## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
ANALYSIS OF TAXPAYER MORAL OBLIGATIONS, TAXPAYER FINANCIAL CONDITIONS, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAXES

## ANALISIS KEWAJIBAN MORAL WAJIB PAJAK, KONDISI FINANSIAL WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Lolita Regina Cahyani 1 , Gideon Setyo Budiwitjaksono 2*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur * gideon.ak@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to identify the impact of taxpayer moral obligation, financial condition, and tax sanctions on compliance  with  motor  vehicle  tax  payments.  This  research  was  carried  out  with  100  taxpayers  utilizing quantitative methods at Tulungagung Samsat Joint Office. The data analysis technique used in this study uses the Partial Least Square (PLS) approach using SmartPLS 4.0 software. The data utilized in this research come from primary data sources. The sampling method used in this research was the incidental sampling technique. Based on the results of the tests carried out the outcomes of this research signify the moral obligation of taxpayers has a positive effect on taxpayer compliance, financial conditions positively impact taxpayer compliance, while tax sanctions positively influence taxpayer compliance.
Keywords: Moral Obligations, Financial Condition, Tax Sanction, Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Penelitian ini dilakukan kepada 100 wajib pajak menggunakan metode kuantitatif di Kantor Bersama Samsat Tulungagung. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) melalui software SmartPLS 4.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling insendental. Menurut hasil pengujian yang dilakukan temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif kewajiban moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh positif kondisi finansial terhadap kepatuhan wajib pajak, dan terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Kewajiban Moral, Kondisi Finansial, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Pembangunan  suatu  negara  tidak  akan berjalan  lancar  tanpa  dukungan  sektor  pajak (Dharma & Astika, 2021). Menurut Resmi (2019:7), pajak  adalah  pembayaran  wajib  diberikan  kepada negara  oleh  individu  atau  entitas  hukum  sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa menerima imbalan  langsung  yang  dapat  diidentifikasi,  dan digunakan  untuk  mendukung  pengeluaran  publik negara. Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi masyarakat bagi negara. Pajak daerah dan retribusi daerah  juga  digunakan  untuk  membiayai  berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing Wajib  Pajak  sesuai  Sistem  Perpajakan  Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk
melakukan  sosialisasi  dan  pengawasan  kepada masyarakat.
Akan  tetapi,  bagi  sebagian  besar masyarakat  Indonesia,  kepatuhan  wajib  pajak merupakan  kendala  yang  mampu  mengganggu efisiensi pemungutan pajak. Faktor ini menjadi salah satu  alasan  kesulitan  dalam  mencapai  target pemungutan pajak di Indonesia (Maria & Nurlaela, 2022). Faktor  internal  berupa  keterbatasan sumberdaya manusia untuk melakukan pengawasan dan  faktor  eksternal  berupa  tingkat  kesadaran masyarakat dapatb mempengaruhi tingkat efektivitas  pajak  (Situmorang  &  Budiwitjaksono, 2023)).  Pemanfaatan  data  dan  informasi  yang kurang optimal menjadi salah satu faktor penyebab realisasi  penerimaan  pajak  yang  terdapat  di Indonesia belum mencapai target. Terlihat dari rasio pajak  terhadap  GDP  Indonesia  jauh  di  bawah potensi, yaitu sekitar 10-11% (Muflihani dkk., 2021).
Rasio pajak Indonesia hanya sekitar 10-11%, jauh di bawah rata-rata dunia dan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand (17, 2%), Malaysia (15, 8%), dan Filipina  (15,4%)  (Muflihani  dkk.,  2021).  Rasio pajak  Indonesia  yang  masih  rendah  menunjukkan bahwa  tingkat  kepatuhan  pajak  belum  optimal. Keadaan  ini  disebabkan  oleh  masyarakat  yang belum  memahami  pentingnya  membayar  pajak (Manuaba  &  Setiawan,  2021).  Ditegaskan  bahwa pengetahuan  perpajakan  dan  mediasi  kesadaran wajib  pajak  orang  pribadi  berpengaruh  terhadap kepatuhan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).
