## KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGIMPLMETASIAN PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Zukri 1 , Sujianto 2 , dan Kiswanto 3
1 Program Studi Magister Ilmu Administrasi 2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi 3 Program Studi Magister Ilmu Administrasi

## Abstract
Competence of Civil Servants in Implementing Amendments to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 Year 2010 in the Pelalawan District Government Environment. Procurement of goods and services for the benefit of the government is one of the tools to drive the wheels of the economy. Absorption of the budget through the procurement of goods and services is very important. But no less important than that is the urgency of implementing effective and efficient and economical procurement to get the maximum benefit from the use of the budget. This study aims to determine and analyze the competencies and dominant factors that affect the competence of Civil Servants in Implementing Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 Year 2010 along with Amendments Regarding Procurement of Government Goods / Services in the Pelalawan District Government Environment. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques carried out through interviews, observations and documentation of informants. The results showed that the competence of Civil Servants in Implementing Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2010 along with Amendments Regarding Procurement of Government Goods / Services in the Pelalawan Regency Government Environment which was seen from the skill and work attitude factors had been fulfilled. As for the knowledge factor, it has not yet been fully fulfilled. The most dominant factor influencing the competence of Civil Servants is the work attitude factor.
Key words : competence, presidential regulation, policy implementation

## 1. Pendahuluan
Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan terhadap percepatan pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan percepatan belanja negara yang ada di daerah dan di pusat pusat maupun daerah haruslah terus didukung melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkadang memiliki beberapa kendala, antara lain perencanaan pengadaan barang/jasa yang buruk, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak efesien pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga kompetensi dari pelaksana pengadaan yang tidak merata.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu alat untuk menggerakkan perekonomian adalah melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyerapan anggaran melalui kegiatan ini sangat penting. Banyak kendala yang dihadapi, sehingga untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pengadaan barang / jasa pemerintah salah satunya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi. Peran teknologi sangat dibutuhkan demi terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Atas dasar tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam perkembangannya, peraturan ini
telah mengalami empat kali perubahan, dan yang terakhir adalah pada
tahun 2015
dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menyebutkan perlunya inovasi terhadap pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa perubahan terhadap pasal-pasal Perpres nomor 54 Tahun 2010 yang dituangkan dalam Perpres nomor 4 Tahun 2015 menunjukkan keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran belanja negara, sehingga diharapkan pelaksanan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mendorong peningkatan belanja pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan negara dan peningkatan peran usaha kecil dan menengah serta Koperasi.
Pengadaan barang / jasa pemerintah mengacu pada kegiatan berbagai kementerian / lembaga / daerah / lembaga untuk memperoleh barang / jasa yang prosesnya dimulai dari permintaan yang direncanakan sampai dengan selesainya semua kegiatan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah harus melalui tahapan-tahapan yang mana tahapan tersebut cukup panjang dan sangat membutuhkan pegawai yang menguasai/memahami secara keseluruhan sesuai akan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas, yang artinya memenuhi standar profesional. Untuk tujuan itu, pelayan publik dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, kepemimpinan dan terutama kompetensi etis. Menurut Haryatmoko 2015:34, “Menghadapi perubahan yang cepat berkat teknologi informasi, pejabat publik membutuhkan penopang kompetensi teknis dan kompetensi etis, terutama dalam penalaran moral, manajemen nilai dan proses pengambilan keputusan”.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, Standar Kompetensi pada Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari pengetahuan kerja, keterampilan kerja dan sikap kerja.
Tidak terkecuali dengan Pengadan
Barang/Jasa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dimana pengadaan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 dengan beranggotakan 22 orang. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam prakteknya masih terdapat permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terlihat pada fenomena-fenomena sebagai berikut :
1. Adanya pejabat pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kualifikasi teknis serta manajerial yang disyaratkan. Kualifikasi teknis serta manjerial yang disyaratkan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
a. Memiliki minimal pendidikan (S1) dengan pengetahuan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan;
b. Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. Memiliki
kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan PPK yang berpendidikan SMA dan juga ada yang tidak memiliki pengalaman paling kurang 2 tahun seperti yang disyaratkan.
2. Masih adanya pengangkatan PPK dan anggota kelompok kerja dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berbau nepotisme dan kolusi, walaupun pejabat yang ditunjuk memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini sangat bertentangan dengan syarat penetapan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana salah satu syarat untuk pengangkan PPK dan Pejabat Pengadaan/ULP adalah tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat
yang menetapkannya sebagai anggotaULP/Pejabat Pengadaan.
3. Paket lelang yang tidak terealisasi atau batal lelang.
Paket lelang yang tidak terealisasi atau batal lelang salah satunya diakibatkan oleh lambannya
Unit Layanan Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran ataupun melakukan pelelangan ulang.
Adanya paket lelang yang tidak terealisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1 Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, 2018 Jasa Lainnnya Konstruksi Konsultansi Pengadaan Barang Total Paket S BL S BL S BL S BL S BL 2016 3 - 104 5 34 4 12 7 153 16 2017 3 - 79 11 63 - 10 4 155 15 Sumber : ULP Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, 2018 Ket :S = Selesai
BL = Batal Lelang Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam dua tahun ada paket lelang yang tidak terealisasi atau batal lelang. Jumlah pekat yang tidak terealisasi atau batal lelang jika dibandingkan dengan jumlah paket lelang yang selesai memang dapat dikatakan masih sedikit. Namun begitu hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan dari ULP untuk melaksanakan pelelangan paket pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan observasi penulis, paket lelang yang batal lelang kebanyakan dikarenakan lambatnya dilakukan pelelangan ulang yang dilakukan oleh ULP.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut dengan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan”.
2. Metode Penelitian
ini menggunakan
metode pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Asisten Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Pegawai Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Inspektorat, dan Rekanan/Pihak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis data dalam penelitian ini “Aktivitas dalam
analisa data yaitu data reduction / reduksi data, data display / penyajian data, dan conclusion drawing / verification / verifikasi” (Sugiyono, 2013:246).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Edward III mengatakan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan- kecenderungan dan struktur birokrasi.
Banyaknya proses yang harus dilewati dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, sangat dibutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi yang baik.Dari hasil penelitian ini telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan tentang kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut di atas, penulis akan menguraikan lebih jelas seperti yang tercantum berikut ini :

## Pengetahuan
Pengetahuan dalam penelitian ini merupakan kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki oleh PNS pada Pokja ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2017 dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Pengetahuan ini bisa didapatkan melalui pendidikan maupun pengalaman. Melalui pendidikan biasanya melalui diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Observasi yang peneliti lakukan menemukan bahwa kemampuan Pegawai Negeri Sipil pada Pokja ULP dalam membuat perencanaan dan mamahami pernasalahan yang mungkin terjadi
dalam implementasi Perpres dikarenakan cukup banyaknya jumlah paket yang batal.
Pada dasarnya Pokja sudah cukup bagus. Terkait dengan banyaknya paket yang gagal lelang karena tidak terpenuhinya syarat- syarat dalam dokumen lelang”.
agar tidak terjadinya kesalahan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2017 beserta perubahannya, sehingga bisa menyebabkan adanya paket yang gagal lelang, PNS pada Pokja ULP juga dituntut memiliki kemampuan dalam menganalisis dan mengidentifikasi penyebab permasalahan dan kemampuan dalam memecahkan permasalahan tersebut
“Baik. Cara Pokja ULP dalam mengidentifikasi setiap masalah yang muncul pada proses lelang sudah bagus. Mereka bisa mengira masalah apa yang akan muncul. Akan tetapi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut yang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ada tekanan baik intern maupun ekstern.”.
Dari hasil di atas juga dapat dilihat bahwa dalam mengendalikan tekanan-tekanan tersebut, hal- hal yang telah dilakukan oleh PNS pada Pokja adalah dengan tetap menjaga integritas dan juga menghindari komunikasi serta pertemuan-pertemuan yang mendalam dengan pihak-pihak yang berkemungkinan melakukan tekanan.

## Keterampilan
Keterampilan merupakan kemampuan dari PNS pada Pokja ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2017 menguasai dan melaksanakan tugas yang didapat melalui pembelajaran dan pelatihan. Keterampilan ini dapat dilihat dari kemampuan dalam menemukan prosedur kerja yang sesuai agar minimnya kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa, kemampuan untuk melaksanakan tugas tanpa harus menunggu perintah, kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam implementasi peraturan dan kemampuan untuk selalu mendapatkan informasi tambahan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya, berikut pernyataannya:
“PNS pada Pokja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan beserta perubahannya. Jadi ya metode kerja ataupun prosedur kerja yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku saja. Dan kemampuan Pokja dalam melaksanakan prosedur kerja sesuai aturan saya nilai sudah cukup baik.”
kemampuan Pegawai Negeri Sipil pada Pokja ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2017 dalam melaksanakan prosedur kerja dinilai sudah baik, karena Pokja melaksanakan prosedur kerja hanya berdasarkan aturan yang berlaku.

## Sikap Kerja
Sikap kerja merupakan perilaku PNS pada Pokja ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2017 yang menyangkut pada perasaan dan emosi, minat, sikap, apresiasi serta kemampuan menyesuaikan diri dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta
Perubahannya. Kerjasama ini tidak hanya antar anggota Pokja, tetapi juga dengan instansi atau organisasi lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
“Sudah baik. Karena Pokja selalu terbuka untuk berbagi informasi yang kami butuhkan menyangkut pengadaan barang dan jasa. Bentuk kerjasama ULP dengan inspektorat
ada tiga, yaitu dalam bentuk konsultasi, koordinasi dan pendampingan dan pengawasan. Konsultasi dilakukan jika ada sesuatu hal yang diragukan dan berdampak pada hukum (pandangan hukum). Koordinasi dilakukan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dalam menyamakan persepsi Pendampingan diperlukan jika Pokja merasa akan mengalami kendalam dalam proses pelelangan sehingga diharapkan dengan adanya pendampingan ini akan membuat proses lebih lancar dan aman”
Kemampuan kerjasama Pokja dinilai sudah baik, terutama kerjasama dengan pihak luar. Kemampuan kerjasama dengan instansi atau organisasi lainnya sudah baik, namun untuk kerjasama antar anggota Pokja masih harus menjadi perhatian, karena belum berjalan seperti yang diharapkan.
Aparatur sipil Negara (ASN) mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri sipil merupakan unsur aparatur Negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia. Terlebih lagi dari segi kompetensi yang harus dimiliki Pegawai Negeri Sipil dalam pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa sangat dibutuhkan demi terciptanya kemampuan memberi pelayanan yang berkualitas dan memenuhi standar professional. Sesuai dengan isi peraturannya yakni perlunya inovasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Hal yang menjadi tolok ukur dari sukses atau tidaknya Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dituangkan dalam Perpres nomor 4 Tahun 2015, yakni keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran belanja negara, sehingga diharapkan pelaksanan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mendorong peningkatan belanja pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan negara dan peningkatan peran usaha kecil dan menengah serta Koperasi.
Untuk meningkatkan kompetensi PNS diperlukan adanya factor yang mempengaruhinya.
Adapun factor yang mempengaruhi kompetensi menurut Zwell dalam Wibowo (2014:283) adalah sebagai berikut:

