## POTENSI GRATIFIKASI DALAM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI BANTEN

## POTENTIAL GRATIFICATION IN PUBLIC SERVICES GOVERNMENT USE OF UNDERGROUND WATER IN BANTEN
Dede Wardiat Pusat Penelitiaan Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI dewadetaris@yahoo.com

## Abstrak
Hampir  disetiap  daerah  tampaknya  organisasi  perangkat  daerah  yang  ada  tidak  memberikan  ruang  yang memadai  bagi  pengelolaan  urusan  air  bawah  tanah  sebagai  salah  satu  sumber  daya  lokal,  tugas  dan  fungsi Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dalam  pengelolaan  urusan  itu  bukan  saja  tumpang  tindih  bahkan  cenderung semakin  kabur.  Kondisi  ini  membawa  implikasi  luas  terhadap  pelayanan  publik    dan    dalam  beberapa  fase proses  perizinan  menunjukan  potensi  gratifikasi  yang  tinggi.  Ruang  gratifikasi  dalam  kasus  pajak  air  tanah terbuka  lebar  manakala  perusahaan  pengguna  sumur  bor  melakukan  pelanggaran,  baik  pelanggaran  teknis, maupun  pelanggaran  yang  bersifat  administratif.    Upaya  menekan  tingkat  gratifikasi  yang  terjadi  selama  ini harus  dimulai  dari  ketegasan  peraturan  perundangan,  mulai  tingkat  pusat  hingga  daerah.  Paradigma  tentang kandungan air dalam suatu akifer merupakan kesatuan dengan akifer lainnya didalam keseluruhan lapisan tanah yang ada  harus ditegaskan dengan  jelas,  sehingga  penentuan zona  kritis (zona  merah)  menjadi  mutlak sebagai daerah  terlarang  untuk  diambil  airnya.  Dengan  kebijakan  yang  tegas  seperti  ini  peta  zonase  yang  dibuat memberi  makna  terhadap  pengendalian  dalam  pemanfaatan  air  tanah.  Seiring  dengan  itu  penggunaan  meteran air sebagai alat ukur pengguaan air tanah mutlak diwajibkan kepada seluruh wajib pajak, hal ini diikuti dengan penataan ulang proses pencatatan meteran dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terintegrasi dalam satu sistim manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel.
Kata kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Korupsi, Gratifikasi, Pemanfaatan Air Tanah

## Abstract
Almost  every  area  appears  to  regional  organizations  do  not  provide  sufficient  scope  for  management  of  the affairs of underground water as one of the local resources, duties and functions of the SKPD in the management of  affairs is not only  overlap even tend increasingly blurred. This condition carries broad implications for the public  service  and  in  some  phases  of  the  licensing  process  indicate  the  potential  for  high  gratification.  Space gratification in the case of ground water tax was wide open when the user enterprise wellbore offense, either a technical  violation,  and  violation  of  an  administrative  nature.  Efforts  to  reduce  the  level  of  gratification  that occurred  during  this  time  should  start  from  the  firmness  of  legislation  ranging  from  central  to  local  level. Paradigm of water content in a particular aquifer must be stressed that the soil water content is the unity with other aquifer in the entire layer of the existing soil, so that the determination of the critical zone (red zone) be absolute  as  the  restricted  areas  to  take  water.  With  such  a  firm  policy  map  created  zonase  give  meaning  to control  the  use  of  groundwater.  Along  with  the  use  of  a  water  meter  as  a  measurement  of  absolute  water pengguaan compulsory for all taxpayers, this is followed by rearrangement process of recording the meter and the  issuance  of  the Regional  Tax Assessment are integrated  in a  single  management  system  accountable local government.
Keywords: Government, Corruption, Gratification, Utilization of Groundwater
Pendahuluan
Pasca pelaksanaan paket kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999) Pemerintah Daerah dituntut untuk  melakukan restrukturisasi kelembagaan perangkatnya sesuai dengan perubahan paradigma  kenegaraan  yang  terjadi.  Restrukturisasi kelembagaan  perangkat  daerah  yang  dilakukan membawa  implikasi  bukan  saja  pada  distribusi
kewenangan  internal  organisasional  pemerintahan daerah, tetapi juga mekanisme pemerintahan daerah secara  keseluruhan,  sebab  diatas  bangun  struktur hasil  restrukturisasi  tersebut  pola  manajemen pemerintahan daerah dilaksanakan.
Secara  ideal,  restrukturisasi  kelembagaan pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  mendorong agar  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) dapat  menjadi  instrumen  yang  efektif  dan
efisiensi  dalam  melakukan  pelayanan  publik serta  pengembangan  potensi  setempat  sesuai dengan  tujuan  desentralisasi  dan  otonomi  itu sendiri. Namun, kenyataannya di beberapa kasus tertentu  proses  pemekaran  (proliferasi)  ataupun penggabungan  (Amalgamasi)  kelembagaan  dalam restrukturisasi  mengaburkan  kewenangan  yang dimiliki  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD).  Kondisi  ini  membawa  implikasi  luas dalam  mekanisme  pemerintahan  daerah,  bukan saja mengaburkan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas  pokok  dan fungsi  satuan kerja,  tetapi  juga membuka  ruang  gratifikasi  dalam  mekanisme organisasional (Wardiat, dkk., 2001: 25).
Pembahasan dalam tulisan ini mengangkat isu  potensi  gratifikasi  dalam  pelayanan  publik pasca  restrukturisasi  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah.  Mengingat  luasnya  ruang  lingkup pelayanan  publik,  pembahasan  difokuskan  pada sektor  pelayanan  pemanfaatan  air  bawah  tanah. Sektor  ini  dipilih  karena  secara  umum  air merupakan  sumber  kehidupan  bagi  semua mahluk hidup, sedangkan komposisi air di bumi menunjukan  bahwa  air  tanah  hanyalah  sebagian kecil  di  bumi  dari  total  air  yang  ada  (Kodoatie, J.R.,  2002:19).  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan manusia  yang  mungkin  dapat  memberikan pengaruh  negatif  pada  air  tanah  perlu  mendapat pengawasan  dan  pengarahan  secara  komprehensif dari  pihak  yang  memegang  otoritas.  Dilihat dalam kontelasinya dengan sumber daya air saat ini, permasalahan sumber daya air saat ini sudah menjadi suatu permasalahan yang sangat penting di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali dan Kepulauan  Nusa  Tenggara.  Kebutuhan  sumber daya  air  yang  terus  meningkat  tidak  dapat diimbangi  oleh  siklus  air  yang  relatif  tetap. Perubahan  lahan  akibat  tekanan  aktifitas penduduk  mengakibatkan  perubahan  badan  air yang terbentuk didaratan (Lubis, R.F., 2006:78).
Terlepas  dari  permasalahan  sebagaimana dideskripsikan  di  atas,  dilihat  dari  sisi  kepentingan masyarakat  pemenuhan  kebutuhan  akan  air bersih  merupakan  hak  dasar  masyarakat  yang harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  sebagai  bagian integral dari pelayanan publik yang dilaksanakannya. Secara  objektif  harus  diakui  bahwa  sampai  saat ini  pemerintah  belum  mampu  memenuhi kebutuhan  publik  akan  air  bersih.  Salah  satu persoalan  kegagalan  pemerintahan  di  bidang pelayanan  kebutuhan  air  adalah  persoalan gratifikasi dan integritas. Sementara itu, berbagai kasus  empiris  yang  diangkat  adalah  kasus-kasus yang  terjadi  di  wilayah  Provinsi  Banten,
terutama kasus-kasus di Kota Tangerang. Kasus- kasus  di  daerah  tersebut  dipilih  karena  dua alasan  utama.    Pertama,  karena  daerah  tersebut pasca  pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi daerah mengalami pemekaran wilayah, sehingga banyak menbentuk kelembagaan baru. Kedua, di daerah  tersebut  banyak  berkembang  daerah industri,  sehingga  membutuhkan  air bersih  yang relatif  banyak,  baik  untuk  kebutuhan  industri maupun  rumah  tangga.  Dengan  kondisi  seperti ini  kehadiran  Pemerintah  dalam  tata  kelola  air mutlak diperlukan.

## Gratifikasi dalam Pelayanan Publik
Pemilahan  fungsi  pemerintahan  kedalam berbagai  urusan  yang  kemudian  dibakukan  ke dalam berbagai institusi publik pada hakekatnya bertujuan agar pelayanan publik dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam pandangan para  penganut  paham  liberalisme,  perjalanan historis  konsepsi  dan  aplikasi  pelayanan  umum sebagai  suatu  komoditas  publik  yang  harus dikelola  oleh  sektor  pemerintah  (publik  sector) bermula  dari  adanya  kegagalan  pasar  (market failure).  Dalam  hal  ini,  pasar  yang  semula diharapkan dapat memecahkan semua permasalahan ekonomi,  ternyata  tidak  mampu  mengatasi masalah  eksternalitas  dan  penyediaan  barang- barang  publik  (public  goods)  termasuk  diantaranya pelayanan  umum  (public  services).  Dengan alasan  komoditas-komoditas  ini  tidak  memberikan keuntungan  secara  ekonomis,  maka  sektor swasta  (private  sector)  tidak  mau  menyediakan komoditas  publik  tersebut.  Demikian  juga, eksternalitas  yang  ditimbulkan  dari  suatu  aktivitas tertentu,  sulit  untuk  diinternalkan.  Atas  dasar alasan ini, campur tangan pemerintah diperlukan dalam  penyediaan  barang  publik,  pengaturan monopoli,  penyediaan  jasa  yang  menghasilkan eksternalitas  positif,  serta  upaya  mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas  sektor  private.  Sejalan  dengan  itu, pemikiran  tentang  pelayanan  umum  menjadi bahasan  yang  menarik  perhatian  baik  kalangan akademisi maupun praktisi pemerintahan.
