## Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Berti Nova Khafifa Bazar, Ana Silviana
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro E-mail: berti.nova10@gmail.com

## Abstract
PPAT (Land Deed Making Official) is a profession where the perpetrator is a legal person and is closely related  to  official  land  documents.  In  general,  the  PPAT  is  given  the  authority  to  do  authentic  deeds regarding  rights  to  land  or  property  rights  of  apartment  units.  Used  is  normative  legal  research  by conducting legal analysis based on the study of materials derived from the Prevailing Laws and literature related to the rights, obligations, and legal protection of PPAT. From the research results, it concludes that in carrying out their duties, PPAT officials have limitations on the authority and obligations of the profession to assist the government in registering land rights. However, the legal protection owned by PPAT officials is not clear, so that arrangements are needed so that in carrying out their duties, PPAT receives legal protection, especially when experiencing disputes related to land
Keywords: PPAT, right, responsibility, legal protection

## Abstrak
PPAT (Pejabat Pemb . uat Akta Tan . ah) adalah profesi yang pelakunya adalah orang hukum serta berkaitan erat dengan dokumen-dokumen resmi mengenai pertanahan. Secara umum PPA . T diberikan kewenangan dalam membu . at akta otenti . k perihal hak atas tan . ah atau hak mili . k satuan rumah susun. Metode yang digunak . an adalah penelitian hukum norma . tif dengan melakukan analisis hukum berdasarkan peng . kajian bahan  yang  berasal  dari  Peraturan  Perundan . g-Undang . an  dan  bahan  litela . tur  terkait  dengan  hak, kewajiban,  serta  perlindungan  hukum  PPAT. Melalui . hasil  penelitian  didapatkan  kesimpulan  bahwa dala . m  menjalankan  tugasnya,  pejabat  PPAT  memiliki  batasan  terhadap  wewenang,  dan  kewajiban profesi  dalam  upaya  membantu  pemerintah  dalam  melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah,  namun perlindungan hukum yang dimiliki oleh pejabat PPAT belum jelas hingga perlu dilakukan pengaturan sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya  PPAT  mendapatkan  perlindungan  hukum,  khususnya  saat mengalami sengketa yang berkaitan dengan pertanahan.
Kata kunci: PPAT, hak, tanggung jawab, perlindungan hukum

## A. Pendahu
. luan
Unda . ng-Undang  Da . sar  Negara  Rep . ublik  Indonesia  tahun  1945  menyatakan  bahwa Negara Indo . nesia adalah negara hu . kum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan kehidupan bernegara, di antaranya adalah menjam . in kepastian, ketertiban,  dan  memberikan  perlindu . ngan  hukum  yang  berdasarkan  keadilan  dan  kebenaran. berdasarkan  keadilan  dan  kebenaran.  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  Pasal  33  ayat  (3)  yang  berbunyi  “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”,  sehingga  berdasarkan  kedua  ketentuan  tersebut  dapat  menjadi  paying hukum  yang  mendasari  pengolahan  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  Indonesia  dalam  hal pengolahan tanah.
Kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang cenderung terbatas. Hal ini yang mendasari terjadinya peningkatan nilai dan harga tanah,  serta  kemungkinan  terjadinya  potensi  sengketa  yang  disebabkan  oleh  tanah.  Sehingga pemerintah  dinilai  perlu  dalam  melakukan  pengaturan,  sehingga  dapat  menghindari kemungkinan sengketa. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang terhadap pend . aftaran tanah, dapat dikelompokkan menjadi dua (2) kelompok tugas yaitu : Pendaft . aran hak atas Tanah. Hak ini  adalah  hak  untuk  melakukan  pendaftaran  pertama  kalinya  terhadap  suatu  hak  atas  ta . nah dalam dafar buku tanah, sedangkan tugas  yang kedua adalah Pendaf . taran Peralihan Hak atas Tanah,  dalam  prosesnya  dapat  terjamin  kepastian  huku . m  terhadap  permasalahan  pertanahan (Prawira, 2016).
Berkaitan  dengan  proses  pendaftaran  tanah,  Peratu . ran  P . emerintah  Republik  Indonesia Nomor  24  Ta . hun  2016  Pasal  1  Ayat  1  yang  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mendefinisikan “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum  yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, maupun hak milik atas satuan rumah susun.
