## Politik  Ekologi:  Respon  Kiai  dan  Pesantren  terhadap  Degradasi Lingkungan di Madura
Shohebul Umam 1*

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang krisis ekologi di Sumenep, Madura. Fenomena  krisis ekologi, yang terjadi di Sumenep dalam  10  tahun  terakhir,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  gerakan  lingkungan  yang  diinisiasi  oleh  kiai  dan  pesantren. Kemudian, kajian ini diletakkan dalam dinamika lanskap politik lokal Sumenep, dan wacana ekologi dalam konteks global seperti diskursus tentang antroposen dan SDG’s (Sustainable Devilopment Goal’s). Oleh karena itu, gerakan lingkungan kiai dan pesantren di Sumenep, selain sebagai gerakan moral yang mengelola pikiran masyarakat melalui terminologi agama, juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik lokal yang berkembang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif, dengan mengkaji data yang digali dari beberapa informan, observasi offline dan online dalam diskusi tentang lingkungan di Sumenep. Kemudian, penyusunan data-data menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kiai dan pesantren, tidak mampu meletakkan wacana krisis ekologi yang terjadi di Sumenep ke dalam konteks global; 2) Gerakan lingkungan yang dimobilisasi oleh kiai dan pesantren pada satu sisi, dapat menjadi sebuah gerakan yang mendorong kesadaran lingkungan secara lebih luas di tengah masyarakat Sumenep, akan tetapi di sisi yang lain, gerakan  lingkungan  kiai  dan  pesantren,  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kepentingan  politik  sektoral  di  tingkat  lokal Sumenep; 3) gerakan lingkungan kiai dan pesantren, tidak mampu merekonstruksi stand of crisis masyarakat terhadap lingkungan, karena krisis literasi yang tidak mampu diatasi oleh kiai dan pesantren sejauh ini.
Kata kunci: krisis ekologi; kiai; pesantren; politik
History: Received   : 29 Oktober 2022 Revised     : 16 November 2022 Accepted  : 2 Desember 2022 Published  : 13 Desember 2022
1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta *Koresponden Penulis :
Publisher: LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

## Pendahuluan
Studi ini membahas tentang gerakan lingkungan, yang diinisiasi oleh pesantren dan kiai di Sumenep,  sebagai  respon  terhadap  apa  yang  mereka  sebut  dengan  krisis  ekologi.  Kabupaten Sumenep, merupakan daerah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, dan dalam 10 tahun terakhir mengalami krisis ekologi yang luar biasa. Degradasi lingkungan yang terjadi,  berdampak  buruk  terhadap  nelayan  dan  petani,  sebagai  profesi  terbesar  masyarakat Sumenep. Pada posisi ini, gerakan lingkungan yang dimobilisasi oleh kiai dan pesantren, menjadi harapan dan pelita baru bagi masyarakat Sumenep, untuk keluar dari jeratan krisis lingkungan yang terjadi. Sama halnya dengan PGI (Persekutuan Gereja-Gerja di Indonesia) yang juga merespon crisis lingkungan  di  Indonesia  melalui  gagasannya  yang  disebut  ‘koinonia’.  Sebuah  gagasan  yang berlandaskan  pada  nilai-nilai  solider,  liberasi  dan  sakramental.  Gagasan  ini  diharapkan  mampu menjadi  sumber  dan  bahan  pendidikan  untuk  menanamkan  kesadaran  ekologis  bagi  warga Indonesia (Ginting 2022).
Wacana krisis ekologi, yang dipantulkan melalui perdebatan revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) 2013-2033 oleh kiai dan pesantren, menghasilkan bola liar yang  tidak  sepenuhnya  menguntungkan  kiai  dan  pesantren.  Gerakan  lingkungan  kiai  dan pesantren, menjadi tampak tidak sepenuhnya sebagai gerakan moral, karena tendensi dan afiliasi
politiknya, dalam lanskap politik lokal Sumenep. Pada akhirnya, wacana ekologi tidak bertumbuh dengan kuat di bawah gerakan kiai dan pesantren (wawancara K.Dardiri, 2019). Proses kerusakan lingkungan, seperti massifnya tambak udang di pesisir Sumenep, tidak dapat dicegah oleh kiai dan pesantren.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 2019,  sudah  ada  tambak  udang  seluas  117.888  M 2 (11,  87 hektar)  di  daerah  Lombang,  dan  108,  2 hektar tambak udang di Sumenep secara keseluruhan, dengan limbah yang tidak dikelola dengan bijak  (Tamimi,  2021).  Selain  itu,  proyek  pembangunan  perumahan  di  jantung  kota  yang  tidak menghiraukan Perda, menyebabkan volume tanah dan serapan air semakin sempit, memudahkan bencana banjir semakin sering terjadi, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (wawancara Darul Hasyim Fath, 2019). Fenomena ini, sepantasnya menjadi alarm baru bagi gerakan lingkungan kiai dan  pesantren,  untuk  melakukan  langkah-langkah  advokasi  dan  edukasi,  untuk  menumbuhkan stand of crises masyarakat pada umumnya, dan pemerintah pada khususnya.
Pada  posisi  ini  kemudian,  kiai  dan  pesantren  sebagai  orkestrator  yang  mengelola  pikiran masyarakat, tampaknya menemui jalang buntu. Asumsi Khitam yang meyakini bahwa, umat Islam di Indonesia menempatkan pesantren sebagai salah satu episentrum gerakan lingkungan (Khitam, 2016, pp. 143–144), tampaknya tidak sepenuhnya benar. Posisi pesantren yang berdiri di lingkungan masyarakat  pedesaan,  dan  membuat  pesantren  bersentuhan  langsung  dengan  kehidupan masyarakat  dalam  semua  aspek,  nyatanya  tidak  banyak  membawa  dampak  signifikan  dalam konteks wacana lingkungan. Sehingga, prinsip-prinsip Islam sulit untuk menjadi wordviews (way of life) (Houben, 2003, p. 149) , dalam konteks wacana degradasi lingkungan di Sumenep. penelitian; Pada bagian ini berisikan kesenjangan yang jelas atas masalah yang dikaji.

## Metode
Penelitian  ini  menitikberatkan  pada  riset  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan perspektif politik dan agama. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui motode daring dan luring, karena  adanya  peraturan  pembatasan  sosial  Covid-19.  Pengumpulan data offline dilakukan  melalui  observasi-partisipatif  (Sari  et  al.  2022),  seperti  mengikuti  diskusi kelompok-kelompok  keagamaan,  seperti  FORKIM  (Forum  Kiai  Muda  Madura),  Forum  Sumenep Hijau, observasi pesisir Sumenep, wawancara terhadap beberapa informan terkait, serta analisis terhadap literature-literatur yang sudah ada, seperti berita online, jurnal dan buku, yang tersedia dan  menggambarkan  realitas  di  lapangan,  dan  liner  dengan  idealitas  teori.  Langkah-langkah  ini didasarkan pada apa yang dikatakan oleh J.R. Raco bahwa, untuk mengangkat suatu kebenaran di dalam masyarakat, maka persepsi peneliti harus dapat memaparkan realitas sosial menjadi realitas teoritis secara objektif (Raco 2010). Selanjutnya, hasil penelitian ini disusun dengan cara deskripitif- argumentatif  (Sahir  2021),  agar  data  yang  disajikan  menjadi  relevan  dengan  pendekatan  yang dipakai  di  dalam  penelitian  ini.  Langkah-langkah  penyusunan  penelitian  ini,  dilakukan  dengan metode triangulasi data (Lubis 2018).

## Hasil dan Diskusi Gerakan Lingkungan Kiai dan Pesantren
Semangat  pembangunan  ekonomi  akseleratif  Jokowi,  dalam  dua  periode  dirinya memimpin  Indonesia,  telah  melahirkan  narasi  dan  kebijakan-kebijakan  baru.  Terutama  yang berkaitan dengan land reform , dalam semua level struktur pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.  Kebijakan  reforma  agraria,  sangat  menentukan  terhadap  kemampuan  ekologi menyediakan  kepentingan ekonomi  dan  politik  terhadap manusia. Semangat  pembangunan  ini, berdampak pada kebijakan pemerintah daerah, termasuk Sumenep. KH. Busyro Karim selama dua periode  di  Kabupaten  Sumenep,  melahirkan  Perda  RTRW  (2013-2033),  yang  berdampak  negatif terhadap lingkungan di Sumenep.
Walau demikian, sosok pemimpin yang lahir dari lingkungan pesantren, dan diusung oleh PKB yang berafiliasi  dengan  NU,  pesantren  dan  kiai,  menyelamatkan  Busyro  dari  peradilan  publik.  Suara lantang kiai dan pesantren, diredam oleh relasi politik dan kultur takdzim, yang mengkultuskan trah kiai. Sikap  pemerintah  yang  sangat  terbuka  dan  lunak  kepada para  investor,  digunakan  sebagai kesempatan, untuk membeli tanah dan membangun tambak udang secara ilegal di seluruh penjuru pesisir  Sumenep  (Ily,  2020).  Sikap  ‘genit’  elit  pemerintah,  yang  bermain  mata  dengan  investor, menjadi fakta buram komitmen yang mencedrai identitas religius, yang melekat pada masyarakat dan pemimpin Sumenep (wawancara Zaifudin, 2019).
Kebijakan  Jokowi  yang  banyak  memberikan  rekomendasi  pada  perusahaan  asing,  untuk melakukan eksploitasi  di  berbagai  daerah,  mengilhami  sikap  yang  sama  di  tingkat  daerah.  Oleh karena itu, kurang lebih dari 545 juta Ha wilayah di Indonesia, 159.178.237 hektar di antaranya sudah terkapling  dalam  izin  industri  ekstraktif,  itu  artinya  jika  dibandingkan  dengan  luas  wilayah Indonesia, 82,91% sudah diproyeksikan untuk korporasi (Adnan, 2019), dan salah satu wilayah itu adalah Sumenep. Dalam 10 tahun terakhir, Sumenep menjadi salah satu daerah penyumbang besar pendapatan negara dari perusahaan-perusahan Migas.
Data BP  Migas menyebutkan  bahwa,  sejak  tahun  1970  terumbu  karbonat  menunjukkan potensi migas tersebar di Madura, dan ada 47 desa di Kabupaten Sumenep yang memiliki kandungan migas yang sama kualitasnya dengan Cepu (Huda & Setia, 2017). Prediksi lain yang dilakukan oleh general manager  PT  Energi  Mineral Langgeng  (EML)  Sopandi,  memperkirakan  ada  70  juta  barel  minyak hanya di satu daerah pesisir Tanjung Sumenep, di dalam kegiatan pemboran sumur eksplorasinya (Hartono,  n.d.).  Melimpahnya  Migas  di  berbagai  wilayah  Sumenep  oleh  karena  itu,  menarik  8 korporasi asing yang beroperasi di sektor Migas sampai tahun ini (Junaidi, n.d.).
Sejak  14  November  1980  Kangean  Energy  Indonesia  Ltd,  sudah  melakukan  produksi- eksploitasi migas di Sumenep (Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, 05:44:38 UTC), kemudian secara  bertahap  diikuti  oleh  tiga  perusahaan  berikutnya  melakukan  eksploitasi  seperti,  Santos Offshore asal Australia mengelola Blok Maleo dan Peluang (Bisri, 2009); Kangean Energy Indonesia (KEI) mengelola Blok Pagerungan dan Terang Sirasun Batur (TSB); dan Husky-Cnooc Madura Ltd (HCML)  asal  Korea,  mengelola  Blok  Madura  Strait  (Junaidi  &  Alif,  2016).  Produksi  migas  oleh perusahaan-perusahaan  ini,  mengundang  perusahaan  lainnya  untuk  melakukan  pengerukan sumber daya alam di Sumenep. Sejak tahun 2016 lima perusahaan lain mulai melakukan eksplorasi, di antaranya: Techwin Energi Madura Ltd dan Petronas asal Malaysia yang mengelola Blok North East Madura; Husky Anugerah Limited mengelola Blok Anugerah dan South Saobi; Energi Mineral Langgeng (EML) mengelola Blok South East Madura; Petrojava North kangean (PNK) mengelola Blok North Kangean (Junaidi & Alif, 2016). Korporasi besar di sektor migas ini, telah menggasak begitu banyak kekayaan sumber daya alam di daerah Sumenep pada satu sisi, akan tetapi di sisi yang lain keberadaan korporasi ini tidak menunjang terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di ujung paling timur Madura ini.
Alih-alih  mendongkrak  kesejahteraan  masyarakat lokal  Sumenep,  kehadiran  perusahaan migas  ke  Sumenep,  justru  melahirkan  dilema  yang  rumit  dan  tragis  bagi  masyarakat.  Menurut Kahir, mantan kepala bagian ESDA Sumenep mengatakan, meskipun sudah berdiri 8 perusahaan Migas di Sumenep, akan tetapi kabupaten Sumenep belum menjadi daerah penghasil, karena rata- rata sumur Migas berdiri di atas 4 mil dari bibir pantai, yakni daerah yang bukan bagian pemerintah kabupaten Sumenep.  Pemda  Sumenep,  hanya  menerima  dana  sempalan  saja  atau  disebut  DBH (Dana Bagi Hasil), baik dari pusat ataupun provinsi (wawancara Kahir, 2018).
Fakta  ini  merupakan  sebuah  dilema  besar  bagi  masyarakat  Sumenep.  Secara  komersil, Pemkab Sumenep pada satu sisi, bukan sebagai daerah penghasil, yang tidak dapat menambah akumulasi  APBD  dari  sektor  Migas.  Sedangkan  di  sisi  yang  lain,  dampak  negatif  kerusakan lingkungan akibat akitivitas eksploitasi korporasi, menimpa secara massif masyarakat Sumenep, khususnya  masyarakat  pesisir  yang  notabene  adalah  neyalan.  Penilaian  indeks  investasi
menyebutkan bahwa, indeks kualitas masyarakat Sumenep berada di tingkat paling bawah dari 50 kabupaten  kota  yang  ada  di  Jawa  Timur  dalam  10  tahun  terakhir(Huda  &  Setia,  2017).  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Sumenep  sejak  2012  menduduki  peringkat  10  terendah,  dengan angka  66,4  di  bawah  Pamekasan  (Huda  &  Setia,  2017).  Fakta  ini  berbanding  terbalik  dengan kencangnya laju investasi di Kab. Sumenep yang seharusnya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.  Justru  di  sisi  yang  sama,  kerusakan  lingkungan  menghantam  masyarakat  pesisir Sumenep.
Selain di sektor Migas, ancaman krisis lingkungan muncul dari semakin kompleksnya usaha tambak udang di daerah pesisir pantai Sumenep. Mulai dari kecamatan Batang-Batang, Dungkek, Gapura, Batuputih (Alif, 2020), telah merusak ekositem di laut karena limbah yang tidak dikelola dengan  baik  dan  bijak  oleh  korporasi  (Bahri,  2021).    Limbah  tambak  udang  selain  murusak ekosistem laut, sekaligus merusak lingkungan bermain anak-anak pesisir Sumenep (Muraki, n.d.). Cemara  udang  yang  hanya  tumbuh  di  dua  tempat  di  dunia,  dan  salah  satunya  adalah  di  pantai Lombang  Sumenep,  merupakan  kekayaan  tersendiri  sekaligus  tempat  anak-anak  bermain  di pantai, perlahan-lahan mulai habis ditebang, karena proyek tambak udang yang semakin marak. Arifin di dalam penelitiannya mencatat bahwa, pada tahun itu (2016) ada sekitar 500 hektar tanah sudah  beralih  kepemilikan,  dan  berencana  akan  terus  dilakukan,  mencapai  1000  hektar  dengan lokasi  di  antaranya:  Talango,  Kombang,  Andulang,  Lombang,  Lapa  Daya,  Dapenda,  Dasuk, Ambunten  (Arifin,  2016).  Asumsinya  bahwa,  tanah  yang  dijual  masyarakat  pesisir  adalah,  tanah yang  tidak  produktif,  (pesisir).  Pada  kesempatan  yang  sama,  harga  yang  ditawarkan  investor sangat tinggi, menggiurkan, sulit untuk ditolak oleh pemilik tanah. Tawaran dengan nominal yang tinggi,  mendorong  masyarakat  pesisir  untuk  mengobral  tanah  mereka  kepada  para  investor nasional ataupun asing, dan Pemda berlagak tidak tahu terhadap fenomena ini.
Fenomena yang mengakhawatirkan ini, tidak secara total mendorong gerakan linkungan kiai  dan  pesantren.  Hanya  riak-riak  kecil  yang  samasekali  tidak  berdampak  apapun  terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan lingkungan kiai dan pesantren mulai tampak reaksioner, solid dan massif, ketika Pilkada 2020 PKB yang mengusung Gus Fattah Yasin dan KH. Moh. Ali Fikri, seorang putra pesantren besar Annuqayah, untuk pertama kalinya sejak pasca Reformasi, digulingkan oleh PDIP yang mengusung Ahmad Fauzi (observasi si Sumenep, 2019). Keadaan ini merupakan suatu hal pahit bagi PKB, karena kekuasaannya selama 25 tahun, yang disusun oleh kekuatan kultural NU, pesantren dan kiai telah tumbang.

## Melihat Kegagalan Gerakan Lingkungan Kiai dan Pesantren

## Tendensi Politik dalam Gerakan Lingkungan Pesantren dan Kiai
Gerakan  lingkungan  kiai  dan  pesantren  yang  reaksioner,  mempersoalkan  revisi  Perda RTRW  2013-2033  yang  disetujui  oleh  Ahmad  Fauzi.  Perda  RTRW  ini  dinilai  tidak  mengindahkan kelestarian lingkungan, karena menambah titik tambang fosfat di daerah-daerah produktif. Akan tetapi  yang  penting  diperhatikan  adalah,  revisi  Perda  ini  diajukan  oleh  Busyro  Karim pada  2018, melalui  proses  yang  tidak  transparan  (wawancara  Darul  Hasyim  Fath,  2019).  Tetapi  sekali  lagi, kenyataan ini tidak pernah mendapat respon dari kiai dan pesantren, walau pada kenyataannya fakta ini menjadi rahasia umum.
Pada posisi ini kemudian, gerakan linkungan pesantren dan kiai, pada satu sisi merupakan gerakan moral, untuk menyebarkan kesadaran linkungan kepada masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi di sisi yang lain, gerakan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik lokal. Pada titik ini, persoalan lingkungan yang secara idealitas, merupakan persoalan kolektif yang tidak bisa dibebankan hanya pada satu atau dua orang saja, menjadi persoalan sektoral karena ditendensikan pada kepentingan politik tertentu.
Keberpihakan  pesantren  dan  kiai  di  dalam  dinamika  politik  lokal,  berdampak  signifikan terhadap gerakan lingkungannya. Dinamika politik yang berkembang di daerah, sulit untuk tidak mengaitkannya  dengan  eksistensi  pesantren  dan  kiai.  Keterlibatan  pesantren  dan  kiai  di  dalam
arena  politik,  secara  tidak  langsung,  telah  menuangkan  warna  lain  ke  dalam  gerakan  moral pesantren dan kiai. Kondisi ini menyebabkan, wacana krisis ekologi yang diinesiasi oleh pesantren dan kiai, tidak bertumbuh, dan tidak menghasilkan wacana baru di dalam diskursus ekologi.
Prinsip-prinsip dasar etika lingkungan pesantren, yang memandang bahwa, alam memiliki kekuatan adikodrati, nilai interinsik pada dirinya sendiri, serta memiliki hak yang harus dihormati oleh  manusia,  tidak  diletakan  sebagai  ideologi  gerakan  (observasi  di  FORKIM  Sumenep,  2019). Sebagai lembaga keislaman, pesantren seperti Annuqayah dan Nasy’atul Muta’allimin, seharusnya mengembangkan  ajaran  Islam  di  dalam  pengembangan  pengetahuan  tentang  lingkungan, dibandingkan mengkontasikan otoritas keagamaannya ke dalam struktur politik lokal.  Arah baru pendidikan lingkungan di pesantren, harus tumbuh sebagai respon murni atas kondisi lingkungan. Akan  tetapi,  dalam  konteks  Sumenep,  respon  atas  persoalan  lingkungan  yang  dibangun  oleh pesantren  belum  tertata  dengan  sistematis,  baik  argumen-argumen  dasar  keislaman  tentang lingkungan, yang ada di dalam Al-Quran ataupun Hadist (observasi di FORKIM Sumenep, 2019).
Pondok  pesantren  dan  kiai  yang  memobilisasi  gerakan  lingkungan  di  Sumenep,  tidak memiliki  semangat  edukasi,  untuk  membangun  pemahaman  masyarakat  terhadap  lingkungan. Akan tetapi, diorientasikan pada upaya-upaya reaksioner-konfrontatif dengan pemerintah. Seperti demonstrasi, audiensi, hiring, dan aksi-aksi reaksioner lainnya dengan menempatkan pemerintah sebagai common enemy. Pada akhirnya, gerakan lingkungan pesantren dan kiai, tidak menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan.
Kenyataan ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Gade tentang semangat ‘hijau’ pesantren.  Gade  dalam  perhatiannya  terhadap  beberapa  tokoh  kiai  dan  pesantren,  yang berkomitmen besar terhadap ‘Islam Hijau’, seperti kiai Thanthowi Djauhari Musaddad di pesantren Al-wasilah di Jawa Barat, pesantren Darut Tauhiid di bawah kendali Kiai Aa Gym, KH. Fuad Affandi di  Ponpes  Al-Ittifaq  Jawab  Barat,  menunjukkan  komitmen  dan  dedikasi  terhadap  lingkungan lestari, dengan terus berupaya menguatkan dasar-dasar pemikiran yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Gade, 2015). Kemudian, mengimplementasikannya dalam bentuk usaha dan tindakan, seperti  misalnya  mengedukasi  masyarakat  tentang  pertanian  modern,  pentingnya  penghijauan bagi manusia dan bumi, dari tingkat paling dasar seperti santri hingga masyarakat di lingkungan pesantren (Gade, 2012).

## Ketidakmampuan Pesantren dan Kiai Meletakkan Wacana Krisis Ekologi dalam Konteks Global
Sejak awal tahun 2000-an ada tren untuk mengembangkan hukum lingkungan ( figh albiah ) oleh  para  tokoh  kiai  dan  pesantren,  untuk  mendapatkan  perspektif  dasar  tentang,  bagaimana Islam memandang krisis lingkungan. Sebut saja misalnya tokoh besar NU yakni, kiai Ali Yafie, yang mempromosikan figh  albiah. Tradisi ta’lim NU (bahtsul  masail) di  bawah  kiai  Ali  Yafie,  banyak melahirkan  fatwa  tentang  ekologi.  Akan  tetapi  iklim  berpikir  NU  Sumenep,  sejauh  ini  belum melahirkan  perspektif-perspektif  baru  tentang  hukum  Islam  dan  lingkungan,  seperti  yang dilakukan oleh kiai Ali Yafie.
Selama  kurun  waktu  Lima tahun terakhir, elit  kiai  dan  ulama  dari berbagai  pesantren  di Sumenep, menunjukkan ketertarikan pada isu-isu lingkungan. Diawali oleh kiai Dardiri Zubairi dari Pesantren  Nasy’atul  Muta’al  Limin  Gapura  Timur,  menyoal  menyempitnya  volume  tanah  dan dampak  limbah  tambak  udang  kepada  ekosistem  laut  (wawancara  kyai  Naqib  Hasan,  2019). Kemudian  diikuti  oleh  kiai  Jurjiz  Muzammil  dari  Pesantren  Salafi,  Al-Is’af  Kalabaan,  yang  terus melakukan langkah-langkah konfrontasi terhadap pemerintah dan swasta di dalam proyek-proyek seismek dan penjualan tanah di Sumenep, serta Moh. Naqib Hasan dan kiai Hilmi, yang membawa narasi tentang tambang fosfat dan dampaknya kepada lingkungan di awal tahun 2021 (wawancara kyai Naqib Hasan, 2019). Akan tetapi, keberadaan kelompok-kelompok kiai ini, tidak menghasilkan narasi  baru  yang  dapat  diucapkan  sebagai  suatu  hal  yang  dapat  mencegah, atau  meminimalisir kerusakan lingkungan.
Pada  bagian  ini,  pesantren  dan  kiai  tampak  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  konsen terhadap  wacana lingkungan.  Kelompok-kelompok gerakan  hijau  ini,  hanya membidik  kebijakan pemerintah terkait lingkungan, dan tidak mampu meletakkan wacana krisis ekologi yang terjadi di Sumenep ke dalam narasi baru, seperti misalnya diskrusus tentang antroposen atau SDG’s yang tengah menjadi ketertarikan akademik.
Akibatnya, ajaran agama Islam tentang muamalah dan ibadah tidak terkoneksi secara baik dengan wacana lingkungan hidup di Sumenep. Walaupun pada kenyataannya, pikiran besar Islam tentang  lingkungan  dapat  dicacah  dengan  baik  oleh  kiai.  Kiai  Moh.  Naqib  Hasan,  menunjukkan kekayaan pikiran besar Islam tentang relasi manusia dan alam (wawancara kyai Naqib Hasan, 2019)

## Menghargai Alam
Menurut  kiai  Naqib  Hasan,  Al-Quran  dan  Hadis  mengatur  ketat,  bagaimana  seharusnya manusia menghormati alam , dengan menunjuk firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya 107, “dan kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. Dalam seruan ini tampak bahwa, ada perintah yang jelas kepada manusia untuk mengelola alam dengan baik dan bijak, sebagai wujud rasa peduli terhadap lingkungan. Islam oleh karena itu, mengacu pada satu ayat  ini  saja,  melarang  dengan  keras  pengerusakan  terhadap  bumi,  dan  diperintahkan  untuk menghormati dan merawat bumi dengan baik.

## Tanggung Jawab Moral Terhadap Alam
Menurut kiai Moh. Naqib Hasan, Islam mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan  oleh  karena  itu  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  tidak  berhenti  hanya  pada  batas-batas kewajiban moral kepada sesama manusia, tetapi juga tanggung jawab terhadap entitas-entitas di luar manusia. Dasar moralitas ini ditunjukkan oleh kiai di dalam Surat Al Baqarah (30) Allah SWT berfirman “ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  malaikat:  “sesungguhnya  Aku  ingin menjadikan khalifah di bumi”.

## Solidaritas Kosmik
Menurut  kiai  Naqib,  solidaritas  antara  manusia  dengan  alam  muncul  dari  prinsip  dasar manusia  yang  berintegrasi  secara  ontologis  dengan  alam.  Hak  alam  dan  hak  manusia  memiliki porsinya yang sama di dalam prinsip ini. Manusia oleh karenanya, tidak bisa melakukan tindakan represif atau hal-hal yang dapat merusak alam.

## Kewajiban Merawat Alam
Berangkat  dari  prinsip-prinsip  dasar  Islam  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  maka  manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat alam secara tidak langsung. Prinsip-prinisp dasar etika lingkungan  di  dalam  Islam  menjelaskan  bahwa,  manusia  mau  atau  tidak  (wajib)  mencintai, menghargai, merawat, dan melestarikan alam semesta beserta seluruh unsur-unsur yang melakat di dalamnya.
Pandangan kiai Naqib tentang relasi manusia dengan alam di atas, menggambarkan bahwa pada dasarnya kiai dan pesantren, memiliki dasar pengetahuan tentang ekologi yang sangat kaya. Hukum  Islam  mengatur  relasi  manusia  dengan  alam  secara  integratif-interkonektif,  tanpa  ada indikasi  perintah  untuk  mendominasi.  Manusia  sebagai  kekuatan  dominan (khalifah), dituntut untuk dapat mengelola alam dengan baik, tanpa harus melakukan tindakan eksploitatif-represif dalam bentuk apapun.
Akan tetapi, akibat ketidakmampuan pesantren dan kiai meletakkan wacana kirisis ekologi ke  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  membatasi  klaim  moral  bahwa  yang  suprematif  untuk mengucapkan bahwa, manusia memiliki ketersalingan yang tidak dapat dipisahkan dengan alam. Oleh  karenanya,  kerusakan  lingkungan  terus  terjadi,  karena  pengkhianatan  manusia  atas
hubungan relasional itu. Bahkan Lynn White menuding bahwa, wordviews antroposentris agama- agama monoteislah yang menyebabkan krisis ekologi (White, 1967). Tudingan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Quddus bahwa, perintah untuk mendominasi alam, seperti salah satunya digambarkan  di  dalam  konsep khalifah fi lard, di  dalam ajaran Islam,  mengakibatkan  munculnya pendekatan  terhadap  alam  yang  bersifat  instrumental,  bukan  dengan  prinsip  menghargai  yang berkeadilan  (Quddus,  2012).  Pandangan-pandangan  semacam  ini,  terus  berkembang  dan mengkambinghitamkan  agama  (Islam),  yang  telah mendorong  dan membiarkan  konsep-konsep agama menjadi disalahpersepsikan.
Perspektif  hukum  Islam  dan  lingkungan  di  Sumenep  oleh  sebab  itu,  tidak  berkembang menghasilkan  wacana-wacana  ekologis  baru,  yang  dapat  menjelaskan,  mengatur,  dan merestrukrisasi  realitas  kehidupan  baru  relasi  antara  alam  dan  manusia.  Seperti  halnya, mendudukkan prinsip-prinsip Islam dengan wacana antroposen yang coba ditawarkan oleh para ilmuwan  Barat,  atau  mengintegrasikannya  dengan  SDG’s  yang  tengah  menjadi  semangat  dunia global.
Diskursus Islam dan lingkungan di Sumenep berjalan ditempat, karena ia berada di ruang gelap  pemikiran  elit,  yang  tidak  mampu  menempatkan  pandangan-pandangan  Islam  di  tengah wacana  global.  Terpasung  oleh  ketidakterbukaan  corak  berpikir  kiai  dan  pesantren,  terhadap wacana-wacana baru lingkungan hidup. Prinsip dan hukum Islam terkait lingkungan, menjadi sulit tersentuh, dan tidak memberikan pengaruh di dalam dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, di tengah semangat kapitalisme global, yang terus berias memperkuat diri melalui sistem neoliberalisme yang menargetkan alam untuk memenuhi kepentingan pasar.
Pada akhirnya, apa yang diimajinasikan di dalam cakrawala antroposen atau SDG’s, menjadi suatu  hal  yang  imajinatif.  Seperti,  upaya  memperbaiki  kesalahan  lama  umat  manusia  yang eksploitatif, tidak dapat diimplementasikan ke dalam gerakan nyata. Keangkuhan antroposentris yang menyebabkan kehancuran planet bumi tetap terjaga, tidak mampu berkembang membuat eksperimen-eksperimen  baru  dengan  mode  pemahaman  baru,  mengenai  hidup  dengan,  dalam atau mengubah antroposen. Sehingga, alam menjadi layak huni, atau bahkan menjadikannya lebih menarik.
Tesis-tesis  ajaran  Islam  yang  berkembang  di  dalam  pesantren  pada  dasarnya  memiliki kemampuan  untuk  menciptkan  sistem  antroposentris  yang  baru.  Akan  tetapi,  upaya  itu  tidak berjalan  dengan  baik,  karena  tidak  adanya  kesadaran  untuk  menuju  pengetahuan  baru  dari pesantren  dan  kiai.  Bayangan  masa  depan  manusia  yang  lebih  imajinatif,  seperti  yang  digali  di dalam  diskursus  antroposen,  melalui  langkah-langkah  baru  seperti  yang  dilakukan  oleh  Terike Haapoja  dalam  Chua,  melalui  estetika  yang  berbeda  dalam  membayangkan  masa  depan  umat manusia, yakni melalui instalasi Museum Sejarah Sapi (Chua & Fair, 2019) , menempatkan sapi-sapi imajiner, yang dapat mendorong para pembacanya untuk menata kembali sejarah dunia, sosialita hewan, dan antroposen dalam istilah sapi, tampaknya masih jauh dari semangat pesantren.
Padahal,  strategi  ini  dapat  menumbuhkan  imajinasi  santri  dan  masyarakat,  tentang bagaimana manusia berhubungan dengan ‘orang lain’ , yang bukan manusia di dalam antroposen. Motode ini dapat dilakukan di dalam pesantren, tanpa harus meninggalkan tradisi Islam. Pesantren oleh  sebab  itu,  harus  didudukkan  sebagai  laboratorium  multidisiplin  dan  inklusif.  Tidak  hanya sebagai  media  untuk  memperkaya  ilmu  agama,  tetapi  direkonstruksi  sebagai  dunia  baru  bagi manusia di masa depan, dengan mengedepankan wacana-wacana baru yang tidak tersekat oleh apapun.  Misalnya, menciptakan  realitas  baru  yang  dapat  menumbuhkan  pemahaman  baru, tentang relasi manusia dengan alam, seperti halnya di dalam diskusi antroposen. Sehingga dengan demikian,  gerakan  lingkungan  pesantren  dan  kiai  menjadi  respon  positif  yang  dapat membangkitkan narasi tentang masa depan antroposentris yang non-antroposentris.

## Kesimpulan
Gerakan  lingkungan  yang  inesiasi  oleh  kiai  dan  pesantren  di  Sumenep,  pada  satu  sisi menjadi  sebuah  gerakan  moral  yang  dapat  membangun  kesadaran  lingkungan  di  tengah masyarakat.  Akan  tetapi  di  sisi  yang  lain,  gerakan  hijau  ini  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari kepentingan politik sektoral. Oleh karena itu, gerakan lingkungan kiai dan pesantren di Sumenep, tidak seperti gerakan-gerakan lingkungan kiai dan pesantren yang ditulis oleh Anna M Gade, kiai dan pesantren tidak mampu menghubungkan gerakannya ke dalam framework yang lebih besar, seperti  SDG’s  atau  antroposen.  Keadaan  ini  dilatarbelakangi  oleh,  tendensi  politik  lokal  yang demikian alot, serta ketidakmampuan kiai ataupun pesantren, di dalam mengembangkan wacana krisis ekologi dalam konteks yang lebih global.
Oleh karena itu, wacana krisis ekologi di Sumenep, tidak menghasilkan wacana baru, dan hanya menjadi pikiran elitis di lingkaran kiai dan pesantren. Pada puncaknya, gerakan lingkungan kiai  dan  pesantren  di  Sumenep,  tidak  mampu  merespon  krisis  ekologi  dengan  perubahan mendasar,  terutama  gagal  untuk  mengubah  perilaku  dan  moral  masyarakat  untuk  tidak menggerus dan mengeruk alam secara tidak adil.

## Referensi
Adnan,  M.  (2019). Masa  Depan  Keadilan  Ekologis  di  Tahun  Politik .  WALHI  (Wahana  Lingkungan Hidup). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8 &ved=2ahUKEwjblYLmk8zxAhWFXSsKHaxVBj8QFnoECBQQAA&url=https%3A%2F%2Fwalhi .or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FLayout_Tinjauan-Lingkungan- 2018.pdf&usg=AOvVaw0L1ZqSDkQ2qRpPWgW4P2as
Ahmad, R. (2017). Demokrasi Dan Multi Kulturalisme Dalam Kontestasi Dakwah Islam. Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi , 13 (1), 1.
Alif, F. (2020, March 9). Alih Fungsi Lahan Semakin Marak, Puluhan Pemuda Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sumenep. Koran Madura . https://www.koranmadura.com/2020/03/alih-fungsi-lahan- semakin-marak-puluhan-pemuda-unjuk-rasa-di-kantor-dprd-sumenep/
Arifin,  B.  (2016,  September  1). Akumulasi  Primitif  dan  Masalah  Agraria  di  Pesisir  Sumenep . IndoPROGRESS. https://indoprogress.com/2016/09/akumulasi-primitif-dan-masalah- agraria-di-pesisir-sumenep/
Bahri,  Z.  (2021,  June  5). Hari  Lingkungan  Hidup  Sedunia  2021,  Alam  Sumenep  Semakin  Rusak . SantriNews. https://jatim.santrinews.com/hari-lingkungan-hidup-sedunia-2021-alam- sumenep-semakin-rusak/
Bisri,  M.  (2009,  September  30). Lima  Perusahaan  Asing  Garap  Ladang  Migas  Sumenep .  Tempo. https://bisnis.tempo.co/read/199974/lima-perusahaan-asing-garap-ladang-migas-sumenep
Chua,  L.,  &  Fair,  H.  (2019).  Anthropocene. The  Cambridge  Encyclopedia  of  Anthropology . https://doi.org/10.29164/19anthro
Gade, A. M. (2012). Tradition and Sentiment in Indonesian Environmental Islam. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology , 16 (3), 263–285. https://doi.org/10.1163/15685357-01603005
Gade, A. M. (2015). Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da ʿ wa. Worldviews: Global  Religions,  Culture,  and  Ecology , 19 (2),  161–183.  https://doi.org/10.1163/15685357- 01902006
Ginting,  Bayu  Kaesarea.  2022.  “Koinonia:  Respon  Gereja  atas  Krisis  Ekologi.” DUNAMIS:  Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 7 (1): 184–204. https://doi.org/10.30648/dun.v7i1.661.
Hartono. (n.d.). Diprediksi Capai 70 Juta Barel Minyak, KKKS EML Mulai Tajak Sumur Eksplorasi ENC- 02  di  Sumenep .  JDIH  Sumenep  -  Bagian  Hukum.  Retrieved  July  5,  2021,  from http://jdih.sumenepkab.go.id/berita/detail/diprediksi-capai-70-juta-barel-minyak-kkks-eml- mulai-tajak-sumur-eksplorasi-enc02-di-sumenep
Houben, V. J. H. (2003). Southeast Asia and Islam. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science , 588 (1), 149–170. https://doi.org/10.1177/0002716203588001010
Huda, M., & Setia, N. Y. (2017). Good Extractive Governance: Sebuah Gagasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah
Pertambangan di Indonesia. Matra Pembaruan , 1 (2). http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/411
Ily.  (2020,  June  17).  Tambak  Udang  Ilegal  Marak,  Sumenep  Dianggap  Hancur  Akibat  Perusakan Alam  oleh  Korporasi. PETISI.CO .  https://petisi.co/tambak-udang-ilegal-marak-sumenep- dianggap-hancur-akibat-perusakan-alam-oleh-korporasi/
Junaidi. (n.d.). Delapan Perusahaan Migas Bereporasi Di Sumenep » Seputar Madura . Retrieved April 7,  2021,  from  https://seputarmadura.com/sumenep/berita-sumenep/delapan-perusahaan- migas-bereporasi-sumenep/
Junaidi,  &  Alif,  F.  (2016,  August  22).  8  Perusahaan  Migas  Beroperasi. Koran  Madura . https://www.koranmadura.com/2016/08/8-perusahaan-migas-beroperasi/
Khitam,  H.  (2016).  Kontekstualisasi  Teologi  sebagai  Basis  Gerakan  Ekologi. DINIKA :  Academic Journal of Islamic Studies , 1 (2), 2. https://doi.org/10.22515/dinika.v1i2.62
Lubis, Mayang Sari. 2018. Metodologi penelitian . Deepublish.
Muraki,  A.  (n.d.). Limbah  Tambak  Udang  di  Sumenep  Cemarkan  Lingkungan,  di  Soal  Warga  | IndonesiaPos .  Retrieved  July  5,  2021,  from  https://indonesiapos.co.id/limbah-tambak- udang-di-sumenep-cemarkan-lingkungan-di-soal-warga/
Publish  What  You  Pay  (PWYP)  Indonesia.  (05:44:38  UTC). Potret  Migas  dan  Pertambangan  di Provinsi Jawa Timur . https://www.slideshare.net/pwypindonesia/potret-migas-dan- pertambangan-di-provinsi-jawa-timur
Quddus, A. (2012). Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan. Ulumuna , 16 (2), 2. https://doi.org/10.20414/ujis.v16i2.181
Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Grasindo.
Sahir, Syafrida Hafni. 2021. Metodologi Penelitian . Penerbit Kbm Indonesia.
Tamimi,  M.  (2021,  April  26). Lahan  di  Sumenep  Terkapling-kapling  dari  Tambak  Udang  sampai Tambang  Fosfat .  Mongabay.Co.Id.  https://www.mongabay.co.id/2021/04/26/lahan-di- sumenep-terkapling-kapling-dari-tambak-udang-sampai-tambang-fosfat/
White, L. (1967). The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. Science , 155 (3767), 1203–1207.
Wawancara dengan Darul Hasyim Fath Wawancara dengan Kyai Naqib Hasan Wawancara dengan Zaifudin