Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 43-47| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3084.43-47

## PENGATURAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA
Gusti Ngurah Sudarma Yuda, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspa Sutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia haman@gmailcom, budiarthaputu59@gmailcom, puspa@gmailcom

## Abstrak
Penanaman  modal  atau  investasi  memiliki  fungsi  yang  teramat  penting  perihal  akan  meningkatkan perkembangan keadaan perekonomian negara. Penanaman modal ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dunia  usaha  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Penelitian  bertujuan  untuk  menjelaskan pengaturan perjanjian pendirian perusahaan penanaman modal asing diera otonomi daerah dan mendeskripsikan penyelesaian  sengketa  dalam  penanaman  modal  asing.  Metode  Penelitian  menggunakan  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  masalah  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan keberadaan PMA pada masa otonomi daerah kebijakan yang diambil BKPMD/ BPM Provinsi Bali guna menarik para investor dalam melakukan suatu investasinya di daerah Bali khususnya maka BKPMD/BPM Provinsi Bali masih berpedoman pada Surat Deputi Bidang Pengembangan Pengusahaan Nasional BPM Nomor S-35/DU-5BKPM/2001  tentang  bidang  promosi  dan  kerjasama  internasional  penanaman  modal  dan penyelesaian  sengketa  bagi  penanaman  modal  asing  yang  melakukan  pelanggaran  menurut  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ditempuh dengan cara di luar peradilan  umum ( non  litigasi ) melalui  arbitrase  dan cara melalui peradilan ( litigasi ).
Kata kunci: Modal, Penanaman Modal Asing, Pendirian Badan Usaha

## Abstract
Investment  has  a  very  important  function  in  terms  of  improving  the  development  of  the  state's  economy.  This investment  is  an  activity  carried  out  by  the  business  world  in  order  to  improve  the  standard  of  living  of  the community.  The  research  aims  to  explain  the  arrangement  of  agreements  for  the  establishment  of  foreign investment  companies  in  the  era  of  regional  autonomy  and  to  describe  the  settlement  of  disputes  in  foreign investment.  The  research  method  was  normative  legal  research  with  a  problem  approach  using  a  statutory approach and a conceptual approach. The data sources used were primary and secondary legal materials. The results of this study indicatde the existence of PMA during the regional autonomy era, the policies taken by the Bali  Provincial  BKPMD  /  BPM  to  attract  investors  to  invest  in  the  Bali  area,  especially  the  Bali  Province BKPMD / BPM are still guided by the Letter of the Deputy for National Entrepreneurship Development, BPM Number  S-35.  /  DU-5BKPM  /  2001  concerning  the  field  of  promotion  and  international  cooperation  in investment and dispute resolution for foreign investment who commit violations according to Law Number 25 of 2007  is  pursued  by  means  outside  the  general  court  (non-litigation)  through  arbitration  and  through  the judiciary ( litigation).
Keywords: Capital, Foreign Investment, Establishment of Business Entities

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah menjalin hubungan dengan berbagai negara untuk memperoleh pinjaman ekuitas dan kerja sama  dalam  penanaman  modal  keseimbangan  kebijakan  luar  negeri  dan  strategi  manajemen  yang bebas dan aktif harus diupayakan dengan baik Manajemen harus mencari antara lain bentuk investasi yang memberikan harapan keuntungan setinggi-tingginya (Kartasapoetra, Kartasapoetra, Kartasapoetra, & Setiady, 2005) .
Sehubungan  dengan  kepastian  hukum,  Indonesia  saat  ini  sedang  menghadapi  tantangan  berat dimana  perkembangan  yang  cepat  dalam  pasar  global  sering  kali  menyebabkan  hukum tertinggal  di belakang, perkembangan dan pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan hukum yang memadai agar  tidak  terjadi  kerancuan-kerancuan  dalam  menciptakan  suatu  bisnis  yang  sehat (Zaini,  2012); (Hapsari, 2019) . Dalam upaya menanggulangi ketertinggalan hukum maka saran yang harus ditempuh
oleh  pihak  pemerintah  adalah  dengan  mengeluarkan  deregulasi  di  berbagai  bidang  perekonomian. Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999  sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda)  kewenangan  investasi  (penanaman  modal)  menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.
Secara  umum  wilayah  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  meliputi  pekerjaan  umum kesehatan  pendidikan  dan  kebudayaan  pertanian  perhubungan  perindustrian  dan  perdagangan penanaman modal lingkungan hidup pertanahan koperasi dan sumber daya manusia (Martono, 2005) . Namun masuknya perusahaan asing ke Indonesia terutama kegiatan penanaman modal yang masuk ke daerah pada era otonomi daerah bertujuan untuk melengkapi sektor komersial dan industri yang belum sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  swasta  negara  karena  alasan  seperti  teknologi  manajemen  atau permodalan.  Selain  itu  diharapkan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  menstimulasi dan merangsang  lingkungan  atau  kehidupan  usaha  di  berbagai  bidang  perdagangan  serta  dapat memanfaatkan  modal  asing  untuk  menembus  jaringan  pemasaran  internasional  melalui  jaringannya. Pada  era  otonomi  daerah  PMA  diinginkan  secara  nyata  akan  dapat  mempersingkat  waktu  tentang proses  menata  perekonomian.  Eksistensi  PMA  di  era  otonomi  daerah  erat  kaitannya  dengan kebijaksanaan atau instrumen hukum yang dilakukan oleh BKPMD/BPM dalam meningkatkan iklim PMA  pada  era  otonomi  daerah,  kebijakan  yang  diambil  BKPMD/BPM  Provinsi  Bali  guna  menarik para investor dalam melakukan suatu investasinya di daerah Bali khususnya.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait penelitian ini, yaitu (Sari, 2020);  (Devi,  2019) dan (Billa,  Wahongan,  &  Gosal,  2020) mengkaji  tentang  perlindungan  hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia serta membahas tentang Syarat- penanaman modal asing (PMA) di Indonesia sesuai  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sekalipun  sudah  banyak  peneliti  sebelumnya  telah  melakukan  penelitian  ini,  namun  sampai  saat  ini diketahui  bahwa  di  Indonesia  penanaman  masih  menjadi  masalah.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  penyajian  masalah  yang  berbeda.  Adapun    tujuan  penelitian  ini  yaitu menjelaskan  pengaturan  perjanjian  pendirian  perusahaan  penanaman  modal  asing  diera  otonomi daerah dan mendeskripsikan penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing.

## II. METODE
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  dilakukan  dengan menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Hartono,  1994) .  Sumber  bahan  hukum yang  digunakan  terbagi  atas  bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  utama  yang  menjadi dasar  kajian  masalah  yang  diteliti,  bahan  hukum  sekunder  adalah  adalah  bahan  hukum  yang digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman-pemahaman  dan gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan persoalan-persoalan  yang  akan  diteliti,  selanjutnya  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang memberikan  pedoman  dan  interpretasi  bagi  bahan  hukum  tingkat  pertama  dan  kedua.  Untuk memperoleh  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  maka  teknik  inventarisasi  atau  penelusuran bahan hukum yang bersangkutan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perizinan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing Diera Otonomi Daerah Pasang surut suatu kegiatan investasi selain banyak dipengaruhi oleh faktor internal  baik  itu  potensi alam demografi dan  berbagai deregulasi juga  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal.  Faktor eksternal dapat menyebabkan turunnya jumlah  modal yang dialokasikan dari negara-negara maju ke negara berkembang. Perkembangan investasi di Indonesia masih didominasi oleh negara-negara asia timur.  Berkurangnya  arus  investasi  disebabkan  oleh  beberapa  negara  maju  sedang  mengalokasikan sebagian  dananya  untuk  sifat  sosial  di  samping  itu  juga  Indonesia  menghadapi  tawaran  dari  negara asing.  Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  ini  dan  aturan  pelaksanaannya  badan  hukum  yang didirikan  berdasarkan  perjanjian  membagi  seluruh  saham  menjadi  saham  bermodal  hukum (Jaya, 2004) . Usaha atau investor yang menanamkan modalnya di Indonesia mendirikan suatu badan hukum yang berdasar atas hukum Indonesia yakni Perseroan Terbatas yang telah memiliki perangkat sendiri yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. PT  dahulunya  merupakan  bagian
dari  KUHD  ( Wetboek  van  Koophandel dalam  bahasa  Belanda  yang  disingkat  WvK)  kemudian lambat  laun  mengalami  penyesuaian  dengan  keadaan  kemajuan  atau  perkembangan  pertumbuhan ekonomi.  Oleh  karena  itu  diperlukan  investasi  asing  (PMA)  dari  negara  berkembang  untuk mempersingkat  waktu  penataan  ekonomi.  Investasi  Asing  berkontribusi  pada  industrialisasi pembangunan modal dan penciptaan lapangan kerja serta keterampilan teknis melalui investasi asing ia  telah  membuka  ladang  baru  dan  memanfaatkan  sumber  daya  baru,  hal  ini  juga  mencakup  risiko dan  kerugian  pada  fase  permulaan  dan  investasi asing selanjutnya mendorong pengusaha lokal untuk bekerja sama modal asing juga akan  membantu  mengurangi  masalah  neraca  pembayaran  dan  inflasi yang  akan memperkuat negara tuan rumah atau negara yang biasa disebut sebagai host country

## 2. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Penyelesaian Sengketa dengan Cara di Luar Peradilan Umum (Non Litigasi)
Istilah  arbitrase  berasal  dari  bahasa  Indonesia  yang  artinya  perselisihan  dapat  diselesaikan  sesuai dengan  kebijakan.  Suatu  arbitrase  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  usaha  damai  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  antara  dua  pihak  atau  lebih  dengan  menyerahkan  sengketa tersebut untuk diselesaikan secara final, setelah kedua belah pihak didengar melalui tata cara yurisial oleh satu atau beberapa orang wasit ( arbiter ). Kekuasaan untuk menyelesaikan menurut kebijakan itu seyogyanya  tidak  ditafsirkan  secara  harfiah  saja,  karena  hal  ini  akan  menimbulkan  kesalahpahaman seolah-olah  arbiter  tidak  patuh  pada  norma  hukum  dalam  menyelesaikan  perselisihan  dan mendasarkan keputusannya pada kebijakan subjektif.
Teori  ini  kurang  tepat  karena  arbiter  atau  majelis  arbitrase  juga  menerapkan  hukum  seperti halnya  hakim  atau  pengadilan (Subekti,  1981) .  Arbitrase  termasuk  hukum acara  atau hukum proses mengenai  perselisihan-perselisihan  privat  baik  nasional  maupun  internasional  karena  itu  dalam arbitrase  dikenal  arbitrase  nasional  atau  juga  disebut  arbitrase  domestik  dan  arbitrase  internasional khusus dalam bidang privat.
Di  Indonesia  selain  lembaga  peradilan  penyelesaian  sengketa  yang  paling  populer  adalah melalui  lembaga  arbitrase.  Selain  arbitrase  dan  lembaga  pengadilan  masih  banyak  cara  lain  untuk menyelesaikan sengketa yaitu
1. Arbitrase
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Pencari Fakta
6. Minitrial
7. Ombudsman
8. Penilaian Ahli
9. Pengadilan Kasus Kecil ( Small Claim Court )
10. Peradilan Adat
Penyelesaian sengketa dengan cara melalui peradilan umum (litigasi) beberapa model penyelesaian sengketa di luar pengadilan dijelaskan sebagai berikut:
1. Arbitrase
Seperti  disebutkan  sebelumnya  arbitrase  mengacu  pada  metode  penyelesaian  sengketa pribadi di luar pengadilan publik berdasarkan kontrak arbitrase tertulis para pihak di mana para pihak memilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Mereka yang tidak tertarik  dengan  kasus  yang  terlibat  akan  ditinjau  dan  diputuskan  untuk  sengketa  tersebut Meski  dianggap  sebagai  biaya  yang  cepat  dan  murah  untuk  menyelesaikan  sengketa melalui arbitrase sebenarnya butuh waktu lama dan biaya perkara yang diakibatkannya pun semakin meningkat
2. Negosiasi
Negosiasi adalah proses negosiasi atau negosiasi tawar-menawar atas masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak negosiasi dalam situasi  ada  perselisihan  di  antara  kedua  pihak dan  tidak  ada  perselisihan  karena  masalah  tersebut  tidak  pernah  dibahas.  Negosiasi sederhana adalah negosiasi yang hanya dilakukan oleh pihak terkait. Pada saat yang sama negosiasi  yang  kompleks  akan  melibatkan  negosiator  khusus  seperti  pengacara  sebagai negosiator dan setiap orang memiliki negosiatornya sendiri.
3. Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan di mana pihak luar yang  netral dan tidak memihak  menyelesaikan  perselisihan  dalam  bentuk  perundingan.  Pihak  eksternal  akan kerja  sama  dengan  pihak  yang  berselisih  untuk  membantu  mencari  solusi  atas perselisihan tersebut  dan memuaskan kedua belah  pihak.  Pihak ketiga yang netral  disebut memediator . Tanggung jawab utama mediator adalah membuat  forum  seperti  mengundang rapat,  menampung  dan  mentransfer  informasi,  membelah  masalah  dan  mengusulkan keputusan / solusi (jika tidak ada solusi yang ditemukan)
4. Konsiliasi
Rekonsiliasi mirip dengan mediasi. Mediasi juga merupakan proses penyelesaian sengketa dalam  bentuk  negosiasi  dengan  pihak  luar  yang  netral  dan  adil  untuk  menyelesaikan masalah. Pihak eksternal akan bekerja sama dengan pihak yang berselisih untuk membantu mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral disebut mediator.
Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  melalui  peradilan  umum  ( litigasi )  dalam  hal  mendorong penanaman  modal  khususnya  penanaman  modal  asing  di  Indonesia  perlu  disusun  regulasi  yang mendorong  dan  memberikan  segala  kemudahan  bagi  penyelenggaraan  penanaman  modal.  Adanya peraturan pemerintah untuk penyelesaian sengketa penanaman modal  asing  di  Indonesia  dikukuhkan dengan  disahkannya  Konvensi  Bank  Dunia  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 1958 lalu Tahun 1981 dan Ketetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990. Oleh karena itu secara hukum Indonesia merasa terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi, oleh karena itu setiap sengketa investasi atau penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam International Convention on Dispute Resolution (ICSID).
Bentuk dan sifat teknis peradilan biasanya mengarah pada penyelesaian sengketa yang berlarut- larut  yang  membutuhkan  waktu  lama.  Selain  itu  dalam  sengketa  komersial  diperlukan  penyelesaian sengketa  yang  cepat  murah  bersifat informal  procedure. Waktu  bagi  seorang  pelaku  bisnis  adalah sangat berharga Dengan teknologi informasi yang berkembang pesat dunia tidak lagi berlomba dengan waktu yang panjang tahun atau bulan tetapi hari jam dan menit sebagaimana dikatakan oleh William Irwin  Thomson (Margono,  2000) .  Dengan  meningkatnya  aktivitas  komersial  tidak  dapat  dihindari untuk  menghindari  konflik  atau  perselisihan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  Seperti  biasa  sengketa komersial  akan  diselesaikan  melalui  lembaga  litigasi  (melalui  pengadilan)  karena  posisi  para  pihak saling  bertentangan  dan  proses  ini  akan  memakan  waktu lama. Oleh karena itu proses penyelesaian dan  penyelesaian  sengketa  bisnis  kurang  diminati  karena  tidak  memenuhi  persyaratan perkembangannya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  eksistensi  penanaman  modal  asing diera otonomi daerah erat kaitannya dengan kebijaksanaan atau instrumen hukum yang dilakukan oleh BKPMD/BPM  dalam  meningkatkan  iklim  PMA  di  era  otonomi  daerah  kebijakan  yang  diambil BKPMD/  BPM  Provinsi  Bali  guna  menarik  para  investor  dalam  melakukan  suatu  investasinya  di daerah  Bali  khususnya,  maka  BKPMD/BPM  Provinsi  Bali  masih  berpedoman  pada  Surat  Deputi Bidang  Pengembangan  Pengusahaan  Nasional  BPM  Nomor  S-35/DU-5BKPM/2001  tentang  bidang promosi  dan  kerjasama  internasional  penanaman  modal.  Selanjutnya  penyelesaian  sengketa  bagi penanaman modal asing yang melakukan pelanggaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ditempuh  dengan  cara  di  luar  peradilan  umum  (non  litigasi),  melalui  arbitrase  dan  cara  melalui peradilan (litigasi).

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran yaitu diharapkan kepada pemerintah otonomi  daerah  agar mengembangkan iklim investasi lebih besar kepada pihak asing, membuat suatu perangkat  aturan  yang  jelas  terhadap  investasi  sehingga  orang  atau  badan  hukum  asing  dalam melakukan suatu investasi di daerah yang memiliki potensi dan tingkat perkembangan perekonomian jelas  dan  tidak  berubah-ubah.  Selanjutnya  bagi  masyarakat  dengan  meningkatkan  ekspor  baik kuantitas  kualitas  maupun diversifikasi komoditi  menambah  dan  memperluas  lapangan  kerja  yang
diharapkan  mampu  menampung  angkatan  kerja  yang  cukup  banyak  jumlahnya  serta  memberikan kesempatan  memiliki  setidak-tidaknya  kesempatan  ikut  serta  memiliki  dan  mengelola  perusahaan pengembangan  teknologi  termasuk  dalam  hal  ini  usaha  alih  keterampilan  memeratakan  pendapatan ( income ) masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Billa, W. D. U., Wahongan, A. S., & Gosal, V. Y. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui  Pendirian  Perusahaan  PMA  Menurut  Undang-  Undang  Nomor  25  Tahun  2007. Lex  Privatum , 8 (3), 107–117.
Devi,  R.  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  di  Indonesia. Jurnal  Rectum , 1 (2), 142–153.
Hapsari,  D.  R.  I. (2019).  Hukum  dalam  Mendorong  Dinamika  Pembangunan  Perekonomian  Nasional  Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (2), 238–252. Hartono, S. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 . Bandung: Alumni.
Jaya, I. N. B. (2004). Pelatihan Hukum Bisnis . Denpasar.
Kartasapoetra,  A.  G.,  Kartasapoetra,  G.,  Kartasapoetra,  R.  .,  &  Setiady,  A.  (2005). Manajemen  Penanaman Modal Asing . Jakarta: Bina Aksara.
Margono, S. (2000). ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia. Martono. (2005). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Yogyakarta: Liberty.
Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2), 50–75. Subekti, R. (1981). Arbiter Perdagangan . Jakarta: Bina Cipta. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Zaini,  Z.  D.  (2012).  Perspektif  Hukum  Sebagai  Landasan  Pembangunan  Ekonomi  di  Indonesia  (Sebuah Pendekatan Filsafat). Jurnal Hukum , 28 (2), 929–957.