## REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR DI PROPINSI RIAU
Oleh :
Ulfia Hasanah
Fakulttas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Negara  memberikan  hak  atas tanah  kepada  orang  atau  badan hukum  selalu  diiringi  kewajiban- kewajiban  yang  ditetapkan  dalam UUPA.  Oleh  karena  itu  Pemegang Hak atas tanah dilarang menelantarkan  tanah  yang  berada dalam  penguasaannya,  dan  UUPA telah  mengatur  akibat  hukum terhadap tindakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Proses  dalam  penertiban  tanah terlantar di Propinsi Riau mengacu pada  Peraturan  Kepala  BPN  RI Nomor  4  Tahun  2010,  dalam praktiknya  meliputi:  Inventarisasi tanah  yang  terindikasi  terlantar, Identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar,  Sidang  Panitia  C, Pemberian  peringatan  terhadap pemegang hak, Penetapan terhadap  Tanah  Terlantar  ,  2. Berdasarkan  data dari Kantor BPN
RI  Wilayah  Propinsi  Riau,  ada  54 lokasi  tanah  yang  terindikasi terlantar,  yang  tersebar  di  11 kab/kota di Propinsi Riau dan baru ada  1  lokasi  yang  terdapat  di  kota Pekanbaru. Dan baru  ada 1 (satu) lokasi  yang  ditetapkan  sebagai tanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory, yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi., 3. Pendayagunaan  terhadap  tanah terlantar di Propinsi Riau diarahkan kepada 3 jenis penggunaan yaitu: Reforma
State gives land  rights to  the person or  legal  entity is  always accompanied  by the  obligations set  out in  the  BAL. Therefore Holder Landrights prohibited abandoned lands that  are  within its control, and BAL has been set as a result of the law against such action.
Based  on  the  results of  research in  the process  of demolition of abandoned land in Riau Province refers  to  the Head  of  BPN Regulation No. 4  of  2010, in practice include: Inventory indicated abandoned land, identification and study  of soil displaced indicated, Assembly Committee C, Giving a  warning to the right holder, Determination of  the derelict land, 2. Based  on  data from the Land  Office Regional RI Riau province, there  are 54 locations indicated abandoned land, spread over 11 districts / cities in Riau  province and there  is  only one site located in  the  city of Pekanbaru. And there  is  a  new one (1) designated as wastelands that PT.Alfa Glory, which  is located in  Kuantan  Singingi., 3. Utilization of  the wastelands in Riau  Province is  directed to the use  of three types,  namely: Agrarian Reform, Strategic Planning and Land State reserves. Pendayagunan
Agraria,  Program  Strategis  dan Tanah Cadangan Negara. Pendayagunan  tanah  terlantar terlantar  dikota  Pekanbaru  belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena tanah negara bekas tanah terlantar sulit untuk dieksekusi.  Hal  ini    karena sebagian  besar  tanah    tersebut tersebut  merupakan tanah konflik yang  saat  ini  di  duduki  oleh masyarakat.
wasteland of  abandoned city  of Pekanbaru is not optimal because it can be  implemented with  a former state  land wasteland difficult to be  executed. This  is because most of the land is a land of conflict that  is  currently occupied by the  community.

## Kata Kunci : Penertiban, Tanah terlantar, Redistribusi

## A. Pendahuluan
Tanah  adalah  tempat  hidup  yang  harus  diusahakan  dan dimanfaatkan  serta  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran rakyat. Menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat (3): “ bumi air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.  Selanjutnya dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, (untuk selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa “ hubungan antara bangsa Indonesia, Bumi, air serta ruang  angkasa  adalah  hubungan  yang  bersifat  abadi.  Hubungan  yang bersifat abadi  ini berarti bahwa hubungan bangsa Indonesia bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi generasi yang akan datang untuk anak cucu kita, oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga jangan sampai rusak atau diterlantarkan.
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu  diiringi  kewajiban-kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  UUPA    dan surat  keputusan  pemberian  haknya.  Karena  itu  Pemegang  Hak  dilarang menelantarkan  tanahnya,  dan  jika  Pemegang  Hak  menelantarkan tanahnya.  UUPA  telah  mengatur  akibat  hukumnya  yaitu  hapusnya  hak atas tanah  yang  bersangkutan  dan  pemutusan  hubungan  hukum  serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Pasal  6    UUPA  dengan  tegas  menyatakan  “semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial“.  Arti  tanah  mempunyai  fungsi  sosial  terdapat dalam Penjelasan  UUPA  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  hak  atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya  itu  akan  dipergunakan  atau  tidak  dipergunakan  semata-mata untuk  kepentingan  pribadinya,  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat.  UUPA  mengamanatkan  adanya  keseimbangan  antara kepentingan  perseorangan  dengan  kepentingan  masyarakat,  sehingga pada akhirnya akan tercapai kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.
Hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA antara lain : Hak Milik,  Hak  guna  usaha,  Hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak membuka  tanah,  hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak tersebut  diatas  yang  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang  serta  hak- hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53.
Menurut  UUPA  setiap  orang  atau  badan  hukum  yang  telah diberikan  hak  atas  tanah  dilarang  menelantarkan  tanahnya,  hal  tersebut sesuai dengan Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UUPA yang intinya yaitu : hapusnya  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan,  pemutusan  hubungan hukum antara tanah dan pemilik  dan tanahnya akan ditegaskan sebagai tanah  negara.  Artinya  apabila  seseorang  yang  telah  diberikan  hak  atas tanah sesuai Pasal 16 UUPA tidak mengusahakan atau memanfaatkan atau menggunakan atau  memelihara  tanah  tersebut  sesuai  peruntukan  dan penggunaannya,  maka  hak  atas  tanah  tersebut  bisa  hapus  dan  tanahnya jatuh kepada negara atau menjadi tanah negara.
Salah  satu  masalah  yang  perlu  ditangani  dengan  segera  adalah masalah  tanah  terlantar,  karena  pada  kenyataannya  banyak  tanah-tanah yang sudah diberikan kepada pemegang hak ternyata tidak dipergunakan sebagaimana  mestinya.    Terlantar  dalam  arti  tanah  tersebut  tidak dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  pemegang  hak,  bahkan  tidak  jarang para pemegang hak baik pribadi atau badan hukum melakukan disfungsi
hak atas tanah yang melanggar ketentuan awal pemberian hak atas tanah. 1 Hal ini tentu menyalahi amanat dari UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3)  yang  intinya  menyatakan  bahwa  segala  kekayaan  alam  yang  berada dalam  wilayah  Indonesia  dipergunakan  dalam  rangka  mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terkait dengan hal ini  Presiden  Susilo  Bambang  menyatakan  “….Tanah  untuk  keadilan  dan kesejahteraan.  Ungkapan  terkait  kembali  di  keluarkan  Presiden  dengan mengintruksikan  “….tertibkan  tanah-tanah  terlantar,  jangan  sampai  ada hamparan  jutaan  hektar  tanah  seolah-olah  tidak  bertuan,  padahal  ada tuan-tuan  yang  tidak  bertanggung  jawab,  akhirnya  tidak  bisa  digunakan oleh  rakyat  kita.  Tertibkan sesuai  Undang-Undang    dan  aturan  yang berlaku.”. 2 Pernyataan  Presiden  tersebut  menunjukkan  pentingnya menyelesaikan masalah tanah terlantar.
Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan guna penertiban dan  pendayagunaan  tanah  terlantar,  dengan  konsekuensi  bahwa diperlukan adanya langkah-langkah riil berupa identifikasi, pola atau tata cara  penertiban,  tata  cara  redistribusi  atau  pendayagunaan  kembali terhadap  tanah  terlantar  sehingga  dapat  dimaksimalkan  kembali  untuk kemakmuran  seluruh  rakyat  Indonesia. Peraturan-peraturan  tersebut diantaranya:  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  36  Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar,  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  RI  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah Terlantar,  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI  Nomor  5
1 Chalisah  Parlindungan,  “Tanah  Terlantar  Menurut  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  36 Tahun 1998 dan Permasalahan- Permasalahan yang terdapat di Lapangan”, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1487/1/hukadm-chalisah.pdf/2003, diakses pada tanggal 5 mei 2013
2 Badan Pertanahan Nasional RI, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, SJDI Hukum – Pusat  Hukum  dan  Hubungan  Masyarakat,  Badan  Pertanahan Nasional  ,  Jakarta,  2011, hlm. 1-2.
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas tanah Terlantar.
Lokasi  tanah  terindikasi  terlantar  ini  ditemukan  hampir  diseluruh kabupaten  di  Propinsi  Riau.  Berdasarkan  uraian  diatas  penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanah yang terindikasi terlantar  berupa  pola  atau  tata  cara  penertiban,  dan  redistribusi  tanah terlantar di Kota Propinsi Riau.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  fokus  dalam  penelitian  ini  akan diarahkan  pada  permasalahan  yang  meliputi: Pertama, bagaimanakah ciri-ciri  tanah  terlantar? Kedua, berapakah    jumlah  tanah  terlantar  yang ada  di  Propinsi  Riau? Ketiga, bagaimana  tata  cara  redistribusi    tanah terlantar yang terdapat di Propinsi Riau?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai adalah  mengetahui  Proses penertiban tanah terlantar, Memetakan  jumlah tanah terlantar yang ada di Propinsi Riau, serta , mengetahui tata cara redistribusi  tanah terlantar yang terdapat di Propinsi Riau.

## D. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah metode yuridis  sosiologis (penelitian  hukum  empiris)  yaitu  studi-studi empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan mengenai  proses  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat 3 Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui : 1) observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan 2) wawancara bebas yaitu tanya jawab secara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang  berkompeten  yaitu  Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan tanah Badan Pertanahan Propinsi
3 Bambang  Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 1997, hlm 42
Riau 3) Studi Kepustakaan yaitu menggunakan dokumen-dokumen resmi, peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang berwujud  laporan,  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  serta kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

## E. Pembahasan

## 1. Proses penertiban Tanah  Terlantar
Tanah  Terlantar  adalah  tanah  yang  sudah  diberikan  hak  oleh negara  berupa  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan,  tidak  dipergunakan,  atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau  dasar penguasaannya  (  Pasal  1  angka  (6)  Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar).
Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 dapat dikemukakan objek dari tanah terlantar, meliputi: Hak Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  Hak Pengelolaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUPA.  Berdasarkan  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  11  Tahun  2010  Penertiban  dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar,  dinyatakan  bahwa  “  tidak  termasuk objek penertiban tanah terlantar “  adalah:
a. Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.
b. Tanah  yang  dikuasai  pemerintah  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  dan  sudah  berstatus  maupun  belum  berstatus Barang  Milik  Negara/Daerah  yang  tidak  sengaja  tidak dipergunakan  sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan pemberian haknya.
Menurut  Pasal  2  PP Nomor  11  Tahun  2010,  obyek  tanah  terlantar meliputi :
“  Tanah  yang  sudah  diberikan  hak  oleh  negara  berupa  Hak  Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang  tidak  diusahakan,  tidak
dipergunakan  atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya  atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya “.
Penjelasan  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah No.11  Tahun  2010 menyatakan bahwa Tanah yang sudah Hak  Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  atau  Hak  Pengelolaan  dinyatakan  sebagai tanah  terlantar  apabila  tanahnya  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan haknya. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai  tanah  terlantar  apabila  tanahnya  tidak  dimohon  hak,  tidak diusahakan,  tidak  dipergunakan,  atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan persyaratan  atau  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  izin  lokasi,  surat keputusan  pemberian  hak,  surat  keputusan  pelepasan  kawasan  hutan, dan/atau  dalam  izin/keputusan/surat  lainnya dari  pejabat  yang berwenang.
Selain  itu,  yang  dimaksud  dengan  “sengaja  tidak  dipergunakan sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  haknya”  dalam ketentuan ini adalah karena Pemegang Hak perseorangan dimaksud tidak memiliki  kemampuan  dari  segi ekonomi  untuk  mengusahakan, mempergunakan,  atau  memanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya  atau sifat  dan  tujuan  pemberian  haknya. Dengan  ketentuan  bahwa  hak-hak tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan sesuai keadaannya, sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya
Berdasarkan  hasil  penelitian 4 ,  pada  kenyataannya  di  lapangan tanah terlantar ini disebabkan oleh :
1. Tidak dimanfaatkan oleh pemilik; Hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemegang Hak nya,  sehingga suatu lokasi tanah banyak yang dibiarkan begitu saja.
4 Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  H.Zaiful  Yusri,  Kepala  Bidang  Pengendalian Pertanahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kantor  BPN  Propinsi  Riau,  pada  Hari  Senin,  tanggal 21 Oktober 2013, Jam 03.00 Wib
2. Tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan haknya; maksudnya bahwa  tanah  tersebut  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  izin  yang diberikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 memberikan defenisi atau pengertian tanah terlantar, namun dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa  “  Kepala  menetapkan  tanah  terlantar  terhadap  tanah  yang diusulkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  8  ayat  (6).  “Ketentuan  diatas  mengindikasikan  bahwa  pengertian dan mekanisme mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar ditetapkan  oleh  Kepala,  dalam  pengertian  ini  adalah  Kepala  Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut Kepala BPN RI
Kewenangan  pendayagunaan  tanah  terlantar  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor.  11  Tahun  2010  merupakan  kewenangan delegasi,  dalam  hal  ini  Presiden  mendelegasikan  kewenangannya  kepada Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  melaksanakan  pendayagunaan  tanah Negara  bekas  tanah  terlantar  untuk  kepentingan  masyarakat.  Ketentuan ini  diatur  dalam  Pasal  17  PP  No.11  tahun  2010  yang  menyatakan  bahwa pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas  tanah  terlantar  dilaksanakan  oleh  Kepala  dan  hasilnya  dilaporkan kepada  Presiden.  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  15  ayat  (2)  PP  No.11 Tahun  2010  dinyatakan  bahwa  “Peruntukan  dan  pengaturan  peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah  terlantar  dilaksanakan  oleh  Kepala.  Dari  ketentuan  tersebut  maka yang  berwenang  dalam pendayagunaan  tanah  terlantar  adalah  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Untuk  menentukan  suatu  tanah  terindikasi  terlantar  merupakan tanah terlantar, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 ), meliputi:
1. Inventarisasi  tanah  hak  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang terindikasi terlantar;
2. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;

## 3. Peringatan terhadap pemegang hak;
4. Penetapan tanah terlantar;
Berikut  akan  dikemukakan  sebagai  contoh;  seorang  pengusaha memperoleh  hak  pengelolaan  pada  kawasan  hutan  untuk  perkebunan sawit, konsekuensinya pengusaha berhak atas segala sumber daya alam di kawasan tanah hak tersebut, bahkan dapat dijadikan agunan kredit untuk modal  usaha  karena  hak  atas  tanah  yang  diberikan  sudah  bersertifikat. Namun  pada  saat  pencairan  kredit  sertifikat  berubah  jadi  Hak Tanggungan (tersimpan di bank ), tanah tersebut akhirnya diterlantarkan, maka atas dasar tersebut BPN RI  menetapkan sebagai tanah terlantar dan ditetapkan  sekalian  sebagai  Tanah  Negara.  Dalam  PP  Nomor  11  Tahun 2010 disebutkan bahwa tidak ada klausul pemberian ganti rugi bagi tanah yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Tanah  Terlantar.  Selanjutnya  setelah adanya  penetapan  mengenai  tanah  terlantar,  maka  tanah  hak  tersebut dikuasai  langsung  oleh  negara,  untuk  selanjutnya  di  redistribusi  atau didayagunakan kembali untuk kepentingan masyarakat dan negara.
Beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan  dalam  penentuan  tanah terlantar yaitu:
1) Identifikasi dan Penelitian  Tanah Terlantar
Berdasarkan    Pasal  4  PP  Nomor  11  Tahun  2010,  Identifikasi    dan penelitian tanah terlantar dapat diuraikan sebagai berikut : Kepala Kantor Wilayah  meyiapkan  data  tanah  yang  terindikasi  tanah  terlantar.  Data tanah  dimaksud dalam  Pasal 3 ayat 1  PP No.11 Tahun 2011 sebagai dasar pelaksanaan  identifikasi  dan  penelitian. Yang  dimaksud  dengan  “tanah yang  terindikasi  terlantar”  adalah  tanah  hak  atau  dasar  penguasaan  atas tanah  yang  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan,  atau  tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau  dasar  penguasaannya  yang  belum  dilakukan  identifikasi  dan penelitian.  Untuk  memperoleh  data  tanah  terindikasi  terlantar dilaksanakan  kegiatan  inventarisasi  yang  hasilnya  dilaporkan  kepada Kepala.
Berdasarkan Pasal 5 dinyatakan bahwa  Identifikasi dan Penelitian terhadap tanah  terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2) dilaksanakan  oleh  Panitia.  Susunan  keanggotaan  Panitia  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari Unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala.
Menurut Pasal 6  Peraturan Kepala BPN RI disebutkan bahwa :
1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dilaksanakan:
a. terhitung mulai 3 tahun sejak diterbitkan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau;
b. sejak  berakhirnya  izin/keputusan/surat  dasar  penguasaan atas tanah dari pejabat   yang berwenang.
2).  Identifikasi tanah terlantar meliputi :
a. nama dan alamat pemegang hak;
b. letak dan luas, status hak atau dasar penguasaan atas  tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai pemegang hak;
c. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar.
Terhadap  suatu  lokasi  apabila  berdasarkan  hasil  identifikasi  dan penelitian  disimpulkan  terdapat  tanah  terlantar  maka  kepada  pemegang hak akan segera diberitahukan dan diberikan peringatan terlebih dahulu. Peringatan ini disampaikan sampai pada peringatan yang ketiga. Apabila Pemegang  Hak  tetap  tidak  melaksanakan  peringatan  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  8  PP  No.11  Tahun  2010,  maka  Kepala  Kantor Wilayah  mengusulkan  kepada  Kepala  untuk  menetapkan  tanah  yang bersangkutan  sebagai  tanah  terlantar.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 8 PP No.11 Tahun 2010 sebagai berikut :
(1) Apabila  berdasarkan  hasil  identifikasi  dan  penelitian  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  disimpulkan  terdapat  tanah terlantar,  maka  Kepala  Kantor  Wilayah  memberitahukan  dan sekaligus  memberikan  peringatan  tertulis  pertama  kepada Pemegang  Hak,  agar  dalam  jangka    waktu  1  (satu)  bulan  sejak tanggal  diterbitkannya  surat  peringatan,  menggunakan  tanahnya sesuai  keadaannya  atau  menurut  sifat  dan  tujuan  pemberian haknya  atau  sesuai  izin/keputusan/surat  sebagai  dasar penguasaannya.
(2) Apabila  Pemegang  Hak  tidak  melaksanakan  peringatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Kantor  Wilayah
memberikan  peringatan  tertulis  kedua  dengan  jangka  waktu  yang sama dengan peringatan pertama.
(3) Apabila  Pemegang  Hak  tidak  melaksanakan  peringatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Kepala  Kantor  Wilayah memberikan  peringatan  tertulis  ketiga  dengan  jangka  waktu  yang sama dengan peringatan kedua.
(4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala.
(5) Dalam  hal  tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2), dan  ayat  (3)  yang  dibebani  dengan  Hak  Tanggungan,  maka  surat peringatan  tersebut  diberitahukan  juga  kepada  pemegang  Hak Tanggungan .
(6) Apabila  Pemegang  Hak  tetap  tidak  melaksanakan  peringatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Kepala  Kantor  Wilayah mengusulkan  kepada  Kepala  untuk  menetapkan  tanah  yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.
Surat  peringatan  pertama  harus  disebutkan  hal-hal yang  secara konkret  harus  dilakukan  oleh  Pemegang  Hak  dan  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  apabila  Pemegang  Hak  tidak  mengindahkan  atau  tidak melaksanakan  peringatan  dimaksud.  Dalam  surat  peringatan  kedua, setelah  memperhatikan  kemajuan  dari  surat  peringatan  pertama, menyebutkan  kembali  hal-hal  konkret  yang  harus  dilakukan  oleh Pemegang Hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak tidak  mengindahkan  atau  tidak  melaksanakan  peringatan  dimaksud. Dalam  surat  peringatan  ketiga  yang  merupakan  peringatan terakhir, setelah  memperhatikan  kemajuan  dari  surat  peringatan  kedua, menyebutkan  hal-hal  konkret  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemegang  Hak dan  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  apabila  Pemegang  Hak  tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.
2) Penetapan suatu lokasi sebagai tanah terlantar;
Penetapan ini diatur dalam  Pasal  9 PP No.11 Tahun 2010 Tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yaitu sebagai berikut :
(1) Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
(2) Dalam  hal  tanah  yang  akan  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar merupakan  tanah  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat
(1) huruf a , penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
(3) Dalam  hal  tanah  yang  akan  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar adalah  tanah  yang  telah  diberikan  dasar  penguasaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penetapan tanah terlantar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  juga  pemutusan hubungan  hukum  serta  penegasan  sebagai  tanah  yang  dikuasai langsung oleh Negara.
Berdasarkan  Pasal 10 dinyatakan bahwa :
(1) Tanah  yang  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1),  apabila  merupakan  keseluruhan hamparan,  maka  hak  atas  tanahnya  dihapuskan,  diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
(2) Tanah  yang  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1),  apabila  merupakan  sebagian hamparan  yang  diterlantarkan,  maka  hak  atas  tanahnya dihapuskan,  diputuskan  hubungan  hukumnya  dan  ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang  benar-benar  diusahakan,  dipergunakan,  dan  dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.
(3) Untuk memperoleh hak atas tanah atas bagian tanah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  bekas  Pemegang  Hak  dapat  mengajukan permohonan  hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 menyatakan :
(1) Apabila  tanah  hak  yang  diterlantarkan  kurang  dari  atau  sama dengan  25%  (dua  puluh  lima  persen),  maka  Pemegang  Hak  dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar- benar  digunakan  dan  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keputusan pemberian haknya.
(2) Biaya  atas  revisi  pengurangan  luas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) menjadi beban Pemegang Hak.
Pasal 12 menyatakan ;
(1) Tanah  yang  diusulkan  untuk  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar, dinyatakan  dalam  keadaan status  quo sejak  tanggal pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
(2) Tanah  yang  dinyatakan  dalam  keadaan status  quo sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  tidak  dapat  dilakukan  perbuatan  hukum atas  bidang  tanah  tersebut  sampai  diterbitkan  penetapan  tanah terlantar  yang  memuat  juga  penetapan  hapusnya  hak  atas  tanah, sekaligus  memutuskan  hubungan  hukum  serta  ditegaskan  sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Untuk  Selanjutkan  tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah terlantar  wajib  dikosongkan,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  13  sebagai berikut :
(1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak  ditetapkannya  keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak  atas  benda-benda  di  atasnya  dengan  beban  biaya  yang bersangkutan.
(2) Apabila  bekas  Pemegang  Hak  tidak  memenuhi  kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh Negara.
Identifikasi  dan  mekanisme  penertiban  tanah  telantar  di  Propinsi Riau  dilakukan  dengan  mengacu  kepada  PP  No.11  Tahun  2010  Tentang Penertiban  daan  Pendayagunaan  Tanah  terlantar  dan  Peraturan  Kepala BPN No.4 Tahun 2010. Penetapan tanah terlantar ini kewenangan berada pada  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Wilayah  Propinsi. 5 .
Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Inventarisasi
Inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar dilakukan oleh Kepala kantor  Wilayah  BPN  Propinsi  Riau  dilakukan  atas  dasar Pemantauan  Lapangan oleh  Kantor  Wilayah,  Kantor  Pertanahan atau  laporan  dari  dinas/Instansi  lainnya  dan  juga  atas  laporan tertulis dari masyarakat atau pemegang hak.
Inventarisasi  ini  baru  dilakukan  apabila  ada  tanah  yang  telah diberikan  hak  tidak  diusahakan  dalam  rentang  waktu  3-5  Tahun sejak  Hak  Guna  Usaha  diberikan. Inventarisasi  tanah  terindikasi
5 Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  H.Zaiful  Yusri,  Kepala  Bidang  Pengendalian Pertanahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kantor  BPN  Propinsi  Riau,  pada  Hari  Senin,  tanggal 21 Oktober 2013, Jam 03.00 Wib
terlantar  meliputi  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak Pakai,  dan  Hak  Pengelolaan,  tanah  yang  telah  memperoleh  dasar penguasaan  dari  pejabat  yang  berwenang  sejak  diterbitkan  izin  / keputusan / surat dasar penguasaan tanah tersebut.
Kegiatan inventarisasi ini dilaksanakan melalui:
Pengumpulan  data  mengenai  tanah  yang  terindikasi  terlantar meliputi data tekstual dan data spasial.  Data tekstual meliputi nama dan alamat  pemegang hak,  nomor  dan  tanggal  keputusan  pemberian  hak, nomor,  tanggal  dan  berakhirnya  sertifikat,  letak  tanah,  luas  tanah, penggunaan  tanah,  luas  tanah  terindikasi  terlantar.    Data  spasial merupakan  data  grafis  berupa  peta  yang  dilengkapi  dengan  koordinat posisi bidang  tanah  terindikasi  terlantar.  BPN  menetapkan  target  tanah hak yang terindikasi terlantar, dengan mempertimbangkan lamanya tanah tersebut ditelantarkan dan / atau luas tanah yang terindikasi terlantar.
b. Identifikasi  dan Penelitian
Tanah yang terindikasi terlantar yang telah diinventarisir kemudian ditindak lanjuti berdasarkan : Untuk tanah yang telah berstatus hak milik, hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  dan  hak  pakai  diidentifikasi  dan penelitian  aspek  administrasi  terhitung  mulai  3  tahun  sejak  diterbitkan sertifikatnya.  Untuk  tanah  yang  memperoleh  dasar    penguasaan  (ijin, keputusan,  surat)  dasar  penguasaan  atas  tanah  dari  pejabat  yang berwenang  identifikasi  dan  penelitian  terhitung  sejak  berakhirnya  dasar pengusaan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan apa yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan oleh pemegang hak. Penelitian ini  dimaksudkan  juga  untuk  memastikan  keadaan  dilapangan.  Jangka waktu  penelitian  ini  dilakukan  sesuai  dengan  luas  tanah.  Biasanya dilakukan dalam waktu minimal 7 hari kerja. Untuk mempercepat proses identifikasi dan penelitian, Kakanwil BPN menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang meliputi :
1) Verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan letak tanah;
2) Mengecek  buku  tanah  dan/atau  warkah  dan  dokumen  lainnya untuk  mengetahui  keberadaan  pembebanan,  termasuk  data, rencana,  dan  tahapan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  pada saat pengajuan hak;
3) Meminta  keterangan  dari  pemegang  hak  dan  pihak  lain  yang terkait,  apabila  pemegang  hak/kuasa/wakil  tidak  memberikan data  dan  informasi  atau  tidak  ditempat  atau  tidak  dapat dihubungi,  maka  identifikasi  dan  penelitian  tetap  dilaksanakan dengan cara lain untuk memperoleh data;
4) Melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas, penggunaan dan pemanfaatan  tanah  dengan  menggunakan  tehnologi  yang ada;
5) Melaksanakan  ploting  letak  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah pada peta pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;
6) Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar antara lain menyangkut  permasalahan-permasalahan  penyebab  terjadinya tanah  terlantar,  kesesuaian  dengan  hak  yang  diberikan,  dan kesesuaian dengan tata ruang;
7) Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;
8) Kakanwil BPN memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian sesuai dengan alamat atau domisili pemegang hak;
9) Apabila  pemegang  hak  tidak  diketahui  alamat  atau  domisilinya, maka  pemberitahuan  dilakukan  melalui  pengumuman  di  Kantor Pertanahan dan di lokasi tanah yang bersangkutan, bahwa tanah tersebut  sedang  dalam  tahap  identifikasi  dan  penelitian  oleh Kakanwil BPN.
Pada  Pasal  7  dinyatakan  bahwa  :    Kegiatan  identifikasi  dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. Melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
b. Mengecek  buku  tanah  dan/atau  warkah  dan  dokumen lainnya  untuk  mengetahui  keberadaan  pembebanan,
termasuk  data,  rencana,  dan  tahapan  penggunaan  dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
c. Meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait,  dan  Pemegang  Hak  dan  pihak  lain  yang  terkait tersebut  harus  memberi  keterangan  atau  menyampaikan data yang diperlukan; d. Melaksanakan pemeriksaan fisik; e. Melaksanakan ploting letak  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah pada peta pertanahan; f. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
g. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;
h. Melaksanakan sidang Panitia; dan
i. Membuat Berita Acara.
Selanjutnya  Panitia  menyampaikan  laporan  hasil  identifikasi, penelitian, dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.
c. Sidang Panitia C
Setelah data hasil identifikasi dan penelitian dinilai cukup sebagai bahan  pengambilan  keputusan  upaya  penertiban,  Kakanwil  membentuk Panitia C . Susunan keanggotaan Panitia C terdiri dari :
1) Ketua
:  Kepala Kantor Wilayah 2) Sekretariat  :  Kepala  Bidang  Pengendalian  Pertanahan  dan Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota 3) Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
2. Dinas/instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya seperti Dinas Pekerjaan
Umum atau Dinas Perkebunan
d. Kepala Kantor Pertanahan
Panitia  C  melaksanakan  sidang  panitia  dengan  menggunakan konsep  laporan  hasil  identifikasi  dan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan oleh  Kakanwil  BPN,  dan  apabila  diperlukan  Panitia  C  dapat  melakukan pengecekan  lapangan.  Panitia  C  menyampaikan  laporan  akhir  hasil identifikasi  dan  penelitian  serta  Berita  Acara  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  BPN.Tugas  dari  Panitia  C    ini  adalah  melakukan  penilaian terhadap  objek  yang  telah  diidentifikasi  dan  penelitian.  Hasil  penilaian
Panitia  C  ini  menjadi  Rekomendasi  selanjutnya  terhadap    pemberian peringantan untuk tanah terindikasi terlantar.
