Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3481
POLA PERILAKU HUKUM PENYULUH AGAMA ISLAM NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBIMBING DAN MEMBINA UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH

## Sa’iful Husairi Purba
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara erialhusairi@gmail.com
Muhammad Syukri Albani Nasution Universitas Islam Negeri Sumatera Utara muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id Ramadhan Syahmedi Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pola perilaku hukum penyuluh agama islam non-pegawai negeri  sipil  dalam  membimbing  dan  membina  umat  beragama  di  kabupaten  serdang  bedagai  perspektif teori  efektivitas  hukum  dan  maqashid  al-syariah.  Eksistensi  penyuluh  agama  telah  diposisikan  sebagai ujung  tombak  pemerintah  dalam  menyampaikan  pesan-pesan  keagamaan  maupun  pesan-pesan  program pemerintah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  empiris-deskriptif  yang  akan menguak  fakta  relevan  dari  kenyataan  kemasyarakatan.  Penelitian  hukum  empiris  yang  dimaksudkan adalah mengukur hukum sebagai kenyataan, dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum dalam berbagai perundang-undangan yang menjadikan penyuluh agama Islam nonpegawai negeri sipil.  Pola  perilaku  hukum  penyuluh  agama  Islam  non-pegawai  negeri  sipil  dalam  membimbing  dan membina  umat  beragama  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  mengalami  stagnasi,  yaitu  hanya  melakukan tugas  pada  wilayah  rumah  ibadah dan  mejelis  keagamaan.  Hal  ini  terjadi  sejak  2018  sampai  2023.  Pola perilaku  hukum  penyuluh  agama  Islam  non-pegawai  negeri  sipil  dalam  membimbing  dan  membina  umat beragama  di  Kabupaten  Serdang  tidak  berlaku  efektif,  disebabkan  sikap  hukum  mereka  mengalami resistensi terhadap norma hukum yang mengatur pola perilaku mereka tersebut Kata Kunci: Perilaku Hukum, Penyuluh Agama Islam, Efektivitas Hukum, Maqashid Al-Syariah

## Abstract
This research aims to see how the legal behavior patterns of non-civil servant Islamic religious instructors in  guiding  and  developing  religious  communities  in  Serdang  district  differ  from  the  perspective  of  legal effectiveness theory and maqashid al-syariah. The existence of religious instructors has been positioned as the  government's  spearhead  in  conveying  religious  messages  and  government  program  messages.  The research method used in this research is empirical-descriptive which will reveal relevant facts from societal reality. The purpose of empirical legal research is to measure the law as a reality, in relation to legal rules and legal principles in various laws which make Islamic religious instructors non-civil servants. The legal behavior  pattern  of  non-civil  servant  Islamic  religious  instructors  in  guiding  and  developing  religious communities  in  Serdang  Bedagai  Regency  has  stagnated,  namely  only  carrying  out  duties  in  the  areas  of places of worship and religious assemblies. This happened from 2018 to 2023. The legal behavior pattern of  non-civil  servant  Islamic  religious  instructors  in  guiding  and  developing  religious  communities  in Serdang Regency is not effective, because their legal attitude experiences resistance to the legal norms that regulate their behavior patterns.
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
Keywords: Legal Behavior, Islamic Religious Counselor, Legal Effectiveness, Maqashid Al-Syariah
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Droil  ne  done  pluis  que  soit  demaunde (hukum  memberi  tidak  lebih  dari  apa  yang dibutuhkan), 1 demikian  salah  satu  adagium  hukum  paling  terkenal,  yang  secara  interpretatif- teleologis  menghendaki,  bahwa  seharusnya  bersama  hukum  kebutuhan  masyarakat  bisa diwujudkan. 2 Lantas,  mengingat  beragamnya  kebutuhan  masyarakat,  bagaimana  hukum mewujudkannya?  Hukum  sebagai  instrumen  untuk  mewujudkan  kebutuhan  masyarakat,  secara faktual,  tidak  pernah  steril  dari  berbagai  faktor  sosial  lainnya,  seperti  politik,  ekonomi,  budaya, keberagamaan,  dan  sebagainya.  Karena  itu,  hukum  bersama  faktor  sosial  yang  dikualifikasi berdasarkan  hukum,  akan  melayani  kebutuhan  masyarakat. 3 Dalam  batas  minimal,  pendekatan agama  dan  bahasa  keagamaan,  telah  dikualifikasi  oleh  hukum  untuk  difungsikan  dalam menyelesaikan masalah pada lingkup masyarakat agama. 4
Sebagai  aktor  hukum  dalam  lingkup  masyarakat  agama,  penyuluh  agama  merupakan salah  satu  dari  dua  jabatan  fungsional  yang  berada  di  Kementerian  Agama.  Eksistensi  penyuluh agama  telah  diposisikan  sebagai  ujung  tombak  pemerintah  dalam  menyampaikan  pesan-pesan keagamaan  maupun  pesan-pesan  program  pemerintah  lainnya. 5 Peran  penyuluh  agama  dalam masyarakat  sesungguhnya  sangatlah  penting.  Sebagaimana  diketahui,  secara  sosio-antropologis, sebagian  masyarakat  Indonesia  masih  memandang  pentingnya  sosok  ideal  sebagai  figur  atau patron  dalam  kehidupannya.  Penyuluh  agama  memiliki  potensi  untuk  didudukan  sebagai  figur atau tokoh yang dianggap memilikii banyak pengetahuan keagamaan. Mengacu kepada pendapat Antoni Giddens tentang teori strukturisasi, eksistensi penyuluh agama dapat dilihat sebagai agen yang  dapat  membentuk  struktur  dalam  masyarakat.  Kita  dapat  melihat  aktifitas  para  penyuluh agama sebagai praktik atau tindakan manusia yang berulang-ulang. Artinya, aktifitas itu bukanlah dihasilkan  sekali  jadi  oleh  penyuluh  agama  sebagai  aktor  sosial,  tetapi  secara  berkelanjutan mereka ciptakan ulang melalui cara tertentu, dan dengan cara itu mereka menyatakan diri sebagai
1 Amir Ilyas dan Muh Nursal NS, Kumpulan Asas Hukum, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 228. 2 Tyler  Wall,  “The  police  invention  of  humanity:  Notes  on  the  “thin  blue  line”,  dalam Crime, Media, Culture: An International Journal, Vol. 16, No. 3, 2020, h. 319.
3 Ahmad Tamami, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Sebuah Pengantar, (Deli Serdang: Iyyaka Penerbit, 2024), h. 55.
4 Irwan,  dkk ., “Reactualization  of  The  Role  and  Function  of  Islamic  Religious  Counselors  in Minimizing Early Marriage”, dalam Palita: Journal of SocialReligion Research, Vol. 8, No. 1, h. 125.
5 Amirullah, Analisis  Pengembangan  Komptensi  Penyuluh  Agama  pada  Ditjen  Bimas  Islam Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  dalam  Memelihara  Kerukunan  Umat  Beragama, (Tanggerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016), h. 2-3.
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
aktor. 6 Untuk  menumbuhkan  motivasi  dan  melakukan  tindakan-tindakan  tersebut,  penyuluh agama  memerlukan  seperangkat  aturan-aturan  yang  akan  menjadi  panduan  dalam  melakukan tindakan penyuluhan. 7 Termasuk untuk meningkatkan kapasitas formal sebagai penyuluh agama. Dengan  kata  lain,  penyuluh  agama  harus  mengikuti  tata  aturan  sebagai  sesuatu  yang  memilikii kekuatan memaksa. 8
Sistem  dan  aturan  yang  menjadikan  penyuluh  agama  sebagai  subjeknya,  tersebut,  dapat juga dijadikan sebagai acuan evaluatif terhadap kinerja mereka. Artinya, dalam perspektif hukum, pola  perilaku  para  penyuluh  agama  harus  mengikuti  sistem  dan  aturan  yang  mengatur  tentang fungsi  dan  tugas  mereka  secara  hukum,  yang  dikenal  dengan  pola  perilaku  hukum.  Secara sederhana,  pola  perilaku  hukum  ini  berarti  adanya  budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib  dan  taat atau patuh terhadap norma hukum. 9 Kalau dikaitkan dengan penyuluh agama, maka mereka harus mengikuti  norma  yang  memang  mengkhususkan  mereka  sebagai  subjeknya.  Mengenai  norma yang menjadikan penyuluh agama sebagai subjeknya, adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil. Karena  itu,  setiap  Penyuluh  Agama  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  harus  mendasari  pola  perilaku mereka dengan keputusan terkait.
Berdasarkan preliminary  research yang  penulis lakukan,  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai telah terjadi stagnasi kinerja penyuluh agama nonpegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut,
Tabel 1.
Kinerja Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil di Serdang Bedagai Tahun 2018-2023
No Pelaksanaan Tugas Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Majelis keagamaan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana 2 Rumah Ibadah Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana 3 Lembaga Pemasyarakatan Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana 4 Lembaga/pusat/rumah rehabilitasi/panti sosial Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana
6 Ibid., h. 4.
7 Aly,  H.  N.,  Abdullah,  S.,  Chamami,  M.  R.,  Fihris,  Yahiji,  K.,  Supiah,  Damopolii,  M., Ainiyah, N., & Ritonga, A. R. (2023). Reviewing the Colonial Period Islamic Education System in Indonesia: What is Still Relevant to Continue. Journal of Namibian Studies , 33 , 671–687. https://doi.org/10.59670/jns.v33i.531
8 Siska  Fitriah,  “Gaya  Komunikasi  Penyuluh  Agama  Islam  terhadap  Pasien  di  Rumah  Sakit Fatwamati  Jakarta  Selatan”,  (Tesis,  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  UIN  Syarif  Hidayatullah, Jakarta, 2018) , h. 5.
9 Halida Zia, dkk ., “Pranata Sosial dan Budaya Bukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, dalam Datin Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 4.
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
5 Rumah sakit/perkantoran/perto koan Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana 6 Masyarakat kawasan industri; Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana 7 Penyandang status penyakit masyarakat (pengguna narkoba, tuna susila, gelandangan, dan pengemis Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana 8 Masyarakat korban bencana; dan/atau Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana 9 Pembinaan agama pada daerah khusus (tertinggal/terluar/terde pan). Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana
Sumber: Serdang Bedagai dalam Angka Tahun 2018-2023;
Berdasarkan  data  statistik  Serdang  Bedagai  dalam  Angka  Tahun  2018-2023,  jumlah majelis keagamaan dan rumah ibadah di Serdang Bedagai senantiasa meningkat. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa tugas pada bagian ini dijalankan dengan efektif. Namun, tugas pada bagian lainnya belum pernah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi kinerja penyuluh agama nonpegawai negeri sipil di Serdang Bedagai. Bahkan,  angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara  nasional  di  tingkat  provinsi,  yang  menempatkan  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  angka tertinggi  yaitu  6,5  %.  selama  setahun  terakhir  (jumlah  pengguna  narkoba  di  Sumatera  Utara mencapai  1.585.941  jiwa).  Dalam  hal  ini,  persentase  penyalahgunaan  narkoba  di  Kabupaten Serdang Bedagai sangat mengkhawatirkan bahkan termasuk salah satu yang tertinggi di Sumatera Utara.  Perkembangan  peredaran  narkoba  mengakibatkan  munculnya  kawasan  rawan  narkoba. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/65/VII/KA/PM.01/2021/BNN tentang  Data  Kawasan  Rawan  Narkoba  Tahun  2021  Sebagai  Rujukan  Pelaksanaan  Sinergi Kegiatan di Lingkungan BNN tanggal 8 Juli 2021, terdapat kawasan rawan narkoba di Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan Rawan Narkoba yang ditemukan berada di 5 (lima) kecamatan dengan kategori  “Bahaya”  dari  17  kecamatan  yang  dimiliki.  Kategori  ini  merupakan  kawasan  rawan narkoba  yang  paling  tinggi  didasarkan  pada  indikator  karakteristik  pokok  dan  indikator karakteristik  pendukung  yang  ditemukan.  Kecamatan  Perbaungan  dan  Sei  Rampah  merupakan kecamatan yang memilikii kawasan rawan narkoba yang paling banyak. 10
10 Rido  Pandapotan,  dkk ., “Pengaruh  Komunikasi  Penyuluhan  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Serdang  Bedagai terhadap  Kesadaran  dan  Partisipasi  Masyarakat  Kabupaten  Serdang  Bedagai”,  dalam Jurnal  KomunikA,
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
Kejahatan  susila,  perzinahan,  dan  perjudian,  dari  tahun  2018-2020  di  Serdang  Bedagai, yang juga menjadi wilayah kerja penyuluhan agama senantiasa terjadi. Tahun 2021 adalah tahun tertinggi  terjadi  kejahatan  susila  yaitu  71,  dan  perjudian  sebanyak  98,  berdasarkan  kasus terlaporkan.  Sedangkan  tahun  2022,  pemerkosaan  terjadi  sebanyak  110.  Sampai  di  sini,  dapat diketahui,  terjadinya  stagnasi  kinerja  penyuluh  agama  di  Serdang  Bedagai  yang  hanya memfokuskan  pada  diwilayah  rumah  ibadah  dan  majelis  keagamaan.  Hal  ini  dapat  dikonfirmasi dari  laporan  statistik  Serdang  Bedagai  dalam  Angka  Tahun  2018-2023.  Berdasarkan  uraian  di atas, peneliti ingin mengkaji  Pola Perilaku Hukum Penyuluh Agama Islam Non-Pegawai Negeri Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat  Beragama  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai Perspektif  Teori  Efektivitas  Hukum  dan Maqashid  al-Syariah .  Penggunaan  teori  efektivitas hukum  sebab  penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengevaluasi legal  problem yang  diuraikan  di  atas. Sedangkan  penggunaan maqashid  al-syariah, sebab  penelitian  ini  juga  akan  menelaah  pola perilaku mereka sebagai medium untuk memanifestasikan tujuan-tujuan syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  “Pola  Perilaku  Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat  Beragama  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid al-Syariah ” ini, merupakan penelitian hukum empiris  ( empirical  legal  research ). 11 Sebab,  berdasarkan  judul  tersebut  sudah  diketahui,  bahwa penulis  akan  menganalisis  dan  mengkaji  hukum  sebagai  kenyataan  dalam  masyarakat. Menimbang  penelitian  hukum  empiris  diaksentuasikan  pada  penelitian  terhadap  orang  dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris ini juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian hukum sosiologis.
Salah  satu  persepsi  paling  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  tidak  otonom  atau tidak  mandiri—berbeda  dengan  perspektif  hukum  dogmatik. 12 Dengan  kata  lain,  penelitian dilaksanakan berdasarkan konsiderasi bahwa, Pola Perilaku Hukum Penyuluh Agama Islam Non- Pegawai Negeri Sipil dalam Membimbing dan Membina Umat  Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai  tidak  terlepas  dari  pengaruh  timbal-balik  dengan  keseluruhan  aspek  yang  ada  di  dalam komunitas mereka sebagai masyarakat, seperti aspek ketertiban, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan religiusitas 13 . Perlu dijelaskan pula, sekalipun ditentukan sebagai penelitian empiris-deskriptif yang  akan  menguak  fakta  relevan  dari  kenyataan  kemasyarakatan,  tentunya  ihwal  pola  perilaku
Vol. 18, No. 2, 2022, h. 56-57.
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1986), h. 51.
12 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 67.
13 Sinangsih,  Wahyu,  “Peran  Penyuluhan  Agama  Islam  dalam  Pencegahan  dan  Penyelesaian Konflik Umat Beragama di Kecamatan Sewon”, dalam G-COUNS Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 2 No. 1, 2017
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
hukum penyuluh agama Islam nonpegawai negeri sipil juga tidak mungkin dilepaskan dari kajian normatif-preskriptif (kaidah hukum) sebagai bangunan teoritisnya. 14 Dengan demikian, penelitian hukum empiris yang dimaksudkan adalah mengukur hukum sebagai kenyataan, dalam kaitannya dengan  aturan-aturan  hukum  dan  asas-asas  hukum  dalam  berbagai  perundang-undangan  yang menjadikan penyuluh agama Islam nonpegawai negeri sipil sebagai subjeknya. Tawaran-tawaran tentang hal-hal yang ideal ( law in idea ) juga turut melengkapi penelitian ini. 15

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Pola  Perilaku  Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  untuk Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Masyarakat di Serdang Bedagai
Dapat  dipahami  bahwa  Penyuluh  Agama  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  menjadi  perangkat Kementerian  agama  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengamalan  keagamaan  masyarakat. Karena  itu,  pada  bagian  ini,  penulis  akan  mengkonstruksi  simpulan  peneltian  terkait  efektivitas pola  perilaku  hukum  penyuluh  agama  Islam  nonpegawai  negeri  sipil  di  Serdang  Bedagai  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  pengamalan  keagamaan  masyarakat  Serdang  Bedagai. Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  “Bab  I”,  bahwa  berdasarkan  data  statistik  Serdang  Bedagai dalam Angka Tahun 2018-2023, jumlah majelis keagamaan dan rumah ibadah di Serdang Bedagai senantiasa  meningkat.  Ini  menunjukkan  bahwa  tugas  pada  bagian  ini  dijalankan  dengan  efektif. Selain  itu,  majelis  keagamaan  di  Serdang  Bedagai  juga  meningkat  signifikan.  Sekalipun  belum ada data pasti yang mengkonfirmasi pertumbuhannya untuk pertahun, tapi secara kualitas masing- masing mejelis keagamaan dihadiri jamaah yang meningkat pada setiap pelaksanaannya.
Namun,  tugas  pada  bagian  lainnya,  tidak  terverifikasi  keefektifannya.  Mulai  tahun  2019 sampai tahun 2023, pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama nonpegawai negeri sipil di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami stagnasi, yakni hanya pada mejelis keagamaan dan rumah ibadah.  Hanya sebagian  kecil  pembinaan  dilakukan  di  selain  kedua  masyarakat  sasaran tersebut, itupun turut mengalami stagnasi. Dengan demikian, stagnasi ini menunjukkan bahwa pola prilaku hukum  penyuluh  agama  nonpegawai  negeri  sipil  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan pengamalan keagamaan masyarakat tidak efektif.
Perlu digaris bawahi, bahwa norma hukum yang dimuat dalam Keputusan Menteri Agama Republik  Indonesia  Nomor  769  Tahun  2018  adalah meningkatkan  pemahaman  dan  pengamalan keagamaan  masyarakat .  Dalam  hal  ini,  masyarakat  yang  dimaksud,  majelis  keagamaan;  rumah ibadah;  lembaga  pemasyarakatan;  lembaga/pusat/rumah  rehabilitasi/panti  sosial;  rumah
14 Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Cet. Ke- 4, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 151.
15 Ali  Sodiqin,  “Antropologi  Hukum  Sebagai  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Islam”,  Al- Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII, No. 1, Januari 2013, h. 117.
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
sakit/perkantoran/pertokoan;  masyarakat  kawasan  industri;  penyandang  status  penyakit masyarakat  (pengguna  narkoba,  tuna  susila,  gelandangan,  dan  pengemis);  masyarakat  korban bencana; dan/atau pembinaan agama pada daerah khusus (tertinggal/terluar/terdepan). 16
Bukan hanya majelis keagamaan dan rumah ibadah saja. Tapi masih banyak masyarakat sasaran  lainnya.  Memang,  dalam  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  769 Tahun  2018  menggunakan  kalimat,  “Penyuluh  Agama  nonpegawai  negeri  sipil dapat melaksanakan  tugasnya”,  norma dapat menunjukkan  pilihan.  Namun,  merujuk  pada  istilah meningkatkan pada  norma  sebelumnya,  maka  para  penyuluh  agama  harus  meluaskan  jangkauan penyuluhan yang dilakukan, baik secara kualitas maupun secara kualitas.
Sumber  pemahaman  dan  pengalaman  agama  masyarakat  Serdang  Bedagai  didominasi oleh  Tokoh/Pemuka  Agama  Nonpenyuluh.  Sedangkan  peran  penyuluh  agama  Islam  dan  media sosial menunjukkan pengaruh yang sama. Menurut para penyuluh agama nonpegawai negeri sipil di  Serdang  Bedagai,  terjadinyastagnasi,  atau  faktor  utama  ketidakefektivan  mereka  dalam meningkatkan  pemahaman  dan  pengamalan  keagamaan  masyarakat  adalah  karena  minimnya honor  yang  mereka  terima. 17 Para  penyuluh  agama  nonpegawai  negeri  sipil  di  Serdang  Bedagai hanya menerima honor senilai Rp. 1.000.000,-. Dengan honor sebesar ini, tentu tidak menunjang efektivitas  kinerja  mereka  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengamalan  keagamaan masyarakat.  Bahkan,  honor  Rp.  1.000.000,-  ini,  menurut  mereka  tidak  dapat  disebut  sebagai penghasilan. Sebab, untuk digunakan sebagai biaya operasional saja terkadang kurang. Sehingga, mereka  harus  menggunakan  uang  pribadi  pada  saat  melakukan  penyuluhan.  Akibatnya,  para penyuluh agama nonpegawai negeri sipil di Serdang Bedagai harus mencari sumber penghasilan lain,  seperti  mengajar  di  sekolah  swasta,  bedagang,  dan  sebagainya.  Ini  jugalah  yang menyebabkan  mereka  hanya  bisa  melakukan  penyuluhan  1  (satu)  kali  dalam  seminggu,  bahkan ada yang 1 (satu) kali dalam sebulan.
Faktor  mencari  sumber  penghasilan  lain,  dapat  dikatakan  sebagai  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  ketidakefektivan  pola  perilaku  hukum  penyuluh  agama  nonpegawai negeri  sipil  di  Serdang  Bedagai  dalam  meningkatkan  pemahaman  dan  pengamalan  keagamaan masyarakat.  Sampai  di  sini,  dapat  penulis  kemukakan,  bahwa  faktor  yang  menyebabkan  tidak efektifnya  pola  perilaku  hukum  penyuluh  agama  nonpegawai  negeri  sipil  di  Serdang  Bedagai dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, sebagai berikut;
16 Akbar,  Nadzmi, Diskurus  Tugas  Penyuluh  Agama  Islam  dalam  Implementasi  Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Islam , (Banjar Masin: PN. Kanhaya Karya, 2018)
17 Aminah  Siti,  “Makna  Penyuluhan  dan  Transformasi  Perilaku  Manusia”,  dalam Jurnal Penyuluhan, Vol. 3, No. 1, 2017
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
Pola  Perilaku  Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam Membimbing  dan  Membina  Umat  Beragama  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  Perspektif

## Maqashid al-Syariah
Perlu  penulis  jelaskan  bahwa,  dalam  kajian  hukum  Islam  yang  diteliti  adalah  norma. Dalam  hal  ini,  penelitian  hukum  empiris,  maka  yang  diteliti  adalah  pola  perilaku  yang dikualifikasi  berdasarkan  hukum.  Kualifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pengkualifikasian berdasarkan maqashid  al-syariah. Apa  keterkaitan  antara maqashid  al-syariah dengan  penyuluh agama  nonpegawai  negeri  sipil?  Keterkaitan  ini  dilhat  dari  kehadiran  negara  dalam  menjaga tujuan-tujuan syariah. Dalam kajian maqashid al-syariah klasik, penjagaan tujuan syariah seperti hifz  al-din,  hifz  al-nafs,  hifz  al-‘aql,  hifz  al-nasl, dan hifz  al-mal diaksentuasikan  pada  masing- masing  individu.  Namun,  menimbang  bahwa  negara  adalah  subjek  hukum,  maka  para  sarjana Islam  kontemporer  turut  menjadikan  pemerintah  suatu  negara  sebagai  penanggung  jawab  utama tujuan-tujuan syariah tersebut.
Sebagai subjek hukum Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 769 Tahun 2018,  tentu  saja  penyuluh  agama  nonpegawai  negeri  sipil  adalah  garda  terdepan  Pemerintah Indonesia  dalam  mewujudkan  tujuan  syariah,  yang  dalam  hal  ini  mewujudkan  masyarakat Indonesia  yang  taat  beragama,  rukun,  cerdas,  mandiri,  dan  sejahtera  lahir  batin.  Dalam pengembangan  kajian maqashid  al-syariah kontemporer,  sebagaimana  dijelaskan  Al  Yasa’
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
Abubakar,  kelima  aspek al-dharuriyah dalam  maqashid  harus  dilihat  dalam  bentuk  palarelisme antara hak dan kewajiban, sebagai berikut:
a. Hifz al-din berarti hak untuk beragama dan berkepercayaan, serta mengamalkan ajaran sesuai dengan  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Selain  itu,  berarti  pula  bahwa  setiap  orang berkewajiban memilihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pilihannya.
b. Hifz  al-‘aql berarti  hak  untuk  memilihara  dan  mengembangkan  akal  pemikiran.  Termasuk dalam  pengertian  ini  adalah  hak  untuk  memperoleh  pendidikan,  hak  berpendapat,  dan mengekspresikan  hasil  pendidikan  serta  hak  mendapatkan  perlindungan  atas  berbagai  hasil karya  dan  kreativitas  intelektual  lainnya.  Dalam  keadaan  yang  sama,  adanya  kewajiban menuntut ilmu.
c. Hifz al-nafs berarti hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa. Ini berarti bahwa setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan  memperoleh  kehidupan  yang  layak,  mendapatkan jaminan  kesehatan,  keamanan,  dan  kesejahteraan.  Dalam  keadaan  yang  sama,  setiap  orang wajib menjaga dirinya segala bentuk keterancaman.
d. Hifz  al-nasl dan hifz  al’irdh berarti  hak  untuk  berkeluarga,  hak  memperoleh  keturunan (reproduksi),  hak  bertempat  tinggal  yang  layak,  serta  hak  memperoleh  perlindungan kehormatan.  Dalam  keadaan  yang  sama,  orang  wajib  terlibat  dalam  proses  regenerasi  dan wajib melindungi kehormatan dirinya.
e. Hifz al-mal adalah hak untuk memperoleh usaha dan upah yang layak, memperoleh jaminan perlindungan  atas  seluruh  hak  miliknya  dan  kebebasan  menggunakannya  untuk  keperluan dan  kesejahteraan  hidupnya. 18 Dalam  keadaan  yang  sama  setiap  orang  wajib  menggunakan hartanya pada jalan yang dibenarkan syariat.
Paralelisme  antara  hak  dan  kewajiban  dengan  aspek al-daruriah dalam maqashid  al- syari’ah ,  berarti  merangkum  beberapa  prinsip,  yakni, hifz  al-din (hak  beragama  dan  kewajiban menjaga  agama  serta  menghormati  kebebasan  beragama); hifz  al-nafs (hak  untuk  hidup  dan kewajiban  melindungi  diri  serta  orang  lain); hifz  al-‘aql (menjaga  akal  pikiran  dan  kewajiban menuntut  ilmu); hifz  al-nasl (menjaga  keturunan  dan  kewajiban  mempersiapkan  generasi  yang unggul,  serta  kewajiban  mendapat  keturunan  lewat  hubungan  seksual  yang  sah); hifz  al-mal (melindungi kepemilikan harta dan kewajiban menciptakan keadilan ekonomi).
Penulis menggarisbawahi soal hifz al-mal, bahwa hak untuk memperoleh upah yang layak menjadi bagian aspek al-dharuriyah . Hal ini senada dengan pendapat Yusuf Qardhawi. Menurut
18 Al  Yasa’  Abubakar, Metode  Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam  Ushul  Fiqh, (Jakarta; Kencana, 2016), h. 132.
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
Qardhawi ada dua hal yang perlu diperhatikan soal upah, yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai  kerja  menjadi  pijakan  penetapan  upah,  karena  tidak  mungkin  menyamaratakan  upah  bagi buruh  terdidik  atau  buruh  yang  tidak  mempunyai  keahlian,  sedangkan  kebutuhan  pokok  harus diperhatikan  karena  berkaitan  dengan  kelangsungan  hidup  pekerja. 19 Ini  maksud  palarelisme antara hak dan kewajiban.
Terkait  pola  perilaku  hukum  para  penyuluh  agama  nonpegawai  negeri  sipil,  telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 769 Tahun 2018. Dalam hal ini, mereka masih menjalan misi hifz al-din saja, yakni dalam ruang rumah ibadah dan majelis keagamaan  saja.  Sedangkan  bagian al-daruriah lainnya  belum  dilaksanakan.  Sebenarnya,  tidak terlaksananya aspek al-daruriah yang lain bukan atas kehendak para penyuluh agama nonpegawai negeri  sipil  di  Serdang  Bedagai,  namun  beban  tugas  mereka  tidak  didukung  dengan  biaya operasional yang memadai. Inilah yang menjadi penyebabnya.
Penyuluh  agama  nonpegawai  negeri  sipil  Serdang  Bedagai  hanya  Rp.  1000.000,- .Sementara  tugas,  fungsi,  dan  peranan  penyuluh  agama  dalam  membina  masyarakat  sangatlah berat.  Pasalnya,  penyuluh  merupakan  perpanjangan  tangan  Kementerian  Agama  Republik Indonesia, untuk memberikan pembinaan keagamaan terhadap masyarakat. Dengan gaji hanya Rp Rp.  1000.000,-  perbulan  tentu  tidak  cukup  bagi  penyuluh  agama  dalam  menjalankan  tugasnya. Apalagi lokasi  tempat penyuluhan jauh,  dan  ditambah  lagi kebutuhan  hidup  di Serdang  Bedagai sangat tinggi. Bukannya tercukupi untuk kebutuhan pokok mereka malah rugi, karena terkadang harus  memakai  biaya  pribadi.  Berbanding  dengan  pekerja  Kementerian  Sosial  salah  satunya tenaga  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan.  Mereka  ratarata  diberikan  honor  sejumlah  Rp. 3.000.000  atau  3  (tiga)  kali  lebih  besar  dibandingkan  Penyuluh  Agama  yang  berstatus  tenaga kontrak atau honorer.
Berbagai  penelitian  juga  mengkonfirmasi  bawah,  permasalahan  umum  penyuluh  agama nonpegawai  negeri  sipil  adalah  belum  mendapatkan  dukungan  perhatian  yang  besar.  Padahal, sebagai penyuluh,  mereka adalah  guru komunitas, teladan, dan figure  sosial yang  dituntut  untuk mencerahkan  ( enlightment )  masyarakat.  Hemat  penulis,  dalam  batas  minimal,  honorarium penyuluh  agama  nonpegawai  negeri  sipil  di  Serdang  Bedagai  seharusnya  mengikuti  Upah Minimum Regional (UMR) Serdang Bedagai. Dengan demikian, dari segi hifz al-mal mereka bisa terpenuhi. Pada gilirannya, tugas mereka untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam ruang masyarakat sasaran yang lebih luas, bisa berlaku efektif. Bersamaan dengan itu, jika mereka  difasilitasi  dengan  perangkat  operasional  yang  memadai,  maka  pola  perilaku  hukum mereka  akan  bisa  berlaku  efektif  untuk  memanifestasikan maqashid  al-syariah di  Serdang
19 Yusuf  Qardhwi, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam ,  Terj.  Zainal  Arifin  dan  Dahlia  Husain, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 402.
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
Bedagai.  Tingginya  angka  peredaran  narkoba  yang  mengancam hifz  al-‘aql; perzinahan  yang mengancam hifz al-nasl dan hifz al-‘ird dan sebagainya, akan bisa diminimalisir, sehingga mereka akan  menjadi  aktor  utama  dalam  menciptakan  kemaslahatan  melalui  pendekatan  dan  bahasa agama.

## KESIMPULAN
Pola perilaku hukum penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil dalam membimbing dan  membina  umat  beragama  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  mengalami  stagnasi,  yaitu  hanya melakukan  tugas pada  wilayah  rumah  ibadah  dan mejelis  keagamaan.  Hal ini  terjadi  sejak  2018 sampai  2023.  Pola  perilaku  hukum  penyuluh  agama  Islam  non-pegawai  negeri  sipil  dalam membimbing  dan  membina  umat  beragama  di  Kabupaten  Serdang  tidak  berlaku  efektif, disebabkan sikap hukum mereka mengalami resistensi terhadap norma hukum yang mengatur pola perilaku  mereka  tersebut.  Sikap  hukum  ini  terbentuk  karena  perintah  norma  yang  memberikan beban  kepada  mereka  tidak  didukung  dengan  biaya  operasional  yang  memadai.  Pola  perilaku hukum penyuluh agama  Islam  non-pegawai  negeri  sipil  dalam membimbing  dan  membina  umat beragama  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  ditinjau  berdasarkan  perspektif maqashid  al-syariah , menunjukkan  2  (dua)  hal. Pertama ,  dari  segi  kewajiban,  pola  perilaku  mereka  belum  mampu memanifestasikan  tujuan  syariat  secara  totalitas,  sebab  mereka  mengalami  stagnasi  pada  tataran hifz al-din saja. Kedua , dari segi hak, melihar beban kerja mereka yang tidak mudah, seharunya pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Agama  memberikan  honor  atau  biaya  operasional  yang memadai,  dalam  batas  menimal  sesuai  dengan  upah  minimim  regional.  Dengan  demikian,  dari segi hifz  al-mal mereka  bisa  terpenuhi.  Pada  gilirannya,  tugas  mereka  untuk  meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam ruang masyarakat sasaran yang lebih luas, bisa berlaku efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al  Yasa’, Metode  Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam  Ushul  Fiqh, (Jakarta; Kencana, 2016), h. 132.
Akbar,  Nadzmi, Diskurus  Tugas  Penyuluh  Agama  Islam  dalam  Implementasi  Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Islam , (Banjar Masin: PN. Kanhaya Karya, 2018) Ali,  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisorudence ), Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017) Aly, H. N., Abdullah, S., Chamami, M. R., Fihris, Yahiji, K., Supiah, Damopolii, M., Ainiyah, N., &  Ritonga,  A.  R.  (2023).  Reviewing  the  Colonial  Period  Islamic  Education  System  in Indonesia: What is Still Relevant to Continue. Journal of Namibian Studies , 33 , 671–687. https://doi.org/10.59670/jns.v33i.531
Aminah  Siti,  “Makna  Penyuluhan  dan  Transformasi  Perilaku  Manusia”,  dalam Jurnal
Sa’iful  Husairi  Purba,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar:  Pola  Perilaku Hukum  Penyuluh  Agama  Islam  Non-Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Membimbing  dan  Membina  Umat Beragama di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Al-Syariah
Penyuluhan, Vol. 3, No. 1, 2017
Ilyas, Amir, & Muh Nursal NS, Kumpulan Asas Hukum, (Jakarta: Kencana, 2022)
Amirullah, Analisis  Pengembangan  Komptensi  Penyuluh  Agama  pada  Ditjen  Bimas  Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama,
(Tanggerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016)
Efendi,  J  &  Jhonny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris, Cet.  Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2021)
Fitriah,  Siska,  “Gaya  Komunikasi  Penyuluh  Agama  Islam  terhadap  Pasien  di  Rumah  Sakit Fatwamati Jakarta  Selatan”,  (Tesis,  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  UIN  Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)
Halida Zia, et al., “Pranata Sosial dan Budaya Bukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, dalam
Datin Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2020
Irwan, et  al., “Reactualization  of  The  Role  and  Function  of  Islamic  Religious  Counselors  in Minimizing Early Marriage”, dalam Palita:  Journal  of  SocialReligion  Research, Vol.  8, No. 1, 2022.
Pandapotan,  Rido, et  al., “Pengaruh  Komunikasi  Penyuluhan  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Serdang  Bedagai  terhadap  Kesadaran  dan  Partisipasi  Masyarakat  Kabupaten  Serdang Bedagai”, dalam Jurnal KomunikA, Vol. 18, No. 2, 2022
Qardahwi,  Yusuf, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam ,  Terj.  Zainal  Arifin  dan  Dahlia  Husain,
(Jakarta: Gema Insani Press,1997)
Sinangsih, Wahyu, “Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Umat  Beragama  di  Kecamatan  Sewon”,  dalam G-COUNS  Jurnal  Bimbingan  dan Konseling Vol. 2 No. 1, 2017
Sodiqin,  Ali  “Antropologi  Hukum  Sebagai  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Islam”,  Al- Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII, No. 1, Januari 2013
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1986)
Tamami, Ahmad, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Sebuah Pengantar, (Deli Serdang: Iyyaka Penerbit, 2024)
Wall,  Tyler,  “The  police  invention  of  humanity:  Notes  on  the  “thin  blue  line”,  dalam Crime, Media, Culture: An International Journal, Vol. 16, No. 3, 2020