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah profesi yang pelakunya adalah orang hukum serta  berkait . an  erat  dengan  dokumen-dokumen  resmi  mengenai  pertanahan.  Secara  umum PPAT diberikan kew . enangan untuk memb . uat akta otentik perihal hak atas tanah atau hak milik satuan  rumah  susun.(Harsono,  2003).  PPAT  berdasarkan  pengelompokannya,  maka  dapat
dibagi menjadi tiga kelompok yaitu PPAT Umu . m, PPAT Khu . sus, dan PPAT Sementara. Hal yang membedakan antara PPAT Khusus dan PPAT Sementara jika dibandingkan dengan PPAT Umum adalah PPAT Khusus adalah PPAT yang ditunjuk khusus berkaitan dalam program milik peme . rintah,  maupun  mengerj . akan  tugas  pemer . intahan.  Sedangkan  pada  PPA . T  Sementara adalah  PP . AT  yang  menjalankan  tugasnya  pada  daerah  yang  kurang  jumlah  PPAT.  Jumlah PPAT  berdasarkan  hasil  pencatatan  bulan  Februari  2019  terdapat  15.138  orang  PPAT  di Indonesia.  Sehingga  PPAT  dapat  membantu  berperan  dalam  masyarakat  untuk  membantu melakukan pendaftaran tanah di Indonesia.
Akta otentik adalah bagian yang memiliki peran yang penting dan berkaitan erat dengan aspek  hukum  dalam  masyarakat.  Berkaitan  dengan  kegunaan  dari  akta  otentik,  bukti  tertulis seperti akta otentik telah semakin banyak dibutuhkan pada berbagai macam bidang di antaranya adalah bidang perbankan, sertifikat tanah, kegiatan sosial. Akta otentik merupakan salah satu bentuk  kepastian  hu . kum  dalam  hubungan  so . sial  maupun  ekonomi  pada  tingkat  nasional maupun interna . sional. Akta otentik yang memiliki kepastian hukum memiliki beberapa syarat dan juga fungsi. Syarat dari akta otentik yang harus dipenuhi di antaranya dalam bentuk yang sesuai dengan Undang-Undang, dilakukan pembuatan harus dilakukan oleh maupun di hadapa . n pejabat u . mum yang memiliki kewenangan terhadap tempat akta yang bersangkutan dibuat. Akta otentik sebagai kepastian hukum juga memiliki beberapa fungsi bagi pihak yang membuat, di antaranya sebagai bukti bahwa pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian, sebagai bukti  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  bahwa  apa  yang  telah  tertulis  dalam  perjanjian merupakan tujuan dan kainginan dari para pihak, dan  yang terakhir dapat digunakan sebagai tanda bukti kepada pihak lain atau pihak ketiga bahwa di tanggal yang ditentukan telah terjadi perjanjian antar para pihak yang bersangkutan dengan isi perjanjian sesuai dengan tujuan para pihak. (HS, 2016).
Kebutuhan  akan  akta  otentik  dan  tugas  PPAT  yang  vital  dalam  usaha  Negara  untuk melakukan  pengolahan  sumber  daya  negara  untuk  kesejahteraan  dan  kemakmuran  negara. Kemungkinan  akan  terjadinya  sengketa  ataupun  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tanah akan mungkin banyak terjadi, sehingga pemerintah perlu melakukan penegakan peraturan yang berkaitan  dengan  pengolahan  sumber  daya  berkaitan  dengan  pertanahan  dan  pengaturan kewajiban  dan  hak  yang  dimiliki  oleh  PPAT.  Sehingga  diharapkan  melalui  jurnal  ini  dapat
semakin  memahami  kewajiban  dan  hak  yang  dimiliki  oleh  pejabat  PPAT  serta  perlindungan hukum yang dimiliki PPAT dalam menjalankan profesinya (Wibawa, 2019).
1. Kerang . ka Te . ori
Teori  yang  digu . nakan  adalah  teori  perlind . ungan  hukum,  berkaitan  dengan  PPAT dalam menjalankan profesinya. Dengan kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan setiap individu dapat saling berintegrasi untuk meminimalisir terjadinya konflik.  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan  Perlindungan  berasal  dari  kata lindung yang memiliki makna mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan  memiliki  makna  konservasi,  pemeliharaan,  dan  penjagaan.  Perlindungan hukum  dalam  suatu  kesatuan  dapat  didefinisikan  sebagai  perlindungan  oleh  hukum  atau perlindungan dengan menggunakan perantara hukum. Dalam hukum, perlindungan hukum memiliki pengertian sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh seorang individu maupun  oleh  Lembaga  pemerintah  /  swasta  dalam  upaya  pengamanan,  penguasaan  dan pemenuhan  kesejahteraan  hidup  serta  menjunjung  hak  asaasi  sesuai  dengan  peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbicara mengenai Hak Asasi Manusia.
Penelitian  mengenai  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  dan  Kewajiban  PPAT” merupakan  penelitian  yang  asli  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Terdapat  penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan yang serupa dengan penelitian ini tetapi mempunyai substansi yang berbeda dengan penelitian kali ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh I Gust Bagus  Yoga  Perwira  dengan  judul  “Tanggung  Jawab  PPAT  Terhadap  Akta  Jual  Beli Tanah”(Prawira,  2016).  Pada  penelitian  ini  lebih  difokuskan  pada  tanggungjawab  PPAT terhadap ak . ta jual beli Tanah yang tida sesuai dengan prosedur pembu . atan akta PPAT.
Penelitian kedua dilakukan oleh peneliti Kadek Cahya Susila Wibawa dengan judul “Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif  Bestuurs  Bevoegdheid”  (Wibawa,  2019).  Penelitian  ini  menitik  beratkan  pada kewenangan dan tanggung jawab administratif yang dimiliki oleh pejabat PPAT berkaitan dengan akta yang memiliki caca . t yuridis dalam pe . rspektif Besruurs Bevoegdheid.
Penelitian  ketiga  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herlindo  Mahendra  Putra dengan  judul  “Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya” (Putra, 2018) dimana, pada penelitian ini fokus penelitian pada mengetahui pelaksanaan kewenagan PPAT dalam
meneliti status tanah dalam persiapan pembuatan akta j . ual beli sesuai dengan peraturan yang b . erlaku.
Dari  ketiga  jurnal  di  atas  memiliki  pembahasan  yang  sama  dengan  penelitian  ini  tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh penulis. Jurnal yang ditulis oleh penulis lebih memfokuskan pada perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pejabat ppat dalam menjalankan tugas pertanggung jawaban serta  hak  yang  dimilikinya.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  penelitian  ini  akan menguraikan  permasalahan  di  atas  maka  penulis  akan  me . mbahas  rumusan  permasalahan mengenai : Apakah kewajiban dan hak yang dimiliki PPAT dalam menjalankan profesinya? Dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PPAT.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis hukum berdasarkan  pengkajian  bahan  yang  berawal  dari  Peraturan  Perunda . ng-Unda . ngan  dan  bahan lit . elatur  terka . it  dengan  per . maslahan  yang  akan  dibahas.  Peneli . tian  hukum  norm . atif  adalah penelitian hukum yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistim norma (Mukti, 2013). Norm . a  adalah terkait asas-asas, serta kai . dah dari peraturan perun . dang-undangan, doktrin, perjanjian  dan  putusan  pengadilan  (Muhadjir,  1996).  Sumber  bahan  yang  digu . nakan  dalam penelitian  di  antaranya:  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  yang  menggantikan Peraturan Pemeri . ntah Nomor 37 Tahu . n 1998 Mengenai Pera . turan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Perat . uran  Pem . erintah  Nomor  24  Tahun  19 . 97  mengenai  Pendaftaran  Tan . ah,  Kitab  Undang- Un . dang Huk . um Perdata, serta kode etik PPAT.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertahanan  Nasional  Nom . or  1  Tahu . n  2006 mengenai Ketentuan Pelaksan . aan Peratur . an Pemerintah Pasal 2 Nomor 37 Tah . un 1998 yang mengatur  tent . ang  Peraturan  Pejabat  Pem . buat  Akta  Tanah  menya . takan  bahwa  PPAT memiliki  tugas  pokok  guna  melak . sanakan  Sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan membuat ak . ta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum ter . tentu terhadap ha katas tanah  maupun  Hak  Milik  Atas  Satua . n  Rumah  Susun  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh beb . erapa macam hal di antaranya jual beli, tukar menu . kar, hib . ah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama,  pemberian  Hak  Gu . na  Bangunan/  Hak  Pak . ai  atas  tanah,  Hak  Milik,  Hak Tanggungan, dan Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. PPAT memiliki peran yang  cukup  besar  berkaitan  dengan  pelayanan  masyarakat  dan  peningkatan  sumber pendapatan  negara  yang  membantu  pembangunan  negara.  PPAT  memiliki  kewenangan terbatas,  yaitu  menangani  permasalahan  pembuatan  akta  yang  berhubungan  erat  dengan tanah, dan memiliki lingkup kerja yang cukup terbatas. Peraturan Pemerintah Pasal 2 Angka 1  Nomor  37  Tahun  1988  menyatakan  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  terkait  pembuatan akta  tanah  sebagai  bukti  pendaftaran  tanah.  PPAT  wajib  bertindak  mandiri,  jujur,  netral  / tidak  berpihak,  serta  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  telah  dibuat  yang  dapat digunakan sebagai bukti dan memiliki kekuatan dan kepastian hukum (Febrina, 2019).
Hubungan  pejabat  dengan  pejabat  lainnya  bagaikan  dua  sisi  mata  uang,  disatusisi jabatan  bersifat  tetap  (lingkungan  pekerjaan  tetap)  dan  pada  sisi  yang  lain  bahwa  jabatan dapat  berjalan  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  sehingga  yang  menempati  atau melaksanakan  jabatan  adalah  yang  menjalankan  hak  dan  kewajiban  (Ngadino,  2019). Tanggungjawab  PPAT  dalam  menjalankan  profesi  tersebut  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua) macam kelompok yaitu tanggungjawab etik atau tanggung jawab yang berhubungan dengan etika  profesi,  serta  tanggungjawab  hukum.  Tangg . ungjawab  hukum  yang  dimaksud  adalah tanggungjawab  yang berdasarkan pada hukum  administrasi hukum perdata, hukum pidana maupun  hukum  (Triyono,  2019).  Dalam  menjalankan  kewajibannya  ada  kemungkinan terjadinya  suatu  kekeliruan  yang  bersifat  administratif  yang  biasa  disebut  dengan maladministrasi. Sehingga pada kondisi seperti ini pertanggungjawaban administratif dapat diajukan terhadap pejabat PPAT yang bersangkutan. PPAT wajib bersikap teliti dan hati-hati dalam  tugasnya  membuat  akta  otentik.  PPAT  wajib  memiliki  kemampuan  profesional berkaitan  dengan  teori  maupun  praktek.  Salah  satu  jenis  tolak  ukur  dari  adanya  suatu kelalaian  yang  mungkin  dilakukan  pejabat  PPAT  adalah  saat  salah  satu  pihak  mengalami kerugian maupun konsekuensi. Berdasarkan Peraturan . Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor . 1 Tahun 2016 berkaitan dengan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 _ Tahun 1998 tentang Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta - Tanah menyatakan bahwa penyimpangan  terhadap  syarat  baik  formiil  maupun  materil  yang  dijalankan  oleh  pejabat
PPAT termasuk dalam jenis pelanggaran  yang cukup berat. Berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi, seoarng Kepala Badan Pertahanan Nasional Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif yaitu pemberhentian secara tidak hormat.
Pertanggung jawaban secara administratif juga termasuk hal yang penting bagi PPAT. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Pasal  62  Nomor  24  tahun - 1997  berkaitan  tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa PPAT yang mengabaikan . ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh . Menteri atau Pejabat. yang ditunjuk dalam menjalankan tugasnya akan menerima tindakan administratif. Beberapa jenis tindakan administratif yang dapat terjadi di antaranya,  teguran . tertulis  hingga  pemberhentian  dari  jabatan  sebagai  PPAT  dan  diikuti penuntutan ganti rugi oleh pihak yang bersangkutan (Efendi, 1999).
Sehingga dalam menjalankan tanggung jawabnya perlu selalu menjunjung tinggi kode etik serta menghindari terjadinya pelanggaran. Sebagai sanksi administratif berkaitan dengan pelanggaran  terhadap  kode  etik  dikenakan  beberapa  macam  sanksi,  di  antaranya (Toedjasaputro,  1995):  Teguran;  Peringatan;  Pemberhentian  sementara . dari  keanggotaan PPAT;  Pemberhentian  /  Pemecatan . dari  keanggotaan  PPAT;  Pemberhentian  secara  tidak hormat . dari keanggotaan . PPAT; Sanksi Administratif . yaitu denda.
Dalam tugas kewajibannya sebagai pelayanan jasa untuk membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dan pembuatan akta otentik. Pejabat PPAT juga memiliki hak untuk  melakukan penolakan. Hal  ini berdasarkan bunyi  Pasal  39  yang menyatakan bahwa PPAT dapat menolak tidak akan membuat akta . dengan syarat yaitu:
a. Sertifikat  asli  /  Sertifikat  yang  diserahkan  melalui  Tanah . yang  bersangkutan  sudah terdaftar/Hak Milik  Atas Satuan Rumah Susun  yang tidak sesuai . dengan daftar . yang ada pada Kantor Pertahanan
b. Berkaitan dengan tanah yang belu . m terdaft . ar maka :
Surat Bukti atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan  menguasai  bidang  tanah  tersebut  belum  bersertipikat  dari  Kantor Pertana . han, atau untuk tanah yang terleta . k di daerah yang jauh dari ked . udukan Kantor Pertanahan,  dari  pemegang  hak  yang  bersangkutan  dengan  dikuatkan  oleh  Kepala Desa/Kelura . han; atau
c. Sala . h satu atau para pih . ak yang akan melaku . kan perbuatan hukum yang bers . angkutan atau  salah  satu  saksi  sebagaimana  dimaks . ud  dalam  Pasal  3 . 8  tidak  be . rhak  atau  tidak meme . nuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
d. Sa . lah satu pih . ak atau para pihak bert . indak atas dasar suatu surat kua . sa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbu . atan hukum p . emindahan hak; atau
e. Un . tuk perbua . tan hukum yang akan di . lakukan belum diperoleh izin P . ejabat atau insta . nsi yang  berwena . ng,  apabila  izi . n  tersebut  dipe . rlukan  menurut  peraturan  peru . ndang- undang . an yang berla . ku; atau
f. Ob . yek perbuatan huku . m yang bersangk . utan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
g. Tidak  dipenuhi  syarat  lain  atau  dilanggar  larang . an  yang  diten . tukan  dalam  peraturan perun . dang-unda . ngan yang bersang . kutan
2. Perlindu . ngan Huk . um terhadap Pej . abat Pem . buat Ak . ta Tanah
Hukum dibuat pada dasarnya adalah untuk kenyamanan, ketentraman, serta keselamatan dan  bentuk  perlindungan  baik  terhadap  setiap  warga  negara  dan  memberikan  aturan  baik batasan-batasan terhadap tindakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hukum sendiri dibuat harus  bedasarkan  nilai  moral,  nilai  Ketuhanan,  nilai  estetika,  sopan  santun  sehingga  tujuan terhadap  setiap  lapisan  masyarakat  dapat  tercapai  (Sjaifurrachman,  2011).  Sebagai  suatu negarahukum, sema aspek kehitupan dalam bermasyarakat dan berkebangsaan serta bernegara merupakan  dasar  dari  hukum  yang  dibuat  dan  sesuai  dengan  sistem  hukum  nasional  yang berlaku  di  Indonesia.  Hukum  juga  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  antisipasi  dalam kehidupan  masyarakat  dan  berdasarkan  pada  Und . ang-Unda . ng  Dasar  Nega . ra  R . epublik Indonesia  dan  Pancasila  sehingga  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh  kepastian  hukum keadilan dan kemanf . aatan.
Terkait terhadap perlindun . gan hukum kepada PPAT dalam menjalankan tugas profesi jabatan disinyalir adanya kekosongan hukum, hal ini menyebabkan penemuan hukum dengan penalaran digunakan guna menemukan hukum yang sebelumnya belum diatur. Terdapat dua macam  metode  penalaran  yang  digunakan  yaitu  metode  analogi  sehingga  peraturan perundang-undangan  yang  memiliki  ruang  lingkup  yang  sempit  diperluas  dengan  peristiwa yang  memiliki  kemiripan  yang  diatur  dalam  peratur . an  perundang-undangan  yang  berlaku dengan perlakuan yang sama serta metode kedua merupakan metode penafsiran dan penjelasan
dari und . ang-unda . ng yang dilator bela . kangi dari peristiwa kon . krit yang dihad . api, telah diatur dalam  peratu . ran  peru . ndang-undan . gan.  Berdasarkan  analisis  tidak  terdapat  pengaturan mengenai perlindun . gan hukum bagi PP . AT, pada peraturan yang terkait dengan PPAT tidak di . atur sehingga butuh ada da . sar hukum tentang pembahasan tersebut, PPAT memiliki peran penting  yang  cukup  besar  dalam  membantu  meringankan  pemerintah  dalam  bidang perta .. nahan,  sehingga  dalam  proses  penjalanan  profesinya  dengan  adanya  resiko  adanya sengketa  kasus  maka  seorang  pejabat  PPAT  perlu  diberikan  perlindungan  hukum  sebagai pejabat umum dalam posisinya menjalankan kewajiban profesinya.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  menjala . nkan  profesinya seorang  pejabat  PPAT  memiliki  kewajiban  berkaitan  dengan  pembuatan  akta  otentik  dan pendaftaran  ha  katas  tanah  berkaitan  dengan  usaha  membantu  Pemerintah  melakukan pemberdayaan  sumber  daya  negara  guna  menunjang  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat. PPAT  memiliki  fungsi  vital  terhadap  pemerintah,  namun  hingga  saat  ini  belum  ditemukan perlindungan  hukum  yang  jelas  berkaitan  dengan  pejabat  PPAT  berhubungan  dengan  hak perlindungan  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  profesinya,  sehingga  pemerintah perlu  lebih  memperhatikan  PPAT  sehingga  dalam  menjalankan  kinerjanya  dan  sengketa  yang terjadi pejabat PPAT dapat mendapatkan hak terhadap perlindungan hukum.

## DAFT
. AR PUSTA . KA
BUKU:
Al . i Achmad. (2004), Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). Jakarta: Prestasi Pustaka Efendi.  (1999). Pertanyaan  dan  Jawaban  Tentang  Hukum  Agraria .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Harsono, B. (2003). Huhum Agraria Di Indo . nesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah . Jakarta
HS, S. (2016). Hukum Kontrak-Teo . ri dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika. Muhadjir. (1996). Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rake Sarasin.
Mukti, F. (2013). Dualisme Penelit . ian Hukum Normatif & Empiris . Yogyakarta: pustaka pelajar. Ngadino. (2019). Ketentuan Umum Tata Cara Pem . buatan dan Pengisian Akta PPAT . Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang.
Putra, H. M. (2018). Wewenang Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam
Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Beserta  Akib . at  Hukumnya  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten Klaten). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2–15.
Sjaifurrachman.  (2011). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta .  Bandung: Mandar Maju.
Toedjasaputro. (1995). Etika Pr . ofrsi Notaris Dan Profesi Hukum . Semarang: Aneka Ilmu.

## ARTIKEL JURNAL:
Febrina.  (2019).  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Dalam  Pembuatan  Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peratu . ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT (Studi Kantor Notaris & PPAT Anita Mahdalena,SH). Petita , 1 (1), 123–156. Prawira, G. (2016). Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah. Jurnal IUS , 4 (1), 64. Triyono. (2019). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat A . kta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Implika . si Hukumnya Bagi Masyarakat Umum. Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 17 (2), 167–192.
Wibawa, K. C. S. (2019). Menakar Kewe . nangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid. Jurnal Credio , 1 (1), 40–51.

## PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancan . gan Undang-Undang Tentang Jabatan and Tanah, P.
A.  (2019) Naskah  Akademik  dan  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah . Badan Ke . ahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah,  P.  (1998) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  te . ntang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesi . a (2016) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Peme . rintah  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .