## ASPEK HUKUM KEWIRAUSAHAAN

## Astri Mulyanita
Dosen Sekolah Timggi Ilmu Hukum Iblam Email: asrimulyanita08@gmail.com
Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 24 Mei 2021; disetujui: 24 Juni 2021

## ABSTRACT
Entrepreneurship is the process of creating something else creatively and innovatively by taking advantage of available opportunities. Or in other words, entrepreneurship is the creative and innovative  ability  of  a  person  who  is  used  as  a  basis  and  resource  to  seek  opportunities  for success. The importance of the legal aspect for a business is very necessary, because with the status of a legal entity is an important basis when we start entrepreneurship, the company must have a certain legal entity in order to have legality in carrying out its activities. The existence of a company legal entity will protect the company from all claims due to the activities it carries out. Because corporate legal entities provide certainty for doing business, so that concerns over legal  violations  can  be  anticipated,  or  avoided,  given  that  the  company's  legal  entities  have signs that must be obeyed. By having a legal entity, the company will fulfill the obligations and rights of various parties related to the company, both inside and outside the company.
Keywords: Legal aspects, Entrepreneurship, Creative, Innovative
* Alamat Korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam E-mail: asrimulyanita08@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kewirausahaan  Secara  etimologis  kewirausahaan  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  “wira”  dan “Usaha”.  Definisi  dari  Wira  yaitu  manusia  yang  unggul,  berwatak  yang  agung,  pahlawan, pejuang, memiliki budi yang luhur, dan juga gagah berani. Sedangkan Usaha adalah bekerja dan berbuat  sesuatu.  Usaha  dapat  juga  diartikan  sebagai  perbuatan  untuk  amal,  daya  upaya  atau kegiatan  dengan  mengerahkan  tenaga,  pikiran  atau  badan  untuk  mencapai  suatu  maksud.  Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu, atau pengertian wirausaha secara umum  adalah  kemampuan  untuk  berdiri  sendiri,  berdaulat,  merdeka  lahir  bathin,  sumber peningkatan kepribadian, suatu proses dimana orang mengejar peluang, merupakan sifat mental dan sifat jiwa. Kewirausahaan sebagai suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi) dengan tujuan agar tercapai kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. 1
Kewirausahaan  atau  yang  lebih  familiar  dikenal  dengan  istilah entrepreneurship merupakan  kemampuan  untuk  mengembangkan  ide  dan  cara  yang  kreatif  dan  inovatif  yang dijadikan  dasar,  kiat,  dan  sumber  daya  untuk  mendeteksi  dan  menemukan  peluang  yang kemudian  dapat  diterapkannya  hal-hal  tersebut  untuk  menuju  kesuksesan.  Kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang berani menanggung risiko, menghabiskan waktu, dan menyediakan  berbagai  produk  dan  jasa.  Barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  boleh  saja  bukan merupakan  barang  baru  tetapi  mesti  mempunyai  nilai  yang  baru  dan  berguna  dengan memanfaatkan skill dan sumber daya yang ada.
Ada beberapa jenis-jenis wirausaha berdasarkan tujuan usahanya sebagai berikut 2 :
1) Pekerja  kreatif  dan  inovatif.  Tujuan  akhir  dari  seorang  Wirausaha  sosial  ( socialpreneur ) adalah  seseorang  yang  berusaha  dalam  aktivitas  kewirausahaan  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  permasalahan  sosial  dengan  memberdayakan  komunitas  melalui  kegiatan yang bernilai ekonomi. Pada awalnya wirausaha sosial memiliki rasa keprihatinan terhadap kondisi  sosial  dan  kemudian  berkembang  menjadi  penciptaan  sebuah  bisnis  baru  yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Tujuan akhir yang ingin dicapai bukan hanya keuntungan materi saja, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat atau kondisi sosial tersebut.
2) Intrapreneur didefinisikan  sebagai  orang  yang  fokus  pada  inovasi  dan  kreativitas  serta mampu  mentransformasi  ide  menjadi  usaha  yang  menguntungkan  dalam  lingkup perusahaan.  Karakter  wirausaha  dari  pekerja  atau  karyawan  dalam  perusahaan  biasanya dimiliki  oleh  seorang  intrapreneur.  Walaupun  bukan  pemilik  usaha,  intrapreneur  dihargai dengan baik oleh perusahaan sebagai intrapreneur adalah untuk mendukung pencapaian visi misi suatu perusahaan.
3) Technopreneur adalah  wirausaha  yang  mampu  menciptakan  bisnis  dengan  menggunakan media teknologi. Aspek dasar dari technopreneur adalah penggunaan media teknologi dalam bisnis,  perlu  waktu  dan  daya,  ada  penilaian  terhadap  risiko,  serta  mencapai  penghargaan berupa  keuntungan  komersial,  kebebasan  dan  kepuasan  pribadi.  Tujuan  berwirausaha seorang tehcnopreneur 9 adalah memanfaatkan teknologi dalam usahanya untuk mencapai keuntungan dan kepuasan.
ketika  akan  membentuk  atau  memdirikan  suatu  wirausaha  maka  yang  harus  diperhatikan adalah aspek hukum. Bisnis dan hukum tidak dapat dipisahkan seperti bisnis dengan komponen- komponen  lainnya.  Selain  hukum  mengandung  pengertian  aturan-aturan  yang  dapat diberlakukan  untuk  mengatur  hubungan-hubungan  antar  manusia  dan  antara  manusia  dengan masyarakatnya, bisnis juga mengandung pengertian keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh  orang  atau  badan  secara  teratur  dan  terus  menerus,  yaitu  berupa  kegiatan  mengadakan
1 Muhammad Anwar H.M, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi , Jakarta: Prenada, 2014. Hal. 9
2 Muis,  I.,  Usman,  M.,  Hasyim,  S.  H.,  Anwar,  H.,  Lukman,  Irfan.  Husain,  H. Modul  Kewirausahaan  Untuk Mahasiswa. Makassar: Pusat Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar 2015.
barang-barang  atau  jasa-jasa  maupun  fasilitas-fasilitas  untuk  diperjualbelikan,  dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 3
Beberapa  penelitian  menunjukkan  pentingnya  memiliki  orientasi  kewirausahaan  dalam menjalankan sebuah usaha. Seperti hasil penelitian Kaur & Mantok yang menunjukkan adanya tiga  dimensi  orientasi  kewirausahaan  yang  harus  dimiliki  oleh  wirausahawan,  yaitu:  sikap proaktif,  risk-taking  atau  pengambilan  keputusan,  dan  inovasi  yang  berpengaruh  terhadap kinerja  bisnis  diukur  dari  kinerja  subjektifnya. 4 Penelitian  tersebut  didukung  oleh  penelitian Uddin  &  Bose  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  variabel  orientasi  kewirausahaan, yaitu: inovasi, risk-taking, dan autonomi terbukti yang berpengaruh terhadap kinerja usaha. 5 Kemampuan  manajemen  juga  diperlukan  dalam  menjalankan  suatu  usaha.  Bahkan kemampuan manajerial yang rendah dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan suatu usaha. Seperti  menurut  Wartika,  terdapat  delapan  faktor  yang  mempengaruhi  kegagalan  usaha,  yaitu kompetensi dalam manajerial, pengalaman, keuangan, perencanaan, lokasi, pengawasan, sikap dan  peralihan/transisi.  Faktor  kompeten  dalam  manajerial,  faktor  pengalaman,  dan  faktor keuangan  menjadi  faktor  paling  dominan.  Setiap  pengelolaan  usaha  dalam  rangka  mencapai hasil  yang  efektif  dan  efisien  memerlukan  penerapan  prinsip-prinsip  manajemen  dan  peran pemimpin untuk menjalankan fungsi-fungsi utama manajemen. 6
Pengetahuan  akan  aspek  hukum  dalam  kewirausahaan  juga  merupakan  hal  yang  perlu diperhatikan,  karena  status  badan  hukum  merupakan  dasar  yang  penting  saat  berwirausaha. Maka  dari  itu,  perusahaan  haruslah  memiliki  badan  hukum  tertentu  agar  dapat  memiliki legalitas  dalam  menjalankan  aktivitasnya.  Keberadaan  badan  hukum  perusahaan  akan melindungi  perusahaan  dari  segala  tuntutan  akibat  aktivitas  yang  dilakukan,  sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum dapat diantisipasi atau terhindar mengingat badan hukum perusahaan  memiliki  rambu-rambu  yang  harus  dipatuhi.  Penguatan  kapasitas  bagi  para wirausahawan penting untuk membuka wawasan, cara pandang, serta cara berpikir mereka. 7

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Data  yang  digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  metode  analisis  data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hukum terhadap Wirausaha
Istilah  kewirausahaan  secara  umum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  tindakan  sadar  dari seseorang  yang  memiliki  sifat  keunggulan  berusaha  yang  progresive  yang  diaplikasikannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang menginginkan perubahan positif. Dengan demikian, kewirausahaan  akan  berhubungan  dengan  segala  sesuatu  yang  menyangkut  teknik,  metoda, sistem  serta  berbagai  strategi  bisnis  pada  umumnya  yang  dapat  dipelajari  tentang  sukses  atau mundurnya seorang wirausaha. 8
3 Rudi  Saprudin  Darwis,  Sri  Sulastri,  Maulana  Irfan,  “ Pengembangan  Potensi  Wirausaha  didesa Mekargalih,Kecamatan  Jatiangor  Kabupaten  Sumedang”, Jurnal  Pengabdian  Masyarakat,Vol.  3  No.  1  2020.  hal. 116-126.
4 Kaur,  G.  &  Mantok,  S.  “ Effects  Of  Entrepreneurial  Orientation  On  Business  Performance:  A  Study  Of  SSIS  in Ludhiana” , Journal of Services Research , 2015. hal.131–58.
5 Uddin,  R  &  Bose,T.K. “Entrepreneurial  Orientation  (EO)  and  Performance  of  Business  in  Khulna  City, Bangladesh.” Journal of Small Business & Entrepreneurship , 2015. hal.343–52.
6 Wartika,  I.W;  Tripalupi,  L.E.;  Suwena,  K.R.  “Analisis  Faktor  Penyebab  Kegagalan  Usaha  Penerima  Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), 2015.
7 Ishak, E., & Siang, R. D. Penguatan Kapasitas Kelompok Nelayan Wirausaha Mandiri Melalui Transfer Teknologi Tepat Guna. Manajemen IKM : Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah , 2015. hal. 9-16.
8 Lihat Yudha Bhakti, Etika  Kewirausahaan,  Paper  pada  Seminar  Pembekalan  Mahasiswa  Unpad  Di  Bidang Kewirausahaan, Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpad, Bandung, 19 Juli 1997, hal. 1 – 2.
Berhasil atau tidaknya berbagai usaha tersebut juga akan sangat ditentukan oleh berbagai hal,  antara  lain  pemenuhan  akan  perilaku  yang  baik,  menjaga,  menghormati  juga  mentaati berbagai  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  kesuksesan  seorang  wirausaha  akan ditentukan oleh etika dan hukum. Etika dan hukum inilah yang merupakan faktor penyeimbang bagi kesuksesan seseorang di bidang ekonomi, di samping bahwa etika dan hukum merupakan dua faktor yang melahirkan rasa tentram dan tertib. 9
Adanya kesepakatan Pemerintah Indonesia terhadap berbagai aturan di bidang perdagangan internasional, antara lain melalui instrumen GATT/WTO yang telah diratifikasi pada tanggal 2 November  1994. 10 maka  Indonesia  telah  bersedia  menganut  ekonomi  pasar. 11 Hal  ini  berarti Pemerintah  Indonesia  secara  sadar  menganut  adanya  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur tentang  pembatasan-pembatasan  praktek  bisnis.  Hal  lain  terhadap  kesepakatan  tersebut  adalah diterimanya  liberalisasi  perdagangan  yang  dengan  sendirinya  menuntut  penyesuaian  diri  dari para  anggotanya,  khususnya  pelaku-pelaku  bisnis  itu  sendiri.  Jaminan  atas  adanya  persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu syarat menuju keberhasilan. 12
Dengan demikian adanya pembatasan praktek bisnis dapat merupakan suatu tindakan yang menghambat  lalu-lintas  perdagangan  yang  tidak  sesuai  dengan  mekanisme  pasar. 13 Dalam sistem  ekonomi  kapitalis  yang  tidak  terkontrol  cenderung  melahirkan  monopoli  melalui manajerial  kartel  yang  sangat  dominan  yang  dapat  mengakibatkan  terhambatnya  mekanisme perdagangan,  misalnya  melahirkan  tindakan  “ price  fixing ”,  pembatasan  wilayah  pemasaran, diskriminasi  harga  terhadap  wilayah  tertentu,  “ tying  contract ”,  merger  atau  akuisisi,  “ inside trading ”, “ interlocking directorates ” dan “ exclusive dealing contract ”. 14
Persaingan yang tidak sehat telah menimbulkan suasana tidak baik pada mekanisme pasar sehingga pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi para konsumen dan produsen. Dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan ekonominya akan sangat menentukan bagi perlindungan kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Salah satu kebijakan ekonomi  dan  hukum  dalam  mengatur  perilaku  setiap  warga  dalam  proses  produksi  dan pemasaran  barang  atau  jasa  adalah  membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang persaingan usaha.
Masalah  persaingan  di  bidang  perdagangan  melibatkan  paling  tidak  empat  pelaku  utama, yaitu  konsumen,  pengusaha,  pemerintah  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  yang mencakup  keempat  pelaku  diatas  didasarkan  pada  sendi-sendi  pengaturan  seperti  diuraikan berikut ini. 15 Secara  ekonomis  berusaha  merupakan  keinginan  dari  setiap  orang  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  keuntungan.  UUD  1945  menjamin  hak  setiap  warga  negara  untuk menjalankan  usahanya  bagi  kehidupannya. 16 Adanya  persaingan  yang  jujur  dapat  memberi kepastian bagi konsumen itu sendiri. Untuk itu tujuan akhir dari pengaturan persaingan adalah untuk  kepentingan  konsumen.  Disini  diperlukan  adanya  kebijaksanaan  pemerintah  untuk menentukan  prioritas.  Kepentingan  konsumen  itu  sendiri  juga  dijamin  oleh  hukum  yang
9 Simorangkir, O.P., Etika Bisnis , (khusus paragraf tentang Bisnis dan Hukum; Bab 4 : Hubungan Bisnis dan Moral), Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992, hal. 49 – 52.
10 Undang-undang No. 7 tahun 1994.
11 Sunaryati  Hartono,  Kepala  BPHN  pada  Seminar  Hukum  tentang  Pengaruh  dan  Akibat  Organisasi  Perdagangan Dunia Terhadap Hukum Nasional Indonesia, BPHN, Jakarta, 6 Maret 1996.
12 Yudha Bhakti, Aspek Ekonomi Dalam Hubungannya Dengan Hukum Persaingan, Paper pada Seminar Pendekatan Ekonomi  Dalam  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Dalam  Rangka  Globalisasi,  FH  Unpad  –  Bappenas, Bandung, 30 April 1998.
13 John H. Barton dan Bart S. Fisher, International Trade and Investment, Little Brown and Co., Boston, 1989, hal. 487 – 497, dan Norbert Horn (ed.), Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, Kluwer, van Deventer . 1980, hal. 211 – 218 dan 467 – 469.
14 Yudha Bhakti, Aspek Ekonomi … op.cit ., hal. 3.
15 Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan  Sehat  Dalam  Dunia  Usaha,  Hukum dan Pembangunan , No. 1 Tahun XXV Februari 1995.
16 Yang merupakan pencerminan dari Pasal 27 ayat 2  yang  menyatakan,  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
disesuaikan  dengan  kondisi  konsumen  dan  pasar  sekalipun  pengaturan  itu  masih  perlu  lebih ditingkatkan.
Secara  substansif  adanya  Undang-Undang  yang  mengatur  persaingan  secara  sehat diharapkan menjadi pemicu bagi perkembangan dunia usaha yang wajar dan adil bagi segenap pihak.  Hak-hak  yang  ada  secara  sah,  baik  hak  berusaha  maupun  hak  sebagai  konsumen  akan terjamin  semuanya  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Dalam  hal  ini  lahirlah suatu sendi yang berisi tentang pengaturan persaingan yang dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan  nasional.  Ternyata  bahwa  pengaturan  tentang  persaingan  dalam  prakteknya memerlukan  pula  suatu  perubahan  orientasi  sikap  atau  perilaku.  Masalah  sikap  ini  berkaitan dengan  penerapan  asas-asas  demokrasi  dan  penerapan  hukum  itu  sendiri.  Dalam  banyak  hal, manusia sangat dipengaruhi oleh kenyataan yang ada dalam masyarakat. Apabila seseorang itu mengetahui  bahwa  hak-haknya  yang  tercantum  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan ternyata  tidak  menghasilkan  sesuatu  yang  positif  dari  kacamata  kehidupan  demokrasi  dan negara  hukum,  maka  orang  kemudian  akan  merasa  bosan  dan  kembali  bersikap  tidak  peduli. Satu  sendi  yang  lahir  disini  adalah  sendi  dimana  pengaturan  persaingan  itu  memerlukan pembinaan sikap. 17 Pengaturan persaingan perlu diikuti peran aktif pemerintah untuk bersikap responsif  dalam  mengambil  langkah  dan  tindakan  yang  diperlukan  sehubungan  dengan pelaksanaan  suatu  undang-undang.  Peranan  pemerintah  juga  diperlukan  untuk  menjaga  agar terdapat keseimbangan antara kelompok pengusaha tertentu dan kelompok pengusaha yang lain. Sendi yang diatur disini adalah yang berhubungan dengan keharusan pemerintah berperan aktif.
Pengaturan yang baik hanya akan ada artinya apabila diikuti oleh adanya kesadaran hukum dalam  masyarakat  tempat  pengaturan  itu  dikeluarkan.  Dalam  rangka  persaingan  ini  kesadaran hukum  harus  dimiliki  dan  diterapkan  antara  lain  oleh  pengusaha,  konsumen  dan  pengambil keputusan. Sehubungan dengan itu lahirlah suatu sendi tentang implementasi asas hukum yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat. 18
Sendi utama pengaturan persaingan adalah pada kesederajatan kedudukan antara konsumen dan  pengusaha.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  sendi-sendi  terdahulu.  Keberadaan pengusaha,  baru  memiliki  arti  apabila  juga  terdapat  keberadaan  konsumen.  Hal  yang  utama untuk sendi ini adalah keserasian antara konsumen dan pengusaha. Adanya keserasian ini sudah selayaknya ada mengingat hubungan langsung antara pengusaha dan konsumen, hanya bedanya konsumen berada pada posisi yang lemah.
Indonesia pun akhirnya harus menganut sistem ekonomi pasar sebagai konsekuensi yuridis diratifikasinya  instrumen  GATT,  maka  langkah  selanjutnya  bagi  Pemerintah  Indonesia  antara lain  mengeluarkan  undang-undang  di  bidang  persaingan  usaha.  Pada  tanggal  15  Maret  1999 lahirlah Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam  konsideran  undang-undang  tersebut  dikatakan,  bahwa  demokrasi  dalam  bidang ekonomi  menghendaki  adanya  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk berpartisipasi dalam proses produksi pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat,  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  bekerjanya ekonomi  pasar  yang  wajar.  Oleh  karenanya,  setiap  orang  yang  berusaha  di  Indonesia  harus berada  dalam  situasi  persaingan  yang  sehat  dan  wajar.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.
Dalam  undang-undang  ini  yang  dimaksud  dengan  monopoli  adalah  penguasaan  atas produksi dan atau pemasaran barang, atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli baru terjadi manakala ada pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang
17 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1976. hal. 11; juga dalam Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung:  Binacipta, 1976, hal. 14.
18 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan …, loc.cit .
dapat  merugikan  kepentingan  umum. 19 Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan  antar pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  atau  pemasaran  barang  atau  jasa  yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat  persaingan  usaha. Praktek monopoli selalu dikaitkan dengan adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang diartikan adanya  penguasaan  yang  nyata  atas  suatu  pasar  bersangkutan  yang  dilakukan  oleh  satu  atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. 20
Dalam  Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  tersebut  dijelaskan  pula  tentang praktek  persekongkolan  ( conspiracy ),  yaitu  sebagai  suatu  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan diantara  pelaku  usaha  dengan  maksud  untuk  menguasai  pasar  bersangkutan  bagi  kepentingan pelaku  usaha  yang  bersekongkol.  Dalam  rangka  mengawasi  pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  agar  tidak  melakukan  praktek  monopoli  (sebagaimana  diatur  pada  ayat  2) dan atau melakukan persaingan usaha yang tidak sehat (sebagaimana diatur pada ayat 6), maka pemerintah melalui undang-undang tersebut membentuk apa yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 21
Pasal 3 ayat (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, merupakan salah satu upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Selain  itu  undang-undang  ini  juga  bertujuan mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondunsif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang  sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, baik  besar,  menengah  maupun  pelaku  usaha  kecil.  Undang-undang  ini  juga  bermaksud  untuk mencegah  praktek  monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  disamping  ingin  menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 22
Adapun kegiatan yang dilarang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ini  antara  lain  monopoli,  monopsoni,  penguasaan  pasar  dan  persekongkolan.  Pelaku  usaha dilarang  melakukan  penguasaan  atas  produksi,  pemasaran  barang  atau  jasa  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pengertian penguasaan  atas  produksi,  pemasaran  barang  atau  jasa  adalah  bahwa  barang  atau  jasa  yang bersangkutan belum ada substitusinya yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama, atau dikuasainya lebih dari 50% pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu. 23
Pasal  18  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  yang  mengatur  mengenai  Monopoli menjelaskan,  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  menguasai  penerimaan  pasokan  atau  menjadi pembeli  tunggal  atas  barang  dan  jasa  dalam  pasar  bersangkutan  yang    dapat    mengakibatkan terjadinya  usaha  tidak  sehat.  Ia  menjadi  pembeli  tunggal  apabila  pelaku  usaha  tersebut menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 24 Dalam Pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat antara lain berupa penolakan  atau  menghalangi  pelaku  usaha  lain  untuk  melakukan  ke  giatan  usaha  yang  sama pada  pasar  bersangkutan,  atau  ia  melakukan  praktek  diskriminasi  terhadap  pelaku  usaha tertentu. Ia pun dilarang melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud  menyingkirkan  atau  mematikan  usaha  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan.  Demikian juga  ia  dilarang  melakukan  kecurangan  dalam  menetapkan  biaya  produksi  sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Ketentuan  Pasal  22  Undang-Undang  ini  mengatur  mengenai  persekongkolan.  Seorang pelaku  usaha  dilarang  bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk  mengatur  pemenang  tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ia juga dilarang bersekongkol untuk  mendapatkan  informasi  bagi  atau  usaha  pesaingnya  berupa  rahasia  perusahaan.  Ia  juga
19 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
20 Pasal 1 ayat (3) dan (6) Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999.
21 Pasal 1 ayat (8) dan (18) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
22 Pasal 3 ayat (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
23 Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi, pemasaran barang atau jasa  pelaku  usaha  pesaingnya  sehingga  barang  yang  dipasok  di  pasar  bersangkutan  menjadi berkurang.
Dalam  hal  pelaku  usaha  memiliki  posisi  dominan,  maka  ia  dilarang  menggunakan  posisi dominan tersebut untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki  pasar  bersangkutan.  Seseorang  yang  menduduki  jabatan  sebagai  direksi  atau komisaris  dari  suatu  perusahaan,  pada  waktu  yang  bersamaan  dilarang  merangkap  menjadi direksi  atau  komisaris  pada  perusahaan  lain  apabila  perusahaan-perusahaan  tersebut  berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu yang dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Dalam hal yang berkaitan dengan tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, undang-undang  ini  mengatur,  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  melakukan  penggabungan  atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Demikian juga ia  dilarang  melakukan  pengambilalihan  saham  perusahaan  lain  apabila  tindakan  tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini mengatur pula mengenai berbagai bentuk perjanjian yang  dilarang  misalnya  oligopoli,  penetapan  harga,  pembagian  wilayah  pemasaran, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal dan perjanjian tertutup.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  sampai  dengan  Pasal  24  dalam  undang-undang  ini dibentuk pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki tugas antara lain, melakukan penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi ini juga bertugas melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.
Dalam  Pasal  26  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  ini  memiliki  wewenang  antara  lain melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli.  Ia  juga  memiliki  wewenang  mengadakan  pemeriksaan  terhadap kasus  dugaan  praktek  monopoli  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  atau    oleh    pelaku  usaha. Namun  demikian  Komisi  dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  apabila  ada dugaan terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini sekalipun tanpa adanya laporan. 25
Komisi  wajib  memutuskan  telah  terjadi  atau  tidak  terjadi  pelanggaran  terhadap  undang- undang  ini  selambat-lambatnya  30  hari  terhitung  sejak  selesainya  pemeriksaan  lanjutan. 26 Apabila tidak terdapat keberatan dari pelanggar, putusan Komisi sebagaimana dinyatakan diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan Komisi ini dapat dimintakan eksekusinya kepada  Pengadilan  Negeri. 27 Apabila  tidak  terdapat  keberatan  dari  pelanggar,  putusan  Komisi sebagaimana dinyatakan diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan Komisi ini  dapat  dimintakan  eksekusinya  kepada  Pengadilan  Negeri. 28 Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan oleh  Komisi  berupa  tindakan  administratif,  sedangkan  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan merupakan wewenang Pengadilan.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  ternyata  mengecualikan  pelaku  usaha  yang  tergolong  dalam  usaha  kecil. 29 dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. 30 Yang dimaksud melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada  masyarakat  umum  untuk  pengadaan  kebutuhan  pokok,  kebutuhan  sarana  produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
25 Pasal 40.
26 Pasal 43 ayat (3).
27 Pasal 36.
28 Pasal 49.
29 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
30 Pasal 50 ayat (h) dan (i).
Monopoli  atau  pemusatan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  produksi  atau  pemasaran  dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara  akan  diatur  dengan  undang-undang  tersendiri  dan  diselenggarakan  oleh  BUMN  atau badan  pemerintah  atau  ditunjuk  oleh  Pemerintah. 31 Undang-Undang  Larangan  Praktek Monopoli ini akan mulai berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 1999. Dengan demikian ia mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2000.
Peluang-peluang  usaha  yang  tercipta  selama  tiga  dasawarsa  yang  lalu,  ternyata  belum membuat seluruh masyarakat mampu berpartisipasi dalam pembangunan dalam berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama tiga dasawarsa tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai  kebijakan  Pemerintah  yang  kurang  tepat  sehingga  pasar  menjadi  terdistorsi.  Di  sisi lain,  perkembangan  usaha  swasta  dalam  kenyataannya  sebagian  besar  menempatkan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 UUD 1945 bahkan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Munculnya konglomerasi dan sekelompok  kecil  pengusaha  kuat  yang  tidak  didukung  oleh  semangat  kewirausahaan  sejati menjadi  salah  satu  faktor  yang  mengakibatkan  ketahanan  ekonomi  menjadi  sangat  rapuh  dan tidak mampu bersaing.
Kegiatan  usaha  di  Indonesia  harus  ditata  kembali  untuk  menciptakan  iklim  persaingan usaha  yang  sehat.  Karenanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  perorangan  atau  kelompok tertentu  harus  dihindari.  Bentuk  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang merugikan masyarakat dan yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, seharusnya tidak akan pernah terjadi lagi.
Lahirnya  Undang-Undang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.
B. Bagaimana Aspek-Aspek Hukum dalam Perkembangan Wirausaha di Indonesia hukum  ialah  peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa,  yang  menentukan  tingkah  laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yaitu peratutan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi  yang  berwajib,  pelanggaran  terhadap  perautran-peraturan  tersebut  berakibat  diambilnya tindakan  yaitu  dengan  hukuman  tertentu.  Sesungguhnya  peranan  hukum  dalam  konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. 32
Berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  kewirausahaan  akan  berpijak  pada  setiap ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah secara hukum. Sehingga tidak akan ada yang dengan  gampang  menyimpang  dari  peraturan  jika  sebelumnya  telah  ditetapkan  aspek  hukum dalam  dunia  wirausaha  yang  sedang  ditekuni.  Dan  akan  mudah  menentukan  kebijakan selanjutnya ketika terdapat jejak rekam jika sesuatu terjadi perselisihan antara beberapa pihak yang berkaitan dan tiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan seadil-adilnya.
Bisnis  (wirausaha)  yang  dilakukan  lazimnya  bisa  dilakukan  oleh  perseorangan  dan  bisa juga dengan suatu perkumpulan, dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal  mendirikan  PT  (Perseroan  Terbatas),  mutlak  diperlukan  pengesahan  akta  pendirian  dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Hukum dan Ham cq. Direktorat Perdata).
Sebuah usaha akan dikatakan telah berbadan hukum jika telah memiliki minimal & quot; Akte pendirian & quot; yang disahkan oleh Notaris. (Ditandatangani dengan materai dan segel). Ditambah lagi dengan adanya SIUP (Surat Izin Mendirikan Usaha) dan SK menteri Kehakiman yang  diterima  dalam  pengesahan  akte  pendirian.  Mereka  yang  telah  berbadan  hukum sebenarnya  memiliki  manfaat  yaitu  dengan  berbadan  hukum  usahanya  terdaftar  pada Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan,  pemerintah  daerah  dan  instansi  terkait
31 Pasal 51.
32 A. Kadir, Hukum bisnis syariah dalam Al Qur’an , hal. 16-17
lainnya. Dengan usaha yang sudah terdaftar tersebut, instansi terkait dan pemerintah daerah bisa melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas baik dalam negeri maupun luar negeri, yang secara tidak  langsung  bisa  memperkenalkan  usaha  serta  membantu  pemasaran  sekaligus  perluasan pasar.
Analisis  hukum  yang  merupakan  tujuan  dari  aspek  hukum  dalam  suatu  kegiatan  bisnis adalah  untuk  meneliti  keabsahan,  kesempurnaan,  dan  keaslian  dari  dokumen–  dokumen  yang dimiliki  oleh  suatu  perusahaan.  Badan  usaha  yang  akan  menjalankan  bisnis  perlu mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum seperti badan hukum perusahaan yang dipilih seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma , Koperasi dan Yayasan. 33
Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan, dimana payung  hukum  ini  penting  agar  perusahaan  tidak  melanggar  hukum  dalam  menjalankan aktivitasnya,  artinya  di  mata  hukum,  perusahaan  yang  dijalankan  sah,  dan  jika  suatu  hari terdapat  tuntutan  hukum  maka  usaha  tersebut  dapat  dilindungi.  Kewirausahaan  sosial  di Indonesia  saat  ini  berjalan  dengan  dukungan  Pemerintah  yang  terbatas.  Secara  kelembagaan, kewirausahaan sosial di Indonesia masih menggunakan struktur badan usaha yang sama seperti kewirausahaan tradisional, yaitu: 34
1) Perseroan  Terbatas  (PT),  yang  disebut  juga Naamloze  Vennotschap (NV).  Badan  Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan tanggung jawab terbatas. Terbatas artinya terbatas tanggungjawabnya hanya sebatas modal yang disetorkan.
2) Perseroan  Komanditer  ( Commanditaire  Vennotschap atau  CV).  suatu  persekutuan  yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau berapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan Akta dan harus didaftarkan.
3) Firma  (dari  bahasa  Belanda vennotschap onder  firma;  secara  harfiah:  perserikatan  dagang antara  beberapa  perusahaan)  atu  sering  juga  disebut  Fa,  adalah  sebuah  bentuk  persekutuan untuk  menjalankan  usaha  antara  dua  orang  atau  lebih  dengan  memakai  nama  bersama. Pemilik  firma  terdiri  dari  beberapa  orang  yang  bersekutu  dan  masing-masing  anggota persekutuan  menyerahkan  kekayaan  pribadi  sesuai  yang  tercantum  dalam  Akta  Pendirian perusahaan.
4) Koperasi  merupakan  badan  usaha  yang  beranggotakan  beberapa  orang,  artinya  koperasi merupakan  kumpulan  orang  yang  secara  bersama-sama  melakukan  usaha.  Badan  hukum koperasi  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  yang  dianggap  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  berdasarkan  asas  kekeluargaan.  Koperasi  dibentuk  melalui  rapat anggota  minimal  dua  puluh  orang  yng  masing  –masing  memenuhi  tiga  yakni  mampu melaksanakan tindakan hukum, menerima landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi; dan sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi.
5) Yayasan ( foundation ) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatkan persyaratan formal.
6) Keabsahan Dokumen lainnya, yaitu berupa status hukum tanah dan kendaraan bermotor. Kewirausahaan  sebagai  upaya  penciptaan  usaha  baru  yang  berkontribusi  penting  bagi pertumbuhan ekonomi dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah, 35 dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan usaha baru telah menjadi faktor  pembentuk  kekuatan  perekonomian  untuk  bertahan  dalam  dinamika  ekonomi  global. Pengalaman krisis ekonomi global menunjukkan di satu sisi banyak perusahaan besar berkinerja menurun bahkan tutup; namun di sisi lain, usaha baru yang masuk dalam skala UMKM tetap dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini terjadi juga di Indonesia baik dalam krisis moneter di tahun 1998 dan krisis global 2008-2009. 36
33 Wahida Rahim, karakteristik dan aspek aspek kewirausahaan, Al-Qadau Vol. 6 No. 1 Juni 2019. hal. 116.
34 Hamali, Ali Yusuf. Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan , Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hal. 232.
35 Wennekers,  S.,  van  Stel,  A.,  Thurik,  R.,  &  Reynolds,  P. Nascent  Entrepreneurship  and  the  Level  of  Economic Development. Small Business Economics , 24(3), (2005). hal. 293-309.
36 Tambunan,  T. The  Indonesian  Experience  with  Two  Big  Economic  Crises.  Modern  Economy ,  1(3),  (2010).  hal. 156-167.
Skala  yang  kecil  dari  usaha  baru  dan  usaha  yang  sedang  tumbuh  menyebabkan  mereka lebih  fleksibel  dalam  merespon  perubahan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  diversifikasi  usaha atau  bergeser  ke  jenis  usaha  yang  berbeda.  Pertumbuhan  mereka  dapat  memberikan  dampak positif dalam pembangunan ekonomi negara, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan inovasi, dan nilai sosial. 37 Kewirausahaan memiliki dua makna penting, pertama menciptakan, memiliki dan mengelola usaha; dan kedua perilaku untuk menangkap peluang dan kemampuan untuk mengelola resiko. 38
Kedua  makna  tersebut  juga  mencerminkan  dua  dimensi  yang  berbeda  yaitu  penciptaan pemilikan dan pengelolaan usaha, dan sikap dan perilaku kewirausahaan. Secara khusus, Zahra dan  Nambisan  menyatakan  bahwa  dalam  berwirausaha  ada  semangat  dalam  penciptaan  dan semangat dalam menjalankan dan mempertahankan usaha. 39
Zahra dan Nambisan mendefinisikan kewirausahaan sebagai penciptaan usaha baru melalui mekanisme  yang  melibatkan  semangat  (misalnya  sikap  dan  aspirasi),  aktor  (misalnya pengusaha,  organisasi),  faktor  (misalnya  pasar,  regulasi,  skema  keuangan,  dukungan  dan budaya),  dan  proses  (misalnya  inovasi,  penelitian  dan  pengembangan,  bisnis  kecanggihan). Dalam  definisi  ini,  ada  yang  mendasari  semangat  kewirausahaan  yang  terdiri  dari  sikap  dan aspirasi. Nandram dan Samsom mendefinisikan kewirausahaan sebagai mekanisme batin dalam semangat  seseorang. 40 Semangat  kewirausahaan  ditunjukkan  dari  sikap  orang  yang  selalu memiliki  pikiran  yang  positif,  menantang  risiko,  dan  bertindak  dengan  tekad.  Buchholz  dan Rosenthal juga mendefinisikan semangat kewirausahaan sebagai motivasi diri dalam dan sikap dalam menangani kegiatan kewirausahaan. 41
Di  dalam  perkembangannya,  kewirausahaan  juga  melibat  semangat,  aktor,  faktor,  dan proses yang berbeda dibandingkan dengan kewirusahaan pada umumnya. Dua di antaranya yang dapat  dibedakan  secara  jelas  adalah  kewirausahaan  teknologi  dan  kewirausahaan  sosial. Keduanya  memiliki  semangat  inovasi  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang diwujudkan dalam suatu kegiatan kewirausahaan.
Pengembangan Kewirausahaan merujuk pada berbagai peraturan perundangan yang dapat memberikan  pertimbangan-pertimbangan  juridis,  filosofis  dan  teknis  untuk  pengembangan kewirausahaan di Indonesia, di antaranya: 42
1. Undang-undang  (UU)  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Meskipun undang-undang ini tidak berkaitan langsung dengan pengembangan kewirausahaan, namun aspek-aspek  pengaturan  terkait  penciptaan  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif, promotif,  serta  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  efisiensi  berdasaran kepentingan  ekonomi  nasional  merupakan  hal  yang  penting  dalam  pengembangan kewirausahaan.  Hal  ini  relevan  dalam  dinamika  perekonomian  nasional  dan  global  yang saat ini berlangsung.
UU  Penanaman  Modal  juga  memberikan  kebijakan  dasar  penanaman  modal  termasuk mengatur  bidang  usaha  yang  terbuka  bagi  penanaman  modal  yang  mensyaratkan  kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha  mikro,  kecil,  menengah  (UMKM),  dan  koperasi,  pengawasan  produksi  dan
37 Singer,  S.,  Amorós,  J.  E.,  &  Arreola,  D.  M. Global  Entrepreneurship  Monitor  2014  Global  Report:  Global Entrepreneurship Monitor Association, (2015).
38 Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., Bono, N. D., Servais, I., Chin, N. Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation 1998-2003. Small BusinessEconomics, 24(3), (2005). hal. 205-231 dan Sternberg, R., & Wennekers, S. Determinants and Effects of New Business Creation Using Global Entrepreneurship Monitor Data . Small Business Economics, 24(3), (2005). hal.193-203.
39 Zahra, S. A., & Nambisan, S. Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems . Business Horizons, 55(3), (2012) hal. 219-229.
40 Zahra, S. A., & Nambisan, S. Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems. Business Horizons, 55(3), (2012).  hal. 219-229.
41 Nandram,  S.  S.,  &  Samsom,  K.  J. The  Spirit  of  Entrepreneurship:  Exploring  the  Essence  of  Entrepreneurship Through Personal Stories : Springer Berlin Heidelberg, (2006).
42 http://jdih.kkp.go.id/peraturan/surat-permintaan-konfirmasi-nspk-dan-lampirannya.pdf .  di  unduh  pada  tanggal  12 febuari 2021.
distribusi,  peningkatan  kapasitas  teknologi,  partisipasi  modal  dalam  negeri,  serta  kerja sama  dengan  badan  usaha  yang  ditunjuk  Pemerintah.  Pengaturan  mengenai  pencadangan usaha  ini  sekaligus  memberi  peluang  yang  lebih  besar  untuk  tumbuhnya  usaha-usaha domestik  yang  memanfaatkan  sumber  daya  lokal  sesuai  kapasitas  yang  dimiliki.  Adanya koridor penanaman modal yang melibatkan kerjasama atau kemitraan dengan UMKM dan koperasi  di  dalam  UU  ini  juga  membuka  peluang  bagi  keberlanjutan  wirausaha  yang didukung akses ke jaringan produksi dan pemasaran yang lebih luas.
UU  ini  juga  memberikan  dasar  juridis  bagi  Pemerintah  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengembangan UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas- luasnya.
2. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur pemberdayaan UMKM melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan usaha. Pengembangan iklim usaha  dilaksanakan  melalui  penetapan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan kebijakan  di  berbagai  aspekkehidupan  ekonomi  agar  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah memperoleh  pemihakan,  kepastian,  kesempatan,  perlindungan,  dan  dukungan  berusaha yang  seluas-luasnya.  Pengembangan  usaha  dilaksanakan  melalui  pemberian  fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan  dan  daya  saing  UMKM.  Salah  satu  upaya  yang  dilaksanakan  dalam  rangka pengembangan  usaha  UMKM  yaitu  pengembangan  sumber  daya  manusia  dengan  cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan (Pasal 19 huruf a), serta membentuk dan  mengembangkan  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  melakukan  pendidikan, pelatihan,  penyuluhan,  motivasi  dan  kreativitas  bisnis,  dan  penciptaan  wirausaha  baru (Pasal  19  huruf  c.).  UU  Nomor  20  Tahun  2008  ini  juga  mengatur  pengembangan  iklim usaha yang kondusif dan pengembangan usaha UMKM melalui peningkatan produksi dan pengolahan,  pemasaran,  desain  dan  teknologi,  serta  fasilitasi  akses  pembiayaan  dan kemitraan usaha.
3. UU  Nomor  40  Tahun  2009  tentang  Kepemudaan  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan kepemudaan  diarahkan  untuk  mewujudkan  pemuda  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  cerdas,  kreatif,  inovatif,  mandiri, demokratis,  bertanggungjawab,  berdaya  saing,  serta  memiliki  jiwa  kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Beberapa  pasal  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  pengembangan kewirausahaan pemuda yaitu:
Pasal 27
1) Pengembangan  kewirausahaan  pemuda  dilaksanakan  sesuai  dengan  minat,  bakat,  potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  daerah,  masyarakat,  dan/atau  organisasi kepemudaan.
3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
a. pelatihan;
b. pemagangan;
c. pembimbingan;
d. pendampingan;
e. kemitraan;
f. promosi; dan/atau
g. bantuan akses permodalan.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengembangan  kewirausahaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal  28  mengatur  bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  daerah,  dan/atau  masyarakat  dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.
Pasal  30  mengatur  bahwa  Pemerintah  wajib  melakukan  koordinasi  strategis  lintas  ektor untuk  mengefektifkan  penyelenggaraan  pelayanan  kepemudaan  yang  dapat  melibuti program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. Pasal 40 mengatur bahwa organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional,  memberdayakan  potensi,  serta  mengembangkan  kepemimpinan,  kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
Pasal  48  mengatur  peran  masyarakat  yang  salah  satunya  melatih  pemuda  dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
Pasal 51 mengatur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana dan  akses  permodalan  untuk  mendukung  pengembangan  kewirausahaan  pemuda  dengan cara membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
4. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak secara langsung berhubungan  dengan  pengembangan  kewirausahaan,  namun  memberikan  dasar  hukum untuk pembentukan ekosistem kewirausahaan, khususnya dalam penyediaan pinjaman atau pembiayaan,  pengelolaan  simpanan  serta  pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan  usaha bagi  anggota  dan  masyarakat.  Keberadaan  LKM  diharapkan  dapat  meningkatkan  akses pendanaan  skala  mikro  bagi  masyarakat,  membantu  peningkatan  pemberdayaan  ekonomi dan  produktivitas  masyarakat,  dan  membantu  peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat,  terutama  masyarakat  miskin  dan/atau  berpenghasilan  rendah.  Layanan  yang disediakan  LKM  diharapkan  dapat  menjangkau  masyarakat  yang  akan  memulai  usaha, sehingga dapat mendukung pengembangan wirausaha baru.
5. UU  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Perindustrian  yang  merupakan  dasar  hukum  dalam penciptaan pembangunan industri yang maju yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri  yang  mandiri,  sehat,  dan  berdaya  saing,  dengan  mendayagunakan  sumber  daya secara  optimal  dan  efisien,  serta  mendorong  perkembangan  industri  ke  seluruh  wilayah Indonesia.  Beberapa  aspek  yang  diatur  melalui  UU  ini  di  antaranya  mencakup pembangunan sumber daya Industri, yang terdiri dari pembangunan sumber daya manusia (SDM),  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  pengembangan  dan  pemanfaatan  teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan.
Pembangunan SDM secara khusus mencakup pembangunan wirausaha industri yang diatur melalui  Pasal  17  yang  mengatur  target,  pola  pengembangan/kegiatan,  dan  pelaksana kegiatan, sebagai berikut:
1) Pembangunan  wirausaha  Industri  dilakukan  untuk  menghasilkan  wirausaha  yang berkarakter  dan  bermental  kewirausahaan  serta  mempunyai  kompetensi  sesuai  dengan bidang usahanya meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kreativitas dan inovasi.
2) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. inkubator Industri; dan
c. kemitraan.
3) Pembangunan  wirausaha  Industri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya.
4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. lembaga pendidikan formal  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan;  b.  lembaga  pendidikan nonformal; atau c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.
5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyelenggaraan  kegiatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. UU  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  sebenarnya  tidak  secara  langsung  terkait dengan  kegiatan  kewirausahaan,  namun  mendukung  penciptaan  ekosistem  kewirausahaan yang  kondusif  melalui  peran  perdagangan  di  antaranya  dalam  memenuhi  kebutuhan produksi  dan  konsumsi  di  dalam  negeri,  meningkatkan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana perdagangan,  meningkatkan  kemitraan  antara  usaha  besar  dan  koperasi  dan  UMKM, meningkatkan  daya  saing  produk  dan  usaha  nasional,  meningkatkan  citra  produk  dalam negeri, akses pasar dan ekspor, serta meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif.
UU  ini  juga  secara  khusus  memberikan  dukungan  bagi  pemberdayaan  koperasi  dan UMKM melalui Pasal 10 dan 12 maupun Pasal 73. Pasal 10 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Distribusi melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta  etika  ekonomi  dan  bisnis  dalam  rangka  tertib  usaha,  dan  bentuk  pelaku  usaha  distribusi dapat berupa distribusi, agen maupun waralaba, yang dapat merupakan bentuk usaha kecil dan menengah. Pasal 12 yang berhubungan dengan Pelaku Usaha Distribusi menyatakan bahwa para pelaku  usaha  (baik  bersama  dengan  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  maupun  sendiri- sendiri) mengembangkan sarana Perdagangan.
Pasal 73 mengatur sebagai berikut:
1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
2) Pemberdayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pemberian  fasilitas, insentif,  bimbingan  teknis,  akses  dan/atau  bantuan  permodalan,  bantuan  promosi,  dan pemasaran.
3) Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pemberdayaan  koperasi  serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberdayaan  koperasi  sertausaha  mikro,  kecil,  dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
Pada  penjelasan  Pasal  73  dari  UU  ini  juga  disebutkan  bahwa  bimbingan  teknis  yang diberikan  dalam  rangka  pemberdayaan  koperasi  dan  UMKM  juga  mencakup pengembangan  kewirausahaan.  Koperasi  dan  UMKM  juga  memperoleh  kesempatan, perlindungan dan kemudahan di bawah pengaturan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perdagangan  dalam,  perdagangan  luar  negeri,  perdagangan  perbatasan,  standardisasi,  e- commerce,  pengembangan  ekspor,  kerja  sama  perdagangan  internasional,  dan  sistem informasi perdagangan.
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana salah satu yang wajib dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dasar  adalah  yang  berkaitan  dengan  koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM). Pembagian urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM diuraikan secara terinci pada Lampiran UU ini yang menunjukkan pembagian kewenangan dan tugas antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  koperasi  dan  UKM.  Pembagian kewenangan  dan  tugas  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  berkaitan dengan kewirausahaan terdapat di bidang:
1) Tenaga  kerja,  khususnya  berkaitan  dengan  pelatihan  kerja  dan  produktivitas  tenaga kerja.
2) Kepemudaan khususnya terkait pengembangan pemuda dan kepemudaan.
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan  Kepeloporan  Pemuda  serta  Penyediaan  Prasarana  dan  Sarana  Kepemudaan,  yang
merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  UU  Nomor  40  Tahun  2009  tentang  Kepemudaan. Terkait dengan kewirausahaan, PP ini mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  dalam  pengembangan  kewirausahaan,  perencanaan  pengembagnan kewirausahaan, cakupan pengembangan kewirausahaan pemuda, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, serta pendanaan.
9. PP Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga  Permodalan  Kewirausahaan  Pemuda  (LPKP)  yang  merupakan  peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. LPKP diharapkan dapat memfasilitasi  akses  permodalan  bagi  wirausaha  muda  pemula  untuk  mulai menjalankanusahanya. Permodalan yang diberikan bagi wirausaha muda pemula mencakup hibah, dana bergulir, penjaminan dan/atau subsidi bunga, modal ventura, dan/atau bentuk permodalan lainnya. LPKP diharapkan untuk juga dikembangkan oada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
10. Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Inkubator  Wirausaha  yang mengarahkan  pengembangan  inkubator  wirausaha  untuk  dapat  menciptakan  dan mengembangkan usaha baru yang mempunya nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, serta mengoptimalkan SDM terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu  pengetahuan.  Pengaturan  dalam  Perpres  ini  mencakup  sasaran  pengembangan inkubator wirausaha, penyelenggaraan inkubator wirausaha, peserta inkubasi, prioritas dan jangka waktu inkubasi, serta koordinasi pengembangan inkubator wirausaha.
Pengembangan  kewirausahaan  di  Indonesia  perlu  didukung  dengan  (i)  menguatkan ekosistem  kewirausahaan  melalui  peningkatan kapasitas  dan  pengembangan  kelembagaan,  (ii) memperluas kemampuan wirausaha untuk memaksimalkan potensinya dengan berorientasi pada pertumbuhan ( growth oriented ), serta (iii) meningkatkan daya tahan wirausaha melalui inovasi dan  kreativitas  untuk  memperoleh  keunggulan  daya  saing  dan  keberlanjutan  usaha.  Semua upaya tersebut perlu dilaksanakan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pengembangan kewirausahaan. NSPK pengembangan kewirausahaan menjadi penting untuk  menjamin  adanya  koordinasi  dan  sinkronisasi  program  pengembangan  kewirausahaan yang  dilaksanakan  berbagai  pemangku  kepentingan  publik,  yang  disertai  dengan  peningkatan kualitas  pelaksanaan  program  pengembangan  kewirausahaan  serta  peningkatan  kinerja wirausaha. Hasil dari pengembangan kewirausahaan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

## KESIMPULAN
Bedasarkan uraian diatas maka kesimpulanya adalah:
1. Pentingnya berbadan hukum bagi suatu usaha sangatlah diperlukan, melindungi perusahaan dari  segala  tuntutan  akibat  aktivitas  yang  dijalankannya.  perusahaan  akan  memenuhi kewajiban  dan  hak  terhadap  berbagai  pihak  yang  berkaitan  dengan  perusahaan  baik  yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.
2. Pentingnya Norma,  Standar,  Prosedur,  Kriteria  atau lebih  dikenal  dengan NSPK  dalam rangka pengembangan kewirausahaan, adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan kewirausahaan nasional guna mempercepat pencapaian target sebagaimana yang tecantum dalam  RPJMN  2015-2019.  Saat  ini,  berdasarkan  kebutuhan  para  pemangku  kepentingan baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  harus  disadari  perlunya  kesatuan  gerak  langkah  dalam mewujudkan keberhasilan pengembangan kewirausahaan nasional. Hal ini tercermin dalam adanya  sinkronisasi  dan  harmonisasi  yang  dimulai  dari  definisi,  business  process,  model pengembangan, dan standard operational procedure (SOP) pengembangan kewirausahaan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## DAFTAR PUSTAKA
Buku - Buku Muhammad Anwar H.M, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi , (Jakarta: Prenada, 2014).
Muis,  I.,  Usman,  M.,  Hasyim,  S.  H.,  Anwar,  H.,  Lukman,  Irfan.  Husain,  H. Modul Kewirausahaan  Untuk  Mahasiswa. (Makassar:  Pusat  Kewirausahaan  Universitas  Negeri Makassar 2015).
Rudi  Saprudin  Darwis,  Sri  Sulastri,  Maulana  Irfan,  “ Pengembangan  Potensi  Wirausaha didesa  Mekargalih,  Kecamatan  Jatiangor  Kabupaten  Sumedang”, Jurnal  Pengabdian Masyarakat,Vol. 3 No. 1 2020. hal. 116-126.
Kaur, G. & Mantok, S. “ Effects Of Entrepreneurial Orientation On Business Performance: A Study Of SSIS in Ludhiana” , Journal of Services Research , 2015. Uddin,  R  &  Bose,T.K. “Entrepreneurial  Orientation  (EO)  and  Performance  of  Business  in Khulna City, Bangladesh.” Journal of Small Business & Entrepreneurship , 2015. Wartika, I.W; Tripalupi, L.E.; Suwena, K.R. “ Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Usaha Penerima  Program  Mahasiswa  Wirausaha  (PMW)” , Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Undiksha Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), 2015. Ishak,  E.,  &  Siang,  R.  D. Penguatan  Kapasitas  Kelompok  Nelayan  Wirausaha  Mandiri Melalui Transfer Teknologi Tepat Guna. Manajemen IKM : Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah , 2015.
Lihat Yudha Bhakti, Etika Kewirausahaan,  Paper  pada  Seminar  Pembekalan  Mahasiswa Unpad  Di  Bidang Kewirausahaan, Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpad, Bandung, 19 Juli 1997,
Simorangkir,  O.P., Etika  Bisnis , (khusus  paragraf  tentang  Bisnis  dan  Hukum;  Bab  4  : Hubungan Bisnis dan Moral), (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992), Sunaryati  Hartono,  Kepala  BPHN  pada  Seminar  Hukum  tentang  Pengaruh  dan  Akibat Organisasi Perdagangan Dunia Terhadap Hukum Nasional Indonesia, BPHN, Jakarta, 6 Maret 1996.
Yudha  Bhakti,  Aspek  Ekonomi  Dalam  Hubungannya  Dengan  Hukum  Persaingan,  Paper pada  Seminar  Pendekatan  Ekonomi  Dalam  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Dalam Rangka Globalisasi, FH Unpad – Bappenas, Bandung, 30 April 1998.
John  H.  Barton  dan  Bart  S.  Fisher,  International  Trade  and  Investment,  Little  Brown  and Co., Boston, 1989,
Norbert  Horn  (ed.),  Legal  Problems  of  Codes  of  Conduct  for  Multinational  Enterprises, Kluwer, van Deventer, 1980,
Zen  Umar  Purba, Pokok-Pokok  Pikiran  Mengenai  Pengaturan  Persaingan    Sehat    Dalam Dunia  Usaha,  Hukum dan Pembangunan , No. 1 Tahun XXV Februari 1995. Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  Dalam  Pembangunan Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976). hal. 11; juga dalam Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung:  Binacipta, 1976), Wahida Rahim, karakteristik dan aspek aspek kewirausahaan, Al-Qadau Vol. 6 No. 1 Juni 2019.
Hamali, Ali Yusuf. Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan , (Jakarta: Prenadamedia Group), 2016.
Wennekers, S., van Stel, A., Thurik, R., & Reynolds, P. Nascent Entrepreneurship and the Level of Economic Development. Small Business Economics, 24(3), (2005).
Tambunan,  T.  The  Indonesian  Experience  with  Two  Big  Economic  Crises.  Modern Economy, 1(3), (2010)..
Singer, S., Amorós, J. E., & Arreola, D. M. Global Entrepreneurship Monitor 2014 Global Report: Global Entrepreneurship Monitor Association, (2015).
Reynolds,  P.,  Bosma,  N.,  Autio,  E.,  Hunt,  S.,  Bono,  N.  D.,  Servais,  I.,  Chin,  N.  Global Entrepreneurship  Monitor:  Data  Collection  Design  and  Implementation  1998-2003.  Small BusinessEconomics, 24(3), (2005).
Sternberg, R., & Wennekers, S. Determinants and Effects of New Business Creation Using Global Entrepreneurship Monitor Data. Small Business Economics, 24(3), (2005).
Zahra,  S.  A.,  &  Nambisan,  S.  Entrepreneurship  and  strategic  thinking  in  business ecosystems. Business Horizons, 55(3), (2012)
Nandram, S. S., & Samsom, K. J. The Spirit of Entrepreneurship: Exploring the Essence of Entrepreneurship Through Personal Stories: Springer Berlin Heidelberg, (2006).
Internet http://jdih.kkp.go.id/peraturan/surat-permintaan-konfirmasi-nspk-dan-lampirannya.pdf
Undang-Undang Undang – undang Dasar 1945. Undang-Undang  No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli. Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan – Peraturan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang  pengembangan inkubator wirausaha.
Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP).