Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19

## Irma Lina Habibah
1 Mahasiswa Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Email: irmalinahb@gmail.com

## Abstract
An  agreement  is  an  activity  that  supports  all  business  activities,  it  cannot  be  denied that all human activities are always related to cooperation and interaction with other humans,  so  that  agreements  are  very  important  in  their  development  and  become  a benchmark in carrying out economic activities. In general, provisions or arrangements regarding  force  majeure  or  compelling  circumstances  exist  in  an  engagement  or agreement. Regulations regarding force majeure are contained in Article 1244 of the Civil Code and Article 1245 of the Civil Code. This regulation on force majeure exists because  to  protect  the  debtor  when  carrying  out  his  obligations  to  the  creditor  an incident occurs which is beyond the control of the party concerned. Force majeure can be in the form of earthquakes, fires, floods, landslides, wars, military coups, embargoes, epidemics,  and  so  on.  During  the  Covid-19  pandemic  that  was  sweeping  around  the world,  including  in  Indonesia,  it  had  an  impact  on  business  actors  or  business contracts.  This  writing  discusses  the  validity  of  the  reasons  for  force  majeure  in  the Covid-19 era which has become a debate among business people. Covid-19 can be used as  an  excuse  for  a  force  majeure  for  not  carrying  out  an  achievement,  but  if  the agreement  stipulates  otherwise  that  the  pandemic  is  not  a  force  majeure,  the achievement  must  be  carried  out  even  though  it  is  difficult,  and  must  also  pay attention to applicable policies.
Keywords: Force majeure, Agreement, Covid-19

## Abstrak
Perjanjian merupakan suatu kegiatan penyangga segala kegiatan bisnis, hal ini tidak bisa  dipungkiri  bahwa  segala  kegiatan  manusia  selalu  berhubungan  dengan kerjasama  dan  interaksi  dengan  manusia  lainnya,  sehingga  perjanjian  menjadi sangat  penting  perkembangannya  serta  menjadi  tolak  ukur  dalam  melakukan kegiatan perekonomin.  Pada umunya ketentuan atau pengaturan  mengenai force majeure atau  keadaan  memaksa  ada  di  dalam  suatu  perikatan  atau  perjanjian.
Pengaturan mengenai force majeure terdapat di dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal  1245  KUHPerdata,  Pengaturan  atas force  majeure ini  ada  karena  untuk
melindungi  debitur  manakala  dalam  menjalankan  kewajibannya  kepada  kreditur terjadi suatu kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Keadaan memaksa  atau force  majeure dapat  berupa  gempa  bumi,  kebakaran,  banjir,  tanah longsor,  perang,  kudeta  militer,  embargo,  epidemik,  dan  lain  sebagainya.  Di  masa pandemi  Covid-19  yang  sedang  melanda  diseluruh  dunia,  tidak  terkecuali  di Indonesia  berdampak  bagi  pelaku  usaha  atau  kontrak  bisnis.  Penulisan  ini membahas  tentang  keabsahan  alasan force  majeure di  masa  era  Covid-19  yang menjadi  berdebatan  dikalangan  pelaku  usaha  .  Covid-19  dapat  dijadikan  alasan adanya force  majeure untuk  tidak  terlaksananya  suatu  prestasi,  namun  apabila dalam  perjanjian  ditentukan  lain  bahwa  pandemi  tidak  termasuk  dalam  keadaan kahar  maka,  pelaksanaan  prestasi  harus  dilaksanakan  meskipun  sulit,  dan  juga harus tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku.
Kata Kunci: Force majeure , Perjanjian, Covid-19

## PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease  2019  yang  biasanya  disebut  Covid-19  atau  virus corona yang telah menyebar di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Covid-19  ini  telah  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  bagi  masyarakat,  tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga terhadap perekonomian masyarakat. Sejak WHO  menetapkan  status  pandemi  Covid  -19  segala  aktivitas  masyarakat  pun terganggu,  tidak  terkecuali  aktivitas    korporasi  baik  nasional  maupun  global menerima dampaknya.
Pemberlakuan physical distancing merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan  aktivitas  seseorang  yang  bertuuan  untuk  menekan  penyebaran  virus corona ini. Hal itu berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat, hal tersebut  berdampak  dalam  perekonomian  dan  di  dunia  bisnis.  Adanya  kondisi seperti maka sangat mengganggu kelangsungan kontrak atau perjanjian bisnis, hal ini dapat dijadikan pihak debitur untuk melakukan peningkatan suatu kontrrak atau perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama  pihak  kreditur  dengan  alasan  keadaan memaksa atau force majeure. 1
Perjanjiaan merupakan suatu kegiatan penyangga segala kegiatan bisnis, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa segala kegiatan manusia selalu berhubungan dengan kerjasama  dan  interaksi  dengan  manusia  lainnya.  Masa  pandemi  virus  Covid-19 sekarang  ini,  tentu  bidang  ekonomi  yang  didalamnya  selalu  mengandung  unsur perjanjian  akan  menjadi  sektor  yang  sangat  terkena  dampaknya,  mulai  dari terjadinya  pengurangan  produksi  suatu  bisnis,  pengurangan  karyawan,  ataupun terjadi pengurangan jam operasional dikarenakan adanya aturan PSBB (Pembatasan Sosial  Berskala  Besar)  di  hampir  seluruh  kota  besar  di  Indonesia  yang  hanya
1 Annisa Dian Arini, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontak Bisnis, Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, Hlm. 42
memberikan ijin kepada 11 (sebelas) sektor yang diperbolehkan untuk tetap buka selama masa PSBB berlaku.
Dengan  adanya  efisiensi  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  maka  tentu akan berpengaruh terhadap berkurangnya omzet dari bisnis tersebut, seperti yang kita  ketahui  bahwa  di  dalam  sektor  perekonomian  tentu  akan  selalu  terjadi perjanjian  atau  perikatan  di  dalamnya,  lantas  ketika  pada  masa  pandemi  seperti sekarang  dimana  seluruh  kegiatan  akan  sangat  dibatasi  dapat  mengakibatkan perjanjian-perjanjian  yang  terjadi  sebelum  masa  pandemi  akan  sangat  terganggu, oleh karena itu pemerintah telah memberikan relaksasi kredit kepada masyarakat untuk meenyelamatkan para debitur dari gagal bayar.
Praktik  bisnis,  dalam  pandemi  Covid-19  menjadi  titik  perdebatan  antara pelaku  usaha  yang  terikat  kontrak  bisnis.  Pihak  debitur  yang  memiliki  kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan untuk membebaskan diri dari  kewajibannya  memenuhi  prestasi,  bahkan  ada  sebagian  pelaku  usaha  yang menjadikan  keadaan  pandemi  sebagai  alasan  pembatalan  kontrak. 2 Ditambah dengan  adanya  payung  hukum  dari  pemerintah  untuk  penanganan  Covid-19 diantaranya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID19)  dan/atau  dalam  rangka  Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan  menjadi  Undang-Undang.  Terbitnya  regulasi  ini  yang  menimbulkan kegaduhan  di  dalam  masyarakat,  apakah  di  masa  pandemi  seperti  sekarang  ini dapat  dijadikan  oleh  para  pihak  di  dalam  perjanjian  untuk  tidak  melaksanakan perjanjian  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan  dikarenakan  oleh  alasan force majeure .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini penelitan yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang ( Statue Approach) dengan  menelaah  undang-undang  regulasi  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum yang  sedang  di  teliti.  Dalam  metode  ini  penulis  meneliti  hierarki  dan  asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Force Majeure Dalam Norma Hukum Di Indonesia
1. Mengenal Force Majeure
Force  Majeure (keadaan  memaksa)  di  dalam  hukum  perjanjian menitikberatkan  pada  kewajiban  untuk  melaksanakan  kewajiban  sendiri.
