JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), 17-34; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |17

## Efisiensi Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Novendi Arkham Mubtadi,  Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan novendi.arkham.mubtadi@iainpekalongan.ac.id

## Abstract
This  research  analyzes  where  the  Fatwa  of  the  Indonesian  Ulama  Council  (MUI) Number 8 of 2011 concerning Amil Zakat is implemented. The focus of the research is on increasing or not operating costs from the Regional Budget and Expenditure (APBD) assistance for amil provided by local governments after the issuance of the fatwa. This discusses  increasing  the  efficiency  of  collecting  and  distributing  zakat  funds.  The samples used were the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Banjarnegara Regency, Kebumen, and Purbalingga with a series of times from 2011 to 2015 using saturated samples, using all samples as samples. Showing, the three District BAZNAS that have been sampled have implemented the MUI Fatwa Number 8 of 2011 concerning Amil Zakat  with  the  amount  of  APBD  assistance  for  operational  costs  which  increased sharply after the MUI fatwa. This was also followed by the amount collected and the distribution of large zakat funds efficiently. The suggestion for the next researcher is to be able to discuss operational costs towards efficiency and distribution of zakat with regression analysis so that the results obtained become more valid and reliable, by adding samples not only to three regencies and adding a series of time not only five years.
Keywords : Amil Zakat, Zakat, the Indonesian Ulama Council (MUI)

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis sejauh mana Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat diimplementasikan. Fokus penelitian tertuju pada meningkat atau tidaknya biaya operasional dari bantuan Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk amil yang disediakan oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkan  fatwa  tersebut.  Hal  tersebut  dikaitkan  dengan  peningkatan  efisiensi pengumpulan dan penyaluran dana zakat.   Sampel yang digunakan yaitu Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Banjarnegara,  Kebumen,  dan  Purbalingga dengan  time  series  2011  sampai  2015  menggunakan  sampel  jenuh  yaitu menggunakan semua populasi sebagai sampel. Hasilnya, ketiga BAZNAS Kabupaten yang menjadi sampel sudah mengimplementasikan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Amil  Zakat  dengan  jumlah  bantuan  APBD  untuk  biaya  operasional  yang meningkat  tajam  pasca  fatwa  MUI  tersebut.  Hal  itu  juga  diikuti  dengan  jumlah pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang besar secara efisien. Saran bagi peneliti selanjutnya  yaitu  agar  menguji  pengaruh  biaya  operasional  terhadap  efisiensi pengumpulan  dan  penyaluran  zakat  dengan  analisis  regresi  sehingga  hasil  yang diperoleh menjadi lebih valid dan reliabel, dengan menambah sampel tidak hanya tiga Kabupaten saja serta memperpanjang time series tidak hanya lima tahun saja.
Kata kunci : Amil Zakat, Efisiensi, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia
Received : 2021-01-27 Accepted: 2021-06-22 Published: 2021-06-30

## Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 18

## Pendahuluan
Allah SWT berfirman:
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  menyucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At -Taubah: 103)
Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang- orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat  tersebut,  menjelaskan  bahwa  yang  mengambil  dan  menjemput  adalah  para petugas  zakat  (amilin),  yaitu  orang-orang  yang  ditugaskan  pemerintah  untuk mengambil,  menuliskan,  menghitung,  dan  mencatat  zakat  yang  diambilnya  dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada mustahiq. 1
Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari Suku Asad, yang bernama  Ibnu  Lutaibah,  untuk  mengurus  urusan  zakat  Bani  Sulaim.  Pernah  pula mengutus Ali bin Abi Thalib RA maupun Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun  distribusinya.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kewajiban  zakat  bukan semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari). Oleh karena itu, sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, pengelolaan zakat di hampir setiap negara diatur oleh pemerintah. 2
Awal  sejarah  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  oleh  pemerintah dimulai tahun 1968. Pada seminar zakat yang diselenggarakan oleh lembaga Research dan  Workshop  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  Presiden Soeharto pertama kali mengajak masyarakat untuk melaksanakan zakat secara konkret (Karim dan Syarief, 2009). Kemudian, Presiden Soeharto dalam pidato peringatan Isra Mi’raj  di  istana  negara  tanggal  26  Oktober  1968  menganjurkan  pelaksanaan  zakat secara  lebih  intensif  untuk  menunjang  pembangunan  negara,  dan  Presiden  siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat
_______________
1 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hal. 125
2 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah (Jakarta: Gema Insani, 2009), Hal. 169
Page | 19
Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat. 3
Dalam perkembangan pelaksanaan zakat di Indonesia, tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002, Presiden meresmikan silaturrahmi dan rapat koordinasi nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seluruh Indonesia di Istana  Negara.  Dalam  pidatonya,  Presiden  menekankan  agar  BAZ  baik  di  tingkat Nasional maupun Daerah, ataupun LAZ untuk tidak ragu-ragu bekerja sama dengan Menteri  Agama,  Menteri  Keuangan,  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  maupun  menteri  terkait  lainnya  (Suyitno,  2005:  127).  Kemudian  sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, banyak  LAZ  bermunculan.  Fenomena  menjamurnya  LAZ  tersebut  akan  makin memperkuat sistem sosial menuju civil society. 4
Banyaknya  amil  tersebut,  sedikit  mengurangi  peran  amil  tradisional  yang berbasis  di  pesantren,  masjid,  sekolah.  Mereka  selama  ini  telah  secara  aktif menghimpun  dana  zakat  langsung  dari  masyarakat,  dan  menggunakannya  untuk kepentingan  dakwah  dan  keumatan  tanpa  adanya  izin  yang  jelas  sehingga akuntabilitasnya perlu diperhatikan. Kekhawatiran ini bisa dipahami. Akan tetapi, ada hal-hal yang sangat substansial yaitu pemahaman mengenai konsep amil zakat. 5
Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  standarisasi  amil  zakat  pada  tahun 2013 untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat diatur dengan dua model. Pertama, wewenang dan ketentuan pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaanya pemerintah memposisikan diri sebagai regulator  dan  fasilitator.  Kedua,  wewenang  pengelolaan  zakat  diberikan  kepada masyarakat,  namun  diharuskan  berkoordinasi,  melaporkan,  dan  siap  dibina  oleh pemerintah.  Kedua  model  tersebut  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  organisasi
_______________
3 Suyitno, Anatomi Fiqh Zakat , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal. 126
4 Adiwarman Karim dan Azhar Syarief, “Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia”, Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol.1, (2009), Hal. 1-9
5 Irfan Syauqi Beik, et al, “Towards an Establishment of an Efficient and  Sound  Zakat System”, Working Group of Zakat Core Principles (2014)

## Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 20
pengelola  zakat,  baik  pemerintah  maupun  non  pemerintah,  memiliki  good governance. 6
Secara garis besar, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dibagi menjadi dua tipe:
a. Badan Amil Zakat  (BAZ),  yaitu  Organisasi  Pengelola  Zakat  yang ditetapkan oleh pemerintah  yang  bertugas  untuk  mengumpulkan,  mendistribusikan  dana  zakat sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh syariah. BAZ terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
b. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu Organisasi Pengelola Zakat yang didirikan oleh masyarakat  dengan  persetujuan  dari  pemerintah  untuk  mengumpulkan, mendistribusikan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh syariah. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Dengan demikian, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.
Adapun  dalam  penelitian  ini,  fokus  kepada  BAZ  Kabupaten.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mensyaratkan adanya BAZNAS Kabupaten untuk melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten. Saidurrahman  (2013)  memperkuatnya  dengan  menyatakan  bahwa  BAZNAS  harus memiliki  akuntabilitas  kepada  pemerintah  serta  harus  mengawasi  LAZ  untuk menghindari  terbentuknya  LAZ  ilegal  dan  memastikan  bahwa  LAZ  senantiasa memberikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang telah diaudit syariah dan keuangan kepada BAZ.
Kesadaran  keagamaan  masyarakat  memang  telah  mendorong  peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan bahwa dalam pengelolaan zakat. Namun demikian, banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian  amil  zakat,  kriteria,  serta  hak  dan  kewajibannya.  Selain  itu,  di  tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai
_______________
6 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Standarisasi  Amil  Zakat  di  Indonesia ,  Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Zakat, (2013), Hal. 10
Page | 21 dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman dan dasar yang kuat bagi bagi BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan fungsinya, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Dalam fatwa tersebut, diatur secara rinci mengenai pengertian amil zakat, syarat menjadi amil zakat, tugas amil zakat, biaya operasional maupun aktivitas finansial lainnya. Berkaitan dengan aktivitas finansial yang terdiri  atas  pengumpulan  dan  penyaluran  dana  zakat,  diperlukan  indikator  dalam mengukur kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten.
Para ahli menyatakan bahwa zakat bisa mungurangi kemiskinan. Namun, dalam kenyataannya besarnya dana zakat yang dihimpun maupun disalurkan belum mampu mengurangi jumlah prosentase penduduk miskin. Misalnya Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga yang angka prosentase penduduk miskin Kabupaten masih berada diatas rata-rata prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

## Tabel 1. Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan
Purbalingga Tahun 2011-2015 Tahun Rata-rata  Penduduk  Miskin Provinsi Jawa Tengah (%) Banjarnegara (%) Kebumen (%) Purbalingga (%) 2011 16,21 20,38 24,06 23,06 2012 14,98 18,87 22,40 21,19 2013 14,98 18,87 22,40 21,19 2014 13,58 17,77 20,50 19,75 2015 13,58 18,37 20,44 19,70
Sumber: Data dan Informasi Kemisikinan Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik
Pengukuran  kinerja  dalam  suatu  organisasi  dibutuhkan  untuk  menjamin operasional perusahaan dalam mencapai tujuannya. 7 Salah satu indikator yang harus diukur adalah efisiensi, karena efisiensi menunjukkan output maksimal yang mampu dihasilkan berdasarkan input yang tersedia. 8 Efisiensi bermanfaat untuk memantau dan
_______________
7 Noor, A.H.M., et al, What The Determine Professionalism? A Study on Zakat Institutions Integration Effort into The Mainstream Economy. Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.27, No.2, 2014.
8 Ahmad, I. dan M. Ma’in, The Efficiency of Collection and Distribution: Evidence from Two Stage Analysis, Journal of Economic Coorporation and Development, Vol. 35, No.3, Hal. 133-170, 2014.

## Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 22
meningkatkan kinerja organisasi, termasuk  didalamnya  adalah  Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dalam OPZ, efisiensi diukur melalui bagaimana input ditransformasikan menjadi output.  Salah  satu  tujuan  evaluasi kinerja  yaitu  mengukur  efisiensi  sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada zakat stakeholder dan kepatuhan terhadap Allah SWT. 9
Kinerja BAZNAS Kabupaten terdiri atas dua aktivitas utama, yaitu pengumpulan dan  penyaluran  dana  zakat.  Untuk  menunjang  kinerja  tersebut,  dibutuhkan  biaya operasional yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan adanya Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa biaya operasional pengelolaan zakat berasal dari ulil amri  (pemerintah),  maka  perlu  dikaji  apakah  fatwa  tersebut  benar-benar diimplementasikan atau tidak. Hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan besarnya biaya operasional  dari  bantuan  APBD  sebelum  dikeluarkan  fatwa  MUI  tersebut  maupun setelah  dikeluarkan  fatwa  MUI  tersebut.  Idealnya  semakin  besar  jumlah  biaya operasional  dari  bantuan  APBD,  semakin  besar  pula  jumlah  pengumpulan  dan penyaluran  dana  zakat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  penting  dilakukan  guna menjawab  pertanyaan  bagaimana  implementasi  fatwa  MUI  Nomor  8  Tahun  2011 dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan maupun penyaluran dana zakat oleh amil zakat.
Konsep amil yang terdapat pada nash al-qur’an dan hadits, bukanlah orang perorangan secara sembarangan, melainkan orang ataupun kelompok orang yang tertata  dalam  satu  manajemen  pengelolaan  yang  terlembagakan  dengan  baik, serta memiliki legalitas hukum yang kuat. Oleh karena itu, dalam QS. At-Taubah ayat  60  disebut  dengan  kata  amilin  yang  menurut  para  ulama  tafsir,  memiliki kewenangan dan kekuatan secara yuridis formal. Majelis Ulama Indonesia, sebagai wadah para ulama, kyai, dan ormas Islam di tanah air, mengeluarkan Fatwa MUI No 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat. Dalam fatwa tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah, ataupun yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh  pemerintah,  untuk  mengelola  pelaksanaan  ibadah  zakat.  Dengan  adanya fatwa ini, maka tidak bisa sembarangan orang mengklaim dirinya sebagai amil,
_______________
9 Noor, A.H.M., et al, Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence Zakat Organizations Performances in Malaysia, Journal of Economics, Business, and Management, Vol.3, No.2, 2015.
Page | 23
apalagi  amil  ini  hanya  muncul  setahun  sekali,  yaitu  di  bulan  Ramadhan  saja sehingga ini akan mereduksi edukasi publik yang selama ini kita gencarkan, yaitu amil itu harus profesional dan bekerja penuh waktu. Tidak boleh amil itu bekerja secara asal-asalan, apalagi orientasinya hanya untuk mendapatkan uang. 10
Selain berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana zakat, diatur pula aktivitas penyaluran dana zakat agar lembaga zakat memperhatikan efisiensinya. Kinerja yang rendah  dalam  mengatur  penyaluran  zakat  akan  membuat  reputasi  negatif  bagi organisasi pengelola zakat, terutama komitmen muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Dengan kata lain, muzakki akan lebih suka membayarkan zakatnya  secara  langsung  kepada  mustahiq  daripada  melalui  organisasi  pengelola zakat karena kurang percaya terhadap kredibilitas lembaga tersebut. 11 Secara teori, amil zakat seharusnya menyalurkan seluruh dana zakat yang terkumpul kepada fakir dan miskin  maupun  golongan  lain  yang  berhak  menerimanya.  Apabila  masih  ada  dana zakat yang tersisa maka bisa dikatakan amil tersebut tidak adil. Oleh karena itu, agar dalam pengumpulan maupun penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten dapat dilaksanakan secara efisien, maka peran serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan yaitu dengan memberikan bantuan dana APBD seperti telah diatur dengan jelas dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tersebut.
Dalam  hal  operasional  pengumpulan  dan  penyaluran  zakat  dimungkinkan adanya  inovasi  dan  pengembangan  tata  cara  seiring  dengan  dinamika  sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, tengah masyarakat muncul pertanyaan  mengenai  ketentuan    penggumpulan  dan  penyaluran  harta  zakat  serta sumber  biaya  operasional  untuk  kepentingan  pengumpulan  dan  penyaluran  zakat. Oleh karena itu, MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat yaitu Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat,  penentuan  objek  wajib  zakat,  besaran  nishab  zakat,  besaran  tarif  zakat,  dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Sedangkan penyaluran
_______________
10 Irfan Syauqi Beik, et al, “Towards an Establishment of an Efficient and  Sound  Zakat System”, Working Group of Zakat Core Principles (2014)
11 Mustaffha, N., Zakat Disbursement Efficiency: A Comparative Study of Zakat Institutions in Malaysia, Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2007.

## Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 24 zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
Efisiensi  merupakan  istilah  untuk  mengukur  bagaimana  organisasi memanfaatkan  sumber  daya  dalam  mencapai  tujuannya. 12 Efisiensi  berarti meminimumkan  input  agar  dapat  memperoleh  output  yang  maksimal. 13 Dalam mengukur efisiensi institusi zakat harus berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban dan  tanggung  jawab  mereka  untuk  melindungi  perekonomian  dan  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  masyarakat  muslim. 14 Oleh  karena  itu,  indikator  efisiensi dibutuhkan  untuk  memastikan  operasional  institusi  zakat  berada  dalam  level  yang optimum.  Indikator  tersebut  seharusnya  menjangkau  area-area  strategis  seperti penyaluran zakat, waktu penyaluran, alokasi dana yang efektif, rasio biaya operasional terhadap penyaluran, kualitas tata kelola, dan kualitas program penyaluran. 15
Manajemen  zakat  terdiri  atas  dua  aktivitas  utama  yaitu  pengumpulan  dan penyaluran. 16 Dalam  penyaluran  zakat  harus  lebih  berhati-hati  karena  distribusinya diatur dengan jelas dalam Al-Qur’an. 17 Hal ini menjadi perhatian penting bagi amil zakat yang melaksanakan amanat tersebut seperti tertera dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011. 18 Oleh karena itu, manajemen pengelolaan zakat harus menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Termasuk juga didalamnya perlu adanya efisiensi dan efektivitas. 19
_______________
12 Farrell, M.J., The Measurement of Productive Efficiency, Journal of Royal Statistical Society, Vol.120, No.3, Hal.253-290, 1957.
13 Rahman, A.R.A., Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Maistream Islamic Financial System in Malaysia, Islamic Economis Studies, Vol.14, No.2, 2007.
14 Noor,  A.H.M.,  et  al,  Efficiency  of  Islamic  Institutions:  Empirical  Evidence  Zakat  Organizations Performances in Malaysia, Journal of Economics, Business, and Management, Vol.3, No.2, 2015.
15 Nurul  Nabilah  Haji  Ali,  “The  Influence  of  Governance  to  Zakat  Disbursement  Efficiency:  Empirical Evidence from Brunei Darussalam” Tesis, (International Islamic University Malaysia, Malaysia, 2015)
16 Ahmad F. Oran, “Zakat Funds and Wealth Creation” Review of Islamic Economics, Vol.13, No.1 (2009) :143-154
17 Mustaffha, N., Zakat Disbursement Efficiency: A Comparative Study of Zakat Institutions in Malaysia, Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2007.
18 Aan  Slamet  Rusydiana  dan  Salman  Al-Farisi.  “The  Efficiency  of  Zakah  Institutions  Using  Data Envelopment Analysis” AL-IQTISHAD Jurnal of Islamic Economics, Vol.8, No.2, (2016), 213-226
19 Irfan Syauqi Beik, et al, “Towards an Establishment of an Efficient and  Sound  Zakat System”, Working Group of Zakat Core Principles (2014)
Page | 25
Dalam mengukur efisiensi dan efektivitas manajemen zakat, BAZNAS dan Bank Indonesia  menginisiasi  konsep  Zakat  Core  Principles  (ZCP)  yang  dapat  menjadi pedoman  pengelolaan  zakat  bukan  hanya  di  Indonesia  saja  melainkan  di  dunia Internasional. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai karakteristik unik dalam pengelolaan zakat. Dalam ZCP, Indonesia termasuk kedalam negara yang menganut prinsip sukarela dalam  pengumpulan  dana  zakat.  Serta  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah maupun  non-pemerintah.  Tidak  seperti  negara-negara  di  timur  tengah  yaitu  Arab Saudi,  Sudan,  Libya,  Yaman,  Kuwait,  dan  Pakistan,  yang  diwajibkan  serta  dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.
Dalam  mengukur  tingkat  efisiensi  institusi  zakat  salah  satunya  adalah  menilai proporsi  penyaluran  zakat  terhadap  jumlah  penerima  zakat. 20 Aspek  yang  paling penting dalam mengukur efisiensi adalah memahami variabel input dan output yang akan digunakan. 21 Tingginya dana zakat yang tersalurkan ketika biaya administrasi lebih dari 18% dana zakat yang tersalurkan. 22 Pemerintah Jordania, Mesir, Kuwait, dan Sudan menanggung sebagian besar biaya administrasi sehingga dana zakat yang terkumpul bisa disalurkan dengan lebih optimal. 23
Pengukuran efisiensi penyaluran zakat dirumuskan dalam Zakat Core Principles (ZCP)  yaitu  dengan  DCR  (Disbursement  to  Collection  Ratio).  Rasio  ini  menilai kemampuan OPZ dalam mendistribusikan zakatnya dengan membagi dana zakat yang tersalurkan dengan dana zakat yang terkumpul.  Penyaluran zakat yang inefisien akan mengakibatkan asnaf menjadi tidak puas.
Tanggung  jawab  organisasi  pengelola  zakat  dalam  menyalurkan  dana  zakat yang terkumpul akan memberikan banyak manfaat. Barangkali, jika OPZ menyalurkan zakat secara inefisien mengakibatkan ketidakpercayaan muzakki sehingga mereka akan menyalurkan  zakatnya  secara  langsung  tanpa  melalui  OPZ.  Dengan  demikian, pengukuran  efisiensi  penyaluran  zakat  menjadi  salah  satu  cara  untuk  memperbaiki
_______________
20 Rahman, A.R.A., Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Maistream Islamic Financial System in Malaysia, Islamic Economis Studies, Vol.14, No.2, 2007.
21 Wahab, N.A dan A.R.A Rahman. A Framework to Analyse Efficiency and Governance of Zakat Institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol.2, No.1, 2011.
22 Salama, A.A.,  Fiscal Analysis of Zakat with Special Reference to Saudi Arabia Experience. ICREI, 2000.
23 Kahf, M., Al Waqf al Islami, Tatawwuruh, Idratuh, Tanmiyatuh (Islamic Waqf, Its Growth, Management, and Development), Damascus: Dar Al Fikr, 2000.

## Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 26
kinerja organisasi pengelola zakat serta memperoleh kembali kepercayaan masyarakat terhadap  kredibilitas  lembaga  tersebut.  Hal  ini  menjadi  penting  dan  krusial  supaya masyarakat mau menyalurkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat. 24

## Metode Penelitian
Metode  pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  sampel jenuh. Penggunaan metode ini dilakukan dengan dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu pada BAZNAS Kabupaten Banjarnegara,  Kebumen,  dan  Purbalingga  dari  tahun  2011  sampai  2015.  Sumber penelitian adalah data primer. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang terkait masalah penelitian.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu  cara  pengumpulan  data  dengan  mengkaji  dan  menganalisis  neraca,  laporan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan aset kelolaan, dan laporan lainnya yang terdokumentasi dalam laporan keuangan maupun dokumen lainnya.
Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas dekripsi dan analisis isi. Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Dalam hal ini analisis isi akan menjelaskan mengenai bagaimana Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS masing-masing Kabupaten yang diteliti. Berikut adalah definisi operasional variabel dan pengukurannya:
_______________
24 Nasim Shah Shirazi, “Providing for the Resource Shortfallfor Poverty Elimination through the Institution of Zakat in Low-Income Muslim Countries” IIUM Journal of Economics and Management, Vol.14, No.1, (2006) : 1-21
Page | 27

## Tabel 2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya
Variabel Definisi Operasional Pengukuran Sumber Disbursement Efficiency Disbursement Efficiency merupakan tingkat efisiensi penyaluran dana zakat berdasarkan
persentase terhadap dana zakat yang terkumpul sehingga bisa diketahui apakah dana zakat yang
terkumpul dapat tersalurkan semua atau tidak Total Dana Zakat Tersalurkan Total Dana Zakat Terkumpul Mustaffha (2007)

## Hasil dan Pembahasan
Data-data dokumentasi yang diperoleh peneliti yaitu jumlah dana terhimpun, jumlah dana tersalurkan, serta jumlah bantuan dana APBD, dari BAZNAS Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015  berikut:
Tabel 3. Aktivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2015 Tahun Bantuan APBD Dana Terhimpun Dana Tersalurkan Rp % Rp % Rp % 2011 16.700.000,00 343.549.796,00 257.662.347,00 2012 32.000.000,00 192 821.640.286,00 239 616.230.215,00 239 2013 32.000.000,00 100 1.498.217.753,00
182
1.123.663.315,00 182 2014 41.500.000,00 130 1.929.137.112,00
129
1.446.852.834,00 129 2015 70.000.000,00 169 2.228.372.908,00 116 1.671.279.681,00 116

## Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
BAZNAS Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 (sebelum dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun 2011), mendapat bantuan APBD untuk biaya operasional sebesar  Rp  16.700.000,00.  Jumlah  tersebut  naik  drastis  sebesar  192%  menjadi  Rp 32.000.000,00  pada  tahun  2012  (setelah  dikeluarkannya  fatwa  MUI  nomor  8  tahun

## Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 28
2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI nomor 8 tahun tentang amil zakat berperan penting dalam kenaikan bantuan APBD tersebut karena dalam fatwa tersebut jelas  diatur  bahwa  biaya  pengelolaan  oleh  disediakan  oleh  pemerintah,  sehingga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tidak ragu lagi mengucurkan dana APBD hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya kepada BAZNAS Kabupaten Banjarnegara.
Dalam  aktivitasnya,  BAZNAS  Kabupaten  Banjarnegara  juga  mengalami kenaikan yang cukup signifikan pasca dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran zakat. Pada tahun 2011 (sebelum dikeluarkannya fatwa  MUI  nomor  8  tahun  2011),  mendapat  berhasil  mengumpulkan  dana  zakat sebesar Rp 343.549.796,00 dan menyalurkannya sebesar Rp 257.662.347,00. Pada tahun 2012 (setelah dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun 2011) jumlah tersebut naik sebesar 239%, baik pengumpulan maupun penyaluran, yaitu sebesar Rp 821.640.286,00 untuk  pengumpulan  zakat  dan  disalurkan  sebesar  Rp  616.230.215,00.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  kenaikan  biaya  operasional  dari  bantuan  APBD  menyebabkan naiknya jumlah pengumpulan maupun penyaluran dana zakat, pasca dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun tentang amil zakat.
Berkaitan dengan efisiensi, mengacu pada DCR (Disbursement to Collection Ratio)  dengan  rumus  jumlah  dana  zakat  dibagi  dengan  jumlah  dana  zakat  yang disalurkan, diperoleh hasil yaitu sebesar 75% untuk tahun 2011 maupun tahun 2012 dengan kriteria efisien. Dengan demikian, meskipun presentase rasio DCR tetap sebesar 75%,  namun  kriterianya  masih  efisien,  sehingga  implementasi  fatwa  MUI  nomor  8 tentang amil zakat dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan maupun penyaluran dana zakat.
Tabel 4. Aktivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015 Tahun Bantuan APBD Dana Terhimpun Dana Tersalurkan Rp % Rp % Rp % 2011 10.000.000,00 913.658.073,00 769.541.985,00 2012 90.000.000,00 900 1.640.578.526,00 180 1.214.696.088,00 158 2013 115.000.000,00 128 2.357.361.410,00 144 1.519.714.837,00 125
Page | 29
2014 100.000.000,00 87
3.080.921.058,00
131
1.995.542.080,00 131 2015 100.000.000,00 100 2.597.703.081,00 84 2.367.042.239,00 119

## Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kebumen
BAZNAS  Kabupaten  Kebumen  pada  tahun  2011  (sebelum  dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun 2011), mendapat bantuan APBD untuk biaya operasional sebesar  Rp  10.000.000,00.  Jumlah  tersebut  naik  drastis  sebesar  900%  menjadi  Rp 90.000.000,00  pada  tahun  2012  (setelah  dikeluarkannya  fatwa  MUI  nomor  8  tahun 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI nomor 8 tahun tentang amil zakat berperan penting dalam kenaikan bantuan APBD tersebut karena dalam fatwa tersebut jelas  diatur  bahwa  biaya  pengelolaan  oleh  disediakan  oleh  pemerintah,  sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak ragu lagi mengucurkan dana APBD sembilan kali lipat dari tahun sebelumnya kepada BAZNAS Kabupaten Kebumen.
Dalam aktivitasnya, BAZNAS Kabupaten Kebumen juga mengalami kenaikan yang  cukup  signifikan  pasca  dikeluarkannya  fatwa  MUI  tersebut,  baik  dari  segi pengumpulan maupun penyaluran zakat. Pada tahun 2011 (sebelum dikeluarkannya fatwa  MUI  nomor  8  tahun  2011),  mendapat  berhasil  mengumpulkan  dana  zakat sebesar Rp 913.658.073,00 dan menyalurkannya sebesar Rp 769.541.985,00. Pada tahun 2012 (setelah dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun 2011) jumlah tersebut naik sebesar  180%  untuk  pengumpulan  dan  158%  untk  penyaluran,  yaitu  sebesar  Rp 1.640.578.526,00  untuk  pengumpulan  zakat  dan  disalurkan  sebesar  Rp 1.214.696.088,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan biaya operasional dari bantuan APBD menyebabkan naiknya jumlah pengumpulan maupun penyaluran dana zakat, pasca dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun tentang amil zakat.
Berkaitan dengan efisiensi, mengacu pada DCR (Disbursement to Collection Ratio)  dengan  rumus  jumlah  dana  zakat  dibagi  dengan  jumlah  dana  zakat  yang disalurkan, diperoleh hasil yaitu sebesar 84% untuk tahun 2011 dan 74% untuk tahun tahun 2012 dengan kriteria efisien. Dengan kriteria yang efisien, dapat dikatakan bahwa implementasi  fatwa  MUI nomor 8 tentang  amil  zakat dapat  meningkatkan  efisiensi pengumpulan maupun penyaluran dana zakat.

## Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 30
Tabel 5. Aktivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015 Tahun Bantuan APBD Dana Terhimpun Dana Tersalurkan Rp % Rp % Rp % 2011 36.000.000,00 936.588.990,00 701.693.021,00 2012 50.000.000,00 139 1.094.248.426,00 117 987.957.229,00 141 2013 50.000.000,00 100 1.152.495.503,00 105 902.180.046,00 91 2014 50.000.000,00 100 1.522.431.566,00
132
1.234.700.304,00 137 2015 50.000.000,00 100 1.972.786.327,00 130 1.890.756.582,00 153

## Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Purbalingga
BAZNAS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 (sebelum dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun 2011), mendapat bantuan APBD untuk biaya operasional sebesar  Rp  36.000.000,00.  Jumlah  tersebut  naik  drastis  sebesar  139%  menjadi  Rp 50.000.000,00  pada  tahun  2012  (setelah  dikeluarkannya  fatwa  MUI  nomor  8  tahun 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI nomor 8 tahun tentang amil zakat berperan penting dalam kenaikan bantuan APBD tersebut karena dalam fatwa tersebut jelas  diatur  bahwa  biaya  pengelolaan  oleh  disediakan  oleh  pemerintah,  sehingga Pemerintah  Kabupaten  Purbalingga  tidak  ragu  lagi  mengucurkan  dana  APBD  lebih besar dari tahun sebelumnya kepada BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
Dalam  aktivitasnya,  BAZNAS  Kabupaten  Purbalingga  juga  mengalami kenaikan yang cukup signifikan pasca dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran zakat. Pada tahun 2011 (sebelum dikeluarkannya fatwa  MUI  nomor  8  tahun  2011),  mendapat  berhasil  mengumpulkan  dana  zakat sebesar Rp 936.588.990,00 dan menyalurkannya sebesar Rp 701.693.021,00. Pada tahun 2012 (setelah dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun 2011) jumlah tersebut naik sebesar  117%  untuk  pengumpulan  dan  141%  penyaluran,  yaitu  sebesar  Rp 1.094.248.426,00 untuk pengumpulan zakat dan disalurkan sebesar Rp 987.957.229,00. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kenaikan  biaya  operasional  dari  bantuan  APBD menyebabkan naiknya jumlah pengumpulan maupun penyaluran dana zakat, pasca dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun tentang amil zakat.
Page | 31
Berkaitan dengan efisiensi, mengacu pada DCR (Disbursement to Collection Ratio)  dengan  rumus  jumlah  dana  zakat  dibagi  dengan  jumlah  dana  zakat  yang disalurkan, diperoleh hasil yaitu sebesar 84% untuk tahun 2011 dan 74% untuk tahun tahun 2012 dengan kriteria efisien. Dengan kriteria yang efisien, dapat dikatakan bahwa implementasi  fatwa  MUI nomor 8 tentang  amil  zakat dapat  meningkatkan  efisiensi pengumpulan maupun penyaluran dana zakat. Dari pembahasan pada ketiga BAZNAS Kabupaten diatas, dapat diketahui bahwa ketiga BAZNAS tersebut mengalami kenaikan bantuan APBD untuk biaya operasional yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terjadi pada tahun 2012, yaitu pasca dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil  Zakat.  Hal  tersebut  mempengaruhi  besarnya  dana  zakat  terkumpul  dan tersalurkan sehingga kinerja BAZNAS menjadi lebih efisien.
Tabel 6. Rasio Penyaluran Zakat Terhadap Pengumpulan Zakat
Tahun Banjarnegara Kebumen Purbalingga % Ket. % Ket. % Ket. 2011 75 Efficien 84 Efficien 75 Efficien 2012 75 Efficien 74 Efficien 90 Highly efficien 2013 75 Efficien 64 Fairly efficien 78 Efficien 2014 75 Efficien 65 Fairly efficien 81 Efficien 2015 75 Efficien 91 Highly efficien 96 Highly efficien Rata- rata 75 Efficien 76 Efficien 84 Efficien
Berdasarkan  data  tersebut,  ketiga  BAZNAS  Kabupaten  yang  menjadi  objek penelitian semuanya mengalami kenaikan bantuan APBD, dana terhimpun, maupun dana tersalurkan sejak tahun 2011 sampai 2015. Fokus penelitian ini tertuju pada tahun 2011 dan 2012 karena disitulah cut-off dikeluarkannya fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat.
Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 32

## Simpulan
Dalam zakat, amil memang termasuk salah satu asnaf yang berhak menerima zakat sehingga mereka mendapatkan porsi tersendiri sebesar 12,5%. Namun, OPZ sebaiknya berusaha meminimalisasi biaya administrasi agar tidak terlampau besar sehingga dana zakat bisa lebih bermanfaat dan terbagikan kepada tujuh asnaf yang lain.
Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan agar BAZNAS Kabupaten tidak  terlalu  bergantung  pada  dana  bantuan  APBD  sebagai  biaya  operasional. BAZNAS Kabupaten juga bisa menggunakan dana infaq, shodaqoh, maupun bagi hasil bank syariah sebagai biaya operasional. Namun, nominal yang kecil dan tidak menentu atas dana-dana tersebut menjadikan bantuan APBD menjadi penting dan dibutuhkan oleh BAZNAS  Kabupaten guna menunjang biaya operasional dalam upaya menyalurkan dana zakat kepada mustahiq.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 telah diimplementasikan dengan baik oleh BAZNAS Kabupaten yang menjadi sampel penelitian.  Pemerintah  Daerah  telah  melaksanakan  fatwa  MUI  tersebut  dengan memberikan bantuan APBD sebagai biaya operasional BAZNAS jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai tahun 2012 (pasca dikeluarkannya Fatwa MUI  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Amil  Zakat).  Hal  tersebut  terbukti  dapat meningkatkan  efisiensi  pengumpulan  maupun  penyaluran  zakat  pada  BAZNAS Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga.
Fakta  diatas  menunjukkan  besarnya  peran  Fatwa  MUI  di  bidang  syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semakin efisiennya BAZNAS Kabupaten  dalam menjalaskan tugasnya,  tentu akuntabilitas akan tetap  terjaga. Stakeholder utama  yaitu muzakki dan mustahiq menjadi  lebih  puas  terhadap kinerja  BAZNAS  Kabupaten.  Bagi muzakki, akan  lebih  percaya  menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS dan tidak lagi menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Sedangkan bagi mustahiq, mereka semakin yakin terhadap hak- haknya yang dijaga dengan baik oleh BAZNAS.  Semua itu berkat Rahmat  Allah SWT yang diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat membuat fatwa  yang  mudah  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  serta kemanfaatannya dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Saran yang dapat diberikan bagi komisi fatwa MUI adalah agar terus mengeluarkan fatwa  terkait  amil  zakat  terutama  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  dan
Page | 33 pengembangannya agar dana zakat bisa didayagunakan menjadi lebih bermanfaat. Saran untuk pemerintah daerah yaitu agar lebih memperbesar lagi nominal jumlah bantuan APBD untuk biaya operasional BAZNAS Kabupaten karena hal tersebut akan memperbesar pula jumlah dana zakat yang dikumpulkan maupun disalurkan secara efisien. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya yaitu agar menguji pengaruh fatwa MUI terhadap efisiensi pengumpulan dan penyaluran zakat dengan analisis regresi sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih valid dan reliabel, dengan menambah sampel tidak hanya tiga Kabupaten saja serta memperpanjang time series tidak hanya lima tahun saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, I. dan M. Ma’in, The Efficiency of Collection and Distribution: Evidence from Two Stage  Analysis ,  Journal  of  Economic  Coorporation  and  Development,  Vol.  35,
No.3, Hal. 133-170, 2014.
Ali,  N.N.H., The  Influence  of  Governance  to  Zakat  Disbursement  Efficiency:  Empirical Evidence  from  Brunei  Darussalam ,  Malaysia:  International  Islamic  University Malaysia, 2015.
Beik,  I.S., et  al , Towards  an  Establishment  of  an  Efficient  and  Sound  Zakat  System , Working Group of Zakat Core Principles, 2014.
Farrell, M.J., The Measurement of Productive Efficiency , Journal of Royal Statistical Society, Vol.120, No.3, Hal.253-290, 1957.
Hafidhuddin, D, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2007.
_____________, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Jakarta: Gema Insani, 2009.
Hatoli, Hatoli. 2020. “SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA PRODUK ELEKTRONIK  DAN  NON  KONSUMSI  PERSPEKTIF  MASLAHAH”. JIL:  Journal  of Islamic Law 1 (2), 237-55. https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45.
Haque M., et al , Measurement Optimalization of Zakat Disbribution at Lembaga Amil Zakat  Using  Variable  Measurement  of  Economy ,  Journal  of  Islamic  Monetary Economics and Finance, Vol.2, No.1, 2016.
Kahf, M. , Al Waqf al Islami, Tatawwuruh, Idratuh, Tanmiyatuh (Islamic Waqf, Its Growth, Management, and Development) , Damascus: Dar Al Fikr, 2000.
Karim A. dan A. Syarief, Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Zakat & Empowering , Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol.1, 2009.
Novendi Arkham Mubtadi, Dwi Vera Usmadyani, Farah Annisa’
Page | 34
Kementerian Agama Republik Indonesia, Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, Jakarta:
Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
Mustaffha, N., Zakat Disbursement Efficiency: A Comparative Study of Zakat Institutions in Malaysia , Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2007.
Noor, A.H.M., et al , What The Determine Professionalism? A Study on Zakat Institutions Integration Effort into The Mainstream Economy . Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.27, No.2 , 2014 .
_______________, Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence Zakat Organizations Performances  in  Malaysia ,  Journal  of  Economics,  Business,  and  Management, Vol.3, No.2, 2015.
Oran, A.F., Zakat Funds and Wealth Creation , Review of Islamic Economics, Vol.13, No.1, 2009.
Rahman, A.R.A., Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Maistream Islamic Financial System in Malaysia , Islamic Economis Studies, Vol.14, No.2, 2007.
Rusydiana,  A.S  dan  S.  Al-Farisi, The  Efficiency  of  Zakah  Institutions  Using  Data Envelopment  Analysis ,  AL-IQTISHAD  Jurnal  of  Islamic  Economics,  Vol.8,  No.2, 2016 .
Saidurrahman, The Politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension Between BAZ and LAZ , Journal of Indonesian Islam, Vol.2, No.2, Hal.366-382, 2013 .
Salama, A.A., Fiscal Analysis of Zakat with Special Reference to Saudi Arabia Experience.
ICREI, 2000.
Shirazi, N.  S., Providing  for  the  Resource  Shortfallfor Poverty Elimination  through  the Institution of Zakat in Low-Income Muslim Countries . IIUM Journal of Economics and Management, Vol.14, No.1, 2006.
Suyitno, Anatomi Fiqh Zakat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.