Dalam perkembangan selanjutnya, bentuk, jenis  dan  sifat    pelayanan  umum  mengalami pergeseran  dan  perubahan  dimensional  sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi. Persaingan antar  bangsa  pada  skala  global,  perkembangan teknologi, demografi, dan karakteristik konsumsi, di satu  sisi  telah  meningkatkan  kesejahteraan umat manusia,  tetapi  disisi  lain  membawa  perubahan institusional  dalam  masyarakat.  Konsekuensi
logis  dari  keadaan  ini  terjadi  pergeseran  sifat barang  dan  jasa,  barang publik  berubah  menjadi barang  private  atau  sebaliknya  dari  barang private  berubah  menjadi  barang  publik.  Dengan adanya  perubahan  barang  atau  jasa  publik menjadi  barang  atau  jasa  private,  maka konsumen  yang  semula  menikmati  barang  atau jasa tersebut secara individual maupun bersama- sama  tanpa  dikenakan  biaya  (non  excludable) menjadi  tidak  bebas  menikmati  kecuali  bila membayar  harga  barang  atau  jasa  tersebut (excludable).  Sementara  itu,  pergeseran  dari barang/jasa  private  dengan  karakteristik  rivalness, excludable  dan  devisible  menjadi  barang/jasa publik  mengharuskan  pemerintah  untuk  campur tangan  dalam  pengelolaannya.  Akibat  semakin banyaknya  barang/jasa  swasta  yang  tidak  dapat dihindari  berubah  sifat  menjadi  barang/jasa publik,  maka  beban  pemerintah  akan  semakin tinggi.  Kondisi  ini  yang  sering  disebut  sebagai fenomena  government  growth.  Pertumbuhan beban  pemerintah  akan  semakin  tinggi  bila pemerintah  tidak  secara  selektif  menentukan batas-batas  pekerjaannya.  Sering  terjadi  barang/ jasa  yang  sebenarnya  bercirikan  barang/jasa swasta masih diproduksi atau disubsidi pemerintah. Oleh karena itu, pertumbuhan beban pemerintah semakin  tidak  dapat  dikendalikan.  Di  tengah kecenderungan seperti ini maka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan sendirinya menjadi kebutuhan imperative (Lembaga  Administrasi  Negara,  Perwakilan  Jawa Barat, 1998: 28).
Di  lihat  dari  prespektif  ekonomi,  barang dan  jasa-jasa  publik  yang  dihasilkan  suatu pelayanan  publik  mengandung  harga  yang ditentukan  oleh  keseimbangan  penawaran  dan permintaan.  Barang  dan  jasa-jasa  publik  dapat dibedakan  menjadi barang-barang publik (public goods) dan barang-barang privat (private goods). Apabila  barang-barang  privat  tetapi  merupakan bagian  dari    jasa-jasa  publik,  maka  barang- barang  privat  itu  disediakan  oleh  negara.  Ada dua  elemen  yang  selalu  ada  pada  setiap  barang publik,  yaitu  pertama,  adalah    bahwa  tidak mungkin untuk  menjatah  (ration) barang-barang itu  bagi  setiap  individu;  kedua,  apabila  itu  bisa, amat  sulit  dan  tidak  diinginkan   untuk  menjatah atau  membagi-bagikan  barang-barang  tersebut (Sjahrir,  1986:11).  Contohnya  adalah  pangan. Pangan  adalah  barang  privat  yang  diintervensi oleh  negara  melalui  Bulog,  seperti    penetapan harga  dasar.    Jadi,    untuk  mengukur    pelayanan publik  dengan  pemerataan  melalui  pendekatan
kebutuhan  pokok,  ada  beberapa  faktor  yang perlu  diperhatikan.  Pertama,  memperhatikan pelayanan publik melalui penglihatan barang dan jasa  dari  sisi  permintaan  warga  masyarakat pengguna  publik  dan  penilaian  atau  opini  atas pelayanan  yang  diberikan.  Kedua,  dan  proses- proses  politik  yang  menghasilkan  keputusan ekonomi (penawaran). Ketiga, kualitas pelayanan publik.
Dalam  deskripsi  di  atas,  telah  disinggung bahwa  barang  dan  jasa-jasa  publik  yang dihasilkan  suatu  pelayanan  publik  mengandung harga, yang ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, secara langsung atau  pun  tidak  pelayanan  publik  tunduk  pada hukum  penawaran  dan  permintaan.  Semakin tinggi  permintaan,  sementara  penawaran  relatif rendah, maka nilai layanan publik tersebut relatif tinggi (Effendi, 1986:21). Dalam kondisi seperti ini,  ruang  untuk  korupsi  dan  gratifikasi  terbuka lebar,  terlebih-lebih  bila  secara  organisasional kewenangan  yang  dimiliki  institusi  publik kurang jelas. Pengertian Gratifikasi dalam hal ini merujuk  pada  penjelasan  Pasal  12B  UU  No.  20 Tahun  2001,  yakni  pemberian  dalam  arti  luas, yakni meliputi pemberian uang, rabat (discount), komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan, fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan dengan  menggunakan  sarana  elektronik  atau tanpa sarana elektronik.
Sekalipun  peraturan  perundangan  tentang Gratifikasi  telah  ditetapkan,  namun  secara ermpiris  praktik  grativikasi  masih  kerap  terjadi. Banyak  faktor  yang  mendorong  hal  itu,  tetapi menurut  para  akhli  Adminitrasi  Negara  seluruh faktor  tersebut  bertumpu  pada  lemahnya  etika pelayanan  publik.  Secara  terminologis  etika merupakan  suatu  cara  dalam  melayani  publik dengan  menggunakan  kebiasaan-kebiasaan  yang mengandung  nilai-nilai  hidup  dan  hukum  atau norma-norma yang  mengatur  tingkah laku manusia yang dianggap baik (Kumorotomo, 1992:7). Bila etika ini dikaitkan dengan mekanisme organisasional biasanya  disebut  etika  birokrasi.  Dwiyanto menggambarkan  etika  birokrasi  sebagai  suatu panduan  norma  bagi  aparat  birokrasi  dalam menjalankan  tugas  pelayanan  pada  masyarakat. Etika  birokrasi  harus  menempatkan  kepentingan publik  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok, dan  organisasnya.  Etika  harus  diarahkan  pada pilihan-pilihan  kebijakan  yang  benar-benar
mengutamakan  kepentingan  masyarakat  luas (Dwiyanto, 2002:188).
Lemahnya  etika  pelayanan  publik  atau etika  birokrasi  berimplikasi  pada  integritas pelayanan publik yang dihasilan,  secara empiris ada 3 (tiga) aspek integritas pelayanan publik di Indonesia yang seringkali disoroti, yakni:  (1) In- efisensi  pelayanan;  (2),  Responsibilitas  pelayanan yang  rendah;  dan  (3)  Pelayanan  yang  partisan (Saidi, dkk, 2005: 28).
Pertama, di dalam proses penyelenggaraan pelayanan  pubik  seringkali  dijumpai  adanya biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh masyarakat  untuk diberikan kepada petugas agar dapat  memperoleh  produk  atau  jasa    pelayanan. Praktik  seperti  ini  menyebabkan  harga  pelayanan publik menjadi semakin tinggi atau memerlukan biaya  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang seharusnya  gratis  atau  tanpa  dipungut  biaya. Biaya  tambahan  ini  sering  ditafsirkan  petugas sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah  mereka  berikan.  Sementara  di  lain  pihak biaya  tambahan  itu  bagi  masyarakat-pengguna layanan  dimaksudkan  untuk  mempermudah proses pelayanan publik.
Kedua, responsibilitas birokrasi penyelenggraan layanan  terhadap  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat  terlihat  dari  kurangnya  tanggap birokrasi  penyelenggara  pelayanan  terhadap berbagai inovasi atau  teknologi untuk mempercepat layanan  masyarakat  agar  terjadi  kemudahan dalam  melakukan  pelayanan,  hal  ini  penting karena  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat semakin berkembang.
Ketiga,    adalah  masih  dijumpai  berbagai peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  yang diskriminatif  dan  tidak  memberikan    kesamaan di  antara  warga  masyarakat  yang  memerlukan pelayanan. Perlakuan yang tidak wajar seringkali dialami  oleh  para  pengguna  layanan  ketika berhubungan dengan birokrasi pelayanan publik, akan  tetapi  mereka  tidak  bisa  berbuat  banyak karena  haknya  sebagai  warga    masyarakat  yang seringkali  tidak  diatur    dalam  prosedur  pelayanan. Prosedur  pelayanan  biasanya  hanya  mengatur kewajiban dari warga pengguna. Sedangkan hak- hak  warga  pengguna  tidak  ada,  atau  kalaupun diatur  dalam  prosedur  pelayanan  seringkali diabaikan  atau  tidak  diberitahu  kepada  masyarakat pengguna layanan.
Ketiga aspek di atas merupakan permasalahan pokok  yang  terkait  dengan  kualitas  pelayanan publik. Aspek efiensi suatu pelayanan publik ini
mencakup  perspektif  dari  penyedia  maupun masyarakat  pengguna  layanan.  Kedua  belah pihak tersebut sama-sama  menginginkan pelayanan publik yang cepat, dan murah.  Aspek responsibilitas menghendaki  agar  pelayanan  publik  mampu menjawab  kebutuhan  dan  keinginan  pengguna layanan.  Sedangkan aspek non-partsisan menghendaki agar  pemberian  layanan  publik  tidak  bersifat diskrimatif. Setiap warga negara mendapat akses yang  sama  untuk  memperoleh  pelayanan  publik yang  mereka  butuhkan  dan  diperlakukan  secara sama  dalam  proses  mendapatkan  pelayanan tersebut.    Ketiga  aspek  tersebut  akan  digunakan sebagai  parameter  dalam  melihat  pelayanan publik pada pemanfaatan penggunaan air  bawah tanah.
Pergeseran  Kewenangan  dalam  Pelayanan Publik Pemanfaatan Air Tanah
Sejak  dibentuk  Dinas  Lingkungan  Hidup di  Kabupaten/Kota,  hampir  diseluruh  daerah yang  berada  dibawah  yuridiksi  Provinsi  Banten, kewenangan dalam pengelolaan air bawah tanah berada di Dinas Lingkungan Hidup. pada saat itu rekomendasi  dan  izin  pengambilan  air  bawah tanah  dipusatkan  pada  satu  satuan  kerja,  yakni Seksi  Air  Bawah  Tanah  yang  ada  di  bawah Dinas  Lingkungan  Hidup,  dengan  cara  ini diharapkan  pengambilan  air  bawah  tanah  dapat dikontrol  dan  dikendalikan  sesuai  dengan  kondisi lingkungan  setempat.  Sebagai  contoh  kasus misalnya  Kota  Tangerang.  Sejak  tahun  2002 Pemerintah  Kota  Tanggerang  mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pengambilan Air  Bawah  Tanah.  Dalam  peraturan  itu  ditetapkan bahwa setiap pengambilan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari walikota, implementasi  dari  regulasi  ini  kemudian  ditunjuk Seksi  Air  Bawah  Tanah  yang  ada  di  Dinas Lingkungan  Hidup  untuk  memberikan  izin dalam  pengambilan  air  bawah  tanah  atas  nama walikota.  Pemberian  rekomendasi  dan  izin didasarkan  atas  hasil  identifikasi  dan  pemetaan Konservasi  Air  Tanah  Dangkal  dan  Air  Tanah Dalam  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup Kota Tangerang, pada tahun 2005 instansi ini bekerja sama dengan PT. Ajisaka Destarutama.
Jumlah  rekomendasi  dan  izin  untuk pengambilan  air  bawah  tanah  baik  memlalui sumur bor maupun sumur pantek sampai dengan tahun 2008 tampak dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Izin Sumur Bor dan Sumur Pantek Tahun 2007-2008
Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Sumur Sumur Pantek Sumur Bor Baru Daftar ulang Jumlah Baru Daftar Ulang Jumlah 2007 175 288 47 77 124 33 130 163 2008 116 197 22 37 57 33 105 138
Sumber:  Diolah  dari  Laporan  Jumlah  Rekomendasi  yang  dikeluarkan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Tangerang, 2007-2008
Dalam  tabel  di  atas  terlihat  jumlah pendataran ulang, baik untuk sumur bor maupun sumur pantek relatif lebih banyak, para pendaftar ulang  tersebut  adalah  pemegang  izin  yang diberikan  pada  tahun-tahun  sebelum  2007  dan 2008.  Sekalipun  sulit  menelusuri  jumlah  pemohon pengambilan  air  bawah  tanah  yang  ditolak karena  alasan  kondisi  lingkungan  yang  tidak memungkinkan  sebagaimana  dinyatakan  dalam hasil  Identifikasi  dan  Pemetaan  Konservasi  Air Tanah  Dangkal  dan  Air  Tanah  Dalam  di  Kota Tangerang, namun  jumlah rekomendasi dan izin yang  dikeluarkan  dalam  setiap  bulan  tercatat dengan baik. Pada daerah-daerah yang termasuk kedalam katagori zona merah seperti Kecamatan Batuceper  disarankan  untuk  menggunakan  air dari  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM), sedangkan  pada  daerah-daerah  yang  termasuk kategori  zona  rawan  dan  zona  kritis  seperti daerah  kawasan  Industri  Manis  dan  wilayah Jatake  serta  Periuk,  izin  pengambilan  air  bawah tanah  dibatasi.  Sementara  itu,  pada  daerah- daerah  yang  termasuk  kedalam  zona  aman diberikan  izin  pengambilan  air  bawah  tanah namun  harus  memenuhi  persyaratan  serta membayar  retribusi  sesuai  dengan  ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan  berlakunya  Peraturan  Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang pembentukan Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  menuntut daerah  untuk  melakukan  restrukturisasi  kembali Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang dimilikinya. Dalam konteks itu pada tahun 2008 Pemerintah Kota Tangerang melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerahnya. Dalam restrukturisasi tersebut  Dinas  Lingkungan  Hidup  dirubah menjadi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sebab  dalam  peraturan  perundangan  itu  urusan lingkungan  hidup  termasuk  kedalam  rumpun Badan.    Secara  organisasional  perubahan  dari Dinas  menjadi  Badan  membawa  implikasi  luas pada  tugas  pokok  dan  fungsi  lembaga  tersebut. Secara  teoritik  kelembagaan  perangkat  daerah berbentuk  Dinas  pada  dasarnya  melaksanakan
fungsi lini atau memberikan pelayanan langsung kepada  masyarakat  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  yang  dimilikinya,  sedangkan    kelembagaan perangkat  daerah  berbentuk  Badan  pada  dasarnya hanya  melaksanakan  fungsi  staf,  sehingga  tugas pokoknya lebih diarahkan pada tugas-tugas yang bersifat  staffing.  Konsekuensi  logis  dari  kondisi organisasional  ini  tugas  pokok  lembaga  tersebut lebih  banyak  diarahkan  pada  berbagai  kajian tentang lingkungan hidup seperti pencemaran air dan  udara,  pemantauan  kondisi  air  dan  udara. Keadaan  ini  terjadi  hampir  disetiap daerah  yang berada dibawah yurisdiksi Provinsi Banten.
Seiring  dengan  perubahan  kelembagaan yang menangani urusan lingkungan hidup, dalam rangka restrukturisasi organisasi perangkat daerah, Kota  Tangerang  membentuk  Badan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  (BPPT)  yang  menjadi  sentral pengeluaran  berbagai  macam  izin  dari  Pemerintah Daerah,  termasuk  izin  pengambilan  air  bawah tanah.  Dengan  demikian,  izin  air  bawah  tanah yang tadinya berada dalam lingkup kewenangan lingkungan  hidup,  ditarik  kedalam  satu  badan yang secara khusus menangani berbagai perizinan.  Menurut  salah  seorang  narasumber dari  kalangan  pegawai  Badan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  (BPPT),  rekomendasi  untuk pemberian  izin  pengambilan  air  bawah  tanah tidak  lagi  berada  pada  institusi  terkait,  tetapi orang  yang  mewakili  instansi  terkait  seperti Badan  Pengendalian  Lingkungan  Hidup  dan Dinas  Pekerjaan  Umum  dilibatkan  dalam peninjauan  lokasi,  kemudian  langsung  diminta rekomendasinya,  dengan  cara  ini  diharapkan dapat mempercepat proses pemberian izin.
Dilihat  dari  sisi  efisiensi  dan  efektifitas pemberian  izin,  pembentukan  Badan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  (BPPT)  beserta  penyederhanaan prosedur  yang  ada  didalamnya  memenuhi harapan itu, namun pengendalian dalam pemanfaatan  air  bawah  tanah  semakin  kabur, yang  tampak  kemudian  adalah  upaya  untuk mencapai  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang tinggi  melalui  pengeluaran  izin  sebanyak
mungkin.  Kondisi  seperti  ini  tidak  hanya  terjadi di  Kota  Tangerang,  tetapi  juga  terjadi  di Kabupaten  Tangerang,  bahkan  hampir  merata diseluruh  daerah.  Bila  dilihat  dalam  prespektif lebih jauh, sebenarnya daerah yang tadinya telah berupaya  memusatkan  pengelolaan  air  bawah tanah  dalam  satu  lembaga  yang  menangani urusan lingkungan hidup, namun karena tuntutan peraturan perundangan dalam penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa mendistribusikan  kewenangan  tersebut,  sekalipun untuk itu harus mengorbankan proses pengendalian yang  sudah  tertata  dalam  mekanisme  birokrasi yang  ada.  Dalam  perkembangan  lebih  lanjut, restrukturisasi  perangkat  daerah  yang  telah dilakukan  tampaknya  tidak  memberikan  ruang yang  memadai  bagi  pengelolaan  urusan  air bawah  tanah  sebagai  salah  satu  sumber  daya lokal,  tugas  dan  fungsi  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan itu bukan saja tumpang  tindih,  bahkan  cenderung  semakin kabur.Pada  akhirnya,  air  bawah  tanah  semata- mata  hanya  dipandang  sebagai  bahan  mineral cair  yang  dapat  dieksploitasi  melalui  regulasi pemerintah daerah guna mendatangkan pendapatan asli daerah sebanyak mungkin.
Potensi Gratifikasi
Potensi  gratifikasi  dalam  tata  kelola pelayanan  pemanfaatan  air  bawah  tanah  dapat dibedakan  dalam  dua  kategori  besar.  Pertama, potensi  gratifikasi  dalam  prosudur  perizinan yang  melekat  pada  mekanisme  organisasional Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD). Kedua, potensi gratifikasi dari integritas pelayan publik.
 Potensi Gratifikasi dalam Prosudur
Perizinan
Setelah  kewenangan  untuk  mengeluarkan izin  pengambilan  air  tanah  dipusatkan  di  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BPPT),  setiap daerah, baik kota maupun kabupaten mengeluarkan Peraturan  Daerah  untuk  menjamin  kepastian pelayanan.  Namun  dalam  tataran  implementasinya hal  ini  memiliki  implikasi  luas,  baik  secara administratif maupun teknis, terutama konservasi air disetiap daerah. Agar berbagai implikasi yang muncul  tampak  kongkrit,  dalam  pembahasan  ini akan  diangkat  kasus  di  daerah  Kota  Tangerang. Di  daerah  ini  tarif  resmi  dan  persyaratan  untuk izin  pengambilan  air  tanah  ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah  No.  11  tahun  2002.  Menurut Peraturan  Daerah  tersebut  persyaratan  untuk
mendapat izin pengeboran dan izin pengambilan air  tanah  untuk  Sumur  Bor  antara  lain:  Salinan atau  fotokopi  surat  izin  perusahaan  pengeboran air  bawah  tanah  (SIPPAT)  bagi  perusahaan pengeboran  untuk  tujuan  pemeriksaan  ulang; gambar  penampang  litologi/batuan  dan  hasil rekaman logging sumur; gambar bagan penampang  kontruksi  sumur;  berita  acara  uji pemompaan; berita  acara  pemeriksaan  kontruksi sumur  (termasuk  meter  air);  surat  kontrak pengeboran untuk Sumur Artesis.
Untuk  sumur  pantek,  persyaratannya antara  lain:  fotokopi  pemohon;  fotokopi  izin gangguan  (ig);  peta  situasi  skala  1:10.000  atau lebih  besar  dan  peta  topografi  skala  1:50.000 yang  memperlihatkan  titik  sumur;  dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau laporan semesteran pengelolaan lingkungan; Pernyataan  tidak  keberatan  dari  masyarakat; Data  teknis  untuk  sumur  bor/sumur  pantek/ sumur  eksplorasi;  Hasil  analisa  kualitas  air bawah  tanah;  Pernyataan  untuk  mentaati  dan/atau tidak melanggar peraturan yang berlaku dan/atau ketetapan  yang  ditetapkan  oleh  Dinas  Teknis dalam  hal  pengambilan  air  bawah  tanah  serta bersedia menerima sangsi  jika  ternyata dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran.
Di  samping  persyaratan  administratif sebagaimana  dideskripsikan  di  atas,  setiap pemohon  pengambilan  air  bawah  tanah  dikenakan retribusi  sesuai  dengan  jenis  sumur  bor  yang akan  dibuatnya,  jumlah  retribusi  setiap  jenis sumur bor tampak dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2 Retribusi Setiap Jenis Sumur Jenis Sumur Sumur Ke 1 (Rp.) Sumur Ke 2 (Rp.) Sumur Ke 3 (Rp.) Sumur Bor 1.000.000,-  1.500.000,-  2.000.000,- Sumur Pantek atauSumur Galian 250.000,- 250.000,- -

## Sumber: Peraturan  Daerah  No.  11/2002  Kota Tangerang
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa retribusi  untuk  sumur  bor  jauh  lebih  mahal dibanding  sumur  pantek,  sumur  bor  biasanya digunakan  oleh  perusahaan-perusahaan  besar yang membutuhkan air relatif banyak, sedangkan sumur  pantek  biasanya  digunakan  oleh  rumah sakit bersalin, industri rumah tangga dan industri kecil lainnya yang memerlukan air relatif sedikit.
Sementara  itu,  sumur  pantek  yang  digunakan oleh  masyarakat  untuk  kebutuhan  rumah  tangga tidak  dikenakan  retribusi.  Pengambilan  air bawah  tanah  oleh  perusahaan,  baik  melalui sumur  bor  maupun  sumur  pantek  selain dikenakan  retribusi  pada  saat  awal  pengajuan izin,  juga  dalam  jangka  waktu  dua  tahun  sekali diwajibkan mendaftar ulang, tarif retribusi daftar ulang setiap jenis sumur bor tampak dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3 Retribusi Daftar Ulang Setiap Jenis Sumur Jenis Sumur Sumur Ke 1 (Rp) Sumur Ke 2 (Rp) Sumur Ke 3 (Rp) Sumur Bor 1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,- Sumur Pantek atau Sumur Galian 150.000,- 200.000,- -

## Sumber: Peraturan  Daerah  No.  11/2002  Kota Tangerang
Biaya  daftar  ulang  untuk  sumur  bor  sama dengan biaya retribusi pada saat awal pengajuan izin,  sedangkan  biaya  daftar  ulang  untuk  sumur pantek  relatif  lebih  murah  dibanding  biaya retribusi pada saat awal pengajuan izin, menurut salah  seorang  narasumber  hal  ini  disebabkan volume air yang diambil melalui sumur bor jauh lebih  banyak  dibanding  sumur  pantek.  Terlepas dari  perbedaan  biaya  tersebut  namun  yang  jelas adanya  kewajiban  untuk  daftar  ulang  ini merupakan bentuk pengendalian terhadap pengambilan  air  bawah  tanah  yang  bermuara pada  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Namun, menurut salah seorang narasumber,  sampai  saat  ini  upaya  untuk memaksa  pengguna  air  bawah  tanah  untuk melapor  baru  sebatas  himbauan,  belum  ada mekanisme  yang  memaksa  mereka  untuk melakukan  daftar  ulang,  sehingga  pendaftaran ulang hanya didasarkan atas kesadaran pengguna air tanah semata.
Menurut  salah  seorang  narasumber  yang sering  menjadi perantara dalam pengurusan izin pengambilan air tanah, sekalipun tarif resmi izin pengambilan air tanah telah ditetapkan berdasarkan  Peraturan  Daerah  sebagaimana tercantum  dalam  tabel  di  atas,  namun  dalam kenyataannya biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih  besar  dibandingkan  tarif  resmi  tersebut, sebab  diluar  biaya  resmi  tersebut,  masyarakat harus mengeluarkan biaya peninjauan lokasi dari
Petugas  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu (BPPT)  serta  Instansi  terkait  (untuk  Kota Tangerang,  instansi  terkait  adalah  Badan Pengendalian  Lingkungan  Hidup  dan  Dinas Pekerjaan  Umum).  Lebih  jauh  narasumber tersebut  menyatakan  bahwa  setelah  pengurusan perizinan  disatukan  di  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  (BPPT),  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mengurus  izin  pengambilan  air  tanah  bisa mencapai lebih dari 5 juta rupiah.
Biaya  tersebut  sebenarnya  relatif  lebih murah  bila  dibandingkan  dengan  biaya  yang harus  dikeluarkan  pada  masa  lalu,  ketika kewenangan  untuk  mengeluarkan  izin  berada  di Dinas  Lingkungan  Hidup.  Pada  saat  perizinan masih  di  Dinas  Lingkungan  Hidup,  di  samping prosesnya  memerlukan  waktu  yang  lama,  biaya yang dikeluarkan untuk mengurus izin pengambilan air  tanah  bisa  tersebut  bisa  mencapai  10  juta hingga 15 juta rupiah. Menanggapi hal ini, salah seorang  narasumber  dari  Badan  Lingkungan Hidup  Daerah  menyatakan  bahwa  pada  saat perizinan  berada  di  Dinas  Lingkungan  Hidup, proses  untuk  mengeluarkan  izin  memerlukan waktu  lama,  sebab  memerlukan  kajian  teknis yang  komprehensif  yang  disesuaikan  dengan kandungan airdalam tanah serta kondisi lingkungan  setempat.  Sementara  itu,  pemerintah tidak  menyediakan  anggaran  untuk  biaya pengkajian  tersebut,  oleh  karenanya  seluruh biaya pengkajian ditanggung pemohon, sehingga pengurusan izin memerlukan biaya relatif tinggi. Menurut  salah  seorang  narasumber  yang  pernah mengurus  izin  pengambilan  air  tanah,  dahulu banyak  ketentuan  yang  yang  harus  dipatuhi dengan alasan pengendalian penggunaan air dan konservasi  lingkungan,  namun  pada  akhirnya tetap  berujung  pada  jumlah  biaya  yang  harus dikeluarkan.  Terlepas  dari  berbagai  alasan  yang diajukan,  keadaan  ini  mengindikasikan  bahwa sekalipun  tarif  resmi  pengurusan  izin  penggunaan air  tanah  telah  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat,  namun  kenyataannya  tidak  ada kepastian  biaya.  Rekomendasi  teknis  yang  pada dasarnya diarahkan untuk pengendalian penggunaan air  tanah  serta  konservasi  lingkungan,  dalam implementasinya  malah  membuka  ruang  yang lebar  bagi  terjadinya  gratifikasi  dalam  pengurusan izin.
Bila  izin  pengambilan  air  tanah  dilihat dalam kontelasinya dengan upaya konservasi air, sentralisasi  izin  pengambilan  air  tanah  menghadapi kendala  bagi  daerah  yang  memiliki  Cekungan
Air  Bawah  Tanah  (CABT)  yang  bersifat  lintas kabupaten maupun kota, seperti berbagai daerah di  wilayah  Banten.  Kondisi  hidrologi  dan klimatologi  wilayah  Provinsi  Banten  telah teridentifikasi  ada  Cekungan  Air  Bawah  Tanah (CABT)  yang  bersifat  lintas  kabupaten  maupun kota, bahkan ada yang bersifat lintas provinsi.
Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang bersifat  lintas  kabupaten  atau  kota  antara  lain Cekungan  Air  Bawah  Tanah  (CABT)  Labuan, Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Rawadano dan  Cekungan  Air  Bawah  Tanah  (CABT) Malingping,  sedangkan  Cekungan  Air  Bawah Tanah  (CABT)  yang  bersifat  lintas  Provinsi antara lain meliputi Cekungan Air Bawah Tanah (CABT)  Serang-  Tangerang  dan  Cekungan  Air Bawah  Tanah  (CABT)  Jakarta.  Dengan  kondisi hidrologi  dan  klimatologi  seperti  ini  membawa implikasi  luas  terhadap  prosedur  perizinan  yang dikeluarkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan air  tanah.  Sekalipun  saat  ini  kewenangan  untuk mengeluarkan izin pemanfaatan air tanah berada di daerah otonom, baik kabupaten  ataupun kota, secara normatif, bagi daerah-daerah yang berada di wilayah Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang  bersifat  lintas  kabupaten  atau  kota memerlukan  rekomendasi  teknis  dari  provinsi, sedangkan  bagi  daerah-daerah  yang  berada  di wilayah  Cekungan  Air  Bawah  Tanah  (CABT) yang  bersifat  lintas  Provinsi  memerlukan rekomendasi  teknis  dari  Pemerintah  Pusat. Realitasnya setiap kabupaten/kota mengeluarkan izin  pengambilan  air  tanah  tanpa  meminta rekomendasi  teknis  dari  Provinsi.  Padahal rekomendasi  teknis  tersebut  merupakan  upaya pengendalian  untuk  menjaga  ketersediaan  air tanah  serta  menjaga  kelestarian  lingkungan secara  menyeluruh.  Menurut  pengakuan  salah seorang  narasumber  dari  Seksi  Air  Tanah  dan Geologi  Tatalingkungan,  Dinas  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  Banten,  selama setahun  menjabat  Kepala  Seksi  belum  pernah ada  kabupaten/kota  yang  meminta  rekomendasi teknis sebagai salah satu syarat izin pengambilan air  tanah.  Tampaknya  saat  ini  Kabuten/Kota cenderung mengeluarkan izin tanpa memperhatikan ketersediaan  air  untuk  daerah  lainnya,  mereka cenderung  mengejar  Pendapat  Asli  Daerah (PAD)  yang  tinggi  melalui  pengeluaran  izin sebanyak mungkin.
Selain  berusaha  memperoleh  Pendapat Asli  Daerah  (PAD)  dari  perizinan,  juga  dari pajak air tanah, bahkan tampaknya  upaya untuk memperoleh  Pendapat  Asli  Daerah  (PAD)  dari
pajak  air  tanah  jauh  lebih  tinggi  ketimbang upaya  untuk  memperoleh  Pendapat  Asli  Daerah (PAD)  dari  perizinan.  Banyak  kasus  terjadi  di mana  perusahaan  yang  tidak  memiliki  SIPA tetapi  dikenakan  pajak,  padahal  secara  juridis formal  hanya  perusahaan-perusahaan  yang memiliki  SIPA  yang  menjadi  wajib  pajak, sementara  perusahaan-perusahaan  yang  tidak memiliki  SIPA  adalah  pemilik  sumur  illegal yang harus ditindak karena melakukan pencurian air  tanah.  Sebagai  contoh  kasus  misalnya  Pusat Perbelanjaan Ramayana Ciledug,  perusahaan  ini sudah  satu  tahun  memakai  sumur  bor  tanpa memiliki  SIPA.  Sekalipun  perusahaan  ini memakai  meteran  untuk  mengukur  penggunaan air  tanahnya,  namun  pembayaran  pajaknya ditentukan  secara  flat  setiap  bulan.  Contoh  lain adalah Ciledug Business Center (CBD), perusahaan  sudah  4  tahun  memakai  2  buah sumur  bor,  namun  disinyalir  tidak  memiliki SIPA,  sebab  sampai  saat  ini  tidak  dapat menunjukan    kelengkapan  administratif  dari sumur  bor  yang  dimilikinya,  setiap  diperiksa selalu  beralasan  bahwa  SIPA  yang  dimilikinya dibawa oleh kontraktor yang dahulu memborong pembangunan  gedung  tersebut,  padahal  setiap SIPA dalam 2 tahun sekali harus diperpanjang.
Menurut beberapa narasumber yang menjadi  Petugas  Pencatat  meteran,  diluar  dua contoh  kasus  tersebut  masih  banyak  perusahaan yang  tidak  memiliki  SIPA  tetapi  ditagih  pajak penggunaan  air  tanahnya.  Secara  prosedural, penentuan  tarif  pajak  air  tanah  didasarkan  atas pemakaian  airnya,  Nilai  Pemakaian  Air  (NPA) ditetapkan  oleh  Seksi  Air  Tanah  dan  Geologi Tata  Lingkungan,  Dinas  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  Provinsi  berdasarkan  jumlah meteran  pemakaian  serta  mempertimbangkan Debet  pengambilan  air  yang  ditetapkan  dalam SIPA  dan  kapasitas  mesin  yang  digunakan. Namun  dalam  kasus-kasus  perusahaan  yang tidak  memiliki  SIPA  tetapi  ditagih  pajaknya, tarif  pajak air  tanah kebanyakan ditetapkan oleh Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPKAD)  Kabupaten/Kota  secara  flat  setiap bulan.  Menurut  beberapa  orang  narasumber, penentuan  nilai  pajak  air  tanah  dengan  cara seperti  ini  cenderung  serat  dengan  gratifikasi, sebab besaran nilai pajak yang dikenakan bukan didasarkan  atas  jumlah  air  yang  digunakan, tetapi tergantung pada kesepakatan antara oknum pegawai  DPKAD  dengan  pihak  pengusaha. Lebih  jauh  salah  seorang  narasumber  menyatakan bahwa  gratifikasi  yang  relatif  mencolok  terjadi
pada penentuan pajak air tanah pada perusahaan- perusahaan  yang  bergerak  dalam  pencucian mobil  atau  motor.  Sebagian  besar  perusahaan- perusahaan  ini  tidak  memiliki  SIPA,  namun mereka  dikenakan  pajak  penggunaan  air  tanah secara  flat,  setiap  bulan  rata-rata  berkisar  antara 200 ribu hingga 250 ribu rupiah.
Menurut  salah  seorang  narasumber,  pajak air tanah tersebut dipungut oleh oknum pegawai DPKAD,  tanda  terima  pemungutan  biasanya berupa  kwitansi  umum  yang  biasa  dijual  di warung,  namun  dibawahnya  tertera  stempel instansi pemungut. Dalam kasus ini bukan hanya dalam  penentuan  besaran  pemakaian  air  tanah yang  disinyalir  serat  dengan  gratifikasi,  tetapi juga  pungutan  pajak  tersebutdisinyalir  tidak masuk  ke  kas  negara.  Menanggapi  hal  ini  salah seorang  narasumber  dari  provinsi  menyatakan bahwa  secara  materil  belum  dibuktikan  apakah ada pajak air tanah yang secara langsung masuk ke saku pribadi oknum tertentu, namun demikian selama  ini  catatan  jumlah  wajib  pajak  air  tanah dari  DPKAD  Kabupaten/Kota  tidak  pernah sesuai  dengan  catatan  jumlah  wajib  pajak  yang ditagih  oleh  provinsi,  ada  kecenderungan DPKAD  menyembunyikan  jumlah  wajib  pajak yang  ditagihnya  setiap  bulan.  Persoalannya kemudian  apakah  sebagian  wajib  pajak  tersebut menjadi sumber penghasilan oknum tertentu atau secara  institusional  sengaja  disembunyikan  agar pendapatan  daerah  lebih  besar,  hal  ini  mungkin terjadi  sebab  sampai  saat  ini  pendapatan  dari pajak  air  tanah  masih  dibagi  antara  kabupaten/ kota dengan provinsi.
 Integritas Pelayan Publik
Di  atas  telah  disinggung  bahwa  sekalipun kabupaten/kota  mengeluarkan  izin  pengambilan air  tanah,  namun  sampai  saat  ini  Nilai Pemakaian Air (NPA) ditetapkan oleh Seksi Air Tanah  dan  Geologi  Tata  Lingkungan,  Dinas Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi berdasarkan  jumlah  meteran  pemakaian  serta mempertimbangkan  debet  pengambilan  air  yang ditetapkan dalam SIPA dan kapasitas mesin yang digunakan.  Di  samping  itu,  juga  pencatatan meteran  pemakaian  air  setiap  bulan  masih dilakukan  oleh  Tim  pencatat  yang  berada dibawah  Seksi  Pengawasan  dan  Pengendalian, Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Provinsi.  Dalam  kaitannya  dengan  penentuan jumlah  pajak  daerah,  pencatatan  meteran  ini memegang  peranan  strategis,  sebab  atas  dasar pencatatan  inilah  besaran  jumlah  pajak  daerah
ditetapkan pada setiap pengguna. Hasil pencatatan  meteran  ini  kemudian  diserahkan kepada  Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten/Kota untuk ditetapkan nilai pajaknya, institusi ini kemudian melakukan penagihan  kepada  wajib  pajak.  Menurut  salah seorang  narasumber,  jumlah  Petugas  Pencatat Meteran  di  Provinsi  Banten  sebanyak  25  orang, 2  orang  diantaranya  berstatus  Pegawai  Negeri Sipil, sedangkan 20 orang lainya tenaga kontrak, baru  pada  tahun  ini  mereka  diusulkan  menjadi Calon  Pegawai  Negeri  Sipil.  Dari  keseluruhan pegawai  tersebut,  satu  orang  ditugaskan  sebagai staf  administrasi,  sedangkan  yang  lainnya disebarkan  kesetiap  Kabupaten/  Kota  yang  ada di  wilayah  Provinsi  Banten.  Jumlah  Petugas Pencatat  Meteran  disetiap  daerah  tampak  dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4 Jumlah Petugas Pencatat Meteran di Setiap Daerah Daerah Jumlah Petugas (orang) Kota Tangerang Selatan 2 Kota Tangerang 7 Kabupaten Tangerang 8 Kabupaten Serang 2 Kota Cilegon 2 Kabupaten Pandeglang 1 Kabupaten Lebak 1 Kota Serang 1 Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara
Dalam  tabel  di  atas  tampak  jumlah petugas pencatat meteran di Kota Tangerang dan Kabupaten  Tangerang  jauh  lebih  banyak dibandingkan daerah lainnya, hal ini disebabkan perusahaan  penggunan  sumur  bor  lebih  banyak di  kedua  daerah  tersebut.  Menurut  beberapa orang  petugas  pencatat  meteran,  sekalipun  di wilayah-wilayah yang banyak perusahaan pengguna  sumur  bor  telah  dialokasikan  petugas pencatat dengan jumlah yang relatif lebih banyak dibanding  daerah  lain,  namun  bila  jumlah petugas  dibanding  luas  wilayah  dan  jumlah pengguna, sampai  saat ini tetap  masih kekurangan tenaga pencatat, terutama di daerah- daerah  industri  seperti  Kota  Tangerang  dan Kabupaten Tangerang.
Menurut  salah  seorang  kordinator  petugas pencatat  meteran,  setiap  petugas  pencatat meteran  diwajibkan  mencari  wajib  pajak  baru setiap  bulan,  namun  relatif  sulit  untuk  mencari wajib pajak baru, dalam beberapa bulan petugas pencatat  paling  bisa  menambah  satu  atau  dua wajib  pajak  baru,  padahal  sebenarnya  masih banyak  perusahaan  pengguna  sumur  bor  yang
belum  menjadi  wajib  pajak.  Diperkirakan  dari sekitar 3000 perusahaan yang ada, masih sekitar 800  diantaranya  belum  menjadi  wajib  pajak. Menurut  pengakuan  salah  seorang  petugas pencatat  meteran,  di  samping  kesulitan  yang bersifat  teknis  dan  administratif  dalam  mencari wajib  pajak  baru,  waktu  para  petugas  pencatat meteran  habis  tersita  untuk  mendatangi  wajib pajak  yang  telah  terdaftar,  terutama  pengguna sumur  bor  yang  menggunakan  meteran.  Sementara itu,  wajib  pajak  yang  nilai  penggunaan  airnya ditetapkan  secara  flat,  sekalipun  tidak  didatangi setiap  bulan,  namun  dalam  dua  atau  tiga  bulan sekali tetap dilakukan pengecekan guna memastikan jumlah penggunaan airnya. Menurut pengalaman para  petugas  pencatat  meteran  air,  relatif  sulit masuk  ke  perusahaan  pengguna  sumur  bor, selain  harus  mematuhi  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  perusahaan,  seringkali  petugas dari perusahaan yang menangani sumur bor tidak ada ditempat, sehingga kunjungan harus diulangi pada hari berikutnya.
Pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan  lebih  dari  3  sumur  bor,  terlebih- lebih  bila  lokasi  masing-masing  sumur  bor tersebut  berjauhan,  selain  kesulitan  prosedural, pencatatan  meteran  yang dilakukan  memerlukan waktu  yang  relatif  banyak.  Padahal  di  wilayah tangerang  banyak  perusahaan  yang  memiliki lebih  dari  3  sumur  bor,  bahkan  ada  perusahaan (PT.  Gajah  Tunggal)  memiliki  enam  anak perusahaan,  setiap  anak  perusahaan  memiliki  5 buah  sumur,  sedangkan  induk  perusahaannya sendiri  memiliki  11  buah  sumur  terdiri  dari  3 buah  sumur  bor  dan  8  buah  sumur  pantek.  Bila pencatatan  meteran  penggunaan  air  pada perusahaan  seperti  ini  dilakukan  satu-persatu pada  setiap  sumur,  maka  akan  memakan  waktu yang  cukup  lama.  Menurut  pengalaman  salah seorang  petugas,  pada  perusahaan  seperti  ini, biasanya petugas pencatat meteran hanya datang ke  ruang  tamu,  lalu  kemudian  oleh  pihak perusahaan  diberikan  catatan  penggunaan  air tanah  setiap  sumur  yang  telah  diketik  dengan rapih.  Lebih  jauh  petugas  tersebut  mengakui bahwa dengan cara tersebut, selain meringankan pekerjaan para petugas pencatat, juga menguntungkan secara  material,  karena  dalam  kunjungan  setiap bulan  biasanya  mendapat  amplop  dari  pihak perusahaan  dengan  isi  berkisar  antara  50  ribu hingga  100  ribu  rupiah.  Sementara  itu,  salah seorang petugas pencatat meteran telah beberapa kali  mengajukan  usulan  kepada  Provinsi  agar diadakan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap
perusahaan-perusahaan besar seperti itu, sehingga debet  air  yang  sebenarnya  digunakan  oleh perusahaan tersebut dapat diketahui.
Namun,  sampai  saat  ini  pihak  provinsi belum  pernah  melakukannya,  secara  tegas narasumber  tersebut  menyatakan  bahwa  ada kecenderungan  pihak  Provinsi  takut  untuk melakukan  wasdal  terhadap  perusahaan  besar seperti  itu.  Keadaan  ini  mengindikasikan  bahwa ditengah  pengawasan  yang  lemah,  dengan menyuap  petugas  pencatat  meteran,  pihak perusahaan  dapat  menentukan  sendiri  jumlah pajak  air  tanahnya,  tanpa  dibuktikan  debet  air yang  digunakannya  setiap  bulan.  Jika  demikian keadaannya,  maka  pengurusan  Surat  Izin Pengambilan  Air  (SIPA),  pemasangan  meteran pada  setiap  sumur  hanya  semata-mata  untuk memenuhi  prosudur  formal  semata,  sedangkan makna  pengawasan  dan  pengendalian  yang seharusnya  menjadi  substansi  prosedur  formal menjadi kabur.
Menurut  Kepala  Seksi  Air  Tanah  dan Geologi  Tata  Lingkungan,  Dinas  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  Banten,  ruang gratifikasi  dalam  kasus  pajak  air  tanah  terbuka lebar manakala perusahaan  pengguna sumur bor melakukan  pelanggaran,  baik  pelanggaran  teknis, maupun pelanggaran yang bersifat administratif. Dahulu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi banyak menangani pelanggaran-pelanggaran yang  terjadi,  bahkan  pada  tahun  2005  pernah diadakan sweeping terhadap perusahaan- perusahaan  yang  menggunakan  sumur  bor.  Saat itu  banyak  sumur  bor  yang  disegel,  sebagian yang  tidak  memiliki  izin  diharuskan  untuk membuat izin. Saat ini Provinsi lebih memfokuskan perhatian  pada  konservasi  air  tanah  dengan membangun  sumur  pantau  atau  merubah  sumur pantau yang ada menjadi sumur pantau telemetri, sehingga  kondisi  air  tanah  dapat  dipantau  dari kantor. Sekarang sudah ada 6 buah sumur pantau telemetri.  Sementara  itu,  untuk  menambah  jumlah sumur  pantau  tersebut  relatif  sulit  karena biayanya  relatif  tinggi,  satu  sumur  pantau  biasa dirubah menjadi sumur pantau telemetri memerlukan  biaya  sekitar  100  juta  rupiah, sementara  anggaran  yang  ada  tidak  mendukung untuk itu.
Lebih  jauh  narasumber  tersebut  menyatakan bahwa setelah kewenangan mengeluarkan perizinan  berada  di  kabupaten/kota,  seharusnya pengawasan  dan  pengendalian  berada  dipihak yang  mengeluarkan  izin,  minimal  pengawasan
tersebut dilakukan dalam bentuk pendataan jenis pompa  yang digunakan serta pengawasan dalam pemasangan  filter  ketika  sebuah  sumur  bor dibuat.  Namun  realitasnya  pengawasan  dari pihak  kabupaten/kota  relatif  lemah,  banyak kasus  terjadi  di  mana  debet  air  yang  diambil tidak  sesuai  dengan  debet  air  yang  telah ditetapkan dalam SIPA, bahkan banyak kasus di mana pemasangan filter tidak sesuai dengan izin yang  dikeluarkan.  Sebagai  contoh  misalnya dalam  izin  filter  harus  dipasang  pada  pipa dengan kedalaman 150 meter, namun realitasnya filter  telah  dipasang pada  pipa  dengan kedalaman  40  meter  di  samping  kedalaman  150 meter.  Keadaan  ini  membahayakan  lingkungan, karena  air  dalam  kedalaman  40  meter  ikut tersedot,  padahal  air  dalam  kedalaman  tersebut diperuntukan  bagi  sumur  pantek,  khususnya untuk  kebutuhan  rumah  tangga  masyarakat.  Hal seperti ini dapat dicegah bila pihak pemberi izin mengawasi  dengan  cermat  saat  sumur  bor dibuat.Namun  kenyataannya  tidak  demikian, para  pemohon  izin  dapat  dengan  leluasa membuat  sumur  bor  tanpa  pengawasan  pihak yang kompeten. Dengan adanya biaya peninjauan  lokasi  yang  dibebankan  pada pemohon  izin,  pengawasan  dari  pihak  pemberi izin  semakin  lemah,  peninjauan  lokasi  hanya dilakukan  untuk  melihat  titik  pengeboran semata,  para  petugas  rata-rata  tidak  mau mengawasi  proses  pemasangan  pipa,  selain memerlukan  waktu  yang  lama,  mereka  merasa sungkan  pada  pemohon  izin  yang  telah menanggung biaya peninjauan lokasi.Jika demikian  keadaannya,  maka  biaya  peninjauan lokasi  yang  dibebankan  kepada  pemohon  izin sebenarnya  merupakan  gratifikasi  yang  direstui secara prosedural dalam tata perizinan air tanah.
Diatas  telah  disinggung  bahwa  setelah penerbitan  perizinan  penggunaan  air  tanah diserahkan  kepada  kabupaten/kota,  provinsi  lebih memfokuskan pada koservasi. Sekalipun peranan provinsi  berkurang,  namun  Seksi  Pengawasan dan  Pengendalian  Provinsi  tetap  memerintahkan kepada  para  petugas  pencatat  meteran  agar berbagai pelanggaran yang dilakukan para wajib pajak  menjadi  temuan  lapangan  yang  harus dilaporkan.  Namun  demikian  menurut  salah seorang  petugas  pencatat  meteran,  banyak temuan  lapangan  yang  telah  dilaporkan  tetapi jarang  ditindaklanjuti,  hal  ini  karena  kegiatan pengawasan dan pengendalian dari Provinsi paling banyak  dua  atau  tiga  kali  dilakukan  dalam setahun. Menurut salah seorang narasumber, hal
ini  terjadi  karena  anggaran  untuk  kegiatan pengawasan  dan  pengendalian  sangat  sedikit, sehingga  saat  ini  kegiatan  tersebut  lebih diarahkan  kepada  pembinaan  wajib  pajak  yang terdaftar.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  menurut salah  seorang  petugas  pencatat  meteran  banyak pelanggaran  yang  kemudian  diselesaikan  oleh para  petugas  lapangan,  baik  oleh  petugas pencatat  meteran,  petugas  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Kabupaten/ Kota  atau  kerja  sama  diantara  keduanya. Keadaan  ini  menjadi  potensi  gratifikasi,  sebab setiap penyelesaian pada  akhirnya  tidak  semata- mata  didasarkan  pada  ketentuan  normatif  yang ada,  tetapi  juga  tergantung  pada  kesepakatan oknum petugas dengan pihak pelanggar ketentuan.  Secara  terbuka salah  seorang petugas pencatat  meteran  menyatakan  bahwa  bila menemukan perusahaan pengguna air tanah yang tidak  memiliki  izin,  biasanya  petugas  tersebut menganjurkan  agar  perusahaan  yang  bersangkutan melengkapi  perizinannya.  Bila  perusahaan  tersebut bersedia  untuk  melengkapi  perizinannya,  biasanya pengurusan perizinan tersebut diserahkan kepada petugas  pencatat  meteran  tersebut.  Untuk  itu petugas tersebut mendapat uang jasa, di samping mendapat kelebihan dari biaya peninjauan lokasi yang  dilakukan  oleh  petugas  Badan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  dan  Instansi  terkait.  Setelah SIPA terbit, kemudian petugas pencatat meteran bersama-sama  dengan  petugas  dari  DPKAD menghitung denda pemakaian airnya.
Secara  formal  denda  tersebut  dihitung mundur  sejak  sumur  bor  tersebut  dibuat, sedangkan  jumlah  pemakaian  air  ditentukan berdasarkan  kapasitas  pompa  yang  dipakai  atau dihitung  dari  limbah  yang  dikeluarkan.  Namun demikian  pada  akhirnya  jumlah  denda  yang dikenakan  tergantung  pada  kesepakatan  antara petugas  dengan  pemilik  sumur  bor.  Dari keseluruhan  denda  tersebut  biasanya  70%  diambil oleh DPKAD Kabupaten/Kota, sedangkan Dinas Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi mendapat  30%.  Menurut  pengakuan  salah  seorang petugas  pencatat  meteran,  sekalipun  DPKAD telah mendapat pembagian yang jauh lebih besar, namun  kadangkala  petugas  DPKAD  datang sendiri  kepada  pengguna  air  tanah  yang  belum memiliki  SIPA  untuk  menentukan  denda  atau menentukan  jumlah  pajak  air  tanah  yang  harus dibayar. Kasus seperti ini terjadi pada salah satu Rumah Sakit Swasta (RS Aminah). Rumah sakit tersebut sedang mengurus SIPA, ditengah proses pengurusan  izin  sedang  berjalan,  kemudian
didatangi  petugas  DPKAD  untuk  memungut pajak  air  tanahnya  yang  jumlahnya  ditentukan secara  flat.  Sementara  itu,  pemakaian  selama belum  ada  SIPA  dihitung  mundur  sejak  sumur bor  dibuat.  Namun    Pemilik  Rumah  Sakit tersebut  menolak  membayar  denda  serta  pajak air tanah  yang ditentukan dengan cara demikian, alasan  yang  dikemukakan  Pemilik  Rumah  Sakit karena  volume  pemakaian  air  tanah  selama  ini belum  mendapat  pengesahan  dari  Provinsi. Dengan  penolakan  seperti  itu  akhirnya  petugas DPKAD  mengajak  petugas  dari  Provinsi  untuk menyelesaikan  kasus  tersebut.  Menurut  salah seorang  narasumber,  penentuan  denda  tersebut masih  diragukan  legalitasnya,  sebab  pengguna sumur  bor  yang  jadi  wajib  pajak  adalah  mereka yang  telah  memiliki  izin  resmi,  jadi  seharusnya pajak  dihitung  sejak  izin  resmi  diterbitkan.  Bila legalitasnya  diragukan,  maka  wajar  kemudian banyak  pihak  yang  mempertanyakan  apakah uang denda tersebut masuk ke kas negara atau ke saku  oknum  petugas  tertentu.  Terlepas  dari legalitasnya,    pada  kasus  Rumah  Sakit  Swasta sebagaimana  dideskripsikan  di  atas,  tampaknya potensi  korupsi  dan  gratifikasi  sangat  besar, bahkan  cenderung  pada  tindakan  pemerasan yang  bersandar  pada  formalitas  ketentuan  pajak air tanah.
Salah  satu  upaya  untuk  menentukan jumlah  pajak  air  tanah  secara  adil,  maka digunakan  meteran  air.  Meteran  air  merupakan salah satu alat ukur dalam penggunaan air tanah secara  objektif,  bila  penentuan  jumlah  pajak didasarkan  pada  jumlah  meteran  air  yang digunakan  diharapkan  tidak  merugikan  salah satu  fihak,  baik  pemilik  sumur  bor  maupun pemerintah.  Namun demikian  menurut  beberapa orang nara sumber banyak perusahaan pengguna sumur  bor  yang  tidak  mau  menggunakan meteran  dengan  berbagai  alasan,  padahal  harga meteran  itu  relatif  murah,  meteran  dengan ukuran  2  ins  yang  sudah  ditera  seharga  3,5  juta rupiah,  sedang  yang  belum  ditera  hanya  sekitas 2,5  juta  rupiah.  Salah  seorang  narasumber  dari kalangan  pengusaha  pengguna  sumur  bor menyatakan bahwa perusahaannya tidak menggunakan meteran  karena  seharusnya  meteran  itu  menjadi fasilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah sebagai pemungut pajak. Sementara itu, perusaaahaan lainnya menyatakan bahwa menggunakan  meteran  itu  merepotkan  pihak perusahaan,  sebab  selama  ini  meteran  yang digunakan  sering  rusak,  terlebih-lebih  bila  air
yang  digunakan  banyak  mengandung  pasir  atau zat besi yang mempermudah proses korosi.
Selain  cepat  rusak,  bila  menggunakan meteran,  dalam  satu  tahun  sekali  meteran tersebut  harus  ditera,  pada  saat  tera  dilakukan banyak  prosudur  yang  harus  dilalui,  mulai  dari pembuatan  berita  acara  pencopotan  meteran hingga  pemasangan  kembali.  Sedangkan  selama meteran  ditera,  pembayaran  penggunaan  air tanah  dihitung  secara  flat.  Pada  saat  penentuan pembayaran  secara  flat  ini,  sekalipun  jumlah pemakaian  air  bisa  dihitung  secara  objektif berdasarkan  kapasitas  pompa  yang  digunakan atau  air  limbah  yang  dikeluarkan,  namun  pada akhirnya tergantung kesepakatan dengan petugas yang  menghitung.  Diluar  alasan  teknis  dan prosudural,  menurut  salah  seorang  pengusaha, pembayaran secara flat lebih memiliki kepastian jumlah  biaya  yang  harus  dikeluarkan,  sehingga memudahkan  dalam  penyusunan anggaran pengeluaran setiap bulan.
Dengan  berbagai  alasan  sebagaimana diuraikan  di  atas,  sampai  saat  ini  masih  banyak perusahaan  yang  tidak  mau  menggunakan meteran,  sebagai  contoh  kasus  misalnya  dari  40 wajib  pajak  yang  ada  di  wilayah  UPT  Ciledug, 18 menggunakan meteran, sedangkan 22 lainnya membayar dengan cara flat. Menurut pengakuan petugas  pencatat  meteran  di  wilayah  tersebut, jumlah  pembayar  flat  tersebut  hanyalah  jumlah yang tercatat di petugas pencatat meteran, diluar itu diduga masih banyak pembayar pajak dengan cara  flat  yang  tidak  tercatat  di  petugas  pencatat meteran,  terutama  pembayar  pajak  dengan  flat yang  ditentukan  sendiri  oleh  pihak  DPKAD setempat.  Hal  ini  terlihat  karena  selama  ini catatan  jumlah  pembayar  pajak  dengan  cara  flat dari  petugas  pencatat  meteran  setempat  tidak pernah  sama  dengan  catatan  dari  petugas DPKAD  setempat,  ada  kecenderungan  petugas DPKAD  menyembunyikan  sebagian  pembayar pajak dengan cara flat. Dengan keadaan ini patut dipertanyakan  apakah  uang  pembayaran  pajak tersebut  masuk  ke  kas  negara  atau  ke  saku oknum  petugas.  Sebagaimana  telah  disinggung di  atas,  hal  ini  tampaknya  memerlukan penelusuran  lebih  jauh,  sebab  upaya  untuk menyembunyikan  jumlah  wajib  pajak  tersebut dilatarbelakangi  berbagai  kemungkinan,  mungkin bisa  dijadikan  sumber  penghasilan  oknum tertentu  atau  mungkin  juga  secara  institusional sengaja  disembunyikan  agar  pendapatan  daerah lebih besar, hal ini mungkin terjadi sebab sampai saat  ini  pendapatan  dari  pajak  air  tanah  masih
dibagi  antara  kabupaten/  kota  dengan  provinsi. Terlepas  dari  berbagai  kemungkinan  yang melatarbelakanginya, namun yang jelas deskripsi di  atas  menunjukan  bahwa  banyak  perusahaan yang  tidak  menggunakan  meteran  air,  bahkan ada  beberapa  perusahaan  yang  menggunakan meteran  hanya  untuk  mengontrol  pemakaian airnya  secara  internal,  sedangkan  pembayaran pajaknya  dilakukan  secara  flat,  kasus  seperti  ini misalnya Pusat Perbelanjaan Ramayana Ciledug, sekalipun perusahaan tersebut memiliki meteran, namun  pembayaran  pajak  air  tanah  dilakukan secara flat sebesar 400.000 rupiah setiap bulan.
Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas bahwa  penentuan  nilai  pajak  air  tanah  dengan cara  flat  cenderung  serat  dengan  gratifikasi, sebab besaran nilai pajak yang dikenakan bukan didasarkan  atas  jumlah  air  yang  digunakan, tetapi tergantung pada kesepakatan antara oknum petugas dengan pihak pengusaha. Bila dicermati lebih  jauh,  penentuan  pajak  air  tanah  dengan cara  flat,  selain  serat  dengan  gratifikasi cenderung tidak adil, sebab pasti ada pihak yang dirugikan, bila tidak wajib pajak yang dirugikan, pasti  pemerintah  yang  dirugikan.  Contoh  kasus ketidakadilan yang menyolok dalam pembayaran pajak  air  tanah  secara  flat  terjadi  di  Pusat Perbenjaan  (Mall)  Serang.  Perusahaan  ini  pada saat membayar flat diharuskan membayar sebanyak 6000  m 3 setiap  bulan,  setelah  menggunakan meteran  air  ternyata  hanya  membayar  sebanyak 1200  m 3 setiap  bulan.  Dengan  demikian  selama membayar  dengan cara  flat,  perusahaan  tersebut harus  menanggung  pembayaran  air  yang  tidak dia  pakai  sebesar  4800  m 3 setiap  bulan.  Dalam kasus  ini  pihak  perusahaan  yang  dirugikan, namun  dalam  banyak  kasus  justru  pemerintah yang  dirugikan.  Perusahaan  sengaja  memilih membayar  pajak  dengan  cara  flat,  sebab  bila menggunakan  meteran  akan  membayar  jauh lebih besar.Menurut pengakuan Petugas Pencatat Meteran,  perusahaan-perusahaan  seperti  ini biasanya memberi uang saku setiap bulan kepada petugas  pencatat  meteran,  dengan  cara  ini diharapkan  penggunaan  air  sebenarnya  setiap bulan  tidak  diperiksa.  Besarnya  uang  saku  yang diberikan bervariasi tergantung besarnya perusahaan, namun  rata-rata  berkisar  antara  50.000  hingga 150.000  rupiah  setiap  bulan.  Namun,  tidak semua  wajib pajak  yang  membayar  dengan  cara flat  memberikan  uang  saku,  tergantung  pada keiklasan  masing-masing  perusahaan.  Dalam pandangan  para  petugas  pencatat  meteran,  uang saku  yang  diberikan  perusahaan  tersebut  dianggap
sebagai  tambahan  penghasilan  mereka  setiap bulan. Bila dicermati lebih jauh, deskripsi di atas menggambarkan bahwa penentuan jumlah pembayaran  pajak  air  tanah  dengan  cara  flat secara  keseluruhan  mengandung  potensi  gratifikasi yang  besar,  bukan  saja  pada  saat  fase  awal penentuan jumlah pembayaran pajak, tetapi juga berlanjut  pada  fase-fase  selanjutnya  selama penggunaan air tanah berlangsung.

## Penutup
Dilihat  dari  sisi  tatakelola  pemerintahan dalam  pemanfaatan  air  tanah,  hampir  disetiap daerah  tampaknya  organisasi  perangkat  daerah yang ada tidak memberikan ruang yang memadai bagi pengelolaan urusan air bawah tanah sebagai salah  satu  sumber  daya  lokal,  tugas  dan  fungsi Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dalam  pengelolaan urusan  itu  bukan  saja  tumpang  tindih  bahkan cenderung semakin kabur. Kondisi ini membawa implikasi  luas  terhadap  pelayanan  publik  yang dilakukannya kemudian.
Sekalipun  secara  formal  hampir  disetiap daerah  penggunaan  air  tanah  diatur  dalam Peraturan  Daerah  yang  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat, namun dalam pengurusan izin, sekalipun ada tarif resmi, dalam realitasnya cenderung  tidak  ada  kepastian  biaya.  Dalam beberapa  fase  proses  perizinan  menunjukan potensi gratifikasi yang tinggi. Peninjauan lokasi ataupun  Rekomendasi  teknis  dari  Provinsi,  alih- alih  untuk  pengawasan  dan  pengendalian penggunaan air tanah, namun karena pemerintah tidak  menyediakan  anggaran  untuk  kegiatan  itu, akhirnya  biaya  peninjauan  lokasi  atau  rekomendasi teknis  yang  dibenbankan  kepada  pemohon  izin menjadi  gratifikasi  yang  direstui  secara  prosudural dalam tata perizinan air tanah.
Rekomendasi teknis pada dasarnya merupakan tata  prosedural  dalam  perizinan  yang  diarahkan untuk  konservasi  dan  pengendalian  pengunaan air  tanah,  namun  tampaknya  tata  prosedural tersebut  kehilangan  maknanya  manakala  didasari oleh  paradigma  yang  cenderung  tidak  memihak pelestarian  lingkungan.  Di  tengah  perdebatan para ahli yang belum tuntas tentang  kandungan air  di  dalam  tanah,  sebagian  ahli  berpandangan bahwa  kandungan  air  dalam  suatu  akifer merupakan  satu  kesatuan  dengan  kandungan  air pada  akifer  dibawahnya,  dan  sebagian  ahli lainnya berpandangan bahwa kandungan air pada suatu  akifer  tertentu  terpisah  secara  parsial dengan  kandungan  air  pada  akifer  dibawahnya.
Dalam  konteks  ini  para  pengambil  kebijakan tampaknya  memilih  paradigma  bahwa  kandungan air  pada  suatu  akifer  tertentu  terpisah  secara parsial  dengan  kandungan  air  pada  akifer dibawahnya.  Oleh  karena  itu,  bila  pada  suatu akifer  tertentu  atau  pada  kedalaman  tertentu dinyatakan  kritis,  selama  akifer dibawahnya  ada kandungan air, maka diizinkan untuk mengambil air  dengan  syarat  pengeboran  harus  lebih  dalam dari  zona  kritis  tersebut.  Direvasi  paradigma seperti  ini  kedalam  kebijakan daerah  bukan  saja tidak memihak pelestarian lingkungan tetapi juga menimbulkan  kebijakan  yang  terbuka,  zona kritis hanya ada pada akifer tertentu, selama ada kandungan air dibawahnya, maka izin pengambilan air  akan  dikeluarkan.  Kebijakan  yang  terbuka seperti  ini,  pada  tataran  implementasi  akhirnya membuka  ruang  gratifikasi  yang  luas,  alih-alih rekomendasi  teknis  untuk  konservasi,  akhirnya menjadi alat tawar dalam praktik gratifikasi.
Bertolak  dari  berbagai  kasus  yang  terjadi di  setiap  daerah,  tampaknya  ruang  gratifikasi dalam  kasus  pajak  air  tanah  terbuka  lebar manakala  perusahaan  pengguna  sumur  bor melakukan pelanggaran, baik pelanggaran teknis,  maupun  pelanggaran  yang  bersifat administratif.  Kesulitan  untuk  mengungkap berbagai  kasus  dewasa  ini  disebabkan  karena pertama  kurang  tegasnya  regulasi  yang  ada, kedua  karena  sering  terjadinya  gratifikasi, terutama  gratifikasi  antara  perusahaan  dengan oknum  petugas  lapangan.  Dalam  konteks  ini, petugas  lapangan  yang  paling  berperan  adalah, petugas pencatat meteran dan petugas pemungut dari  kabupaten/kota  setempat.  Dalam  konteks pengguna  air  tanah  yang  memakai  meteran, untuk  menghidari  pembayaran  pajak  biasanya perusahaan  mengajukan  alasan  bahwa  meteran atau  pompa  yang  digunakannya  rusak.  Dengan alasan  tersebut,  selama  bekerjasama  dengan petugas,  baik  pencatat  meteran  ataupun  petugas pemungut pajak air tanah, maka perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan pajak.
Sementara  itu,  di  tengah-tengah  tingkat  gaji yang relatif kecil, para petugas pencatat meteran, terutama  mereka  yang  berstatus  tenaga  kontrak, cenderung  memandang  uang  saku  yang  diberikan perusahaan dianggap sebagai tambahan penghasilan mereka  setiap  bulan.  Sekalipun  tidak  setiap perusahaan  yang  menjadi  wajib  pajak  memberikan uang  saku,  namun  ada  beberapa  wajib  pajak yang rutin memberikan setiap bulan. Keadaan ini menggambarkan  bahwa  para  petugas  pencacat meteran  yang  memegang  posisi  strategis  dalam
penentuan  jumlah  pajak  air  tanah,  ditengah  gaji formalnya  yang  tidak  memadai,  penghasilan sampingannya menjadi penyangga hidup mereka sehari-hari.  Dengan  kondisi  seperti  ini  mereka cenderung  permisif  terhadap  nilai-nilai  korupsi dan  gratifikasi.  Sekalipun  alasan  ini  bersifat klasik,  namun  sangat  realistis,  anggapan  bahwa uang saku yang diberikan perusahaan dipandang sebagai  tambahan  penghasilan  menunjukan  hal itu.
Berbagai  regulasi  dalam  pemanfaatan  air tanah  harus  dipandang  sebagai  bagian  integral dari pelayanan publik secara keseluruhan. Dalam konteks  ini  upaya  perbaikan  tampaknya  harus dimulai  dari  tata  kelola  pemerintahan  dalam pemanfaatan  air  tanah.  Kewenangan  dalam pengelolaan  sumber  daya  air  sebaiknya  terintegrasi meliputi seluruh sumber daya air yang ada, baik air  permukaan  maupun    air  tanah.  Kewenangan tersebut sebaiknya berada pada satuan unit kerja yang  memiliki  fungsi  lini,  sehingga  diharapkan dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  air  sebagai wujud pemenuhan hak rakyat, sementara sumber dayanya dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.
Upaya  pengendalian  dalam  pemanfaatan air  tanah  tidaklah  cukup  hanya  dengan meningkatkan  pajak  air  tanah  seperti  yang dilakukan  dibeberapa  daerah.  Dalam  rangka mengurangi  penggunaan  air  tanah,  pemanfaatan air  permukaan  harus  dilakukan  secara  optimal, sedangkan  air  tanah  harus  dipandang  sebagai alternatif  terakhir  bila  air  permukaan  tidak dimungkinkan lagi. Dalam konfigurasi desentralisasi dan otonomi daerah,  optimalisasi  air  permukaan diarahkan  pada  pemberdayaan  daerah  otonom yang  mengalami  surplus  air,  sehingga  air menjadi  potensi  unggulan  daerah  tersebut. Dalam  hal  ini  Pemerintah  Pusat  memberikan dana  untuk  pengembangan  dan  pengelolaan sumber  daya  air  di  daerah  yang  bersangkutan dengan  kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan air bagi penduduk setempat, sedangkan kelebihannya  didistribusikan  kedaerah  yang berdekatan  dalam  proses  kerja  sama  diantara daerah otonom.
Sementara  itu,  dalam  upaya  menekan tingkat  gratifikasi  yang  terjadi  selama  ini  harus dimulai  dari  ketegasan  peraturan  perundangan dari  mulai  tingkat  pusat  hingga  daerah. Paradigma  tentang  kandungan  air  dalam  suatu akifer  tertentu  harus  ditegaskan  bahwa  itu merupakan  kesatuan  dengan  akifer  lainnya didalam  keseluruhan  lapisan  tanah  yang  ada,
sehingga  penentuan  zona  kritis  (zona  merah) menjadi  mutlak  sebagai  daerah  terlarang  untuk diambil  airnya.  Dengan  kebijakan  yang  tegas seperti  ini  peta  zonase  yang  dibuat  memberi makna  terhadap  pengendalian  dalam  pemanfaatan air  tanah.  Kegiatan-kegiatan  yang  memiliki korelasi langsung dengan pengendalian dan telah tertata  dalam  mekanisme  perizinan  seperti peninjauan  lokasi  serta  rekomendasi  teknis sebaiknya  dibiayai  oleh  pemerintah  daerah, sehingga  tidak  mengantungkan  biaya  pada pemohon izin.
Penertiban  terhadap  pemilik  sumur  illegal mutlak  diperlukan,  namun  hal  ini  sebaiknya dilakukan  oleh  satuan  kerja  dilingkungan pemerintah  daerah,  sebab  melibatkan  Polisi belum  tentu  dapat  menyelesaikan  persoalan,  di samping  mereka  tidak  memiliki  kemampuan teknis, dalam beberapa kasus yang terjadi malah memperpanjang  jenjang  prosedural  tanpa  ada penyelesaian  secara  yuridis.  Seiring  dengan  itu, penggunaan  meteran  air  sebagai  alat  ukur penggunaan air tanah mutlak diwajibkan kepada seluruh  wajib  pajak,  hal  ini  diikuti  dengan penataan  ulang  proses  pencatatan  meteran  dan penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  yang terintegrasi  dalam  satu  sistim  manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel.
Daftar Pustaka
Dwiyanto  Agus,  Partini,  Ratminto,  Wicaksono Bambang,  Tamtiari  Wini,  Kusumasari Bevaola,  dan  Nuh  Muhamad.  (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM.
Effendi,  Sofian.  (1986).  Pelayanan  Publik, Pemerataan  dan  Adminsitrasi  Negara Baru.  Dalam  Majalah  Prisma    No  12.
Penerbit LP3ES.
Kodoatie,  J.R.,  (2002).  Pengelolaan  Sumber Daya  Air  dalam  Otonomi  Daerah.
Yogyakarta: Andi Publisher
Kumorotomo, Wahyudi. (1992). Etika  administrasi
Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Lubis,  R.F.,  (2006).  Bagaimana  Menentukan Daerah Resapan Air Tanah. URL:http:// io.ppi.jepang/download.php?File=file/ inovasi_vol  6_XVIII_Maret  2006  Page 78 pdf, 17 Desember 2007.
Saidi, Anas, dkk. (2005).  Kajian Permasalahan Hukum  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Pemerintahan  Kota  dan  Implikasinya terhadap  Kinerja  Pemerintah:  Studi kasus  di  Tujuh  Daerah  (Bengkulu, Cilegon, Solo, Salatiga, Kupang, Cimahami, Samarinda). Jakarta: Apeksi.
Syahrir.  (1986).  Pelayanan  dan  Jasa-Jasa Publik:  Telaah  Ekonomi  serta  Implikasi Sosial  Politik.  Dalam  Majalah  Prisma No. 12. Penerbit LP3ES.
Wardiat, Dede,  dkk, (2001). Model Restrukturisasi Orgasnisasi Pemerintah Daerah, Jakarta: Pusat  Penelitian  Kemasyarakatan  dan Kebudayaan-LIPI.