## Dinamika China, ASEAN dan Indonesia

## Herdi Sahrasad
Pengajar senior ilmu sosial-ilmu politik Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina
Abstract: That  article  said  that  the  21st  century  is  a  century  belonging  to  Asia,  especially China. By 2050 half the world's gross national product will be dominated by Asia where China is predicted to displace the US to second place and will be the world's strongest player, followed by India  in  third. Globalization has opened up barriers and boundaries for the movement  of information,  capital,  goods,  services,  people,  as  well  as  state  ideology  and  nationalism. Indonesia, which by Gunnar Myrdal called soft country, should rapidly improve itself  to rise and  compete  in  the  era  of  globalization  where  China  is  increasingly  dominant  in  competing against the US and its allies in Asia.
Kata Kunci: China; ASEAN; Indonesia

## Pendahuluan
Dengan  cadangan  devisa  China  US$  3,01  trilliun,  China  ingin  menyebarkan pengaruh yang lebih besar di dunia internasional. Pidato Presiden Xi Jinping pada bulan Januari 2017 di World  Economic  Forum  di  Davos  memuji  manfaat  globalisasi,  dan  meminta  kerja  sama internasional. Celakanya, ekonomi China tengah   berada   dibawah   tekanan   utang   raksasa yang   nilainya   mencapai US$28,2  triliun,  atau  sekitar  Rp366  ribu  triliun  atau  sekitar  100 kali  utang luar negeri Indonesia. Utang China telah meningkat dengan sangat pesat sejak tahun 2007. Besarnya peningkatan mencapai US$20,8 triliun.
China  menguasai  dua  pertiga  dari  peningkatan  utang  global  dalam  rentang waktu tahun  2007  –  2014  sebesar  US$57  triliun.  Sekarang  utang  ekonomi China  telah  mencapai 286%    GDP    negara    tersebut.    Seberapa    bahaya    kondisi  ekonomi  China  ini?  Setidaknya sebagian besar utang berkaitan dengan sektor properti,   sekitar   40   -45%   dari   total   utang, terkesan      ugal-ugalan,      sebab  properti    itu    banyak    kosong    penghuni.    Dana    Moneter Internasional  (IMF) memperingatkan   bahwa   pertumbuhan   kredit   China   telah   masuk dalam kategori berbahaya karena banyak yang bocor dan macet.
Dalam  hal  ini,  tulisan  Perdana  Menteri  Li  Keqiang  yang  diterbitkan  Beijing  tak  lama kemudian,  juga  menyerukan  keterbukaan  ekonomi,  globalisasi  dan  pasar  bebas,  berbanding terbalik  dengan  Presiden  AS  Donald  Trump  yang  menyerukan  proteksionisme  di  Amerika Serikat (AS), padahal AS adalah kam- piun liberalisme, globalisme dan pasar bebas.3
Keterbukaan  dan  pasar  bebas  yang  disuarakan  China  itu  boleh  jadi  menandai  akhir komunisme ekonomi sebab bagi elite dan masyarakat China, “menjadi kaya itu mulia.” Artinya, komunisme  yang cenderung  “sama rasa, sama rata” sudah diganti dengan pasar  liberal  yang diramu dengan sosialisme  model China dimana kapitalisme negara dominan, dan kapitalisme privat dibiarkan tumbuh dalam sistem politik yang monolitik, tertutup dan anti-demokrasi.
Pada  tahun  2015,  China  Development  Bank  menyatakan  telah  mencadangkan  US$890 miliar  untuk  lebih  dari  900  proyek.  Bank  Ekspor-Impor  China mengumumkan awal tahun 2016  bahwa  mereka  telah  mulai  membiayai  lebih  dari    1.000    proyek.    Asian    Investment Investment  Bank  yang  dipimpin  China juga menyediakan pembiayaan untuk hal tersebut.
Oxford  Economics  memperkirakan  empat  bank  BUMN  besar  China  telah memperoleh pinjaman  senilai  US$90  miliar  dari  negara-negara  OBOR  (One Belt, One Road ) pada tahun
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
2016.  Sementara  Credit  Suisse  memperkirakan  China    bisa    menginvestasikan    sebanyak US$500  miliar  di  sekitar  60  negara selama lima tahun ke depan.
Banyak  yang  telah  diluncurkan  melalui  Proyek  OBOR  sejauh  ini,  termasuk sebuah rel  rel  sepanjang  418  kilometer  dengan  Laos,  dan  sebuah  kumpulan proyek infrastruktur senilai  US$46  miliar,  yang  diberi  nama  Koridor  Ekonomi  China-Pakistan.    Sebuah    layanan kereta  barang  yang   menghubungkan  China dan  Eropa  juga  tengah  digarap.  Selain   itu China    dan    Prancis    juga    bersama-  sama  mengembangkan  pembangkit  listrik  tenaga  nuklir Hinkley Point senilai U$24 miliar di Inggris Raya.
Sebagian  besar  proyek  tersebut  banyak  melibatkan  perusahaan  dari  China,  dari perusahaan  minyak  dan  gas  hingga  pembangunan  perkeretaapian, menganggap  perusahaan minyak Sinopec, produsen mobil kereta api CChina dan utilitas seperti State Grid.
Peneliti Tianjie He dari Oxford Economics melihat bahwa dalam jangka panjang, OBOR dapat  meningkatkan  internasionalisasi  renminbi  dengan  mendorong  penggunaannya  dalam transaksi perdagangan dan finansial.
China,  sebagai  negara  adidaya  dengan  ekonomi  terbesar  kedua  di  dunia,  berusaha meningkatkan pengaruhnya untuk menggalang banyak negara mewujudkan rencana besar, One Belt, One Road (OBOR). Inisiatif ini dimaksudkan untuk menghubungkan Asia, Eropa, Timur Tengah  dan  Afrika  untuk  mendukung  perdagangan  dan  pembangunan.  Rencana  tersebut bertujuan  untuk  menghubungkan  Asia,  Eropa,  Timur  Tengah  dan  Afrika  dengan  jaringan logistik dan transportasi yang luas. Caranya dengan menggunakan jalan, pelabuhan, jalur kereta api, jaringan pipa, bandara, jaringan listrik transnasional dan bahkan jalur serat optik.
Presiden    Xi    Jinping    pertama    kali    mengumumkan    kebijakan    tersebut    pada  2013. Kemudian   dinobatkan   sebagai   salah   satu   dari   tiga   strategi   utama nasional  China, hingga  pada  Akhirnya  berubah  menjadi  keseluruhan  bab dalam rencana lima tahun saat ini, yang berjalan sampai tahun 2020.
Skema  ini  melibatkan 65  negara,  yang  menyumbang  sepertiga dari PDB global dan 60 persen populasi dunia, atau 4,5 miliar orang, menurut Oxford Economics.
Kebijakan  tersebut  dapat  mendorong  ekonomi  domestik  dengan  permintaan  ke  luar negeri, dan mungkin juga menyerap beberapa kelebihan kapasitas di industri berat China Kepentingan  ini  adalah  bagian  dari  dorongan  China  untuk  meningkatkan  infrastruktur modern  dengan  struktur  global  dapat  menarik  lebih  banyak  investasi  dan  perdagangan  di sepanjang rute OBOR. Ini bisa bermanfaat bagi China barat, yang kurang berkembang, karena terkait dengan negara-negara tetangga. Dan dalam  jangka panjang, ini akan membantu China menopang akses terhadap sumber energi.

## Ekonomi China
Dengan    pertumbuhan    ekonomi    dua    digit    selama    tiga    dekade,    China    mampu mentransformasikan ekonominya menjadi adidaya dunia. Namun sejak 2016 sampai  hari  ini, pertumbuhan    ekonomi    China    merosot    menjadi    6,7%.   IMF  mencatat,  tiga  dekade  silam, pertumbuhan ekonomi China mencapai rata-rata 10 persen per tahun, namun pada tahun 2016 lalu hanya 6,7 persen.
Selama tiga dekade itu, pemerintah China berhasil mengentaskan kemiskinan sekitar  200 juta  penduduknya.  Pada  2004,  pendapatan  perkapita  penduduk China adalah US$1290. IMF memperkirakan China menyumbang sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi global dari tahun 2008-2010, sementara pada saat   yang   sama   perekonomian   AS   justru   menyusut   2.6% dengan   angka pengangguran yang merangkak naik menjadi 9.5%, angka tertinggi sejak 1983.
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Banyak  pihak  menilai  bahwa  kesejahteraan  ekonomi  China  akan  mengungguli  AS.  Lalu, Benarkah China akan mengalami kesejahteraan ekonomi yang nyata, merata dan berkelanjutan?
Media  mengungkapkan,  setiap  tahun,  semakin  banyak  penduduk  China  yang  masuk daftar tahunan   orang   terkaya   Forbes.   Jumlah   orang   kaya   atau miliarder  di  China  tahun 2015  mampu  mengalahkan  miliarder  di  AS,  meski pertumbuhan ekonomi China mengalami perlambatan.6
Media  menyingkapkan,  jumlah  miliarder  di  daratan  China  tahun  ini  naik  dua  kali  lipat atau 596 miliarder dibanding tahun lalu yang sebesar 242 miliarder. Hal itu berdasarkan daftar orang super kaya di  China  yang diterbitkan Hurun Laporan   Inc    dibanding   dengan   537 miliarder   di    AS.   Meskipun   terjadi perlambatan ekonomi, orang terkaya di  China telah melawan gravitasi, tahun terbaik  bagi  mereka  dan  menciptakan  lebih  banyak  kekayaan  dari negara manapun yang pernah dilakukan sebelumnya dalam satu tahun.
Industri  teknologi  informasi  di  China  booming  sebagai  sumber  pertumbuhan  kekayaan tercepat, dengan jumlah individu dari industri melompat 43% pada 2016 lalu. Pebisnis properti Wang Jianlin menempati posisi pertama sebagai orang    terkaya   dengan   kekayaan   sekitar US$34,4   miliar,   menyalip   Ketau Eksekutif   Alibaba   Group   Holding.   Empat   pengembang properti   berhasil masuk   ke   10   besar,   sementara   miliarder   teknologi   menyumbang empat  milairder,  termasuk  pendiri  Tencent  Holdings  Ltd,  Pony  Ma,  yang  menempati  posisi keempat  dengan  kekayaan  US$18,8  miliar  dan  pendiri  ponsel  Xiaomi Inc, Lei Juni, pada posisi kelima dengan kekayaan USD14,2 miliar.
Sementara itu, pendapatan keluarga di China meningkat tajam, kian banyak orang yang pindah  dari  pedesaan  ke  kota  sehingga  mengakibatkan  permin-  taan  rumah  melonjak  tinggi. Dalam  satu  dekade  terakhir,  harga  properti  naik  5  kali  lipat.  Pemerintah  China  berupaya menekan tingginya  harga properti dengan  mengeluarkan  banyak peraturan, namun  semuanya hanya berlaku sesaat.
Kemajuan ekonomi China yang pesat bukan tanpa dampak. Kesenjangan terjadi di China antara kaya dan miskin serta antara kota dan desa yang semakin lebar. Indeks gini China bahkan pernah  mencapai  4,75.  Kesenjangan  ekonomi,  tingginya  tingkat  pengangguran,  penanganan buruh  migran  yang  buruk,  tindakan  kekerasan  dan  kebrutalan  serta  fitnah  terhadap  kaum minoritas kini menjadi isu nasional di China.
Ekonomi kapitalis yang diterapkan China berupaya memadukan pendekatan tertutup dan terbuka. Pasar asing tetap terbuka, tetapi negara (Partai Komunis China/PKC dan militer) tetap dominan. Negara ini tetap dipimpin oleh PKC, diktator proletar untuk mengelola, memperkuat dan  mendorong seluruh rakyat  menjadi  masyarakat yang  siap dan tahan  banting  menghadapi peperangan dalam bidang apapun.
Menurut   China   Labour   Watch,   21   Agustus   2007,   dalam   penelitiannya menemukan adanya  “kondisi  brutal”  dan  kekerasan  terhadap  pegawai  di delapan perusahaan China yang memproduksi mainan anak-anak untuk pasar internasional, termasuk di antaranya Walt Disney, Bandai dan Hasbro. Hasil penelitian  itu  menyebutkan,  “Upah  rendah,  keuntungan  tidak  ada (relatif kecil),  lingkungan  kerja  sangat  berbahaya  dan  kondisi  kehidupan  mema- lukan.” Kapitalisme  merah  ala  China  memang  keras,  keji  dan  tipikal  kapi- talisme   negara,   yang berbeda   dengan   AS   yang   lebih   mengedepankan kapitalisme swasta (korporat).7
Pertumbuhan   kapitalisme   China   sebagai   kekuatan   kapitalisme   negara, memang mengejutkan  dunia.  Setidaknya,  China  selama  25  tahun  terakhir sampai    2010,    terus- menerus    mengalami    pertumbuhan    ekonomi    yang spektakular (rata-rata 10-11 % per
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
tahun),  seakan-akan  menggugat  kebenaran  relatif  atas  tesis  adanya  hubungan  erat  antara “demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.”

## Militer China
Tahun   2016,   anggaran   pertahanan   China   diperkirakan   mencapai   954,35 miliar yuan  atau  setara  US$138,40.  Adapun  pada  tahun  2017  diperkirakan anggaran pertahanan China mencapai 1,02 triliun yuan.
Seolah  tak  ingin    kalah  dari  China,  Presiden  AS  Donald  Trump  pun  bertekad  untuk meningkatkan  anggaran  pertahanan  negaranya  sebesar  10  persen  da lam  anggaran  yang diusulkan  untuk  tahun  2018.  Alasan  AS,  pembangunan militer   China    -   dan   proyeksi kekuatan   lautnya   -   telah   menyebabkan kekhawatiran di kawasan, di mana China belakangan mengambil sikap yang semakin  tegas  dalam  sengketa  teritorial.  Beijing  telah  membangun pulau buatan di terumbu karang di perairan Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh negara lain.
Stockholm  International  Peace  Research  Institute  (SIPRI),  dalam  laporan April  2016 menyingkapkan  bahwa,  anggaran   militer  China  meroket  hingga 132  persen  selama  10 tahun,  2006-2015.  Dan  kenaikan  signifikan  ini  dise- babkan  karena  konflik  yang  sedang dihadapi  negeri  Tirai  Bambu  itu  di Laut China Selatan.
Menurut   studi   Robyn   Meredith   dalam   The   Elephant   and   the   Dragon (Quacana, 2008),  hingga  2025  China  akan  memiliki  sumber  daya  pertahanan  sebanding    dengan    yang digunakan  militer  AS  kini.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari anggaran pertahanan yang dikeluarkan pemerintah China.
Sebagai  salah  satu  negara  importir  senjata  terbesar  dunia,  China  tercatat  naik  dua peringkat   ke   posisi    ke-3   sepanjang    2014.   Anggaran    pembelian    senjata  negara  tersebut masih terus tumbuh dengan laju yang sangat cepat.
Pada  awal  2006,  misalnya,  China  dikabarkan  telah  mengeluarkan  anggaran sebesar US$35  miliar  atau  sekitar  Rp560  triliun  yang  dialokasikan  untuk membangun  angkatan bersenjatanya.  Pada  tahun  2008  China  menganggar- kan  US$121,9  miliar  dolar  (RP1.219 triliun;  8,28  %  APBN).  Bandingkan dengan  Indonesia  yang  hanya  menganggarkan  US$3,6 miliar (Rp  36 triliun; 0,24% APBN) pada tahun yang sama.
Sejauh  ini,  China  tengah  dihadapi  masalah  sengketa  dua  wilayah,  yakni  Laut  China Selatan (konflik dengan Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam) serta Laut China Timur (konflik dengan  Jepang).  Selain  itu,  niatan  Taiwan  untuk  merdeka,  menambah  andil  atas  kenaikan anggaran  militer  China.  Tambahan  belanja  pertahanan  ini  sebagai  bagian  dari  kebijakan Presiden  Xi  Jinping  atas  meningkatnya  ketegangan  di  kawasan  yang  dianggap  bisa  menjadi ancaman nyata di masa depan.
Tahun 2015, anggaran militer China sebesar US$215 miliar, atau satu tingkat di bawah AS yang menggelontorkan dananya hingga US$596 miliar. Sedang- kan  pada  urutan  ketiga dan  keempat,  masing-masing  ditempati  Arab  Saudi (US$87,2 miliar) dan Rusia (US$66,4 miliar).  Secara  keseluruhan,  berdasar-  kan  laporan  SIPRI,  pada  2015  belanja  militer  dunia mencapai US$1,67 triliun, meningkat satu persen dari tahun sebelumnya.
Menyoal Laut China Selatan, AS ingin membendung pengaruh China di Asia Tenggara, khususnya  dalam  persoalan  Laut  China  Selatan.  Wilayah  ini  amat  strategis  bagi  AS  maupun China,  baik  sebagai  jalur  perdagangan  maupun  sumber  daya  alamnya  yang  berlimpah.  Oleh karena  itu  AS terus  menjalin  hubungan  dengan  sekutu-sekutunya,  termasuk  Indonesia,  untuk mengeli- minir pengaruh China. Wilayah Laut China Selatan memang menjadi rebutan banyak
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
negara.  Letaknya  yang  strategis  sebagai  jalur  perdagangan  dunia  akan  menghasilkan keuntungan  bagi  negara  yang  menguasainya.  Selain  itu  kandungan  kekayaan  sumber  daya hayati dan mineral yang terkandung di dalamnya juga menjadi pemicu sengketa. Para ilmuwan meyakini dasar  laut di perairan tersebut mengandung  minyak, gas dan  mineral.  Negara mana pun  yang  menguasai  Laut  China  Selatan  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  tersebut  untuk kesejahteraan negaranya. Laut China Selatan juga merupakan area potensial untuk penangkapan ikan, yang dapat menyokong kebutuhan pangan yang kian meningkat di negara-negara Asia.
Namun nilai utama dari Laut China Selatan adalah posisinya yang strategis. Kapal-kapal dari  sektor  perdagangan  dengan  nilai  lebih  dari  US$5  triliun  per  tahun  melewati  kawasan tersebut. Komoditas perdagangan tersebut  meliputi  material  mentah, produk jadi dan  minyak dalam jumlah besar.
Beijing  menganggap  Laut  China  Selatan  sebagai  halaman  belakang  mereka sendiri, sebuah  perairan  bebas  di  mana  angkatan  lautnya  dapat  berlayar  tanpa  gangguan      apapun. Kendati   demikian,   Pengadilan   Arbitrase   Internasional (PCA) menyatakan sembilan garis putus atau nine-dashed line di Laut China Selatan tidak berdasar, sehingga China tidak berhak mengklaim  sumber  daya  yang  ada  di  sana.  Putusan  PCA  merupakan  kemenangan  besar  bagi Filipina, yang melayangkan gugatan terkait klaim China ke PCA pada 2013.
Pengadilan  yang  berada di Den Haag  itu  juga  menyatakan  bahwa pulau-pulau artifisial tak  berpenghuni  yang  dibangun  China  di  Laut  China  Selatan  tidak memiliki  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  sejauh  200  mil  laut.  Putusan  PCA semakin  memperkecil  luas  area  yang diklaim  China.  PCA  juga  menyebut China  telah  banyak  melanggar  hukum  dan  merusak ekosistem  Laut  China Selatan.
Amerika dan China sama-sama mengincar Laut China Selatan dan Selat Malaka. Malaka memang selat paling sibuk setelah Hormuz. Zhao Yuncheng, ilmuwan dari China‘s Institute of Contemporary International Relation menulis: “Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China‘s oil supply route.”
Masuk akal jika Presiden China Hu Jiantao menegaskan, “Malacca-Dilemma” merupakan persoalan kunci untuk jaminan pasokan energi mengingat 80% impor minyak China melewati Selat Malaka, oleh karena itu keamanan jalur di “selat basah” ini menjadi urgen bagi kelanjutan ekonomi  Negeri Paman Mao tersebut. Maka China pun  menerapkan konsep String of Pearls. Yaitu  strategi  China  dalam  rangka  mengamankan  suplai  energi.  Strategi  ini  mempunyai konsekuensi  dibutuhkannya  militer  modern  yang  progresif,  juga  memerlukan  akses  lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. Target jalur yang diincar ialah bentangan perairan dari pesisir Laut  China  Selatan,  Selat  Malaka,  melintasi  Samudera  Hindia,  Laut  Arab  dan  Teluk  Persia. Sehingga kalau kita gambarkan dalam peta, terlihat mirip untaian mutiara atau gambar kalung (Pearls).
Kondisi  inilah  yang  diprediksi  bisa  meningkatkan  suhu  konflik  terbuka  AS versus China    di    kawasan    Asia    Pasifik,    utamanya    Asia    Tenggara.    Karena    AS  pun    sudah merekomendasikan  hal  ini    lewat  Council  of  Foreign  Relations (CFR)  pada  2002,  dan bahkan    sudah    digodok    secara    lebih    matang    lewat  beberapa  think  thank  di  Washington. Sehingga kemudian dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Presiden George W Bush yang kemudian dikenal sebagai  Project  New  American  Century  (PNAC).  Pihak  perancang kebijakan  stretegis    Keamanan    Nasional    di    Washington    tentunya    mencermati    dengan seksama strategi String of Pearls tersebut.
Implementasi String of Pearls  ini  memang tergantung  fasilitas  militer  yang  memadai di Pulau Hainan; landasan terbang darurat di Pulau Woody, Kepulauan Paracel, jaraknya sekitar
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
300  mil  dari  laut  timur  Vietnam;  kontainer  fasilitas  pengiriman  di  Chittagong,  Bangladesh; pembangunan pelabuhan air dalam di Sittwe, Myanmar; pembangunan basis angkatan  laut di Gwadar, Pakistan; pipa  melalui Islamabad dan Karakoram Highway ke  Kashgar di Xinjiang; fasilitas  pengumpulan  intelijen  di  pulau-pulau  di  Teluk  Benggala  dekat  Selat  Malaka  dan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan lainnya.
Dalam beberapa kasus, AS memberi subsidi pembangunan pelabuhan baru dan fasilitas lapangan udara di negara-negara target dengan kompensasi fasilitas dibuat sesuai standar China. Sehubungan  dengan  tarik-menarik  pengaruh  antara  AS  dan  China  ini,  menarik  mencermati pengamatan dan prediksi akademisi Jean Paul Rodrigue. Menurutnya, jalur transportasi minyak dan gas untuk kebutuhan energi di  Asia Timur selain  melalui Selat Malaka,  juga  melintas di Selat Sunda, Selat Lombok dan lainnya. Tak boleh dipungkiri, ketiganya merupakan selat vital bagi negara-negara Asia Timur, khususnya China dan Jepang.
Dalam  pandangan  Rodrigue,  jika  terjadi  hambatan  pelayaran  di  Selat  Malaka  maka alternatif jalur paling singkat adalah Selat Sunda. Inilah sisi paling krusial dari wilayah seputar Laut  China  Selatan  dan  Selat  Malaka  dalam  beberapa  tahun  ke  depan.  China  sudah mengisyaratkan  bahwa  hambatan  utama  implementasi  Strategi  String  of  Pearls  adalah bercokolnya kapal-kapal perang AS dan sekutu di Singapura.
Semakin menegangnya hubungan politik antara AS vs China, niscaya memiliki implikasi negatif  atas  hilir-mudik  pelayaran  China  di  Selat  Malaka.  Shock  and  awe  pun  telah  ditebar, melalui  janji  mengirim kapal tempur pesisir (LCS) USS Freedom  di  Selat  Singapura,  ujar Laksamana  Thomas  Rowden  (10/5/2012). USS  Freedom  ialah  kapal  perang  jenis  terbaru AS,  yang  memiliki  kecepatan hingga  lebih  40  knot  serta  handal  untuk  perang  di  lautan dekat  pesisir, mampu   menyapu   ranjau   laut   dan   menyerang   kapal   selam.   Dari   sudut pandang   strategis   kepentingan   nasional   China   di   Laut   China   Selatan, implementasi string  of  pearls  akan  terkendala  kalau  kelak  memuncak  friksi antara  AS  dan  China  karena penerapan  strategi  di  atas  mutlak  melalui  rute Selat Malaka.
Kini  dunia  menyaksikan,  China  yang  otoriter  dan  menolak  demokrasi  liberal,  terus tumbuh ekonominya, meski para analis memprediksi, bukan berarti pertumbuhan China itu akan demikian selamanya.
Sampai  sekarang  ini,  dampak  pertumbuhan  China  makin  terasa  bagi  negara-  negara berkembang di Asia Tenggara. “Ancaman China,” suatu istilah yang sering digaungkan Barat, akhir-akhir  ini  bukanlah  karena  China  yang  hebat  secara  militer,  melainkan  justru  secara ekonomi.
Dalam kaitan China dan AS, hubungan kedua negeri itu seakan “cinta-benci,” diwarnai ketegangan dan persaingan meski kedua negeri berpengaruh itu tetap membangun kerjasama. Akan halnya hubungan China dan ASEAN, makin jelas betapa kebangkitan ekonomi China bisa menyebabkan melam- batnya ekonomi ASEAN karena kalah bersaing.

## Kapitalisme Merah Ala China
Meski  ekonomi  China  mengalami  perubahan  fundamental  yang  memungkin-  kan kekuatan  pasar  beroperasi  di  China,  yang  kini  disebut  para  analis/  akademisi  Barat  sebagai Kapitalisme  Merah  (Red  Capitalism),  dinamika  pembangunan  di  China  masih  dipengaruhi prioritas  perencanaan  ekonomi  dalam  repelita  lima  tahunan.  Artinya,  peran  negara  tetap dominan  dalam  mengendalikan  ekonomi  pasar  agar  tidak  bergerak  liar  yang  justru  merusak perekonomian nasional.
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Semua  tu  merupakan  rencana  kerja  yang  melibatkan  para  ekonom,  akademisi,  dan pemimpin PKC di semua level masyarakat, termasuk rancangan “Rencana Lima  Tahun  yang KE-12”  dalam  pembangunan  China  ke  depan  yang  sudah ditetapkan dalam sidang Kongres Rakyat Nasional 14 Maret 2011.
Target   pembangunan   energi   dan   lingkungan   hidup   sudah   dipancangkan, dimana China   ingin   lingkungan  hidup  dilestarikan  dan   menginginkan  pula pembangunan   yang berkelanjutan  (sustainable)  untuk  mendukung  sistem kesejahteraan sosial di China. Di sini target  pertumbuhan  ekonomi  sekitar  7%,  dan  itu  lebih  rendah  dari  rata-rata  11%  selama perencanaan Lima Tahun yang KE-11 sebelumnya.
Kendati    memiliki    pertumbuhan    ekonomi    yang    cukup    signifikan,    China    juga menghadapi   isu   disparitas   tajam.   Disparitas   pendapatan   (income)   antar provinsi Timur dan Barat di China, kota dan desa, antar golongan sosial, kian tajam dan kian mengkhawatirkan.
Para  pekerja  mendapat  upah  56.000  RMB/tahun,  tapi  para  CEO  bergaji  15-20  kali lipatnya. Survei terkakhir  mengungkapkan gaji sejumlah CEO di China 9  juta  RMB/   tahun dan  terdapat  232  CEO  meraih  gaji  lebih  dari  1  juta  RMB pada  2010.  Dalam  persepsi elite  dan  massa  di  China,  ini  jelas  ketimpangan tajam.12
Itulah  sebabnya,  Beijing  kemudian  ingin  membuat  sistem  upah  nasional  yang  bisa memangkas  jurang  pendapatan.  China  ingin  menyerap  9  juta  pekerja  baru  per  tahun  untuk meningkatkan  kesejahteraan  publik  di  pedesaan  dan  8  juta  buruh  di  pedesaan  akan ditansfer/dialihkan ke kota kota per tahun.
China juga memfokuskan diri pada konservasi energi dan pembangunan pro lingkungan (green  development)  dan  tidak  lagi  memprioritaskan  pertumbuh-  an    ekonomi  dengan mengorbankan  lingkungan.  China  bagaimanapun  meru- pakan salah satu negara dengan polusi terburuk. World Bank melaporkan 29 dari 30 kota paling tercemar dan polutif di dunia berada di China.
Sumber polusi dominan di China disumbang dari: pertama, industri di kota- kota China dan  kedua,  rumah  tangga  China  yang  sangat  tergantung  dan  mengkonsumsi  batubara  yang menjadi sumber emisi dan polusi lingkungan, sementara sumber daya air, BBM dan sebagainya tak digunakan secara efisien.
Di   masa   lalu,   China   menyatakan   komitmennya   pada   Perjanjian   Iklim Internasional yang   baru,   dan   ada   langkah   mengikat   (binding)   dengan memakai  energy  nonfosil meningkat  11,4%  dan  mengurangi  energy  nonfosil pada GDP sebesar 16,6% sebelum 2015.
China  pun  berupaya  meningkatkan  energi  angin,  listrik  bertenaga  air  dan nuklir, melaksanakan  green  ecology  dan  green  development  yang  berdampak  penting  dalam modernisasi negeri tersebut di masa mendatang.13
Pertanyaannya,  apakah  mungkin  China  berhasil  melakukan  orientasi  baru  ke  strategi pembangunan  China  yang  pro  green  development  itu?  Pasalnya,  selama  ini  ekonomi  China dikenal  berorientasi  pada  industri  berat  dan  digerakkan  oleh  investasi  yang  di  dalamnya bercokol kepentingan elite PKC, pejabat negara dan CEO di BUMN-BUMN China yang biasa disebut sebagai ”segitiga besi” (Iron Triangle) yang selalu condong keberatan untuk mengubah kebijakan  yang tidak  berorientasi  industri  berat dan digerakkan oleh  investasi dengan derajat polusi tinggi. Adakah ruang baru untuk merubah kebijakan itu? Persoalan ini sepertinya masih akan menjadi tanda tanya sampai lima tahun ke depan nanti.
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Pasar Bebas China-ASEAN
Tepat   tanggal   1   Januari   2010   diberlakukan   free   trade   agreement   (FTA/ perjanjian perdagangan    bebas    )    ASEAN-China.    Negara-Negara    ASEAN    yang  termaksud  yaitu: Indonesia , Malaysia , Singapore , Brunai , Vietnam, Filipina, Kamboja,  Laos,  Thailand  dan myanmar.  Adapun  hasil  kesepakatannya  yaitu bea   masuk   produk   manufaktur   China   ke ASEAN,   termaksud   Indonesia, ditetapkan maksimal 5%, sedangkan di sektor pertanian 0% tanpa pajak sama sekali. Kerangka kerja sama FTA ASEAN – China sebenernya telah disepakati pada  tahun  2002  di  masa  pemerintahan  Megawati  dan  baru  dilaksanakan pada   1   Januari 2010,   meskipun   di   penghujung   2009   Indonesia   mulai mengungkapkan keberatannya .14
Bagi Indonesia sendiri, pasar bebas China-ASEAN dirasakan merugikan, terutama bagi kalangan  pengusaha  lokal,  industri  lokal  dan  sektor  pertanian.  Hal  ini  dikarenakan  persiapan Indonesia  dalam  menghadapi  pasar  bebas  ASEAN-China  masih  dirasa  kurang.  Kondisi  ini berbeda dengan China yang sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan yang matang. Apalagi sebelum pasar bebas diberlakukan, Indonesia sudah di banjiri produk-produk dari China yang harga dan kualitasnya lebih bersaing dari produk lokal.
Untuk  pasar  bebas  sejak  2010  ini,  produk  dari  China  yang  membanjiri  pasar  indonesia yaitu    komoditas    pertanian    seperti    buah-buahan,    gula    dan    bahkan  beras  sampai  dengan produk  industri  manufaktur  seperti  tekstil,  mainan,  dan  elektronik      memasuki      Indonesia dengan   harga   murah   dan   tentu   saja kualitasnya   tidak   berbeda   dengan   produk   lokal. Apalagi   China   sudah memasok  kebutuhan  yang  dicari  konsumen  Indonesia  ke depannya .    Hal  ini  tentunya  akan  mematikan  industri  kecil  menengah  (IKM),  kawasan  ekonomi  dan industri  Indonesia  juga  bisa  terancam  bubar.  Produk  kita  tentu  akan kalah di negeri sendiri yang bisa berakibat terhadap perekonomian bangsa ini.
Ada yang menarik mengapa China bisa menjual produk dengan harga yang bersaing . Hal ini dikarenakan China bukan saja menjadi produsen skala besar, tetapi juga telah membangun sebuah  jaringan perdagangan  yang kuat dan terpadu di seluruh dunia  . Selain  itu upah  buruh murah  dan  industri  pokok  massal  yang  sudah  terotomatisasi  meningkatkan  kemampuan produksi. Prinsip dari orang-orang China “untung sedikit tidak apa-apa , asalkan dagangan bisa cepat laku dan kontinyu”, juga telah menanamkan tingkat perputaran uang yang cepat.
Perbedaan  harga  yang  tinggi  telah  menyebabkan  jutaan  petani  kehilangan  pasar  lokal, ketika produk nasional berhadapan dengan produk China. Saat ini Indonesia mengalami defisit impor dengan China akibat adanya penghapusan tarif dalam ACFTA.
Namun,  tidak  hanya  Indonesia  yang  mengalaminya,  negara-negara  lain  di ASEAN juga   mengalami   hal   yang   sama.  Dilaporkan,  akibat  pemberlakuan  ACFTA, dari  sekitar 9.000  produk,  hanya  sekitar  200  produk  yang  mengalami  masalah    akibat    dibukanya    keran perdagangan  antara  ASEAN  dan  China  itu. Namun  kenyataan  di  pasar  sungguh  berbeda. Produk  RI  kalah  bersaing  dan para petani dan produsen pun keteteran.
Sayangnya, Menteri Perdagangan pada era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa pemerintah tak akan merenegosiasi perjanjian perdagangan secara bilateral dengan China, meskipun barang-barang asal Negeri Tirai Bambu tersebut membanjiri Indonesia. Alasannya, renegosiasi memakan waktu lama.
Hari demi hari industri nasional kian mengalami keputusasaan karena tak mampu bersaing dengan serbuan barang-barang China. Hal ini akibat dibukanya keran perdagangan bebas tanpa didukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada industri dalam negeri. Mau dibawa ke mana ekonomi kita ini? Segalanya serba tak jelas. Jika keadaan ini terus dibiarkan, dua atau tiga tahun lagi mungkin tidak ada lagi industri di negeri ini.
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Perdagangan   ASEAN-China   per   1   januari   2010   telah   membuat   banyak industri nasional gulung tikar karena kalah  bersaing. Akibatnya, angka peng-  angguran  diperkirakan melonjak.  Pengusaha  Indonesia   yang  coba  bersaing dengan produksi China  banyak  yang gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

## Dampak Free Trade Area bagi Indonesia
Kalau  kita  periksa,  sejak  dimulainua  free  trade  agreement  di  14  sektor  industri  pada  1 Januari  2010,  ternyata  dampaknya  bagi  industri  dalam  negeri  negatif.  Akademisi    Kusnanto Anggoro    menilai    ada    kesalahan    yang    dibuat    di    tingkat  departemen  perindustrian  dan perdagangan Indonesia , yang punya visi dan misi berbeda mengenai perdangan bebas . 15
Kelihatanya  ada  semacam  birokrasi  politik  atau  tidak  ada  semacam  pem- bicaraan di   antara   mereka-mereka   yang   bernaung   khusunya   di   bawah departemen keuangan, departemen perdagangan dan perindustrian. Memang sudah  sejak  lama,  sejak  Fahmi  Idris menjabat  menteri  perindustrian,  mulai ada  perbedaan  pandangan  mengenai  apakah  ASEAN –  China  AFTA  itu  bisa dilaksanakan 1 januari 2010.
Beberapa pengamat di AS seperti Yoseph Nye mulai menggunakan istilah bahwa China mulai menggunakan soft power untuk mengembangkan pengaruhnya secara global di banyak tempat. Mulai dari Asia Tenggara , Timur Tengah dan bahkan hingga ke Afrika. Praktis, China mendapat ruang yang amat kuat hingga menjadi persoalan ketika Indonesia dan dalam hal ini bersama  dengan  ASEAN,  berhadapan  dengan  China.  Lalu  bagaimana  ASEAN  harus mempertahankan diri?
Di  satu  sisi  Indonesia  dihadapkan  pada  soal  tidak  mungkin  untuk  melak-  sanakan diplomasi  sendirian,  atas  basis  bilateral,  tapi  di  sisi  lain  Indonesia  juga  mau  tak  mau  harus terlibat percaturan perdagangan yang lebih global. Apalagi dalam konteks perekonomian, antara China dan Indonesia  berbeda dengan Indonesia  –  Jepang. Antara Indonesia-Jepang  lebih  ada saling  ketergantungan,  sementara  dengan  Indonesia-China  punya  persamaan  komoditi  yang akhirnya berujung pada kompetisi harga, yang paling murah dia yang menang.
Perdagangan  antara  negara-negara  si  Asia  Tenggara  dengan  China  dinilai  bisa menguntungkan Indonesia jika aturan-aturan dan formatnya benar-benar diaplikasikan dengan benar.  Jika  tidak,  China  bisa  lebih  jauh  dominan  dibanding  negara-negara  di  ASEAN  ketika perdagangan  bebas  diberlakukan.  China  bisa  saja  lebih  menguasai  perdagangan  karena produktivitas tenaga kerjanya yang tinggi dan mampu memproduksi secara massal.
Indonesia  sendiri  harus  menentukan  format-format  yang  tepat  agar  perdagangan  bebas ASEAN-China  tersebut  tidak  sampai  mematikan  industri  di  dalam  negeri.  China  jauh  lebih agresif  mendorong  ekspor  ke  luar  negeri  dalam  bentuk  skim-skim  kebijakan  dan  mendorong industri bersaing secara produktif. China bahkan menerapkan tarif pajak hingga 0% yang secara langsung menekan harga ekspor.

## Arus Modal Asing ke China
Aliran  modal  asing  ke  China  terus  berjalan.  Hingga  saat  ini  China  tetap merupakan negara  yang  menjadi  tujuan  aliran  modal  asing  (foreign  direct invesment/FDI)  di  Asia. Dalam  konteks  ini,  sebagai  negeri  di  kawasan  Asia, Indonesia mestinya harus lebih progresif dan atraktif dalam  menarik  investasi asing  itu jika tak mau tertinggal  jauh di  belakang China (dan India).16
Pada tahun 2007, China mendapatkan FDI terbesar di Asia. Pada tahun 2008 ini  aliran modal  itu  diperkirakan  berjalan  konstan.  Artinya,  China  tetap menjadi  tujuan  utama  FDI
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kategori  pasar  yang  tengah  berkembang.  China diperkirakan kini memiliki cadangan devisa US$1,3 triliun.
Merujuk  pada  laporan  The  Economist  pada  2007,  hasil  survei  dan  analisis mengenai kecenderungan prospek investasi dunia 2007-2011, tahun 2007 FDI ke   China   naik   menjadi US$80   miliar   dan   tumbuh   secara   stabil   hingga melampaui US$90 miliar pada akhir masa perkiraan.
China  masih  dipandang  oleh  banyak  perusahaan  internasional  sebagai  tujuan  investasi yang  diminati.  China  sendiri  berkomitmen  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dapat mendorong daya saing harga FDI China.
Meskipun demikian, beberapa faktor dapat menjadikan FDI di bawah per- kiraan. China meskipun  terbuka  terhadap  modal  asing  dan  dalam  beberapa  aspek  akan  lebih meliberalisasikannya,  terdapat  tanda-tanda  ketidak-  nyamanan  di  China  dalam  hal  FDI  dan proteksionisme FDI yang terjadi di banyak tempat lain.
Berdasarkan  laporan  Konjen  RI  di  Hong  Kong  tahun  2005-2007,  negara  itu kini menjadi  tempat  menarik  bagi  banyak  perusahaan  yang  berhubungan dengan barang-barang konsumsi yang hampir semuanya diimpor serta untuk jasa termasuk jasa keuangan. Meskipun demikian,  alasan  utama  berinvestasi  di  Hong  Kong  adalah  lingkungan  institusional  yang berpihak pada bisnis dan kedekatannya dengan China.
Hong  Kong  terus-menerus  menyediakan  pijakan  bagi  berbagai  perusahaan  asing  yang melakukan  bisnis  di  China.  Lokasinya  yang  strategis  mendorong  perkembangannya  sebagai pusat keuangan regional utama. Tidak seperti China Daratan dan Singapura, secara tradisional Pemerintah  Hong  Kong  tidak  menyediakan  insentif  khusus  bagi  para  investor  asing  dengan alasan bahwa lingkungan bisnis yang terbuka telah dengan sendirinya menyediakan lingkungan yang ramah investasi.
Di  bawah  China,  Hong  Kong  tetap  menjadi  entitas  ekonomi  terbuka  dengan  investasi asing  yang  mendapat  perlakuan  sama  dengan  investasi  domestik.  Meskipun  China  berusaha untuk  menarik  investasi  asing  langsung  ke  China  Daratan  melalui  pusat-pusat  bisnis,  seperti Shanghai, sejumlah besar peru- sahaan tetap akan lebih tertarik ke Hong Kong karena kelebihan aturan dan infrastrukturnya.
Bank Pembangunan Asia (ADB) pun tak ragu menunjuk perekonomian China dan India sebagai pendorong meningkatnya prospek perekonomian di wilayah Asia, setelah pertumbuhan di semester 11-2009 mengalami kenaikan. Dalam laporannya, ADB memproyeksikan negara- negara ini akan berada pada jalur cepat  pemulihan.  Pertumbuhan  2009  negara  berkembang Asia  sebesar  5,2 persen  atau  diatas  prediksi  awal.  Ini  menandai  keberadaan  rebound  yang sehat pada 2009 saat terjadi pelemahan ekonomi global.
Almarhum Ignatius Wibowo (sinolog UI) pernah berpendapat bahwa suatu “kegeraman historis”  telah  mengikat  dan  membuat  pemimpin  dan  rakyat  China  untuk  mengadopsi productivity  culture  –suatu  konsep  Michael  Porter  yang  berkaitan  dengan  competitive advantage  of  the  nation-.  Di  sini,  rakyat  dan  pemimpin  China  meminimalisir  perbedaan ideologis,  perbedaan  etnis,  perbedaan-perbedaan  lain,  dan  bahu-membahu  bergerak membangun negara, dan hasilnya nyata.

## Kesimpulan
Akankah China Terus Berjaya?
Guru  besar  Ekonomi-Politik  Internasional  di  Harvard  University,  Dani  Rodrik,  melihat pertumbuhan ekonomi China yang meroket tidak akan selamanya terjadi. Menurutnya, China di
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
masa depan bukanlah negeri yang bakal mengambil alih kepemimpinan ekonomi global untuk waktu yang lama. Meski penduduknya yang berjumlah 1,3 miliar jiwa mengalami pertumbuhan ekonomi  yang  menguat,  dan  meski  ekonomi  China  sebagai  raksasa  memikat  radar    global, China  masih  jauh  dari  mampu  untuk  bisa  mengambil  alih kepemimpinan ekonomi dunia sebagaimana AS.
Keberhasilan  modernisasi  ekonomi    China    memang  mengejutkan    masyarakat  dunia. Namun  menurut  Rodrik,  citra  China  sebagai  raksasa  dunia  dengan kombinasi ekspor dan strategi  diversifikasi  ekonomi  maupun  inovasi  institusi,  bukanlah      gambaran      yang      tanpa persoalan.   Bahkan   gambaran   itu   tidak semuanya indah.17
Impor AS dari China menjadi kambing hitam atas upah yang stagnan di AS, sementara surplus  dagang  China  dengan  AS  menyebabkan  ekonom  peraih  Nobel  yakni  Paul  Krugman mengeluhkan  betapa  kebijakan  merkantilis  negeri  China  itu  mengorbankan  ekonomi  AS  dan menimbulkan  PHK  jutaan  tenaga  kerja  di  AS.  Selain  itu,  China  juga  dikecam  melakukan pelanggaran HAM, mengeruk sumber daya alam dari Afrika dengan tata kelola yang buruk, dan celakanya tata kelola pemerintahan di negara-negara Afrika juga jauh lebih buruk lagi.
Surplus  dagang  China  dengan  AS  yang  berlebihan  menciptakan  ketimpangan  global antara  AS  dan  China.  Surplus  dagang  China  meningkat  11  persen  dari  GDP  menyusul  krisis fnansial  di  AS  dan  Eropa  tahun  2007.  Ketimpangan  dan  ketidkadilan    ini,    kata    Rodrik, meningkatkan  permintaan  global  bagi  barang barang   China   dengan   cost   yang   berkurang di   tempat   lain,   sehingga menimbulkan  komplikasi  bagi  recovery  ekonomi  di  seluruh dunia.  Hal  itu juga   mengganggu   sektor   manufaktur   di   seluruh   dunia,   termasuk   China sendiri. Tapi problemnya bukan hanya semata ekonomi.
Secara  historis,  ketimpangan  dagang  itu  juga  menciptakan  “lahan  subur”  bagi proteksionisme. Jika surplus dagang China atas AS, tidak berkurang, maka AS akan membalas dengan membatasi impor dari China, dan ini mengundang reaksi balasan dari Beijing dan reaksi yang sama dari negeri lain.
Menurut  Rodrik,  kemunduran  dan  pukulan  balik  politik  AS  atas  globalisasi  dan perdagangan  China  secara  umum  akan  jadi  kenyataan.  Apalagi  sistem  otoriter  China  juga membikin  masalah  moral  di  negara-n  egara  demokrasi  dimana  nilai-  nilai  dan  sistemnya berbeda.  Akhirnya,  ketegangan  China  vsAS  ini  sulit  dikelelola  dan  dikendalikan.  Sementara China terus meraih keun- tungan ekonomi, AS/Barat justeru terus merugi.
China  diperkirakan  mungkin  hanya  akan  menjadi  pemimpin  Asia  ke  depan,  dan  China berpeluang menggantikan peran AS yang mengalami kemunduran sebagai pemimpin regional di  Asia  Pasifik.  Negara-negara  Asia  Tmur tidak  gembira  dan  tidak  suka  dengan  kebangkitan China di luar negeri, meng- gantikan peran AS. Korsel dan Jepang sudah bersikap semacam itu dan mengisyaratkan kecemasannya, sikap Vietnam, dan Indonesia serta Negara Asia Tenggara lainnya serupa meski tak sama.
Ada ketidakpercayaan yang merata di Asia Timur dan Tenggara atas China yang punya ambisi  regional.  Sehingga  kawasan  Asia  ini  menilai  penting  kehadiran  militer  AS  sebagai penjaga  stabilitas  regional.  Kasus  Kepulauan  Spratley  tetap  meyakinkan  Asia  Timur  dan Tenggara  tentang  pentingnya  payung  keamanan  dari  AS.  Jepang  dan  Korsel  sudah  meminta payung per- lindungan AS menghadapi maneuver militer China.
Dengan  langkah  China  sebagai  kekuatan  besar  di  Asia,  ada  perasaan  tidak nyaman dari Jepang dan Korsel serta Negara-negara di Asia Tenggara, maka AS  diharapkan  mampu menjadi  counter  balance   force  atas  naiknya  penam- pilan   militer  China  dan  ekonomi Beijing  di  kawasan  ini.  Bagaimanapun ‘’power game’’ akan berkembang di Asia dan untuk
Herdi Sahrasad, Dinamika China, ASEAN dan Indonesia DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
itu, kehadiran AS sebagai balance  of  power  -  meminjam  perspektif  Hans  Morgentau  (sang teoritisi realis  dalam  hubungan  internasional)  ,  sangat  dibutuhkan  negara-negara  di Asia untuk membatasi ruang gerak militer China.18  [*]

## Bibliografi
Carl  Walter  and  Howie  Fraser,  Red  Capitalism  (Singapore:  John  Wiley  and Sons, 2011). Dani Rodrik, The Globalization Paradox, Democracy and The Future of the World Economy, (New York & London: WW Norton and Company, 2012).
Gregory  G.  Holyk,  “Paper  Tiger?  Chinese  Soft  Power  in  East  Asia,”  Political Science Quarterly, Vol.126, NO.2, Summer 2011.
Herdi   Sahrasad,   “Cina   dan   Aliran   Modal   Global,”   Republika,   Opini,   18 Februari
2008
Inilah.com,      “Mengupas      Ekspansi      Pintar      China      dengan      OBOR,”      http:// pasarmodal.inilah.com/read/detail/2378118/mengupas-ekspansi- pintar-china-dengan- obor, diakses 10/5/17 pkul 22,00
Kield Erik Brodsgaard , ”A Note on China’s 12th  Five-Year Plan: Content and Implications,” Copenhagen Journal of Asian Studies, Volume 29, ISSUE.2, 2011.
M  Arief  Pranoto  ,  “Menggali  Urgensi  Selat  Sunda  dalam  Pertikaian  Global  dari  Perspektif Geopolitik,” http://theglobal-review.com/menggali-urgensi- selat-sunda-dalam- pertikaian-global-dari-perspektif-geopolitik-bag-1/
Putri   Shabrina   Amanda,   “Hubungan   Diplomasi   Indonesia   dengan   China mengenai Free Trade Area,” makalah, Jakarta, 2 Juni 2010.
Salamuddin  Daeng,  “Utang  Raksasa  China  dan  Jokowi,”  Laporan  Riset,  Asosiasi  Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Jakarta, 2017.