2 Dona Budi Kharrisma, Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure, Jurnal: RechtsVinding, ISSN 2089-9009, 2020, Hlm. 1
Menurut pendapat M. Muhtarom hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum  perdata  karena  pelanggaran  terhadap  kewajiban-kewajiban  yang ditentukan  dalam  kontrak,  murni  menjadi  urusan  pihak-pihak  yang melakukan perjanjian. 3 V. Brakel, mengatakan bahwa adanya force majeure berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan  konsekuensi  lebih  lanjutnya  adalah  debitur  tidak  perlu  mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa. 4 Force majeure artinya  keadaan  seseorang  debitur  yang  terhalang  untuk melaksanakan  prestasinya  atau  kewajibannya  dikarenakan  adanya  suatu peristiwa atau keadaan yang tidak terduga saat dibuatnya suatu perjanjian atau  perikatan,  sementara  pihak  debitur  pada  saat  itu  tidak  dalam  situasi beritikad buruk.
Klausul force majeure di dalam suatu perjanjian merupakan sebuah hal  umum  yang  biasa  dituangkan  ke  dalam  perjanjian. Force  majeure merupakan  suatu  kondisi  dimana  seseorang  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal- hal  yang  ada  di  luar  kuasanya  dan  mempengaruhi  dirinya  untuk  tidak menjalankan  kewajibannya (overmacht) 5 . Pengertian  mengenai  keadaan memaksa  dapat  dketahui  dari  beberapa  Perundang-Undangan,  antara  lain Pasal  1  ayat  (52)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi:
“Keadaan  kahar  adalah  keadaan  yang  terjadi  diluar  kehendak  para pihak  dalam  kontrak  dan  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya,  sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”
Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi mengatur bahwa keadaan memaksa adalah kejadian yang timbul di  luar  kemauan  dan  kemampuan  para  pihak  yang  menimbulkan  kerugian bagi  salah  satu  pihak.  Sedangkan  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 409K/Sip/1983 bahwa keadaan memaksa harus memenuhi unsur sebagai berikut:
1. Tidak terduga;
2. Tidak  dapat  dicegah  oleh  pihak  yang  harus  memenuhi  kewajiban  atau melaksanakan pejanjian;
3. Di luar kesalahan dari pihak tersebut. Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa force  majeure merupakan suatu  keadaan  dimana  salah  satu  pihak  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  bukan  karena  intensi  atau  kesengajaan  melainkan  adanay peristiwa-peristiwa  yang  membuatnya  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya tersebut.
3 M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak , Suhuf, Vol. 26, No. 1, 2014, Hlm. 50
4 J. Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1999, Hlm. 249
5 Ibid, Hlm. 250
Menurut Subekti berdasarkan teori terdapat dua jenis force majeure, yaitu: 6
1. Force majeure absolut, adalah suatu keadaan dimana sama seklai tidak mungkin  perjanjian  itu  dapat  dilaksanakan  dna  berakibat  musnahnya barang yang dijanjikan.
2. Force  majeure relatif  adalah  suatu  keadaan  dimana  terjadi  keadaan- keadaan tertentu yang mneyulitkan debitur-debitur untuk melaksanakan  kontrak.  Kalaupun  dilaksanakan,  maka  debitur  harus melakukan  pengorbanan  tertentu  yang  membuat  kontrak  tersebut menjadi  tidak  praktis  lagi  untuk  dilaksanakan.  Konsekuensinya, pelaksanaan kontrak dapat ditunda sampai keadaan tersebut berakhir.
2. Akibat Hukum Force Majeure
Pengaturan  mengenai force  majeure terdapat  dalam  KUHPerdata Pasal 1244, dan Pasal 1245 yang berbunyi:
Pasal 1244 KUHPerdata: “ Jika  ada  alasan  untuk  itu,  si  berhutang  harus  dihukum  mengganti biay,  rugi  dan  bunga  apabila  ia  tidak  dapat  membuktikan,  bahwa  hal  tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pihaknya . “ Penjelasan tentang pembayaran biaya ganti rugi dan bunga dikitakn dengan  beban  pembutian  apabila  terjadi  wanprestasi,  debitur  dihukum membayar ganti kerugian apabila dirinya tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan  di  luar  kemampuan  debitur  itu sendiri dan dipastian debitur tidak mempunyai itikad buruk. Apabila debitur terbukti beritikad buruk mak debitur tetap akan dibebani untuk membayar ganti  kerugian.  Masalah  beban  pembuktian  dibebankan  pada  debitur, sehingga apabila debitur tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat membebaskan  dari  pembayaran  ganti  kerugian  maka  debitur  harus membayar  ganti  kerugian.  Jadi  pihak  kreditur  tidak  perlu  dibebani pembuktian  untuk  dapat  menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak  debitur  yang melakukan wanprestasi. 7
Pasal 1245 KUHPerdata: “ Tidaklah  biaya  rugi  dan  bunga,  harus  digantinya,  apabila  lantaran keadaan  memaksa  atau  lantaran  suatu  kejadian  tak  disengaja  si  berutang beralangan  keadaan  memaksa  atau  lantaran  suatu  kejadian  disengaja  si berutang  beralangan  memeberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”
Penjelasan  Pasal  1245  KUHPerdata  tentang  pembebasan pembayaran  biaya,  rugi,  dan  bunga  oleh  debitur  apabila  telah  terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadan yang tidak disengaja, sehingga
6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa , 2001, Hlm. 150
7 Ahmad  Miru,  Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233  sampai  1456, Jakarta:  Rajawali  Pers  Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm. 13
mengakibatkan debitur berhalangan memberikan sesuatu yang diwajibkan, atau karena al-hal yng sama telah melakukan perbuatan yang terhalang. 8 Berdasarkan  Pasal  KUHPerdata  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan memaksa atau force majeure adalah  adanya  kejadian  yang  tidak  terduga,  adanya  halangan  yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut  tidak  disebabkan  oleh  kesalahan  debitur,  ketidakmampuan tersebut juga tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.
B. Keabsahan Force  Majeure Dalam  Perjanjian  Di  Masa  Era  Pandemi  Covid- 19 Di Indonesia
Force  majeure atau  yang  sering  dikenal  dengan  keadaan  memaksa merupakan  kondisi  dimana  debitur  atau  pihak  yang  dimintakan  prestasinya tidak  dapat  atau  terhalang  dalam  menunaikan  prestasinya  yang  dikarenakan kondisi  atau  keadaan  yang  tidk  terduga  pada  saat  berjalannya  perikatan  atau perjanjian. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat yang besar misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya  yang  dapat  memberhentikan  perikatan  atau  perjanjian  akibat  barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan. 9
Covid-19 dapat menjadi alasan force majeure harus berlandasan hukum atau  regulasi  yang  jelas  terkait  dengan  hal  tersebut,  dan  dalam  hal  ini Pemerintah  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonsia  Nomor  12 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam  Penyebaran  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Diterbitkannya Keppres ini bisa  menjadi  dasar  yang  kuat  untuk  alasan force  majeure .  Namun  di  dalam pelaksanaan  suatu  perjanjian  alasan  adanya  Covid-19 dapat  dijadikan  sebagai alasan force majeure adalah kembali lagi pada perjanjian secara khususnya dan tergantung  dari  definisi  keadaan  kahar  (apabila  ada)  di  dalam  perjanjian tersebut. Rahayu Ningsih Hoed menilai perjanjian di Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul keadaan kahar, yaitu: 10
1. Klausul yang tidak eksklusif
Klausul  yang  tidak  eksklusif  merupakan  suatu  keadaan  yang dianggap  sebagai  keadaan  kahar  adalah  tidak  istimewa,  sehingga pihak  debitur  dapat  mengklaim  atas  keadaan  kahar  sepanjang adanya  kondisi  yang  disetujui  untuk  berlakunya  suatu  keadaan kahar.
2. Klausul yang eksklusif
8 Ibid, Hlm. 14
9 Putra PM Siregar, Bencana Nasional Penyebaran Coovid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Bisa ?, 14 April 2020, Artikel DJKN, Hlm. 1
10 Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure? https://kliklegal.com/apakah-covid- 19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/, dikses pada tanggal 1 September 2020
Klausul  yang  eksklusif  merupakan  keadaan  kahar  hanya  terbatas pada  suatu  keadaan  yang  telah  disebutkan  dalam  perjanjian  yang telah  disepakati  bersama.  Atau  secara  deskripsi  bisa  di  jelaskan bahwa  jika  dalam  perjanjian  disebtkan  secara  tegas  menyatakan wabah penyakit atau pendemi sebagai peristiwa force majeure , maka virus  corona  atau  Covid-19  dapat  dijadikan  sebagai  alasan force majeure.
Apabila  tidak  ada  atau  terdapat  klausula  yang  menyatakan  “kejadian- kejadian  lain  di  luar  kemampuan  debitur”  atau  sejenisnya,  maka  baik  itu dinyatakan  secara  tegas  atau  tidak  tegas  dalam  perjanjian,  yang  harus diperhatikan  adalah  prestasinya,  bukan  semata  peristiwanya  serta  peristiwa tersebut  pun  merupakan  kejadian  yang  tidak  dapat  diduga  sebelum  dibuat perjanjian.  Oleh  karena  itu,  terkait  apakah  pandemi  Covid-19  bisa  dianggap sebagai  keadaan  kahar,  bergantung  pada  klausul  keadaan  kahar  yang  dimuat dalam  perjanjian.  Tentang  Akibat  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) terhadap  Perjanjian.  Juga  sebagai  upaya  penanganan  Covid  -19  yang  melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 telah dinyatakan sebagai  bencana  nasional,  maka  dilanjutkan  dengan  keluarnya  berbagai kebijakan  lokal  dari  Gubernur,  bupati  dan  atau  walikota  untuk  pelaksanaan upaya penanganan.
Berdasarkan  ketentuan  mengenai  keadaan  kahar,  menurut  Rahayu, pihak yang terdampak dapat mengklaim bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu  kejadian  kahar,  mengingat  bahwa  pihak  yang  terdampak  dapat membuktikan  bahwa  kondisi-kondisi  apakah  keadaan  kahar  telah  terpenuhi. Mengambil  contoh  dari  perjanjian  konstruksi,  dalam  hal  terjadinya  keadaan kahar, Rahayu berpendapat sangat penting untuk melakukan pengecekan atas beberapa ketentuan yang relevan dengan keadaan kahar, misalnya: 11
1. ketentuan keadaan kahar;
2. perpanjangan waktu; 3. pengakhiran; dan 4. penyelesaian sengketa.
Tidak ada pihak yang mampu untuk memprediksi apakah (atau kapan) Covid-19  akan  terjadi.  Jadi,  jika  salah  satu  pihak  dicegah  melakukan kewajibannya  berdasarkan  perjanjian  karena  Covid-19,  dan  pihak  tersebut tidak  menyebabkan  Covid-19,  kemudian  pihak  tersebut  bertindak  dengan iktikad baik,  maka  pihak tersebut  harus  dapat  mengklaim force majeure .  Oleh sebab itu pihak tersebut harus dibebaskan berdasarkan Pasal 1244 atau 1245 KUHPerdata. Lebih lanjut, jika pemerintah mengambil tindakan akibat Covid-19 (misalnya,  setiap  pelarangan  atau  pembatasan  perjalanan)  yang  mencegah suatu pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian, dan
11 Ibid
pihak  tersebut  tidak  menimbulkan  tindakan  pemerintah,  dan  pihak  tersebut bertindak  dengan  itikad  baik,  maka  pihak  tersebut  dapat  mengklaim  dengan alasan force majeure. Namun, jika suatu perjanjian secara tegas mengecualikan wabah virus  atau pandemi atau tindakan pemerintah  yang terkait  dengannya, maka  tidak  ada  pihak  yang  dapat  mengklaim  kejadian  force  majeure  karena wabah  Covid-19.  Akibatnya,  para  pihak  harus  terus  melakukan  kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang relevan. 12
Dalam Legal Brief  tersebut  AKSET  juga memberi langkah-langkah  yang harus  diambil  oleh  suatu  pihak  sehubungan  dengan  wabah  Covid-19  untuk mengklaim  peristiwa  force  majeure  dan  mencari  alasan  untuk  tidak berprestasi: 13
1. Untuk  membuat  daftar  perjanjian  dengan  suatu  pihak  dan  untuk mengidentifikasi  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh pihak tersebut di bawahnya dan batas waktu untuk kinerja tersebut; 2. konsultasi  dengan  penasihat  internal  atau  penasihat  eksternal, untuk  mengidentifikasi  apakah  ada  klausul  force  majeure  dalam perjanjian,  dan  untuk  menentukan  apakah  ada  batasan  peristiwa force majeure; 3. Untuk  segera  memberitahu  pihak  lain  atau  pihak-pihak  tentang ketidaksesuaian  apa  pun  karena  Covid-19  jika  tidak  ada  batasan pada acara force majeure; 4. Mengambil  semua  tindakan  untuk  mengurangi  dan  mengurangi kerugian pada pihak dan pihak lain. Sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas  Covid-19  dapat  dijadikan  alasan adanya force majeure untuk tidak terlaksananya suatu prestasi, namun apabila dalam  perjanjian  ditentukan  lain  bahwa  pandemi  tidak  termasuk  dalam keadaan kahar maka, pelaksanaan prestasi harus dilaksanakan meskipun sulit, dan juga harus tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Keabsahan  terkait  covid-19  tidak  dapat  sekaligus  dijadikan  alasan Force Majeur dalam tidak terlaksananya perjanjian, dan perlu ditelaah kembali dalam perjanjian  yang  bersangkutan  secara  khusus  bagaimana  pengaturan  terkait alasan Force  Majeure .  Dan,  apabila  dalam  perjanjian  tersebut  terkait Force Majeure ,  terdapat  klausul  yang  tidak  eksklusif,  maka  pihak  dapat  mengklaim keadaan  kahar  sepanjang  adanya  kondisi-kondisi  yang  disetujui  untuk berlakunya  keadaan  kahar  dalam  hal  ini  Covid  19  dapat  menjadi  alasan  Force Majeure.  Namun,  apabila  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  bahwa  wabah-atau
12 Dapatkah Pandemi Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai Force Majeure Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian?https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force- majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/, diakses pada tanggal 15 September 2020
13 Ibid,
Pandemic  bukan  termasuk  keadaan  kahar  yang  diperjanjikan  atau  klausulnya Force  Majeure eksklusif  terbatas  pada  keadaan-keadaan  yang  disebutkan  di dalam  perjanjian;  maka  alasan  Pandemi  Covid  19  tidak  dapat  dijadikan  alasan Force Majeure untuk tidak dilaksanakannya prestasi.
B. Saran
Berdasarkan uraian  penelitian ini, force majeure tidak dapat sekaligus atau otomatis  dijadikan  alasan  tidak  terlaksananya  suatu  perjnjian  di  masa  era pandemi  Covid-19  ini,  walaupun  sudah  berpayungi  hukum  oleh  pemerintah yaitu  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), alangkah baiknya jika  proses  negosiasi  diharapkan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  berhasil menemukan  titik  temu  yang  tidak  merugikan  kedua  belah  pihak  dalam perjanjian  tersebut  dengan  ketentuan  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa Dian Arini, 2020, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontak Bisnis, Jurnal: Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 1
Dona  Budi  Kharrisma,  2020, Pandemi  Covid-19  Apakah  Force  Majeure, Jurnal: RechtsVinding, ISSN 2089-9009
M. Muhtarom, 2014, Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1
Miru.  Ahmad,  2016, Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233  sampai  1456, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta
Satrio. J., 1999, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung
Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermas, Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)
Keputusan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Sebagai  Bencana Nasional.
Klik  Legal,  Apakah  Covid-19  Otomatis  Menjadi  Dasar  Penerapan  Force  Majeure? https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan- force-majeure/, dikses pada tanggal 1 September 2020
BP  Lawyers,  Dapatkah  Pandemi  Covid-19  Dikualifikasikan  Sebagai  Force  Majeure Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian?https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid- 19-dikualifikasikan-sebagai force majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam- perjanjian/, diakses pada tanggal 15 September 2020
Putra  PM  Siregar,  2020, Bencana  Nasional  Penyebaran  Coovid-19  Sebagai  Alasan Force Majeure Bisa ?, Artikel DJKN