## KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Haryanto 1) , Joko Setiyono 2)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
jokosetiyono61@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan Mengkaji  dan  menganalisis dasar  yang  melatarbelakangi  Pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing dan Mengkaji dan menganalisis kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, dalam presfektif hukum pidana internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif-analitik, dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan, pada dasarnya  dimaksudkan  agar  kapal-kapal  eks-asing  tidak  kembali  dipergunakan  untuk  melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mengefektif dan mengefisienkan  prosedur  penanganan  dan  pemeliharaan  barang  bukti  berupa  kapal  ikan  asing  yang digunakan untuk melakukan illegal fishing. Selain alasan-alasan teknis, penerapan kebijakan didasarkan pada alasan: pelaksanaan pilar keempat mewujudkan visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia; upaya untuk menimbulkan shock  therapy;  pelaksanaan  kebijakan  kriminal  berupa  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan kejahatan; penegasan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan; upaya pemberantasan illegal fishing sebagai kejahatan utama di laut. Sedangkan dalam presfektif hukum pidana internasional, kebijakan  penenggelaman  kapal  asing  pelaku illegal  fishing,  merupakan  :  pelaksanaan  teori  kedaulatan negara; penerapan teori yurisdiksi kriminal; dan pelaksanaan teori penegakan hukum pidana internasional.
Kata Kunci : Hukum  Pidana  Internasional; Illegal  Fishing;  Kebijakan  Penenggelaman  Kapal  Ikan Asing
1) Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2) Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Praktek  penangkapan  ikan  secara  illegal merupakan  tindak  kriminal  lintas  negara  yang terorganisir  dan  telah  menyebabkan  kerusakan serius  bagi  Indonesia  dan  negara – negara  di kawasan  lainnya.  Selain  merugikan  secara ekonomi,  sosial,  dan  ekologi,  praktik  ini merupakan  tindakan  yang  melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. 3)
Kegiatan Illegal  fishing yang  paling  sering terjadi  di wilayah  pengelolaan  perikanan Indonesia  adalah  pencurian  ikan  oleh  kapal- kapal  ikan  asing  (KIA)  yang  berasal  dari beberapa  negara  tetangga. Tindakan  kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia  tanpa  izin  serta  mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya adalah pelanggaran terhadap  kedaulatan  Indonesia. Berdasarkan hasil  pengawasan  yang  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa illegal  fishing oleh  KIA sebagian  besar  terjadi  di  ZEE  (Exlusive Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagic state). 4)
Salah  satu  upaya  penanggulangan  untuk memberantas  praktik illegal  fishing,  Presiden telah memerintahkan agar petugas pengawas di
3) Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, Illegal  Fishing dan Kedaulatan  Laut  Indonesia,    (Surabaya:  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember, 2016), Halaman 1.
4) Ulang  Mangun  Sosiawan,  dkk, Laporan  Akhir  Penelitian hukum tentang mekanisme Penyelesaian konflik antar negara Dalam  pengelolaan  sumberdaya  kelautan,    (Jakarta  :  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional, Kementerian  Hukum  dan  HAM RI,  2015), halaman 52.
lapangan  untuk  bertindak  tegas,  jika  perlu dengan  menenggelamkan  kapal  asing  yang mencuri  ikan di  perairan  Indonesia.  Tindakan tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  Negara untuk  mengamankan  kekayaan  alam  dan  laut Indonesia,  yang  merupakan  amanat  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  sebagaimana  dijabarkan  dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Sebagai respon terhadap instruksi Presiden tersebut,  TNI  AL,  Badan Keamanan  Laut (Bakamla),  serta  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  telah  melaksanakan  kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan  melakukan  praktek illegal  fishing di wilayah  perairan  Indonesia. 5) Kebijakan  ini dimaksudkan  sebagai  peringatan  keras  bagi para pelaku illegal fishing sekaligus juga bentuk komitmen  Indonesia  dalam  pengawasan  dan penegakan  hukum  di  wilayah  laut  Indonesia, yang  akan  terus  dilakukan  guna  menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Namun demikian tindakan  penangkapan  terhadap  kapal ikan asing  dilakukan,  tetap  berdasarkan  kaidah  dan ketentuan yang berlaku, serta dipenuhinya bukti permulaan  yang  cukup.  Bukti  permulaan  yang cukup  untuk  melakukan  penangkapan  terhadap kapal ikan berbendera asing  adalah bukti  yang
Program Studi Magister Ilmu Hukum
menduga  adanya  tindak  pidana  di  bidang perikanan oleh kapal ikan berbendera asing.
B. Permasalahan
1. Apa  yang  melatarbelakangi  Pemerintah Indonesia menerapkan
kebijakan
penenggelaman  kapal  asing  pelaku  tindak pidana illegal fishing di Indonesia?
2. Seperti apa kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia, dikaji dalam presfektif hukum pidana internasional?

## METODOLOGI
1. Metode Penelitian
Sasaran  penelitian  ditujukan  untuk mengkaji  atau  menganalisa  persoalan pelaksanaan  kebijakan  penenggelaman  kapal asing pelaku illegal fishing serta presfektif hukum pidana  internasional  terhadap  kebijakan tersebut,  maka dalam penelitian  ini  digunakan metode  penelitian  dengan pendekatan yuridis empiris.