Kepatuhan  wajib  pajak  mencerminkan kesadaran  serta  tanggung  jawab  masyarakat  untuk membayar  pajak  sesuai  peraturan  yang  berlaku. Faktor  kesadaran  dan  sanksi  perpajakan  dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak (Pamungkas, dkk,  2022).  Disamping  itu  kepuasan  kualitas pelayanan  menjadi  faktor  moderasi  pengaruh insentif  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor (Wulandari & Budiwitjaksono, 2022).  Akibatnya,  kepatuhan  Wajib  Pajak memengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  di  setiap wilayah  di  Indonesia,  salah  satunya  Kabupaten Tulungagung.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang penting guna  membiayai  berbagai  kebutuhan  daerah, termasuk  untuk  menjalankan  otonomi  daerah (Manuaba & Setiawan, 2021).
Menurut  UU  No.  28  Tahun  2009,  pajak daerah provinsi terdapat 5  kategori, termasuk Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  Pajak  atas  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB),  Pajak  atas Air Permukaan (PAP), serta Pajak atas Rokok (PR). Pendapatan  daerah  merupakan  sumber  pendapatan asli daerah yang cukup besar. Salah satu penerimaan pajak terbesar di pendapatan asli daerah adalah PKB. PKB  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap penggunaan  kendaraan  bermotor,  termasuk  baik roda  dua  maupun  roda  empat,  yang  beroperasi  di semua  jenis  perjalanan  darat.  Kendaraan  ini digerakkan oleh peralatan teknik berupa mesin atau perangkat  lain  yang  memiliki  fungsi  mengubah energi jadi gerak. Pemerintah provinsi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota  untuk  memungut  PKB  melalui Kantor  Bersama  SAMSAT.  Tujuannya  untuk meningkatkan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam melakukan  pembayaran  PKB  (Viva  dkk.,  2019). Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di  Indonesia  yang  memiliki  kewenangan  dalam melakukan  kebijakan  tersebut.  Menurut  Informasi dari  UPT  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Tulungagung,  penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor mulai tahun 2019 sampai 2023 mencapai Rp 1.090.411.820.893, atau setara dengan 70% dari total  penerimaan  daerah  Tulungagung  dari  tahun 2019  hingga  tahun  2023  tercapai  sebesar  Rp
1.563.381.140.928.  Berikut  merupakan  jumlah realisasi penerimaan kas PKB di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung untuk tahun 2019 hingga 2023 :
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Kas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023
Sumber:  UPT  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Tulungagung
Berdasarkan  tabel  1.1  terdapat  fluktuasi target  penerimaan  PKB  selama  lima  tahun. Walaupun  terdapat  fluktuasi,  Samsat  Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu mencapai  target  PKB  dari  tahun  ke  tahun.  Target penerimaan PKB di tahun 2020 turun sebesar 9,42% yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Di tengah situasi  pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Kabupaten Tulungagung  memberikan  berbagai  kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, seperti diskon PKB, pembebasan denda, layanan  Samsat  Keliling,  dan  Samsat  Drive  Thru. Hal  ini  membuat  para  wajib  pajak  kendaraan bermotor  dapat  memenuhi  tanggung  jawabnya unruk membayar pajak dan penerimaan PKB yang terealisasi melebihi target yang telah ditentukan. Dilansir dari informasi yang diperoleh dari Samsat Kabupaten Tulungagung sebagaimana yang tercantum  dalam  tabel  1.1,  penerimaan  PKB  di Samsat Tulungagung dipengaruhi tingkat kuantitas kendaraan  bermotor.  Berikut  adalah  data  tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung.
Tahun Target Penerimaan PKB Realisasi Penerimaan PKB Persentase Pencapaian Target PKB 1 2 3 = 2/1 2019 Rp191.000.000. 000 Rp208.843.888. 533 109,34% 2020 Rp173.000.000. 000 Rp206.048.758. 290 119,10% 2021  Rp203.000.000. 000 Rp215.655.146. 567 106,23% 2022  Rp211.800.000. 000 Rp237.980.572. 236 112,36% 2023  Rp234.792.000. 000 Rp221.883.455. 267 94,50%
Tabel  2.  Daftar  Bayar  Tidak  Bayar  dan Perkembangan Obyek Tahun 2019-2023
Sumber  :  Kantor  Bersama  Samsat  Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan  tabel  1.2  menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2019  hingga  tahun  2022,  tetapi  mengalami penurunan  signifikan  pada  tahun  2023  sebesar 3,11%  akibat  ketidakpatuhan  wajib  pajak. Penurunan  tersebut  terjadi  karena  adanya pembekuan STNK dan penghapusan data kendaraan menunggak  pajak  lebih  dari  dua  tahun  sejak registrasi ulang. Selama periode 2019-2023, terjadi penurunan  terus  menerus  dalam  jumlah  kendaraan yang  membayar  pajak,  menandakan  rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Meskipun  terdapat  peningkatan  jumlah  kendaraan bermotor, penerimaan pajak tidak seimbang karena banyak kendaraan bermotor tidak membayar pajak, hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1.2 bahwa tahun 2019  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  membayar pajak  hanya  531.738  kendaraan  dari  total  572.750 kendaraan  yang  terdaftar.  Puncak  peningkatan jumlah  kendaraan  bermotor  yang  tidak  membayar pajak  pada  tahun  2023  sebanyak  143.681  unit, mencerminkan  rendahnya  sikap  tanggung  jawab wajib pajak. Keberhasilan peningkatan pendapatan pajak  seharusnya  sejalan  dengan  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak,  namun  hal  tersebut  tidak terjadi selama periode 2019 hingga 2023.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah disampaikan,  situasi  di  Kabupaten  Tulungagung menunjukkan  peningkatan  jumlah  kendaraan bermotor  tidak  diikuti  dengan  peningkatan persentase  jumlah  kendaran  bermotor  yang membayar  pajak,  melainkan  diikuti  dengan penurunan  persentase  jumlah  kendaraan  bermotor yang  membayar  pajak.  Hal  ini,  mengindikasikan bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung menunjukkan kecenderungan penurunan atau rendah.
Kepatuhan merupakan gambaran dari sikap tanggung  jawab  wajib  pajak  dalam  mematuhi kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Menurut  Halim  &  Nurhayati  (2022), kepatuhan adalah dorongan individu terhadap suatu kelompok  atau  organisasi  untuk  bertindak  sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.
Kewajiban  moral  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (2023)  merupakan  kewajiban yang didasarkan pada norma moral yang dianggap dan diakui oleh masyarakat sebagai hal yang benar dan  salah.  Banyak  Wajib  Pajak  yang  melanggar kewajibannya  untuk    membayar  pajak  merupakan salah satu contoh Wajib Pajak yang memiliki akhlak yang  kurang  baik. Berdasarkan  penelitian  yang terdahulu,  yang  dilaksanakan  oleh  Hardika  dkk. (2021)menemukan  bahwa  Moral  Wajib  Pajak berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Halim dkk. (2022) menyatakan  bahwa  Kewajiban  Moral  Wajib  Pajak memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Selain  itu,  penelitian Juliantari  dkk.  (2021)  mengenai  Kewajiban  Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan hasil yang tidak berpengaruh signifikan.
Kondisi  finansial  adalah  keadaan  yang mencerminkan  kemampuan  ekonomi  seseorang untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya, dengan memanfaatkan pendapatan yang dimilikinya (Fatima,  2019). Penelitian  yang  dilakukan  oleh Nisak  &  Ardhani  (2023)  dan  Baeli  (2021) menunjukkan  bahwa  kondisi  keuangan  memiliki dampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap kewajiban  perpajakan.  Semakin  baik  kondisi keuangan wajib pajak, semakin kecil kemungkinannya untuk menunda pembayaran pajak. Kedua  penelitian  tersebut  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alam  &  Ernandi (2022). Sanksi  pajak  berkaitan  dengan  hukuman yang  bertujuan  untuk  menciptakan  efek  jera  bagi pihak  yang  melanggar  standar  perpajakan,  dengan harapan agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliantari dkk. (2021) dan  Baeli  (2021)  bahwa  sanksi  pajak  mempunyai pengaruh  positif  serta  signifikan  dalam  kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Selain  itu,  penelitian yang  dilakukan  oleh  Khotimah  dkk.  (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Teori Kepatuhan
Teori  kepatuhan  adalah  teori  yang menjelaskan situasi di mana individu patuh terhadap perintah  atau  aturan  yang  diberikan.  Persyaratan untuk  mematuhi  tenggat  waktu  pembayaran  pajak kendaraan bermotor telah diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa setiap Wajib Pajak PKB wajib membayar pajak tersebut tepat waktu.
