## Wajah Hukum

## Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia
Mhd. Ansori*, Saldi Isra, Dian Bakti Setiawan, Khairul Fahmi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas *Correspondence: aanjambi123@gmail.com
Abstrak .  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  yang  merupakan  lembaga  negara yang  paling  banyak  mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  terhadap  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  mewujudkan good  governance agar  dapat  mencapai tujuannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga  dapat  menjadi  mekanisme check  &  balance yang  efektif,  melakukan  optimalisasi  pengawasan  agar dapat  memberikan  pengaruh  yang  positif  sesuai  dengan  yang  diharapkan  pada  pengelolaan  pemerintahan daerah,  melakukan  penyusunan  agenda  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Perumusan  standar, sistem,  dan  prosedur  baku  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  serta  melibatkan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengawasan.  Sebab  itu  disarankan  perlunya  keikutsertaan  masyarakat  dalam melakukan  pengawasan  sehingga  dalam  penerapan  kebijakan  pemerintah  daerah  dapat  berjalan  dengan  baik serta perlu disusun pedoman pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat berjalan lebih terarah.
Kata kunci : Fungsi pengawasan, DPRD, Pemerintahan Daerah
Abstract. The  Regional  People's  Representative  Council  which  is  the  state  institution  that  has  undergone  the most changes. This research aims to determine and analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Government in Indonesia. This type of research is normative juridical. The results of the research are the supervisory function carried out by the  Regional  People's  Representative  Council  towards  the  Regional  Government  in  order  to  realize  good governance  so  that  it  can  achieve  its  goals.  The  Regional  Representative  Council  must  be  able  to  correctly interpret  the  function  and  objectives  of  supervision,  so  that  it  can  become  an  effective  check  &  balance mechanism,  optimize  supervision  so  that  it  can  have  a  positive  influence  as  expected  on  the  management  of regional  government,  prepare  the  supervisory  agenda  for  the  Representative  Council  Regional  People, Formulating  standards,  systems  and  standard  procedures  for  supervision  of  the  Regional  People's Representative  Council,  as  well  as  involving  community  participation  in  the  supervision  process.  For  this reason, it is recommended that there is a need for community participation in carrying out supervision so that the  implementation  of  regional  government  policies  can  run  well  and  it  is  necessary  to  develop  supervision guidelines  by  the  Regional  People's  Representative  Council  so  that  the  supervision  function  can  run  more focused.

## Keywords: Supervisory function, DPRD, Regional Government

## PENDAHULUAN
Naskah  ini  berawal  dari  pemahaman  secara  sederhana  tentang  sistem  pemerintahan  “sebagai konsep,  desentralisasi  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  negara demokrasi sejak lama” 1 , sehubungan dengan demokrasi Hatta menulis “dan kedua-duanya, demokrasi politik  dan  demokrasi  ekonomi  menjadi  syarat  bagi  suatu  masyarakat  yang  berdasar  keadilan  dan kebenaran,  yang  menyempurnakan  cita-cita  bahwa  tiap-tiap  rakyat  berhak  menentukan  nasibnya sendiri, sebab itu demokrasi yang sebenarnya memakai sifat desentralisasi: memberi otonomi kepada golongan-golongan di bawah, dalam politik dan ekonomi”. 2
1 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah , (Bandung : Nusa Media, 2017), hlm 60.
2 Dian  Bakti  Setiawan, Pemberhentian  Kepala  Daerah  Mekanisme  Pemberhentiannya  menurut  Sistem Pemerintahan di Indonesia , (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm 46.
Demokrasi menempatkan manusia  sebagai  pemilik  kedaulatan  yang  kemudian dikenal  dengan prinsip  kedaulatan  rakyat. 3 Dalam  negara  demokrasi  partisipasi  masyarakat  diwakilkan  dengan keberadaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  atau lembaga legislatif, karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang- undang ataupun  Peraturan Kabupaten/Kota  yang  akan  diberlakukan  bagi rakyat. 4 Wakil rakyat  yang menyelenggarakan  kedaulatan rakyat  pada lembaga  legislatif  di  Indonesia terbagi  ke  daerah melalui konsep  Otonomi  yang  merupakan  konsep  teori a  real  division  of  power yang  membagi  kekuasaan secara vertikal, menyebabkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 5
Pelaksanaan  tugas  pemerintahan  di  tingkat  lokal  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  DPRD,  yang  merupakan  badan perwakilan  rakyat  di  tingkat  lokal,  berperan  sebagai  wadah  penting  dalam  pelaksanaan  demokrasi. Sebagai  lembaga  legislatif  setara  dengan  Pemerintah  Daerah,  DPRD  berfungsi  sebagai  mitra  dalam proses  pembuatan  kebijakan.  Alat-alat  pendukung  DPRD  terdiri  dari  pimpinan,  komisi-komisi,  dan panitia-panitia yang bertugas menjalankan fungsi legislasi secara efektif. 6
Menurut teori, peran dan wewenang legislatif badan legislatif daerah adalah untuk menetapkan kebijakan dan merumuskan peraturan-peraturan daerah, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk dalam kewenangan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap badan eksekutif (pemerintah daerah) melalui hak-hak yang dimiliki DPRD. 7 Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam  melakukan  transformasi  sosial  dan  demokrasi,  sebagai  perwujudan  masyarakat  daerah  yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good  local  governance sebagai  bagian  dari  pembangunan  yang  berkesinambungan  di daerah. 8
