## PROBLEMATIKA HAK KETENAGAKERJAAN DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BULUKUMBA
Sri Rejeki Ra 1 , Fadli Andi Natsif 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar srirejekiradenayu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berjudul Problematika Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan yang bertujuan  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2018  tentang Perlindungan  dan  Pelayanan  Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Bulukumba  dalam  memperoleh  hak Ketenagakerjaan  dan  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah  No  2  Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabiltas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak  Ketenagakerjaan.  Jenis  penelitian  ini  adalah melalui  penelitian lapangan  dengan  mengumpulkan  data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melaksanakan berjalannya penelitian tersebut maka hal  tersebut  harus  dilakukan  guna  mendapatkan informasi  yang  di  inginkan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  1)  jumlah  Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Bulukumba  dari  10  Kecamatan  adalah  1.223 Penyandang  Disabilitas  dan  di  antara  jumlah  keseluruhan  tersebut  hanya  ada  3  orang  yang  bekerja  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  dan  11  orang  yang  bekerja  sebagai  Pegawai  Swasta.  Dari  hasil  penelitian  dapat  di katakana  bahwa  pemenuhan  hak  bagi  penyandnag  disabilitas  di  bidang  ketenagakerjaan  belum  di  terapkan sebagaimana  mestinya.    2)  Faktor  penghambat  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2018  adalah Pemerintah  masih  kesulitan  dalam  melakukan  tinjauan  ke  lapangan  di  karenakan  kurangnya  dana  dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak dapat mendata penyandang disabilitas sejak 2019-2020 dan tidak dapat melakukan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas karena mereka membutuhkan dana untuk turun langsung ke  lapangan  terlebih  dahulu  agar  dapat  membuka  pendaftaran  untuk  pelatihan  kerja  bagi  penyandang  cacat. Pemerintah  daerah  belum  bisa  menyediakan  akses  untuk  penyandang  disabilitas  sehingga  penyandang disabilitas kesulitan dalam penggunaan akses apalagi jika mereka ingin bekerja, alat yang mereka gunakan tidak dapat di penuhi oleh pemerintah. Implikasi penelitian Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan untuk  penyandang  disabilitas  dan  menerapkan  peraturan  daerah  No  2  Tahun  2018  tentang  perlindungan  dan pelayanan penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan sebanyak 1%.
Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Ketenagakerjaan.

## Abstract
This  research  entitled  The  Problems  of  Implementing  Regional  Regulation  No.2  of  2018  concerning Protection and Services for Persons with Disabilities in Bulukumba Regency in Obtaining Labor Rights which aims to determine the role of the government in implementing Regional Regulation No.2 of 2018 concerning the Protection  and  Services  of  Persons  with  Disabilities  in  Bulukumba  Regency  in  obtaining  rights.  Employment and  to  find  out  the  inhibiting  factors  in  the  application  of  Regional  Regulation  No.2  of  2018  concerning  the Protection and Services for Persons with Disabilities in Bulukumba Regency in obtaining labor rights. This type of  research  is  through  field  research  by  collecting  data  through  interviews,  documentation  and  observation. Sources  of  research  data  are  primary  and  secondary  data  and  perform  data  processing  techniques  and  data analysis. To carry out this research, it must be done in order to obtain the desired information. The results of this study indicate that 1) the number of Persons with Disabilities in Bulukumba Regency from 10 Districts is 1,223 Persons with Disabilities and among the total there are only 3 people who work as Civil Servants and 11 people who  work  as  Private  Employees.  From  the research  results,  it  can  be  said  that  the  fulfillment  of the  rights  of persons with disabilities in the manpower sector has not been properly implemented. 2) The inhibiting factor in the application of Regional Regulation No.2 of 2018 is that the Government is still having difficulty conducting field  reviews  due  to  a  lack  of  funds  from  the  central  government  so  that  they  cannot  register  persons  with disabilities  from  2019-2020  and  cannot  conduct  job  training  for  persons  with  disabilities  because  they  need funds  to  go  directly to  the  field  first  in  order  to  open  registration  for  job  training  for  people  with  disabilities. Local  governments  have  not  been  able  to  provide  access  for  persons  with  disabilities  so  that  people  with disabilities have difficulty using access, especially if they want to work, the tools they use cannot be fulfilled by the government. The research implication of the Government should be to provide employment opportunities for persons with disabilities and implement regional regulation No.2 of 2018 concerning the protection and services of persons with disabilities, especially in the labor sector by 1%.
Keywords: Persons with Disabilities, Employment.

## PENDAHULUAN
Negara  adalah  persekutuan  daripada  keluarga  dan  desa  guna  memperoleh  hidup  yang sebaik-baiknya.  Negara  yang  dimaksud  adalah  negara  hukum  yang  di  dalamnya  terdapat sejumlah  warga  negara  yang  ikut  serta  dalam  permusyawaratan  negara  ( ecclesia ).  Yang  di maksud  negara  hukum  adalah  negara  yang  berdiri  di  atas  hukum  yang  menjamin  keadilan kepada  warga  negaranya. 1 Negara  wajib  menghormati,  memenuhi,  menghargai,  dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Isu yang sering di temukan di Indonesia yaitu  penyandang  Disabilitas  atau  orang  yang  memiliki  keterbatasan  fisik  di  kenal  dengan ”Difable” (Differently abled people) Yang di sebut juga sebagai “Disabilitas” mereka adalah warga negara yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  daerah  yang  di  harapkan  dapat  membantu  dan mempermudah  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara.  Peraturan  daerah  yang  disebut  juga sebagai  Perda  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dan  di  setujui  oleh  Kepala  Daerah(Gubernur/Bupati/Walikota).  Peraturan daerah  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  dan  mewujudkan kemandirian  daerah,  dan  pembentukan  peraturan  daerah  didasari  atas  asas  pembentukan perundang-undangan  yang  di  antaranya  memihak  kepada  kepentingan  rakyat,  menunjang tinggi  hak  asasi  manusia,  berwawasan  Lingkungan  dan  Budaya.  Kewenangan  pemerintah yaitu  menciptakan  pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan memperhatikan  kepentingan  dan  keinginan  yang  ada  di  dalam  masyarakat  di  daerahnya tersebut.  Maka  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahannya,  pemerintah  daerah  wajib menetapkan  peraturan  daerah.  Kewenangan  membentuk  peraturan  daerah  di atur  dalam  UU No  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah ( selanjutnya Undang Undang Pemda).
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  No  2  Tahun  2018  tentang Perlindungan  dan  Pelayanan  Penyandang  Disabilitas  (selanjutnya  dalam  Perda  tentang Disabilitas),  terdapat  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  terhadap  Penyandang  Disabilitas serta  Penyandang  Disabilitas  mempunyai  kewajiban  dan  hak  dalam  memperoleh keadilan,pendidikan,pekerjaan  dan  kesamaan  kesempatan.  Serta  dalam  Pasal  27  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk
1 Ni’matul Huda, ilmu negara, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 8.
bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja. 2 Dalam  Pasal  67  UU  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menegaskan  bahwa pengusaha  yang  mempekerjakan  penyandang  disabilitas  wajib  memberikan  perlindungan yang  sesuai  dengan  tingkat  kecacatannya.  Walaupun  sudah  diatur  dalam  UU,  hak penyandang  disabilitas  sampai  sekarang  masih  sering  mendapatkan  perlakuan  diskriminasi. Dalam  menerapkan  peraturan  tentang  ketenagakerjaan,  ada  kelemahan  pemerintah  yaitu dalam kinerja antarlembaga pemerintah belum optimal dan memprihatinkan.
Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap  masyarakatnya  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” 3
Masalah  yang  di  rasakan  oleh  Penyandang  Disabilitas  kurangnya  lapangan  pekerjaan karena  banyak  perusahaan  atau  lapangan  pekerjaan  yang  tidak  ingin  mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Dalam dunia kerja, peluang pekerjaan untuk penyandang Disabilitas masih sangat minim.  Penyandang Disabilitas di anggap sebagai seseorang yang tidak mampu ikut dalam persaingan mendapatkan pekerjaan.
Jumlah  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  tidak  sedikit,  banyak  penyandang disabilitas  yang  telah  memasuki  usia  kerja  tetapi  tidak  dapat  bekerja  karena  peluang  bagi penyandang  disabilitas  masih  sangat  kecil  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  perusahaan negara  maupun  swasta.  Dalam  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh pekerjaan  di  kabupaten  Bulukumba  adalah  untuk  meningkatkan  harkat, martabat, dan  harga diri, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perlindungan hak tidak hanya di tujukan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan mental dan fisik tetapi juga di tujukan kepada kelompok disabilitas.
Dari hasil pengamatan  kasus yang sering terjadi yaitu adanya tindak diskriminasi yang di rasakan oleh penyandang disabilitas, serta penyandang disabilitas merasa di abaikan oleh pemerintah  dan  perusahaan  karena  mereka  memiliki  kekurangan  dan  di  anggap  tidak  dapat melakukan  sesuatu  padahal  mereka  masing-masing  memiliki  keahlian.  Peluang  pekerjaan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba masih sangat sulit. Kecacatan yang di alami  oleh mereka  seharusnya  tidak  menjadi  penghalang  untuk  memperoleh  hak khususnya pekerjaan.    Kebijakan  yang  di  buat  pemerintah  tidak  sesuai  dengan  harapan  Penyandang
2 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2)
3 Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
Disabilitas. Sementara dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 pasal 8 Menentukan bahwa ”  Setiap  penyandang  disabilitas  memiliki  kewajiban:  (a)  taat  kepada  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  (b)  mencintai  tanah  air,  bangsa,  dan  negara;  (c)  menunaikan  ibadah sesuai  dengan  ajaran  agamanya;  (d)  melaksanakan  etika  dan  akhlak  yang  mulia;  (e) meningkatkan  pengetahuan,  wawasan  dan  keterampilan  kerja  dalam  mengembangkan kapasitas  pribadi;  (f)  memberikan  keterangan  yang  benar  atas  kejadian  yang  dialaminya kepada  pihak  yang  berkepentingan;  (g)  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  terkait masalah  disabilitas  demi  kemajuan  pelayanan  penyandang  disabilitas;  dan  (h)  memelihara fasilitas dan aksesibilitas yang disediakan oleh pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  termasuk  penelitian  sosiologi  hokum,  dimana  peneliti  mengkaji  peraturan- peraturan  yang  ada  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  peneliti juga  ke  lapangan  ke  masyarakat  untuk  mengetahui  problematika  terkait  problematika ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran  Pemerintah  Dalam  Penerapan  Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2018  tentang Perlindungan  dan  Pelayanan  Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan.
Penyandang Disabilitas  memiliki hak agar  dapat memperoleh pekerjan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam  Pasal  11  Huruf  A  yang  berbunyi “memperoleh  pekerjaan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta tanpa Diskriminasi” 4 .
Hal lain juga di jelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi  untuk  memperoleh  pekerjaan” 5 ,  dapat  di  jelaskan  bahwa  setiap  tenaga  kerja memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama,  dan  politik  sesuai  dengan kemampuan seseorang, termasuk perlakuan yang sama dengan penyandang disabilitas.
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 Huruf A.
5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5.
Peraturan  tentang  kesempatan  kerja  bagi  Penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Bulukumba  di  atur  di  dalam  Undang-Undang  No  2  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan Pelayanan  Penyandang  Disabilitas  yang  terdapat  dalam  Pasal  18  Ayat  (2)  yang  berbunyi  “ Kesamaan  hak  dan  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  bidang  pekerjaan,  antara lain  mencakup  hak  atas  kesempatan  untuk  membiayai  hidup  dengan  pekerjaan  yang  dipilih atau  diterima  secara  bebas  di  bursa  kerja  dan  lingkungan  kerja  yang  terbuka,  inklusif  dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas”. 6
Menurut Bapak Abd Rahman selaku pegawai di kantor Dinas Sosial bahwa sampai saat ini  hanya  terdapat  372  penyandang  Disabilitas  yang  menerima  manfaat  dari  Kantor  Dinas Sosial sejak tahun 2018-2020. Namun sayangnya dari jumlah 1.223 penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba hanya ada beberapa orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan  Pegawai  Swasta  selebihnya  tidak  memiliki  pekerjan  dan  hanya menunggu  bantuan  dari pemerintah,  tetapi  dari  jumlah  keseluruhan  penyandang  disabilitas  yang  ada  di  Bulukumba masih  banyak  yang  tidak  menerima  bantuan  karena  pemerintah memberikan  bantuan  hanya kepada Disabilitas yang mau dan mampu untuk mempergunakan bantuan dari pemerintah. 7
