Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.2 Mei 2012, hlm. 238–252 Terakreditasi  SK.  No.  64a/DIKTI/Kep/2010 http://jurkubank.wordpress.com
M u h am m ad   Sy af i i  A n t o n io : Telp.  +62  21  8796  2291 E-mail:  antonioislam@yahoo.com  -  www.steitazkia.ac.id
Hi lm an  Fau zi  Nu g rah a
E-mail:  hilmanf auzinugraha@gmail.com

## PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH: INISIASI PELAYANAN KEUANGAN BAGI

## MASYARAKAT MISKIN

## Muhammad Syafii  Antonio
Department of Islamic Economics TAZKIA University College of Islamic Economics Jl. Ir. Djuanda, Sentul City, Bogor-INDONESIA

## Hilman Fauzi Nugraha
Islamic Economics Science Faculty TAZKIA University College of Islamic Economics Jl. Ir. Djuanda, Sentul City, Bogor-INDONESIA

## Abstract
Syariah banking was getting criticisms because it was not able to do its reality as the Islamic value manifesta- tion which could be felt by people. These criticisms at least could be related to some indicators like contract domination of non-profit sharing (murabahah) on syariah banking practice which could only be enjoyed by up middle class people, or like syariah banking still did not have innovative product which could touch poor society. This paper discussed and explored the possibility of social intermediation role which could be done by syariah banking more than what financial intermediation role could do to answer inconvenient news and stigma which stated that syariah banking was not pro poor people. Based on literature study and discussion, the role of social intermediation using social fund suitable with Islamic perspective namely zakat, infaq, shadaqah, wakaf, and hibah (ZISWAH) could be applied to become the product or syariah banking added policy in serving poor society through some strategies. They were (1) through special enterprise unit (UUK) of social intermediation and (2) cooperation through LKMS special for poor society.
Key words: social intermediation, poor society, syariah banking
Diakui atau tidak, perbankan syariah telah menjadi obor terdepan dalam proyek pengembangan Eko- nomi Islam di dunia, pun di Indonesia. Sehingga seiring  dengan  itu,  kehadiran  perbankan  syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional seti- daknya  dituntut  secara  tegas  dapat  memberikan nuansa berbeda dalam menyelesaikan permasalah-
an fundamental bangsa secara bersama-sama. Sejak diberlakukannya ketentuan dual banking system dari ‘UU No. 7 tahun 1992, kemudian diperkuat dengan UU  No.  10  tahun  1998,  dan  ditegaskan  dengan turunnya UU Perbankan Syarah secara spesifik UU No.  21  Tahun  2008’  menunjukkan  bahwa  perge- rakan perbankan syariah mengalami tren kenaikan

## Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin
Muhammad Syafii Antonio & Hilman Fauzi Nugraha
positif. Walaupun akumulasi secara agregat dilihat dari pangsa pasar (market share) - perbankan syariah masih relatif kecil - jika dibandingkan dengan share perbankan  nasional  lainnya  (data  diolah  dari www.bi.go.id).
Akan  tetapi,  dilihat  dari  pertumbuhan  ke- giatan utama perbankan (menghimpun dana, me- nyalurkan dana, dan menyediakan jasa), yang di- cerminkan melalui dana pihak ketiga yang dihim- pun serta pembiayaan yang diberikan, memperli- hatkan bahwa rasio pertumbuhan perbankan sya- riah rata-rata 40%-60% per tahun jauh lebih besar daripada pergerakan perbankan konvensional da- lam dua dekade terakhir ini (SPS-BI). Begitu pula, dengan jumlah aset perbankan syariah sebagai re- presentasi dari kekuatan perbankan yang memiliki tren kenaikan positif dengan rata-rata pertumbuh- an 30%-40% setiap tahunnya, data ini selanjutnya dicerminkan  melalui  penambahan  jumlah  BUS menjadi 11 buah dengan jumlah kantor meningkat dari 852 menjadi 934 buah. Hal ini menunjukkan bahwa  beberapa  ketentuan  yang  tertuang  dalam beberapa  revisi  regulasi,  sedikitnya  telah  mem- berikan trigger pada pergerakan perbankan syariah di Indonesia.
Di  sisi  lain,  perjalanan  perbankan  syariah yang tengah berlangsung banyak dikritik dikarena- kan belum mampu bergerak pada hakikat perbank- an syariah sebenarnya. Perbankan syariah sebagai turunan dari sistem Ekonomi Islam semestinya di- arahkan  pada  tujuan  ekonomi  Islam  seutuhnya yaitu  fallah  (menjadikan  kemaslahatan  dunia- akhirat).  Artinya  kehadiran  perbankan  syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat,  baik  dari  masyarakat  golongan  me- nengah  ke  atas  ataupun  sebaliknya  (masyarakat miskin).
Kritik-kritik  ini setidaknya  dapat  dikaitkan dengan beberapa indikator, antara lain: (1) domi- nasi akad non-bagi hasil (murabahah) pada praktek perbankan  syariah  yang  hanya  dapat  dinikmati oleh  segelintir masyarakat  menengah  ke atas  de-
ngan  rasio  pendapatan  di  atas  rata-rata,  dan  (2) belum optimalnya produk inovatif perbankan sya- riah yang dapat menyentuh mayoritas masyarakat miskin,  dimana  secara  agregat  kebanyakan  dari mereka  adalah  muslim.  Sehingga  pada  akhirnya kehadiran  perbankan  syariah  dinisbatkan  tidak jauh  berbeda  dengan  perbankan  konvensional yang telah lama ada karena kehadirannya belum mampu  menjawab  permasalahan  bangsa  secara fundamental (kemiskinan).
Adapun langkah dan strategi untuk menghi- langkan stigma negatif eksistensi perbankan syariah yang  tengah  berlangsung,  adalah  tidak  lain  dan tidak  bukan  melalui  ketegasan  posisi  perbankan syariah yang seharusnya bisa memberikan manfaat lebih  luas  dari  sekedar  mengejar  kehalalan  tran- saksi ataupun keuntungan sempit semata, melalui keharusan  industri  perbankan  syariah  berperan lebih dalam masyarakat sebagai manifestasi ajaran Islam yang concern terhadap isu-isu ketimpangan pendapatan,  pengentasan  kemiskinan,  maupun keadilan sosial.
Paper ini ingin membahas dan mengeksplo- rasi kemungkinan peran intermediasi sosial yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah dari seke- dar peran intermediasi keuangan. Diharapkan de- ngan peran lebih tersebut, perbankan syariah bisa memberikan  manfaat  yang  lebih  kepada  masya- rakat luas dan bisa menjawab suara-suara sumbang atau  sigma  yang  menyatakan  bahwa  perbankan syariah tidak pro masyarakat miskin.

## Masyarakat Miskin  Tidak Bankable
Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang sa- ling  berkaitan dari  pembiayaan perbankan,  yaitu sebagai berikut: (1) profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga (bank konvensional) atau mar- gin  (bank  syariah)  yang  harus  diabayar  oleh  de- bitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalur- kan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 238–252
mau  mengembalikan  kredit  yang  telah  diterima- nya. (2) Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang  diberikan  harus  benar-benar  terjamin  se- hingga tujuan profitability dapat benar-benar terca- pai  tanpa  hambatan  yang  berarti  (Rivai,  2000). Dalam bahasa lain, bagi perbankan kegiatan pem- berian pembiayaan ini tidak semata mengandung unsur yang bertujuan memberikan dorongan bagi berkembangnya kegiatan perekonomian masyara- kat dengan memberikan pembiayaan berupa kredit semata, tetapi juga menjadi unsur yang menghasil- kan pendapatan (Ali, 2004).
Selain itu, tujuan kredit dapat dilihat menu- rut pelaku  utama yang  terlibat dalam  pemberian kredit, termasuk didalamnya lebih jelas tujuan atau motif  untuk  perbankan  (kreditur)  itu  sendiri. Untuk itu, bank harus mampu menjalankan fungsi seleksi  dalam  menetapkan  target  pemberian  kre- ditnya.  Sehingga,  hanya  memberikan  kredit  ke- pada bidang-bidang usaha yang feasible dan bank- able (memiliki pemahaman terhadap kegiatan per- bankan), sehingga masyarakat miskin tidak pernah dilibatkan  sebagai  target  pasar  (market  segmenta- tion ) dalam aktifitasnya.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  dalam  teori  ke- uangan disebutkan bahwa risiko pembiayaan ter- hadap masyarakat miskin antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) tingginya asymmet- ric  information (informasi  yang  tidak  sejalan),  (2) adanya moral hazard masyarakat miskin, (3) adanya masalah adverse selection  dari  masyarakat  miskin, dan (4) kurangnya unsur kepercayaan (trust) per- bankan  bagi  masyarakat  miskin;  sehingga  mem- buat institusi keuangan manapun tidak akan meli- batkan masyarakat miskin kedalam kegiatan pem- berian pembiayaan (Akerlof, 1970, Daripa, 2000).

## Tingginya Asymmetric Information
Keberadaan masyarakat miskin disaat men- jadi bagian dari target pasar (market segmentation) perbankan mengalami masalah asymmetric informa-
tion (Informasi yang tidak sejalan), misalnya dalam proses mencari, mengawasi, ataupun menerapkan biaya (dana) yang dibutuhkan. Hal ini terkait keti- dakmampuan peminjam (masyarakat miskin) un- tuk mengawasi permintaan dan penghimpunan pin- jaman dalam jumlah yang sedikit sehingga menye- babkan biaya  transaksi meningkat  (Braverman & Guasch, 1986).

## Adanya Moral Hazard Masyarakat Miskin
Moral  Hazard  melihat  pada  sisi  keadaan internal  masyarakat  miskin  yang  bersangkutan, dimana masyarakat miskin dipandang sebagai go- longan  yang  tidak  memilki  kapabilitas  personal mengenai perbankan  (not  bankable),  seperti:  tidak memiliki pencatatan yang sistematis terkait dengan usahanya, tidak memiliki perencanaan bisnis (busi- ness plan)  yang  jelas,  dan  hanya  dibebani  oleh kebutuhan  sumber  dana  usaha  yang  relatif  kecil (Jacklen, 1989). Lebih dari itu, masyarakat miskin tidak memiliki jaminan dan tidak pula didukung oleh  penjamin  yang  dapat  memberikan  jaminan pula.  Hal  ini  didasarkan  pada  usaha  yang  dila- kukan  oleh  masyarakt  miskin  lebih  kepada  jenis usaha yang menghasilkan pendapatan (keuntungan) relatif kecil, sementara risiko kerugian dari usaha yang dilakukan belum pasti pula (Hulme & Mosley, 1996).

## Adanya Masalah Adverse Selection dari Masyarakat Miskin
Masalah  Adverse  selection  difahami  sebagai suatu kondisi dimana masyarakat miskin memiliki hambatan fisik dan non fisik (sosial ekonomi) yang memicu  kegagalan  pasar.  Meliputi  faktor-faktor seperti  lemahnya  infrastruktur,  letak  geografis wilayah yang terpencil (sulit dijangkau), ketidak- mampuan  dalam  membaca  dan  menulis,  tingkat kesehatan  yang  rendah  (misal:  kekurangan  gizi), dan dogma-dogma yang memarginalkan nilai kesu- kuan, budaya, dan gender (Bennet & Cuevas, 1996).

## Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin
Muhammad Syafii Antonio & Hilman Fauzi Nugraha
Faktor-faktor  di  atas  menjadi  bagian  risiko perbankan ketika melakukan pembiayaan terhdap masyarakat  miskin.  Sehingga  risiko  pembiayaan tersebut menjadi bagian dari kegagalam pasar ter- kait  dengan  sulitnya  institusi  perbankan  dalam melakukan proses pemberian pembiayaan (kredit) kepada  masyarakat  miskin,  baik  dlihat  dari  sisi penawaran  (supply  side),  sisi  permintaan  (demand side ), ataupun sisi internal fisik dalam masyarakat miskin. (Gambar 1).

## Kurangnya Unsur Kepercayaan (Lack of Trust)
Dari beberapa faktor yang menentukan ke- giatan  pembiayaan  terhadap  nasabah  adalah  di-
Gambar 1. Kegagalan Pasar dalam Melayani Keuangan bagi Masyarakat Miskin
landasi  secara  fundamental  oleh  unsur  keper- cayaan (Dusuki, 2008). Artinya ketika kepercayaan telah  terbangun  dari  pihak  perbankan  (kreditor) terhadap  nasabah  (debitur),  hal-hal  apa  yang  di- perlukan dalam merealisasikan kegiatan pembiaya- an  (kredit)  akan  segera  dipenuhi  dan  dianggap telah ada. Unsur kepercayaan dalam kegiatan pem- biayaan (kredit) perbankan terhadap nasabah ini- pun pada hakikatnya ditentukan oleh dua elemen (Diamond, 1991), yaitu: pertama, reputasi (citra/pan- dangan) nasabah calon debitur dan kedua, kekuatan atau besaran collateral (jaminan) yang dimilki oleh nasabah  calon  debitur  (Homstrom  dan  Tirole, 1993). Sedangkan masyarakat miskin tidak berada dalam dua kondisi diatas, sehingga unsur keper-

## Kegagalan Pasar

## Sisi Penawaran (supply side)
Tingginya biaya  transaksi dan risiko bisnis, disebabkan oleh:
 Masalah pengesahan
 Masalah pengawasan
 Masalah pelaksanaan
 Stigma negatif institusi terhadap nasabah
 Nasabah yang tidak memiliki jaminan
 Nasabah hanya membutuhkan pinjaman yang sedkit
 Tidak adanya jaminan terhadap gangguan
 Masalah diversifikasi

## Faktor Fisik
Lemahnya Infrastruktur, meliputi:  Letak geografis wilayah (jalan raya, rel kereta, dll)
 Sedikitnya pasar
 Tidak ada alat telekomunikasi (telepon, fax, internet, dll)
 Sedikitnya unit bank

## Sisi Permintaan (demand side)
Risiko yang ada dalam diri nasabah (karakteristik, skill, dsb), antara lain:
 Literacy (kebodohan)
 Perasaan tidak aman
 Ketiadaan jaminan (tanah ataupun kekayaan lain)
 Risiko sakit
 Risiko ketidakstabilan poiltik
 Risiko ketidakbenaran dalam menajemen ekonomi
 Kesulitan untuk meminjam
 Kesulitan untuk menggunakan tekhnologi yang baik (have traditional tools)

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 238–252
cayaan pihak perbankan terhadap masyarakat mis- kin rendah yang mengakibatkan tidak dilibatkan- nya masyarakat miskin ke dalam kegaitan pembiaya- an perbankan.

## Intermediasi  Sosial
Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil seringkali membutuhkan lebih banyak strategi yang  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  dalam melakukan intermediasi keuangannya. Terkait de- ngan itu, pembiayaan bagi masyarakat miskin me- merlukan proses pembentukan kapasitas kemam- puan masyarakat (misalnya:  pengetahuan, bakat, rasa percaya diri, dan teknologi informasi) terlebih dahulu dari pada proses penanaman modal. Setelah itu  melangkah  pada  pembangunan  lembaga  ke- uangan lokal sebagai jembatan untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemis- kinan,  kebodohan,  ketimpangan  gender,  dan  ke- terpencilan (Ledgeword, 1996). Dalam literatur ke-
uangan mikro (microfinance), proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat miskin dikenal dengan istilah Intermediasi Sosial (Dusuki, 2008).
Maka,  intermediasi  sosial  didefinisikan  se- bagai “suatu proses dimana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masya- rakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan  intermediasi  keuangan  formal (Bennet,  et  al.,  1996).  Intermediasi  sosial  berbeda dari  penyediaan  jasa  kesejahteraan  sosial  pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donatur/investor (pemilik dana) untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai (Gambar 2).  Aspek  dalam  intermediasi  sosial  ini  pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke da- lam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lem- baga keuangan formal (Bennet & Cuevas, 1996).
Gambar 2. Ilustrasi  Proses Intermediasi Sosial
Intermediasi Sosial
Intermediasi Keuangan
I Pendayagunaan kelompok untuk memperluas akses.
- Jasa Sosial (kesehatan, kedewasaan berfikir, perencanaan keuangan)
- Jasa penyedia faktor produksi (Teknologi pertanian)
II Pembentukan kepercayaan diri kelompok melalui: - Pelatihan kelompok yang dinamis dan participatory management
- Pelatihan akuntansi dan
manajemen keuangan dasar dalam kelompok
- Pengembangan anggota (MIS) III Sustainable delivery  of:
- Credit
- Savings
- Insurance

## Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin
Muhammad Syafii Antonio & Hilman Fauzi Nugraha

## Pendekatan Perbankan Syariah dan Intermediasi Sosial
Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan / kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penulis-penulis seperti Al-Harran (1990), Akhtar (1996, 1998), Dhumale & Sapcanin (1998), Ahmed (2001), El-Gamal (2006), dan Dusuki (2008) percaya terhadap potensi perbankan Syariah yang luar biasa untuk ikut serta dalam peranannya seba- gai intermediasi sosial dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang seringkali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional
Pada masa awal, lembaga keuangan yang menggunakan instrumen syariah banyak bergerak pada pelayanan bagi masyarakat miskin pedesaan. Seperti halnya Mit Ghamr di Mesir memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi, pengentasan ke- miskinan, pembelajaran budaya hidup hemat di ka- langan masyarakat muslim yang miskin. Akan te- tapi, seiring dengan perkembangan zaman, orien- tasi dari lembaga keungan syariah (termasuk per- bankan syariah) lebih didominasi pada doktrin mengejar keuntungan yang tinggi ( High Profit Maxi- mization Doctrine ). Pada akhirnya pergerakan lem- baga keuangan syariah hanya dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat kaya, sementara itu masyarakat miskin yang tidak memiliki pemaham- an tentang lembaga keuangan bank tidak pernah diikutsertakan, padahal mayoritas muslim. Feno- mena tersebut seutuhnya tidak merefleksikan alas- an utama perbankan syariah sebagai lembaga yang berbasis pada syariah yang seharusnya mencer- minkan identitas dan nilai-nilai Islam.
Terdapat perbedaan yang fundamental antara perbankan syariah dengan perbankan konven-
sional yang tidak hanya pada praktek bisnis yang dilakukannya saja, tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi landasan utama ( worldview ) bagi kese- luruhan strategi dan tujuannya (Chapra, 2000, Siddiqui, 2001). Nilai-nilai yang sejalan dengan syariah tersebut tidak hanya diekspresikan dalam setiap kegiatan transaksi untuk mencapai kehalalan transaksi tersebut ( sharia compliance ), akan tetapi jauh lebih luas dari pada itu yakni peran serta per- bankan syariah dalam masyarakat sebagai manifes- tasi dari keyakinan nilai-nilai Islam dan komitmen terhadap isu-isu ketimpangan distribusi penda- patan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial.
Secara keseluruhan, perbankan syariah tidak hanya memperhatikan pada perolehan keuntungan semata. Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi po- sitif terhadap tercapainya tujuan sosial-ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah te- rangkum dalam Maqasid al-Syariah . Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan eko- nomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa men- dhalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak men- dapatkannya (Ibn, 2006).

## Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah:

## An Islamic Perspective
Dalam tradisi Islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah pende- katan sosial ( tabarru’i approach ) dan pendekatan ko- mersial ( tijari approach ) yang mengandung pember- dayaan edukatif. Dalam model ini penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan, ter- masuk juga pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi enterpreneur yang baik, yang selanjutnya menjadi muzakki, ini disebut dengan pendekatan sosial ( tabarru’i approach ) . Sedangkan, memberikan kesempatan secara langsung kepada

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 238–252
masyarakat miskin untuk dapat memperoleh jasa keuangan disebut aqd tijari (tijari approach). Dalam pengertian yang lebih sederhana, dua model pen- dekatan di atas merupakan nilai-nilai yang ada da- lam program intermediasi sosial. Ada proses edu- kasi ketika masyarakat mendapatkan dana tabarru’ untuk kemudian diproyeksikan untuk mendapat- kan dana tijari (akad komersil).
Akan tetapi, kedua model pendekatan terse- but hanya dapat relevan dan berjalan dengan op- timal jika data terkait keberadaan masyarakat mis- kin diolah dengan baik dan dapat dipertanggung- jawabkan. Menurut Robinson, klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara  lain:  (1)  Chronic  Poor,  yakni  mereka  yang tidak  memilki  pekerjaan  sehingga  tidak  memilki pendapatan,  (2)  Economically  active  working  poor, yakni mereka yang memilki pendapatan akan te- tapi  masih dalam  kriteria  masyarakat miskin,  (3)
Lower income people, yakni mereka memiliki penda- patan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya (Robinson, 1993).
Dengan  melihat  pemetaan  terhadap  klasi- fikasi  masyarakat  miskin  tersebut,  sasaran  yang dapat dijadikan segmentasi terkait program pem- berian  pembiayaan  perbankan  yang  sesuai  ialah golongan masyarakat miskin jenis kedua dan jenis ketiga.  Golongan  masyarakat  miskin  jenis  kedua dan ketiga (economically active working poor & lower income people ) dipahami sebagai golongan yang me- miliki kemampuan wirausaha (enterpreneurship skill) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam  perspektif  fiqh  muamalah,  model  yang  re- levan  bagi  golongan  tersebut  yakni  pendekatan tijari (tijari approach), dengan asumsi bahwa mereka mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan me- miliki  pemahaman  untuk  menjalani  hidup  yang lebih baik.
Gambar 3. Jasa Keuangan  Berdasarkan  Klasifikasi  Golongan Masyarakat Miskin
Income Level Commercial Fin Services Subsidized Program Lower Middle Economically Active Poor Standard Commercial
Loans &
Full
Range of Saving Services Commercial Micro Loans Interest Bearing Saving Account for small Saver
Poverty Program for such purposes as Food, Water, Medicine, Nutrition, Employment Official Poverty Line Chronic  Poor

## Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin
Muhammad Syafii Antonio & Hilman Fauzi Nugraha
Adapun  bagi  golongan  masyarakat  miskin jenis  pertama  (chronic  poor),  model  pendekatan yang relevan adalah harus lebih dari pendekatan konvensional lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya harus ada pende- katan non-konvensional yang bisa menyentuh se- luruh lapisan masyarakat, harta masyarakat mis- kin jenis pertama sekalipun. Pada celah inilah maka peran intermediasi sosial harus bisa menjadi salah satu kebijakan pelayanan perbankan syariah. Bagi masyarakat miskin tersebut  tidak langsung men- dapatkan pembiayaan yang bersifat komersil, tetapi harus diberikan pelayanan edukatif dengan meng- gunakan akad tabarru’ dengan menggunakan dana- dana  sosial;  zakat,  infaq,  shodaqah,  wakaf  dan hibah  (ZISWAH).  Dalam  konteks  ini,  perbankan syariah sebagai menifestasi nilai Islam dengan ins- trumen  ZISWAH  dapat  menjadi  solusi  alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mis- kin,  bahkan  dapat  digunakan  pula  sebagai  tam- bahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif  (Gambar  3).

## Tawaran Model  Peran Intermediasi  Sosial Perbankan  Syariah
Upaya untuk melibatkan masyarakat miskin dalam  kegiatan  pembiayaan  perbankan,  setidak- nya sudah pernah dan sedang dilakukan oleh per- bankan syariah maupun pemerintah melalui pro- gram  PNPM  (Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat). Langkah ini menjadi awal pemben- tukan asumsi bahwa perbankan syariah pro sektor riil, atau lebih tegasnya pro terhadap masyarakat miskin.
Akan  tetapi  seiring  perjalanannya,  pem- biayan bank syariah terhadap UMKM yang disinya- lir sebagai gerakan yang pro terhadap masyarakat miskin ternyata  tidak terbukti. Hal  ini dikuatkan dengan beberapa temuan, diantaranya pemilihan klasifikasi  UMKM  yang  cenderung  dipilih  ialah UMKM yang bergerak pada usaha dengan plafond pembiayaan diatas Rp. 50 juta. Begitu pula dengan
program  PNPM  pemerintah  yang  tidak  bisa  me- nyentuh pembiayaan masyarakat miskin dibawah Rp. 1 Juta. Padahal secara agregat, gambaran kon- disi  UMKM  didominasi  hampir  92%  oleh  usaha mikro  dengan  omzet  sampai  dengan  Rp.200  juta dan asetnya s/d Rp.50 juta (Ascarya & Sanrego, 2007).
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ketegas- an peran lain yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut. Disinilah peran strategis intermediasi sosial dibu- tuhkan sebagai salah satu kebijakan khusus yang harus diimplementasikan oleh perbankan syariah. Artinya, peran  intermediasi sosial  harus menjadi bagian  penting  dari  kebijakan  atau  produk  pela- yanan perbankan syariah.
Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, terkait  dengan  implementasi  kebijakan  atau  pro- duk pelayanan intermediasi sosial perbankan sya- riah, hal ini bisa menggunakan instrumen keuangan Islam yang bersifat sosial (ZISWAH). Adapun ta- hapan  implementasi  yang  bisa  dilakukan  adalah terdiri  dari beberapa  pilar berikut  ini:

## Sedekah/Sumbangan (Charity)
Pilar  pertama  adalah  memberikan  sedekah atau  sumbangan  bagi  masyarakat  miskin  tanpa mengharapkan adanya timbal balik. Dana ini dialo- kasikan untuk keperluan masyarakat miskin yang bersifat kebutuhan dasar (basic needs). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad hibah. Pada  tahap  ini  sudah  dimulai  internalisasi  nilai- nilai edukatif yang bisa merubah karakter masya- rakat miskin.

## Pinjaman Lunak (Soft Loan)
Pilar kedua ialah pemberian pinjaman. Pin- jaman itu lebih baik daripada pemberian dari sede- kah dikarenakan ketika seseorang melakukan pin- jaman berarti mereka sedang membutuhkan dana. Selain itu jika pemberian pinjaman dikelola dengan baik  akan  terjadi  suatu  pembangunan  komitmen

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 238–252
untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Pada tahap kedua dan pertama, peran intermediasi sosial yang terkait dengan pro- gram-program edukatif dilakukan. Masyarakat sudah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri ( self reliance ), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan utang dan lain-lain yang meng- arah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahapan ke- dua ini adalah akad qard al-hasan , dimana masyara- kat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.

## Pemberian Pembiayaan (Financing)
P ilar ketiga ialah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk me- manfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pin- jaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapat- kan akad tijari (akad komersil); murabahah, musha- rakah, mudharabah , dan lain-lain.

## Menyimpan Dana (Saving)
Pilar keempat ini dimaksudkan untuk mem- berikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian penda- patan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.
Perlu diketahui bahwa tahapan-tahapan di- atas merupakan suatu kesatuan program yang sa- ling beriringan. Sehingga untuk mengoptimalkan tujuan pelaksanaan peran intermediasi sosial per- bankan syariah bagi masyarakat miskin menuju kesejahteraan yang menyeluruh dibutuhkan kese- riusan dalam perancanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi dari kinerja peran intermediasi sosial yang dijadikan sebagai salah satu kebijakan dalam ke- giatan perbankan syariah (Gambar 4).
ŚĂƌŝƚǇ ^ŽĨƚ>ŽĂŶ &ŝŶĂŶĐŝŶŐ Gambar 4 . Tahapan Pilar Pembiayaan dalam
Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin

## Strategi Implementasi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah
Sampai pada pemahaman ini, peran lain yang dapat diadopsi oleh syariah untuk dapat melibatkan masyarakat miskin sebagai segmentasi pasar ( segmentation)  ialah  peran  intermediasi  sosialnya.  Oleh  karena  itu,  dalam implementasi  pelaksanaan  peran  intermediasi  sosial  perbankan  syariah  yang  lebih optimal,  setidaknya  dibutuhkan  beberapa  strategi  yang  dapat  dilakukan  sehingga peran ini dapat menjadi berkelanjutan,  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.
strategi yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan peran intermediasi sosial tersebut, antara lain:

## Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)
Pendirian  unit  usaha  khusus  (UUK)  merupakan  tawaran  strategi  pertama dalam  mengoptimalkan  peran  intermediasi  sosial  perbankan  syariah.  hal  ini didasarkan  pada  asumsi  bahwa  pelaksanaan  peran  intermediasi  sosial  merup kegiatan  yang  berbeda  dari  kegiatan  utama  bank  lainnya.  Dimana  proses  ini
WŝůĂƌ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƐŝ
^ŽƐŝĂůWĞƌďĂŶŬĂŶ ^ǇĂƌŝĂŚ &ŝŶĂŶĐŝŶŐ ^ĂǀŝŶŐ Tahapan Pilar Pembiayaan dalam Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin

## Strategi Implementasi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah
Sampai pada pemahaman ini, peran lain yang dapat diadopsi oleh syariah untuk dapat melibatkan masyarakat miskin sebagai segmentasi pasar ( segmentation)  ialah  peran  intermediasi  sosialnya.  Oleh  karena  itu,  dalam implementasi  pelaksanaan  peran  intermediasi  sosial  perbankan  syariah  yang  lebih optimal,  setidaknya  dibutuhkan  beberapa  strategi  yang  dapat  dilakukan  sehingga
salah satu kebijakan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan,  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.
strategi yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan peran intermediasi sosial tersebut, antara lain:

## Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)
Pendirian  unit  usaha  khusus  (UUK)  merupakan  tawaran  strategi  pertama dalam  mengoptimalkan  peran  intermediasi  sosial  perbankan  syariah.  hal  ini didasarkan  pada  asumsi  bahwa  pelaksanaan  peran  intermediasi  sosial  merup kegiatan  yang  berbeda  dari  kegiatan  utama  bank  lainnya.  Dimana  proses  ini
DĂƐǇĂƌĂŬĂƚDŝƐŬŝŶ
Sampai pada pemahaman ini, peran lain yang dapat diadopsi oleh perbankan syariah untuk dapat melibatkan masyarakat miskin sebagai segmentasi pasar ( market segmentation)  ialah  peran  intermediasi  sosialnya.  Oleh  karena  itu,  dalam implementasi  pelaksanaan  peran  intermediasi  sosial  perbankan  syariah  yang  lebih optimal,  setidaknya  dibutuhkan  beberapa  strategi  yang  dapat  dilakukan  sehingga
salah satu kebijakan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan,  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Adapun  beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan peran
Pendirian  unit  usaha  khusus  (UUK)  merupakan  tawaran  strategi  pertama dalam  mengoptimalkan  peran  intermediasi  sosial  perbankan  syariah.  hal  ini didasarkan  pada  asumsi  bahwa  pelaksanaan  peran  intermediasi  sosial  merupakan kegiatan  yang  berbeda  dari  kegiatan  utama  bank  lainnya.  Dimana  proses  ini
Gambar 4. Tahapan Pilar Pembiayaan dalam Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin

## Strategi Implementasi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah
Sampai pada pemahaman ini, peran lain yang dapat diadopsi oleh perbankan syariah untuk da- pat melibatkan masyarakat miskin sebagai segmen- tasi pasar ( market segmentation) ialah peran inter- mediasi sosialnya. Oleh karena itu, dalam imple- mentasi pelaksanaan peran intermediasi sosial per- bankan syariah yang lebih optimal, setidaknya dibutuhkan beberapa strategi yang dapat dila- kukan sehingga peran ini dapat menjadi salah satu kebijakan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan, dalam jangka pendek maupun jang- ka panjang. Adapun beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk meng- optimalkan peran intermediasi sosial tersebut, antara lain:

## Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)
Pendirian unit usaha khusus (UUK) meru- pakan tawaran strategi pertama dalam mengopti- malkan peran intermediasi sosial perbankan sya- riah. hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pelak- sanaan peran intermediasi sosial merupakan ke-
Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin
Muhammad Syafii Antonio & Hilman Fauzi Nugraha

## Perbankan Syariah
Menghimpun Dana (Funding) Menyediakan
Jasa (Services) Menyalurkan Dana (Lending) Dana Pihak Pertama,
Dana Pihak Kedua, Dana Pihak Ketiga

## Unit Usaha Khusus (UUK)
Intermediasi Sosial
(1)
Pemberdayaan masyarakat (pembentukan kapasitas
masyarakat) (2) Pembangunan institusi keuangan lokal (pemberian jasa keuangan untuk modal) “Masyarakat Miskin Siap untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan formal
(Perbankan)”
Zakat, Infaq,
Shadaqah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) Sumber Modal
Cat: Analisis Klasifikasi masyarakat Miskin
giatan yang berbeda dari kegiatan utama bank lain- nya. Dimana proses ini diartikan sebagai pengantar bagi masyarakat  miskin untuk dapat  beralih me- nuju segmentasi pasar yang dapat dilibatkan dalam kegiatan utama perbankan tersebut. Sehingga dibu- tuhkan  keseriusan  dan  konsentrasi  yang  tinggi dalam mengelola dalam pelaksanaan programnya.
Sesuai  dengan  hakikat  dari  peran  interme- diasi sosial yang telah disebutkan, maka tugas per- tama dari Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi sosial  perbankan  syariah  ini  ialah  bergerak  pada proses  pembentukan  kapasitas  SDM  masyarakat miskin sebagai calon nasabah terlebih dahulu se- bagai permulaan untuk membina masyarakat mis-
Gambar 5. Tawaran (1) Model Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Melalui Pendirian Unit  Usaha Khusus  bagi Masyarakat Miskin

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 238–252
kin menuju calon nasabah yang memilki kapabilitas (Enterpreneurship Skill, No Moral Hazard, No Adverse Selection,  Good  Confident,  and  Trust ),  yang  selan- jutnya  dapat  menikmati  pembiayaan  perbankan syariah seperti layaknya masyarakat lain.
Adapun  untuk  sumber  permodalan  dalam melakukan peran intermediasi sosial ini, perbankan syariah  dapat  menggunakan  dana-dana  sosial sebagai bagian dari intrumen yang dianjurkan oleh Islam  yaitu  zakat,  infaq,  shadaqah,  wakaf,  dan hibah  (ZISWAH).  Dalam  arti  lain,  pelaksanaan peran  intermediasi  sosial  ini  tidak  akan  meng- ganggu  terhadap  sirkulasi  keuangan  (cash  flow) jalannya kegiatan utama perbankan syariah (fund- ing, lending, ataupun services). Justru sebaliknya, pe- ran ini jika dijalankan dengan baik akan mening- katkan  peranan  perbankan  syariah  sebagai  lem- baga intermediasi keuangan dikarenakan adanya penambahan jumlah nasabah dari masyarakat mis- kin  yang  telah  dibina,  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan pula terhadap pangsa pasar (market share ) perbankan syariah secara agregat (Gambar 5).
Bekerjasama  dengan  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Perbankan syariah sebagai lembaga interme- diasi  keuangan  berskala  besar  bisa  bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang  relatif  sebagai  lembaga  intermediasi  ke- uangan dengan skala kecil. Sampai pada saat ini, Pola  hubungan  antara  perbankan  syariah  dan LKMS ini dinamakan dengan program linkage.
Program  linkage  antara  perbankan  syariah dengan LKMS merupakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, dimana pihak perbankan dapat menyalurkan dananya, sementara di pihak lain LKMS memperluas jangkauan layanannya bagi usaha  mikro,  pun  termasuk  bagi  masyarakat miskin.  Selain  fokus  pada  permodalan,  linkage antara bank syariah dengan LKMS ini juga terkait dengan bimbingan teknis (technical assistance), se- perti training pengelola dan pengadaan konsultan pendamping  yang  intinya  adalah  penguatan  ka-
pasitas  kelembagaan  (capacity  building).  Akan tetapi  pada  pelaksanaannya,  pola  linkage  antara bank syariah dengan LKMS tidak dapat menyen- tuh  secara  menyeluruh  terkait  dengan  sasaran masyarakat miskin yang sebenarnya. Sehingga hal ini  membuat  masyarakat  miskin  dengan  kriteria yang  tidak  sesuai  dalam  aturan  pemberian  KUR oleh LKMS, tidak akan mendapatkan pembiayaan tersebut.
Oleh  karena  itu,  peran  intermediasi  sosial perbankan  syariah  yang  bekerjasama  dengan LKMS  melalui program  linkage  lebih tepat  untuk diaplikasikan  khusus  untuk  masyarakat  miskin yang tidak tercover dalam kebijakan program link- age bank syariah yang telah ada.
Dalam pelaksanaanya, perbankan syariah de- ngan  dana  sosial  yang  bersifat  revolving  seperti zakat,  infaq,  shadaqah,  wakaf,  dan  hibah (ZISWAH) dapat memberikan permodalan kepada LKMS-LKMS  untuk  melakukan  kegiatan  inter- mediasi  sosial  (Capacity  Building  &  Transfer  of  Fi- nancial Services ) melalui akad tabarru’ (qard al-Hasan). Pada  gilirannnya,  akan  menciptakan  masyarakat miskin yang siap untuk mendapatkan pelayanan financial yang bersifat komersil melalui akad tijari. Jadi dalam hal ini, LKMS hanya menjadi agen per- bankan syariah untuk melakukan pola dan peran intermediasi  sosial.  Peranan  LKMS  yang  lebih banyak bergerak pada pemberian pelayanan bagi usaha mikro, dengan pengetahuan yang mumpuni dalam  memetakan  keadaan  (situasi  dan  kondisi) masyarakat miskin, dinilai akan lebih efektif dan efisien untuk dapat menjalankan peran intermediasi sosial perbankan syariah (Gambar 6).
Adapun sebagai tambahan, strategi penting lain untuk mengiplementasikan peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin ini ialah mencatat program atau perananan pelak- sanaan yang telah dijalankan ke dalam laporan ke- uangan  perbankan  syariah  sebagai  bentuk  so- sialisasi kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa tujuan, antara lain: (1) untuk

## Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin
Muhammad Syafii Antonio & Hilman Fauzi Nugraha
Gambar 6. Tawaran (2) Model Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah melalui Kerjasama antara Bank Syariah dan LKMS bagi Masyarakat Miskin
menepis stigma negatif masyarakat terhadap per- bankan syariah yang tidak pro terhadap masyara- kat miskin, (2) untuk memberikan kemudahan da- lam proses evaluasi pelaksanaan program, (3) un- tuk mengantisipasi adanya kekeliruan dalam pen- catatan laporan keuangan dari kegiatan perbankan lainnya, dan (4) untuk menjamin pelaksanaan pro-
gram dari prilaku ataupun tindakan yang tidak di- benarkan oleh syariah.
Melalui  tawaran  dua  strategi  diatas,  yakni melalui pendirian unit usaha khusus (UUK) inter- mediasi sosial dan kerjasama melalui LKMS khusus bagi  masyarakat  miskin,  serta  strategi  tambahan dengan mencatat dalam laporan keuangan sebagai
Perbankan Syariah LKMS I LKMS II LKMS II Pola Linkage (1) Pemberdayaan masyarakat (pembentukan kapasitas
masyarakat) (2) Pembangunan institusi
keuangan lokal
(pemberian jasa keuangan untuk modal )
“Masyarakat Miskin Siap untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan formal
(Perbankan)” Dana-Dana Sosial: Zakat,
Infaq, Shadaqh, wakaf, dan
Hibah (ZISWAH) Intermediasi Sosial
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 238–252
Gambar 7. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin

## Perbankan Syariah
Masyarakat Kaya - No Moral Hazard
- Hak yang sama Pembiayaan Masyarakat Miskin - Moral Hazard - Adverse Selection - Low of Trust
- Hak yang sama Intermediasi Sosial Mendirikan Unit Usaha Khusus Bekerjasama dengan LKMS (1) Pemberdayaan masyarakat (pembentukan kapasitas)
masyarakat) (2)
Pembangunan institusi keuangan lokal (pemberian jasa keuangan
untuk modal ) Dana Operasional Perbankan Dana Sosial, seperti: Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH)
“Masyarakat Miskin Siap untuk
berinteraksi dengan lembaga
keuangan formal
(Perbankan)”

## Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin
Muhammad Syafii Antonio & Hilman Fauzi Nugraha
bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas. Maka, peran  intermediasi  sosial  dapat  segera  dengan cepat dieksplorasi oleh perbankan syariah sebagai produk atau kebijakan tambahan dari sekedar pe- ran intermediasi keuangan semata dengan mem- pergunakan  dana-dana  sosial  yang  sesuai  dalam perpektif islam yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH). Sehingga dengan akselerasi ini, perbankan syariah dapat menepis stigma tidak pro terhadap masrakat miskin, dan bahkan dapat dengan lantang menyuarakan jargon sebagai lem- baga keuangan perbankan yang lebih dari sekedar bank (beyond banking) (Gambar 7).

## PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan dengan me- ngacu pada studi literatur mengenai peran inter- mediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin,  maka  dapat  diperoleh  beberapa  kesim- pulan, yakni: (1) perbankan syariah memiliki posisi strategis  sebagai  lembaga  keuangan  yang  dapat menyentuh atau melibatkan masyarakat miskin ke dalam segmentasi pasar institusi keuangannya me- lalui  peran  intermediasi  sosial.  (2)  Dalam  proses pelaksanaanya,  dana  untuk  peran  intermediasi sosial  perbankan  syariah  dapat  mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dengan pandangan Islam,  yaitu  zakat,  infaq,  shadaqah,  wakaf,  dan Hibah (ZISWAH).
Peran intermediasi sosial dapat diaplikasikan menjadi produk atau kebijakan tambahan perbank- an syariah dalam melayani masyarakat miskin me- lalui  beberapa  tawaran  model  strategi,  yaitu:  (1) melalui pendirian unit usaha khusus (UUK) inter- mediasi  sosial  dan  (2)  kerjasama  melalui  LKMS khusus bagi masyarakat miskin.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ahmed, H. 2001. Financing Microenterprise an Analyti- cal Study of Islamic Microfinance Institutions. Pa- per. Dipersentasikan pada the 9 th Intensive Orien- tation Seminar Islamic Foundation, Leicester.
Akerlof,  G.A.  1970.  The  Market  of  “Lemons”:  Quality Uncertainty and The Market Mechanism. The Quar- terly Journal of Economics, 84(3): 488-500.
Akhtar, M.R. 1996. Practice and Prospects of Musharakah Financing for  Small  Enterprise  in  Pakistan. Jour- nal of Islamic Banking in Finance, 13(3).
Akhtar,  M.R.  1998.  Islamic  Microfinance  Credit  where Credit  is  Really  Due.  Journal  of  Islamic  Banker, (Oktober).
Al-Harran.  1990.  Islamic  Finance:  The  Experience  of Sudanese  Islamic  Bank  in  Partnership (Musharakah) Financing as A Tool for Rural De- velopment Among Small Farmers in Sudan. Tesis PhD Durham University (Unpublished). Durham.
Al-Harran.  1990.  Islamic  Finance  Needs  A  New  Para- digm. New Horizon, 48(Feb).
Al-Harran. 1990. Islamic Partnership Financing. Arab Law Quarterly ,  14(3).
Anonim.  2008.  Memantapkan Pola  Linkage  Bank-LKM dalam  Upaya  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  Melalui  KUR  Mikro.  Lokakarya Nasional .  Jakarta:  Gedung  SME’sCo  Promotion Center (SPC). 10 Juni 2008.
Ascarya, &  Sanrego, Y.D.  2007.  Redefine  Micro,  Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Classification and  The  Potency  of Baitul  Maal Wa  Tamwiel  as Intermediary  Institution  on  Indonesia.  Paper. Dipresentasikan di First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development. University of Brunei Darussalam and IRTI-IDB.
Bank  Indonesia.  2010.  Outlook  Perbankan  Syariah  2010. Direktorat  Perbankan Syariah  Bank Indonesia.
Bennet.  L, Goldberg.  M., & Hunte, P.  1996. Ownership and  Sustainability:  Lesoon  on  Group  Based  Fi- nancial Service from South Asia. Journal of Interna- tional Development, 8(2).
Bennet, L. & Cuevas, C.E. 1996. Sustainable Banking with the Poor. Journal of International Development, 8(2): 142-152.
Braverman, A. & Guasch, J.L. 1986. Rural Credit Markets and Institution in Developing  Countries:  Lesson for  Policy  Analysis  from  Practice  and  Modern Theory.  World  Development, 14(10-11).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 238–252
Chapra, M. U. 2000. Why Has Islam Prohibited Interest? Rationale behind the Prohibitation of Interest. Re- views of Islamic Economics, 9.
Daripa, A. 2000. Market for ‘Right-to-Borrow’: A Theory of  Credit  Cooveratives.  Paper.  Dipersentasikan pada Diskusi Ekonomi di Departmen of Econom- ics. University of London.
Dhumale,  R. &  Sapcanin, A.  1998. An  Application  of Is- lamic  Banking  Principles  to  Microfinance. United Nations Development Program. Regional Bureau for Arab States. New York, NY.
Diamond,  D.  1991.  Monitoring  and  Reputation:  The Choice Between Bank Loans and Directly  Placed Debt. Journal of Political Economy , 99:  689-721.
Dusuki,  A.W. 2008.  Banking for  The  Poor: The  Role of Islamic  Banking  in  Microfinance  Initiatives. Humanomics ,  24(1):  49-66.
El-Gamal, M. A. 2006. Islamic Finance: Law, Economic and Practice . Cambridge: Cambridge University Press.
Homstrom,  B. & Tirole,  J. 1993. Financial  Intermediation:
Loanable Funds, and the Real Sector. IDEI Toulouse University. Toulouse.
Hulme,  D.  &  Mosley,  P.  1996.  Finance  Against  Poverty.
First Edition. London: Retledge.
Ibn, A. 2006. Treatise  on Maqasid  al-Shariah.  Alih  Bahasa oleh El-Mesawi, M.E.T. London: The International Institute of Islamic Thought.
Jacklen, H.R.  1989.  Banking  on the Informal  Sector.  Pa- per. Dipresentasikan  pada  International Confer- ence on Microenterprise Development. Washing- ton DC.
Ledgerwood,  J. 1999. Microfinance  Handbook:  An Institu- tional and  Financial Perspective Sustainable Banking with the Poor . Washington, D.C: The World Bank.
Rivai, V. 2000. Bank and Financial Institution Management.
Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada.
Robinson, M.S. 1993. Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  1970-1990 .  Jakarta: Institut  Bankir  Indonesia.
Rosly, S.A. & Bakar, M.A.A. 2003. Performance of Islamic and  Mainstream Banks  in Malaysia. International Journal of Social Economics, 30(12).
Rudjito.  2003.  The  Role  of  Microfinance  Institution  in Order to Stirred People Economy and Poverty Al- leviation: Case Study Bank Rakyat Indonesia. Jurnal Keuangan Rakyat, 2 (1).
Siddiqui, S.H. 2001. Islamic Banking: True Modes of Fi- nancing. New Horizon, 109 (Mei-Juni).