ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021 Halaman 63-79

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA JAMBI
Iskandar Zulkanain
Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian KM.15 Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi, 36361. iskjbi@unja.ac.id
Alissa Zalia Maghfira
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian KM.15 Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi, 36361. biismihasanah08@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  identify  and  analyze  public  information  in  population  administration services at the Jambi City Population and Civil Registry Office. Benefits for knowledge about the  role  of  the  Jambi  City  Population  and  Civil  Registry  Office  regarding  the  obstacles experienced related to providing public information in administrative services and has been regulated in law number 14 of 2008 regarding public information. This research method is an empirical juridical research as a support for the data used, namely from secondary data and  primary  data  collected  through  the  library  and  field  research.  From  the  results  of  the study, it can be said that the government of the Jambi City Population and Civil Registration Office in carrying out its role must be based on tasks and there are still some obstacles due to factors  such  as  public  complaints  about  the  process  of  making  products  such  as  birth certificates, family cards, and electronic ID cards, the information received is not optimal. by the  community  and  the  time  it  took  to  convey  to  the  public  the Jambi  City Population  and Civil  Registration  Service  had  not  provided  clear  and  comprehensive  information  to  the Jambi City.
Keywords :  Public Information Disclosure, Population Administration Services, Jambi City Population and Civil Registry Office.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  keterbukaan informasi  publik  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi  .  Manfaat  penulisan  untuk  memberikan pengetahuan  tentang  peran  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi mengenai  kendala  yg  dialami  terkait  keterbukaan  informasi  publik  dalam  pelayanan administrasi kependudukan dan telah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang  keterbukaan  informasi  publik  .  Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data skunder dan data primer  dikumpulkan  melalui  keperpustakaan  dan  penelitian  lapangan  .  Dari  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dalam menjalankan peran nya harus berdasarkan tugas dan fungsinya masih terdapat  beberapa  kendala  yaitu  karena  adanya  faktor  seperti  keluhan  masyarakat tentang    permasalahan  proses  pembuatan  produk  layanan  seperti  akta  kelahiran  ,  KK, dan KTP Elektronik menjadi tidak optimal nya informasi yg diterima oleh masyarakat dan  lama  pembuatan  nya  memperlihatkan  bahwa  petugas  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  belum  memberikan  informasi  yg  jelas  dan  menyeluruh kepada masyarakat Kota Jambi.
Kata Kunci : Keterbukaan  Informasi  Publik,  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F  menentukan  bahwa  setiap  Orang berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  dan  menyimpan Informasi  dengan  menggunakan  segala jenis  saluran  yang  tersedia.  Hak  atas Informasi menjadi sangat penting karena makin  terbuka  penyelenggaraan  negara untuk  diawasi  publik,  penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan  untuk  meningkatkan  kualitas pelibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi  atau  pelibatan  masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Dalam mengakomodir hal tersebut Indonesia mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008
tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Keberadaan  Undang-undang  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP) sangat  penting  sebagai  landasan  hukum yang  berkaitan dengan  hak  setiap  orang untuk  memperoleh  informasi  dan kewajiban  Badan  Publik  memberikan informasi dan batas-batas informasi yang dapat disediakan.
Menurut  Tony  Prasetyo:  ”Pasca reformasi,  paradigma  birokrasi  tertutup berubah  menjadi  terbuka  dengan munculnya  UU  KIP,  bahkan di  dalamnya yang  diharuskan  mempunyai  sifat keterbukaan  tidak  hanya  badan  publik pemerintah  namun  juga  non  publik.” 1
Informasi  Publik  itu  sendiri  menurut
1 Tony Prasetyo, “ Penyelesaian Sengketa  Keterbukaan  Informasi  Publik  Dl
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang” , Jurnal Spektrum Hukum, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2016, hal. 240.
Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik Pasal 1 angka 2 mengandung pengertian:
Informasi yang dihasilkan, disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang berkaitan  dengan  penyelenggara  dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara  dan  penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang  ini  serta  informasi  lain yang  berkaitan  dengan  kepentingan publik. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik dicantumkan mengenai pengertian
Badan Publik, yaitu:
Lembaga  eksekutif,  legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas  pokoknya  berkaitan  dengan penyelenggaraan  negara,  yang  sebagian atau  seluruh  dananya  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah,  atau  organisasi nonpemerintah  sepanjang  sebagian  atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pemerintah  yang  dalam  hal  ini
diwakilkan  oleh  Badan  Publik,  memiliki kewajiban  menyediakan,  memberikan dan/atau  menerbitkan  Informasi  Publik
yang  berada  di  bawah  kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi  yang  dikecualikan  sesuai dengan  ketentuan  sebagaimana  dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.  Sedangkan  masyarakat  yang merupakan  pemohon  informasi,  hak- haknya  dijabarkan  dalam  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penyelenggaraan  Pemerintahan mesti  disesuaikan  dengan  harapan  dan kebutuhan masyarakat, guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan  pemerintahan  yang salah satunya adalah pelayanan informasi  publik.  Pelayanan  informasi publik merupakan hal yang prinsip di era demokrasi  dan  keterbukaan,  karena partisipasi  publik  menjadi  bagian  dalam proses reformasi birokrasi. Lebih, lanjut,
Tiara Indah dalam jurnalnya menyebutkan  bahwa:  “Terwujudnya pemerintahan  terbuka  menjadi  salah satu  ciri  dari good  governance atau pemerintahan  yang  baik. ” 2 Adanya keterbukaan informasi publik, 2 Tiara Indah, “ Implementasi
Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Publik  pada Dinas  Kominfo  Kota  Tasikmalaya” ,  Jurnal Komunikasi, Volume 12, Nomor 2, April 2018, hal. 128.
masyarakat  dapat  memantau  lajunya kinerja  pemerintahan.  Menurut  Adam Muhshi, bahwa:
Dalam  negara  hukum  demokrasi Indonesia,  pemerintah  harus  dapat mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas  dan  kewajibannya  kepada  rakyat. Oleh karena itu, menjadi logis kemudian ketika  rakyat  memiliki  hak  untuk mengetahui
informasi-informasi mengenai  kinerja  atau  penyelenggaraan pemerintahan tersebut. 3 Terkait  dengan  keterbukaan informasi  publik  yang  menjadi  hak masyarakat, penulis melakukan penelitian terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  mempunyai tugas  pokok  membantu  walikota  dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  di  bidang  administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil melaksanakan sebagian urusan pemerintahan  dibidang  kependudukan dan pencatatan sipil. Mengenai administrasi
kependudukan, Pasal 1 angka 1 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas
3 Adam  Muhshi,  “ Pemenuhan  Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara  dalam  rangka  Mewujudkan  Good Governance” ,  Jurnal  Lentera  Hukum,  Volume 5, Nomor I, Mei 2018, hal. 64.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006
Tentang  Administrasi  Kependudukan, adalah “ Rangkaian  kegiatan  penataan dan  penertiban  dalam  penerbitan dokumen  dan  Data  Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor lain. ” Dalam  pelayanan  administrasi kependudukan  terdiri  atas  pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran peduduk meliputi
pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik  (e-KTP), surat  pindah,  dan  Kartu  Identitas  Anak (KIA),  sedangkan  pencatatan  sipil meliputi  pembuatan  kutipan  akta kelahiran,  kutipan  akta  kematian, kutipan  akta  perceraian,  pencatatan pengakuan  anak  dan  pengesahan  anak, pencatatan  perubahan  nama,  dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.
Bentuk pelayanan informasi publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat dibagi 2  (dua)  yaitu  secara  offline  dan  secara online.  Secara  offline  maka  masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan  melalui  PPID  yang ditunjuk  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  dengan
mendatangi  langsung  kantor  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
Namun  demikian,  hal  ini  tidak luput  dari  permasalahan,  dilihat  dari adanya keluhan dari masyarakat tentang proses  pembuatan  produk  layanan, seperti  akta  kelahiran,  KK,  dan  KTP Elektronik  (e-KTP).  Permalahan  lain yang  ditemui  yaitu  masih  adanya masyarakat  yang  belum  mengetahui persyaratan  apa  saja  yang  harus dibawa untuk mengajukan permohonan
pembuatan  produk  layanan.  Di  samping itu,  belum  banyak  masyarakat  yang mengetahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memiliki website  resmi  bahkan  ada  yang  tidak dapat  mengakses  website  tersebut  di http://disdukcapil.jambikota.go.id/. Tidak optimalnya informasi yang
diterima  oleh  masyarakat  tentang produk,  syarat,  dan  lama  pembuatannya memperlihatkan  bahwa  petugas  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi belum memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Jambi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi,  sebagai Badan  Publik  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat akan hak- haknya  mendapatkan  informasi  publik. Oleh karena itu, penting untuk diketahui
bagaimana  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memberikan informasi secara terbuka kepada
masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris. Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa: Metode pendekatan empiris adalah
penelitian ilmu hukum yang memandang hukum  sebagai  fakta  yang  dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Sifat  atau  ciri-ciri  ilmu  hukum  empiris dapat  diamati,  antara  lain  membedakan fakta  dari  norma,  gejala  hukum  harus murni  empiris,  yaitu  fakta  sosial, metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, bebas nilai. 4
Pada penelitian yuridis empiris ini terdapat  kesenjangan  antara  das  sollen dan  das  sein,  yaitu  dimana  apa  yang seharusnya  dilakukan  berbeda  dengan kenyataan  yang  sebenarnya  terjadi, dalam  hal  ini  terkait  keterbukaan informasi  publik  dalam  pelayanan administrasi  kependudukan  pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  dan  kendala  yang  dihadapi  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  terkait  keterbukaan  informasi
4 Bahder  Johan  Nasution, Metode
Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 81-82.
publik  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan.
C. Keterbukaan  Informasi  Publik Dalam  Pelayanan  Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kota Jambi Pembangunan  Sistem  Pelayanan Kependudukan kepada masyarakat berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan  ekonomi  Kota  Jambi.  Oleh karena  itu,  sudah  menjadi  tugas  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Jambi untuk melayani masyarakat dalam hal  administrasi  kependudukan  yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdampak luas pada dinamika perekonomian daerah. Sehubungan dengan  hal  tersebut,  menurut  Bapak Riko Mardiansyah, selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi  memiliki
visi,  yaitu:  ”Terwujudnya  Pengelolaan Administrasi Kependudukan Yang Tertib,
Tepat  Dan  Akurat  Berbasis  Sistim Informasi Kependudukan”. 5
Dalam  rangka  mewujudkan  visi  di atas,  telah  dirumuskan  misi  dari  Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi, sebagai berikut: 1. Mewujudkan tertib Pelayanan Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  yang  cepat,  tepat dan akurat; 2. Mengembangkan dan mengoptimalkan  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan menuju kecepatan pelayanan informasii data kependudukan yang akurat. 3. Meningkatkan Profesionalitas sumber  daya  aparatur  pengelola administrasi  kependudukan  dan pencatatan sipil; 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian  masyarakat  tentang pentingnya dokumen kependudukan dan  pencatatan  sipil  serta  ikut berpartisipasi  dalam  membangun data base; 5. Mewujudkan Percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peningkatan  sarana  dan  prasarana aparatur. 6 Keterbukaan informasi publik pada Dinas Kependudukan merupakan perwujudan  dari  asas  keterbukaan sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  di atas. Tindakan-tindakan dalam 5 Wawancara  dengan  Bapak  Riko
Mardiansyah, selaku Kabid Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi pada tanggal 9 Februari 2021. 6 Wawancara  dengan  Bapak  Riko Mardiansyah, selaku Kabid Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi pada tanggal 9 Februari 2021.
pelayanan  administrasi  kependudukan merupakan pekerjaan administrasi Negara  yang  langsung  berhubungan dengan  masyarakat.  Penerapan  asas  ini dapat  mencegah  dan  menghindarkan masyarakat dari segala tindakan administrasi Negara yang dapat merugikan masyarakat.
Sebagaimana  diatur  dalam  yang kemudian  aturan  pelaksanaannya  diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  yang  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2008  Tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik,  maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi mencakup beberapa hal, diantaranya jenis atau kategori informasi yang disebarluaskan atau dapat diberikan  kepada  masyarakat,  media yang  digunakan  untuk  menyampaikan informasi publik dan prosedur permintaan informasi publik. 1. Kategori  informasi  yang  diberikan kepada masyarakat
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh  peneliti  pada  Dinas  Kependudukan Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi,  diperoleh data  bahwa  terdapat  dua  kategori informasi  yang  yang  diberikan  kepada
masyarakat  yaitu  informasi  setiap  saat dan  informasi  secara  berkala.  Menurut
Ibu Sri Martiani, selaku Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, bahwa: Informasi berkala adalah informasi publik yang wajib diperbaharui
kemudian  disediakan  dan  diumumkan kepada  masyarakat  umum  secara berkala, sedangkan informasi setiap saat adalah  informasi  yang  siap  tersedia untuk  bisa  langsung  diberikan  kepada Pemohon  Informasi  Publik  ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut. 7
Jenis  Informasi  Setiap  Saat  pada Dinas    Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kota Jambi terdiri atas:
a. Kedudukan/domisili  beserta  alamat lengkap
b. Tugas dan Fungsi c. Kumpulan Data Informa si Berita hasil publikasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan d. Profil pimpinan dan pegawai
e. Dokumen - dokumen Keuangan
f. Administrasi surat menyurat
g. Pengelolaan Aduan
h. Jadwal Pencatatan Perkawinan
i. Jadwal  Pelayanan  Akta  Kelahiran dan
Kematian  Keliling
7 Wawancara dengan Ibu Sri Martiani, selaku  Kabid  Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi Pelayanan  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 9 Februari 2021.
Dapat  diketahui  bahwa  informasi setiap  saat  yang  berkaitan  dengan pelayanan  administrasi  kependudukan adalah  mengenai  pengelolaan  aduan (terhadap pelayanan), jadwal pencatatan perkawinan  dan  jadwal  pelayanan  akta kelahiran  dan  kematian  yang  dilakukan keliling.  Informasi-informasi  ini  dapat diberikan  dalam  bentuk  soft  copy ataupun  hard  copy  yaitu  dengan mengajukan permohonan informasi kepada  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan Sipil Kota Jambi.
Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  diatur mengenai  informasi  setiap  saat  yang wajib  disediakan  oleh  Badan  Publik, diantaranya:
a. daftar  seluruh  Informasi  Publik  yang berada  di  bawah  penguasaannya, tidak  termasuk  informasi  yang dikecualikan;
b. hasil  keputusan  Badan  Publik  dan pertimbangannya;
c. seluruh  kebijakan  yang  ada  berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana  kerja  proyek  termasuk  di dalamnya  perkiraan  pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan  Pejabat  Publik  dalam pertemuan  yang  terbuka  untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang  berkaitan  dengan  pelayanan masyarakat;
h. laporan  mengenai  pelayanan  akses Informasi Publik.
Jika  dilihat  pada  jenis  informasi Setiap  Saat  pada  Dinas    Kependudukan
Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi,  maka informasi-informasi tersebut telah
masuk ke dalam kategori jenis informasi setiap  saat  sebagaimana  dalam  Pasal  11 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik.
Jenis  Informasi  Berkala  pada  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi, diantaranya:
a. Struktur organisai dan Fungsi
b. Rekapitulasi PNS
c. Profil Pimpinan
d. Laporan  SKM  (Survey  Kepuasan
Masyarakat)
e. Rencana Strategis
f. Rencana Kerja
g. Perjanjian Kinerja
h. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
i. Program Kegiatan, Penanggung Jawab
dan Pelaksana Program j. Laporan Monevdal (Monitoring, Evaluasi,  dan  Pengendalian)  Program dan Kegiatan Dinas k. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) l. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LkjIP) m. Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan n. Dokumen-dokumen Keuangan
o. Daftar asset dan investasi
p. Pengadaan
q. Perjanjian  Kerja  Sama  dengan  pihak lain
r. Jadwal dan Materi Sosialisasi
s. Data Kependudukan
t. Jadwal Pelayanan Keliling perekaman KTP elektronik u. Foto-foto dokumentasi kegiatan pelayanan Dapat  diketahui  bahwa  informasi berkala yang berkaitan dengan pelayanan  administrasi  kependudukan adalah  mengenai  Standar  Pelayanan Administrasi Kependudukan, Data
Kependudukan  dan  Jadwal  Pelayanan
Keliling perekaman KTP elektronik yang
mana  tersedia  dalam  bentuk  soft  copy dan hard copy.
Di  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  diatur mengenai  informasi  publik  yang  wajib diumumkan  secara  berkala  oleh  Badan Publik, diantaranya:
a. informasi  yang  berkaitan  dengan Badan Publik;
b. informasi  mengenai  kegiatan  dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; d. informasi  lain  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Jika  dilihat  pada  tabel  jenis informasi berkala pada Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi, maka informasi-informasi
tersebut  telah  masuk  ke  dalam  kategori jenis  informasi  setiap  saat  sebagaimana
dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik  yang cakupannya cukup luas seperti banyaknya  laporan  kegiatan  dan  kinerja Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil
Kota Jambi serta banyaknya laporan dan dokumen-dokumen  keuangan  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  yang  dapat  diketahui  oleh masyarakat umum.