DPRD  yang  merupakan  lembaga  legislatif,  termasuk  lembaga  negara  yang  paling  banyak mengalami perubahan, perubahan tidak hanya menyangkut kewenangan tetapi adanya penataan ulang dari sistem unikameral dengan supremasi MPR menuju sistem bikameral. 9
Perubahan terkait DPRD sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945 disampaikan oleh Saldi Isra pada kata pengantar buku Dian Bakti Setiawan, disampaikan dalam UU No.5 Tahun 1974 pertanggungjawaban kepala daerah sangat dominan ditentukan oleh pola hubungan pusat  yang  sentralistis,  kemudian  terjadi  pergantian  menjadi  UU  No.22  Tahun  1999  membawa perubahan  mendasar  terhadap  pertanggungjawaban  Kepala  Daerah,  pemisahan  secara  tegas  posisi legislatif  daerah  (DPRD)  dengan  eksekutif  daerah  (Kepala  Daerah)  diikuti  dengan  pemberian wewenang kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah sehingga Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD hal ini memberi kesempatan kepada DPRD memberhentikan Kepala Daerah sebelum masa tugas, tidaklah mengherankan perubahan itu memunculkan dua kutub kekuasaan. 10
Perubahan  lembaga  legislatif  pada  masa  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  menurut Siswanto  Sunarno membuat  “kedudukan  dan  peranan  badan legislatif  daerah menjadi  strategis, dan menjadi  lebih  besar  terutama  dalam  melaksanakan  fungsinya  mengontrol  terhadap  tindakan
3 Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2 , (2020), hlm 357.
4 Mustari, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan  Bupati  Tentang  Minuman  Keras  di  Kabupaten  Wajo, Jurnal  Ilmu  Hukum,  LLDIKTI  Wilayah  IX, Volume 9, Nomor 2 (2019), hlm 73. 5 I Gusti Bagus Suryawan, Undang-Undang sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat, Hasanuddin Law Review, Vol.1, No.1, (2015) , hlm 19
6 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm 14.
7 B.N.Marbun, Perwakilan Politik Lokal dan Eksistensi DPRD dalam Konteks Otonomi Daerah” dalam Pasang Surut Otonomi Daerah, (Jakarta : Editor Anhar Gonggong, Institute for Local Development , 2005), hlm 410.
8 Sunarno  Danusastro,  Penyusunan  Program  Legislasi  Daerah  yang  Partisipatif, Jurnal  Konstitusi, Volume 9, Nomor 4 , (2001), hlm 650.
9 Saldi  Isra  ,  Amandemen  Lembaga  Legislatif  dan  Eksekutif  :  Prospek  dan  Tantangan, UNISIA No.49/XXVI/III , (2003), hlm 223.
10 Dian Bakti Setiawan, Op.cit. , hlm vi.
eksekutif” 11 , pada “periode ini fungsi pengawasan lebih menonjol dibanding fungsi lainnya”. 12 Lebih lanjut  Indria  Samego  mensinyalir  bahwa  dengan  posisi  menguatnya  fungsi  DPRD,  DPRD  dengan relatif mudah melakukan pemerasan terhadap pihak eksekutif. 13
Pada  Undang-Undang  penggantinya  (Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  maupun  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah),  kedudukan  DPRD  dikembalikan  sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah,  berada  dalam  satu  kotak  dengan  kepala  daerah  tetapi  berbeda  fungsi.  Pengembalian kedudukan  seperti  ini  oleh  sementara  kalangan  dianggap  sebagai  pelemahan  fungsi  DPRD  yang berkorelasi dengan penurunan kualitas demokrasi di daerah. 14
Fungsi  dan  peran  DPRD  sebagai  institusi  demokrasi  di  daerah  bergantung  pada  peraturan perundang-undangan  yang  mengaturnya. 15 DPRD  diformat  sedemikian  rupa  sebagai  penyelenggara pemerintahan  daerah  sehingga  power  DPRD  sebagai  institusi  perwakilan  rakyat  yang memperjuangkan  segala  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat  untuk  diakomodasi  dalam  kebijakan- kebijakan pemerintah menjadi sedikit mengalami penurunan. 16
Terkait fungsi pengawasan itu sendiri Supardi menyampaikan, agar fungsi pengawasan DPRD lebih optimal dalam LKPJ, perlu perbaikan terhadap beberapa hal. Pertama, metode pembahasan lebih berkualitas, kemudian rekomendasi hendaknya lebih bernas dan yang lebih penting adalah menaikkan posisi DPRD dalam pembahasan LKPJ. 17
Selain itu di Jambi telah terjadi gratifikasi dan suap yang dilakukan oleh Kepala Daerah, yaitu Gubernur  Jambi  periode  2016  s.d.  2021  nonaktif,  Zumi  Zola  Zulkifli  menerima  divonis  6  tahun penjara ditambah denda Rp.500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  Jakarta,  dalam  putusannya,  zumi  dinilai  terbukti  menerima  gratifikasi  dan  memberi suap  kepada  anggota  DPRD  Provinsi  Jambi  periode  2014-2019  terkait  pengesahan  APBD  Tahun anggaran 2017 dan 2018. 18
Kemudian di Kota Palembang “fungsi pengawasan tersebut belum dimaksimalkan oleh DPRD Kota Palembang dalam mengawasi kebijakan Pemerintah”. 19
Disampaikan pula oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetio  Edi Marsudi ketika  menerima  kunjungan  kerja  (Kunker)  jajaran dari  DPRD  Provinsi  Jambi “Sudah menjadi kewajiban kita melakukan fungsi pengawasan dan harus diperkuat. Saya harap juga teman-teman DPRD Provinsi Jambi khususnya dan di daerah umumnya juga punya aksi dan semangat yang  sama,  agar  efektif  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan,  ia  menyarankan  agar  DPRD  Jambi melakukan  hal  yang  sama  dengan  DPRD  DKI,  yakni  menandatangani  berita  acara  setelah pembahasan rampung“ ujarnya. 20
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

## METODE
11 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2006), hlm 67.
12 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm 168.
13 Indria Samego, Masalah Good Governance Di Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Jurnal Demokrasi & HAM, Vol 2, No.2 , (2002), hlm 63.
14 Sadu Wasistiono, Op.cit., hlm 116.
15 Abdul  Kholiq  Azhari dan  Abul  Haris  Suryo  Negoro, Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia , (Malang : Intrans Publishing, 2019), hlm 72.
16 Bambang  Sugianto,  Analisis  Yuridis  Hubungan  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Solusi, Vol.15, No.3 , (2017), hlm 356 17 https://padangmedia.com/anggota-dprd-sumbar-ikuti-bimtek-strategi-komunikasi-politik-dan- efektivitas-pengawasan-lkpj/ edisi 19 Desember 2021.
18 https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-korupsi--zumi-zola-terima-divonis-6-tahun-penjara- lt5c08dbab1ae86 , edisi 6 Desember 2018.
19 Husni Holqiah, dkk, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Palembang, The Journalish: Social and Government Volume 1, Nomor 2 , (2020), hlm 65.
20 https://dprd-dkijakartaprov.go.id/ketua-dprd-ke-dprd-jambi-perkuat-fungsi-pengawasan/ edisi 8 November 2019.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif,  sebagaimana  dikatakan Philipus M.Hadjon penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan  merumuskan  argumentasi  hukum  melalui  analisis  terhadap  pokok  permasalahan”, 21 sehingga merupakan  “penelitian  hukum  yang  berfokus  pada  kaidah-kaidah  dalam  arti  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  maupun doktrin  dari  pakar  hukum. 22 Menggunakan  pendekatan  “konseptual,  perundang-undangan,  dan sejarah” 23 , adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan  perundang  undangan  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  dibahas:  UUD  1945,  Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.
2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
3. Bahan  hukum  tertier  yakni  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
Kemudian  dianalisa  dengan  cara  menginterpretasikan  kemudian  menilai  serta  mengevaluasi bahan-bahan tersebut.

## HASIL

## Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia
Kedudukan  DPRD  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  berdiri  sendiri menjadi  lembaga  legislatif  layaknya  badan  legislatif  pusat,  dalam  hal  ini,  menempatkan  DPRD sebagai  bagian  dari  pemerintahan  daerah  atau  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah merupakan  konsekuensi  dari  bentuk  Negara  Kesatuan  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  CF. Strong. 24
Dari telaah di tingkat konstitusi, lembaga legislatif pasca-amandemen UUD 1945 masih belum mampu mewujudkan mekanisme checks and balances dalam makna yang hakiki. 25 Hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung “kusut”. Kedua belah pihak acapkali tidak memahami fungsi dan kewenangan  masing-masing  lembaga.  Ujungnya,  pertikaian  cenderung  mengemuka  dalam menjalankan peran masing-masing lembaga. 26
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sedangkan  DPRD  adalah  unsur  pemerintah  daerah  yang  susunannya  mencerminkan  perwakilan seluruh rakyat daerah dan kompoisis serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta  dilantik  dengan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  atas  nama  Presiden  sesuai  dengan  hasil pemilu maupun pengangkatan. 27
Penyelenggara  pemerintahan  daerah  adalah  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dalam menyelenggarakan  pemerintahan,  pemerintah  pusat  menggunakan  asas  desentralisasi,  tugas pembantuan,  serta  dekonsentrasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, sementara  itu  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  menggunakan  asas desentralisasi dan tugas pembantuan. 28
21 Philipus  M.Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djamiati, Argumentasi  Hukum ,  (Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press, 2005), hlm 3.
22 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , (Banten : UNPAM Press, 2018), hlm 57.
23 Bahder Johan Nasution, Metode penelitian Ilmu Hukum , (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 92 24 Jorawati Simarmata, Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 01 , (2018), hlm 2. 25 Saldi Isra, Op.cit., hlm 231.
26 Saldi Isra,Hubungan Presiden dan DPR, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.3 , (2013), hlm 400.
27 Sahbana Iwan Hasibuan, Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan PERDA APBD Kabupaten Paluta, Jurnal Smart Hukum Vol. 1, No. 1 , (2022), hlm 182.
28 Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung , (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm 27.
Dalam  Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah disebutkan  bahwa:“Penyelenggara  pemerintahan  daerah  adalah  pemerintah  daerah  dan  DPRD”, sedangkan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Adapun hubungan kerja Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  yaitu 29 hubungan  dalam  pembuatan  kebijakan  daerah,  pembahasan  dan  pengesahan peraturan daerah,  hubungan  dalam  pembahasan  rancangan agggaran  pendapatan  dan  belanja daerah, hubungan dalam bidang kepegawaian daerah, hubungan dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, hubungan dalam bidang pengawasan kebijakan dan politik daerah.
Secara garis besar kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua bentuk  yakni:  1)  sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah;  2)  sebagai  badan legislatif  daerah,  menempatkan  DPRD  sebagai  salah satu  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah dengan fokus pada fungsi “mengatur” dengan fungsi mengatur, DPRD harus lebih banyak mengambil inisiatif  dalam  pembuatan kebijakan  publik berbentuk  peraturan  daerah. 30 DPRD  mempunyai fungsi pembentukan Peratuan Daerah, anggaran dan pengawasan. 31
Fungsi DPRD Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :
1. Fungsi pembentukan peraturan daerah;
2. Fungsi penganggaran;
3. Fungsi pengawasan.
Fungsi  pengawasan  DPRD  mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan  fungsi  legislasi,  karena  pada dasarnya  objek  pengawasan  adalah  menyangkut  pelaksanaan  dari  perda  itu  sendiri  dan  pelaksanaan kebijakan  publik  yang  telah  tertuang  dalam  perda. 32 Fungsi  pengawasan  diwujudkan  dalam  bentuk pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda  dan  perkada,  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan lain  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dan  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 33 Fungsi pengawasan 34 diwujudkan
29 Bambang Sugianto, Op.cit., hlm 357 30 Sadu Wasistiono, Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance , Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , Vol. 45, No. 2 , (2019), hlm 115.
31 Marwan dan Andi Risma, Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945, Jurisprudentie Vol.6, No.2 , (2019), hlm 269.
32 Inosentius Syamsul dalam AD Basniwati, Pengawasan  DPRD dan  Kendala-Kendala  yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Hukum JATISWARA, Vol.31, No. 1 , (2016), hlm 124. 33 Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah , (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), hlm 68.
34 Dalam  perspektif  Islam,  pengawasan  adalah  salah  satu  cabang  dari  amar  ma’ruf  nahi  munkar  dalam politik dan perkara-perkara umum, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara umum dan juga dalam hukum,  tanggungjawab  bersama  dalam  mengubah  kemunkaran  dalam  politik  atau  dalam  perundang-undangan yang dilakukan ulil amri, memastikan prinsip pengawasan atas kerja pemerintah. Imam Al-Ghazali menganggap pengawasan  adalah  slah  satu  ”kutub  terbesar”  dalam  agama.  (Ni’matul  Huda, Op.cit., hlm.102).  Pengawasan dalam  arti  luas  sebagai  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya tentang  pelaksanaan  tugas  atau  pekerjaan  apakah  telah  sesuai  dengan  semestinya  atau  tidak  (La  Ode  Husen, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,  ( Bandung  :  CV. Utomo,  2005),  hlm13).    Serta  SP.  Siagian  mengatakan  bahwa  pengawasan  adalah  “proses  pengamatan  dari pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang  sedang  dilaksanakan berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan”.  (Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan Aparat  Pemerintah  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia, (Yogyakarta  :  Liberty,  2007),  hlm 37)_Secara  skematis,  pengawasan  dibedakan  dua  jenis,  yaitu  “pertama  pengawasan  administratif  yang berbentuk  pengawasan  melekat  dan  pengawasan  fungsional,  dan  yang  kedua  pengawasan  oleh  kekuasaan kehakiman,  baik  secara  keperdataan  maupun  secara  administratif” (Ibid., hlm  39).  Fungsi  pengawasan sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  secara  teoretis  dapat  diklasifikasi  dalam  beberapa pengertian pengawasan, yaitu Pertama, pengawasan sebagai perintah, yang mengandung arti adanya supremasi Parlementer  menunjukkan  bahwa  DPRD  mempunyai  kekuasaan  yang  luas;  Kedua,  pengawasan  mengandung
dalam  bentuk  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda,  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 35
Sesuai  fungsinya  sebagai  lembaga  pengawasan  politik  yang  kedudukannya  sederajat  dengan pemerintah  setempat,  maka  DPRD  juga  diberi  hak  untuk  melakukan  amandemen  dan  apabila  perlu menolak  sama  sekali  rancangan  yang  diajukan  oleh  pemerintah  itu. 36 Dengan  demikian,  semestinya semua  anggota  DPRD  propinsi,  kabupaten  dan  kota  di  seluruh  Indonesia,  untuk  meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing- masing dengan sebaik-baiknya. 37
Hubungan  antara  pengawasan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  sesuai  dengan  yang  semestinya  atau tidak. 38
Dalam garis besarnya pengawasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu :
1. Pengawasan preventif, yaitu berupa hak memberikan pengesahan terlebih dahulu terhadap semua keputusan daerah sebelum peraturan daerah dijalankan.
2. Pengawasan  represif,  berupa  hak  menunda  atau  membatalkan  sesuatu  keputusan  daerah  (yang belum  atau  sudah  berjalan)  yang  dianggap  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  undang- undang, peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 39
Fungsi  pengawasan  DPRD  mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan  fungsi  legislasi,  karena  pada dasarnya  objek  pengawasan  adalah  menyangkut  pelaksanaan  dari  perda  itu  sendiri  dan  pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda. 40
Fungsi  pengawasan  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda, pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan. 41 Ada beberapa pengawasan yang dapat menilai akuntabilitas Pemerintah yaitu:
1. Pengawasan  internal,  sebagai  pengawasan  yang  dijalankan  oleh  pengawas  terhadap  bawahannya dalam unit kerjanya;
2. Pengawasan  fungsional,  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  BPKP,  BPK  dan pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukanoleh DPR dan DPRD;
3. Pengawasan  yudisial  sebagai  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  MA  dan  MK,  sebagai pengawasan  terhadap  Pemerintah  dan  DPR  dalam  bidang  hukum  dan  terlaksananya  kaidah konstitusi. 42
Telah dimuat  fungsi pengawasan  pada  peraturan  tata  tertib  DPRD  akan  tetapi, prinsip-prinsip normatif tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah ternyata belum bisa dilaksanakan secara  optimal,  secara  praktis  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  DPRD  terkesan  mandul  dan  tidak  efektif, hal  ini  terjadi  karena  hubungan  antara  DPRD  dengan  Kepala  Daerah  yang  begitu  baik,  sehingga terkesan  kurang  enak  jika  melaksanakan  fungsi  pengawasannya  terlalu  optimal,  dianggap  terlalu berlebihan, dan bisa meretakkan hubungan baik yang sudah dijalin selama ini. 43
arti  mempengaruhi;  Ketiga,  pengawasan  dalam  arti  pemeriksaan  diatur  berkenaan  dengan  hak-hak konstitusionalnya (La Ode Husen, Op.cit., hlm 229.) 35 Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, Loc. cit.
36 Listijowati,  Tinjauan  Yuridis  Kedudukan  Dan  Hubungan  Antara  DPRD  Dan  Pemerintah  Daerah Menurut UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum , hlm 65.
37 Ibid 38 Ina Sopia Kirihio, “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, Lex Administratum , Vol. VII, No. 1 , (2019), hlm 22 39 B.  N.  Marbun, Otonomi  Daerah  1945-2005  Proses  dan  Realita, (Jakarta  :  Pustaka  Sinar  Harapan, 2005), hlm 59.
40 Ina Sopia Kirihio, Op.cit., hlm 25 41 Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, Op.cit., hlm 68.
42 La Ode Husen, Op.cit., hlm 32.
43 M.Agus  Santoso,  Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Menjalankan  Fungsi  Pengawasan, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4 , (2011), hlm 615.
Walaupun Tata Tertib DPRD telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hampir semua DPRD menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis. 44 Berbagai  kasus  yang  terjadi  di  lingkungan  DPRD  belakangan  ini,  bahkan  ramai  dibicarakan beberapa media yang mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan, bahkan sering diabaikan oleh mitra kerja utamanya yaitu Pemerintah Daerah, karena alat kelengkapan  dewan  dan  para  anggota  secara  perorangan  telah  mencoba  untuk  menjabarkan  fungsi pengawasan  sesuai  dengan  warna  dan  selera  politik  masing-masing,  yang  pada  akhirnya  fungsi pengawasan seringkali menjadi alat politik kepentingan dari pelaku politik tertentu, dan tidak menjadi alat penyempurnaan kinerja politik yang akuntabel. 45
Fungsi  pengawasan  DPRD  menjadi  fungsi  yang  mengawasi  fungsi  DPRD  itu  sendiri  yaitu fungsi  pembentukan  peraturan  daerah  dan  fungsi  anggaran,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan tidak optimal, sebagaimana adagium “judex non potest esse testis in propria causa” (seorang hakim tidak dapat menjadi seorang saksi dalam perkaranya sendiri) dan Nemo judex in causa sua (hakim tidak boleh mengatur atau mengadili dirinya sendiri) sehingga sulit tercapainya tujuan pengawasan itu sendiri.
Tujuan pengawasan tersebut dapat terwujud sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai  otonomi  daerah memberikan  reposisi  DPRD  menjadi  lebih  kuat  dalam  rangka  melakukan pengawasan  pemerintahan  di  daerah (check  and  balances), 46 idealnya  dalam  hubungan  kemitraan yang seimbang pemerintah daerah dan DPRD menciptakan instrumen yang dilandasi tanggung jawab bersama sehingga jika terjadi penyimpangan bersama-sama memperbaikinya melalui mekanisme yang ada. 47 Pengawasan  merupakan “pengikat” kesatuan,  agar  bandul  kebebasan  berotonomi  tidak bergerak  begitu  jauh  sehingga  mengurangi  bahkan  mengancam  kesatuan. 48 Menurut  Hans  Kelsen yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide- ide demokrasi. 49
Maka  dari  itu  fungsi  pengawasan  DPRD  perlu  terus  dikembangkan  baik  model  maupun tekniknya,  karena  dengan  keberhasilan  fungsi  ini  akan  memberikan  kredibilitas  yang  tinggi  kepada DPRD. 50
Suatu  pengawasan  haruslah  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  sebab  tanpa  pengawasan  yang efektif  pengawasan  tersebut  tidak  memiliki  nilai  guna,  pengawasan  DPRD  terhadap  pelaksanaan peraturan  daerah  akan  dinilai  efektif  apabila  memenuhi  indikator,  sebagai  berikut:  (a)  Pengawasan sudah  merealisasikan  dari  program  kerja  DPRD  melalui  Komisi  –  Komisinya.  Oleh  karena  itu, pengawasan yang dilakukan dapat terkoordinasi dengan baik melalui perencanaan dan evaluasi secara periodic;  (b)  Pengawasan  bersifat  sebagai  petunjuk  operasional,  berupa  deteksi  terhadap  deviasi (penyimpangan)  dari  standar  pengawasan  dan  tindakan  korektif  apa  yang  seharusnya  dilakukan;  (c) Adanya  upaya  peningkatan  pengawasan  secara  berkesinambungan  dari  segi  frekuensi  dan  teknis, seperti  meningkatkan  pelaksanaan  bentuk  pengawasan  dalam  rapat  kerja,  kunjungan  kerja,  dan hearing serta penyusunan jadwal pelaksanaan pengawasan yang efektif. 51
44 Djauhari, Achmad Ridwan, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja  Pemerintahan  Daerah  dalam  Mewujudkan  Aparatur  Pemerintahan  yang  Bersih  Bebas  dari  Korupsi Kolusi  Nepotisme  (KKN)  (Studi  di  Kabupaten  Bombana), Jurnal  Pembaharuan  Hukum  Vol.II,  No.2 ,  (2015), hlm 175 45 Yusuf  Wibisono,  Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Rangka  Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No.56 , (2017), hlm 6439.
46 Nur  Basuki  Minarno, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pengelolaan keuangan Daerah, (Surabaya : Laksbang  Mediatama, 2009), hlm 20. 47 Hendra Karianga, Politik Hukum dalam Pengelolan Keuangan Daerah , (Jakarta : Kencana, 2013), hlm 138.
48 Abdul  Rauf  Alauddin  Said,  Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat-Pemerintah  Daerah  dalam Otonomi  Seluas-luasnya  Menurut  UUD  1945, Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  9,  No.  4 ,  (2015),  hlm 588.
49 Ni’matul Huda, Op.cit., hlm 70.
50 https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan- pemerintah-daerah-37 edisi 19 Februari 2018, diakses pada 27/1/2022
51 Moh. Rusli Syuaib, “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kakupaten Poso”, Jurnal Ilmiah Administratie, Vol.2, No.2 , (2014), hlm 38.
Selain itu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi 52 :
1. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah sampai ke urusan pemerintahan desa;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada umumnya diakui sebagai instrumen politik oleh masing-masing partai politik yang disampaikan lewat fraksi. 53
Wahyu  Priyono  menyampaikan  beberapa  hal  terkait  fungsi  pengawasan  DPRD  :  (1)  belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; (2) hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif; (3) terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan Eksekutif. 54
Disamping itu, berdasarkan penelitian beberapa lembaga, antara lain LIPI dan LAN, dalam era reformasi  ini,  pada  umumnya  pelaksanaan  fungsi  DPRD  masih  mempunyai  kelemahan-kelemahan antara  lain  sebagai  berikut 55 pada  Fungsi  pengawasan  :  (1)  belum  jelasnya  kriteria  untuk mengevaluasi  kinerja  Eksekutif,  karena  Daerah  belum  sepenuhnya  menerapkan  anggaran  kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; (2) hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif; (3) terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan Eksekutif.
Selain  itu,  meskipun  kedudukan  DPRD  sejajar  dengan  Kepala  Daerah,  tetapi  dalam  praktik alokasi  kekuasaan  yang  dimiliki  lebih  besar  Kepala  Daerah  dibandingkan  dengan  DPRD. 56 Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Latar  belakang  personal  ( personal  backround )  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  peran DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,017.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik  latar  belakang  personal  ( personal  backround )  anggota  DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal.
2. Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  peran  DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Hal Ini menunjukkan bahwa  semakin  baik  pengetahuan  dewan  tentanganggaran  anggota  DPRD  maka  pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal. 57
Oleh karena itu rule of law maupun rule of game dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan serta standar akuntabilitas yang baku harus diutamakan untuk menghindarkan diri  dari  politisasi  fungsi  pengawasan,  jika  tidak  memperhatikan  aspek-aspek  tersebut,  pengawasan DPRD  mustahil  mampu  memperbaiki  kinerja  pemerintah  daerah,  melainkan  hanya  sekedar  sensasi dan  permainan  politik  yang  tidak  menutup  kemungkinan  tergelincir  ke  dalam  pembunuhan  karakter terhadap mitra yang menjadi obyek pengawasannya. 58
Fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  oleh  DPRD  sebagai  penyeimbang  dari  kekuasaan  Kepala Daerah  yang  diberikan  kewenangan  dalam  menjalankan  pemerintahan  oleh  Undang-Undang. 59 Sehingga  sampai  saat  ini  pengawasan  DPRD  belum  dijalankan  secara  efektif,  mengingat  bahwa DPRD juga merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. 60
DPRD sebagai mitra kerja eksekutif, tentu dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah,  jadi  DPRD  sebagai  mitra  eksekutif  tersebut  bukanlah  berarti  bekerja  sama  untuk  memenuhi kepentingan  masing-masing  pihak  dalam  arti  kepentingan  perseorangan,  kelompok  dan  atau
52 Ina Sopia Kirihio, Op.cit., hlm 25. 53 Djauhari, Achmad Ridwan, Op.cit., hlm 181.
54 Wahyu  Priyono,  Optimalisasi  Fungsi  DPRD  dalam  Pengawasan  Pemerintahan  Daerah, https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah- daerah-37 edisi 19 Februari 2018.
55 Listijowati, Op.cit., hlm 67.
56 Yusuf  Wibisono,  Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Rangka  Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No.56 , (2017), hlm 6438.
57 Welly  Sasra  Yuliani,  Pengaruh  Latar  Belakang  Personal  dan  Pengetahuan  Dewan Tentang  Anggaran Terhadap  Peran  DPRD  dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  DPRD  Kabupaten  Kuantan Singingi), Juhanperak Vol.2, No.2 , (2021), hlm 910.
58 Dedeh Haryati, Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kajian, Vol 15, No.3 , (2010), hlm 541. 59 Ina Sopia Kirihio, Op.cit., hlm 23
60 M. Agus Santoso,  Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4 , (2011), hlm 619.
kepentingan partai akan tetapi semata-mata antar dua lembaga tersebut dalam mengambil kebijakan- kebijakan  yang  telah  disepakati  secara  bersama-sama  dapat  diimplementasikan  untuk  kepentingan rakyat di daerah dan Negara. 61
Untuk  mendapatkan  suatu  sistem  pengawasan  yang  efektif,  maka  perlu  dipenuhi  dua  prinsip pengawasan yaitu; pertama, adalah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi; kedua, pemberian wewenang yang jelas kepada bawahan. 62
Beberapa  hal  yang  menjadi  hambatan  dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  dapat  dikategorikan  hambatan  yang  berasal  dari  anggota  DPRD  (faktor  internal) maupun  hambatan  dari  luar  anggota  DPRD  (faktor  eksternal), 63 hambatan  Faktor  Internal  yaitu Pendidikan,  Kondisi  Sosial  Ekonomi,  Program  Kerja,  Sekretariat  dan  Hambatan  Faktor  Eksternal yaitu Perubahan Peraturan Perundang-undangan, Rekrutmen Partai Politik, Partisipasi Masyarakat dan Media.
Untuk  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang  baik,  maka  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dalam  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  Daerah  serta pengawasan keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan, seperti peraturan kebijakan  ( beleidsnegel ),  perencanaan  ( plannen ),  atau  keputusan  yang  disebut concreetnorm tetapi bukan beschikking merupakan hal penting. 64
Tentunya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sangat berkaitan erat dengan anggota DPRD itu  sendiri,  sehingga  latar  belakang  pendidikan,  partai  serta  organisasi  lainnya  yang  diikuti  dari anggota DPRD mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD itu sendiri.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di Indonesia  dilakukan  dengan  mengawasi  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  fungsinya,  saat  ini dilaksanakan dengan beberapa kelemahan sehingga belum mampu mewujudkan  mekanisme check & balance yang efektif dalam pemerintahan daerah, maka perlu terus dikembangkan baik model maupun teknik pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah,Rozali, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung , Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , Banten : UNPAM Press, 2018.
Bahder Johan Nasution, Metode penelitian Ilmu Hukum , Bandung : Mandar Maju, 2008.
Bakti Setiawan, Dian, Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia , Depok : Rajawali Pers, 2017. Basuki  Minarno,  Nur, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pengelolaan keuangan Daerah, Surabaya : Laksbang  Mediatama, 2009. Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah , Bandung : Nusa Media,2017.
_____________, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers. Husen,La  Ode, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia, Bandung  : CV. Utomo, 2005. Karianga,Hendra, Politik Hukum dalam Pengelolan Keuangan Daerah , Jakarta : Kencana, 2013. Kholiq Azhari,Abdul dan Abul Haris Suryo Negoro, Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia , Malang : Intrans Publishing, 2019. Marbun, B.N, Perwakilan Politik Lokal dan Eksistensi DPRD dalam Konteks Otonomi Daerah dalam Pasang  Surut  Otonomi  Daerah, Jakarta  :  Editor  Anhar  Gonggong,  Institute  for  Local Development, 2005.
61 Bambang Sugianto, Op.cit., hlm 355.
62 H.Achmad Fauzi, “Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik”, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.11, No.2 , (2014), hlm 205.
63 Djauhari, Achmad Ridwan, Op.cit., hlm 182. 64 H.Achmad Fauzi, Op.cit., hlm 209.
___________,  Otonomi  Daerah  1945-2005  Proses  dan  Realita, Jakarta  :  Pustaka  Sinar  Harapan, 2005.
Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 2007. M.Hadjon,Philipus  dan  Tatiek  Sri  Djamiati, Argumentasi  Hukum ,  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press, 2005.
Pangerang Moenta,Andi dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah , Jakarta : Rajawali Pers, 2018.
Sunarno,Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
Supriady  Bratakusumah,  Deddy  dan  Dadang  Solihin, Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, 2002.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

## Jurnal
Achmad Fauzi,H, “Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik”, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.11, No.2 , (2014)
Achmad Ridwan,Djauhari, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja  Pemerintahan  Daerah  dalam  Mewujudkan  Aparatur  Pemerintahan  yang  Bersih  Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana)” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.II No.2 , (2015)
Agus  Santoso,M,  “Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Menjalankan  Fungsi Pengawasan”, Jurnal Hukum, No. 4, Vol. 18 , (2011)
Bagus  Suryawan,  I  Gusti,  “Undang-Undang  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat, Hasanuddin Law Review, Vol.1, No.1 , (2015)
Basniwati,AD  “Pengawasan    DPRD  dan    Kendala-Kendala    yang  Dihadapi  Terhadap  Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Hukum JATISWARA Vol.31, No. 1 , (2016) Danusastro,Sunarno,  “Penyusunan  Program  Legislasi  Daerah  yang  Partisipatif, Jurnal  Konstitusi, Volume 9, Nomor 4 , (201)
Elly Noviati,Cora. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi Vol.10, No.2 , (uni 2013) Edi  Subiyanto,  Achmad,  “Pemilihan  Umum  Serentak  yang  Berintegritas  sebagai  Pembaruan Demokrasi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2 , (2020) Haryati,Dedeh,  “Fungsi  Pengawasan  DPRD  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah”, Kajian Vol 15, No.3 , (2010)
Holqiah,Husni, dkk, “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Palembang”, The Journalish: Social and Government Volume 1, Nomor 2 , (2020) Isra,Saldi,  “Amandemen  Lembaga  Legislatif  dan  Eksekutif  :  Prospek  dan  Tantangan”, UNISIA No.49/XXVI/III , (2003)
________,“Hubungan Presiden dan DPR”, Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.3, (2013)
Iwan  Hasibuan,Sahbana,  “Fungsi  Legislasi  DPRD  Kabupaten  Paluta  Dalam  Penetapan  PERDA APBD Kabupaten Paluta”, Jurnal Smart Hukum Vol. 1, No. 1 , (2022)
Listijowati,  “Tinjauan  Yuridis  Kedudukan  Dan  Hubungan  Antara  DPRD  Dan  Pemerintah  Daerah Menurut UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”, Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum Marwan dan Andi Risma, “Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945”, Jurisprudentie Vol.6, No.2 , (2019)
Mustari, “Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Terhadap  Implementasi  Peraturan  Daerah Dan  Peraturan  Bupati  Tentang  Minuman  Keras  di  Kabupaten  Wajo”, Jurnal  Ilmu  Hukum, LLDIKTI Wilayah IX, Volume 9, Nomor 2 , (2019)
Rauf  Alauddin  Said,Abdul,  “Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat-Pemerintah  Daerah  dalam Otonomi  Seluas-luasnya  Menurut  UUD  1945, Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol  9,  No.  4 , (2015)
Samego,Indria, “Masalah Good Governance di dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Jurnal demokrasi & HAM Vol 2, No.2 , (2002)
Sasra Yuliani,Welly, “Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap  Peran  DPRD  dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)”, Juhanperak Vol.2, No.2, FIS UNIKS , (2021)
Simarmata,Jorawati,  “Menafsirkan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (Analisis  Surat  Kemendagri  Nomor  331/9914/Otda  Tertanggal  14  Desember  2016)”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15, No. 01 , (2018)
Sopia  Kirihio,Ina,  “Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Provinsi  (DPRD)  dalam  Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, Lex Administratum , Vol. VII, No. 1 , (2019)
Sugianto,Bambang, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014”, Jurnal Solusi Vol.15, No.3 , (2017)
Rusli Syuaib,Moh, “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kakupaten Poso”, Jurnal Ilmiah Administratie Vol.2, No.2 , (2014) Wasistiono,Sadu,  “Model  Pengukuran  Akuntabilitas  Kinerja  DPRD  dalam  Konteks  Good Governance” , Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , Vol. 45, No. 2 , (2019)
Wibisono,Yusuf,  “Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Rangka  Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal”, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No.56 , (2017)
Internet https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1195 edisi 7 Juni 2020, https://padangmedia.com/anggota-dprd-sumbar-ikuti-bimtek-strategi-komunikasi-politik-dan- efektivitas-pengawasan-lkpj/ edisi 19 Desember 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-korupsi--zumi-zola-terima-divonis-6-tahun-penjara-
lt5c08dbab1ae86 , edisi 6 Desember 2018.
https://dprd-dkijakartaprov.go.id/ketua-dprd-ke-dprd-jambi-perkuat-fungsi-pengawasan/ edisi 8 November 2019.
https://padangmedia.com/anggota-dprd-sumbar-ikuti-bimtek-strategi-komunikasi-politik-dan- efektivitas-pengawasan-lkpj/ edisi 19 Desember 2021.
https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan- pemerintah-daerah-37 edisi 19 Februari 2018, diakses pada 27/1/2022 https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan- pemerintah-daerah-37 edisi 19 Februari 2018.