Vol 1, No 1, 2021, 27-35

## Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat

## Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce)
Yusnani Hasyimzum Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung yus_zoem@yahoo.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 8 Mei 2021 Direvisi pada 16 Juni 2021 Disetujui pada 2 Juli 2021

## Abstract
Children,  both  boys  and  girls,  are  considered  state  assets  because they  represent  the  nation's  future  generation.  Children's development  and  growth  require  special  consideration  and protection on the part of parents, family, society, nation, and state. Children's  constitutional  rights  are  regulated  in  the  1945 Constitution,  which  guarantees  the  welfare  of  every  citizen, including  protection  against  violations  of  children's  rights,  which are considered human rights. Every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to be protected from violence and discrimination, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; additionally, every child has the right to  survival,  growth,  and  development,  as  well  as  the  right  to  be protected  from  violence  and  discrimination;  The  issue  is  why  the constitutional rights of children who have been neglected as a result of  divorce  have  not  been  fully  complied  with  and  what  legal safeguards have the government implemented to reduce the number of child neglect victims.
Keywords: Children's Constitutional Rights, Child Abandonment, Divorce
How to cite: Hasyimzum,Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait  Penelantaran  Akibat  Perceraian. Jurnal Ilmiah Hukum  dan Hak Asasi Manusia , 1(1), 27-35.

## 1. Pendahuluan
Perkawinan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melangsungkan hidupnya dan berkembang dengan  mewujudkan  keluarga  sakinah  mawwadah  warohmah  .  Dalam  Pasal  1  Undang-undang Perkawinan  nomor 1 Tahun 1974,menyatakan  perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Keluarga adalah sekelompok kecil yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 1
Keluarga  juga  diartikan  sebagai  kelompok  primer  yang  penting  dalam  tatanan  masyarakat  yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. 2 Struktur keluarga yang ideal adalah keluarga yang  terdiri  dari  suami  sebagai  kepala  keluarga,  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga,  dan  anak  sebagai anggota  keluarga. 3 .  Dalam  keluarga  Suami    merupakan  kepala  keluarga    memiliki  kewajiban  untuk menafkahi anggota keluarganya. Apabila salah satu anggota keluarga melanggar hak anggota keluarga lainnya serta tidak menjalankan kewajibannya maka akan timbul suatu masalah dalam  keluarga, dari masalah  yang  kecil  sampai  masalah  besar  dan  tidak  jarang  berakhir  dengan  perceraian  diantaranya
1 Waluyadi, (2009), Hukum Perlindungan Anak, Bandung:Mandar Maju, hlm. 1.
2 William Goode J, (1995), Sosiologi Keluarga, Jakarta:Bumi Aksara, hlm. 107.
3 Muhammad Syaifullah, 2016, Penelantaran Ayah Terhadap Anak (Dalam Prespektif Hukum Islam dan UU Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga),  Skripsi ,Jakarta:UIN  Syarif Hidayatullah, hlm.1.
akibat dari tindak kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya , yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering kali berakhir pada pemidanaan atau perceraian.
Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antar suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukupnya alasan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali. 4 Alasan terjadinya perceraian  dilandasi  dengan  pertimbangan  moral,  agama,  kondisi  ekonomi,  dan  alasan  lainnya. Perceraian bisa dilakukan secara hukum maupun dengan diam-diam dan terkadang ada kasus dimana salah satu pasangan (suami/istri) meninggalkan keluarga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 5
Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat perceraian yang tinggi di dunia. Hal ini bisa dilihat dalam tabel 1.0. tentang angka perceraian di Indonesia dari tahun 2014-2016.
Tabel 1. Angka Perceraian di Indonesia
Sumber: Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (2016)
Tingginya  peningkatan  angka  perceraian  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya penelantaran anak dan suami/istri. Penelantaran dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupakan stafbaar feit atau delic yaitu perbuatan yang dilarang dalam peraturan hukum pidana Indonesia, dan bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana. 6
Kasus Penelantaran Anak menjadi masalah serius yang terus menunjukkan peningkatan. Kasus-kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam, kasus yang dominan adalah kasus anak jalanan, pembuangan dan penelantaran bayi serta anak telantar karena orang tua bekerja. 7 Penelantaran lebih cenderung dialami oleh anak-anak hasil dari perkawinan, 8 Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dalam pasal 1 menegaskan” anak adalah setiap orang yang belum berusia 18  tahun  dan  yang  masih  dalam  kandungan.  Anak  banyak    menjadi  korban  penelantaran  adalah terganggunya kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan  sosial. Selain itu  Sikap dan
4 Soemiyati, (1982), Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  UUP  (Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan), Yogyakarta:Liberty, hlm. 30.
5 Hurlock,  E.B.  (1994), Psikologi  Perkembangan,  Suatu  Pendekatan  Sepanjang  Rentang  Kehidupan, Jakarta:Erlangga, hlm 83.
6 Satria Heryanto Joewono, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga, skripsi , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, hlm. 24.
7 KPAI, (2014), Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi dalam http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi diakses tanggal 17 Oktober 2018.
8 Putu Sarasita Kismadewi, (2017), Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1.
344,237 347,256 365,633 330,000 340,000 350,000 360,000 370,000 2014 2015 2016 Tabel 1.0.
Perceraian
Perceraian
kondisi kesehatan istri sebagai ibu sering kali mempengaruhi sikap dan kesehatan anaknya. 9 Akibatnya, anak mengalami kerugian fisik dan kerugian psikologis. Kerugian fisik yang diderita oleh anak yang terlantar berupa kekurangan asupan gizi pada anak. Selanjutnya kerugian psikologis yang diderita oleh anak  yaitu  kepribadian  tapal  batas,  fobia  sosial,  anak  menjadi  nakal  tidak  terkontrol,  dan  gangguan perilaku lainnya. 10 Perempuan dan anak yang terlantar sering kali menjadi korban kejahatan seksual, fisik ataupun eksploitasi karena kondisi psikis dan kesehatan mereka yang terganggu.
Tabel 2. Jumlah Anak Terlantar Di Beberapa Provinsi Di Indonesia
Sumber :
Badan Pusat Statistik, 2018
Tabel 3. Kasus Penelantaran Perempuan Tahun 2015-2016
Sumber :SIMFONI-PPPA,KPPA dalam Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia, 2016.
Masalah terkait penelantaran istri dan anak sudah menjadi masalah internasional yang telah menyita perhatian negara-negara anggota PBB. Sehingga untuk memberantas kekerasan perempuan dan anak berupa  penelantaran  rumah  tangga,  PBB  memasukkan  permasalahan  ini  ke  dalam Sustainable Development Goals nomor 5 tentang “Kesetaraan Gender”, nomor 4 tentang “Pendidikan Berkualitas”, dan nomor 16 tentang “Pembangunan, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh”, 11 hal ini menandakan bahwa negara yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan dan keberlangsungan hidup warganya harus  berkomitmen  dalam  memberikan  perlindungan,  pengembangan  dan  solusi  kepada  korban penelantaran rumah tangga.
9 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik,(2017) Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia, Op.Cit. hlm. 21.
10 Astrid  Fransisca  Natalia  R,  (2008), Kerugian  Yang  Diderita  Anak  Sebagai  Akibat  Tindak  Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua, Fakultas Hukum UAJY, hlm 10.
11 United Nations Sustainable Development Goals, dalam https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ diakses tanggal 13 Oktober 2018.
135,787 17,636 14,702 113,859 2907 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Jawa Barat Lampung
Jawa Timur Jawa Tengah Kalimantan Tengah
2015-2016 194 902 0 200 400 600 800 1000 Penelantaran 2015 2016
Di Indonesia, sudah terjadi 1096 kasus penelantaran istri pada rentang waktu tahun 2015-2016 12 , dan telah terjadi 1092 kasus penelantaran anak ditahun 2016. 13 Perbuatan penelantaran merupakan hal yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Selanjutnya, larangan penelantaran anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Indonesia sudah memberikan pernyataan perihal larangan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tindakan penelantaran rumah tangga yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-undang nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seakan-akan tidak dihiraukan oleh pasangan suami-istri dan masyarakat serta tidak disikapi dengan tepat oleh pemerintah. Hal ini terbukti dari tingginya angka penelantaran anak dan perempuan di Indonesia serta angka kejahatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelantaran rumah tangga. Selain itu, kurangnya perhatian dari pihak yang berwajib berdampak pada ketidaktegasan dan ketidaktepatan penanganan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait 14 dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Polri.
Berdasarkan Paparan di atas  permasalahan  dalam penelitian ini  adalah :
1. Mengapa hak-hak konstitusional anak berkaitan dengan penelantaran akibat perceraian belum terpenuhi secara maksimal....?
2. Apa saja upaya perlindungan  hukum yang telah dilakukan  pemerintah untuk mengurangi jumlah korban penelantaran anak..?

