## BAHASA, NEGARA, DAN KEKUASAAN: STRUKTUR-KULTUR POLITIK KEBIJAKAN BAHASA INDONESIA
Rony K. Pratama Pacasarjana Universitas Gadjah Mada email: rony_kp@gmail.com
Abstract (Title: Languages, State, and Power: Political Structures of Indonesian Policy ). Language as a discipline has been established by the political preconditions and the re sult is negotiating the power of the state. Its development is not entirely neutral because the tendency of language as a tool of power has a strong gap to be constructed in such a way. This epistemological reality then strengthens the reciprocal dictum between langua ge and power that can be hegemonically practiced as long as the state applies a system of rules in a systemic manner. This paper tries to investigate Indonesian language as a practice of state power, both projected historically, politically, and economically. All of them are covered by cultural narratives that are reinforced through structural patterns to culture.
Keywords: language, country, power, policy, Indonesian language
PENDAHULUAN Manusia  memiliki  keunikan  biologis yang  membedakan  dirinya  dengan  makhluk lain.  Pembeda  itu  ditandai  oleh  kemampuan manusia  untuk  memu tuskan  sesuatu  melalui proses berpikir. Otak berada pada posisi kru - sial  di  sini  karena  pelbagai  aktivitas  kognitif dimunculkan lewat jejaring saraf motorik dan sensorik yang tiada lain berkat kerja otak. Ke - cakapan berbahasa manusia, kare nanya, mun - cul dari kinerja otak.
Bahasa  secara  semantis  diartikan sistem  tanda  yang  arbitrer  dan  konven sional. Pandangan ini berangkat dari seorang struktura - lis  bernama  Ferdinand  de  Saussure.  Wilayah bahasa kemudian terbedakan atas dua konsep, yak ni penanda (signifiant) dan petanda (signi - fie) . Titik ontologis bahasa berse ma yam secara kon septual di otak dan diwujudkan secara ver - bal melalui ujaran lisan maupun tulis an. Mani- festasi dari konsep yang telah tersampaikan itu disebut kata.
Linguis Anglo-Saxon mulai melakukan studi ilmiah atas fenomena keba hasaan manu - sia semenjak ditemukan artefak purba yang dit - inggalkan peradaban Romawi dan Mesir kuno. Disiplin  ilmu  sejarah  kemudian  mendikoto - mikan realitas historis manusia ke dalam dua kutub,  yaitu  zaman  prasejarah  dan  sejarah. Era  prasejarah  ditandai  dengan  peradaban
lisan yang menurut antropolog dido minasi oleh para manusia purba, sedangkan berabad-abad setelahnya manusia mulai mengenal tulisan le- wat tatah batu maupun kayu. Perkembangan  studi  ilmu  bahasa  re- latif baru sebagai konsekuensi logis dari zaman Renaisans Eropa. Bahasa disejajarkan dengan ilmu lain yang terin tegrasi ke dalam cakupan dimensi  naturalistik.  Oposisi  terhadapnya, yaitu  posi tivistik  (ilmu-ilmu  berbasis  eksak), berkembang  beriringan  dengan  naturalistik sejak diskursus keilmuan menjadi arus utama dunia  Barat  pada  abad  ke-17.  Situasi  ini  se - makin  memuncak  karena  zaman  digelayuti narasi Revolusi Industri 1.0 dan 2.0. Semula  kajian  linguistik,  menjelang abad  ke-19,  difungsikan  dan  dikem bangkan secara parsial. Namun, desakan zaman berang - sur  terbuka  serta  berek s pansi  secara  transfor - matif. Paradigma interdisiplin ilmu turut pula menyeruak  di  gelanggang  akademik.  Sebagai respons atas geliat itu ilmu bahasa diformulasi- kan dengan disiplin ilmu pedagogik. Atas dasar pertimbangan  ekspansi  ilmu  maka  dimuncul - kan disiplin baru: pendidikan bahasa. Ia dikem - bangkan secara empiris sebagai strategi sebuah negara untuk melegitimasikan identitasnya. Kemunculan  negara  pada  abad  ke-19 mengubah  setiap  sektor  kehidupan  manusia untuk meneguhkan proteksi atas wilayah yang
diakuinya secara komu nal. Kenyataan historis menunjukan kecenderungan sosiologis manu - sia adalah berkoloni dalam skala massal. Ne- gara di sini kemudian difungsikan untuk mele- galkan  koloni  suatu  bangsa  yang  diperjelas secara  geografis  dan  kekuasaan.  Tak  heran bila  pada  permulaan  abad  tersebut  kontestasi antarnegara, baik di Timur maupun Barat, ter - lihat jelas. Kolonialisasi pada gilirannya mun- cul karena kehen dak sepihak untuk mengeks- ploitasi  sumber  daya  alam  dan  manusia  atas nama kepentingan ekonomi.
Bahasa mendapat tempat strategis un - tuk  mengumandangkan  sebuah  nega ra  agar terus eksis. Ia bukan sekadar alat komunikasi sebagaimana diguna kan  manakala berinterak - si,  melainkan  sebagai  alat  politik-hegemonik untuk  meng gencarkan  diskursus  ke  negara- negara  lain.  Bahasa,  dengan  kata  lain,  tak ubahnya se per ti alat yang digunakan penguasa dominan dalam suatu negara agar kepen tingan politisnya  tersampaikan.  Dengan  demikian, negara memiliki strategi dan siasat untuk me - langgengkan kekuasaannya melalui bahasa.
Negara sebagai otoritas absolut mem- posisikan  pendidikan  bahasa  pada  ranah  ins- titusional-pedagogik.  Sekolah  dan  perguruan tinggi  menjadi  labora to rium  ampuh  untuk melakukan  konstruksi  pengetahuan  terhadap subjek didik. Relasi antara pengetahuan (pen - didikan  bahasa)  dan  kuasa  dalam  konteks demi kian  disinyalir  Foucault  (1980)  sebagai cara  efektif  untuk  mewacanakan  politik  ilmu pengetahuan. Perencanaan pendidikan bahasa, karenanya,  terikat  tendensi  struktural  yang dipatenkan  penguasa  melalui  tangan  institusi pendidikan.
Praktik-praktik  kekuasaan  dihela  se - cara sistematis, masif, dan kompre hensif mela - lui  kebijakan  pendidikan  bahasa  di  sekolah. Di satu sisi ia juga diper tegas oleh manifestasi kekuasaan dominan yang dipraksiskan secara eksplisit oleh pelaku partikular di lingkungan pendidikan. Pada aras inilah bahasa dan kekua- saan bekerja meski tak terlihat geliatnya kare - na sedemikian subtil. Pende katan kritis seperti apa yang disampaikan Michael Foucault terse - but memberi navigasi di mana dan bagaimana praktik kekuasaan itu diejawantahkan.
Membongkar kekuasaan dominan ter - hadap  bahasa  sebagai  objek  ilmu  yang  telah dimapankan  menjadi  orientasi  mayor  tulisan ini  dilakukan.  Studi  kritis  terhadap  teks-teks yang  terpilih  berdasarkan  pola  pengambilan data random dimungkinkan agar memperoleh sketsa  riil.  Oleh  karena  itu,  cakupan  pemba- has an berangkat dari analisis genalogi Michel Foucault  terhadap  praktik  kekuasa an  bahasa di  dalam  konteks  politik  praksis.  Dijelaskan pula  bagaimana  kekuasaan  negara  berperan signifikan,  khususnya  bagaimana  kebijakan ejaan yang berlaku di dalam bahasa Indonesia dilakukan.
Ejaan yang dimaksudkan di sini mem - beri pengertian struktural bahwa “polisi baha - sa” ditegaskan penguasa yang berada di tam - puk  pemerintahan  untuk  mengendalikan  para penutur  (masyarakat)  supaya  memiliki  basis tata  aturan  dan  ideologi  yang  bisa  digunakan secara kolektif. Pada dimensi aksiologis posisi tersebut  sedemikian  urgen  karena  bahasa  In - donesia dimaksudkan sebagai alat percakapan yang universal di tengah bahasa-bahasa lokal yang sudah eksis di Nusantara.

