This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd)

## Prihati Yuniarlin, Fathia Firli Rahma, & Qodriyah Isniyati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: prihatiyuniarlin@umy.ac.id, fathiafirli08@gmail.com , qodriyah@umy.ac.id

## Abstract
Marriage agreements as marriage annulments according to Law 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), there are still applications for marriage annulments on the grounds that the identity of the partner is being lied to. The purpose of this research is to determine the marriage agreement  as  a  reason  for  annulment  of  marriage  and  the  basis  for  the  judge's  considerations  used  in rejecting the application for annulment of marriage in Decision Number: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. This research  is  normative  legal  research  which  uses  primary  and  secondary  legal  materials.  The  place  for collecting this research material is in the library of Muhammadiyah University of Yogyakata and internet media. The results of this research are that a marriage agreement can be used as a reason for annulment of a marriage if the marriage does not meet the marriage requirements, the pillars of marriage contained in the Marriage Law, and the annulment of a marriage can only occur by a judge's decision, as well as the basis  for  the  judge's  consideration  of  refusing  marriage  annulment  in  the  decision.  Number: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. because it is not in accordance with Articles 26 and 27 of the Marriage Law and Articles 51 and 71 of the Compilation of Islamic Law (KHI).
Keywords: agreement; marriage; cancellation of marriage

## Abstrak
Perjanjian  kawin  sebagai  pembatalan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  islam  (KHI),  masih  adanya  pengajuan  pembatalan  kawin  dengan alasan dibohongi terhadap identitas pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian kawin  sebagai  alasan  pembatalan  perkawinan  dan  dasar  pertimbangan  hakim  yang  digunakan  dalam menolak  permohonan  pembatalan  perkawinan  dalam  Putusan  Nomor  :  2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative  yang  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakata  dan  media  internet.  Hasil  penelitian  ini  bahwa  perjanjian  kawin  dapat  dijadikan  alasan pembatalan  perkawinan  jika  perkawinan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan,  rukun  perkawinan yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  dan  batalnya  perkawinan  hanya  dapat  terjadi  oleh putusan  hakim  saja,  serta  dasar  pertimbangan  hakim  menolak  pembatalan  perkawinan  dalam  putusan Nomor:  2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd.  karena  tidak  sesuai  dengan  Pasal  26  dan  27  Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 51 dan 71 Kompilasi Hukum islam (KHI).
Kata Kunci: perjanjian; perkawinan; pembatalan kawin

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Dalam  pengertian  lain  disebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  akad yang  menghalalkan  pergaulan  dan  membatasi  hak  dan  kewajiban  serta  kerjasama antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang sama-sama mahram.
Menurut  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  perkawinan merupakan  mitsaqan  ghalizhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Berdasarkan  banyaknya  konteks  yang  membentuk  definisi  pernikahan,  maka makna  daripada  perkawinan  sendiri  merupakan  pandangan  hukum  yang  secara sederhana menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Perspektif hukum juga  memberikan  peluang  untuk  mengklasifikasikan  perkawinan  sebagai  sebuah perjanjian,  bukan  sebagai  praktik  sosial  atau  keagamaan,  karena  pengaturan perkawinan  dapat  diatur  terlebih  dahulu.  Begitu  pula  dengan  cara  memutus  ikatan perkawinan  yang  sudah  diatur  sebelumnya,  yaitu  lewat  talak,  fasakh,  syaqaq,  dan seterusnya. 1
Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan  menjelaskan  bahwa  perjanjian  kawin adalah  perjanjian  yang  diadakan  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Biasanya perjanjian  dibuat  untuk  kepentingan  perlindungan  hukum  terhadap  harta  bawaan masing-masing  suami  ataupun  isteri,  meskipun  undang-undang  tidak  mengatur tujuan  perjanjian  kawin  dan  apa  yang  dapat  diperjanjikan,  segalanya  diserahkan pada  pihak  pelaku perjanjian  atau  suami  isteri.  Perjanjian  kawin  sendiri  mulai berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian kawin adalah  bentuk perbuatan  hukum dua belah pihak, antara suami isteri yang memperjanjikan  baik  mengenai  harta  maupun  perjanjian  lain  yang  tidak bertentangan dengan undang-undang, moral maupun agama.
1 Rahayu Mulia Romadoni, (2019). “The Iddah Period as a Reason for Cancellation of Marriage” . Lentera Hukum , Vol. 6 No. 2, hlm. 235 – 252.
Sebelum melakukan pernikahan hendaknya seseorang memberitahukan atas asal usul  ataupun  identitas  diri  baik  keadaan  ekonomi,  pekerjaan,  sampai  dengan  silsilah keluarga.  Seperti  hal  dalam  memberikan  informasi  mengenai  nama,  umur,  alamat, agama, dan pekerjaan. Jika salah satu atau keduanya telah menikah, maka wajib pula menyebutkan  nama  mantan  suami  atau  mantan  istrinya.  Selain  itu,  pada  saat pendaftaran  akad  nikah,  calon  pengantin  harus  melampirkan  bukti  identitas  diri, seperti  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  surat  keterangan  dari  kepala  desa  yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Perlu diketahui bahwa akad nikah yang resmi dan dicatatkan di Kantor Agama merupakan hal yang penting untuk menjamin ikatan  perkawinan.  Prinsip  agama  dan  peraturan  pemerintah  telah  mengatur  bahwa dokumen  formal  dan  persyaratan  pernikahan  harus  dipenuhi,  misalnya  dalam  akad nikah  kesepakatan  kedua  belah  pihak  harus  dicapai  sebelum  perkawinan dilangsungkan.  Namun  dalan  praktiknya,  terdapat  beberapa  persyaratan  yang seringkali diabaikan sehingga berujung pada pembatalan perkawinan. 2
Pembahasan secara lengkap mengenai pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal  22  Undang- Undang  Perkawinan  bahwa  “Suatu  perkawinan  dapat  dibatalakan, apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  perkawinan ”.  Alasan -alasan yang  dapat  diajukan  pembatalan  suatu  perkawinan  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) Pasal 70 sampai 60. Namu, meskipun ada alasan pembatalan perkawinan, tidak  semua  orang  bisa  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan.  Alasan anggota keluarga tersebut adalah saudara sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau  isteri.  Selain itu, dapat  pula diajukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  atau  pejabat yang  ditunjuk  atau  orang  lain  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  langsung terhadap perkawinan tersebut. 3
Pembuatan  perjanjian  perkawinan  bagi  calon  pasangan  suami  isteri  merupakan kehendak bersama, maka perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi norma yang
2 Ahmad Sanusi et al. (2022). “Cancellation of Marriage Due to Negligence and Legal Consequences” . Samarah , Vol. 6 No. 1, hlm. 493 – 513.
3 Neng Widya Millyuner, Adi Nur Rohman, dan Elfirda Ade Putri. (2021). “Interpretation of The Phrase ‘Coercion’ in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage” . Krtha Bhayangkara , Vol. 15 No. 2, hlm. 271 – 288.
diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Perdata  (KUHPdt)  tentang  sayarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut : 4
1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut  dapat  dibatalkan  atau  dibatalkan  demi  hukum  sebagai  suatu  konsekuensi perjanjian.  Perjanjian  perkawinan  dapat  dibatalkan  atau  dibatalkan  demi  hukum apabila  memenuhi  kualifikasi.  Pertama,  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  subyektif, yaitu  perjanjian  mereka  yang  mengikat  dirinya  atau  karena  ketidakcakapan  untuk membuat  suatu  perikatan  yang  mengakibatkan  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan. Kedua,  tidak  terpenuhinya  syarat  tujuan,  suatu  hal  tertentu  atau  suatu  sebab  yang halal, mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. 5
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  analisis terhadap perjanjian kawin dapat digunakan alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan  hakim  yang  digunakan  dalam  menolak  permohonan  pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif .  Penelitian  hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder . 6 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  undang-undang  tentang  Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan sebagaimana yang diatur dalaam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan
4 Raden Subekti. (1990). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa.
5 Rhama Wisnu Wardhana, Edi Wahjuni, and Syarifah Syawallentin Permatasari, “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak,” Jurnal Ilmu Kenotariatan 1, no. 1 (2020): 15.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
penelitian  kepustakaan  studi  dokumen  yang  mengkaji  bahan  hukum  primer  yang meliputi  Undang-undang  Nomor  1  ahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Peraturan perundangan  lainnya  yang  terkait  dengan  obyek  penelitian.  Bahan  hukum  sekunder yang  terdiri  dari  Buku-buku  mengenai  Hukum  Orang,  Hukum  Keluarga,  Hukum Perkawinan,  Jurnal,  dan  makalah  yang  berkaitan  dengan  materi  penelitian.  Tempat pengambilan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini akan dilakukan di  berbagai  perpustakaan  dan  situs  internet  dengan  narasumber  Pakar  Hukum Perkawinan. Data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara  sistematis,  sehingga  diperoleh  gambaran  menyeluruh  mengenai  asas-asas,  dan ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  kawin  sebagai  alasan pembatalan  perkawinan  menurut  Undang-undang  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif, yaitu pemaparan secara mendalam dan menyeluruh.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
Pembatalan  perkawinan  menurut  perundang-undangan  yang  berlaku di  Indonesia  ialah  tindakan  pengadilan  yang  berupa  keputusan  yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :
a. Perkawinan dianggap tidak sah.
b. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada
c. Oleh  karena  itu  si  laki-laki  dan  si  perempuan  yang  dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami istri.
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  pada  prinsipnya  perkawinan dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan  perkawinan.  Syarat-syarat  yang  dimaksud  adalah  syarat- syarat  yang  diatur      dalam  Pasal  6  hingga  Pasal  12  Undang-Undang
Perkawinan,  yang  kesemuanya  sepanjang  hukum masing-masing  agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Ketentuan  di  atas  adalah  sesuai  dengan  prinsip  yang  dirumuskan dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  dan  penjelasannya.  Ini  berarti  bahwa  apabila perkawinan  itu  dilakukan  dengan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  hukum  masing-masing  agamanya,  untuk  perkawinan  Islam tidak  memenuhi  syarat-syarat  hukum syara’ agama  Islam,  maka perkawinan itu dapat dibatalkan.
Pasal  8  KUH  Perdata  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  batalnya perkawinan  hanya  dapat  terjadi  oleh  putusan  hakim  saja.  Pembatalan  ini juga  disebabkan  oleh  sifat-sifat  perkawinan  itu  sendiri  yang  harus  selalu dilangsungkan  dibawah  pengawasan  Negara.  agar  perkawinan  itu  dapat dibatalkan  maka  dengan  sendirinya  harus  ada  suatu  perkawinan  yang benar-benar diselenggarakan sebelumnya.
Ketentuan-ketentuan  tentang  pembatalan  pernikahan  diatur  dalam Pasal  86-92  KUH  Perdata,  Pasal  22 – 28  Undang – Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  37 – 38  PP  No  9  tahun  1975  dan Pasal 70 – 76 dalam Kompilasi Hukum Islam.
Para  ulama  fiqh  berpendapat  bahwa  ada  dua  penyebab  utama terjadinya fasakh , yaitu:
a. Fasakh  yang  disebabkan  rusaknya  atau  terdapatnya  cacat  dalam akad nikah.
b. Fasakh  yang  disebabkan  ada  penghalang  ( man‘i  al -  h . urûf )  setelah berlangsungnya perkawinan.
Rumusan  hukum  di  Indonesia  menentukan  bahwa  perkawinan dapat dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  atau  rukun- rukun  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Hal-hal  yang  dapat  dijadikan alasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu :
a. Tidak memenuhi persyaratan untuk kawin, yang diatur dalam Pasal 6- 12 UUP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1) Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai
2) Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
3) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah/keluarga yang dilarang kawin
4) Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain
5) Tidak  bercerai  untuk  kedua  kali  dengan  suami  atau  istri  sama yang hendak dikawini
6) Bagi seorang Wanita janda tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.
b. Masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.
c. Perkawinan  dilangsungkan  di  hadapan  pegawai  pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
d. Wali nikah yang melakukan perkawinan tidak sah.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi.
f. Perkawinan  dilangsungkan  di  bawah  ancaman  yang  melanggar hukum.
g. Terjadi salah sangka mengenai diri suami dan istri.
Penggugat dalam mengajukan permohonan mengajukan alat bukti untuk menguatkan  permohonannya  yang  berupa  bukti  surat  dan  saksi.  Bukti  surat terdiri  dari  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  milik  Penggugat  Nomor 3308036307930001  tanggal  14  Januari  2020,  yang  bermeterai  cukup  dan  telah dinazegelen  pos  dan  telah  sesuai  dengan  aslinya  dan  fotokopi  buku  kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 0064/009/V/2022 tanggal 19 Mei 2022,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ngluwar Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen  pos  dan  telah  sesuai  dengan  aslinya.  Saksi  yang  diajukan  oleh Penggugat  adalah  paman  dan  ibu  kandung,  yang  dimana  kedua  saksi mengetahui  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  pada  tanggal  19  Mei  2022 secara  agama  islam  dan  tercatat  di  KUA  Kecamatan  Ngluwar,  Kabupaten
Magelang,  Penggugat  dan  Tergugat  berstatus  gadis  dan  perjaka,  Penggugat dan  Tergugat  selama  menikah  belum  pernah  melakukan  hubungan  badan layaknya  suami  istri,  Penggugat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  karena Penggugat  merasa  ditipu  oleh  Tergugat  yang  dimana  sebelum  perkawinan Tergugat  berjanji  jika  setelah  pernikahan  Tergugat  akan  hidup  di  rumah orangtua  Penggugat  karena  Penggugat  akan  merawat  orangtua  Penggugat yang  sedang  sakit,  tetapi  ternyata  pada  saat  acara  pernikahan  belum  selesai Penggugat  dan  Tergugat  diajak  ibu  Tergugat  untuk  pulang  ke  Semarang secara  paksa,  setelah  selesai  acara  pernikahan  tiba-tiba  ibu  Tergugat mendatangi pelaminan dan dengan paksa mengajak Penggugat  dan Tergugat ke Semarang karena ibu Tergugat merasa sewaktu datang diacara pernikahan Penggugat  dan  Tergugat  tidak  disambut  dengan  baik  oleh  keluarga Penggugat,  sebelum  pernikahan  terjadi  keluarga  Tergugat  sudah  melamar Penggugat  kurang  lebih  2  minggu  sebelum  pernikahan  dilakukan, sepengetahuan  kedua  saksi  pekerjaan  Tergugat  belum  menetap  dan berpindah-pindah,  serta  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
Perkara  Nomor  2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd,  bahwasannya  dalam perkara  tersebut  perjanjian  perkawinan  tidak  dapat  dibatalkan dikarenakan pada saat dilangsungkannya pernikahan Penggugat salah sangka mengenai  jati  diri  dan  kondisi  keadaan  kehidupan  Tergugat  seperti  halnya Penggugat  salah  sangka  mengenai  kondisi  perekonomian  dan  pekerjaan Tergugat.  Penggugat  salah  sangka  mengenai  jati  diri  Tergugat  dalam  hal pengetahuan agama dan umum. Penggugat salah sangka mengenai status dan kondisi  keluarga  Tergugat,  Penggugat  salah  sangka  terhadap  keseriusan Tergugat menikahi Penggugat.
Selain  hal  di  atas,  sebelum  terjadinya  pernikahan  Penggugat  dan Tergugat sepakat untuk tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang berada di  Yogyakarta  dikarenakan  Penggugat  merupakan  anak  Tunggal  dan  ayah Penggugat harus  kontrol Kesehatan dan cuci darah secara rutin satu minggu
dua kali pada hari Selasa dan Jum’at. Pada tanggal 19 Mei 2022, setelah acara ijab qabul ibu Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan resepsi bersama Tergugat  dan  keluarga  lainnya  dengan  membawa  mas  kawin  berupa  emas seberat  10gram  karena  Penggugat  tidak  mau  hidup  di  Semarang  bersama kedua orang tua Tergugat.
Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan atas dasar alasan di atas, akan  tetapi  perkawinan  tidak  dapat  dibatalkan  dikarenakan  alasan  yang disebutkan Penggugat bukan termasuk dalam alasan pembatalan perkawinan. Akan tetapi jika perjanjian tersebut diingkari oleh Tergugat, maka yang dapat dibatalkan hanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat saja bukan dengan perkawina Penggugat dan Tergugat.
2. Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  yang  Digunakan  Dalam  Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan
Permohonan  pembatalan  perkawinan  pada  perkara  Nomor  : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd  berdasarkan  putusan,  hakim  menolak  dengan dasar pertimbangan hukum adanya fakta, bukti, dan saksi yang ada.
Bahwasannya  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan:
1) Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid;
2) Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terdaftar di KUA Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;
3) Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  saling  mengenal  satu sama  lain  selama  2  tahun  dan  Penggugat  mengetahui  pekerjaan Tergugat;
4) Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jejaka;
5) Bahwa  alasan  Penggugat  mengajukan  pembatalan  pernikahan  karena Tergugat  mengingkari  bahwa  setelah  menikah  akan  tinggal  di  rumah Penggugat  dan  keluarga  Tergugat  yang  pulang  setelah  akad  nikah karena merasa tidak disambut dengan baik;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diatas  Majelis  Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:
1) Bahwa  perkara  permohonan  pembatalan  nikah  termasuk  kepada perkara  dalam  ranah  perkawinan,  sehingga  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  dan terakH.I.R.diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009 perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2) Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tercatat  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ngluwar  Kabupaten  Magelang, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki kewenangan atau legitima standi judicio untuk mengajukan perkara ini;
3) Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tercatat  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ngluwar,  Kabupaten  Magelang, maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  24  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid;
4) Perkara tersebut ditolak karena perkawinan dapat dibatalkan jika sesuai dengan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selain itu menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian  diketahui  masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
c. Perempuan  yang  dikawini  ternyata  masih  dalam  masa  iddah  dari suami lain;
d. Perkawinan  yang  melanggar  batas  umur  perkawinan  sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau  dilaksanakan  oleh  wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;
Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal  Pasal  26  dan  27  Undang-Undang  perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  jo Pasal  71  Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  Hakim    berpendapat  belum memenuhi  ketentuan  tersebut,  karena  perkawinan  telah  dilaksanakan  sesuai ketentuan  Agama  Islam  dan  dicatatkan  di  KUA  Kecamatan  Ngluwar, Kabupaten  Magelang,  status  Penggugat  dan  Tergugat  jelas  gadis  dan  jejaka, Penggugat  dan  Tergugat  sudah  saling  mengenal  satu  sama  lain,  tidak  ada paksaan, Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur penipuan atau salah sangka, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan Penggugat patut untuk ditolak.
Pelanggaran  perjanjian  kawin  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan isteri untuk meminta pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 adalah  pelanggaran  terhadap  taklik talak  dan  perjanjian  lain  yang  tidak bertentangan  hukum Islam.  Dua  bentuk  perjanjian kawin dalam ketentuan KHI dikaitkan dengan pelanggarannya.
Pertama, pelanggaran taklik talak. Pengertian pelanggaran taklik talak ini  harus  dijelaskan  terlebih  dahulu  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam memahami apa yang disebut pelanggaran taklik talak.
Upaya  awalnya  ialah  mengetahui  hakikat  taklik  talak.  Taklik  talak pada  dasarnya  adalah  sebuah  perjanjian,  perjanjian  itu  bukan  suatu  hal yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah   diperjanjikan,  maka  tidak  dapat  dicabut  kembali.  Pada  hakekatnya, taklik talak adalah talak yang digantung ( mu‘allaq ) berdasarkan syarat-syarat tertentu  yang  diperjanjikan.  Ketika  syarat  yang  diajukan  atau  digantung tadi terjadi, maka jatuhlah talak.
Taklik  talak  dalam  hukum  di  Indonesia  telah  berubah  maksud  dan tujuannya serta tidak sama pengertiannya dengan taklik talak yang terdapat
dalam  kitab-kitab fiqh klasik  pada  umumnya.  Dalam  hukum  Indonesia, taklik talak merupakan semacam ikrar suami terhadap isteri yang diucapkan setelah  akad  nikah  berdasarkan  kehendak  dari  isteri  atau  anjuran  dari Pegawai Pencatat Nikah  berisi janji suami apabila melakukan  syarat-syarat yang digantungkan, maka jatuhlah talak. Sedangkan menurut kitab-kitab fiqh, taklik talak  bisa diucapkan oleh suami apabila ia menghendakinya  sebagai peringatan atau pengajaran terhadap isterinya agar tidak nusyûz . 7
Shigat taklik talak diatur  dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Berikut shigat taklik  talaknya sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Islam di Indonesia :
Bismillaahirramaanirrahiim.
Sesudah akad nikah maka saya ... bin ... berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya  akan menepati kewajiban  saya  sebagai seorang  suami dan akan  saya  pergauli  isteri  saya  bernama  ...  binti  ...  dengan  baik ( mu‘asyarah bi  al- ma‘ruf ) menurut  ajaran  syariat  Islam.  Selanjutnya  saya membaca s . igat taklik atas isteri saya sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya :
1) meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya
4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri sayaenam bulan  lamanya
Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan  halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu,  dan  pengaduannya  dibenarkan  serta  diterima  oleh  Pengadilan  atau petugas  tersebut  dan  isteri  saya  membayar  uang  sebesar  10.000,  00 (sepuluh  ribu  rupiah)  sebagai ‘iwad .  (pengganti)  kepada  saya  maka jatuhlah  talak  saya  satu  kepadanya.  Kepada  Pengadilan  atau  petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwad . (pengganti) itu dan kemudian memberikannyauntuk keperluan ibadah sosial. 8
7 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
8 Ahmad Rofiq. (2003). Hukum Islam Di Indonesia , cet. ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kedua, pelanggaran  perjanjian  lain  yang  tidak  bertentangan hukum  Islam.  Pelanggaran  ini  menurut  penyusun  dapat  diartikan sebagai wanprestasi atau tiadanya  pelaksanaan janji terhadap perjanjian kawin,  yang  diatur  dalam Pasal  47  KHI  meliputi  percampuran  harta pribadi  dan  pemisahan  harta  pencaharian  masing-masing  atau  juga perjanjian  untuk  mengadakan  hipotik  atas  harta  pribadi  dan  harta bersama atau harta syarikat.
Putusan  perkawa  Nomor  :  2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd.atas  dasar pertimbangan  hakim  menolak  permohonan  pembatalan  pernikahan yang  diajukan  oleh  Penggugat  sebagai  isteri.  Bahwasannya pelanggaran  perjanjian  kawin  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan isteri  untuk  meminta  pembatalan  nikah  diatur  dalam  Pasal  51  adalah pelanggaran  terhadap  taklik  talak  dan  perjanjian  lain  yang  tidak bertentangan  hukum  Islam.  Lain  halnya,  alasan  pembatalan  yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri bukan termasuk dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## C. PENUTUP
Perjanjian  kawin  dapat  dijadikan  alasan  pembatalan  perkawinan  jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, rukum perkawinan, dan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal tersebut diatur  dalam  Pasal  6  hingga  Pasal  12  Undang-Undang  Perkawinan.  Putusan perkara  Nomor  :  2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd  yang  dimana  Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas dasar Penggugat sebagai isteri merasa dibohongi oleh Tergugat sebagai suami atas jati diri atau asal usul Tergugat Akan tetapi jika perjanjian tersebut diingkari oleh Tergugat yang dimana adanya  kesepakatan  tempat  tinggal  kedua  pihak  setelah  perkawinan  berlangsung, akan  tetapi  alasan  tersebut  tidak  dapat  dijadukan  untuk  mengajukan  pembatalan perkawinan  maka  yang  dapat  dibatalkan  hanya  perjanjian  antara  Penggugat  dan Tergugat saja bukan dengan perkawina Penggugat dan Tergugat.
Dasar  pertimbangan  hakim  yang  digunakan  dalam  menolak  permohonan pembatalan perkawinan perkara Nomor: 2011/Pdtr.G/2022/PA.Mkd. bahwasannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 51 dan 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Ahmad Rofiq. (2003). Hukum Islam Di Indonesia . Cet. ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kamal Mukhtar.  (1993). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan . Jakarta: Bulan Bintang.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subekti, Raden. (1990). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermassa.

## Jurnal:
Neng Widya Millyuner, Adi Nur Rohman, dan Elfirda Ade Putri. (2021). “Interpretation of The Phrase ‘Coercion’ in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage.” Krtha Bhayangkara , Vol. 15 No. 2.
Romadoni, Rahayu Mulia. (2019). “The Iddah Period as a Reason for Cancellation of Marriage.” Lentera Hukum , Vol. 6 No. 2.
Sanusi, Ahmad, Yusuf Somawinata, Khoirul Anwar, Jamaluddin, dan Arif Rahman. (2022). “Cancellation of Marriage Due to Negligence and Legal Consequences.” Samarah , Vol. 6 No. 1.
Wardhana, Rhama Wisnu, Edi Wahjuni, dan Syarifah Syawallentin Permatasari. (2020). “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak.” Jurnal Ilmu Kenotariatan , Vol. 1 No. 1.