## ANALISIS TINGKAT KESIAPAN KEAMANAN INFORMASI PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA RI MENGGUNAKAN INDEKS KAMI (KEAMANAN INFORMASI) 4.0 BERDASARKAN
ISO 27001:2013

## Daryl Adrianto
Magister Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat daryl.adriantooo@gmail.com

## Abstrak
Lembaga  tinggi  negara  Republik  Indonesia  (RI)  merupakan  salah  satu  lembaga  yudikatif tertinggi  di  Indonesia.  Unit  Teknologi  Informatika  di  Lembaga  Tinggi  Negara  memiliki tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  informasi  dari  seluruh  lingkungan  di  Lembaga  tersebut. Data  ini  sangat  penting  dan  kerahasiaannya  sangat  dijaga  serta  harus  diamankan  dengan standar yang jelas agar mencegah terjadinya kebocoran informasi. Keamanan sistem informasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan sehingga data penting yang tersimpan di dalamnya terlindungi dengan baik.  Tujuan penelitian ini adalah evaluasi keamanan informasi pada suatu Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara  Republik  Indonesia  dengan  melakukan  analisis  tingkat kesiapan  dan  kematangannya.  Metode  yang  digunakan  untuk  analisis  adalah    Indeks  KAMI (Keamanan  Informasi)  4.0  .  Analisis  dilakukan  berdasarkan  pada  kategori  sistem  elektronik yang meliputi 5 area yaitu tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja  ,  pengelolaan asset informasi,  serta  teknologi  dan  keamanan  informasi.  Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh bahwa  tingkat  kematangan  berada  pada  tingkat  II  sampai  III+  dan  tingkat  kelengkapan mendapatkan  skor  534.  Lembaga  tinggi  negara  RI  secara  keseluruhan  dinyatakan  cukup  baik dalam melakukan sertifikasi ISO 27001:2013. Rekomendasi diberikan untuk setiap area Indeks KAMI  berdasarkan  ISO  27001:2013  untuk  mendapatkan  hasil  kesiapan  keamanan  informasi yang lebih baik.
Kata  kunci :  Indeks  KAMI,  ISO  27001:2013,  Keamanan  Informasi,  Tingkat  Kematangan, Tingkat Kesiapan

## Abstract
The  High  State  Institution  of  the  Republic  of  Indonesia  (RI)  is  one  of  the  highest  judicial institutions  in  Indonesia.  The  Information  Technology  Unit  of  the  State  Institution  has responsibility for the information management of the entire environment of the Institution. This data is critical and its confidentiality is highly guarded and must be secured by clear standards to  prevent  leaks  of  information.  The  security  of  an  information  system  becomes  an  important thing to do so that the important data stored in it is well protected.  The purpose of this study is to  evaluate  information  security  at  an  instance  of  the  High  Institution  of  the  State  of  the Republic  of  Indonesia  by  conducting  an  analysis  of  the  level  of  readiness  and  maturity.  The method used for the analysis is Index KAMI (Information Security) 4.0. The analysis is based on the  category  of  electronic  systems  that  covers  5  areas  namely  governance,  risk  management, framework,  information  asset  management,  as  well  as  technology  and  information  security. Based on the results of the analysis obtained that the maturity level is at levels II to III+ and the level of completeness gets a score of 534. The higher institutions of the country as a whole are good enough in conducting ISO 27001:2013 certification. Recommendations are given for each area of our index based on ISO 27001:2013 to obtain better information security preparedness results.
Keywords : Information  Security,  KAMI  Index,  ISO  27001:2013,  Maturity  Level,  Readiness Level

## PENDAHULUAN
Keamanan  informasi  merupakan  salah satu hal yang penting bagi suatu instansi atau perusahaan.  Faktor-faktor  keamanan  dari seluruh perangkat yang mendukung keamanan dan fasilitas untuk proses pengolahan  informasi  dan  jaringan  perlu diperhatikan  sehingga  dapat  melindungi keamanan  informasi  suatu  instansi  atau Perusahaan [1]. Hal tersebut perlu diterapkan oleh  suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara Republik  Indonesia,  dikarenakan  instansi tersebut  memiliki  unit  yang  bertanggung jawab  terhadap  sistem  informasi  baik  dalam hal  pengembangan,  pelaksanaan,  pemantauan dan  evaluasi.  Kegiatan  teknologi  informasi dan  sistem  informasi  suatu  instansi  atau perusahaan  umumnya  berpusat  pada  unit Teknologi Informatika [2].
