Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS - HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA LAGU “ LAGI SYANTIK ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
Lesson Sihotang 1, Roida Nababan 2 , Besty Habeahan 3
Fakultas Hukum, Unviersitas HKBP Nommensen lesson.sihotang@uhn.ac.id 1 , roida.nababan@uhn.ac.id 2 , besty.habeahan@uhn.ac.id 3

## Info Artikel
Diterima :  14 Februari 2022 Revisi     :  09 Maret 2022 Terbit     :  28 Juni 2022
Key words: Legal Protection, Copyright, Copyright Holder, Statute number. 28
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta, UU No 28 Tahun 2014
Corresponding Author :
Lesson Sihotang 1, Roida Nababan 2 , Besty Habeahan 3 E-mail: lesson.sihotang@uhn.ac.id 1 , roida.nababan@uhn.ac.id 2 , besty.habeahan@uhn.ac.id 3

## Abstract
Copyright  is  an  exclusive  right  owned  by  the  Creator  or  Copyright  Holder  and arises automatically based on a declarative principle consisting of 2 rights, namely economic  rights  and  moral  rights.  The  formulation  of the  problem  is  what  is  the form of legal protection for the author and copyright holder of the song "Lagi Syantik"
for  changes  to  lyrics  without  permission  from  the  copyright  holder? (Study of Decision  No.  82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN  NIAGA  JKT.PST)  and  what  are  the dispute resolution efforts that can be taken to protect copyright holders for song copyright  infringement?  (Study  of  Decision  No.  82/PDT.SUS-  HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST). The results of the research is examined based on existing juridical data and facts, the decision No. 82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) is considered not in accordance with the provisions in Article 9 of Law no. 28 of 2014 concerning  Copyright  regarding  the  absence  of  permission  from  the  Author  or Copyright Holder. The Panel of Judges in their decision stated that Gen Halilintar was not guilty of all legal considerations which according to the author in this case were not in line with Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. In this case the music label Nagaswara as the Plaintiff has also taken non-litigation routes such as mediation but failed and continued with litigation, namely by filing a lawsuit to the Commercial Court.

## Abstrak
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan timbul secara otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  yang terdiri dari 2  hak yaitu hak ekonomi dan  hak moral.  Rumusan  masalah ini  adalah  bagaimana  bentuk perlindungan hukum terhadap Pencipta  dan Pemegang  Hak Cipta  lagu “L agi Syantik ” atas   Perubahan   Lirik   Tanpa   Izin   Pemegang   Hak   Cipta?   (Studi   Putusan   No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN  NIAGA  JKT.PST)  serta  bagaimana  upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk melindungi pemegang hak cipta atas     pelanggaran     hak    cipta     lagu?     (Studi    Putusan     No.     82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN    NIAGA    JKT.PST).    Hasil    penelitian    yaitu    apabila    dikaji berdasarkan  data  dan  fakta  yuridis  yang  ada,  maka  putusan  No.  82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9  UU No. 28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait  tidak adanya izin Pencipta atau Pemegang  Hak  Cipta.  Majelis  Hakim  dalam  amar  putusannya  menyatakan bahwa Gen  Halilintar  tidak  bersalah  dengan  segala  pertimbangan  hukum  yang  menurut Penulis dalam hal ini tidak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini pihak label musik Nagaswara sebagai Penggugat juga telah menempuh jalur  non  litigasi  seperti  mediasi  namun  gagal  dan  dilanjutkan  dengan jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS -

## PENDAHULUAN
Manusia  terlahir  dengan  akal  budi      untuk  berpikir  secara  kreatif  dalam  menciptakan  suatu  karya,  seni, pengetahuan dan teknologi. Hak bagi pencipta untuk mengembangkan karya ciptaannya itu lebih dikenal dengan Hak Cipta ( Copyrights). Tujuan dari hak cipta tersebut adalah untuk untuk memberikan perlindungan kepada hasil kecerdasan, pikiran, dan rnungan seseorang yang selanjutnya akan dikemas dalam bentuk sebuah karya seperti film, musik, ataupun buku 1 .
Perlindungan akan hak cipta tersebut mempunyai konsep perlindungan yang bersifat secara langsung saat ciptaan itu berwujud nyata bahkan tidak melalui proses pencatatan sekalipun 2 .
Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif 3 yang menimbulkan 2 hak terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan diantaranya adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta  adalah  hak eksklusif  Pencipta  atau  Pemegang  Hak Cipta  untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas Ciptaan 4 Hak untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memperoleh pengakuan serta hak berupa pengalihan dan pemberian izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya dengan tujuan memperoleh royalti serta hak moral yang melekat  pada  diri pemilik hak tersebut  yang  tidak dapat  dialihkan  dan bersifat tetap. Sementara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri si pencipta untuk mencantumkan namanya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya  untuk  umum,  mengubah  ciptaannya,  dan  untuk  mempertahankan  haknya  jika  terjadi  hal- hal yang merugikan kehormatannya 5 .
Salah satu ciptaan yang sering dan mudah dinikmati oleh masyarakat adalah musik atau lagu. Hampir seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa senang mendengarkan musik atau lagu 6 . Dengan demikian musik  dan  lagu  merupakan  sebuah  komoditas  yang  memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi 7 .  Musik  bagi  sebagian orang  dapat  berfungsi sebagai  penyembuh,  dan  penyejuk jiwa  manusia 8 .  Lagu sendiri merupakan  karya  yang dilindungi  dan  bersifat  utuh  (merupakan  satu  kesatuan  karya  cipta)  sekalipun  terdiri  atas  unsur  lagu  atau
1 Goldstein, Paul. Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok. Yayasan Obor Indonesia. 1997
2 Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. 2018. Bali: Swasta Nulus. hal. 20.
3 Komang Gede Pradnyan., I Gede Agus Kurniawan, Perlindungan  Hukum Terhadap Pemilik Lagu yang Lagungunya  Diubah Tanpa ijin, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hal. 1729.
4 Lihat Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
5 Lihat Pasal 5 Undang-Undang  No. 28 Tahun 2014
6 Wahyuni, W., & Asina Christina Rosito. (2021). Hubungan Antara Self-Regulated Learning Dan Intensi Penggunaan Media Sosial Pada Remaja Di Kota Medan. Visi Sosial Humaniora, 2(2), 242 – 255. https://Doi.Org/10.51622/Vsh.V2i2.409
7 Riviantha  Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak  Cipta Lagu Dan Musik Di  Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JAKARTA,/2014, hal. 8.
8 Julia, J. Pendidikan Musik: Permasalahan dan Pembelajarannya. 2017. UPI Sumedang Press.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS - HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
melodi,  syair  atau  lirik,  dan  aransemen  termasuk  notasinya  merupakan  ciptaan  yang  dilindungi  dengan  hak cipta 9 .
Dampak  negatifnya  adalah  banyaknya  orang  yang  menyalahgunakan  kemajuan  teknologi  ini  untuk kepentingan  pribadi  dengan  memindahkan  karya  cipta  orang  lain  dalam  bentuk yang  berbeda  tanpa  diketahui oleh pemilik karya tersebut dengan cara mengedit atau mengubah lagu orang lain dan mengunggahnya ke situs media sosial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi 10 .
Pelanggaran  terhadap  Hak Cipta  lagu  dapat  berupa  penggandaan,  memperbanyak lagu  dengan  cara membajak tanpa seizin  pencipta, perubahan lirik, mengubah melodi dan nada dalam lagu yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut 11 . Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi  pemegang  Hak  Cipta  seperti  mempublikasikan  lagu  hasil  aransemen  tersebut  tanpa  adanya  lisensi  atau tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta 12 . W.R. Comish menyebutkan bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Namun ada batasan-batasan tertentu  agar  hasil  kreasi  dan  kekayaan  intelektual  tidak  digunakan  secara  sembarangan,  antara  lain  tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum 13 . Pencipta atau pemegang hak  cipta  tentu  akan  mengalami  kerugian  atas  hak  ekonomi  atau  biasa  disebut “ royalty ” yang seharusnya diperolehnya akibat terjadinya pelanggaran atas karya miliknya.
Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang marak terjadi adalah mengubah lirik lagu tanpa adanya izin  dari pemegang  hak cipta. Pelanggaran  hak cipta  dalam  bentuk ini telah  diatur  sebelumnya  dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .Contoh kasus pelanggaran hak cipta atas lagu yang dinyanyikan ulang dengan melakukan perubahan lirik tanpa izin pencipta dan atau pemegang hak cipta adalah pada lagu “ Lagi Syantik ” yang dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar pada akhir tahun 2018 dan diunggah di kanal Youtube mereka tanpa ada izin sebelumnya dari label musik yang menaungi Siti Badriah yaitu Nagaswara 14 .
