidah hukum di masyarakat. Undang – Undang Hak Cipta tidak akan dapat berlaku secara efektif bila tidak didukung dengan mentalitas dan kepribadian yang baik dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum berfungsi untuk menegakkan hukum sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  Undang – Undang.  Seorang  penegak  hukum  hendaknya bersikap  jujur,  bertanggung  jawab,  bebas  intervensi  dan  profesional  dalam menjalankan tugasnya.
Faktor – faktor  yang  menghambat  penegakan hukum  tidak  hanya  terletak pada  sikap  mental  aparat  penegak  hukum,  tetapi  juga  terletak  pada  sosialisasi peraturan hukum kepada masyarakat yang sering diabaikan.
Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang – undangan  telah  diundangkan,  maka  pada  saat  itu  setiap  orang  dianggap  tahu (presumption  iures  de  iure) dan  ketentuan  tersebut  berlaku  mengikat,  sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Keberadaan asas fiksi hukum telah dinormakan di dalam penjelasan pasal 81 ketentuan Undang – Undang Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Peraturan  Perundang – Undangan,  yakni  dengan diundangkannya  peraturan  perundang – undangan  dalam  lembaran  resmi sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  ini,  setiap  orang  dianggap  telah mengetahuinya. vii
Pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  memiliki  sebuah kewajiban  untuk  melakukan  sosialisasi  undang – undang  hak  cipta  kepada masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat diharapkan adanya pengetahuan  mengenai  pengaturan  hak  cipta  maupun  larangan  dan  sanksi  yang diatur di dalamnya. Adanya sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang –
undangan oleh masyarakat salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap adanya pengaturan perlindungan hak cipta di Indonesia.
Kesadaran  hukum  merupakan  konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia, tentang  keserasian  antara  ketertiban  dan  ketentraman  yang  dikehendaki  atau sepantasnya.  Kesadaran  hukum  sering  dikaitkan  dengan  penaatan  hukum, pembentukan  hukum  dan  efektivitas  hukum.  Kesadaran  hukum  sebenarnya merupakan  kesadaran  nilai – nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia  tentang hukum yang ada atau tentang hukuman yang diharapkan ada. viii
Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merujuk  pada  sikap  masyarakat  terhadap  keberadaan  hukum.  Sikap  terhadap hukum dapat berupa penerimaan, penolakan ataupun pengabaian. Sikap tersebut tercermin dari perilaku hukum masyarakat sehari – hari. Terdapat beberapa indikator kesadaran hukum yang dirumuskan oleh para ahli hukum, yaitu : ix
1. Pengetahuan hukum, yaitu hal – hal mengenai norma dan aturan hukum yang diketahui masyarakat.
2. Pemahaman hukum, yaitu pemaknaan masyarakat terhadap nilai – nilai atau esensi dari norma dan aturan hukum yang ada.
3. Sikap  hukum,  yaitu  pandangan  masyarakat  terhadap  norma  dan  aturan hukum yang ada yang dapat berupa penerimaan maupun penolakan.
Kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  sangat  mendukung  terhadap efektivitas  berlakunya  suatu  kaidah  hukum.  Tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap berfungsinya hukum. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan tentang perilaku yang dilarang maupun perilaku yang  diperbolehkan  oleh  hukum.  Apabila  masyarakat  hanya  mengetahui  adanya suatu aturan hukum, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  pemahaman  secara  mendalam  terhadap hukum yang berlaku.
Masyarakat dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam dua tipe, yang pertama mereka  memang  tidak  mengetahui  bahwa  apa  yang  telah  mereka  lakukan  telah melanggar hak orang lain, kemudian yang kedua adalah tipe yang telah mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, namun tetap membeli buku bajakan tersebut.
