Penataan  Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu
Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetio Universitas Negeri Surabaya
Email: hanantowidodo@unesa.ac.id, dickyekoprasetio@gmail.com

## Abstrak
Lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum  merupakan  lembaga  yang  didesain memiliki  fungsi check  and  balances sehingga  berorientasi  mewujudkan  proses demokrasi  yang  sesuai  dengan  konstitusi.  Di  Indonesia,  lembaga  yang bertanggungjawab  terhadap  terselenggaranya  pemilihan  umum  bukan  hanya Komisi  Pemilihan  Umum  tetapi  juga  muncul  lembaga  lainnya,  seperti  Badan Pengawas  Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.  Penelitian  ini  berupaya  menggagaskan  Penataan  Komisi  Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani sengketa proses Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan historis  ( historical  approach ).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa seyogyanya  jika  dibuat  secara  berjenjang  maka  apabila  peserta  pemilihan  tidak menerima dengan sikap Komisi Pemilihan Umum, maka peserta pemilihan dapat mengajukan banding  ke  Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta jika ada pihak yang  tidak  dapat  menerima  putusan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  maka pihak  yang  tidak  dapat  menerima  itu  seharusnya  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum; dan Penyelenggara Pemilihan Umum.

## Abstract
The  general  election  organizing  body  is  an  institution  designed  to  have  a  check and balance function so that it is oriented towards realizing a democratic process in  accordance  with  the  constitution.  In  Indonesia,  the  institution  responsible  for the  implementation  of  the  general  election  is  not  only  the  General  Election Commission but also other institutions, such as the General Elections Supervisory Board  and  the  Honorary  Council  for  General  Election  Organizers.  This  study seeks  to  initiate  the  structuring  of  the  General  Election  Commission  and  the General Elections Supervisory Agency in supervising and handling disputes over the  General  Election  process.  This  research  is  a  legal  research.  This  research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The results of this study indicate that if it is made in stages, if the election participants do  not  accept  the  General  Election  Commission's  attitude,  then  the  election participants can appeal to the General Elections Supervisory Agency, and if there are parties who cannot accept the decision of the General Elections Supervisory Board,  then  the  those  who  cannot  accept  it  should  file  a  lawsuit  to  the  State Administrative High Court.
Keywords:  Election  Supervisory  Body;  General  Election  Commissions;  and General Election Organizer.

## PENDAHULUAN
Dalam konteks kelembagaan,
lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain  memiliki  fungsi check  and balances yang paling efektif dibandingkan  lembaga  negara  lainnya. 1
Secara  teoretik, check  and  balances didesain  dalam  relasi  antara  lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang- undang dan eksekutif memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang.  Dalam  pelaksanaan undang-undang  inilah,  legislatif  harus senantiasa  mengawasi  kinerja  eksekutif agar sesuai dengan undang-undang yang telah dibentuk oleh legislatif.
Pengawasan legislatif terhadap
eksekutif  ini  merupakan  bentuk  dari check and balances .
Sebagai perimbangan dari kekuasaan  legislatif  dalam  membentuk undang-undang serta kekuasaan Legislatif  dalam  mengawasi  kinerja
1 Hananto  Widodo,  Dicky  Eko  Prasetio,  and Fradhana  Putra  Disantara,  “Relasi  Kekuasaan Antar  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,” Pandecta  Research  Law  Journal 15,  no.  1 (2020):
13–25,
https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554.
eksekutif,  maka  dalam  negara  yang menganut  sistem  presidensial,  Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dilekatkan kewenangan untuk
melakukan  veto  terhadap  Rancangan Undang-Undang  yang  telah  disahkan oleh Kongres sebagai bentuk check and balances . 2 Meskipun  dalam  praktiknya di  beberapa  negara,  model check  and balances nya  berbeda-beda.  Indonesia adalah  termasuk  negara  yang  menganut system  presidensial,  tetapi  memiliki pola check  and  balances yang  berbeda dengan check  and  balances negara  lain yang  menganut  system  presidensial, terutama Amerika Serikat.
Dalam  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia tidak dikenal adanya hak veto Presiden  terhadap  rancangan  undang- undang  yang  telah  disahkan  oleh parlemen. 3 Bentuk check  and  balances dalam  proses  pembentukan  undang- undang  di  Indonesia  adalah  dalam bentuk  pelibatan  Presiden  dalam  proses pembahasan  dan  persetujuan  Bersama
2 Dewi Mulyanti, “Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina Dan Filipina),” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6, no. 1 (2018): 64, https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1241.
3 Saldi  Isra, Sistem  Pemerintahan  Indonesia: Pergulatan  Ketatanegaraan  Menuju  Sistem Pemerintahan  Presidensial ,  1st  ed.  (Depok: Rajawali Pers, 2019).
antara  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Presiden. Persetujuan Bersama
mengandung  makna  jika  salah  satu pihak  tidak  setuju  dengan  rancangan undang-undang  yang  sedang  dibahas, maka rancangan undang-undang tersebut  tidak  bakal  menjadi  undang- undang. Oleh karena itu, tahap persetujuan  Bersama  ini  merupakan tahapan  yang  paling  penting  dalam proses  pembentukan  undang-undang menurut  Undang-Undang Dasar Negara Republik  Tahun  1945.  Sementara  itu, tahapan  pengesahan  dan  pengundangan hanya merupakan Tindakan administrasi  saja  dari  Presiden  jika tahapan  persetujuan  Bersama  sudah dilalui. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan  menurut  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945,  maka  pasti  akan  sering mengeluarkan
kebijakan yang berdampak pada publik. Kebijakan yang berdampak  pada  publik  ini  tentu  bisa berpotensi merugikan masyarakat.
Dengan demikian, perlu ada
pengawasan  dari  Lembaga  negara lainnya  sebagai  bentuk check  and balances agar kebijakan dari Pemerintah bisa terkontrol dengan baik.
Pengawasan ini dapat melalui pengadilan dan dapat melalui parlemen.
Pengawasan melalui pengadilan tentu  harus  melalui  proses  gugatan  dari pihak  yang  merasa  kepentingannya dirugikan,  sehingga  sifatnya  pasif. Berbeda dengan pengawasan pengadilan  yang  sifatnya  pasif  yang harus melalui proses gugatan, pengawasan  oleh  parlemen  tidak  perlu melalui  proses  gugatan.  Parlemen, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bisa melakukan pengawasannya terhadap kebijakan Presiden.
Pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat  terhadap  kebijakan  Presiden sangat diperlukan karena bagaimanapun juga,  setiap  cabang  kekuasaan  pasti memiliki  potensi  untuk  melakukan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena  itu,  jika  kekuasaan  Presiden tidak  ada  yang  mengontrol,  maka kekuasaan  Presiden  menjadi  tanpa batas.  Namun  demikian,  pengawasan Dewan  Perwakilan  Rakyat  ini  memiliki sisi  paradoks  dari  aspek  efektivitasnya. Hal  ini  disebabkan  dalam  system presidensiil, Presiden tidak dapat dimakzulkan  di  tengah  jalan  dengan mudah.
Gambaran  mengenai  sulitnya check balances di  level  cabang  kekuasaan  ini justru  berbanding  terbalik  dengan  pola check and balances di level penyelenggara  pemilihan  umum,  yang notabene  hanya  merupakan  Lembaga dengan  status state  auxialiry  agencies atau  Lembaga  yang  bukan  merupakan Lembaga negara utama. Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  merupakan Lembaga  negara  sebagai  Lembaga penunjang  dari  Lembaga  eksekutif. Secara  teoritik  kewenangan  untuk menyelenggarakan  pemilihan  umum seharusnya berada di tangan Pemerintah,  sebagaimana  terjadi  pada era Orde Baru.
Pada  masa  Orde  Baru,  kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum  berada  di  Lembaga  Pemilihan Umum (LPU). LPU ini berada di bawah kewenangan  Menteri  Dalam  Negeri. Sebagaimana diketahui, pemilihan umum  pada  masa  Orde  Baru  dapat dikatakan  jauh  dari  prinsip-prinsip pemilihan  umum,  seperti  langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber).
Kurang maksimalnya
penyelenggaraan pemilihan umum pada masa  Orde  Baru,  salah  satunya  karena penyelenggara  pemilihan  umum  yang
dianggap  terlalu  berpihak  pada  salah satu  kontestan, yakni  Golongan Karya. 4
Oleh karena itu, ketika Orde Baru jatuh, salah  satu  langkah  penting  yang dilakukan baik oleh Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  maupun  oleh
Dewan Perwakilan Rakyat adalah melakukan reformasi terhadap kelembagaan  penyelenggara  Pemilihan Umum. Pembenahan terhadap Lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum sangat penting demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur.
Berdasarkan  Pasal  22  E  ayat  (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan umum
diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri. Dengan ditegaskannya
keberadaan
penyelenggara pemilu dalam Pasal 22 E ayat  (5)  tersebut,  maka  keberadaan penyelenggaran  pemilu  itu  dianggap penting  dari  perspektif  konstitusi  atau dikatakan memiliki constitutional
4 Sarah Nuraini Siregar, ed., Sistem Presidensial Indonesia  Dari  Soekarno  Ke  Jokowi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).
importance. 5 Beberapa
kalangan menganggap  bahwa  frasa  “oleh  suatu komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat nasional,  tetap,  dan  mandiri”  adalah KPU an sich .
Dalam  praktik  ketatanegaraan,  yang pengaturannya dituangkan dalam
undang-undang  No.  22  Tahun  2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, Lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum
bukan  hanya  KPU  tetapi  juga  muncul lembaga lainnya, yakni panitia pengawas pemilihan umum yang sekarang bermertamofosa menjadi Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu).  Terkait  dengan  keberadaan Bawaslu ini tentu akan muncul pertanyaan mengenai keabsahan konstitusional  dari  Bawaslu  ini,  karena tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar.
Keabsahan  secara  konstitusional dari  keberadaan  Bawaslu  ini  menjadi lebih kuat ketika lahir putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU- VIII/2010  tentang  pengujian  norma undang-undang  No.  22  Tahun  2007.
5 Alboin  Pasaribu,  “Tafsir  Konstitusional  Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan
Pilkada,” Konstitusi 16, no. 2 (2019): 418.
MK  memberikan  penilaian  bahwa  frasa “suatu komisi pemilihan umum’, dalam Pasal  22  E  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Tahun  1945  tidak merujuk  pada  sebuah  nama  institusi, tetapi  menunjuk  pada  satu  kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. 6 Penilaian MK tepat, karena secara original intent ,
memang
pembentukan komisi pemilihan  umum  ini  dengan  maksud agar  tujuan  terselenggara  pemilihan umum  yang  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur  dan  adil  (LUBER)  bisa tercapai.  Oleh  karena  itu,  lahirnya Bawaslu  tidak  lain  adalah  untuk menjalankan fungsi check and balances dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu bertugas untuk menyiapkan dan menyelenggarakan  pemilu.  Sementara itu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi jalannya  pemilu  agar  terwujud  pemilu yang  LUBER.  Keberadaan  Bawaslu sebagai check  and  balances terhadap kewenangan  KPU  adalah  dalam  rangka untuk  memastikan  agar  pemilu  dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6 Ibid .
Bawaslu sebagai salah satu Lembaga penyelenggara pemilu
memiliki  problem  terkait  dengan  status kelembagaannya yang tentu juga berimplikasi pada kewenangannya.
Apalagi  Indonesia  merupakan  sedikit dari  negara  yang  memiliki  negara  yang memiliki  Bawaslu.  Negara  lain  yang memiliki  Bawaslu  selain  Indonesia adalah  Ekuador.  Status  KPU  sebagai Lembaga  Negara  jika  dilihat  dalam desain kelembagaan negara dapat dikatakan  jelas.  Karena  KPU  secara struktural merupakan lembaga independen  yang  bebas  dari  campur tangan dari cabang kekuasaan manapun, tetapi secara fungsional KPU merupakan Lembaga yang masuk dalam rumpun  eksekutif.  Jika  melihat  pada kewenangan  eksekutif,  maka  eksekutif tidak  hanya  memiliki  tugas  dalam pelaksanaan pemerintahan secara regular,  tetapi  juga  memiliki  tugas dalam  penegakan  hukum,  khususnya hukum administrasi. 7
Berbeda dengan KPU yang memiliki  struktur  dan  fungsi  yang  jelas
7 Hananto  Widodo,  “Konsolidasi  Demokrasi Presidensil  Pasca  Pemilihan  Umum  Serentak 2019  (Studi  Relasi  Eksekutif  Dan  Legislatif Berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945),” Hukum Kenegaraan 2, no. 1 (2019): 69–70.
dalam  desain  kelembagaan  negara, sedangkan  Bawaslu  memang  secara struktural  dia  masuk  dalam  kategori Lembaga  independent,  tetapi  secara fungsional  dia  tidak  jelas  masuk  dalam rumpun  kekuasaan  apa.  Jika  dikaji memang Bawaslu masuk dalam rumpun quasi judicial , karena memiliki kewenangan    untuk  memutus  suatu sengketa,  tetapi  di  satu  sisi  Bawaslu juga  memiliki  kewenangan  penegakan hukum  administrasi  yang  seharusnya merupakan ranah kewenangan eksekutif.  Oleh  karena  itu,  hampir semua  hal  yang  masuk  dalam  ranah pengawasan  masuk  dalam  kewenangan Bawaslu.  Kewenangan  Bawaslu  dalam hal  pengawasan  ini  sangat  kuat,  karena semua hasil pengawasannya yang berupa rekomendasi harus ditindaklanjuti  oleh  KPU.  Jika  KPU tidak menindaklanjuti, maka KPU dapat dilaporkan  ke  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, check  and  balances di  level penyelenggara pemilu benar-benar efektif.  Tulisan  ini  akan  menganalisis kewenangan  KPU  dan  Bawaslu  dalam kerangka teoritik hukum tata negara dan hukum  administrasi  sekaligus  akan memberikan  model  kewenangan  KPU
dan  Bawaslu  sesuai  dengan  kerangka teoritik  hukum  tata  negara  dan  hukum administrasi.
Jenis  penelitian dalam penelitian ini adalah  jenis  penelitian  hukum  ( legal research ). 8 Dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ),  dan
pendekatan historis ( historical approach ).  Jenis  dan  sumber  bahan hukum  penelitian  ini  adalah  bahan hukum primer yang terdiri atas Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, Undang-Undang  No.  10  Tahun  2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum,  bahan hukum sekunder terdiri literature- literature hukum tata negara dan hukum administrasi  berupa  buku  dan  jurnal yang  relevan  dengan  penelitian  ini. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan  analisis  preskriptif.  Preskriptif digunakan  untuk  menganalisis  dengan
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
menggunakan  interpretasi  hukum,  asas- asas hukum, dan norma-norma hukum. 9

## PEMBAHASAN
A. Penataan Kewenangan KPU dan
Bawaslu  Dalam  Pengawasan
Pemilu
Merujuk Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kewenangan untuk mengelaborasi  undang-undang  ada  di tangan  Presiden.  Pasal  5  ayat  (2)  UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.” Dengan demikian, seharusnya jika merujuk pada bunyi  konstitusi,  maka  semua  produk undang-undang dijabarkan melalui Peraturan  Pemerintah,  bukan  peraturan lainnya.
Secara praktik ketatanegaraan, penjabaran  dari  undang-undang  tidak hanya  oleh  PP,  tetapi  juga  oleh peraturan  perundang-undang  lainnya. Pasal  8  undang-undang  No.  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  memberi  peluang kepada  jenis  peraturan  perundang- undangan  lainnya,  di  luar  PP  dan Perpres  untuk  dibentuk,  tetapi  dengan
9 Ibid.
syarat  harus  ada perintah dari peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau  berdasar  kewenangan.  Lahirnya regulasi  sebagai  elaborasi  dari  undang- undang didasarkan pada ajaran pemisahan kekuasaan.
Soepomo mengatakan bahwa
Indonesia tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan sebagaimana negara-negara barat. 10
Dengan demikian,  UUD  Tahun  1945  tepatnya sebelum  amandemen  memang  tidak menganut  ajaran  pemisahan  kekuasaan ala Montesquie. Jika dicermati memang UUD  1945  tidak  menganut  ajaran pemisahan  kekuasaan.  Hal  ini  dapat dilihat pada keberadaan Majelis Permusyarawatan
Rakyat sebagai lembaga  tertinggi  negara  dalam  desain kelembagaan
negara sebelum amandemen  UUD  1945.  Dalam  logika ajaran  pemisahan  kekuasaan  tidak dimungkinkan  adanya  lembaga  yang memiliki  posisi  yang  lebih  superior dibanding  lembaga  lainnya, 11 karena dengan  adanya  superioritas  lembaga
10 Sri Soemantri, Hak Uji Materiil Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1997).
11 Tunggul  Anshari  SN  Hananto  Widodo, Sudarsono  Moh  Fadli,  “The  Legal  Politics  of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment,” Journal  of  Law,  Policy  and Globalization 85, no. 123–132 (2019).
negara  lainnya,  maka  lembaga  yang lebih  superior  itu  bisa  melakukan intervensi  terhadap  lembaga  negara lainnya yang memiliki posisi yang lebih inferior.
Ajaran pemisahan kekuasaan Kembali  menjadi  perdebatan  dalam perumusan  UUD  ketika  membahas tentang  sistem  negara.  Menurut  R.M. A.B.  Kusuma, 12 para  penyusun  UUD 1945  tidak  menganut  ajaran trias politica .  Para  penyusun  UUD  1945 UUD 1945 memahami bahwa pemerintahan  yang  demokratis  dapat dilakukan  dengan  mengadopsi  ajaran pemisahan  kekuasaan  ( separation  of power ) atau dalam arti menggabungkan kekuasaan  legislatif  dan  kekuasaan eksekutif ( fusion of powers ).
Dalam perkembangannya, telah terjadi  modifikasi  dalam  penerapan ajaran pemisahan kekuasaan ( separation of power ). Ajaran pemisahan  kekuasaan  telah  bergeser menjadi pembagian kekuasaan ( division of  power ).  Di  Amerika  Serikat  antara pemisahan  kekuasaan  dan  pembagian
12 RM.  A.B.  Kusuma, Lahirnya  Undang- Undang  Dasar:  Memuat  Salinan  Dokumen Otentik  Oentoek  Menyelidiki  Oesaha-Oesaha Persiapan  Kemerdekaan ,  1st  ed.  (Jakarta: Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2004).
kekuasaan  hanya  dibedakan  dalam konteksnya  saja. 13 Jika  pemisahan kekuasaan  digunakan  untuk  pembagian kekuasaan  secara  horizontal,  sedangkan pembagian  kekuasaan  digunakan  untuk pembagian kekuasaan secara vertikal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian antara tiga
cabang kekuasaan utama, yakni legislatif,  eksekutif  dan  yudisial.  Di antara ketiga cabang kekuasaan ini tidak boleh  saling  mencampuri  dalam  hal kewenangan.  Sementara  itu,  pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian  kekuasaan  antara  pusat  dan daerah.  Model  pembagian  kekuasaan secara vertikal juga berbeda-beda antara negara  yang  satu  dengan  negara  yang lain,  karena  tergantung  pada  susunan negara  yang  dianut  oleh  tiap-tiap negara.  Negara  dengan  susunan  negara kesatuan  tentu  berbeda  pembagian kekuasaannya  dengan  negara  dengan susunan negara federal.
Setelah  pemerintahan  Orde  Baru jatuh,  kemudian  digantikan  oleh  Orde Reformasi,  maka  salah  satu  yang
13 Bagus  Hermanto  Nyoman  Mas  Aryani, “Rekonstruksi  Kejelasan  Kedudukan  Wakil Presiden  Dalam  Kerangka  Penguatan  Dan Penegasan  Sistem  Presidensiil  Indonesia,” Legislasi Indonesia 15, no. 02 (2018): 91–101.
dilakukan  oleh  Orde  Reformasi  yang merupakan transisi dari rezim otoritarian  Orde  Baru  menuju  rezim yang lebih demokratik adalah melakukan  perubahan  terhadap  UUD 1945. 14 Panitia Ad  hoc MPR  dalam salah satu kesepakatannya dalam perubahan  terhadap  UUD  1945  adalah mempertegas sistem presidensial.
Panitia  Ad  Hoc  ketika  memilih untuk  mempertegas  sistem  presidensiil tentu  bukan  tanpa  alasan.  Alasan  yang paling  masuk  akal  karena  pada  masa berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen sistem pemerintahan Indonesia,  secara  konstitusional  adalah sistem  presidensiil.  Meskipun  secara teoritik, UUD 1945
sebelum amandemen  lebih  menganut quasi presidensiil system . 15
Dalam UUD 1945 sebelum amandemen  terdapat  ketidakselarasan antara  bunyi  konstitusi  dan  teori konstitusi.  Konstitusi  menyatakan  jika UUD  1945  tidak  menganut  sistem parlementer,
sehingga jika 14 Nisrina  Irbah  Sati,  “Ketetapan  MPR  Dalam Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 4 (2020): 834, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343.
15 Ramlan  Surbakti,  “Efektivitas  Pemerintahan Demokrasi  Presidensial,” Prisma 35,  no.  3 (2016): 75–91.
menggunakan a  contrario berarti  UUD 1945  menganut  sistem  presidensial. Sementara  itu,  secara  teoritik  dengan adanya  model  pengangkatan  Kepala Pemerintahan  dan  pertanggungjawaban Kepala  Pemerintahan  kepada  MPR  itu menandakan  jika  UUD  1945  sebelum amandemen  juga  bercorak  parlementer, di  samping  presidensiil  dengan  adanya pertanggungjawaban  Menteri  kepada Presiden.
Pilihan  MPR  untuk  mempertegas sistem presidensial, bukan hanya sekedar  untuk  melakukan  purifikasi sistem  presidensiil,  tetapi  juga  untuk melakukan  harmonisasi  antara  teori hukum  tata  negara  dan  bunyi  Pasal dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Pilihan purifikasi  sistem  presidensiil  yang diambil  oleh  MPR  itu  menandakan kalau  MPR  ingin  agar  Indonesia menganut  ajaran  pemisahan  kekuasaan yang lebih ketat dibanding sebelumnya. 16 Dengan adanya purifikasi sistem presidensial yang bertumpu pada ajaran  pemisahan  kekuasaan,  maka
16 Hikmahanto  Juwana,  “Kewajiban  Negara
Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional:  Memastikan  Keselarasan  Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional,” Undang:  Jurnal  Hukum 2,  no.  1
(2019): 1–32,
https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32.
konsekuensinya keberadaan MPR
sebagai  lembaga  tertinggi  negara  tidak dibutuhkan lagi.
Pilihan sistem presidensial ini membuat  kekuasaan  Presiden  sangat luas dibandingkan dua cabang kekuasaan  yang  lain,  yakni  DPR  dan MA  serta  MK,  tetapi  di  sisi  yang  lain kewenangan  Presiden  juga  dibatasi. Pada masa Orde Baru, praktik pembentukan peraturan perundang- undangan lebih ditekankan pada kekuasaan  Presiden  dalam  membentuk PP.  Undang-undang  yang  merupakan produk  Bersama  antara  Presiden  dan DPR  hanya  memuat  jumlah  Pasal  yang tidak begitu banyak, karena secara lebih rinci akan dielaborasi melalui PP.
Setelah  Orde  Baru,  tepatnya  pasca amandemen  UUD  1945  kekuasaan Presiden dalam membentuk PP dibatasi. Presiden  hanya  diperbolehkan  untuk membentuk  PP,  khusus  terkait  dengan persoalan  administrasi  pemerintahan. Presiden  tidak  diperbolehkan  untuk membentuk  PP  yang  mengatur  di  luar administrasi pemerintahan.
Kewenangan pengaturan terkait teknis  pengadilan  dilakukan  oleh  MA, melalui  Peraturan  MA  .  Kewenangan MA    dalam  mengatur  dirinya  sendiri
tidak  lepas  dari  ajaran  pemisahan kekuasaan,  di  mana  cabang  kekuasaan lainnya  tidak  boleh  mengintervensi cabang  kekuasaan  lainnya.  Pengaturan Presiden  melalui  PP  terkait  dengan teknis pengadilan dapat dianggap sebagai  bentuk  intervensi  kekuasaan Presiden terhadap kekuasaan MA.
Konstelasi ketatanegaraan di Indonesia menjadi lebih dinamis dengan munculnya  banyak  lembaga-lembaga negara  independen,  seperti  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU), KPU  dan  Bawaslu.  Lahirnya  Lembaga- lembaga  negara  independent  itu  telah mengubah  praktik  ajaran  pemisahan kekuasaan  yang  selama  ini  focus  hanya pada  tiga  cabang  kekuasaan,  yakni legislatif, eksekutif dan yudisial. Menurut Bruce Ackerman, model pemisahan  kekuasaan  dengan  lahirnya Lembaga independent ini disebut pemisahan  kekuasaan  baru.  Bruce Ackerman  membagi  tidak  hanya  tiga cabang  kekuasaan,  tetapi  lima  cabang kekuasaan, yakni eksekutif, DPR, Senat, Yudisial dan Lembaga Independen. 17
17 Bruce  Ackerman,  “The  New  Separation  Of Power,” Harvard  Law  Review 113,  no.  3 (2000): 724.
Lahirnya  Lembaga-lembaga  negara independen  di  Indonesia  memiliki alasan  masing-masing  dalam  setiap lembaganya.  Namun  demikian,  dari tiap-tiap alasan lahirnya lembaga negara independent  itu  yang  menjadi  pokok alasannya adalah adanya krisis kepercayaan dari Lembaga negara yang melaksanakan  fungsi  dari  Lembaga negara  itu  sebelumnya.  Lahirnya  KPK disebabkan  adanya  krisis  kepercayaan dari Kejaksaan dan Kepolisian.
Kejaksaan dan Kepolisian di samping  terbukti  tidak  mampu  untuk menjadi  lembaga  pemberantas  korupsi, juga  karena  Kejaksaan  dan  Kepolisian merupakan  bagian  dari  Presiden  yang rawan mendapatkan intervensi kekuasaan  dari  Presiden.  Begitu  juga lahirnya  KPU  juga  merupakan  bentuk krisis  kepercayaan  terhadap  Lembaga Pemilihan  Umum  yang  merupakan bagian  dari  kekuasaan  sehingga  rawan mendapatkan  intervensi  dari  penguasa. Apalagi  pemilu  merupakan  perhelatan yang  sangat  penting  dalam  proses suksesi di negara-negara demokrasi.
KPU sendiri juga kurang mendapatkan  kepercayaan  sepenuhnya dari masyarakat, jika tanpa ada lembaga lainnya  yang  mengawasi.  Lembaga
negara  yang  mengawasi  kinerja  dari KPU adalah Bawaslu. Bahkan KPU dan
Bawaslu mendapatkan pengawasan secara  etik  dari  Dewan  Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP).
KPU dan Bawaslu sebagai Lembaga independen  secara  struktural  telah membawa  lembaga  ini  pada  kedudukan yang signifikan dalam konstelasi ketatanegaraan  Indonesia.  Kedudukan KPU  dan  Bawaslu  sebagai  lembaga independent  bukan  hanya  membuat kedua Lembaga ini terjamin kebebasannya dari intervensi kekuasaan lainnya,  tetapi  lebih  dari  itu,  KPU  dan Bawaslu  merupakan  lembaga  Negara yang  memiliki  nilai  penting  dibanding lembaga  negara  lainnya,  karena  masa depan  demokrasi  negara  akan  sangat ditentukan oleh kedua lembaga ini.
Kedudukan  KPU  dan  Bawaslu sebagai  lembaga  negara  independen yang  bertugas  sebagai  penyelenggara negara,  membuat  kedua  lembaga  ini diberi  kewenangan  secara  atributif untuk membuat peraturan sendiri.
Argumentasi  yang  melatarbelakangi KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk membuat
peraturannya  sendiri  adalah  karena
kedudukan  mereka  sebagai  Lembaga independent.  Oleh  karena  itu,  secara politik hukum Presiden meskipun dengan  KPU  sama-sama  masuk  dalam rumpun eksekutif dan secara konstitusional Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan yang tertinggi, tetapi Presiden tidak
diperkenankan untuk membuat PP yang mengatur mengenai kewenangan KPU. KPU meskipun memiliki kewenangan atributif dalam membentuk Peraturan  KPU, 18 tetapi  pembentukan Peraturan KPU tersebut harus dikonsultasikan  terlebih  dahulu  dengan Komisi  II  DPR  RI.  Nilai  konsultasi dalam  pembentukan  Peraturan  KPU tentu  tidak  sama  dengan  persetujuan dalam  pembentukan  undang-undang. Konsultasi tidak mengikat karena secara konstitusional  memang  regulasi  tidak perlu  mendapatkan  persetujuan  dari DPR.
Peraturan KPU tidak perlu mendapat  persetujuan  dari  DPR  karena Peraturan  KPU  ini  hanya  mengatur mengenai teknis penyelenggaraan pemilu, seperti tata cara kampanye, tata
18 R  Siti  Zuhro,  “Demokrasi  Dan  Pemilu Presiden  2019,” Jurnal  Penelitian  Politik 16, no. 1 (2019): 69, https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782.
cara pendaftaran pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon anggota
DPR dan Calon anggota DPD. Peraturan  KPU  tidak  diperbolehkan untuk  mengatur  suatu  hal  yang  dapat membatasi hak dan kewajiban seseorang. Pembatasan hak dan kewajiban  seseorang  harus  dengan undang-undang.
Peraturan  KPU  karena  dibuat  oleh KPU,  maka  hanya  mengikat  bagi  KPU dan  peserta  pemilu,  bukan  mengikat pada Lembaga negara lainnya, termasuk Bawaslu. Oleh karena itu, secara konsep perundang-undangan sangat aneh ketika Peraturan KPU yang merupakan
bentukan  dari KPU,  tetapi yang menegakkan adalah Bawaslu
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020, dimana dalam Peraturan  KPU  tersebut  KPU  telah memberikan kewenangan untuk mengawasi  penyelenggaraan  Pilkada  di era  pandemi.  Kewenangan  Bawaslu hanya  dapat  diperoleh  melalui  undang- undang dan Peraturan Bawaslu.
Problematik pengaturan terkait penegakan Peraturan KPU oleh Bawaslu  tidak  lepas  pada  kesalahan penataan  kewenangan  penyelenggara pemilu  mulai  dari  awal.  KPU  sebagai
penyelenggara  pemilu  yang  secara fungsional masuk dalam rumpun eksekutif,  secara  teoritik  tidak  hanya bertugas  menyelenggarakan  pemilu, tetapi juga berwenang untuk mengawasi jalannya pemilu. Secara desain kelembagaan  KPU  masuk  dalam  kajian hukum  tata  negara,  tetapi  ketika  secara desainnya  ditentukan  sebagai  Lembaga independent yang masuk dalam rumpun eksekutif,  maka  dalam  pelaksanaan kewenangannya  KPU  tunduk  pada norma-norma hukum administrasi.
Dalam penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari beberapa tahapan mulai pendaftaran,  kampanye  sampai  dengan pencoblosan  Sebagian  besar  harusnya masuk dalam domain KPU. Oleh karena itu, ketika KPU mengeluarkan keputusan  yang  bukan  merupakan penetapan hasil pemilu, maka Keputusan  KPU  tersebut  merupakan Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Dalam Pasal  1 angka 9 undang-undang No. 51 Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua terhadap  undang-undang  No.  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dinyatakan  “Keputusan  Tata Usaha  Negara  merupakan  penetapan tertulis  yang  dibuat  oleh  badan/pejabat tata  usaha  negara,  yang  merupakan
Tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat  konkrit,  individual,  final  dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  atau  badan  hukum  tata negara. “
Keputusan  KPU  ini  juga  dapat berupa produk penegakan hukum administrasi  yang  dilakukan  oleh  KPU. Pencabutan terhadap Alat Peraga
Kampanye  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan
seharusnya merupakan  domain  kewenangan  dari KPU.  Selama  ini  Tindakan  terhadap pelanggaran  pemilu  dilakukan  oleh Bawaslu. Idealnya pengawasan terhadap pelaksanaan  pemilu  dilakukan  oleh KPU. KPU ketika menetapkan seseorang  sebagai  Calon  Legislatif  atau sebagai pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden  atau  pasangan  Calon  Kepala Daerah,  maka  penetapan  terhadap seseorang  tersebut  dapat  dianalogikan sebagai  ijin  dari  KPU,  dan  ijin  itu sewaktu-waktu  bisa  dibatalkan  oleh KPU  jika  para  kontestan  pemilu tersebut berulang kali melakukan pelanggaran hukum.
Kewenangan
Bawaslu terkait dengan pengawasan tentu harus mendapatkan  porsi  memadai,  tetapi idealnya  pengawasan  Bawaslu  bukan
terkait  dengan  pelanggaran  ringan, tetapi  pelanggaran  yang  membutuhkan pemeriksaan  yang  cukup  rumit,  seperti penanganan terhadap dugaan pelanggaran  terstruktur,  sistematis  dan massif  yang  dilakukan  oleh  kontestan pemilu. Penanganan terhadap pelanggaran administrasi yang membutuhkan proses ajudikasi ini yang merupakan kewenangan Bawaslu. Sementara itu, pengawasan yang penegakannya tidak memerlukan proses ajudikasi, maka idealnya menjadi
wewenang KPU. Bawaslu juga
berwenang mengawasi  kinerja  dari  KPU,  misalnya pengawasan  terhadap  proses  tahapan pemilu  seperti  jika  ada  pelanggaran kampanye, maka KPU berwenang untuk menindaknya,  tetapi  jika  KPU  tidak melakukan tindakan terhadap pelanggaran  kampanye,  maka  Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran  etik.  Dengan  demikian, KPU  sebagai  badan  tata  usaha  negara seharusnya  juga  memiliki  kewenangan pengawasan  terhadap  pelanggaran  yang bersifat  administratif  yang  dilakukan oleh  peserta  pemilu.  Kewenangan  KPU dalam melakukan pengawasan
administratif dapat dianologikan dengan pejabat  di  lingkungan  pemerintahan kota yang berwenang untuk mengeluarkan  izin  terhadap  seseorang yang  mengajukan  permohonan  izin. Pejabat  di  lingkungan  pemerintahan kota tersebut juga memiliki kewenangan untuk  mencabut  izin  seseorang  yang memiliki  ijin  itu  jika  seseorang  yang memiliki  izin  itu  melanggar  ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Persoalan Upaya  Administrasi Sebagai  Salah  Satu  Upaya Penyelesaian Sengketa Proses Sebagaimana  diketahui,  posisi  KPU seringkali  mendapatkan  masalah  tidak hanya  dalam  konteks  perselisihan  hasil pemilu,  tetapi  juga  dalam  konteks proses  pemilu.  Persoalan  sengketa proses  pemilu  tidak  kalah  kompleksnya dengan perselisihan hasil pemilu.
Problem  ini  juga  makin  rumit  ketika terdapat  dua  rezim  pemilihan,  yakni pemilu  dan  pilkada  yang  diatur  oleh undang-undang yang berbeda.
Pemilu  diatur  oleh  undang-undang No.  7  Tahun  2017,  sedangkan  pilkada diatur  dengan  undang-undang  No.  1 Tahun  2015  Jis  undang-undang  No.  8 Tahun  2015  Jis  undang-undang  No.  10 Tahun  2016.  Pengaturan  yang  berbeda
antara  pemilu  dan  pilkada  wajar  karena pilkada  tidak  masuk  dalam  rezim pemilu. Pemilu diatur dalam Pasal 22 E ayat  2,  sedangkan  pilkada  diatur  dalam Pasal  18  ayat  4  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Tahun 1945.
Pasal  18  ayat  (4)  menyatakan “Gubernur,  Bupati,  Walikota  masing- masing  sebagai  Kepala  Pemerintahan dipilih  secara  demokratis”.  Pasal  ini secara  elaboratif  merupakan  wewenang sepenuhnya  dari  pembentuk  undang- undang  untuk  menentukan,  apakah pemilihan  kepala  daerah  dilakukan melalui  pemilihan  langsung  oleh  rakyat atau  dipilih  melalui  DPRD  ( open  legal policy ). 19 Apabila  pembentuk  undang- undang menghendaki agar kepala daerah  dipilih  melalui  DPRD,  maka keputusan  dari  pembentuk  undang- undang  tetap  konstitusional,  karena pilkada  memang  tidak  harus  dipilih secara langsung oleh rakyat.
Meskipun  tidak  ada  larangan  untuk dipilih  melalui  DPRD  atau  secara langsung  oleh  rakyat,  tetapi  jika pembentuk  undang-undang  memilih agar  kepala  daerah  dipilih    langsung
19 Triono,  “Menakar  Efektivitas  Pemilu Serentak 2019,” Jurnal Wacana Politik 2, no. 2 (2017):
156–64, https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205.
oleh  rakyat  atau  dipilih  melalui  DPRD, maka  akan  ada  implikasi secara kelembagaan. Jika kepala daerah dipilih melalui  DPRD,  maka  DPRD  secara sepenuhnya  yang  berwenang  untuk menentukan  panitia  pemilihannya  serta mekanisme  pemilihannya.  Oleh  karena itu,  KPU  dan  Bawaslu  di  tingkat Provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi  Lembaga ad  hoc yang  hanya bekerja  ketika  pemilu  secara  nasional diselenggarakan. Namun demikian sebaliknya,  jika  kepala  daerah  dipilih secara langsung oleh rakyat, maka akan berimplikasi  bagi  eksistensi  KPU  dan Bawaslu di level provinsi dan kabupaten/kota.  Keputusan  pembentuk undang-undang yang telah memilih opsi pilkada  secara  langsung,  membuat eksistensi  dari  KPU  dan  Bawaslu semakin  menguat  di  tingkat  provinsi dan  kabupaten/kota,  walaupun  Pilkada itu tidak masuk rezim pemilu, sedangkan  KPU  dan  Bawaslu  secara politik hukumnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu.
Perbedaan pengaturan antara pemilu dan  pilkada  seharusnya  bukan  sebagai alasan  yang  berbeda  terkait  dengan penyelesaian  sengketa  proses.  Hal  ini berbeda dengan penyelesaian
perselisihan hasil pemilu, karena pilkada bukan merupakan rezim pemilu, maka  penyelesaiannya  bukan  melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Oleh karena  itu,  penyelesaian  perselisihan hasil  pilkada  yang  sekarang  ditangani oleh Mahkamah Konstitusi hanya bersifat  transisional,  sambil  menunggu peradilan khusus Pilkada terbentuk pada tahun 2027.
Dalam  sengketa  proses,  sebelum masuk ke dalam pengadilan, maka harus melalui upaya administratif di Bawaslu. Pasal 469 undang-undang Pemilu hanya    menempatkan  Bawaslu  sebagai lembaga  yang  menyelesaikan  sengketa melalui  upaya  administratif  hanya  pada kasus-kasus  tertentu  saja  yaitu  putusan terhadap  sengketa  proses  Pemilu  yang berkaitan dengan:
1. Verifikasi  Partai  Politik  Peserta Pemil;
2. Penetapan  daftar  calon  tetap anggota  DPR,  DPD,  DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. Penetapan Pasangan Calon.
Sementara  itu,  putusan  selain tiga  hal  tersebut  bersifat  final dan  mengikat  sehingga  karena putusannya  sudah  final  dan
mengikat  Bawaslu  tidak  lagi menjadi lembaga yang menyelesaikan  melalui  upaya administratif tetapi sudah
berperan sebagai pengadilan
murni. 20 Persoalan lain adalah terkait dengan perbedaan
mekanisme upaya administrasi dalam undang-undang pemilu  dan  undang-undang  Pilkada. Dalam  penetapan  daftar  calon  anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta penetapan pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  pemilu  berbeda  dengan mekanisme  yang  diatur  dalam  undang- undang  Pilkada  jika  Keputusan  KPU menetapkan bahwa bakal calon legislatif  atau  pasangan  Calon  Presiden dan Wakil Presiden dan pasangan Calon Kepala Daerah dinyatakan tidak memenuhi  syarat  oleh  KPU.  Dalam undang-undang  pemilu  jika  ada  bakal calon  legislatif,  baik  itu  bakal  calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan  ke  PTUN,  tetapi  sebelum
20 Hufron  Maulana  Hasan,  Aang  Khunaifi,  Sri Setyadji,  “Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan Umum Di Indonesia,” , Jurnal Media Hukum Dan Peradilan 6, no. 1 (2020): 6.
diselesaikan di PTUN maka diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui upaya  administrasi  di  Bawaslu  sesuai dengan  tingkatannya.  Sementara  itu, dalam  penyelesaian  sengketa  proses  di dalam Pasal 154 undang-undang Pilkada,  keberatannya  diajukan  ke Bawaslu  sesuai  dengan  tingkatannya. Pengajuan  gugatan  atas  sengketa  tata usaha  negara  ke  PT  TUN  dilakukan setelah  seluruh  upaya  administrasi  di Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon, 21 ada dua  macam  upaya  administratif,  yaitu “banding  administratif”  dan  prosedur keberatan.  Dalam  hal  penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara yang  mengeluarkan  KTUN,  maka prosedur yang ditempuh disebut
“keberatan”.
Dalam
hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka prosedur itu  disebut  “banding  administrasi”. Dalam  hal  upaya  administrasi  yang tersedia  hanya  berupa  “keberatan”, gugatan diajukan ke PTUN bukan ke PT TUN.
21 Philipus  M  Hadjon, Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2019).
Pembagian upaya administratif menurut  Philipus  M.  Hadjon  sejalan dengan  pembagian  upaya  administratif menurut  undang-undang  No.  30  Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 75 ayat (2) undang- undang administrasi pemerintahan membagi  upaya  administrasi  menjadi dua,  yaitu  keberatan  dan  banding. Keberatan  dalam  undang-undang  ini juga diajukan kepada badan atau pejabat tata  usaha  negara  yang  mengeluarkan keputusan tersebut. Jika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian  keberatan  oleh  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan,  maka warga  masyarakat  dapat  mengajukan banding kepada atasan pejabat.
Perbedaan  secara  konseptual  antara konsep  upaya  administratif  dalam  teori hukum  administrasi  dan  konsep  upaya administratif dalam undang-undang administrasi  pemerintahan  hanya  pada pengertian  banding.  Dalam  UU  AP, pengertian  banding  hanya  dibatasi  pada atasan  pejabat.  UU  AP  tidak  membuka peluang  penyelesaian  banding  melalui instansi lain.
Bawaslu dapat dikategorikan sebagai  instansi  lain  menurut  teori hukum  administrasi  yang  menangani
penyelesaian upaya administratif “banding”.  Oleh  karena  itu,  istilah keberatan yang diajukan kepada Bawaslu oleh peserta pemilihan terhadap  keputusan  KPU  merupakan istilah  yang  tidak  tepat,  karena  secara teoritik  keberatan  diajukan  kepada badan  dan/atau  pejabat  tata  usaha negara  yang  mengeluarkan  keputusan, dalam  hal  ini  adalah  KPU.  Seharusnya peserta  pemilu  mengajukan  banding kepada Bawaslu  terkait  keputusan KPU yang  telah  merugikan  dirinya.  Jika dibuat  secara  berjenjang,  maka  bisa dilakukan  prosedur  keberatan  ke  KPU, dan  apabila  peserta  pemilihan  tidak menerima  dengan  sikap  KPU,  maka peserta  pemilihan  dapat  mengajukan banding ke Bawaslu.
Pengaturan mengenai upaya administratif  dalam  UU  Pilkada  lebih baik  dibandingkan  pengaturan  dalam UU  Pemilu.  Dalam  UU  Pemilu,  jika upaya  administratif  melalui  Bawaslu telah  digunakan  dan  peserta  pemilu tidak dapat menerima putusan Bawaslu, maka  para  pihak  dapat  mengajukan upaya  hukum  ke  PTUN.  Jika  kembali pada teori hukum administrasi mengenai  upaya  administratif,  maka upaya  administratif  dalam  UU  Pemilu
ini  merupakan  upaya  administratif banding,  karena  Bawaslu  merupakan instansi lain dari KPU, walaupun sama- sama  penyelenggara  pemilu.  Dengan demikian,  jika  ada  pihak  yang  tidak dapat menerima putusan Bawaslu, maka pihak  yang  tidak  dapat  menerima  itu seharusnya  mengajukan  gugatan  ke  PT TUN.
Paling  tidak  ada  dua  alasan  kenapa gugatan  itu  seharusnya  diajukan  ke  PT TUN  bukan  ke  PTUN. Pertama , Bawaslu  merupakan  instansi  “banding” sehingga  jika  ada  pihak  yang  tidak terima  dengan  putusan  Bawaslu  maka pengajuannya  ke  PT  TUN.  Hal  ini berbeda  jika  ini  merupakan  upaya administratif dengan prosedur keberatan tanpa ada banding, maka yang menyelesaikan adalah KPU dan jika ada pihak yang tidak terima dengan penyelesaian  KPU,  maka  pengajuannya ke  PTUN. Kedua ,  jika  penyelesaian melalui  PTUN,  maka  akan  ada  proses pembuktian dan ini akan menyita waktu yang  berakibat  pada  terganggunya tahapan  pemilu,  sebab  PTUN  sebagai pengadilan yang paling rendah merupakan judex  factie .  Oleh  karena itu,  yang  paling  tepat  diajukan  ke  PT TUN  jika  ada  pihak  yang  tidak  terima
dengan  putusan  Bawaslu,  karena  PT TUN  adalah judex  juris yang  hanya menangani  masalah  kesalahan  dalam penerapan  hukum,  sehingga  proses  di PT  TUN  tidak  akan  memakan  waktu lama.

## KESIMPULAN
Bawaslu juga berwenang mengawasi  kinerja  dari  KPU,  misalnya pengawasan  terhadap  proses  tahapan pemilu  seperti  jika  ada  pelanggaran kampanye, maka KPU berwenang untuk menindaknya,  tetapi  jika  KPU  tidak melakukan tindakan terhadap pelanggaran  kampanye,  maka  Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran etik. Oleh karena itu,  KPU sebagai  badan  tata  usaha  negara seharusnya  juga  memiliki  kewenangan pengawasan  terhadap  pelanggaran  yang bersifat  administratif  yang  dilakukan oleh peserta pemilu.
Keberatan yang diajukan kepada Bawaslu oleh peserta pemilihan terhadap  keputusan  KPU  merupakan istilah  yang  tidak  tepat,  karena  secara teoritik  keberatan  diajukan  kepada badan  dan/atau  pejabat  tata  usaha negara  yang  mengeluarkan  keputusan, dalam hal ini adalah KPU. Seyogyanya,
peserta  pemilu  mengajukan  banding kepada Bawaslu  terkait  keputusan KPU yang  telah  merugikan  dirinya.  Jika dibuat  secara  berjenjang,  maka  bisa dilakukan  prosedur  keberatan  ke  KPU, dan  apabila  peserta  pemilihan  tidak menerima  dengan  sikap  KPU,  maka peserta  pemilihan  dapat  mengajukan banding  ke  Bawaslu,  serta  jika  ada pihak  yang  tidak  dapat  menerima putusan  Bawaslu,  maka  pihak  yang tidak  dapat  menerima  itu  seharusnya mengajukan gugatan ke PT TUN.

## DAFTAR PUSTAKA
Ackerman, Bruce. “The New Separation Of Power.” Harvard Law Review 113, no. 3 (2000): 724. Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia .
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
Hananto Widodo, Sudarsono Moh Fadli, Tunggul Anshari SN. “The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment.” Journal of Law,
Policy and Globalization 85, no. 123–132 (2019).
Isra, Saldi. Sistem Pemerintahan
Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial . 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019. Juwana, Hikmahanto. “Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan
Mentransformasikan Ke Hukum Nasional.” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019): 1–32.
https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1- 32.
Kusuma, RM. A.B. Lahirnya Undang- Undang Dasar: Memuat Salinan Dokumen Otentik Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan . 1st ed.
Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Maulana Hasan, Aang Khunaifi, Sri Setyadji, Hufron. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia.” , Jurnal Media Hukum Dan Peradilan 6, no. 1 (2020): 6.
Mulyanti, Dewi. “Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia
(Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina Dan Filipina).” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6, no. 1 (2018): 64. https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1 241.
Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto.
“Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia.” Legislasi Indonesia 15, no. 02 (2018): 91–101.
Pasaribu, Alboin. “Tafsir Konstitusional
Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada.” Konstitusi 16, no. 2 (2019): 418. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian
Hukum . 13th ed. Jakarta: Kencana,
2017.
Sati, Nisrina Irbah. “Ketetapan MPR
Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Hukum &
Pembangunan 49, no. 4 (2020):
834. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49. no4.2343.
Siregar, Sarah Nuraini, ed. Sistem
Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi . Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Soemantri, Sri. Hak Uji Materiil Di Indonesia . Bandung: Alumni,
1997.
Surbakti, Ramlan. “Efektivitas
Pemerintahan Demokrasi Presidensial.” Prisma 35, no. 3 (2016): 75–91.
Triono. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.” Jurnal Wacana Politik 2, no. 2 (2017): 156–64. https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.1 4205.
Widodo, Hananto. “Konsolidasi
Demokrasi Presidensil Pasca Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi Relasi Eksekutif Dan Legislatif Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945).” Hukum Kenegaraan 2, no. 1 (2019): 69–70.
Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetio, and Fradhana Putra Disantara. “Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Pandecta Research Law Journal 15, no. 1 (2020): 13– 25.
https://doi.org/10.15294/pandecta. v15i1.24554.

## Zuhro, R Siti. “Demokrasi Dan Pemilu
Presiden 2019.” Jurnal Penelitian
Politik 16, no. 1 (2019): 69. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.
782.