## Tujuan  Penelitian
1. Terpenuhinya Hak –Hak konstitusional anak  sesuai dengan apa yang termuat dalam UUD 45 dan Undang-Undang yang  terkait.
2. Menemukan langkah yang tepat dalam melindungi dan mengayomi anak –anak  berkaitan dengan korban penelantaran anak sehingga terwujudnya anak- anak bangsa yang berkualitas.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengkajian yang digunakan adalah metode kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Penelantaran Anak di Indonesia
Salah  satu  faktor  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  penelantaran  terhadap  anak  adalah  faktor ekonomi, dimana angka kemiskinan di Indonesia terbilang tinggi yaitu mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen) dari total populasi ditahun 2018. 15 Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh kemiskinan dan beban ekonomi yang ditanggungnya, 16 namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena berakibat terjadinya penelantaran anak. WHO menyatakan penelantaran  anak  merupakan  suatu  tindak  kekerasan  kepada  anak  yang  diartikan  sebagai  tindakan melepaskan  tanggung  jawab  dan  klaim  atas  keturunan  dengan  cara  ilegal.  Sehingga  anak  yang
12 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik,(2017) Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia, Op.Cit. hlm. 55.
13 Ibid, hlm. 75.
14 Putu Sarasita Kismadewi, (2017), Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Op.Cit, hlm. 5.
15 Detik  Finance  ,  28  Juli  2018, Data  Kemiskinan  RI  5  Tahun  Terakhir  Menurut  BPS dalam https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-tahun-terakhir-menurut-bps diakses tanggal 13 Oktober 2018.
16 Sunandar,  (2017),  “ Tinjauan  Terhadap  Penelantaran  Anak  di  Kaluku  Bodoa  Menurut  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak”,Skripsi, Makassar:  UIN  Alauddin Makassar, hlm. 6.
ditinggalkan  dan  tidak  diurus  oleh  orangtuanya  disebut  sebagai  anak  terlantar 17 .  Beberapa  contoh bentuk penelantaran dapat dilihat dalam tabel 4. berikut:
Tabel 4. Data Kasus Anak Terlantar
Sumber : Bank Data Perlindungan Anak KPAI, 2016.
Tabel 5. Karakteristik Anak Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur
Sumber : SIMFONI-PPPA,KPPA dalam Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia, 2016.
Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Kementerian Sosial, hingga Agustus 2017 tercatat ada 16.290 orang. 18 Anak-anak tersebut sangat rentan menjadi korban kejahatan di jalanan.  oleh karenanya  perlu kebijakan yang tepat dari Pemerintah untuk menangani dan melindungi korban penelantaran. 19 Korban
17 Ibid, hlm. 19
18 Ambaranie Nadia Kemala, Mensos Optimis Target Indonesia Bebas Anak Jalanan Tercapai, dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/18315131/mensos-optimistis-target-indonesia-bebas-anak- jalanan-tercapai diakses 21 Oktober 2018
19 KPAI, (2014), Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi dalam http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi diakses tanggal 17 Oktober 2018.
54 94 160 276 221 39 154 173 522 261 69 237 184 371 438 84 223 263 461 360 74 182 345 538 374 63 124 181 267 227 0 100 200 300 400 500 600 Anak Terlantar (Masalah Kesejahteraan)
Korban Penelantaran Ekonomi Korban Trafficking dan Eksploitasi Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan dan Napza 2011
2012 2013 2014 2015 2016 60% 13% 27% Kriteria Umur 13-17 0-5 6-12
penelantaran  rumah  tangga  tidak  hanya  anak,  namun    istri  juga  cenderung  menjadi  korban  dari perbuatan penelantaran rumah tangga. 20

## Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Korban Penelantaran di Indonesia
Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar  1945  dan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Perlindungan  anak  yang  dimaksud  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. 21 Perlindungan  hukum  bagi  anak  terlantar tertuang  dalam  Pasal  34  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh Negara. Upaya perlindungan hukum bagi anak terlantar adalah sebagai berikut:
1. Bilamana  anak  tersebut  ditelantarkan  oleh  ayahnya,  maka  anak  tersebut  berhak  mendapatkan perlindungan dari ibunya;
2. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluarga terdekatnya;
3. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan  dari  dinas  sosial,  di  dinas  sosial  anak  dirawat  dan  dipelihara  sebagai pertanggungjawaban pemerintah. 22
Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya penelantaran anak diatur dalam Pasal 76B Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa,
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”
1. Apabila salah satu atau kedua orang tua anak melakukan perbuatan penelantaran, maka berdasarkan Pasal 77B Undang-undang a quo, salah satu atau kedua orang tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Pemidanaan merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan masalah, namun efek yang ditimbulkan oleh pemidanaan dapat menumbuhkan rasa takut dan jera kepada para pelaku. Selain upaya hukum berupa ancaman pidana, dalam Pasal 59A Undang-undang a quo, anak yang menjadi korban penelantaran rumah tangga akan mendapatkan perlindungan khusus berupa Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Selain itu, kehidupan dalam berumah tangga juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  mengatur  mengenai  larangan  serta hukuman  bagi  suami  atau  istri  yang  melakukan  kekerasan  kepada  pasangan  atau  anak-anaknya. Menurut Pasal 49 Undang-undang a quo , menyatakan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00.(Lima belas juta rupiah).
Sanksi pidana penjara dan denda merupakan hukuman yang memiliki kekuatan memaksa dimana setiap pelaku  kejahatan  harus  memenuhi  pidana  yang  telah  didakwakan  kepadanya.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya,  pidana  penjara  dan  denda  masih  memiliki  kelemahan,  dimana  hampir  di  setiap hukuman yang didakwakan terdapat pidana penjara. Hal ini menunjukkan, seolah-olah pidana penjara
20 Fauziah  Retnani,  (2013), Pertanggungjawaban  Pidana  Suami  yang  Menelantarkan  Dan  Melakukan Kekerasan  Psikis  Terhadap  Istri  Ditinjau  Dari  Undang-undang  No  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Op.Cit, hlm. 9.
21 Putu Sarasita Kismadewi, (2017), Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Op.Cit, hlm 3.
22 Ibid, hlm. 10.
merupakan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan. 23 Selain pidana penjara, pelaku  kejahatan  sering  kali  diwajibkan  untuk  membayar  denda  dengan  nominal  yang  besar  dan menguras  harta  benda  pelaku  dan  cukup  untuk  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku.  Akan  tetapi, pidana denda juga memilki kelemahan yaitu :
1) Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua,  teman/kenalan  baik  dan  lainnya)  sehingga  pidana  yang  dijatuhkan  tidak  secara  langsung dirasakan  oleh  terpidana  sendiri.  Hal  mana  membawa  akibat  tidak  tercapainya  sifat  dan  tujuan pemidanaan  untuk  membina  si  pembuat  tindak  pidana  agar  menjadi  anggota  masyarakat  yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawab perbuatannya;
2) Pidana  denda  juga  dapat  membebani  pihak  ketiga  yang  tidak  bersalah,  dalam  arti  pihak  ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut;
3) Pidana  denda  ini  lebih  menguntungkan  bagi  orang  yang  mampu,  karena  bagi  mereka  yang  tidak mampu  maka  berapa  pun  besarnya  pidana  denda  tetap  merupakan  beban  atau  masalah,  sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;
4) Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara 24
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  10  Undang-undang a  quo menyebutkan  bahwa  korban mempunyai hak untuk mendapatkan:
1) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya
2) .Menolak  restitusi  untuk  kepentingan  pelaku  (tidak  mau  diberi  restitusi  karena  tidak memerlukannya);
3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; dan
5) Mendapat hak miliknya kembali
Pada kenyataannya, tempat pembinaan dan  perlu pengawasan aparat penegak hukum  di daerahnya agar hasil binaan pada anak- anak dapat maksimal dalam mengembalikan keadaan menjadi lebih baik . untuk pelanggaran yang dilakukan kedua orang tua . atau ayah, ibu yang bercerai . dan telah melakukan pelanggaran hukum  dalam UU. Perlindungan anak  maka sanksi tersebut  bertujuan  menyadari dan tidak melakukan lagi perbuatannya sebagai orang tua  dan untuk anak-anak korban penelantaran perlu bimbingan  dari  dinas  sosial  untuk  membina  dan  memulihkan  kembali  kondisi  anak-anak  terlantar menjadi lebih baik dan sejahtera.

## 4. Penutup
1. Perlindungan korban penelantaran di Indonesia dalam segi kebijakan sudah diatur dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang- undang  Nomor 35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  perjalanan  penegakan  hukum yang terkait erat dengan tugas para aparat penegak hukum yang bersikap  tegas, dan jika di lapangan tentu kekurangan dan kelebihan dapat dikuatkan dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi setempat(seperti Peraturan daerah) yang dapat mendukung lancarnya kegiatan di lapangan . karena peraturan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk dapat memahami dan mendukung peraturan yang ada untuk dapat dipahami dan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.
2. Dinas sosial sebagai pendamping anak-anak korban penelantaran dalam lingkup perceraian  yang bertugas  membina  anak-  anak  yang  ada  di  daerah  sampai  ke  pelosok    untuk  lebih  efektif memberikan masukan dan menjelaskan  hak-hak  konstitusional dan  perlindungan bagi anak –anak terlantar sebagai generasi penerus Bangsa yang berkualitas.
23 M.Ekaputra, (2012), Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana Di Indonesia, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.7
24 Niniek  Suparni, (2007) Eksistensi  Pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan, (Jakarta:  Sinar Grafika,), hlm. 67-68.

## Saran
1. Pemerintah  hendaknya lebih aktif dan partisipatif dalam mengambil langkah dalam memenuhi hak anak-anak  terlantar  dan  orang  tua    kesejahteraannya  selaku  korban  dengan  cara  pencegahan  dan penanggulangan  seperti  perlindungan  diri  dan  pencegahan  kekerasan  penelantaran  kepada  anak sejak dini yang dikoordinasikan oleh sekolah dan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pemerintah juga harus memperbaiki infrastruktur fasilitas rehabilitasi dan memberikan pelatihan dan pendampingan  kepada  korban  penelantaran  agar  korban  dapat  melanjutkan  hidup  serta  memiliki keterampilan agar dapat menghasilkan nafkah secara mandiri.

## Referensi
Astrid  Fransisca  Natalia  R.  (2008). Kerugian  yang  di  Derita  Anak  Sebagai  Akibat  Tindak  Pidana Penelantaran oleh Orang Tua. Fakultas Hukum UAJY. dalam http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari- Detik Finance , 28 Juli 2018, Data Kemiskinan RI 5 Tahun Terakhir Menurut BPS dalam Fauziah  Retnani.  (2013).  Pertanggungjawaban  Pidana  Suami  yang  Menelantarkan  dan  Melakukan Kekerasan  Psikis  terhadap  Istri  Ditinjau  Dari  Undang-undnag  No  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(2).
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5- https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ diakses tanggal 13 Oktober 2018. Hurlock,  E.B.  (1994). Psikologi  Perkembangan,  Suatu  Pendekatan  Sepanjang  Rentang  Kehidupan. Jakarta. Erlangga.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dan  Badan  Pusat  Statistik.  (2017). Statistik  Gender  Tematik-Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia. Jakarta. KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Khairullah, Elidar dan Sahara. (2017). Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang . Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1). KPAI, (2014), Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi La jamaa. (2008). Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Surabaya. PT Bina Ilmu.
M.Ekaputra.  (2012). Pidana  Hudud  Sebagai  Alternatif  Pembaharuan  Sanksi  Pidana  di  Indonesia. Disertasi  Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, Medan.
Muhammad Syaifullah. (2016). Penelantaran Ayah Terhadap Anak (Dalam Prespektif Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.
Nadia  Kemala  Ambaranie, Mensos  Optimis  Target  Indonesia  Bebas  Anak  Jalanan  Tercapai  dalam https://nasional,kompas.com/read/2017/11/20/18315131/mensos-0ptimist-target-indonesia- bebas -anak-jalanan-tercapai diakses 21 Oktober 2018 Niniek Suparni. (2007). Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Sinar Grafika
Putu  Sarasita  Kismadewi.  (2017). Pertanggungjawaban  Pidana  Orang  Tua  yang  Menelantarkan Anaknya  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,. Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
regulasi-hingga-implementasi diakses tanggal 17 Oktober 2018.
Satria Heryanto Joewono. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga.
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
Soemiyati. (1982). Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakart.Liberty. Sunandar. (2017). Tinjauan terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Makassar.UIN Alauddin Makassar.
tahun-terakhir-menurut-bps  diakses tanggal 13 Oktober 2018. Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung. Mandar Maju. William Goode J. (1995). Sosiologi Keluarga. Jakarta. Bumi Aksara.