Pendekatan  penelitian  dimulai  dari pendekatan  normatif yaitu  berupa  penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh  data-data yang berkaitan  dengan pokok  permasalahan  yang  diteliti.  Di  dalamnya dilakukan pendekatan penelitian  inventarisasi hukum  positif yang  merupakan  kegiatan pendahuluan  yang  bersifat  mendasar  untuk melakukan  penelitian  hukum.  Pendekatan penelitian  dilakukan  terhadap  sistematik  hukum
yang  dipakai  untuk  menemukan  pengertian- pengertian  dasar  dalam  sistem  hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan  untuk  meneliti  penerapan asas-asas hukum tersebut.
Penelitian  empiris  diperlukan  untuk menjawab  permasalahan-permasalahan  yang tidak  dapat  dipecahkan  secara  normatif. Penelitian empiris yang dilakukan, dapat berupa wawancara  dan  atau  pemberian  pertanyaan berupa  angket  pertanyaan  kepada  pihak  yang berkompeten, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta observasi.
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian bersifat deskriptif-analitik.
Penelitian  yang  bersifat  deskriptif 6) ,  pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu: (a) memusatkan diri  pada  pemecahan  masalah-masalah  yang ada  pada  masa  sekarang,  pada  masalah- malasah  yang  aktual,  serta  (b)  data  yang dikumpulkan  mula-mula  disusun,  dijelaskan kemudian dianalisa.
Dimaksud analitik 7) adalah menggambarkan fakta-fakta  yang  diteliti  dihubungkan  dan dianalisa  secara  yuridis  dengan  menggunakan pisau  analisa  berupa  peraturan  perundang- undangan,  teori  ilmu  hukum  serta  pendapat pada  ahli  hukum  sehingga  dapat  menuntaskan dan menjawab pokok permasalahan
6) Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum,  (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1984), halaman 10.
7) Winarno  Surachman, Dasar  dan  Teknik  Research: Pengantar  Metodologi  Ilmiah,  (Bandung,  Tarsito,  1970), halaman 132.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sebagaimana  dikemukakan  pada  masalah penelitian.
3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dalam  2  (dua)
tahap, yaitu:
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 8)
Penelitian  kepustakaan  ini  dimaksudkan untuk  mendapatkan  data  sekunder,  dengan melakukan  penelitian  terhadap bahan-bahan hukum,  yang  meliputi  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder,  serta    bahan hukum tertier.
b. Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian  lapangan  ini  dilakukan  dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data  melalui  wawancara  dan  atau memberikan  pertanyaan  berupa  angket pertanyaan kepada pihak-pihak berkompeten serta dengan melakukan observasi.
Dari  2  (dua)  tahap  penelitian  tersebut,  yang diperoleh data berupa :
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  langusng diperoleh dari  sumber  pertamanya. 9) Lokasi penelitian  untuk  memeperoleh  data  primer adalah  di  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan. Data  primer  diperoleh  melalui wawancara  dan  atau  pemberian  pertanyaan
8) Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005), halaman 28.
9) Sumadi Suryabarata, Metode Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers.1992). halaman 84.
berupa  angket pertanyaan kepada  pihak yang berkompeten, serta observasi.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  telah tersusun  dalam  bentuk  dokumen. 10) Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang  berdasarkan  kekuatan  mengikatnya digolongkan kepada:
1) Bahan-bahan hukum primer;
2) Bahan-bahan hukum sekunder; dan
3) Bahan-bahan hukum tertier.
4. Metode Analisis Data
Setelah  data-data  yang  diperlukan  dalam penelitian ini terkumpul maka dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan, untuk kemudian menemukan    jawaban  dari  permasalahan  yang diteliti secara induktif. Strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisis kualitatif. Penerapan metodologi ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus mendefinisikan  konsep,  memberi  kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta  yang  lebih  mendasar,  menarik,  unik  dan bermakna  di  lapangan. 11) Metode  dalam penelitian  kualitatif  memiliki  ciri-ciri  yang  unik berkenaan  dengan  permasalahan  penelitian (bermula  dari  pernyataan  luas  dan  umum), pengumpulan data (fleksibel, terbuka, kualitatif),
10) Ibid, halaman 85.
11) Burhan  Bungin  (ed), Analisis  Data  Penelitian  Kuanlitatif , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 39.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
penyimpulan  temuan  (induktif  dan  tidak degeneralisasikan). 12)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Penerapan
Kebijakan Penenggelaman  Kapal  Asing  Pelaku  Tindak Pidana Illegal Fishing
Mengacu  pada Undang-undang  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo.Pasal 45  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 (KUHAP), “Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera  asing  (kapal  ikan  asing)  pelaku tindak  pidana illegal  fishing”,  pada  dasarnya adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  tindakan khusus  berupa  pemusnahan  barang  bukti berupa  kapal  ikan  berbendera  asing  yang digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana perikanan (illegal fishing). Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara :
a. Dibakar;
b. Diledakan;
c. Ditenggelamkan, dengan cara :
1) Dibocorkan pada dindingnya;
2) Dibuka keran lautnya; atau
d. Dikaramkan.
Sebelum diterapkannya kebijakan
penenggelaman ini, Pemerintah telah melakukan beberapa  upaya  sebagai  langkah  penanganan barang  bukti  berupa  kapal  ikan  berbendera asing,  sekaligus  sebagai  upaya  untuk
12) Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta : STIA Press,1999), halaman 80-81.
menanggulangi  tindak  pidana illegal  fishing di Indonesia, upaya tersebut diantaranya:
a. Dikelola  sebagai  barang  bukti  yang digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana perikanan,  sampai  dengan  proses  hukum mendapat  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Hal  ini dihadapkan  pada  persoalan  keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan  prasarana  pengelolaan  barang  bukti, dan lain-lain;
b. Dihibahkan  kepada  masyarakat/nelayan, lembaga  riset,  perguruan  tinggi,  dan  lain- lain.  Upaya  ini  terkendala  dengan  kapal yang juga kemudian “mangkrak” atau rusak tidak  terawat  akibat  keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi  pada  kapal  yang  tidak  dikuasai, kelangkaan  suku  cadang,  atau  sangat besarnya biaya operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki, dan sebagainya;
c. Melalui  prosedur  lelang  barang  bukti dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini  kapal  ditangkap  dan  dirampas  oleh negara,  kemudian  dengan  bebagai pertimbangan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, diputuskan  terhadap  barang  bukti  berupa kapal  ikan  berbendera  asing  dilakukan lelang.  Namun  dalam  praktek,  upaya  ini dihadapkan pada permasalahan diantaranya:
Program Studi Magister Ilmu Hukum
1) dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang,  nilai  lelangnya  sangat  tidak sebanding  (jauh  dari  nilai  layak),  bila dibanding dengan nilai harga sebenarnya  dari  sebuah  kapal  yang dilelang tersebut;
2) terdapat  jaringan  yang  memanfaatkan proses lelang yang memfasilitasi pemilik lama  yang  merupakan  warga  negara asing  dengan  menggunakan  warga negara  Indonesia  untuk  mengikuti lelang,  atau  membeli  langsung  kapal yang  telah  dilelang  tersebut  dengan status  kapal  eks-asing dari  warga negara Indonesia. Kapal eks-asing yang telah  dibeli  oleh  warga  negara  asing tersebut, biasanya dipakai kembali untuk melakukan  tindak  pidana illegal  fishing, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera dan atau efek gentar padanya.
Permasalahan  di  lapangan  tersebut  yang kemudian  mendasari  pemerintah  mengambil kebijakan  penenggelaman  kapal asing  pelaku illegal  fishing,    hal  ini  pada  dasarnya dimaksudkan  agar  kapal-kapal  eks-asing tersebut  tidak  kembali  dipergunakan  untuk melakukan illegal  fishing,  memutus  mata  rantai pemanfaatan  kembali  kapal-kapal  illegal  di Indonesia,  serta  mempersingkat prosedur penanganan  dan  pemeliharaan  barang  bukti berupa  kapal  ikan  berbendera  asing  yang dipakai  untuk  melakukan  tindak  pidana illegal
fishing,  yang  berarti  menyederhanakan penggunaan  anggaran,  sarana  dan  prasana, dan  lain-lain  terkait  penanganan  dan pemeliharaan barang bukti.
Selain  alasan-alasan  teknis  di  lapangan sebagaimana  tersebut  di  atas,  kebijakan penenggelaman  kapal  asing  pelaku  tindak pidana illegal  fishing yang  diterapkan Pemerintah Indonesia, didasarkan pada alasan- alasan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  Pilar  Keempat  dalam  Upaya Mewujudkan  Visi  Indonesia  Sebagai  Poros Maritim Dunia.
Pembangunan  Indonesia  sebagai  Poros Maritim,  dilandasi 5  (lima)  pilar negara maritim. Pilar  Keempat didasarkan  untuk memperkuat  diplomasi  maritim;  dilakukan dengan  cara  bersama-sama  menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan (illegal  fishing),  pelanggaran  kedaulatan, sengketa  wilayah,  perompakan,  dan pencemaran laut.
2. Upaya  Untuk  Menimbulkan  Efek  Jera  dan atau Efek Gentar (Shock Therapy) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal fishing Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing, dengan cara membakar, meledakkan serta  menenggelamkan  kapal  berbendera asing pelaku  tindak  pidana illegal  fishing,
Kebijakan  progresif    yang  diharapkan  dapat menimbulkan  efek  jera  bagi  para  pelaku
Program Studi Magister Ilmu Hukum
illegal  fishing.  Kebijakan  dan  tindakan  tegas semacam  ini  tampak  efektif  memberikan shock  therapy terhadap  pelaku,  sekaligus mampu  mengembalikan  kehormatan  dan martabat  Indonesia  atas  kedaulatan wilayahnya.
3. Pelaksanaan  Kebijakan  Kriminal  Berupa Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing,  pada  dasarnya  merupakan  bentuk pelaksanaan  kebijakan  kriminal,  yang merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial Pemerintah  Indonesia, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang- undangan  dan  badan-badan  resmi,  yang bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma sentral  dari  masyarakat. Kebijakan  ini dilakukan    dengan didasarkan  dan berpedoman  pada  ketentuan    Undang- undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan, Pasal  69 ayat  (1) jo. Pasal  76A    dan  ayat  (4) jo. Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.
4. Penegasan,  Perwujudan  dan  Pelaksanaan Yurisdiksi dan Kedaulatan  Negara  Indonesia Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing pada dasarnya merupakan
penegasan,  perwujudan  dan  pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan  negara Indonesia. Kebijakan  ini  tidak  hanya untuk  menjaga kedaulatan  dan menegakan  peraturan perundang-undangan  sumber  daya  kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk  tanggung jawab Indonesia dalam menjaga  keselamatan  dan  keamanan dunia kemaritiman internasional.
5. Upaya  Luar  Biasa  Pemberantasan Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Utama di Laut
Pemerintah  Indonesia  menyebut  tindak pidana illegal  fishing sebagai bentuk kejahatan transnational terorganisasi (Transnational  Organized  Crimes --TNC). Selain  itu tindak  pidana illegal  fishing dikategorikan  sebagai  kejahatan  atau  tindak pidana  utama  di  laut,  yang  disebut  sebagai kejahatan  yang  dapat  dibarengi  atau menimbulkan  kejahatan  lainnya. Kejahatan terorganisir yang dimaksud karena dilakukan lebih  dari  satu  negara,  dilakukan  oleh kelompok  kejahatan  terorganisir,  dan merupakan  tindak  pidana  serius. Illegal fishing juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan  kejahatan  lain, misalnya perdagangan manusia,  pelanggaran  HAM, penyeludupan narkoba, dan lainnya.
B. Kebijakan  Penenggelaman  Kapal  Asing  Pelaku Tindak  Pidana Illegal  Fishing Oleh  Pemeritah Indonesia  Dalam  Presfektif  Hukum  Pidana Internasional
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## 1. Kebijakan  Penenggelaman  Kapal  Asing
Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Sebagai Pelaksanaan Teori Kedaulatan Negara Hukum Pidana  Internasional  mengenal konsep Kedaulatan  Negara. Hal  ini  dapat dimaknai dari  kutipan I  Wayan  Partihana, bahwa  asas-asas  paling  utama  dalam  hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional,  terkait  dengan  kedaulatan adalah  asas kemerdekaan,  kedaulatan, dan kesamaan  derajat  negara-negara. Asas  ini secara  umum  sudah  diakui  di dalam  teori maupun  praktek  hukum  dan  hubungan internasional, menempatkan  negara-negara  di dunia  ini  tanpa  memandang  besar  ataupun kecil,  kuat  ataupun  lemah,  maju  atau  tidak, memiliki  kedudukan  yang  sama  antara  yang satu  dengan  yang  lainnya,  sesuai  dengan hukum internasional. 13)
Kedaulatan  Negara  adalah  kekuasaan tertinggi  dari  suatu negara.  Kedaulatan  yang dimiliki  suatu  negara  menunjukan  bahwa negara  itu  merdeka,  atau  tidak  tunduk  pada kekuasaan  negara  lain.  Tetapi  hal  itu  tidak dapat diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang  membatasi,    atau  tidak  terbatas  sama sekali.  Pembatasnya  adalah  hukum,  baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan  pada  dasarnya  mengandung dua aspek yaitu: Pertama, aspek internal yaitu berupa  kekuasaan  tertinggi  untuk  mengatur
13) I  Wayan  Partihana , Hukum  Pidana  Internasional,
(Bandung : Yrama Widya, 2006), halaman 61.
segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas  wilayahnya.  Kedua,  aspek eksternal  yaitu  kekuasaan  tertingi  untuk mengadakan  hubungan  dengan  anggota masyarakat  intenasional  maupun  mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah  negara  itu,  sepanjang  masih  ada kaitannya  dengan  kepentingan  negara  itu. Namun,  sebagaimana  telah  dikemukakan, semuanya itu dibatasi oleh hukum.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagai  negara  kepulauan  yang  berciri nusantara  mempunyai  kedaulatan  atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar  wilayah kedaulatannya  dan  kewenangan tertentu    lainnya  untuk  dikelola  dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagi  Indonesia  sebagai  negara  yang sedang  membangun  sektor  kemaritimannya, kedaulatan juga diartikan sebagai kemandirian dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber daya  kelautan  dan  perikanan  dengan memperkuat  kemampuan  nasional  untuk melakukan  penegakan  hukum  di  laut  demi mewujudkan  kedaulatan  secara  ekonomi. Dalam doktrin Poros Maritim Dunia, kedaulatan maritim  tidak  bisa  diabaikan,  karena  di dalamnya  terdapat    penguatan  hukum  dan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
perjanjian  maritim,  keamanan  dan  ketahanan maritim,  delimitasi  zona  maritim,  navigasi dan keselamatan  maritim,  menjadi  penting. 14)
Kedaulatan  diartikan  sebagai  kemandirian dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber daya  kelautan  dan  perikanan  dengan memperkuat  kemampuan  nasional  untuk melakukan  penegakan  hukum  di  laut  demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.
Ancaman  terhadap  kedaulatan  negara saat ini berkembang menjadi multidimensional, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam  negeri.  Ancaman  yang  bersifat multidimensional  dapat  bersumber,  baik  dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya  maupun  permasalahan  keamanan yang  terkait  dengan  kejahatan  internasional, antara  lain  pencurian  kekayaan  alam,  dan perusakan lingkungan.
Salah  satu  bentuk  ancaman  yang  nyata terhadap pencurian  kekayaan  alam  Indonesia adalah  tindak  pidana illegal  fishing yang dilakukan  oleh  kapal  perikanan  berbendera asing. Pengoperasian  kapal-kapal illegal fishing asing  ini  jelas  melanggar  hukum, terutama  hukum pidana internasional  karena kapal ikan illegal tersebut telah memasuki atau melanggar wilayah dan melakukan pelanggaran  hukum  dari  sebuah negara
14) Poltak  Partogi  Nainggolan, dkk, Agenda  Poros  Maritim Dunia  dan  Perubahan  Lingkungan  Strategis,  Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), (Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015), halaman 26.
berdaulat  tanpa  memperdulikan  aturan hukumnya dan kedaulatannya.
Kebijakan  penenggelaman  kapal  asing pelaku  tindak  pidana illegal  fishing pada dasarnya  merupakan  kebijakan  yang dimaksudkan  untuk  menegakan  kedaulatan, pelaksanaan  kewenangan  dan  pemaksaan peraturan  perundang-undangan  terhadap permasalahan  pelanggaran  kedaulatan,  yang pada  dasarnya  merupakan  pelanggaran hukum  terhadap  pertahanan  dan  keamanan wilayah  negara. Pasal  7 ayat  (3)  Undang- undang  Pertahanan  Negara  menegaskan bahwa  sistem  pertahanan  negara  dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan  lembaga  pemerintah  di  luar bidang  pertahanan  sebagai  unsur  utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi  dengan  didukung  oleh  unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak  efektif  memberikan shock  therapy terhadap  pelaku  berkewarganegaraan  asing, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan  martabat  Indonesia  atas  kedaulatan wilayahnya. Indonesia  secara  yuridis  memiliki kekuatan  untuk  menjaga  kedaulatannya  dari gangguan-gangguan  asing,  termasuk illegal fishing dalam wilayah perairan laut Indonesia.
Demikianpun kedaulatan  negara dalam bentuk  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  berupa
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pemidanaan  dalam  bentuk  apapun terhadap para pelaku tindak pidana illegal fishing, tidak dapat  dibatalkan  atau  tidak  dapat  diganggu gugat  oleh  kekuasaan  pemerintahan  di  luar lingkup  badan  peradilan  (upaya hukum), termasuk dari pengaruh kekuasaan pemerintah negara  lain.  Putusan  pidana diharapkan akan menimbulkan  efek  jera,  jika  pemidanaan setimpal  dengan  perbuatan  jahat  yang dilakukan, hal ini akan mempengaruhi suasana mental/kejiwaan    secara  luas  kepada  pelaku dan  calon  pelaku  agar  tidak  melakukan  atau tidak mengulangi  hal yang sama dengan yang dilakukan si pelaku.
Dengan demikian kebijakan penenggelaman  kapal  asing  pelaku  tindak pidana illegal  fishing,  pada  prinsipnya merupakan pelaksanaan teori dan atau konsep kedaulatan  negara  yang  diakui  oleh  hukum pidana internasional. Masyarakat internasional mengakui  bahwa  setiap  negara  mempunyai hak  eksklusif  (reserved  domain/domestic juridiction  of  state)  karena  adanya  prinsip kedaulatan  negara  dalam  batas  wilayah negara  yang  bersangkutan  tanpa  adanya keterikatan  atau  pembatasan  hukum internasional. Kebijakan  ini  tidak  hanya untuk menjaga  kedaulatan  dan menegakan peraturan  perundang-undangan  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  Indonesia  semata- mata,  tetapi  juga  sebagai  bentuk  tanggung jawab Indonesia dalam  menjaga  keselamatan
dan keamanan dunia kemaritiman internasional..
2. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak  Pidana Illegal  Fishing Sebagai Penerapan Teori Yurisdiksi Kriminal
Di  dalam  hukum  internasional,  negara- negara  diakui  memiliki  hak,  kekuasaan, ataupun  kewenangan  untuk  membuat, memberlakukan,  melaksanakan,  dan  atau memaksakan hukum atau peraturan perundang-undangan  nasionalnya  atas  objek- objek  hukum,  serta  peristiwa-peristiwa  hukum yang terjadi  baik  di  dalam  maupun  di  luar batas-batas  wilayahnya,  dimana  negara  itu memiliki  kaitan  dengan,  atau  memiliki kepentingan  atas  objek-objek  hukum tersebut. 15)
Secara teoritis, konsepsi yurisdiksi negara terkait  dengan  konsepsi  kedaulatan  negara. Hukum  internasional  memberikan  yurisdiksi kepada  negara,  karena  negara  memiliki kedaulatan  atau  kekuasaan  tertinggi.  Dari kedaulatan  negara  inilah  selanjutnya  negara diakui  memiliki  yurisdiksi  berdasarkan  hukum internasional. 16)
Berdasarkan  kedaulatan,  maka  dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara  untuk  mengatur  masalah intern  maupun  eksternnya. Dari  kedaulatan itulah  diturunkan  atau  lahir  yurisdiksi  negara. Dengan  hak,  kekuasaan,  dan  kewenangan
16) Ibid, halaman 102
Program Studi Magister Ilmu Hukum
atau  dengan  yurisdiksi  tersebut  suatu negara dapat  mengatur  secara  lebih  rinci  dan  jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu.
Setiap  negara  memiliki  yurisdiksi berdasarkan  hukum  internasional  terhadap objek-objek hukum yang mengandung dimensi- dimensi  internasional,  termasuk  peristiwa- peristiwa  hukum.  Yurisdiksi  negara  terhadap peristiwa-peristiwa  hukum  pidana  disebut yurisdiksi  kriminal.  Yurisdiksi  kriminal  meliputi yurisdiksi  suatu  negara  untuk  membuat peraturan  perundang-undangan  pidana  atas suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam dan  atau  di  luar  batas-batas  wilayah negaranya, memberlakukan dan melaksanakannya, serta memaksakan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan pidana nasionalnya terhadap si pelaku. 17)
UNCLOS  1982 mengklasifikasi  status hukum  perairan  berdasarkan  zonanya,  yaitu: zona maritim atau wilayah laut yang berada di bawah  kedaulatan  negara, wilayah laut  di bawah yurisdiksi  (kewenangan) negara, dan wilayah laut  di luar yurisdiksi  (kewenangan) negara. Selama ini pengertian wilayah Negara secara  yuridis  terbatas  pada  masalah kedaulatan,  sedangkan  dalam  pengaturan berdasarkan  hukum  laut  internasional  dikenal adanya yurisdiksi negara di zona maritim. Bagi Indonesia, kepentingan nasional di lautan tidak
terbatas hanya pada Laut Teritorial, tetapi juga di  ZEE  dimana  Indonesia  memiliki  hak berdaulat untuk pemanfaatannya.
Kewenangan tersebut merupakan kewenangan penegakan hukum dan yurisdiksi Indonesia  di  laut.  Penegakan  kedaulatan  di laut dapat dilaksanakan dalam lingkup wilayah negara,  sedangkan  di  luar  batas  wilayah negara  Indonesia  memiliki  kewenangan- kewenangan  atau  yurisdiksi  khusus  secara terbatas.  Penegakan  hukum  di  luar  wilayah negara  dapat  dilaksanakan  berdasarkan hukum  internasional  sepanjang  mengenai kewenangan tertentu, hak-hak berdaulat serta yurisdiksi negara kepulauan.
Mengacu  pada prinsip penerapan yurisdiksi  kriminal  suatu  negara  berdaulat, kebijakan  penenggelaman  kapal  asing  pelaku tindak  pidana illegal  fishing,  pada  dasarnya merupakan penerapan  yurisdiksi  terhadap zona  atau  wilayah  yang  oleh  UNCLOS  1982 status hukumnya disebut dengan zona maritim yang berada di bawah kedaulatan nasional dan zona  maritim  yang  berada  di  luar  kedaulatan nasional, tetapi berada di bawah kewenangan (yurisdiksi)  suatu  negara. Sehingga  kebijakan penenggelaman  kapal  asing  pelaku  tindak pidana illegal  pada  dasarnya  merupakan penerapan    yurisdiksi  kriminal berdasarkan prinsip  teritorial dan penerapan  yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstrateritorial.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## 3. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku
Tindak  Pidana Illegal  Fishing Sebagai Pelaksanaan Teori Penegakan Hukum Pidana Internasional
Prosedur  penegakan  hukum  pidana internasional,  menurut Romli  Atasasmita, dibagi ke  dalam  dua  cara,  yaitu: direct enforcement system; dan indirect enforcement system. Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku  tindak  pidana illegal  fishing pada prinsipnya  merupakan  bentuk  penegakan hukum  pidana  internasional  dengan  prosedur indirect  enforcement  system atau  penegakan hukum  pidana  internasional  secara  tidak langsung,  yaitu suatu  upaya  mengajukan tuntutan  dan  peradilan  terhadap  para  pelaku tindak  pidana  internasional  melalui  undang- undang nasional.
Pelaksanaan  kebijakan  penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing oleh  Pemerintah  Indonesia,  pada  dasarnya ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum berupa  pemusnahan  barang  bukti  kapal perikanan,  baik  kapal  ikan  berbendera Indonesia  ataupun  kapal  ikan  berbendera asing,  yang  melakukan  tindak  pidana perikanan dan kelautan,
Hal ini mengisyaratkan  bahwa  ada  proses  hukum yang dilalui, sebelum dilakukannya pelaksanaan  penenggelaman  kapal  asing pelaku tindak pidana illegal fishing, baik melalui ketentuan Pasal  69  ayat  (1)  dan  ayat  (4)
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan,  maupun melalui  mekanisme Pasal  76A Undang- undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
Hasil  pengawasan  KKP  selama  2010- 2016  menyebutkan  bahwa  praktek illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (Exlusive  Economic  Zone)  dan  banyak  juga terjadi  di  perairan  kepulauan  (archipelagic state).  Pada  umumnya, Jenis  alat  tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing illegal  di  perairan  Indonesia  adalah  alat-alat tangkap  produktif  seperti purse  seine dan pukat  (trawl).  Kegiatan illegal  fishing juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).
Berdasarkan  data  terkait  tindak  pidana kelautan  dan  perikanan  selama  tahun  2016, dalam  setahun  sebanyak  243  kasus  tindak pidana  kelautan  dan  perikanan  telah  terjadi. Dari 243  kasus  tindak  pidana  kelautan  dan perikanan    tersebut,  218  kasus  diantaranya adalah  kasus  tindak pidana  perikanan, khususnya illegal fishing.
Modus  operandi illegal  fishing menurut laporan KKP dilakukan dengan beragam cara antara  lain;  melakukan  penangkapan  ikan tanpa  izin  Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP)
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dan  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI) maupun  Surat  Izin  Kapal  Pengangkutan  Ikan (SIKPI), mengunakan izin palsu, menggunakan alat  tangkap  yang  dilarang,  menangkap  jenis ikan  (spesies)  yang  tidak  sesuai  dengan  izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin,  tidak  melaporkan  hasil  tangkapan  yang sesungguhnya  atau  pemalsuan  data  hasil tangkapan,  membawa  ikan  hasil  tangkapan langsung  ke  negara  lain (transhipment), penangkapan  ikan  di  wilayah  yang  dilarang, menangkap  ikan  di  wilayah  kompetensi RFMOs tanpa  mengindahkan  ketentuan RFMOs maupun  ketentuan  internasional, penangkapan  ikan  menggunakan  modifikasi API/ABPI  ikan,  pemalsuan  dokumen  perijinan (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal),  menggunakan  identitas  ganda  atau double flag, melibatkan aparat dan pengusaha lokal,  tidak  mengaktifkan  transmitter  (khusus bagi  kapal-kapal  yang  diwajibkan  memasang transmitter), dan berbagai modus lainnya yang dilarang.
Menurut keterangan yang diperoleh dari pejabat  yang  berwenang  di Direktorat Penanganan  Pelanggaran,  Ditjen  PSDKP,
KKP,  terdapat  218  kasus  tindak  pidana perikanan illegal  fishing,  yang  174  kasus diantaranya  dilakukan  oleh  kapal  perikanan berbendera asing. Data Kapal-kapal berbendera  asing  yang  kedapatan  melakukan tindak pidana perikanan illegal fishing tersebut,
yaitu  kapal  berbendera  China  sejumlah  1 kasus, kapal berbendera Thailand sejumlah 1 kasus,  kapal  berbendera  Jepang  sejumlah  1 kasus, kapal berbendera Vietnam sejumlah 91 kasus,  kapal  berbendera  Malaiysia  sejumlah 44  kasus,  kapal  berbendera  Filipina  sejumlah 36 kasus.
Data  hasil  operasi  kapal  pengawas Direktorat  Jenderal  PSDKP  di  selama  tahun 2016 di wilayah  laut  Indonesia,  menunjukan bahwa Pemerintah telah melakuan penangkapan  terhadap  kapal  perikanan  yang melakukan  tindak  pidana illegal  fishing.  Dari hasil  operasi  tersebut,  telah diamankan 140 kapal  perikanan  berbendera  asing,  untuk diproses  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktorat  Penanganan  Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  menegaskan  sejak tahun  2014,  pelaksanaan  penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing, selalu melalui mekanisme ketentuan Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). mekanisme yang  diatur bahwa benda  dan/atau  alat  yang  digunakan  dalam dan/atau  yang  dihasilkan  dari  tindak    pidana perikanan  dapat dirampas untuk negara atau
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dimusnahkan  setelah  mendapat  persetujuan Ketua  Pengadilan  Negeri,  dan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur  dalam  KUHAP. Hal  ini  diperkuat  oleh Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor. 01/Bua.6/ HS/SP/III/2015.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, mencatat  data  penenggelaman  kapal perikanan,  baik  berbendera  Indonesia 18) (KII) ataupun berbendera asing (KIA) pelaku illegal fishing. sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, adalah sejumlah 236 kapal. Perincianya adalah  sebagai  berikut: kapal  perikanan berbendera  Indonesia  sejumlah  15  kapal, kapal perikanan berbendera Malaysia sejumlah 39 kapal, kapal perikanan berbendera Filipina sejumlah  58  kapal,  kapal  perikanan berbendera Vietnam sejumlah 98 kapal, kapal perikanan  berbendera  Thailand  sejumlah  21 kapal,  kapal  perikanan berbendera Papua Nugini sejumlah 2  kapal,  kapal  perikanan berbendera  China  sejumlah  1  kapal,  kapal perikanan berbendera Nigeria sejumlah1 kapal, dan  kapal  perikanan berbendera Belize sejumlah 1 kapal.
Meskipun  barang  bukti  kapal  sudah dimusnahkan  dalam  tahap  penyidikan  di  laut ataupun  proses  di  pengadilan,  prosesnya masih  dapat  dilanjutkan  ke  tahap  penyidikan, tahap  penuntutan,  dan  tahap  persidangan  di
18) Kapal  perikanan  berbendera  Indonesia,  termasuk  di dalamnya kapal-kapal perikanan eks asing.
pengadilan.  Terkait  barang  bukti  yang  akan dihadirkan  pada  saat  persidangan,    dapat berupa  dokumentasi    baik  menggunakan kamera  (foto)  ataupun  audio  visual  (video), ikan  hasil  tangkapan    yang  disisihkan    untuk kepentingan pembuktian, serta membuat berita acara  pemusnahan  (pembakaran  dan  atau penenggelanan),  sepanjang  peristiwa  tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan mencatat  tahun  selama  tahun  2010  sampai dengan  tahun  2016,    terjadi  kecenderungan peningkatan  dalam  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  kelautan  dan perikanan, khususnya illegal fishing.
Penegakan hukum tindak pidana kelautan dan perikanan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tercatat sejumlah 951 kasus.
Selama  dilaksanakannya  kebijakan penenggelaman  kapal  asing  pelaku illegal fishing,  yaitu  dari  mulai  tahun  2014  sampai dengan  tahun  2016,  terdapat  kecenderungan positif,  berupa  peningkatan  jumlah  kasus dalam  penegakan  hukum  terhadap  kasus tindak  pidana  kelautan  dan  perikanan, khususnya illegal  fishing.  Pada  tahun  2014 jumlah kasus yang ditangani adalah 58 kasus, sedangkan  pada  tahun  2015  meningkat menjadi  198  kasus.  Pada  tahun  2016 kecenderungan  peningkatan  penegakan hukum  tersebut  ditunjukan  dengan  kisaran
Program Studi Magister Ilmu Hukum
angka  penanganan  perkara  yang  mencapai angka 237 kasus.
Kecenderungan  peningkatan  penananan terhadap  kasus  tindak  pidana  kelautan  dan perikanan,  khususnya illegal  fishing tersebut, tidak  dapat  dimaknai  sebagai  peningkatan angka tindak pidana illegal fishing di Indonesia, melainkan  harus  dikaji  dan  dianalisis sebaliknya,  yaitu  kecenderungan  peningkatan capaian  angka  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  kelautan  dan  perikanan, khususnya illegal fishing, dari tahun ke tahun, khususnya  tiga  tahun  terakhir,  yakni  tahun 2014  s.d  2016.  Angka  ini,  pada  dasarnya, menunjukan hasil keseriusan Indonesia dalam upaya  menanggulangi  tindak  pidana illegal fishing di Indonesia.
Terdapat  beberapa  permasalahan yuridis terkait penegakan  hukum  terhadap pelaku  dan  kapal  berbendera  asing  pelaku illegal fishing di indonesia, yaitu :
a. Ketiadaan  Aturan  Hukum  Terkait  Pidana Pengganti  Denda  Terhadap  Terpidana Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana
Illegal Fishing di ZEE Indonesia
b. Pengaturan  Hukum  Terkait Citra  Digital
Satelit atau  Citra  Radar  Sebagai  Bukti Hukum  Yang  Sah Dalam  Pembuktian  di Pengadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa dasar yang melatarbelakangi  Pemerintah  menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, didasarkan pada alasan teknis dilapangan,  dan  alasan  di  luar  teknis lapangan.
2. Di  dalam  presfektif  hukum  pidana internasional,  kebijakan  penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, merupakan
:
a. Pelaksanaan Teori Kedaulatan Negara;
b. Penerapan Teori Yurisdiksi Kriminal; dan
c. Pelaksanaan  Teori  Penegakan  Hukum Pidana Internasional;
Dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum terdapat, pemasalahan yuridis yaitu : a. Ketiadaan  aturan  hukum  terkait  pidana pengganti  denda  terhadap  terpidana warga  negara  asing  pelaku  tindak pidana illegal  fishing di  ZEE  Indonesia;
dan
b. Pengaturan  hukum  terkait citra  digital satelit atau  citra  radar  sebagai  bukti hukum  yang  sah dalam  pembuktian  di Pengadilan,  yang  dapat  mempermudah dalam proses pembuktian.
B. Saran
1. Penerapan  kebijakan  kriminal,  seperti kebijakan  penenggelaman  kapal  asing
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pelaku  tindak  pidana illegal  fishing selain perlu  memperhatikan  dasar  pertimbangan dengan  latar  belakang  berupa  landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, juga kiranya perlu dilandaskan pada kajian teori dari ilmu pengetahuan hukum sendiri. Salah satunya kajian  dan  analisis  terhadap  asas,  kaidah, konsep  dan  atau  teori  hukum  pidana internasional.
2. Berdasar  permasalahan  yuridis  dalam penegakan  hukum  di  laut,  perlu  adanya kajian  terkait  kebijakan  formulasi  hukum pidana  di  masa  yang  akan  datang,  yang memformulasikan  pidana  pengganti  denda terhadap  terpidana  warga  negara  asing pelaku  tindak  pidana illegal  fishing di ZEE Indonesia, dan pengaturan citra satelit atau citra radar sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda  Nawawi,  2005, Bunga  Rampai
Kebijakan  Hukum  Pidana, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita,  Romli,  2003, Pengantar  Hukum
Pidana  Internasional,  Bandung  :  Refika Aditama.
Bungin,  Burhan.  (ed),  2003, Analisis  Data
Penelitian  Kuanlitatif,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  ,  2016, Illegal  fishing  dan  Kedaulatan  Laut Indonesia,    Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Mamudji,  Sri,  dkk,  2005, Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum,  Jakarta:  Badan Penerbit FH UI.
Nainggolan,  Poltak  Partogi,  dkk,  2015, Agenda Poros  Maritim  Dunia  dan  Perubahan Lingkungan Strategis, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI.
Parthiana,  I  Wayan,  2006, Hukum  Pidana Internasional, Bandung : Yrama Widya
Prasetya, Irawan,  1999, Logika  dan  Prosedur Penelitian, Jakarta : STIA Press. Soekanto,  Soerjono,  1984, Pengantar  Penelitian Hukum,  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press.
Sosiawan,  Ulang  Mangun,  dkk,  2015, Laporan Akhir  Penelitian  Hukum  Tentang Mekanisme  Penyelesaian  Konflik  Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan,  Jakarta  : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
Surachman,  Winarno,  1970, Dasar  dan  Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah,
Bandung:Tarsito.
Surayabarata,
Sumadi, 1992, Metode Penelitian,Jakarta: Rajawali Pers