## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 9, Issue 3, Pages 555-562 Maret 2024
9 (2 ), 555-562. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i3.5949

## Focus Group Discussion Pembuatan Peta Batas Wilayah Padukuhan di Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo
Focus Group Discussion on Hamlet Boundary Mapping of Kebonharjo Village,  Samigaluh District, Kulon Progo Regency

## Septiana Fathurrohmah
Ayu Candra Kurniati *
Department  of  Urban  and  Regional Planning, Institut Teknologi
Nassional  Yogyakarta,  Sleman, Special  Region  of  Yogyakarta Province,  Indonesia
email: ayu.candra@itny.ac.id

## Kata Kunci
Focus Group Discussion Pemetaan Batas Wilayah
Keywords : Map Boundary
Profile
Received : October 2023
Accepted : January 2024 Published : March 2024

## Abstrak
Pemanfaatan  data  dan  informasi  spasial  telah  berkembang  luas  dalam berbagai  aspek,  termasuk  dalam  aspek  pembangunan  dan  kewilayahan. Basis data maupun profil suatu kawasan akan memiliki nilai lebih apabila disajikan dengan pendekatan spasial berupa peta, baik peta cetak maupun peta  digital.  Kalurahan  Kebonharjo  yang  berada  di  wilayah  administrasi Kapanewon  Girimulyo  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki  komitmen untuk  turut  serta  melakukan  pengembangan  wilayah  dengan  berusaha mengoptimalkan  berbagai  potensi  yang  dimilikinya.  Akan  tetapi,  basis data  maupun  profil  potensi  (dan  permasalahan)  tersebut  masih  terbatas, belum  terdokumentasikan  dengan  baik,  dan  masih  sebatas  data  tabular. Kegiatan  pengabdian  kepada  masyakarat  dilakukan  dalam  rangka pembuatan peta wilayah sebagai dasar pengembangan data spasial profil kalurahan.  Kegiatan  diawali  dengan  persiapan  berupa  diskusi  lingkup kegiatan  dan  produk,  pengunduhan  data  citra  satelit  sebagai  dasar pemetaan, pengumpulan peta sebagai dasar referensi awal batas wilayah. Selanjutnya, kegiatan teknis pembuatan peta diawali dengan Focus Group Discussion  bersama  perangkat  kalurahan  dan  perwakilan  masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan batas wilayah padukuhan dan RT. Hasil Focus  Group  Discussion  tersebut  didigitasi  dan  diolah  di  laboraotium untuk  mendapatkan  produk  peta.  Luaran  yang  dicapai  dari  kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah produk Peta Batas Wilayah  Padukuhan  dan  Rukun  Tetangga,  baik  berupa  versi  cetak maupun softfile

## Abstract
Geospatial information has expanded widely, including development and regional aspects.  Kebonharjo  sub-district,  which  is  in  the  Kapanewon  Girimulyo administrative  area,  Kulon  Progo  Regency,  is  committed  to  participating  in regional  development  by  trying  to  optimize  its  various potentials.  However,  the database  and  profile  of  potentials  (and  problems)  are  still  limited,  need  better documented,  and  are  still  limited  to  tabular  data.  The  database  and  profile  will have  added  value  if  presented  with  a  spatial  approach  like  a  map.  Community service programs were carried out to make a map as a basis for developing spatial data and profiles. In the preparation step, the agendas include discussion with the village  official  to  scope  the  activities  and  products,  downloading  satellite  image data  as  a  basis  for  mapping,  and  collecting  maps  for  initial  reference  for  area boundaries.  Next,  the  technical  activities  for  making  the  map  were  started  by carrying  out  the  Focus  Group  Discussion  with  village  officials  and  community representatives from  all of the hamlets to obtain agreement on the boundaries of the  hamlet  and  Rukun  Tetangga  (RT)  areas.  The  results  of  the  Focus  Group Discussion were digitized and processed in the laboratory to obtain map products and an overview of public understanding regarding mapping. The output achieved from  the  community  service  was  the  Padukuhan  and  Rukun  Tetangga  Area Boundary Map products, both in printed and soft file versions.
©  2024  Septiana  Fathurrohmah  ,  Ayu  Candra  KurniatiPublished  by  Institute  for  Research  and  Community Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is  Open Access  article  under  the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i5.5 010

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan informasi telah berkembang luas dalam berbagai aspek. Terkait kegiatan pembangunan, di mana ruang ( space )  dan  aspek  kewilayahan  menjadi  faktor  utama,  ketersediaan  informasi  geospasial  merupakan  hal  penting. Informasi geospasial diperlukan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah NKRI dan wilayah yurisdiksinya (Pemerintah Indonesia, 2011).
Informasi geospasial memuat berbagai hal yang disajikan secara visual dalam peta dan dapat melengkapi profil potensi (maupun  permasalahan)  suatu  organisasi  dengan  pendekatan  keruangan.  Sebagai  produk  survei  dan  pemetaan, informasi  geospasial  (peta)  mudah  diproduksi,  disebarluaskan,  dan  dimanfaatkan  bersama  oleh  semua  pihak  untuk penyusunan  perencanaan  dan  implementasi  pengembangan.  Dengan  adanya  informasi  geospasial,  diharapkan pendekatan kewilayahan, pendekatan kelingkungan/ekologi, dan kompleks wilayah semakin mudah diterapkan dalam proses perencanaan, termasuk oleh organisasi di lingkup desa maupun padukuhan.
Peta  desa  yang  berbentuk  data  dan  informasi  geospasial  akan  menjadi  instrumen  yang  sangat  dibutuhkan  untuk pembangunan  daerah.  Dengan  adanya  informasi  geospasial,  diharapkan  pembangunan  dapat  bersinergi  antara pemerintah pusat dengan daerah (Nurdin et al, 2021).  Menurut Marfa’i (2016), peta desa sangat berperan untuk : 1) Mengetahui posisi dalam konteks regional, 2) Mengetahui aspek potensi, produksi, distribusi, dan fungsionalitas kawasan desa, 3) Membantu dalam upaya mempertegas batas wilayah, 4) Inventarisasi aset desa dan pengelolaan BUMDes, 5) Membantu  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  desa  dan  kawasan  perdesaan,  dan  6)  Peta  desa  sebagai  dasar informasi untuk integrasi spasial pembangunan wilayah.
Basis data geospasial untuk mendukung sistem informasi lingkup desa dan padukuhan sering kali tidak tersedia dalam skala detail. Dalam konteks data dan informasi spasial, ketersediaan peta dalam skala detail sangat terbatas. Hal tersebut terkait dengan terbatas dan mahalnya peta dasar/basemap dalam skala besar (detail) maupun mahalnya biaya survei (waktu  dan  peralatan  survei),  serta    terbatasnya  sumber  daya  manusia  dengan  kemampuan  /  skill  spesifik  dalam pemetaan. Di sisi lain, data dan informasi di lingkup desa dan padukuhan yang bersifat detail sangat dibutuhkan sebagai dasar  pertimbangan  perencanaan  pembangunan,  terutama  ketika  proses  pembangunan  tersebut  mengadopsi pendekatan bottom up planning.
Dalam  perencanaan  mikro,  pelibatan  masyarakat  merupakan  hal  yang  penting,  yaitu  dapat  mendorong  masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Singh and Chudasama, 2023). Pengetahuan tentang lingkungan  fisik  dan  sosial  merupakan  prasyarat  untuk  perencanaan  dan  pelaksanaan  proyek  berbasis  masyarakat. Penentuan batas lahan adalah salah satu fase penting dalam proses perencanaan penggunaan lahan, yang saat ini dapat menggunakan  berbagai  metode  dan  teknik,  termasuk  teknologi  spasial  (Hettiarachchi et  al., 2022).  Batas  desa  perlu ditetapkan untuk memaksimalkan potensi pembangunan (Fardani, 2018).
Terkait dengan perencanaan, di dalam dokumen Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah  Tahun  2017-2022,  dinyatakan  bahwa  salah  satu  permasalahan  dan  isu  terkait  bidang  perencanaan  adalah terbatasnya acuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan. Terkait dengan isu tersebut, maka salah satu arah  kebijakan  pembangunan  Kabupaten  Kulon  Progo  adalah  konsep  pembangunan  berbasis  spasial. Sementara  itu, Kapanewon Samigaluh yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kulon Progo, memiliki program pembangunan yang mana salah satunya adalah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon. Program tersebut salah  satunya  diwujudkan  melalui  kegiatan  Penyusunan  Database  Kapanewon  dengan  indikator  Tersusunnya  Profil Kapanewon  yang  mencakup  7  desa.  Untuk  mewujudkan  program  tersebut,  maka  diperlukan  kegiatan  penyusunan profil di masing-masing desa di wilayah Kapanewon Samigaluh. Profil dan database tersebut, akan lebih optimal untuk dijadikan dasar perencanaan (baik pada tingkat desa maupun Kapanewon) apabila dilengkapi dalam bentuk informasi geospasial.
Kalurahan  Kebonharjo  merupakan  salah  satu  bagian  dari  wilayah  Kapanewon  Samigaluh,  Kabupaten  Kulon  Progo. Secara geografis, Kalurahan Kebonharjo terletak di puncak Perbukitan Menoreh pada ketinggian 504 mdpal. Wilayah Kebonharjo  memiliki  kondisi  fisik  alam  yang  berlereng  terjal  berselang  seling  antara  bukit  dan  lembah.  Lokasinya berjarak 14 Km dari Ibukota Kapanewon. Sementara itu, wilayah Kapanewon Samigaluh sendiri berjarak 44 Km dari Ibukota  Kabupaten.  Kondisi  ini  menjadi  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  perekonomian  dan  tingkat  kemiskinan Kalurahan Kebonharjo. Oleh karena itu, optimalisasi potensi desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan desa.
Pengentasan  kemiskinan  merupakan  prioritas  program  kerja  pemerintahan  Kalurahan  Kebonharjo.  Program  tersebut dapat  didukung  melalui  beberapa  alternatif  kegiatan  pembangunan  melalui  penyusunan  profil  dan  peta  kalurahan, penyusunan masterplan, pengembangan produk pertanian dan peternakan, pembangunan sarana ekonomi, maupun pelatihan-pelatihan. Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja tersebut, salah satunya  adalah  terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  memiliki  kompetensi  terkait.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu Kalurahan Kebonharjo dalam mengembangkan profil wilayahnya, terutama dalam  bentuk  data  spasial/peta.  Sebelum  dilakukan  kegiatan  pengabdian,  peta  batas  padukuhan  di  Kalurahan Kebonharjo masih terdokumentasi secara terpisah di masing-masing padukuhan dan belum terkonfirmasi kesesuaian batas  anatar  wilayah  padukuhan  yang  bersisian.  Selain  itu,  belum  ada  batas  wilayah  Rukun  Tetangga  yang terdokumentasi.  Dokumentasi  batas  wilayah  Rukun  Tetangga  ini  kedepannya  akan  bermanfaat  sebagai  dasar perencanaan pada skala detail seperti masterplan kalourahan. Dengan metode Focus Group Discussion (FGD), kegiatan pembuatan peta wilayah ini akan memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemetaan serta lebih mengenali kondisi wilayahnya.

## METODE

## Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi  alat tulis, laptop, serta  perangkat lunak ArcGIS yang memiliki fungsi untuk pemrosesan data mulai dari pemotongan gambar satelit, penambahan data atribut, serta layout (Nasrullah et al., 2023). Adapun bahan yang digunakan adalah data base peta adminsitrasi digital berformat Shapefile yang diunduh dari laman https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web, peta batas wilayah dari arsip kalurahan, serta citra satelit resolusi tinggi yang diunduh menggunakan aplikasi SASplanet. Bahan ini selanjutnya dibuat peta dasar atau disebut juga dengan peta kerja sebagai bahan penentuan batas wilayah pada saat FGD.

## Metode Pelaksanaan
Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan dan pengumpulan data awal, FGD, serta kerja studio (Gambar 1). Persiapan dan pengumpulan data yang dimaksud meliputi koordinasi dengan pihak mitra, persiapan alat dan bahan, serta download citra satelit menggunakan aplikasi SASplanet dan pengumpulan peta referensi sebagai data spasial dasar untuk pemetaan. Masih pada tahap persiapan, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan peta kerja atau peta dasar. Salah satu fungsi dari peta dasar ini adalah untuk mendukung diskusi dengan penduduk (Boissiere et al., 2019). Untuk teknis pelaksanaan pemetaan pada saat FGD, digunakan peta kerja/peta dasar yang telah disiapkan, baik pada lingkup wilayah kalurahan maupun padukuhan. Pada peta wilayah kalurahan, peta kerja telah disertakan garis batas padukuhan indikatif yang merujuk pada peta referensi. Garis batas indikatif tersebut dicermati dan dikoreksi bersama untuk mendapatkan garis batas padukuhan yang sesuai di lapangan. Teknik penarikan garis batas tersebut diilustrasikan pada Gambar 2 sebagaimana dicontohkan oleh Saputro (2016) dalam teknik pemetaan batas desa.

## Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Focus Group Discussion  (FGD) Pemetaan Batas Wilayah
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan koordinasi dengan pihak mitra yang dilakukan dalam dua kali tahapan.    Koordinasi  yang  pertama  dilakukan  bersama  perangkat  desa  dalam  rangka  pemaparan  dan  kesepakatan lingkup kegiatan dan produk. Pada kegiatan ini, tim pengabdi melakukan pemaparan latar belakang, tujuan dan rencana kegiatan.  Lingkup kegiatan dan produk yang direncanakan oleh tim pengabdi disesuaikan dengan Peraturan Kepala BIG  No  3/2016  Tentang  Spesifikasi  Teknis  Penyajian  Peta  Desa,  yaitu  pembuatan  peta  desa  yang  berisi  unsur  dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan.  Akan tetapi dengan adanya masukan dari pihak perangkat kalurahan yang menyampaikan bahwa diperlukannya pemetaan batas hingga lingkup wilayah Rukun Tetangga (RT), maka lingkup kegiatan pemetaan dilakukan penyesuaian dan telah disepakati  bersama.  Lingkup  kegiatan  pemetaan  tersebut  adalah  difokuskan  pada  pemetaan  batas  wilayah  namun hingga lingkup yang lebih detail, yaitu batas RT.
Koordinasi  dengan  pihak  mitra  pada  tahap  selanjutnya  adalah  dalam  rangka  persiapan  pelaksanaan  FGD  dan pengumpulan referensi dasar data spasial /peta dari arsip pihak mitra. Dari koordinasi ini, didapatkan referensi awal batas  wilayah  dan  pembagian  area  padukuhan,  yaitu  dari  arsip  softfile  dan  foto  dari  peta  wilayah  kalurahan  versi cetak/poster. Gambar 3 ini adalah materi dan gambaran kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan pihak mitra dalam hal ini Kalurahan Kebonharjo.

## Gambar 2. Materi dan Suasana Koordinasi dengan Pihak Mitra
Tahap kegiatan selanjutnya adalah koordinasi internal tim pengabdi. Pada tahap ini koordinasi  mencakup pembahasan referensi  yang  digunakan  untuk  pembuatan  batas  wilayah  kalurahan  dan  padukuhan,  skala  yang  digunakan,  serta media dan ukuran cetak peta dasar/peta kerja yang akan digunakan untuk penentuan batas wilayah pada kegiatan FGD. Berdasarkan pengamatan awal terhadap ukuran wilayah kalurahan dari peta referensi yang digunakan, maka skala yang digunakan  untuk pembuatan peta dasar/peta kerja adalah 1 : 5.500 dan dicetak pada kertas ukuran A1 untuk peta wilayah kalurahan. Sementara itu, untuk peta dasar wilayah padukuhan dibuat pada skala 1:7000 tergantung luasan tiap padukuhan dan dicetak pada kertas ukuran A3.
Kegiatan  FGD  dihadiri  oleh  perangkat  kalurahan,  kepala  dukuh,  serta  perwakilan  masyarakat  dari  masing-masing padukuhan.  Acara diawali oleh sambutan dari lurah dan dilanjutkan dengan pemaparan materi/sharing knowledge pemahaman dasar mengenai data spasial dan peta desa serta lingkup dan tujuan kegiatan dari pengabdi kepada peserta FGD.  Pada sesi inti, pemetaan batas wilayah lebih difokuskan pada batas internal antar padukuhan. Hal ini dikarenakan batas luar padukuhan dan kalurahan berkaitan dengan wilayah kalurahan lain yang bersisian dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  45 Tahun 2016 pelaksanaan penetapan batas desa/kalurahan harus berada di bawah koordinasi  Tim Penetapan dan Penegasan Batas (PBB) Des kabupaten/kota. Dalam penentuan batas padukuhan, kepala dukuh dan perwakilan masyarakat dari masing-masing padukuhan yang saling bersisian berdiskusi serta bersama-sama mencermati dan mengkoreksi garis batas indikatif. Pada tahap ini, diperlukan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi terhadap peta kerja yang berupa citra satelit, yaitu mencermati tampilan citra dan membandingkannya dengan kondisi dan posisi obyek-obyek tertentu di lapangan, baik pada saat penentuan batas padukuhan maupun RT. Dibandingkan dengan garis batas indikatif yang telah ada, terdapat beberapa garis batas yang telah sesuai dan ada pula beberapa bagian batas yang diperbaharui. Gambar 4 berikut menampilkan dokumentasi kegiatan pada saat FGD.
Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan FGD Pembuatan Data Spasial Batas Wilayah
Hasil penggambaran batas wilayah padukuhan dan RT dari kegiatan FGD selanjutnya didigitasi menggunakan software ArcGIS. Dari proses ini, terdapat beberapa kendala, yaitu hasil penggambaran batas yang kurang jelas baik akibat dari alat tulis yang digunakan maupun karena terdapat beberapa kali koreksi garis batas yang digambarkan, serta masih terdapat
beberapa  keraguan  batas  karena  faktor  media  cetak  yang  digunakan  maupun  kemampuan  interpretasi  masyarakat terhadap penampakan obyek pada citra. Oleh karena itu, pada proses digitasi ini, diperlukan data peta lain dari obyek- obyak yang dijadikan asosiasi oleh masyarakat terhadap batas wilayah di lapangan, seperti  jaringan sungai dan jalan. Hasil digitasi ini adalah produk peta batas padukuhan dan batas RT yang disampaikan kepada pihak mitra dalam format softcopy maupun cetak. Skala yang digunakan untuk peta produk adalah 1 : 8.000 untuk peta batas padukuhan pada lingkup kalurahan, serta skala 1 : 3.200 - 1 : 1.800 untuk peta batas RT pada lingkup tiap padukuhan. Baik peta batas padukuhan maupun batas RT dicetak pada media berukuran A1.  Gambar  5 adalah produk peta batas padukuhan pada lingkup  kalurahan,  sedangkan  Gambar  6  adalah  peta  10  padukuhan  yang  memuat  batas  RT.  Adapun  dokumentasi penyerahan produk kepada mitra disampaikan pada Gambar 7.
Gambar 5. Peta Batas Padukuhan yang Dihasilkan dari Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Gambar 6. Peta Batas RT Tiap Padukuhan yang Dihasilkan dari Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

## Gambar 7. Penyerahan Produk kepada Mitra
Selain  produk  grafis  berupa  peta,  proses  pemetaan  melalui  software  juga  menghasilkan  data  atribut  yang  memuat informasi luas masing-masing wilayah berdasarkan hasil digitasi. Seperti disajikan pada Tabel I, dari 10 padukuhan, yang paling luas adalah Padukuhan Jarakan dengan luas 124 , 25 Ha dan terdiri dari 3 wilayah RT. Sementara itu, wilayah yang paling kecil adalah Padukuhan Pelem.
Padukuhan RT Luas (Ha) Total Luas (Ha) Gowok 3 33,64 95,22 2 27,5 3 34,08 Jarakan 4 56,300 124,25 5 35,71 6 32,24 Kaliduren 7 39 83,33 8 26,71 9 17,62 Gebang 19 57,42 86,79 20 29,37 Kedunggupit 11 40,44 63,51 10 23,07 Jeringan 12 41,68 81,47 13 24,54 14 15,25 Pringtali 15 30,41 54 16 23,59 Kleben 23 13,25 56,14 24 42,89 Dangsambuh 21 23,08 51,11 22 28,03 Pelem 17 26,15 51,06 18 24,91 Total 746,88 Tabel 1. Luas wilayah tiap RT dan padukuhsn hasil pemetaan batas.

## KESIMPULAN
Masyarakat Kalurahan Kebonharjo memberikan respon positif dan antusias dalam kegiatan  yang dilakukan. Masyarakat menyadari  pentingnya  ketersediaan  data  spasial  yang  salah  satunya  adalah  peta  batas  wilayah.  Namun  demikian, masyarakat masih perlu ditingkatkan pemahamannya dalam proses pemetaan.  Berdasarkan pengalaman dari kegiatan yang dilakukan, masyarakat masih memerlukan waktu dalam memahami obyek-obyek yang tampak pada citra satelit
dan  membandingkannya  dengan  obyek-obyek  nyata  di  lapangan,  sehingga  masih  mengalami  kebingungan  dalam menggambarkan garis batas wilayah pada peta kerja. Dari hal tersebut, untuk kegiatan serupa yang mungkin dilakukan di  waktu  mendatang  sebaiknya  dialokasikan  waktu  untuk  memberikan  pemahaman  dasar  kepada  masyarakat mengenai interpretasi peta dasar/peta kerja, baik yang berupa peta citra maupun bentuk lainnya. Selain itu, hal-hal lain yang  perlu  diperhatikan  adalah  data/peta  awal  sebagai  referensi,  peralatan,  penentuan  skala,  serta  ukuran  dan  jenis media yang digunakan untuk pemaparan dan peta kerja. Dengan demikian, diharapkan proses FGD maupun bentuk pemetaan partisipatif lainnya dapat lebih efektif dan menghasilkan peta produk yang lebih akurat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih disampaikan pengabdi kepada Lembaga Penelitian , Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (LPPMI)  Institut  Teknologi  Nasional  Yogyakarta  yang  telah  memberikan  dukungan  dana  dan  fasilitas  kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.  Selanjutnya ucapan terimakasih juga disampaikan kepada perangkat dan masyarakat Kalurahan Kebonharjo atas keterbukaan, kerjasama, dan dukungan sehingga kegiatan  pembuatan peta batas wilayah ini dapat berjalan dengan lancar.

## REFERENSI
Boissière  M,  Duchelle  AE,  Atmadja  S  dan  Simonet  G.  2019.  Panduan  teknis  pelaksanaan  pemetaan  desa  partisipatif. Bogor, Indonesia: CIFOR . 19 pp. https://doi.org/10.17528/cifor/007338
Fardani, I. 2018. Participatory Mapping Solutionfor Village Potential and Boundary . PROCEEDINGThe 9th International Conference of Rural Research and Planning Group.
Hettiarachchi, C.J.et.al. 2022. Participatory GIS-Based Approach for the Demarcation of Village Boundaries and Their Utility: A Case Study of the Eastern Boundary of Wilpattu National Park, Sri Lanka . International Journal of Geo-Information . 2022, 11, 17. https://doi.org/10.3390/ijgi11010017
Marfai, M.A. 2016. Pentingnya Peta Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa. Materi dipresentasikan pada Seminar Nasional Peta Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Februari 24. Yogyakarta
Nasrullah, N. et.al. 2023. The Compilation of Village Map in Community Service Activities in Blumbungan Village, Larangan District, Pamekasan Regency. AL-RIDHA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. 1 (1) https://doi.org/10.58223/al- ridha.v1i1.52
Nurdin,  N.  et.al.  2021. Spatial  Technology  Based  Participatory  Digital  Database  for  Village  Potentials.  The  6th  International Conference on Tropical and Coastal Region Eco-Development . http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/750/1/012053
Pemerintah Indonesia. 2011. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49. Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta
Singh,  P.K  and  Chudasama,  H.  2023. Geo-Information-enabled  Village  Level  Micro-Planning  for  Enhancing  Common  Good. Technological Forecasting and Social Change. 189 , 122336. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122336
Adeswastono, H ., Islah, M ., & Saputra . (2022). Penyusunan Peta Desa Dalam Rangka Pengembangan Desa diDesa Pulau Terap Kecamatan Kuok . 1(1)
Kaehe, D ., Ruru, M , D .,&  Rompas , Y , W Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Dikampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara