ISSN : 2302 – 1590 E-ISSN: 2460 – 190X

## ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.1 No.2 (183-194)
″ INTERVENSI PEMERINTAH ″

## ANTARA KEBUTUHAN DAN PENOLAKAN DI BIDANG EKONOMI

## Sumarni
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP- PGRI Sumbar Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat.
Email: Bundaprabu@gmail.com
submited: 2013.01.13 reviewed: 2013.02.27 accepted: 2013.04.29
http://dx.doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.118

## Abstract
This  paper  purpose  to  seek  government  intervention  in  economic  which  is  debated  in  some  parties  especially entrepreneur.  Some  of  them  desire  for  government  intervention  and  the  rest  wishes economic  runs  without intervention.  Government  intervention  becomes  the  central  point  in  developing  countries. In  fact,  over intervention generate economic distortion. Government role on development and increasing economic growth is the key to welfare. This paper presence classic economic theory that addresses the importances of government intervention  in  economic and  development .  It  suggests  that  government  intervention  gives  impact  to  “bad” economic actors and public sectors will be protected

## Abstrak
Tujuan  makalah  ini untuk  mencari  intervensi  pemerintah  dalam  ekonomi  yang  diperdebatkan  dalam  beberapa pihak  terutama  pengusaha.  Beberapa  dari  mereka  menginginkan  intervensi  pemerintah  dan  sisanya  ingin berjalan ekonomi tanpa intervensi. Intervensi pemerintah menjadi titik sentral di negara berkembang. Bahkan, lebih  dari  intervensi  menghasilkan  distorsi  ekonomi.  Peran  pemerintah  pada  pengembangan  dan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  adalah  kunci  untuk  kesejahteraan.  Kehadiran  makalah  ini  teori  ekonomi  klasik  yang membahas pentingnya peranan intervensi pemerintah dalam ekonomi dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah memberikan dampak "buruk" pelaku ekonomi dan sektor publik akan dilindungi
.
Keywords: government intervention, classic economic theory, entrepreneur
©2013 Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang

## PENDAHULUAN
″ Intervensi Pemerintah ″ antara
kebutuhan dan penolakan dibidang ekonomi  merupakan  judul  dari  makalah kecil  ini.  Fenomena  ini  akan  menjadi santer  ketika  kalangan  pengusaha  dan industri (umumnya khalayak ramai) membutuhkan  atau  menghadapi  persoalan yang menyangkut dan berhubungan dengan  kebutuhan  orang  banyak.  Satu pihak  menginginkan  pemerintah  tidak perlu campur tangan dalam mengelola atau mengurus  suatu  perekonomian,  cukup pihak  swasta  atau  para  pengusaha  saja. Dilain  pihak  justru  masyarakat  atau pengusaha  sendiri  (kalangan  industri mungkin) justru tidak menginginkan pemerintah lepas tangan  dalam menangani suatu  persoalan  ekonomi,  mungkin  karena takut  menanggung  resiko  yang  terlalu besar  atau  malah  tidak  dapat dipercaya pihak swasta oleh masyarakat tersebut.
Peran intervensi  pemerintah  telah menjadi
fenomena umum dalam
pembangunan ekonomi terutama di negara- negara berkembang. Intervensi yang melebihi kapasitas ternyata telah mendorong  terjadinya  distorsi  ekonomi. Karena  kecenderungan  tersebut  diikuti oleh  moralitas  yang  lemah  dari pelaku- pelaku  ekonomi  yang  telah  berubah menjadi  rezim  ekonomi  yang  serakah  dan tidak  efisien.  Oleh  sebab  itu,  paradigma baru  seyogyanya  memposisikan  intervensi pemerintah sebagai  faktor  pendorong efisiensi  perekonomian  bilamana  proses pengalokasian sumberdaya, dalam
beberapa  hal,  tidak  mungkin  diserahkan kepada mekanisme pasar.
Peranan
pemerintah dalam pembangunan  ekonomi merupakan  kunci menuju  masyarakat  yang  lebih  makmur, bahkan diharapkan  Indonesia bisa menjadi Negara  yang  maju  dan  Negara  industri. Negara terbelakang atau Negara
berkembang  begitu  besarnya  dan  masalah ekonomi  tidak  bisa diserahkan  begitu  saja pada  mekanisme  bebas  kekuatan-kekuatan ekonomi. Untuk itu dalam upaya
menyeimbangkan  pertumbuhan  berbagai sektor  perekonomian  hingga  penawaran harus  sesuai  dengan  permintaan.  Hal  ini dibutuhkan  pengawasan  dan  pengaturan oleh  Negara  atau  pemerintah  dalam  upaya mencapai pertumbuhan  yang  seimbang. Kesimbangan membutuhkan suatu pengawasan  terhadap  produksi, distribusi dan  konsumsi  komoditas.  Pemerintah harus  membuat  suatu  rencana  pengawasan fisik  serta  langkah-langkah  fiscal  dan moneter  yang  perlu  dilakukan. Langkah- langkah  tersebut  tidak  dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidakseimbangan  ekonomi  dan  sosial yang  mengancam  Negara  berkembang. mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan  psikologis, ideologi, sosial, dan  politik  yang  menguntungkan  bagi pembangunan  ekonomi  menjadi  tugas penting pemerintah.

## FUNGSI  PEMERINTAH  DI  BIDANG EKONOMI
Menurut  kaum  klasik  mengatakan bahwa  yang  penting  bagi  Pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas – aktivitas  yang  telah  dikerjakan  oleh  para individu,  entah  itu  baik  atau  jelek,  tetapi Pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas – aktivitas yang sama sekali tidak/belum  pernah  dikerjakan  oleh  sektor swasta  baik  secara  perorangan  maupun bersama – sama.
Menurut  Adam  Smith(  klasik  ), Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu: 1. Fungsi  pemerintah  untuk  memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Agar  warganegara  dapat melakukan  kegiatan  usaha  dengan tenang dan nyaman 2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
3. Fungsi  pemerintah  untuk  menyediakan barang-barang  yang  tidak  disediakan. Agar warga negara mendapat
kemudahan-kemudahan dalam
menjalankan kegiatan usaha.
Peran  ideal  pemerintah,  seperti  yang dimaksud  di  atas,  sudah  sejak  lama digariskan dalam ekonomi klasik, demikian  pula  secara  imperatip konstitusi telah  mengaturnya.  Oleh sebab  itu, masalah  krusial  yang  harus  dibenahi adalah  komitmen  yang  lebih  tegas  dari pelaku-pelaku ekonomi terhadap hal tersebut.  Rendahnya  komitmen  memiliki kecenderungan  linier  dengan  kearifan moralitas  untuk  mengarahkan  perilaku pelaku-pelaku  ekonomi  khususnya  di tingkat  mikro  ekonomi. Mengingat  akar masalah  dari  kekisruhan  tersebut  maka menjadi  lebih  relavan  bila  mengurut perbaikan  kinerja  perekonomian  bermula dari  penyelenggaraan  proses  pembelajaran ekonomi,  khususnya  di  fakultas  ekonomi, muatan  moral harus  merupakan  bagian terpenting dari proses pembelajaran tersebut.  Pembelajaran  ilmu  ekonomi selama ini lebih mengarah kepada masalah-masalah  teknis,  sebagai  bagian dari  tuntutan  pragmatis  dan  bernuansa jangka pendek, ternyata hanya menciptakan manusia-manusia yang trampil, tetapi lemah dalam social responsibility,  dan  malahan  memperlemah eksistensi  ilmu  ekonomi  dalam  mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.
Dalam  upaya  peningkatan  kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat  tidak  hanya  tergantung  pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan  substitusi)  dengan  pelaku  ekonomi lainnya.
Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi  (rumah  tangga  pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian  yaitu  berfungsi  sebagai stabilisasi,  alokasi,  dan  distribusi.  Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1. Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan  ekonomi,  sosial  politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.
2. Fungsi
Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa  publik  seperti  pembangunan  jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
3. Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah  dalam  pemerataan  atau distribusi pendapatan masyarakat.
Perlunya peran dan fungsi pemerintah  dalam  perekonomian,  yaitu sebagai berikut:
1. Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya  terjadi  akibat  intervensi pemerintah baik secara langsung maupun  tidak  langsung.  Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian  untuk  mengurangi  dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan  harga  monopoli  dan  dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.
2. Mekanisme  pasar  tidak  dapat  berfungsi tanpa  keberadaan  aturan  yang  dibuat pemerintah.  Aturan  ini  memberikan landasan  bagi  penerapan  aturan  main, termasuk  pemberian  sanksi  bagi  pelaku ekonomi  yang  melanggarnya.  Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena  mekanisme  pasar  saja  tidak dapat  menyelesaikan  semua  persoalan ekonomi.  Untuk  menjamin  efisiensi, pemerataan  dan  stabilitas  ekonomi, peran  dan fungsi  pemerintah  mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.
3. Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu  istilah  untuk  menyebut  kegagalan pasar  dalam  mencapai  alokasi  atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal  ini  khususnya  dapat  terjadi  jika pasar  didominasi  oleh  para  pemasok monopoli  produksi  atau  konsumsi  dan sebuah  produk  mengakibatkan  dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan.
Seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah memiliki  fungsi  yang  penting  dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan  dengan  penyediaan  barang  dan jasa.  Barang  dan  jasa  tersebut  sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi  dua  macam  barang,  yaitu  barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Barang  dan  jasa  publik  adalah  barang dan  jasa  yang  pemanfaatannya  dapat dinikmati  bersama.  Contoh  barang  dan jasa  publik  yaitu  jalan  raya,  fasilitas kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  air minum, dan penerangan. Dengan pertimbangan  skala  usaha  dan  efisiensi, negara  melakukan  kegiatan  ekonomi secara  langsung  sehingga  masyarakat dapat lebih cepat dan lebih murah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut.
2. Barang  dan  jasa  privat  adalah  barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya  dapat  dipisahkan  dari penggunaan  oleh  orang  lain.  Contoh  : pembelian  pakaian  akan  menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang  berpindah  kepada  orang  yang membelinya.  Barang  ini  umumnya diupayakan  sendiri  oleh  masing-masing orang.
Selain itu, peran penting pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung  didalam  di  dalam  kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dampak  sampingan  bagi  lingkungan  alam dan  sosial.  Pada  umumnya  sektor  pasar (sektor  swasta)  tidak  mampu  mengatasi dampak  eksternalitas  yang  merugikan seperti  pencemaran  lingkungan yang timbul  karena  persaingan  antar  lembaga ekonomi.  Misalnya,  sebuah  pabrik  tekstil yang  berada  dalam  pasar  persaingan sempurna.  Menurut  standar  industri  yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun  fasilitas  pembuangan  limbah. Akan tetapi, mereka membuangnya
kesungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, dengan memaksa  pabrik  tersebut  membangun fasilitas  pembuangan  limbah  pabrik  akan semakin  banyak  penduduk  yang  merasa dirugikan  atas  limbah  atau  polusi  yang diakibatkan  adanya  kegiatan  dalam  pabrik tersebut. Selain memberi peringatan kepada tersebut, pemerintah juga mengenakan  pajak  polusi  untuk  mendanai kerugian-kerugian yang lain.