1. Peringatan
Apabila  berdasarkan  hasil  penilaian  dari  Panitia  C  menyimpulkan terdapat  tanah  terlantar  maka  Kepala  Kantor  Wilayah  memberikan peringatan  pertama    kepada  pemegang  hak,  agar  dalam  jangka  waktu  1 bulan  sejak  tanggaal  diterbitkannya  surat  peringan  tersebut, menggunakan  tanah  tersebut  sesuai  dengan  keadaan  atau  menurut  sifat dan  tujuan  pemberian haknya  atau  sesuai  izin/keputusan/surat  sebagai dasar  penguasaannya.  Dalam  surat  peringatan  pertama,  disebutkan  hal- hal  konkrit  yang  harus  dilakukan  pemegang  hak  dan  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  apabila  pemegang  hak  tidak  mengindahkan  atau  tidak melaksanakan  peringatan  tersebut.  Tindakan  konkrit  yang  harus dilakukan pemegang hak antara lain :
a. Mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;
b. Dalam  hal  tanah  yang  digunakan  tidak  sesuai  dengan  sifat  dan tujuan  pemberian  haknya,  pemegang  hak  harus  mengajukan permohonan  perubahan  hak  atas  tanah  kepada  Kepala  sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Mengajukan  permohonan  hak  untuk  dasar  penguasaan  atas  tanah mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang Apabila  pemegang  hak  tidak  mengindahkan  peringatan  pertama
maka Kepala Kantor Wilayah pertanahan memberikan peringatan tertulis kedua  dengan  jangka  waktu  yang  sama    dengan  peringatan  pertama. Apabila  pemegang  hak  tidak  mengindahkan  peringatan  kedua  maka kepala  kantor  Wilayah  memberikan  peringatan  tertulis  ketiga  dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua. Apabila pemegang ahk tetap  tidak  melaksanakan  peringatan  Kepala  Kantor Wilayah
mengusulkan kepada Kepala BPN Republik Indonesia untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar.
2. Penetapan tanah terlantar
Kepala  BPN  Republik  Indonesia  selanjutnya  menetapkan  tanah dimaksud  sebagai  tanah  terlantar,  dalam  Penetapannya  terhadap  tanah yang  diusulkan  oleh  Kepala  Knator  Wilayah  juga  menetapkan  hapusnya hak  atas  tanah  dan  sekaligus  memutuskan  hubungan  hukum  anatara tanah dan pemegang hak serta menegaskan tanah tersebut sebagai tanah negara,  yaitu  tanah  yang  langsung  dikuasai  oleh  negara  sehingga  tanah terlantar tersebut berada dalam kedaaan status quo. Status quo dmaksud dimulai  sejak  tanggal  pengusulan  sehingga  diterbitkan  penetapan  tanah terlantar dan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut.
Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu  1  bulan  wajib  dikosongkan  oleh  bekas  penegang  hak  dari  benda- benda  yang  ada  diatas  tanah  tersebut  dengan  biaya  sendiri  dan  apabila bekas  pemegang  hak  tidak  memenuhi  kewajiban  tersebut,  maka  benda- benda yang  ada  diatas  tanah  dimaksud  tidak  lagi  menjadi  miliknya, melainkan dikuasai oleh negara. 6
Pada  saat  melakukan  tindakan  penertiban  tanah  terlantar pemerintah  harus  memperhatikan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik  yaitu  asas  bertindak  cermat,  dan  asas  keseimbangan.  Asas kecermatan berkaitan dengan tindakan dalam melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar yang meliputi : nama,dan alamat  pemegang hak ;  letak,  luas,  status  hak  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  dan  keadaan fisik tanah yang dikuasai pemegang hak, dan keadaan yang menyebabkan tanah terlantar.
Peraturan  Kepala  BPN  No.4  Tahun  2010  didalam  Pasal  20 menyatakan  :  Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  Penetapan  tanah terlantar  dengan  memperhatikan  luas  tanah  terlantar  terhadap  tanah hak/dasar penguasaan, dilakukan pengelompokan berdasarkan
6 ibid
persentasenya sebagai berikut:
i. Seluruh hamparan tanah hak/dasar penguasaan terlantar atau 100% diterlantarkan;
ii. sebagian  besar  terlantar,  dengan  kisaran  >  25% – <  100% diterlantarkan, dan
iii. sebagian kecil terlantar, dengan kisaran ≤ 25 % diterlantarkan.
Apabila  seluruh  hamparan  tanah  yang  ditelantarkan  maka keputusan  penetapan  Tanah  Terlantar  diberlakukan  terhadap  seluruh hamparan  hak  atas  tanah  tersebut.  Jika  sebagian  hamparan  yang ditelantarkan  maka  keputusan  penetapan  tanah  terlantar  diberlakukan terhadap  seluruh  hak  atas  tanah  tersebut,  dan  selanjutnya  kepada  bekas pemegang  hak  diberikan  kembali  sebagian  tanah  yang  benar-benar diusahakan,  dipergunakan,  dan  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keputusan pemberian haknya, dengan melalui prosedur permohonan hak atas tanah. Terhadap  tanah  yang  ditelantarkan  kurang  dari  atau  sama  dengan  25  %
(dua  puluh  lima  )  persen  maka  keputusan  penetapan  tanah  terlantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang ditelantarkan dan pemegang hak dapat mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah tersebut.
Tanah  yang  tidak  dipergunakan  sebagaimana  mestinya bertentangan  dengan  asas  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  yang  didalamnya melekat  dua  kepentingan  yang  melekat  pada  tanah  yang  ada penguasannya  yakni  kepentingan  pribadi  bagi  pihak  yang  memiliki  hak kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  kepentingan  umum  yang  tidak  dapat diabaikan.  Dengan  adanya  fungsi  sosial  konsekuensinya  tanah  harus  di kelola sesuai dengan peruntukannya, tanah dapat dicabut dari penguasaan pemiliknya  apabila  bertentangan  dengan  kepentingan  umum. 7 Dengan demikian  akibat  hukum  dari  pemegang  hak  atas  tanah  yang  tidak melaksanakan  kewajibannya,  hak  atas  tanahnya  akan  hapus  dan  jatuh
7 Listiani, Pelaksanaan  Penertiban  Tanah  terlantar  di  wilayah  Kabupaten  Karawang dalam  rangka  ReformaAgraria  ditinjau  dari  PP  No.11  Tahun  2010  Tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan tanah terlantar, fh.unpad.ac.id/Repository.
ketangan negara, dan tanahnya langsung dikuasai negara. 8
2. Jumlah tanah terlantar di Propinsi Riau
Berdasarkan  hasil  penelitian,  rekapitulasi  Inventarisasi  Tanah terindikasi  terlantar  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional Wilayah Riau berada pada  54 lokasi, dari 54  terdapat 1 lokasi di Kota  Pekanbaru. 9 Dari  54  lokasi  tanah  tersebut  49  lokasi  hak penguasaannya  berdasarkan  Hak  Guna  Usaha  dan  4  lokasi  hak penguasaannya merupakan Hak Guna Bangunan. 10 Dari 53 lokasi tersebut 16  lokasi  sedang  dalam  proses  pengajuan  untuk  diterbitkan  Penetapan lokasi  sebagai  tanah  terlantar  kepada  Kepala  BPN    Republik  Indonesia. 11 Di  Kota  Pekanbaru,  tanah  yang  terindikasi  terlantar  adalah  atas  nama pemegang  hak,  yaitu  PT.  Perkebunan  Bintan,  dengan  perincian  sebagai berikut :
a. Hak  Penguasaan  berdasarkan HGU  No.01/Pekanbaru/  Sail/ Tenayan Raya.
b. Luas tanah 1.422,694 Ha
c. Jangka Waktu HGU sampai 13 Januari 2026
d. Jenis Peruntukan :  Perkebunan Sawit
Berikut  diuraikan  data-data  mengenai  lokasi  tanah  terindikasi terlantar di  Propinsi Riau:
Tabel 1. Tanah Terindikasi Terlantar di Kota Pekanbaru
Nomor Kabupaten/ Kota Jumlah 1 Kab Pelalawan 9 2 Kab Indragiri Hulu 7 3 Kab Siak 5 4 Kab Kampar 5
8 Pasal 4 jo Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok- pokok Agraria.
9 Data BPN Wilayah Riau Tahun 2013
10 Ibid 11 Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  H.Zaiful  Yusri,  Kepala  Bidang  Pengendalian Pertanahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Kantor  BPN  Propinsi  Riau,  pada  Hari  Senin,  tanggal 21 Oktober 2013, Jam 03.00 Wib
5 Kab Kuantan Singingi 10 6 Kab Rokan Hulu 7 7 Kab Rokan Hilir 3 8 Kota Dumai 2 9 Kab Indragiri Hilir 1 10 Kab Bengkalis 4 11 Kota Pekanbaru 1
Sampai saat ini (Oktober 2013) Kantor BPN RI baru mengeluarkan 1  (satu)  SK  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No. 10/PTT/BPN RI/2012 Tentang penetapan tanah terlantar  atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 03 nama PT.Alfa Glory Indah terletak di Desa Petai, Kecamatan  Singingi  Hilir,  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Propinsi  Riau, dengan perinciaan sebagai berikut:
a. Hak Penguasaan berdasarkan HGU No.03/Desa Petai/Kec.Singingi/Kab. Kuantan Singingi.
b. Luas tanah 726,25 Ha
c. Jangka Waktu HGU Tanggal 10 April 2011 sampai 10 April 2036
d. Jenis Peruntukan :  Perkebunan Sawit dan Karet
Penetapan PT. Alfa Glory sebagai tanah terlantar merupakan hasil kegiatan penetapan tanah terlantar pada Tahun 2011. Tanah yang dikuasai oleh PT. Alfa Glory ditetapkan sebagai tanah terlantar dengan Penetapan dari  Kepala  BPN  Republik  Indonesia  pada  tahun  2012.  PT.  Alfa  Glory menyampaikan  bahwa  mereka  tidak  dapat  aktif  mengelola  hak  telah diberikan karena tidak sanggup melakukan negosiasi dengan masyarakat karena tanah tersebut sebagian di kuasai oleh masyarakat.
Berdasarkan data mengenai tanah terindikasi terlantar di Propinsi Riau, dapat dianalisa bahwa ternyata cukup banyak tanah di Propinsi Riau yang  saat  ini  berada  dalam  kondisi  diindikasikan  tanah  terlantar.  Tentu dalam  hal  ini  perlu  tindak  lanjut  yang  serius  dari  Pihak  pemerintah  dan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan penataan kembali terhadap
tanah-tanah  yang  telah  diberikan  haknya  kepada  masing-masing  pihak tersebut. Perlunya dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih  berkeadilan,  menjamin  keberlanjutan  sistem  kemasyarakatan  dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial.
3. Tatacara Redistribusi Tanah Terlantar Di Propinsi Riau
Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Penguasaan  atas  tanah  oleh  negara  sesuai  dengan  tujuan pemanfaatannya  perlu  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  luas  dan tidak  menimbulkan  sengketa  tanah.  Pasal  6  UUPA  merumuskan  bahwa semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial. Penelantaran  tanah  di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak  ekonomis  (hilangnya  peluang  untuk  mewujudnyatakan  potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang  telah  memperoleh  dasar  penguasaan  tanah.  Penertiban  tanah terlantar bertujuan ujtuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin berlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni social. Optimalisasi penguasaan, penggunaan dan  pemanfaatan  semua  tanah  diwilayah  Indoneesia  diperlukan  untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,  mengurangi  kemiskinan  dan menciptakan  lapangan  kerja,  serta  meningkatkan  ketahanan  pangan  dan energi. 12
Negara  memberikan  hak  atas  tanah  atau  Hak  Pengelolaan  kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Ketika  Negara  memberikan  hak  kepada  orang  atau  badan  hukum  selalu diiringi  kewajiban-kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  UUPA  dan  surat
keputusan  pemberian  haknya.  Karena  itu  Pemegang  Hak  dilarang menelantarkan  tanahnya,  dan  jika  Pemegang  Hak  menelantarkan tanahnya,  UUPA  telah  mengatur  akibat  hukumnya  yaitu  hapusnya  hak atas  tanah  yang  bersangkutan  dan  pemutusan hubungan  hukum  serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Bagi  tanah  yang  belum  ada  hak  atas  tanahnya,  tetapi  ada  dasar penguasaannya,  penggunaan  atas  tanah  tersebut  harus  dilandasi  dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 juncto Pasal 16 UUPA. Oleh karena itu  orang  atau  badan  hukum  yang  telah  memperoleh  dasar  penguasaan atas  tanah,  baik  dengan  pengadaan  tanah  itu  dari  hak  orang  lain, memperoleh  penunjukan  dari  pemegang  Hak  Pengelolaan,  karena memperoleh  izin  lokasi,  atau  memperoleh  keputusan  pelepasan  kawasan hutan  berkewajiban  memelihara  tanahnya,  mengusahakannya  dengan baik,  tidak  menelantarkannya,  serta  mengajukan  permohonan  untuk mendapatkan  hak  atas  tanah.  Meskipun  yang  bersangkutan  belum mendapat  hak  atas  tanah,  apabila  menelantarkan  tanahnya  maka hubungan  hukum  yang  bersangkutan  dengan  tanahnya  akan  dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Pasal  15  PP  No.11  Tahun  2010    pada  intinya  menyatakan  bahwa peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaaatan tanah negara  bekas  tanah  terlantar  didayagunakan  untuk  kepentingan masyarakat  dan  negara  melalui  reforma  agraria  dan  program  strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Menurut Pasal 16  PP No.11 Tahun 2010 dinyatakan bahwa:
“Terhadap  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1) yang  berhubungan  dengan  penguasaan  dan  penggunaannya  tidak  boleh diterbitkan  izin/keputusan/surat  dalam  bentuk  apapun  selain  yang ditetapkan dalam Pasal 15 “.
Selanjutnya disampaikan dalam Pasal 17 bahwa :
“Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara  bekas  tanah  terlantar  dilakukan  oleh  Kepala  dan  hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden”.
Dan  apabila  Pada  saat  Peraturan  Pemerintah  ini  mulai  berlaku, terhadap  tanah  yang  telah  diidentifikasi  atau  diberi  peringatan  sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar,  dalam  jangka waktu 3 (tiga) bulan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini (Pasal 18 ).
Tanah  terlantar  dapat    dimanfaatkan  atau  digunakan  untuk kepentingan masyarakat dan negara dalam mensukseskan :
a. Reforma agraria;
Penjelasan Pasal 15 ayat (1) PP No.11 Tahun 2010, Reforma agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan  hukum  pertanahan  serta  penataan  asset  masyarakat  dan  akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 10 UUPA. Penataan asset  masyarakat  dan  akses  masyarakat  terhadap  tanah  dapat  dilakukan melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas tanah terlantar.
Menurut  Arie  Sukanti  Hutagalung 13 ,  redistribusi  tanah  adalah pembagian  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  Negara  dan  telah  ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan PP No. 224 Tahun 1961. Kebijakan pemerintah  dalam  pendayagunaan  tanah  negara  bekas  tanah  terlantar melalui  pendistribusian  tanah  negara  merupakan  suatu  usaha  untuk mewujudkan keadilan  terhadap  tanah  untuk  semua  orang  Indonesia. Melalui  reforma  agraria  tanah-tanah  negara  bekas  tanah  terlantar  dalam pendayagunaannya  dapat  dibagikan  kepada  masyarakat.  Pendayagunaan tanah  negara  bekas  tanah  terlantar  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat khususnya para petani penggarap untuk memanfaatkan tanah
13 Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia; Suatu Sarana ke Arah  Pemecahan  Masalah  Penguasaan  dan  Pemilikan  Tanah, CV.  Rajawali,  Jakarta,  2005, hal.57.
negara bekas tanah terlantar tersebut.
Terhadap  suatu  lokasi  tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah terlantar  maka  tanah  tersebut  menjadi  Tanah  Negara.  Terhadap  tanah tersebut  akan  dilakukan  pendayagunaan  tanah  terlantar,  yang  salah satunya  dilakukan  dengan  cara  Redistribusi  Tanah  terlantar  yang diberikan kepada  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keperluan strategis lainnya. Pendayagunaan tanah  bekas tanah terlantar dengan  cara  redistribusi  tanah  dilakukan  berdasarkan    PP  No.38  Tahun 2008 tentang Objek Redistribusi Tanah.
b. Program Strategis Negara;
Menurut  PP  No.  11  Tahun  2010,  Pendayagunaan  tanah  terlantar melalui  Program  Strategis  Negara  adalah  untuk  pengembangan  sektor pangan,  energi,  dan  perumahan  rakyat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  rakyat.    Dengan  keluarnya  kebijakan  pemerintah  tentang pendayagunaan tanah terlantar yang diatur dalam PP No.11 Tahun 2010, maka  tanah-tanah  negara  bekas  tanah  terlantar  dapat didayagunakan dalam  pembangunan  sektor  perumahan  dan  pemukiman  rakyat  yang merupakan program strategis negara.
c. Cadangan Negara;
Berdasarkan  PP  No.11  Tahun  2010,  Pendayagunaan  tanah  Negara Bekas  tanah  terlantar  sebagai  cadangan  Negara  diperuntukkan  untuk memenuhi  kebutuhan  tanah  untuk  kepentingan  pemerintah,  pertahanan dan  keamanan,  kebutuhan  tanah  akibat  adanya  bencana  alam,  relokasi dan  pemukiman  kembali  masyarakat  yang  terkena  pembangunan  untuk kepentingan umum. Pasal 33 UUD 1945, mengamanatkan kekayaan alam dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai
Negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 di lapangan agraria (kekayaan alam),  UUPA  menegaskan  bahwa  setiap  hak  atas  tanah  memiliki  fungsi sosial.  Artinya  pemanfaatan  tidak  hanya  memberi  manfaat  bagi pemiliknya,  tetapi  juga  masyarakat  sekelilingnya  dan  tidak  boleh
merugikan kepentingan umum.
Pasal  7  UUPA  menegaskan  bahwa  untuk  tidak  merugikan kepentingan  umum,  maka  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang melampaui  batas  tidak  diperkenankan.  Tanah-tanah  negara  bekas  tanah terlantar  sebagai  cadangan  negara  selain  dapat  dimanfaatkan  untuk memenuhi  kebutuhan  tanah  untuk  kepentingan  pemerintah,  dapat dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tanah  untuk  pertahanan  dan keamanan.
Keterkaitan kebijakan penanggulangan bencana dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah adalah dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.  Dalam  tahap  rehabilitasi,  akan  dilakukan  perbaikan  dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang  memadai  pada  wilayah  pascabencana  dengan  sasaran  utama  untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan  masyarakat  pada  wilayah  pascabencana.    Pada  tahap rekonstruksi, akan dilakukan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,  kelembagaan  pada  wilayah  pascabencana,  baik  pada  tingkat pemerintahan  maupun masyarakat  dengan  sasaran  utama  tumbuh  dan berkembangnya  kegiatan  perekonomian,  sosial  dan  budaya,  tegaknya hukum  dan  ketertiban  dan  bangkitnya  peranserta  masyarakat  dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2011,  Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa tanah negara bekas tanah terlantar adalah tanah yang  sudah  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar,  dihapuskan  haknya, diputuskan  hubungan  hukummya  dan  dan  ditegaskan Menjadi  tanah yang  langsung  dikuasai  oleh  negara  merupakan  Tanah  Cadangan  Umum Negara  selanjutnya  disebut  TCUN.  TCUN  diperoleh  dari  tanah  negara bekas tanah terlantar yang ditetapkan oleh  Kepala berdasarkan PP No.11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI  Nomor 4 Tahun 2010.
Pasal  4  ayat  1  Peraturan  Kepala  BPN    RI  Nomor  5  Tahun    2011 dinyatakan  dalam  rangka  peruntukan,  pemilikan  dan  pengaturan
peruntukan  pengusaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  TCUN, Kepala  menetapkan  tanah  terlantar  sekaligus  menghapuskan  hak  atas tanah dan  menmutuskan  hubungan  hukum  dan  menegaskan  menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Artinya tanah tersebut menjadi tanah yang bebas, yang haknya bisa dimohon kembali oleh perseorangan atau badan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Pasal 4 ayat 2  Peraturan Kepala BPN  RI Nomor 5  Tahun 2011  dijelaskan  bahwa  TCUN  dialokasikan  secara  nasional  untuk kepentingan  masyarakat  dan  negara  melalui  :  Reforma  agraria,  Program Strategis  negara,  Cadangan  negara  lainnya.  Untuk menentukan peruntukan  tanah  negara  bekas  tanah  terlantar    Kepala  Kanwil    BPN melakukan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah  setempat,  terutama terkait    dengan  program  redistribusi  tanah    kepada  masyarakat  yang belum  memiliki  tanah  yang  merupakan salah  satu  cara  pendayagunaan tanah terlantar.
Pada kenyataannya pendayagunaan tanah bekas tanah terlantar di Propinsi  Riau  belum  optimal  karena  setelah  ditetapkan  sebagai  tanah terlantar,  dan  tanah  tersebut  dalam staus  quo, pendayagunaan  belum dapat  dilakukan.  Karena  tanah  dimaksud  diduduki  atau  dikuasai  oleh masyarakat.  Sehingga  hal  ini  memerlukan  suatu  solusi  yang  lebih  lanjut agar tanah tersebut  benar-benar dapat dikuasai oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peruntukan yang telah ditentukan.
Penertiban  tanah  terlantar  di  Propinsi  Riau  telah  dilaksanakan sesuai PP No.11 Tahun 2010, tetapi redistribusi tanah terlantar ini belum dapat  sepenuhnya  dilakukan.  Hal  ini  karena  pada  kenyataannya  tanah terlantar terlantar ini berasal dari tanah yang diusahakan oleh Pemegang Hak  nya,  kemudian  tanah  ini  sebagian  besar  dikuasai  oleh  masyarakat. Seperti  contohnya  adalah  Tanah  terlantar  yang  ditetapkan  pada  PT.  Alfa Glory, yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi. Tanah tersebut tidak dimanfaatkan  oleh  pemegang  hak  nya  karena  beberapa  alasan,  salah
satunya  adalah  karena  keterbatasan  dana  yang  dimiliki  oleh  Pemegang Hak.  Akibatnya  suatu  lokasi  tanah  banyak  yang  dibiarkan  begitu  saja. Kemudian    lokasi  ini  dimanfaatkan  oleh  warga,  karena  dianggap sebagai lahan  yang  tidak  ada  pemiliknya.  Dan  pada  saat  mereka  sudah  memiliki dana  ternyata  tanah  tersebut  sudah  dikuasai  oleh  warga  maka  mereka kesulitan  untuk  mengelolanya.  Akhirnya  mereka  membiarkan  saja  lokasi ini,  sampai  pada  akhirnya  pemerintah  menetapkan  lokasi  tanah  tersebut sebagai tanah terlantar.
Pada dasarnya tanah terlantar di Propinsi Riau lebih didefenisikan tanah  yang  terlibat  konflik. 14 Hal  ini  juga  belum  optimalnya pendayagunaan  tanah  negara  sebagai  tanah  terlantar.  Kondisi  ini menyebabkan eksekusi  terhadap  tanah  tersebut  belum  dapat dilaksanakan. 15 Hal  ini  menyebabkan  tanah  tersebut  dalam  posisi  yang tidak  jelas  penguasaannya.  Karena  seharusnya  tanah  ini  di  kuasai  oleh negara  tetapi  pada  kenyataannya  diduduki  oleh  masyarakat  yang  tanpa alas hak yang sah. Hak ini tentunya menyebabkan hal yang menjadi tujuan dari  pendayagunaan  tanah  terlantar  tidak  tercapai.    Pada  prinsipnya masyarakat  memang  memiliki  hak  atas  peruntukan  tanah  negatra  bekas tanah  terlantar  tetapi  harus  ada  penetapan  dari  Bupati    sebagai  dasar penerimaan  hak  mereka  dalam  Redistribusi  tanah, 16 sehingga  alas  hak mereka  untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  sah  dan  tidak  merugikan kepentingan  masyarakat  yang  lain,  yang  seharusnya  menjadi  sasaran dalam redistribusi tanah negara bekas tanah terlantar.
Tanah harus dipelihara baik-baik agar bertambah kesuburan serta dicegah  kerusakannya.  Kewajiban  memelihara  ini  tidak  saja  dibebankan kepada  pemegang    haknya  melainkan  menjadi  beban  bagi  setiap  orang, badan  hukum,  atau  instansi  yang  mempunyai  suatu  hubungan  hukum
14 Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  H.Zaiful  Yusri,  Kepala  Bidang  Pengendalian Pertanahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kantor  BPN  Propinsi  Riau,  pada  Hari  Senin,  tanggal 21 Oktober 2013, Jam 03.00 Wib
15 Ibid 16 Ibid
dengan  tanah  itu. 17 “  Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  tersebut, Negara  dapat  memberikan  tanah  kepada  seseorang  atau  badan  hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik,  Hak  Guna  Usaha  dan  lainnya.  Dalam  pelaksanaannya,  hak menguasai dari Negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah.
Pada pelaksanaannyanya hak-hak yang telah diberikan ini haruslah dilakukan  pengawasan  yang  intensif  agar  tujuan  pemberian  hak  tercapai dan  apa  yang  menjadi  program  pemerintah  terlaksana  dengan  baik. Sehingga pada prakteknya tanah-tanah yang terlantar ini tidak terjadi dan bagi  bangsa  dan  negara  Indonesia  tanah  dapat  diusahakan  dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Proses dalam penertiban tanah terlantar di Propinsi Riau mengacu kepada  Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  4  Tahun  2010,  dalam praktiknya adalah meliputi:
1) Inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar
2) Identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar
3) Sidang Panitia C
4) Pemberian peringatan terhadap pemegang hak
5) Penetapan terhadap Tanah Terlantar
b. Berdasarkan  data dari Kantor BPN RI Wilayah Propinsi Riau, ada 54  lokasi  tanah  yang  terindikasi  terlantar,  yang  tersebar  di  11 kab/kota di Propinsi Riau dan hanya ada 1 lokasi yang terdapat di kota    Pekanbaru.    Dari  sejumlah  lokasi  yang  merupakan  tanah
17 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Edisi pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.60.
terindiaksi  terlantar  baru  ada  1  (satu)  lokasi  yang  ditetapkan sebagai  tanah  terlantar  yaitu  PT.Alfa  Glory,  yang  terletak  di Kabupaten Kuantan Singingi.
c. Pendayagunaan  terhadap  tanah  terlantar  di  Propinsi  Riau diarahkan  kepada  3  jenis  penggunaan  yaitu:  Reforma  Agraria, Program  Strategis  dan  Tanah  Cadangan  Negara.  Pendayagunan tanah  terlantar  terlantar  dikota  Pekanbaru  belum  dapat dilaksanakan  dengan  optimal  karena  tanah  negara  bekas  tanah terlantar  sulit  untuk  dieksekusi.  Hal  ini    karena  sebagian  besar tanah  tersebut tersebut  merupakan tanah konflik yang saat ini di duduki oleh masyarakat.
2. Saran
a. Selain  menggunakan  PP  No.11  Tahun  2010  dan  Peraturan  Kepala BPN  RI  No.4  Tahun  2010,    sebaiknya  ada  Peraturan  Daerah  yang mengatur  Mekanisme  penetapan  dan  Pendayagunaan  tanah terlantar di Propinsi Riau.
b. Terhadap  tanah  yang  terindikasi  terlantar  hendaknya  benar-benar diteliti  dengan  baik  apakah  benar  suatu  tanah  terindikasi  tanah terlantar  atau  tidak.  Serta  perlu  adanya  kerjasama  dari  seluruh aparat terkait dalam melakukan pengawasan terhadap suatu bidang tanah  yang  telah  diberikan  haknya.  Karena    mungkin  saja terjadinya    Tanah  terlantar  ini  disebabkan  oleh  pengawasan  yang kurang intensif dari pihak-pihak terkait.
c. Seharusnya  ada  tindakan  yang  tegas  dari  pemerintah  terhadap pihak-pihak  yang  melakukan  penguasaan  yang  tidak  sah  terhadap tanah  negara  bekas  tanah  terlantar.  Serta  perlu  adanya  kerjasama dari  seluruh  aparat  terkait  dalam  menertibkan  tanah  yang terindikasi  terlantar    dan  perlu  dilakukan  pengawasan    yang intensif terhadap  terhadap suatu bidang tanah yang telah diberikan haknya.  Sebaiknya  segera  dicarikan  solusi  untuk  tanah  negara bekas  tanah  terlantar  yang  sekarang  diduduki  atau  dikuasai  oleh
warga agar tidak timbul konflik baru antara pihak pemerintah dan masyarakat  sehingga  tanah  tersebut  dapat  benar-benar  dikuasai negara  untuk  selanjutnya  dapat  dilakukan  pendayagunaan  tanah terlantar  yang optimal dan tepat sasaran.

## E. Daftar Pustaka
1. Buku-buku:
Arie  Sukanti  Hutagalung, Program  Redistribusi  Tanah  di  Indonesia; Suatu  Sarana  ke  Arah  Pemecahan  Masalah  Penguasaan  dan Pemilikan Tanah, Jakarta, CV. Rajawali, 2005
Boedi  Harsono, Komentar  Atas  Undang-undang  Pokok Agraria ,
Mandar Maju, Bandung, 1998
-----------------, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria  Isi  dan  Pelaksanaannya ,  edisi  revisi-jilid  1,    Jakarta:
Djambatan, 2005
Badan  Pertanahan  Nasional  RI, Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, SJDI Hukum – Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Jakarta: 2011
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 1997
Effendy  Perangin, Hukum  Agraria  di  Indonesia,  Suatu  Telaah  dari
Sudut  Pandang  Praktisi  Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 2009 Ida  Nurlinda, Prinsip-Prinsip  Pembaharuan  Agraria  Perspektif
Hukum, Edisi I, PT. Raja Grafindo, 2009
Maria.S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2008
G.  Kartasapoetra,  dkk, Hukum  Tanah,  Jaminan  bagi  Keberhasilan
Pendayagunaan Tanah , Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991
Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Edisi pertama, Jakarta, Prenada Media, 2005
2. Jurnal/ Karya ilmiah :
Chalisah  Parlindungan, Tanah  Terlantar  Menurut  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  36  Tahun  1998  dan  Permasalahan- Permasalahan yang terdapat di Lapangan ,
r epository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1487/1/hukadm- chalisah .pdf oleh  SH  Chalisah  Parlindungan - 2003,  diakses pada tanggal 5 mei 2014
Luh  Putu  Suryani, Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar dalam  Rangka  Penatagunaan  Tanah  di  Kota  Denpasar, Denpasar, Universitas Udayana, Tesis,  2011
Listiani, Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanhah Terlantar di Kabupaten Karawang dalam rangka reforma agraria berdasarkan PP No.11 tahun 2010 Tentang Penertiban dan pandayagunaan Tanah Terlantar,
fh.Unpad.ac.id.repository, 2012

## 3. Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang  Tata  Cara  Pendayagunaan  Tanah  Negara  Bekas  tanah Terlantar.