## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 2 No. 2 (November 2022) 297-304 Doi: 10.54259/pakmas.v2i2.1200

## Sosialisasi Manajemen Bumdes di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur
Siswadi Sululing 1 , Yanti Mutalib 2*
1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia
2* Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia Email: 1 siswadi.sululing@gmail.com, 2* mutalib.y@yahoo.com

## Abstract
This  community  service  is  entitled:  "Socialization  of  Management  of  Village  Owned  Enterprises (BUMDes)" which was carried out in Uwedikan Village, East Luwuk District, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. The purpose of this service is to increase knowledge about bumdes management for the uwedikan  bumdes  management  in  particular  and  the  uwedikan  community  in  general.  This  activity  is  a socialization  involving  students  participating  in  real  work  lectures  at  the  University  of  Muhammadiyah Luwuk  Posko  Luwuk  City.  The  method  of  implementing  this  service  activity  uses  counseling  about  the socialization of bumdes management which consists of 4 (four) stages, namely: 1). Socialization stage, 2). preparation stage and 3). Implementation stage and 4). Evaluation stage. The result of the implementation of  community  service  activities  regarding  the  socialization  of  bumdes  management  is  the  transfer  of knowledge  to  the  bumdes  management  so  that  it  becomes  the  basis  for  managing  bumdes  to  be  better, develop and advance in the future so that it can become one of the sources of village finance, namely village original  income.  The  conclusion  is  the  result  of  the  implementation  of  community  service  activities regarding the socialization of bumdes management to increase knowledge as a provision in managing the bumdes to be better, while the suggestion is that this socialization can be continued by the community by strengthening the bumdes institution, so as to increase new economic resources for the Uwedikan village community. and the results of this socialization are very useful so that it can be applied by the bumdes management in the Uwedikan village.
Keywords: Socialization, Management, Bumdes .

## Abstrak
Pengabdian masyarakat ini berjudul: “Sosialisasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” yang dilaksanakan di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Tujuan  pengabdian  dilaksanakan  untuk  menambah  ilmu  pengetahuan  tentang  manajemen  bumdes  bagi pengurus  bumdes  uwedikan  pada  khususnya  dan  masyarakat  uwedikan  pada  umumnya.  Kegiatan  ini merupakan  sosialisasi  dengan  melibatkan  mahasiswa  peserta  kuliah  kerja  nyata  Universitas Muhammadiyah Luwuk Posko Kota Luwuk. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan penyuluhan  tentang  sosialisasi  manajemen  bumdes  yang  terdiri  dari  4  (empat)  tahapan  yaitu:  1).  Tahap sosialisasi, 2). Tahap persiapan dan 3). Tahap pelaksanaan dan 4). Tahap evaluasi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan  pengabdian  masyarakat  tentang  sosialisasi  manajemen  bumdes  adalah  terjadinya  transfer  ilmu pengetahuan  kepada  pengurus  bumdes  sehingga  menjadi  dasar  untuk  mengelola  bumdes  menjadi  lebih baik, berkembang dan maju di masa mendatang sehingga dapat menjadi salah satu sumber keuangan desa yaitu pendapatan asli desa. Simpulan adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi manajemen bumdes untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam mengelola bumdes untuk menjadi lebih baik, sedangkan saran adalah sosialisasi ini dapat dilanjutkan oleh masyarakat dengan memperkuat kelembagaan bumdes, sehingga dapat meningkatkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa Uwedikan dan hasil sosialisasi ini sangat bermanfaat sehingga dapat diterapkan oleh pengurus bumdes di desa uwedikan.
Kata Kunci: Sosialisasi, Managemen, BUMDes.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 297 – 304
A . PENDAHULUAN
Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2015 merupakan peraturan pemerintah mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa menjelaskan  bahwa  desa  memiliki  kewenangan dalam  mengatur  sumber  dayanya  sendiri.  Oleh sebab  itu  diperlukan  manajemen  desa  yang  dapat meningkatkan  nilai-nilai  sosial,  budaya,  dan ekonomi.  Penerapan  undang-undang  tentang  Desa mampu  membuka  keinginan  masyaraktnya  agar supaya  bisa  menjadikan    desa  menjadi  lebih  baik, berkembang  dan  maju  di  masa  mendatang.  Hal tersebut melahirkan momentum mendorong lahirnya desa dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, masyarakat yang berperan dan berkontribusi dan kemandirian ekonomi desa yang menghidupi.  (Wojongan,  2020).  Banyak  usaha yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah desa  dalam upaya meningkatkan keuangan desa untuk memakmurkan  masyarakat  dan  mengelola  potensi desa  secara  maksimal  dengan  mendirikan  badan usaha milik desa (BUMDes).
Kabupaten  Banggai terdiri  dari  23  kecamatan,  46 kelurahan  dan 291 desa  dengan  luas  wilayah 9.672,70  km²  dan  jumlah  penduduk  sebesar 359.495  jiwa  dengan  sebaran  penduduk  37 jiwa/km² .  Dengan  memiliki  291  desa,  Pemerintah Kabupaten  menargetkan  Kabupaten  Banggai memiliki  291  badan  usaha  milik  desa  bila  setiap desa  mampu  mendirikan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes) dan mampu memanfaatkan potensi desa yang  dimiliki.  Di  dalam  undang-undang  desa, apabila  desa  belum  mampu  mendirikan    dan mengelola  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes), maka  desa  tersebut  bisa  bergabung  dengan  desa tetangganya  untuk  mendirikan  badan  usaha  milik desa  secara  bersama,  dan  desa  yang  mampu mendirikan dan mengelola BUMDes dipersilahkan mendirikannya.  Jadi  kehadiran  BUMDes  di  setiap desa  diharapkan  mampu  memanfaatkan  potensi desa yang dimilikinya  guna meningkatkan keuangan desanya, di mana eksistensi BUMDes di masa  mendatang  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan asli desa.
BUMDes  secara  melembaga  di  tingkat  desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk  kesejahteraan  masyarakatnya.  BUMDes diharapkan  dapat  menstimulus  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  membangun  dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes  dapat  menjadi  wadah  bagi  Pemerinah Desa  untuk  memberdayakan  dan  memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi
masyarakat  yang  mandiri  dengan  berwirausaha (Sayuti 2011:717).
Ada  Berbagai  usaha  yang  telah  dilakukan pemerintah  RI  untuk  peningkatan  kesejahtraan masyarakat,  khususnya  masyarakat  di  pedesaan. Salah  satunya  melalui  program  mendirikan  Badan Usahan  Milik  Desa  yang  disingkat  BUMDES. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan  dikelola  secara  mandiri  oleh  masyakat  desa setempat.  Pemerintah  RI  menaruh  harapan  yang tinggi  dengan  program  BUMDES  di  setiap  desa seluruh  Inonesia  dapat  memajukan  perekomian, meningkatan  kesejahtraan  masyarakat  Indonesia secara merata, adil dan makmur dari pusat sampai ke desa-desa. Modal BumDes seluruhnya atau sebagian besar  merupakan  kekayaan  desa  yang  dipisahkan. Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa. Menurut  Ngesti  D.  Prasetyo  (2006)  keberadaan badan  usaha  milik  desa  sangat  strategis,  pada akhirnya  BUMDes  berfungsi  sebagai  motor penggerak  perekonomian  desa  dan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Keberadaan  badan  usaha  milik desa,  merupakan  bentuk  usaha  baru  yang  berakar dari  sumber  daya  yang  ada  serta  optimalisasi kegiatan-kegiatan  ekonomi  masyarakat  desa  yang telah  ada.  Di  sisi  lain  akan  terjadi  peningkatan kesempatan  berusaha  dalam  rangka  memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. Badan usaha  milik  desa  merupakan  lembaga  usaha  yang bergerak  dalam  bidang  pengelolaan  aset-aset  dan sumber  daya  ekonomi  desa  dalam  kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, Daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  dan mengelola  daerahnya  sendiri  dalam  mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara  otomatis  dengan  adanya  otonomi  tersebut Desa  juga  memiliki  kewenangankewenangan  baik dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat  Desa,  Pemerintah  melakukan  berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan  kawasan  pedesaan,  namun  hasilnya masih  belum  signifikan  dalam  meningkatkan kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  pembangunan  desa  harus  dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat  membumi  dengan  masyarakatnya  (Zatalini 2015: 1).
Aspek  keuangan  desa,  terkait  dengan  tujuan pembentukan  badan  usaha  milik  desa  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa)
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 297 – 304
dengan  memberikan  kewenangan  desa  melakukan usaha  desa.  Dengan  meningkatnya  PADesa,  maka APB  Desa  akan  meningkat  pula,  sehingga  pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan  pembangunan  desanya.  Perlu diingat  bahwa  fungsi  badan  usaha  milik  desa disamping  ekonomi  juga  memiliki  fungsi  sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan badan usaha milik desa  adalah  usaha  desa  yang  harus  memberikan margin  keuntungan  bagi  desa  maupun  bagi masyarakat  desa.  Sedangkan  Fungsi  sosial,  yang dapat  dilakukan  oleh  badan  usaha  milik  desa adalah:  (1)  Tidak  langsung,  dengan  memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya  akan  digunakan  untuk  kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan  pengelolaan  barang/jasa  milik  umum (bukan private/pribadi).
Melalui  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  Desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan  dan  sosial  kemasyarakatan  desa secara  mandiri.  Pemberian  Alokasi  Dana  Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan berkembang  mengikuti  pertumbuhan  berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan memacu percepatan pembangunan yang ada di desa. Namun kenyataannya  masih  banyak  juga  BUMDes  di beberapa  daerah  belum  berjalan  sebagaimana semestinya.  Hal  ini  tentu  disebabkan  berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah.
Agar  BUMDes  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  asli  desa  tentu  diperlukan  tata  kelola atau manajemen bumdes, sumber daya manusia dan didukung  sumber  daya  dimiliki  oleh  setiap  desa. Setiap  desa  memiliki  karakteristik  desa  yang berbeda-beda  tentu  menghadapi  permasalahan bumdes  yang  berbeda-beda  pula.  Tidak  cukup bumdes  didirikan  begitu  saja,  bumdes  harus  dapat berkembang, dan maju di masa yang akan datang. Oleh sebab itu bumdes harus dapat dikelola dengan baik  agar  dapat  menunjukkan  eksistensi  dirinya sebagai  salah  satu  bentuk  pemberdayaan  ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi  tentang  bagaimana  manajemen  bumdes yang  tepat.  Dengan  pemahaman  manajemen bumdes  yang  tepat  yang  dimiliki  oleh  pengurus bumdes yang merupakan modal dasar pengetahuan tentu lebih mudah mengelolanya.
Analisa situasi mitra
Hasil  pengamatan  kami,  mitra  membutuhkan  yaitu manajemen  BUMDes    dan  sumber  daya  manusia yang akan mengelola BUMDes itu sendiri.

## Permasalahan mitra
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  mitra  adalah manajemen bumdes untuk mengelola bumdes yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
Untuk itu pentingnya kegiatan sosialisasi manajemen  bumdes  ini  dilakukan  agar  para pengurusnya dapat mengelola bumdes dengan baik, sehingga  di  masa  yang  akan  datang  bumdes  dapat berkembang, maju dan bersaing sehingga memberikan kontribusi keuangan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.
Berikut ini gambar kerangka pemecahan masalah adalah:

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Metode  yang  dilakukan  pada  pengabdian  kepada masyarakat  ini  menggunakan  penyuluhan  tentang sosialisasi  manajemen  BUMDes  seperti  yang dilakukan  oleh  Muhammad  Arfan  Harahap  ,  Anjur Perkasa  Alam,  Muhammad  Saleh,  Cici  Arianti, Dimas  Johadi,  Wirdany  (2020)  dalam  sosialisasi pengelolaan potensi desa melalui BUMDes, melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Tahap sosialisasi,
Pada  tahap  ini  dilakukan  sosialisasi  akan dilaksanakan manajemen bumdes kepada pengurus  bumdes  dan  warga  masyarakt  Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur.
2. Tahap persiapan dan Tahap ini mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan  sosialisasi  manajemen  bumdes,
meliputi waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan,  sound  system  dan  mic,  LCD Proyektor serta konsumsi untuk peserta
3. Tahap pelaksanaan. Tahap  dimulai  kegiatan  sosialisasi  manajemen bumdes, yang menggunakan metode penyuluhan materi  manajemen  bumdes  yaitu  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, diskusi:  setelah  materi  selesai  dipaparkan, dilanjutkan  dengan  diskusi  berupa  tanya  jawab
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 297 – 304
antara  pemateri  dengan  peserta  seperti  yang dilakukan  oleh  Melkias  A  Mangoa  (2022). Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja  melainkan  dapat  sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi  mitra.    Sosialisasi  manajemen pengelolaan  BUMDes  di  Desa  Uwedikan Kecamatan  Luwuk  Timur  Kabupaten  Banggai dilaksanakan  pada  24  Oktober  2019 bertempat Kantor Desa Uwedikan.
Dengan  adanya  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini,  maka  secara  langsung  dapat memberikan ilmu pengetahuan tentangg manajemen bumdes di desa uwedikan terutama kepada  pengurus  bumdes  menjadi  bekal  untuk mengelola bumdes dengan baik.
4. Tahap evaluasi. Tahap  ini  sangat  penting  dilakukan  untuk tingkat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi ini dengan  memberikan  quisioner  kepada  peserta sebagaimana yang dilakukan oleh Munzir, 2020 pada pelatihan akuntansi dan manajemen dalam rangka pengelolan bumdes, Nur Istiyan Harun, Annisa Rizqa Alamri, Dewi Walahe, Kalzum R. Jumiyanti, 2021 dalam Manajemen Pengelolaan BUMDes Kec. Bulawa, A. Aviv Mahmudi dan Damayanti,  2020  dalam  Penerapan  Teknologi Informasi  dan  Pengembangan  Manajemen BUMDes.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pelaksanaan sosialisasi manajemen bumdes di desa  uwedikan  kecamatan  luwuk  timur,  dapat berjalan  dengan  lancer  sesuai  jadwal  pelaksanaan yang telah ditetapkan bersama. Warga masyarakat terutama pengurus bumdes antusias menerima ilmu pengetahuan  tentang  manajemen  bumdes  dan menerapkannya.
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini  menitik  beratkan tiga (3) hal penting yaitu:

## 1. Memberi pemahaman kepada peserta tentang tujuan BUMDes
Pada  tahapan  ini  tim  pengabdi  menshare  kepada peserta  terkait  dengan  tujuan  BUMDes.  BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Sebagai salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi dipedesaan,  BUMDes  harus  memiliki  perbedaan dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes  mampu  memberikan  kontribusi  yang
signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan warga desa.
Ada empat tujuan didirikan BUMDes adalah sebagai berikut :
a. meningkatkan perekonomian desa;
b. meningkatkan pendapatan asli desa;
c. meningkatkan  pengolahan  potensi  desa  sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. menjadi  tulang  punggung  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi pedesaan.
Pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  adalah merupakan  perwujudan  dari  pengelolaan  ekonomi produktif  desa  yang  dilakukan  secara  kooperatif, partisipatif,  emansipatif,  transparansi,  akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan (produktif  dan  konsumtif)  masyarakat  melalui pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  yang  dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga  ini  juga  dituntut  mampu  memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan  harga  dan  pelayanan  yang  berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata  aturan  yang  disepakati  bersama, sehingga  tidak  menimbulkan  distorsi  ekonomi  di pedesaan  disebabkan  usaha  yang  dijalankan  oleh BUMDes.
Dinyatakan  di  dalam  undang-undang  bahwa BUMDes  dapat  didirikan  sesuai  dengan  kebutuhan dan  potensi  desa.  Apa  yang  dimaksud  dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah:
a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan   di pasar;
c. tersedia  sumberdaya  manusia  yang  mampu mengelola  badan  usaha  sebagai  aset  penggerak perekonomian masyarakat;
d. adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan  kurang terakomodasi;

## 2. Prinsip manajemen pengelolaan BUMDes
Berdasarkan  hasil  pengamatan,  salah  satu  sistem manajemen  yang  pengabdi  kemukakan  adalah manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan  perencanaan  strategis  yang  berorientasi pada  jangkauan  masa  depan  agar  memungkinkan organisasi  berinteraksi  secara  efektif  dalam  usaha
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 297 – 304
menghasilkan  sesuatu  yang  berkualitas,  dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai  sasaran  organisasi.  Dengan  adanya manajemen strategis tersebut, maka akan memberikan  kerangka  kerja  yang  terstruktur  dan terukur.  Adapun  proses-proses  atau  komponen- komponen  yang  terdapat  di  dalam  manajemen strategis  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Moh Subaidi,  Slamet  Muchsin,  Khoiron  (2019),  antara lain: a. Perencanaan ( Planning );
b.Pengorganisasian ( Organizing );
c. Pelaksanaan ( Actuating );
d. Pengawasan ( Contolling ).

## a. Perencanaan (Planning)
Perencanaan dalam manajemen merupakan langkah awal dalam proses manajemen aset oleh BUMDes. Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Tisnawati (2006:124) bahwa perencanaan (planning) merupakan  proses  dasar  yang  digunakan  untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut  akan  dicapai.  Perencanaan  merupakan proses  terpenting  dari  semua  fungsi  manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan tidak akan dapat berjalan. Berdasarkan hal tersebut, maka  yang  dilakukan  peneliti  pertama  kali  adalah dengan  cara  mengidentifikasi  proses  perencanaan dalam  manajemen  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Dari hasil temuan peneliti di lapangan, bahwa  proses  perencanaan  dalam  manajemen BUMDes  Uwedikan  secara  keseluruhan  sudah cukup baik. Diketahui dari empat tahapan-tahapan dasar  dalam  proses  perencanaan  yang  menurut Stoner dalam Herujito (2006:89) antara lain:
1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
2. Merumuskan keadaan
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
4. Mengembangkan  rencana  atau  serangkaian kegiatan pencapaian tujuan.
Dari  empat  tahapan-tahapan  dasar  dalam  proses perencanaan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  manajemen  aset  oleh  BUMDes  Uwedikan telah  melaksanakan  identifikasi  pada  tahapan- tahapan  dasar  dalam  proses  perencanaan.  Pada tahapan  dasar  yang  pertama  menetapkan  tujuan yakni  tujuan  dibentuknya  BUMDes  Uwedikan adalah agar mampu menggerakkan dan mengembangkan  roda  perekonomian  di  desa dengan  cara  memanfaatkan  potensi/  aset  desa secara  optimal,  salah  satunya  mengelola  potensi desa  yakni  sumber  mata  air  secara  tertib administrasi  serta  mengembangkan  sumber  modal yang dimiliki dan mengimplementasikan ke dalam unit-unit usaha. Tahap kedua merumuskan keadaan di  mana  BUMDes  Uwedikan  dalam  pencapaian tujuan,  ditunjang  dengan  adanya  sumber-sumber
pendanaan  yang  diperoleh  dari  Pemerintah  Desa, Bantuan  dari  Pemerintah  Pusat,  Bantuan  dari Pemerintah  Kota  Batu  dan  masyarakat.  Ketiga mengidentifikasi  segala  kemudahan  dan  hambatan, adanya  kemudahan  yakni  keberadaan  potensi  desa yang  pengelolaannya  diserahkan  kepada  BUMDes Uwedikan  untuk  dikembangkan  sebagai  unit-unit usaha,  sedangkan  hambatannya  yakni  kurangnya SDM  yang  berkualitas  dikarenakan  masyarakat dengan  tingkat  pendidikan  setara  S1  tidak  tertarik dengan  gaji  yang  ditawarkan  BUMDes  Uwedikan. Tahap  ke  empat  mengembangkan  rencana  atau serangkaian  kegiatan  pencapaian  tujuan,  adapun rencana  dalam  proses  perencanaan  yang  berkaitan dengan manajemen BUMDes Uwedikan antara lain melalui administrasi pembukuan, melakukan kemitraan,  melakukan  sistem  penetapan  harga  dan melakukan pengelolaan keuangan.
b. Pengorganisasian (Organizing) Dalam
proses
pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan  suatu  kerangka  kerja  organisasi tertentu.  Menurut  Tisnawati  (2006:152)  kerangka kerja  organisasi  disebut  sebagai  desain  organisasi. Bentuk  spesifik  dari  kerangka  kerja  organisasi dinamakan  dengan  struktur  organisasi.  Struktur organisasi  pada  dasarnya  merupakan  desain organisasi  di  mana  manajer  melakukan  alokasi sumber  daya  organisasi,  terutama  yang  terkait dengan  pembagian  kerja  dan  sumber  daya  yang dimiliki  organisasi,  serta  bagaimana  keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan.  Organisasi  merupakan  suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokkan  dan  mengatur  serta  membagi tugas-tugas  atau  pekerjaan  diantara  para  anggora organisasi  agar  tujuan  organisasi  dapat  tercapai. Banyak sekali faktor-faktor yang menentukan dalam proses  pengorganisasian.  Menurut  Stoner,  Freman dan  Gilbert  dalam  Tisnawati  (2006:152-158) terdapat  empat  pilar  yang  menjadi  dasar  untuk melakukan  proses  pengorganisasian,  yang  terdiri dari:
1. Pembagian Kerja ( Division of Work ) 2. Pengelompokkan Pekerjaan ( Departementalization )
3. Penentuan Relasi Antar bagian dalam Organisasi ( Hierarchy )
4. Koordinasi ( Coordination )
Menurut  teori  di  atas,  empat  pilar  tersebut  adalah faktor  utama  dari  pengorganisasian.  Jadi  apabila salah  satu  faktor  tidak  berjalan  dengan  baik,  maka koordinasi juga akan berjalan kurang baik. Dari hasil pengamatan  peneliti  di  lapangan,  terlihat  bahwa pengorganisasian yang dilakukan BUMDes Uwedikan pengorganisasian sudah cukup baik.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 297 – 304

## c. Pelaksanaan (Actuating)
Dari  seluruh  rangkaian  proses  manajemen, pelaksanaan  merupakan  fungsi  manajemen  yang paling  utama.  Dalam  fungsi  perencanaan  dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan  aspek-aspek  abstrak  proses  manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan  pada  kegiatan  yang  berhubungan langsung  dengan  orang-orang  dalam  organisasi. Fungsi actuating dalam manajemen adalah kegiatan menggerakkan  anggota-anggota  kelompok  untuk melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  tugas masing-masing. BUMDes Uwedikan yang merupakan  lembaga  ekonomi  di  desa  ini  sudah cukup baik dalam menjalankan proses pelaksanaannya. Agar proses pelaksanaan berjalan dengan  baik,  maka  pada  tahap  awal  atau perencanaan harus disusun dengan baik juga.
George R.Terry dalam Herujito (2006:3) juga sudah menjelaskan  bahwa  ada  enam  unsur  yang berpengaruh  dalam  proses  manajemen,  antara  lain man  (manusia),  materials  (material),  machines (mesin),  methods  (metode),  money  (uang),  dan market  (pasar).  Seperti  yang  diketahui  bahwa unsur-unsur  manajemen  tersebut  sudah  ada  pada BUMDes  Uwedikan  dan  dapat  membantu  dalam rangka  manajemen  aset  BUMDes.  Lebih  lanjut, Hasibuan  (2001:184)  menegaskan  ada  pokok- pokok  masalah  yang  dipelajari  pada  fungsi  ini antara lain:
1. Tingkah Laku Manusia ( human behavior )
2. Hubungan Manusia ( human relation ) 3. Komunikasi ( communication ) 4. Kepemimpinan ( leaderships )
Sedangkan  pada  pokok-pokok  masalah  yang  ada pada  fungsi actuating ini  menunjukkan  bahwa BUMDes Uwedikan juga sudah cukup baik dalam menjalankan fungsinya.

## d. Pengawasan (Controlling)
Fungsi  pengawasan  pada  dasarnya  merupakan kegiatan  untuk  menyesuaikan  antara  pelaksanaan dan  rencana-rencana  yang  telah  ditentukan  agar berjalan  sebagaimana  mestinya.  Fungsi  ini  sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen.  Pengawasan  dilakukan  agar  dapat diketahui  pengelolaan  manajemen  sesuai  dengan kebijakan  dan  aturan  yang  telah  dibuat  sudah berjalan  dengan  baik  atau  belum.  Kemudian  dari hasil  pengawasan  akan  diketahui  kekurangan- kekurangan  dari  pengelolaan  atau  manajemen tersebut  dan  akan  dilakukan  perbaikan  sesuai dengan kebutuhan BUMDes Uwedikan. Dari hasil penelitian  yang  ada  di  lapangan  menunjukkan bahwa  dalam  proses  pengawasan  yang  dilakukan oleh  BUMDes  Uwedikan  sudah  berjalan  dengan baik.  Pengawasan  dilakukan  oleh  berbagai  unsur
antara  lain  oleh  anggota  BUMDes  Uwedikan, Kepala Desa, BPD serta tokoh masyarakat.
Menurut  Hasibuan  (2011:  245)  dalam  proses pengawasan,  ada  tahaptahap  yang  harus  dilalui dalam  menjalankan  proses  tersebut,  menurut langkah-langkah proses pengawasan yaitu:
a. menentukan standart-standart yang akan digunakan dasar pengawasan.
b. mengukur  pelaksanaan  atau  hasil  yang  telah dicapai.
c. membandingkan  pelaksanaan  atau  hasil  dengan standart  dan  menentukan  penyimpangan  jika ada.
d. melakukan  tindakan  perbaikan,  jika  terdapat penyimpangan  agar  pelaksanaan  dan  tujuan sesuai dengan rencana.
BUMDes Uwedikan dalam proses pengawasan juga melaksanakan  tahap  tahap  tersebut  walaupun  tidak seluruh tahap dilaksanakan. Dalam mengukur hasil yang  telah  dicapai  kepala  desa  selalu  memantau pelaksanaan dan memeriksa laporan keuangan yang dibuat  oleh  tiap  unit  usaha  sehingga  pelaksanaan pelayanan  lembaga  BUMDes  ini  bermanfaat  dan menjadi  lebih  baik  lagi.  Dapat  diketahui  dengan manajemen  aset  yang  baik  keberadaan  BUMDes Uwedikan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pemerintah Desa Uwedikan.
Dokumentasi  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi manajemen bumdes sebagai berikut:
Gambar 1 Kepala desa Uwedikan dan pengabdi
Gambar 2Peserta Sosialisasi Manajemen BUMDes
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 297 – 304

## Gambar 3 Peserta Sosialisasi Manajemen BUMDes

## Gambar 4 Peserta Sosialisasi Manajemen BUMDes

## 3. Tahap evaluasi
Tahap  ini  diberikan  setelah  selesai  pemaparan materi  sosialisasi  manajemen  bumdes  dengan memberikan  quisioner  kepada  peserta.  Tujuan pemberian  quisioner  adalah  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  ini sehingga  menjadi  masukan  bagi  pemateri  dan peserta  agar  ke  depan  pelaksanaannya  menjadi lebih baik.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim  PKM  dan  kepala  desa  uwedikan  kecamatan luwuk  timur  kabupaten  banggai  propinsi  sulawesi tengah, dapat disimpulkan adalah:
1. bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat  tentang  sosialisasi  manajemen bumdes  untuk  menambah  ilmu  pengetahuan sebagai  bekal  dalam  mengelola  bumdes  untuk menjadi  lebih  baik  terdiri  dari  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
2. kegiatan sosialisasi manajemen bumdes sebagai strategi peningkatan pendapatan asli desa.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  untuk peningkatan selanjutnya sebagai berikut: 1. Tim  PKM  bekerjasama  dengan  pemerintah Kabupaten Banggai propinsi Sulawesi tengah
2. Penambahan  waktu  pelaksanaan  sosialisasi  ini menjadi  satu  atau  dua  hari  serta  dapat dilanjutkan oleh masyarakat dengan memperkuat  kelembagaan  bumdes,  sehingga
dapat meningkatkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa Uwedikan.
3. Hasil  sosialisasi  manajemen  bumdes  ini  sangat bermanfaat  terutama  bagi  pengurus  BUMDes sehingga dapat mengaplikasikan dalam mengelola  bumdes  di  desa  Uwedikan  menjadi berkembang dan maju.

## Ucapan Terima Kasih
Tim  pengabdi  mengucapkan  terima  kasih  kepada berbagai  pihak  yang  telah  memberikan  ijin, menfasilitasi sampai pelaksanaan sosialisasi berjalan  sesuai  rencana  yang  telah  ditetapkan. Ucapan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya terutama kami tujukan kepada:
1. 1.Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk
2. 2.Ketua  LP3M  Universitas  Muhammadiyah
Luwuk,  yang  telah  mengizinkan  kami  untuk melaksanakan pengabdian.
3. 3.Kepala desa Uwedikan yang memfasilitasi dan warga  masyarakat  yang  telah  berpartisipasi sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana serta ucapan  terima kasih kepada semua anggota pelaksana pengabdian  yang  telah  perperan  aktif  dalam mewujudkan terwujudnya pengabdian ini .
4. 4.Mahasiswa peserta KKN Universitas Muhammadiyah  Luwuk  Posko  Kota  yang  telah berkoordinasi dengan tim pengabdi.

## E. DAFTAR PUSTAKA
A.  Aviv  Mahmudi,  Damayanti,  2020.  Penerapan Teknologi  Informasi  dan  Pengembangan Manajemen
BUMDes. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/arti cle/view/7876.
Hasibuan, Melayu SP. 2001.    Manajemen:  Dasar, Pengertian Dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
Herujito, Yayat M. 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo.
Muhammad  Arfan  Harahap,  dkk.  2020.  Sosialisasi pengelolaan  potensi  desa  melalui  BUMDes. https://unimuda.e- journal.id/jurnalabdimasa/article/view/1529.
Munzir. 2020. Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan BUMDes di Desa Tanjong Kab. Luwu. https://unimuda.e- journal.id/jurnalabdimasa/article/view/628/49 7
Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022) 297 – 304
Melkias  A  Mangoa.  2022.  Sosialisasi  dan Pengembangan  Manajemen  BUMDes  Mean Fe’u Desa Fatuknutu Kec. Amabi Oefeto Kab. Kupang. http://jurnallpmukaw.com/index.php/abdimad es/article/view/81/36
Moh  Subaidi,  Slamet  Muchsin,  Khoiron.  2019. Manajemen  BUMDes  Dusun  Somber  Desa Robatal  Kec.  Robatal  Kab.  Sampang. http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/ view/4372/3898.
Nur  Istiyan  Harun,  Annisa  Rizqa  Alamri,  Dewi Walahe, Kalzum R. Jumiyanti. 2021.
Manajemen  Pengelolaan  BUMDes  Kec. Bulawa. https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/insancita/ article/view/1414/652.
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sululing, Siswadi. 2018. Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. https://jmm.unmerpas.ac.id/index.php/jmm/art icle/view/6/0
Tisnawati, Erni.2016. Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenada Media
Wojongan, E. V. A. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditengah
Pademi Covid 19 (Studi di Desa Wiau
Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara). Jurnal Politico , 10(4), 1–24. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico /article/view/32127/30503