## PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
(Studi Di Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)

## Nor Emelda

## ABSTRACT
The  Village  Consultative  Body  is  a  manifestation  of  democracy  at  the village  government.  Therefore,  this  study  aims  to  explore  and  describe  how  the implementation  of  fuction  of  the  village  consultative  body  in  preparation  and determination  of  village  regulation  in  Muara  Laung  II  village  and  to  know  the factors  that  influence  of  the  implementation  of  the  village  consultative  body  in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village.
The  method  used  in  this  study  was  descriptive  research  with  the  data analyzed  in  qualitative.  Meanwhile,  to  collect  the  data  was  used  observation, interview and documentation. The data resources from this study was chair of BPD, member of BPD, secretary of BPD, society and figure of society.
The results of this study was indicated that the role of BPD in the village of Muara  laung  II  is  still  weak,  caused  the  minimal  number  of  village  regulations generated,  as  evidenced  by  only  one  village  regulation  that  has  been  established like  APBDes is determined by BPD and there were still village regulations Not yet formed,  besides  BPD  still  can  not  be  said  to  accommodate  and  contribute  the aspirations  of  the  society,  because  there  was  not  of  good  socialization  with  the society  that  resulted  in  decisions  taken  not  in  accordance  with  the  wishes  of  the society.  The  main  factor  was  lack  of  optimization  of  the  implementation  of  the functions  of  BPD  in  Muara  Laung  II  village  that  was  less  of  involvement  and support of community because unable of BPD to motivation and open opportunity of society participation of society. According to the writer was factors that influence the  implementation  of  BPD  function  was  that  BPD  still  not  yet  understand assignment and its function that must work by BPD. The writer hope BPD in order can deep knowledge about duty and function of village consultative body in order can correct to implementation its function to be good to the future appropriate with instruction of legislation.
Suggestion, the writer suggested necessarily special existence from the local government to the ways of arranging and make village regulation  for the village government and BPD in order to be a legal product.
Keywords: Legislative Function of Village Consultative Body

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Badan  Permusyawaratan  Desa  diarahkan  sebagai  lembaga masyarakat  yang  tumbuh  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat  desa  yang  mampu
menumbuhkan,  menggerakkan,  menampung  dan  menyalurkan  partisipasi masyarakat.  Dengan  demikian  diharapkan  Badan  Permusyawaratan  desa  mampu menumbuhkan  prakarsa  dan  menggerakan  swadaya  gotong  royong  masyarakat dalam  pembangunan,  sehingga  masyarakat  memiliki  keuluten  dan  ketangguhan dalam  menghadapi  dan  mengatasi  segala  tantangan  dan  hambatan  dalam  rangka pembinaan  wilayah  desa  yang  bersangkutan.  Badan  Permusyawaratan  Desa mempunyai fungsi sebagai wadah menyalurkan aspirasi masyarakat, namun disini tidak boleh salah didefinisikan sebagai tempat untuk berkompetisi terutama dalam menduduki kepemimpinan kepala desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan desa sangat  penting  yang  merupakan  bagian  dari  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan pencapaian suatu kesepakatan disetiap kebijakan
Dengan  adanya  keberadaan  badan  permusyawaratan  desa,  Sebagai perwujudan demokrasi sebagai lembaga desa seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat  berfungsi  sebagai  mitra  kerja  pemerintahan  desa  dalam  memberdayakan masyarakat desa diseluruh Indonesia pada umumnya dan masyarakat desa yang ada di Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.
Keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya akan turut menunjang efektivitas kinerja Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan tugas dan peranan Kepala  Desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  juga  sangat  ditentukan dukungan  dari  masyarakat  melalui  wadah  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam menjalankan  perannya  dapat  memperlancar  proses  pembangunan.  Dalam peningkatan  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  harus  diupayakan  agar  lebih mampu memotivasi masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam menumbuhkan prakarsa  serta  memahami  permasalahan  dan  menanggapi  kehendak  masyarakat desanya dalam pembangunan. Suatu hal yang sangat menunjang peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa adalah pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa  adalah  adanya  kegiatan  pembinaan  anggota  badan  permusyawaratan  Desa, karena  dengan  adanya  pembinaan  akan  dapat  mengembangkan  wawasan pemahaman  anggota,  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam menjalankan  fungsinya.  Dengan  menjalankan  peran  dan  fungsinya  secara  baik, maka pemerintahan desa serta lembaga sosial lainnya akan dapat ditingkatkan peran dan  fungsinya,  yang  pada  puncaknya  akan  dapat  menunjang  keberhasilan pembangunan desa dan bersama Kepala Desa selaku kepala Pemerintah Desa.
Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang berfungsi dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan belanja desa,  dan  keputusan  kepala  desa  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam penetapan peraturan desa yaitu Mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
Belakangan  ini  yang  menjadi  kendala  pada  pemerintahan  desa,  karena kurangnya motivasi kerja dari pengurus Badan Permusyawaratan Desa, kurangnya wawasan  dari  masing-masing  pengurus  mengenai  peranan  lembaga  yang ditanganinya,  serta  kurangnya  inisiatif  dan  kemampuan  lembaga  dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Talizudin Ndraha,1982: 138).
Mencermati  Peran  Badan  Permusyawaratan  desa  khususnya  dalam  hal penetapan  peraturan  desa  (perdes),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam proses pemerintahan di  desa. Badan permusyawaratan desa dapat  mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa.
Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini: “PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN   PERATURAN DESA (Studi  di  Desa  Muara  Laung  II  Kecamatan  Laung  Tuhup  Kabupaten  Murung Raya)”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pemerintah Desa Dan BPD
a.  Konsep Pemerintah Desa
Dalam undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  selanjutnya  disebut  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  masyarakat  setempat  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dilakukan  oleh  pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas:
1)  Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
2)  Unsur pembantu kepala desa terdiri atas;
b.   Konsep Badan Permusyawaratan Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  organisasi  yang berfungsi  sebagai  badan  yang  menetapkan  peraturan  desa  bersama  Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil  dari  penduduk  desa  bersangkutan  yang  ditetapkan  dengan  cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.
2.   Otonomi Desa
Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagaimana  suatu  Negara  yang  dapat  menjalankan  pemerintahan  sendiri memiliki  kelengkapan-kelengkapan  seperti  adanya  hukum,  adat  yang  lahir bersama dengan kelahiran desa tersebut.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa  memberikan keleluasaan  yang  lebih  kepada  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  otonomi desa.  Dalam  konsideran  undang-undang  tersebut  disampaikan  bahwa  desa memiliki  hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan  mewujudkan  cita-cita kemerdekaan.
Otonomi  Desa  adalah  kewenangan  desa  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
3. Peraturan Desa
a.  Konsep Peraturan Desa
Peraturan  Desa  pasal  1  ayat  7  peraturan  Desa  adalah  Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
b. Jenis-Jenis dan Bentuk Peraturan Desa
1.  Jenis-Jenis Peraturan Desa
Peraturan Desa yang wajib dibentuk adalah sebagai berikut: -  Peraturan desa tentang pembentukan dusun (atau sebutan lain) -  Peraturan  Desa  tentang  susunan  organisasi  dan  tata  kerja pemerintahan desa -  Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa -  Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD)
-  Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa
-  Peraturan  desa  tentang  pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa
-  Peraturan desa tentang pembentukan badan kerja sama.
-  Peraturan  Desa  tentang  Pembentukan  Lembaga  Kemasyarakatan
(Widjaja, 2003: 97)
2. Bentuk-Bentuk Peraturan Desa
a.  Bidang Pemerintah Desa
b.  Bidang Keuangan
c.  Bidang Pembangunan
d.  Kelembagaan Desa
4.  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyusunan  dan  Penetapan
Peraturan Desa
a.  Peran BPD
Konsep-konsep  untuk  mendukung  pengertian  peran  Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
Peran  atau  peranan  yaitu  bagian  dari  tugas  utama  yang  harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 667)
• Badan  yaitu  Organisasi  yang  bertujuan  melakukan  sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. (Kamus besar bahasa Indonesia 1988: 512)
• Permusyawaratan,  yaitu  pembahasan  bersama  dengan  maksud mencapai  keputusan  atas  penyelesaian  masalah  bersama, merupakan corak demokrasi yang telah berabad-abad dipakai dan dijalankan  di  Indonesia  dan  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD 1945 (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 603)
• Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asalusul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara  KesatuanRepublik  Indonesia.  (pasal  1  uu  no  06  tahun 2014) b. Kedudukan Tugas/Fungsi/Wewenang BPD BPD  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan pemerintah  desa.  Jadi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa terdapat dua lembaga pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat.
c.  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyusunan  dan Penetapan Peraturan Desa
• Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  disingkat  (BPD)  pada dasarnya  adalah  penjelmaan  dari  segenap  warga  masyarakat  dan merupakan  lembaga  tertinggi  desa.  BPD  juga  merupakan pemegang  dan  pelaksanaan  sepenuhnya  kedaulatan  masyarakat desa.  Lembaga  ini  memiliki  urgensi  yang  tidak  jauh  berbeda dengan DPR karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional. • Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berfungsi  menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat.  Oleh  karenanya  BPD  sebagai  badan permusyawaratan  yang  berasal  dari  masyarakat  desa,  disamping menjalankan  fungsinya  sebagai  jembatan  penghubung  antara kepala desa dengan masyarakat desa, Juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga refresentasi dari masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  tentang  Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa Dalam Penyusun Dan Penetapkan Peraturan Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif      bertujuan  untuk  menggali  dan  menggambarkan  berbagai  fenomena, faktor dan realitas ditemui di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  adalah  (Moleong,  2006:4)  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data analisis  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati.  Sementara  itu  Krik  dan  Miler  mendefinisikan  bahwa  pendekatan kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan  berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut  dalam  bahasanya  dan  dalam peristilahannya.
Lokasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  di  Desa Muara  Laung  II  Kecamatan  Laung  Tuhup  Kabupaten  Murung  Raya.  Desa  ini dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  karena  Desa  Muara  Laung  II  desa  masih  cukup memprihatinkan,  dimana  hal  ini  penulis  sampaikan  bahwa  terdapat  gejala  yang harus mendapat perhatian yaitu: Pertama, Pembanguanan Fisik Desa Muara Laung II  masih  belum  maju.  Kedua,  kualitas  sumber  daya  manusia  anggota  BPD  yang masih kurang memahami tupoksinya dengan baik karena minimnya pengetahuan dari anggota BPD yang mana tingkat pendidikannya masih rendah rata-rata hanya lulusan SD dan SMP.
Dalam  hal  ini  penelitian  mendapatkan  informasi-informasi  dari  sebagian masyarakat dan anggota BPD sendiri, perangkat desa, maupun yang lainnya. Sumber  data  ada  dua  (2)  yaitu:  Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara dengan orang yang berkaitan  dengan permasalahan tersebut dan Data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  data-data  yang  ada  yang  bersifat dokumentasi dan lain-lain.

## HASIL PENELITIAN
Dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  tidak  dapat  dilepaskan  dari peranan  lembaga  legislasi  dan  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  ada didalamnya.  “Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  perwujudan  demokrasi Pancasila  ditingkat  desa  yang  mempunyai  peranan  yang  menentukan  didalam keberhasilan kepala desa untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan  pembinaan  masyarakat  di  pedesaan,  disamping  itu  juga  BPD  membahas rancangan  keputusan  desa  yang  disampaikan  oleh  kepala  desa  untuk  ditetapkan menjadi keputusan desa ataupun peraturan desa. Berdasarkan dari hasil penelitian pelaksanaan fungsi BPD dalam penetapan peraturan desa dilakukan dengan cara:

## 1. Menyerap Aspirasi Masyarakat
Sebagai wadah  musyawarah  mupakat masyarakat dalam
mendukung mekanisme pemerintahan desa, melalui BPD aspirasi masyarakat desa  dapat  disalurkan,  terutama  untuk  pembangunan  desa.  Mampu  tidaknya BPD dalam menerima mengolah dan menganalisis aspirasi masyarakat desa. Dalam  hal  ini  cara  anggota  BPD  menggali,  menampung  dan  menyalurkan sesuai  dengan  perda  kabupaten  murung  raya  no  17  tahun  2007  tentang peraturan desa setiap anggota BPD Muara laung II perlu melakukan dengan cara: Melakukan kunjungan kemasyarakat

## 2. Mengumpulkan Prioritas Aspirasi
Setelah semua aspirasi masyarakat diterima tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh BPD adalah menyaring semua aspirasi semua aspirasi tersebut untuk kemuadian dipilih mana yang mempunyai bobot nilai tertinggi untuk  didahulukan  dengan  mempertimbangkan  semua  aspek  yang  ada dimasyarakat.  Ketetapan  dalam  mengambil  keputusan  merupakan  langkah yang  sangat  baik  dalam  mendukung  roda  pemerintahan  desa,  karena  hal tersebut akan membantu pemerintah desa menjalankan fungsinya dengan baik
memberikan  pembangunan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Untuk mengetahui tingkat ketetapan keputusan oleh BPD.

