## Analisis Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Kabupaten Aceh Timur
Analysis of Medical Waste Management in Puskesmas East Aceh District
Meli Welliana 1* , Ismail Efendi 2 , Nur Aini 3
1,2,3 Institut Kesehatan Helvetia, Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan 20124 *Koresponding Penulis : 1 meliwelliana3@gmail.com; 2 maileffendy@gmail.com ; 3 aini6828@yahoo.com

## Abstrak
Puskemsas  merupakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dasar  sekaligus  melakukan pengelolaan limbah medis sesuai Peraturan MLHK RI No: P.56/MenLHK-Setjen/2015. Puskesmas  Lokop  dan  Puskesmas  Lubok  Pempeng  Kecamatan  Ranto  Peureulak pengelolaan limbah medis meliputi pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan  atau  penimbunan  belum  efektif  diduga  disebabkan  keterbatasan  dana, keterbatasan petugas, pelatihan tidak memadai dan fasilitas kurang mendukung terutama insenerator.  Tujuan  penelitian  adalah  menganalisis  pengelolaan  limbah  medis  di Puskesmas Kabupaten Aceh Timur. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.  Informan  penelitian  berjumlah  8  orang  terdiri  dari  2  orang  kepala Puskesmas,  2  orang  petugas  kesehatan  lingkungan  Puskesmas,  dan  1  orang  Kabid Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan dan 2 orang bendahara Puskesmas dan 1 orang Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Penelitian  dilakukan  bulan  September–November tahun  2020  melalui  wawancara  dan  observasi.  Data  dianalisis  menggunakan  deskriptif kualitatif  melalui  tahapan  reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan pemilihan limbah medis sudah dilakukan tetapi belum didukung fasilitas pendukung, penyimpanan menggunakan kantung plastik warna hitam dan kardus tidak  tahan  benda  tajam  dan  air,  limbah medis  diangkut  tanpa  alat  pengangkut  sejenis angkong ( troly ) dan areal penguburan/ penimbunan limbah medis belum sesuai peraturan. Pengelolaan  limbah  medis  belum  efektif    karena  keterbatasan  biaya,  sumber  daya manusia,  dan  juga  areal  pekarangan  Puskesmas.  Kesimpulannya  bahwa  pelaksanaan pengelolaan  limbah  medis  belum  terlaksana  sesuai  Peraturan  MLHK  RI  No: P.56/MenLHK-Setjen/2015.  Disarankan  Dinas  Kesehatan  dapat  menerbitkan  usulan anggaran  dana  pengelolaan  limbah  medis  dan  meningkatkan  kerjasama  lintas  sektoral dalam pengawasan, pelatihan dan supervisi kepada setiap Puskesmas.
Kata Kunci: Pengelolaan Limbah Medis .

## Abstract
Puskesmas  is  a  basic  health  service  facility  as  well  as  medical  waste  management  in accordance  with  MLHK  RI  Regulation  No:  P.56/MenLHK-Setjen/2015.  Lokop  Health Center  and  Lubok  Pempeng  Health  Center,  Ranto  Peureulak  District,  medical  waste management including sorting, storage, transportation, processing, burial or stockpiling has not been effective, allegedly due to limited funds, limited staff, inadequate training and inadequate facilities, especially incinerator. The purpose of the study was to analyze the management of medical waste at the East Aceh District Health  Center. This type of research is qualitative with a phenomenological approach. The research informants were
8 people consisting of 2 heads of health centers, 2 environmental health workers at the health centers, and 1 person from the Head of Environmental Health, the Health Office and 2 treasurers of the Puskesmas and 1 head of the Environmental Service. The research was conducted in September-November 2020 through interviews and observations. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis through the stages of data reduction, presentation and conclusion. The results showed that the selection of medical waste has been carried out but has not been supported by supporting facilities, storage using black plastic bags and cardboard cannot withstand sharp objects and water, medical waste is transported without a means of transporting a rickshaw (troly) and the burial / landfill area of medical waste has not been implemented because limited costs, human resources, and also the area of the Puskesmas yard. The conclusion is that the implementation of medical waste management has not been implemented in accordance with the MLHK RI Regulation No: P.56 / MenLHK-Setjen / 2015. Recommended that the Health Office be able to issue a budget proposal for medical waste management funds in each Puskesmas and  increase  cross-sectoral  cooperation  in  supervision,  training  and  supervision  of Puskesmas.