## PERLUKAH INTERVENSI PEMERINTAH
Pada  intinya,  pemerintah  ikut  serta dalam  kegiatan  perekonomian  supaya menanggulangi  kegagalan  pasar  sehingga tidak adanya eksternalitas  yang merugikan banyak  pihak.  Adapun  bentuk  dari  peran pemerintah  yakni  dengan  melakukan intervensi  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Di bawah  ini  merupakan penjelasannya:
1. Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian
Untuk  mengatasi  kegagalan  pasar (market  failure)  seperti  kekakuan  harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan  maka  peran  pemerintah  sangat diperlukan  dalam  perekonomian  suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara laungsung maupun  tidak  langsung.  Berikut  adalah intervensi  pemerintah  secara  langsung  dan tidak  langsung  dalam  penentuan  harga pasar  untuk  melindungi  konsumen  atau produsen  melalui  kebijakan  penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan harga maksimum (ceiling price).
a. Intervensi
Pemerintah secara Langsung
1) Penetapan  Harga  Minimum  (floor price)
Penetapan  harga  minimum  atau  harga dasar  yang  dilakukan  oleh  pemerintah bertujuan  untuk  melindungi  produsen,
terutama  untuk  produk  dasar  pertanian. Misalnya  harga  gabah  kering  terhadap harga  pasar  yang  terlalu  rendah.  Hal  ini dilakukan  supaya  tidak  ada  tengkulak (orang/pihak  yang  membeli  dengan  harga murah  dan  dijual  kembali  dengan  harga yang  mahal)  yang  membeli  produk tersebut diluar harga  yang telah ditetapkan pemerintah.  Jika  pada  harga  tersebut  tidak ada  yang  membeli,  pemerintah  akan membelinya  melalui BULOG  (Badan Usaha  Logistik)  kemudian  didistribusikan ke  pasar.  Namun,  mekanisme  penetapan harga  seperti  ini  sering  mendorong munculnya  praktik  pasar  gela,  yaitu  pasar yang  pembentukan  harganya  di  luar  harga minimum

## 2) Penetapan  Harga  Maksimum  (ceiling
price)
Penetapan  harga  maksimum  atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan  pemerintah  bertujuan  untuk melindungi  konsumen.  Kebijakan  HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap  terlalu  tinggi  diluar  batas  daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan  menetapkan  harga  diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan  harga  maksimum  di  Indonesia antara  lain  harga  obat-obatan  diapotek, harga  BBM,  dan  tariff  angkutan  atau transportasi  seperti  tiket  bus  kota,  tarif kereta api  dan  tarif  taksi  per  kilometer. Seperti  halnya  penetapan  harga  minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.
b. Intervensi  Pemerintah  secara  Tidak Langsung
1) Penetapan Pajak
Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh  pemerintah  dengan  cara  mengenakan pajak  yang  berbeda-beda  untuk  berbagai komoditas.  Misalnya  untuk  melindungi produsen  dalam  negeri,  pemerintah  dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang  impor.  Hal  tersebut  menyebabkan
konsumen  membeli  produk  dalam  dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

## 2) Pemberian Subsidi
Pemerintah dapat melakukan intervensi  atau  campur  tangan  dalam pembentukan  harga  pasar  yaitu  melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan  pemerintah  kepada  perusahaan- perusahaan  penghasil  barang  kebutuhan pokok.  Subsidi  juga  diberikan  kepada perusahaan  yang  baru  berkembang  untuk menekan  biaya  produksi  supaya  mampu bersaing  terhadap  produk-produk  impor. Kebijakan  ini  ditempuh  pemerintah  dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen  maupun  konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Permasalahan  ekonomi  tidak  hanya meliputi  masalah-masalah  mikro  seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas  yang  memerlukan  intervensi pemerintah.  Permasalahan  ekonomi  juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Dinegara-negara sedang berkembang, pada umumnya  terdapat  tiga  masalah  besar pembangunan  ekonomi.  Ketiga  masalah tersebut  berkaitan  dengan  kemiskinan, kesenjangan  ekonomi,  dan  pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun  negara  sebenarnya  tidak hanya  sebatas  itu.  Inflasi  yang  tidak terkendali,  ketergantungan  terhadap  impor dan  utang  luar  negeri  merupakan  masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro.
Adapun  penjelasannya  yaitu  sebagai berikut:
3) Masalah Kemiskinan Kemiskinan merupakan suatu keadaan  ketidakmampuan  yang  bersifat ekonomi  (ekonomi  lemah)  jadi  dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan  pokok  (kebutuhan  primer) karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi  karena  beberapa  faktor.  Karena rendahnya  pendapatan  yang  menyebabkan rendahnya  daya  beli.  Selain  itu  karena
rendahnya
pendidikan masyarakat
sehingga  masyarakat  tidak  mendapatkan hidup yang layak.
Untuk  mengatasi  kemiskinan  yaitu dengan cara membantu masyarakat pemerintah  melakukan  program  ‘Program Inpres Desa Tertinggal’ atau IDT, pemberian  kredit  untuk  para  petani  dan pengasuh  kecil  berupa  ‘Kredit  Usaha Kecil’  atau  KUK,  Kredit  Modal  Ker ja Permanen  (KMKP),  Program  Kawasan Terpadu  (PKT),  Program  Gerakan  Orang Tua  Asuh  (GN-OTA),  Raskin,  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT),  serta  program- program lainnya.
Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk  mengatasinya.  Namun  kita  semua juga  haruslah  ikut  serta  dalam  upaya pengentasan kemiskinan karena kita merupakan  mahluk  sosial  yang  beragama. Dimulai  dari  upaya  kecil  dan  nantinya akan melakukan perubahan besar.
Solusi atas masalah kemiskinan yang dapat  kita  upayakan  yaitu  dengan  dimulai dari  diri  sendiri,  mulai  detik  ini,  dan hingga  akhir  nanti.  Maksudnya  kalian sebagai  pelajar,  belajarlah  dengan  tekun untuk  masa  depan  diri  kalian  sendiri  serta nantinya  akan  berkembang  potensi  positif kalian  untuk  berguna  bagi  masyarakat. Contohnya,  jika  kalian  belajar  dengan tekun maka kalian membentuk diri sebagai pribadi  yang  intelektual  serta  berakhlak mulia.  Potensi  positif  tersebut  dapat digunakan  untuk  memperoleh  pekerjaan yang  layak  sehingga  pendapatan  yang kalian dapatkan akan membuat kalian jauh dari  kemiskinan  dan  pendapatan  tersebut dapat  kalian  sisihkan  untuk  membantu sesama  seperti  membagikan  sembako  atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  sosial, dan lain-lain.

## MASALAH KETERBELAKANGAN
Keterbelakangan  merupakan  suatu keadaan yang kurang baik jika
dibandingkan  dengan  keadaan  lingkungan lainnya.  Keterbelakangan  dalam  hal  ini maksudnya  adalah  ketertinggalan  dengan negara  lain  di  lihat  dari  berbagai  aspek serta berbagai bidang. Dilihat dari penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  (IPTEK),  Indonesia  masih dikategorikan  sebagai  negara  sedang berkembang.  Ciri  lain  dari  negara  sedang berkembang  adalah  rendahnya  tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat  kemajuan  dan  pelayanan  fasilitas umum/publik,  rendahnya  tingkat  disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan  penduduk,  rendahnya  tingkat pendidikan  formal,  kurangnya  modal,  dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha.
Untuk mengatasi
masalah keterbelakangan tersebut, pemerintah berupaya  meningkatkan  kualitas  SDM dengan  melakukan  program  pendidikan seperti  wajib  belajar  9  tahun  dan mengadakan  pelatihan-pelatihan  seperti Balai  Latihan  Kerja  (BLK).  Selain  itu, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan  transfer  teknologi  dari  negara- negara maju.
Masalah  keterbelakangan  merupakan masalah  yang  harus  kita  atasi  bersama. Karena kita merupakan subjek atau obejek dari  permasalahan  ini.  Upaya  yang  dapat kita  lakukan  adalah  dengan  memiliki semangat  ingin  maju  sehingga  kita memiliki  hasrat  untuk  belajar  dan  belajar terus.  Negara  kita  belum  dikategorikan sebagai negara maju. Kita sebagai masyarakatnya haruslah membantu pemerintah  untuk  mengejar  ketertinggalan dari  segala  bidang  dengan  negara  lain. Upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  meningkatkan  IPTEK  karena merupakan kunci untuk mengatasi masalah keterbelakangan.

## MASALAH  PENGANGGURAN  DAN KETERBATASAN
KESEMPATAN
KERJA
Pengangguran merupakan suatu kondisi  kurang  produktif  atau  pasif sehingga  kurang  mampu  menghasilkan sesuatu.
Sedangkan
keterbatasan kesempatan kerja merupakan suatu keadaan kekurangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat masuk  dalam  kuota atau  pekerjaan  yang tersedia.
Masalah pengangguran dan
keterbatasan  kesempatan  Kerja  saling berhubungan  satu  sama  lainnya.  Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan  antara  jumlah  kesempatan kerja  yang  tersedia.  Hal  ini  terjadi  karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan  stuktur  ekonomi  dari  negara agraris menjadi negara industri.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut maka solusinya adalah dengan melaksanakan  program  pelatihan  bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki  keahlian  yang  sesuai  dengan lapangan yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, melakukan program  padat  karya,  serta  memberikan penyuluhan  dan  informasi  yang  cepat mengenai lapangan pekerjaan.
Supaya kita tidak menjadi pengangguran karena kurangnya
kesempatan kerja maka kita dapat berupaya  secara  aktif  sehingga  menjadi produktif  yang  pada  akhirnya  kita  tidak ketergantungan  pada  pekerjaan  yang  telah tersedia.  Lebih  baik  kita  menciptakan pekerjaan  yakni  berwirausaha  dari  pada kita  ketergantungan  pada  pekerjaan  yang belum  pasti  kita  akan  dapatkan.  Kalaupun kita  tidak  dapat  menciptakan  pekerjaan maka  kita  harus  bersiap  untuk  bersaing dengan  para  pencari  pekerja  baik  dari dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Untuk itu,  kalian  semestinya  memanfaatkan kegiatan  belajar  dengan  baik  untuk memupuk ilmu pengetahuan serta kepribadian yang baik supya kita memiliki kompetensi atau kemampuan untuk bersaing  dalam  mendapatkan  pekerjaan. Dalam mendapatkan pekerjaan, yang perlu
diperhatikan  bukan  nilai  dari  pendidikan formal  (sekolah,kuliah)  dan  non-formal (kursus  ketrampilan, kepribadian,  serta pengalaman)  saja  yang  dijadikan  bahan pertimbangan  utama  namun  penerapan atau  aplikasi  dari  ilmu  pengetahuan  yang dimiliki.  Artinya  percuma  jika  nilai  tinggi di  ijazah  tetapi  setelah  diuji  kembali  tidak dapat  membuktikannya.  Maka  kalian disaat ujian janganlah membiasakan mencontek  atau  bekerja  sama  supaya mendapatkan nilai yang tinggi.

## MASALAH KEKURANGAN MODAL
Masalah  kekurangan  modal  adalah salah  satu  ciri  penting  bagi  setiap  negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal tidak hanya mengahambat  kecepatan  pembangunan ekonomi  yang  dapat  dilaksanakan  tetapi dapat  menyebabkan  kesulitan  negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan.
Pemerintah  banyak  melakukan  program- program  bantuan  modal salah  satunya yakni PNPM MANDIRI.
Selain pemerintah,  badan  usaha  juga  membantu dalam  masalah  kekurangan  modal  seperti bank,  koperasi,  BUMN  seperti  PLN  dan lain-lain.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut yaitu dengan melakukan program-program yang meningkatan kualitas  SDM  atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Kekurangan modal dapat diatasi secara  bijak  dengan  tidak  meminjam kepada  retenir.  Lebih  baik  meminjam kepada koperasi karena koperasi jasa yang dikenakan  bersifat  menurun  dan  kita  akan mendapatkan  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU). Kalaupun  dirasa  tidak  akan  mampu mengembalikan pinjaman maka semestinya  kita  berfikir  kreatif  dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
MASALAH

## PEMERATAAN PENDAPATAN
Pemerataan pendapatan bukan berarti pendapatan masyarakat harus sama.
Pemerataan  pendapat  supaya  keadaan masyarakat  semakin  membaik  bukan semakinrendah.  Pemerataan  Pendapatan merupkan upaya untuk membantu masyarakat  yang  ekonominya  rendah supaya  tidak  jauh  terpojok.  Artinya  untuk menghindari  dari  adanya gap atau  batas antara  yang  kaya  dan  yang  miskin.  Jadi supaya  yang  kaya  semakin  kaya  yang miskin semakin miskin.
Ketidak merataan pendapatan terjadi karena sebagian besar pembangunan Indonesia terkonsentrasi hanya dikota-kota besar  saja.  Oleh  sebab itulah  supaya pendapatan  masyarakat  merata,  perlu perhatian  pemerintah  yang  didukung  oleh masyarakat  untuk  bersama  meningkatkan pelayanan  kualitas  publik,  meningkatkan kualitas  SDM  dan  SDA  supaya  dapat mengatasi  ketidakmerataan  pendapatan. Penerapan  pajak  bagi  masyarakat  yang berpenghasilan  tinggi  lebih  dicermati  lagi untuk subsidi silang bagi masyarakat  yang ekonominya masih rendah.

## INFLASI
Inflasi  atau  kenaikan  harga  umum secara  terus-menerus  dianggap  berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti  menurunkan  tingkat  kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan,  dan  mengganggu  stabilitas ekonomi.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut:
a. Tingkat  pengeluaran  agregat  yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa
b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. c. Kenaikan harga barang impor
d. Penambahan  penawaran  uang  dengan cara mencetak uang baru
e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  tahun 1998. Akibatnya angka inflasi mencapai 58,5%.
Untuk  mengatasi  masalah  inflasi salah  satu  caranya  yakni  dengan  operasi pasar  untuk  meninjau  harga  supaya  harga
tidak  terlalu  tinggi  dipasaran,  memberikan subsidi  untuk  membantu  masyarakat  yang ekonominya masih rendah, dan menurunkan  pajak  untuk  meringankan beban produsen dan konsumen.

## KETERGANTUNGAN TERHADAP IMPOR DAN UTANG LUAR NEGERI
Tingkat  ketergantungan  yang  tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor  dan  utang  luar  negeri  merupakan masalah  pembangunan.  Impor  yang  tinggi jelas  akan  mengurangi  cadangan  devisa negara.  Jika  cadangan  devisa  berkurang, stabilitas  ekonomi  nasional  akan  lemah. Utang  luar  negeri  merupakan  suatu masalah  serius  pemerintah.  Jika  suatu negara memiliki utang luar negeri masalah yang  muncul  adalah  menyangkut  beban utang. Semestinya  pemerintah  berupaya meningkatkan pertumbuhan ekspor supaya cadangan  devisa  (pendapatan  negara) menjadi  bertambah  serta  mengurangi kebiasaan utang. Lebih baik memanfaatkan sumber  daya  yang  ada  secara kreatif  tidak tergantung pada bantuan dari pihak luar.
Untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan  tertentu.  Secara  garis besar,  terdapat  tiga  kebijakan  pemerintah dalam  bidang  ekonomi  makro.  Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

## KEBIJAKAN FISKAL
DAN

## MONETER
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  berhubungan  erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku  sektor  publik.  Kebijakan  fiskal dalam  penerimaan  pemerintah  dianggap sebagai  suatu  cara  untuk  mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen  utamanya  perpajakan.  Dinegara sedang  berkembang  seperti  Indonesia, kebijakan  moneter  dan  kebijakan  luar negeri  belum  berjalan  seperti yang diharapkan.  Dengan  demikian,  peranan kebijakan fiskal dalam bidang perekonomian menjadi semakin penting.
Kebijakan  Fiskal  adalah  kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan
atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik.  Caranya  yaitu  mengatur  penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Instrumen  utama  kebijakan  fiskal  adalah pajak (T) dan pengeluaran pemerintah (G). Kebijakan  fiskal  pemerintah  dapat  bersifat ekspansif  maupun  kontraktif.  Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan  yang  dilakukan  pemerintah adalah  dengan  memperbesar  pengeluaran pemerintah  (misalnya  menambah  subsidi kepada  rakyat  kecil)  atau  mengurangi tingkat  pajak.  Adapun  kebijakan  fiskal kontraktif  adalah  bentuk  kebijakan  fiskal yang  dilakukan  pada  saat  perekonomian mencapai  kesempatan  kerja  penuh  atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan  adalah  mengurangi  pengeluaran pemerintah  atau  memperbesar  tingkat pajak.

## 2. Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  adalah  kebijakan ekonomi  yang  digunakan  Bank  Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau
mengarahkan perekonomian  pada  kondisi  yang  lebih baik  atau  diinginkan  dengan  mengatur jumlah  uang  yang  beredar  (JUB)  dan tingkat  suku bunga.  Kebijakan  moneter tujuan  utamanya  adalah  mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).
Kebijakan moneter mempunyai
tujuan  yang  sama  dengan  kebijakan ekonomi
pemerintah lainnya.
Perbedaannya  terletak  pada  instrumen kebijakannya.  Jika  dalam  kebijakan  fiskal pemerintah  mengendalikan  penerimaan dan  pengeluaran  pemerintah  maka  dalam kebijakan  moneter  Bank  Sentral  (Bank Indonesia)  mengendalikan  jumlah  uang yang bersedar (JUB).
Melalui  kebijakan  moneter,  Bank Sentarl dapat mempertahankan,
menambah,  atau  mengurangi  JUB  untuk memacu  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus mempertahankan  kestabilan  harga-harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan  moneter  memiliki  selisih  waktu (time  lag)  yang  relatif  lebih  singkat  dalam hal  pelaksanaannya.  Hal ini  terjadi  karena Bank  Sentral  tidak  memerlukan  izin  dari DPR  dan  kabinet  untuk  melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah  yang  sedang  dihadapi  dalam perekonomian.
Kebijakan  moneter  memiliki  tiga instrumen,  yaitu  operasi  pasar  terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan  wajib  (reserve  requirement ratio).  Adapun  penjelasannya  sebagai berikut :
a. Operasi Pasar  Terbuka ( Open Market Operation ) Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah  uang  yang  bredar dengan  cara  menjual  atau  membeli  surat- surat  berharga  milik  pemerintah.  Di Indonesia  operasi  pasar  terbuka  dilakukan dengan  menjual  atau  membeli  Sertifikat Bank  Indonesia  (SBI)  dan  Surat  Berharga Pasar Uang (SPBU).

## b. Fasilitas Diskonto ( Discount Rate )
Salah  satu  fasilitasnya  yaitu  adanya tingkat  bunga  diskonto  yang  maksudnya adalah  tingkat  bunga  yang  ditetapkan pemerintah  atas  bank-bank  umun  yang meminjam ke bank sentral.
Jika  pemerintah  ingin  menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah  melakukan  suatu  cara  yaitu menurunkan  tingkat  bunga  penjaman (tingkat  diskonto).  Dengan  tingkat  bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan  bank-bank  untuk  meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga  jumlah  uang  yang beredar bertambah dan sebaliknya.

## 3. Rasio  Cadangan  Wajib  ( Reserve Requirement Ratio )
Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat  mengubah  jumlah  uang  yang beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan  kredit  akan  lebih  kecil dibandingkan sebelumnya.
Selain ketiga instrumen yang bersifat  kuantitatif  tersebut,  pemerintah dapat  melakukan  himbauan  moral  (moral suasion).  Misalnya  untuk  mengendalikan
Jumlah Uang Beredar (JUB) di masyarakat, Bank Indonesia melalui Gubernur  Bank  Indonesia  memberi  saran supaya  perbankan  mengurangi  pemberian kredit  ke  masyarakat  atau  ke  sektor-sektor tersebut.
Kebijakan  moneter  dapat  bersifat ekspansif  maupun  kontraktif.  Kebijakan moneter  ekspansif  dilakukan  pemerintah jika  ingin  menambah  jumlah  uang  beredar di  masyarakat  atau  yang  lebih  dikenal kebijakan  uang  longgar  (easy  money policy).  Sebaliknya,  jika  pemerintah  ingin mengurangi  jumlah  uang  beredar  di masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih dikenal kebijakan  uang  ketat  (tight  money  policy). Selain  itu  dalam  melaksanakan  kebijakan moneter, Bank Sentral dapat menggunakan tiga instrumen,  yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan  wajib  (reserve  requirement ratio).

## 4. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri merupakan  salah  satu  bagian  kebijakan ekonomi  makro.  Kebijakan  Perdagangan Luar  Negeri  adalah  peraturan  yang  dibuat oleh  pemerintah  yang  mempengaruhi struktur  atau  komposisi  dan  arah  transaksi perdagangan serta pembayaran internasional.  Karena  merupakan  salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro maka  kebijakan  perdagangan  internasional
bekerja sama dengan baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Tujuan  dari  kebijakan  perdagangan luar negeri yaitu sebagai berikut:
1) Melindungi  kepentingan  nasional  dari pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri  seperti  dampak  inflasi  di  luar negeri  terhadap  inflasi  di  dalam  negeri melalui impor atau efek resesi ekonomi dunia  (krisis  global)  pertumbuhan ekspor Indonesia.
2) Melindungi  industri  nasional  dari persaingan barang-barang impor.
3) Menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin
persediaan  valuta  asing  (valas)  yang cukup,  terutama  untuk  kebutuhan impor  dan  pembayaran  cicilan  serta bunga utang luar negeri.
4) Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
5) Meningkatkan kesempatan kerja.
Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu :
1) Kebijakan  Pengembangan  atau  Promosi
Ekspor
Tujuan  Kebijakan  Pengembangan  atau
Promosi Ekspor adalah untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan  ekspor.  Tujuan  kebijakan ini  dapat  dicapai  dengan  berbagai kebijakan, antara lain kebijakan perpajakan  dalam  berbagai  bentuk, misalnya  pembebasan  atau  keringanan pajak  ekspor  dan  penyediaan  fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir.
2) Kebijakan  Proteksi  atau  Kebijakan Impor Kebijakan  Proteksi  atau  Kebijakan
Impor  bertujuan  untuk  melindungi industry di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang berbentuk  tarif  maupun  non  tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan tarif disebut non-tariff  barriers.  Hambatan
yang termasuk ke dalam hambatan non- tarif, antara lain kuota, subsidi, diskriminasi  harga,  larangan  impor, premi, dan dumping.
Pada intinya, masalah-masalah dalam  bidang  ekonomi  yang  dihadapi pemerintah  bukan  hanya  tanggung  jawab pemerintah  saja,  tetapi  kita  sebagai  warga negara yang baik semestinya ikut membantu  dalam  mengatasinya.  Banyak cara  yang  dapat  diupayakan  dimulai dengan  melakukan  program-program  serta kebijakan-kebijakan.  Hal  tersebut  tidak akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  kerja sama masyarakatnya. Untuk itu, masyarakat semsetinya sudah dapat memposisikan  dirinya  untuk  membantu supaya  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah  tersebut  berjalan  dengan  baik dengan  cara  tidak  menjadi  beban  atau kendala bagi pemerintah.

## BELAJAR KE NEGERI TIRAI BAMBU
Melihat lebih
lanjut pada pengalaman negara lain dalam mempersiapkan datangnya gelombang globalisasi  kita  terpaksa  harus  belajar banyak. Sebagai  contoh  dapat  kita  lihat dengan  pengalaman  negara  China.  China memiliki  jumlah  penduduk  yang  tinggi  di dunia,  melebihi  jumlah  penduduk  di Indonesia. Negara ini sama-sama
memperoleh  kemerdekaan  nya  tidak  jauh berbeda  dengan  Indonesia.  China pun sedang dalam proses melakukan transformasi  di  bidang  sosial-ekonominya sejak dicanangkannya revolusi kebudayaan beberapa puluh tahun yang lalu. Perubahan terpenting yang dilakukan oleh pemerintah dan  kalangan  pebisnis  di  negara  tersebut tidaklah  tangung-tanggung.  Segera  setelah reformasi  pembangunan  menggelinding, pemerintah  pusat  menetapkan  beberapa kawasan  utama  sebagai  tempat  lokasi bermukimnya perusahaan-perusahaan asing  yang menjadi sasaran pembangunan. Pemerintah dan kalangan pebisnis di China sangat menyadari arti dan peran kehadiran
FDI (Foreign  Direct  Investment) dalam mendukung  proses  transformasi  ekonomi mereka.
Melalui  strategi  ini  pemerintah China  telah  melakukan  proses  otonomi daerah secara tidak langsung. Hanya model yang  mereka  tempuh  lebih  terkelola dengan baik, dengan dapat diminimalisirnya  kemungkinan  hambatan birokrasi  dan  instabilitas  politik.  Para pengambil  kebijakan  pada  tingkat  pusat dan  daerah  menyadari  sepenuhnya  bahwa yang memerlukan kehadiran FDI (Foreign Direct  Investment) adalah  China  dan bukan kondisi sebaliknya.
Kebijakan  lainnya  yang  mendukung program  peningkatan  investasi  di  negara China  adalah  pengiriman  para  karyawan pabrik ke negara industri untuk mempelajari  proses  produksi  produk- produk  berbasiskan  teknologi  maju  dan ketrampilan  dalam  bidang  riset  dan rekayasa  industri.  Pemerintah  menyadari pentingnya  negara  penerima  FDI (Foreign Direct  Investment) untuk  menyiapkan tenaga trampil siap pakai saat mereka akan mengundang  calon  investor  asing  tersebut berketetapan akan memulai merealisasikan rencana-rencana investasi, pemerintah pusat menunjuk dan memberikan kewenangan  penuh  pada  beberapa  pihak tertentu  untuk  memproses  perijinan  dalam satu atap. Dengan demikian birokrasi yang tidak diperlukan dapat dihilangkan.
Orientasi kebijakan pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  “pro” kepada  kehadiran  investasi  di  kawasan industri  dan  lokasi-lokasi  usaha  tertentu kemudian  ternyata  membuahkan  hasilnya. Tanpa  diduga  arus  masuk  modal  asing, kredit  investasi  dan  FDI (Foreign  Direct Investment) ke  wilayah-wilayah  tersebut meningkat  dengan  tajamnya.  Hiruk  pikuk dan  peningkatan  pembangunan  proyek- proyek  investasi  dalam  segala  jenis kegiatan dan besaran skala usaha mewarnai  perekonomian  nasional  dan perekonomian lokal. Tingkat
penggangguran dapat ditekan dan
terjadilah  lonjakan  tajam  dan  percepatan laju pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan rumah tangga.
Tantangan  lainnya  yang  dihadapi oleh  para  pelaku  bisnis  dan  calon  investor di negeri kita adalah bagaimana pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan masyarakat  dapat  memberikan  iklim  yang kondusif  untuk  terselengaranya  investasi. Pada  tingkatan  pemerintah  pusat,  masalah yang  dihadapi  adalah  masih  belum terlihatnya  yang  jelas  dalam  strategi pengembangan industrialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi  pada  pemerintah  daerah  propinsi dan  pemerintah  daerah  kabupaten,  dapat menyatu-padukan dan melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan pengembangan  investasinya  di  daerah untuk dapat mendukung tercapainya target- target  dari  strategi  industrialisasi  nasional tersebut.
Pemerintah  daerah  juga  dituntut untuk  dapat  memelihara  iklim  usaha  yang baik  dan  tidak  memberatkan  dunia  usaha dan  para  calon  investor  di  kawasannya masing-masing. Akhirnya bagi masyarakat, pada era demokratisasi saat ini yang  sedang  marak  akhir-akhir  ini  dengan berbagai tuntutan-tuntutan yang berlebihan janganlah mengorbankan iklim usaha yang telah terbina. Pengusaha dan calon investor di manapun menuntut kenyamanan, keamanan  dan  kepastian  berusaha  dari proses  penanaman  modalnya  di  daerah. Kemajuan dan peningkatan volume produksi  dari  kegiatan-kegiatan  investasi yang  diunggulkan  sudah  pasti  lambat  laun akan  memberikan  efek  pengganda  pada perekonomian lokal dan pendapatan rumah tangga masyarakat disekitarnya.
Masih banyak lagi tantangan- tantangan  lainnya  untuk  disebutkan  satu persatu  disini.  Yang  jelas  baik  kalangan pebisnis  sendiri  maupun  para  pelaku- pelaku ekonomi dan administrasi pemerintahan perlu melakukan perubahan- perubahan  cara  pandang,  penerapan  tata kelola perusahaan dan tata kelola
administrasi  pemerintahan  yang  saling mendukung  demi  terciptanya  percepatan investasi  di  masing-masing  daerah  dan lokalitas.
Momentum  percepatan  investasi seperti  yang  terjadi  di  China  perlu dipelajari  dan  ditiru,  sehingga  pada akhirnya  dapat  tercipta  lapangan  kerja yang  lebih  banyak  dan  manfaat  untuk masyarakat yang lebih luas.

## MEMPERSIAPKAN MASA DEPAN
Kondisi  kehidupan  perekonomian dan  tatanan  masyarakat  yang  adil  dan sejahtera  merupakan  harapan  yang  banyak ditunggu  oleh  putra-putri  Indonesia  dalam menyongsong  masa  depannya.  Harapan yang  mereka  sangat  tunggu  adalah kapankah lapangan kerja di sekitar mereka dapat tersedia dengan cukup dan memadai. Mereka  telah  melihat  sendiri  dan  turut serta dalam menggulirkan berbagai reformasi,  tentunya  dengan  harapan  pada suatu saat akan dapat mewujudkan cita-cita tersebut.
Lapangan  kerja  yang  memadai  dan penerapan  sistem  balas  jasa  di  perusahaan secara  berkecukupan  dapat  terselenggara apabila  proses  investasi  secara  langsung dapat  bergulir  seperti  sediakala.  Bahkan untuk  mengejar  keterlambatan  dalam memacu mesin perekonomian kita, ternyata  masih  diperlukan  lagi  lonjakan jumlah  investasi  yang  besar  dan  dahsyad. Kondisi perekonomian di negara kita yang berangsur  baik  dalam  beberapa  tahun terakhir  masih  perlu  didorong  lebih  lanjut dengan  memacu  kehadiran  dan  tambahan investasi  yang  berasal  dari  masyarakat, investasi  PMDN (  Penanaman  Modal Dalam  Negeri) maupun  investasi  PMA (Penanaman Modal Asing).
Orientasi pada pembangunan ekonomi  nasional  dan  lokal  perlu  dibuat agar  lebih  mendekatkan  pada  kepentingan kehadiran calon-calon investor di berbagai pelosok tanah air. Demikian juga perusahaan-perusahaan  yang  sudah  ada harus  dijaga  eksistensinya,  agar  mereka
tetap  betah  dan  dapat  menjalankan kegiatan usahanya di lokasi-lokasi tersebut.  Tekanan-tekanan  yang  menuntut keadilan  dan  perbaikan  kesejahteraan karyawan  perlu  dilakukan  dengan  sopan, senantiasa mencari solusi-solusi kompromi demi  kepentingan  kelangsungan  hidup usaha.  Janganlah  tujuan-tujuan  politik  dan kepentingan  dari  segelintir  kelompok dicampur-adukkan dalam proses pemberian  perijinan  investasi  dan  usaha dengan memperpanjang jalur birokrasi.
Proses  otonomi  daerahpun  perlu dilakukan  dengan  bijak  tanpa  membebani kepentingan
dunia usaha
secara berkelebihan. Proses pencarian dan penetapan sumber-sumber keuangan pemerintahan  daerah  hendaknya  dapat dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan dan eksistensi perusahaan-perusahaan yang telah bermukim lama di daerah.
Budaya melayani kepentingan calon investor  baru  perlu  ditanamkan  diseluruh jajaran  aparat  birokrasi  pemerintahan. Dalam  hal  ini  perlu  dimengerti  bahwa wilayah  atau  kawasan  tempat  berusaha tidak lagi dapat ditawarkan dan dipromosikan  dengan  mudah.  Masih  ada ratusan alternatif tempat usaha di berbagai lokalitas  di  penjuru  dunia  yang  memiliki aksesibilitas  ke  pasar  global.  Tidak  ada cara  yang  lebih  baik  apabila  birokrat pemerintahan memberikan pelayanan yang terbaik, memangkas birokrasi, mengurangi beban-beban usaha yang berlebihan, menciptakan  iklim  investasi  dan  usaha serta  mempersiapkan  putra-putri  di  daerah untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  proses kegiatan investasi. Dengan cara demikian  maka  kita  telah  memberikan warisan  terbaik  baik  putra-putri  bangsa, antara  lain  melalui penciptaan  lapangan kerja yang lebih baik, lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2013.v1.i2.118
Deliarnov. (1997). Perkembangan Pemikiran  Ekonomi. Jakarta:  Grafindo Persada Sanusi, Bachrawi. (2004). Pengantar Ekonomi  Pembangunan.  Jakarta:  Rineka
Cipta.
Kamaludin, R. (1998). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: FEUI Todaro, Michel P. (2004). Ekonomi
Pembangunan  Di  Dunia  Ketiga.
Jakarta: Erlangga.
M. Suparmoko. (1994). Pengantar
Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE