## PENGEMBALIAN BARANG CACAT SETELAH TRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

## Ahmad Nur Fauzan, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : zannnaidi@gmail.com

## Abstrak
Dalam praktik jual beli, saat melakukan transaksi pihak konsumen diwajibkan untuk teliti dalam memilih barang dan pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjual barang yang tidak cacat  (normal),  hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi  indikasi  yang  yang  dapat  merugikan salah  satu  pihak.  Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  adalah  bagaimana  perspektif hukum  positif  dan  hukum  islam  terhadap  barang  cacat  yang  diperdagangkan.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library research) ,  dengan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  antara  hukum  positif  dan  hukum Islam saling berkaitan mementingkan hak antara pelaku usaha dan konsumen. Akibat yang timbul  dari  jual  beli  barang  yang  mengalami  cacat  adalah  berupa  kerugian  material  juga kerugian fisik yang menimpa pembeli.  Hukum positif memberikan ketegasan dan batasan bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  agar  terciptanya  keseimbangan  saat  bertransaksi,  juga memberikan  sanksi  apabila  terdapat  unsur-unsur  perbuatan,  kesalahan  serta  penipuan  di dalam praktek jual beli. Cara penyelesaian sengketa dalam hukum positif, dapat dilakukan di  pengadilan  umum  maupun  diluar  pengadilan.  Penyelesaian  diluar  pengadilan  dapat ditempuh  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  mediasi,  konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat kedua belah yang berperkara. Begitupun dengan hukum islam, Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat membenci seorang mukmin yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, khususnya dalam praktek bermuamalah.
Kata Kunci : Barang Cacat, Pengembalian, Transaksi

## Abstract
In the practice of buying and selling, when making transactions, consumers are required to  be  careful  in choosing  goods  and  business  actors  are  also  required  to  sell  goods  that are not defective (normal), this is done so that there are no indications that  can harm one party. The main problem in the research is how the perspective of positive law and Islamic law  on  traded  defective  goods.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  library research, with the approach used in this research is a normative juridical approach. The results of the study indicate that positive law and Islamic law are related to the importance of rights between business actors and consumers. The consequences arising from the sale and  purchase  of  defective  goods  are  in  the  form  of  material  losses  as  well  as  physical losses that befall the buyer. Positive law provides firmness and boundaries for consumers and business actors in order to create a balance when transacting, also provides sanctions if there are elements of actions, mistakes and fraud in the practice of buying and selling. How to resolve disputes in positive law, can be done in general courts or outside courts. Settlement  outside  the  court  can  be  reached  through  the  Consumer  Dispute  Settlement Agency,  mediation,  conciliation,  or  arbitration  in  accordance  with  the  interests  of  both parties in the litigation. Likewise with Islamic law, Allah swt. and the Messenger of Allah.
really  hates  a  believer  who  commits  crimes  against  others,  especially  in  the  practice  of muamalah.
Keywords: Defective Goods, Returns, Transactions

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efisien  dan  efektif  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  dan wajar. 1 Suatu  perkembangan  baru  dalam  masyarakat  dewasa  ini  melihat  pesatnya pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian  dan  dunia  usaha  baik  secara  nasional maupun  internasional  khususnya  di  negara-negara  maju  adalah  mengenai  perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 2 Setiap  kegiatan  bisnis  terdapat  hubungan  yang  saling  menguntungkan  antara  pelaku usaha  dan  konsumen.  Kepentingan  pelaku  usaha  adalah  memperoleh  laba  (profit)  dari transaksi  dengan  konsumen,  sedangkan  kepentingan  konsumen  adalah  memperoleh kepuasan  melalui  pemenuhan  kebutuhannya  terhadap  produk-produk  tertentu.  Namun, kesenjangan  ekonomi  merugikan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas  ekonomi. Masyarakat yang tidak lain adalah konsumen yang paling sering dirugikan.
Sebagai negara hukum seperti yang termaktub didalam UUD 1945,  Negara indonesia adalah negara hukum 3 , sehingga tiap-tiap individu wajib menaati hukum. Manusia dengan akalnya  membuat  aturan  tentang  wewenang  ,  hak  serta  kewajiban  antara  sesama  dalam memenuhi  standar  kebutuhannya. 4 Manusia  hidup  di  dunia  ini  tidak  serta  merta  berjalan kosong  tanpa  tujuan  dan  lepas  dari  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  dilakukan. Persoalan  perdagangan  atau  perniagaan  misalnya.  Pada  kasus  yang  semacam  ini  kerap terjadi  masalah  antara  pihak  produsen  dan  konsumen  yang  sulit  bahkan  runyam  untuk diselesaikan.  Dikarenakan  terdapat  pesan “barang  yang  sudah  dibeli  tidak  dapat dikembalikan” yang  tertulis  di  bon  atau  struk  belanja  dari  si  pedagang  atau  toko-toko. Pesan seperti itu seolah mutlak dan sudah termasuk harga mati yang tak bisa ditawar lagi oleh  pihak  konsumen.  Padahal,  tak  ayal,  barang  yang  dibeli  ternyata  mengandung  cacat. Dalam  hal  ini  konsumen  kerap  kali  menjadi  korban  diakibatkan  adanya  kerusakan  atau cacat dari barang yang dibelinya. Biasanya terdapat sebuah produk kadang terdapat cacat (cacat  tersembunyi)  yang  terdapat  didalamnya.  Maka  dari  itulah  pembeli  terkadang melakukan klaim kecacatan atas barang yang dibelinya.
Fenomena  tersebut  bisa  menimbulkan  kedudukan  konsumen  dan  pelaku  usaha menjadi tidak seimbang dan terkadang konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi  titik  fokus  oleh  pelaku  usaha  dalam  aktivitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan yang sebesar-besarnya.
Islam  adalah  agama  yang  sempurna  dan  mempunyai  sistem  tersendiri  dalam menghadapi  permasalahan  kehidupan,  baik  yang  bersifat  materil  maupun  nonmateril. Karena  itu  ekonomi  sebagai  satu  aspek  kehidupan  tentu  juga  sudah  diatur  oleh  islam. 5 Eksistensi islam ditopang oleh dua landasan yang menjadi dasar yang mutlak diikuti dalam
1 Hilmiah, Marilang, Erlina, “Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)”, Alauddin Law Development (ALDEV) 1, no. 2 (2019), h. 24.
2 Intan  Sakinah  Auliah,  Marilang,  “Pajak  Sebagai  Pendanaan  Pembangunan  Daerah    Di  Kabupaten Gowa”, Iqtishaduna 1 , no. 1 (2019), h. 42.
3 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab 1, pasal 1 ayat 3.
4 Musyfikah  Ilyas,  “Sertifikasi  dan  Labelisasi  Produk  Halal  Perspektif  Maslahat”, Al-Qadau 4,  no.  2 (2017), h. 358.
5 Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 1.
menjalani kehidupan yaitu al-Qur’an dan hadis. 6 Salah satu bagian terpenting dari ekonomi islam adalah muamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang dapat memberi  manfaat  dengan  cara  yang  telah  ditentukan,  seperti  jual  beli.  Jual  beli  adalah transaksi  tukar  menukar  uang  dengan  barang  berdasarkan  suka  sama  suka  menurut  cara yang  ditentukan  syariat,  baik  dengan  ijab  dan  kabul  yang  jelas,  atau  dengan  cara  saling memberikan  barang  atau  uang  tanpa  mengucapkan  ijab  dan  kabul. 7 Jual  beli  itu  sendiri hukum  asalnya  bukanlah  merupakan  sesuatu  yang  dilarang. 8 islam  telah  menghalalkan praktek jual beli. Sebagaimana yang termaktub dalam firmanNya QS al-Baqarah/2: 275.
َ نيِ ذ لَّٱ َ َ أ ي َ نوُلُك َ اٰو بِ رلٱ َ َُموُق يَا م كَ ذ لَِإَ نوُموُق يَ لَ يِ ذ لَّٱ َ َُه ُطذب خ ت ي َُنٰ  ط ي ذشلٱ َ َ  نِم َ  ِ س م لٱ َ ََ مُهذن أِبَ  كِلٰ ذ َا مذنِإَ آوُلا ق َُع ي لۡٱ َ َ ُل ثِم َ  اٰو بِ رلٱ َ َ ذل ح أ و َُذللّٱ َ َ ع ي لۡٱ َ َ مذر ح و َ  اٰو بِ رلٱ َ َُه ءٓا جَن م ف ۥَ ِهِ بذرَنِ مَ ٞة ظِع و م َۦَ َ ف َٰ  ه تنٱ ََ َُه ل ف ۥَ َُهُر م أ وَ  ف ل سَا م َٓۥَ َ لَِإ َهِذللّٱ َ َ ُبٰ  ح  ص أَ  كِئ َٰٓ ل وُأ فَ د عََ ن م و َ ِراذلنٱ َ َ نوُ ِلِٰ  خَا هيِفَ مُه ٢٧٥ ََ
Terjemahnya:
Orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya orang  yang  kerasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian  itu  karena  mereka  berkata bahwa  jual  beli  sama  dengan  riba.  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Barang  siapa  mendapat  peringatan  dari  Tuhannya,  lalu  dia berhenti, maka apa  yang telah  diperolehnya  dahulu  menjadi  miliknya  dan  urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 9
Kutipan  ayat  diatas  sangatlah  jelas  bahwa  jual  beli  baru  akan  dikatakan  baik  jika sesuai  dengan  tuntutan  syariat  islam.  Manusia  yang  menjadikan  agama  sebagai  landasan atas segala perbuatannya akan senantiasa mengintrospeksi diri atas segala kelalaiannya. 10 Kini aktivitas perdagangan  berkembang begitu signifikan,hampir di setiap daerah dan lokasi  kota  berdiri  pusat-pusat  perbelanjaan.  Praktek  perniagaan  pun  bertambah  canggih. Berbeda  dengan  aktivitas  perdagangan  di  pasar  tradisional,    pusat  perdagangan  modern seperti  mall  dan  pertokoan  menetapkan  aturan  yang  melarang  konsumen  untuk mengembalikan  atau menukarkan  barang  yang  sudah  dibeli. 11 Aturan  itu  biasanya  tertera pada  bukti  pembayaran  yang  diterima  oleh  konsumen “barang  yang  sudah  dibeli  tidak dapat dikembalikan atau ditukar” begitu bunyi aturannya. Aturan seperti ini menyebabkan pihak  konsumen  terkadang  kesulitan  mengembalikan  atau  menukarkan  barang  yang dibelinya jika ternyata terjadi kerusakan serta cacat pada barang tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  merupakan  penelitian  deskripsi  kualitatif  yang asal  datanya  yaitu  buku serta  hasil  tulis  lainnya  ( library  research) dengan  menerapkan  metode  pendekatan normatif  yuridis  serta  mengumpulkan  data  dari  hasil  analisa  melalui  riset  kepustakaan ( library research) dan kemudian dibuat kesimpulan.
6 Abdi Wijaya, “Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu’i”, AL-Daulah 1, no. 1 (2012), h. 43.
7 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Cet. X; Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.
8 Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah”, Al-Daulah 4, no. 2 (2015), h. 350.
9 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36.
10 Musyfikah Ilyas, “Al Mawt: Perspektif Tafsir Maudu’iy”, Pusaka 8, no. 1 (2016), h. 69.
11 Agung Sasongko, “Mengembalikan Barang Cacat
Apa Hukumnya”, https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/13/nw52m9313-mengembalikan-barang-cacat-apa- hukumnya (13 Oktober 2015).

## C. HASIL PEMBAHASAN

## 1. Perspektif Hukum Positif Terhadap Barang Cacat
Barang  cacat  adalah  barang  yang  telah  berubah  bentuknya  dari  segi  fisik  dan  sudah tidak  dapat  memberikan  manfaat  secara  penuh  apabila  digunakan.  Barang  yang  cacat biasanya  terletak  pada  bagian  dalam  atau  tersembunyi  dari  jangkauan  indra  konsumen sehingga  sedikit  mengelabui  konsumen  agar  barang  yang  diperdagangkan  bisa  terbeli. Dalam  proses  produksi,  produk  cacat  dapat  diakibatkan  oleh  dua  hal,  yaitu  disebabkan oleh dampak pemesanan (abnormal) serta diakibatkan oleh faktor internal (normal). Suatu barang dikatakan cacat, manakala produk tersebut tidak aman dalam penggunaannya serta tidak memenuhi berbagai syarat keamanan tertentu.
Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  menjadi  dasar hukum  bagi  konsumen  dalam  melakukan  klaim  cacat  atas  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  dari  pihak  pelaku  usaha.  Selanjutnya  didalam  Pasal  8  ayat  2  UU  Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat maupun bekas dan tercemar tanpa memberikan suatu informasi yang lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. 12
Maka  dari  itu  dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  ini  diharapkan  agar terciptanya  keseimbangan  antara  konsumen  dan  para  pelaku  usaha,  sehingga  timbul perekonomian  yang  sehat.  Selain  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  KUHP  juga mengatur tentang barang cacat. diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdata, bahwa:
Penanggungan  yang  menjadi  kewajiban  bagi  si  penjual  kepada  si  pembeli,  adalah untuk  menjamin  dua  hal,  yaitu:  pertama,  penguasaan  barang  yang  dijual  itu  harus secara  aman  dan  tentram.  kedua,  tidak  adanya  cacat  yang  tersembunyi  pada  barang tersebut  atau  yang  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menimbulkan  alasan  untuk pembatalan suatu pembelian 13
Dari  ketentuan  pasal  1491  KUH  Perdata  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa barang  yang  dijual  oleh  pihak  penjual  tersebut  tidaklah  terdapat  kecacatan,  baik  yang terlihat maupun yang tersembunyi. Norma-norma perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan barang cacat. 14
Ada  beberapa  pertimbangan  untuk  mengatakan  bahwa  suatu  produk  adalah  cacat dengan  melihat  bentuk-bentuk  barang  tersebut,  sehingga  dapat  dikatakan  bentuk-bentuk barang yang mengandung cacat, baik cacat yang terlihat maupun cacat tersembunyi, yaitu:
a.  Penampilan  produk,  Pertimbangan  pertama  lebih  mudah  untuk  diamati.  Faktor pengamatannya  adalah  apakah  penampilan  produk  tersebut  baik  atau mencurigakan.  Apabila  tampilannya  sudah  mencurigakan  dari  awalnya  dan pembeli  masih  membelinya,  maka  pembeli  tersebut  tidak  mendapatkan perlindungan hukum Pasal 1505 KUHPerdata.
b.  Kegunaan  yang  seharusnya  diharapkan  dari  produk  Pertimbangan  kedua  adalah kegunaan  yang  seharusnya  diharapkan  dari  produk.  Seperti  misalnya,  seseorang membeli  suatu  produk  kecantikan  dengan  harapan  untuk  memutihkan  kulit,  dan memang  tertera  jelas  dalam  kemasan  produk  itu,  namun  hasilnya  kulit  orang tersebut  menghitam  atau  terbakar,  maka  tentu  saja  barang  tersebut  adalah  cacat.
12 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , bab 4, pasal 8, ayat 2.
13 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , buku ketiga, bab 5, pasal 1491.
14 Muhammad Anis, “Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar", al-Qadau 4 no. 2 (2017), h. 414.
Contoh  lain  misalnya,  seseorang  membeli software yang  ternyata  ada  kerusakan atas software tersebut, hal itu dapat dikatakan ada cacat tersembunyinya.
c.  Saat  produk  tersebut  diedarkan  Pertimbangan  ketiga  tentang  saat  produk  tersebut diedarkan  adalah  lebih  rumit.  Disini  dipertimbangkan  suatu  produk  tidak  cacat apabila saat lain setelah produk tersebut beredar, dihasilkan pula produk bersamaan yang lebih baik.
Secara  gamblang,  Pasal  1491  KUHP  mengatur  perihal  kewajiban  penjual  terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.
Adapun ciri-ciri barang yang mengandung cacat baik cacat tersembunyi maupun tidak tersembunyi  adalah  barang  tersebut  mengandung  cacat  yang  tidak mudah  dilihat  maupun diidentifikasi  oleh  konsumen  serta  pemakaian  barang  tersebut  tidak  selayak  semestinya, namun  apabila  cacat  tersebut  dapat  dengan  mudah  dilihat  atau  diidentifikasi  oleh konsumen, maka cacat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi.
Cacat tersembunyi dibedakan menjadi dua, yaitu:
a.  Cacat Tersembunyi Yang Positif
Cacat  tersembunyi  yang  positif  adalah  apabila  cacat  pada  barang  tersebut  tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak tahu menahu kalau barang  yang  dibelinya  tersebut  mengandung  cacat.  Pada  cacat  tersembunyi  yang positif ini maka pihak penjual wajib untuk menanggungnya.
Normatifnya, pengaturan perihal cacat yang positif diatur dalam:
1)  Pada  pasal  1504  KUHPerdata,  dijelaskan  bahwa  pihak  penjual  wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi terhadap barang dagangan.
2)  Pasal  1506  KUHPerdata,  disebutkan  bahwa  penjual  harus  menanggung  cacat yang  tersembunyi  yang  terdapat  pada  barang  walaupun  ia  sendiri  tidak  tahu adanya cacat tersebut.
3)  Pasal  1507  KUHPerdata,  menyinggung  bahwa  pembeli  dapat  memilih  dalam dua  alternatif  terhadap  cacat  tersembunyi,  yaitu  mengembalikan  barang  dan menuntut  pengembalian  uang  pembayaran  atau  tetap  memiliki  barang  sambil menuntut pengembalian sebahagian harga barang tersebut.
4) Pasal 1508 KUHPerdata, bahwa manakala penjual mengetahui barangnya cacat, selain penjual mengembalikan uang harga penjualan yang sudah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli.
5) Pasal 1509 KUHPerdata, menyebutkan bahwa apabila penjual tidak mengetahui bahwa  barang  yang  dibelinya  itu  cacat  maka  ia  hanya  wajib  untuk mengembalikan harga penjualan dan mengganti biaya yang dikeluarkan.
6)  Pasal  1510  KUHPerdata,  bahwa  apabila  barang  itu  musnah  disebabkan  karena cacat tersembunyi, maka penjual mengembalikan uang penjualan dan mengganti semua kerugian. Tap apabila musnahnya barang itu karena kejadian yang tidak disengaja, maka pembeli sendiri yang menanggung resikonya.
b.  Cacat Tersembunyi Yang Negatif
Cacat  yang  negatif  adalah  jika  cacat  pada  barang  tersebut  diberitahukan  oleh penjual  kepada  pembeli  atau  pembeli  telah  mengetahui  terlebih  dahulu  kalau barang  tersebut  cacat.  Pada  cacat  tersembunyi  yang  negatif  ini  adalah  sebuah  hal mutlak dan kewajiban kepada pihak pembeli untuk menerima resikonya.
Dasar  hukum  cacat  yang  negatif  diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  1505 KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  “Si  penjual  tidaklah  diwajibkan menanggung  terhadap  cacat  yang  kelihatan,  yang  dapat  diketahui  sendiri  oleh  Si
pembeli”.  Dengan demikian cacat tersembunyi harus diklaim dalam jangka waktu yang pendek. Apabila jangka waktunya sudah lama, maka secara otomatis pembeli telah  dianggap  menerima  kondisi  barang  tersebut.  Maksud  dari  penjual  wajib menanggung  keamanan  dan  ketentraman  barang  tersebut  adalah  jangan  sampai  si pembeli diganggu oleh pihak lain selama memakai barang tersebut.
Terlepas  dari  barang  yang  mengandung  cacat  tersembunyi,  ada  juga  pelaku usaha  (pedagang)  yang  menjual  barang  yang  rusak  atau  bekas  secara  terang- terangan.  Dalam  Pasal  8  ayat  2  UUPK  dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang menjual barang bekas atau rusak tanpa menjelaskan kondisi dari barang tersebut.
Maksud dari pasal tersebut secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa entah apakah barang  yang  diperjualbelikan  itu  adalah  barang  yang  masih  baru  atau  bekas,  yang jelas  pada  keduanya  harus  dilakukan  secara  terbuka,  jujur  dan  sukarela  tanpa menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, karena hanya pihak konsumen yang paling berpotensi dirugikan.

## 2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Barang Cacat
Pada  dasarnya,  perniagaan  atau  perdagangan  itu  tujuannya  untuk  memperoleh keuntungan  yang  besar.  Barangsiapa  yang  tidak  beruntung,  berarti  dia  tidak  berusaha dengan  baik.  Perdagangan  merupakan  kegiatan  yang  yang  di  ridhai  Allah,  yaitu  dengan melakukannya  sesuai  dengan  tuntutan  syariah.  Syariat  tersebut  bertujuan  untuk mewujudkan  suatu  keadilan,  kemaslahatan  dan  kebijakan  hukum. 15 Sebagaimana  dalam firman-Nya QS. an-Nisa/4: 29
َا هُّي أَٰٓ ي َ َ نيِ ذ لَّٱ َ َِبَمُك ن ي بَمُك لٰ و م أَ آوُلُك أ تَ  لََ اوُن ما ء َِلِطٰ  ب لٱ َ
ََ ٖضا ر تَن عًَة رٰ  جِتَ  نوُك تَن أَٓ ذ لَِإ
َذنِإَ  مُك  سُفن أَ آوُلُت ق تَ لَ وَ  مُكنِ م َ ذللّٱ َ يِح رَ مُكِبَ ن كَ َاٗم ٢٩ ََ
Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil.  Kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka sama  suka  diantara  kamu  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah Maha Penyayang kepadamu”. 16
Hikmah yang terkandung dalam kutipan ayat diatas adalah bahwa dalam memperoleh sesuatu  khususnya  dalam  berdagang  hendaklah  ditempuh  dengan  cara  yang  telah ditentukan oleh agama agar mendapat berkah dan diridhoi oleh Allah swt.
Persoalan  menjual  barang  yang  cacat,  wajib  bagi  orang  lain  (bukan  penjual  dan pembeli)  yang  mengetahui  bahwa  pada  suatu  barang  terdapat  cacat  untuk  kemudian memberitahukannya  kepada  calon  pembeli  yang  ingin  mengambil  barang  tersebut meskipun dia tidak bertanya sekalipun. Sebagaimana ia wajib memberitahukan seseorang yang ingin meminang seorang wanita, dan dia mengetahui bahwa pada diri wanita tersebut terdapat  cacat  pada  fisiknya,  atau  melihat  ada  seseorang  yang  hendak  melakukan
15 Abdi  Wijaya,  “Perubahan  Hukum  Dalam  Pandangan  Ibnu  Qayyim”, al-Daulah  6,  no.  2, (2017), h. 390.
16 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kitab al-Qur’an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab , (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), h. 83.
hubungan  bisnis  dan  mengetahui  bahwa  dalam  diri  salah  satunya  terdapat  cacat,  untuk memberitahukannya, meskipun dia tidak sama sekali dimintai pendapat.
Semua  itu  dilakukan  dalam  rangka  menjalankan  amanah  islam,  serta  sebuah  nasehat yang  tergolong  wajib  disampaikan  kepada  umat  muslim,  baik  bagi  kalangan  khusus maupun  kalangan  awam.  Pada  zaman  yang  modern  ini  praktek  jual  beli  kian  beraneka ragam,  tapi  tentu  juga  harus  dilakukan  secara  benar  dan  sesuai  norma  hukum  islam. Didalam banyak hadis, Rasulullah saw. menjelaskan tentang pentingnya seorang pedagang berlaku  jujur  saat  menjajakan  dagangannya  agar  terhindar  dari  unsur  kecurangan  dan penipuan. Rasulullah saw. bersabda:
َلَع ُلله ا ىَّلَص ِلله ا لْوُسَر َلاَق :َلاَق ،ُهْنَع ُلله ا َيِضَر ٍماَزِح ِنْب ِمْيِكَح ُثْيِدَح ْوَأ )اَقَّرَفَ تَ ي  َْلَ اَم ِراَيِلخِبِ ِناَعِ يَ بْلا(: َمَّلَسَو ِهْي َ ب ْتَقُِمُ َبَِذَكَو اَمَتَك ْنِأَو ,اَمِهِعْيَ ب ِْفِ اَمَُلَ َكِرْوُ ب اَنَّ يَ بَو اَقَدَص ْنِأَف ,اَقَّرَفَ تَ ي  َّتََّح :َلاَق )يراخبلا هخرخأ( .اَمِهِعْيَ ب ُتَك َر
Artinya: “Hakim  bin  Hizam  r.a  berkata:  Rasulullah  saw  bersabda,  “penjual  dan  pembeli keduanya  bebas  selama  belum  berpisah,  atau  ketika  keduanya  berpisah,  maka  jika keduanya  berlaku  jujur  dan  menerangkan  (terbuka)  maka  terdapat  berkat  jual  beli keduanya,  bila  terdapat  dusta  diantara  keduanya,  maka  dihapus  berkat  jual  beli  bagi keduanya”. 17
Dengan  demikian  Rasulullah  sangat  mempertegas  seorang  pedagang  yang  berlaku curang  (tidak  jujur).  Menjual  barang  yang  cacat  tanpa  diberitahukan  kepada  pembeli merupakan  sebuah  penipuan  (al-ghishy)  dan  termasuk  pengelabuan  dalam  jual  beli  dan perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang haram.
Pengelabuan,  penipuan  atau  akal-akalan  pada  sesuatu  yang  telah  Allah  haramkan menyebabkan  murka  dan  laknat  Allah.  Orang  yang  melakukan  akal-akalan  itu  berdosa disebabkan  karena  melakukan  tipu  daya  terhadap  Allah  swt.  Apabila  terjadi  penipuan dalam  jual  beli,  maka  orang  yang  ditipu  sangat  berhak  mengembalikan  barang  yang dibelinya  kepada  penjual  dengan  mengambil  kekurangan  pada  barang  atau  membatalkan jual beli (khiyar) .
Khiyar adalah  hak  pilih  oleh  pihak  yang  bertransaksi  untuk  melanjutkan  atau membatalkan akad. Khiyar terdapat beberapa macam, diantaranya:
a. Khiyar Majlis
Khiyar  Majlis  adalah  hak  pilih  kedua  belah  pihak  yang  berakad  dan  dapat membatalkan akad, selama keduanya belum berpisah jarak. Artinya transaksi baru kemudian  akan  dianggap  sah  manakala  kedua  pihak  telah  berpisah.  Hitungan  dari kata “berpisah” dinilai sesuai kondisi dan situasinya. Di toko yang besar, dihitung sejak salah seorang keluar.
b. Khiyar Syarat
Khiyar  Syarat  Adalah  hak  pilih  yang  dijadikan  dasar  oleh  pihak  penjual  dan pembeli,  atau  hanya  salah  seorang  diantara  keduanya  saat  terjadi  akad  untuk meneruskan  ataupun  membatalkan  akad  dan  dipertimbangkan  setelah  beberapa hari. Dalam khiyar syarat ini, lama syarat yang disepakati adalah paling lama tiga hari.  Jika  waktu  yang  disepakati  telah  berakhir  dan  akad  tidak  dibatalkan,  maka otomatis jual beli wajib dilakukan.
c. Khiyar ‘Aib
Khiyar  ‘Aib  adalah  hak  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  membatalkan  atau melanjutkan  akad  apabila  terdapat  cacat  pada  barang  yang  diperjualbelikan,  dan
17 Muhammad  Fuad  Abdul  Baqi, Al-Lu’lu  wal  Marjan  (Mutiara  Hadits  Yang  Disepakati  Bukhari  dan Muslim) , terj. Salim Bahreisyi (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), h. 523.
cacat  itu tidak  diketahui  oleh  penjual  pada  saat  berlangsungnya  akad.  Jadi,  dalam khiyar  ‘aib  ini,  hak  sepenuhnya  ada  ditangan  pembeli,  pembeli  dapat mengembalikan barang tersebut.
d. Khiyar Ta’yin
Khiyar  Ta’yin  adalah  hak  pilih  untuk  pihak  pembeli  dalam  menentukan  suatu barang yang kualitasnya berbeda. Tujuan khiyar ta’yin adalah agar supaya pembeli tidak tertipu dan produk yang dicari sesuai dengan keinginan.
e. Khiyar Ru’yah Khiyar  Ru’yah  adalah  hak  bagi  pihak  pembeli  untuk  menyatakan  batal  atau berlanjutnya suatu jual beli yang dilakukan pada suatu barang yang belum terlihat bentuknya ketika akad berlangsung.
