Kepastian Hukum dalam pasal 59 pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pesangon bagi Pekerja UMKM Perspektif Fiqh Siyasah
Safwan Alwi Harahap, Zaid Alfauza Marpaung
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia safwanalwiharahap@gmail.com, zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

## ABSTRACT.
This research discusses legal certainty in providing severance pay to MSME workers, in article 59 of  government  regulation  Number  35  of  2021  states  that  the  amount  of  severance  pay  given  by  MSME entrepreneurs is based on an agreement between the employer and employee, this makes the transaction appear to have no legal certainty. . This research uses a normative legal research method with a literature study approach that involves analysis of sources of Islamic law such as the Koran, Hadith and the opinions of leading scholars. The results of this research found provisions in Article 59 in government regulation Number 35 of 2021 which states that the amount of severance pay given by MSME entrepreneurs is based on an agreement between the employer and employee. However, it does not explain in detail the severance pay recommendations. This creates legal uncertainty and opens up opportunities for severance pay to be determined unilaterally by the employer. This also contradicts one of the principles of siyasa fiqh, namely the principle of justice.
Keywords: Legal certainty, severance pay, MSME workers, fiqh siyasah

## ABSTRAK.
Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum dalam pemberian pesangon kepada pekerja UMKM,  didalam  pasal  59  pada  peraturan  pemerintah  Nomor  35  tahun  2021  menyebutkan  bahwa besaran  uang  pesangon  yang  diberikan  pengusaha  UMKM  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemberi kerja dan pekerja, hal ini membuat pasat tersebut terlihat tidak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif dengan pendekatan studi pustaka yang melibatkan analisis dalam sumber hukum-hukum Islam seperti Al- Qur’an, Hadis, dan pendapat ulama terkemuka. Hasil Penelitian ini menemukan ketentuan Pasal 59 pada peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang menyatakan besaran uang pesangon yang diberikan pengusaha UMKM berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun tidak menjelaskan secara rinci bersaran uang pesangon, Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dan membukan peluang penetapan uang pesangon dilakukan secara sepihak oleh pemberi kerja. Yang dimana hal ini juga bertentang dengan salah satu prinsip dalam fiqh siyasah yaitu prinsip keadilan.
Kata kunci: Kepastian hukum, Pesangon, Pekerja UMKM, fiqh siyasah

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata (Koespaarmono irsan dan armansyah, 2016).  Dalam  rangka  memajukan  pembangunan  nasional,  indonesia  yang  diwakili  oleh pemerintah indonesia mempunyai peran penting dalam membantu masyarakat secara materil, Berdasarkan  undang-undang  dasar  tahun  1945  khususnya  pasal  33  ayat  1,  pembangunan ekonomi  nasiona  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  indonesia, bukan  kesejahteraan  perorangan  maupun  suatu  kelompok  dan  golongan  tertentu.  Sehingga sejatinya  perekonomian  nasional  tersebut  harus  berdasarkan  atas  usaha  bersama  diatas prinsip  kekeluargaan  demi  mencapai  suatu  tujuan  yakni  kesejahteraan  dan  kemakmuran (Nabilah apriani, ridwan wijayanto said, 2022).
Dalam rangkan meningkatkan pembangunan nasional salah  satu  yang berperan ialah para  pekerja/buruh,  yang  dimana  mereka  juga  harus  mendapatkan  hak-hak  dasar  sebagai pekerja sebagaimana yang terdapat pada pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Serta sesuai juga dengan pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 yakni: “setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Perlindungan  hukum merupakan  memberika  pengayoman  kepada hak  asasi manusia yang dirugikan dari orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Perlindungan  hukum berhubungan  secara  langsung  dengan  kepastian  hukum,  dimana  dirasakan  perlu  adanya perlindungan  maka  harus  ada  kepastian  mengenai  eksistensi  norma  hukum  dan  kepastian bahwa norma hukum tersebut memang dapat ditegakkan.
Salah  satu  hak  pekerja  ialah  terkait  dengan  Pemutusan  hubungan  kerja  yang  dapat menghentikan proses pemasukan bagi pekerja beserta keluarganya. Pada kondisi ini, keluarga pekerja dapat dikategorikan sedang dalam kondisi kemiskinan sementara. Karena konsisi ini sudah  sepantasnya  pemberi  kerja  memberikan  uang  pesangon  sebagai  kompensasi  atas pemutusan hubungan kerja. Menurut undang-undang ketenagakerjaan republik Indonesia No. 13  tahun  2003,  menyatakan  bahwa  “dalam  hal  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja, pengusaha  diwajibkan  membayar  uang  pesangon  atau  uang  penghargaan  masa  kerja  dan pengganti hak yang seharusnya diterima”.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1788 - 1804  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6693
Pemerintah menjamin hak-hak, kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa adanya tindak diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  dan  kepentingan pengusaha.  Ketentungan tentang pesangon UMKM terdapat pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kemudian diatur lebih teknis dalam peraturan pemeritah (PP) No.35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu instirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam peraturan pemerintah tersebut pada pasal 59  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  ketentuan  pesangon  terhadap  pekerja  UMKM berbunyi:
“Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, unag penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan/atau uang pisah bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan  antara  pengusaha  pada  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  dengan pekerja/buruh.”
Pada pasal ini memerintahkan kepada pengusaha usaha mikro dan usaha kecil untuk memberikan pesangon kepada pekerjanya yang terkena PHK. Namun, besaran pesangon yang diberikan berdasarkan pada kesepakatan antara pekerja tersebut dengan pengusaha. Hal ini bertentangan  dengan  prinsip  perlindungan  terhadap  pekerja  oleh  negara  karena  hal  ini membuka peluang penentuan pemberian uang pesangon terhadap pekerja dilakukan secara sepihak oleh pengusaha.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  dalam  menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari  bahan-bahan  hukum(zuchri  abdussamad  2021).  Kepastian  hukum  tentang  ketentuan pesangon  bagi  pekerja  UMKM  perspektif  fiqh  siyasah  melibatkan  analisis  dalam  sumber hukum-hukum  Islam  seperti  Al- Qur’an,  Hadis,  dan  pendapat  ulama  terkemuka  dengan pendekatan  deskriftif,  Jenis  serta  sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder merupakan penelitian yang mengambil data secara tidak langsung melalui perantara media.
Bahan  primer  pada  penelitian  ini  adalah  berupa  peraturan  perundang-undangan, bahan sekunder pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang berisikan informasi tentang bahan huku  primer  seperti  buku-buku  serta  artikel  yang  berkaitan  terhadap  pemberian  pesangon bagi  pekerja  UMKM.  Dalam  megumpulkan  informasi  dan  bahan  hukum  digunakan  teknik
analisis  deskriftif  kualitatif  yang  di  artikan  juga  sebagai  penyajian  dengan  menggambarkan secara  lengkap  tentang  aspek-aspek  tertentu  yang  bersangkutan  dengan  masalah  yang  di kemukakan dan dianalisis kebenarannya dengan teknik ini maka semua informasi dan bahan hukum  yang  diperoleh  dikumpulkan  yang  selanjutnya  dilakukan  suatu  analisis  dan  dicari pemecahannya  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku  sehingga  dapat  ditari  suatu kesimpulanPenelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari  bahan-bahan  hukum(zuchri  abdussamad  2021).  Kepastian  hukum  tentang  ketentuan pesangon  bagi  pekerja  UMKM  perspektif  fiqh  siyasah  melibatkan  analisis  dalam  sumber hukum-hukum  Islam  seperti  Al- Qur’an,  Hadis,  dan  pendapat  ulama  terkemuka  dengan pendekatan  deskriftif,  Jenis  serta  sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder merupakan penelitian yang mengambil data secara tidak langsung melalui perantara media.
Bahan  primer  pada  penelitian  ini  adalah  berupa  peraturan  perundang-undangan, bahan sekunder pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang berisikan informasi tentang bahan huku  primer  seperti  buku-buku  serta  artikel  yang  berkaitan  terhadap  pemberian  pesangon bagi  pekerja  UMKM.  Dalam  megumpulkan  informasi  dan  bahan  hukum  digunakan  teknik analisis  deskriftif  kualitatif  yang  di  artikan  juga  sebagai  penyajian  dengan  menggambarkan secara  lengkap  tentang  aspek-aspek  tertentu  yang  bersangkutan  dengan  masalah  yang  di kemukakan dan dianalisis kebenarannya dengan teknik ini maka semua informasi dan bahan hukum  yang  diperoleh  dikumpulkan  yang  selanjutnya  dilakukan  suatu  analisis  dan  dicari pemecahannya  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku  sehingga  dapat  ditari  suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepastian  Hukum  dalam  pasal  59  pada  peraturan  pemerintah  Nomor  35  tahun 2021 tentang ketentuan pesangon bagi pekerja UMKM
Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi digunakan  sebagi  pedoman  perilaku  setiap  orang,  kepastian  yang  juga  dapat  diartikan ketetapan hukum. Hukum secara hakiki harus memiliki nilai pasti dan adil. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai hukum suatu negara harus mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan  cara  yang  baik.  Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya  pengaturan  hukum
dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bergungsi sebagai suatu  pengaturan  yang  harus  ditaati  (Asikin  zainal,  2012).  Begitu  juga  dalam  peraturan pemerintah  No.  35  tahun  2021  terkait  ketentuang  pesangon  yang  juga  harus  memiliki kepastian hukum.
Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengna pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja akan selalu menjadi persoalan yang sulit baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. PHK bagi pekerja memiliki dampak yang besar tidak hanya bagi kehidupan mereka sendir tetapi juga pada kehidupan keluarga mereka. Pemutusan hubungan kerja  jelas  mengakibatkan  pekerja  kehilangan  mata  pencariannya.  Oleh  karena  itu  pemberi kerja  diwajibkan  menberikan  pesangon  kepada  pekerja.  Pesangon  merupakan  pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja/buruh sebagai akibat dari terjadinya PHK, yang nominalnya diseseuaikan dengan masa kerja para pekerja tersebut (Lalu Husni, 2016).
Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 25 pemutusan hubungan kerja  adalah  pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan perakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara  pekerja  atau  buruh  dan  pengusaha.  Yang  dimana pemberi kerja harus memberikan pesangon, Pesangon merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada buruh atau pekerja sebagai akibat dari adanya PHK, yang dimana nominalnya disesuaikan dengan masa kerja buruh atau pekerja. Sayangnya pada 59 peraturan pemerintah  No.  35  tahun  2021  ketentuan  pesangon  bagi  pekerja  UMKM  tidak  ditentukan secara pasti hanya berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, hal ini dapat menyebabkan  pemberi  kerja  menentukan  secara  sepihak  dalam  menentukan  besaran pesangon dan hal ini dapat merugikan penerima kerja.

## Perspektif fiqh siyasah terhadap pasal 59 peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang ketentuan pesangon bagi pekerja UMKM
Pemimpin memiliki kekuasaan untuk merumuskan suatu kebijakan di segala bidang untuk kemaslahatan masyarakat. Baik dalam bidang politik, ekonomi, serta legislatif. Hukum konstitusi dalam fiqh siyasah dikategorikan kedalam siyasah dusturiyah, yang berasal dari kata dusturi dalam bahasa persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan Undang-Undang dasar menurut Abdul wahhab khallaf ialah jaminan atas  hak asasi manusia setiap angggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Muhammad iqbal, 2014).
Siyasah dusturiyah membahas tentang konsep-konsep konstitusi, lembaga demokrasi syura  dan  legislasi.  siyasah  dusturiyah  juga  membahas  terkait  hubungan  saling  keterkaitan antara pemerintah dan rakyat serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. kaidah fiqh
yang  mengatur  terkait  hubungan  pemimpin  terhadap  rakyatnya  tergantung  kepada kemaslahatan yang memiliki arti, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada  kemaslahatan.  Apabila  pemimpin  dan  rakyatnya  melaksanakan  kewajiban  masing- masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis.
Pesangon  adalah  hak  seorang  pekerja  yang  ada  setelah  pekerja  di  PHK  dan  sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon terhadap karyawan yang di PHK. Dari hal ini juga seharusnya perusahaan juga memenuhi hak dan kewajiban pasa pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Perjanjian kerja dalam syari’at  islam digolongkan kepada perjanjian sewa-meyewa (al-ijarah). Al- ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan ijarah menurut istilah adalah mengambil  manfaat  tenaga  orang  lain  dengan  jalan  memberi  ganti  menurut  syarat-syarat tertentu (Suhendi, Hendi, 2008).
Ijarah termasuk akad yang tetap, sehingga salah satu pihat tidak dapat membatalkan tanpa  persetujuan  dari  pihak  lain,  sebagai  proses  terjadinya  akad  yang  terbentuk  karena adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  mengindikasi  bahwa  dalam  prosens terjadinya tidak boleh salah satu pihak dalam keadaan terpaksa (syahrul Munir 2009). Maka pasal 59 pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 akan bertentangan dengan konsep ijarah, yang dimana pada pasal tersebut membuka peluang pekerja melakukan kesepakatan secara  terpaksa  maupun  pihat  pemberi  kerja  bisa saja  tidak  memberikan  pesangon  kepada pekerja karena tidak di muatnya dalam kesepakatan kerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasah dapat disimpulkan bahwan pasal 59 perarutan pemerintah nomor  35  tahun  2021  masih  belum  dapat  dikatakan  memberikan  kepastian  hukum  bagi pekerja UMKM, karena pasal  ini masih  dapat membuka pelung bagi pemberi kerja semena- mena  dalam  membuat  perjanjian  kerja  yang  dimana  hal  itu  dapat  merugikan  bagi  pekerja, sedangkang dalam fiqh siyasah terkhusus fiqh dusturiyah yang mengatur tentang hubungan antara  pemerintah  dengan  rakyat  pemerintah  sebagai  pembuat  aturan  dan  rakyat  sebagai orang yang di lindungi, yang mana pasal ini tidak memiliki kepastian hukum yang melindungi rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, zuchri. (2021). Metode penelitian kualitatif.
Apriani, Nabilah, ridwan wijayanto said. (2022) upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Asikin, Zainal. (2012). pengantar tata hukum indonesia jakarta: Rajawali press.
Irsan, Koespaarmono dan armansyah. (2016). hukum tenaga kerja: suatu pengantar. Jakarta : Erlangga.
Husni, Lalu,(2016). pengantar hukum ketenagakerjaan Edisi Revisi Ctk. Kelima.  Jakarta : PT Rajagrafindo persada.
Iqbal,  Muhammad,  (2014)  fiqh  siyasah  kontekstualisasi  doktrin  politik  islam.,  jakarta: Prenadamedia Group.
Munir, syahrul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), (Pada Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009)
Suhendi, Hendi. (2008), fiqih muamalah, jakarta: PT. raja grafindo persada.