Selanjutnya,  mengenai  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  pada  Dinas
Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota
Jambi, terdiri atas:
a. Pembuatan/Penerbitan Kartu Keluarga (KK) b. Penerbitan  Surat  Keterangan  Pindah WNI (SKPWNI);
c. Penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik (KTP-el);
d. Penerbitan Kartu Identias Anak (KIA);
e. Penerbitan Akta Kelahiran;
f. Penerbitan Akta Perkawinan;
g. Penerbitan Akta Perceraian;
h. Penerbitan Akta Kematian;
i. Penerbitan Akta Pengangkatan Anak;
j. Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
k. Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
l. Perubahan Akta Catatan Sipil;
m. Perubahan Kewarganegaraan. 8 Berdasarkan  hasil  penelitian  ini diketahui  bahwa  informasi  publik  yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan  Sipil  Kota  Jambi  terkait pelayanan  administrasi  kependudukan adalah sesuai dengan jenis informasinya,
8 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan Sipil Kota Jambi.
baik  itu  informasi  setiap  saat  maupun berkala.
2. Media  yang  digunakan  untuk menyampaikan informasi publik Berikut adalah bentuk-bentuk media yang digunakan petugas pelayanan  informasi  publik  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  dalam  menyampaikan  informasi publik kepada masyarakat kota Jambi. a. Website Website adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampil-kan  informasi,  gambar  gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu  baik  yang  bersifat  statis  maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan  yang  saling  terkait  dimana masing-masing  dihubungkan  dengan link-link.  Website  merupakan  salah  satu media  elektronik  yang  digunakan  untuk menyampaikan  informasi.  Masyarakat dapat mengakses disdukcapil.jambikota.go.id. yang merupakan link website Dinas
Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota
Jambi untuk dapat mengetahui informasi pelayanan  administrasi  kependudukan
dan  informasi  lainnya  terkait  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi.
Namun  demikian,  berdasarkan observasi peneliti, pengelolalaan website Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kota  Jambi  pada  saat  itu  belum
maksimal.  Manfaat  sebagai  sarana publikasi yang cepat dalam penyampaian informasi  belum  dapat  dirasakan  secara menyeluruh  oleh  masyarakat.  Efisiensi dalam  layanan  informasi  kurang  cepat dan berita kurang update. Hal ini sejalan dengan  hasil  wawancara  yang  peneliti lakukan dengan Bapak Riko Mardiansyah,  selaku  Kabid  Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kota Jambi yang menjelaskan bahwa: Pengelolaan website Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  belum  terkelola  dengan  baik. Konten-konten  juga  belum  terisi  dan terkoordinir seperti: Konten pemberitaan,  data  statistik,  update pelayanan dan lain sebagainya.
Pengaktifan  website  sejak  tahun  2019, namun  keterbatasan  sumber  daya manusia  yang  ahli  akan  pengelolaan teknologi  informasi  yang  terbatas menyebabkan  website  ini  tidak  seaktif media  penyampaian  informasi  lainnya. Kami  terus  berupaya  mengupdate pemberitaan  harian,  data-data  informasi publik, serta link lainnya. 9 Dari pernyataan tersebut pengelelolaan website Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota 9 Wawancara  dengan  Bapak  Riko Mardiansyah, selaku Kabid Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi pada tanggal 9 Februari 2021.
Jambi  perlu  perubahan  manajemen sehingga  website  Dinas  Kependudukan Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi  dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi publik akan pelayanan administrasi kependudukan.
b. Media Sosial
Media  sosial  dapat  memberikan kemudahan  bagi  penggunanya  karena dapat  diakses  kapan  saja  dan  dimana saja.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Ibu Fitri, Staf Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota
Jambi  mengatakan  bahwa:  “Mengenai media  sosial  yang  Dinas  Kependudukan Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi,  petugas menggunakan  media  Twitter,  Facebook, Instagram.” 10 Sejalan  dengan  hasil observasi  peneliti,  diketahui  bahwa masyarakat  dapat  mencari  akun-akun media  sosial  tersebut  dengan  mudah.
Akun  Twitter  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan Sipil Kota Jambi yaitu @disdukcapilkotajambi,  akun  Facebook Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kota  Jambi  yaitu  “Dukcapil  Kota  Jambi”, sedangkan akun Instagram Dinas
Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi adalah “dukcapilkotajambi”.
Dari  hasil  pengamatan  juga  dapat diketahui  bahwa  media  sosial  yang
10 Wawancara  dengan  Ibu  Fitri,  Staf Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi pada tanggal 9 Februari 2021.
paling  sering  digunakan  dan  selalu diupdate oleh admin Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  yang  mengelola  media  sosial tersebut  adalah  akun  Instagram  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi.  Akun  Instagram  ini  memposting setiap  kegiatan  pelayanan  administrasi kependudukan  yang  dilakukan  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi. Salah satunya adalah mengupdate kegiatan  inovasi  layanan  adminduk “REAKSI CEPAT” Rekam Data Adminduk Selesai  Cepat  Cetak  di  Tempat.  Akun  ini juga  mengupdate  informasi-informasi penting  yang  diberikan  oleh  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  untuk  kepentingan  masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. 3. Prosedur  permintaan  informasi publik Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan Sipil  Kota  Jambi  memberikan  pelayanan permohonan  informasi  publik  terkait tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan administrasi
kependuduk.  Adapun  ketentuan  terkait permohonan  informasi  publik  adalah
Proses  untuk  memenuhi  permohonan informasi  publik  dilakukan  setelah Pemohon  Informasi  Publik  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditentukan.
Dalam hal memenuhi pelayanan permohonan  informasi  publik,  maka
sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  yang  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2010  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  ditunjuk PPID,  yaitu  Pejabat  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi,  yang  merupakan pejabat  yang  bertanggung  jawab  di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau  pelayanan  informasi  di  Badan Publik. Adapun jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan,  dan  PPID  Pembantu  Dinas
Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kota Jambi dapat memperpanjang waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  dengan pemberitahuan tertulis. Prosedur  Pelayanan  Permohonan Informasi Publik pada Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kota Jambi, yaitu: (1) Tim  PPID  Pembantu  melaksanakan proses  verifikasi:  apakah  informasi tersebut  merupakan  informasi  yang dikuasai atau tidak, apakah informasi  yang  diminta  termasuk kategori  informasi  terbuka  atau
dikecualikan,  Jika  informasi  yang diminta  termasuk  dalam  Kategori
Informasi  Publik  dikecualikan  maka permohonan  ditolak.  Langsung  ke tahap nomor 12, Jika informasi yang diminta  termasuk  dalam  Kategori Informasi Publik pengecualian prosedural.  Langsung  ke  tahap nomor 13 (2) Tim  PPID  Pembantu  memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon.
(3) Tim  Sekretariat  melakukan  proses verifikasi  kelengkapan  administrasi pemohon yaitu salinan bukti
identitas  diri/badan  hukum  dan kesesuaian  isi  formulir  dengan identitas  diri  sebagai  WNI/badan hukum  Indonesia  serta  mendalami tujuan penggunaan informasi publik dan  informasi  yang  diminta,  jika tidak  lengkap  pemohon  diwajibkan melengkapi.
(4) Pemohon Informasi diminta mengisi formulir  permohonan  informasi sesuai format yang disediakan.
(5) Petugas  menerima  permohonan informasi  melalui  fax,  pos,  email, telepon, dan tatap muka.
(6) Tim  PPID  Pembantu  melakukan koordinasi  dengan  Tim  Pendukung dan Tim Pelaksana untuk memproses permohonan informasi. (7) Tim Pendukung/Pelaksana menyiapkan  informasi  publik  yang diminta  Tim  Sekretariat  (paling lama 7 hari kerja).
(8) Tim  PPID  Pembantu  menerima informasi  dan  menyusun  draf jawaban/ tanggapan atas permohonan informasi. (9) Tim  PPID  Pembantu  melapor kepada  PPID  Pembantu  atas  draf jawaban/  tanggapan  yang  telah disusun. PPID Pembantu menyetujui atau menolak draf jawaban/tanggapan. Bila menyetujui,  maka  draf  jawaban ditandatangani. Bila menolak jawaban  maka  draf  dikembalikan pada tahap nomor 9. (10) Tim PPID Pembantu menyampaikan pemberitahuan  kepada  pemohon untuk pengambilan informasi.
(11) Tim  PPID  Pembantu  menyerahkan
Informasi kepada Pemohon. (12) Permintaan  informasi  ditolak  atau dipenuhi dengan persyaratan tertentu  sesuai  ketentuan  yang berlaku (13) Permintaan  informasi  diberikan informasi prosedur mengkases informasi  yang  dikecualikan  secara prosedural (14) Pemohon Informasi menerima Jawaban/tanggapan Informasi Publik  (paling  lama  10  hari  kerja sejak  diterimanya  permohonan), Tim  Sekretariat  memberikan  tanda
terima penyerahan dokumen informasi publik kepada pemohon. 11
Selanjutnya,  mengenai  pengajuan keberatan  pelayanan  informasi  publik Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil Kota Jambi dilakukan dengan cara:
(1) Pemohon  informasi  publik  dapat mengajukan keberatan secara tertulis  kepada  PPID  paling  lambat 30  (tiga  puluh)  hari  kerja  setelah ditemukannya alasan sebagai berikut : penolakan atas permohonan  informasi  publik,  tidak ditanggapinya permohonan informasi  publik,  tidak  dipenuhinya permohonan informasi publik, pengenaan biaya yang tidak wajar (2) Dalam  hal  pengajuan  keberatan disampaikan  secara  tidak  tertulis, Tim  PPID  Pembantu  mengarahkan
Pemohon  Informasi  Publik  yang mengajukan  keberatan  atau  pihak penerima  kuasa  untuk  mengisi formulir keberatan sesuai ketentuan. (3) Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi. 11 Wawancara  dengan  Bapak  Riko Mardiansyah, selaku Kabid Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi pada tanggal 9 Februari 2021.
(4) Pemohon keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:  Surat  tanggapan/jawaban permohonan  informasi  dari  PPID Pembantu  dan  Formulir  tanda terima permohonan informasi. 12 Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui bahwa tidaklah sulit mengajukan  permohonan  permintaan informasi publik pada Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi,  meskipun  pada  dasarnya  ada tahap-tahap  atau  prosedur  yang  harus dilalui baik untuk mendapatkan
informasi  tersebut  maupun  jika  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  menolak  untuk  memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat. Oleh  karena  itu,  menurut  penulis  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota
Jambi  telah  cukup  baik  memberikan keleluasaan  secara  transparan  bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi publik yang diperlukan  pada  Dinas  Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi tersebut.
D. Kendala  yang  dihadapi  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Jambi  Terkait  Keterbukaan Informasi Publik Dalam 12 Wawancara  dengan  Bapak  Riko Mardiansyah, selaku Kabid Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi pada tanggal 9 Februari 2021.
Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemerintah atau Pemberian informasi  publik  secara  terbuka  atau transparan mengenai pelayanan administrasi  kependudukan  oleh  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  merupakan  implikasi  dari  fungsi aparatur  negara  sebagai  penyelenggara pelayanan. Namun demikian, sebagaimana uraian pada bab
sebelumnya,  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan  Sipil  Kota  Jambi  dalam menyampaikan  informasi  publik  terkait pelayanan  administrasi  kependudukan kepada masyarakat mengalami beberapa kendala yang berpengaruh dalam proses pemberian  informasi  publik  yang berkualitas, antara lain sebagai berikut:
1. Kesadaran Masyarakat Salah satu faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan  pelayanan publik  di  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan  Sipil  Kota  Jambi  adalah  faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat  yang  dimaksudkan  adalah kesadaran  untuk  mempersiapkan  segala sesuatu yang menjadi persyaratan dalam melakukan  suatu  urusan  administrasi kependudukan,  termasuk  dalam  hal  itu permintaan  informasi  publik.  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi  sebagai  instansi  pemerintah  perlu menjaga  hubungan  maupun  komunikasi yang  baik  antara  aparat  pemerintah
sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kedua pihak harus  saling  mendukung  agar  dapat mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  baik itu  dari  pihak  masyarakat  maupun  dari Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kota Jambi itu sendiri.
2. Sumber daya manusia Sumber  daya  manusia  pada  Dinas
Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota
Jambi yang kurang memadai berdampak pada  penyampaian  informasi  publik terkait  dengan  pelayanan  administrasi kependudukan menjadi terhambat.
Sumber  daya  manusia  tersebut  meliputi tenaga  pranata  humas  (hubungan masyarakat) dan arsiparis.
Sumber daya manusia yang khusus dalam  menangani  pelayanan  informasi tersebut di atas dapat ditempatkan pada front  office  layanan  pada  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Jambi, sedangkan untuk pendokumentasian dan pengadministrasian data informasi
publik, idealnya dilakukan oleh arsiparis. Diharapkan  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan  Sipil  Kota  Jambi  mampu  untuk segera  mengisi  kekosongan-kekosongan jabatan  tersebut  untuk  melancarkan proses  penyampaian  informasi  publik kepada masyarakat. 3. Sarana dan Prasarana Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya proses
penyampaian  atau  pemberian  informasi publik mengenai pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat adalah sarana dan prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana dalam menyediakan  fasilitas  pokok  maupun penunjang  proses pelayanan  merupakan dasar bagi masyarakat dalam merasakan kepuasan  pelayanan,  karena  sarana  dan prasarana  terlihat  dan  dapat  dirasakan terlebih dahulu sebelum proses pelayanan  terjadi.  Sarana  dan  prasarana pendukung penyampaian informasi publik  terkait  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Dinas  Kependudukan Dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi  belum memadai.  Seperti  belum  tersedianya ruang khusus secretariat PPID Pembantu Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kota Jambi.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan terhadap  pokok  permasalahan,  dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Keterbukaan informasi publik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kota  Jambi,  meliputi  jenis  atau kategori informasi yang disebarluaskan atau dapat diberikan kepada  masyarakat,  media  yang digunakan  untuk  menyampaikan informasi  publik  dan  prosedur
permintaan informasi publik. Sebagian besar penyampaian informasi  publik  ini  sudah  berjalan dengan baik, hanya terkendala pada media penyampaian informasi berupa website saja. 2. Kendala  yang  dihadapi  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Jambi  terkait  keterbukaan informasi  publik  dalam  pelayanan administrasi  kependudukan  antara lain  faktor  kesadaran  masyarakat, sumber  daya  manusia  yang  kurang memadai  dan  sarana  dan  prasarana penunjang  penyampaian  informasi publik.

## F. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan berkaitan  dengan  hasil penelitian  ini adalah sebagai berikut: 1. Perlu  dilakukan  pengawasan terhadap penyampaian informasi  publik  dalam  hal pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebaiknya melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat  terkait  kemudahan memperoleh  informasi  publik dalam  pelayanan  administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan
Agus  Dwiyanto. Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan
Publik . UGM Press, Yogyakarta,
2006. Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin. Pengantar Metode  Penelitian Hukum . PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Mandar Maju, Bandung, 2008. Dharma  Setyawan  Salam. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Penerbit  Djambatan,  Jakarta, 2004. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Jambi. Indikator Kinerja  Utama  (IKU)  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Jambi  Tahun  2018 , Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi, Jambi, 2018.
Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga  Kesatuan  Bangsa . Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Inu  Kencana  Syafiie. Pengantar  Ilmu Pemerintahan . Refika Aditama, Bandung, 2005.
Jimly  Asshiddiqie. Hukum  Tata  Negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi . Konstitusi Press, Jakarta, 2005. Lijan  Sinambela,  Poltak.  Dkk., Reformasi Pelayanan Publik . Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
Loina  Lalolo  Krina  P. Indikator  dan  Alat
Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,
Transparansi  dan  Partisipasi . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003. Mardiasmo. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Andi, Yogyakarta, 2004. Panji  Santosa. Administrasi  Publik .  PT Refika  Aditama,  Bandung, 2009. Pasolong Harbani. Kepemimpinan Birokrasi . CV. Alfabeta, Bandung, 2013. Ratminto  &  Winarsih.S.Atik. Manajemen Pelayanan. Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2012.
S.  Pamuji, Kepemimpinan  Pemerintahan di  Indonesia ,  Gunung  Agung,
Jakarta, 1996.
Sjamsiar  Sjamsuddin  Indradi. Etika Birokrasi  dan  Akuntabilitas Pemerintahan . Intrans Publishing, Malang, 2017. Sugiyono. Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitaif  dan
Kualitatif .  Alfabeta,  Bandung,
2013.
Tim  Prima  Pena. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Gitamedia  Press,
Edisi Terbaru, Tanpa tahun.
Zudan  Arif  Fakrulloh  dan  Endar Wismulyani, Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan . Cempaka Putih, Jakarta, 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi Publik .
Undang – Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan . Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Adam  Muhshi.  “ Pemenuhan  Hak  atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam  rangka  Mewujudkan Good Governance” . Jurnal Lentera  Hukum,  Volume  5,
Nomor I, Mei 2018.
Arifin  Tahir. “Kritik  Transparansi  Da lam
Sistem  Pemerintahan  Daerah” . Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2013. Tiara  Indah.  “ Implementasi  Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik pada  Dinas  Kominfo  Kota Tasikmalaya” . Jurnal Komunikasi, Volume 12, Nomor 2, April 2018. Tony  Prasetyo. “ Penyelesaian  Sengketa Keterbukaan  Informasi  Publik Dl  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Semarang” .  Jurnal Spektrum  Hukum,  Volume  13,
Nomor 2, Oktober 2016.