## PROBLEMATIKA DAN AFIRMASI IDENTITAS AGAMA KAHARINGAN PASCA INTEGRASI KE DALAM HINDU DHARMA

## PROBLEMATICS AND AFFILMATION OF KAHARINGAN RELIGION IDENTITY DURING INTEGRATION INTO HINDU DHARMA

## TIWI ETIKA

## Abstract
This article is the result of a research on the Kaharingan problematic issues of religious identity after being integrated into Hindu Dharma. During the ‘New Order’ (President Soeharto’s government) Kaharingan religion was not included in one of the religions served by the state. The issue of state recognition and the ease of obtaining civil services for Kaharingan adherents are strong reasons for Kaharingan religious leaders to integrate Kaharingan as part of Hinduism. The research raises the issues: (1) how is the process of integrating Kaharingan religion into Hindu Dharma? (2) what are the implications of such integration? and, (3) how is the existence of Kaharingan religious identity as the original ‘Dayak tribe religion’ after integration into Hindu Dharma in the future? This study aims to portray the existence of Kaharingan religion during integration into Hindu Dharma. This type of research is qualitative-descriptive with the method of collecting data through observation and interviews with religious leaders and administrators of religious institutions namely the Hindu Kaharingan Grand Council (MB-AHK), as well as an analysis of documents related to the object of research. Theories used in this research are integration theory, identity theory and locality theory. The integration process has implications for various fields, ranging from education, social, religious, economic, political upto cultural identity. The future challenges of Kaharingan are: internal conflict, a dilemma of distortion from third parties and stigmatization as one of the Hindu Dharma sects.
Keywords :  Kaharingan, Hindu Dharma, Dayak Tribe Identity, Socio-Religious Integration

## Abstrak
Artikel ini merupakan hasil penelitian terhadap problematika identitas agama Kaharingan pasca berintegrasi dengan Hindu Dharma. Pada masa pemerintahan Orde Baru (Presiden Suharto) agama Kaharingan tidak termasuk dalam salah satu agama yang dilayani oleh negara. Persoalan pengakuan negara dan kemudahan memperoleh layanan sipil bagi para penganut Kaharingan menjadi alasan kuat dari para tokoh agama Kaharingan untuk mengintegrasikan Kaharingan sebagai bagian dari agama Hindu. Penelitian mengangkat permasalahan:(1) bagaimana proses integrasi agama Kaharingan ke dalam Hindu Dharma? (2) bagaimana implikasi integrasi tersebut? dan, (3) bagaimana keberadaan identitas agama Kaharingan sebagai agama asli suku Dayak pasca integrasi dengan Hindu Dharma pada masa mendatang?. Penelitian ini bertujuan memotret keberadaan agama Kaharingan selama berintegrasi ke dalam Hindu Dharma. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara terhadap tokoh agama dan pengurus lembaga keagamaan, yakni Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB- AHK), serta analisis terhadap dokumen-dokumen terkait objek penelitian. Teori yang dipakai pada penelitian ini, yaitu teori ntegrasi, teori identitas dan teori lokalitas. Proses integrasi tersebut berimplikasi pada berbagai lini kehidupan, diantaranya pendidikan, sosial keagamaan, ekonomi, politik hingga kebudayaan-identitas. Tantangan masa depan Kaharingan adalah: gejolak internal, dilema distorsi dari pihakketiga dan stigmanisasi sebagai salah satu dari sekte Hindu Dharma.
Kata Kunci :  Kaharingan, Hindu Dharma, Identitas Suku Dayak, Integrasi Sosio-
Religi

## Tiwi Etika
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Jalan G. Obos X, Palangkaraya, Indonesia tiwietika@gmail.com
Naskah diterima: 20 Desember 2020 Revisi:  22 April -  26 Desember 2020 Disetujui: 27 Desember 2020

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204

## PENDAHULUAN
Akhir abad XIX peneliti Belanda JS. Furnivall  melakukan  riset  etnografis  pada masyarakat Hindia Belanda (Nusantara). Ia mengunjungi berbagai suku di Kepulauan Nusantara, kemudian mencetuskan istilah plural society (masyarakat majemuk) sebagai realitas sosio-kulural masyarakat Nusantara (lihat Nasikun, 2007). Pluralitas masyarakat mencakup seluruh aspek sosio- kultur, termasuk pluralitas agama dan sistem kepercayaan.
Jauh sebelum agama global masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan yang didasarkan pada tradisi lokal masing- masing. Kepercayaan tersebut merupakan agama asli masyarakat Indonesia yang sistem religinya berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Masuknya agama global dari luar, dimulai dari Hindu, Buddha, Islam, Katolik dan Kristen perlahan menggeser sistem kepercayaan masyarakat dari agama- agama lokal tersebut dan menganut agama baru yang datang. Hal ini mengakibatkan populasi penganut dan pengaruh agama lokal semakin berkurang dan terpinggirkan karena tergantikan dengan agama baru tersebut. Pengaruh agama global bukan saja berhenti pada distorsi sistem kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, namun juga menguasai seluruh aspek kehidupan sosio-kultur melalui institusi politik yang berafiliasi pada salah satu atau beberapa agama tersebut. Akhirnya demi untuk mempertahankan eksistensinya, agama lokal terpaksa berintegrasi pada salah satu agama yang dilayani oleh negara.
Istilah agama lokal adalah sistem kepercayaan asli atau sebuah agama yang tidak berasal dari luar suku penganutnya.
Oleh karena itu, agama asli kerap disebut pula sebagai agama suku. Kepercayaan atau agama tersebut hadir serta hidup bersama komunitas dalam suku tertentu serta sangat mewarnai seluruh aspek kehidupan kehidupan dari suku yang menganutnya. Agama lokal tersebut telah dianut oleh suku yang menganutnya jauh sebelum agama- agama global datang kepada suku tersebut. Saat ini di Indonesia, populasi masyarakat yang menganut agama lokal hanya sekitar 1% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Penganut agama lokal umumnya bermukim di di Papua, Pulau Sumba, beberapa daerah di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi (Hakiki, 2011).
Realitas kehidupan keberagamaan di Indonesia acapkali diperhadapkan pada kompleksitas persoalan, di antaranya kategori penentuan agama bagi penduduk. Penentuan kategori agama berimplikasi pada hal-hal terkait perolehan layanan sipil bagi penduduk Indonesia. Eksistensi agama-agama lokal yang berupaya untuk tetap bertahan hingga saat ini pada  berbagai daerah di Indonesia, selalu tak mendapatkan pengakuan dan tempat yang semestinya serta tidak mendapatkan pelayanan yang setara di hadapan negara. Penganut agama lokal dianggap sebagai agama yang “tidak penting” sehingga acapkali mereka mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan dan kebijakan negara kerap tidak berpihak kepada mereka (Hasse, 2016).
Pada zaman pemerintahan Orde Baru, kebijakan negara melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dirumuskan oleh MPR menggolongkan kepercayaan keagamaan lokal sebagai aliran kepercayaan. Saat itu, semua kelompok yang dimasukkan sebagai aliran kepercayaan pembinaanya diarahkan kepada agama yang dianggap
Problematika dan Afirmasi Identitas Agama Kaharingan ... (Tiwi Etika)
sebagai “agama induknya” masing. Sehingga ketika itu, ada kebijakan pemerintah kepada agama lokaldiarahkan bergabung kepada agama yang ajarannya dipandang mendekati salah satu dari lima agama yang “diakui”. Beberapa agama lokal seperti Parmalim (Batak), Kaharingan (Dayak), Towani-Tolotang (Bugis) dan Aluk To Dolo (Tana Toraja) diintegrasikan ke dalam kelompok agama Hindu. Sedangkan agama tradisional Tionghoa seperti Khonghucu dan Taoisme diintegrasikan masuk ke dalam agama Buddha. Agama/kepercayaan Samin, Kejawen, Sunda Wiwitan serta beberapa kelompok kebatinan digabugkan pada agama Islam. Melalui kebijakan pemerintah saat itu yang sangat represif terhadap agama lokal, oleh karenanya, demi menyelamatkan eksistensinya, maka penganut agama- agama lokal akhirnya bergabung ke dalam lima agama yang “diakui” oleh pemerintah (Suhanah {ed}, 2014).
Salah satu agama lokal yang saat ini masih memiliki penganut yang cukup banyak adalah Kaharingan. Agama Kaharingan didasarkan pada sistem kepercayaan suku Dayak Ngaju yang adalah salah satu etnis dari Suku Dayak yang terbesar di Kalimantan. Sistem kepercayaan Suku Dayak Ngaju ini kemudian diterima oleh sub Suku Dayak lainnya. Istilah Kaharingan pertama kali dicetuskan 17 April 1944 melalui tulisan Tjilik Riwut. Istilah Kaharingan kemudian diadopsi oleh pemerintah militer Jepang yang berkedudukan di Banjarmasin untuk menyebut nama agama yang dianut oleh suku Dayak (Etika, 2007).
Pada masa Orde Baru, karena berada di luar agama “resmi” atau agama yang “dilayani” oleh negara, eksistensi penganut Kaharingan semakin sulit. Kesulitan yang dihadapi seperti kesulitan menjadi PNS
dan ABRI, kesulitan dalam mendapatkan pelajaran pendidikan agama di sekolah dan kesulitan dalam pencatatan pernikahan. Puncaknya pada 1979, Jenderal Amir Machmud selaku Menteri Dalam Negeri saat itu, mengeluarkan kebijakan dalam pengisian identitas di KTP, yaitu pada kolom agama bagi yang bukan penduduk yang tidak menganut salah satu dari lima agama yang “diakui” negara.Maka kolom agama di KTPnya diisi dengan tanda strip (-), kode tersebut menandakan bahwa yang bersangkutan adalah penganut aliran kepercayaan (Etika, 2018). Kebijakan ini berimplikasi pada penganut Kaharingan yang semakin sulit mendapatkan layanan sipil dari negara.
Populasi umat Kaharingan perlahan mulai menyusut karena terkonversi kepada agama lain (Kristen, Katolik dan Islam). Akhirnya, demi mempertahankan eksistensinya dan tetap memperhatikan kebutuhan penganutnya untuk tetap mendapatkan layanan sipil dari negara. Tokoh-tokoh agama Kaharingan memutuskan untuk mengintegrasikan agama Kaharingan ke dalam Agama Hindu Dharma. Pilihan integrasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan dan ditempuh melaluui sebuah proses yang cukup panjang. Integrasi dengan Hindu Dharma tersebut berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan sosial agama dan penganut Kaharingan.
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, permasalahan dalam tulisan ini yaitu: (1) Bagaimana proses integrasi agama Kaharingan ke dalam agama Hindu Darma? (2) Apa yang menyebabkan agama Kaharingan berintegrasi ke dalam agama Hindu? (3) Bagaimana implikasi dari integrasi tersebut terhadap identitas Kaharingan sebagai agama asli Suku Dayak?
Teori integrasi sosial, teori identitas, dan teori lokalitas menjadi kerangka konsep dalam membingkai, menganalisis dan menyajikan data-data penelitian yang ditemukan. Integrasi agama Kaharingan ke dalam Agama Hindu Dharma aksentuasinya lebih pada aspek sosial, bukan pada integarsi pad sistem kepercayaan. Seingga teori integrasi sosial digunakan untuk membaca fakta tersebut. Teori integrasi sosial yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada perspektif struktural- fungsional yang mendasarkan Integrasi sosial pada konsensus dari sebagian besar anggota masyarakat pada sebuah komunitas terhadap nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat universal (Nasikun, 2007). Teori integrasi sosial yang berakar pada teori Emile Durkheim mewujud pada dua bentuk solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik serta solidaritas organik (lihat Johnson, 1994). Integrasi lazim dipandanng sebagai suatu proses saat kelompok-kelompok sosial pada sebuah masyarakat saling menjaga keharmonisannya dalam mewujudkan relasi sosial, ekonomi, politik (Usman, 1998). Integrasi sosial meski tidak pernah terrealisasi secara sempurna, namun secara fundamen, sistem sosial akan mengalami kecenderungan menuju titik keseimbangan yang dinamis serta ditujukan untuk merespons kondisi perubahan yang terjadi dalam system (Syawaluddin, 2014:\).
Kaharingan sebagai sebuah agama memiliki identitas yang berbeda dengan Hindu Dharma. Sehingga proses integrasi kemudian menyisakan persoalan dalam Agama Kaharingan sebagai identitas agama asli Suku Dayak. Dalam tuisan ini, identitas yang dimaksud merupakan proses identifikasi diri dan kelompok yang akhirnya membuat subjek terpolarisasi menjadi
“ us ” and “ them ” atau “kita” dan “mereka”. Karena itu, identitas merupakan proses merepresentasi ke-diri-an, baik dalam lingkup personal sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan kelompok sosial tertentu. Faktor yang yang berperan dalam menentukan pilihan identitas adalah nalar serta  pertimbangan  akan  signifikansi  dan relevansi pengaruhnya pada konteks sosial (Sen, 2006).
Menurut Burke dan Steets, (2009), identitas tampil berjalin dan bersinergi dengan kesadaran dan pemaknaan dalam ruang perbedaan. Mengkaji identitas kebudayaan suatu komunitas tertentu, berarti mendedah kompleksitas mengenai konstruksi konsep tentang “kedirian”, yang dimulai dari cara berpikir, berperasaan, hingga pada cara-cara bagaimana bertindak, baik sebagai personal maupun secara kolektif-komunal. Bagaimana seseorang mengkonstruksi identitas pada dirinya membuat niscaya hadirnya persepsi mengenai “diri” yang tak sama dengan “diri” lainnya ( self and other ). Konstruksi self and other tersebut tidak hanya berkenaan dengan individu, melainkan komunitas juga sebagai kolektivitas konstruksi dari individu-individu. Seperti yang diungkapkan oleh  Amartya  (Sen,  2006),  afiliasi keanggotaan pada sebuah komunitas adaah perpanjangtanganan dari individu. Akhirnya kesadaran komunal pun disamakan sebagai kesadaran individu. Identitas indivdu melebur ke dalam identitas kolektif untuk kemudian melahirkan kesadaran mengenai kelompok kita ( in-group ) dan kelompok mereka ( out-group ).
Kaharinga nmerupakan agama lokal suku Dayak yang berbeda dengan Hindu Dharma yang bersumber dari agama global yang datang ke Nusantara. Untuk itu, penelitian

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204
ini memandang Kaharingan sebagai lokalitas yang bersanding dengan globalitas. Lokalitas adalam sebuah terminologi sosial yang merujuk pada sekelompok orang yang menempati sebuah ruang geografis tertentu dan memiliki kesamaan identitas kolektif. Lokalitas identik dengan sebuah ruang kecil kebudayaan yang kerap diperhadap- hadapkan dengan ruang besar kebudayaan yang disebut globalitas. Globalitas adalah sebuah narasi besar kebudayaan dan lokalitas merujuk pada sebuah narasi kecil kebudayaan yang memiliki batasan ruang tertentu. Lokalitas sering diposisikan sebagai “pinggiran” ( periphery ), sedangkan globalitas kerap diasosiasikan sebagai “pusat” (sentrum). Lokalitas kerap diidentikkan dengan masyarakat minoritas yang  secara  demografis  terbatas,  bersifat lokal, dan tidak memiliki kekuatan sosial untuk memengaruhi masyarakat luas melalui arena-arena politik. Sedangkan globalitas adalah masyarakat luas yang dapat dilihat sebagai kekuatan dominan (Suparlan, 1995).
Menurut Erisksen dan Hall dalam (Maunati, 2004) hadirnya kebudayaan- kebudayaan yang beresifat partikular atau lokal sebagai tanggapan terhadap arus globalisasi yang secara paradoks menjadi penanda dimulainya hegemonisasi kultural. Persoalan lokalitas, tidak sekadar persoalan relasi antara sentrum dan periphery, antara “yang global” atau “yang nasional” dengan “yang lokal”. Menurut Ahmad Baso (2002), persoalan lokalitas adalah bagaimana semuanya hal tersebut berproses menjadi sebuah konstruksi yang memungkinkan terjadinya dominasi maupun subordinasi.
Tulsian ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap proses integrasi agama Kaharingan ke dalam
Hindu Dharma, faktor dan implikasinya. Pengumpulan data melalui osbervasi yang secara langsung melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh penganut agama Kaharingan di Kalimantan Tengah (lihat Ahmadin, 2013). Wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi, pemikiran hingga perasaan informan yang berkenaan dengan masalah penelitian dengan lebih mendalam dan komprehensif (Gunawan, 2014). Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan secara terrencana ( standradized interview ) maupun tidak secara terrencana ( unstandaridized interview ) (Sudikan, 2001) Pemilihan Informan kunci untuk diwawancarai menggunakan metode purposive (lihat Kasniyah 2012), yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat Dayak penganut Kaharingan khususnya tokoh Majelis Besar Agama Kaharingan (MB-AHK), Studi dokumen yang digunakan merujuk pada (Sugiyono, 2007) yang menyebutkan dokumen sebagai catatan mengenai peristiwa yang telah berlalu, dalam hal ini terkait sejarah integrasi Kaharingan ke dalam Agama Hindu Dharma dan perkembangan setelahnya melalui media cetak maupun melalui arsip-arsip dari MB-AHK. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif- kritis dengan menyajikan data-data terkait masalah penelitian dengan apa adanya dan dianalisis menggunakan teori integrasi sosial, teori identitas dan teori lokalitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kronologi Integrasi Kaharingan ke dalam Hindu Dharma
Ketiadaan pengakuan dari negara pada Agama Kaharingan sebagai agama yang dilayani akhirnya berimplikasi pada tidak terlayaninya hak-hak sipil penganut Kaharingan. Hal ini membuat penganut
Kaharingan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itulah persoalan legalitas menjadi kebutuhan mendesak bagi penganut Agama Kaharingan guna menyelamatkan umatnya dari sikap fatalis atas kebijakan yang tidak memihak kepada mereka. Eksistensi Kaharingan sebagai sebuah kepercayaan pun dipandang penting oleh tokoh-tokohnya untuk dipertahankan. Hal tersebut, kemudian menginisiasi tokoh Kaharingan yang tergabung dalam Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI) untuk mengintegrasikan Kaharingan ke dalam Hindu Dharma. Menindak-lanjuti hal tersebut, diadakanlah pertemuan pada bulan Januari 1980 antara sejumlah tokoh Kaharingan dari Kalimantan Tengah dengan tokoh Hindu Dharma yang berasal dari Bali. Perwakilan dari Kaharingan yang hadir pada pertemuan tersebut di antaranya; Lewis KDR, Simal Penyang, ItarIlas, Sahari Andung,  Dagon Ginter, Bajik R. Simpei, Walter S. Penyang, Drs. Liber Sigai,  dan Rangkap I. Nau. Sedangkan tokoh Hindu Dharma yang hadir yaitu; Drs. Artana Nyoman Tasra, Nyoman Saad Wilotama, I Dewa Made Gereh Putra I Wayan Madu, Drs. Oka Swastika, dan Nyoman Suanda. Pertemuan tersebut membahas keputusan Agama  Kaharingan  berafiliasi  ke  dalam Hindu Dharma (Etika, 2018:3). Sebelum Kaharingan telah ada agama lokal yang telah berintegrasi kepada Agama Hindu Dharma, yaitu; Towani Tolotang tahun 1966 (Hasse, 2010) dan Aluk To Dolo tahun 1969 (Roni Ismail, 2019).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan agar MB-AUKI bersurat kepada Pengurus Pusat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Denpasar perihal aspirasi dari masyarakat penganut
Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah untuk bergabung atau berintegrasi secara struktural dengan PHDI serta Agama Kaharingan bergabung dengan Hindu Dharma. MBAUKI kemudian mengirim surat dengan nomor: 5/KU-KP/MB-AUKI/I/1980 ke PP PHDI. Aspirasi dari umat Kaharingan tersebut diterima dengan baik oleh PHDI dengan membalas surat MBAUKI pada bulan Februari 1980. Melalui surat nomor: 24/ Perm/I/PHDP/1980, tentang diterimanya permintaan MB-AUKI untuk berintegrasi dengan PHDI (Lewis KDR, wawancara, Palangka Raya, 3/10/2019.
Sebagai tindak lanjutatas surat MBAUKI dan PHDI Pusat kemudian tertanggal 12 Februari 1980,  terbit surat dari Ditjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI dengan Nomor: H.II/1980 yang berisi mengenai penggabungan/integrasi penganut Kaharingan dengan Hindu. Surat tersebut ditandatangani oleh drg. Willy Pradnya Surya selaku Direktur Urusan Agama Hindu. Dengan didasari oleh surat tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Februari 1980  menerbitkan surat dengan Nomor: T.M.49/I/3 tentang pengintegrasian penganut Kaharingan dengan penganut Hindu. Surat tersebut ditujukan sebagai pemberitahuan kepada walikota dan bupati se-Kalimantan Tengah bahwa Kaharingan telah berintegrasi dengan Hindu yang berada di bawah pembinaan Departemen Agama. Beberapa hari kemudian Lewis KDR selaku pimpinan MB-AUKI bersama Manase Pahu terbang ke Jakarta guna menghadap ke Departemen Agama. Hasilnya tertanggal 19 Maret 1980, keluarlah Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI dengan Nomor: H/37/SK/1980, mengenai Pengukuhan Majelis Besar Agama Hindu

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204
Kaharingan (MB-AHK) sebagai perubahan nama dari Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI) yang merupakan lembaga keagamaan yang bertugas dalam pembinaan dan pengelolaan masyarakat penganut Hindu Kaharingan, Semenjak itu, Agama Kaharingan kemudian disebut Hindu Kaharingan, Kemudian Lewis KDR, Liber Sigai, Oka Swastika Simal Penyang, dan beberapa tokoh lainnya, terbang ke Denpasar guna berkonsultasi serta berkoordinasi kepada para sesepuh Hindu Dharma, mereka diterima oleh Pimpinan Pusat PHDI serta Rektor Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. Ida Bagus Oka. Rapat konsultasi kemudian diadakan tanggal 16 April 1980 bersama tokoh Agama Hindu Indonesia di antaranya: Wakil Presiden Pemuda Hindu se-dunia, Cok Raka Dherana, SH, tokoh Hindu, Cok Rai Sudharta, MA Drs. Oka Puniatmaja, Ketua dan Sekjen PHDI Pusat, I Wayan Surpha dan Nyoman Pinda. Pertemuan tersebut membahas kedudukan organisasi masing-masing, yaitu PHDI dan MB-AUKI. Tanggal 17 April 1980, rombongan tersebut diterima oleh sesepuh Hindu, Prof Dr. Ida Bagus Mantra (Gubernur Provinsi Bali) untuk melaporkan hasil pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya, terutama pertemuan tanggal 16 Maret 1980 di Bali. Gubernur Bali menyatakan sangat antusias, karena kekuatan Hindu di Indonesia telah berkembang selama belasan abad dan yang tertua berada di Kalimantan. Pertemuan tersebut dilanjutakan dengan mengadakan upacara ritual terhadap Lewis KDR yaitu “di- sudiwadani-kan” (didudus/inisiasi/baptis) mewakili umat Kaharingan, bertempat di Pura Jagadnatha Denpasar dan Lewis pada kesempatan tersebut mendapatkan nama kehormatan I Putu Jatha Mantra (Etika, 2018).
Integrasi Kaharingan ke dalam Hindu saat itu adalah murni keinginan yang berasal dari umat Kaharingan. Integrasi tersebut dipandang sebagai jalan terbaik bagi penganut Kaharingan guna mendapatkan pengakuan dari negara serta pembinaan dari pemerintah. Demi “meresmikan” atau mengukuhkan proses integrasi tersebut dilakukanlah rangkaian proses ritual terus dilakukan. Diantaranya ritual hambai (sibling ship) atau ritual angkat saudara kandung seperjuangan antara tokoh Kaharingan dan tokoh PHDI Pusat. Rangkaian ritual tersebut berlangsnng selama tiga hari mulai 30 Maret 1980 hingga 1 April 1980. Kemudian bertempat di Balai Induk Kaharingan pada bulan April 1980 dilaksanakan upacara Balian Balaku Untung Aseng Panjang dan Manggantung Sahur MB-AHK, yang dihadari Ketua Umum Pusat PHDI, Drs. Oka Puniatmaja, Sekretaris Dirjen Bimas Hindu-Buddha drg. Willy Pradnya Surya dan beberapa tokoh- tokoh Hindu baik Kaharingan maupun Hindu Dharma yang ada di Kalimantan Tengah. Ritual tersebut juga menghadirkan seorang Pedanda (pendeta tertinggi Hindu) untuk hadir guna menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan ritual keagamaan Kaharingan dengan Hindu Dharma. Hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari SK. Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Nomor: H.37/ SK/1980 yang memberi kewenangan kepada MB-AHK untuk mengatur sepenuhnya pelaksanaan ritual/upacara keagamaan bagi umat Hindu Kaharingan. Saat upacara Balian tersebut, Ida Pedanda mengenakan atribut kepanditaannya secara lengkap, Menurutnya jika dilihat dari sesajen, urutan serta atribut upacara tersebut ritual Balian Balaku Untung Aseng Panjang adalah juga upacara tertinggi
umat Hindu (Walter S. Penyang, wawancara, Palangka Raya 5/10/2019).
Guna mengantisipasi adanya isu bahwa dengan proses integrasi tersebutmaka masyarakat penganut Kaharingan akan‘”di- Bali-kan” dan berbagai ritual keagamaan khas Kaharingan akan dihilangkan. PHDI Provinsi Kaimantan Tengah mengeluarkan Surat Edaran nomor: I/E/PHDI-KH/1980; tentang pernyataan mengenai pemeliharaan dan pelestarian tata pelaksanaan upacara keagamaan yang selama ini telah dilakukan Kaharingan sebagai upacara agama Hindu,selama tetap sesuai dengan Panaturan dan Kitab Suci Veda serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Surat edaran tersebut didasarkan pada petunjuk dari sesepuh agama Hindu Indonesia Prof. Dr. Ida Bagus Mantra saat ia menerima tokoh PHDI dan Kaharingan di Denpasar (lihat Etika, 2007).
Pemaparan di atas menunjukkan integrasi yang terjadi di antara Kaharingan dan Hindu Dharma bukan sekadar pada ranah struktur tapi integrasi tersebut sampai pada saling pengakuan antara keduanya. Integrasi tersebut menunjukkan penyatuan dua identitas yang awalnya berbeda menjadi menyatu dalam satu paying identitas yang saling mengikat dan Saling mengakui. Berdasarkan pendekatan integrasi Durkheim, solidaritas mekanik lebih menonjol terbangun dalam proses integrasi antar keduanya, meski tanpa mengabaikan adanya konteks ssolidaritas organik yang juga tampak dalam beberapa aspek.
Penganut Kaharingan akhirnya berubah dalam mempersepsi tentang identitas “diri” (self) yang awalnya eksklusif dalam lingkup lokalitasnya, kemudian mengalami perluasan
dengan  mengidentifikasi  kelompoknya sebagai bagian dari Hindu. Dengan demikian, Kaharingan telah mengidentfikasi diri dalam konstruksi identitas kolektif sebagai bagian dari keyakinan yang bersifat global. Oleh karenanya, integrasi Kaharingan ke dalam Hindu Dharma akhirnya tidak dipandang sebatas pada motif-motif awal untuk mendapatkan legalitas.

## Implikasi Integrasi pada Aspek Sosial Agama Kaharingan
Banyak dampak positif yang diperoleh oleh masyarakat Dayak penganut Kaharingan semenjak berintegrasi dengan Hindu Dharma. Seperti yang dikatakan Lewis KDR salah satu tokoh pelaku integrasi dari pihak Kaharingan yang sampai saat ini masih hidup. Menurutnya, Integrasi telah banyak memberikan manfaat kepada penganut Kaharingan dalam berbagai aspek kehidupan. Aplikasi integrasi terutama di bidang pendidikan, sosio-religius, ekonomi, politik, kebudayaan (Lewis KDR, wawancara, Palangka Raya, 3/10/2019).

## Bidang Pendidikan
Integrasinya Kaharingan ke dalam Hindu membuat kepercayaan Kaharingan mendapat status legalitas untuk membenahi pelayanan dan pembinaan keagamaan bagi umatnya. Menindak-lanjuti hal tersebut kemudian MBAHK melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan didirikannya Sekolah cabang PGA Hindu Negeri Denpasar, yaitu Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Kaharingan Parentas Palangka Raya (PGA- HK). Selanjutnya didirikan pula Perguruan Tinggi untuk umat Hindu Kaharingan, yaitu Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204
(STA-HK) Tampung Penyang Palangka Raya yang sejaktahun 2001 telah dinegerikan dan di kenal dengan nama STAHN-Tampung Penyang Palangka Raya. Tanggal 23 Oktober 2018 STAHN naik status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) yang secara langsung diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin pada tanggal 5 April 2019.
Pendirian sekolah dan perguruan tinggi membuat Kaharingan berbeda dengan agama lokal lainnya yang berafiliasi ke Hindu Dharma lainnya yang tidak mengembangkan sektor pendidikan keagamaan mereka. IAHN-Tampung Penyang Palangka Raya mengintegrasikan identitas Hindu Dharma dan Kaharingan. Kurikulum keagamaan yang diajarkan di IAHN 60% berasal dari ajaran Hindu Dharma dan 40% dari ajaran Kaharingan. Integrasi kurikulum tersebut menunjukkan kolaborasi identitas yang saling berintegrasi dan saling menguatkan meski Kaharingan dengan identitas khasnya tetap tidak sepenuhnya terakomodasi. Integrasi kurikulum merupakan bentuk politik pendidikan demi mempertahankan legalitas Kaharingan dalam bidang pendidikan tinggi, khususnya untuk mencetak tenaga terdidik dalam bidang keagamaan yang nantinya akan melayani umat Kaharingan.
Implikasi integrasi pada bidang pendidikan tidak hanya mencakup pada pendidikan keagamaan, melainkan pada peningkatan kualitas pendidikan penganut Kaharingan. Sebelum berintegrasi ke dalam Agama Hindu, sangat sulit mencari penganut Kaharingan yang memiliki pendidikan tinggi hampir di semua bidang ilmu. Setelah Integrasi penganut Kaharingan sudah banyak yang mencapai jenjang pendidikan tinggi bahkan hingga strata tiga (doktor).

## Bidang Sosio-Religius
Meski berintegrasi dalam payung agama Hindu Dharma, identitas religius Kaharingan sebagai agama lokal tetap terpelihara. Penganut Kaharingan tidak serta-merta wajib mengikuti ajaran Hindu Dharma seperti perayaan Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan atau sembahyang ke Pura. Penganut Kaharingan tetap menjalankan ritualnya dengan bersembahyang di Balai Besarah (bukan di Pura) dengan menyembah Tuhan yang dalam kepercayaan mereka disebut dengan nama Ranying Hatalla, bukan Tuhan dalam sebutan yang dikenal pada ajaran Hindu Dharma seperti Dewa Brahma, Siva, Visnu maupun lainnya.
Dalam kehidupan sosio-religius masyarakat penganut Kaharingan, jika sebelum integrasi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan Kaharingan karena harus mendapat izin dari pemerintah. Dalam proses pengurusan izin kegiatan tersebut kerap dipersulit dengan alasan Kaharingan bukan agama yang “diakui” oleh Negara. Setelah integarsi dengan Hindu Dharma justru membuka ruang kebebasan bagi penganut Kaharingan dalam menjalankan ritual keagamaannya. Setelah integrasi, pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak lagi menjadi masalah, karena telah memiliki paying legal sebagai bagian dari Agama Hindu yang “diakuui” oleh negara.. Penganut Kaharingan sudah bebas melakukan kegiatan keagamaan, bahkan Balai Besarah sebagai rumah ibadat Kaharingan pun telah memperoleh aspek legalitasnya. Saat ini, ketika umat Hindu Kaharingan melaksanakan upacara Tiwah massal, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten selalu membantu dalam hal pendanaan kegiatan tersebut.

## Bidang Sosial-Ekonomi
Sebelum mendapatkan pengakuan dari negara, berbagai hal yang dihadapi oleh penganut Kaharingan membuat mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Akses-akses untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak terkendala oleh persoalan administrasi agama yang tak tercatatkan. Hal ini menyebabkan taraf kehidupan sosial ekonomi penganut Kaharingan cukup terbelakang. Pasca integrasi, akses terhadap pekerjaan kemudian terbuka membuat taraf kehidupan sosial ekonomi penganut Kaharingan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Penganut Kaharingan sudah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan (ASN) sebagai guru, kepala sekolah, kepala dinas, kepala kantor, dokter, perawat kesehatan, dosen, TNI-Polri dan pengusaha. Bahkan telah ada yang menjadi anggota legislatif (provinsi maupun kota/ kabupaten), anggota KPU, hingga Bupati, dan pimpinan partai politik baik pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun kota/kabupaten. Semua capaian tersebut merupakan imbas positif yang diperoleh setelah penganut Kaharingan berintegrasi dengan Agama Hindu Dharma. Pilihan pada integrasi yang berimplikasi secara signifikan  pada  kondisi  sosial  ekonomi tentu mengantarkan masyarakat penganut Kaharingan pada posisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan kondisi ekonomi yang mapan tersebut semakin membuka peluang bagi peningkatan kualtas penganut Kaharingan sebagai sebuah kelompok sosial. Hal ini memungkinkan ke depannya, penganut Kaharingan, terutama generasi mudanya akan dapat bersaing secara lebih kompetitif dengan penganut agama lainnya baik dalam skala lokal,
nasional bahkan mungkin pula pada level internasional.

## Bidang Politik
Secara politik di awal masa Orde Baru posisi umat Kaharingan sangat lemah. Kesempatan dan hak untuk dipilih dalam jabatan politik pun pupus, karena agama yang “tidak diakui”. Integrasi Kaharingan ke dalam agama Hindu, membawa angin penyejuk bagi generasi Dayak penganut Kaharingan untuk ikut berpartsipasi dalam bidang politik. Posisi politik penganut Kaharingan saat ini, setidaknya untuk kancah lokal provinsi Kalimantan Tengah cukup diperhitungkan. Saat ini beberapa penganut Kaharingan duduk sebagai anggota legislatif baik di tingkat DPRD kabupaten/kota maupun provinsi di Kalimantan Tengah, bahkan ada yang menduduki posisi sebagaibupati dan pimpinan tertinggi partai politik. Jabatan- jabatan tersebut mengantarkan umat Kaharingan ikut andil dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di daerah masing-masing di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun di tingkat kota/ kabupaten. Hal ini membuat kepercayaan diri penganut Kaharingan untuk ikut berkompetisi dan berkontribusi dalam bidang politik-pemerintahan di Kalimantan Tengah.

## Bidang Kebudayaan
Integrasi Kaharingan ke dalam Agama Hindu Dharma di pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah berimplikasi pada perkembangan kebudayaan penganut Kaharingan. Integrasi tersebut sebagai pembuka jalan untuk meningkatkan peradaban masyarakat Dayak, khususnya masyarakat asli Dayak yang masih menganut

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204
kepercayaan Kaharingan, yang puuhan tahun termarginalkan oleh kebijakan negara yang melakukan politik hegemoni terhadap komunitas penganut kepercayaan lokal, termasuk Kaharingan. Agama Kaharingan sebagai warisan kebudayaan leluhur Suku Dayak akhirnya terselamatkan dan tetap bisa dilestarikan. Hal yang sepertinya mustahil jika sekiranya Kaharingan tidak berintegrasi ke Agama Hindu Dharma. Kaharingan kemungkinan akan hilang atau setidaknya populasi penganutnya akan mengalami penyusutan drastis. Integrasi merupakan strategi kebudayaan Kaharingan yang membuatnya dapat bertahan dan bahkan berkembang hingga saat ini.
Menurut teori struktural-fungsional, Parson (dalam (Ritzer dan Goodman, 2012:121)) mengatakan, “segala sesuatu akan memunyai fungsi atau kegunaan dalam kehidupan manusia, seiring dengan aktivitas, perkembangan dan penyesuaian diri dalam hubungannya dengan yang lain”. Senada dengan hal tersebut, integrasi ke dalam Hindu Dharma membuat Kaharingan semakin berkesempatan untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan di samping melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya yang khas sebagai warisan asli leluhur Suku Dayak.

## Tantangan Masa Depan Identitas Kaharingan
Membaca integrasi Kaharingan ke dalam Hindu Dharma dalam perspektif teori identitas menunjukkan Kaharingan sebagai identitas yang melakukan sebuah transformasi dari batasan lokalitasnya. Persoalan lokalitas sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Baso, (2002:44), tidak sekadar persoalan hubungan antara
pusat dan pinggiran, antara “yang global” atau “yang nasional” dengan “yang lokal”. Lokalitas adalah persoalan bagaimana kategori-kategori ke-lokal-an dan ke-global- an, yang pinggiran dan yang pusat tersebut berwujud dalam sebuah konteks social suatu komunitas masyarakat. Berintegrasi dengan Hindu Dharma namun Kaharingan tetap mempertahankan keunikan identitasnya, membuat Kaharingan mampu memainkan politik kebudayaan sebagai “yang lokal” untuk tidak tergilas oleh “yang global”. Hindu Dharma merupakan simbol “yang global” (atau setidaknya yang nasional) dan Kaharingan sebagai representasi “yang lokal”. Integrasi tersebut memungkinkan keduanya mewujud dalam kolaborasi “yang lokal” sebagai bagian dari “yang global”.
Lokalitas secara kebudayaan sering dipahami sebagai ruang bagi komunitas yang memiliki pesona eksotik, artistik, dan kuno yang merupakan penciri dari esensial mereka. Karena hal tersebutlah, lokalitas kerap diidentikan dengan sesuatu yang bersifat tradisional, primitif, konservatif, ortodoks, terbelakang dan merupakan lawan dari sesuatu yang disebut modern yang diartikan sebagai maju, progresif, dinamis, dan berperadaban. Keberadaan modernisme dengan representasi keglobalannya memosisikan lokalitas tersebut secara stigmatik dan karenanya dalam alam kebudayaan modern, lokalitas pun mengalami proses pemarginalan (Sabara, 2017).
Sebagai kepercayaan yang secara sosiologis kini telah mapan, Kaharingan mengalami tantangan berat bagi dinamika eksistensinya ke depan. Peneliti mengidentifikasi  setidaknya  tiga  tantangan bagi masa depan identitas Kaharingan, yaitu: gejolak internal, dilema distorsi pihak
ketiga (luar) dan stigmatisasi atau anggapan bahwa Kaharingan sebagai salah satu sekte dalam Agama Hindu Dharma.

## Gejolak Internal
Politik kebudayaan dan keagamaan Kaharingan melalui integrasi dengan Hindu Dharma setidaknya mampu menyelamatkan Kaharingan dari stigmatisasi kebudayaan dan pemarginalan politik. Hal ini tentu saja positif bagi masa depan eksistensi dan dinamika identitas Kaharingan sebagai agama asli suku Dayak. Eksis dan mapannya Kaharingan setelah berintegrasi ke Hindu Dharma melahirkan persoalan baru bagi masa depan Kaharingan. Hal ini menjadi dinamika serta tantangan bagi eksistensi Kaharingan di masa mendatang. Setelah era reformasi, seiring dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan mapannya posisi umat Kaharingan, maka permasalahan yang dihadapi pun tidak lagi seputar keberadaan umat Kaharingan mendapatkan pembinaan atau tidak oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Permasalahan yang dihadapi bukan pula menyangkut kurangnya sosialisasi atau pembinaan ajaran keagamaan Kaharingan kepada umatnya dalam rangka pengutan keimanan umat Kaharingan. Keberadaan Hindu Kaharingan kerap dimamfaatkan atau dipolitisasi oleh pihak tertentu (segelintir orang) untuk kepentingan politik kelompok maupun individu tertentu.
Kondisi ini dapat dipahami, karena jumlah umat Hindu Kaharingan di seluruh Kalimantan Tengah sekitar 400.000 orang atau menduduki peringkat ketiga dalam statistik setelah penganut Islam dan Kristen. Kenyataan ini adaah potensi besar untuk menentukan elektoral dalam suksesi politik,
khususnya dalam pemilihan gubernur atau walikota/bupati di Kalimantan Tengah. Adanya kecenderungan yang mengarah pada upaya politisasi keberadaaan Hindu Kaharingan tersebut dirasakan memberikan pengaruh negatif dalam perkembangan umat. Menyikapi hal tersebut ada sebagian umat yang bersikap pasif terhadap segala bentuk aktivitas keagamaan, karena tidak paham dalam berpolitik. Bahkan ada yang sampai keluar dari Kaharingan. Pilihan tersebut karena terlalu jenuh menyaksikan “dramaturgi” yang ditunjukkan oleh segelintir orang yang menjadikan Kaharingan sebagai alat politik semata. Fenomena ini menjadi tantangan bagi para tokoh Agama Kaharingan untuk menetralisirnya kepada umat Kaharingan. Eksistensi umat Hindu Kaharingan yang seiring waktu semakin diperhitungkan keberadaan dan pengaruhnya menjadi sebuah kekuatan yang sangat potensial namun sekaligus sebagai tantangan yang besar (Etika, 2018:2)
Peneliti menemukan problematika masa depan identitas agama Kaharingan “sumbunya” berasal dari gejolak internalnya sendiri. Sedangkan faktor eksternal dalam hal ini mendapatkan momen melalui terjadinya gejolak internal yang mulai menggugat identitasnya sendiri. Gejolak internal terutama hadirnya suara dari tokoh-tokoh Kaharingan yang menginginkan Kaharingan diakui sebagai agama dan memisahkan diri dari payung Hindu Dharma. Distorsi pihak ketiga yang tidak senang melihat perkembangan Kaharingan ke arah yang positif  semakin  memicu  terjadinya  konflik internal umat Kaharingan.
Lewis, KDR sebagai pemrakarsa integrasi Kaharingan ke dalam Agama Hindu Dharma kemudian juga menjabat sebagai Ketua Umum MB-AHK Pusat Palangka

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204
Raya. Selama periode kepemimpinannya puluhan tahun tidak terjadi regenerasi kepemimpinan organisasi. Sejak awal berdiri tahun 1980 hingga 1999 tidak ada pergantian pengurus dan kurangnya pembinaan umat oleh  MB-AHK  secara  signifikan.  Hal  ini mengakibatkan terjadi Musyawarah Luar Biasa MB-AHK dan terpilih Dimal D. Daya sebagai  Ketua Umum dan Sambewei sebagai Sekretaris Umum periode 1999 hingga 2004. Namun, kepengurusan tersebut tidak diakui oleh Lewis, KDR dkk dan mengakibatkan terjadinya dualism kepengurusan MB- AHK, sehingga muncul MBMAHK (Majelis Besar Masyarakat Agama Hindu Kaharingan). Pembentukan lembaga baru itu menghadirkan dilema baru di kalangan internal Hindu Kaharingan.
Tahun 2000 ketika dualisme kepemimpinan masih berlangsung dalam tubuh MB-AHK. MB-AHK versi Lewis KDR mengajukan tuntutan supaya Kaharingan dapat diakui sebagai agama tersendiri dalam artian terpisah dari Agama Hindu. Tampaknya tuntutan ini selainm emanfaatkan momentum reformasi, juga merupakan akumulasi kekesalan atas PHDI Pusat yang membentuk Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan Kalimantan Tengah (MB-MHKKT). Keputusan PHDI yang membentuk MB-MHKKT tersebut dilakukan secara sepihak, sehingga membuat Lewis KDR selaku Ketua Umum MB-AHK merasa kecewa akan keputusan tersebut. Setelah melakukan Rapat MB-AHK pada tanggal 26 Maret 2000, dikeluarkan Surat Keputusan No. SK-I/RAPIM-Prese/ MB-AHK/IV/2000, tentang pilihan sebagai pemeluk Agama Kaharingan. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Mei 2000, mereka mengeluarkan komunike (manifesto) bernama “Piagam Palangka Raya 2000”.
Isi piagam tersebut lebih mempertegas pernyataan pilihan menganut Kaharingan. Piagam tersebut juga membahas perjuangan mempertahankan dan mengusulkan Kaharingan kepada Pemerintah untuk diakui sebagai agama di Indonesia.
Setelah Lewis KDR, kepemimpinan MBAHK beralih kepada Drs. Rangkap I. Nau, MM, yang kemudian menjabat selama dua periode (2002-2012). Tanggal 20 Maret 2002, terbentuk sebuah lembaga yang sebenarnya mengurus Festival Tandak dan Upacara Keagamaan Umat Kaharingan. Lembaga ini kemudian mendeklarasikan satu organisasi paramiliter bernama Pasukan Antang Patahu Pembela Kaharingan. Organisasi baru ini diklaim mempunyai anggota 150 ribu orang laki-laki dan perempuan yang tcrsebar hingga di tingkat desa di seluruh Kalimantan Tengah. Sedangkan pasukan inti terdapat di tiap kabupaten/kota dengan jumlah 60 ribu orang (Kalteng Post, I5/04/2002). Dewan Panasehat terdiri atas kader-kader Partai Golkar (Hidayatullah S. Kurik, Yurikus Dimang dan Rafles Baddak) dan orang-orang tersebut bukan penganut Kaharingan. Organisasi ini mengkaim bahwa pendiriannya didasarkan tujuan untuk mcmbela Dayak Kaharingan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Tanggal 26 April 2003, Pengurus MB- AHK mengajukan tuntutan kepada Presiden RI, yang disampaikan kepada Menteri Agama Prof. Dr. Said Agil Husain Al- Munawar dalam acara tatap muka dengan tokoh masyarakat dan agama yang diadakan di rumah jabatan Gubernur Kalteng. Dengan alas an telah terjadi diskriminasi terhadap umat Hindu Kaharingan, sehingga tidak ada pelayanan dan pendanaan dari APBN untuk Hindu Kaharingan. Mereka
menuntut agar ada paying hokum bagi Agama Kaharingan di Departemen Agama RI yaitu dengan membentuk Ditjen Bimas Agama Kaharingan. Dengan demikian, Agama Kaharingan memiliki legalitas lain dan keluar dari Ditjen Bimas Hindu dan Buddha. Menanggapi tuntutan tersebut, Menteri Agama memberi jawaban formal, yaitu “Mendukung dan sangat setuju permasalahan tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pemerintah, dan menyerahkan kepada umat Kaharingan untuk terus berjuang dan jangan sampai putus-asa” (Palangka Post, 28/04/2003). Permintaan utama beberapa tokoh Kaharingan, yaitu agar ada Direktorat Jenderal Agama baru di Departemen Agama yang khusus menangani agama Kaharingan sangat sulit untuk diakomodasi.
Ketua Umum MB-AHK, Rangkap I. Nau, menyatakan penolakannya terhadap penyebutan Kaharingan sebagai aliran kepercayaan. Harian Palangka Post (21/8/2003) yang memuat penolakannya dengan judul berita “Kaharingan Menolak Disebut Aliran Kepercayaan’. Menurutnya, Kaharingan tidak berbeda dengan agama lainnya yang ada di Indonesia. Kaharingan dengan MB-AHK sebagai induk organisasi telah memiliki pengurus serta pengikut yang tersebar pada berbagai pelosok di seluruh pedalaman Kalimantan, utamanya Provinsi Kalimantan Tengah.

## Dilema Distorsi Pihak Ketiga
Sebagai sebuah agama, Kaharingan juga memiliki kitab suci yang bernama Buku Panaturan. Selain itu terdapat pula buku pelajaran agama dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggiserta buku-buku upacara keagamaan. Kaharingan juga
memiliki waktu ibadat dan rumah ibadat yang jelas bernaa Balai Besarah. Terdapat pula Festival Tandak Intan Kaharingan yang serupa dengan Pesparawi di Kristen atau MTQ di Islam. Secara yuridis, Kaharingan adalah kepercayaan yang diterima keberadaannya karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Agar bisa melaksanakan praktik keagamaan sesuai dengan aturan negara, umat Kaharingan akhirnya melakukan “siasat peniruan” dengan meminjam istilah Pierre Bourdieu (dalam Sabara, 2018) yaitu “penyesuaian dan pemantasan diri”. Hasrat “penyesuaian dan pemantasan diri” tersebut dapat dilihat dalam unngkapan, uka kilau oloh kepercayaan beken kea (agar bisa menjadi seperti orang yang beragama lainnya juga) serta ungkapan “uka kilau oloh beken kea” (supaya bisa menjadi seperti halnya orang lain)
Meminjam istilah Geertz, (1973) penganut Kaharingan menjadikan Hindu Islam, maupun Kristen sebagai model of dan model for dalam mengkonstruksi sistem kepercayaannya. Hal tersebut dapat dilihat misalnya ketika penganut Kaharingan mengumpulkan unsur-unsur terpilih dari tradisi lisan lalu membukukannya dalam bentuk sebuah kitab suci, seperti yang dimiliki oleh agama lainnya. Fakta emipirik tentang ajaran Kaharingan yang cukup kompleks membuat Kaharingan mestidipandang sebagai sebuah agama yang berbeda. Situasi dan reguasi yang tidak memihak kepada eksistensi agama lokal membuatnya harus bersiasat dengan politik peniruan melalui model of dan model for.
Panaturan adalah situs perlawanan Kaharingan terhadap kuasa struktur dan epistemologi agama-agama besar. Melalui Panaturan, kita bisa melihat klaim

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204
kebesaran kepercayaan-kepercayaan dunia digugat dan penentangan terhadap invansi bahasa tulisan atas bahasa lisan. Dengan adanya Panaturan, tradisi lisan Kaharingan dapat melawan alienasi yang diakibatkan oleh tradisi tulis agama-agama dunia yang berwujud dalam kitab suci. Berdasarkan teks-teks yang ada di dalam Panaturan penganut Kaharingan biasa mengatakan, “orang Dayak penganut Kaharingan bukan keturunan Adam dan Hawa” melainkan keturunan Raja Bunu dan Kameluh Tanteluh Petak. Keberadaan Panaturan sendiri yang diklaim sebagai kitab suci, telah mengacaukan kemapanan consensus berpikir banyak orang tentang sumber- sumber kebenaran dan petunjuk hidup. Panaturan telah membuat “buram” status kitab-kitab suci kepercayaan-kepercayaan agama besar dengan segala ajarannya, karena kehadirannya memperlihatkan bahwa ada “kebenaran lain” dan “petunjuk hidup lain” bahkan“jalan keselamatan lain”.
Menghadapi tantangan stgmatisasi identitas, Kaharingan mengambil sikap abrogasi dan apropriasi. Menurut (Aschroft et al, 2003:7) abrogasi adalah sikap penolakan terhadap keistimewaan serta kuasa makna “bahasa colonial”. Abrogasi dan apropriasi adalah bentuk perlawanan yang muncul sebagai respons atas relasi kekuasaan dan kekerasan simbolik yang mewujudkan diri ke dalam bentuk simbolik bahasa. Struktur- struktur objektif yang dominative bagi orang Dayak Kaharingan muncul dalam kata- kata antara lain Biaju, Dayak, Ngaju, udik, hulu sungai, tertinggal, terasing, bodoh, primitif dan lainnya. Sehubungan dengan kepercayaan, kata-kata yang muncul adalah kafir, heiden, tanpa kepercayaan, animisme, politeisme, penyembah berhala, penyembah roh-roh nenek-moyang, kepercayaan suku
dan aliran kepercayaan, kepercayaan yang tidak diakui, tanpa kitab suci, tanpa rumah ibadat, tanpa nabi dan sebagainya. Bahasa atau kata-kata tersebut muncul dari definisi  orang  luar.  Penganut  Kaharingan didefinisikan,  dikategorikan,  dinamakan, untuk kemudian diposisikan sesuai kehendak struktur objektif. Apropriasi dilakukan dengan mendekati kuasa struktur utamanya melalui integrasi dengan Hindu Dharma.
Identifikasi
Kaharingan sebagai praktik kebudayaan an sich dan bukan agama menjadi dilema pihak luar (ketiga) yang menjadi tantangan bagi Penganut Kaharingan. Faktanya penganut Kaharingan tidak maupraktikkan kepercayaannya atas “yang sakral” sebatas dipandang sebagai adat dan kebudayaan semata. Bagi penganut Kaharingan adat dan kebudayaan dapat dilakukan oleh orang Dayak dari berbagai kepercayaan. Sedangkan praktik agama Kaharingan adalah ritual keagamaan yang secara eksklusif untuk orang Dayak yang menganut kepercayaan Kaharingan saja. Kekhususan Dayak penganut Kaharingan yang membedakannya dari masyarakat suku lainnya di Indonesia (kecuali Bali) adalah dalam memperjuangkan eksistensi diri tidak memakai wacana adat dan kebudayaan tetapi melalui kepercayaan (agama).

## Stigmanisasi sebagai Sekte Hindu
Integrasi Kaharingan dalam Hindu Dharma dan secara struktur berada di bawah pembinaan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI membuat Kaharingan dipandang sebagai salah satu sekte Hindu oleh pihak non Hindu. Pelekatan nama Hindu di depan nama Kaharingan sebagai agama semakin mempertegas klaim tersebut. Kaharingan
dan Hindu Dharma pada dasarnya berasal dari akar tradisi dan ajaran yang berbeda dalam  perspektif  kultur-demografi.  Namun konsepsi teologi (sistem pemujaan dan struktur ketuhanan) memiliki persamaan yang kuat, sehingga membuat Kaharingan sejatinya tidak dapat dipandang sebagai salah satu sekte Hindu Dharma. Proses integrasi tidak serta-merta menyebabkan Kaharingan menjadi bagian dari sekte Hindu. Namun Kaharingan adalah Hindu itu sendiri (Lewis KDR, wawancara, Palangka Raya 3/10/2019).
Anggapan sebagai salah satu sekte Hindu terhadap Kaharingan merupakan tantangan tersendiri bagi identitas Kaharingan sebagai sebuah sistem kepercayaan khas suku Dayak. Anggapan ini dialamatkan keada sebagian pihak Kaharingan, khususnya yang setuju dengan Kaharingan disebut dengan nama Hindu Kaharingan. Meski demikian, penyebutan Kaharingan sebagai sekte dalam Hindu Dharma, selain bersifat ahistoris juga akan menyiratkan “inferioritas” Kaharingan sebagai “yang lokal” disandingkan dengan Hindu sebagai “yang global”. Penolakan untuk disebut sebagai sekte Hindu, membuat sebagian kelompok dalam komunitas Kaharingan menginginkan untuk diakui sebagai agama yang terpisah dari Hindu Dharma. Aspirasi ini terus menguat hingga saat ini. Sejumlah tokoh Kaharingan mengatasnamakan Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) bersurat kepada Ombudsmen Republik Indoensia (ORI) meminta difasilitasi kepada pemerintah agar Kaharingan diakui menjadi agama resmi di Indonesia. ORI kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 memanggil Menteri Agama dan Dirjen Hindu untuk menindak-lanjuti aspirasi tersebut. Menteri Agama diberikan deadline 60 hari kerja
sejak dari tanggal 23 Januari 2020 untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti aspirasi dari MAKI. Namun, karena tiba-tiba ada wabah pandemic Covid-19, pertemuan tersebut belum kunjung terlaksana.
Integrasi Kaharingan dipahami oleh peneliti sebagai politik identitas melawan kuasa politik dominatif dan bukan inferioritas kebudayaan Kaharingan sebagai sebuah agama. Selain itu, integrasi ke dalam Hindu Dharma merupakan strategi kebudayaan Kaharingan sebagai bentuk perlawanan dari lokalitas yang distigmatisasi (Abrogasi). Buktinya, meski berintegrasi secara struktur dan sosial-kultur dengan Hindu Dharma, Kaharingan tetap independen sebagai sebuah agama dengan direferensiasi ajaran yang khas sebagai agama asli suku Dayak. Namun menurut Walter S. Penyang Ketua Umum MB-AHK (sekarang). Sesungguhnya Kaharingan adalah Hindu itu sendiri. Hindu pertama kali masuk ke Indonesia melalui Kalimantan Timur, tepatnya di Kerajaan Kutai. Menurut Penyang, kondisi Kaharingan dengan Hindu, sama seperti keberadaan Islam Muhamadiyah dan Islam Nahdatul’Ulama (NU). Dalam administrasi Negara hanya dikenal agama Islam. Demikian juga dengan Kaharingan dan Hindu, dalam administrasi negara hanya dikenal dengan agama Hindu. Namun dalam pembinaan internal umat Hindu dikenal dengan Hindu Kaharingan yang diperuntukan bagi umat Hindu dari etnis Dayak atau Kaharingan (Walter S. Penyanng, wawacara, Palangka Raya, 05/10/2019). Pendapat senada juga disampaikan oleh Oka Swastika (tokoh integrasi dari kelompok Hindu Dharma). Apabila dilihat dari struktur ketuhanan dan sistem pemujaan yang dimiliki oleh Kaharingan sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Hindu Dharma. Tradisi yang

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204
dipraktikkan Kaharingan sama dengan tradisi yang dipraktikkan oleh umat Hindu di India pada zaman Veda (Oka Swastika, wawancara, Palangka Raya, 06/102019). Pendapat tersebut dikuatkan oleh Lewis KDR (tokoh integrasi dari pihak Kaharingan) yang menyebutkan bahwa, pada ranah historis dicatat bahwa agama Hindu pertama kali masuk ke Indonesia melalui Kalimantan Timur melalui Kerajaan Kutai pada abad V Masehi. Karena itu menurutnya, jangan heran apabila ditemukan berbagai praktik ritual yang dimiliki oleh umat Kaharingan di beberapa sub suku Dayak yang berada di wilayah Kota Waringin Timur-Seruyan, Katingan dan lainnya, memiliki kemiripan dengan praktik ritual yang dimiliki oleh umat Hindu di India maupun Bali, seperti salah satu contohnya pada praktik ritual kematian yakni kremasi/pembakaran mayat yang dikenal dengan nama Tiwah. (Lewis KDR, wawancara, Palangka Raya, 03/10/2019).

## PENUTUP
Agama Kaharingan adalah agama asli suku Dayak sebelum masuknya agama-agama global ke Nusantara. Sebagai agama lokal yang tidak masuk dalam kategori agama yang dilayani oleh negara, penganut Kaharingan mengalami diskriminasi dalam berbagai pemenuhan hak-hak sipil. Integrasi ke dalam Hindu Dharma menjadi pilihan demi penyelamatan eksistensi kepercayaan Agama Kaharingan. Proses integrasi terjadi pada tahun 1980 melalui komunikasi dan koordinasi dengan PHDI, tokoh-tokoh Hindu Dharma dan Departemen Agama. Integarsi tersebut membuat Kaharingan masuk dalam pembinaan Ditjen Bimas Hindu dan Buddha (sekarang Ditjen Bimas Hindu) Departemen
Agama (sekarang Kementerian Agama) RI dan mencantumkan Kaharingan sebagai Agama Hindu Kaharingan.
Implikasi dari integrasi dengan Hindu Dharma dirasakan manfaatnya oleh penganut Kaharingan. Implikasi tersebut mencakup bidang Pendidikan, Sosial-religius, ekonomi, politik dan sosial- kebudayaan. Melalui integrasi banyak hal positif yang dirasakan dan eksistensi Kaharingan sebagai sebuahkepercayaan pun kemudian berkembang dan kini dapat dikatakan telah “mapan”. Kondisi ini sangat berbeda ketika sebelum integrasi yang dilakukan pada tahun 1980.
Selama empat dekade integrasi dengan Hindu Dharma, Kaharingan masih menghadapi tantangan bagi masa depan identitasnya sebagai sebuah kepercayaan. Tantangan diantaranya gejolak internal akibat tidak terakomodirnya kepentingan berbagai pihak dalam penganut Kaharingan. Kemudian, dilema distorsi dari pihak luar sebagai upaya misi konversi masih membayang-bayangi dan menjadi tantangan bagi eksistensi Kaharingan. Selain itu, anggapan sebagai sekte dalam Hindu Dharma menjadi ancaman bagi pengaburan identitas Kaharingan yang khas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para informan atas kesedian memberikan informasi yang sangat berguna untuk artikel ini. Terima kasih kepada rekan-rekan Pengurus MB-AHK di Palangka Raya. Terima kasih pula atas bantuan dan dukungan dari Civitas Akademika dari IAHN-TP Palangka Raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadin. 2013. Metode Penelitian Sosial . Makassar: Rayhan Intermedia.
Aschroft. 2003. Menelanjangi Kuasa Bahasa Antara Teori dan Praktik Sastra Post- Kolonialisme . Yogyakarta: Qalam.
Baso, Ahmad. 2002. Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam . Yogyakarta: Desantara.
Burke, Peter J., dan Jan E. Steets. 2009. Identity Theory . London: Oxford University Press.
Etika, Tiwi. 2007. Kaharingan: Riwayatmu Dulu dan Sekarang . Palangka Raya: MB-AHK Pusat.
———. 2018. “Perjuangan Kritis Agama Kaharingan di Indonesia: Tantangan Berat dan Masa Depan Agama Asli Suku Dayak.” Studi Kultural IV (1): 1–12.
Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Culture . New York: Basic Books Inc.
Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Hakiki, Muhamad Kiki. 2011. “Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan).” Analisa XI (1): 159–74.
Hasse. 2010. “Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal Towani-Tolotang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.” Studi Pemerintahan I (1): 158–78.
———. 2016. “Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan.” Wawasan I (1): 179–86.
Johnson, Doyle Paul. 1994. Teori Sosial Klasik dan Modern . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kasniyah, Naniek. 2012. Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif .
Yogyakarta: Ombak.
Maunati, Yekti. 2004. Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan . Yogyakarta:
LKiS.
Nasikun. 2007. Sistem Sosial Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. 2012. Teori Sosiologi Modern . Edisi Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Roni Ismail. 2019. “Ritual Kematian dalam Agama Asli Toraja Aluk To Dolo (Studi Atas Kematian Rambu Solok).” Religi XV (1): 87–106.
Sabara. 2017. “Perjumpaan Islam dan Tradisi Lokal pada Masyarakat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.” Disertasi PPs UIN Alauddn Makassar.
———. 2018. “Islam in Gantarangkeke: The Encounter of Cutural Identities.” JICSA VII (1):
146–73.

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204
Sen, Amartya. 2006. Identity and Violence: The Illusion of Destiny . New York-London:
W.W. Norton and Company.
Sudikan, Setya Yuwana. 2001. “Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis Life History, dan Analisis Folklor’.” dalam Metodologi Penelitian Kualitatif , Burhan Bungin (ed). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Jakartaal: alvabeta.
Suhanah (ed). 2014. Dinamika Agama Lokal di Indonesia . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
Suparlan, Parsudi. 1995. Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Syawaluddin, Muhamamd. 2014. “Alasan Talcott Parsons tentang Pentingnya Pendidikan Kultur..” Ijtimaiyya VII (1): 149–66.
Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Problematika dan Afirmasi Identitas Agama Kaharingan ... (Tiwi Etika)

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 185 - 204