## DESAIN KRITERIA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN MENGGUNAKAN METODE EVALUASI DENGAN MERIT POINT SYSTEM
Nia Budi Puspitasari *) , Dyah Ika Rinawati,  Aditya Wiratama Putra
Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Semarang, Indonesia 50275
(Received: January 30, 2018/ Accepted: May 31, 2018)

## Abstrak
Dalam  melakukan  proses  pengadaan,  Badan  Usaha  Milik  Negara    mengacu  pada  peraturan Menteri BUMN No. 05 tahun 2008. Dimana tertulis dalam peraturan menteri bahwa tata cara pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut oleh direksi BUMN. PT Asuransi ASEI Indonesia sebagai BUMN mempunyai keputusan direksi No : 01/045-2/SKD.KN.HKM sebagai landasan segala proses pengadaan. Salah satu bentuk evaluasi lelang adalah merit point system. Sistem yang digunakan untuk memilih penyedia jasa konstruksi pembangunan gedung di PT. Asuransi ASEI Indonesia adalah sistem design & build procurement. Namun PT. Asuransi ASEI Indonesia masih sulit untuk melakukan penilaian terhadap penyedia yang mengikuti proses lelang terbuka. Hal ini dibuktikan dengan merit point system yang diatur dalam keputusan direksi PT. Asuransi ASEI Indonesia belum memiliki sub-kriteria dan bobot untuk mengukur kriteria. Akibatnya merit point system dapat melahirkan penyedia dengan kinerja yang buruk. Seperti yang dialami oleh PT.  Asuransi  ASEI Indonesia  bahwa pembangunan gedung kantor cabang di Surabaya tahun 2015  sedang  terhenti  akibat  kesalahan  penyedia.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  maka penelitian menggunakan tools Fuzzy Analytical Hierarchy Process untuk menentukan kriteria, sub-kriteria,  dan  bobot  sebagai  bahan  masukan  untuk  menyempurnakan  merit  point  system. Hasil Pengolahan data menunjukan bahwa kriteria structural system merupakan kriteria yang paling penting untuk memilih penyedia dengan bobot sebesar 19,7%.
Kata kunci: Pengadaan; Merit Point System; Fuzzy Analytical Hierarchy Process

## Abstract
In the process of procurement, the state owned enteprises (BUMN) refer to minister regulation no 5 of 2008. Which is stated on the minister regulation that the procedure of procurement is further  regulated  by  the  regulation  of  the  state  owned  enterprises  itself.  PT  Asuransi  ASEI Indonesia  as  one  of  the  state  owned  enteprises  has  a  director  regulation  no  01/045- 2/SKD.KN.HKM as the foundation all of procurement process on PT. Asuransi ASEI Indonesia. One of the tender evaluations which is stated on  the director regulation is by merit point system. The  system  that  used  for  selecting  provider  on  the  tender  evaluation  is  by  design  &  build procurement. But PT. Asuransi ASEI Indonesia have some problem for evaluating provider who join  the  tender.  This  is  proved  by  merit  point  system  that  regulated  on  the  regulation  of  PT. Asuransi ASEI Indonesia doesn’t have criteria and weight for measure the criteria. So, merit point  system  can  provide  some  provider  with  a  bad  performance  for  doing  the  project.As experienced  by  PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia  that  the  construction  process  of  the  Surabaya branch office has been stopped (2015) because of provider’s failure. For solving the problem, this  research  using  tools  Fuzzy  Analytical  Hierarchy  Process  for  determining  criteria,  sub- criteria, and the weight as advice for complementing merit point system. The result show that structural system is the most important criteria for choosing the provide with the criteria weight of 19,7%.
Keywords: Procurement; Merit Point System; Fuzzy Analytical Hierarchy Process
-----------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi. e-mail: niabudipuspitasari@gmail.com

## 1. Pendahuluan
PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) adalah Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  berdiri tahun 1985, dan tahun 2014 bertransformasi menjadi PT.  Asei  Reasuransi  Indonesia  (Persero).  Asuransi Asei menyediakan rangkaian produk yang terintegrasi  melalui  produk-produk  unggulannya yakni  Asuransi  Ekspor,  Asuransi  Kredit,  Asuransi Umum, dan Penjaminan dan Asuransi Syariah.
Saat ini, Asuransi ASEI tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan telah memiliki 21 kantor cabang dan 30  kantor  pemasaran  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia dan terus meningkat jumlahnya. Penambahan  jumlah  gedung  di  beberapa  daerah strategis adalah prioritas utama PT. Asuransi ASEI Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan dengan meningkatnya alokasi belanja modal gedung kantor PT. Asuransi ASEI Indonesia dalam 5 tahun terakhir seperti dalam Gambar 1.
Gambar 1. Alokasi Anggaran Belanja Modal Gedung PT. Asuransi ASEI Indonesia
Dalam  melakukan  pengadaan  atau public procurement , PT. Asuransi ASEI Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Badan Usaha  Milik  Negara.  Dimana  tata  cara  pengadaan barang  dan  jasa  diatur  lebih  lanjut  oleh  direksi BUMN.  Selanjutnya  PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia memiliki  Keputusan  Direksi  PT  Asuransi  ASEI Indonesia Nomor : 01/045-2/SKD.KN.HKM Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur seluruh pengadaan di PT. Asuransi ASEI Indonesia.
Pengadaan  barang  dan  jasa  PT.  Asuransi  ASEI Indonesia  dengan  nilai  pengadaan  lebih  dari  Rp 1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah)  dilakukan dengan  metode  lelang  terbuka.  Evaluasi  lelang terbuka dapat dilaksanakan dengan cara merit point system ,  yaitu  dengan  cara  memberikan  bobot  dan nilai pada setiap unsur yang dinilai.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  dilakukan dengan  Kepala  Divisi  Sumber  Daya  Manusia  dan Umum  PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia  pada  tahun 2015,  Sistem  yang  digunakan  untuk  memilih penyedia  jasa  konstruksi  pembangunan  gedung  di
PT.  Asuransi  ASEI Indonesia adalah sistem design
&  build  procurement yang  berarti  setiap  penyedia yang  ingin  mengikuti  lelang  terbuka  proyek pembangunan gedung PT. Asuransi ASEI Indonesia harus mendesain sendiri secara keseluruhan proyek tersebut.  Dimana  alternatif  desain  setiap  penyedia akan  dinilai  oleh  Pejabat  Pelaksana  Pengadaan Barang  dan  Jasa  (PPBJ)  PT.  Asuransi  ASEI Indonesia.
Karena  menggunakan  sistem design  &  build procurement ,  PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia  masih sulit untuk  melakukan penilaian terhadap penyedia yang  mengikuti  proses  lelang  terbuka.  Hal  ini disebabkan  kriteria  yang  ada  dalam  keputusan direksi  dianggap  masih  belum  mampu  digunakan untuk  memilih  penyedia  dengan  sistem design  & build procurement . Hal ini dibuktikan dengan merit point  system yang  diatur  dalam  keputusan  direksi PT. Asuransi ASEI Indonesia belum memiliki sub- kriteria  untuk  mengukur  kriteria,  juga  belum memiliki  bobot  masing  masing  kriteria  penilaian. Akibatnya merit  point  system dapat  melahirkan penyedia dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar dan kinerja yang buruk dalam melaksanakan proyek.  Hal  ini  dialami  oleh  PT.  Asuransi  ASEI Indonesia,  dimana  proyek  pembangunan  gedung kantor  cabang  Surabaya  pada  tahun  2015  sedang dihentikan  karena  penyedia  tidak  bekerja  sesuai dengan  rencana yang  ada.  Hal ini akan menyebabkan  waktu  selesai  proyek  otomatis mundur  dan  dapat  menyebabkan  kerugian  pada operasional perusahaan sendiri.
Untuk  menyelesaikan  masalah tersebut, penulis mengajukan  penelitian  yang  berguna  sebagai  alat teknik  untuk  menentukan  kriteria  dan  sub-kriteria dalam memilih penyedia menggunakan tools Fuzzy Analytical  Hierarchy  Process .  Dimana output dari tools ini  berupa  bobot  masing-masing  kriteria  dan sub-kriteria.  Besar  bobot  ini  sangat  penting  karena diukur  berdasarkan  tingkat  kepentingan  masing- masing  kriteria  dan  sub-kriteria  berdasarkan masukan  dari  pejabat  di  PT.  Asuransi  ASEI Indonesia.  Sehingga  saat  mengevaluasi  dokumen lelang  terbuka  menggunakan merit  point  system , pemberian nilai bobot dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan kriteria dan sub-kriteria yang diinginkan.  Dimana  kriteria  dan  sub-kriteria  yang semakin  penting  akan  menghasilkan  bobot  yang paling  besar.  Sehingga  diharapkan  penyedia  yang lahir  dari merit  point  system adalah  benar-benar penyedia yang berkompeten dan mampu memenuhi kriteria PT.n Asuransi ASEI Indonesia.
2. Bahan dan Metode

## Pengadaan
Definisi  pengadaan  menurut Departement  of Trade and Industry (2003) adalah pengadaan barang atau  jasa. Procurement dilakukan  oleh  suatu organisasi untuk memenuhi kontrak dalam mengembangkan public service . Setiap perusahaan
menggunakan metode yang berbeda dalam memperoleh  produk  dan  jasa  yang  tergantung  apa dan  dimana  mereka  membeli,  kuantitas  yang diperlukan, berapa  jumlah uang  yang terpakai, dan sebagainya. Metode procurement antara lain :
 Membeli dari  manufaktur, penjual grosir atau pengecer  dari  katalog-katalog  mereka  dan adanya negoisasi
 Membeli  melalui  katalog  yang  terhubung dengan  memeriksa  katalog  penjual  atau membeli melalui mal-mal industri
 Membeli  melalui  katalog  pembeli  internal dimana perusahaan menyetujui katalog- katalog vendor termasuk kesepakatan harga
 Mengadakan  penawaran  tender  dari  sistem dimana  pemasok  bersaing  dengan  yang lainnya. Metode ini digunakan untuk pembelian dalam jumlah besar.
 Membeli  dari  situs  pelelangan  dimana organisasi  berpartisipasi  sebagai  salah  satu pembeli
 Bergabung  dengan  suatu  kelompok  sistem pembeli dimana memeriksa permintaan partisipasi, menciptakan jumlah besar, kemudian kelompok ini dapat menegoisasikan harga
 Berkolaborasi dengan pemasok untuk berbagi informasi  tentang  penjualan  dan  persediaan, sehingga dapat mengurangi persediaan, stock- out dan mempertinggi ketepatan pengiriman.

## Proses Tender
Tender menurut  Fahmi  (2009)  mempunyai pengertian  tawaran  mengajukan  harga  untuk memborong  suatu  pekerjaan,  untuk  mengadakan barang-barang  atau  untuk  menyediakan  jasa. Tawaran  dilakukan  oleh  pemilik  kegiatan  atau proyek. Demi alasan efektivitas dan efisiensi proyek dilaksanakan  sendiri  maka  lebih  baik  diserahkan kepada  pihak  lain  yang  mempunyai  kapabilitas melaksanakan  proyek  atau  kegiatan.  Transaksi dalam  rangka  penawaran  tender  dapat  dilakukan baik di dalam maupun di luar bursa efek. Transaksi di  luar  bursa  efek  adalah  transaksi  yang dilaksanakan  antara  pembeli  dan  penjual  secara langsung.

## Fuzzy Analytic Hierarchy Process
Fuzzy  Analytic  Hierarchy  Process (FAHP) adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan pada akhir  tahun  1970  sebagai  struktur  suatu  penelitian dan pembuat suatu keputusan yang didefinisikan ke dalam  metodologi  berbasis  prinsip  matematis  dan menggunakan  pendekatan fuzzy (Bhushan  dan Kanwal,  2005).  FAHP  menutupi  kelemahan  yang terdapat  pada  AHP,  yaitu  permasalahan  terhadap kriteria  yang  memiliki sifat subjektif  lebih  banyak. Untuk  menangani  ketidakpresisian  ini  diajukan dengan menggunakan teori fuzzy set .
Ketidakpastian bilangan direpresentasikan dengan  urutan  skala.  Untuk  menentukan  derajat keanggotaan  pada  FAHP,  digunakan  aturan  fungsi dalam  bentuk  bilangan fuzzy segitiga  atau Triangular  Fuzzy  Number (TFN)  yang  disusun berdasarkan  himpunan  linguistik.  Jadi,  bilangan pada  tingkat  intensitas  kepentingan  pada  AHP ditransformasikan  ke  dalam  himpunan  skala  TFN. TFN  digunakan  untuk  proses  fuzzyfikasi  dari matriks perbandingan yang bersifat crisp . Data yang kabur  akan  direpresentasikan  dalam  TFN.  Setiap fungsi keanggotaan didefinisikan dalam 3 parameter, yakni l, m, dan u. Dimana l adalah nilai kemungkinan terendah, m adalah nilai kemungkinan tengah, dan u adalah nilai kemungkinan teratas pada interval putusan pengambil keputusan itu sendiri. Berdasarkan struktur hierarki untuk membangun gedung  dan  mengukur  desain  alternatif  yang dibangun  oleh  Hsieh,  dkk.  (2004)  maka  akan dilakukan implementasi terhadap framework tersebut. Model konseptual dapat digambarkan pada Gambar 2 .

## Penentuan Kriteria dan Sub-Kriteria Penelitian
Suatu penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya sistematis untuk menjelaskan masalah dengan cara memandang masalah tersebut sebagai hubungan  antar  kriteria.  Berdasarkan  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hsieh, dkk. (2004) terdapat 6 kriteria dan 20 sub-kriteria yang berfungsi sebagai framework dasar  penelitian  yang  akan dilakukan.  Penentuan  kriteria  penelitian  ini  dapat dilihat pada Tabel 1 .
Masing-masing kriteria penelitian dibentuk dari beberapa  sub-kriteria.  Pada Tabel  2. ditampilkan sub-kriteria untuk setiap kriteria penelitian.

## Penentuan Model Kuesioner
Kuesioner  merupakan  salah  satu  langkah  untuk mendapatkan  data  dalam  suatu  penelitian.  Pada penelitian  ini  kuesioner  berfungsi  untuk  mencari bobot  kriteria  dan  sub-kriteria  yang  diukur berdasarkan pendapat experts menggunakan kuesioner model tertutup.  Pada kuesioner terdapat 4 bagian, yaitu :
 Bagian 1. Berisi data umum dari responden
 Bagian  2.  Berisi  petunjuk  pengisian  kuesioner bagi responden
 Bagian  3.  Merupakan  penilaian  terhadap  bobot antar  kriteria building  planning  &  design altenatives assessment
 Bagian  4.  Merupakan  penilaian  terhadap  bobot antar  sub-kriteria building  planning  &  design altenatives assessment.

## Pengolahan Hasil Kuesioner
Pengolahan  hasil  kuesioner  menggunakan tools Fuzzy  Analytic  Hierarchy  Process  (Fuzzy  AHP) . Langkah – langkah yang dilakukan dalam membuat
dan  menganalisis framework AHP adalah  (Chang, 1996) :
1. Menghitung  indeks  konsistensi  dan  konsistensi rasio
2. Penyusunan  Nilai Triangular  Fuzzy  Number (TFN) dari Hasil Perbandingan Berpasangan.
3. Penyusunan  Matriks Triangular  Fuzzy  Number (TFN) Hasil Perbandingan Berpasangan campus sustainability
4. Perhitungan Local  Weight kriteria  dan  sub- kriteria
3. Hasil dan Pembahasan Output pengolahan data kriteria dan sub-kriteria penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 .
Tabel 1. Kriteria dan Definisi Operasional
Kriteria Definisi Sumber Tata Letak Bangunan Pembangunan  konstruksi  gedung  dalam  suatu  daerah  dengan memperhatikan komunitas yang ada di sekitarnya seperti jalan dan saluran tanah Willcox, 2014 Perencanaan Dua Dimensi Rencana pembangunan yang berisi penggambaran floor plans, place, serta objek  bangunan  yang  di  gambar  di  atas  kertas,  baik  secara  horizontal maupun vertikal Whitlock A, 1946 Model Penampilan Model yang menghasilkan penampilan bangunan yang dapat dilihat oleh publik Forrest, 2008 Sistem Elektrik dan Mekanik Sistem  elektrik  dan  mekanik  dalam  suatu  bangunan  yang  dapat menurunkan  panas,  mendinginkan,  dan  menerangkan  ruangan  atau mengurangi konsumsi energi. Grondzik, dkk., 2010 Sistem Struktural Sistem  yang  menjadi  dasar  struktural  bangunan  yang  menghubungkan arsitektur bangunan guna membangun fungsi dari bangunan tersebut American Society Civil Engineering, 2013 Tingkat Persyaratan yang Terpenuhi Tingkat  sejauh  mana  persyaratan  proyek  diraih  seperti  penggunaan material, peralatan, biaya, dan rencana Hsieh. Dkk, 2004
Tabel 2. Sub-kriteria dan Definisi Operasional
Kriteria Sub-kriteria Tata Letak Bangunan Keseimbangan tata letak Rute masuk bangunan Kebutuhan lingkungan Pengaturan pemandangan Perencanaan Dua Dimensi Modul bangunan Akses bangunan Pencahayaan Natural dan Ventilasi Tata Letak Perabotan dan Peralatan Tata letak ruang publik Model Penampilan Tampilan muka Keunikan dan Gaya Pemilihan warna Sistem Elektrik dan Mekanik Sistem utilitas Hvac Sistem Struktural Konsep struktural Keamanan Metode konstruksi Tingkat Persyaratan yang Terpenuhi Kesesuaian dengan Persyaratan Proyek Penggunaan Material dan Peralatan Biaya dan Rencana Waktu Proyek
Tabel 3. Output Penelitian Kriteria Local weight Sub kriteria Local weight Global weight Tata letak bangunan 0,140 Keseimbangan tata letak 0,241 0,034 Rute masuk bangunan 0,240 0,034 Pertimbangan lingkungan 0,278 0,039 Pengaturan pemandangan 0,241 0,034 Perencanaan dua dimensi 0,156 Modul bangunan 0,210 0,033 Akses bangunan 0,194 0,030 Pencahayaan natural dan ventilasi 0,209 0,033 Tata letak perabotan dan peralatan 0,194 0,030 Tata letak ruang publik 0,193 0,030 Model penampilan 0,163 Tampilan muka bangunan 0,341 0,056 Keunikan dan gaya bangunan 0,312 0,051 Pemilihan warna 0,348 0,057 Sistem elektrik dan mekanik 0,173 Sistem utilitas 0,585 0,101 Hvac 0,415 0,072 Sistem struktural 0,197 Konsep struktural 0,371 0,073 Keamanan bangunan 0,287 0,057 Metode konstruksi 0,342 0,067 Tingkat persyaratan yang terpenuhi 0,172 Kesesuaian dengan persyaratan proyek 0,290 0,050 Penggunaan material 0,342 0,059 Biaya dan perencanaan durasi proyek 0,367 0,063
Dalam Merit  Point  System yang  diatur  dalam keputusan  direksi  PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia masing-masing  ada  beberapa  kekurangan  baik menurut peneliti maupun menurut Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di PT. Asuransi ASEI  Indonesia.  Kekurangan Merit  Point  System yang  dilakukan  oleh  PT  Asuransi  ASEI  Indonesia menurut  peneliti  adalah  setiap  kriteria  tidak memiliki sub-kriteria untuk mengukurnya. Sedangkan kekurangan Merit Point System menurut Pejabat  Pelaksana  Pengadaan  Barang  dan  Jasa (PPBJ)  PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia  berdasarkan hasil  wawancara  adalah  tidak  adanya  aturan  yang mengatur  mengenai  pembagian  bobot  masing- masing  kriteria.  Hal  ini  sangat  fatal,  karena  dapat menimbulkan  peluang  untuk  melakukan  tindakan yang  melanggar  hukum serta penunjukan penyedia yang kurang berkualitas. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, digunakanlah tools Fuzzy  AHP untuk  mendapatkan  bobot  masing- masing  kriteria  penilaian  dalam  mekanisme Merit Point System .
Dari  hasil  pengolahan  data  menggunakan  6 (enam)  kriteria  penelitian  untuk  memilih  penyedia jasa  konstruksi  pembangunan  gedung  di  PT Asuransi Ekspor Indonesia menggunakan mekanisme merit  point  system ,  kriteria  sistem
struktural  yang  dianggap  oleh  Pejabat  Pelaksana Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPBJ)  PT.  Asuransi ASEI  Indonesia  paling  penting.  Hal  ini  dibuktikan dengan output penelitian yang menunjukkan bahwa kriteria sistem struktural memiliki bobot terbesar di antara kriteria lain sebesar 0,197 atau 19,7 %. Sistem struktural sendiri termasuk diantaranya sub-kriteria konsep struktural, keamanan bangunan, dan metode konstruksi.
Pentingnya  sistem  struktural  menurut  hasil pengolahan  data  yang  diisi  oleh  Pejabat  Pelaksana Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPBJ)  PT.  Asuransi ASEI  Indonesia  juga  didukung  secara  teori  yang mengatakan bahwa sistem struktural adalah kriteria yang penting. Menurut Sulardi (2013), perencanaan struktur  suatu  gedung  bertingkat  secara  rinci membutuhkan  suatu  rangkaian  proses  analisis  dan perhitungan  yang  panjang  serta  rumit,  yang didasarkan  pada  asumsi  dan  pertimbangan  teknis tertentu. Dengan kecanggihan perangkat lunak yang ada pada saat ini memungkinkan para teknisi untuk merencanakan segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang  dengan  sangat  rinci  dengan  tingkat ketelitian  yang  tinggi.  Namun  seringkali  para perencana  mengikuti  secara  penuh  hasil  keluaran suatu komputer tanpa  mengkaji ulang apakah  hasil keluaran tersebut mengandung berbagai
kejanggalan. Kadangkala kejanggalan tersebut tidak mudah ditemukan karena para perencana belum atau kurang  memiliki  kepekaan  terhadap  perilaku struktur yang direncanakan.
Kejanggalan  ini  yang  nantinya  akan  dapat menyebabkan potensi kerusakan bahkan keruntuhan gedung baik selama proses konstruksi maupun saat kegiatan operasional di dalam gedung berlangsung. Beberapa  contoh  gedung  yang  rusak  atau  runtuh akibat  penyedia  yang  kurang  memahami  sistem struktural  adalah  gedung Skyline  Plaza  –  Bailey’s Cross  roads pada  tahun  1973  yang  tidak memperhatikan  penyebaran  beban  ke  lantai  bawah saat pembongkaran bekisting . Lalu gedung David L. Lawrence Convention Centre pada tahun 1990 yang runtuh akibat perubahan penopang rangka baja yang semula didesain penopang tekan menjadi penopang tarik. Lalu gedung Harbour Cay Condominium pada tahun 1981 yang runtuh akibat kesalahan design dan konstruksi.  Contoh  di  atas  adalah  kesalahan  yang dapat terjadi akibat penyedia yang tidak memahami secara betul sistem struktural.
Maka  dari  itu,  menurut  Pejabat  Pelaksana Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPBJ)  PT.  Asuransi ASEI  Indonesia,  penyedia  yang  baik  adalah penyedia  yang  memahami  betul  lingkup  pekerjaan struktural yang akan dikerjakan. Sehingga diharapkan saat proyek berjalan nantinya tidak ada hambatan  yang  berarti,  apalagi  sampai  penyedia berhenti  mengerjakan  proyek  karena  terhambat kendala,  atau  gedung  yang  dikerjakan  mengalami kerusakaan  sebelum  atau  saat  kegiatan  operasional perusahaan berjalan. Hal ini tentu sangat merugikan perusahaan  karena  dapat  menyebabkan  molornya waktu pengerjaan proyek yang berdampak kerugian bagi PT. Asuransi ASEI Indonesia baik dalam segi biaya  maupun  waktu,  karena  kegiatan  operasional perusahaan pun harus tertunda.
PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia  tidak  ingin membangun  gedung  yang  hanya  mementingkan kuantitas  atau  dalam  hal  ini  adalah  waktu,  tanpa memperhatikan  kualitas  atau  dalam  hal  ini  salah satunya adalah tingkat keamanan bangunan. Karena PT.  Asuransi  ASEI  ingin  membangun  gedung sebagai  investasi  jangka  panjang.  Maka  ketika bangunan sudah mengalami kerusakan bahkan jauh sebelum prediksi kerusakan bangunan, hal itu akan merugikan PT. Asuransi ASEI Indonesia. Menanggapi  hal  tersebut,  Pejabat  Pelaksana Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPBJ)  PT.  Asuransi ASEI  Indonesia  tidak  langsung  tergiur  dengan penyedia  yang  menjanjikan  pembangunan  gedung yang  lebih  cepat.  Karena  menurut  hasil  penelitian, Pejabat  Pelaksana  Pengadaan  Barang  dan  Jasa (PPBJ)  PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia  lebih memprioritaskan  penyedia  yang  memahami  betul sistem struktural dalam membangun gedung.
Keamanan  merupakan  modal  dasar  berdirinya suatu bangunan, karena apabila bangunan mengalami  kerusakan  nantinya  akan  berdampak
fatal baik itu kerugian secara material maupun yang terberat  adalah  korban  jiwa.  Maka  dari  itu berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, sistem struktural  adalah  kriteria  terpenting  dengan  bobot terbesar  berdasarkan  pendapat  Pejabat  Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di PT. Asuransi ASEI Indonesia.

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  di  PT.  Asuransi  ASEI  Indonesia  adalah sebagai berikut :
1. Peneliti  menggunakan framework penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Hsieh, dkk  (2004)  yang  berjudul Fuzzy  MCDM Approach  for  Planning  and  Design  Tenders Selection  in  Public  Office  Buildings untuk memilih penyedia dengan sistem build & design di  PT..  Asuransi  ASEI  Indonesia.  Penelitian menggunakan enam kriteria yang terdiri dari tata letak bangunan, perencanaan dua dimensi, model penampilan, sistem elektrik dan mekanik, sistem struktural,  dan  tingkat  persyaratan yang terpenuhi.  Penelitian  juga  menggunakan  dua puluh sub-kriteria untuk mengukur kriteria.
2. Kriteria  yang  memiliki  bobot  terbesar  menurut hasil  pengolahan  data  adalah  kriteria  sistem struktural.  Lalu  diikuti  oleh  kriteria  sistem elektrik  dan  mekanik  dan  kriteria  tingkat persyaratan  yang  dipenuhi  dengan  bobot  yang hampir  sama.  Lalu  di  bawahnya  ada  kriteria model  penampilan  diikuti  kriteria  perencanaan dua  dimensi  dan  terakhir  kriteria  dengan  bobot terendah  adalah  kriteria  tata  letak  bangunan. Keseluruhan  bobot  kriteria  akan  dipakai  dalam menentukan  penyedia  di  PT.  Asuransi  ASEI Indonesia menggunakan mekanisme merit point system .

## 5. Daftar Pustaka
American  Society  of  Civil  Engineering  (ASCE).
2013. Structural  Systems  to  Build  A  Better Community . ASCE Charles Pankow Foundation Architectural Engineering Student Competition. Pankow
Bhushan N dan Kanwal R. 2005. Strategic Decision Making  Applying  the  Analytic  Hierarchy Process . Decision Engineering. Bedford Chang.  1996.  Applications  of  The  Extent  Analysis Method  on  Fuzzy  AHP. European  Journal  of Operational Researc h.
Departement  of  Trade  and  Industry  (DTI).  2003.
Public  Procurement  :  A  Toolkit  for  Social Enterprises . UK Government. Amerika Fahmi.A,  dkk.  2009.  Hukum  Persaingan  Usaha Indonesia. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh. Indonesia
Forrest,  2008. Village  of  Deerfield  Appearance Code .  Ad  Hoc  Comittee  on  Appearance  Code. Scotland
Grondzik,  dkk.  2010. Mechanical  and  Electrical Equipment  for  Buildings .  Willey:  Eleventh Edition. New York Hsieh,  dkk.  2004.  Fuzzy  MCDM  Approach  for Planning and Design Tenders Selection in Public Office  Buildings.  International Journal  of Project Management Vol 22.
Sulardi.  2013.  Perencanaan  Struktur  Bangunan Tinggi. Universitas Gunadarma. Jakarta Whitlock.  A.  1946. A62  Guide  for  Modular Coordination : A Guide to Assist Architects and Engineers in Applying Modular Coordination to Building  Plans  and  Details. Modular  Service Association. English Willcox. 2014. Building Layout . Goodheart-Willcox Publisher. Inggris