## PENDIDIKAN POLITIK WARGA DAN PENGUATAN DEMOKRASI DALAM KEPEMIMPINAN JOKOWI-AHOK

## Reuben Reynold Sihite
Universitas Satyagama Jakarta e-mail: gudangruben@yahoo.co.id
Abstract : This article discusses the political communication performed by Jokowi and Ahok as  Governor  and  Vice  Governor  of  Jakarta  to  its  citizens.  Jokowi  and  Ahok  implicitly  or indirectly with a consistent run of political education for the citizens of Jakarta. The way is by  providing  answers  or  reasons  for  the  policies  they  run  against  their  critics.This  paper linking  the  concept  of  political  communication,  political  education,  and  democracy.  This study found that political communication between the Governor and Deputy Governor of the citizens actually contain political messages that are educating citizens to be more respect for differences, respect for competence rather than ethnicity / race, and also respect the law. The paper begins by various measures Jokowi and Ahok as Governor and Deputy Governor and the criticism against them, the answers they give to their critics, a description of the concept of  political  communication,  political  education,  and  democracy,  as  well  as  analysis  and conclusions.
Keywords: media culture,economi politic, TV
Abstrak, Artikel  ini  membahas  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  Jokowi  dan  Ahok sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  terhadap  warganya.  Jokowi  dan  Ahok secara  implisit    atau  tidak  langsung  telah  dengan  konsisten  menjalankan  pendidikan  politik bagi  warga  DKI  Jakarta.  Cara  tersebut  adalah  dengan  cara  memberikan  jawaban-jawaban ataupun  alasan-alasan  terhadap  berbagai  kebijakan  yang  mereka  jalankan  terhadap  para pengkritik  mereka.  Makalah  ini  mengaitkan  konsep  komunikasi  politik,  pendidikan  politik, dan  demokrasi.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  komunikasi  politik  antara  Gubernur  dan Wakil Gubernur dengan warganya sebenarnya mengandung pesan-pesan politik yang bersifat mendidik  warganya  menjadi  lebih  menghargai  perbedaan,  menghargai  kompetensi  daripada kesukuan/ ras, dan juga menghormati hukum. Makalah  ini dimulai dengan berbagai langkah Jokowi  dan  Ahok  sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  beserta  kritik-kritik  terhadap mereka,  jawaban-jawaban  yang  mereka  berikan  terhadap  para  pengkritik  mereka,  uraian mengenai  konsep  komunikasi  politik,  pendidikan  politik,  dan  demokrasi,  serta  analisis  dan kesimpulan.
Kata kunci: komunikasi politik, pendidikan politik, demokrasi

## PENDAHULUAN
Komunikasi politik yang dilakukan oleh Pasangan Jokowi-Ahok dengan berbagai  kalangan  masyarakat  merupakan suatu  upaya  pendidikan  politik  bagi berbagai  kalangan,  terutama  warga  kota Jakarta,  kaum  birokrat  Jakarta,  dan kalangan  elit  politik  Jakarta.  Dua  gaya
komunikasi  yang  berbeda  antara  Jokowi dan Ahok tidak menjadikan dua pemimpin tersebut  berseberangan  dalam  nilai-nilai demokratis  yang  mereka  anut.  Nilai-nilai demokratis  yang  mereka  anut  adalah seperti  patuh  terhadap  peraturan  dan hukum,  menghargai  perbedaan  sosial individu,  serta  menghargai  profesionalitas dalam menilai individu.
Pendidikan politik/ kewarganegaraan tersebut secara konsisten disuarakan  mereka  bahkan  sejak  mereka kampanye. Model kampanye  yang mereka lakukan adalah kampanye lewat pendidikan  politik,  diskusi,  atau  sekedar ketawa-ketiwi  bersama  warga  (Nugroho, 2012).    Jokowi  rajin  mendatangi  forum diskusi  yang  membuka  ruang  masyarakat untuk  melontarkan  aspirasi,  berdialog langsung  dengan  warga  guna  mengetahui permasalahan yang dihadapi warga. Kemudian,  dihadapan  warga,  Jokowi menawakan “obat mujarab” untuk menyembuhkan  persoalan  masyarakat. Lewat  forum  diskusi  dia  memaparkan program  serta  menampilkan  misi  dan  visi partai  politiknya  secara  lebih  maksimal kepada warga sehingga bisa lebih memengaruhi  warga  dalam  menentukan pilihan politik.
Kampanye dengan melakukan kunjungan door-to-door ke  rumah  warga memang agak melelahkan. Namun dengan cara  itulah  rakyat  lebih  mengetahui  apa yang  akan  diperjuangkan  Jokowi  jika kelak menjadi pemimpin (Nugroho, 2012). Dalam  suatu  pengambilan  keputusan pemasaran, pemahaman yang jelas atas apa yang  menjadi  keinginan  dan  bagaimana pelanggan  memutuskan  apa  yang  akan dibelinya  merupakan  informasi  penting yang  dibutuhkan.  Dalam  ilmu  pemasaran, pelanggan  atau  consumer  mempunyai gagasan  tentang  apa  yang  diinginkan  oleh mereka. Consumer  decision  making atau pengambilan keputusan pelanggan
merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh pelanggan dalam melakukan suatu pengambilan  keputusan  untuk  memilih, membeli  dan  menggunakan  suatu  produk atau  jasa  (Wijayawati  dan  Lindy,  2006). Jokowi  telah  mampu  menangkap  dengan baik keinginan para calon warganya untuk kemudian  memasarkan  gagasan-gagasan untuk memenuhi keinginan calon warganya itu.
Pendidikan  politik  Jokowi  dan Ahok ini tidak dilakukan dengan memasang  iklan  di  berbagai  media  massa
namun  dengan  berbagai  komentar  dan tindakan mereka.
Tindakan juga merupakan  suatu  komunikasi.  Berbagai komentar  dan  tindakan  mereka  berdua yang  mengandung  pendidikan  politik/ kewarganegaraan  bisa  ditemukan  dalam berbagai  kiprah  mereka  dalam  menangani program-program kerja mereka.
Makalah ini akan menyoroti pendidikan politik Jokowi dan Ahok dalam dua  program,  yaitu    relokasi  warga  yang menduduki  bantaran  Waduk  Pluit  (Jakarta Utara)  ke  rumah  susun  dan  pengelolaan protes  warga  Lenteng  Agung  (Jakarta Selatan) terhadap penempatan lurah Susan Jasmine  Zulkifli  di  wilayah  mereka.  Dua gebrakan/ program Jokowi-Ahok ini dipilih  karena  pada  dua  gebrakan  ini  bisa dianggap  mewakili  bagaimana  mereka secara tidak langsung mendidik masyarakat  dalam  hal  berdemokrasi,  taat hukum, sadar hukum, dan lebih menghargai profesionalitas individu daripada atribut subyektif seseorang.

## KAJIAN TEORI
Sistem Politik,
Dalam mendiskusikan  kiprah  Jokowi  dan  Ahok dalam  interaksinya  dengan  warga  DKI Jakarta  dan  juga  para  elit  politik  Jakarta, selain  konsep  atau  istilah  komunikasi politik,  konsep-konsep  lain  yang  dipakai dalam  rangkaian  analisis  ini  adalah sistem politik , pendidikan  politik , demokrasi ,  dan demokratisasi .
Apa  yang  dilakukan  Jokowi  dan Ahok  sebagai  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  adalah  menjalankan  salah  satu fungsi  sistem  politik,  yaitu  komunikasi politik.  Apa  yang  disampaikan  mereka berdua tidak sekedar berkomunikasi mengenai  berbagai  kebijakan  kota  DKI Jakarta namun juga mengandung pendidikan  politik/  kewarganegaraan  bagi warga  dan  juga  para  elit  DKI  Jakarta. Bahkan  apa  yang  diucapkan  Jokowi  dan Ahok ini secara tidak langsung merupakan pendidikan  politik/  kewarganegaraan  bagi
seluruh  warga  negara  Indonesia  dalam konsolidasi demokrasi.
Menurut Miriam  Budiardjo,  politik ( politics )  adalah  usaha  untuk  menentukan peraturan-peraturan  yang  dapat  diterima baik  oleh  sebagian  besar  warga,  untuk membawa  masyarakat  ke  arah  kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2010). Usaha  menggapai the  good  life ini menyangkut  bermacam-macam  kegiatan yang  antara  lain  menyangkut  proses menentukan tujuan dari  sistem, serta cara- cara  melaksanakan  tujuan  itu.  Dengan demikian bisa kita katakan bahwa berpolitik  berarti  melakukan  kegiatan untuk  memengaruhi  penentuan  berbagai peraturan  yang  akan  mengikat  sebagian atau seluruh masyarakat.
Dalam  penelitian  ini,  politik  diberi arti  yang  lebih  luas  daripada  arti  yang secara  umum  dipahami  masyarakat,  yaitu politik sebagai perjuangan untuk kekuasaan  ( struggle  for  power ).  Dengan mengikuti  pendapat  Miriam  Budiardjo, politik  diberi  tempat  sebagai  sesuatu  yang mempunyai  makna  „positif‟/  „baik‟/ „agung‟  dikarenakan  dilekatkan  dengan tujuan bernegara yang umumnya berdasarkan idealism tertentu,
dibandingkan  pemahaman  politik  yang berdasarkan sudut pandang kekuasaan.
Dalam berpolitik, dibutuhkan sarana  utama  yaitu  komunikasi  politik (Saffer, 2013; Karlsson, 2013), komunikasi politik ( political communication ),  secara  sederhana,  bisa diartikan sebagai segala bentuk pertukaran simbol  atau  pesan  yang  sampai  pada tingkatan  tertentu  dipengaruhi    atau memengaruhi  berfungsinya  sistem  politik (Arifin, 2011).
Sistem  politik  ( political  system ) sendiri  bisa  diartikan  sebagai  suatu  sistem yang terdiri  dari berbagai  unit  yang saling berinteraksi yang berkaitan dengan kekuasaan  dan  kewenangan  penjatahan sumber daya dengan tujuan akhir pembuatan  keputusan.  Dengan  demikian, tiap  pengiriman  pesan  yang  berkaitan dengan  kebijakan  yang  keluar  dari  sistem
politik  maupun  pengiriman  pesan  yang berkaitan  dengan  perilaku  aktor-aktor politik  bisa  digolongkan  kedalam  wilayah komunikasi politik (Sihite, 2011).
Sistem  politik  yang  dipilih  bangsa Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal  tersebut  membawa  konsekuensi  bagi bangsa  Indonesia,  yaitu  berpolitik  dalam kerangka aturan main demokrasi. Menurut George  Sorensen,  demokrasi  bisa  dipilah menjadi dua yaitu pengertian secara sempit dan  pengertian  secara  agak  komprehensif (Sorensen,  2003).  Mengutip  pendapat Joseph  Schumpeter,  demokrasi  secara sempit  dimaknai  sebagai  sebuah  metode politik,sebagai  mekanisme  untuk  memilih pemimpin  politik.  Sedangkan  secara  agak komprehensif,  demokrasi  mencakup  tidak saja politik, tetapi juga mencakup hak-hak sosial dan hak-hak politik.
Dalam  demokrasi  konstitusional/
Rechtsstaat / Rule  of  Law pada  era  Negara Hukum Klasik, ada empat unsur Rechtsstaat, yaitu hak-hak manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintah berdasarkan  peraturan,  dan  peradilan administrasi dalam perselisihan
(Budiardjo, 2011).
Sedangkan Rule  of  Law yang berkembang pada abad ke-20 sebagaimana dinyatakan  oleh  International  Commision of  Jurists  di  Bangkok  tahun  1965, memasukkan unsur
Pendidikan
Kewarganegaraan ( civic education ).
Georg  Sorensen  mendefinisikan demokrasi  politik  sebagai  sebuah  sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi berikut (Sorensen, 2011): pertama , kompetisi  yang  luas  dan  bermakna  di antara  individu  dan  kelompok  organisasi pada  seluruh  posisi  kekuasaan  pemeintah yang  efektif  dalam  jangka  waktu  yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan; kedua , tingkat patisipasi politik yang  inklusif  dalam  pemilihan  dan kebijakan,  paling  tidak  melalui  pemilihan bebas  secara  teratur,  dan  tidak  ada kelompok  sosial  (dewasa)  utama  yang disingkirkan; ketiga ,  tingkat  kebebasan politik  dan  sipil-kebebasan  berpendapat,
kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi  anggota  organisasi  -cukup  untuk memastikan  integritas  partisipasi  dan kompetisi politik.
Kondisi-kondisi  di  atas  adalah sebuah  ideal  demokrasi  sebagai  ideologi politik  yang  masih  memerlukan  kriteria- kriteria  praktik  politik.  Eep  Saefullah Fatah  mengajukan  empat  kriteria  pokok praktik  politik  demokrasi  (Fatah,  1994). Keempat  kriteria  operasional  itulah  yang dijadikan  ukuran  minimal  bagi  praktik demokrasi. Pertama ,  partisipasi  politik yang  luas  dan  otonom.  Pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik antidemokrasi.  Praktik  politik  demokrasi juga  mensyaratkan  adanya  partisipasi politik  yang  luas,  dalam  arti  tidak  ada pembatasan dan eksklusivitas dalam penentuan sumber-sumber rekrutmen politik  dan  tidak  ada  pula  eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakan politik. Kedua ,  sirkulasi  kepemimpinan politik  secara  efektif  dan  kompetitif. Ketiga ,  kontrol  terhadap  kekuasaan  yang efektif. Keempat ,  kompetisi  politik  yang leluasa dan sehat dalam suasana kebebasan. Dalam kerangka ini, perbenturan  kepentingan  dan  nilai  politik dimungkinkan terjadi sejauh tidak menjadikan kehancuran bagi sistem politik. Suasana yang melingkupi kompetisi  ini  adalah  suasana  yang  penuh kebebasan dan saling penghargaan, sehingga  kompetisi  --dalam  istilah  Lewis Cosser  --  menjadi  sebuah  “ konflik  yang fungsional positif ”.
Demokratisasi bisa kita definisikan sebagai  proses  perubahan  dari  bentuk pemerintahan  otoriter  menuju  bentuk pemerintahan demokrasi. George Sorensen mengemukakan tiga tahapan dalam demokratisasi  (Sorensen,  2011).  Pertama, tahapan  persiapan  ( preparatory  phase ) yaitu  pecahnya  rezim  nondemokratis. Kedua,  tahapan  keputusan  yaitu  mulai membangun  tata  tertib  demokrasi.  Ketiga, tahapan  konsolidasi,  yaitu  demokrasi lembaga  dan  praktek  demokrasi  telah mendarah  daging  dalam  budaya  politik.
Tahapan  konsolidasi  ini  merupakan  suatu tahap  dimana  demokrasi  telah  mencapai titik yang solid.
Menurut  Juan  Linz, demokrasi yang solid adalah demokrasi di mana tidak satu  pun  aktor  politik  besar,  partai,  atau kumpulan  kepentingan,  kekuatan  atau lembaga,  yang  memikikan  bahwa  ada alternatif  lain  di  luar  proses  demokrasi untuk  meraih  kekuasaan,  dan  tidak  ada lembaga  politik  atau  kelompok  yang berhak  memveto  tindakan  para  pembuat keputusan yang terpilih secara demokratis. Ringkasnya, demokrasi harus dilihat sebagai  “satu-satunya  permainan  di  kota” (Sorensen, 2011).
Untuk  mencapai  ideal  tahapan konsolidasi demokrasi ini, maka diperlukan  kesamaan  persepsi  antara masyarakat/  rakyat  dan  aparatur  negara mengenai  nilai-nilai  demokrasi  (Sihite, 2013). Penyamaan persepsi  ini merupakan suatu  keharusan  karena  bangsa  Indonesia merupakan  suatu  bangsa  yang  sangat majemuk. Nilai-nilai demokratis ( democratic  values )  harus  dijiwai  dengan baik  oleh  rakyat  dan  aparatur  agar masyarakat  menilai  dan  merasakan  bahwa demokrasi layak diperjuangkan.
Pendidikan Politik , Menurut
Ramlan Surbakti pendidikan politik berkaitan  dengan  sosialisasi  politik  yang dapat  dibagi  dua  yaitu  pendidikan  politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan  suatu  proses  dialogik  diantara pemberi  dan  penerima  pesan.  Melalui proses  ini  para  anggota  masyarakat mengenal  dan  mempelajari  nilai-nilai, norma-norma,  dan  simbol-simbol  politik negaranya  dari  berbagai  pihak  dalam sistem  politik  seperti  sekolah,  pemerintah, dan partai politik (Surbakti, 1999: 117).
Pendapat  di  atas  secara  tersirat menyatakan  bahwa  pendidikan  politik merupakan  bagian  dari  sosialisasi  politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat  untuk  lebih  mengenal  sistem politik  negara.  Dapat  dikatakan  bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan  sikap  dan  orientasi  politik
para  anggota  masyarakat.  Melalui  proses sosialisasi  politik  inilah  para  anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi  terhadap  kehidupan  politik  yang berlangsung dalam masyarakat.
Pada  dasarnya  pendidikan  politik adalah  suatu  bentuk  pendidikan  yang dijalankan  secara  terencana  dan  disengaja baik  dalam  bentuk  formal  maupun informal yang mencoha untuk mengajarkan  kepada  setiap  individu  agar sikap  dan  perbuatannya  dapat  sesuai dengan aturan--aturan  yang berlaku secara sosial.  Dalam  hal  ini  dapat  terlihat  bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari  sikap  dan  tingkah  laku individu. Namun pendidikan politik mencoba  untuk  mengaitkan  sikap  dan tingkah  laku  individu  tersebut  dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.
Graham (2013) memberikan
pendapatnya  tentang  hubungan  antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan  dilihat  sebagai  faktor  politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan  dan  sekolah  pada  hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah  berkuasa,  dan  merupakan  refleksi dari orde penguasa yang ada".
Berdasarkan  pendapat  di  atas, pendidikan  dan  politik  adalah  dua  unsur yang saling mempengaruhi.
Pengembangan  sistem  pendidikan  harus selalu  berada  dalam  kerangka  sistem politik  yang  sedang  -dijalankan  oleh pemerintahan  masa  itu.  Oleh  karena  itu segala  permasalahan  yang  terjadi  di  dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.
Pengertian  dari  pendidikan  politik yang  lebih  spesifik  dapat  diambil  dari pendapatnya  Alfian  (1981:235)  yang mengatakan bahwa:
"pendidikan politik dapat diartikan  sebagai  usaha  yang  sadar untuk  mengubah  proses  sosialisasi politik  masyarakat  sehingga  mereka rnemahami  dan  menghayati  betul
nilai-nilai  yang  terkandung  dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun".
Dapat  dipahami  bahwa  tujuan utama pendidikan politik adalah (1)  setiap individu  dapat  mengenal  dan  memahami nilai-nilai  ideal  yang  terkandung  dalam sistem  politik  yang  sedang  diterapkan.  (2) setiap  individu  tidak  hanya  sekedar  tahu saja  tapi  juga  lebih  jauh  dapat  menjadi seorang  warga  negara  yang  memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan  dengan  adanya  perubahan sikap  dan  peningkatan  kadar  partisipasi dalam dunia politik
Martin (2008) mengartikan pendidikan  politik  sebagai  "upaya  untuk meningkatkan  pengetahuan  politik  rakyat dan  agar  mereka  dapat  berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya."
Berdasarkan pendapat Rusadi
Kartaprawira  tersebut,  maka  pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan  agar  masyarakat  dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami  perkembangan.  Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan  mengingat  masalah-masalah  di bidang  politik  sangat  kompleks,  bersegi banyak, dan berubah-ubah.
Merujuk  pada  semua  pengertian pendidikan  politik  yang  disampaikan  oleh beberapa  ahli  di  atas,  pada  akhirnya  telah membawa penulis sampai pada kesimpulan yang  menyeluruh.  Bahwa  yang  dimaksud dengan  pendidikan  politik  adalah  suatu upaya  sadar  yang  dilakukan  antara pemerintah  dan  para  anugota  masyarakat secara  terencana,  sistematis,  dan  dialogis dalam  rangka  untuk  mempelajari  dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal- hal  dan  norma--norma  politik  dari  satu generasi ke generasi selanjutnya.
Kiprah Jokowi-Ahok dan
Berbagai  Resistensi, Sejak  hari  pertama dilantik  sebagai  pasangan  gubernur  dan wakil  gubernur,  Joko  “Jokowi”  Widodo dan  Basuki  “Ahok”  Tjahaja  Purnama
menjalankan  roda  pemerintahan  kota Jakarta dengan kecepatan penuh (Jakartapost,  2014).      Berbagai  gebrakan pasangan  Jokowi-Ahok  dalam  mengelola kota  Jakarta  yang  diinisiasi  oleh  pasangan ini  dikawal  secara  teratur  dan  dievaluasi pelaksanaannya.
Beberapa  kebijakan  Jokowi-Ahok dalam  menata  kota  Jakarta  adalah  seperti membersihkan Pasar Tanah Abang (Jakarta)  dari  para  pedagang  kaki  lima (PKL),  mengeruk  Waduk  Pluit    dan membuatkan  taman  di  sekitar  waduk, menata birokrasi (lelang jabatan camat dan lurah) , meluncurkan  Kartu  Jakarta  Sehat (KJS)  dan  Kartu  Jakarta  Pintar  (KJP), merealisasikan  pembangunan  Mass  Rapid Transit (MRT), pemangkasan dan transparansi anggaran pemda DKI Jakarta, perbaikan  dan  pengelolaan  rumah  susun Marunda, mengunggah rapat yang dipimpin Ahok ke media sosial  You Tube untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja  pemerintah  DKI  Jakarta,  dan promosi  pulau-pulau  di  wilayah  Jakarta sebagai tempat wisata.
Dari  berbagai  gebrakan  mereka, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada  dua  gebrakan,  yaitu  relokasi  warga yang  menduduki  bantaran  Waduk  Pluit (Jakarta  Utara)  ke  rumah  susun  dan pengelolaan  protes  warga  Lenteng  Agung (Jakarta  Selatan)  terhadap  penempatan lurah  Susan  Jasmine  Zulkifli  di  wilayah mereka.  Dua  gebrakan/  program  Jokowi- Ahok ini dipilih karena pada dua gebrakan ini  bisa  dianggap  mewakili  bagaimana mereka  secara  tidak  langsung  mendidik masyarakat  dalam  hal  berdemokrasi,  taat hukum, sadar hukum, dan lebih menghargai profesionalitas individu daripada atribut subyektif seseorang.
Ketika  menata  kawasan  Waduk Pluit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak habis pikir dengan tuntutan ganti rugi miliaran  rupiah  yang  diminta  oleh  warga atas  pembongkaran  bangunan  di  Taman Burung  Pluit,  Penjaringan,  Jakarta  Utara. Ali  (38),  warga  setempat,  meminta  ganti rugi  atas  biaya  yang  ia  keluarkan  untuk
membangun  10  rumah  permanen  senilai Rp 4 miliar(kompas.com, 2013).
Pengusaha  pelelangan  ikan  itu berharap  Pemprov  DKI  memberikan  ganti rugi  minimal  separuh  dari  biaya  yang  ia keluarkan.  Tuntutan  ganti  rugi  juga disampaikan  oleh  warga  lain,  tetapi  tidak sampai  menyebut  nominal.  Jokowi  tidak berubah  pendirian  soal  penegakan  hukum kepada  warga  yang  menyerobot  tanah milik  negara  selama  bertahun-tahun  itu. Menurut  dia,  warga  yang  tinggal  di  sana bukan warga yang patuh hukum, melainkan penyerobot lahan negara.
Jokowi  menilai  warga  telah  memetak tanah  negara  dan  menyewakannya  kepada warga  lain.  Mantan  Wali  Kota  Solo  ini menegaskan  apa  yang  dilakukan  aparat semata-mata  menegakkan  aturan.  “Kota ada aturannya, kalau  waduk dipakai  untuk rumah  tidak  boleh,  sudah  saya  berikan garis, pasti itu,” tegas Jokowi (ahok.org).
Sementara  Ahok  mengatakan,  “Itu konyol aja .  Kalau  begitu,  besok  saya bangun  rumah  di depan  Balaikota, mumpung  saya  Wagub.  Nanti  kalau  saya sudah  enggak  di  sini  (Balaikota),  saya minta  ganti  Rp  10  miliar,  lumayan  buat pensiun.” (kompas.com).
Ketika menangani persoalan penolakan warga terhadap Lurah baru hasil lelang  jabatan  yaitu  Susan  Jasmine Zulkifli,  Jokowi  dan  Ahok  sama-sama mempertahankan  Lurah  baru  tersebut. Sebagian  warga  Lenteng  Agung  menolak kebijakan  Gubernur  DKI  Jakarta  Joko Widodo dalam penempatan Lurah Lenteng Agung  Susan  Jasmine  Zulkifli.  Alasannya karena berbeda keyakinan dengan mayoritas  warga  yang  dianutnya.  Susan yang  mengikuti  lelang  jabatan  camat  dan lurah beberapa waktu lalu terpilih menjadi Lurah Lenteng Agung sesuai dengan surat keputusan pengangkatan. Selain itu, warga juga  menentang  Lurah  Susan  dengan alasan karena Lurah Susan tidak mengibarkan bendera di kantor lurah pada tanggal  17  Agustus  lalu.  Namun  hal  itu telah dibantah oleh staf kelurahan Lenteng Agung,  Debby.  “Setiap  hari  selalu  pasang
bendera  merah  putih.  Walaupun,  ada  aksi ataupun  tidak  kami  tetap  pasang,”  kata Debby,  seorang  staf  kelurahan  Lenteng Agung (merdeka.com).
Seperti  diketahui,  415  lurah  dan camat  tersebut  merupakan  hasil  dari seleksi  dan  promosi  terbuka  atau  yang populer disebut lelang jabatan(kompas.com).  Seusai  menjalani bermacam-macam tes mulai dari manajerial  dan  tes  pengetahuan,  mereka dilantik pada 27 Juni 2013 lalu. Lurah dan camat tersebut terdiri dari 78 orang eselon III  dan  337  orang  eselon  IV.  Adapun pejabat  yang  dilantik  sebagai  camat  atau lurah  di  luar  pejabat  definitif  sebanyak  17 dan  sisanya  adalah  pejabat  definitif  atau lurah dan camat yang lama.
Menurut  Jokowi,  kasus  Lurah Susan  bisa  menjadi  contoh  pluralisme  di Jakarta.  “Seperti  masalah  Lurah  Susan  ini masalah  apa  yang  mau  kita  cari?  Lurah kan  yang  bisa  melayani  masyarakat, masalah  kemampuan  dan  kompetensi bukan  masalah  lainnya,”  jawab  Jokowi (merdeka.com). “Diprotes masalah agama, ini  tidak  sekali  akan  minta  lagi,  kalau (Lurah  Susan)  dipecat  bisa  merembet  ke seluruh  Tanah  Air.  Saya  sampaikan  tidak (memecat). Kemajemukan kebhinekaan itu anugerah yang tidak boleh kita pertentangkan,” kata Jokowi saat menerima  penghargaan  sebagai  tokoh Pluralis  2014  dari  Lembaga  Pemilih lndonesia di Jakarta, Senin (30/12).
“Pluralisme  dan  kebhinekaan  kita sudah  final,”  kata  Jokowi  saat  menjadi pembicara  di  seminar  „Kepemimpinan Menjadi  Bangsa  Pemenang‟  di  Aula  FK UI,  Jakarta,  Sabtu  (30/11)  (merdeka.com). “Ini  sudah  berdasarkan  sebuah  lelang terbuka  dan  promosi  terbuka.  Tidak  bisa diatur  dengan  cara  demo  dan  desakan- desakan,” tegas Jokowi.
Sementara  itu  Jokowi  dan  Ahok juga  berani  menentang  Menteri  Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengusulkan penggantian  Lurah  Susan.  “Pak  Gubernur tidak  salah  menempatkan  itu,  tidak  ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan
lebih  bijak  lagi,  kalau  Susan  ditempatkan yang  di  daerah  non-muslim  juga.  Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi,” ujar
Gamawan (merdeka.com). Ahok
mengatakan bahwa Mendagri harus belajar konstitusi  (merdeka.com)  .  “Dia  harus belajar konstitusi.  Menurut  saya Mendagri itu  perlu  belajar  tentang  konstitusi.  Ini negara  Pancasila,  bukan  ditentukan  oleh orang  tolak  atau  tidak  tolak,”  tegasnya. Sebab  jika  empat  juta  penduduk  Jakarta yang  memilih  Fauzi  Bowo  mendemo Jokowi-Ahok, Ahok mempertanyakan sikap  Fauzi  Bowo  apakah  akan  mencopot Jokowi-Ahok.
Menanggapi Gamawan Fauzi,
Jokowi  juga  mengatakan  agar  urusan agama  tidak  dibawa-bawa  dalam  masalah jabatan  lurah  Susan.  Soal  protes  warga karena  Susan  berbeda  agama  dengan mayoritas  warga  tidak  bisa  dijadikan pertimbangan.”Jangan sampai urusan agama  dibawa-bawa  ke  sana,”  tegas Jokowi  di  Balai  Kota,  Jakarta,  Jumat (27/9). “Itu kan dari lelang jabatan, ya kita ini  kan  urusan  detail  itu  kan  ada  di  dinas. Tapi  kalau  bahwa  dia  (Susan)  lulus  iya, artinya  dia  punya  kemampuan,”  tukas Jokowi
Ahok  juga  menambahkan  jika pindahkan  orang  berdasarkan  agama  akan merusak Indonesia. “Jujur ya kami rasa itu sudah melalui proses seleksi  terbuka kami gak  pernah  ikut  campur  karena  tes  ini Polri,  psikolog  di  Polri  lalu  mereka  yang tempatkan orang-orang itu sesuai karakteristiknya  dan  tentu  di  tes  itu  tidak mempersoalkan agama. Kalau dipersoalkan  mayoritas  dan  minoritas berarti  saya  pun  gak  cocok  jadi  wagub, kalau  seperti  itu  terjadi  Indonesia  di ambang  perpecahan,”  kata Ahok saat wawancara  dengan merdeka.com, Kamis (26/9).  “Datang  beberapa  orang  ke  sini, saya  nggak  kenal,  dia  bilang  sama  saya kamu  jangan  arogan  saya  kasih  kamu waktu  1x24  jam  untuk  pindahin  lurah Susan,  saya  tanya  bapak  KTP-nya  mana, KTP
Depok.” katanya. Ahok menambahkan, “Kita tidak boleh
menentukan  nasib  seseorang  atau  pegawai karena  primordial  dia,  karena  agama. Tidak  ada  di  republik  ini  seperti  itu.  Kita harus  dasarnya  konstitusi,”  ujar  Ahok  di Balai  Kota  DKI  Jakarta,  Senin  (26/8). “Kita sudah pilih  prinsip demokrasi  untuk itu.  Kalau  mau  terbuka  ya  lakukan  sistem seperti ini,” terangnya.

## METODE
Pada  kajian  ini  digunakan  tipe kajian    deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Proses  analisis  data  deskriptif karena  berakar  pada  latar  belakang alamiah bersifat subjektif. kualitatif merupakan  penelitian  yang  dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi  model.  Sebuah  ide  abstrak yang
dibentuk dengan
menggenaralisasikan  objek  atau  hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan  secara  kualitatif  (Suwandi, 2008).
Jenis  data  yang  digunakan  pada kajian  ini  adalah  Data  Sekunder  yang diperoleh  melalui  sumber-sumber  lain yang  telah  dikumpulkan  berkaitan  dengan kajian ini berupa dokumentasi- dokumentasi  yang  diambil  dari  berbagai buku literatur,

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian. Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan  kesadaran  berbangsa  dan hernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana.
Pelaksanaan  pendidikan  politik,  harus berpegang  teguh  pada  falsafah  dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung  pendidikan  politik  merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan  bangsa  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  landasan yang  telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.
Fungsi  pendidikan  politik  sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong  timbulnya  kesadaran  politik secara  maksimal  dalam  suatu  sistem politik.
Inti  dari  pendidikan  politik  adalah mengenai  bagaimana  rakyat  direkrut  dan disosialisasikan.
Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan  proses  perekrutan  dan  upaya sosialisasi  kepada  rakyat  untuk  mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.
Fungsi  yang  disampaikan  di  atas lebih  menonjolkan  fungsi  pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat  yang  ada  menjadi  lebih  baik dan  lebih  mendukung  tercapainya  proses demokrasi.  Sedangkan  fungsi  pendidikan politik  bagi  individu  antara  lain  adalah: (1)    peningkatan  kemampuan  individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu  lintas  kemasyarakatan  yang  menjadi semakin  padat  penuh  sesak  dan  terpolusi oleh  dampak  bermacam-macam  penyakit social  dan  kedurjanaan.  (2)       di  samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya,  ikut  mengendalikan  dan mengontrol  pelaksanaan  kekuasaan  di tengah masyarakat.
Fungsi  pendidikan  politik  bagi individu  yang  tertera  di  atas  tidak  hanya mengubah  individu  tapi  juga  membentuk individu  yang  baru.  Dalam  artian  bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan  politik  tidak  hanya  memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan  dalam  bentuk  perbuatan yaitu  dengan  ikut  berpartisipasi  atau ditunjukkan  dengan  sikap  dan  perilaku politif  yang  lebih  luas  dalam  usahanya untuk mencapai tujuan politik.
Dalam perspektif demokrasi, televisi  seharusnya  menjadi  salah  satu media  yang  menjadi  penyangga,  karena media dapat menyediakan informasi politik bagi  sehingga  bisa  digunakan  masyarakat
dalam  menentukan  pilihan  politiknya. Media  ini  juga  dapat  memetakan  berbagai permasalahan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai medium yang menciptakan  keteraturan.    Fungsi  sebagai pengawan  yang  terus  menerus  bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.    Oleh  karena  itu,    sangatlah wajar  jika  masyarakat  yang  sedang  dalam proses demokrasi .
Keberhasilan  pendidikan  politik tidak  akan  dapat  tercapai  jika  tidak dibarengi  dengan  usaha  yang  nyata  di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik  akan  erat  kaitannya  dengan  bentuk pendidikan  politik  yang  akan  diterapkan  di masyarakat  nantinya.  Oleh  karena  itu, bentuk  pendidikan  politik  yang  dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini.
Dari berbagai jawaban yang dikemukakan  oleh  Jokowi  dan  Ahok dalam  merespon  berbagai  masalah  dan kritikan, terdapat konsistensi sikap mereka berdua dalam hal prinsip-prinsip pengelolaan negara. Prinsip-prinsip tersebut  adalah  pengelolaan  negara  yang berdasarkan  hukum  ( rule  of  law )  yang menjadi dasar dari sistem demokrasi suatu negara.  Ketaatan  terhadap  hukum  dan berbagai  perarturan  menjamin  bahwa setiap  individu  mendapatkan  haknya  dan harus melaksanakan kewajibannya sebagai individu  sebagai  warga  negara  yang bertanggungjawab.
Mengikuti pendapat Georg Sorensen  di  halaman  sebelumnya  bahwa demokrasi  politik  sebagai  sebuah  sistem pemerintahan  yang  menjamin  kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan  kelompok  organisasi  pada  seluruh posisi  kekuasaan  pemeintah  yang  efektif dalam  jangka  waktu  yang  teratur  dan meniadakan penggunaan kekerasan,
Jokowi  dan  Ahok  telah  menerapkan  salah satu  syarat  dalam  berdemokrasi,  yaitu kompetisi  yang  luas  dan  meniadakan penggunaan  kekerasan.  Kompetisi  untuk memperebutkan  jabatan  camat  dan  lurah tidak  hanya  terbatas  di  kalangan  kantor
kelurahan  setempat  namun  juga  menjadi persaingan  terbuka  lintas  kelurahan  dan kecamatan  yang  didasarkan  semata  pada hasil  tes  atau  ujian  kemampuan  individu tersebut.  Lelang  jabatan  merupakan  suatu terobosan  untuk  mendapatkan  pelayan- pelayan  masyarakat  yang  mempunyai kemampuan kerja yang baik.
Setahun  berjalan,  pemerintahan Jokowi-Ahok hampir tak satupun membuat  kebijakan  yang  benar-benar baru.  Pemerintahan  ini  lebih  memutuskan untuk melakukan kebijakan-kebijakan klasik.  Seperti  misal,  mengatasi  banjir, mengurai  kemacetan,  memberi  jaminan kesehatan,  membangun  rumah  susun, menjamin  pendidikan  dasar,  melancarkan birokrasi  dan  lainya.  Dalam  mengatasi banjir, pemerintahan yang satu ini memang unik. Dalam banjir yang menenggelamkan ibu  kota  Indonesia,  18  Januari  2013  lalu, tak tanggung-tanggung, Gubernur itu turun langsung  sebagai  komando.  Amukan  air pada  waktu  itu  menjebol  tanggul  di kawasan  Latuharhary.  Jokowi  memimpin langsung  dalam  menanggulangi.  Dengan kemeja  putih  dan  celana  hitam,  dia  tak ragu menerobos barisan lumpur menghampar.  Dia  menghabiskan  siang- malam  menunggui  perbaikan  tanggul tersebut.
Terkiat  dengan  kasus  kemacetan Jakarta, pemilihan kebijakan dalam hal ini sangat klasik. Tidak ada yang baru. Jokowi memutuskan  untuk  menambah  armada angkutan  publik,  semisal  armada  Trans- Jakarta.  Selain  itu,  guna  mencegah  arus kendaraan  pribadi  masuk  ke  Jakarta,  dia juga  menambah  bus  angkutan  dari  luar jakarta ke kawasan ibu kota. Tak lama ini, untuk  mengurangi  kemacetan,  juga  telah diputuskan  untuk  melanjutkan  proyek- proyek  lama  yang  tertunda  puluhan  tahun silam, seperti pembangunan monorail yang sebenarnya blueprint -nya telah diselesaikan sekitar 24 tahun silam. Dalam hal  kesehatan,  kebijakan  pemerintahan Jokowi  melayani  masyarakat  juga  tak menunjukan hal baru.
Hasil  dari  berkali-kali  blusukan,
akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan  jaminan  kesehatan  ke model  lama,  Kartu  Jakarta  Sehat  (KJS). Kartu  ini  direncanakan  akan  terbagi  untu 4,5  juta  jiwa.  Pada  tahap  awal,  kartu  ini telah  dibagikan  ke  3.000  jiwa  di  enam kelurahan kumuh di tengah kota.
Dampaknya,  para  pemegang  kartu  ini dengan  segera  menghujani  rumah  sakit terdekat  untuk  memeriksakan  kondisi kesehatan  mereka.  Dampaknya  diterima langsung  oleh  rakyat.  Meskipun  begitu, para  pemodal,  penguasa  rumah  sakit mengeluh. Hasilnya, 16 rumah sakit keluar dari mekanisme KJS.
Dalam kasus rakyat yang menempati  perkampungan kumuh,  Jokowi memutuskan  untuk  meneruskan  kebijakan lama,  yaitu  memindah  masyarakat  di perkampungan  kumuh  ke  rumah  susun. Program  rumah  susun  ini  pada  awalnya telah digagas untuk mengatisipasi mahalnya  lahan  akibat  perkembangan ibukota,  dimulai  tahun  1994.  Namun  lagi- lagi,  program  ini  terbengkelai.  Hingga, akhirnya,  pemerintah  Jokowi  meneruskan program  ini.  Hasilnya  pun  jelas  nyata. Ratusan kepala keluarga telah ramai-ramai menempati  rumah  baru  mereka,  rumah susun.
Bagi  penerus  bangsa,  anak-anak, Jokowi pun tak mau meng-alpakan sisi ini. Pemerintahanya memutuskan untuk meneruskan  kebijakan  lama,  jaminan pendidikan dasar. Upaya menjamin pendidikan dasar ini merupakan salah satu jaminan sosial tertua di negeri ini. Jaminan ini  telah  dimunculkan  sejak  negara  ini didirikan,  lihat  UUD  45  dan  jaminan pendidikan  di  sana.  Memang,  program  ini sangat belum efektif. Jokowi datang untuk membuatnya bermakna. Jokowi menggelontorkan  Kartu  Jakarta  Pintar untuk  menjamin  pendidikan  anak-anak  di Jakarta.
Hal  yang  menarik,  pemerintahan Jokowi-Ahok  menyingkap  birokrasi  semu di  Jakarta.  Lelang  jabatan  untuk  pelayan masyarakat dilakukan. Program ini merupakan esensi dari semangat
demokrasi  yang  menjadi  dasar  berdirinya Republik  kita.  Namun,  orang-orang  jahat mengantongi ranah ini rapat-rapat. Pemerintahan Jokowi datang untuk membuka semangat terpendam dari demokrasi. Kinerja Jokowi-Ahok menggambar-kan apa yang mereka putuskan  adalah  sepele.  Bukan  membuat baru.  Akan  tetapi  hanya  melanjutkan pemikiran  yang  terbengkalai.  Kebijakan dari  program-program  yang  dilakukan merupakan  buah  pikir  dari  pemerintahan sebelumnya. Yang menarik untuk dicarikan  jawaban  kemudian,  mengapa program-program lama itu menjadi bermakna  di  tangan  Jokowi-Ahok?  Untuk menjawab ini, langkah yang perlu dilakukan  adalah  membandingkan  proses pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Jokowi-Ahok
Penolakan Jokowi dan Ahok terhadap  tekanan  warga  Lenteng  Agung dan  tekanan  Menteri  Dalam  Negeri Gamawan  Fauzi  merupakan  pesan  yang sangat  jelas  bahwa  pemerintahan  Jokowi- Ahok  dikelola  berdasarkan  prinsip-prinsip demokrasi  dan  bukan  berdasarkan  hukum rimba. Jawaban-jawaban Jokowi dan Ahok terhadap tekanan-tekanan tersebut merupakan suatu pesan politik yang sangat jelas  dari  dalam  sistem  politik  lokal  DKI Jakarta  terhadap  lingkungannya  bahwa dalam  pengelolaan  pemerintahan  rezim demokratis,  partisipasi  politik  yang  luas dalam  perekrutan  dalam  sistem  politik harus  dibuka  seluas-luasnya  bagi  individu yang  mampu  tanpa  ada  pembatasan- pembatasan. Sebagaimana disebutkan oleh Eep Saefullah Fatah di halaman sebelumnya, pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik antidemokrasi.
Ahok  dan  Jokowi  mempunyai persepsi  yang  sama  mengenai  pluralisme di  Jakarta  dan  bagaimana  menangani pluralisme tersebut. Keduanya memberikan  pesan  politik  yang  jelas dalam  bentuk  sikap  dan  tindakan  ketika mempertahankan penempatan Lurah Susan di  Lenteng  Agung.  Keduanya  konsisten
dengan  aturan  main  yang  telah  mereka tetapkan  mengenai  syarat  profesionalisme dalam  jabatan  publik  seperti  lurah  dan camat.  Ketika  seseorang  telah  memenuhi syarat-syarat  yang  ditetapkan,  pemimpin dan masyarakat harus konsisten melaksanakan  aturan  main  tersebut.  Hal tersebut  dilakukan  oleh  Ahok  dan  Jokowi dalam  penempatan  Lurah  Susan  yang beragama  Kristen  di  Lenteng  Agung  yang penduduknya beragama Islam.
Keteguhan  Ahok  dan  Jokowi memberikan pesan politik yang jelas --baik kepada  masyarakat  maupun  kepada  para elit  politik  bahwa  keterbukaan  dalam proses perekrutan jabatan publik merupakan  salah  satu  pilar  demokrasi untuk  menjaga  sistem  demokrasi  tersebut berjalan optimal. Keluaran ( output ) positif sebuah  sistem  ke  lingkungannya  akan kembali  lagi  kepada  sistem  tersebut sebagai  sebuah  masukan  ( input )  yang positif.  Yang  dimaksud  dengan  sistem  di sini  adalah  pemerintahan  DKI  Jakarta beserta jajarannya. Dan pesan politik yang jernih/  jelas  dalam  komunikasi  politik yang terjadi antara sistem dan lingkungannya  --yaitu  antara  pemerintah DKI  Jakarta  dan  warga  Jakarta--  akan semakin  menguatkan  budaya  demokrasi yang telah muncul di masyarakat Jakarta.
Sikap  dan  tindakan  Jokowi  dan Ahok  dalam  hal  penempatan  Lurah  Susan merupakan  suatu  pendidikan  politik  yang gamblang dari pemimpin birokrasi.
Pendidikan  politik  yang  diberikan  kepada khalayak  luas  itu  adalah  dalam  hal menjunjung  tinggi  penghargaan  terhadap hak  individu  terhadap  jabatan  profesional tertentu yang didasarkan pada kemampuan pribadi  dan  bukan  karena  faktor-faktor subyektif seperti suku, ras, maupun agama. Pendidikan  politik  tersebut  merupakan salah  satu  unsur  atau  pilar  dalam  rule  of law yang berguna dalam merawat perkembangan demokrasi. Dengan melakukan  pendidikan  politik  tersebut, Jokowi  dan  Ahok  secara  langsung  telah ikut  menyumbang  bagi  tahap  akhir  dari proses demokratisasi yang sedang
berlangsung  di  Indonesia,  yaitu  tahap konsolidasi demokrasi yang  ditandai dengan mengakarnya nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat dan elit suatu bangsa.
Sementara  itu  sikap  dan  tindakan Jokowi dan Ahok dalam merelokasi warga Waduk  Pluit  ke  rumah  susun  memberikan pesan  politik  bahwa  tiap  warga  negara harus mematuhi peraturan yang berlaku di suatu  negara.  Ribuan  warga  Waduk  Pluit disadarkan bahwa tindakan mereka menduduki  lahan  di  sekitar  waduk  adalah melanggar  peraturan  daerah  (perda)  dan juga  melanggar  undang-undang.  Mereka disadarkan bahwa menduduki tanah negara dan memanfaatkan tanah tersebut merupakan  tindakan  ilegal  dan  harus ditindak secara hukum.
Dengan  keberhasilan  Jokowi  dan Ahok merelokasi ribuan penduduk tersebut secara  tidak  langsung  menegakkan  HAM karena  telah  Jokowi  dan  Ahok  telah menyediakan  kebutuhan  dasar  manusia yaitu  kebutuhan  tempat  tinggal.  Tindakan menempatkan  warga  bantaran  waduk  ke rumah susun bisa disebut sebagai tindakan memanusiakan  manusia  yang  dengan demikian  telah  membantu  menegakkan hak  asasi  manusia  (HAM)  para  warga karena telah memberikan kepastian hukum bagi  para  warga  sehingga  para  warga  bisa menuntut  hak-hak  sosial  dan  politik mereka dengan lebih baik.
Tegaknya hak asasi manusia (HAM)  dan  meresapnya  budaya  politik demokratis  ini  merupakan  persyaratan penting dalam proses konsolidasi demokrasi.  Pada  tahapan  ini,  masyarakat dan  elit  politik  telah  sepakat  untuk  taat pada  aturan  main  dalam  berpolitik,  yaitu aturan  main  dalam  melakukan  kegiatan untuk  memengaruhi  penentuan  berbagai peraturan  yang  akan  mengikat  sebagian atau  seluruh  masyarakat.  Untuk  semakin memperkuat budaya politik demokratis ini, media  juga  perlu  terus  didorong  untuk mendukung demokrasi dengan tidak memberikan tempat/ ruang bagi kelompok-
kelompok sosial yang cenderung menggunakan kekerasan.
Pembahasan. Selama  satu  tahun kepemimpinannya  yang  jatuh  pada  15 Oktober  2013,  Gubernur  DKI  Jakarta, Jokowi menilai, kesadaran tertib sosial dan hukum  sudah  mulai  tumbuh  dalam  diri warga  Jakarta.  Pertumbuhan  kesadaran tertib sosial dan hukum tersebut, lanjutnya, terjadi  karena  adanya  perubahan  cara pendekatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI  kepada  warganya.  Tak  hanya  itu, Jokowi  bersama  Basuki  Tjahaja  Purnama juga  berupaya  keras  memberikan  contoh melakukan  tindakan  tertib  hukum  dan sosial dalam menjalankan tugasnya sehari- sehari  sebagai  pemimpin  warga  jakarta. Jokowi mengatakan, “Kalau mau mengajak  mereka,  pasti  mereka  mau. Selama  saya  menjadi  Gubernur  saya  kira kesadaran  tertib  sosial  dan  hukum  warga sudah mulai tumbuh di Jakarta. Karena itu, saya  harus  memberikan  contoh,  seluruh jajaran  Pemprov  DKI  jangan  hanya memberikan  kata-kata  atau  omongan doang, tapi harus ada contohnya”.
Dengan  komunikasi  politik  yang baik antara pemimpin dan rakyat ditambah saling  percaya  antara  birokrat  dan  warga, maka  kondisi  keamanan,  ketertiban,  dan kesejahteraan    masyakarat  akan  terbangun dengan sendirinya. Keberhasilan pengelolaan  kota  yang  ditunjukkan  duet Jokowi  dan  Ahok  menjadi  inspirasi  bagi warga dan elit politik di berbagai kota lain di  seluruh  Indonesia  dikarenakan  Jakarta merupakan  barometer  sosial,  politik,  dan ekonomi  bagi  seluruh  kawasan  lain  di Indonesia.  Selain  itu  pula,  keberhasilan pengelolaan  berbagai  kebijakan  dalam negeri  akan  ikut  menyumbang  pada  citra positif Indonesia di luar negeri.
Jokowi  dan  Ahok  barangkali  salah satu  contoh  bagi  para  partai  politik  untuk mulai  meneliti  kembali  kebijaksanaan mereka  dalam  menunjuk  wakil-wakil mereka yang akan duduk dalam pemerintahan.
Jokowi  sebelum  menjadi  Walikota adalah  seorang  pelaku  bisnis  dan  hampir
bisa  dikatakan  tidak  pernah  terjun  di politik  praktis.  Pengalaman  politiknya hampir tidak punya, demikian aku Jokowi.   Demikian  juga  Ahok.   Meski  ia lebih  punya  dasar  pengalaman  politik dibanding Jokowi, namun punya pendekatan  sama  dengan  Jokowi.   Ahok adalah  seorang  pelaku  bisnis  sebelum terjun  ke  dunia  politik.   Keuntungan penunjukkan tenaga profesional yang suka terjun  ke  lapangan  dan  memihak  rakyat dalam  banyak  hal  akan  menguntungkan masyarakat dan memperbaiki image partai politik yang bersangkutan.
Gaya  kepemimpian  Jokowi  dan Ahok adalah fenomena yang amat menarik terjadi  di  Indonesia  saat  ini.  Jokowi  dan Ahok  lebih  mengutamakan  bagaimana memperbaiki  ethos  kerja  dan  managemen system  di  lingkungan  kerjanya  dengan pendekatan praktis, humanis dan menyaring informasi langsung dari kalangan  terbawah.  Sebuah  pendekatan yang  membedakan  dari  pelaku-pelaku politik lain yang duduk dalam pemerintahan sebelumnya.
Sebuah  pendekatan  praktis  di lapangan  memang  sering  berlawanan dengan  apa  yang  dianalisa  secara  teori yang  kadang  bertumpang  tindih  karena pendekatan  multidisiplin  yang  digunakan. Pendekatan  langsung  di  lapangan  lebih memungkinkan  untuk  membuat  sebuah keputusan  dengan  cepat  dan  masuk  akal. Pendekatan  langsung  di  lapangan  juga sebagai  jalan  pintas  dan  terobosan  atas kebijaksanaan yang berdasar ilmu multidisiplin  yang  dilematis  dan  kadang menemukan  jalan  buntu.   Akhirnya  tidak jarang  terjadi  pemaksaan  pendekatan  teori ke  lapangan.  Akibatnya  hasil  yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Pendekatan Jokowi dan Ahok yang langsung  ke  lapangan  berkemungkinan besar untuk menampung segala permasalahan dari berbagai sudut sekaligus  tanpa  analisa  teori  yang  muluk- muluk.
Jokowi  saat  menjabat  Walikota Solo  pernah  bercerita  dalam  sebuah
wawancara  yang  dilakukan  di  TV  tentang pemindahan  penduduk  di  sekitar  bantaran sungai  di  Solo.   Jokowi  mendatangi penduduk tersebut untuk berdialog langsung hingga 24 kali sebelum akhirnya penduduk  di  bantaran  tersebut  bersedia pindah.   Jokowi  amat  anti  dengan  asal main  gusur  yang  menurutnya  tidak manusiawi,  tidak  mau  kerja  keras  dan main gampangan.
Untuk kasus berikutnya, Jokowi hanya perlu mengadakan  dialog  cuma  sebanyak  tiga kali dengan penduduk dan mereka bersedia pindah ke lokasi baru.
Penduduk dari kalangan terpinggirkan  tersebut  kalau  kita  lihat dalam sejarah, sebenarnya  amat mematuhi apa yang diperintahkan oleh atasannya asal saja  atasan  tersebut  bisa  merebut  hati mereka.  Kalau  hati  mereka  telah  terebut, pengorbanan mereka kadang tidak tanggung-tanggung.   Lihat  saja  prestasi Presiden  Soekarno,  Jendral  Soedirman, Mahatma Gandhi dan tokoh yang memihak  rakyat  lainnya.   Mereka  adalah contoh  para  pemimpin  yang  berhasil merebut  hati  rakyat.  Jokowi  dan  Ahok sepertinya  juga  mencoba  pendekatan  ini. Tidak berusaha menguasai kepala rakyatnya tapi lebih menukik ke manusianya dengan merebut hatinya.
Keberhasilan  dalam  merebut  hati rakyat itulah  yang membuat karier Jokowi dan  Ahok  sukses.  Jokowi  dan  Ahok  tidak perlu keluar banyak uang dalam kampanye politiknya.  Hati  rakyat  yang  telah  terebut akan  memberi  dukungan  kepercayaan tanpa  ragu-ragu.  Jokowi  sendiri  sempat mengakui  bahwa  terpilihnya  dia  sebagai Walikota  adalah  sebuah  kecelakaan. Karena  modal  yang  dipakai  hanyalah kepercayaan  dari  rakyat.   Demikian  juga kasusnya  dengan  Ahok.  Dalam  kampanye pemilihan  Bupati  Belitung  dia  hanya bermodal  gantungan  kunci  dan  nomer telpon hp pribadinya buat rakyat pendukungnya.
Fenomena  inilah  yang  kurang disadari  oleh  pelaku-pelaku  politik  selama ini.   Mereka  menggunakan  pendekatan
dengan  menguasai  kepala  dengan  iming- iming  rasionil  yang  bisa  dihitung  atau kalau  gagal  bisa  dengan  ancaman.   Politik uang,  main  sogok,  main  beli  suara, menakut-nakuti,  main  kuasa,  main  gertak dan  sebagainya  adalah  contoh  akrab  yang sering  kita  dengar.   Sebuah  metode  yang digunakan  sejak  lama  di  Indonesia  sejak jaman  Belanda.   Rakyat  adalah  kawula yang  gampang  ditakut-takuti  supaya  nurut perintah.
Maka  tidak  heran  jika  pendekatan Jokowi dan Ahok sering memancing kritik dari  golongan  orang-orang  mapan  yang terbiasa  dengan  cara  kerja  system  feodal. Namun  pendekatan  Jokowi  Ahok  yang langsung  dengan  mengadakan  dialog  ke lapangan  lebih  efektif  dalam  menangkis kritik  meski  dari  berbagai  penjuru. Tudingan  miring  selalu  bisa  dimentahkan dengan  bukti-bukti  konkrit  sederhana  di lapangan.  Cara  berpikir  praktis,  sederhana dan faktuil.
Tidak  heran  pula  para  kalangan mapan  tersebut  akhirnya  kehabisan  peluru untuk  mengkritik.   Mereka  merasa  keteter dan kepepet.  Maka kritik yang dilontarkan makin terkesan asbun, mengada-ada, tidak masuk  akal  dan  tidak  populer  –  terkesan bertujuan  hanya  untuk  membela  atau mendongkrak popularitas partai politiknya.   Salah  satunya  contohnya adalah dengan mengangkat isu SARA atau tanpa  menawarkan  pilihan  alternatif  yang bermanfaat  bagi  rakyat  banyak.  Mereka tidak  sadar  bahwa  rakyat  terutama  yang hidup  di  perkotaan,  kini  makin  kritis  dan berangsur  meninggalkan  sistem  dunia feodalisme.
Sebenarnya fenomena Jokowi Ahok  ini  bisa  menjadi  pelajaran  berharga bagi  kaum  pelaku  politik.   Mereka  harus mengoreksi pendekatan bias mereka dalam menentukan  kandidat  pemegang  kekuasan eksekutifnya.   Untuk  Indonesia  saat  ini perlu orang-orang yang punya kemampuan teknis  dan  mau  kerja  keras  dengan  terjun langsung ke lapangan daripada orang yang berpengalaman  di  bidang  politik  dan mendekati rakyat hanya dengan
kemampuan retorika. Kandidat yang dicintai  rakyat  dengan  sendirinya  akan menambah pamor partai politiknya.
Sehingga  suatu  saat  pendekatan  politik uang  bisa  benar-benar  ditinggalkan  dalam usaha merebut jumlah pilihan suara rakyat

## PENUTUP
Simpulan, Komunikasi politik
yang  dilakukan  oleh  Jokowi  dan  Ahok baik  terhadap  warga  Jakarta  maupun terhadap  elit  politik  merupakan  suatu pendidikan politik/ kewarganegaraan. Pesan-pesan yang dikandung dalam berbagai  sikap  dan  tindakan  Jokowi  dan Ahok mengandung pembelajaran mengenai  nilai-nilai  demokrasi.  Jokowi dan  Ahok  memberi  pesan  yang  jelas bahwa  warga  harus  menaati  aturan-aturan dalam hidupnya sebagai warga kota. Selain itu  Jokowi  dan  Ahok  juga  memberikan pendidikan kewarganegaraan secara konkrit  mengenai  penghargaan  terhadap nilai-nilai profesionalisme dan menghargai keberagaman sosial di Indonesia. Terakhir, Jokowi dan Ahok menegaskan bahwa tiap warga  negara  atupun  kelompok-kelompok dalam  masyarakat  harus  mengikuti  aturan main dalam bingkai sistem bernegara yang bangsa  Indonesia  anut,  yaitu  sistem demokrasi.
Komunikasi  politik  yang  berhasil dijalankan  dengan  baik  oleh  Jokowi  dan Ahok  telah  mendinamiskan  sistem  politik Jakarta.  Sistem  politik  yang  sebelum  era mereka  cenderung  tertutup  kini  telah semakin dinamis dikarenakan pola komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan  warga  kota.  Terbukanya  sumbatan- sumbatan  dalam  komunikasi  warga  kota Jakarta-elit  politik/  birokrat  telah  semakin memperkuat  keyakinan  dan  dukungan terhadap  budaya  politik  demokratis  di benak  warga  Jakarta.  Hal  ini  telah memberi  harapan  baru  bagi  proses konsolidasi  demokrasi  di  Jakarta  dan Indonesia pada umumnya.
Saran, Perlu  dikembangkan  suatu model yang mengarahkan pada
peningkatan  pendidikan  politik yang menempatkan  public  sebagai  pihak  yang dikuatkan,  dicerdaskan  dalam  lingkup demokratis..

## DAFTAR RUJUKAN
Almond,  Gabriel.  (1990) Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima Negara Jakarta: Bumi Aksara.
Arifin,  Anwar  (2011) Komunikasi Politik:  Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan- Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Budiardjo,  Miriam  (2010)  Dasar- Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Fatah,  R.  Eep  Saefulloh  (1994) Masalah  dan  Prospek  Demokrasi  di Indonesia . Jakarta: Ghalia.
Graham,  Missy  and  Elizabeth Johnson Avery. (2013) Government Public Relations and Social Media :  An Analysis of  the  Perceptions  and  Trends  of  Social Media  Use  at  the  Local  Government Level. Public Relations Journal (Vol 7 No 4 ISSN 1942-4604, 1-21).
Kartono,  Kartini.  (1990) Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Bandung:  Penerbit  CV  Mandar Maju.
Kamal,    Miko.  (2011)  Konsep Corporate Governance di Indonesia:
Kajian  atas  Kode  Corporate  Governance. Jurnal Manajemen Teknologi ( Volume 10
Number 2, 145-155)
Martin , Lanny W. (2008)
Coalition Government and Political
Communication. Political
Research Quartely (Volume 61 Number 3, 502-516).
from
http://prq.sagepub.com/content/15/1/18
Nugroho,  Bimo  dan  Ajianto  Dwi Nugroho  (2012) Jokowi:  Politik  Tanpa Pencitraan . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Saffer,Adam  J,  Maureen  Taylor and  Aimei  Yang.  (2013)  Political  Public Relations  in  Advocacy:  Building  Online Influence  and  Social  Capital.  Public
Relations Journal (Vol 7 No 4 ISSN 1942- 4604, 1-35).
Sihite,  Reuben  Reynold  (2013b)
The Challenges of Violent Mass- Organizations  towards  a  Nation-State: Indonesia  Case .  Dalam  Winner  Agung Pribadi  dan  Achmad  Zulfikar  (eds.). The End  of  The  Westphalian  Settlement?: Contemporary Global Challenges towards the  Nation-State  System .  Yogyakarta: Gemini Publishing.
Sihite,  Reuben  Reynold  (2013a) Dua Citra Indonesia yang Saling Bersaing di  Luar  Negeri:  Strategi  Komunikasi Internasional Indonesia . In Heri Budianto,
Leila  Mona  Ganiem,  dan  Dewi  Sad  Tanti (Eds.).  Identitas  Indonesia  dalam  Televisi, Film,  dan  Musik.  Jakarta:  Puskombis UMB & ASPIKOM.
Sihite, Reuben Reynold. 2012 New Media and  Political  Communication (Indonesia  Case) .  In  Diah  Wardhani  and
Afdal  Makkuraga  Putra  (Eds.).  The
Reposition  of  Communication  in  The Dynamic of Convergence. Jakarta: Kencana. Sihite,  Reuben  Reynold  (2011) Strategi Komunikasi Partai Politik Oposisi:  Studi  Kasus  Website  PDI-P .
Dalam  Heri  Budianto  (ed.). Media  dan Komunikasi  Politik .  Jakarta:  Puskombis UMB.
Sorensen, Georg (2003) Demokrasi dan  Demokratisasi (terj.).  Penerjemah:  I.
Made Krisna. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Surbakti, Ramlan.
(1999)
Memahami  Ilmu  Polilik. Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Wijayawati,  Fanny  dan  Natalia  Lindy
Masui  (2006) Strategi  Pemasaran Produk  Tekiro  Tools  di  Bengkel
Tradisional  Wilayah  Jakarta  (2006- 2008):  Studi  Kasus  Produk  Tekiro Tools  PT  Altama  Surya  Arsa .  Tesis
tidak diterbitkan. Program MM Wijayawiyata  Manajemen  Angkatan 53, Sekolah Tinggi Manajemen PPM,
Jakarta.
http://www.thejakartapost.com/news/2013/ 10/16/jokowi-ahok-year-one-full-
speed-    bureaucracy.html  Diakses  1 Februari 2014. http://megapolitan.kompas.com/read/2013/ 12/17/1919463/Jokowi.Pertanyakan.T untutan.Rp.2.Miliar.oleh.Warga.Tama n.Burung.Pluit    Diakses  1  Februari 2014.
http://ahok.org/berita/news/ini-jawaban- jokowi-soal-gugatan-warga/  Diakses 1 Februari 2014.
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/
12/17/1742216/Basuki.Ingin.Kerjain. Provokator.Warga. Taman.Burung.Pluit Diakses 1 Februari 2014.
http://www.merdeka.com/peristiwa/warga- lenteng-cari-cari-kesalahan-lurah- susan-soal-bendera.html  Diakses  2
Februari 2014. http://megapolitan.kompas.com/read/2014/ 02/09/1206399/Jokowi.Segera.Umum kan.Evaluasi.Lurah.dan.Camat
Diakses 2 Februari 2014.
http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi -jika-lurah-susan-dipecat-bisa- merembet-seluruh-tanah-air.html
Diakses 2 Februari 2014. http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi -sebut-kasus-lurah-susan-bukti- pluralisme-di-jakarta-final.html Diakses 2 Februari 2014. http://www.merdeka.com/jakarta/5- jawaban-jokowi-ahok-terhadap- mendagri-soal-lurah-susan.html Diakses 3 Februari 2014. http://www.merdeka.com/jakarta/5- jawaban-jokowi-ahok-terhadap- mendagri-soal-lurah-susan/ahok- mendagri-harus-belajar- konstitusi.html  Diakses  3  Februari 2014. http://www.merdeka.com/jakarta/5- jawaban-jokowi-ahok-terhadap- mendagri-soal-lurah-susan/jokowi- jangan-urusan-agama-dibawa- bawa.html Diakses 3 Februari 2014. http://www.merdeka.com/jakarta/ahok- kalau-pindahkan-orang-berdasar- agama-rusak-negara-ini-wawancara- ahok-1.html Diakses 5 Februari 2014.
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok- sebut-ayah-lurah-lenteng-agung-
seorang-muslim.html
Diakses
1
Februari  2014.  Diakses  5  Februari
2014. http://www.beritasatu.com/megapolitan/14 4282-jokowi-tertib-sosial-dan-hukum-
sudah-mulai-tumbuh-di-jakarta.html Diakses 5 Februari 2014.