## BENTUK PERILAKU KEKERASAN MASSA, FAKTOR PENYEBAB, SIKAP DAN PERILAKU APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI PERILAKU KEKERASAN MASSA DI KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS
Damar Wibisono 1 , Abdulsyani 2 ,  Pairulsyah 3 , Suwarno 4
1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan tidak dapat ditinjau hanya dari satu segi, banyak sebab yang harus ditelaah. Kendatipun demikian, kekerasan ini harus segera dihentikan,  sebelum  melahirkan  kekerasan-  kekerasan  lainnya  yang  dikendalikan. Menyadari fenomena di atas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah  untuk  bentuk  dan  modus  operandi  perilaku  kekerasan  massa;  faktor-faktor  yang menyebabkan  maraknya  tindak  kekerasan  massa;  serta  sikap  dan  perilaku  aparat kepolisian  dalam  menghadapi  perilaku  kekerasan  massa  terhadap  para  pelaku  tindak kejahatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  di  atas, didasarkan  pada  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan  yuridis normatif dan  pendekatan yuridis empiris ;  sedangkan  teknik  analisis  datanya  adalah  teknik  deskriptif  kuantitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perilaku  kekerasan massa  yang  sering  dilakukan  terhadap  pelaku  kejahatan  di  Kecamatan  Semaka      adalah langsung  menghakimi  pada  saat  pelaku  tindak  kejahatan  tertangkap  basah  sedang melakukan  tindak  kejahatan.      Adapun      faktor-faktor  yang  menyebabkan  maraknya perilaku  kekerasan  massa  adalah  makin  banyaknya  tindak  kejahatan  yang  tidak  mampu ditanggulangi aparat keamanan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,  dan  adanya  provokasi  dari  pihak-  pihak  tertentu;  sedangkan  sikap  dan  perilaku aparat  kepolisian  dalam  menghadapi  perilaku  kekerasan  massa  di  lokasi  penelitian  ini secara umum bersifat ambigu (ragu-ragu).
Kata Kunci: Kekerasan Masa, Pelaku Kejahatan, Kejahatan

## ABSTRACT
The  behavior  of  mass  violence  against  criminals  cannot  be  viewed  only  from  one perspective, there are many reasons that must be examined. However, this violence must be  stopped  immediately,  before  giving  birth  to  other  violence  that  is  more  violent  and difficult  to  control.  Recognizing  the  above  phenomena,  the  main  problems  examined  in this study are the forms and modus operandi of mass violence behavior; the factors that cause  rampant  acts  of  mass  violence;  as  well  as  the  attitude  and  behavior  of  police officers  in  dealing  with  violent  behavior  of  the  masses  against  the  perpetrators  of crime.  The  research  method  used  to  answer  the  above  problems  is  based  on  two approaches,  namely  the  normative  juridical  approach  and  the  empirical  juridical approach; while the data analysis technique is quantitative descriptive technique. Based on the results of this study, it can be concluded that the form of mass violence behavior that is often carried out against criminals in Semaka District is direct judgment when the perpetrator of a crime is caught in the act of committing a crime. The factors that led to the  rampant  behavior  of  mass  violence  were  the  increasing  number  of  crimes  that  the security apparatus could not handle, public distrust of the law enforcement process, and
provocation from certain parties;  Meanwhile,  the  attitudes  and  behavior  of  the  police officers  in  dealing  with  violent  behavior  of  the masses in the location of this study are generally ambiguous (doubtful).
Keywords: Mass Violence, Criminals, Crime

## PENDAHULUAN
Setiap  masyarakat  pada  dasarnya  senantiasa  menginginkan  terciptanya ketentraman dan   kedamaian   dalam   hidupnya.     Oleh   karena   itu,   pada   suatu kondisi    dimana    suatu  masyarakat  mengalami  gangguan  baik  yang  disebabkan karena  faktor  manusia  maupun  alam,  maka  dengan  sertamerta  akan  selalu berupaya  untuk  mempertahankannya.    Hal  ini  disebabkan  adanya    sebuah kesadaran    bersama    ( collective    consciousness )    baik    yang    tumbuh    secara naluriah  maupun  yang  sengaja  diciptakan  sebagai  hasil  dari  kesepakatan  dalam kehidupan  bermasyarakat  bahwa  hanya  dengan  menciptakan  ketentraman  dan kedamaian  maka  berbagai  cita-cita,  keinginan  atau  bahkan  angan-angan  yang baik, akan relatif mudah diwujudkan.
Namun  demikian,  dalam  realita  kehidupan  saat  ini  yang  terasa  semakin kompleks, ternyata rongrongan dan tantangan terhadap cita-cita bersama tersebut makin besar.   Hal ini tidak saja ditandai oleh semakin maraknya tindak kejahatan yang  dilakukan  secara  konvensional,  tetapi  juga  tindak  kejahatan  yang  bersifat modern,  terselubung  dan  sulit  dijangkau  hukum,  sehingga  dirasakan  sangat mengganggu  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat.      Kenyataan  ini membuktikan  bahwa  semakin  maju  dan  kompleks  suatu  masyarakat,  maka semakin kompleks tantangan hidup yang harus dihadapinya.
Masalah tindak kejahatan pada dasarnya bukan hanya terjadi pada dewasa ini,  namun  juga  terjadi  di  masa  silam.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  disatu  sisi  membawa  manfaat  yang  besar  bagi  kehidupan  manusia, namun  disisi  lain  menimbulkan  dampak  negative  salah  satunya  yaitu  kejahatan. Sehubungan  dengan  itu,  Sanoesi  menyatakan  bahwa  kejahatan  merupakan fenomena  sosial  yang  selalu  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  dan kejahatan  berkembang  selalu beriringan  dengan  budaya masyarakat itu sendiri (Abdulsyani, 1987).
Berkaitan    dengan  semakin  meningkatnya  kuantitas  maupun  kualitas kejahatan seiring dengan kompleksitas masyarakat dengan segala perkembangannya  tersebut,  menunjukkan  bahwa  kajian  terhadap  perilaku kejahatan  merupakan  masalah  yang  senantiasa  menarik  untuk  dikaji.      Terlebih lagi  bahwa  bagaimanapun  perilaku  kejahatan  selalu  berkaitan  dengan  terusiknya ketenangan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.      Ada  beberapa  alasan  mengapa perilaku   kejahatan   merupakan   permasalahan   yang   perlu   dikaji   yaitu:   (a) kejahatan  dapat  merusak  tatanan  sosial;  (b)  menyebabkan  rasa  tidak  aman, kepanikan,  ketakutan,    dan    kecemasan    masyarakat;    (c)    gangguan  yang disebabkan  kriminalitas  menyebabkan  terbuangnya  energi  dan  tenaga;  (d)  bagi sebagian  masyarakat,  kejahatan  akan  menambah    beban    ekonomi    (Kartono, 1983).    Terlebih    lagi    saat    ini    perilaku    kejahatan  merupakan  suatu  masalah yang  sangat  akrab  dengan  kehidupan  manusia  terutama  bagi  masyarakat perkotaan dengan   persaingan dan pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut makin diperparah oleh adanya sebuah fakta sosial bahwa banyak sekali  tejadi  peristiwa-peristiwa  kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat,  akan tetapi  sering  kali  tidak  dapat  teratasi      dengan      baik      oleh      aparat      penegak hukum,    sehingga    melahirkan    kekecewaan masyarakat.      Aparat   keamanan seharusnya    mampu    memberikan    perlindungan    keamanan,  tetapi  terkadang terkesan kurang serius dalam menanganinya, sehingga para pelaku kejahatan pun terus dapat berkeliaran tanpa mendapatkan   proses hukum yang jelas.   Akibatnya, tidak  jarang  masyarakat  senantiasa  merasa  hidup  dalam  suasana  yang  penuh dengan kecemasan dan ketakutan.
Menyadari adanya fenomena seperti itulah yang tampaknya menyebabkan tumbuhnya rasa frustasi masyarakat, sehingga terdapat kecenderungan masyarakat lebih  senang  untuk  melakukan    kekerasan    sendiri    dalam    menghadapi    para pelaku  kejahatan,  tanpa  menunggu tindakan aparat keamanan.    Oleh karena itu, cukup  wajar  apabila  perilaku  kekerasan  masyarakat  terhadap    para    pelaku kejahatan  ini  sering  mengakibatkan  penganiayaan  berat bahkan kematian.  Hal ini tentu saja mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap  aparat  penegak  hukum  dan  hukum  itu  sendiri.   Akibatnya  masyarakat dalam  menanggulangi  perilaku  kejahatan  cenderung  menggunakan      cara-cara
kekerasan,  karena  cara  tersebut  yang  menurutnya  dianggap  lebih  efektif      dan lebih adil.   Menurut Wofgang  dan  Ferracuti  bahwa  secara  teoritis  seseorang mengadopsi    perilaku    orang    lain  karena  menurutnya  perilaku  tersebut  rasional (Santoso, 2001).    Kejadian seperti ini menunjukkan adanya rasa ketidaksabaran masyarakat  untuk  segera  mendapatkan  ketenangan  dan  kenyamanan  dalam kehidupannya,  sehingga  mereka  cenderung  menggunakan  jalan  pintas  yang dianggapnya tercepat dan terbaik untuk meraih cita-cita tersebut.
Sehubungan dengan banyaknya perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan  sebagaimana  digambarkan  di  atas,  yang  muncul  sebagai  reaksi  atas tidak  terkendalinya  kejahatan,  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  dicermati. Meskipun  harus  diakui  bahwa  meningkatnya  kekerasan  massa  ini  tidak  dapat ditinjau  hanya  dari  satu  segi.    Meskipun  demikian,  perilaku  kekerasan  massa harus  segera  ditanggulangi,  sebelum  melahirkan  kekerasan-kekerasan  baru lainnya yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Disamping itu, meskipun perilaku kekerasan massa bertujuan untuk memberantas kejahatan tetapi tetap bertentangan dengan Undang-Undang, dan semakin banyak perilaku kekerasan massa terhadap pelaku  kejahtan,  maka  akan  semakin  memperburuk  citra  penerapan  hukum  di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

## Perilaku Kekerasan Massa
Perilaku kekerasan eksis seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam  masyarakat  itu  sendiri.    Telah  banyak  para  ahli  perupaya  untuk mengungkap  dan  menganalisis  perilaku  kekerasan  tersebut.    Kadish  (dalam  Ali, 2001), misalnya mengungkapkan bahwa kekerasan pada dasarnya menunjuk pada semua tingkah laku yang berlawanan dengan Undang-Undang, baik dalam bentuk ancaman  ataupun  berupa  suatu  tindakan  nyata  yang  berakibat  kerusakan  pada harta dan benda, fisik, ataupun meyebabkan kematian pada seseorang.
Perilaku  kekerasan  itu  sendiri  menurut  Douglas  dan  Frances  (dalam Santoso,  2002)  dapat  digolongkan  dalam  4  jenis,  yaitu:  (1)  kekerasan  terbuka ( overt) ,  yaitu  kekerasan  bisa  dilihat,  contohnya  perkelahian;  (2)  kekerasan tertutup  ( covert ),  yaitu  kekerasan  yang  sifatnya  tersembunyi  atau  tidak  secara langsungdilakukan,  contohnya  perilaku  mengancam;  (3)  kekerasan  agresif
( offensive ),  yaitu kekerasan    yang  dilakukan  untuk mendapatkan  sesuatu secara paksa,  contohnya  penodongan,  perampokan  dan  lain-lain;  (4)  kekerasan deffensive , yaitu kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.
Perilaku   kekerasan   massa   pada awalnya muncul   dari   situasi   konkrit yang    didahului    oleh sharing gagasan,    nilai,    tujuan    dan    masalah    bersama dalam  periode  waktu  tertentu.  Masalah  bersama  merupakan  faktor  utama  yang menimbulkan  perasaan  akan  bahaya,  dendam  atau  marah.      Permasalah  tersebut dapat memicu suatu pemberontakan massa.    Menurut Gurr (1970), individu yang memberontak sebelumnya merasa mendapat ketidakadilan, munculnya kemarahan moral,  dan  kemudian  memberi  respons  dengan  kemarahan  dan  pada  akhirnya menjadi  sumber  penyebab  kemarahan  tersebut  dan  mereka  berani  menanggung resiko yang berbahaya.

## Upaya Penanggulangan Perilaku Kekerasan Massa
Menurut  Ali  (2001)  bahwa  akar  permasalahan  perilaku  kekerasan  massa karena  menurunnya  tingkat  kepercayaan  warga  masyarakat  terhadap  pemerintah dan aparat penegak hukum.    Oleh  sebab  itu,  langkah awal  yang harus dilakukan adalah  mengembalikan  kepercayaan    warga    masyarakat    tersebut.  Untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, hukum harus dikembalikan pada akar  moral,  kultur  dan  religiusnya.    Dengan  cara  demikian  masyarakat  akan merasa  hukum  itu  sesuai  dengan  nilai-nilai instrinsik yang  masyarakat  anut. Selama aturanhukum tidak sesuai dengan nilai-nilai instrinsik warga masyarakat, maka ketaatan hukum hanya bersifat compliance (taat hukum  dikarenakan  takut terhadap sanksi)  dan  bukan  ketaatan  yang  sifatnya internalization (taat hukum karena  menganggap  aturan  itu      sesuai  dengan  nilai-nilai instrinsik yang  dianut masyarakat).
Sementara  itu  mengenai  proses  penegakan  hukum  menurut  Ali  (2001) dapat  dilihat  dari  dua  aspek  yaitu  aspek  kultural  dan  struktural.      Dilihat  dari aspek  kultural  penegakan  hukum  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  alat-alat sosial  kontrol  (pengendalian  sosial)  resmi  untuk  memaksa  internalisasi  hukum pada  warga  masyarakat.  Sementara    dari    aspek    struktural    proses    penegakan hukum    adalah    bergeraknya  organisasi  yang  mewakili  pola  kepentingan  dan
konstelasi  nilai-nilai  dominan  untuk  menciptakan  “keamanan  dan  ketertiban” sesuai dengan idiologi hukum yang berkuasa.
Penegakan  hukum  dari  sudut  kultural  pada  dasarnya  merupakan  anasir penting  dalam  pembentukan  budaya  hukum  masyarakat,  dalam  pengertian pengembangan  nilai-nilai  prosedural  maupun  substantif  di  dalam  kehidupan hukum.    Sedangkan  penegakan  hukum  dari  sudut  struktural  berkaitan  dengan birokrasi penegakan hukum sebagai salah satu pusat sistem hukum  yang  bekerja dengan  peran  ganda   yaitu  bekerja  dalam  kerangka  proses  formal, terutama untuk  menegakkan  nilai-nilai  hukum  prosedural  dalam  mengakomodasikan berbagai sengketa,   juga   dalam   kerangka   proses   informal   yang    menyangkut masyarakat    sebagai  penerima  perwujudan  tujuan  hukum  yakni  keadilan substantif.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tipe ini dimaksudkan untuk memecahkan  masalah  yang  diteliti  dengan  menggambarkan/melukiskan  bentuk perilaku  kekerasan  massa,  faktor  penyebab,  sikap  dan  perilaku  aparat  kepolisian dalam  menghadapi  perilaku  kekerasan  massa  di  kecamatan  semaka  kabupaten tanggamus  pada  saat  sekarang  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lokasi penelitian.
Sumber  data dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dan sekunder.   Data primer  diperoleh  langsung  dari  informasi  para  informan  yang  sesuai  dengan permasalahan.   Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen, aturan hukum, dan  buku.  Untuk  pemilihan  informan,  penelitian  ini  menggunakan  teknik  bola salju  ( snow  ball ).  Subjek  dipilih  berdasarkan  pada  aspek  keterlibatan  baik langsung  maupun  tidak  langsung    terhadap  tindak  kekerasan  massa,  memahami permasalahan,  memiliki  data  yang  menunjang  penelitian,  dan  bersedia  dimintai informasi.  Sedangkan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dipilih secara purposive  sampling dengan  dasar  kemampuan  dan  menguasai  informasi  terkait permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (1982) melalui langkah berikut: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) verifikasi/penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Perilaku  Kekerasan  Massa  terhadap  Pelaku  Kejahatan  di Kecamatan  Semaka Kabupaten Tanggamus
Perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan hingga saat ini masih sering  kita  jumpai    dalam    kehidupan    masyarakat,    bahkan    seluruh    informan dalam    penelitian    ini  seluruhnya  menyatakan  pernah  terlibat  dalam  tindak kekerasan  massa  (perilaku  main  hakim  sendiri)  bahkan  ada  yang  lebih  dari  satu kali.    Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  di  lingkungan  tempat  tinggal  mereka memang  sering  terjadi  tindak  kejahatan.    Fakta  sosial  ini  juga  diakui  oleh  para informan bahwa memang  benar sampai dengan  beberapa   bulan  yang lalu masih ada  beberapa  daerah  tertentu  yang  dianggap  paling  rawan  terjadinya  tindak kejahatan  khususnya  kejahatan  terhadap  kendaraan  bermotor.  Daerah-daerah rawan  tersebut  umumnya  yang  letaknya  relatif  berjauhan  dengan  perkampungan penduduk,  misalnya  disekitar  pesawahan,  peladangan,  perkebunan,  kuburan  dan daerah-daerah perbatasan dengan kecamatan lainnya.
Maraknya  tindak  kejahatan  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  ini  dirasakan  sangat  mengganggu  ketentraman  mereka.    Oleh  karena itu  ketika  warga  masyarakat  kehilangan    kesabarannya,    maka    sebagai aktualisasinya  adalah  melalui  periaku  kekerasan massa terhadap siapa saja yang dianggap  telah  melakukan  tindak  kejahatan  khususnya  yang  tertangkap  tangan langsung.
Sebenarnya    warga    masyarakat    menyadari    bahwa    perilaku    kekerasan massa    yang  sering  dilakukannya  tersebut  juga  tergolong  tindak  pelanggaran hukum  dan  melanggar  hak  azasi  manusia.    Namun  menurutnya  semuanya terpaksa dilakukan karena warga masyarakat merasa tidak mendapat perlindungan keamanan dan sering melihat banyaknya ketidakadilan dalam proses penanganan tindak  kejahatan  oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga  hal  inipun  dianggap sebagai pengabaian terhadap hak azasi masyarakat.
Menurut  pemahaman  informan,  bahwa  pada  tataran  realita  ternyata perilakunya  tersebut    justru    lebih    mampu    secara    efektif    menekan timbulnya   tindak   kejahatan   di masyarakat.   Menurut mereka sejak masyarakat bersatu  padu untuk  melakukan segala  cara apabila  berhadapan  dengan  pelaku
tindak  kejahatan,  telah  mampu  menurunkan  secara  drastis  frekuensi  terjadinya tindak kejahatan di wilayahnya.
Adapun  mengenai  proses  bersatu  padunya  warga  masyarakat  di  atas, menurut  para  informan  terjadi  secara  spontanitas.    Munculnya  sikap  spontanitas warga  masyarakat  tersebut,  mengindikasikan  bahwa  seluruh  warga  masyarakat tersebut  telah  memiliki  kesamaan  pandangan    dalam    menghadapi    musuh bersama    yang    selama    ini    dianggap    telah    banyak  menimbulkan  kerugian warga  masyarakat,  baik  material  maupun  non  material.  Spontanitas  sikap  dan perilaku  warga  masyarakat  tersebut,  antara  lain  ditandai  dengan  mudah termobilisasinya  warga  masyarakat  apabila  mendengar  berita  tertangkapnya pelaku kejahatan, terlebih lagi yang tertangkap basah oleh warga masyarakat.
Sikap  spontanitas  warga  masyarakat  yang  selalu  menghakimi  pelaku tindak kejahatan  yang tertangkap basah ini, antara lain diceritakan oleh beberapa informan sebagai berikut:
“Suatu  saat  (informan  lupa  menyebutkan  persis  tanggal  dan  hari kejadiannya)    pada  sekitar  bulan  Desember  2016,  ada  dua  orang  yang sedang  berupaya  untuk  membegal  sepeda  motor  di  Desa  Tugu  Papak Kecamatan  Semaka  Tanggamus.   Namun  upaya tersebut,  diketahui  oleh warga   yang  melintas.     Berita  tentang  adanya  upaya pembegalan ini ternyata  segera  menyebarluas            ke  perkampungan  masyarakat disekitarnya.        Oleh    karena    itu    warga    secara    spontanitas    beramai- ramai    mengejar  pelaku  kejahatan  tersebut  dan  akhirnya  tertangkap. Ketika  tertangkap  itulah  warga  masyarakat  menghakiminya  bahkan sampai meninggal dunia”.
Mencermati    cerita    tentang    kekerasan    massa    yang    dilakukan    warga masyarakat  terhadap  para  pelaku  kejahatan  tersebut,  memberikan  kesan  bahwa warga masyarakat saat ini cenderung lebih bersikap dan berperilaku brutal dalam menegakkan sebuah  tatanan  yang  dianggap  sebagai  sebuah  tatanan  hukum  bagi dirinya.    Masyarakat seakan-akan sudah membuat ukuran tersendiri tentang rasa ketenteraman  dan  keadilan .      Norma  hukum  yang  berlaku  cenderung dikesampingkan  oleh  masyarakat.  Atas  dasar  anggapan-anggapan  inilah  maka umumnya  para  pelaku  kejahatan  akan  dihakimi  massa  apabila  tertangkap  basah oleh warga masyarakat.
Disamping itu, sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri, bahwa sejak era reformasi sampai sekarang, di negeri ini masih terdapat berbagai kekacauan atau
ketimpangan baik dari aspek  sosial,  ekonomi,  politik,  hukum  maupun  keamanan. Akibatnya  dimana-mana  timbul berbagai gejolak yang menyebabkan masyarakat berada  dalam  kondisi  anomi  atau  kehilangan  pegangan.      Dalam  kondisi  yang tidak  menentu  inilah,  masyarakat  akan  mudah  terbakar  emosinya  sehingga membuat  norma-norma  sosial  sendiri  yang  dianggap  paling  benar  bagi  dirinya, meskipun  tidak  jarang  mengorbankan  kepentingan  dan  hak  azasi  orang  lain. Terlebih  lagi    apabila    warga    masyarakat    seudah    berada    dalam    kerumunan massa    ( crowd ),    maka  nalarnya  cenderung  mudah  terpecah  belah,  sehingga dengan  sangat  mudah  dapat  dipengaruhi  untuk  diajak  berperilaku  menyimpang termasuk  melakukan  tindak  kekerasan.    Fenomena  ini  sesuai  dengan  pendapat Nittibaskara  (2002)  bahwa  dalam  kumpulan  massa  seseorang    merasa  tidak  ada yang  mengenal  dan  memperhatikannya,    sehingga  mereka  cenderung  mudah meniru perilaku  orang  lain.   Kondisi  seperti  ini  menyebabkan  lepas  kendalinya anggota  kumpulan  massa.  Seseorang  akan  melakukan  tindakan  agresif  dan destruktif  yang  akan  menimbulkan  perilaku  kejam  dan  merusak , menurunnya intelektual  serta  moral,  dan  hilangnya  rasionalistis  individu  pada  kumpulan massa tersebut.
Faktor Penyebab Perilaku  Kekerasan Massa terhadap Pelaku Kejahatan di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
Pada      prinsipnya      banyak      faktor      yang      menyebabkan      makin maraknya   perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan. Faktor-faktor ini tidak  saja  yang  bersifat  intern  tetapi  juga  yang  bersifat  ekstern.  Dalam  realita kehidupan sehari-hari, kedua faktor tersebut saling  berkaitan  satu  sama  lainnya, bahkan  sering  menimbulkan  hubungan  kausalitas. Kondisi tersebut terjadi juga di lokasi penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perilaku  kekerasan massa terhadap para pelaku kejahatan sebagai berikut:
1. Makin   banyaknya   tindak   kejahatan   yang   tidak   mampu   ditanggulangi oleh   aparat keamanan;
2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum;
3. Makin banyaknya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat;
4. Adanya  kecenderungan  pemberian  hukuman  yang  dianggap  kurang  adil terhadap  pelaku tindak kejahatan;
5. Ketidaksabaran  masyarakat  terhadap        kelambanan  kinerja  aparat  penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan; dan
6. Adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu.
Makin banyaknya tindak kejahatan  yang tidak mampu ditanggulangi oleh aparat  keamanan,  dianggap  oleh  informan  (warga  masyarakat)  sebagai  faktor pendorong  utama  terjadinya  perilaku  kekerasan,  karena  selama  ini  memang dirasakan  oleh  warga  masyarakat  bahwa  pelaku  kejahatan  tampaknya  makin berani,  nekad  dan  terkesan  melecehkan  aparat  penegak  hukum.    Hal  ini  terbukti bahwa pelaku kejahatan tidak saja beraksi di malam hari, tetapi juga disiang hari, bahkan kadang-kadang tidak tidak mesti ditempat yang sepi.
Kenyataan di atas, tentu saja menimbulkan kecemasan yang mendalam di kalangan warga masyarakat.  Kecemasan tersebut makin lama menumbuhkan rasa dendam,  oleh  karena  itu  ketika  terdapat  pelaku  kejahatan  yang  tertangkap  basah umumnya  masyarakat  dengan  spontanitas  akan  segera  menghakiminya,  bahkan dalam  beberapa  kasus,  tidak  jarang  pelaku  yang  sudah  ditangani  pihak  aparat penegak  hukumpun  sering  dituntut  masyarakat  untuk  dikeluarkan  agar  bisa dihakimi massa. Faktor lainnya yang cukup dominan dalam mempengaruhi makin maraknya  perilaku  kekerasan  massa  adalah  adanya  rasa  ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  proses  penegakan  hukum  yang  selama  ini  diterapkan terhadap  para  pelaku  kejahatan.  Menurut  para  informan,  fenomena  ini  terjadi karena  masyarakat  memandang  bahwa  selama  ini  proses  penegakan  hukum terhadap  para  pelaku  kejahatan,  terkesan  penuh  dengan  “ rekayasa ”        yang mencerminkan  adanya  ketidakadilan.      Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak seimbangnya  antara berat  ringannya  sanksi  hukum  dengan  kualitas  kejahatan yang   dilakukan   oleh  pelaku kejahatan.    Akibatnya para pelaku kejahatan pun tidak merasa jera untuk mengulangi kejahatannya kembali setelah bebas dari masa hukuman yang dijalaninya.   Fenomena seperti ini sering dilihat secara transparan oleh masyarakat, sehingga masyarakatpun menjadi frustasi dan mengaktualisasikannya  dalam  bentuk  perilaku  kekerasan  massa  sebagai  wujud protes sosial atas segala ketimpangan dalam penegakan hukum.
Begitu  pula  dengan      kelambanan  kinerja  aparat  penegak  hukum  dalam menangani  kasus  tindak  kejahatan,  tampaknya  juga  menjadi  pemicu  makin maraknya perilaku kekerasan massa.  Hal ini terjadi karena kelambanan itu hanya akan  menyebabkan  makin  bertambahnya  frekuensi  kejahatan  yang  terjadi  dalam masyarakat.    Sementara  itu  pada  sisi  yang  lain,  warga  masyarakat  makin merasakan  adanya  ketidaktenteraman  dalam  melakukan  aktivitas  kesehariannya. Oleh  karena  itu,  ketika  hal  seperti  ini  terjadi  secara  berlarut-larut,  maka  makin lama    masyarakat    menjadi    makin    tidak    sabar    untuk    segera    “ menciptakan” ketenteraman  dalam  kehidupannya  meskipun  harus  dengan  melakukan  tindak kekerasan.
Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pelaku tindak kejahatan pada dasarnya hanya merupakan upaya untuk membela diri dan mempercepat  terciptanya  ketertiban  dan  ketenteraman  sebagaimana  yang diharapkan, meskipun dalam arti  yang semu.  Menurut informan, kecenderungan tersebut dalam realitanya memang tidak semuanya benar, artinya tidak jarang pula sebagian  warga  masyarakat  yang  melakukan  tindak  kekerasan  massa  dengan tujuan balas dendam atau untuk tujuan lainnya yang  tidak  jelas.   Hal  ini  sejalan dengan  informasi  yang  berhasil  digali  dari  para  informan  yang  mengatakan adanya  variasi  tujuan  yang  mereka  lakukan,  yang  secara  rinci  dapat  diurutkan sebagai berikut:
1. Menumbuhkan rasa aman di kalangan warga masyarakat;
2. Menumbuhkan rasa takut dan jera kepada pelaku kejahatan;
3. Untuk balas dendam; dan
4. Hanya ikut-ikutan saja (tanpa tujuan yang jelas).
Dari  berbagai  tujuan  di  atas,    menurut  informan  yang  paling  dominan adalah  adanya keinginan  yang  kuat dari  seluruh lapisan  warga  masyarakat  untuk dapat  mempercepat  terciptanya  rasa  aman  dalam  kehidupan  sehari-hari.      Rasa aman  yang  dimaksud  tentu  tidak  saja  dalam  arti  material  tetapi  spiritual. Dengan terciptanya rasa aman tersebut, maka diharapkan warga masyarakat akan dapat  dengan  leluasa  menjalani  kehidupannya  secara  normal,  tanpa  harus diselimuti  oleh  kecemasan  yang  berkepanjangtan.    Disamping  itu  dengan  rasa
aman  tersebut,  maka  seluruh  lapisan  masyarakat  dapat  lebih  banyak  memikirkan masa depan keluarganya dan kepentingan masyarakat pada umumnya.
Disamping  itu  tujuan  lain  yang  masih  dianggap  cukup  dominan adalah  keinginan  untuk  menumbuhkan  rasa  takut  dan  jera  bagi  para  pelaku kejahatan  untuk  mengulangi  perbuatannya  kembali.      Tujuan  ini  tampaknya cukup  berhasil  dengan  baik,  hal  ini  terbukti  dengan  makin  menurunnya  secara drastis  tindak  kejahatan  yang  terjadi  di  lokasi  peneltian  ini.  Menurut  mereka meskipun  cara  kekerasan  disadari  sebagai  sebuah  cara  yang  sebenarnya bertentangan  dengan  hukum,  namun  pada  realitanya  ternyata  justru  mampu memberikan  dampak  positif  bagi      penurunan  kuantitas  kejahatan.      Sedangkan sebelumnya, ketika masyarakat masih merasa sabar dan percaya sepenuhnya pada kinerja  aparat  penegak  hukum,  ternyata  pelaku  tindak  kejahatan  tidak  mampu terkendali secara baik.
Selain  beberapa  tujuan  yang  dominan  di  atas,  memang  tidak  bisa dipungkiri  adanya  sebagian    warga    masyarakat    yang  melakukan    tindak kekerasan    terhadap    pelaku    kejahatan  semata-mata  hanya  dilandasi  oleh  rasa dendam.      Hal  ini  umumnya  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  yang  memang pernah  secara  langsung  menjadi  korban  kejahatan.  Bagi  mereka  masih  tergores secara  mendalam  dalam  batinnya  semua  perlakuan  yang  pernah  dirasakan, sehingga  seakan-akan  semua  dosanhya  belum  terbalaskan  apabila  belum membalasnya  secara  setimpal,  bahkan  kalau  mungkin  dengan  perlakuan  yang lebih kejam.
Menyikapi  segala  bentuk  kekerasan  massa  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat  di  atas,  sebenarnya  peneliti  bisa  memahami  segala  keinginan, kebencian dan gejolak yang dilampiaskan   terhadap   pelaku   kejahatan.     Namun bagaimanapun   perlakuan   masyarakat tersebut menurut peneliti disamping hanya akan melahirkan bentuk kejahatan baru juga hanya menyelesaikan masalah secara semu.   Sebab kejahatan yang timbul dalam masyarakat pada dasarnya merupakan akibat  dari  kerusakan  sebuah  rangkaian  sistem  yang  berlangsung  dalam  sebuah negara.
Untuk  menyelesaikan  masalah  di  atas,  memang  bukan  persoalan  yang mudah  sebab  meliputi  ruang  lingkup  yang  sangat  kompleks  dan  perlu
kerjasama  berbagai  pihak.  Hanya  saja  persoalannya  memang  sering  terjadi berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, sebagai akibat danya  berbagai  keterbatasan  baik  yang  menyangkut  prasarana,  sarana  maupun sumberdaya manusia yang ada.   Kondisi seperti ini tentu saja tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh warga masyarakat, oleh karena itu kemudian muncul sikap tidak sabar dalam diri masyarakat  yang pada akhirnya termanifestasikan dalam bentuk protes  sosial  yang  antara  lain  berbentuk  perilaku  kekerasan  massa.      Protes intrinsik  ini  tentu  saja  bagi masyarakat dianggap sebagai upaya untuk membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
Tumbuhnya    anggapan-anggapan  yang    keliru    seperti    di    atas, bagaimanapun  harus segera  dihentikan  sebab  dapat  merusak  tatanan   proses penegakan    hukum    yang    sudah  terbangun  melalui  mekanisme  perundang- undangan  yang  berlaku,  disamping  dapat  menumbuhkan  kekerasan  baru  yang mungkin  justru  akan  lebih  sulit  untuk  dikendalikan.    Oleh  karena  itu,  dalam  diri setiap  aparat  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  harus  segera  tertanam semangat untuk menjemput bola bukan menunggu bola, agar stabilitas keamanan dapat  segera  dirasakan  warga  masyarakat.  Dalam  melaksanakannya  pun hendaknya para aparat penegak hukum tidak saja melihat keadilan dari sisi hukum semata, tetapi juga dari aspek kemasyarakatan.   Keseimbangan diantara keduanya diharapkan akan memberikan rasa jera bagi para pelaku kejahatan, dan disisi lain juga memberikan kepuasan bagi warga masyarakat yang selama ini selalu menjadi korban dari aktivitas kejahatan.
Sikap      dan      Perilaku      Aparat      Keplosian  dalam Menghadapi  Perilaku Kekerasan Massa di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
Dewasa ini, kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia,  dalam  berbagai  aspek  belum  menunjukkan  kestabilan,  maka  aparat penegak  hukum  khususnya  aparat  kepolisian  sebagai  jajaran  terdepan  yang mengemban tugas untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sering dihadapkan pada  posisi  yang  sangat  dilematis.  Dalam  penanggulangan  masalah  kejahatan misalnya,  secara  struktural  adalah  kewajiban  aparat  kepolisian.  Oleh  karena  itu aparat kepolisian dituntut dengan berbagai upaya untuk senantiasa menanggulangi masalah tersebut.   Tetapi pada sisi lain, aparat kepolisian juga menyadari adanya
berbagai  keterbatasan  yang  tidak  memungkinkan  untuk  menanggulangi  masalah kejahatan  secara  cepat  dan  menyeluruh.  Sebagai  dampaknya  ketika  kondisi negara  sedang  tidak  stabil,  dan  kuantitas  serta  kualitas  kejahatan  meningkat dimana-mana  dalam  rentang  waktu  yang  relatif  bersamaan,  maka  aparat kepolisian      terlihat  tidak  mampu  untuk  menyelesaikannya.    Dalam    kondisi seperti   inilah   yang   kemudian   dilihat   oleh   masyarakat sebagai  suatu  bentuk ketidakberdayaan  aparat  penegak  hukum  dalam  memberikan  jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
Menyadari  kondisi    seperti  di  atas,  tentu  saja  masyarakat  tidak  mau secara  terus  menerus  hidup  dalam  suasana  yang  penuh  dengan  kecemasan, sehingga  merekapun  merasa  harus  turut  serta  menciptakan  kestabilan  itu  secepat mungkin, meskipun dengan landasan hukum yang berlaku, yaitu melalui perilaku kekerasan massa.
Maraknya kekerasan massa khususnya terhadap para pelaku kejahatan ini, bagi  aparat  kepolisian  sebenarnya  juga  merupakan  sebuah  kondisi  yang  sangat dilematis.    Pada  satu  sisi  kekerasan  massa  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan bagaimanapun  adalah  suatu  perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  dan hak  azasi  manusia,  sehingga  harus  diberi  sanksi hukum.  Tetapi pada sisi lain, sekalipun  tidak  diakui  secara  terbuka,  perilaku  kekerasan  massa  terhadap  pelaku kejahatan dianggap dapat membantu kinerja aparat kepolisian dalam memberikan jaminan  keamanan  bagi  masyarakat.    Hal  inilah  yang  antara  lain  menyebabkan aparat  kepolisian  mengalami  kesulitan  untuk  memposisikan  dirinya  secara  benar dalam kehidupan masyarakat, semuanya terasa serba salah.
Berkaitan  dengan  kondisi  yang  dilematis  di  atas  ketika  kepada  para informan ditanyakan  tentang  sikap  dan  perilaku  aparat  kepolisian  selama  ini terhadap    maraknya  perilaku  kekerasan  massa  yang  dilakukan  terhadap  pelaku kejahatan,  mereka  memberikan  informasi  yang  beragam,  yang  secara  berurutan adalah sebagai berikut:
1. Mendiamkan saja;
2. Mengadakan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  para  pelaku  kekerasan massa; dan
3. Memberikan dukungan terselubung.
Mencermati  variasi  jawaban  di  atas,  terlihat  bahwa  sebenarnya  ada  sikap keraguan dalam diri aparat kepolisian dalam mensikapi perilaku kekerasan massa yang dilakukan warga masyarakat terhadap para pelaku kejahatan khususnya yang terjadi  dilokasi  penelitian  ini.  Keraguan  itu  antara  lain  terlihat  dengan  adanya sebagian  informan  yang  mengatakan  sikap  kepolisian  selama  ini  hanya mendiamkan  saja,  bahkan  ada  yang  justru  memberikan  dukungan  terhadap berlangsungnya   kekerasan   massa   meskipun   dilakukan   secara   terselubung. Sementara  yang  lain  ada  yang  menyatakan  bahwa  selama  ini  pihak  kepolisian selalu  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  para  pelaku  tindak kekerasan massa.
Adanya  sikap  yang  cenderung  mendiamkan  saja  terhadap  aksi  kekerasan massa, ketika dikonfirmasikan kepada aparat kepolisian, mereka mengakui secara jujur  bahwa  memang  semuanya    serba    sulit    sebab    umumnya    pihak kepolisian    baru    menerima    laporan    dari  masyarakat  setelah  semua peristiwanya  terjadi,  sehingga  mengalami  kesulitan  dalam  penyelidikan  dan penyidikannya.      Disamping  itu  semua  warga  masyarakat  akan  tutup  mulut, melindungi atau bahkan mengakui semuanya.  Sikap seperti inilah yang kemudian ditafsirkan  oleh  warga  masyarakat  sebagai  sikap  yang  hanya  mendiamkan  saja. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal ini akan berbeda keadaannya apabila pada saat peristiwa itu terjadi terdapat aparat kepolisian.   Dalam peristiwa seperti ini maka merupakan  salah  satu  tugas  dan  kewajiban  bagi  polisi    untuk    memberikan perlindungan  kepada  korban  dari  berbagai  perilaku    kekerasan massa, bahkan kedua pihak dapat diproses secara hukum.
Khusus  untuk  para  pelaku  tindak  kekerasan  massa  misalnya  dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tertuang dalam KUHP Pasal 170. Bertolak dari amanat yang   tertuang dalam Pasal 170 KHUP di atas, maka tampak denagn jelas  bahwa  kekerasan  massa  baik  yang  dilakukan  terhadap  seorang  mausia, sekelompok  manusia  ataupun  barang  yang  sudah  menjadi  hak  milik  orang  lain dengan  dalih  apapun  juga  adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat dijatuhi  sanksi  pidana.   Dengan  demikian,  meskipun  perilaku  kekerasan  massa yang terjadi di lokasi penelitian ini dilakukan terhadap para pelaku kejahatan yang selama  ini  dianggap  sangat  mengganggu  ketertiban  dan  ketenteraman
masyarakat,  maka  para  pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung  yaitu orang  yang melakukan, meminta melakukan, ikut melakukan atau yang  membujuk  untuk  melakukan,  patut  mendapatkan  sanksi  pidana,  yang  berat ringannya  sanksi  pidana  tergantung  pada  proses  kejadian  dan  akibat  yang ditimbulkannya.
Disamping  itu  menurut  pemahaman  peneliti,  para  pelaku  tindak  pidana kekerasan massa ini tidak saja dapat dijerat dengan sanksi pidana melanggar Pasal 170  KUHP  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  tetapi  juga  dapat  dijerat  dengan sanksi  pidana  melanggar pasal-pasal   yang   berkaitan   dengan   tindak   pidana penganiayaan,   yang   kualifikasinya tergantung pada jenis tindakannya.   Adapun jenis-jenis  penganiayaan  itu  antara  lain  adalah:  penganiayaan  biasa,  ringan, berencana, berat dan berat berencana.
Menurut  Chazawi  (2013)  dari  sudut  pandang  terjadinya  penganiayaan berat  yang terencana, merupakan kejahatan kombinasi antara penganiayaan berat (Pasal  354  ayat  1)  dengan  penganiayaan  berencana  (Pasal  353  ayat  1). Kombinasi  penganiayaan  ini  harus  terjadi  secara  bersamaan  atau  serentak. Sehingga memenuhi unsur penganiayaan berat dan terencana.   Dengan  kata  lain penganiayaan  berencana  dapat  terjadi  apabila terjadi unsur kesengajaan petindak tidak  saja  ditujukan  pada  perbuatannya  melainkan    juga    pada    hal  yang direncanakan  lebih  dahulu.
Meskipun  demikian,  aparat  kepolisian  umumnya  juga  menyadari  bahwa untuk menerapkan sanksi-sanksi pidana di atas, terhadap para pihak yang terlibat dalam perilaku kekerasan massa dalam realitanya tidak mudah dan harus berhati- hati,  sebab  dapat  menimbulkan  gejolak  baru  yang  dapat  menyebabkan  makin tidak  terkendalinya  kestabilan,  ketertiban  dan  keamanan  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Arief (1998) mengatakan bahwa jika melihat tugas yuridis polri yang amat luas, mengatasi hal demikian bukan merupakan pekerjaan yang mudah.   Terlebih polri dalam menjalankan  tugasnya  harus  menjunjung  tinggi  HAM  serta  hukum negara.      Selain  itu,  dalam  menjalankan  kewenangannya  dibidang  penyelidikan dan penyidikan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan,  kesopanan  dan  kesusilaan.  Aparat  pelaksana  yang  berkualitas
dan memiliki dedikasi yang tinggi menjadi kunci keberhasilan proses penegakan hukum. Pada dasarnya terdapat dua tugas Polri di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum peradilan pidana (dengan sarana penal ) dan penegakan hukum dengan  sarana non  penal .  Tugas  penegakan  hukum  dibidang  peradilan  pada dasarnya hanya bagian  kecil  saja  dari  tugas  Polri.  Sebagian  besar  tugas justru terletak  di  luar bidang penegakan hukum pidana ( non penal ).
Tugas  yuridis  Polri  di  bidang  peradilan  pidana  hanya  disebutkan  dalam Pasal  2  ayat  (2)  UUPKN,  inipun  terbatas  di  bidang  penyelidikan  dan penyidikan.  Tugas-tugas  lainnya yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UUPKN  tidak  secara  langsung  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  pidana, meskipun      memang  ada  beberapa  aspek  hukum  pidananya.  Misalnya  tugas memelihara  ketertiban  dan  keamanan  umum,  memelihara  keselamatan, perlindungan  dan  pertolongan  kepada  masyarakat,  mencegah  penyakit-penyakit masyarakat,  serta  mengawasi  aliran  kepercayaan  yang  membahayakan masyarakat,  tentunya  hal  terbut  menjadi  tugas  yang  lebih  luas  dari  yang  sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tugas  polisi  yang  berorientasi pada aspek sosial kemasyarakatan pada dasarnya lebih banyak dibandingkan tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan (pidana).    Oleh sebab itu, dapat  dikatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya  Polisi  memainkan  peran ganda,  baik  sebagai  penegak  hukum,  ataupun  sebagai    pekerja    sosial,    yang semuanya    itu    bertujuan    untuk    memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat (Arief, 1998).
Upaya  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  khususnya terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya berkaitan erat dengan  masalah  penegakan  hukum    pidana  atau    disebut social    defence .
Adapun    makna  perlindungan  masyarakat  yang  dikaitkan  dengan  penegakan hukum pidana, pernah ditegaskan oleh Arief  ( 1998),  yang    mengatakan bahwa:
“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social  defence ,  dalam  arti  melindungi  masyarakat  terhadap  kejahatan dengan  memperbaiki  atau  memulihkan  kembali  (rehabilitasi)  si  pembuat tanpa  mengurangi  keseimbangan  kepentingan  perorangan  (pembuat)  dan masyarakat”.
Sehubungan dengan tujuan tersebut, jelas terlihat bahwa dalam penegakan hukum  pidana  harus  menjunjung  tinggi  aspek  kemanusiaan,  edukatif      dan keadilan.      Aspek  kemanusiaan  artinya  menghargai  harkat  dan  martabat seseorang;  aspek  edukatif  artinya  menimbulkan  pelajaran  yang  mampu memnumbuhkan  jiwa  positif  dan  kontruktif  pada  diri  pelanggar    hukum,    dan aspek    keadilan    artinya    tidak    memihak    pada    siapaun  baik  pelaku    kejahatan mamupun korban (masyarakat).
Menurut Arief (1998), terdapat 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu:
1. Masyarakat  perlu mendapat  perlindungan  dalam bentuk  perbuatan  anti sosial  yang  merugikan  serta membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap perilaku yang membahayakan seseorang.
3. Masyarakat  perlu mendapat  perlindungan  terhadap  penyalahgunaan  sanksi atau  reaksi  dari penegak hukum ataupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat   perlu mendapat   perlindungan   terhadap   keseimbangan/
keselarasan   berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.
Kembali  kepada  persoalan  kekerasan  massa  khususnya  terhadap  pelaku tindak kejahatan, yang hingga saat ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, peneliti  dapat  memahami  kesulitan  aparat  kepolisian  dalam  bersikap  dan berprilaku untuk menghadapinya.   Hal  ini  disebabkan  persoalan  kekerasan  masa saat  ini  sebenarnya  sudah  merupakan  persoalan  global,  persoalan  sistem  yang saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  menempatkan  masyarakat  pada kondisi yang anomi.

## SIMPULAN
Bentuk      perilaku  kekerasan  massa  yang  tergolong  sering  dilakukan terhadap  pelaku  kejahatan  di  Kecamatan  Semaka  Kabupaten  Tanggamus  adalah dengan  langsung  menghakimi  pelaku    terutama  apabila  tertangkap  basah  sedang melakuan  tindak  kejahatan.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  makin  maraknya perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan adalah, a) Makin banyaknya
tidak  kejahatan  yang  tidak  mampu  ditanggulangi  aparat  keamanan;  b) Ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  proses  penegakan  hukum;  c)  Makin banyaknya  tindak  kejahatan  yang  terjadi  dalam  kehidupan      masyarakat;  d) Adanya  kecenderungan  pemberian  hukuman  yang  kurang  adil  terhadap  pelaku tindak  kejahatan;  e)  Ketidaksabaran    masyarakat    terhadap    kelambanan    kinerja aparat  kepolisian  atau  aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan; dan f) Adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu.
Sikap  dan  prilaku  aparat  penegak  hukum  khususnya  aparat  kepolisian sebagai  jajaran  terdepan  yang  mengemban  tugas  untuk  menciptakan  ketertiban masyarakat  sering  dihadapkan  pada  posisi  yang  sangat  dilematis.    Pada  satu  sisi penanggulangan kejahatan, secara struktural adalah  kewajiban  aparat  kepolisian, tetapi  pada  sisi  yang  lain,  aparat  kepolisian  juga menyadari adanya berbagai keterbatasan  yang tidak  memungkinkan untuk  menanggulangi masalah  kejahatan secara  cepat  dan  menyeluruh.    Hal  inilah  antara  lain  yang  menyebabkan  aparat kepolisian  mengalami  “ keraguan ”  dalam  mensikapi  perilaku  kekerasan  massa yang dilakukan warga masyarakat terhadap para pelaku tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad.  (2001). Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia:  Penyebab  dan  Solusi .
Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
Arief,  Barda  Nawawi.  (1998). Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana. Bandung: Alumni.
Chazawi,  Adami.  (2013). Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I. Jakarta:  Rajawali Pers
Gurr,  Ted  Robert.  (1970). Relative  Deprivation  and  the  Impetus  to  Violence . Princeton: Princeton University Press.
Kartono, Kartini. (1983). Patologi Sosial .  Jakarta: CV. Rajawali Press.
Miles,  Mattew    B.,  dan  Huberman,  Michael.  (1982). Analisis  Data  Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru . Jakarta: UI Press. Nittibaskara, Ronny. (2002). Meningkatnya Derajat Kekerasan Kolektif .  Jakarta: Kompas, Sabtu, 17 Juni 2002.
Syani, Abdul. (1987). Sosiologi Kriminalitas .  Bandung: Remaja Karya.
Santono,  Thomas.  (2001). Kekuasaan  dan  Kekerasan  dalam  Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik .  Surabaya: Makalah, Oktober, Fisip Unair. Santoso, Thomas. (2002). Teori-teori Kekerasan .  Jakarta: PT. Ghalia Indonesia Bekerjasama dengan Universitas Kristen Petra.