## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 1, Juli-Desember 2022 e-ISSN : 2597-5234

## DETERMINANTS OF FRAUD PREVENTION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENTS AS MODERATING VARIABLES

## DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Hesti Novitasari 1 , Rida Perwita Sari 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 12 ridaps.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the factors that influence fraud prevention in the management of village funds with organizational commitment as a moderating variable in the village  government  in  Bojonegoro  Regency.  This  study  uses  quantitative  methods  by  using primary data sources through questionnaires. The population of this study is village officials whose villages are included in the category of independent villages in Bojonegoro Regency amounting  to  103  villages.  The  research  sample  used  simple  random  sampling  method. Determination of the number of samples was carried out using the slovin technique with an inaccuracy  rate  of  10%,  so  that  the  minimum  number  of  samples  was  89  respondents.  The results showed that the competence of the apparatus and the internal control system had a significant  effect  on  preventing  fraud  in  the  management  of  village  funds.  Meanwhile, whistleblowing  does  not  significantly  affect  the  prevention  of  fraud  in  the  management  of village funds. Organizational commitment can moderate the competence of the apparatus and the  internal  control  system  to  prevent  fraud  in  the  management  of  village  funds.  However, organizational  commitment  cannot  moderate  whistleblowing  on  fraud  prevention  in  the management of village funds.
Keywords: prevention fraud,  competency apparatus, whistleblowing, internal control system, Organizational Commitment

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa  dengan  komitmen  organisasi  sebagai  variabel  moderasi  pada pemerintah  desa  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif dengan  menggunakan  sumber  data  primer  melalui  penyebaran  kuesioner.  Populasii  dari penelitian  ini  adalah  aparatur  desa  yang  desanya  masuk  dalam  kategori  desa  mandiri  di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 103 desa. Sampel penelitian menggunakan metode simple random sampling. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan teknik slovin dengan tingkat kelonggaran  ketidaktelitian  sebesar  10%,  sehingga  jumlah  minimal  sampel  sebanyak  89 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  dana desa.  Sedangkan whistleblowing tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Komitmen  organisasi  dapat  memoderasi  kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.  Namun  komitmen  organisasi  tidak  dapat  memoderasi  whistleblowing  terhadap pencegahan fraud dalam pegelolaan dana desa.
Kata  Kunci: pencegahan  fraud,  kompetensi  aparatur, whistleblowing ,  sistem  pengendalian internal, komitmen organisasi

## PENDAHULUAN
Pembangunan  untuk  kesejahteraan masyarakat desa menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Sehingga aliran dana desa dari pemerintah pusat terbilang sangat besar.  Maka  dari  itu,  menimbulkan kekhawatiran  terkait  tentang  akuntabilitas dalam  mengatur  dana  desa  yang  dikelola secara langsung oleh aparatur desa. Tujuan dana  desa  pada  dasarnya  meningkatan pembangunan  desa  agar  dapat  memberi jaminan  kesejahteraan  kepada  masyarakat Indonesia  secara  keseluruhan.  Sesuai dengan Undang- Undang
Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang dana desa, memberi tangungjawab kepada pemerintah untuk memberikan alokasi dana desa.  Hal  tersebut  guna  mendukung pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah desa dalam pelaksanakan pemerintahan dan juga peningkatan pembangunan desa.
Dana desa adalah dana APBN yang di alokasikan  untuk  pemerintah  desa  yang ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota. Alokasi  APBN  untuk  dana  desa  selalu menungkat  dari  tahun  ke  tahun.  Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan desa terutama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dengan adanya  dana  desa  ini  diharapkan  dapat menghasilkan  output  yang  maksimal sehingga berdampak baik terhadap kualitas hidup  masyarakat  desa  (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019).
Sumber:  (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia 2021)

## Gambar 1. Dana Desa Tahun 2016-2021
Berdasarkan  Gambar  1.1  dapat  kita ketahui bahwa transfer ke dana desa tahun 2016  sebesar  Rp  46,7  triliun,  tahun  2017 sebesar Rp 59,8 triliun, tahun 2018 sebesar Rp  59,9  triliun,  tahun  2019  sebesar  69,8 triliun, tahun 2020 sebesar 71,2 triliun dan
tahun  2021  sebesar  72,0  triliun.  dari  data tersebut  dapat  dilihat  bahwa  setiap  tahun pemerintah  mengalokasikan  dana  desa selalu  meningkat.  Hal  tersebut  merupakan upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemerintah  desa  saat  ini  perlu  upaya untuk  mencegah  adanya  tindakan fraud. Hal  tersebut  karena  sering  terjadi kecurangan ( fraud ) di pemerintahan desa di Indonesia.  Menurut  Indonesia  Corruption Watch  (ICW),  sejak  tahun  2015  sampai dengan  2020,  ada  676  terdakwa  kasus dugaan  korupsi  oleh  aparat  desa.  Korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa tersebut dapat merugikan hingga mencapai Rp 111 miliar.  Jumlah  tersebut  menempati  urutan kedua  kerugian  negara  pada  tahun  2020, setelah  kasus  penyelewengan  dana  yang dilakukan  oleh  kelompok  politik  (yaitu anggota  legislatif  dan  kepala  daerah), sebesar 115 miliar rupiah. Dengan mengacu pada  data  tersebut,  pemerintah  harus melakukan evaluasi kinerja dan pemantauan  penggunaan  dana  desa (Kompas.com, 2021). Kasus
penyelewengan  dalam  pemerintah  desa yang  terdapat  di  Indonesia  khususnya  di Kabupaten  Bojonegoro.  Mantan  kepala desa  Trojalu,  Kecamatan  Baureno,  terlilit dugaan  korupsi  APBDes  2018.  Mantan kades  tersebut  telah  menjalani  sidang pertama  di  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  (Tipikor)  Surabaya.  Adapun temuan  nilai  kerugian  Negara  sekitar  Rp 290  juta.  Mantan  Kades  Trojalu  periode 2014-2020  tersebut  mengelola  APBDes Trojalu  2018  tanpa  melibatkan  bendahara dan  tidak  membentuk  tim  pelaksana. Kerugian  Negara  sekitar  Rp  290  juta tersebut ditemukan dari hasil audit proyek fisik yang dikerjakan terdakwa tidak sesuai dengan  rencana  anggaran  biaya  (RAB) (Radar Bojonegoro, 2021).
Kasus  penipuan  selanjutnya  terjadi pada mantan kepala desa Desa Sitiaji, Desa Sitiaji,  Kecamatan  Sukosewu,  Kabupaten Bojonegoro.  Mantan  kepala  desa  periode 2014-2020  tersebut  sekarang  telah  berada
di  sel  tahanan  Lapas  IIA  Bojonegoro. Penyidik  menemukan  kerugian  negara lebih dari 644 juta rupiah. Jumlah kerugian negara  yang  diperoleh  dari  Dana  Desa (DD),  Anggaran  Dana  Desa  (ADD)  dan dana  Bantuan  Keuangan  Desa  yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas fisik desa (beritajatim.com, 2021). Pada  2019,  dua  kepala  desa  di Bojonegoro melakukan korupsi Dana Desa (DD)  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Keduanya  adalah  Wali  Kota  Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk dan Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras. Kapolres  Bojonegoro  mengatakan,  Kades Sumberejo diduga menyalahgunakan APBDes  2018.  Anggaran  pembangunan material  sebesar  Rp723.368.216,  tetapi hanya  Rp172.308.680  yang  bisa  dihitung berdasarkan  fakta  setempat.  Membawa kerugian  negara  menjadi  551.059.556. Pada  saat  yang  sama,  Kepala  Desa Glagahwangi  juga  memiliki  perilaku penyelewengan  dalam  pengelolaan  dana desa  pada  tahun  anggaran  2018,  dan  total kerugian negara mencapai Rp 601.921.785. (detikNews, 2019).
Jumlah kucuran aliran dana desa yang cukup fantastis menimbulkan kemungkinan adanya  kecurangan  yang  dilakukan  oleh perangkat desa. Dalam mengelola keuangan desa tentu dibutuhkan perencanaan  suatu  sistem  pengendalian internal, whistleblowing dan  yang  sangat dibutuhkan  yakni  kompetensi  dari  tiap aparat  pemerintah  desa.  Aparatur  desa seharusnya  mempunyai  kemampuan  yang cukup memadai untuk mengelola keuangan desa. Hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam  kegiatan  mengelola  keuangan  desa. Peluang  untuk  melakukan  penipuan  dan mengurangi stres pada karyawan. karyawan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan  mereka  untuk  membenarkan atau membenarkan perilaku curang (Yusuf et al. 2021).
Penelitian  yang  mengkaji  mengenai determinan  pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa  peneliti  sebelumnya  dengan menggunakan  variabel  yang  berbeda  dan mendapatkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan  oleh (Wahyudi,
Achmad, and Pamungkas 2021) dan (Yusuf et al. 2021) menyatakan bahwa kompetensi yang  dimiliki  aparat  desa  berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Namun dalam studi yang dilakukan oleh (Sariwati and Sumadi 2021)  di  desa  sekecamatan  Ubud mengatakan  bahwa  kompetensi  dari aparatur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan  dalam  mengelola  dana  desa. Penelitian mengenai
variabel whistleblowing yang  telah  dilakukan  oleh (Widiyarta,  Herawati,  and  Atmadja 2017)dan  (Yulian  Maulida  and  Indah Bayunitri  2021)  menyatakan  bahwa whistleblowing  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa. Namun  hasil  tersebut  bertolak  belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (  Saputra  et  al.,  2019)  mengatakan  bahwa whistleblowing tidak  memiliki  pengaruh yang  signifikan  pada  pencegahan fraud di bali. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh  (Widiyarta  et  al.  2017)  mengenai sistem  pengendalian  internal  dalam pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng, menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pencegahan fraud .
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Kemudian studi yang telah dilakukan oleh Apriyani et al., (2019) menyatakan bahwa Independensi  pengawasan  internal  dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan  terhadap  pencegahan  korupsi dan  komitmen  organisasi  tidak  dapat memoderasi  pengaruh  positif  antara pengawasan  intern  terhadap  pencegahan korupsi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Suandewi  (2021)  mengatakan  bahwa kompetensi sumber daya manusia,
moralitas, dan whistleblowing berpengaruh signifikan terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa. Sedangkan  Sistem  pengendalian  intern tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa. Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ardiana  dan  Sugianto  (2020)  yang dilakukan  di  desa  kantor  di  Kecamatan Siman,  Kabupaten  Ponorogo  menujukkan bahwa  Kepatuhan  terhadap  pelaporan keuangan  dan  kompetensi  perangkat  desa secara  bersama-sama  telah  berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa  dengan  komitmen  organisasi  sebagai variabel  moderasi  yang  dilakukan  pada pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kasus fraud khususnya  dalam  pengelolaan  dana desa.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian  ini menambahkan
variabel komitmen organisasi  sebagai  variabel  moderasi. Dikarenakan penelitian
megenai pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan dimoderasi variabel komitmen organisasi masih belum banyak dilakukan. Hasil  penelitian  ini  akan  memberikan kontribusi  berkaitan  dengan    pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa  di Kabupaten  Bojonegoro  melalui  penguatan faktor-faktor  yang  dapat  mencegah tindakan fraud.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian  ini  yaitu  kompetensi  aparatur, whistleblowing , sistem pengendalian internal,  pencegahan fraud dan  komitmen organisasi.  Sedangkan  subjek  penelitian atau  responden  dari  penelitian  ini  adalah aparatur  pemerintah  desa  yang  ada  di Kabupaten  Bojonegoro.  Penelitian  ini dilakukan  di  pemerintah  desa  yang  ada  di
Kabupaten  Bojonegoro.  Populasi  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang ikut serta dalam mengelola keuangan desa yang desanya  termasuk  dalam  kategori  desa mandiri  di  Kabupaten  Bojonegoro  dengan total  desa  mandiri  sejumlah  103  desa. Aparatur  pemerintah  desa  yang  menjadi populasi  pada  penelitian  ini  sebayak  824 orang  yang  terbagi  atas  kepala  desa, sekretaris  desa,  kaur  perencanaan,  kaur keuangan,  kaur  TU  dan  umum,  kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. Teknik sampling yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah probability sampling dengan teknik simple random  sampling .  Penentuan  sampel minimum  dalam  penelitian  ini  dihitung dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Berikut ini merupakan rumus slovin:
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒 '
Keterangan: n: jumlah sampel N: jumlah populasi e 2 : error level atau tingkat kelonggaran ketidaktelitian
Dari  jumlah  populasi  tersebut  dan tingkat error  level sebesar  10%,  maka jumlah sampel minimum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝑛 = (') *+(') (.,*) 1 𝑛 = 89,17
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas maka  jumlah  sampel  minimum  yang digunakan  pada  penelitian  ini  sejumlah 89,17  jika  dibulatkan  maka  menjadi  89 responden.
Penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga) jenis  variabel  yaitu  variabel  dependen, variabel independen dan variabel moderasi. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pencegahan fraud .  Variabel  independen tediri  dai  3  variabel  yaitu  kompetensi aparatur, whistleblowing ,  dan  sistem pengendalian  internal.  Variabel  moderasi
pada  penelitian  ini  yaitu  komitmen organisasi. Pernyataan dari semua variabel yang  terdapat  pada  kuesioner  bersumber dari penelitian terdahulu dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai 5 (lima)  dengan  kategori  sebagai  berikut: Skor 5: Sangat Setuju, Skor 4: Setuju, Skor 3:  Netral  ,  Skor  2:  Tidak  Setuju,  Skor  1: Sangat Tidak Setuju.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  data  primer.  Sumber data  diperoleh  dari  hasil  penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden terkait pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa yaitu pada aparatur pemerintah  desa  yang  ikut  serta  dalam mengelola  keuangan  desa.  Kuesioner dibagikan  secara  langsung  kepada  seluruh responden  dan  telah  dilengkapi  dengan petunjuk  pengisian  dari  setiap  pertanyaan yang diajukan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah Partial  Least Squares (PLS). Partial  Least  Squares merupakan  metode  analisis  data  yang bersifat soft  modeling karena  tidak  ada asumsi  bahwa  data  harus  dengan  skala tertentu.  Analisis  menggunakan  PLS ( Partial  Least  Squares )  dengan  bantuan software WarpPLS  7.0.  Pengujian  yang dilakukan  di  PLS  ini  meliputi  pengujian outer  model , inner  model dan  pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  hasil  dan  pembahasan disajikan  mengenai  deskripsi  responden, statistik  deskripsi  serta  hasil  pengujian outer  model,  inner  model ,  dan  pengujian hipotesis.  Data  kuesioner  pada  penelitian ini  diperoleh  dari  perangkat  desa  yang bekerja  pada  desa  mandiri  yang  ada  di Kabupaten  Bojonegoro.  Berdasarkan  hasil perhitungan  yang  telah  dilakukan  dengan rumus slovin maka sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian ini sejumlah 89 orang.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebar kuesioner  yang  secara  langsung  kepada
aparatur desa yang telah memenuhi syarat sebagai responden. Kuesioner yang disebar sebanyak 120 kuesioner dan yang kembali sebanyak 102 responden. Namun dari hasil kuesioner yang kembali tersebut, kuesioner yang  dapat  diolah  sebanyak  92  responden (77%).
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang dapat  diolah  dari  aparatur  desa  di Kabupaten  Bojonegoro,  didapat  data responden  sebanyak  92  responden.  Data tersebut  dikelompokkan  menurut  jenis kelamin,  ,  usia,  pendidikan  terakhir,  masa jabatan  dan  jabatan.  Berdasarkan  jenis kelamin,  laki-laki  58  orang  (63%)  dan perempuan  34  orang  (37%).  Berdasarkan usia,  31-40  tahun  27  orang  (29%),  21-30 tahun  25  orang  (27%),  41-50  tahun  22 orang (24%) dan >50 tahun 18 orang (21%) sehingga responden adalah perangkat desa pada  usia  kerja  produktif.  Berdasarkan pendidikan  terakhir,  S1  44  orang  (48%), SMA/AMK  42  orang  (46%)  dan  S2,  D3, SMP  masing-masing  2  orang  (2%). Kemudian  berdasarkan  masa  jabatan,  1-5 tahun 50 orang (54%), >10 tahun terdapat 28 orang (30%) dan 5-10 tahun sebanyak 14 orang (15%) menunjukkan bahwa sebagian besar  responden  adalah  perangkat  desa yang  telah  memiliki  pengalaman  kerja cukup.  Kemudian  berdasarkan  jabatan, kaur  keuangan  15  orang  (16%),  sekretasi desa dan kasi kesejahteraan masing-masing 14 orang (15%), kasi pemerintahan dan kasi pelayanan masing-masing 12 orang (13%), kaur perencanaan 11 orang (12%), kaur TU dan  umum  berjumlah  9  orang  (10%),  dan kepala  desa  sejumlah  5  orang  (5%)  yang berarti bahwa masing-masing jabatan telah ikut dalam pengisian kuesioner.
Pengujian  outer  model  dilakukan dengan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas. Pengujian  validitas  dilakukan  dalam  dua komponen,  yaitu Convergent  validity dan Discriminant  validity .  Sedangkan  uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu Composite  Reliability dan Cronbach’s Alpha .  Validitas  konvergen  ( Convergent Validity )  adalah  nilai  faktor  loading  pada
variabel laten dengan indikator- indikatornya. Berdasarkan hasil
Convergent  Validity pada  Tabel  1,  dapat kita  ketahui  bahwa  semua  indikator  telah mempunyai  nilai  loading  lebih  dari  0,6. Oleh  karena  itu,  maka    semua  indikator adalah  valid  secara  signifikan.  Kemudian untuk Discriminan Validity dapat diketahui dengan menggunakan nilai AVE. Berdasarkan  Tabel  2,  dapat  diketahui bahwa hasil nilai AVE > 0,5. Sehingga hasil nilai  AVE  dapat  dikatakan  telah  memiliki nilai  discriminant  validity  yang  baik.  Hal ini  mengartikan  bahwa  seluruh  variabel dalam  penelitian  ini  telah  memenuhi validitas diskriminan.
Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan dua cara yaitu Composite Reliability dan Cronbach  Alpha .  Suatu variabel  dapat  dinyatakan  memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability >0,7. Sedangkan suatu variable  dapat  dinyatakan  memenuhi cronbach    alpha apabila  memiliki  nilai cronbach  alpha >0,6.  Hasil  uji  reiabilitas pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  semua variabel memiliki nilai composite reliability  >0,7  dan cronbach  alpha >0,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing- masing variabel elah memebuhi composite reliability dan cronbach alpha atau reliable. Semua variabel memadai dalam mengukur variabel  konstruk,  maka  dapat  digunakan sebagai instrument penelitian.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Indikator Nilai Loading Kesimpulan Kompetensi Aparatur KA1 0.790 Valid (X1) KA2 0.768 Valid KA3 0.651 Valid KA4 0.844 Valid KA5 0.834 Valid KA6 0.773 Valid KA7 0.687 Valid Whistleblowing W1 0.781 Valid (X2) W2 0.815 Valid W3 0.651 Valid
Variabel Indikator Nilai Loading Kesimpulan W5 0.801 Valid W6 0.806 Valid W7 0.665 Valid W8 0.670 Valid Sistem Pengendalian Internal SPI1 0.751 Valid (X3) SPI2 0.642 Valid SPI3 0.710 Valid SPI4 0.731 Valid SPI5 0.664 Valid SPI6 0.752 Valid SPI7 0.817 Valid SPI8 0.749 Valid SPI9 0.699 Valid SPI10 0.814 Valid SPI11 0.703 Valid Pencegahan Fraud PF1 0.873 Valid (Y) PF2 0.839 Valid PF3 0.822 Valid PF6 0.755 Valid PF9 0.772 Valid PF10 0.764 Valid PF11 0.790 Valid Komitmen Organisasi KO1 0.800 Valid (Z) KO2 0.715 Valid KO3 0.698 Valid KO4 0.754 Valid Sumber: Data Primer (diolah) Tabel 2. Nilai AVE Variabel AVE Kompetensi Aparatur (X1) 0.588 Whistleblowing (X2) 0.554 Sistem Pengendalian Internal (X3) 0.536 Komitmen Organisasi (Z) 0.645 Pencegahan Fraud (Y) 0.552 Sumber: Data Primer (diolah)

## Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Composite Reliability Cronbach Alpha's Kompetensi Aparatur (X1 0.908 0.881 Whistleblowing (X2) 0.896 0.864 Sistem Pengendalian Internal (X3) 0.927 0.913 Komitmen Organisasi (Z) 0.831 0.728 Pencegahan Fraud (Y) 0.927 0.908 Sumber: Data Primer (diolah) Pengujian inner  model merupakan model  yang  menunjukkan  hubungan kekuatan estimasi antara variabel laten atau konstruk. Inner  model diukur  dengan melihat  seberapa  besar variance dengan melihat  R-Square  dan  untuk  mengetahui signifikansi  dari  P-Value.  Nilai  koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,75; 0,50; dan  0,25  untuk  setiap  variabel  laten endogen  dalam  model  struktural  dapat diinterpretasikan sebagai subtansial, moderat, dan lemah (Sholihin and Ratmono 2021).  Sedangkan  Nilai  Q 2 >  0 mengindikasikan  bahwa  variabel  laten eksogen  mempunyai  relevansi  prediktif pada  variable  laten  endogen  yang dipengaruhi.  Berdasarkan  hasil  pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R- square  variabel  pencegahan  fraud  sebesar 0,469.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel kompetensi aparatur, whistlebowing, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi mempengaruhi pencegahan fraud sebesar 47%. Sedangkan sisanya  sebesar  53%  dipengaruhi  oleh variabel-variabel lain yang tidak diuji pada penelitian  ini.  Sedangkan  nilai  Predictive Relevance  (Q 2 )  sebesar  0,560.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  nilai-nilai  yang diobservasi  sudah  direkonstruksi  dengan baik.  Sehingga  dapat  dikatakan  model struktural  pada  penelitian  ini  mempunyai relevansi prediktif.
Tabel 4. Hasil Uji Inner Model
R-square Q-square Pencegahan Fraud (Y) 0.469 0.560 Sumber: Data Primer (diolah) Pengujian hipotesisi dilakukan dengan menggunakan PLS ( Partial Least Squares ) dengan  bantuan software WarpPLS  7.0. Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p-value).  Nilai  probabilitas  memiliki kriteria yang telah ditetapkan yaitu P-value dengan alpha 5% adalah 0,05. Berdasarkan Tabel  5  menunjukkan  bahwa  hasil pengujian  hipotesis  pertama  menunjukkan pengaruh  KA  Terhadap  PF  menghasilkan nilai  koefisien  sebesar  0,153  dan  nilai  p- value  sebesar  0,027.  berdasarkan  hasil tersebut  dapat  diketahui  bahwa  nilai  p- value  <0.05  sehingga  hipotesis  pertama (H1)  diterima.  Pengaruh  Variabel  W terhadap  PF  menghasilkan  nilai  koefisien sebesar  0,083dan  nilai  p-value  sebesar 0,146.  berdasarkan  hasil  tersebut  dapat diketahui  bahwa  nilai  p-value  >0.05 sehingga  hipotesis  kedua  (H2)  ditolak. Pengaruh  variabel  SPI  terhadap  PF menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.656 dan  nilai  p-value  sebesar  <0.001. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa  nilai  p-value  <0.05  sehingga hipotesis  ketiga  (H3)  diterima.  Pengujian variabel KO memoderasi KA terhadap PF menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.194 dan nilai P-value sebesar 0,008. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa  nilai  p-value  <0.05  sehingga hipotesis  keempat  (H4)  diterima.  Hasil pengujian  variabel  KO  memoderasi  W terhadap  PF  menghasilkan  nilai  koefisien sebesar  -0.041dan  nilai  P-value  sebesar 0,302.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat diketahui  bahwa  nilai  p-value  >0.05 sehingga  hipotesis  kelima  (H5)  ditolak. Pengujian  variabel  KO  memoderasi  SPI terhadap  PF  menghasilkan  nilai  koefisien sebesar  0.160  dan  nilai  P-value  sebesar 0,022.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat
diketahui bahwa nilai p-value <0.05sehingga  hipotesis  keenam  (H6) dapat diterima. Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Hipotesis Path coefficients P value Keterangan H1 X1 −> Y 0.153 0.027 Diterima H2 X2 −> Y 0.083 0.146 Ditolak H3 X3 −> Y 0.656 <0.001 Diterima H4 Z Memoderasi X1 −> Y 0.194 0.008 Diterima H5 Z Memoderasi X2 −> Y -0.041 0.302 Ditolak H6 Z Memoderasi X3 −> Y 0.160 0.022 Diterima Sumber: Data Primer (diolah)
Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang mengatakan bahwa  kompetensi  aparatur  berpengaruh signifikan  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa  dapat diterima. Aparatur desa
yang berkompetensi  tinggi  di  Kabupaten Bojonegoro  mampu  mencegah  tindakan fraud  dalam  pengelolaan  dana  desa  di Kabupaten  Bojonegoro.  Sehingga  bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel kompetensi aparatur desa terhadap variabel pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  dilakukan oleh (Suandewi 2021) di desa yang ada di kecamatan payangan mendapatkan kesimpulan  bahwa  kompetensi  yang dimiliki  oleh  sumber  daya  manusia  dapat berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan kecurangan ( fraud ) pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian tersebut juga konsisten dengan  studi  yang  dilakukan  oleh (Widiyarta  et  al.  2017)  di  mana  hasil penelitiannya mengatakan bahwa kompetensi  aparatur  memiliki  pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa  di Kabupaten Buleleng. Hal ini didukung oleh teori fraud  triangle ,  yaitu  pada  unsur
peluang, dimana apabila ada kondisi yang memungkinkan  untuk  bertindak  curang dalam suatu instansi maka hal tersebut akan dimanfaatkan  aparatur  untuk  melakukan kecurangan, maka perlu adanya kompetensi aparatur  desa  yang  memadai  dan berkualitas  untuk  mencegah  adanya tindakan  kecurangan  (Suandewi  2021). Kedua  hasil  penelitian  tersebut  konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana dengan adanya  aparat  pemerintah  desa  yang berkompeten  didalam  menjalankan  tugas dan  tanggungjawabnya  maka  dapat meminimalisir kemungkinan adanya tindak kecurangan. Aparatur desa yang berkompeten  sebelum  melakukan  sesuatu akan    berpikir  panjang  mengenai  akibat yang  akan  disebabkan  nantinya  setelah melakukan  tindakan  kecurangan.  Karena hal  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap harkat martabat serta akan mencoret nama baik  sebagai  aparatur  desa.  Dengan demikian,  adanya  aparatur  desa  yang berkompeten dapat mengelola dan mengalokasikan  dana  desa  sesuai  dengan peruntukkannya, maka akan semakin tinggi upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana  desa.  Dana  desa  tersebut  bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD masing-masing kabupaten/kota diperuntukkan  untuk  masing-masing  desa dengan  tujuan  untuk  membiayai  seluruh penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan  pembangunan  insfrastruktur, pembinaan  masyarakat,  maupun  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  agar  dapat memberikan  kesejahteraan  masyarakat secara menyeluruh.
Hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis  kedua  yang  mengaakan  bahwa whistleblowing berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa  tidak  diterima  (ditolak).  Hasil  dari penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  (Atmadja  et  al. 2019) yang menyatakan bahwa whistleblowing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana
desa.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Saputra  et  al.,  2019)  juga  mengatakan bahwa whistleblowing tidak  memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan fraud di  bali.  Dapat  disimpulkan  bahwa whistleblowing bukan  satu-satunya  cara yang  dapat  digunakan  dalam  mencegah terjadinya fraud dalam  pengelolaan  dana desa  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Dalam pelaksanaan  sistem  whistleblowing  di pemerintah desa pada Kabupaten Bojonegoro,  pihak  pemerintah  desa sebagian  besar  belum  mempunyai  wadah khusus  atau  media  untuk  melaporkan adanya  kecurangan.  Pelaporan  tindak kecurangan  dapat  dilakukan  di  kantor kecamatan.
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa  dapat  diterima.  Dapat  kita  ketahui bahwa  semakin  efektifnya  penerapan sistem pengendalian internal maka pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa  mampu  berjalan  efektif.  Selain  itu, penerapan  sistem  pengendalian  internal yang  efektif  juga  dapat  menunjukkan bahwa  seluruh  aparatur  desa  memiliki tindakan  yang  baik  dalam  meminimalisir adanya tindakan curang. Berdasarkan hasil pengujian ini membuktikan bahwa perangkat  desa  di  delapan  belas  desa mandiri  Kabupaten  Bojonegoro  telah menerapkan  sistem  pengendalian  internal dengan efektif sehingga mampu mencegah kemungkinan  adanya  kecurangan  dalam pengelolaan  dana  desa.  Hasil  tersebut konsisten  dengan  penelitian  (Yusuf  et  al. 2021)  yang  dilakukan  di  pemerintah  desa yang ada di sekecamatan Adonara Tengah. Dari  penelitian  tersebut  menyimpulkan bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dana  desa.  Adapun menurut  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  (Islamiyah  et  al.  2020)  menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal  juga
dapat  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa.  Hasil  dari penelitian  ini  dapat  mendukung  teori keagenan  yang  menjelaskan  bahwa  di dalam  mengelola  keuangan  pemerintah desa, aparatur desa mengemban tanggungjawab  dari  Pemerintah  Pusat ataupun Daerah untuk mengatur dana desa sesuai  dengan  peruntukkannya.  Dalam mengelola  keuangan  desa  semuanya  telah dilakukan  pada  software  sistem  keuangan desa  yang  biasa  disebut  dengan  siskudes, sehingga  seluruh  kegiatan  mengenai pengelolaan  keuangan  desa  terdapat pertanggungjawabannya. Selain itu dengan adanya  kontribusi  aktif  masyarakat  desa dalam  mengawasi  pengelolaan  dana  desa, maka  aparatur  desa  dalam  mengelola keuangan lebih terarah.
Hasil  penelitian  ini  membuktikan bahwa Hipotesis keempat yang mengatakan bahwa  kompetensi  aparatur  berpengaruh signifikan  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa  dimoderasi oleh  komitmen  organisasi  dapat  diterima. Penelitian  ini  melakukan  pengujian pengaruh  komitmen  organisasi  dalam memoderasi hubungan positif dari kompetensi  aparatur  terhadap  pencegahan fraud . Kompetensi aparatur yang memadai diimbangi  dengan  adanya  komitmen  dari setiap  aparatur  desa  akan  mempengaruhi perilaku  aparatur  menjadi  lebih  baik  dan bertanggungjawab.  Hasil  penelitian  ini memperihatkan bahwa kompetensi aparatur diimbangi  komitmen  organisasi  pada aparatur desa dapat meminimalisir terjadinya  kecurangan.  Salah  satu  faktor seseorang  dalam  berperilaku  yaitu  faktor internal berupa kompetensi dan komitmen yang dimilikinya. Komitmen yang dimiliki aparatur  desa  akan  menjadikan  motivasi untuk  terus  meningkatkan  dan  mengasah kompetensi  yang  dimiliki.  Aparatur  desa yang  berkomitmen  terhadap  instansinya akan selalu meningkatkan kualitas diri dan mereka  merasa  menjadi  bagian  dari organisasi  tersebut,  sehingga  akan  dapat
mengurungkan  niat  untuk  melakukan kecurangan.  Pada  studi  di  delapan  belas desa  mandiri  dikabuaten  bojonegoro menunjukkan bahwa dengan  aparatur desa yang  berkompeten  diimbangi  dengan komitmen  organisasi  yang  tinggi,  maka dapat meningkatkan pencegahan terjadinya tindakan fraud dalam  pengelolaan  dana desa.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan  dana  desa  dimoderasi  oleh komitmen organisasi. Hal ini berarti bahwa dalam  penelitian  ini  komitmen  organisasi tidak  dapat  memoderasi    pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Bojonegoro.  Pada  penelitian  ini,  aparatur desa  masih  redah  dalam  menerapkan whistleblowing  system .  Sebagian  paratur desa masih ada keraguan untuk melaporkan temuan kecurangan sehingga mereka lebih memilih  untuk  diam.  Perlu  meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam diri untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan whistleblowing .  Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Apriani et al. 2019). Dalam penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat  hubungan antara pencegahan korupsi yang dipengaruhi oleh independensi pengawasan internal.
Hasil  penelitian  ini  membuktikan bahwa Hipotesis keenam yang mengatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dimoderasi oleh komitmen organisasi dapat  diterima.  Penelitian  ini  menguji pengaruh  komitmen  organisasi  dalam memperkuat hubungan positif antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud .  Komitmen  organisasi  dalam  suatu desa  akan  membantu  untuk  mendeteksi risiko  yang  terjadi  dan  mencegah  adanya fraud .  Komitmen  organisasi  yang  dimiliki
oleh aparatur desa dan sistem pengendalian internal  yang  baik  merupakan  salah  satu kunci  dalam  mencegah  dan  mendeteksi adanya  kecurangan.  Hasil  penelitian  ini memperihatkan bahwa sistem pengendalian internal  diimbangi  komitmen  organisasi pada  perangkat  desa  di  di  kabupaten bojonegoro dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hadi et  al.  2021)  yang  mengatakan  bahwa pengendalian  internal  dan  komitmen organisasi  berpengaruh  secara  signifikan terhadap pencegahan fraud .
PENUTUP K e simpu l an Penelitian  ini  untuk  menganalisis faktor-faktor  yang  dapat  memengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa  dengan  komitmen  organisasi  sebagai variabel moderasi pada pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil penelitian,  maka  memberikan  kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil  penelitian  kompetensi  aparatur terhadap pencegahan fraud menghasilkan  nilai  koefisien  sebesar 0,153  dan  nilai  p-value  sebesar  0,027 sehingga kompetensi aparatur berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
2. Hasil penelitian whistleblowing terhadap pencegahan fraud menghasilkan  nilai  koefisien  sebesar 0,083dan  nilai  p-value  sebesar  0,146 sehingga whistleblowing tidak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud.
3. Hasil  penelitian  sistem  pengendalian internal  terhadap  pencegahan  fraud menghasilkan  nilai  koefisien  sebesar 0.656 dan nilai p-value sebesar <0.001 sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud.
4. Hasil  dari  pengaruh  kompetensi aparatur  terhadap  pencegahan  fraud
yang dimoderasi komitmen organisasi menghasilkan  nilai  koefisien  regresi sebesar 0.194 dan nilai P-value sebesar
0,008  sehingga  kompetensi  aparatur berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud dimoderasi komitmen organisasi.
5. Hasil  dari  pengaruh  whistleblowing terhadap  pencegahan  fraud  yang dimoderasi komitmen organisasi menghasilkan  nilai  koefisien  regresi sebesar -0.041dan nilai P-value sebesar 0,302  sehingga  whistleblowing  tidak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud dimoderasi komitmen organisasi.
6. Hasil dari pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan  fraud  yang  dimoderasi komitmen  organisasi  menghasilkan nilai  koefisien  regresi  sebesar  0.160 dan  nilai  P-value  sebesar  0,022 sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud dimoderasi komitmen organisasi.

## Saran
Saran  untuk  peneliti  selanjutnya, sebelum kuesioner disebar diharapkan lebih memperhatikan  keadaan  objek  penelitian yang memungkinkan adanya variabel yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dan menyesuaikan  masing-masing  pernyataan supaya  mendapatkan  hasil  yang  dapat mencerminkan  keadaan  sebenarnya.selain itu  juga  diharapkan  untuk  menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi  pencegahan  fraud  dalam pengelolaan  dana  desa  sehingga  dapat mendapatkan hasil yang lebih luas sebagai wawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adarrma, Tulus. 2021. “Kajari Bojonegoro:
Potensi  Korupsi  Keuangan  Desa Semakin  Besar.” Beritajatim.Com . Retrieved October 22, 2021 (https://beritajatim.com/hukum-
kriminal/kajari-bojonegoro-potensi- korupsi-keuangan-desa-semakin- besar/).
Apriani,  Ulfah,  Krissantono  Karo  Karo, Fatmamita  Yuliana,  Feliona  Astika, Ridwan  Darmawan,  Bustomi,  and Haryono  Umar.  2019.  “Pengaruh Independensi  Pengawasan  Internal Terhadap Pencegahan Korupsi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi Pada Mahkamah Agung RI).” Prosiding  Seminar  Nasional  Pakar Sosial Dan Humaniora 1–9. Atmadja, Anantawikrama Tungga, Komang Adi, Kurniawan Saputra, and Daniel  T.  H.  Manurung.  2019. “Proactive Fraud Audit , Whistleblowing and Cultural
Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention.” XXII(3):201–14.
Ayem,  Sri,  and  Kirana  Feby  Kusumasari. 2020. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana  Desa  Dengan  Akuntabilitas
Sebagai  Variabel  Mediasi.” Jurnal Ilmiah  Akuntansi  Dan  Humanika 10(2):160.
doi:
10.23887/jiah.v10i2.25827.
Guritno,  Tatang.  2021.  “ICW:  Perangkat Desa  Dominasi  Terdakwa  Kasus Korupsi,  Dana  Desa  Perlu  Diawasi
Ketat.” Kompas.Com . Retrieved October 22, 2021 (https://nasional.kompas.com/read/20 21/03/22/18093371/icw-perangkat- desa-dominasi-terdakwa-kasus- korupsi-dana-desa-perlu-
diawasi?page=all).
Hadi, Muhsin, Rizka Aryanti, and M. Iqbal Notoatmojo. 2021. “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi  Dalam  Pencegahan  Fraud Pengadaan Barang (Studi Kasus Pada Rsud  Bendan  Kota  Pekalongan).” 4(1):127.
Islamiyah, Faridatul, Anwar Made, and Ati Retna Sari. 2020. “Pengaruh
Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan
Whistleblowing Terhadap Pencegahan
Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di  Kecamatan  Wajak.” Jurnal  Riset
Mahasiswa Akuntansi 8(1):1–13. doi: 10.21067/jrma.v8i1.4452. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  2019. Buku  Pintar  Dana Desa . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  2021. Informasi  APBN 2021 . Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laksmi,  Putu  Santi  Putri,  and  I.  Ketut Sujana. 2019. “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” E-Jurnal Akuntansi
26:2155.
doi: 10.24843/eja.2019.v26.i03.p18. Ochiem,  Ainur.  2021.  “Banyak  Kades Terjerat Korupsi, Bermula Dari Kelola Keuangan Sendiri.” Radar Bojonegoro .  Retrieved  October  22, 2021
(https://radarbojonegoro.jawapos.com /read/2021/08/19/283551/banyak- kades-terjerat-korupsi-bermula-dari- kelola-keuangan-sendiri).
Printara,  Diaz.  2013. Fraud  Auditing  &
Investigation .  Jakarta:  Mitra  Wacana Media.
Rofiq,  Ainur.  2019.  “Dua  Kades  Di Bojonegoro Korupsi, Kerugian Negara  Capai  Rp  1,1  Miliar.” DetikNews .  Retrieved  October  22, 2021  (https://news.detik.com/berita- jawa-timur/d-4772367/dua-kades-di- bojonegoro-korupsi-kerugian-negara- capai-rp-11-miliar).
Rohimah,  Inayatu,  and  Devi  Yane  Anna.
2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Pencegahan  Fraud.” Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan ISSN 2088-5008 13 nomor 1(1):67–76. Sanjani,  Ni  Made  Wina,  and  Desak Nyoman  Sri  Werastuti.  2021.  “Peran Komitmen  Organisasi,  Perspektif BudayaTri Hita Karana, Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan  Fraud.” Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 11(1).
Saputra,  Komang  Adi  Kurniawan,  and  I. Ketut  Puja  Wirya  Sanjaya.  2019. “Whistleblowing and Tri Hita Karana to  Prevent  Village  Fund  Fraud  in Bali.” International  Journal  of
Religious  and  Cultural  Studies
1(2):68–73. doi: 10.34199/ijracs.2019.10.03. Sariwati,  Ni  Wayan,  and  Ni  Komang Sumadi. 2021. “Pengaruh Kompetensi,  Praktek  Akuntabilitas Dan  Moralitas  Individu  Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa.” 279–91.
Sholihin,  Mahfud,  and  Dwi  Ratmono. 2021. Analisis  SEM-PLS  Dengan WarpPLS  7.0 .  Edisi  2.  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Suandewi, Ni Kadek Ayu. 2021. “Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,
Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Empiris  Pada  Desa  Se-Kecamatan
Payangan).” Hita  Akuntansi  Dan Keuangan 2(3):29–49. Wahyudi,  Sugeng,  Tarmizi  Achmad,  and Imang  Dapit  Pamungkas.  2021. “Village  Apparatus  Competence  , Individual Morality , Internal Control System  and  Whistleblowing  System on  Village  Fund  Fraud.”  17(6):672– 84. doi: 10.37394/232015.2021.17.65. Widiyarta, Kadek, Nyoman Trisna Herawati, and Anantawikrama Tungga  Atmadja.  2017.  “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi
Empiris  Pada  Pemerintah  Desa  Di Kabupaten  Buleleng).” E-Journal  S1 Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha 8(2):1–12. Yulian Maulida, Windy, and Bunga Indah Bayunitri.  2021.  “The  Influence  of Whistleblowing System toward Fraud
Prevention.” International  Journal  of Financial, Accounting, and Management 2(4):275–94. doi: 10.35912/ijfam.v2i4.177. Yusuf, Marwah, Aswar, Irmawati Ibrahim,
Yusdhaniar,  and  Fulia  Indah  Waty.
2021. “Pengaruh Kompetensi Aparatur , System Pengendalian Intern Dan  Moralitas  Individu  Terhadap Pencegahan  Fraud  Dana  Desa  (  Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah ).” Jurnal Akuntansi
Dan  Ekonomi  (Jae) 6(2):1–12.  doi: 10.29407/jae.v6i2.15008.