## PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA

## DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

## DI INDONESIA
Oleh :
Tri Wahyu Widiastuti, SH.MH. *)
Abstract  : Criminal is suffering intentionally charged to people who perform acts that  meet  certain  requirements.  Crime  is  also  a  reaction  to  these offenses  and  the  intangible of a  deliberately  inflicted  suffering  to  the makers of offense. Giving criminal should be based on the principle of individualization of criminal, where the provision or the imposition of criminal sanctions should consider the error and state criminals. it is important  that  criminal  sanctions  are  considered  fair  to  the perpetrator, victim and community.
Key words  : individualization of criminal

## PENDAHULUAN
Dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  tersebut  telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang bersifat  melawan  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa  meskipun  perbuatan  tersebut memenuhi  rumusan  tindak  pidana  dalam  undang-undang  dan  tidak  dibenarkan, namun  hal  tersebut  belum  memenuhi  syarat  untuk  adanya  penjatuhan  pidana terhadap pelaku. Untuk adanya pemidanaan, masih diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai  kesalahan  atau bersalah. Dengan demikian  orang  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya atau perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
Dalam  hukum  pidana  berlaku  asas  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  atau “ nulla  poena  sine  culpa ”  yang  berarti  tiada  seorangpun  dapat  dijatuhi  pidana kecuali orang tersebut telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan pada dirinya.
Negara  Indonesia  mengakui  bahwa  keberadaan  bangsa  Indonesia merupakan campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Pengakuan ini tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945  (kalimat  “atas  berkat  rahmat  Allah  Yang Maha Kuasa”) dan Sila pertama Pancasila (kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”).
*) Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Pengakuan  ini  membawa  konsekuensi  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar filosofis  bangsa,  yang  berarti  bahwa  dalam  setiap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  bangsa  Indonesia    harus  menjadikan  Pancasila  sebagai  landasan filosofis  yang  menjiwai  setiap  langkah  pembangunan  termasuk  pembangunan  di bidang hukum.
Prinsip  atau  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  untuk  menentukan pemidanaan  dalam  hukum  Islam  terdapat dalam  Al  Quran  surat  Al  Ahzab  (surat 33) ayat 5 yang artinya :
“ Panggillah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama bapak-bapak mereka; itulah yang  lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui  bapak-bapak  mereka,  maka  (panggillah  mereka  sebagai)  saudara- saudaramu  seagama  dan  maulana-maulanamu.  Dan  tidak  ada  dosa  atasmu terhadap  apa  yang  kamu  khilaf  padanya,  tetapi  (yang  ada  dosanya)  apa  yang disengaja  oleh  hatimu.  Dan  adalah  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang ”.
Dalam  membangun  kerangka  dasar  hukum  nasional  yang  berlandaskan Pancasila  dan  UUD  1945,  maka  postulat  moral  dari  kalimat  “atas  berkat  rahmat Allah  Yang  Maha  Kuasa”  dan  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang  merupakan unsur  rohaniah  dalam  pembangunan  di  negara  Indonesia  perlu  dihayati  dan dipahami  agar  setiap  usaha  pembangunan  hukum  tidak  menyimpang  dari  spirit perjuangan dan  landasan moral  yang dituangkan  dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

## PERMASALAHAN
Dalam  melakukan  pembahasan  mengenai  prinsip  individualisasi  pidana dalam  hukum  pidana  dan  hukum  pidana  islam  di  Indonesia,  maka  permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana dan hukum pidana islam di Indonesia ?

## PEMBAHASAN
A.Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.
Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi berarti bahwa hanya orang  yang  bersalah  saja  yang  dapat  dikenakan  pidana.  Pasal  6  Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :
ayat (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
Ayat  (2)  Tidak  seorang  pun  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan,
karena  alat  pembuktian  yang  sah  menurut  undang-undang,  mendapat keyakinan  bahwa  seseorang  yang  dianggap  dapat  bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Berdasar  Pasal  6  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  untuk  adanya pemidanaan  harus  ada  kesalahan  pada  si  pembuat/pelaku.  Membicarakan  unsur kesalahan  dalam  hukum  pidana,  maka  harus  melihat  hubungannya  dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, ada tiga pendapat yaitu :
1. Indeterminis.  Pada  dasarnya  berpendapat  bahwa  manusia  mempunyai kehendak bebas dan hal ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa  ada  kebebasan  kehendak,  maka  tidak  ada  kesalahan,  apabila  tidak  ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga juga tidak ada pemidanaan;
2. Determinis.  Berpendapat  bahwa  pada  dasarnya  manusia  tidak  mempunyai kehendak  bebas.  Keputusan  kehendak  ditentukan  sepenuhnya  oleh  watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif  yaitu  perangsang-perangsang  yang  datang  dari  dalam  atau  dari luar  manusia  yang  mengaktifkan  watak  tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa seseorang  tidak  dapat  dicela  atas  perbuatannya  atau  dipersalahkan,  karena  ia tidak  mempunyai  kehendak  bebas.  Walaupun  tidak  mempunyai  kehendak bebas,  hal  ini  tidak  berarti  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini karena justru dengan tidak adanya  kebebasan  kehendak  ,  maka  ada  pertanggungan  jawab  dari  seseorang
atas  perbuatannya.  Tetapi  reaksi  atas  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut berupa  tindakan  untuk  ketertiban  masyarakat  dan  bukan  sanksi  pidana  dalam arti penderitaan.
3. Golongan  ini  berpendapat  bahwa  ada  atau  tidaknya  kebebasan  kehendak manusia untuk  hukum pidana tidak menjadi soal,  karena  kesalahan  seseorang tidak dihubungkan dengan ada atau tidaknya kehendak bebas.
Sebagai  salah  satu  unsur  dalam  pemidanaan,  kesalahan  terdiri  atas beberapa unsur yaitu :
1.Adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  pada  pelaku.  Hal  ini  berarti  keadaan jiwa  pelaku  harus  normal.  Apakah  orang  tersebut  (pelaku)  menjadi  “ norm addresat ” yang mampu;
2.Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa );
3.Tidak  adanya  alasan  yang  menghapus  kesalahan  atau  tidak  adanya  alasan pemaaf.  Meskipun  unsur  a  dan  b  di  atas  ada,  kemungkinan  ada  keadaan  yang mempengaruhi  si  pelaku/pembuat  sehingga  kesalahannya  menjadi  hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 2 KUHP).
Untuk  adanya  kesalahan  dalam  arti  seluas-luasnya,  maka  harus dinyatakan  terlebih  dulu  bahwa  perbuatan  si  pelaku/pembuat  bersifat  melawan hukum.
Membahas  hukum  pidana  dengan  segala  aspeknya  selalu  menarik, berhubung  sifat  dan  fungsinya  yang  istimewa.  Hukum  pidana  sering  dikatakan memotong dagingnya  sendiri serta mempunyai  fungsi  ganda  yaitu sebagai  sarana penanggulangan  kejahatan  yang  rasional  dan  sebagai  sarana  kontrol  sosial sebagaimana  dilaksanakan  secara  spontan  atau  dibuat  oleh  negara  dengan  alat perlengkapannya.
Sudarto  berpendapat  bahwa  pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-
syarat  tertentu.  Sedang  Roeslan  Saleh  menyatakan  bahwa  pidana  adalah  reaksi atas  delik  dan  ini  berujud  suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara kepada pembuat delik. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : 2).
Jeremy  Bentham  menyatakan  bahwa  janganlah  pidana  dikenakan  atau digunakan  apabila  “ groundless,  needless,  unprofitable  or  inefficacious ”. Demikian pula Helbert L. Packer mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana suatu  ketika  merupakan  “penjamin  utama”  dan  suatu  ketika  merupakan “pengancam  utama”  ( prime  threatener )  dari  kebebasan  manusia.  Pidana merupakan  penjamin  apabila  digunakan  secara  hemat-cermat  dan  secara manusiawi,  namun  sanksi  pidana  dapat  merupakan  pengancam  apabila  pidana digunakan secara sembarangan /tidak pandang bulu/menyamaratakan (“ indiscriminately ”) dan secara paksa (“ coercively ”).(Barda Nawawi Arief, 1998 : 4)
Karena hukum pidana mengandung sifat yang kontradiktif, dualistik dan paradoksal  maka  apabila  hukum  pidana  akan  digunakan  sebagai  sarana  untuk menanggulangi  kejahatan,  pendekatan  humanistik  harus  diperhatikan.  Hal  ini penting,  tidak  hanya  karena  kejahatan  itu  pada  hakekatnya  merupakan  masalah kemanusiaan,  tetapi  juga  karena  pada  hakekatnya  pidana  itu  mengandung  unsur penderitaan  yang  dapat  menyerang  kepentingan  atau  nilai  yang  paling  berharga bagi kehidupan manusia.
Pendekatan  humanistik  dalam  penggunaan  sanksi  pidana,  tidak  hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelaku/pembuat harus sesuai dengan nilai-nilai  kemanusiaan  yang  beradab,  tetapi  juga  harus  dapat  membangkitkan kesadaran si pelaku/pembuat akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan hidup  bermasyarakat.  Pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  humanistik  inilah yang  menghendaki  diperhatikannya  prinsip  individualisasi  pidana  dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.
Perhatian  terhadap  pemidanaan  yang  berorientasi  pada  nilai-nilai kemanusiaan khususnya pada individu (pelaku) kejahatan juga sesuai dengan teori utilitarian  (teori  tujuan)  dari  pemidanaan,  yang  menyatakan  bahwa  pidana
bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan  kepada  pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini oleh Johannes Andenaes disebut dengan teori perlindungan masyarakat.
Teori utilitarian menurut Karl.O.Christiansen mempunyai cirri-ciri  yaitu pertama ,  tujuan  pidana  adalah  pencegahan. Kedua ,  pebcegahan  bukan  tujuan akhir  tetapi  hanya  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih  tinggi  yaitu kesejahteraan  msyarakat, ketiga hanya  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang dapat  dipersalahkan  kepada  pelaku  saja  yang  memenuhi  syarat  untuk  adanya pidana. Empat ,  pidana  harus  ditetapkan  berdasar  tujuannya  sebagai  alat  untuk pencegahan  kejahatan  dan lima ,  pidana  melihat  kedepan,  pidana  dapat mengandung  unsur  pencelaan,  tetapi  baik  unsur  pencelaan  maupun  unsur pembalasan  tidak  dapat  diterima  apabila  tidak  membantu  pencegahan  kejahatan untuk kepentingan kesejahteran masyarakat.
Prinsip  individualisasi  pidana  bertolak  pada  pentingnya  perlindungan individu  (pelaku  tindak  pidana)  dalam  sistem  hukum  pidana.  Prinsip  ini  juga menjadi  salah  satu  karakteristik  aliran  modern  hukum  pidana  sebagai  reaksi  dari aliran  klasik  yang  menghendaki  hukum  pidana  yang  berorientasi  pada  perbuatan ( daadstrafrecht ).
Pandangan  modern  mendasarkan  pada  pandangan  bahwa  karena kejahatan  merupakan  kenyataan  sosial  dan  sebagai  perbuatan  manusia,  maka proses  memperlakukan  pelaku  kejahatan  tidaklah  selesai  dengan  merumuskan perbuatan  tersebut  dan  sanksi  pidana    dalam  undang-undang.  Melainkan  masih diperlukan pemahaman terhadap terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya,  dan  pada  akhirnya  perlu  menanyakan  pada  diri  sendiri mengenai  apakah  sikap  kita  terhadap  si  pelaku  tersebut  melampaui  kualifikasi yang ditetapkan undang-undang.
Menurut  Sudarto,  individualisasi  pidana  artinya  dalam  memberikan sanksi  pidana  selalu  memperhatikan  sifat-sifat  dan  keadaan-keadaan  si  pelaku. Beberapa  karakteristik  prinsip  individualisasi  pidana  menurut  Barda  Nawawi Arief adalah : (Barda Nawawi Arief, 1996 : 31)
1.Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal). Orang yang  bersalah  melakukan  tindak  pidanalah  yang  harus  bertanggung  jawab  atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.
2.Pidana  hanya  diberikan  kepada orang  yang  bersalah  (asas  culpabilitas).  Hal  ini berarti  bahwa  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan  kesalahanlah  yang dapat  dipidana.  Kesalahan  tersebut  baik  dalam  bentuk  kesengajaan  ataupun kealpaan.
3.Pidana  harus  disesuaikan  dengan  karakteristik  dan  keadaan  si  pelaku.  Hal  ini berarti  harus  ada  kelonggaran/fleksibilitas  bagi  hakim  dalam  memilih  sanksi pidana  (jenis  maupun  berat  ringannya  pidana)  dan  harus  ada  kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
Pendekatan  nilai  humanistik  yang  menghendaki  adanya  individualisasi pidana  juga  tercermin  dalam  tujuan  pemidanaan  yang  diatur  dalam  Pasal  54 Konsep/Rancangan
KUHP tahun 2008 yaitu :
(1).Pemidanaan bertujuan :
a.Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pengayoman masyarakat;
b.Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c.Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d.Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2).Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  merendahkan martabat manusia.
Penjelasan  Pasal  54  ayat  (1)  Konsep/Rancangan  KUHP  2008 menyatakan  bahwa  pemidanaan  merupakan  proses.  Sebelum  proses  ini  berjalan,
peranan  hakim  sangatlah  penting,  dimana  hakim  mengkonkritkan  sanksi  pidana yang  terdapat  dalam  undang-undang  dengan  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa.  Dalam  penjelasan  Pasal  54  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  meskipun  pada dasarnya pidana merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.
Berdasar  rumusan  tujuan  pemidanaan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa telah  terjadi  perubahan  yang  fundamental  dalam  tujuan  pemidanaan  dalam Konsep/Rancangan  KUHP  2008,  dimana  telah  meninggalkan  sama  sekali  dasar- dasar  pemidanaan  yang  dianut  WvS  atau  KUHP  yang  berlaku  sekarang.  Hal  ini sebagai  pengaruh  munculnya  aliran  modern  yang  menitikberatkan  perhatiannya kepada  pelaku  tindak  pidana  dan  pemberian  pidana  atau  tindakan  dimaksudkan untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku tindak pidana.
Tujuan  pemidanaan  yang  berdasarkan  alasan-alasan  yang  bersifat sosiologis,  ideologis  dan  filosofis  masyarakat  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dengan  mengutamakan  keselarasan,  keserasian  dan  keseimbangan antara  kehidupan  masyarakat  dan  kehidupan  individu disebut  sebagai  pandangan integratif  dalam  tujuan  pemidanaan.  Adapun  ciri-ciri  tujuan  pemidanaan  yang bersifat integratif adalah :
1.Perlindungan masyarakat;
2.Memelihara solidaritas masyarakat;
3.Pencegahan (umum dan khusus);
4.Pengimbalan/pengimbangan.
Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam Rancangan KUHP  juga terlihat dalam Pasal 55 Konsep/Rancangan KUHP 2008, yang memberi pedoman kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman pemidanaan yaitu :
(1).Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
a.Kesalahan pembuat tindak pidana;
b.Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c.Sikap batin pembuat tindak pidana;
d.Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
e.Cara melakukan tindak pidana;
f.Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g.Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana;
h.Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuatn tindak pidana;
i.Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j.Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
k.Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
(2).Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pembuat  atau  keadaan  pada  waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian,  dapat  dijadikan  dasar pertimbangan  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Dalam  penjelasan  Pasal  55  ayat  (1)  Rancangan  KUHP  2008  dijelaskan bahwa  ketentuan  dalam  ayat  ini  memuat  pedoman  pemidanaan  yang  sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang  akan  dijatuhkan.  Dengan  mempertimbangkan  hal-hal  yang  dirinci  dalam pedoman  tersebut  diharapkan  pidana  yang  dijatuhkan  bersifat  proporsional  dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini  tidak  bersifat  limitatif,  artinya  hakim  dapat  menambahkan  pertimbangan  lain selain  yang  tercantum  dalam  ayat  (1)  ini.  Unsur  “berencana”  sebagaimana ditemukan dalam WvS atau KUHP  yang masih berlaku, tidak dimasukkan dalam rumusan  tindak  pidana  yang  dimuat  dalam  pasal-pasal  Buku  Kedua.  Tidak dimuatnya  unsur  ini  tidak  berarti  bahwa  unsur  berencana  tersebut  ditiadakan, tetapi  lebih  bijaksana  jika  dijelaskan  dalam  penjelasan  ayat  (1)  ini.  Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur
berencana,  kesalahan  pembuat  tindak  pidana,  motif  dan  tujuan  dilakukannya tindak  pidana,  cara  melakukan  tindak  pidana  dan  sikap  batin  pembuat  tindak pidana.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  disebutkan  bahwa ketentuan  ayat  ini  dikenal  dengan  asas rechterlijke  pardon yang  memberi kewenangan  kepada  hakim  untuk  memberi  maaf  pada  seseorang  yang  bersalah malakukan tindak pidana  yang  sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf  ini dicantumkan  dalam  putusan  hakim  dan  tetap  harus  dinyatakan  bahwa  terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Dengan  perumusan  pedoman  pemidanaan  dalam  Rancangan  KUHP tersebut,  berarti  pembuat  undang-undang  telah  memberikan  kebebasan  kepada hakim  sebagai  perwujudan  dari  penerapan  prinsip  individualisasi  pidana,  baik dalam  menentukan  jenis  pidana,  ukuran  (berat  ringannya)  dan  cara  pelaksanaan pidana.

## B. Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam.
Dalam  pandangan  Allah,  manusia  merupakan  makhluk  yang  paling mulia,  dimana  Allah  membekali  manusia  dengan  akal  dan  pikiran  agar  dapat memanfaatkan  segala  sesuatu  yang  telah  disediakan  Allah  untuk  kesajahteraan hidup  material  dan  spiritualnya.  Di  hadapan  Allah  SWT  semua  manusia  adalah sama  dan  manusia  yang  paling  mulia  dalam  pandangan  Allah  adalah  orang  yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat al Hujarat (49) ayat 13 yang artinya :
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  di  sisi  Allah  ialah orang  yang paling  taqwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui lagi Maha Mengenal .
Berdasar  Firman  di  atas,  maka  dalam  Islam  perbedaan-perbedaan  yang ada  pada  manusia  tidak  harus  menjadikan  satu  pihak  lebih  memiliki  nilai kemanusiaan  dari  pihak  lain  baik  dalam  statusnya  menjadi  penegak  hukum, penguasa  bahkan  dalam  kedudukannya  sebagai  tersangka  maupun  terdakwa, semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain.
Menurut  hukum  Islam  tujuan  disyariatkannya  hukuman  adalah  untuk memperbaiki  perilaku  manusia,  memelihara  mereka  dari  segala  bentuk kemafsadatan (kerusakan),  menghindarkan  mereka  dari  kesesatan,  mengajak mereka  untuk  mentaati  semua  perintah  Allah  SWT  dan  Rasulnya  serta  meredam semua bentuk perbuatan maksiat. (Ichtiyanto, 1997 : 1871)
Menurut H.A.Djazuli, hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga  masyarakat  dan  untuk  tertib  sosial.  Bagi  Allah  sendiri  tidaklah  akan memadharatkan kepadaNya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak  akan  memberi  manfaat  kepada  Allah  apabila  manusia  di  muka  bumi  taat kepadaNya. (H.A.Djazuli, 1997 : 25)
Islam menghormati dan menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal ini tercermin dalam sistem pemidanaan menurut hukum Islam  yang mengandung prinsip  perlindungan  terhadap  masyarakat  maupun  perlindungan  terhadap individu.
Hukum  Islam  sangat  memperhatikan  segi  kemanusiaan  seseorang,  baik mengenai  jiwa,  akal  maupun  mengenai  akidahnya,  baik  sebagai  perorangan maupun  sebagai  anggota  masyarakat,  baik  mengenai  anak  dan  isterinya  maupun harta  kekayaannya. Manusia menjadi  sumber bagi segala  hukum  yang digariskan dalam  Al-Quran.  Hukum  Islam  memberikan  penghormatan  kepada  manusia karena kemanusiaannya. Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melecehkan harga  dirinya,  mengancam  atau  menumpahkan  darah  orang  lain.  Disamping  itu hukum  Islam  juga  tidak  mendasarkan  perintahnya  pada  pemaksaan  yang  dapat menghilangkan kemerdekaan manusia dan membatasi gerak geriknya.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  syariat  Islam  adalah  pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak berbuat) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari  perbuatannya  itu.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana terdiri  atas  tiga  unsur  yaitu pertama ,  adanya  perbuatan  yang  dilarang, kedua , dikerjakan  dengan  kemauan  sendiri  dan ketiga ,  pembuatnya  mengetahui  akibat terhadap perbuatan tersebut.
Di  dalam  Hukum  Islam  pertanggungjawaban  bersifat  pribadi (individualisasi  pidana)  menjadi  prinsip  dasar  dalam  pemidanaan.  Prinsip pertanggungjawaban  bersifat  pribadi  didasarkan  pada  Al-Quran  yang  merupakan sumber utama hukum Islam, yaitu terdapat dalam : (Moh.Kasim Bakri, 1958 : 45)
1.Al-Quran surat al-An’am (QS : 6) ayat 164 yang artinya :
“ Katakanlah apakah aku akan mencari tuhan selain Allah, padahal Dia adalah  Tuhan  bagi  segala  sesuatu.  Dan  tidaklah  seseorang  membuat dosa  melainkan  kemudharatannya  kembali  kepada  dirinya  sendiri,  dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada  Tuhanmulah  kamu  kembali,  dan  akan  diberikanNya  kepadamu apa yang kamu perselisihkan ”.
2.Al-Quran surat al-Mudatsir (QS : 74) ayat 38 yang artinya :
“ Tiap-tiap diri bertanggung jawa atas apa yang diperbuatnya ”.
3.Al-Quran surat al-Faatir (QS : 35) ayat 18 yang artinya :
“ Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang  yang  berat  dosanya  memanggil  (orang  lain)  untuk  memikul dosanya  itu  tiadalah  akan  dipikulkan  untuknya  sedikitpun  meskipun (yang dipanggil  itu)  kaum  kerabatnya. Sesungguhnya  yang dapat  kamu beri  peringatan  hanya  orang-orang  yang  takut  kepada  azab  Tuhannya (sekalipun)  mereka  tidak  melihatNya,  dan  mereka  mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya
ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu) ”.
4.Al-Quran surat an-Najm (QS : 53) ayat 38 dan 39 yang artinya :
“ dan  bahwasanya  seseorang  berdosa  tidak  akan  memikul  dosa  orang lain,  dan  bahwasanya  seorang  manusia  tiada  memperoleh  selain  apa yang telah diusahakannya ”.
5.Al-Quran Surat an-Nisa (QS : 4) ayat 123 yang artinya :
“ pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak  pula  menurut  angan-angan  ahli  kitab.  Barang  siapa  yang mengerjakan  kejahatan,  niscaya  akan  diberi  pembalasan  dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah ”.
6.Dalam  hadis  nabi  Muhammad  SAW  sebagai  sumber  hukum  kedua  setelah  Al-
Quran juga mengatur tentang pertanggungjawaban yang bersifat pribadi, antara  lain  Hadis  yang  diriwayatkan  Ahmad,  Ibnu  Majjah  dan  Tarmizi dari  Amr  bin  Ahwash.  Nabi  bersabda  ;  “Barang  siapa  berbuat pelanggaran  haruslah  dosanya  dipikulnya  sendiri.  Seorang  bapak  tidak menanggung dosa anaknya, dan kebalikannya begitu juga, yakni seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya”.
Hal  yang  menyebabkan  adanya  pertanggungjawaban  pidana  adalah perbuatan  maksiat,  yaitu  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  syariat  atau sikap tidak berbuat yang diharuskan syariat. Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi  dasar  adanya  pertanggungjawaban  pidana,  namun  masih  diperlukan  dua syarat bersama-sama  yaitu mengetahui ( idrak ) dan pilihan ( ichtiyar ). Kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.
Meskipun  dalam  hukum  Islam  prinsip  pertanggungjawaban  bersifat pribadi,  namun  ada  tanggung  jawab  yang  dapat  dibebankan  atau  dipikulkan kepada  keluarga  atau  ahli  warisnya,  yaitu  dalam  hal  pembayaran  diyat  (denda) atas  kerusakan  karena  suatu  kejahatan.  Dalam  hal  demikian,  maka  pelaku  dan
kerabatnya  secara  bersama-sama  bertanggung  jawab  untuk  membayar  diyat (hutang darah) atas kerusakan fisik yang diakibatkan oleh kejahatannya.
Diyat bukan saja diwajibkan kepada pelaku tetapi juga kepada ahli waris si  pelaku.  Hal  yang  sama  juga  ditetapkan  terhadap  tindak  pidana  qisas  yang dimaafkan  maka  pelaku  atau  keluarganya  berkewajiban  membayar  diyat  sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jadi kewajiban untuk membayar kerugian  dan  diyat  bukan  hanya  dibebankan  kepada  pelaku  tetapi  juga  kepada keluarganya.

## KESIMPULAN :
Prinsip  individualisasi  pidana  menjadi  dasar  dalam  pemidanaan,  baik dalam hukum pidana maupun  hukum pidana  Islam. Namun dalam hukum  pidana Islam  juga  dikenal  pertanggungjawaban  kolektif  dalam  pengertian  terbatas,  yaitu tindak  pidana  qisas  jika  ahli  warisnya  atau  korban  memaafkan  perbuatan  pelaku, maka  pelaku  atau  ahli  warisnya  berkewajiban  membayar  sejumlah  diyat  (denda) yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi  Arief,  1996, Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung, Citra Aditya Bakti.
------------------------,  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya Bakti.
H.A.Djazuli,  1997, Fiqh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam Islam) , 1997, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Ichtiyanto,  1997, Ensiklopedia  Hukum  Islam ,  1997,  Jakarta,  Ichtiar  Baru  van Hoeve.
Moh. Kasim Bakri, 1958, Hukum Pidana Dalam Islam , Solo, Ramadhani.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1984, Teori-teori  dan  Kebijakan  Hukum Pidana , Bandung, Alumni.