## PEMBERDAYAAN EKONOMI RUMAH TANGGA, PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI LITERASI KEUANGAN DI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA
Lasmiatun
Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim Email: lasmiatunmsi@gmail.com

## Abstract
Micro-enterprises are small-scale enterprises in the form of informal sectors such  as  retail  traders,  street  vendors,  small  farmers,  and  household enterprises.  The  financial  problems  in  with  the  characteristics  of  SMEs  are due to the low quality of human resources (HR), low labor productivity, low quality  of  produced  goods,  the  lack  of  capital  structure  and  the  access  to strengthen  the  capital  structure,  the  lack  of  innovation  and  the  adoption  of new  technologies,  and  also  lack  of  marketing  access  to  potential  markets. Financial  literacy  can  affect  small  micro  businesses  in  terms  of  business development  by  effective  financial  management,  so  the  SMEs  can  save  the profits.  The  hope  is  through  financial  literacy  both  in  Central  Java  and  DI Yogyakarta, the empowerment of SMEs can perform well so that the welfare and development of their business increase.
Keywords: HR, Manpower, Quality of Goods, Capital,  Innovation, Access, Financial Literacy, SME.

## Abstrak
Usaha mikro merupakan jenis usaha skala kecil yang berupa sector informal seperti  pedagang  eceran,  kaki  lima,  petani  kecil,  dan  usaha  rumah  tangga. Masalah keuangan dalam kehidupan yang berhubungan dengan karakteristik UKM  karena  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM),  rendahnya produktivitas  tenaga  kerja,  kualitas  barang  yang  dihasilkan  relatif  rendah, lemahnya  struktur  permodalan  dan  kurangnya  akses  untuk  menguatkan struktur  modal  tersebut,  kurangnya  inovasi  dan  adopsi  teknologi-teknologi baru,  kurangnya  akses  pemasaran  ke  pasar  yang  potensial.    Literasi keuangan  bisa  mempengaruhi  usaha  kecil  mikro  dalam  hal  pengembangan usahanya  dengan  pengelolaan  yang  efektif  justru  bisa  menyimpan  untuk ditabung. Harapannya melalui literasi keuangan baik di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta  kondisi pemberdayaan UKM bisa berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan dan perkembangan usaha mereka meningkat.
Kata Kunci: SDM, Tenaga Kerja, Kualitas Barang, Modal, Inovasi, Akses, Literasi Keuangan, UKM.

## PENDAHULUAN
Usaha mikro menurut keputusan menteri keuangan nomor 40/KMK 06/2003 adalah Usaha  yang memiliki omzet  lebih kecil atau sama dengan Rp 100 juta/tahun . sedangkan usaha  kecil  menurut  pasal  5  undang-undang  nomer  9  tahun  1995,  adalah  memiliki kekayaan bersih paling  banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan  , tempat
usaha,  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  1  miliar;  milik  warganegara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki  dikuasai  atau  berafiliasi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha menengah  atau  usaha  besar,  berbentuk  usaha  orang  perorangan  ,  badan  usaha  yang  tidak berbadan  hukum  atau  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  termasuk  koperasi,  untuk meningkatkan  daya  saing  UKM  dan  pemerintah  perlu  melakukan  beberapa  langkah pertama  menyusun  skala  perioritas  jenis  UKM  yang  potensial  untuk  dikembangkan disetiap  daerah.  misalnya  usaha  kerajinan,  holtikultura,  pengembangan  ikan  hias, pembuatan  mebel  dan  sebagainya,  kedua  memetakkan  pasar  masing-masing  jenis komoditas  atau  produk  yang  akan  dikembangkan.  Pemetaan  harus  komprehensif  baik harga  maupun  volume  mulai  pasar  lokal,  regional,  nasional,  hingga  internasional,  ketiga pemerintah  atau  pemda  lembaga  keuangan  (bank  atau  non  bank),  asosiasi  usaha  dan kelompok  lainnya  yang  peduli  terhadap  pengembangan  UKM  perlu  bekerja  sama mengembangkan UKM potensia. Kerja sama menyangkut peningkatan SDM (manejemen), teknologi,  permodalan,  hingga  pemasaran.  Pelibatan  asosiasi  usaha  diharapkan  mampu menjembatani dan mempererat kerjasama UKM dan usaha besar, sehingga diharapkan ada alih  pengetahuan  dan  alih  teknologi  dari  usaha  besar  ke  UKM.  keempat  advokasi  dan promosi. advokasi sangat diperlukan untuk melindungi UKM dari serbuan komoditas atau produk asing.
Seiringan dengan hal itu, UKM akan meningkat penjualannya sehingga pendapatan dan  labanya  juga  meningkat  dengan  kesiapan  menyusun  laporan  keuangan,dan mempertahankan  usahanya  namun  untuk  mendapatkan  akses  pembiayaan  dari  LKM,  ada beberapa resiko yang harus dihadapi oleh UKM. Pertama, adalah Ketidaksiapan menyusun laporan keuangan dan persyaratan lainnya yang bankable , yang sesuai dengan persyaratan yang diminta LKM. Kedua, Tingkat kemampuan UKM dalam mempertahankan efektivitas pembiayaan,  di  antaranya  mengenai cost  of  capital ,  yaitu  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan modal, seperti beban bunga, mengurus administrasi dan lain-lain yang terkait mendapatkan modal. Dari ketidak siapan dalam mengelola keuangan ini  “  Peranan  literasi  keuangan  pada  Usaha  Kecil  Mikro  dalam  Rumah  tangga    sangat dibutuhkan”  sebagai  solusi  agar  mampu  mengelola  dengan  baik  dan  kesejahteraan  usaha kecil mikro di Jawa Tengah dan  DI Jogjakarta bisa terwujud .
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  Literasi  Keuangan  di Indonesia dan Pengembangan Ekonomi
2. Sejauh Mana  Pemahaman dan Peran Literasi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan secara Efektif pada Rumah Tangga.
3. Sejauh Mana Pemahaman dan Peran  Literasi  Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan secara Efektif pada Usaha Mikro dan Kecil.
4. Bagaimana Stategi Meningkatkan Literasi Keuangan pada Rumah Tangga, Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Tengah dan di Yogyakarta.

## LANDASAN TEORI Literasi, UMKM dan LKM
Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (2013),  Literasi  diartikan  sebagai  kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi  penting dari program  literasi  keuangan adalah untuk  melakukan  edukasi  dibidang  keuangan  kepada  masyarakat  Indonesia  agar  dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri
Houston  (2010)  dalam  penelitian  Widyawati  menyatakan  bahwa  literasi  keuangan terjadi  ketika  individu  memiliki  sekumpulan  keahlian  dalam  kemampuan  yang  membuat orang  tersebut  mampu  memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan.
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang.  Kriteria  asset:  Maks.  50  Juta,  kriteria  Omzet:  Maks.  300  juta  rupiah.  Usaha Kecil adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan atau badan usaha  yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang.  Kriteria  asset:  50  juta  -  500  juta,  kriteria Omzet:  300  juta  -  2,5  Miliar  rupiah.  Usaha  Menengah adalah  usaha  ekonomi  produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah. UMKM  dapat  diklasifikasikan  menjadi  4  (empat)  kelompok  yaitu  :  Pertama Livelihood  Activities,  merupakan  UMKM  yang  digunakan  sebagai  kesempatan  kerja untuk  mencari  nafkah,  yang  lebih  umum  dikenal  sebagai  sektor  informal.  Contohnya adalah  pedagang  kaki  lima.  Kedua   Micro  Enterprise,  merupakan  UMKM  yang  memiliki sifat  pengrajin  tetapi  belum  memiliki  sifat  kewirausahaan.  Ketiga Small  Dynamic Enterprise,  merupakan  UMKM  yang  telah  memiliki  jiwa  kewirausahaan  dan  mampu menerima  pekerjaan  subkontrak  dan  ekspor.  Keempat   Fast  Moving  Enterprise, merupakam  UMKM  yang  telah  memiliki  jiwa  kewirausahaan  dan  akan  melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
Menurut  Jurnal  Buletin  Studi  Ekonomi  (Agustus  2013),  penelitian  mengenai lembaga  keuangan  mikro  yang  berkembang  selama  satu  dekade  tarakhir  ini  sebetulnya merupakan  hasil  perkembangan  dialektika  dari  berbagai  penelitian  kegiatan  mengenai lembaga  keuangan  mikro  konvensional  yang  sudah  berkembang  sekitar  satu  dekade sebelumnya. Memang lembaga keuangan mikro atau microfinance atau pembiayaan mikro itu  sendiri  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  sejak  dua  dasawarsa  terakhir terutama  setelah  keberhasilan  program  Grameen  Bank  yang  diperkenalkan  oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada tahun 1980, institusi  keuangan  dunia  mulai  menaruh  perhatian  yang  besar  kepada  pembiayaan  mikro dalam mengentaskan kemiskinan di samping juga memperoleh keuntungan.
Microfinance sesungguhnya  merupakan  pembiayaan  yang  bisa  mencakup  banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah microcredit atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah ke bawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan. Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan  cenderung  lebih  sederhana.  Meskipun  demikian,  besarnya  keyakinan  bahwa keuangan mikro merupakan salah satu strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan, maka banyak pihak berusaha membuka pelayanan microfinance . Apalagi pemerintah baik pusat  maupun  daerah,  menyalurkan  berbagai  program  dana  bergulir  kepada  kelompok masyarakat  atau mendirikan semacam  LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Demikian pula
lembaga donor dan LSM juga membentuk LKM dengan mereplikasi model Grameen Bank atau ASA dari Bangladesh.
Lembaga  keuangan  mikro  di  dunia  terus  mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat.  Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan Microcredit  Summit  Campaign tahun  2012, sebanyak 1.746 program pembiayaan mikro telah dilakukan dan mencapai sekitar 169 juta klien pada tahun 2010 untuk kawasan Asia-Pasific saja. Kawasan ini memang merupakan kawasan  yang  paling  banyak  menerima  program  pembiayaan  mikro,  di  samping  karena jumlah penduduknya yang banyak juga tingkat penduduk miskinnya  cukup tinggi. Tingkat jangkauan  program  yang  diberikan  Institusi  Keuangan  Mikro  atau Micro  Finance Institution (MFI) mencapai 68,8 persen, dengan kata lain dari sekitar 182,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut, 125,53 juta yang mendapat akses dalam program pembiayaan mikro (Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Agustus 2013).
Perkembangan menarik juga terjadi di Indonesia di mana dengan semakin maraknya perkembangan  lembaga  keuangan  mikro,  maka  bank-bank  umum  juga  mulai  terjun memberikan pelayanan kredit mikro. Demikian pesatnya perkembangan kegiatan keuangan mikro  ini  sehingga  meninggalkan  kemajuan  di  bidang  pengaturan  hukum  mengenai keberadaannya,  yang  pada  akhirnya  status  hukum  kebanyakan  LKM  menjadi  tidak  jelas dalam  kerangka  hukum  negara.  Dalam  hal  ini  LKM  dapat  dikelompokkan  menjadi:  1) LKM  formal,  terdiri  dari  unit  bank  dan  non  bank  (koperasi,  pegadaian);  2)  LKM nonformal, baik yang telah berbadan hukum (yayasan) maupun yang belum; 3) LKM yang dibentuk  melalui  program  pemerintah  4)  LKM  informal,  seperti  arisan,  rentenir,  dan sebagainya.
Menurut  Bintoro  (2003)  Lembaga  keuangan  bukan  bank  di  Indonesia  terdiri  dari lembaga formal dan informal. LKM bukan bank formal dapat berbentuk koperasi, LDKP, pegadaian  dan  BKK.  Sementara  itu  LKM  bukan  bank  informal  dapat  berbentuk  BMT, kelompok  arisan,  simpan  pinjam,  pelepas  uang  dan  lain-lain  termasuk  lembaga-lembaga yang didirikan atas dasar program pemerintah.
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaga  yang independen dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain.  OJK mengemban  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  terhadap  lembaga  jasa  keuangan. Lembaga-lembaga yang berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan  atau  multifinance,  dan  lembaga  jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor, lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan  pengelolaan  dana  masyarakat  yang  bersifat  wajib  (penyelenggaraan program  jaminan  sosial,  pensiun,  dan  kesejahteraan).  UU  No  21  Tahun  2011  juga mengatur  mengenai  pengorganisasian  dan  tata  laksana  kegiatan  pengaturan  serta pengawasan  terhadap  sektor  jasa  keuangan.  Meski  Otoritas  Jasa  Keuangan  bukanlah bagian  dari  pemerintah,  tapi  lembaga  ini  berkewajiban  menyampaikan  laporan  kepada Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Selain  itu,  OJK  memiliki keterkaitan lain yaitu dengan otoritas bidang fiskal dan moneter Bank Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode    yang    digunakan    dalam    penelitian  ini,    adalah    penggabungan  metode etnografi  dan  metode  partisipatif.  Metode    etnografi,  merupakan  salah  satu  metode kualitatif  yang  paling  direkomendasikan  dalam  melakukan  sebuah  penelitian  yang menggunakan  paradigma  konstruktivisme.  Studi  etnografi    sebagaimana    dikenal    dalam ilmu-ilmu  sosial  dikenal  juga  dalam    batas-batas  tertentu  sebagai  studi  kasus.  Dalam penelitian  yang menggunakan metode ini, dilakukan  pengkajian  yang mendalam terhadap
suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  disebut  sebagai  kasus  dengan  menggunakan  cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan  hasilnya  (Koyan,  2013).  Sebagai  hasilnya,  akan  diperoleh  pemahaman  yang mendalam  tentang  mengapa  dan  bagaimana  sesuatu  terjadi  dan  dapat  menjadi  dasar  bagi riset selanjutnya. Dalam hal ini, studi  kasus merupakan  salah satu strategi  yang  paling tepat    untuk  digunakan    menjawab  pertanyaan  penelitian  “mengapa”  (deskriptif)  dan “bagaimana” (eksplanasi) sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian ini.
Metode  etnografi  dengan  strategi  studi  kasus  ini  memungkinkan  peneliti  untuk menarik kesimpulan yang luas dari  hal  yang  kecil.  Penekanan  metode  ini  adalah  suatu interpretasi    dengan    fokus    etnografis    dalam    berbagai  kondisi  dan  peristiwa-peristiwa kecil  dan  waktu  riil.  Dalam  hubungan  itu,  seorang    peneliti    dituntut  untuk  berusaha menangkap  irama  dan  cara  berpikir  pola  kerja  sistem  berpikir  mereka.  Dalam  hal  ini peneliti ditarik untuk mengkaji banyak detail  dan menempatkan dirinya dalam pengertian “hadir di sana”,  baik  secara  intelektual  maupun  emosional.
Dalam  hal  ini,  penelitian  ini  mengangkat  studi  kasus  para  pedagang  dan  usaha mandiri kerudung, contoh Studi kasus ini diharapkan mampu merefleksikan tentang hal-hal yang  terkait  dengan  pemberdayaan  ekonomi  rumah  tangga,  pengusaha  mikro  dan  kecil melalui literasi keuangan di Jawa Tengah dan DI Jogjakarta
Sementara  itu,  metode  partisipatif  menggunakan  analisis  komperehesif,  kontekstual dan multi level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis atau partisipan dalam  proses    tranformasi    sosial.  Satu  hal  mendasar    dari  metodologi  partisipatif  adalah upaya kritisnya untuk  tidak menempatkan pihak yang diteliti sebagai  obyek (seperti  yang terjadi dalam metodologi positivistik), namun  memposisikan mereka sebagai  subjek  yang secara  bersama-sama  dengan  peneliti  menciptakan  pengetahuan  melalui    proses  refleksi diri.    Masyarakat  harus  mampu  melihat  masalah  mereka  sendiri  sebagai    orang  yang terlibat sehingga dari segi ontologis dan historis menjadi  lebih manusiawi.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Pengumpulan    data    primer    dalam    penelitian    ini    dilakukan    dengan    teknik pengamatan    berperan    serta  ( participant-observation ),  Focus    Group    Discussion  (FGD) dan wawancara mendalam secara langsung pada tineliti.
1) Wawancara
Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara wawancara mendalam yang secara garis besar dilakukan pada usaha mandiri di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 2) Focused Group Discussion
FGD  tidak  dilakukan  dengan  teknik  yang  ketat,  namun  disesuaikan  dengan  situasi dan kondisi dilapangan, dengan  sejumlah informan secara simultan, yaitu antara pemilik, pengelola, dan nasabah.
3) Kuesioner
Kuesioner  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  melakukan  wawancara  secara tertulis.  Penggunaan  metode  ini  memiliki  keuntungan  dibandingkan  dengan  metode wawancara  lisan,  namun  juga  memiliki  kekurangan.  Metode  kuesioner  memiliki keuntungan  dalam  hal  ketiadaan  penggunaan  alat  bantu    lain  seperti  kertas  untuk melakukan pencatatan, pena maupun alat perekam sehingga lebih praktis. Kelemahan dari metode  ini  adalah  bahwa  peneliti  tidak  dapat  melakukan  eksplorasi  lebih  mendalam terhadap objek yang akan diteliti.