## 1. Keyakinan dan nilai-nilai
Keyakinan tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.
2. Keterampilan Keterampilan memainkan peran di kabanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat di pelajari, dipraktikan, dan diperbaiki, dengan perbaikan individu akan meningkatkan kemampuannya dalam kompetensi tentang hal yang diperbaikinya itu.
3. Pengalaman keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasionalnya untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan seperti tersebut.
4. Karakteristik Pribadi
Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian seseorang dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan. Orang yang cepat marah mungkin sulit untuk menjadi kuat dalam penyelesaian konflik dari pada mereka yang mudah mengelola respon emosionalnya.
5. Motivasi
Merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah, dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan, memberikan pengakuan dapat mempunyai dampak positif terhadap motivasi seseorang bawahan. Isu emosional, hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi, takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian,
semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.
6. Kemampuan Intelektual kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis.
7. Budaya organisasi
Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan seperti praktik rekrutmen dan seleksi karyawan, sistem penghargaan yang diberikan organisasi kepeda pegawainya, praktik pengambilan keputusan dalam memberdayakan orang lain, kebiasaaan prosedur memberikan informasi dan prosedurnya dan sebagainya.
Pegawai yang memiliki kompetensi baik dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sangat dibutuhkan. Pegawai haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Namun, dari ketiga faktor tersebut ada faktor yang memang sangat dominan mempengaruhi kompetensi pegawai, yang sangat
dibutuhkan
dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tersebut.
“Kalau faktor yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan PBJ dari ketiga faktor yang disebutkan, menurut saya yang paling berpengaruh itu jelas mengenai sikap kerja pegawai. Terutama dalam kemampuan untuk menahan diri dari kepentingan-kepentingan baik itu kepentingan pribadi atau menguntungkan orang lain dalam PBJ. Seperti yang telah saya katakan dulu, bahwa dalam PBJ pasti ada tekanan-tekanan yang akan dialami oleh Pokja, baik dari dalam maupun dari luar. Namun tidak menganggap pengetahuan dan keterampilan tidak penting. Buat apa pengetahuan dan keterampilannya baik tapi sikapnya tidak baik. ”
Dapat dikatakan bahwa dari tiga faktor kompetensi pegawai yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah sikap kerja.
Dominannya sikap kerja pegawai ini dikarenakan dalam pengadaan barang dan jasa ini sangat
memungkinkan terjadinya kecurangan- kecurangan ataupun keinginan dari pelaksana lelang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pengadaan barang dan jasa. Tidak hanya godaan dari dalam diri sendiri, tetapi juga adanya godaan dari luar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa anggota Pokja tidak lepas dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang ingin memenangkan lelang. PNS pada Pokja ULP dapat dengan baik mengontrol emosi, sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya. Sikap kerja yang baik dari Pegawai pada Pokja ULP Kabupaten Pelalawan juga terlhat dengan pernyataan- pernyataan yang selalu mengedepankan aturan-aturan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, anggota Pokja ULP juga selalu berusaha untuk menjaga diri dengan pihak-pihak peserta lelang ataupun pihak yang berkemungkinan ingin mendapatkan paket lelang dengan tidak menjalin komunikasi terlalu dalam dan juga menghindari pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak tersebut.

## 4. Kesimpulan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dilihat dari faktor keterampilan dan sikap kerja sudah terpenuhi. Namun untuk faktor pengetahuan belum sepenuhnya terpenuhi, karena banyaknya anggota Pokja yang tidak memiliki pengalaman dalam pengadaan barang dan jasa dan belum baiknya kerjasama yang terjalin antar sesama anggota Pokja.
Adapun Faktor yang paling dominan mempengaruhi terpenuhinya kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah faktor sikap kerja yaitu kemampuan dari PNS pada Pokja ULP dalam mengontrol emosi, sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya.

## Daftar Rujukan
Haryatmoko, Etika Publik, Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi , Kanisius, Yogyakarta,
2015. Indrastuti, Sri, Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik . Universitas Riau Press, Pekanbaru,
2014.
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi , Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2014 Nawawi, Hadari, Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri , UGM Press, Yogyakarta, 2006. Nugroho, Riant D, Public Policy , Gramedia, Jakarta, 2004. _______________, Public Policy , Edisi Revisi, Gramedia, Jakarta, 2009. Purnawanto, Budi, Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Proses (Pola Pikir Baru Mengelola SDM Pada Era Knowledge Economy) , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010. Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jaurani, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik, Raja Grafindo, Jakarta,
2011.
Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Gava Media, Yogyakarta, 2012. Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Administrasi . Alfabeta, Bandung. ________, 2013 . Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta, Bandung.
Sujianto, Pemekaran dan Masa Depan , PSIA,
Pekanbaru, 2010. Sunyoto, Danang, Manajemen Sumber Daya Manusia , Buku Seru, Jakarta, 2012. Sutrisno, Edy, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketujuh , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.