Hukum  positif  kita  di  Indonesia  dan  hukum  islam    sangat  memiliki  keterkaitan  satu sama  lain,  karena  dalam  bertransaksi  pelaku  usaha  dituntut  untuk  berlaku  jujur  dan  tidak berlaku  curang  serta  mengabaikan  hak-hak  konsumen.  Meskipun  masih  banyak  pelaku usaha yang seringkali memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen terkait dengan  barang  yang  dijualnya.  Akan  tetapi  lain  daripada  itu,  masih  banyak  pula  pelaku usaha  yang  jujur  dan  beretika  baik  saat  menjual  produknya,  bahkan  tidak  sedikit  pelaku usaha yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, baik dari segi produk atau transaksi.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:
a. Bahwa  akibat  yang  timbul  dari  jual  beli  barang  yang  mengalami  cacat  adalah berupa  kerugian  material  juga  kerugian  fisik  yang  menimpa  pembeli.  Disamping itu,  penjual  juga  dapat  dirugikan  dengan  hilangnya  kepercayaan  pembeli  atas barang  yang  ia  tawarkan,  dan  timbulnya  pertanggungjawaban  penjual  untuk memberikan ganti rugi yang dialami oleh pembeli akibat dari barang cacat tersebut. Hak-hak konsumen dalam hukum positif adalah hak untuk kenyamanan, keamanan dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa,  hak  untuk  memilih barang  dan  jasa,  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, hak untuk didengar pendapat dan  keluhannya  atas  barang  dan  jasa  yang  digunakan,  hak  untuk  memperoleh advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen secara  patut,  hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen,  hak untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan  penggantian  apabila  barang  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Sedangkan dalam  hukum  islam,  hak-hak  konsumen  berupa  hak  khiyar,  diantaranya  yaitu khiyar majlis, khiyar ‘aib, khiyar syarat, khiyar ta’yin, khiyar ru’yah.
b. Hukum  positif  (peraturan  perundang-undangan)  memberikan  ketegasan  dan batasan  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  agar  terciptanya  keseimbangan  saat bertransaksi,  juga  memberikan  sanksi  apabila  terdapat  unsur-unsur  perbuatan, kesalahan  serta  penipuan  di  dalam  praktek  jual  beli.  Cara  penyelesaian  sengketa dalam  hukum  positif,  dapat  dilakukan  di  pengadilan  umum  maupun  diluar pengadilan.  Penyelesaian  diluar  pengadilan  dapat  ditempuh  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  mediasi,  konsiliasi,  atau  arbitrase sesuai dengan minat kedua belah yang berperkara. Begitupun dengan hukum islam,
Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat membenci seorang mukmin yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, khususnya dalam praktek bermuamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  Al-Quran  dan  Terjemahannya.Bandung:  CV.
Diponegoro, 2005.
Edwin  Nasution  Mustafa,  dkk., Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam. Jakarta:  Prenada Media Group, 2015.
Fuad  Muhammad  Baqi  Abdul, Al-Lu’lu  wal  Marjan,  Mutiara  Hadits  Yang  Disepakati Bukhari dan Muslim , Terj. Salim Bahreisyi. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979. Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Kitab  al-Qur’an  Al-Fatih  Dengan  Alat Peraga Tajwid Kode Arab , Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.
Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah , Cet. X; Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.

## Jurnal
Anis  Muhammad,  “Tinjauan  yuridis  terhadap  Pengawasan  Ketenagakerjaan  menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar”, al-Qadau 4,no. 2 (2017).
Erlina, Marilang, Hilmiah. “Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)”, Alauddin Law Development (ALDEV) 1, no. 2 (2019). Ilyas Musyfika, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, al-Qadau 4, no. 2 (2017).
Ilyas Musyfikah, “Al Mawt: Perspektif Tafsir Maudu’iy”, Pusaka 8, no. 1 (2016).
Marilang, Intan Sakinah Auliah. “Pajak Sebagai Pendanaan Daerah Di Kabupaten Gowa”.
Iqtishaduna 1, no. 1 (2019). Wijaya Abdi, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah”, al-Daulah 4, no. 2 (2015). Wijaya Abdi, “Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu’i”, al-Daulah 1, no. 1 (2012). Wijaya  Abdi,  “Perubahan  Hukum  Dalam  Pandangan  Ibnu  Qayyim”, al-Daulah 6,  no.  2 (2017).

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Website Sasongko Agung, “Mengembalikan Barang Cacat Apa Hukumnya”,
https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/13/nw52m9313- mengembalikan-barang-cacat-apa-hukumnya (diakses 13 Oktober 2015).