Adanya tipe masyarakat yang pertama karena kurangnya sosialisasi undang – undang  hak  cipta  kepada  masyarakat,  sehingga  mereka  tidak  memiliki pengetahuan hukum dan pemahaman bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang  oleh  undang – undang.  Kemudian  tipe  masyarakat  yang  kedua  adalah masyarakat  yang  telah  memiliki  pengetahuan  hukum  dan  pemahaman  bahwa perbuatan  yang  mereka  lakukan  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang – undang,  namun  tetap  melakukannya.  Tipe  masyarakat  kedua  ini  mencerminkan tidak  adanya  sebuah  kesadaran  hukum  dan  ketaatan  terhadap  hukum  di masyarakat.
Keberhasilan  penegakan  hukum  pada  umumnya  ditentukan  oleh  faktor pelaksananya.  Perlu  dipahami  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari sistem  hukum  yang  dibangun  oleh  komponen – komponen  pendukungnya. Pandangan  Friedman  yang  menempatkan  hukum  dalam  satu  sistem  bermakna bahwa masing – masing komponen yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur
akan  saling  terhubung  dan  saling  berkaitan.  Artinya  tidak  cukup  hanya  isi hukumnya saja yang baik, akan tetapi harus diikuti dengan struktur dan kulturnya. Demikian  juga  tidak  cukup  strukturnya  saja  yang  baik  akan  tetapi  harus  diikuti dengan  substansi  dan  kulturnya.  Demikian  seterusnya  jika  substansi  dan strukturnya saja yang baik jika tidak diikuti dengan kulturnya, maka hukum juga tidak  akan  dapat  mencapai  tujuannya.  Dalam  proses  penegakan  hukum,  tujuan hukum yang hendak dicapai simetris dengan komponen – komponen dalam sistem hukum  yaitu  untuk  menciptakan  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan. Konsekuensinya hukum harus dilihat dalam berbagai dimensi. x
Kegagalan terhadap satu komponen akan berpengaruh terhadap komponen lainnya. Kaitannya  dengan  komponen  sistem  hukum,  kendala  yang  dihadapi  dalam penegakan  undang – undang  hak  cipta  di  Indonesia  adalah  digunakannya  delik aduan di dalam undang – undang tersebut, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara proaktif terhadap adanya pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  akan  semakin  sulit  untuk  diwujudkan karena pelanggaran terhadap hak cipta akan dapat diproses apabila adanya aduan atau laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pencipta dan pemegang hak cipta. Seringkali terjadi pencipta dan pemegang hak cipta tidak mengetahui bahwa karya ciptanya telah dilanggar oleh seseorang.
Komponen  struktur  merupakan  institusi  yang  telah  ditetapkan  oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan tersebut. Di sisi lain, budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai – nilai dan sikap – sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan  tempat  sistem  hukum  itu  di  tengah – tengah  kultur  bangsa  secara keseluruhan.
Dalam  praktik  penegakan  hukum  bidang  karya  cipta  buku  di  Indonesia, sampai hari ini belum menemukan hasil yang menggembirakan. Kasus pembajakan buku dari hari ke hari semakin banyak dan tidak ada penyelesaian secara hukum. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi penulis dan penerbit buku secara moral dan ekonomi.  Tenaga,  waktu  dan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  penulis  untuk menghasilkan karya cipta buku tidak dihargai dengan adanya pembajakan terhadap hasil  karyanya.  Kemampuan  menulis  tidak  dimiliki  oleh  semua  orang,  sudah sepantasnya  penulis  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  haknya  secara ekonomi  dari  karya  buku  yang  dihasilkannya.  Sangat  miris  bila  dilihat  dari gencarnya  pemerintah  untuk  menggaungkan  semangat  literasi  pada  rakyat Indonesia, namun tidak ada perhatian terhadap nasib dari penulis buku yang karya ciptanya dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Dengan disahkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diharapkan instrumen hukumnya dapat berlaku secara efektif. Namun dalam kenyataannnya  masih  banyak  terjadi  pembajakan  buku  yang  kemudian diperjualbelikan  secara  bebas  di e-marketplace .  Dapat  disimpulkan  efektivitas pemberlakuan Undang – undang Hak Cipta di Indonesia masih sangat rendah.

## PENUTUP Kesimpulan
Undang – Undang Hak Cipta menggunakan delik aduan, hal ini berarti aparat penegak  hukum  tidak  dapat  bertindak  secara  proaktif  terhadap  adanya
pelanggaran  hak  cipta.  Seringkali  terjadi  pemegang  hak  cipta  tidak  mengetahui karya  ciptanya  telah  dibajak.  Efektivitas  penegakan  hukum  terhadap  tindakan penjualan buku bajakan melalui e-marketplace di Indonesia saat ini belum efektif. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  banyaknya  kasus  penjualan  buku  bajakan  di e- marketplace pada saat ini.
Rekomendasi
Kesadaran hukum dan ketaatan hukum dari masyarakat sangat diperlukan untuk  dapat  memutus  rantai  penjualan  buku  bajakan.  Pemerintah  dan  aparat penegak  hukum  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mensosialisasikan  undang – undang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hak  cipta  di  Indonesia  kepada masyarakat. Dalam kasus ini aparat penegak hukum harus memiliki sikap mental yang jujur, professional, bertanggung jawab, bebas dari intervensi dan secara tegas melakukan penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Sophar  Maru  Hutagalung,  2012, Hak  Cipta  (Kedudukan  Dan  Peranannya  Dalam Pembangunan), Sinar Grafika, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2008, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Zainudin Ali, 2006, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Iman Jauhari, 2009, Sosiologi Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan. Achmad  Ali,  1996, Menguak  Tabir  Hukum  :  Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis , Chandra Pratama, Jakarta.
Dr.H.OK.Saidin,  S.H.,M.Hum,  2016, Sejarah  Dan  Politik  Hukum  Hak  Cipta ,  PT.Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta.

## Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang  Republik Indonesia Nomor 11  Tahun 2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 2016 Tentang  Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang  (Merchant)  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Hermawan  Heriyanto,  Adi  Wibowo,  Alexander  Setiawan, Aplikasi  Online Marketplace Pada PT.XYZ di Surabaya , Jurnal Infra, Volume 4 Nomor 2, 2016.

## Internet/Website
Ikapi, Riset  Indikasi  Pelanggaran  Hak  Cipta  Selama  Wabah ,  URL: https://www.ikapi.org/ nasional.republika.co.id, IKAPI : Pembajakan Buku Sudah Jadi Industri di Indonesia ,
2019, URL:https://nasional.republika.co.id/berita/q0g6w3384/ikapi- pembajakan-buku-sudah-jadi-industri-di-indonesia
Dr.Riki  Perdana  Raya  Waruwu,  S.H.,M.H.,  Penerapan  Asas  Fiksi  Hukum  Dalam PERMA, 2017, URL:https://jdih.mahkamahagung.go.id/
i https://www.ikapi.org/
ii nasional.republika.co.id, 2019, IKAPI : Pembajakan Buku Sudah Jadi Industri di Indonesia, diunduh pada 15 Mei 2021 iii Sophar Maru Hutagalung, 2012, Hak Cipta (Kedudukan Dan  Peranannya Dalam Pembangunan), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2 iv Hermawan Heriyanto dkk, 2016, Aplikasi Online Marketplace Pada PT.XYZ di Surabaya, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra, Surabaya, hlm.1
v Soerjono  Soekanto,  2008,  Faktor  –  faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8 vi Zainuddin Ali, 2006, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62-63
vii Dr.Riki  Perdana  Raya  Waruwu,  S.H.,M.H.,  2017,  Penerapan  Asas  Fiksi  Hukum  Dalam  PERMA, jdih.mahkamahagung.go.id viii Iman Jauhari, 2009, Sosiologi Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm.166
ix Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, hlm.337-343 x Dr.H.OK.Saidin, S.H., M.Hum, 2016, Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta, PT.Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.199