## Analisis Kepatuhan Muslim Indonesia Dalam Praktik Kewarisan Islam (Studi Relasi Ayat Waris dengan Hadits Punahnya Ilmu Kewarisan)
1 Wasman*, 2 Afif Muamar
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
1 wasman1959@gmail.com *, 2 afifmuamar85@gmail.com *Correspond Author

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  the  current  implementation  of  Islamic  inheritance  law  in Indonesia  and how to  provide an understanding  of  the division of  inheritance in  Indonesia. This  study is  classified as  normative research using qualitative methods, which is  classified as a type of literature review. The results of this study, namely first, the practice of dividing inheritance  among  Muslim  communities  in  Indonesia  has  not  been  fully  implemented.  This happened due to the influence of two causal factors, including (1) European historical factors which divided its  population  into three groups,  namely people and those  who were equated with  Europeans.  Foreign  Easterners  (Chinese),  and  other  Foreign  Easterners  and Indonesians  who  focus  on  European  law.  (2)  Social  Factors.  Disobedience  of  some  of  the Indonesian Muslim community to study Islamic inheritance (faraidh). And second, there is a need for a movement to socialize the science of inheritance on an ongoing basis in terms of education, Islamic study organizations, and religious organizations.
Keywords: Islamic Society; Inheritance Law; and The Era of Globalization.

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  mengetahui  pelaksanaan  kaidah  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia pada saat  ini dan cara memberikan pemahaman pembagian harta waris di  Indonesia. Kajian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan metode kualitatif, yang tergolong dalam jenis  kajian  pustaka.  Hasil  dari  kajian  ini,  yaitupertama,  praktik  pembagian  harta  waris  di kalangan  masyarakat  muslim  di  Indonesia  belum  dilaksanakan  sepenuhnya.  Hal  ini  terjadi karena  pengaruh  atas  dua  faktor  penyebab,  antara  lain  (1)  Faktor  Sejarah  Indonesia  yang membagi  penduduknya  ke  dalam  tiga  golongan,  yaitu  Orang-orang  Eropa  dan  mereka  yang dipersamakan dengan orang Eropa. Orang Timur Asing (Tionghoa), dan Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri terhadap hukum Eropa. (2) Faktor Sosial  Kemasyarakatan.  Ketidakpatuhan  sebagian  dari  masyarakat  muslim  Indonesia  untuk mempelajari  ilmu  waris  Islam  (faraidh).  Dan  kedua,  perlu  adanya  gerakan  untuk menosialisasikan ilmu kewarisan secara terus menerus dari segi pendidikan, organisasi kajian keislaman, dan organisasi keagamaan.
Kata Kunci: Masyarakat Islam; Hukum Waris; dan Era Globalisasi .

## PENDAHULUAN
Di  dalam  keterangan  sejarah,  Indonesia merupakan  Bangsa  yang  pernah  diduduki oleh kolonial  Belanda di waktu  yang cukup lama.  Pengaruh  dari  pendudukan  Belanda sangat kentara dalam segala bentuk kebijakan  tentang  peraturan  perundang- undangan yang diwarnai pengaruh pemerintah kolonial Belanda (Kania, 2015). Hal  ini  berpengaruh  pula  dalam  ketentuan hukum  kewarisan  yang  dikodifikasi  oleh pemerintah  kolonial  Belanda,  yang  dalam pelaksaannya bercampur baur dengan hukum  adat  tentang  kewarisan.  Dengan demikian,  hasil  pemikiran  Ulama  Sunni yang  sudah  lama  mapan  di  kalangan  umat Islam tidak lagi mewarnai hukum kewarisan di  Indonesia.  Tidak  seluruh  masyarakat muslim  di  Indonesia  dapat  menjelaskan hukum waris Islam (Siregar, 2022). Terbukti dalam  tataran  prkatis,  di  Indonesia  muncul perbedaan  tentang  pelaksanaan  pembagian waris  yang  bersifat  patrilinial,  matrilinial dan bilateral di daerah (Salihima, 2015).
