## Legalitas

## Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis
* Boy Siregar, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara
* Correspondence email:boy@gmail.com
Abstrak .  Pembuktian  seorang  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  untuk  direhabilitasi  terbilang  cukup  sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat  awal  pengguna  narkotika  menggunakan  narkotika  dan  diperlukan  pembuktian  bahwa  pengguna  narkotika  ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2.  Pemikiran  Double  Track  System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Narkotika, Track System
Abstract . Proving an addict and a victim of narcotics abuse to be rehabilitated is quite difficult as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is a difficult thing, because it must see the beginning of narcotics users using narcotics and it is necessary to prove that narcotics users when using narcotics are persuaded , deceived, cheated, forced, and/or threatened to use narcotics. In its implementation, the Supreme Court issued a breakthrough by issuing Circular Letter (SEMA) Number 04 of 2010 which became the guideline for judges' considerations in deciding narcotics. 2. The idea of the Double Track System  wants  equality  between  criminal  sanctions  and  action  sanctions,  of  course  this  really  needs  to  be  applied  to perpetrators of narcotics abuse as well as narcotics addicts, so of course there is a deterrent effect and the healing process of the perpetrators of narcotic crimes can run, so that the perpetrators of narcotics crimes and with this process carried out will be able to recover from dependence on the use of narcotics and be a deterrent because of criminal sanctions. However, if the victim of narcotics abuse only needs to be given healing/rehabilitation measures from the government
Keywords : Legal Protection, Victims, Narcotics, Track System

## PENDAHULUAN
Negara  sebagai organisasi kekuasaaan  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  setiap  aspek  kehidupan warga negaranya. Tujuan nasional negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1 Indonesia sebagai negara hukum selalu berupaya memberikan perlindungan bagi rakyatnya dari segala aspek, begitu juga dari aspek  kesehatan yang  merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Pasal 28 ayat (1) UDD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan sebagai suatu jasa publik merupakan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan, baik yang dilakukan pihak pemerintah, swasta, kelompok maupun individu.
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Pada pasal 28H dinyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum  yang  layak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  berkewajiban  untuk  menyehatkan  yang  sakit  dan berupaya  mempertahankan  yang  sehat  untuk  tetap  sehat.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  kesehatan  adalah  keadaan  sejahtera  dari  badan,  jiwa,  dan  sosial  yang
1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke 4.
memungkinkan  setiap  orang  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Dengan  demikian,  kesehatan  selain sebagai hak asasi manusia juga merupakan suatu investasi. 2
Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan  perawatan  kesehatan  yang  terancam  atau  kesehatan  yang  rusak.  Hukum  kesehatan  mencakup  penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Ruang lingkup  hukum  pidana  kesehatan  mencakup  kesaksian,  kebenaran  isi  surat  keterangan  kesehatan,  menyimpan rahasia, pengguguran kandungan, resep obat keras atau narkotika, dan pertolongan orang sakit yang berakibat bahaya maut atau luka-luka. 3
Problematika kesehatan menjadi pusat perhatian di setiap negara, karena merupakan bagian terpenting bagi  setiap  insan  manusia.  Masyarakat  menginginkan  agar  mempunyai  derajat  kesehatan  yang  baik.  Derajat kesehatan yang baik dapat tercapai apabila setiap anggota masyarakat dengan perasaan bebas mengunjungi dokter serta mengutarakan dengan hati terbuka atas segala keluhan tentang penderitaan tentang jasmani dan rohani agar mendapatkan pengobatan yang sesuai. 4
Secara  humanistik  dokter  sebagai  manusia  bisa  tentunya  tidak  terlepas  dari  kelalaian  dan  kelapaan. Perasaan takut dan khawatir dapat menjadi penyebab bahwa dalam masyarakat terdapat banyak yang sakit karena takut  dan  malas  berobat. 5 Kelalian  yang  terjadi  pada  saat  melakukan  tugas  profesinya  inilah  yang  dapat mengakibatkan malapraktek medis. 6 Sementara dalam masyarakat terdapat pula orang yang bertekad kurang baik yang sengaja menarik dokter untuk berperkara. 7
Era globalisasi saat ini, profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan suatu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau  pelayanan  medis  telah  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang  cukup  panjang.  Karena  dari  profesi  inilah banyak  sekali  digantungkan  harapan  hidup  dan/atau  kesembuhan  dari  pasien  serta  keluarganya  yang  sedang menderita  sakit.  Dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  tersebut  sebagai  manusia  biasa  yang  penuh  dengan kekurangan  (merupakan  kodrat  manusia)  dalam  melaksanakan  tugas  kedokterannya  yang  penuh  dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia) dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko ini  tidak  dapat  menghindarkan  diri  dari  kekuasaan  Tuhan,  karena  kemungkinan  pasien  cacat  dokter  telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan  profesi  yang  baik.  Keadaan  semacam  ini  seharusnya  disebut  dengan  resiko  medik,  dan  resiko  ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai medikal malpractice . 8
Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf (a) yang berbunyi bahwa  “dokter  atau  dokter  gigi  yang  melaksanakan  praktek  kedokteran  mempunyai  hak  memperoleh perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional”.
Sengketa medis merupakan perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam  upaya  melakukan  penyembuhan.  Bungan  antara  dokter  dan  pasien  dalam  ilmu  kedokteran  umumnya berlangsung  sebagai  hubungan  biomedis  aktif dan  pasif. 9 Dalam  hubungan  tersebut  bahwa superioritas  dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis sangat jelas terlihat, yaitu hanya ada kegiatan aktif pihak dokter sedangkan pasien pasif. Sifat pasif dari pasien tentunya didasari rasa kepercayaan terhadap kemampuan dokter untuk melakukan penyembuhan atau pengobatan.
Penyebab  terjadinya  sengketa  antara  dokter  dengan  pasien  adalah  jika  timbul  ketidakpuasan  pasien terhadap  dokter  dalam  melaksanakan  upaya  pengobatan.  Ketidakpuasan  ini  dikarenakan  adanya  dugaaan kesalahan  atau  kelalaian  dokter  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga  menyebabkan  kerugian  pada  pihak
2 Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2015, Jakarta, 2011, hlm. 5  dikutip dari  Muhammad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan, Ctk. pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 7.
3 Ibid, hlm. 4
4 Oemar Seno Adji, 1991. Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. Jakarta; Erlangga, hlm. 223
5 M. Iqbal Mochtar. 2009. Dokter Juga Manusia. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, hlm 224
6 Nusye Jayanti. 2009. Penyelesaian Hukum dalam Malapraktek Kedokteran. Yogyakarta; Pustaka Yustisia
7 Anny Isfanyarie. 2006. Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter. Jakarta; Prestasi Pustaka,hlm. 5
8 Syahrul  Machmud,  Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang  Diduga  Melakukan  Medikal Malpraktek, Ctk. Pertama, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 1.
9 Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran , Jakarta: Binarupa Aksara, Cet. I, 1996, hal. 42.
pasien. Tidak jarang sebab terjadinya sengketa medis karena informasi medis yang kurang lengkap, terlambat disampaian atau bahkan salah memberikan informasi sehingga berdampak pada tindakan medis yang dilakukan.
Dokter sebagai profesi yang sangat dibuuthkan dan berjasa bagi masayarakat sangatlah penting dilindungi baik secara keprofesian maupaun perlindgungan secara individu , maka dari itu pemeriintah menetapkan peraturan perundang-undnagan sebagai dasar perlindungan bagi dokter. Sengekta yang melibatkan dokter telah banyak tejadi di  lingkungan  masyarakat  sekitar,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  kajian    maupun  analisis  terkait  hal  tersebut sebagai bahan kajian yang sangat urgensi dalam penulisan ini.. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk  pertanyaan ini  adalah  untuk  mengontrol  hasil penelitian,    maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap profesi dokter?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode  penelitian    hukum  normatif. Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat keilmuan hukum 10 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum  yang  mengunakan  pendekatan,  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute  Aprroach ),  pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 11
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang  – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas  – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa  yang  dimaksud  sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan  peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum  dengan  beranjak  dari  pandangan  –  pandangan  dan  doktrin  –  doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu hukum. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter
Kebijakan pembangunan dibidang kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan  penderita, secara berangsur-angsur  berkembang  ke  arah  kesatua  upaya  pembangunan  kesehatan  masyarakat  dengan  peran  serta masyarakat  yang  bersifat  menyeluruh,  terpadu  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  upaya  peningkatan (promotif),  upaya  pencegahan  (preventif),  penyembuhan  (kuratif)  dan  upaya  pemulihan  (rehabilitatif). 13 Berdasarkan upaya pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan tersebut maka setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip non  diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.
Bidang  kedokteran,  yang  awalnya  tertutup,  kini  mulai  dimasuki  aneka  persoalan  hukum.  Era  sekarang dapat dirasakan  bahwa  kegiatan  dokter  dalam  menyembuhkan  pasien  sering  terhambat  oleh  sikap  pasien atau keluarganya  yaitu  kebiasaan  menuntut  secara  hukum  terhdap  dokter  jika  pengobatanya  dianggap  kurang berhasil. 14
Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan (YPKKI), Marius Widjajarta menilai kriminalisasi dokter akan terus berlangsung selama belum adanya standar pelayanan medis yang diberlakukan sevcara nasional. Oleh karena itu, dia mendesa Kementrian Kesehatan agar segera menyusun standar tersebut. Selama ini standar
10 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
11 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
12 Ibid , hlm 177.
13 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005 halaman. 2-3.
14 Bambang Poernomo, Hukum Kesehatan , Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Magister  Manajemen  Rumah Sakit UGM, 2005 hlm 5- 6.
Boy  Siregar,  Alpi  Sahari,  dan  Ahmad  Fauzi. Analisis  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  Dalam Penyelesaian Sengketa Medis
pelayanan medis hanya berlaku lokal di setiap rumah sakit. Inlah yang kemudian menimbulkan kehancuran saat terjadi masalah. Kehancuran tersebut menurut Marius berujung pada pemberlakuan aturan pidana dan perdata untuk  khusus  dokter.  Padahal  sebelumnya  Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia  (PB  IDI)  menilai  putusan Mahkamah Agung mempidanakanvdokter tidak tepat. Pasalny dokter merupakan profesi yang dapat melakukan invasi pada pasien sehingga tidak disamakan dengan kriminal jika tidak terjadi kematian. 15
Profesi  dokter  perlu  mendapatkan  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  rangka  memberikan  kepastian dalam  melakukan  upaya  kesehatan  kepada  pasien,  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  dasar perlindungan hukum bagi dokter antara lain sebagai berikut. Pertama, pasal 50 UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yaitu dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
Kedua,  pasal  27  UU  No.  36  tahun  2009  tentang  kesehatan,  yaitu  bahwa  tenaga  kesehatan  berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan ketiga pasal 24 PP No 32 tahun 1996 yaitu perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
Dilihat dari kacamata hukum hubungan antara pasien dan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. 16 Sebagai suatu perjanjian, maka muncul hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban inilah yang kemudian berpotensi terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien yang biasa disebut dengan sengketa medik. Sengketa medik diawali adanya gugatan pasien kepada dokter, yang disebabkan munculnya ketidakpuasan pasien.
Dalam  sisi  yang  lain,  banyaknya  gugatan  dari  pasien,  ternyata  memberikan  dampak  yang  negatif,  yaitu adanya ketakutan dari dokter dalam memberikan upaya kesehatan kepada pasien. Dokter menjadi ragu-ragu dan takut, hal itu terungkap dalam kongres Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) yang diadakan tanggal 24-25 Nopember 1988 , oleh karena itu dokter yang sudah mempunyai kelengkapan syarat administrasi untuk berpraktik, berhak memperoleh perlindungan hukum, agar merasa aman dalam menjalankan profesinya. 17 Dampak lain yang cukup mengkhawatirkan adalah dokter melakukan praktek  pengobatan defensif yaitu melakukan praktek kedokteran yang over standar maupun sub standar untuk menghindari resiko tuntutan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri sebagai pengguna jasa dokter. 18
Model perlindungan hukum profesi dokter yang berdasarkan keseimbangan antara dokter dan pasien adalah sebagai  berikut:  (1)  Dari  aspek  hubungan  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien,  bahwa  setiap  tindakan  yang dilakukan  dokter  harus  mendapat  persetujuan  dari  pasien  dan/atau  keluarga  pasien.  (2)  Dari  aspek  hubungan profesi  dengan  hukum,  bahwa  dokter  sebagai  subjek  hukum  dapat  dituntut  baik  secara  administrasi,  perdata maupun pidana. Maka dari itu, profesi dokter harus menjalankan ketentuan penyelenggaraan praktik kedokteran berdasarkan  UU  No.  29  Tahun  2004,  dan  tidak  melanggar  syarat  perjanjian terapeutik serta  tidak  melakukan kesalahan/kelalaian dari perjanjian terapeutik . (3) Dari aspek penyelesaian sengketa, bahwa bentuk penyelesaian sengketa  medik  adalah  musyawarah  dengan  melibatkan  para  pihak  yaitu  profesi  dokter,  pasien  dan  Direktur Rumah Sakit dan jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
Menurut Van der Mijn bahwa terdaapt 9 (sembilan) kriteria hubungan hukum anatara pasien dengan dokter, yaitu;
a) Adanya kebutuhan pada keahlian keilmuan medis;
b) Kualitas pelayanan yang baik;
c) Hasil guna;
d) Pengendalian biaya;
e) Ketertiban masyarakat;
f) Perlindungan hukum pasien;
g) Perlindungan hukum pengemban profesi kesehatan;
h) Perlindungan hukum pihak ketiga; dan
i) Perlindungan hukum kepentingan hukum.
15 Ibid. Mudakir Iskandar, Tuntutan Hukum Malapraktik Medias. Halaman. 150
16 Safitri Hariyani, Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien, Jakarta: PT. Diadit Media, 2005 halaman. 6
17 Anny Isfandyarie, Malpraktek Dan  Resiko Medik Dalam  Kajian Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, halaman 6.
18 Safitri Hariyani, Op Cit, hlm 3.
Boy  Siregar,  Alpi  Sahari,  dan  Ahmad  Fauzi. Analisis  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  Dalam Penyelesaian Sengketa Medis
Pelaksanaan  tugas  tenaga  medis  merupakan  penjabaran  dari  kewajiban,  sedangkan  hak  dan  kewajiban dokter menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  dalam Pasal 50-51 bahwa dokter mempunyai hak;
a) Memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  standar  profesi  dan  standar operasional prosedur
b) Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur
c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
d) Menerima imbalan jasa
Sedangkan kewajiban dokter menurut Undnag-Undang tersebut adalah sebagai berikut:
a) Memberikan  pelayanan  medis  sesuai  standar  profesi  dan  standar  operasional  prosedur  serta  kebutuhan medis
b) Apabila  tidak  tersedia  alat  kesehatan  atau  tidak  mampu  melakukan  suatu  pemeriksaan/pengobatan,  bisa merujuk pasien ke dokter/sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik.
c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia
d) Melakukan  pertolongan  darurat  atas  dasar  perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia  yakin  ada  orang  lain  yang mampu melakukannya
e) Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

## Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Maraknya laporan maupun pengaduan dan bahkan tuntutan atas dugaan kelalaian medis dokter di Indonesia mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kalangan  dokter.  Tuntutan  hukum  diidentikan  sebagai  satu kegagalan dokter dalam melakukan tindakan medis adalah permasalahan yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah demi melakukan satu perlindungan terhadap pasien dan dokter.
Oleh karena itu, untuk menjembatani isu diatas, pemerintah melalui  Undang-Undang  Praktik Kedokteran membentuk satu majelis khusus bagi memberikan perlindungan kepentingan kedua belah pihak. Majelis khusus tersebut  bernaung  dibawah  Konsil  Kedokteran  Indonesia  yang  dikenali  sebagai  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia, (selanjutnya disingkat MKDKI). Pengaturan mengenai MKDKI ini diatur dalam Bab VIII, Pasal 55  Undang-Undang  Praktik Kedokteran, yaitu:
a) Untuk  menegakan  disiplin  dokter  dan  dokter  gigi  dalam  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, (selanjutnya disingkat MKDKI).
b) MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia.
c) MKDKI dalam menjalankan tugasnya adalah bersifat mendiri.
Secara  umum  tugas  MKDKI  adalah  melakukan  penegakan  hukum  atas  penyelenggaraan  praktik kedokteran yang merugikan kepentingan pasien. Hal ini adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 64 Undang- Undang Praktik Kedokteran, yaitu: MKDKI bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.
Sementara itu, dalam Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah:setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan  dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan  secara  tertulis  kepada  ketua  MKDKI.  Pengaduan  sekurang-kurangnya  harus  memuat  identitas pengadu,  nama  dan  alamat  tempat  praktik  dokter  atau  dokter  gigi  dan  waktu  tindakan  dilakukan  dan  alasan pengaduan.
Secara umum Undang-Undang  Praktik Kedokteran belum memberikan definisi mengenai kesalahan medis dokter atau kelalaian medis. Namun demikian, MKDKI yang merupakan amanah dari Undang-Undang Praktik Kedokteran  adalah  satu  majelis  khusus  yang  diberi  tugas  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  ada  tidaknya kesalahan tindakan medis dokter, sekaligus melakukan pemeriksaan, dan memutuskan terkait dengan tindakan dokter yang diduga melakukan satu kesalahan tindakan medis. Akan tetapi, pengaduan pasien atau masyarakat kepada  MKDKI  tidak  menghilangkan  haknya  untuk  melaporkan  dugaan  kesalahan  tindakan  medis  ini  kepada pihak berwenang untuk diproses pidana maupun digugat secara perdata.
Melalui  uraian  di  atas,  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  memberi  tugas  kepada  MKDKI  untuk menerima segala bentuk pengaduan terkait dengan kerugian pasien atau masyarakat atas tindakan medis dokter. Pada sisi Undang-Undang Praktik Kedokteran juga memberi kesempatan kepada pasien atau masyarakat untuk melakukan  laporan  atau  pengaduan  tersebut  kepada  pihak  berwajib.  Muncul  permasalahan,  dimana  letak eksistensi  dan  kuasa  MKDKI  sebagai  majelis  yang  dibentuk  demi  menegakan  disiplin  dokter  dalam penyelenggaran praktik kedokteran.
Dalam  seminar  di  Jakarta  yang  dihadiri  oleh  Wakil  Ketua  MKDKI  Zabir  Alwy  yang  bertemakan “mekanisme  dan  penanganan  pengaduan  dugaan  kelalaian”,  beliau  mendapat  beberapa  kritikan  tentang keberadaan  MKDKI,  dimana  beberapa  peserta  seminar  mempertanyakan  bagaimana  MKDKI  dapat  berlaku objektif terkait dengan pemerikasaan yang melibatkan rekan sejawatnya. Hal ini mengingat loyalitas dan sifat persadaraan dikalangan dokter terjalin begitu rapat dan kuat.
Oleh  karena  itu  sekiranya  perlu  dikaji  tentang  ukuran  penilaian  MKDKI  dalam  memberikan  putusan terhadap  kelalaian  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter.  Sekaligus  perlu  dikaji  berdasarkan    Undang-Undang Praktik  Kedokteraran  tentang  apa  yang  dimaksud  sebagai  kelalaian  medis.  Berdasarkan  uraian  di  atas, permasalahan  yang  akan  dikaji  adalah  apa  karekteristik  Penilaian  Kesalahan  Medis  Menurut  MKDKI  dan bagaimana mekanisme pangaduan dugaan kesalahan medis menurut  Undang-Undang  Praktik Kedokteran. 19 Berkaitan  dengan  peraturan  yang  membingkai  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien,  secara  umum  di Indonesia terdapat beberapa peraturan dalam bentuk undang-undang maupun Peraturan Menteri Kesehatan. Saat ini  ada  tiga  Undang-Undang  pokok  yang  berkaitan  dengan  dunia  medis,  yaitu    Undang-Undang    Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan  Undang-Undang Kesehatan)  dan  Undang-Undang  Rumah  Sakit  Nomor  44  tahun  2009  (selanjutnya  disebut  dengan    Undang- Undang  Rumah Sakit). Ketiga undang-undang tersebut mempunyai fungsi dan tujuan masingmasing.
Undang-Undang Kesehatan pada asasnya merupakan revisi dari Undang-Undang Kesehatan 1992, dimana terdapat beberapa pasal  yang ditambahkan namun ada juga beberapa pasal yang dirasa tidak sesuai lagi maka dihapuskan. Undang-Undang Praktik Kedokteran merupakan satu produk hukum baru. Dimana undang-undang tersebut diciptakan khusus untuk melindungi bukan saja kalangan dokter, namun juga melindungi pasien dalam kaitan  hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  dokter.  Walaupun  secara  substansi  antara    Undang-Undang Kesehatan  dengan    Undang-Undang    Praktik  Kedokteran  berbeda,  namun  kedua  undang-undang  tersebut mempunyai  tujuan  dan  asas  umum  yang  sama,  yaitu  sebagai  perlindungan  kepentingan  dan  menciptakan kepastian  hukum.
Berkaitan  dengan  isu  kelalaian  dalam  profesi  dokter,  baik    Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  dan Undang-Undang  Kesehatan  tidak  memberikan  definisi  pasti  tentang  kelalaian  praktik  kedokteran.  Namun demikian dapat ditafsirkan secara yuridis normatif berdasarkan teori dan konsep kelalaian. Oleh sebab itu berikut akan dijelaskan mengenai kelalaian dalam  Undang-Undang  Kesehatan dan  Undang-Undang  Praktik Kedokteran

## SIMPULAN
D asar  hukum  perlindungan  hukum  profesi  dokter  dalam  penyelesaian  sengketa  adalah  Peraturan Pemerintah    Nomor  32  Tahun  1996  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prtaktik KedokteranUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Prosedur  penyelesaian  sengketa  menurut  hukum  di  Indoensia  adalah  dengan melakukan  beberapa  prosedur,  yaitu  melakukan  pengaduan  melalui  jalur  profesi,  pengaduan  keperdataan, pengaduan  pidana  dan  melakukan  pengaduan  melalui  media  elektronik.  Upaya  perlindungan  hukum  terhdap profesi dokter adalah merumuskan serta memanfaatkan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait profesi dokter melalui lembaga litigasi seabagi upaya hukum, perlindungan hukum melalui lembaga non  litigasi    melalui  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  dan  Konsil  Kedokteran Indonesai (KKI) .

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke 4. Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2015, Jakarta, 2011, hlm. 5  dikutip dari  Muhammad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan, Ctk. pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
19 Sapta Aprilianto, Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Terhadap Dugaan Kelalaian Medis Dokter. Yuridika: Volume 30, No. 3, September 2015. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/1954/3645
Oemar Seno Adji, 1991. Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. Jakarta; Erlangga. M. Iqbal Mochtar. 2009. Dokter Juga Manusia. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
Nusye Jayanti. 2009. Penyelesaian Hukum dalam Malapraktek Kedokteran. Yogyakarta; Pustaka Yustisia. Anny Isfanyarie. 2006. Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter. Jakarta; Prestasi Pustaka. Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Ctk. Pertama, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran , Jakarta: Binarupa Aksara, Cet. I, 1996. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005. Bambang Poernomo, Hukum Kesehatan , Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, 2005.
Safitri Hariyani, Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien, Jakarta: P T. Diadit Media, 2005.
Anny Isfandyarie, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005. Sapta  Aprilianto,  Peran  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  Terhadap  Dugaan
Kelalaian Medis Dokter. Yuridika: Volume 30, No. 3, September 2015. https://e- journal.unair.ac.id/YDK/article/view/1954/3645