Theory of Planned Behavior Theory  of  planned  behavior menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keinginan individu  tersebut  untuk  berperilaku.  Teori  ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk  rasional  yang  akan  membuat  keputusan berdasarkan  pertimbangan  yang  matang.  Menurut
Sussman & Gifford (2019), penentu utama perilaku individu  adalah behavioral  beliefs (keyakinan perilaku) ,  normative  beliefs (keyakinan  normatif) , control beliefs (keyakinan kendali). Pajak UU No. 28 Tahun 2007 mengenai landasan dan  panduan  teknis  perpajakan  (UU  KUP),  pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar kepada pemerintah  dari  individu  atau  entitas  hukum  yang bersifat  wajib,  berdasarkan  hukum  yang  berlaku, tanpa  pembayaran  secara  langsung,  serta  dipakai sebagai  kepentingan  negara  demi  kesejahteraan masyarakat.

## Kewajiban Moral
Dalam  konteks  perpajakan,  elemen  moral memegang  peranan  penting  untuk  meningkatkan ketaatan  para  subjek  pajak.  Hal  ini  terjadi  sebab membayar pajak adalah bagian tak terpisahkan dari kewajiban  wajib  pajak  itu  sendiri. Mardiasmo
(2018)  mengungkapkan  bahwa  ketidaknyamanan masyarakat  dalam  membayar  pajak  mungkin disebabkan  oleh  kemajuan  intelektual  dan  moral masyarakat,  kesulitan  dalam  pemahaman  sistem perpajak,  dan  kurangnya  pelaksanaan  yang  efektif dalam sistem kontrol. Kewajiban moral merupakan aspek  moral  yang  dimiliki  secara  pribadi  oleh seseorang,  tetapi  kemungkinan  tidak  dimiliki  oleh individu lain (Juliantari dkk., 2021).

## Kondisi Finansial
Kondisi  Finansial  seornag  wajib  pajak adalah kemampuan finansial yang dimilikinya untuk memenuhi segala kebutuhannya (Baeli, 2021). Jika seseorang  dapat  memenuhi  kebutuhan  primer, sekunder,  dan  tersier  berdasarkan  pendapatannya tanpa bergantung pada bantuan luar seperti pinjaman, maka  dianggap  bahwa  kondisi  finansial  individu tersebut sangat baik.

## Sanksi Pajak
Mardiasmo  (2018:34)  mengatakan  bahwa sanksi pajak berperan sebagai penjamin  ketentuan dalam  undang-undang  pajak  akan  dipatuhi.  Sanksi pajak bertindak sebagai langkah pencegahan untuk mencegah  wajib  pajak  dari  melanggar  norma perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2023) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan sifat taat ataupun menurut kepada pedoman maupun hukum. Rahamdika dkk. (2020) mengatakan bahwa ketaatan Wajib  Pajak  bisa  dijelaskan  untuk  sistem pengumpulan pajak di Indonesia.
Kerangka Konseptual

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah: H1  :  Kewajiban  moral  wajib  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor Bersama Samsat Tulungagung.
H2  :  Kondisi  finansial  wajib  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor Bersama Samsat Tulungagung.
H3  :  Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor  Bersama  Samsat Tulungagung.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  pendekatan kuantitatif, yang melibatkan penyajian data dengan menggunakan  angka  (Sugiyono,  2019:7).  Pada penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang diperoleh  dari  responden  untuk  memberikan gambaran mengenai fenomena atau situasi tertentu. Populasi penelitian ini yaitu para Wajib PKB yang berkaitan  dengan  kewajiban  moral  wajib  pajak, kondisi  finansial  wajib  pajak,  sanksi  pajak  dan kepatuhan  wajib  pajak  pada  periode  2019  hingga 2023  di  Kantor  Pelayanan  Samsat  Bersama Tulungagung.  Data  tersebut  didapat  dengan mengujungi  responden  langsung  dan  alat  yang dipakai  yaitu  kuesioner  dari  peneliti  dengan menggunakan  skala  likert  yang  dapat  diolah  lebih lanjut dengan SmartPLS 4.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Outer Model
Evaluasi outer model dilakukan melalui uji validitas dan uji relibilitas.
1. Uji Validitas Tabel  3.  Nilai Outer  Loading Kewajiban Moral Wajib Pajak Indikator Outer Loading Keterangan X1.1 0.833 Valid X1.2 0.878 Valid X1.3 0.846 Valid X1.4 0.808 Valid X1.5 0.871 Valid Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024
Pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai outer  loading dari  seluruh  indikator  variabel kewajiban moral wajib pajak telah memenuhi syarat
dengan  memiliki  nilai  lebih  dari  0,7.  Berhubung dengan hal tersebut, dinyatakan lulus uji konvergen.
Tabel 4. Nilai Outer Loading Kondisi Finansial Wajib Pajak
Indikator Outer Loading Keterangan X2.1 0.857 Valid X2.2 0.837 Valid X2.3 0.800 Valid X2.4 0.811 Valid X2.5 0.791 Valid
Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024
Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai outer loading dari seluruh indikator variabel kondisi finansial wajib pajak telah memenuhi syarat dengan memiliki nilai lebih dari 0,7. Berhubung dengan hal tersebut, dinyatakan lulus uji konvergen.
Tabel 5. Nilai Outer Loading Sanksi Pajak Indikator Outer Loading Keterangan X3.1 0.902 Valid X3.2 0.859 Valid X3.3 0.891 Valid X3.4 0.914 Valid X3.5 0.867 Valid
Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024
Pada  tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai outer loading dari seluruh indikator variabel sanksi pajak telah memenuhi syarat dengan memiliki nilai lebih  dari  0,7.  Berhubung  dengan  hal  tersebut, dinyatakan lulus uji konvergen.
Tabel  6.  Nilai Outer  Loading Kepatuhan  Wajib Pajak
Indikator Outer Loading Keterangan X3.1 0.902 Valid X3.2 0.859 Valid X3.3 0.891 Valid X3.4 0.914 Valid X3.5 0.867 Valid Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024
Pada  tabel  6  menunjukkan  bahwa  nilai outer  loading dari  seluruh  indikator  variabel kepatuhan  wajib  pajak  telah  memenuhi  syarat dengan  memiliki  nilai  lebih  dari  0,7.  Berhubung dengan hal tersebut, dinyatakan lulus uji konvergen.
Tabel  7.  Nilai  Average  Variance  Exctracted (AVE) Variabel Average variance extracted (AVE) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.708 Kewajiban Moral Wajib Pajak (X1) 0.718 Kondisi Finansial Wajib Pajak (X2) 0.672 Sanksi Pajak (X3) 0.786
Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024
Berdasarkan  tabel  7,  bahwa  nilai  AVE untuk  setiap  variabel  memiliki  nilai  >0,5.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prasyarat untuk memenuhi uji AVE telah terpenuhi.
Tabel 8. Nilai Cross Loading dari Indikator Variabel
Y X1 X2 X3 X1.1 0.563 0.833 0.616 0.640 X1.2 0.591 0.878 0.625 0.615 X1.3 0.562 0.846 0.665 0.606 X1.4 0.640 0.808 0.652 0.498 X1.5 0.605 0.871 0.611 0.618 X2.1 0.625 0.619 0.857 0.547 X2.2 0.522 0.591 0.837 0.633 X2.3 0.619 0.637 0.800 0.634 X2.4 0.549 0.645 0.811 0.607 X2.5 0.430 0.563 0.791 0.501 X3.1 0.608 0.623 0.636 0.902 X3.2 0.533 0.587 0.615 0.859 X3.3 0.633 0.672 0.631 0.891 X3.4 0.594 0.627 0.649 0.914 X3.5 0.557 0.591 0.645 0.867 Y1 0.816 0.492 0.553 0.494 Y2 0.814 0.674 0.628 0.655 Y3 0.893 0.575 0.518 0.492
Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2024)
Pada  pengujian  validitas  diskriminan dilakukan  dengan cross  loading menggunakan konstruk  setiap  variabel  bernilai  0,7  atau  lebih. Validitas  diskiriminan  harus  memiliki  AVE  lebih besar dari korelasi antarkonstruk laten. Berdasarkan  tabel  8  hasil  nilai  AVE menunjukkan  bahwa  setiap  indikator  untuk  setiap variabel menunjukkan nilai cross loading yang lebih tnggi  dibandingkan  dengan  variabel  lain  dalam dimensi  vertikal.  Oleh  karena  itu,  semua  indikator kewajiban  moral  wajib  pajak,  kondisi  finansial wajib  pajak,  sanksi  pajak,  dan  kepatuhan  wajib
pajak  dapat  dinyatakan  lulus  uji discriminant validity .
2. Uji Relibilitas Tabel 9. Nilai Cronbach’s Alpha & Composite Reliability
Variabel Cronbach's alpha Comp osite reliabi lity Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.795 0.802 Kewajiban Moral Wajib Pajak (X1) 0.902 0.903 Kondisi Finansial Wajib Pajak (X2) 0.878 0.886 Sanksi Pajak (X3) 0.932 0.935 Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2024)
Pada tabel 9, angka Composite Reliability serta Cronbach’s  Alpha oleh  keseluruhan  variabel memiliki  nilai  >0,7  sehingga  dinyatakan  telah memenuhi syarat pada uji reliabilitas.
Uji Inner Model Koefisien Determinan (R-Square) Tabel 10. Nilai R-Square Variabel R- Square R-Square Adjuste d Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.571 0.558 Sumber: Data primer, diolah SmartPLS 4.0 (2024) Berdasarkan tabel 10,
hasil mengindikasikan  bahwa  koefisien R-Square untuk variabel Y sebesar 0,571. Artinya, kepatuhan wajib pajak  sebesar  57,1%  (0,571  ×  100%)  dipengaruhi oleh kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak,  sisanya  42,9%, dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini.

## Analisis Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  dilakukan  menggunakan software yang bernama SmartPLS 4.0 dengan hasil sebagai berikut:

## Gambar 2. Hasil Uji Hipotesis
Sumber: Data primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2024)
Uji  hipotesis  ini  diukur  dengan  nilai  t- statistik dan p-value ¬ dari masing-masing variabel, yakni sebagai berikut:
Tabel 11. Path Coefisient
Variab el Origin al sample (O) Sam ple mea n (M) Stand ard deviat ion (STD EV) T statistic s (|O/ST DEV|) P value s X1->Y 0.346  0.345  0.106 3.273  0.001 X2-> Y 0.249  0.259  0.105 2.370  0.018 X3-> Y 0.241  0.244  0.105 2.304  0.021
Sumber: Data dianalisi  SmartPLS 4.0 (2024)
Berdasarkan  tabel  11,  dapat  diketahui  hasil penelitian terkait hipotesis pertama yakni kewajiban moral  wajib  pajak  (X1)  memiliki  pengaruh  positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dibuktikan dengan nilai P-Value < 0,05 serta nilai T-Statistic yaitu 3,273>1,96.
Pada  hipotesis  kedua  mendapatkan  hasil kondisi finansial wajib pajak (X2) terdapat pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dibuktikan dengan nilai P-Value <0,05 serta nilai T-Statistic 2,370>1,96.
Hipotesis ketiga mendapatkan hasil sanksi pajak  (X3)  memiliki  pengaruh  positif  signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dibuktikan dengan  nilai P-Value <0,05  serta nilai  T-Statistic 2,304>1,96.
Pembahasan Pengaruh  Kewajiban  Moral  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Analisis  data  mengindikasikan  hipotesis pengaruh  kewajiban  moral  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  diterima.  Ini  berarti kewajiban  moral  dapat  memainkan  peran  penting dalam  memperkuat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Kewajiban  moral  dapat  mempengaruhi  individu dalam  membayar  pajak  dengan  benar  dan  tepat waktu  serta  kewajiban  moral  dapat  mendorong individu  untuk  mempertimbangkan  konsekuensi negatif dari tindakan yang mereka lakukan.
Hal  ini  sesuai  dengan theory  of  planned behavior  (TPB) yang  menjelaskan  bahwa  perilaku individu  dipengaruhi  oleh  keinginan  individu tersebut untuk berperilaku. Terdapat 3 faktor yang mempengaruh perilaku individu, salah satunya ialah behavioral  beliefs yakni  suatu  keyakinan  individu tentang  hasil  dari  tindakan  yang  mereka  lakukan, teori  ini  sejalan  sebab  terdapat  keyakinan  individu bahwa  membayar  pajak  merupakan  tindakan  yang benar dan bermanfaat. Selain TPB, teori kepatuhan juga  sesuai  dengan  penelitian  ini  yaitu  dari keyakinan  individu  atau  wajib  pajak  sadar  bahwa menjalankan  kewajiban  pajak  merupakan  suatu perilaku  yang  tidak  salah  dan  bermanfaat,  subjek pajak  tersebut  akan  patuh  terhadap  perintah  atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Hardika  dkk.  (2021)  dan  Halim  & Nurhayati (2022) yaitu kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan  tetapi,  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Juliantari  dkk.  (2021) yang  menyatakan  bahwa  kewajiban  moral  tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pengaruh  Kondisi  Finansial  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengkajian  data  menunjukkan hipotesis  yang  mengindikasikan  pengaruh  kondisi finansial  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  diterima.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor  dipengaruhi oleh kondisi finansial mereka. Hasilnya menunjukkan, bahwa semakin baik kondisi finansial wajib  pajak,  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan mereka  dalam  memenuhi  kewajiban  pajak  (Baeli, 2021). Wajib pajak setuju bahwa tarif pajak sesuai dengan  kemampuan  wajib  pajak,  serta  besar kecilnya  penghasilan  wajib  pajak  membuat  wajib pajak patuh dalam membayar kewajibannya sebagai wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  sesuai dengan control beliefs yang berkaitan dengan faktor- faktor  yang  memfasilitasi  atau  mengahalangi perilaku, serta pandangan mereka tentang seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi tindakan mereka.  Hal  ini  juga  dapat  berfungsi  sebagai  alat
pengendalian untuk mengukur sejauh mana kondisi finansial  wajib  pajak  memengaruhi  tingkat kepatuhan  mereka.  Wajib  pajak  setuju  bahwa tingkat penghasilan yang tinggi dapat membuat para wajib  pajak  patuh  untuk  membayar  kewajibannya. Hal  ini  pun  sejalan  dengan  teori  kepatuhan,  wajib pajak  dengan  penghasilan  tinggi  cenderung  lebih patuh  sebab  mereka  merasa  memiliki  tanggung jawab yang lebih besar untuk berkontribusi kepada masyarakat,  mereka  lebih  sadar  akan  konsekuensi negatif  dari  ketidakpatuhan  serta  mereka  memiliki lebih banyak aset yang dapat disita untuk membayar denda pajak.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang  dilakukan  oleh  Nisak  &  Ardhani  (2023)  dan (Baeli,  2021)  yang  menunjukkan  bahwa  kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam & Ernandi (2022).
Pengaruh  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa hipotesis  yang  menyatakan  pengaruh  sanksi  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Semakin keras  sanksi  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori kepatuhan,  teori  ini  menjelaskan  bahwa  individu patuh  terhadap  aturan  sebab  mereka  ingin menghindari konsekuensi negatif. Wajib pajak akan cederung lebih patuh karena adanya ancaman. Wajib pajak sepakat bahwa adanya sanksi pajak  membuat  para  wajib  pajak  yang  melanggar kewajiban  perpajakan  menjadi  jera  dan  adanya sanksi pajak dapat menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban  membayar  kendaraan  bermotor.  Hal  ini sesuai dengan salah satu faktor TPB yaitu normative beliefs . Normative  beliefs dapat  memainkan  peran penting  dalam  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak. Wajib  pajak  akan  yakin  apabila  mereka  melihat bahwa pemerintah menindak tegas para wajib pajak yang tidak patuh.
Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Juliantari dkk. (2021) serta Baeli (2021) yang menunjukkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Akan  tetapi, hasil  pengkajian  ini  kontra  dengan  temuan  dari penelitian  Khotimah  dkk.  (2020)  yaitu  hasil penelitiannya menunjukkan tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP
Mengacu  pada  analisis  dan  pengujian  yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat pengaruh positif kewajiban moral wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor  di  Kantor  Bersama  Samsat Tulungagung.
2. Terdapat pengaruh positif kondisi finansial wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor  di  Kantor  Bersama  Samsat Tulungagung.
3. Terdapat  pengaruh  positif  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  saran  yang dapat diberikan adalah:
1. Bagi para wajib pajak Wajib  pajak  yang  memiliki pemahaman yang baik dan integritas moral yang  tinggi  diharapkan  akan  konsisten dalam membayar pajak kendaraan bermotor  tepat  waktu.  Hal  ini  akan memberikan manfaat besar bagi pengembangan  sarana  umum  yang digunakan oleh masyarakat.
2. Bagi Instansi Harapannya,  dapat  memotivasi ketertarikan  pemungut  pajak  untuk  taat pada  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku, dan memberikan tentang esensi PKB dalam mendukung  pembangunan  sarana  umum daerah  ketika  rakyat  mentaati  kewajiban mereka. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi  di  berbagai platform media sosial.
3. Bagi Akademis Harapannya, dapat meningkatkan pemahaman  mengenai  faktor-faktor  lain yang  berpotensi  memengaruhi  tingkat kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  O.  A.,  &  Ernandi,  H.  (2022).  The  Influence  of Taxation System Fairness, Financial Condition and Subjective  Beliefs  on  Tax  Compliance  by Corporate  Taxpayers  with  Intentions  to  Behave Obediently  as  Intervening  Variables. Indonesian Journal  of  Innovation  Studies , 20 ,  1–17. https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.696 Badan  Bahasa.  (2023). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (V).  Jakarta:  Pusat  Bahasa,  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi Republik Indonesia.
Baeli, J. (2021). Analysis Of Tax Compliance Based On Psychological  Factors  And  Tax  Administration. AKADEMIK:  Jurnal  Mahasiswa  Ekonomi  &
Bisnis , 1 (3),
87–94.
https://doi.org/10.37481/jmeb.v1i3.238
Dharma,  I.  B.  A.  S.,  &  Astika,  I.  B.  P.  (2021).  Kondisi
Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal  Akuntansi , 31 (7),  1615. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01 Fatima,  A.  (2019).  Kondisi  Keuangan  dan  Lingkungan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.
AFRE  (Accounting  and  Financial  Review) , 2 (2),
98–106. https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172
Halim, A. I., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral  Wajib  Pajak  serta  Hukuman  Pajak  pada Ketaatan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Bandung Conference Series: Accountancy , 2 , 440–446. Hardika,  N.  S.,  Wicaksana,  K.  A.  B.,  &  Subratha,  I.  N.
(2021).  The  Impact  of  Tax  Knowledge,  Tax Morale,  Tax  Volunteer  on  Tax  Compliance. Proceedings  of  the  International  Conference  on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020) , 544 , 98–103.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020 Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G.  M.  (2021).  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan  sosialisasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di  kantor  samsat  gianyar. Jurnal  Kharisma , 3 (1), 128–139.
Khotimah,  I.  M.  K.,  Susyanti,  J.,  &  Mustapita,  A.  F. (2020).  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak,  Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  pada  Pelaku  Ekonomi  Kreatif  Sub  Sektor Fashion di Kota Batu. E – Jurnal Riset Manajemen PRODI  MANAJEMEN ,  1–16.  Retrieved  from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view /7903
Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran wajib  pajak  dan  modernisasi  administrasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (3), 4251–4260.
Manuaba,  I.  G.  B.  D.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2021).
Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak,  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor. E-Jurnal  Akuntansi , 31 (7),  1615. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01 Mardiasmo.  (2018). Perpajakan (Revisi).  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Maria,  M.  P.,  &  Nurlaela,  S.  (2022).  Sikap  Pajak, Kesadaran  Pajak,  Pengetahuan  Pajak  dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Masa  Pandemi  Covid- 19. Jurnal  IAKP:  Jurnal  Inovasi  Akuntansi Keuangan & Perpajakan , 2 (2), 170. https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2279
Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi , Vol 11
No2 (2), 349–359.
Muflihani, F., Subroto, B., & Rusydi, M. K. (2021). The Effect of Motivation, Tax System Complexity, and Financial  Conditions  on  Taxpayer  Compliance. Journal  of  Economics,  Business,  &  Accountancy Ventura , 24 (2), 184. https://doi.org/10.14414/jebav.v24i2.2609
Nisak,  I.  A.,  &  Ardhani,  L.  (2023).  Pengaruh  Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Dimoderasi  Kesadaran  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi
(MEA) , 7 (2), 1–13.
https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2963 Pamungkas, R. A., Budiwitjaksono, G. S., & Widayantie,
T.  D.  (2022).  Influence  of  Local  Taxes,  Local Levies and Local Taxes Moderated By Taxpay-er Compliance With Regional Original Income (Case Study  on  East  Java  Provincial  Revenue  Agency 2016  -  2020). Basic  and  Applied  Accounting
Research Journal , 1 (2),
105–111. https://doi.org/10.11594/baarj.01.02.06 Resmi, S. (2019). Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1 . Jakarta: Salemba Empat. Situmorang,  S.  P.,  &  Budiwitjaksono,  G.  S.  (2023).
Analisis  Efektivitas  Pajak  Penerangan  Jalan Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota  Surabaya  Tahun  2019-2021. Journal  of Economic,  Bussines  and  Accounting  (COSTING) ,
7 (1), 1683–1693. https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6083 Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sussman,  R.,  &  Gifford,  R.  (2019).  Causality  in  the Theory  of  Planned  Behavior. Personality  and Social  Psychology  Bulletin , 45(6) (920–933). https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0146167218 801363
Wulandari, R., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan. Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (5), 6609–6628.