Menurut bapak Suherman selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di  Kabupaten  Bulukumba  bahwa  para  penyandang  disabilitas  belum  merasakan  bahwa adanya  penerapan  atas  peraturan  daerah  yang  di  buat  oleh  pemerintah  karena  di  kabupaten Bulukumba  masih  sekitar  0,05%  penyandang  disabilitas  yang  bekerja  bahwa  dalam  artian mereka yang bekerja adalah bekerja sebagai cleaning servis, penjual, dan ada yang membuka usaha  jahit,  mereka  para  penyandang  disabilitas  kesulitan  dalam  hal  akses,  di  kabupaten Bulukumba  yang  menyediakan akses  untuk  penyandang  disabilitas  hanya  di  RSUD  Sulthan Dg  Radja,  Kantor  Pengadilsn  Negeri  Kabupaten  Bulukumba  dan  Dinas  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Bulukumba.  Pemerintah  yang  membuat  peraturan  itu  sendiri  tidak  menyediakan akses khusus penyandang disabilitas terutama di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba tidak ramah  Disabilitas,  Kantor  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  juga  tidak  menyediakan  layanan akses  untuk  Disabilitas  dan  yang  paling  utama  yang  menjadi  ikon  Kabupaten  Bulukumba yaitu  Masjid  Islamic  Center  sangat  tidak  ramah  Disabilitas.  Mereka  sangat  menyayangkan situasi  seperti  ini.  Pemerintah  pusat  menyediakan  kuota  pekerjaan  2%  untuk  penyandang disabilitas  dan  pemerintah  daerah  menyediakan  1%  kuota  pekerjaan  untuk  penyandang disabilitas tetapi di kabupaten Bulukumba belum di terapkan oleh pemerintah karena jika ada
6 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2).
7 Abdul Rahman, Pegawai Kantor Dinas Sosial Kab Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 5 september 2020
pembukaan  pendaftaran  lowongan  pekerjaan  mereka  tidak  dapat  ikut  serta  dikarenakan adanyan  persyaratan  yang  tidak  bisa  di  penuhi  oleh  penyandang  disabilitas  seperti  yang tertera  di  persyaratan  tersebut  bahwa  harus  bergelar  sarjana.  Adapun  yang  bergelar  sarjana tidak dapat mengikuti pendaftarann karena tidak dapat melakukan tugas di luar daerah karena mereka memiliki kekurangan fisik maka sangat disayangkan atas peraturan yang di buat oleh pemerintah.  Belum  ada  perusahaan  di  kabupaten  Bulukumba  yang  membuka  lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. 8
Menurut  Bapak  Yusuf  S.E  selaku  Kepala  Seksi  Antar  Kerja  dan  Penyandang  Cacat Kantor Dinas Ketenagakerjaan Bulukumba bahwa ”mungkin memang masih ada penyandang cacat  yang  tidak  di  ketahui  sehingga  mereka  tidak  terdaftar  untuk  mendapatkan  bantuan karena factor dari lokasi yang terpencil atau data-data yang sudah di lakukan oleh desa atau kelurahan belum sampai kepada kami”. 9
B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh Hak Ketenagakerjaan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Bulukumba khususnya di  kantor  Dinas  Ketenagakerjaan  melalui  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Antar Kerja  dan Penyandang  Cacat  Bapak  Yusuf  S.E    bahwa  factor  yang  menghambat  penerapan  Peraturan Daerah  No  2  Tahun  2018  khususnya  penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan  pekerja. Pemerintah masih kesulitan dalam melakukan tinjauan ke lapangan di karenakan kurangnya dana  dari  pemerintah  pusat  sehingga  mereka  tidak  dapat  mendata  penyandang  disabilitas sejak  2019-2020  dan  tidak  dapat  melakukan  pelatihan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas karena mereka harus melakukan assistmen ke lapangan terlebih dahulu agar dapat membuka pendaftaran untuk pelatihan penyandang cacat karena pemerintah tidak dapat menebak bahwa misalnya mereka membuka pendaftaran pelatihan kerja dengan jumlah 20 orang tetapi pada saat  penutupan  tidak  ada  penyandang  cacat  yang  mendaftar  maka  dari  itu  mereka  terlebih dahulu harus melakukan tinjauan ke lapangan agar prosesnya berjalan dengan baik.
Kabupaten  Bulukumba  memiliki  program  pada  Bulan  Juni  2020  mereka  ingin mengadakan  inklusi  bagi  Penyandang  Cacat  oleh  instansi  pemerintah  tetapi  terhambat  di karenakan  adanya  Pandemi  Covid-19.  Mereka  tentunya  akan  menyediakan  fasilitas  untuk
8 Suherman, Ketua PPDI, Wawancara, Bulukumba, 6 september 2020
9 Yusuf, Kepala Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Wawancara, Bulukumba, 7 september 2020.
penyandang  cacat  seperti  jalanannya,  kursi  untuk  penyandang  cacat  karena  pada  saat pelaksanaannya harus sinkron dengan keadaan Disabilitas.
Faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam memperoleh hak ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Factor lingkungan social-budaya dan teknologi yaitu masyarakat tidak ingin mengakui dan masih menyembunyikan keluarganya yang memiliki kekurangan fisik.
2. Factor mindset penyandang cacat yaitu mereka selalu ingin di kasihani agar mendapat bantuan terus-menerus sehingga mereka tidak bisa bekerja secara mandiri.
3. Sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya alam (SDA) yaitu kurangnya dana dan aksesibilitas  di  kabupaten  bulukumba  sehingga  pemerintah  tidak  dapat  melaksanakan pelatihan  kerja  dan  Dinas  Ketenagakerjaan  masih  mengharapkan  adanya  dana  dari Kementerian agar pelaksanaan pelatihan kerja dapat di laksanakan. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa perda tersebut belum dilakukan.
4. Pengawasan  ketenagakerjaan  di  kabupaten  Bulukumba.  Dalam  ketenagakerjaan terdapat  tiga  unsur  yang  sangat  mempengaruhi  berjalannya  system  ketenagakerjaan, apabila  salah  satu  dari  ketiga  unsur  ini  tidak  berjalan  dengan  baik  maka  kondisi ketenagakerjaan tidak akan berjalan secara sehat. Unsur ketenagakerjaan yaitu Pekerja,
Pengusaha,  Pemerintah.  Dalam  istilah  ketenagakerjaan  adalah  Tripartit.  Fungsi  dari pemerintah  sangat  penting  dalam  menetapkan  kebijakan,  memberikan  pelayanan, melaksanakan  pengawasan  ketenagakerjaan.  Begitupun  dengan  fungsi  pekerja  akan berjalan  dengan  baik  apabila  pemerintah  melaksanakannya  dengan  benar  terutama dalam memastikan terpenuhinya hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha. Di kabupaten  Bulukumba  dalam  hal  pengawasan  ketenagakerjaan  belum  berjalan  dengan baik  maka  pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi  salah  satu  factor  yang  menyebabkan tidak  diterapkannya  peraturan  daerah  No  2  Tahun  2018  tentang  perlindungan  dan pelayanan disabilitas.
5. Belum ada lapangan pekerjaan khusus Penyandang Disabilitas.

## KESIMPULAN
Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan  Pelayanan  Penyandang Disabilitas  belum  berjalan  dengan  baik,  bahkan  jauh  dari  apa  yang  diharapkan  oleh Disabilitas  khususnya  memperoleh  pekerjaan  agar  mereka  dapat  hidup  secara  mandiri. Hambatan  dalam  penerapan  peraturan  daerah  no  2  tahun  2018  yaitu  jika  pemerintah  dan
perusahaan  swasta  membuka  lowongan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  mereka  harus mengeluarkan  biaya  tinggi  untuk  menyediakan  fasilitas  dan  peralatan  kerja  khusus penyandang disabilitas  sedangkan sekarang ini ada keterbatasan dana atau dana yang mereka miliki  tidak  cukup,  dan  di  perusahaan  swasta  memiliki  tujuan  untuk  mengejar  hasil  yang tinggi  sedangkan  penyandang  disabilitas  di  anggap  tidak  dapat  mengejar  target,  kinerja penyandang disabitas tidak sebaik dengan pekerja normal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman,  Pegawai  Kantor  Dinas  Sosial  Kab  Bulukumba,  Wawancara,  Bulukumba,  5
September 2020
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Dr. Ni’matul Huda, 2015 “ilmu negara” , Jakarta. Fjar Interpratama Mandiri.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2)
Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan  Pelayanan  Penyandang Disabilitas
Undang-Undang N0 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In  International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Suherman, Ketua PPDI KPU Kab Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 6 September 2020 Yusuf, Kepala Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kab Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 7 September 2020