Berdasarkan  pemikiran  pembagian waris  di  Indonesia  dalam  tiga  sifat  di  atas, Musafa’ah  (2015)  berpendapat  bahwa hukum adat di Indonesia mewarnai pelaksanaan  hukum  kewarisan.  Hal  ini selaras  dengan  keberadaan  teori  resepsi yang  mengabaikan  hukum  Islam,  sehingga keberadaan  hukum  kewarisan  Islam  dapat berfungsi apabila sesuai dan masuk kedalam hukum  adat  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, Basri  (2020)  berpendapat  bahwa  pengaruh pendudukan kolonial Belanda yang diperkuat  oleh  teori  resepsi  berakibat  fatal atas  pemberlakuan  hukum  kewarisan  Islam hingga  saat  ini,  walaupun  kenyataannya penduduk  Indonesia  mayoritas  beragama Islam.
Idris (2015) menegaskan bahwa keberadaan hukum waris merupakan bagian dari  hukum  Islam  yang  menduduki  posisi yang  penting.  Hal  ini  disebabkan  dalam doktrin  al-Qur’an  telah  mengatur  sebab- sebab  terjadinya  masalah  kewarisan  yang dialami oleh setiap orang. Sehingga Manangin,  Nurmala,  dan  Martam  (2020) beranggapan bahwa hukum waris merupkan
ketentuan hukum yang mengatur permasalahan  harta  peninggalan.  Apabila masalah harta waris tidak diatur secara rinci, maka dapat berakibat timbulnya permasalahan dan perselisihan dalam keluarga.  Dengan  demikian,  hukum  waris merupakan piranti hukum yang yang sangat penting,  sehingga  kedudukannya  dalam Islam memperoleh perhatian khusus, seperti disebutkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  al-Hakim, dan Baihaqi sebagai berikut:
ََضِئا َرَفْلااوُمَّلَعَت ََُل َّوَأ َوُه َوَِْمِعْلا َ ُفْصِناَهَّنِاَفاَه ْوُمِ لَع َو

## َىِتَّمُأَ ْنِمَُع َزْنُي َوَىَسْنُيٍَءْىَش
Artinya:
“ Pelajarilah  ilmu  Faraidh,  karena  ia termasuk  bagian  dari  agamamu  dan setengah  dari  ilmu.  Ilmu  ini  adalah  yang pertama  kali  akan  dicabut  dari  umatku.” (HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi).
Dari  keterangan  hadits  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  hukum kewarisan Islam merupakan perintah khusus untuk  dipelajari  dan  diajarkan  perihal pembagian harta warisan, sehingga keberadaannya  menjadikan  hukum  waris Islam  sebagai  salah  satu  cabang  keilmuan dalam  hukum  Islam  yang  berdiri  sendiri, seperti hukum perkawinan, hukum peribadatan dan sebagainya.
Jika  dihadapkan  dengan  realita  saat ini,  yaitu  mayoritas  penduduk  Indonesia yang  beragama  Islam  sudah  selayaknya menjalankan  ketentan  hukum  kewarisan Islam  untuk  mengatur  harta  peninggalan pewaris,  sehingga  penelitian  ini  akan difokuskan  dalam  rumusan  masalah,  yaitu pertama ,  bagaimana  pelaksanaan  kaidah hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia  pada saat  ini?  Dan kedua ,  bagaimana  cara memberikan  pemahaman  pembagian  harta waris di Indonesia?

## LITERATURE REVIEW
Tema  kajian  tentang  kepatuan  Muslim  di Indonesia dalam praktik  kewarisan  Islam di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini  terbukti  dengan  adanya  beberapa
penelitian  terdahulu  yang  memiliki  sisi persamaan dan perbedaan dengan kajian ini, antara lain:
Pertama ,  Husain  dan  Ilyas  (2020) dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa dominasi  praktik  kewarisan  secara  hukum Adat  pada  masyarakat  Islam  di  Kelurahan Parangbanoa  sudah  lama  terjadi,  baik  dari segi  pembagian  harta  warisan  ataupun penyelesaian  sengketa  kewarisan  yang timbul  dikemudian  hari.  Oleh  karena  itu, menurut  Husain  dan  Ilyas  diperlukan sosialisai tentang praktik hukum waris untuk menguatkan  status  hukum  dari  peristiwa pembagian  harta  waris  dan  penentuan  ahli waris yang berhak memperoleh bagian harta waris tersebut.
Kedua ,  Ritonga  (2020)  menyebutkan bahwa  berdasarkan  tinjauan  yuridis  empiris ditemukan  adanya  prinsip-prinsip  praktik hukum  waris  di  suku  Tengger  sudah  sesuai dengan  ruh  Islam,  seperti  prinsip  bilateral yang  mengacu  pada  hubungan  kekerabatan baik  garis  laki-laki  dan  perempuan,  serta prinsip  individual  yang  berarti  secara perorangan masing-masing ahli waris berhak  memperoleh  bagian  warisan.  Selain itu,  jurnal  ini  juga  menerapkan  tinjauan normatif  tentang  ditemukan  bahwa  terdapat beberapa  hal  yang  belum  sesuai  dengan nilai-nilai  hukum  kewarisan  Islam,  yaitu masalah  kewarisan  sudah  ditentukan  dari awal  oleh  orang  tua  masyarakat  muslim suku Tengger.
Ketiga , Muhyidin (2019) dalam penelitian  yang  dilakukan  kepada  kalangan komunitas  umum  di  Kotamadya  Semarang tentang praktik pembagian warisan. Selanjutnya,  penelitian  ini  menemukan empat faktor praktik pembagian waris, yaitu faktor  jenis  kelamin,  kelahiran,  kehidupan ekonomi,  dan  hubungan  personal  antara pewaris dan ahli waris.
Keempat ,  Aniroh  (2018)  menuturkan bahwa  peraturan  waris  yang  di  Indonesia yang  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  secara  konsisten  dan  setia mengikuti pendapat mazhab Syafi’iyah. Hal ini disebabkan karena mayoritas umat Islam di  Indonesia  menganut  faham  dari  mazhab
Syafi’iyah  sehingga  di  dalam  KHI  tidak luput  dari  pendapat  di  luar  mazhab.  Selain itu, di dalam KHI ditemukan unsur lokal dan sosio-kultural dari adat masyarakat Indonesia, sehingga keberadaan KHI sebagai bukti hukum positif yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam di Indonesia.
Dan kelima ,  Wulani  dan  Hamdani (2022) dalam jurnalnya ditemukan masyarakat  adat  suku  Mandar  di  Desa Lapeo tidak mempraktikan pembagian waris sesuai  dengan  hukum  kewarisan  Islam, karena  dalam  praktik  pembagiannya  terjadi saat  pewaris  masih  hidup  untuk  menentkan bagian masing-masing yang didapatkan ahli waris,  dan  bahkan  anak  angkat  dapat berkedudukan sebagai ahli waris.
Dari  kelima literature yang  sudah dipaparkan  di  atas,  ternyata  ditemukan pembahasan  yang  komprehersif  mengenai kepatuan Muslim di Indonesia dalam praktik kewarisan  Islam  di  Indonesia  (studi  relasi ayat  waris  dengan  hadits  punahnya  ilmu kewarisan).  Oleh  karna  itu,  kajian  ini  hadir untuk  membahas  secara  komprehensfi tentang pelaksanaan kaidah hukum kewarisan  Islam  di  Indonesia  pada  saat  ini dan cara memberikan pemahaman pembagian  harta  waris  di  Indonesia.  Hal inilah yang membedakan pembahasan jurnal ini dengan kelima literature di atas.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  tergolong  dalam  penelitian normatif yang menggunakan metode kualitatif, yang tergolong dalam jenis kajian pustaka  ( library  research )  sebagai  pisau analisis terhadap bahan-bahan seputar waris dengan  mengacu  pada  sumber literature , seperti  buku,  jurnal,  dokumen  maupun laporan  hasil  penelitian  terdahulu  dan  lain sebagainya (Nazir, 2009).
Jenis  bahan  refrensi  yang  digunakan terbagi  menjadi  dua,  yaitu  primer  dan sekunder. Bahan primer  merupakan  refrensi yang  berkaitan  langsung  dengan  topik  yang dibahas  dalam  kajian  ini.  Bahan  sekunder seperti  buku,  ensiklopedia,  kamus,  majalah, majalah, literatur, dan laporan hasil penelitian  masa  lalu.  Pengolahan  data
hukum  setelah  pengumpulan  berlangsung pada  tahapan-tahapan  seperti  penelitian data,  klasifikasi,  verifikasi,  analisis  dan kesimpulan .
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  artikel  ini  adalah  studi  kepustakaan, dimana data-data yang dikumpulkan diperoleh  dari  dokumen,  buku,  jurnal,  atau lainnya yang relevan dengan topik penelitian  ini  (Harahap,  2014). Pertama, melalui  pengumpulan  karya  tokoh  yang relevan  dengan  topik  artikel  ini  sebagai sumber data primer. Kemudian yang kedua, melalui karya orang lain (bukan tokoh yang bersangkutan secara langsung) yang relevan sebagai data sekunder.

## KONSEP DASAR Definisi Ilmu Waris
Menurut  Uyuni  dan  Adnan  (2021) dalam literature kitab  fikih,  ilmu  waris dikenal  dengan faraidh .  Adapun  dari  segi bahasa,  Uyuni  dan  Adnan  melihat  bahwa kata faraidh merupkan kata jamak dari kata faridhah yang  berasal  dari fardh ,  yang artinya ketentuan.
Adapun pengertian hukum waris dari segi istilah, para ulama memberikan definisi yang  berbeda  namun  mengacu  pada  titik yang  sama,  yaitu  hukum  yang  mengatur pemindahan  harta  benda  dan  menetapkan bagian  yang  diperolehnya.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  al-Qowim  (2011)  bahwa hukum  waris  merupakan  ketentuan  yang mengatur  perpindahan  hak  kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Menurut Basyir (2021) terdapat lima prinsip hukum kewarisan Islam, yaitu:
1. Warisan  adalah  ketetapan  hukum. Artinya,  ahli  waris  yang  berhak  tidak boleh  dihalangi  untuk  mendapatkan bagian  harta  warisan,  sehingga  tidak perlu adanya pernyataan untuk menerima  warisan  secara  sukarela  atas putusan hakim.
2. Ketentuan waris dibatasi atas hubungan keluarga dan perkawinan.
3. Hukum  waris  Islam  lebih  cenderung untuk membagikan harta warisan
kepada semua pihak yang tergolong ahli waris,  namun  adakalanya  batasan- batasan  yang  menghalangi  sehingga terdapat  ahli  waris  yang  tidak  bisa memperoleh bagiannya.
4. Hukum waris Islam tidak membedakan  hak  anak  yang  satu dengan  lainnya  atas  harta  yang ditinggalkan pewaris.
5. Perbedaan besar dan kecilnya bagian yang  diperoleh  dalam  hukum  waris Islam disesuaikan dengan kebutuhan, serta  melihat  hubungan  ahli  waris dengan pewaris.

## Sebab-sebab dan Syarat-syarat Waris
Seseorang  dapat  dinyatakan  sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan diebabkan oleh hal-hal berikut:
1. Terdapat hubungan kekerabatan; seperti orang  tua  dan  anak,  saudara  kandung, keturunan  kebawah  maupun  ke  atas. Dalam QS, an-Nisa ayat 7, disebutkan:
َ َ َك َرَت َاَّمِم َ ٌبي ِصَن َِلاَج ِ رلِل َ ِناَدِلا َوْلا َََك َرَت َاَّمِم َ ٌبي ِصَن َِءاَسِ نلِل َو ََنوُب َرْقَ ْلْا َو َََۚ َرُثَك َ ْوَأ َُهْنِم ََّلَق َاَّمِم ََنوُب َرْقَ ْلْا َو َِناَدِلا َوْلا
َاًضو ُرْفَمَاًبي ِصَن
Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa  laki-laki  mendapatkan  hak bagian  dari  harta  peninggalan  orangtua dan  kerabat  karibnya  sebagai  warisan. Demikian  pula  bagi  wanita,  ada  hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan  atau  dikurangi.  Bagian- bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak  ( Tafsir  Quraish  Shihab  Surat An-Nisa Ayat 7, n.d. ).
2. Adanya  hhubungan  yang  disebabkan oleh perkawinan.
3. Adanya  hubungan  yang  disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya.
Kemudian  ketentuan  waris  mewarisi menurut  Basyir  (2021)  harus  memenuhi rukun dan syarat, diantaranya:
1. Pewaris  benar-benar  telah  meninggal dunia  atau  dengan  putusan  hakim  yang
menyatakan bahwa pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli  waris  masih  hidup  ketika  pewaris meninggal,  atau  dengan  putusan  hakim yang  menyatakan  bahwa  ahli  waris masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ahli  waris  bersangkutan  benar-benar berhak atas harta warisan. Kemudian dalam pelaksanaan pembagian warisan terkadang muncul penyebab ahli waris tidak berhak memperoleh harta warisan, karena terhalang oleh beberapa penyebab sebagai berikut:
1. Karena perbedaan agama antara pewaris dan  ahli  waris,  namun  apabila  salah satunya menginginkan untuk
mendapatkan  harta  peninggalan  maka dapat ditempuh jalan wasiat.
2. Karena  pembunuhan.  Hadits  Nabi menegaskan  bahwa  pembunuh  (yang disengaja)  tidak  berhak  menjadi  ahli waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
3. Karena perbudakan. Budak tidak berhak memiliki  sesuatu,  sehingga  ia  tidak berhak memperoleh bagian harta waris.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

## Pelaksanaan  Kaidah  Hukum  Kewarisan Islam di Indonesia
Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, umat Islam  di  Indonesia  seharusnya  dapat mengimplementasikannya  secara  formal, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas  beragama  Islam.  Hal  ini  karena hukum  waris  Islam  bersumber  dari  Al- Qurán dan Sunnah yang sebaiknya diterapkan  dalam  upaya  pembagian  harta warisan  kepada  ahli  waris.  Dalam  QS.  Al- Imran ayat 4, ditegaskan bahwa:
َُلْبَق َ ْن ِم ََ ََنيِذَّلا ََّنِإ َََۗناَق ْرُفْلا ََل َزْنَأ َو َ ِساَّنلِل َىًدُه َوُذ َ ٌزي ِزَعَُ َّاللَّ َوٌََۗديِدَشٌَباَذَعَْمُهَلَِ َّاللََِّتاَيآِبَاو ُرَفَك ٍَماَقِتْنا
Artinya:
“Sebelum  (al-Qur’an),  menjadi  petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan al tidak
perlu  adanya -Furqaan.  Sesungguhnya orang-orang  yang  kafir  terhadap  ayat-ayat Allah  akan  memperoleh  siksa  yang  berat; dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  mempunyai balasan (siksa).”
Ayat  di  atas  menegaskan  bahwa kemurkaan Allah bagi orang-orang mengingkari  ayat-ayat  al-Qur’an.  Dan diketahui  bahwa  hukum  waris  Islam merupakan ketentuan yang bersifat ta’abuddi ,  artinya  aturan  tersebut  harus dilaksanakan  oleh  masyarakat muslim Indonesia,  karena  hukum  waris  Islam merupakan  bagian  dari  ilmu-ilmu  yang bersumber  dari  al-Qur’an  atau  produk agama  (Fatoni,  Najmudin,  2019).  Namun dalam  tataran  praktis,  masyarakat  muslim Indonesia  belum  sepenuhnya  melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam.
Pertanyaan mendasar, mengapa masyarakat muslim Indonesia belum melaksanakan hukum waris Islam? Menurut Uyuni  dan  Adnan  (2021)  bahwa  hukum positif  yang  mengatur  tentang  waris  terbagi menjadi  tiga  macam,  yaitu  hukum  adat, hukum perdata Barat, dan hukum Islam. Hal ini  terjadi  karena  pengaruh  atas  dua  faktor penyebab, antara lain:
1. Faktor Sejarah Indonesia Negara  Indonesia  yang  pernah diduduki  kolonial  Belanda,  membagi penduduknya  ke  dalam  tiga  golongan, yaitu 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa. 2) Orang Timur Asing (Tionghoa),  dan  3)  Orang  Timur  Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan  diri  terhadap  hukum Eropa. Faktor sejarah sangat berpengaruh  atas  pemberlakuan  hukum waris  Islam  bagi  masyarakat  muslim Indonesia, sehingga di kalangan masyarakat  sudah  terbiasa  dengan tradisi pembagian harta warisan.
2. Faktor Sosial Kemasyarakatan
Ketidakpatuhan sebagian dari masyarakat  muslim  Indonesia  untuk mempelajari ilmu waris Islam ( faraidh ) yang  mempelajari  tata  cara  pembagian harta  peninggalan  pewaris  namun
karena ketidakpatuhan masyarakat muslim  Indonesia  untuk  mempelajari, sehingga isyarat dari hadits bahwa ilmu kewarisan  Islam  adalah  ilmu  yang pertama  kali  dicabut  oleh  Allah  SWT bisa dikatakan terbukti
dalam masyarakat muslim
Indonesia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: ََضِئا َرَفْلااوُمَّلَعَت ََفاَه ْوُمِ لَع َو

## ََ ُفْصِناَهَّنِا
َىِتَّمُأَ ْنِمَُع َزْنُي َوَىَسْنُيٍَءْىَشَُل َّوَأ َوُه َوَِْمِعْلا
Artinya:
“Pelajarilah  ilmu  Faraidh,  karena  ia termasuk  bagian  dari  agamamu  dan setengah  dari  ilmu.  Ilmu  ini  adalah yang  pertama  kali  akan  dicabut  dari umatku.” (HR.  Ibnu  Majah,  al-Hakim, dan Baihaqi).
Dalam  hadits  lain  yang  diriwayatkan oleh Usman bin Haisim, disebutkan bahwa:
ََ َضِئا َرَفْلااوُمَّلَعَت َو َ َساَّنلا َُه ْوُمِ لَع َو ََنَا ْرُقْلااوُمَّلَعَت ٌَع ْوُف َ ْرَم َِمْلِعْلا َو َ ٌض ْوُبْقَم ٌَؤ ُرْما َىِ نِاَفاَه ْوُمِ لَع َو ََِةَلَأْسَمْلا َو َِةَضْي ِرَفْلا َىِف َِناَنْثا َ َفِلَتْخَي َ ْنَأ َُكِش ْوُي َو

## َاَمِه ِرَبَخِباًدَحَأَِناَد ِجَي َلََف

## Artinya:
“ Pelajarilah  Al-Qur’an  dan  ajarkanlah kepada  orang  banyak  dan  pelajari  pula Faraidh  dan  ajarkanlah  kepada  orang banyak karena aku adalah seorang manusia yang  pada  suatu  ketika  mati  dan  ilmupun akan  hilang;  hampir-hampir  dua  orang bersengketa dalam Faraidh dan masalahnya,  dan  mereka  tidak  menjumpai orang  yang  memberi  tahu  bagaimana penyelesaiannya” (HR. Ahmad bin Hambal).
Perintah  khusus  untuk  mempelajari sekaligus  mengajarkan  ilmu  kewarisan Islam yang telah disebutkan dalam hadits di atas,  oleh  para  ulama  dijadikan  sebagai salah satu cabang ilmu yang disebut sebagai faraaidh  (ilmu  kewarisan  Islam).  Ilmu tersebut mencakup segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam. Indonesia sebagai
negara yang pernah dijajah bangsa Belanda, maka  beberapa  kebijakan  telah  terpengaruh oleh  pemerintahan  kolonial  pada  saat  itu. Sehingga  dalam  hal  pembagian  waris  juga banyak menguntungkan koloni pada saat itu (Basri, 2020).
Oleh karena itu, implementasi hukum  kewarisan  yang  dipengaruhi  oleh hasil pemikiran Ulama Sunni tidak dikodifikasi dan dijadikan bahan konsiderasi oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  saat itu. Bahkan, pada implikasinya hukum waris bercampur  dengan  hukum  adat,  sehingga pada prakteknya bersifat patrinial, matrinial, dan  bilateral  yang  berbeda  antara  satu daerah dan daerah lainnya di Indonesia.
Cara
Memberikan
Pemahaman

## Pembagian Harta Waris di Indonesia
Cara memberikan pemahaman kepada masyarakat  muslim  di  Indonesia  mengenai ilmu  kewarisan  Islam  ( faraidh )  harus dilakukan secara terus-menerus, antara lain: 1. Segi pendidikan. Pada tingkat pendididikan  di  Indonesia,  seyogyanya ilmu  kewarisan  Islam  sudah  harus dikenalkan  pada  siswa  dan  mahasiswa untuk  mendalami  dan  mencantumkan ilmu kewarisan dalam pada kurikulum.
2. Segi organisasi kajian keislaman. Kelompok  kajian  keislaman  ( majelis ta’lim ) sebagai wadah untuk menyampaikan  ilmu  keislaman  sudah sepatutnya
menerangkan ilmu kewarisan  Islam  agar  mempengaruhi anggota kelompoknya untuk
mempraktikan pembagian harta peninggalan sesuai ajaran al-Qur’an dan Hadits.
3. Segi  organisasi  keagamaan.  Kawajiban dari  organisasi  keagamaan  antara  lain menyampaikan  dan  mensosialisasikan ilmu  kewarisan  Islam,  sebagai  disiplin ilmu  yang  penting.  Hal  ini  bertujuan untuk  menciptakan  kedamaian  ketika terjadi praktik pembagian harta warisan diantara ahli waris.

## Wasman dan Afif Muamar

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari pemaparan  di  atas, pertama ,  praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat  muslim  di  Indonesia  belum dilaksanakan  sepenuhnya.  Hal  ini  terjadi karena  pengaruh  atas  dua  faktor  penyebab, antara  lain  (1)  Faktor  Sejarah  Indonesia yang  membagi  penduduknya  ke  dalam  tiga golongan,  yaitu  Orang-orang  Eropa  dan mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang Eropa. Orang Timur Asing (Tionghoa), dan Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia  yang  menundukkan  diri  terhadap hukum
Eropa. (2)
Faktor Sosial Kemasyarakatan.  Ketidakpatuhan  sebagian dari  masyarakat  muslim  Indonesia  untuk mempelajari ilmu waris Islam ( faraidh ).
Dan kedua ,  perlu  adanya  gerakan untuk  menosialisasikan  ilmu  kewarisan secara  terus  menerus  dari  segi  pendidikan, organisasi  kajian  keislaman,  dan  organisasi keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qowim. (2011).
Cara Mudah
Membagikan  Harta  Waris. Cimahi: Yayasan PP Nurul Iman.
Aniroh, R. N. (2018). Talfîq Dalam Hukum
Kewarisan Islam Di Indonesia
Tinjauan  Kompilasi  Hukum  Islam. Syariati:  Jurnal  Studi  Al-Qur'an  dan Hukum , 4 (01), 23-34. DOI:
https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01 .1161
Basri,  S.  (2020).  Hukum  Waris  Islam (Fara’id)  dan  Penerapannya  dalam Masyarakat  Islam. Jurnal  Kepastian Hukum dan Keadilan , 1 (2), 37-46.
Fatoni,  A.,    Najmudin,  N.  (2019).
Revitalisasi Harta Waris Islam
(Faraid)  Dalam  Perekonomian. Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking , 3 (1), 48-64. DOI: http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i1.55 14
Husain,  N.  Q.,    Ilyas,  M.  (2020).  Praktik
Hukum  Kewarisan  Pada  Masyarakat
Islam  (Studi  Kasus  Tahun  2017-
2019). Qadauna: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam , 1 (2), 31-45. DOI: https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2. 12966
Idris,  M.  (2015).  Implementasi  Hukum
Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat  Kec.  Poleang  Tengah Kab.  Bombana  (Perbandingan  Antara Hukum  Adat,  Hukum  Islam  Dan Hukum  Perdata). Jurnal  Al-'Adl , 8 (1),
20-36. DOI: http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i1.3
46
Kania,  D.  (2015).  Hak  asasi  perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di  Indonesia:  The  rights  of  women  in
Indonesian
laws and
regulations. Jurnal  Konstitusi , 12 (4), 716-734.
DOI: https://doi.org/10.31078/jk1243 Manangin,  M.  S.,  Nurmala,  L.  D., Martam,  N.  K.  (2020).  Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. DIH: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (2), 177-189. DOI:
https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.334
5
Muhyidin,  M.  (2019).  Kedudukan  Wanita dalam  Sistem  Hukum  Kewarisan Islam. Gema Keadilan , 6 (2), 101-113. DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2019.5290 Musafa'ah,  S.  (2015).  Kontekstualisasi pemikiran waris abdullah saeed dalam hukum kewarisan di Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman , 9 (2), 447-478. DOI: https://doi.org/10.15642/islamica.2015 .9.2.447-478
Nazir,  M.  (2009). Metode  Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ritonga,  R.  (2020).  Sistem  Kewarisan  Adat Masyarakat  Muslim  Suku  Tengger Perspektif  Hukum  Islam. El-Ahli: Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam , 1 (1), 1-19.
DOI: https://doi.org/10.56874/el-
ahli.v1i1.111
Siregar,  Pani  Akhiruddin.,  dkk.  (2022).
Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai  Baru  Tentang  Pembagian
Hukum Kewarisan. Al-Mustashfa:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7 (1), 62-73. 10.24235/jm.v7i1.9534.g4404 Tafsir  Quraish  Shihab  Surat  Al-Anfal  Ayat 75 .  (n.d.).  Diakses  pada  tanggal  20 Desember 2022 dari
https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-
75#tafsir-quraish-shihab .
Tafsir  Quraish  Shihab  Surat  An-Nisa  Ayat
7. (n.d . ).  Diakses  pada  tanggal  20
Desember 2022 dari
https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat- 7#tafsir-quraish-shihab .
Uyuni,  B.    Adnan,  M.  (2021).  Penerapan Hukum  Islam  Dikalangan  Ummat Islam. El-arbah:  Jurnal  Ekonomi,
Bisnis  dan  Perbankan  Syariah , 5 (1), 19-32.
DOI: https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.
1543 Wulani,  T.  S.,    Hamdani,  F.  F.  R.  S. (2022).  Tinjauan  Hukum  Islam terhadap  Praktik  Pembagian  Harta Warisan  Adat  Suku  Mandar. Jurnal
Riset  Hukum  Keluarga  Islam ,  1-6. DOI: https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610