## 3. Perumusan Raperdes
Berdasarkan hasil penelitian dalam penetapan rancangan peraturan desa di desa Muara Laung II, Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa  berdasarkan  rencana  kerja  pembangunan  desa  (RKP  desa)  dan menyampaikan  rancangan  peraturan  desa  kepada  kepala  desa  untuk memperoleh  persetujuan.  Kepada  kepala  desa  menyampaikan  rancangan peraturan  desa  paling  lambat  Tahun  anggaran  sebelumnya  pertama  bulan November  kepada  BPD  untuk  dibahas  bersama  dalam  rangka  memperoleh persetujuan  bersama.  Pembahasan  peraturan  desa  menitik  beratkan  pada kesesuaian  RKP  desa.  Rancangan  peraturan  desa  tersebutlah  yang  telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa, paling lambat 3 (tiga) hari  kerja  disampaikan  kepada  Bupati/walikota  untuk  dievaluasi  dan ramcangan  peraturan  desa  ditetapkan  paling  lambat  1  (  satu)  bulan  setelah APBD kabupaten ditetapkan.
Seperti  yang  penyusun  teliti  di  desa  Muara  Laung  II  dalam melaksanakan  perannya  BPD  dalam  penyusunan  dan  penetapan  peraturan desa  tentang  rancangan  pembangunan  jangka  menengah  desa  (RPJMdes), Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes),  Rencana  Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dari hasil penelitian dalam kurun waktu 1 tahun BPD desa Muara Laung II sudah beberapa kali mengajukan rancanga peraturan desa yang pada akhirnya  rancangan  peraturan  desa  tersebut  dijadikan  peraturan  desa  yang terlebih dahulu ditetapakan BPD bersama dengan pemerintah desa dalam hal ini  adalah  kepala  desa,  salah  satu  rancangan  peraturan  desa  pada  akhirnya menjadi peraturan desa adalah rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Alasan BPD Muara Laung II mengajukan rancangan peraturan desa mengenai  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  dikarenakan untuk  kelancaran  jalannya  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  desa  serta dijadikan  pedoman  dalam  mengatur  pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan desa.

## 4. Dialog bersama pemerintah desa BPD dan masyarakat
Dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa dilakukan di desa Muara Laung II diawali dengan pembicaraan lisan antara kepala desa dan sekretaris desa dengan ketua BPD tentang perlu dibuatnya peraturan desa guna mengatur suatu hal. Setelah itu ketua BPD mengiyakan, maka sekretaris desa  bersama  kepala  desa  membuat  rancangan  peraturan  desa  setelah rancangan peraturan desa selesai  dibuat, maka oleh pemerintah desa dibuat undangan  kepada  kepada  seluruh  anggota  BPD  dan  pemerintah  dea  guna membahas  rancangan  peraturan  desa.  Dalam  pembahasan  rancangan peraturan desa, maka pemerintah desa khususnya sekretaris desa yang selalu aktif dalam memberikan penjelasan kepada seluruh undangan yang hadir dan
tidak  banyak  mendapat  pertanyaan-pertanyaan  yang  berkaitan  dengan rancangan  peraturan  desa  dimaksud.  Maka  dibuat  keputusan  BPD  tentang persetjuan peraturan desa tersebut.

## Faktor Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
Mengenai  faktor  pendukung  dari  pelaksanaan  fungsi  BPD  di  desa  Muara Laung II yaitu masih adanya koordinasi anatara BPD dan pemerintah desa dalam hal pembuatan RAPERDES Desa Muara Laung II.

## Faktor Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
Mengenai faktor penghambat dari pelaksanaan fungsi BPD di desa Muara Laung  II    dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dengan  baik  dikarenakan  masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan dari  pemerintah  kabupaten  untuk  membentuk  sikap  dan  cara  kerja  BPD  dalam menjalankan  tugasnya  menjadi  lebih  baik  sesuai  apa  yang  digariskan  oleh perundang-undangan,  terutama  pelatihan-pelatihan  seperti  itu  membuat  BPD mengetahui  apa  yang  menjadi  tugas  dan  fungsi  BPD  yang  sebenarnya  sehingga mereka menjalankan tugasnya dengan baik.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Muara Laung II Kecamatan  Laung  Tuhup  Kabupaten  Murung  Raya    maka  dapat  diambil kesimpulan dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD di desa  Muara Laung II belum  sepenuhnya  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dilihat  dari  masih banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir oleh BPD, sehingga dalam proses penyampaian aspirasi dan pengambilan keputusan kebijakan masih bertolak belakang dengan pendapat atau keinginan masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilihat, bahwa rancangan peraturan desa yang di tetapkan menjadi peraturan di desa adalah racangan peraturan desa yang dibuat oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa di  sini  BPD  hanya  mengiyakan  atau  menyetujui  rancangan  peraturan  desa  yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut.
Faktor pendukung pelaksanaan fungsi BPD di desa Muara Laung II adalah Kepemimpinan  Kepala  Desa  Muara  Laung  II  serta  kerja  sama  yang  baik  antara BPD dan Pemerintah Desa karena selalu berkoordinasi satu sama lain dalam tugas yang  dilakukan  bersama-sama.  Faktor  penghambat  pelaksanaan  fungsi  BPD  di Muara Laung II meliputi: (a) Kurangnya pemahaman anggota BPD dengan tugas pokok  dan  fungsinya  karena  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki potensi  untuk  membangun  desa  di  karenakan  kurangnya  pelatihan-pelatihan  dari pemerintah  kabupaten,  sehingga  anggota  BPD  tidak  memahami  apa  tugas  dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang semestinya harus dilaksanakan.

## Saran
1. Masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  wadah/organisasi  desa  untuk membantu pelaksanaan kegiatan didesa agar berjalan lebih baik.
2. Pemerintah harus selalu meninjau kinerja dan peranan BPD di desa agar lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan.
3. Penyusun menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah  dan  diadakan  pelatihan  cara  menyusun  dan  merancang peraturan  desa  bagi  pemerintah  desa  dan  BPD,  agar  bisa  menjadi produk hukum sebagaimana mestinya.
4. Kepada  para  anggota  BPD  Desa  Muara  laung  II  agar  lebih  intensif melakukan  pendekatan  dengan  masyarakat,  membuka  ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat agar terjalin kualitas hubungan wakil-yang diwakili secara seimbang.
5. Penyusun  menyarankan  bahwa  dalam  pembahasan  penyusunan  serta penetapan  peraturan  desa  agar  aspirasi-aspirasi  masyarakat  benar- benar  di  perhatikan,  sehingga  praturan  desa  yang  dihasilkan  dapat diterima  dan  mendapatkan  pengakuan  dari  masyrakat  serta pelaksanaannya berjalan efektif.
6. Penyusun menyarankan perlu masyarakat ikut serta dalam mengawasi kinerja  BPD  dan  pemerintah  desa  sehingga  pelayanan  kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyoo,  Heru  (ed.).  1999. Dinamika  Demokrasi  Desa  di  Beberapa  Daerah  di Indonesia Pasca,
Gaffar, Affan, 2000, Politik di Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi , Yogyakarta:
Tiara Wacana
Halim,  Hamzah,  2009, Persengketaan  Rezim  Politik  Local:  Study  Atas  Relasi Antarqa Relasi Eksekutif Dan Legislatif , Pukap Tamalanrea, Makasar.
Hasan,  M.  Iqbal.  2002. Pokok-pokok  Materi Metodologi Penelitian  Dan Aplikasinya. Jakarta:  Balai Pustaka.
Huberman, Michael dan Miles, B. Mathew. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
Lynn, Terry, 2000 “Ekonomic Inequality and Democratic Instability “Journal Of Democracy Volume 11 Number 1 January.
Moleong, Lexy, 2005. Teknik Pengumpulan Data , Jakarta: Tugas Akhir Program Magister Universitas Indonesia
Moleong,  Lexy,  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya
Moleong,  Lexy,  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya
Muhammad. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Pustaka Amani. Jakarta. 1988
Ndraha,  Talizidhu. Metodologi  Penelitian  Pembangunan  Desa .  Bima  Aksara.
Jakarta. 1982
Nurcholis, Hanif, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2011
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Peraturan  Pemerintahan  No  43  Tahun  2014  Tentang  “Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang No 06 Tahun 2014
Rohidin Sudarno, Suraji. Sinkronisasi Perencanaan Desa. Hal 9-13
Selasa, 1 November 2016. http: // www. Hukumonline.com/download
Sudarminta,  J.  1996,  “Cita-cita  Demokrasi  dan  Kendala  Perwujudannya  di Indonesia”,  dalam pancasila  sebagai  ideology  terbuka ,  Yogyakarta:
Kanisius.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Widjaja,  H.A.W.  2007. Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia (Dalam  Rangka Sosialisasi UU)
Widjaja, H.A.W.2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh , Jakarta: Rajawali Press.
Widjaja,  H.A.W.2010 Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Desa  Merupakan
Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh . Jakarta: Rajawali Press