## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG ANGGOTA KELOMPOK TANI (STUDI KASUS DI DESA KARANG BUDI
KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP).
Eka Ferdiansyah & Djoko Subagyo Email: Ekaferdiansyah@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  lapangan  dilakukan  di  Desa  Karang  Buddhi,  Kecamatan  Gapura, Kabupaten  Sumenep  dengan  tujuan  menjawab  bagaimana  praktik  utang  piutang  yang dimiliki  oleh  kelompok  tani  Anyar  Tani  di  Karang  buddhi  Desa,  Kecamatan  Gapura, Kabupaten  Sumenep?  Dan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  tentang  praktik  hutang  dalam kelompok  petani  Anyar  Tani  di  Desa  Karang  buddhi,  Kecamatan  Gapura,  Kabupaten Sumenep?  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  adalah paradigma  penelitian  untuk  menggambarkan  peristiwa,  fenomena,  perilaku  orang  atau situasi di tempat tertentu secara detail dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis penelitian ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  reseacrh).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  studi kasus  adalah  satu  jenis  pendekatan  kualitatif  yang  meneliti  "kasus"  tertentu  dalam  konteks atau  pengaturan  kehidupan  nyata  kontemporer.  Studi  kasus  adalah  jenis  penelitian mendalam  tentang  individu,  satu  kelompok,  satu  organisasi,  satu  program  aktivitas,  dan seterusnya dalam waktu tertentu.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  praktek  hutang  Kelompok  Tani  Anyar  Tani  di Desa  Karang  Buddhi  menunjukkan  bahwa  jumlah  uang  pinjaman  tidak  sesuai  dengan kontrak. Unsur mencari keuntungan bertentangan dengan sistem utang piutang, karena pada dasarnya memberikan bantuan timbal balik, tidak semata-mata untuk tolong menolong. Ada sistem  riba  'dalam  praktik  utang  piutang  Kelompok  Tani    di  Desa  Karang  Buddhi,  karena ada  lebih  banyak  pengembalian  yang  disepakati  dan  dibutuhkan  oleh  peminjam,  meskipun untuk tujuan sosial. Tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dan bertindak atas nama kepentingan  sosial  dengan  cara  yang  dilarang  dan  bertentangan  dengan  syariat.  jika bertujuan  untuk  memberikan  pinjaman  kepada  mereka  yang  membutuhkan,  itu  harus  tetap mempertimbangkan unsur-unsur ta'āwun (bantuan), bukan mengambil keuntungan.
Kata kunci: Hukum Islam, Qard, Kelompok Tani.

## PENDAHULUAN
Masyarakat  pedesaan  merupakan masyarakat  yang  memenuhi  kebutuhan hidupnya  dengan  memanfaatkan  sumber daya  alamnya.  Perpaduan  antara  manusia dan  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh unsur-unsur  Fisiografi,  sosial,  ekonomi dan  kultur  yang  saling  berinteraksi. Masyarakat desa mendasarkan diri mereka pada  tingkat  pendidikan  dan  tingkat teknologi  yang  belum  bekembang.  Dalam memenuhi  kebutuhan  mereka,  masyarakat di pedesaan memanfaatkan kekayaan alam yang  dimiliki  desa  tersebut.  Tanah-tanah
yang  produktif,  hewan  ternak  dan  sumber mata  air  yang  bersih.  Namun  tak  semua bisa  dimanfaatkan  sampai  sekarang.  lahan yang  semakin  sempit  lantaran  pabrik- pabrik  berdiri,  air  bersih  tercemar  oleh limbahnya, bahkan hewan ternak terserang macam-macam penyakit. Hal ini mendorong  masyarakat  pedesaan  untuk membentuk kelompok-kelompok kecil untuk  mengatasi  permaslahan  tersebut. Dasar  kesamaan  nasib  menjadi  alasan utama mereka berkelompok. Prinsip gotong  royong  adalah  menjadi  pola  dasar kerja kelompok mereka.
Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan  yang  hidup  bersama dalam suatu tempat dengan ikatan – ikatan antara  aturan  tertentu.  Dalam  artian masyarakat merupakan sekumpulan manusia  yang  telah  lama  hidup  bersama dalam daerah tertentu dan memiliki aturan- aturan  untuk  mengatur  tata  hidup  mereka. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk menjaga  dan  mengatur  tindakan  yang terjadi  akibat  kontak  langsung  antar individu. Hasrat yang ada seperti pemenuhan  kebutuhan  jasmani  dan  rohani atau  kebutuhan  primer  maupun  kebutuhan sekunder.  Dorongan-dorongan  tersebut yang  menjadi  dasar  perilaku  manusia untuk  melakukan  segala  macam  cara dalam  memenuhi  kebuthan  hidupnya. Ditambah  perkembangan  jaman  yang membuat  manusia  semakin  sulit  dalam memenuhi kebutuhannya.
Seiring  perkembangan  teknologi, perekonomian masyarakat semakin berkembang pesat. dalam kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi memaksa masyarakat berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan bebas. segala cara dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. hal ini membuat  masyarakat  yang  tak  mampu mengikuti  perkembangan  dan  pesatnya kemajuan  teknologi  semakin  tertinggal. secara tidak langsung masyarakat membentuk kelompok-kelompok
berdasarkan kemampuan dalam
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Keberadaan kelompok  di  masyarakat  ini  sebagai bentuk  organisasi  yang  didirikan  oleh orang  perseorangan  atau  kelompok,  yang diharapkan  dapat  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan  bersama  di  bidang  ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip  yang  memiliki  kontribusi  bagi pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  daerah. Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  indikator yang  dapat  digunakan  untuk  menilai keberhasilan  pembangunan  suatu  daerah dalam periode waktu tertentu.
Islam sebagai agama telah mengatur  segala  urusan  dalam  kehidupan manusia  mengenai  perkara  utang  piutang. Konsep  utang  piutang  yang  ada  dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan dan saling tolong menolong bagi  orang yang sedang kesusahan.  namun  pada  jaman  sekarang, konsep  muamalah  telah  bercampur  aduk serta  keluar  dari  konsep  islam.  Hal  ini sedikit  demi  sedikit  mulai    menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah  Islam  itu  sendiri.  Oleh  karena itulah,  perkara  utang  piutang  ini  penting untuk  diketahui  oleh  umat  Islam  agar nantinya  bisa  melaksanakan  kegiatan muamalah  sesuai  dengan  yang  telah disyariatkan oleh Allah SWT.
Menurut  Hukum  Syara’,  para  ahli fiqh mendefinisikan Qardh sebagai berikut:  1)  Menurut  pengikut  Madzhab Hanafi,  Ibn  Abidin  mengatakan  bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki  satu  orang  lalu  diberikan  kepada yang  lain  kemudian  dikembalikan  dalam kepunyaannya dalam baik hati; 2) Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran  dari  sesuatu  yang  berharga untuk  pembayaran  kembali  tidak  berbeda atau  setimpal;  3)  Menurut  Madzhab Hanbali,  Qardh  adalah  pembayaran  uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat  dengan  itu  dan  kembalian  sesuai dengan padanannya; 4) Menurut Madzhab Syafi’i,  Qardh  adalah  Memindahkan kepemilikan  sesuatu  kepada  seseorang,
disajikan  ia  perlu  membayar  kembali kepadanya 1 .  disinalah  pentingnya  peran lembaga keuangan koperasi dalam membantu para petani untuk menjalankan, memperluas dan mengembangkan kegiatan pertaniannya  melalui  pemberian  bantuan pembiayaan.
Warisno  (2002)  mengelempokkan kelembagaan  kedalam  dua  pengertian yaitu  institute  dan  institusi.  institute menunjuk pada kelembagaan formal misalnya  organisasi,  badan  dan  yayasan mulai dari tingkat keluarga, rukun keluarga,  desa  sampai  pusat,  sedangkat institusi  merupakan  kumpulan  norma- norma  atau  nilai-nilai  yang  mengatur prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya 2 . dari pengertian kelembagaan tersebut maka yang dimaksud  dengan  kelembagaan  dalam sistem usaha tani adalah lembaga kelompok  tani.  dalam  memajukan  usaha tani  perlu  dilakukan  analisis  kelembagaan untuk  menelaah  kinerja  kelompok  tani. menurut  Taryono  analisis  kelembagaan dalam  bidang  pertanian  adalah  analisis yang ditujukan untuk memperoleh diskripsi mengenai fenomena sosial ekonomi  pertanian  yang  berkaitan  dengan hubungan  antar  dua  atau  lebih  pelaku interaksi  sosial  ekonomi,  yang  mencakup aturan-aturan  yang  berlaku  dan  disepakati bersama  oleh  para  pelaku  interaksi, dinamika  prilaku  yang  ditunjukkan  oleh pelaku  interaksi  disertai  dengan  analisis mengenai  hasil  akhir  yang  diperoleh  dari hasil interaksi 3 . Sesuai dengan apa yang
diamanatkan menurut
peraturan
1 Farid Budiman, Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’,
Volume 28 No 3 (September – Desember 2013), 410.
2 Suharyon dan Busyra BS, Kinerja Kelompok Tani Dalam Sisten Usaha Tani Padi Lahan Sub Optimal dan Metode Pemberdayaannya (Studi Kasus Pada Kegiatan Padi Sawah di Lahan Sub Optimal Kab. Tanjung Jabung Timur Jambi, Vol.18 No.1 (Januari-Juni, 2016), 78.
3 Ibid.,
perundang-undangan  Nomor  19  Tahun 2013
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 69 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban  mendorong dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan  petani  dan  kelembagaan ekonomi petani. Dalam Pasal 1 dinyatakan pengertian  kelembagaan  ekonomi  petani (KEP) sebagai lembaga yang melaksanakan  kegiatan  usaha  tani  yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi usaha  tani,  baik  yang  berbadan  hukum maupun  yang  tidak  berbadan  hukum. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan  setiap  lembaga,  kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum.
Kelompok  tani   bisa  berbadan hukum setelah unit produksinya berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) berupa badan usaha milik  petani  (BUMP).  Dalam  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang
Pedoman  Pembinaan  Kelompok  tani  dan Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan) adalah  kumpulan  petani/peternak/pekebun yang  dibentuk  atas  dasar  kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial,  ekonomi,  sumberdaya;  kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  usaha anggota. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dimaksudkan  menjadi  wadah  komunikasi antar  petani,  serta  antar  petani  dengan kelembagaan  terkait  dalam  proses  alih teknolotgi.  Contoh  kecil  seperti  kelompok tani  yang  ada  di  desa  karang  budi kecamatan gapura kabupaten Sumenep ini.
Bermula  dari  kelompok  tani  yang  hanya membantu penyaluran pupuk, kini merambah kesektor koprasi simpan pinjam untuk  anggota  kelompoknya.  Hal  ini dipicu  karena  masyarakat  di  desa  karang
budi kecamatan gapura kabupaten Sumenep  didominasi  oleh  para  petani dengan  tingkat  perekonomian  yang  sangat rendah.  sehingga  masyarakat  mengalami kesulitan  dalam  mencari  modal  untuk kebutuhan  pertaniannya  seperti  pembelian bibit  unggul,  pembelian  pupuk  bahkan modal  produksi  pertaniannya.  Adapaun masyarakat yang memiliki lahan persawahan sendiri  memilih untuk bekerja sama  paruh  hasil  dalam  sektor  pertanian. Hal  ini  mendorong  masyarakt  untuk membentuk sebuah Koprasi kelompok tani guna membantu masyarakat dalam memenuhi  biaya  produksi  pertaniannya dengan  menyediakan  jasa  utang  piutang bagi  anggota.  Kelompok  tani  tersebut mereka  beri  nama  kelompok Anyar  Tani . Didirikan sejak tahun 90 an dengan jumlah anggota  10  orang.  Hingga  sampai  saat  ini beranggotakan 32 orang yang diketuai oleh bapak Umar.
Penduduk  Desa  Karang  Buddhi Kecamatan  Gapura  yang  menotabene mayoritas  muslim  memiliki  landasan  kuat tentang pentingnya koperasi tanpa mengesampingkan  syariat  Islam.  Namum dalam  praktiknya,  koperasi  yang  ada  di Desa  Karang  Buddhi  Kecamatan  Gapura, pada  saat  sekarang  ini  menggunakan sistem  konvensional,  yang  dinilai  oleh sebagian  masyarakat  masih  terdapat  riba. Dalam  hal  ini  praktek  tentang  qarḍ  juga disinggung  dalam  Al  Qur’an  surat  al- Baqarah  ayat  280:  “Dan  jika  (orang  yang berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 4 Maka dari sini qarḍ yaitu pinjaman atas  uang  atau  suatu  barang,  yang  harus dikembalikan  pada  waktu  yang  telah ditetapkan  sesuai  dengan  jumlah  ketika peminjaman,  ketika  terdapat  potongan biaya  administrasi  dan  tambahan  saat pengembalian  maka,  tambahan  tersebut diperbolehkan jika hanya sebatas
4 Al-Qur’an, Al-Baqarah:280
pemebrian  hadiah  atau  sebagai  rasa terimakasih  kepada  yang  telah  memberi pinjaman. jika potongan biaya administrasi dan  tambahan  tersebut  direncanakan  dan menjadi  salah  satu  syarat  bagi  peminjam untuk  bisa  mendapat  pinjaman,  maka hukumnya  dilarang  dan  termasuk  dalam riba’.
Sedangkan  di  Desa  Karang  Budi, Kecamatan  Gapura,  Kabupaten  Sumenep, ada  yang  berbeda  dengan  praktek  qarḍ  - nya. Qarḍ yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam gabungan kelompok tani  Desa  Karang  Budi,  yaitu  Kelompok Tani Anyar  Tani di  Desa  Karang  Budi, Kecamatan  Gapura,  Kabupaten  Sumenep. Mereka berutang untuk memenuhi kebutuhan  produksi  pertanian,  untuk pembelian  pupuk,  dan  pembelian  bibit unggul.  Karena  pada  masa  itu  hampir semua  masyarakat  tidak  ada  pemasukan dana  untuk  biaya  produksi  karna  masih awal  musim  tanam.  Jadi,  gabungan kelompok  tani  ini  sangat  membantu masyarakat di Desa tersebut. Ketika terjadi akad  qarḍ  (utang-piutang)  dengan  waktu pengembalian  yang  telah  ditentukan,  para peminjam  dikenakan  biaya  administrasi dari  jumlah  yang  sudah  dipinjam,  secara otomatis biaya tersebut adalah beban yang ditentukan  ketika  terjadi  akad.  Semisal  si fulan  meminjam  sebesar  Rp.100.000,00 namun  pihak  pengelola  hanya  memberi Rp.95.000,00  setelah  dipotong  biaya administrasi.  namun  pada  saat  waktu pengembalian peminjam harus mengembalikan  sebesar  Rp.100.000,00. dalam jangka waktu delapan bulan, dengan asumsi  bahwa  biaya  administrasi  tersebut nantinya  difungsikan  sebagai  kepentingan anggotanya  seperti  untuk  dana  tambahan pembelian  daging  qurban,  dana  kematian, dana bantuan bagi warga yang membutuhkan  bantuan  di  Desa  Karang Budi,  Kecamatan  Gapura  Kabupaten Sumenep. Berangkat dari latar belakang di atas,  maka  perlu  diadakan  penelitian lanjutan serta menganalisa kembali bagaimana tinjauan hukum Islam
mengenai  praktik  qarḍ  yang  dilakukan
sedemikian  rupa  di  Desa  Karang  Budi, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif karena  data-data  yang  didapat  dari lapangan  berupa  kata-kata  yang  ditulis oleh  peneliti,  penyajian  gambar  baik  itu dari hasil wawancara, dokumentasi maupun  observasi  dan  bukan  berupa angka. Sedangkan bentuk penyajian datanya  berupa  kualitatif  yaitu  dengan pertimbangan menyesuaikan metode kualitatif  lebih  mudah  dilakukan  bila berhadapan  dengan  kenyataan  ganda. Sehingga  jenis  penelitian  ini  termasuk dalam  kategori  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif.
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah metode  studi  kasus.  Penelitian  studi  kasus yang dikemukakan oleh Yin adalah sebuah metode  penelitian  yang  secara  khusus menyelidiki  fenomena  kontemporer  yang terdapat  dalam  konteks  kehidupan  nyata, yang  dilaksanakan  ketika  batasan-batasan antara  fenomena  dan  konteksnya  belum jelas dengan meggunakan berbagai sumber data  . 5 jadi  penelitian  studi  kasus merupakan  penelitian  yang  mengungkap permasalahan,  peristiwa  atau  fenomena yang terjadi dilapangan yang berhubungan langsung  dengan  kehidupan  individu maupun kelompok. kemudian dalam kasus atau  perustiwa  akan  dikaji  dari  berbagai teori atau keilmuannya
Jenis  data  yang  digunakan  oleh peneliti  adalah  data  primer.  data  primer merupakan  jenis  data  yang  dikumpulkan dan  diolah  peneliti  secara  langsung  dari lapangan,  melalui  observasi  dan  interview yang berupa informasi melalui wawancara kepada  pihak  pelaku,  berbagai  tokoh masayarakat  dan  tokoh  agama  tentang sistem  hutang  piutang  anggota  kelompok tani  di  Desa  Karang  Budi  Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
Subyek penelitian  berupa  informan yang akan di  minta keterangannya tentang
5 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif; Teori Praktik , (Jakarta Bumi Aksara 2013)
obyek  yang  akan  diteliti.  Para  informan tersebut  diantaranya  adalah  pelaku  dari praktek  hutang  piutang  dalam  kelompok tani  dan  sebagian  tokoh  masyarakat  atau tokoh agama yang ada ditempat penelitian.
Sedangkan obyek penelitian adalah praktek utang piutang ( Al-Qard) kelompok tani  di  Desa  Karang  Budi  Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, serta bagaimana  tanggapan  masyarakan  dan tokoh  agama  terhadap  praktek  utang piutang tersebut.
Demi tercapainya tujuan dari sebuah  penelitian,  diperlukan  beberapa sumber data sebagai berikut :
1) Sumber Data Primer
Yaitu  pengolahan  sumber  data yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  secara langsung  dari  lapangan,  melalui  observasi dan  interview  berupa  informasi  melalui wawancara kepada pihak pelaku,  berbagai tokoh  masayarakat  dan  tokoh  agama tentang  praktek  utang  piutang  kelompok tani  di  desa  Karang  Budi  Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
2) Sumber Data Sekunder
Yaitu  sumber  data  yang  dijadikan acuan  landasan  teori  dalam  pembahasan seperti  buku-buku,  karya  ilmiah  dan sumber-sumber  lainnya  yang  relevan dengan  pembahasan  objek  permasalahan dari penelitian.
metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan  data  dalam  penelitian diantaranya :
Adalah  teknik  pengumpulan  data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan  keterangan-keterangan  lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan  orang  yang  dapat  memberikan keterangan.kepada peneliti. 6 Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara  mendalam,  dimana  tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi  dari  semua  responden,  tetapi
6 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif ; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya , (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004)
susunan dan urutan
kalimatnya disesuaikan  dengan  ciri-ciri  responden. 7 Jadi,  hal  pertama  yang  dilakukakn  oleh peneliti dalam  mengumpulkan data adalah dengan  melakukan  wawancara  dengan narasumber  secara  langsung.  Data  yang akan peneliti tanyakan adalah hal-hal yang berkaitan  dengan  praktek  utang  piutang pada  kelompok  tani  di  desa  Karang  Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
Menurut Suharsimi
Arikunto,
Observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis  mengenai  fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti  baik  itu  secara langsung maupun tidak langsung. 8
Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti adalah  observasi  non  partisipan,  dimana peneliti  tidak  akan  ikut  berperan  serta ambil  bagian  dalam  kehidupan  subjek penelitian. Peneliti hanya akan mengadakan  observasi  menurut  fenomena yang  terjadi  di  lapangan  dengan  cara mengungkapkan  secara  cermat  dan  tepat melalui  tulisan,  dari  hasil  observasi tersebut  kemudian  dicatat  dan  diolah menjadi  sebuah  laporan  penelitian.  Data yang  akan  dikumpulkan  dalam  observasi ini  seperti  bagaimana  konsep  atau  sistem yang  dijalankan  oleh  masyarakat  Desa Karang  Budi  tentang  praktek  hutang piutang anggota kelompok tani tersebut.
Metode ini dilakukan untuk memperoleh  data  yang  tidak  dapat  digali dengan menggunakan metode tertulis yang mengandung  keterangan  dan  penjelasan serta  pemikiran  tentang  fenomena  yang masih  ada. Dalam  hal  ini  bisa  berupa gambar,  arsip,  maupun  dokumen  penting yang  ada  Desa  Karang  Budi  Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang berhubungan  dengan  permasalahan  dalam penelitian.
7 Ibid.,
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur
Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek ,
(Jakarta: Rineka Cipta,1991), 189
Teknik  Pemeriksaan  Keabsahan Data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah Trianggulasi.  adapun  yang  dimaksud trianggulasi  adalah  teknik  pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu  yang  lain  di  luar  data  untuk keperluan  pengecekan  atau  sebagai  alat pembanding  terhadap  data  itu  sendiri. Teknik trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi sumber. Yaitu membandingkan  dan  mengecek  balik derajat  kepercayaan  suatu  informasi  yang diperoleh dengan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara :
1) Membandingkan  data  hasil wawancara dengan hasil pengamatan. 2) Membandingkan hasil
wawancara dengan dokumen lain.
Jadi  trianggulasi  merupakan  cara terbaik  untuk  menghilangkan perbedaan- perbedaan  konstruksi  kenyataan  yang  ada dalam  konteks  suatu  studi  sewaktu mengumpulkan  data  tentang  berbagai kajian  dan  hubungan  dari  berbagai pandangan.  Untuk  itu  maka  peneliti  dapat melakukannya dengan cara :
1)
Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 2) Mengeceknya dengan
berbagai sumber data.
Pada  tahap  ini,  data  yang  didapat dikerjakan  dan  dimanfaatkan  sedemikian rupa agar dapat menyimpulkan kebenaran- kebenaran  yang  dipakai  untuk  menjawab persoalan-persoalan  yang  diajukan  dalam penelitian. Peneliti  menggunakan  analisis data  model  alur  Miles  dan  Huberman, dimana  dalam  menjelaskan  analisis  data mempunyai tiga alur yaitu :
1)
Reduksi  data,  yaitu  proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan  mengorganisasikan  data  dengan  cara sedemikian  rupa  hingga  kesimpulan  dan verifikasi.
2) Penyajian  data.  Dalam  alur ini  seluruh  data-data  di  lapangan  yang berupa  dokumen,  hasil  wawancara  dan hasil  observasi  akan  dianalisis  sehingga
dapat  memunculkan  deskripsi  tentang praktek utang piutang pada kelompok tani di  desa  Karang  Budi  Kecamatan  Gapura Kabupaten Sumenep.
3) Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir dari proses analisis data, dimana  peneliti  akan  mendeskripsikan, menganalisa dan  menginterpretasikan data yang  peneliti  dapatkan  melalui  penelitian tersebut diatas.
Dalam    Analisis    data,    peneliti menggunakan  metode  deskriptif kualitatif dimana  dalam  melakukan  penelitian, peneliti  akan  mencoba  mendeskripsikan fakta  dari  semua  hasil  penelitian  di lapangan, menganalisa dan menginterpretasikannya sehingga penelitian  ini  dapat  diketahui  kebenaran konsep  dari  praktek  utang  piutang  pada kelompok  tani  di  desa  Karang  Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

## PEMBAHASAN
1. Praktek utang piutang kelompok  tani  anyar  tani  desa  karang buddhi  kecamatan  gapura  kabupaten sumenep.
Meminjamkan uang/barang dengan tujuannya  untuk  saling  tolong  menolong sangat  diperbolehkan.  Qarḍ  yang  berarti memberikan pinjaman tanpa  menghendaki adanya lebihan dari uang yang dipinjamkan  termasuk  akad  ta’awwun karena  memberikan  kepada  masyarakat kecil  dalam  hal  membantu  mencukupi kebutuhannya.
Sebuah  organisasi  Kelompok  Tani yang  diberi  nama  Anyar  Tani  terletak  di Desa  Karang  Buddhi  Kecamatan  Gapura Kabupaten  Sumenep,  menawarkan  konsep pinjaman  uang  yang  bersumber  dari  dana tabungan anggota untuk kemaslahatan para anggotanya.  dimana  para  anggota tersebut yang meminjam uang dalam pengembalian utang  tersebut,  harus  ada  uang  lebihan sebesar 10%.
Prosedur atau sistem utang piutang yang  dilakukan  bisa  dijelaskan  sebagai berikut.  Jika  ada  petani  yang  tergabung
dalam  Kelompok  Tani  Anyar  Tani  yang membutuhkan pinjaman, maka bisa meminjam  di  organisasi  ini.  Ketika meminjam  uang  sejumlah  Rp.500.000.00 akan  diberikan  uang  pinjaman  sebesar Rp.450.000.00  peminjam  tersebut  harus mengembalikan  sebesar  Rp.500.000.00 dalam  kurun  waktu  sepuluh  (10)  minggu peminjam harus sudah melunasi pinjamannya  kepada  kas  Kelompok  Tani. Sumatwi, ketua Anyar Tani juga menambahkan,  “Pinjam  Rp.500.000.00 diberi  pinjaman  Rp.450.000.00  karena telah dipotong oleh biaya administrasi dan amggota  tersebut  harus  mengembalikan sejumlah  Rp.500.000.00  dan  apabila Pinjam  Rp.1.000.000  diberi  pinjaman RP.950.000.00 harus mengembalikan sejumlah Rp.1.000.000.00 9 Sebagai contoh lagi,  ketika  Si  Budi  meminjam  uang sebesar  Rp.  300.000.00  kepada  kelompok Anyar  Tani,  pengurus  hanya  memberi pinjaman  senilai  Rp.  250.000.00  setelah dikurangi  biaya  administrasi  dan  dalam jangka  waktu  sepuluh  (10)  Minggu Budiman  harus  mengembalikan  sebesar Rp. 300.000.00.
Dalam memberi pinjaman, Pengurus  Anyar  Tani  juga  melihat  dan mempertimbangkan  kondisi  anggotanya. jika  kondisi  anggotanya  baik,  mampu mengembalikan  tepat  waktu,  maka  bisa diberikan  pinjaman.  Karena  pengurus Kelompok  Anyar  Tani  sudah  memahami bagaimana  karakter  para  anggotanya  yang berada  dalam  lingkup  desa  Karang Buddhi,  namun  jika  karakter  peminjam memiliki  citra  yang  diketahui  tidak  baik, oleh pengurus Anyar Tani, maka kelompok  tani  tidak  akan  memberi pinjaman  untuk  yang  kedua  kalinya. Karakter  dan  kondisi  peminjam  yang  baik dari tiap anggota menjadi alasan pengurus Anyar  Tani  untu  dapat  memberikan pinjaman  lagi  tiap  kali  anggotanya membutuhkan pinjaman. 10
9 Sumatwi, Wawancara, Sumenep 29 Agustus 2018
10 Ibid.,
Ketika  pada  musim  tanam,  sering kali  kelompok  Anyar  Tani  mengalami kekurangan dana kas, dikarenakan meningkatnya jumlah petani yang melakukan peminjaman dana kas. 11 ketika musim  tanam,  uang  kas  sering  habis  dan kosong  karena  petani  banyak  yang meminjam  untuk  kepentingan  pembelian pupuk,  bibit  padi,  pembasmi  hama, “mes” 12 , ini sebab dana kas sering kosong, belum  lagi  ketika  petani  mengalami  gagal tanam,  ini  menjadi  problem  pengembalian pinjaman.  Jika  masalah  tersebut  terjadi, gapoktan  menyiasati  dengan  cara,  petani yang memiliki sisa tabungan dalam arisan, akan dipotong untuk menutupi pembayaran  pinjamannya.  petani  yang memiliki  utang  pada  saat  giliran  untuk memperoleh  uang  arisan,  maka  uang tersebut tidak akan diberikan (atas izin dan sepengetahuan  pemilik  uang)  hal  ini dilakukan  untuk  melunasi  sisa  utangnya kepada  pengurus  Anyar  Tani.  Demikian cara  yang  digunakan  dalam  pembayaran utang,  sehingga  dana  kas  akan  terus  ada dan terkelola dengan baik. Yang diperbolehkan untuk melakukan peminjaman pada Kelompok
Tani hanyalah  anggota  yang  latarbelakang pekerjaannya  adalah  Petani.  Anggota  dari Kelompok Tani Anyar Tani  berjumlah 30 orang  termasuk  pengurusnya,  dan  setiap orang membayar kas Rp.5.000.00/ minggu sebagai  modal  awal  dari  uang  kas Kelompok Tani.
a. Uang  lebihan  dari  utang piutang untuk kepentingan anggota.
Dalam  sistem  utang  piutang  yang dilakukan oleh Kelompok Tani Anyar Tani Desa  Karang  Buddhi  Kecamatan  Gapura Kabupaten  Sumenep  ini,  memiliki  sistem pemotongan  sebesar  10%  dari  dana pinjaman,  pada  saat  pengembalian  ada lebihan  yang  disepakati  oleh  pihak peminjam dan pemberi pinjaman sejumlah 10%.
11 Ibid., 12 "Mes" (Pupuk Organik)
Kewajiban  pagi  pihak  peminjam harus membayar lebihan utangnya, kepada Kelompok  Tani.  Semisal  dalam  utang piutang  ini  ketika  ada  yang  meminjam sebesar  Rp.500.000.00  hanya  diberikan uang  sebesar  Rp.450.000.00.  Sedangkan lebihan  pengembalian  yang  disepakati sebesar  10%  dari  pinjaman  yaitu  sebesar Rp.50.000.    dari  Jumlah  Rp.50.000.00 tersebut akan digunakan sebagai kepentingan  sosial.  Ketua  Kelompok
Anyar Tani Sumatwi, menyebutnya sebagai  dana  sosial,  dimana  uang  lebihan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan  sosial  dilingkungan  para anggotanya.  seperti  dana  bantuan  pupuk, dana  kerja  bakti  Kelompok  Tani,  untuk dana  tambahan  pembelian  daging  sapi yang  akan  dibagikan  kepada  anggota  saat Hari  Raya  Idul  Fitri,  sebagai  dana  sosial ketika  ada  warga  yang  sakit  atau meninggal. 13
2.
Anilisis Utang Piutang
Anggota  Kelompok  Tani  (Studi  Kasus  Di
Desa  Karang  Budi  Kecamatan  Gapura Kabupaten Sumenep).
Permasalahan tentang pemberdayaan  ekonomi  umat  sering  di lakukan oleh pemerintah maupun organisasi  yang  di  kategorikan  sebagai lembaga  swadaya  masyarakat  maupun lembaga keuangan , salah satu yang ada di Desa Karang Buddhi adalah kelompok tani bernama  Anyar  Tani  yang  memberikan layanan  utang  piutang  bagi  anggotanya yang membutuhkan, namun untuk memahami  dan  mengetahui  apakah  usaha utang piutang pada Kelompok Tani Anyar Tani  di  Desa  Karang  Buddhi  ini  sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya,  justru  bertentangan,  maka peneliti  melakukan  analisis  hukum  Islam terkait  qarḍ  yang  ada  pada  kelompok  tani Anyar  Tani  di  Desa  Karang  Buddhi Kecamatan  Gapura  Kabupaten  Sumenep. analisis  yang  dilakukan  terpusat  pada beberapa hal, antara lain:
13 Wawancara, Moh.Imam, Sumenep 29 Agustus 2018
a. Tujuan Qard
Dalam  kelompok  tani  Anyar  Tani Desa Karang Budhhi, dana qarḍ diberikan dengan  bertujuan  untuk  membantu  para anggotanya  yang  memerlukan  dana  cepat, yaitu dana untuk anggota yang memerlukan  dana  untuk  biaya  kebutuhan sehari-hari,  biaya  sekolah  anaknya,  untuk biaya  tambah  modal  usaha,  dana  untuk pembelian perlengkapan pertanian dan lain sebagainya.  Dalam  hukum  Islam  tujuan qarḍ  adalah  untuk  memberi  pinjaman tanpa  imbalan,  karena  jika  terdapat imbalan  atau  lebihan  yang  disepakati, termasuk dalam riba yang diharamkan oleh syariat  Islam,  seperti  dalam  hadist  yang berbunyi:
"dari  Malik  r.a  dia  berkata:  pernah disampaikan orang kepadaku bahwa seorang  laki-laki  pernah  datang  kepada Abdullah  Bin  Ummar  supaya  melebihi jumlah  yang  telah  aku  utangkan  kepada seseorang dan telah aku syaratkan atasnya, lalu  orang  itu  berkata  :  sesungguhnya  aku telah  mengutangkan  kepadanya,  maka Abdullah  Bin  Ummar  berkata,  “yang demikian itu adalah riba”
Dalam  hadis  tersebut  dijelaskan, kelebihan dalam utang/qard yang diperbolehkan  oleh  syariat  islam  adalah kelebihan yang diberikan karena keinginan sendiri,  tetapi  kalau  diakadkan  lebih dahulu  atau  ditentukan  besarnya  terlebih dahuhlu  oleh  orang  yang  mengutangkan, lebihan itu hukumnya menjadi riba dan itu dilarang  oleh  agama.  Sedangkan  dalam aplikasinya di Kelompok Tani Anyar Tani, cara  pengembalian  pinjaman  qard  nya yakni  mengurangi  jumlah  pinjaman  yang diajukan  sebagai  biaya  administrasi  10% dan menambahkan jumlah nominal pinjaman  sebagai  lebihan  sebanyak  10% sesuai  kesepakatan  diawal  akad,  sebagai keuntungan  di  Kelompok  Tani  karena telah memberikan pinjaman. Hal ini sudah berbeda  dengan  tujuan  qard  dalam  hukum Islam.  Selain  itu  tujuan  qard  juga  tidak boleh semata untuk kepentingan komersialisasi karena bisa dijadikan sarana
untuk  memperbanyak  keutungan  semata. Dalam  setiap  muamalah  dan  transaksi, pada  dasarnya  didalam  Hukum  Islam diperbolehkan,  seperti  halnya  dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan
kemudharatan, tipuan, judi dan riba. b. Shigot
Shighot  yaitu  ijab  dan  qabul. Sebagian  ulama  Syafi’iyah  berpendapat, jika  peminjam  berkata  kepada  pemberi pinjaman, “berikanlah  saya utang sekian”. Lalu  dia  meminjaminya;  atau  peminjam mengirim  seorang  utusan  kepada  pemberi pinjaman,  lalu  ia  mengirim  sebuah  harta kepadanya,  maka  akad  qarḍ  tersebut  sah. Menurut  Al-Adzrai,  ijma  ulama  sepakat sistem tersebut sah dilakukan.
Dalam  prakteknya  pada  Kelompok Tani perjanjian antara pihak Pengurus dan anggota  sama-sama  sepakat  memberi pinjaman dan  menerima pinjaman. Hal  itu terlihat  ketika  pihak  pengurus  Kelompok Tani  Anyar  Tani  memberikan  pinjaman kepada  anggotanya,  sedangkan  dari  pihak anggota  menerima  pinjaman  tersebut dengan perjanjian sanggup mengembalikan  dikemudian  hari  sesuai tenggang  waktu  yang  diberikan  dan ditambah dengan laba yang telah ditentukan diawal akad.
Akan tetapi dalam shigat pelaksanaan  qarḍ  Kelompok  Tani  Anyar Tani  di  Desa  Karang  Buddhi  ada  yang berbeda, yaitu ketika peminjam meminjam uang  sebesar  Rp.  500.000.00  pengurus hanya  memberi  pinjaman  sebesar  Rp. 450.000.00, ini tidak sesuai dengan shighat yang  ada,  pada  dasarnya  jika  peminjam meminjam sebesar Rp. 500.000 maka uang yang  seharusnya  diberikan  juga  Rp. 500.000.
3. Tinjauan Hukum Islam
Terhadap  Praktek  Utang  Piutang  Anggota Kelompok  Tani  (Studi  Kasus  Di  Desa
Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep).
Kekayaan/harta  adalah  salah  satu bentuk  karunia  Allah  di  Bumi  yang diberikan kepada hambanya untuk dijadikan  sarana  beribadah.  dan  adanya keinginan  untuk  membelanjakan  harta tersebut  dijalan  yang  dibenarkan  dengan syariat.  Salah  satunya  dengan  cara  saling membantu  sesama  yang  membutuhkan, dalam  hal  ini  memberi  utang  bagi  yang membutuhkan  pinjaman  uang  dikenal sebagai  istilah  qarḍ,  akan  tetapi  tidak diperbolehkan  memberi  pinjaman  yang bisa  membebani  peminjam  dikarenakan syarat yang cukup berat.
Didalam  lingkungan  perbankan syari’ah,  qarḍ  bukan  sebagai  transaksi komersial,  maka  pada  praktiknya  tidak boleh mengambil keuntungan baik tambahan  atau  manfaat  apapun  bentuknya kecuali  hanya  untuk  biaya  administrasi. Pada  saat  pelunasan  pun  tidak  boleh  ada kelebihan yang disepakati meski tujuannya demi  kepentingan  sosial,  ini  dikarenakan kelebihan yang disepekati dari pengembalian utang adalah termasuk riba.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional NO:  19/DSN  MUI/IV/2001  berisi  tentang qarḍ  yang  memperbolehkan  bagi  pemberi pinjaman agar membebankan biaya administrasi  kepada  nasabah.  Nasabah dalam  hal  ini  adalah  peminjam/anggota. Akan  tetapi,  dalam  penetapan  besarnya biaya  administrasi  sehubungan  dengan pemberian  qarḍ,  tidak  boleh  berdasarkan perhitungan  persentasi  dari  jumlah  dana qarḍ  yang  diberikan. 14 Sebagaimana contoh  ketika  peminjam  meminjam  uang sejumlah  Rp.500.000.00  maka  peminjam harus  memberi  dana  qarḍ  sejumlah Rp.500.000.00  pula,  tidak  boleh  meberi hanya  Rp.  450.000.00  dengan  dalih  yang RP.50.000.00 masuk sebagai dana administrasi.  Jika  mengharuskan  adanya administrasi  yang  harus  dibayarkan  oleh peminjam, jumlah tersebut dihitung sendiri,  tidak  termasuk  nominal  yang
14 Dewan Syariah Nasional MUI,
Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Erlangga: 2014)., 132
diajukan peminjam. Peminjam utuh menerima  jumlah  dana  qard  sejumlah  Rp. 500.000,-  tanpa  adanya  potongan  biaya administrasi.  itula  yang  dimaksud  dalam fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  diatas. Sedangkan  fenomena  yang  terjadi  dalam praktek  qard  Kelompok  Tani  di  Desa Karang Buddhi, jumlah administrasi menjadi  satu  dalam  hitungan  uang  yang diajukan  oleh  peminjam,  maka  praktek qard  di  desa  Karang  Buddhi  yang dilakukan  oleh  Kelompok  Tani  tidak sesuai.
Sedangkan  lebihan  dana  yang dibebankan kepada peminjam saat pembayaran, yang diterapkan pada Kelompok  Tani  difungsikan  sebagai  dana sosial,  seperti  pembelian  bibit,  pembelian pupuk, membantu anggota ketika ada yang sakit,  pada  hakikatnya  lebihan  tersebut termasuk  riba,  karena  lebihan  yang disepakati  diawal  transaksi  utang  piutang dilarang dalam sistem muamalah, sehingga transaksi dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung  unsur  riba,  unsur  yang dilarang (diharamkan) dalam syariat Islam. Dari  berbagai  macam  pertimbangan  dan analisis,  maka  praktek  qard/utang  piutang Kelompok  Tani  Anyar  Tani  di  Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten  Sumenep  bertentangan  dengan syariat Islam, karena
sistem pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam prakteknya juga  terdapat  unsur  riba  yang  diharamkan dalam  al-Quran  dan  Hadits,  terdapat  juga sistem  administrasi  yang  tidak  sesuai dengan  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional (DSN), karena  hitungan administrasi  yang dibebankan  presentase  jumlah  uang  yang diutangkan, kemudian shigotnya juga tidak sesuai,  karena  antara  uang  yang  dipinjam dengan uang yang diberikan dari pengurus Kelompok  Tani  selaku  pemberi  pinjama kepada  kepada  anggota/peminjam  tidak sesuai jumlahnya. Jika memang dibutuhkan  usaha  dalam  hal  keuangan, yang hendak difungsikan untuk kepentingan  sosial,  maka  dapat  dilakukan
dengan membuka sarana usaha lain, bukan mengatasnamakan  utang  piutang  (qard) karena  akad  dalam  utang-piutang  adalah tabarru’. tidak untuk  mencari keuntungan, atau  komersialisasi  meskipun  mengatas namakan  untuk  kepentingan  sosial  cara tersebut  tetap  tidak  dibenarkan  dalam syari’at  Islam.  Menghasilkan  uang  dari jalan dan sistem  yang tidak  benar, dengan alasan  untuk  kepentingan  sosial  tidak pernah  dibenarkan.  Terlebih  jika  di dalamnya  menyebabkan  terjadinya  riba’, pembodohan, pembohongan atau manipulasi,  justru  semakin  jauh  dari tujuan,  aturan,  serta  akad  utang-piutang yang disyari’atkan Islam.

## KESIMPULAN
Qarḍ  yaitu  pinjaman  suatu  barang ataupun  uang  yang  harus  dikembalikan pada  waktu  yang  telah  ditetapkan  sesuai dengan  jumlah  ketika  saat  peminjaman, jika  terdapat  penambahan  yang  disepakati bersama  diawal  perjanjian  dan  menjadi salah satu syarat bagi peminjam untuk bisa mendapat  pinjaman,  maka  hukumnya dilarang  dan  termasuk  dalam  riba.  Jumlah pemberian  uang  pinjaman  yang  tidak sesuai  jumlahnya  mendapatkan  potongan biaya  administrasi,  juga  bertentangan dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional, disamping  itu  terdapat  unsur  mencari keuntungan  yang  bertentangan  dengan sistem utang piutang, karena pada dasarnya  meminjamkan  untuk  saling tolong-menolong', bukan mencari keuntungan  semata serta tanpa  mengharap imbalan.
Terdapat  unsur  riba  dalam  praktek utang  piutan  pada  kelompok  tani  di  Desa Karang  Buddhi,  karena  adanya  lebihan pengembalian yang disepakati dan disyaratkan  bagi  peminjam  diawal  akad, jelas  hal  ini  tidak  diperbolehkan  dalam hukum  Islam,  meskipun  dengan  alasan untuk kepentingan sosial. Tidak dibenarkan  mengambil  keuntungan  serta mengatasnamakan kepentingan sosial
dengan cara yang dilarang dan bertentangan dengan syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmuni Bisnis  Syariah  Suatu  alternative
Pengembangan Bisnis yang Humanistik  dan  Berkeadilan  . Medan : Perdana Publishing. 2016
Abdullah,  Makruf. Manajemen  Bisnis Syariah .  Yogyakarta  :  Aswaja Pressindo. 2014.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i. Bank Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik .
Jakarta : Gema Insani. 2001.
Bungin,  Burhan. Metodologi  penelitian Sosial  dan  Ekonomi .  Jakarta  :
Kencana  Prenada  Media  Group. 2013. Misbach, Muh Kholid. Pendidikan kemuhammadiyah. Surabaya : Majelis  Dikdasmen  PWM  Jatim. 2013. Hadi, Abd. Memahami akad-akad Perbankan  syari’ah  dan  Dasar-
Dasar  Hukumnya. Surabaya.  Sinar
Terang.  2015.
Supriyatna, dadang. Manajemen. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka. 2015.
Andriyanto.  Buku  Ajar  Manajemen  Bank Syariah,  Surabaya.  UMSurabaya publishing. 2017.
Rivai, Veithzal. Islamic Economics Ekonomi  Syariah  Bukan  Opsi,
Tetapi Solusi. Jakarta. Bumi
Aksara. 2013.
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabet.
2012.
Alfan, Kamaluddin. Etika Manajemen
Islam, Bandung ; Pustaka setia.2001. Bugha (al), Musthofa Dib, Fiqh Al Mu’awwadah , Jakarta : Hikmah,
2009.
Sarwat, Ahmad, Fiqih Muamalah , Jakarta
: Kampus syariah, 2009.