Informasi yang dimiliki Instansi tersebut merupakan hal yang penting sehingga  keamanan  informasi  tersebut  perlu diperhatikan.  Informasi  tertentu  di  suatu Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara  Republik Indonesia  hanya  dapat  diakses  oleh  bagian atau orang tertentu. Jika kurangnya penanganan keamanan informasi dapat menyebabkan  ancaman  sehingga  informasi yang  dibatasi  aksesnya  dapat  diakses  pihak- pihak tidak bertanggung jawab dan berdampak  pada Business  Impact  Analysis (BIA)  [3].  Perlindungan  yang  maksimal terhadap  pengamanan  informasi  di  instansi tersebut  belum  dilakukan,  sehingga  tingkat
keamanan  informasi  pada  berada  dalam  taraf biasa.
Ada  berbagai  kerangka  kerja  yang dapat  digunakan  dalam  keamanan  informasi antara  lain  ISO  27001,  ISO  27002,  dan COBIT  ( Control  Objective  for  Information and  Related  Technology ).  Kerangka  kerja yang  sesuai  untuk  diimplementasikan  untuk mengembangkan  proses  keamanan  informasi yaitu  SNI  ISO/IEC  27001:2013  [4].  SNI ISO/IEC  27001:2013  adalah  suatu  standar internasional  dalam  mengimplementasikan sistem  manajemen  keamanan  informasi  [5]. Peningkatan  sistem  keamanan  informasi sesuai dengan SNI yang memiliki fokus pada keamanan informasi sesuai ISO/IEC 27001:2013,  maka  Kominfo  mengeluarkan peraturan  nomor  4  Tahun  2016  tentang Sistem  Manajemen  Keamanan  Informasi (SMKI) untuk meningkatkan kualitas keamanan  informasi  pada  suatu  instansi. Berdasarkan  SMKI  tersebut  dibuat  suatu  alat evaluasi  tingkat  kesiapan  (kelengkapan  dan kematangan) dalam keamanan informasi yang disebut  dengan  Indeks  KAMI  (Keamanan Informasi).
Indeks KAMI merupakan aplikasi yang digunakan  sebagai  alat  evaluasi  tingkat kesiapan  penerapan  keamanan  informasi berdasarkan  kriteria  SNI  ISO/IEC  27001 [7,8].  Asesmen  dilakukan  melalui  beberapa pertanyaan  pada  kategori  Sistem  Elektronik, Tata  Kelola,  Pengelolaan  Risiko,  Kerangka Kerja,  Pengelolaan  Aset  Informasi,  dan Teknologi  dan  Keamanan  Informasi.  Hasil
evaluasi  indeks  KAMI  menggambarkan tingkat  kesiapan  penerapan  SNI  ISO/IEC 27001:2013.
Beberapa  penelitian  telah  membahas mengenai  analisis  tingkat  kesiapan  pada keamanan informasi. Penelitian yang dilakukan Basyarahil mengevaluasi manajemen keamanan informasi di Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) ITS dengan Indeks KAMI versi  3.1  dan  ISO  27001:2013.  Permasalahan DPTSI  ITS  yaitu  jaringan  komputer  terdapat banyak  celah  keamanan  dan  terjadi  serangan sehingga menyebabkan gangguan pada kegiatan  akademik  di  ITS.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kategori sistem elektronik  merupakan  hal  yang  penting  di
DPTSI ITS. Penilaian pada 5 area menunjukkan  hasil  tidak  layak  dengan  skor sebesar 26 [9]. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama,  Suprapto,  dan  Perdanakusuma menganalisis  sistem  yang  digunakan  oleh Dinas  KOMINFO  Jawa  Timur  menggunakan
Indeks KAMI 3.1. Hasil penelitian menunjukkan  tingkat  kesiapan  keamanan informasi  KOMINFO  masih  rendah  [10]. Penelitian yang dilakukan oleh Barani, Putra, dan Prakoso mengevaluasi keamanan informasi  pada  Dinas  KOMINFO,  Jawa Timur menggunakan Indeks KAMI 4.0. Hasil penelitian  terhadap  5  area  indeks  KAMI sebesar 258 dari 637 dengan level kematangan  I  s/d  II  sehingga  terdapat  pada area yang memiliki warna merah. Hal tersebut
berarti  status  tidak  layak  pada  hasil  evaluasi akhir  terhadap  keamanan  informasi  pada Dinas KOMINO, Jawa Timur [11].
Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini membahas mengenai analisis tingkat keamanan  informasi  pada  Lembaga  tinggi negara  RI  menggunakan  Indeks  KAMI  4.0 berdasarkan  pada  ISO  27001:2013.  Indeks KAMI  yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu  versi  4.0  yang  dikeluarkan  oleh  BSSN (Badan  Siber  dan  Sandi  Negara)  pada  bulan Maret tahun 2019 [12]. Analisis ini dilakukan di  Divisi Information  Technology (IT)  suatu Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara  Republik Indonesia  yang  meliputi  kategori  sistem elektronik dan 5 area Indeks KAMI 4.0.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dimulai  dengan  melakukan observasi  awal  melalui  wawancara  dan  studi literatur. Wawancara dilakukan dengan menanyakan  kondisi  keamananan  informasi di  suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara Republik  Indonesia.  Studi  literatur  dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Indeks KAMI dan ISO 27001:2013. Selanjutnya  dilakukan  pemilihan  responden sesuai  dengan  hasil  observasi.  Responden untuk pengisian kuesioner berdasarkan Indeks KAMI  4.0  adalah  Galang  Widya  Wicaksono, S.Kom  sebagai  staf  IT  di Lembaga  tinggi negara  RI . Alur  pada  penelitian  ini  dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Alur Penelitian
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui
kuesioner  yang  berisi  daftar  pertanyaan Indeks  KAMI  [6]  sesuai  standar  ISO/IEC 27001 [3] yang membahas mengenai keamanan informasi. Kuesioner dibuat berdasarkan  risiko  keamanan  informasi  pada Divisi  IT  Kantor  Pusat  dari  Suatu  Lembaga Tinggi Negara RI yang berlokasi DKI Jakarta. Konfirmasi  data  dengan  melakukan checklist setelah pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan analisis data yang meliputi kategori sistem  elektronik  dan  5  area  pada  Indeks KAMI  4.0.  Tahapan  kesimpulan  membahas mengenai  perhitungan  berdasarkan  hasil kuesioner yang diperoleh pada tahap sebelumnya.  Berdasarkan  hasil  penilaian diberikan rekomendasi sesuai ISO/IEC 27001:2013 [3].

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penilaian terhadap kategori sistem  elektronik  di  Suatu  Lembaga  Tinggi Negara dapat dilihat pada Tabel 1. Pada tahap ini  akan  diketahui  klasifikasi  kategori  sistem elektronik  di  Suatu  Lembaga  Tinggi  Negara berada  dalam  kategori  Rendah,  Sedang, Tinggi,  atau  Kritis.  Pemetaan  keempat kategori  tersebut  berdasarkan  pada  total  skor yang  diperoleh.  Kategori  rendah  jika  total skor  berada  pada  rentang  0  hingga  12, kategori  sedang  jika  total  skor  berada  pada rentang  13  hingga  24,  kategori  tinggi  untuk skor diantara 25 hingga 36 dan kategori kritis jika total skor berada pada rentang 37 hingga 48. Total pertanyaan untuk kategori ini ada 10 pertanyaan.
Berdasarkan Tabel 1, penilaian kategori Sistem  Elektronik  di  suatu  Instansi  Lembaga Tinggi  Negara  Republik  Indonesia  memiliki total  skor  34  yang  berada  pada  rentang  25 hingga  36  termasuk  dalam  kategori  tinggi. Hal  tersebut  berarti  dampak  kerugian  pada lingkup  eksternal  maupun  eksternal  suatu Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara  Republik Indonesia  dapat  terjadi jika  adanya  gangguan pada  layanan  teknologi  informasi  secara khusus  keamanan  informasi.  Oleh  karena itu, kategori  Sistem  Elektronik  bagi  pelayanan
administratif  di  suatu  Instansi  Lembaga Tinggi  Negara  Republik  Indonesia  sangat penting dan diperhatikan.
Tingkat kematangan ditentukan berdasarkan pemetaan skor indeks KAMI 4.0
yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Skor untuk masing-masing area ditentukan  berdasarkan  hasil  kuesioner  dan pemetaan  skor  indeks  sesuai  Tabel  2. Berdasarkan pemetaan skor sesuai pada Tabel 2,  skor  untuk  area  tata  kelola  dapat  dilihat pada Tabel 3.
Tabel 1. Hasil Kuesioner Kategori Sistem Elektronik di SUATU LEMBAGA TINGGI NEGARA Pilihan Jawaban Jumlah Skor A 5 25 B 4 8 C 1 1 Total 34 Tabel 2. Pemetaan Skor Indeks KAMI 4.0 Kategori Pengamana n (KP) Skor Status Pengamanan Tidak Dilakukan Dalam Perencanaa n Diterapka n Sebagian Diterapkan Menyeluruh 1 0 1 2 3 2 0 2 4 6 3 0 3 6 9
Tabel 3. Skor Kematangan Tiap Area Keamanan Informasi di Suatu Lembaga Tinggi Negara
Area Kategori Pengamanan (KP) Status Pengamanan Skor Tidak Dilakukan Dalam Perencanaan Diterapkan Sebagian Diterapkan Menyeluruh Tata Kelola Keamanan Informasi KP1 (8 pertanyaan) 0 0 3 x 2 = 6 5 x 3 =15 21 KP2 (8 pertanyaan) 0 0 4 x 4 = 16 4 x 6 =24 40 KP3 (6 pertanyaan) 0 0 1 x 6 = 6 5 x 9 = 45 51 Total Skor 112 Pengelolaan Risiko KP1 (10 pertanyaan) 0 1 x 1 = 1 4 x 2 = 8 5 x 3 = 15 24
Keamanan Informasi KP2 (4 pertanyaan) 0 0 1 x 4 = 4 3 x 6 = 18 22 KP3 (2 pertanyaan) 0 0 2 x 6 = 12 0 x 9 = 0 12 Total Skor 58 Kerangka Kerja Pengelolaan Informasi KP1 (12 pertanyaan) 0 0 5 x 2 = 10 7 x 3 = 21 31 KP2 (10 pertanyaan) 0 0 5 x 4 = 20 5 x 6 = 30 50 KP3 (7 pertanyaan) 0 2 x 3 = 6 4 x 6 = 24 1 x 9 = 9 39 Total Skor 120 Pengelolan Aset Informasi KP1 (24 pertanyaan) 0 1 x 1 = 1 11 x 2 = 22  12 x 3 = 36 59 KP2 (10 pertanyaan) 0 0 4 x 4 = 16 6 x 6 = 36 52 KP3 (4 pertanyaan) 0 0 2 x 6 = 12 2 x 9 = 18 30 Total Skor 141 Teknologi dan Keamanan Informasi KP1 (14 pertanyaan) 0 0 5 x 2 = 10 9 x 3 = 27 37 KP2 (10 pertanyaan) 0 1 x 2 = 2 4 x 4 = 16 5 x 6 = 30 48 KP3 (2 pertanyaan) 0 0 0 x 6 = 0 2 x 9 = 18 18 Total Skor 103
Berdasarkan  Tabel  3  untuk  area  Tata Kelola  di  suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi Negara  Republik  Indonesia  terdapat  total  22 pertanyaan  yang  terdiri  dari  3  kategori pengamanan  (KP)  yaitu  KP  1,  8  pertanyaan, KP  2  terdiri  dari  8  pertanyaan;  dan  KP  3 terdapat  6  pertanyaan.  Skor  yang  diperoleh untuk  tiap  KP  dapat  dilihat  apada  Tabel 3.Total  skor  yang  diperoleh  untuk  area  ini yaitu 112 sehingga berada pada kategori tinggi.
Pada  area  Pengelolaan  Risiko  di  suatu Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara  Republik Indonesia  terdapat  total  16  pertanyaan  yang terdiri 3 KP yaitu KP 1, 10 pertanyaan; KP 2, 4  pertanyaan;  dan  KP3,  2  pertanyaan.  Ber- dasarkan Tabel 3, dapat dilihat skor untuk tiap KP  dan  total  skor  yang  diperoleh  untuk  area
ini  yaitu  58  sehingga  berada  pada  kategori tinggi. Pada area Kerangka Kerja Pengelolaan Informasi  di  suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi Negara  Republik  Indonesia  terdapat  total  29 pertanyaan  yang  terdiri  3  KP  yaitu  KP  1,  12 pertanyaan; KP 2, 10 pertanyaan; dan KP 3, 7 pertanyaan.  Berdasarkan  Tabel  3,  total  skor yang  diperoleh  yaitu  120  sehingga  berada pada kategori tinggi.
Pada  area  Pengelolaan  Aset  Informasi di  suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara Republik Indonesia terdapat total 38 pertanyaan  yang  terdiri  3  KP  yaitu  KP  1,  24 pertanyaan; KP 2, 10 pertanyaan; dan KP 3, 4 pertanyaan.  Berdasarkan  Tabel  3,  total  skor yang  diperoleh  yaitu  141  sehingga  berada pada kategori tinggi. Pada area Teknologi dan
Keamanan  Informasi  di  suatu  Instansi Lembaga  Tinggi  Negara  Republik  Indonesia terdapat total 26 pertanyaan yang terdiri 3 KP yaitu  KP  1,  14  pertanyaan;  KP  2,  10 pertanyaan;  dan  KP  3,  2  pertanyaan. Berdasarkan  Tabel  11,  total  skor  yang diperoleh  yaitu  120  sehingga  berada  pada kategori tinggi.
Pada  Gambar  2  dapat  dilihat  hasil evaluasi  indeks  KAMI  serta  radar  chart tingkat  kelengkapan  standar  SNI  ISO/IEC 27001.  Hasil  dari  penilaian  indeks  KAMI pada  suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara Republik  Indonesia  dapat  dilihat  pada Gambar  2.  Berdasarkan  Gambar  2,  tingkat kelengkapan  penerapan  standar  ISO/IEC 27001:2013  berada  pada  area  warna  hijau, status kesiapan “ Cukup Baik ”, dan total nilai kelengkapan  yaitu  534.  Selain  itu  dapat dilihat pula Tingkat kematangan untuk kelima area  keamanan  informasi  berdasarkan  pada total skornya. Tingkat kematangan untuk area Tata  Kelola  Keamanan  Informasi  di  suatu Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara  Republik Indonesia  yaitu  III,  tingkat  kematangan
Pengelolaan  Risiko  Keamanan  Informasi  di suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara Republik  Indonesia  yaitu  III+.  Berdasarkan Gambar  2  tingkat  kematangan  Kerangka Kerja  Pengelolaan  Keamanan  Informasi  di suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara Republik Indonesia yaitu II, tingkat kematangan  untuk  area  Pengelolaan  Aset Informasi  di  suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi Negara Republik Indonesia yaitu II sedangkan tingkat kematangan Teknologi dan Keamanan  Informasi  di  suatu  Instansi Lembaga  Tinggi  Negara  Republik  Indonesia yaitu  II+.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka tingkat  kematangan  keamanan  informasi  di suatu  Instansi  Lembaga  Tinggi  Negara Republik  Indonesia  berada  pada  tingkat kematangan pada level II  hingga level III+.
Tahap  selanjutnya  yaitu  memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada setiap area yang  masih  kurang  baik.  Rekomendasi  yang diberikan  pada  area  tata  Kelola  yaitu  mem- perbaiki  dan  menyempurnakan  kelemahan- kelemahan  sistem  manajemen  tata  kelola keamanan informasi di suatu Instansi
Lembaga  Tinggi  Negara  Republik Indonesia; membuat dokumen formal
kebijakan keamanan informasi lalu disosialisasikan  kepada  seluruh  pihak  yang secara  teratur  dipantau  dan  dievaluasi; meningkatkan kesadaran keamanan  informasi di  antara  semua  pemangku  kepentingan melalui  sosialisasi,  pelatihan,  atau  sertifikasi. Untuk  area  Pengelolaan  Risiko,  rekomendasi yang diberikan yaitu menerapkan, meningkatkan dan memperbaiki sistem manajemen  risiko  dan  keamanan  informasi; membuat  rencana  pemulihan  bencana  untuk mengurangi  risiko  dan  mempersiapkan  orang internal  jika  terjadi  ancaman  dan  bencana. Pada  area  Kerangka  Kerja  Pengelolaan, rekomendasi yang diberikan yaitu menerapkan  perangkat  manajemen  keamanan informasi,  contohnya  SMKI,  kebijakan  dan prosedur  untuk  mengontrol,  seperti  formulir dan daftar periksa; meningkatkan  manajemen keamanan informasi sesuai ISO/IEC
27001:2013.  Pada  area  Pengelolaan  Aset Informasi,  rekomendasi  yang  diberikan  yaitu mengembangkan  dan  menerapkan  prosedur manajemen  aset  informasi;  melakukan  survei perencanaan keuangan untuk menilai kelayakan  sistem  baru  yang  akan  diterapkan. Pada area Teknologi dan Keamanan Informasi, rekomendasi yang diberikan adalah  menetapkan  konfigurasi  keamanan seluruh  sistem default untuk  semua  aset informasi dan perangkat jaringan.

## KESIMPULAN
Hasil  evaluasi  dan  analisis  terhadap Lembaga  tinggi  negara  RI  menggunakan Indeks KAMI 4.0 diperoleh status cukup baik. Dengan  standar  ISO  27001  diperoleh  skor tingkat  kelengkapan  penerapan  yaitu  534. Tingkat  kematangan  area  Tata  Kelola  yaitu III,  Pengelolaan  Risiko  berada  pada  tingkat III+,  Kerangka  Kerja  Pengelolaan  pada tingkat  II,  Pengelolaan  Aset  Informasi  pada tingkat  II,  dan  Teknologi  dan  Keamanan Informasi mencapai tingkat II+.
Penelitian  lebih  lanjut  dapat  melakukan analisis  dan  evaluasi  tingkat  kesiapan keamanan  informasi  pada  Lembaga  tinggi negara  RI  menggunakan  kerangka  kerja lainnya antara lain COBIT khususnya dengan Information Security Management Practice.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] I. Gamayanto, “Analysis of Wollongong
City  Council  using  7S’S  of  Galliers  and Sutherland methods,” ComTech: Computer,  Mathematics  and  Engineering
Applications , vol. 8, no. 4, hal. 205 – 213,
2017.
[2] D.  D.  Prasetyowati,  I.  Gamayanto,
S.Wibowo,  dan  S.  Suharnawi,  “Evaluasi manajemen keamanan informasi menggunakan indeks keamanan informasi (KAMI) berdasarkan ISO/IEC
27001:2013 pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,” JOINS (Journal of
Information  System) ,  vol.  4,  no.  1,  hal. 65 – 75, 2019.
[3] R. Sarno dan I. Iffano, Sistem manajemen keamanan informasi berbasis  ISO  27001 .  Surabaya:  ITS Press, 2009.
[4] ISO/IEC 27001:2013, “Information
technology, Security techniques, Information security management systems,
Requirements,” 2022. [Daring]. Available: https://www.iso.org/standard/54534.html
[Diakses: 21 Maret 2023].
[5] V. Arora, Comparing different information security standards: COBIT v s.  ISO  27001 . Qatar:  Carnegia  Mellon
University, 2010.
[6] Kementerian Komunikasi dan Informatika,
“Indeks  Keamanan  Informasi  (KAMI),”
Kementerian Komunikasi dan Informatika , 2013. [Daring]. Available: https://www.kominfo.go.id/index.php/co ntent/detail/3326/Indeks+Keamanan+Inf ormasi+%28KAMI%29/0/kemanan_info rmasi. [Diakses: 23 Juli 2023]. [7] Direktorat Keamanan Informasi, Panduan Penerapan Tata Kelola
Keamanan  Informasi  bagi  Penyelenggara Pelayanan  Publik .  Jakarta:  Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2011.
[8] Direktorat
Keamanan Informasi, PanduanPenerapan  Sistem  Manajemen
Keamanan  Informasi  Berbasis  Indeks Keamanan  Informasi  (Indeks  KAMI) . Jakarta:  Kementerian  Komunikasi  dan
Informatika, 2017. [9] F.  A.  Basyarahil,  “Evaluasi  manajemen keamanan informasi menggunakan
indeks  keamanan  informasi  (KAMI) berdasarkan  ISO/IEC  27001:  2013  pada Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) ITS Surabaya,” Skripsi ,  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2017.
[10] E.  R.  Pratama  dan  A.  R.  P.  Suprapto,
“Evaluasi  tata  kelola  sistem  keamanan teknologi informasi menggunakan indeks KAMI  dan  ISO  27001  (studi  kasus KOMINFO  Provinsi  Jawa  Timur),”
Jurnal Pengembangan Teknologi
Informasi dan Ilmu Komputer , vol. 2, no.
11, hal. 5911 – 5920, 2011.
[11] G. D. S.  Barani, W. H. N. Putra, dan B. S.  Prakoso,  “Analisis  tingkat  kesiapan keamanan informasi menggunakan indeks  kami  (keamanan  informasi)  4.0 (studi  kasus:  dinas  komunikasi  dan informatika  provinsi  Jawa  Timur),”
Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer , vol. 4, no.
9, hal. 3128 – 3224, 2020.
[12] BSSN, “Peraturan Badan Siber dan Sandi  Negara,” BSSN ,  2019.  [Daring].
Available:  https://bssn.go.id/indeks-kami/.
[Diakses: 20 April 2023].