## STUDI KASUS BAHASA INDONESIA
Kemunculan  bahasa  Indonesia  relatif unik. Jika ditilik secara historis, momen Sum- pah Pemuda pada 28 Oktober 1928, mengan - daikan suatu jangkauan imajiner yang futuristik terhadap identitas kolektif. Salah satu variabel yang  dinyatakan  eksplisit  dalam  Sumpah  Pe - muda, yakni berbahasa satu bahasa Indonesia , memberi penekanan politis: kenapa dipilih se - bagai alat pemersatu, sementara bahasa-bahasa lokal di Nusantara mencapai puluhan ribu. Ba - hasa Indonesia terpilih pada waktu itu karena kepentingan politik—antitesis terhadap domi - nasi bahasa Belanda yang telah lama mengakar di Nusantara.
Bahasa  Indonesia  ditengarai  mampu mempersatukan  horizon  bangsa-bangsa  Nu - santara  yang  sedemikian  plural  sebagai  alat komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia dianggap  sebagai lingua  franca —bahasa  pe- mersatu—para penduduk Nusantara yang pada abad ke-20 mulai merekatkan relasi. Sumpah Pemuda  adalah  bukti  dari  kesungguhan  para
Bahasa, Negara, dan Kekuasaan: ... (Rony K. Pratama)
pemuda  dari  berbagai  wilayah  di  Nusantara untuk  menyatakan  identitas  tunggal  bernama Indonesia. Sekalipun nama Indonesia ini baru dikenal satu dekade sebelumnya. Perjuangan memperebutkan kedaulat- an pada masa pergerakan jarang di mu lai dari pertikaian fisik. Barang satu atau dua kali gen - catan senjata tapi sele bihnya dilakukan melalui diplomasi. Proses diplomasi ini mustahil tanpa peng gunaan  bahasa,  meski  bahasa  yang  di - maksudkan di sini adalah bahasa inter nasional. Walaupun demikian, para veteran yang berlaga dalam  kontestasi  mem per juangkan  kemerde - kaan memiliki daya tawar agar liyan menggu - nakan bahasa Indonesia.
Sejarah perkembangan bahasa Indone - sia, bila dikomparasikan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, cenderung unik. Bahasa Indonesia  ini  dipilih  atas  dasar  musyarawah yang niscaya dilalui dengan polemik internal. Pada kenyataannya, bahasa Jawa memiliki oto - ritas yang lebih memungkinkan untuk di pi lih karena  mayoritas  penuturnya  relatif  banyak. Akan tetapi, keputusan dipilihnya bahasa Indo - nesia juga bertitik tolak dari penyebaran baha - sa yang se mula dikenal sebagai bahasa Melayu Pasar  itu  mulai  masif  dan  sistematis  melalui surat kabar dan karya sastra.
Bahasa  Melayu  Pasar  (rendah)  yang telah menjadi alat percakapan itu juga memi - liki  karakteristik  yang  dinamis  untuk  dikem - bangkan lebih lanjut. Berbeda dengan bahasa Jawa yang sarat kesenjangan hierarkis sehing - ga—jika dipilih seba gai bahasa nasional—me - niscayakan  dikotomi  antara  yang  priyayi  dan yang jelata. Strata sosial yang telah menyublim dalam kehidupan orang Jawa itu justru berto - lak belakang dari semangat zaman yang cen- derung egaliter. Potret demikian menunjukkan betapa bahasa berpengaruh signifikan terhadap kepribadian  penuturnya.  Lebih  jauh,  ia  juga membentuk konstruksi berpikir manusia. Anderson (1966) mengatakan aksiologi bahasa Indonesia sejatinya merupa kan bahasa perlawanan terhadap dominasi bahasa Belanda yang  diamsalkan  sebagai  kolonialisme  kul - tural.  Kemunculan  bahasa  Indonesia  itu  pada praksis di lapangan memunculkan pandangan baru  mengenai  resistensi  sistemtik.  Bentuk
perlawanan ditegaskan dalam dan melalui ba - hasa Indonesia, sekalipun keutuhan teoretisnya masih  dikembangkan  terus-menerus  sampai menemukan bentuk aboslutnya.
Paling jelas, posisi perlawanan bahasa Indonesia,  dapat  dicitrakan  melalui  penggu - naan istilah pembakar semangat nasionalisme di  masa  transisi  perebutan  kedaulatan  demi mencapai kemerdekaan. Kata-kata seperti per - juangan , kedaulatan , kebangsaan , merdeka , rakyat , revolusi , dan semangat menjadi tanda morfologis bagai mana nasionalisme diverbal- kan secara heorik (Anderson, 1966). Kata-kata itu bagaikan mantra sakti yang mampu meng - getarkan secara emosional para pejuang bang - sa di masa itu. Terlepas dari derivasi kata-kata tersebut dalam pengertian penyerapan bahasa lain, istilah itu sedemikian urgen bagi titik to - lak  perjuangan  yang  dimulai  pada  tataran  li- nguistik. Solidaritas  perlawanan,  tanpa  difon- dasikan  secara  kuat  melalui  bahasa,  mus tahil mencapai titik totalitas dan militansi yang se - jatinya  menjadi  identitas  kuat  resistensi  ke - pada kolonialisme. Posisi ini memberi implus psikologis  bagi  para  pejuang  kemerdekaan yang  sedikit-banyak  berkontribusi  besar  di dalam prak tik pewacanaan “kedaulatan” yang mendapatkan fokus  sentral  menuju  dan  sepa - njang  kemerdekaan  Indonesia.  Studi  kasus terhadap  kata-kata  di  atas  mere pre sentasikan bukti otentik kenapa diksi (pilihan kata) bahasa Indonesia pada masa revolusi fisik cenderung bernuansa emotif, lugas, dan puitis. Kekuatan  kata  yang  diambilkan  dari bahasa  Indonesia  menegaskan  praktik  penan- daan  yang  pada  gilirannya  memberi  memori sosio-historis.  Generasi  setelahnya,  bahkan sampai  sekarang,  kalau  mengingat  kata-kata tersebut niscaya akan sampai pada bagaimana imajinasi kemerdekaan dikonstruksi sedemiki - an rupa melalui bahasa. Di sini letak bahasa se - bagai ingatan sejarah yang pada tataran psikis mampu  memberi  anjangsana  tanpa  deskripsi atau narasi tekstual lain. Penanda atas kata-ka - ta nostalgis, membawa petanda partikular yang terus awet selama pembacaan mengenainya di- lakukan secara saksama.
RELASI KEBIJAKAN DAN POLITIK BA- HASA Secara ontologis “kebijakan” lahir dari derivasi  “kepentingan  politik”  se hing ga  dua kata ini berposisi resiprokal, sedangkan bahasa bisa  berposisi  netral,  namun  para  praksisnya, bila  ditempatkan  dalam  konteks  kebijakan institusional, tetap dijalankan oleh kepenting- an politik. Dalam hal ini negara berperan sig- nifikan  untuk  mengatur  jalannya  politisasi bahasa.  Apalagi,  jika  dikonteks tu alisasikan ke  dalam  ranah  pendidikan,  negara  memiliki otoritas tunggal untuk me nentukan arah politik bahasa. Pada perkembangan sejarah bahasa In - donesia, terutama dari sudut pan dang perubahan ejaan, telah mengalami transformasi sebanyak lima  kali.  Dimulai  dari  Ejaan  Van  Ophusyen (1901), Ejaan Soewandi (1947), Ejaan Melin - do (1959), Ejaan yang Disempurnakan (1972), dan  pada  akhirnya  menjadi  Ejaan  Bahasa  In - donesia  (2015).  Perubahan  tersebut  sepenuh - nya  dikendalikan  oleh  instruksi  poli tik  yang berkuasa saat itu. Ejaan diubah, selain karena preferensi politik, juga karena penyesuaian ter - hadap zaman. Hal ini lazim karena posisi ba - hasa Indonesia relatif baru dalam sejarah dan memerlukan perubahan terus-menerus. Yang menjadi persoalan adalah apakah perubahan ejaan itu menandakan suatu antite - sis  terhadap  kekuasaan  sebelumnya.  Pertan - yaan  ini  menarik  diulas  sekilas  bila  melihat Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto yang mengubah  ejaan  secara  totaliter.  Soeharto menghendaki perubahan itu agar menggencar - kan sebuah politik identitas untuk “melawan” rezim  sebelumnya.  Politik  identitas  mela lui bahasa  ini  membuat  generasi  yang  dididik  di bawah  Orde  Baru  akan  lebih  familier  EYD ketimbang Ejaan Melindo.
Konsekuensi logisnya, antara lain, ge- nerasi muda enggan membaca refe ren  si mau- pun narasi historis yang diproduksi oleh pengu- asa sebelumnya karena tidak lazim. Rekam je - jak  Soekarno  dalam  perspektif  pustaka,  akan dianggap  lapuk  atau  kuno  sehingga  generasi baru  akan  melupakannya  seca ra  berangsur. Realitas  tersebut  dikuatkan  pula  oleh  peng - gunaan istilah “Orde Baru” dan Orde Lama”. Yang  baru  meniscayakan  harapan,  sedangkan
yang lama mes ti dilupakan. Kekuasaan di sini terlihat  implisit  dan  menyelinap  lewat  kebi- jakan bahasa.
Transformasi  kebijakan  penstandaran bahasa  kemudian  difokuskan  sebagai  bentuk praktik kekuasaan yang berlaku pada periode tertentu.  Pada  konteks  Orde  Baru,  wujud kekuasaan  itu  terlihat  jelas  karena  kebijakan (politisasi)  bahasa  di gencarkan  secara  masif. Sekolah-sekolah,  terutama,  menjadi  objek strategis  di  da lam  praktik  manifestasi  kekua - saan  melalui  bahasa.  Kurikulum  pendidikan ba hasa diarahkan untuk mendukung penyera- gaman  pikiran,  khususnya  bagai mana  ba hasa yang baik dan benar diejawantahkan. Realitas tersebut berjalan terus-mene rus sampai orien- tasi  yang  dihela  dapat  terwujud  secara  total. Dengan  kata  lain,  totalitarianisme  kebijakan bahasa menjadi titik strategis di sini. Campur tangan negara sebagai bentuk politisasi bahasa ditengarai Heryanto (1992) di dalam artikelnya bertajuk Pembakuan Bahasa dan Totalita rianis me . Fenomena ini dijadikan preferensi kritis sebagai bentuk intervensi yang paling empiris di level nasional. Di belakang intervensi  itu  negara  berperan  signi fikan,  na - mun  dimainkan  melalui  peran  Pusat  Pembi - naan dan Pengembangan Bahasa (P3B). Menurut  Heryanto  (1992)  kedudukan P3B itu cenderung seperti lembaga yang ber - hak  menghakimi  bahasa  yang  lazim  dipakai masyarakat umum dalam perspektif dikotomis baik dan benar. Fenomena tersebut kemudian menarik kritik dari pelbagai pihak. Acuan kri - tik  demikian  tidak  terlepas  dari  proyek  P3B di  bawah  masa  Orde  Baru.  Heryanto  (1992) memberikan empat kritik sebagai berikut. Pertama,  elitisme  politik.  Kebijakan itu  bertumpu  pada  asumsi  bahwa  ada  sejenis bahasa yang secara transendental dan universal berpredikat  ‘baik  dan  benar’.  Sedang  bahasa yang hidup dalam masyarakat dianggap ‘jelek dan keliru’. Kebijakan itu menyangkal kaitan bahasa  dengan  proses  politik  dan  dinamika kekuasaan.  Para  tokohnya  mengangkat  diri dan diangkat kekuasaan negara sebagai mana - jer  dan/atau  komandan  stabilitas,  keamanan, dan Pembangunan dalam sektor bahasa, tetapi mereka  tidak  mengaku  atau  merasa  sedang berkuasa dan berpolitik.
Bahasa, Negara, dan Kekuasaan: ... (Rony K. Pratama)
Kedua,  komodifikasi  nilai  sosial.  Ba - hasa yang ‘baik dan benar’ itu diang gap perlu tapi langka. Bahasa dengan ‘nilai-tambah’ itu diproduksi dengan me ngan dalkan tenaga pro - fesional,  sumber  daya  dan  dana.  Maka  ada panitia, proposal, dan proyek. Juga monopoli, konsultan  dan  konsultasi.  Bahasa  yang  ‘baik dan  benar’  merupakan  hasil  kerja  monopoli para  ahli,  persis  seperti  komoditi  kon sumsi yang lain. Perhatikan proses serupa kini sedang terjadi  pada  bidang  ‘kecan tikan’  dan  ‘kemes - raan’. Ketiga,  epistemologi  instrumentalis. Kebijakan itu memperlakukan bahasa pertama- tama  dan  terutama  sebagai  ‘alat’  komunikasi yang netral, sebuah per kakas bagi mesin Pem - bangunan. Mirip status rakyat sebagai ‘sumber - daya’  Pem bangunan  dalam  industri  kapitalis: dihitung secara matematik dan statistik. Yang berguna  diolah,  dipindah,  dikerjakan.  Yang dianggap  tak  berguna  dising kirkan.  Metoda kerja pembinaan-pengembangan bahasa mirip kerja insinyur: rekayata (engineering) . Modal- nya ketelitian, rasionalitas dan logika formal. Aturan  (grama tika)  dan  penyeragaman  (pem - bakuan)  dengan  demikian  merupakan  bagian kerja yang menonjol. Sanksi tak terhindarkan, walau tidak secara legal. Keempat,  mistifikasi  ideologi.  Pem - benaran bagi kebijakan bahasa bersum ber dari ideologi nasionalistik. Seakan-akan kebijakan itu menunjang kepentingan dan kesejahteraan bangsa.  Maka  muncul  semacam  pe-murni-an bahasa dari unsur-unsur yang dianggap asing. Bukan  saja  yang  dari  Barat  (khususnya  Ing- gris), tapi juga secara selektif yang berasal dari Asia  (bahasa  Cina)  yang  diker jakan  pejabat Negara  di  luar  P3B.  Mitologi  ‘kepribumian’ dikukuhkan pandangan esensialis tentang ‘jati- diri’ atau ‘kepribadian nasional’.

## DARI STRUKTUR KE KULTUR
Belum lama ini Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA)  didesiminasikan  dan  digencar- kan  oleh  pemerintah.  Sektor  pendidikan  di - harapkan menjadi garda de pan untuk menyiap- kan  hajatan  internasional  itu.  MEA  laksana gerbang  globa li sasi  di  tingkat  regional  yang mesti  didemonstrasikan  melalui  jagat  pen - didikan.  Sekolah  dan  universitas  kemudian
dikonstruksi sedemikian rupa agar kurikulum pendidikannya menyesuaikan diri. Siswa, ka- renanya,  dibekali  seperangkat  kon sep  supaya tak gagap menghadapi MEA yang dikhawatir - kan banyak pihak itu.
Pemerintah  bekerja  dalam  jejaring struktur,  baik  instruktif  maupun  koor dinatif. Lewat  struktur  yang  berada  dalam  cakupan kekuasaannya  itu  ia—dengan  bebas—mem - punyai  wewenang  untuk  menciptakan  kultur (atmosfer). MEA me nja di inspirasi referensial pemerintah  agar  segenap  institusi  pendidikan di Indo nesia menyambut dan menyiapkan anak didinya ke sana. Struktur dan kultur yang di - maksudkan  di  sini  hanya  berupa  alat  untuk mencapai tujuan.
Dalam perspektif MEA atau ekonomi, kebijakan pendidikan bahasa mesti ditem patkan sebagai objek agar arah pembelajaran di lapan - gan berlangsung rele van. Preferensi ini dilaku - kan guna kegiatan belajar-mengajar di bangku pendi dikan memiliki jangkauan ontologis yang tepat  sasaran.  Sebagai  contoh,  peserta  didik dibekali  kecakapan  diplomatis  manakala  ia bersinggungan dalam situasi MEA. Bahasa In - donesia dalam hal ini memiliki peran strategis karena dinyatakan sebagai bahasa percakapan di ASEAN. Tanpa link dan match semacam itu pendi dikan bahasa akan ahistoris. Secara  sosial—masih  dalam  konteks MEA—orang  asing  yang  hendak  me lakukan kegiatan ekonomi (bekerja) di Indonesia mesti diberlakukan wajib me ngikuti Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI). Regulasi ini harus dilegalkan  se cara  yuridis  sehingga  Republik Indonesia  memiliki  daya  tawar  lebih  untuk me lakukan  politik  bahasa  Indonesia  secara internasional.  Tanpa  itu,  bila  keran  pe ra turan dipermudah,  kepentingan  ekonomi  tetap bisa  berlangsung,  namun  negara  ke hilangan “kewibawaannya”  di  mata  internasional.  Bu - kankah  bahasa  Inggris  mulanya  digencarkan semacam itu?
Bila dimensi sosial dan ekonomi masih dalam satu ranah maka aspek bu daya memiliki wilayah lain. Seperti diketahui Indonesia seba - gai negara kesatuan memiliki lokalitas budaya yang beragam. Budaya Indonesia, dengan kata lain, ada lah representasi dari suku-suku di Nu - santara: Jawa, Sunda, Asmat, Bugis, Bali, Ma -
dura, Minang, dan lain sebagainya. Oleh kare- na  itu,  secara  antropologis,  buda ya  Indonesia adalah  gabungan  dari  budaya-budaya  lokal yang berada di Nusan tara.
Kebijakan  pendidikan  bahasa  harus mengadopsi  beragam  budaya  Nusan tara  se- bagai inspirasi tematik. Artinya, setiap materi bahasa  yang  diajarkan  di  bangku  pendidikan mesti dikonstruksi berdasarkan keragaman itu. Ia  tak  boleh  direduksi  secara  parsial  semata dengan  memberi  peluang  budaya  Jawa  lebih dominan ketimbang yang lain. Jika hal terse - but dilakukan, integrasi nasional akan terpecah dan justru mengkerdilkan potensi Indonesia itu sendiri sebagai bangsa yang multikulur. Kebi - jakan pendidikan bahasa dalam ranah budaya, dengan demikian, wajib memberi tempat pada potret sosiologis dan antropologis secara seim- bang dan inheren.

## PENUTUP
Kebijakan pendidikan bahasa berkelin - dan  dengan  ranah  politik.  Penguasa  berperan signifikan terhadap jalannya kebijakan tersebut karena ia memiliki otoritas untuk membangun kultur lewat struktur instruktif dan koordinatif. Sebagai  derivasi  dari  interdisiplin  keilmuan, pendidikan bahasa, meniscayakan tiga dimensi sebagai sebuah variabel terikat yang berkedu- dukan secara resiprokal. Sosial, ekonomi, dan budaya  menjadi  tiga  bagian  inheren  dalam meneropong kebijakan pendidikan bahasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  B.  R.  (1966). The  Languages  of Indonesian  Politics. Cornell:  Cornell University Press.
Foucault,  M.  (1980). Power/Knowledge:  Se - lected  Interviews  and  Other  Writings 1972-1977 .  New  York:  Pantheon Books. Heryanto, A. (1992). Pembakuan Bahasa dan Totalitarianisme . Jurnal Kritis: Univer- sitas Kristen Satya Wacana Salatiga.