## Lokasi Penelitian
Sasaran  utama penelitian ini pedagang dan usaha mandiri yang meminjam di LKM di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

## PEMBAHASAN Peranan OJK dalam Literasi Keuangan di Indonesia  dan Pengembangan Ekonomi
Otoritas  Jasa  Keuangan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan sector  jasa  keuangan  dan  perlu  pengawasan,  karena  sering  sekali  terjadi  kasus penyimpangan,  pengawasan  juga  dilakukan  untuk  sarana  pencegahan  terjadinya penyimpangan  atas  aktivitas  sebelum  dilaksanakan  kegiatan.  Oleh  karena  itu  OJK menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan, sedangkan peranan dari OJK pertama mewujudkan  terselenggarannya  seluruh  kegiatan  didalam  sektor    jasa  keuangan  lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil.  Ketiga  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat.  OJK  memiliki  arti  yang  sangat  penting  tidak  hanya  bagi  masyarakat  umum dan pemerintah saja akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan  adannya  OJK  akan  memberikan  perlindungan  dan  rasa  aman  atas  investasi  atau transaksi  yang  dijalankannya  lewat  lembaga  jasa  keuangan  .  Bagi  pemerintah  akan memberikan  keuntungan  rasa  aman  bagi  masyarakatnya  dan  perolehan  pendapatan  dari perusahaan  berupa  pajak  atau  penyediaan  barang  dan  jasa  yang  berkualitas  baik. Sedangkan  bagi  dunia  usaha  dengan  adanya  OJK  maka  pengelolaan  semakin  baik  dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

## Pemahaman  dan  Peran  Literasi  Keuangan  dalam  Pengelolaan  Keuangan  secara Efektif pada Rumah Tangga
Peningkatan  literasi  keuangan  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  kepada kestabilan  sistem  keuangan  dan  mengurangi  kerentanan  dalam  sistem  keuangan  dan Kemudahan  memperoleh  modal  akan  berdampak  positif  pada  pertumbuhan  usaha-usaha keluarga  miskin  yang  mandiri.  Hal  ini  akan  diikuti  dengan  peningkatan  pendapatan sehingga taraf kehidupannya sebagai rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin  (RTM), atau rumah tangga hampir miskin  (RTHM)  akan meningkat.   Pemenuhan modal usaha bagi keluarga Rumah tangga miskin lebih mendesak dan sangat dibutuhkan. Pinjaman  dalam  bentuk  kredit  kecil  dan  mikro  merupakan  upaya  yang  tepat  dalam menangani dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini mengingat bahwa kunci pemberdayaan keluarga miskin adalah menjadikannya sebagai wirausaha  yang tangguh. Oleh karena itu, program  subsidi  keuangan  dengan  jenis  pinjaman  mikro  terutama  untuk  masyarakat berkategori miskin  tetapi  memiliki  kegiatan  ekonomi ( economically active working  poor ) dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ( lower income ) adalah inisiatif  sekaligus stimulus  hadirnya  pelaku  ekonomi  yang  mandiri.  Melalui  kredit  usaha  kecil  dan  mikro, diharapkan  akan  lahir  dan  berkembang  pengusaha-pengusaha  kecil  di  berbagai  lapisan masyarakat. Ini berarti sesuai dengan perspektif keadialn John Rawls bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk dapat mengakses sumber ekonomi sehingga keadilan di dalam masyarakat bisa dicapai.
LKM  sebagai  lembaga  keuangan  alternatif  dapat  memainkan  peran  dan  fungsi strategis  tidak  saja  pada  permodalan  bagi  usaha  keluarga  miskin,  tetapi  lebih  jauh  pada peningkatan  taraf  kehidupannya,  searah  dengan  program  pengentasan  kemiskinan  yang dilakukan  secara  simultan  dan  berkelanjutan.  Hal  yang  menguatkan  peran  strategis  LKM adalah    potensi    lembaga  keuangan  mikro  sebagai  kelembagaan  sosial  telah  mengakar bersama  tradisi  perekonomian  yang  ada  pada  masyarakat.  Harapannya,  LKM  tampil mengambil  peran  aktif  untuk  mendinamisasikan  tumbuh  berkembangnya  perekonomian rakyat ( grassroots ), terutama yang dilakukan oleh masyarakat miskin.
LKM dapat melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu melakukan motivasi kepada keluarga miskin dalam kebiasaan menabung dan berusaha bersama dalam kelompok. LKM dapat mengarahkan keluarga miskin membentuk kelompok yang berbasis modal tabungan, selanjutnya  membentuk  koperasi  sebagai  usaha  bersama  atau  menjadi  anggotannya.  Pada sisi  lain,  LKM  dengan  jaringan  yang  ada  membangun  kesadaran  penerapan  sistem keuangan tanggung rentang, sehingga seluruh dinamika yang ada dalam kelompok menjadi tanggung  jawab  bersama  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  atau masyarakat.
UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan bahwa sektor keuangan  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  sektor  yang  memiliki  peran  penting  dalam mendorong  peningkatan  perekonomian  nasional  dan  masyarakat.  Perkembangan  dan kemajuan  pada  sektor  keuangan,  baik  bank  maupun  lembaga  keuangan  mikro  perlu dipertahankan.  Aspek  kelembagaan,  organisasi,  regulasi  (kebijakan)  dan  sumber  daya manusia  (SDM)  perlu  adanya  peningkatan  dan  perbaikan,  khususnya  pada  lembaga keuangan mikro.

## Pemahaman  dan  Peran  Literasi  Keuangan  dalam  Pengelolaan  Keuangan  secara Efektif pada Usaha Mikro dan Kecil
Pemahaman  literasi  keuangan  berkorelasi  positif  dengan  tingkat  pendapatan. Sebagian  besar  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  memiliki  tingkat  literasi  keuangan rendah.  Di  sisi  lain,  sebagian  besar  rumah  tangga  berpenghasilan  tinggi  memiliki  tingkat literasi keuangan dasar yang relatif tinggi.
Contoh Peran Literasi Keuangan dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara ke Bu Ana  ( Pengusaha kerudung)  Ia menyatakan:
“Setelah saya mengetahui manfaat literasi ini, keuangan keluarga lebih terstruktur dengan baik Bu, karena  sudah banyak pelangan  meskipun tempat  usaha ini masih kontrak….. Awalnya saya  membuka usaha  mendapatkan pinjaman dari koperasi BMT Rizki Prima Sebesar Rp. 10.000.000 untuk usaha kerudung ini Bu, hasil tiap minggu  selain  saya  gunakan  untuk  membayar  karyawan  juga  saya  sisakan pendapatan usaha saya untuk mengangsur, bahkan saat ini kehidupan rumah tangga saya  berkecukupan  untuk  pembayaran  sekolah  dan  terpenuhi  kebutuhan  sehari hari.” 1
Sementara  itu,  Suparno  Efendi  juga  memiliki  pengalaman  dan  kesan  yang  sangat menarik  mengenai  keberadaan  LKM  dan  literasi  keuangan  sangat  membantu pengembangan usahanya. Ia menyatakan:
Gambar 2:  Suparno Efendi Usaha Empek-Empek
1 Wawancara dengan  Bu Ana, 24 September  2016
”Usaha empek-empek saya memang ada kemajuannya bu, sembilan bulan yang lalu saya pinjam di KSU Cari Makmur sebesar Rp. 7.000.000 dengan jasanya sebesar 2 persen,  dengan  bantuan  ini  saya  pergunakan  untuk  membeli  gerobak  supaya bertambah.....alhamdulilah  sekarang  sudah  ada  6  gerobak,  dengan  4  pekerja. Pengelolaan keuangan yang saya terapkan selama ini dengan menabung tiap hari di KSU Cari Makmur agar tidak memikirkan angsuran perbulannya, bagaimana usaha empek-empek saya  tidak merugi dengan menjaga kualitas rasa”. 2
Berbagai  jenis  usaha  yang  dibiayai  LKM  Syariah  dan  Konvensional  menunjukkan bahwa sebagian besar ditujukan pada sektor usaha mandiri dan perdagangan. Seperti telah diketahui  bersama,  usaha  kecil,  mikro  dan  menengah  (UMKM)  memegang  peranan  yang sangat  penting,  dalam  mengentaskan  kemiskinan  di  Jawa  Tengah  dan  DI  Yogyakarta. Peran UKM ini tidak bisa dipisahkan dari literasi keuangan. Sejauh ini adanya pemahaman para  pengusaha  kecil  karena  mereka  tidak  mau  pailit.  Dan    interrelasi  yang  sangat  kuat antara LKM Syariah atau Konvensional dengan peminjam (anggota).

## Strategi  Meningkatkan  Literasi  Keuangan  pada  Rumah  Tangga,  Pengusaha  Mikro dan Kecil di Jawa Tengah dan di Yogyakarta
Hubungan  antara    OJK,  LKM  dan  UKM  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  saling memerlukan,  memperkuat,  dan  menguntungkan.  Prinsip  saling  memerlukan  antara  LKM dan UKM merupakan serangkaian dari proses saling mengenal calon mitranya, mengenali keunggulan  dan  kelemahan  usahanya.  Pemahaman  terhadap  keunggulannya  yang  akan berdampak  pada  efisiensi,  turunnya  biaya  produksi  dan  sebagainya.  Penerapan  dalam kemitraan  perusahaan  besar  dapat  menghemat  tenaga  dalam  mencapai  target  tertentu dengan  menggunakan  tenaga  kerja  yang  dimiliki  oleh  UKM.  Sebaliknya,  industri  lebih kecil  umumnya  relatif  lebih  lemah  dalam  hal  kemampuan  teknologi,  kemudian  didukung permodalan yang dimiliki LKM. Dengan demikian, sebenarnya ada saling ketergantungan antara pihak-pihak yang bermitra.
Prinsip  saling  memperkuat  dalam  kemitraan  usaha,  sebelum  kedua  belah  pihak memulai untuk bekerjasama, dibutuhkan karena pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini, selain diwujudkan dalam bentuk  nilai  ekonomi  seperti  peningkatan  modal  dan  keuntungan  dan  perluasan  pangsa pasar,  juga  nilai  tambah  yang  non  ekonomi  seperti  peningkatan  kemampuan  manejemen, penguasaan  teknologi  dan  kepuasan  tertentu.  Keinginan  ini  merupakan  konsekuensi  logis dan  alamiah  dari  adanya  kemitraan.  Keinginan  yang  didasari  hal-hal  tersebut  akan memperkuat  keunggulan-keunggulan  yang  dimilikinya  sehingga  dengan  bermitra  LKM dan  UKM    terjadi  suatu  sinergi  antara  pelaku  yang  bermitra.  Sinergi  tersebut  akan menyebabkan nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian, terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra. Prinsip  kemitraan,  selain  saling  memperkuat,  juga  mengandung  makna  sebagai tanggung  jawab  moral.  Hal  ini  dikarenakan  LKM  mampu  membimbing  agar  pengusaha kecil mampu mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh dalam  meraih  keuntungan  untuk  kesejahteraan  bersama.  Hal  ini  harus  disadari  oleh masing-masing  pihak  yang  bermitra  bahwa  mereka  memiliki  perbedaan  dan  menyadari keterbatasan  masing-masing.  Baik  yang  berkaitan  dengan  manajemen,  penguasaan  ilmu, maupun SDM. Oleh karena itu,  masing-masing  pihak harus mampu untuk  saling mengisi serta  melengkapi  kekurangan-kekurangan  yang  ada.  Hal  yang  penting  diketahui,  karena masyarakat  kecil  yang  dapat  dikategorikan  wong  cilik,  berperan  ganda  sebagai  pemilik
2 Wawancara dengan Bp Suparno tanggal 21 Agustus 2016
usaha di satu sisi dan menjadi tenaga kerja pada sisi lain. Mereka mempekerjakan tenaga buruh murah, kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dan jam kerja yang tidak teratur.  Aktor  usaha  ekonomi  kecil  tidak  memiliki  piramida  manajemen  yang  jelas, melainkan  hanya  mengandalkan  relasi  kekerabatan.  Mereka  memiliki  keterbatasan  SDM. Keterbatasan ini menjadi kendala penting bagi usaha ekonomi mikro kecil, terutama dalam berbagai  aspek entrepreneurship ,  manajemen,  teknik  produksi,  pengembangan  produk, quality  control ,  organisasi  bisnis,  akunting,  data  processing,  teknik  pemasaran,  dan penelitian  pasar.    Jadi  upaya  strategi  meningkatkan  literasi  keuangan  pada  rumah  tangga, pengusaha  mikro  dan  kecil  di  Jawa  Tengah  dan  DI  Yogyakarta  dengan peningkatan kualitas  dan  pengembangan  SDM  bagi  aktor  usaha  kecil  memerlukan  perhatian  yang sungguh-sungguh  guna  meningkatkan  kinerja  ekonominya.  Kinerja  ini  dapat  meningkat jika  aktor  usaha  memiliki  keterampilan  dan  kualitas  keterampilan  dan  sumber  daya manusia  yang  memadai.  Peningkatan  kualitas  keterampilan  dan  sumber  daya  manusia  ini dapat  dilakukan  secara  simultan  dengan  penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif  dengan penekanan pada pembudayaan jiwa kewirausahaan melalui pendekatan learning by doing dan pemahaman tentang pengelolan keuangan yang baik.

## PENUTUP
Pengelolan  literasi  keuangan  dan  kemudahan  memperoleh  modal  akan  berdampak positif  pada  pertumbuhan  usaha-usaha  keluarga  miskin.  Namun,  ada  beberapa permasalahan  yang berhubungan dengan karakteristik UKM. Pertama, rendahnya kualitas sumber  daya  manusia.  Kedua,  rendahnya  produktivitas  tenaga  kerja.  Ketiga,  kualitas barang  yang  dihasilkan  relatif  rendah.  Keempat,  Lemahnya  struktur  permodalan  dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut karena masalah keuangan akan mempengaruhi UKM terutama dalam hal bagaimana mereka harus mencapai yang mereka butuhkan,  mengembangkan  usahanya.  Kelima,  kurangnya  inovasi  dan  adopsi  berbagai teknologi  baru.  Keenam,  kurangnya  akses  pemasaran  kepasar  yang  potensial.  Jika  UKM memperoleh  akses  pembiayaan,  maka  akan  mampu  memenuhi  kebutuhan  modalnya sehingga  dapat  memiliki  usahanya.  Namun  ada  beberapa  resiko  yang  harus  dihadapi. Pertama,  adalah  ketidaksiapannya  menyusun  laporan  keuangan  dan  persyaratan  lainnya yang bankable ,  yang  sesuai  dengan  persyaratan  yang  diminta  LKM.  Kedua,  tingkat kemampuan UKM dalam mempertahankan efektivitas pembiayaan, di antaranya mengenai cost of capital . Ketiga, program pendampingan yang perlu dilakukan. Selain modal, literasi keuagan yang baik bagi usaha ekonomi mikro kecil di jawa tengah dan DI Jogjakarta ini, yang tidak bisa kita hindahkan, dari aspek entrepreneurship , manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, quality control , organisasi bisnis, akunting, data processing, teknik pemasaran,  dan  penelitian  pasar.  Peningkatan  kualitas  keterampilan  dan  sumber  daya manusia  ini  dapat  dilakukan  secara  simultan  dengan  penciptaan  pengelolaan  keuangan yang bijak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah  H.  2012.  “ Laporan  Perkembangan  Perbankan  Syariah  2011” .  Jakarta  : Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
Asisten  Deputi  Dukungan  Kebijakan  Dalam  Negeri  Kedeputian  Bidang  Dukungan Kebijakan.  2013.  “ Kajian  Kebijakan:  Penguatan  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan” . Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara. Bank Indonesia. 2012. “ Outlook Perbankan Syariah 2013” . Jakarta. Bintoro  B.  2003.  “ Peranan  Lembaga  Keuangan  Mikro  dalam  Penanggulangan Kemiskinan  dalam  Kemiskinan  dan  Keuangan  Mikro”.  Disampaikan  dalam  Temu
Nasional dan Bazaar Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia pada tanggal 23-25 Juli 2002 di Gedung Bidakara . Jakarta: Gema PKM. Deputi  Bidang  Pengkajian  UKM  dan  Koperasi.  2007.  “ Executive  Summary  Hasil  Kajian Deputi Bidang Pengkajian UKM dan Koperasi 2007”. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jakarta.
Direktorat  Penanggulangan  Kemiskinan,  2010.  “ Perkembangan  Keuangan  Mikro  untuk Pengentasan  Kemiskinan” .  Jakarta:  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas).
El-Zoghbi M & Tarazi M. 2013. “ Trends in Sharia-Compliant Financial Inclusion”, Focus Note 84. Washington, D.C.: CGAP.
Frederik WAPG. 2012. “Analisis Yuridis terhadap Peranan Bank Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19 (4) : 548-565. Huston, S.J.2010. Measuring Financial Literacy. Journal Of Consumer Affairs Volume 44 Issue 2.
James K. 2003. “Which is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories” , Jurnal Of Economic Literature Vo. XLI.
Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) online . “ kbbi.web.id” . 27 April 2013.
Kementerian  Perkoperasian  &  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah.  2010.  “ Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun  2010-2014.  No:  01/Per/M.  KUKMII/2010.” Jakarta. www.depkop.go.id. 26 April 2013.
Koyan.IW.2013.“ Metode  penelitian  kualitatif  .  http://  pasca.  undiksha.ac.id  elearning/ staff/ dsnmateri/6/1-14.pdf” 25 April 2013. OJK, 2013. “ Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia” . Jakarta.
Rahmat PS. 2009. “ Penelitian Kualitatif”. Equilibrium 5 (9):1-8.
Venardos AM. 2005. Islamic Banking  & Finance in South-East  Asia: Its Development  & Future. Yoh Tuck Link Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Winarno B. 2011. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta : CAPS.

## Sumber Hukum Negara
Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UMKM  RI  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS).
UU. RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. UU No. 21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU N0. 20 Tahun 2008 tentang UMKM