## Keywords: Medical Waste Management

## PENDAHULUAN
Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat karena Puskesmas langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama di pedesaan atau masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Bentuk  pelayanan  Puskesmas  berupa promotif,  preventif,  dan  kuratif  dalam  penanganan  penyakit  pasien.  Namun  aktivitas Puskesmas kadang memunculkan persoalan baru seperti pengelolaan limbah medis yang tidak kompeten (1).
Tenaga kesehatan berisiko terpajan penularan penyakit infeksi blood borne seperti Human  Immunodeficiency  Virus (HIV),  Hepatis  B  dan  Hepatitis  C  yang  berasal  dari sumber  infeksi  yang  diketahui  seperti  benda  terkontaminasi,  jarum  suntik  bekas  dan benda tajam lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa sekitar tiga juta petugas kesehatan menghadapi paparan pekerjaan terhadap virus yang ditularkan melalui darah setiap tahun (tiga juta untuk HBV, 900.000 orang HCV, dan 300.000 orang HIV), 90% dari infeksi ini lebih banyak terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah (2).
Limbah  medis  merupakan  bahan  infeksius  dan  berbahaya  yang  harus  dikelola dengan benar, agar tidak menjadi sumber infeksi baru bagi masyarakat di sekitar fasilitas kesehatan  maupun  bagi  tenaga  kesehatan  yang  ada  di  fasilitas  kesehatan  itu  sendiri. Limbah medis adalah limbah yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah kimiawi, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi yang jumlahnya diperkirakan setiap tahun semakin meningkat. Penyebabnya adalah  jumlah  Puskesmas,  balai  pengobatan,  maupun  laboratorium  medis  yang  terus bertambah (3).
Puskemsas  merupakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  perorangan  yang  menyediakan  pelayanan  medis  dasar.  Setiap
Puskesmas  harus  memiliki  izin  mendirikan  dan  izin  operasional  dan  melengkapi  salah satu  persyaratan  dokumen  Surat  Pernyataan  Pengelolaan  Lingkungan  (SPPL)  untuk Puskesmas rawat jalan atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Puskesmas rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (3).
Kebijakan pengelolalan limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  P.56/MenLHK-Setjen/2015  tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan  Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun dari  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  dijelaskan  bahwa  pengelolaan  limbah  medis  dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tahapan: pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan,  pengolahan,  penguburan  dan  penimbunan  Setiap  fasilitas  kesehatan memiliki  izin  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Limbah  Puskesmas  harus  dipisahkan menurut limbah infeksius, patologi, farmasi, benda tajam, sitotoksis untuk mempermudah proses  selanjutnya.  Benda  tajam  sebaiknya  ditampung  menggunakan safety  box atau terbuat dari bahan yang kuat agar benda tajam tidak dapat menembus ke bagian luar (4).
Penelitian yang dilakukan Leonita (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan limbah medis  padat  Puskesmas  sekota  Pekanbaru  telah  dilakukan  mulai  dari  tahap  pemilahan, pengumpulan, penampungan dan pengangkutan, namun pada tahap pemusnahan masih kurang maksimal karena pembakaran yang dilakukan sendiri masih menyisakan bentuk utuh seperti jarum suntik. Apabila jarum suntik tersebut diambil oleh masyarakat dapat menyebabkan penyakit infeksi karena kuman yang ada dalam jarum tersebut belum tentu mati
Survei  pendahuluan  yang  dilakukan  pada  tanggal  5  Februari  2020  dari  27  unit Puskesmas  dengan  rincian  7  unit  Puskesmas  rawat  inap  dan  20  unit  Puskesmas  rawat jalan  di  Kabupaten  Aceh  Timur  yang  memiliki  izin  UKL-UPL,  tetapi  ada  5  unit Puskesmas  yang  belum  memperpanjang  izin.  Dari  27  unit  Puskesmas  hanya  17  unit Puskesmas  yang  memiliki  kontrak  dengan  perusahaan  pengangkut  limbah  medis  yaitu PT. Roro Ageung Pertiwi, Jl. Alue Ie Mameh, Kuala, Kab. Nagan Raya, dan sisanya 10 unit Puskesmas mengelola limbah medisnya secara mandiri karena kekurangan dana dan biaya  tersebutnya  seyogianya  dapat  disalurkan  dalam  pelayanan  kesehatan.  Puskesmas yang  memiliki  incenerator  hanya  2  unit  saja  yaitu  Puskesmas  Kedai  Grobak  dan Puskesmas  Simpang  Ulin  sehingga  Puskesmas  tersebut  dapat  melakukan  pemusnahan limbah medis tanpa harus diangkut oleh pihak ketiga.
Hasil  pengamatan  di  2  (dua)  unit  Puskesmas  yang  tidak  bekerja  sama  dengan pihak  ketiga  (perusahaan  pengangkut  limbah)  yaitu:  Puskesmas  Lokop  (daerah pedesaan/terpencil)  berstatus  rawat  inap  pada  tingkat  akreditasi  strata  Pratama  dan Puskesmas  Lubok  Pempeng  (daerah  pedesaan/terpecil)  berstatus  non  rawat  inap  pada tingkat akreditasi strata Pratama yang terletak di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh  Timur.  Pada  saat  ini  Puskesmas  Lokop  dalam  proses  mengurusan  izin  AMDAL berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) maupun Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).  Dana  pengurusan  izin  tersebut  memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit  sehingga perizinan belum terealisasi sampai saat ini. Sedangkan Puskesmas Lubok Pempeng telah
mengantongi  surat  pernyataan  kesanggupan  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan (SPPL).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  peneliti  merasa  tertarik  untuk melakukan  dan  mengidentifikasi  masalah  diatas  terhadap  proses  perpanjangan  izin UKL/UPL  Puskesmas  di  Kabupaten  Aceh  Timur  dengan  “menganalisis  pengelolaan limbah medis di Puskesmas Kabupaten Aceh Timur”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan cara detesis dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kontek, khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Penelitian  dekriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan,  melukiskan, menerangkan,  menjelaskan  dan  menjawab  permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian dan memberikan pandangan yang lengkap dan akurat mengenai subjek yang diteliti (47). Pendekatan fenomenologi juga dinilai dapat menjelaskan fokus permasalahan faktor yang memengaruhi pengelolaan limbah medis di Kabupaten Aceh Timur dan apa yang menjadi harapan  menurut  informan,  dihubungkan  dengan  kebijakan  pengelolaan  limbah  medis berdasarkan  peraturan  pemerintah.  Waktu  penelitian  dilakukan  pada  bulan  September tahun 2020 sampai dengan Februari 2021. Jadwal penelitian mulai dari pengajuan judul sampai seminar.
Informan  adalah  orang  yang  diwawancarai  dan  dimintai  informasi  oleh pewawancara  yang  diperkirakan  mengetahui  dan  menguasai  masalah  penelitian  dan memahami data informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (48). Informan kunci dalam penelitian ini adalah petugas yang memahami dan mengetahui serta bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah medis berjumlah 8 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 5.1 Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Kabupaten Aceh Timur
Manajemen pengelolaan limbah medis di Puskesmas secara struktural berada di bawah  Seksi  Kesehatan  Lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Timur. Pengololahan  limbah  medis  adalah  proses  untuk  mengurangi  dan/atau  menghilangkan sifat  bahaya  dan/atau  sifat  racun.  Elemen  penting  dalam  pengelola  limbah  fasilitas kesehatan pertama menurut Peraturan MLHK RI No: P.56/MenLHK-Setjen/2015 yaitu: pengurangan  pemilahan,  penyimpanan,  pengangkutan,  pengolahan,  penguburan. Sedangkan menurut WHO (2002) yaitu, minimalisasi limbah dan daur ulang, pemisahan, pengumpulan dan transportasi, penyimpanan.tansportasi dan perawatan dan pembuangan limbah.

## 5.2 Meminimalisasi Limbah Medis
Pengelolaan limbah pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan pencemaran yang  disebabkan  oleh  kegiatan  pelayanan  kesehatan.  Sumber-sumber  limbah  medis Puskesmas  di  peroleh  dari  Klinik  gigi,  UGD,  perawatan,  dan  ruang  lainnya.  Produk limbah yang dihasilkan  seperti inpus, botol inpus, jarum suntik, kain kasa dan lainnya. Sedangkan  sampah  padat  dari  pasien  atau  keluarga  pasien  cenderung  lebih  banyak dihasilkan setiap hari. Jumlah limbah medis di Puskesmas Lokop dan Puskesmas Lubok Pempeng  berkisar  1-3  kg  per  hari.  Khusus  Puskesmas  Lokop  memiliki  rawat  inap memiliki  jumlah  limbah  medis  2-3  kg  per  hari.  Limbah  medis  bersumber  dari  hasil perawatan pasien rawat inap dan rawat jalan.
Penelitian Rahno (2015) mengatakan timbunan limbah medis padat khususnya di ruang  rawat  inap  dan  ruang  bersalin  Puskesmas  Borong  yakni  sebesar  0,74  kg/hari, dengan  total  hunian  (BOR)  hanya  23,57%  dan  0,167  kg/pasien/hari.  Jumlah  ini  lebih besar  dari  timbunan  limbah  medis  padat  yang  ada  di  kedua  Puskesmas  lainnya  di Kabupaten  Manggarai  Timur  yakni  Puskesmas  Mano  (0,002  kg/pasien/hari)  dan Puskesmas Waelengga (0,001 kg/pasien/hari) (51).
Survei yang dilakukan terhadap limbah padat medis Puskesmas di Indonesia rata- rata timbunan limbah medis adalah sebanyak 7,5 gram/pasien/hari. Komposisi timbulan limbah medis  Puskesmas  meliputi  65%  dari  limbang  medis,  25%  dari  kontrasepsi  dan sisanya  dari  perawatan  medis.  Meskipun  proporsi  limbah  medis  hasil  perawatan jumlahnya  sedikit  tetapi  risiko  yang  ditimbulkan  cukup  besar mengakibatkan  penyakit atau cidera petugas kesehatan, pasien, pengunjung dan masyarakat disekitar lingkungan fasilitas kesehatan sehingga perlu penanganan yang serius dengan meminimalisasi limbah medis (13).
Petugas  limbah  medis  tidak  memimalisasi  limbah  medis  di  kedua  Puskesmas disebabkan  perencanaan  limbah  medis  tidak  pernah  dilakukan  sehingga  evaluasi  juga tidak  dilakukan.  Selain  itu,  kegiatan  sosialisasi  tentang  cara  dan  teknik  meminimalissi limbah medis belum pernah dilakukan karena Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur memliki  keterbatasan  tenaga  sanitarian  saat  ini  sebagai  petugas  yang  tepat  dalam meminimalisasi  limbah  medis  sesuai  keahliannya.  Menurut  Pratiwi  (2015)  bahwa pengelolaan  limbah  Puskesmas  memerlukan  rencana  dan  rancangan  khusus  meliputi upaya meminimalisasi limbah dan pengelolaan air limbah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pencemaran lingkungan (21).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  kegiatan  meminimalisasi limbah medis di kedua Puskesmas belum ada upaya ke arah pengurangan limbah medis terutama pada keluarga pasien seperti sosialisasi kepada pengunjung agar tidak membawa barang bawaan yang menghasilkan sampah.

## 5.3 Daur Ulang Limbah Medis
Daur  ulang  adalah penggunaan  kembali  material  atau  barang  yang  sudah  tidak digunakan,  menjadi  produk  lain.  Pemanfaatan  ulang dan mendaur  ulang  limbah medis
dapat  mengurangi  jumlah limbah yang  harus  dibuang  ke  tempat  pembuangan  akhir (TPA). Limbah medis yang dihasilkan di kedua Puskesmas hampir tidak memungkinkan melakukan  daur  ulang  disebabkan  selain  harus  menggunakan  teknologi  canggih  dan mesin khusus daur ulang di kedua Puskesmas.
Petugas  limbah  Puskesmas  hanya  mengumpulkan  limbah  non  medis  yang digunakan  seperti  kotak  obat,  kardus,  kertas  untuk  dikumpulkan  dan  akan  diberikan kepada  pengumpul  yang  ingin  menjual  kembali  atau  membakar  limbahnya.  Tujuan pengumpulan  tersebut  untuk  mengurangi  limbah  medis  saat  proses  pembakaran  atau penimbunan.  Namun  beberapa  fasilitas  yang  memiliki  perawatan  seperti  yang diungkapkan Biswas (2011) melakukan penelitian di beberapa Puskesmas di Dhaka India. Ditemukan bahwa limbah infeksi sebesar 7%, limbah benda tajam 2%, limbah daur ulang 11%, dan yang paling banyak adalah limbah domestik yakni sebesar 80% .

## 5.4 Pengumpulan dan Pemilahan Limbah Medis
Pengumpulan  limbah medis  adalah kegiatan  mengumpulkan limbah medis  dari penghasil limbah medis sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah medis, pengolah   limbah   medis,  dan/atau  penimbunan  limbah medis.  Pengumpulan  limbah dapat  dimulai  dari  tempat  limbah  berwarna  yang  tersedia  di  setiap  ruang  Puskesmas. Limbah  yang  berasal  dari  ruang  perawatan  dipilih  terlebih  dahulu  dan  dimasukkan  ke dalam tempat limbah berwarna. Sebagian tempat sampah berwarna tidak tersedia di ruang Puskesmas  disebabkan  dana  yang  tersedia  secara  khusus  tidak  ada.  Apabila  tempat sampah  tidak  berfungi  atau  rusak,  maka  dapat  dipergunakan  dana  BPJS  dengan mempertimbangkan  terlebih  dahulu  apakah  dana  cukup  dan  harus  dikeluarkan.  Dana BPJS hanya digunakan untuk membiayai bahan habis pakai untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas(52).
yang efektif.  Limbah medis harus disimpan dalam kemasan dengan simbol dan label yang jelas. Terkecuali untuk limbah benda tajam dan limbah cairan, Limbah medis dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan umumnya disimpan dalam kemasan plastik, wadah yang telah diberi plastik limbah, atau kemasan dengan standar tertentu seperti anti bocor. Setiap jenis limbah harus dipisahkan berdasarkan jenisnya.
Menurut  peraturan  Menteri  LHK  No.  P.56/MenLHK-Setjen/2015bahwa Penyimpanan dan pengumpulan Limbah bahan kimia harus diperhatikan kompatibilitas dan  dilakukan  sesuai  dengan  karakteristiknya  (4).  Upaya  menghindari  penyimpanan limbah bahan kimia yang akan saling bereaksi atau memicu reaksi yang tidak diinginkan. Lokasi  penyimpanan  harus  tetap,  berada  jauh  dari  ruang  pasien,  laboratorium,  ruang operasi, atau area yang diakses masyarakat.
Jangka  waktu  penyimpanan  sementara  limbah  medis  di  Puskesmas  Lokop  dan Puskesmas Lubok Pempeng ini tidak memenuhi peraturan yang ada, karena penyimpanan sementara  limbah medis  melebihi  48 jam,  tetapi  kedua  Puskesmas  menyimpan  limbah medis dengan waktu tidak menentu, hanya jika sudah cukup banyak limbah medis dalam kantung plastik, kemudian dibakar atau ditimbun. Mungkin waktu yang dibutuhkan dapat mencapai  hampir  satu  bulan.  Kedua  Puskesmas  tidak  memiliki  kerjasama  dengan
perusahana angkutan  limbah  medis  disebabkan  alokasi anggaran  tidak ada.  Puskesmas memilih pengelola limbah medis secara mandiri untuk menghemat biaya pengelolaannya.
Menurut  peraturan  Menteri  LHK  No.  P.56/MenLHK-Setjen/2015bahwa Penyimpanan dan pengumpulan Limbah bahan kimia harus diperhatikan kompatibilitas dan  dilakukan  sesuai  dengan  karakteristiknya  (4).  Upaya  menghindari  penyimpanan limbah bahan kimia yang akan saling bereaksi atau memicu reaksi yang tidak diinginkan. Lokasi  penyimpanan  harus  tetap,  berada  jauh  dari  ruang  pasien,  laboratorium,  ruang operasi, atau area yang diakses masyarakat.
Jangka  waktu  penyimpanan  sementara  limbah  medis  di  Puskesmas  Lokop  dan Puskesmas Lubok Pempeng ini tidak memenuhi peraturan yang ada, karena penyimpanan sementara  limbah medis  melebihi  48 jam,  tetapi  kedua  Puskesmas  menyimpan  limbah medis dengan waktu tidak menentu, hanya jika sudah cukup banyak limbah medis dalam kantung plastik, kemudian dibakar atau ditimbun. Mungkin waktu yang dibutuhkan dapat mencapai  hampir  satu  bulan.  Kedua  Puskesmas  tidak  memiliki  kerjasama  dengan perusahana angkutan  limbah  medis  disebabkan  alokasi anggaran  tidak ada.  Puskesmas memilih pengelola limbah medis secara mandiri untuk menghemat biaya pengelolaannya.
Sebelum limbah disimpan di gudang, terlebih dahulu limbah medis akan diangkut ke tempat penyimpanan sementara atau ke tempat pembuangan. Pengangkutan yang tepat merupakan  bagian  yang  penting  dalam  pengelolaan  limbah  dari  kegiatan  fasilitas pelayanan  kesehatan.  Dalam  pelaksanaannya  dan  untuk  mengurangi  risiko  terhadap petugas,  maka  diperlukan  pelibatan  seluruh  bagian  meliputi:  bagian  perawatan  dan pemeliharaan  fasilitas  pengelolaan  limbah  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  maupun kerjasama antar petugas kesehatan. Kondisi yang ada saat ini di Puskesmas Lokop dan Puskesmas Lubok Pempeng, petugas pengangkut limbah telah diserahkan kepada petugas kebersihan  Puskesmas.  Petugas  tersebut  bertugas  mengangkut  sampah  dari  tempat sampah dan memasukkan ke dalam dua kantong plastik yang telah diberi label limbah medis  dan  non  medis.  Demikian  juga  pengangkutan  limbah  medis  dari  gudang penyimpanan menuju tempat lokasi pembakaran atau penimpunan.

## 5.5 Penguburan atau Penimbunan limbah Medis
Pada  prinsipnya  limbah  benda  tajam  dan/atau  limbah  patologis  wajib  dilakukan pengelolaan  yaitu  penguburan  apabila  tidak  memiliki  incenerator.  Tiap  lapisan  limbah harus  ditutup  dengan  lapisan  tanah  untuk  menghindari  bau  serta  organisma  vektor penyakit  lainnya  sehingga  dapat  mengganggu  lingkungan  sekitarnya  terutama masyarakat.  Petugas  kebersihan  Puskesmas  bertugas  dalam  proses  pembakaran  atau penimbunan limbah medis yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan atau obat kadaluarsa dibakar  di  pekarangan  Puskesmas.  Jarak  yang  dianjurkan  kurang  dari  20  meter  dari bangunan  Puskesmas  disebabkan  pekarangan  Puskesmas  tidak  luas.  Puskesmas  Lokop dan  Lubok Pempeng merupakan daerah yang sering banjir pada musin hujan sehingga daerah penimbunan medis kurang sesuai diterapkan karena limbah medis yang ditimbun dapat  terbawa  oleh  arus  air  ke  sekitarnya.    Menurut  Peraturan  MLHK  RI  No: P.56/MenLHK-Setjen/2015 bahwa persyaratan lokasi penguburan berjarak paling rendah
20 m (dua puluh meter) dari sumur dan/atau perumahan dan bebas dari banjir (4).
Proses  pembuatan  lubang  untuk  menimbunan  limbah  medis  berkisar  ½-1  meter. Limbah medis dapat juga dilakukan pembakaran dan sisa pembakaran dapat ditimbun ke dalam  tanah.  Proses  pengelolaan  limbah  medis  berdasarkan  tahap  penimbunan  sudah terlaksana  tetapi  daerah  penimbunan  tidak  diberi  tanda  atau  pagar  agar  masyarakat sekitarnya atau petugas lainnya dapat mengetahui dan menghindari lokasi tersebut. Sesuai peraturan  MLHK  RI  No:  P.56/MenLHK-Setjen/2015  bahwa  kuburan  limbah  harus dilengkapi dengan pagar pengaman dan diberikan tanda peringatan. Kedalaman kuburan paling rendah 1,8m (satu koma delapan meter) (4).
Kedua  Puskesmas  lebih  sering  melakukan  pembakaran  limbah  medis  dari  pada ditimbun langsung, baru setelah itu sisa pembakaran ditimbun. Kedua proses ini memang memiliki  kekurangan,  di  mana  limbah  medis  yang  dibakar  dapat  menimbulkan  bau  di sekitarnya dan ditimbuh dapat menyebabkan limbah dapat dibawa air hujan dan masuk kedalam sumur warga atau kuman dapat dibawa hewan yang hidup dalam tanah menuju permukaan. Seyogianya limbah medis harus dibakar pada ruang tertutup (incenerator).

## 5.6 Faktor Penghambat Pengelolaan Limbah Medis
Pada dasarnya, pengelolaan limbah medis yang sering ditemui adalah kurangnya dana atau anggaran pembiayaan terutama dalam penyediaan fasilitas. Dana yang sangat minim  dikarenakan  bersumber  dari  dana  BPJS  yang  digunakan  untuk  mendukung pelayanan  kesehatan.  Dana  juga  dapat  digunakan  untuk  mengurus  izin  UKL-UPL, membeli  fasilitas  pendukung  pengelolaan  limbah  lainnya  terutama  incenarator  (alat pembakaran limbah).
Selain  itu,  kendala  yang  dihadapi  adalah  pendistribusian  tenaga  sanitarian  di setiap  Puskesmas.  Keterbatasan  tenaga  sanitarian  di  Kabupaten  Aceh  Timur  memang kesulitan menjaring tenaga kesehatan dengan keahlian lingkungan kesehatan (sanitarian). Faktor  di  atas  merupakan  kendala  yang  utama  yang  dihadapi  saat  ini  sehingga pengelolaan limbah medis belum terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah maupun anjuran Badan Kesehatan Dunia.

## KESIMPULAN
Pemilihan  limbah,  jenis  limbah  medis  dan  non  medis  sudah  terlaksana,  namun belum  didukung  sarana  dan  fasilitas  pendukung  seperti  kantung  plastik  berwarna sehingga  pemilihan  berdasarkan  benda  tajam,  sitotoksik  dan  limbah  organik  (organ tubuh) belum terlaksana secara efektif.

## SARAN
Bagi  Dinas  Kesehatan  dan  Dinas  Lingkungan  Hicup  Aceh  Timur  dapat meningkatkan  frekuensi  pengawasan,  pelatihan  dan  supervisi  terhadap  Puskesmas  di wilayah  Kabupaten  Aceh  Timur  terkait  pengelolaan  limbah  medis  Puskesmas  supaya mengelolaan  limbah  medis    sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Bagi  manajemen Puskesmas dapat merencanakan anggaran dana pengelolaan limbah medis secara khusus untuk mendukung program kesehatan dan keselamatan kerja agar berjalan secara efektif
di setiap Puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA
BPJS Kesehatan. Penguatan Faskes Primer Sebagai Ujung Tombak pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan. 2017.
Aulia  T.  Risiko  Penularan  Penyakit  Terhadap  Petugas  Kesehatan  Akibat  Kecelakaan Kerja Tertusuk Jarum. 2020;
Noviana N. Universal Precaution: Pemahaman Tenaga Kesehatan Terhadap Pencegahan HIV/AIDS. J Kesehat Reproduksi. 2017;8(2):2017.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  P.56/MenLHK-Setjen/2015  tetang Tata  Cara  dan  Persyaratan  Teknis  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Palallo Vc. Evaluasi Dan Perbandingan Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit Milik Pemerintah Dan Rumah Sakit.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Peta  Jalan  (Roadmap)  Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Jakarta; 2018.
Kemenkes RI. Pengolahan Limbah Medis Fasyankes Menjadi Perhatian Khusus. 2020.
Purwohandoyo  A.  Analisis  Perbandingan  Biaya  Pengelolaan  Limbah  Medis  Padat Antara  Sistem  Swakelola  dengan  Sistem  Outsourcing  di  Rumah  Sakit  Kanker “Dharmais.” J Adm Rumah Sakit Indones. 2018;2(3).
Annisa A. Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 2020.
Maamari O, Brandam C, Lteif R, Salameh D. Health Care Waste generation rates and patterns: The case of Lebanon. Waste Manag. 2015;43:550–4.
Awodele O, Adewoye  AA, Oparah AC.  Assessment of medical waste management in seven hospitals in Lagos, Nigeria. BMC Public Health. 2016;16(1):1–11.
Porto JS, Marziale MHP. Motivos e consequências da baixa adesão às precauções padrão pela equipe de enfermagem. Rev Gaúcha Enferm. 2016;37(2):1–15.
Wulandari  T,  Rochmawati  M.  Jurnal  Mahasiswa  dan  Penelitian  Kesehatan  Analisis Pengelolaan Limbah Medis Padat Puskesmas di Kota Pontianak. 2019;6(2):72–8.
Anozie OB,  Lawani  LO, Eze JN, Mamah EJ, Onoh RC,  Ogah EO, et al.  Knowledge, attitude and practice of healthcare managers to medical waste management and
occupational safety practices: Findings from southeast Nigeria. J Clin Diagnostic Res. 2017;11(3):IC01–4.
Manila RL, Sarto S. Evaluasi sistem pengelolaan limbah medis Puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul. Ber Kedokt Masy. 2017;33(12):587.
Hasan MM, Rahman MH. Assessment of Healthcare Waste Management Paradigms and Its  Suitable  Treatment  Alternative:  A  Case  Study.  J  Environ  Public  Health. 2018;2018.
FC  O,  JS  O,  TG  T.  A  Review  of  Medical  Waste  Management in  South  Africa.  Open Environ Sci. 2018;10(1):34–45.
Sari  PFO,  Sulistiyani  KA.  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Praktik Pengelolaan  Limbah  Medis  Padat  Puskesmas  Cawas  I  Kabupaten  Klaten.  J Kesehat Masy. 2018;6(4):505–14.
Nursamsi,  Thamrin  ED.  Analisis  Pengelolaan  Limbah  Medis  Padat  Puskesmas  Rawat Inap Di Kabupaten Purworejo Tahun 2016. Prog Phys Geogr. 2017;4(2):86–98.
Arbi  A.  Perbedaan  Tahap  Pemisahan  Sistem  Pengelolaan  Limbah  Medis  Padat  di Puskesmas  ISO  dan  Non  ISO  Dalam  Wilayah  Kota  Banda  Aceh  Tahun  2016. Jurnal. 2016;1(2):67–77.
Pratiwi  M.  Pengaruh  pengetahuan  dan  sikap  petugas  kesehatan  terhadap  penanganan limbah medis di Puskesmas Perawatan Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sci J. 2017;6(02):197–205.
Irianti  S,  Prasetyoputra  P.  Waste  Management  in  Indonesian  Public  Health  Centres: Factors  Associated  With  Waste  Segregation  Practices  and  Disposal  Methods.  J Ekol Kesehat. 2019;18(1):1–14.
Adrianto  M,  Ramlan  H,  Madjid  HA.  Pengetahuan  Sikap  dan  Tindakan  Petugas Puskesmas  terhadap  Sistem  Pengelolaan Sampah  Medis  di  Puskesmas  Lumpue Kota Parepare. 2019;2(2).
Putri  DAPGMS,  Pertiwi  NKFR,  Nopiyani  NMS.  Manajemen  Pengelolaan  Limbah Medis di Praktik Dokter Gigi Kabupaten Tabanan. Bali Dent J. 2018;2(1):9–16.
Wahyu  W.  Hubungan  Antara  Pengetahuan  dan  Sikap  dengan  Tindakan  Petugas Kesehatan  dalam  Upaya  Pengelolaan  Sampah  Medis  di  Rumah  Sakit  Griya Husada Madiun Tahun 2017. STIKES BHAKTI HUSADA MULIA; 2017.
Winarno B. Kebijakan Publik (Teori, Proses an Studi Kasus). Jakarta: PT. Buku Seru; 2015.
Agostiono. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van  Horn. Jakarta: Rajawali Press; 2015.
Asmadi. Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas. Yogyakarta: Gosyen Publishing; 2016.
Djohan AJ & H V. Pengelolaan Limbah Puskesmas. Jakarta: Salemba Medika; 2015.
Kristanti W, Herniwanti H, Susmeneli H, Rahayu EP, Sitohang N. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat. HIGEIA (Journal Public Heal Res Dev. 2021;5(3).
Lestari CA. Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin  Umar  Liwa  Kabupaten  Lampung  Barat  Taun  2019.  Poltekkes Tanjungkarang; 2019.
Rosihan  A.  Pengelolaan  Limbah  Medis  Pelayanan  Kesehatan.  Universitas  Lambung Mangkurat Press; 2018.
Kehutanan  PMLHD.  Republik  Indonesia  Nomor:  P.  56/Menlhk-Setjen.  Tentang  Tata Cara Dan Persyaratan Tek Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehat. 2015;
Hidup  ML.  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup Dan  Kehutanan Republik Indonesia Nomor  P.  56/MENLHK-SETJEN/2015  Tentang  Tata  Cara  Dan  Persyaratan Teknis  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun  Dari  Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peratur Menteri Lingkung Hidup dan Kehutan. 2015;12.
Adhani  R.  Pengelolaan  Limbah  Medis  Pelayanan  Kesehatan.  Banjarmasin:  Lambung Mangkurat University Press; 2018.
Pertiwi V, Joko T, Dangiran HL. Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun  (B3)  Di  Rumah  Sakit  Roemani  Muhammadiyah  Semarang.  J  Kesehat Masy. 2017;5(3):420–30.
Safarina R. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pelengkap Jombang. STIE PGRI Dewantara; 2021.
Zulfani  V.  Pengelolaan  Limbah  Medis  dan  Non  Medis  Serta  Pengetahuan,  Sikap, Tindakan Perawat di Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2018. 2018;
Rodliyah S. Penerapan Environmental Management Accounting (EMA) dan KepMenkes RI  no  1204  tahun  2004  tentang  pengelolaan  limbah  rumah  sakit  untuk meningkatkan performa ekonomi dan lingkungan: Study kasus pada klinik rawat inap Kusuma Husada. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2017.
Nurwahida N. Penerapan Environmental Cost Accounting  Berbasis Metafora Amanah dalam Upaya Pencegahan Limbah Medis (Studi pada Rumah Sakit Islam Faisal Makassar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2020.
Hasibuan MSP. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara; 2015.
Oktriyanti O. Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Tenaga Kesehatan Terhadap Pengelolaan  Limbah  Medis  Di  Rumah  Sakit  Khusus  Gigi  Dan  Mulut  Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. STIK Bina Husada Palembang; 2021.