## MENYELAMI IMPLIKASI HUKUM DAN ASPEK PAJAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH
Jayanti Minarosa Pardede 1 , Aartje Tehupeiory 2 , Diana Ria Winanti Napitupulu 3 1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2,3c Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia
Email: jayantipardede@yahoo.com
ABSTRAK Kata kunci: Pajak,  Jual  Beli,  Tanah, Hak Pengalihan  hak  atas  tanah  melalui  PPJB  dikenai  beberapa  pajak  seperti  Pajak Penghasilan,  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan,  Biaya  Akta Jual  Beli  dan  Proses  Balik  Nama,  Biaya  Zona  Nilai  Tanah,  dan  Biaya Administrasi  Pengelolaan  oleh  PT.  X.  Penelitian  ini  bertujuan  menjawab  dua permasalahan  utama  terkait  kepastian  hukum  PPJB  yang  disusun  secara informal dan prosedur perpajakan pada peralihan hak atas tanah melalui PPJB informal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat  hukum  yuridis  normatif  dan  menghasilkan  deduksi  konkret.  Hasilnya antara  lain:  1)  PPJB  informal  mengacu  pada  Pasal  1338  KUHPerdata  dan berdasarkan beberapa peraturan, termasuk UU No. 1 Tahun 2011, SEMA No. 4 Tahun  2016,  dan  Permen  PUPR  No.  11/PRT/M/2019;  2)  Pengalihan  hak  atas tanah  terjadi  setelah  penyerahan,  sesuai  Pasal  1459  KUHPerdata;  3)  Terdapat kebingungan terkait aturan pengalihan hak atas tanah dalam PPJB; dan 4) PPJB sebelum Akta Jual Beli dapat dilakukan melalui kesepakatan. ABSTRACT Keywords: Tax,  Sale  and  Purchase, Land, Rights The  transfer  of  land  rights  through  PPJB  is  subject  to  several  taxes  such  as Income  Tax,  Acquisition  Duty  for  Land  and/or  Buildings,  Deed  of  Sale  and Name  Change  Process  Fees,  Land  Value  Zone  Fees,  and  Administrative Management  Fees  by  PT.  X.  This  research  aims  to  address  two  main  issues related  to  the  legal  certainty  of  informal  PPJB  and  tax  procedures  for  the transfer of land rights through informal PPJB in accordance with Government Regulation No. 34 of 2016. This research is of a normative juridical nature and yields  concrete  deductions.  The  results  include:  1)  Informal  PPJB  refers  to Article  1338  of  the  Civil  Code  and  is  based  on  several  regulations,  including Law No. 1 of 2011, Supreme Court Regulation No. 4 of 2016, and Ministry of Public  Works  and  Public  Housing  Regulation  No.  11/PRT/M/2019;  2)  The transfer of land rights occurs after the handover, in line with Article 1459 of the Civil  Code;  3)  There  is  confusion  regarding  the  regulations  concerning  the transfer of land rights in PPJB; and 4) PPJB before the Deed of Sale can be carried out through agreement..

## PENDAHULUAN
Dalam  teori  dan  alamiahnya,  manusia  tumbuh  seiring  dengan  peradaban,  yang  berarti jumlah manusia di bumi akan meningkat. Pertumbuhan ini mengakibatkan kebutuhan akan tanah
sebagai tempat tinggal dan investasi. Tanah dan bangunan merupakan kebutuhan dasar sebagai sumber kehidupan dan penghasilan. Bahkan, dianggap bahwa manusia tak bisa hidup tanpa tanah dan bangunan. Di sini, kita hanya fokus pada aspek hukum dari tanah, bukan semua aspeknya. Tanah  adalah  bagian  penting  bagi  kepentingan  manusia  dan  memiliki  keterikatan  yang  kuat dalam  pikiran  manusia.  Pengalihan  hak  atas  tanah  bisa  terjadi  lewat  penjualan,  hadiah, pertukaran, masuk ke dalam perusahaan, atau tindakan hukum lainnya. Objek yang dijual dapat dipindahkan  jika  hak  atas  tanah  itu  dialihkan  kepada  pihak  lain  melalui  tindakan  hukum  yang disengaja untuk memberikan hak atas objek tersebut kepada pihak lain. Artinya, pengalihan hak atas tanah adalah tindakan disengaja diatur melalui tindakan hukum antara pemilik lama dengan pihak baru yang akan menerima hak tersebut.
Pengalihan hak melalui jual beli tanah terjadi ketika pihak yang butuh tanah memenuhi syarat sebagai pemilik tanah yang tersedia, dan pemilik tanah yang tersedia tersebut setuju untuk mentransfer haknya. Jual beli ini berkaitan dengan hak atas tanah. Meskipun istilah “jual beli” disebutkan  dalam  undang-undang  yang  terkait  dengan  tanah,  seperti  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1960 dan peraturan terkait lainnya, tetapi definisi jual beli tidak secara eksplisit dijelaskan dalam  peraturan  tersebut.  Pengertian  jual  beli  dapat  dilihat  dari  dasar  hukum  agraria  nasional yang didasarkan pada hukum adat. Secara yuridis, yang diperjualbelikan adalah hak atas tanah, bukan  tanah  itu  sendiri.  Tujuan  dari  membeli  hak  atas  tanah  adalah  agar  pembeli  sah  secara hukum  dapat  menggunakan  dan  menguasai  tanah  tersebut.  Dalam  jual  beli  tanah,  terdapat perjanjian  atau  kesepakatan,  dimana  menurut  Pasal  1457  KUHPerdata,  jual  beli  adalah persetujuan  dimana  satu  pihak  setuju  untuk  menyerahkan  hak  atas  benda  dan  pihak  lain membayar sesuai harga yang disepakati.
Secara umum, proses jual beli di hadapan Notaris melibatkan beberapa langkah, seperti pembayaran pajak penjual dan pembeli, pengecekan fisik sertifikat tanah, penandatanganan AJB, validasi, dan tahapan lainnya. Namun, terkadang proses AJB mengalami kendala, misalnya salah satu pihak tidak bisa hadir, status objek jual beli masih dijaminkan di bank, atau sedang dalam proses  pemecahan  sertifikat.  Oleh  karena  itu,  Notaris  atau  PPAT  memberikan  solusi  dengan membuat  Perjanjian  Perikatan  Jual  Beli  (PPJB)  antara  pembeli  dan  penjual.  PPJB  ini  sering menimbulkan  masalah,  termasuk  konflik  antara  pembeli,  penjual,  dan  bahkan  Notaris  atau PPAT, karena sebenarnya PPJB ini merupakan perjanjian awal.
Ada dua jenis PPJB: yang dibuat di bawah tangan dan yang dibuat di hadapan Notaris. Pembuatan  PPJB  di  bawah  tangan  umumnya  dilakukan  oleh  developer  sebagai  penjual  dan konsumen  sebagai  pembeli.  PP  No.12  Tahun  2021  menjelaskan  sistem  PPJB  sebagai kesepakatan  dalam  pemasaran  sebelum  penandatanganan  akta  jual  beli.  Namun,  jika  terjadi pengalihan hak atas tanah, diperlukan persetujuan dari developer dengan kewajiban pembayaran biaya administrasi oleh pihak yang membeli sebelumnya serta pajak sesuai aturan PP Nomor 34 Tahun  2016.  Proses  pengalihan  objek  jual  beli  melalui  PPJB  di  bawah  tangan  dapat  terjadi, seperti pengalihan hak atas tanah pada property PT. X melalui perjanjian antara developer dan pembeli.

## METODE
Penelitian  ini  bertujuan  menjawab  dua  permasalahan  utama  terkait  kepastian  hukum PPJB  yang  disusun  secara  informal  dan  prosedur  perpajakan  pada  peralihan  hak  atas  tanah melalui PPJB informal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kepastian Hukum PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Di Bawah Tangan dalam Peralihan Hak Properti PT. X

## 1. Kronologis Peralihan Hak atas Properti PT. X
Sebuah  perjanjian  menciptakan  konsekuensi  hukum  bagi  pelakunya.  Jual  beli  merupakan persetujuan di mana penjual dan pembeli terikat setelah mencapai kesepakatan mengenai barang yang  dijual  dan  harganya.  Di  sini,  PT.  X  (Pihak  Pertama)  dan  Tuan  A  (Pihak  Kedua)  sepakat untuk jual beli dalam PPJB bawah tangan pada 4 Desember 2018. Tuan A membeli tanah dan bangunan  di  property  PT.  X  dengan  luas  60  m2  tanah  dan  58  m2  bangunan.  Harganya  Rp 751.000.000  (termasuk  PPN),  dibayar  secara  bertahap  24  kali.  Namun,  harga  belum  termasuk biaya seperti akta jual beli, balik nama sertifikat, BPHTB, biaya administrasi, dan ZNT. Dalam PPJB tersebut, diatur bahwa untuk pengalihan hak atas objek jual beli, pembeli harus membayar biaya administrasi 3% dari total harga jual dan pajak (PPN & PPh) sesuai dengan pembayaran yang  telah  dilakukan.  PPJB  juga  menetapkan  bahwa  penerima  hak  atas  objek  jual  beli  harus patuh pada ketentuan penjual, termasuk aturan kawasan yang berlaku. PPJB ini telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

## 2. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Di  Bawah Tangan menurut UUPA
Jual  beli  adalah  aktivitas  umum  dalam  kehidupan,  termasuk  jual  beli  hak  atas  tanah  dan bangunan.  Di  kota-kota  besar,  cara  bertransaksi  juga  berkembang,  salah  satunya  adalah  pre- project selling. Ini adalah penjualan proyek atau bangunan yang akan ada di masa depan. PT. X, sebagai  pengembang,  melakukan  pemasaran  sebelum  objek  jual  beli  benar-benar  ada,  hanya berupa brosur atau iklan. Dalam pre-project selling, ada 2 perjanjian: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Perjanjian Jual Beli.
PPJB  dilakukan  oleh  Tuan  A  sebagai  Pembeli,  dengan  pembayaran  bertahap  yang  telah ditentukan  oleh  PT.X,  pengembang  properti.  Sebaliknya,  pengembang  mengikatkan  dirinya untuk  menyelesaikan  pembangunan  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  oleh
kedua  belah  pihak.  Perjanjian  ini  terbentuk  atas  dasar  asas  kebebasan  berkontrak  yang dinyatakan  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  yang  sah  berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Menurut asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat menetapkan isi perjanjian selama itu tidak melanggar  undang-undang,  kebiasaan,  dan  norma-norma  etika.  Pasal  1319  KUHPerdata menegaskan  bahwa  semua  perjanjian,  apa  pun  namanya,  tunduk  pada  aturan  umum.  Konsep utama dari kebebasan berkontrak menekankan pada kesepakatan dan maksud atau kehendak para pihak. Ini juga menunjukkan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas. Dengan konsep ini, seseorang  tidak  terikat  pada  kontrak  kecuali  jika  itu  dilakukan  secara  sukarela.  Prinsip  ini menjadi  dasar  baik  dalam  sistem  hukum  sipil  maupun  umum  bahwa  mereka  yang  berwenang untuk membuat kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan konsekuensi hukumnya.
Berdasarkan hukum perdata, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan oleh PT. X dengan  developer  X  harus  memenuhi  syarat-syarat  agar  sah.  Pasal  1319  menegaskan  bahwa meskipun  lahir  dari  asas  kebebasan  berkontrak,  PPJB  harus  memenuhi  persyaratan  sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Ada kesepakatan antara pihak yang terlibat ( toestemming ),
b. Para pihak yang terlibat memiliki kemampuan hukum ( bekwaamheid ),
c. Ada objek yang jelas dalam perjanjian ( een bepaald onderwerp ),
d. Adanya alasan yang sah untuk membuat perjanjian ( oorzaak ).
PPJB  tunduk  pada  undang-undang  terkait  perumahan  dan  pedoman  pengikatan  jual  beli. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam hukum perdata, PPJB sah jika memenuhi beberapa syarat,  seperti  menjalankan  perjanjian,  tidak  melanggar  hukum,  sesuai  dengan  kebiasaan  yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik.
Proses  pembuatan  PPJB  melalui  tiga  tahap,  yaitu  tahap  pra-kontrak  dengan  penawaran  dan penerimaan,  tahap  kontrak  dengan  kesepakatan  antara  pihak  yang  terlibat,  dan  tahap  pasca- kontrak, yaitu pelaksanaan perjanjian.

## Menyelami Implikasi Hukum Dan Aspek Pajak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perpindahan  hak  atas  tanah  lewat  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  diakui  hukum  jika pembeli telah membayar penuh harga tanah, mengendalikan objek, dan bertindak dengan itikad baik. PPJB sering ditemukan dalam transaksi tanah atau properti. Di PPJB, pengembang berjanji untuk menjual kepada konsumen, yang juga berjanji untuk membeli tanah dan bangunan. PPJB mengatur janji-janji ini, dimana jika pembayaran lunas dan properti selesai, maka akta jual beli dibuat. PPJB mengacu pada hukum perjanjian dan terbagi menjadi PPJB lunas dan tidak lunas. PPJB lunas: harga sudah dibayar penuh, tapi akta jual beli belum dilaksanakan. PPJB tidak lunas: berdasarkan  kesepakatan  dengan  klausula  bersama.  Berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak, pihak  dapat  menentukan  isi  perjanjian  sesuai  kesepakatan.  Ini  memberikan  keleluasaan  untuk menetapkan  hak  dan  kewajiban  secara  jelas.  PPJB  digunakan  oleh  PT.  X  dan  Tuan  X  sebagai dasar  transaksi  properti.  PPJB  sering  digunakan  sebagai  basis  pemasaran  properti  yang  sedang dibangun  oleh  pengembang.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hubungan  hukum  melibatkan ikatan antara individu dan masyarakat serta antar individu itu sendiri, tercermin dalam hak dan kewajiban.
Peralihan hak atas tanah melalui PPJB dibawah tangan memerlukan proses formal yaitu dengan Akta  PPAT,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997. Pengalihan tanah harus dilakukan dengan penyerahan yuridis, memenuhi persyaratan formal, dan melalui prosedur yang telah ditentukan. Pentingnya Akta PPAT dalam jual beli tanah diatur oleh berbagai  peraturan,  namun  hal  ini  bisa  menjadi  rumit.  Pendaftaran  hak  melalui  jual  beli dilakukan  di  hadapan  PPAT.  Pembuatan  akta  PPAT  menyatakan  sahnya  jual  beli  tanah, menjadikan  pembeli  sebagai  pemiliknya.  Pendaftaran  di  Kantor  Agraria  bukan  syarat  sahnya transaksi, hanya untuk memperkuat bukti transaksi kepada pihak ketiga.
Dalam  hal  PPJB,  perjanjian  pendahuluan  merupakan  langkah  awal  sebelum  PPJB.  Jika  PPJB telah  dilakukan,  itu  artinya  para  pihak  sudah  terikat  untuk  menjalankan  kesepakatan  jual  beli. PPJB sebagai perjanjian awal bertujuan untuk mempersiapkan perjanjian utama, yaitu Akta Jual Beli  (AJB).  Menurut  Yusuf  Sofie,  PPJB  antara  developer  dan  calon  pembeli  menegaskan hubungan  kontrak  dan  akan  diikuti  dengan  AJB  yang  ditandatangani  di  hadapan  PPAT  untuk mentransfer  kepemilikan  dari  developer  kepada  calon  pembeli.  PPJB  adalah  bukti  hubungan hukum  antara  keduanya,  dimana  developer  berjanji  menjual  tanah/bangunan,  sedangkan  calon

## Menyelami Implikasi Hukum Dan Aspek Pajak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
pembeli berkomitmen membayar sesuai dengan yang disepakati dalam PPJB, baik dengan uang muka  maupun  pembayaran  lainnya.  Meskipun  PP  No.  10  Tahun  1961  mengatur  syarat  bagi pejabat  agraria,  Mahkamah  Agung  menegaskan  bahwa  syarat  ini  tidak  menggantikan  syarat- syarat  KUHPerdata  atau  hukum  adat  dalam  jual  beli,  melainkan  hanya  berlaku  bagi  pejabat agraria.
Setelah UUPA, pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian  diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.  Setiap  perjanjian  yang  menyalurkan  hak  atas  tanah  harus  dituangkan  dalam  akta  yang dibuat  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agraria,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli atau transaksi lainnya hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pindahnya hak atas tanah  melalui  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  terjadi  saat  pembeli  telah  membayar sepenuhnya harga tanah dan mengontrol properti dengan niat yang baik. Tuan A sebagai Pembeli telah melunasi harga tanah dan bangunan senilai Rp 751.000.000 secara bertahap kepada PT. X. Setelah  pembayaran  lunas,  Tuan  A  sebagai  pemilik  kemudian  mentransfer  hak  atas  tanahnya kepada Tuan B berdasarkan PPJB dibawah tangan.
Analisis tentang prosedur perpajakan dalam pengalihan hak atas tanah berfokus pada penerapan aturan yang mengatur pajak atas pengalihan hak tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya.
Peraturan  ini  mengatur  tentang  kewajiban  pajak  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak-pihak  yang terlibat dalam transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak yang dikenakan adalah Pajak  Penghasilan  yang  timbul  dari  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan.  Penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan didasarkan pada penghasilan yang diperoleh dari transaksi tersebut,  yang  biasanya  dihitung  berdasarkan  perbedaan  antara  harga  beli  dan  harga  jual  tanah

## Menyelami Implikasi Hukum Dan Aspek Pajak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
dan/atau  bangunan  tersebut.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2016  ini  mengatur  secara rinci  ketentuan  mengenai  besaran  tarif  pajak,  subjek  yang  terkena  pajak,  kriteria  pembebasan pajak, serta prosedur administratif terkait pelaporan dan pembayaran pajak tersebut.
Dalam  konteks  peralihan  hak  atas  tanah,  penerapan  peraturan  ini  memastikan  bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli hak atas tanah atau bangunan memahami dan mematuhi  kewajiban  perpajakan  yang  berlaku.  Hal  ini  meliputi  pemenuhan  persyaratan pelaporan  pajak  serta  pembayaran  pajak  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.  Analisis  terhadap  prosedur  perpajakan  ini  penting  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap  ketentuan  hukum  dan  untuk  memahami  dampak  pajak  yang  timbul  dari  transaksi pengalihan  hak  atas  tanah  atau  bangunan,  sehingga  pihak-pihak  yang  terlibat  dapat mengantisipasi  kewajiban  pajaknya  dan  memastikan  kepatuhan  secara  hukum  dalam  proses tersebut .

## KESIMPULAN
Hasil  dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  ada  beberapa  poin.  Pertama,  PPJB  memiliki dasar  hukum  dari  beberapa  peraturan  seperti  Pasal  1338  KUHPerdata,  UU  No.  1  Tahun  2011, SEMA  No.  4  Tahun  2016,  dan  Permen  PUPR  No.  11/PRT/M/2019.  Kedua,  meski  PPJB  sah secara  hukum,  penyerahan  hak  atas  tanah  baru  terjadi  saat  objeknya  sudah  diserahkan  dengan jelas,  seperti  Pasal  1459  KUHPerdata.  Ketiga,  aturan  PPJB  masih  membingungkan,  terutama soal pembayaran dan pengusaian objek jual beli. Keempat, PPJB sebelum AJB bisa dilakukan, tapi  harus  ada  kesepakatan  antarpihak,  termasuk  biaya  administrasi  dan  pajak.  Dan  terakhir, pajak yang terkait dengan PPJB meliputi PPh, BPHTB, Biaya Akta Jual Beli, ZNT, dan Biaya Administrasi.
Hasil-hasil  ini  membawa  penulis  kepada  sebuah  penilaian  bahwa  PPJB  sebaiknya dilakukan melalui notaris untuk kepastian hukum yang lebih kuat dan masyarakat sendiri perlu memperhatikan  isi  PPJB,  termasuk  menambahkan  klausul  penting  demi  perlindungan  hukum bagi semua pihak terkait .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim Siagian, Hukum Perjanjian , edisi II (Medan, Penerbit UMSU Press, 2014).
Ahmad  Musadad,S.H.I.,M.S.I, Hukum  Perikatan  Pendekatan  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam ,Cetakan 1 (Malang, Penerbit CV. Literasi Nusantara Abadu, 2021).
Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sekarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid II ,Djambatan, Jakarta.
Budiono Kusumohamidjojo, 2015, Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law) , Bandung;Mandar Maju.
Djoko Soepadmo, 1995, Tehnik Pembuatan Akta Seri B-4 Bagian Pertama, Surabaya: Bina Ilmu. Dyara  Radhite  Oryza  Fea,SH.,M.Kn., Panduan  Mengurus  Tanah  Rumah  dan Perizinannya ,Yogyakarta,Legality,2018.
Efendi  Perangin, Hukum  Agraria  Indonesia  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum ,Jakarta, Rajawali,1989.
Herlien  Budiono,  2010,  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan, Bandung,Citra Aditya Bakti.
Ida Bagus Ascharya, 2016, “ Guide to Invest in Property ”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Niniek Suparni, “ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ”, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Maria  S.  W.  Sumardjono  (Selanjutnya  disebut  Maria  S.W.  Sumarjono  IV),  “  Aspek  Teoretis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA”, Majalah Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, No.18/X/93, Yogyakarta,1993.
Nur Syarifah dan Reghi Perdana, Modul Belajar Hukum Perjanjian , Universitas Terbuka.
R.Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan,  Dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah , Kencana, Jakarta, 2010.
Urip Santoso,2009, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Yanuar Arifin. Panduan Lengkap Mengurus Dokumen Properti (Tanah dan   Rumah ).cetakan 1 Jogjakarta,Penerbit Diva Press,2013

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License