Bahkan konten cover song ini juga diunggah tanpa adanya persetujuan dari pencipta lagu sekaligus pemegang hak cipta lagu „ Lagi Syantik ‟ yakni Yogi Adi  Setyawan atau yang lebih dikenal dengan Yogi RPH.
9 Harris Munandar, M.A., Sally Sitanggang. Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 14.
10 Utama, Arya, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 2019. Ganec Swara 13, no. 1. Hal. 78-83.
11 Otto Hasibuan. Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society. 2008. Bandung: PT. Alumni.  hal.
241.
12 Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube, Udayana Master Law Journal, Universitas Udayana, Denpasar, (31 Desember 2017),  Volume 6, Nomor 4. hal 510.
13 Yusran Usnaini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 1.
14 Tribun, https://www.tribunnews.com/seleb/2 020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak- merasa-bersalah, (diakses pada tanggal 27 Maret 2021) : “Ka sus  Hak Cipta Lagu „ Lagi Syantik ‟ , Nagaswara Menilai Gen Halilintar Merasa  Tak Merasa Bersalah. ”
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Adapun  Nagaswara  menggugat  Gen  Halilintar  sebesar  9,5  Milyar  rupiah  secara  material  dan immaterial.  Pihak  Nagaswara  menilai  bahwa  kerugian  tersebut  memang  ada  dan  berupa  kerugian  moril  yang tidak  bisa  diukur  dengan  nilai  uang 15 .  Pada  sidang  putusan  akhir  yang  digelar  pada  tanggal  30  Maret  2020, Majelis  Hakim  menyatakan  amar  putusan untuk  menolak gugatan  yang dilayangkan  oleh  pihak Nagaswara dan menghukum Nagaswara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah) yang termuat dalam Putusan No. 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT.Pst dengan pertimbangan hukum  Majelis  Hakim  antara  lain  bahwa  Gen  Halilintar  mengklaim  bahwa  tidak  memperoleh  keuntungan  dari unggahan cover song tersebut  dan pengubahan pada sejumlah lirik pada lagu “ Lagi Syantik ” .

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan 16 . Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang pada hakikatnya dilakukan secara sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada teori-teori intern tentang hukum, seperti Undang-Undang dan penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis isi ( content analysis). Teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan Perlindungan  Hukum hukum terhadap  pencipta  lagu “ Syantik ” dengan  pemegang  hak cipta  Yogi  Adi Setyawan bersama label musik Nagaswara atas perubahan lirik tanpa izin pemegang hak cipta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu “ Lagi Syanti k” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
Kasus Posisi
1.      Identitas Para Pihak
Identitas pihak Penggugat adalah sebagai berikut:
1.  Nama                      : PT NAGASWARA PUBLISHERINDO
Kedudukan             : Nagaswara Building 3rd  Floor, Jalan Johar, Nomor 4 U, Menteng, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rahayu Kertawiguna selaku  Presiden Direktur;
2. Nama                     : YOGI ADI SETYAWAN
15 Kompas,https://www.kompas.com/hype/read/2 020/03/30/1812 10266/gugatan-ke-gen-halilintar-ditolak-hakim-nagaswara-akan-ajukan- kasasi?page=all, (diakses pada tanggal 27 Maret 2021) : “ Gugatan ke Gen Halilintar  Ditolak Hakim, Nagaswara  Akan Ajukan Kasasi. ”
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 2009  hal. 1.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Tempat tinggal       : Bocoran, RT 002, RW 006, Kelurahan Baran, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
3. Nama                    :  PIAN DARYONO
Tempat tinggal     :  Blok  Indah  Sari,  RT  003,  RW  004,  Kelurahan  Widasari,  Kecamatan  Widasari,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Kesemuanya memberi Kuasa kepadaYosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Josbi Indonesia, Firma Hukum, beralamat di 88 @Kasablanka, Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020.
Identitas Pihak Tergugat sebagai berikut:
1.Nama                      :  HALILINTAR ANOFIAL ASMID
Tempat tinggal       :  Jalan  Duta  Niaga  1,  Nomor  7,  RT  06,  RW  14,  Pondok  Pinang,  Kebayoran  Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Nama                     : LENGGOGENI UMAR FARUK
Tempat tingal        :  Jalan  Duta  Niaga  1,  Nomor  7,  RT  06,  RW  14,  Pondok  Pinang,  Kebayoran  Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Keduanya memberi kuasa kepada Nurul Anifah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Katara Law Firm, beralamat di Belleza BSA 1st Floor, Unit 106, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020.
2.     Tuntutan
I. Dalam Provisi:
1.      Menerima gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2.     Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;
3.  Melakukan       sita       dan/atau       blokir       terhadap       akun/channel       youtube       GenHalilintar (https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTq4cXw)     milik     Tergugat,     sebagai     alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;
4.  Memerintahkan  kepada  Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  untuk  melakukan  permintaan  maaf  kepada  Para Penggugat   dengan   cara   membuat   Video   Permintaan   Maaf   kepada   Para   Tergugat   yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Tergugat;
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS - HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
5.  Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  apabila  Tergugat  lalai  dan/atau  dengan  sengaja  tidak melaksanakan putusan provisi a quo terhitung sejak diputuskannya putusan provisi a quo oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
II. Dalam Pokok Perkara:
Primair:
1.      Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan  perbuatan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang  dengan  tanpa  hak  dan  tanpa  izin  dari  Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3.     Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4.  Menyatakan  perbuatan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  yang  dengan  tanpa  hak  dan  tanpa  izin  dari  Para Penggugat  telah  melakukan  pentranformasian  ciptaan  dan  melakukan  komunikasi  ciptaan  adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, jo.Pasal 9 ayat (2);
5.  Menghukum   Tergugat   I   dan   Tergugat   II   membayar   denda   karena   telah   melanggar   hak   cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
6.  Menyatakan  perbuatan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  yang  dengan  tanpa  hak  dan  tanpa  izin  dari  Para Penggugat  telah  melakukan  fiksasi,  menggandakannya  dalam  bentuk  eletronik/digital,    penerbitan karya  ciptaan  dan  pendistribusian  hasil  pelanggaran  Karya  Cipta  melalui  media  sosial;  adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2);
7.  Menghukum   Tergugat   I   dan   Tergugat   II   membayar   denda   karena   telah   melanggar   hak   cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8.     Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak   dan     tanpa     izin     kepada     Para Penggugat  telah  merubah  lirik,  memproduksi  dan  menyebarluaskan  lagu  Lagi  Syantik  yang  telah
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS - HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) 24
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
dimodifikasi  tersebut  adalah  perbuatan  pelanggaran  hak  cipta  yang  menyebabkan  kerugian  materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;
9.     Menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  untuk  membayar  ganti  kerugian  immateriil  kepada  Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10.   Menghukum  Tergugat  untuk membayar  uang  paksa  (dwangsom),  apabila  Tergugat  I dan  Tergugat  II lalai/dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  isi  putusan  a  quo,  sebesar  Rp5.000.000,00  (  lima  juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara a quo diputus;
11.     Menyatakan bahwa  putusan  a  quo  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu meskipun  ada  verzet,  banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
12.    Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh   biaya yang timbul dalam perkara a quo;
II. Subsidair:
Apabila  Yang  Mulia  Hakim  Ketua Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat  pada Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Para Penggugat  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Negara  Republik Indonesia ( ex aequo et bono);
3. Pertimbangan Hakim
Majelis Hakim Dalam pertimbangan hukumnya, berpendapat bahwa tidak ada ditemukan niat keluarga Gen Halilintar  untuk mendapat  keuntungan  secara  materil sebagaimana  yang  ditudingkan  pihak Nagaswara.  Selain itu, Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan hukum bahwa dilakukannya pengubahan pada sejumlah lirik pada kegiatan cover  song lagu “ Lagi Syantik ” yang dinyanyikan keluarga Gen Halilintar dilakukan  dengan tujuan yang positif yaitu agar lagu tersebut ditonton terlebih dinikmati oleh kalangan anak-anak dan orang tua. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai kasus ini:
a.  Bahwa  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI)  adalah  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  menghimpun mendistribusikan  royalti  untuk  diteruskan  kepada  anggotanya  dan  untuk  kegiatan  pengcoveran,  pencipta mendapatkan by system distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersebut;
b.  Bahwa  WAMI mempunyai kewajiban  untuk menghimpun  dan mendistribusikan  royalti  dan  dari bukti  T.I.2.4 berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa claim terhadap  adanya  pendapatan  dari  cover  lagu “ Lagi  Syantik ” jatuh  kepada  WAMI  bukan   kepada   Para
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Tergugat,  sementara  Para  Penggugat  tidak  bisa  membuktikan  kerugian  yang  dialaminya  akibat  adanya cover lagu “ Lagi Syantik ” yang dilakukan oleh Para  Tergugat;
c.     Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau undang-undang, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
d.  Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat ditolak, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
4.   Amar Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak
Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Provisi:
Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
Dalam Pokok Perkara:
1.      Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2.     Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Niaga No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
Dalam  menyalurkan  kreativitasnya,  kini  manusia  dipermudah  dengan  kemajuan-kemajuan  teknologi sebagai  wadah  untuk  menyalurkan  ide  maupun  gagasannya  tersebut,  misalnya  seperti  kemajuan  pada digitalisasi.  Orang  yang  memiliki  kemampuan  intelektual  dalam  menciptakan  suatu  karya,  memiliki  hak  untuk memperoleh manfaat dari karya tersebut atau lebih sering dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual.
Lagu merupakan suatu bentuk karya cipta yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dikomersilkan, oleh sebab  itu  alangkah  lebih  baiknya  bila  pencipta  mencatatkan  hak  ciptanya.  Fakta  menyebutkan  bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta seperti perubahan lirik, aransemen ulang yang dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Sebab tidak jarang konten  kreator  yang dalam  kegiatan  kreativitasnya mempublikasikan  kontennya  tanpa memproleh  persetujuan tertulis (lisensi) atau bahkan tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.
Begitu  pula  yang  terjadi  dalam  kasus  keluarga  Gen  Halilintar  dengan  label  musik  Nagaswara,  yaitu ketika  anggota  keluarga  Gen  Halilintar  mengunggah video  menyanyikan lagu “ Lagi  Syantik ” pada  kanal
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
youtubenya  tanpa  meminta  persetujuan  sebelumnya  dari  Nagaswara  sebagai  pemegang  hak  cipta  dari  lagu tersebut dan membawa kasus ini hingga ke jalur hukum.
Terkait bukti-bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan dan melalui pertimbangan  hukum Hakim, maka  didapati  dari  keterangan  saksi  yakni  Thariq  Halilintar  dan  Atta  Halilintar  yang  menyatakan  bahwa perbuatan cover song yang dilakukan keluarganya itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bahkan Atta Halilintar siap untuk membuktikan bahwa konten tersebut sama sekali tidak mendatangkan keuntungan secara materil sebagaimana yang digugat oleh pihak label musik Nagaswara. Gugatan perdata ini didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Menurut analisa penulis, apabila  dilihat dari kronologi di atas, maka perbuatan Gen Halilintar tersebut diklasifikasikan  sebagai  bentuk  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  lagu.  Walaupun  di  persidangan  saksi  dari keluarga  Gen  Halilintar  ini  mampu  membuktikan  bahwa  tidak  adanya  keuntungan  yang  diperoleh  dari  konten tersebut, namun tetap saja dalam unggahannya tersebut mereka tidak mencantumkan nama Pencipta dari lagu “ Lagi Syantik ”. Hal tersebut telah diatur ketentuannya dalam Pasal  5 ayat 1  huruf a Undang -Undang Nomor 28 Tahu n  2014  yang  berbunyi, “h ak  moral  hak  yang  melekat  secara  abadi  pada  diri  Pencipta  untuk tetap mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan  pemakaian  Ciptaannya untuk umum. ”
Sebagaimana pada prinsipnya bahwa hak cipta bertujuan untuk menghargai hak ekonomi atas prolehan royalti dan menghargai hak moral atas pencantuman nama pada salinan sebuah karya.
Sebagaimana telah ditentukan mengenai apa saja yang termasuk dengan hak moral, yaitu:
a.  Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  nama  pada    salinan    pemakaian  Ciptaannya  untuk umum;
b.     Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c.     Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d.     Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
e.  Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Berdasarkan  penjabaran  mengenai  hak  moral  tersebut,  maka  menurut  Penulis  pihak  Gen  Halilintar memang  benar  adanya  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  kepentingan  label  musik  Nagaswara  sebagai pemegang hak cipta  lagu “ Lagi Syantik ”. Sebagaimana  ditentukan pada poin a, yaitu  hanya  pihak  yang  memiliki hak atas ciptaan saja yang memiliki pilihan apakah tetap mencantumkan nama ataupun tidak   mencantumkan
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS - HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) 27
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
nama  pada ciptaannya.  Terkait  hal ini,  bahwa  dapat diketahui  hanya  Yogi Adi Setyawan sebagai pencipta atau label  musik  Nagaswara  sebagai  pemegang  hak  cipta  saja  yang  memiliki  hak  untuk  memilih  apakah  akan dicantumkan  namanya  atau  tidak  pada  karyanya  dan  bukanlah  hak  dari  Gen  Halilintar  sebagai  pihak  yang melakukan cover song untuk menentukan hal tersebut.
Kemudian terhadap keterangan Thariq Halilintar yang menyatakan bahwa pengubahan lirik yang dilakukan adalah bentuk modifikasi dan penyesuaian agar lagu tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan, khususnya anak-anak. Menurut penulis, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan label musik Nagaswara, sebab sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 poin yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki kuasa untuk mempertahankan haknya terhadap adanya distorsi, mutilasi, dan modifikasi terhadap suatu karya yang dimilikinya yang merugikan kepentingannya. Maka dari itu, Nagaswara sebagai  pemegang  hak cipta  pada  kasus  ini  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  terkait  kepentingannya  yang dirugikan  atas  tindakan Gen  Halilintar  terhadap  lagu “ Lagi  Syantik ”. Meskipun maksud  dari  dilakukannya modifikasi tersebut adalah baik,  yaitu  agar  lagu  tersebut  dapat  dinikmati  oleh  anak-anak,  namun  hal  tersebut  tetap  merupakan  sebuah pelanggaran dikarenakan tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Pemegang Hak  Cipta  terkait  dan jelas  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  moral  sebagaimana  telah  diatur  dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.
Gen Halilintar juga mengklaim bahwa tidak memperoleh keuntungan komersil apapun dari cover song ini. Menurut pihak Nagaswara, pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebab walaupun pada kenyataannya Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil kegiatan tersebut, namun pastilah terjadi penambahan  subscriber  pada  chanel  youtube  keluarga  tersebut  dan  hal  tersebut  juga  dinilai  sebagai  bentuk keuntungan. Sehingga sudah pasti terjadi penambahan viewers maupun subscriber pada kanal youtube keluarga tersebut.  Youtube  sebagai  platform  digital  dimana  Gen  Halilintar  membagikan  videonya,  memang menjanjikan pemberian uang kepada setiap pemilik akun youtube yang viewersnya sudah mencapai jumlah tertentu.
Hak ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta juga telah diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014, yaitu:
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a.      Penerbitan Ciptaan;
b.      Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS - HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) 28
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
c.      penerjemahan Ciptaan;
d.      pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e.      Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f.       pertunjukan Ciptaan;
g.      Pengumuman Ciptaan;
h.      Komunikasi Ciptaan; dan
i.       penyewaan Ciptaan.
2.      Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3.  Setiap  Orang  yang  tanpa  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan  Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
Menilik  dari  uraian  mengenai  hak  ekonomi  di  atas,  maka  mengenai  pengadaptasian  dan  aransemen terhadap  ciptaannya,  merupakan  hak  dari  Pencipta  maupun  Pemegang  Hak  Cipta.  Dalam  melaksanakan  hak ekonomi tersebut, pihak lain harus terlebih dahulu memperoleh izin berupa izin tertulis yang berbentuk lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Maka jelas mengapa Nagaswara menggugat Gen Halilintar dalam hal ini sebab dalam melakukan cover song tersebut, Gen Halilintar tidak meminta izin sama sekali terhadap Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta lagu “ Lagi Syantik ” terhad ap pengadaptasian lagu tersebut. Maka menurut Penulis, tindakan yang dilakukan oleh Gen Halilintar ini memang merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan wajar bila pihak label  musik  Nagaswara  merasa  kepentingannya  dirugikan  atas  kegiatan  tersebut  dan  mengajukan  gugatan terhadap Gen Halilintar.
Upaya   Penyelesaian  Sengketa   yang  Dapat  Ditempuh  untuk  Melindungi  Pemegang  Hak  Cipta  atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
Sengketa  merupakan  keadaan  ketika  adanya  konflik  antara  individu  atau  kelompok  yang  memiliki kepentingan  yang  sama  atas  objek  kepemilikan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  antara  satu  dan  lainnya. Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  merasa  kepentingannya  dirugikan  adalah  menempuh  upaya  penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian sebuah perkara yang dilakukan antara pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam Pasal 95 ayat 1 Undang- Undang No.  28  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  terhadap  Hak  Cipta  dapat  dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## Gambar 1. Skema Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut UU No. 28 Tahun 2014
Makna dari alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan  atau  lebih  dikenal  dengan  non  litigasi.  Pengaturan  mengenai  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini selanjutnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan beberapa bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:
1.       Konsultasi
Konsultasi merupakan proses penyelesaian yang sifatnya pesonal. Dimana terdapat satu pihak yang disebut klien  dengan  pihak  lain  yang  disebut  konsultan.  Dalam  hal  ini,  konsultan  betugas  untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan klien.
2.      Mediasi
Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dimana di dalam prosesnya terlibat pihak ketiga  yang  disebut mediator yang sifatnya netral  dan tidak memihak dimana keputusan  mengenai penyelesaian sengketa tetap  disepakati oleh  kedua  belah  pihak yang bersengketa, bukan mediator.
3.      Negosiasi
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Negosiasi   merupakan   proses   penyelesaian   sengketa   yang   melibatkan   kedua   belah   pihak   yang bersengketa melalui cara musyawarah atau  diskusi secara  langsung dan  hasilnya  dapat diterima  oleh kedua belah pihak.
4.      Konsiliasi
Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dimana di dalam prosesnya terlibat pihak ketiga yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dimana dalam prosesnya, dilakukan di tempat terpisah dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan di antara  kedua belah  pihak dengan  tetap   berfokus   agar  tercapainya  kesepakatan  dan  pesetujuan  antara  para  pihak  yang bersengketa.
5.      Arbitrase
Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara  tertulis  oleh  kedua  belah  pihak.  Proses  penyelesaian  sengketa  ini  menyerupai  penyelesaian sengketa ajudikatif, dimana sengketa diputus oleh pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis arbiter dan putusan tersebut bersifat final.
Jalur non litigasi dapat ditempuh terlebih dahulu dengan berbagai kelebihannya, para pihak dapat memilih jalur  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  non  litigasi  dengan  metode  negosiasi,  mediasi  ataupun  arbitrase. Pedoman mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa saja, namun juga terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Sementara penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan juga dapat dilakukan dalam dua upaya, yaitu:
1.       Secara perdata
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan ganti rugi terhadap pihak yang karena tindakannya yang berupa perbuatan melawan hukum  mengakibatkan kerugian bagi  kepentingan  orang  lain.  Gugatan  perdata  ini  hanya  dapat  dilakukan  ke  Pengadilan  Niaga  sebagaimana merujuk pada Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Diperjelas kembali dalam ayat 3 bahwa tidak ada pengadilan lain yang berwenang mengadili perkara mengenai hak cipta selain Pengadilan Niaga. Tata cara gugatan secara perdata diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang berisi tujuan pengajuan, pencatatan dan penetapan hari sidang serta waktu pemberitahuan dan pemanggilan para pihak.
2.      Secara Pidana
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Mengenai pelanggaran hak cipta khususnya pada hak ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi:
1.    Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a.      penerbitan Ciptaan;
b.      Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c.      penerjemahan Ciptaan;
d.      pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e.      Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f.       pertunjukan Ciptaan;
g.      Pengumuman Ciptaan;
h.      Komunikasi Ciptaan; dan
i.       penyewaan Ciptaan.
2.   Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3.   Setiap  Orang  yang  tanpa  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan  Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
Pemaparan  di  atas  menjelaskan  bahwa  upaya  pidana  dapat  digunakan  untuk  semua  tindakan  yang melanggar  hak ekonomi Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dengan  dasar  tidak memiliki  izin.  Maka  mengenai sanksinya telah diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,  yaitu:
1.    Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2.   Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3.   Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS - HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) 32
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4.   Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan upaya pidana dinilai lebih efektif dibandingkan apabila dengan upaya perdata. Mengenai kasus yang terjadi di antara label musik Nagaswara dan Gen Halilintar ini, maka dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian sengketa yang digunakan oleh kedua belah pihak adalah melalui jalur pengadilan  (litigasi).  Sebab  sebagaimana  faktanya,  bahwa  gugatan  tersebut  dilayangkan  ke  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Kemudian upaya yang digunakan sebagai proses penyelesaian sengketa tersebut adalah upaya perdata. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta pada tuntutan yang diberikan pihak label musik Nagaswara dalam gugatannya terhadap Gen Halilintar yaitu berupa ganti rugi sebesar 9,5 Milyar. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan perlindungan bagi pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, maka dapat meminta ganti kerugian sepanjang sejumlah kerugian yang dialaminya. Dalam hal ini label musik Nagaswara sebagai pemegang hak cipta sekaligus  pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas  tindakan cover  song  yang  tidak memiliki  izin  atau  lisensi yang diberikan  oleh  pihak Nagaswara tersebut, meminta ganti kerugian materil sebesar 9,5 Milyar terhadap Gen Halilintar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan  pembahasan tentang  Perlindungan Hukum  Terhadap Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta Lagu “ Lagi Syantik ”, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
Perlindungan hukum terhadap musik atau lagu telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dari  suatu  lagu.  Keluarga  Gen  Halilintar  pada  akun  YouTubenya  (Ginting, 2020) dimana telah dilakukannya pengubahan pada beberapa  lirik lagu “ Lagi Syantik ” yang hak ciptanya dipegang oleh  label musik Nagaswara.  Sehingga  perbuatan  tersebut  jelas  telah  melanggar  hak moral dan  hak ekonomi yang dimiliki Nagaswara sebagai pemegang hak cipta. Dasar hukum apabila digugat melalui upaya perdata adalah Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, apabila secara pidana bagi tindakan
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
E-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
cover version yang melanggar ketentuan dalam Pengaturan Hak Cipta dapat dijerat dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Diharapkan  Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  dapat  melakukan  pembaharuan  hukum  mengenai pengaturan  Hak  Cipta  agar  mengikuti  perkembangan  saat  ini.  Terutama  mengenai  ketegasan  terkait  adanya ketentuan  agar  wajib  melakukan  pencatatan  hak  cipta  bagi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  terhadap karyanya agar terhindar dari ketidakpastian hukum apabila terjadi pelanggaran terkait karya tersebut di kemudian hari. Diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam mendapatkan lagu. Sebelum mendapatkan atau menikmati sebuah lagu atau musik.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, A. A. M. S., & Mirah, A. A. (2017).  Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(4)(508 – 520). Dharmawan, N. K. S. (2018). Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia. Swasta Nulu.
Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3), 579. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.579-596
Goldstein, P. (n.d.). Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok. Yayasan Obor Indonesia.
Hasibuan, O. (2008). Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society. PT. Alumni. Isnaini, Y. (2009). Hak cipta dan tantangannya di era cyber space. Ghalia Indonesia. Julia, J. (2017). Pendidikan musik: Permasalahan dan pembelajarannya. UPI Sumedang Press. Kompas. (2021). Gugatan ke Gen Halilintar Ditolak Hakim, Nagaswara Akan Ajukan Kasasi. Munandar,  H.,  &  Sitanggang,  S.  (2008). Mengenal HAKI Hak  Kekayaan Intelektual Hak  Cipta. Paten, Merek, dan  Seluk Beluknya. Erlangga.
Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, (2014). Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, (2014).
Puti Chaidir, K. A., Mayana, R.  F., & Ramli, T. S.  (2020). PELINDUNGAN HUKUM  TERHADAP MEREK TERKENAL (WELL-KNOWN MARK) ATAS PASSING OFF PADA DIGITAL PLATFORM MARKETPLACE. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 8(11), 1688.
https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p03 Putra, R.  (2014). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di media internet: analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009.
Siambaton, T., & Tarigan, Y. L. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak. Visi Sosial Humaniora, 1(2), 143 – 154. http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/83
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo. Tribun.  (n.d.). “ Kasus   Hak  Cipta  Lagu „ Lagi Syantik ‟ , Nagaswara Menilai  Gen  Halilintar Merasa Tak  Merasa Bersalah. ” Retrieved   March   27,   2021,   from   https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi- syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah
UTAMA, A., TITAWATI, T., & LOILEWEN, A. F. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004. GANEC SWARA, 13(1), 78. https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65
Wahyuni,  W., & Asina Christina  Rosito.  (2021).  HUBUNGAN ANTARA  SELF-REGULATED  LEARNING  DAN INTENSI PENGGUNAAN MEDIA  SOSIAL  PADA  REMAJA  DI  KOTA  MEDAN. Visi  Sosial  Humaniora,  2(2),  242 – 255. https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.409