ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Penyidikan Operasi Tangkap Tangan Pungutan Liar Pendaftaran Tanah

## Rahadian Aprilianto
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan E-mail: rahadian.aprilianto22@gmail.com

## Abstract
This research focuses on the investigation process and the factors that influence the case investigation carried out by the Pasuruan City Corruption Police Investigation Unit in investigating the case of the operation of illegal levies Complete Systematic Land Registration of the Cukurgondang Village Chief. The purpose of this study was to determine the role of the Pasuruan Police Corruption Investigation Unit and their efforts in investigating illegal levies from the Complete Systematic Land Registration case in Cukurgondang Village and the factors that influenced the investigation process of the case. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study research method. The conclusion of this study is that the implementation of the duties and authority of Unit 3 of the Corruption Investigation Unit are in accordance with the assumed roles. However, the application of criminal investigation management is not optimal so that the Corruption Investigation Unit Unit 3 cannot prove the element of “enriching oneself or others” that leads to the cessation of investigation by law.
Keywords: Corruption; hand catch operation; illegal levies; Complete Systematic Land Registration .

## Abstrak
Penelitian ini fokus pada proses investigasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi investigasi kasus yang dilakukan oleh Unit Investigasi Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam  penyidikan kasus operasi tangkap tangan pungutan liar Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap terhadap Kepala Desa Cukurgondang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Unit Investigasi Korupsi Polresta Pasuruan dan upaya mereka dalam menyelidiki pungutan ilegal dari kasus Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Desa Cukurgondang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses investigasi kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Unit 3 Unit Investigasi Korupsi telah sesuai dengan peran yang telah diasumsikan. Namun, penerapan manajemen investigasi kriminal tidak optimal sehingga Unit Investigasi Korupsi
Unit 3 tidak dapat membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” yang mengarah pada penghentian penyelidikan oleh hukum.
Kata kunci: Korupsi; operasi tangkap tangan; pungutan liar; Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.

## Pendahuluan
Pelaksanaan x x pendaftaran x tanah x sebagaimana x dimaksud x dalam x Pasal x 19 x Undang- Undang x Pokok x Agraria x dilakukan x oleh x pemerintah x dengan x menetapkan x Peraturan Pemerintah x Nomor x 10 x Tahun x 1961 x Tentang x Pendaftaran x Tanah x yang x diperbarui dengan Peraturan x Pemerintah x Nomor x 24 x Tahun x 1997 Tentang x Pendaftaran x Tanah. Pendaftaran tanah x menurut x Pasal 1 x Angka (1) x Peraturan x Pemerintah x Nomor 24 Tahun 1997 x Tentang Pendaftaran x Tanah x adalah x rangkaian x kegiatan x yang x dilakukan x oleh x pemerintah x secara terus x menerus, x berkesinambungan x dan x teratur, x meliputi x pengumpulan, x pengelolaan, pembukuan, x dan x penyajian x serta x pemeliharaan x data x fisik x dan x data x yuridis x dalam bentuk peta x x dan x daftar, x mengenai x bidang-bidang x tanah x dan x satuan-satuan x rumah susun, termaksud x x pemberian x surat x tanda x bukti x haknya x bagi bidang-bidang x tanah x yang x sudah ada x haknya x dan x hak x milik x atas x satuan x rumah x susun x serta x hak-hak x tertentu x yang membebaninya. X Pada x perkembangan x selanjutnya x upaya x pemerintah x dalam x memberikan x kesempatan kepada x masyarakat x untuk x memiliki x sertifikat x tanah x ditempuh x dengan x memberlakukan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  Pendaftaran x Tanah x Sistematis x Lengkap x sebagaimana x dirumuskan x dalam x Pasal 1 Angka (2) x Peraturan x Menteri x Negara x Agraria x dan x Tata x Ruang x atau x Kepala x Badan Pertanahan x Nasional x Nomor 1 x Tahun 2017 x adalah x kegiatan x pendaftaran x tanah x untuk pertama x x kali x yang x dilakukan x secara x serentak x bagi x semua x obyek x pendaftaran x tanah di seluruh x x wilayah x Republik x Indonesia x dalam x satu x wilayah x desa x atau x kelurahan x atau nama lainnya x yang x setingkat x dengan x itu, yang x meliputi x pengumpulan x dan x penetapan kebenaran data x fisik x dan x data x yuridis x mengenai x satu atau x beberapa x obyek x pendaftaran tanah x untuk keperluan x pendaftarannya. x Hal x ini x menunjukkan x bahwa x program x PTSL sebagai x upaya pemerintah x dan x kesadaran x masyarakat x dalam x rangka x pendataan x tanah demi x terwujudkan tertib x x administrasi, tertib x x hukum x dan x memenuhi x tuntutan x masyarakat Indonesia.
Penyelenggaraan x x pendaftaran x x tanah x x akan x x menghasilkan x x suatu x x produk x akhir yaitu x berupa x sertifikat x sebagai x tanda x bukti x kepemilikan x x hak x x milik x x atas x tanah. Tujuan x x Program PTSL x x adalah agar x x masyarakat x dapat x memiliki x sertifikat x tanah dengan biaya x yang murah x dan x serentak. Pemberlakuan z x program x ini x ternyata x dijadikan kesempatan x x oleh x oknum x pejabat x BPN x untuk x melakukan x pungutan x liar (pungli). Contoh x x kasusnya x x adalah x x Operasi x z Tangkap x z Tangan x (OTT) z yang z x dilakukan x x Tim s Sapu x x Bersih x x Pungutan c x Liar x (Saber Pungli) x Poresta c x Pasuruan terhadap x x oknum x pejabat x x di s Kantor x x Wilayah c c BPN x x yang x x diduga x x melakukan x x pungutan x c liar.
x Salah xx satu xx x penghambat x x dalam x x pelaksanaan z x aktivitas x x pelayanan publik
termasuk x dalam x pelaksanaan x Program PTSL x adalah x tumbuh x x suburnya x x pungutan x x liar (pungli). x Secara x sederhana x pungli x dapat x diartikan x sebagai x suatu x bentuk x penerimaan yang tidak x ada x landasan x aturan x yang x jelas x dan x untuk x kepentingan x dirinya x sendiri. Kebanyakan pungli x dipungut x oleh x pejabat x atau x aparat, x walaupun x pungli x x termasuk x ilegal x x dan digolongkan x x sebagai x x korupsi, x tetapi x x pada x x kenyataannya x x hal x ini masih x terjadi x x dan menjadi x x keluhan x x masyarakat. Terjadinya x x praktik x x pungli x dalam x x birokrasi x disebabkan oleh x lemahnya x x pengawasan x c dan x supervisi x di kalangan x x instansi x pemerintahan c meskipun sejumlah x x lembaga x x pengawasan x internal s dan x eksternal x x telah x x dibentuk, budaya x pungli x di kalangan x x birokrasi x tidak kunjung x x berkurang x x apalagi x x dihilangkan. x Pada x umumnya, pungli dilakukan x x petugas x pelayanan x x publik x x kategori z x kelas x x rendah. x Motifnya x x adalah untuk menambah x penghasilan x x akibat z x gaji x resmi x para x birokrat x rata-rata x masih x tergolong rendah. x Bila birokrasi x tingkat x x tinggi x bisa x x melakukan x x korupsi x x untuk x x menambah penghasilannya, maka x birokrasi x x tingkat x x rendah x x melalui x x pungli. x Adanya x x kesempatan, lemahnya x pengawasan x x dan x x rendahnya x x etika x birokrat x x menjadi x x faktor x x pendorong x suburnya x perilaku x x korup x melalui x x pungli.
Pungutan x liar (pungli) x merupakan x salah x satu x bentuk x korupsi, x pungli x x antara x lain ditandai x dengan x adanya xx para x pelaku xmemaksakan xpihak x lain x untuk x membayarkan atau memberikan x sejumlah x uang x atau x materi x lain x di x luar x ketentuan x peraturan. x Umumnya pungli ini x dilakukan x terhadap x seseorang x atau x korporasi x jika x ada x kepentingan x atau berurusan dengan x instansi x pemerintah.
Sehubungan x x dengan x adanya x pungutan x liar x dalam x pelaksanaan Program x Pendaftaran x Tanah x Sistematis x x Lengkap (PTSL), maka x Tim Saber x x Pungli x Polres Pasuruan x Kota, melaksanakan x perannya x sebagai x penegak x hukum. x Peran x yang dilaksanakan x Tim x Saber Pungli x Polres Pasuruan x x Kota x terdiri x atas x peran x normatif peran x ideal x dan x peran x faktual. Peran x x normatif x dilaksanakan x x Tim x x Saber x x Pungli Polres x Pasuruan x Kota x berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan d Presiden x (Perpres) x Nomor x 87 x Tahun 2016 x Tentang x Satuan Tugas x Sapu x Bersih Pungutan Liar Tim Saber. Pungli x x berada x di x bawah koordinasi c Menko c Polhukam. Satgas Satuan Sapu Bersih x Pungli bertugas untuk memberantas x praktik x pungli x secara x efektif x dan x efisien. Caranya x x dengan x mengoptimalkan x pemanfaatan personel, x satuan x kerja x dan x sarana prasarana, x baik x yang x berada x di x kementerian/lembaga atau x pemerintah x daerah. Satgas x itu x memiliki x empat x fungsi, x yakni x intelijen, x pencegahan dan x sosialisasi, x penindakan, serta x yustisi. Peran x x ideal x dilaksanakan x Tim Saber Pungli Polres Pasuruan x Kota    berdasarkan x tugas x pokok x dan x fungsinya x secara z ideal, x sedangkan peran faktual dilaksanakan x berdasarkan x adanya x fakta x atau x kenyataan x pungutan x liar x dalam pelaksanaan PTSL, x yang x dilaksanakan x dalam x bentuk x operasi x tangkap x tangan x terhadap x pelaku.
Tim x sapu x bersih x pungutan x liar (saber pungli) x Polres x Pasuruan x Kota, x menangkap empat x perangkat x Desa x Cukurgondang, x Kecamatan x Grati, x Kabupaten x Pasuruan. Mereka x adalah x para x pelaku x pungli x pembuatan x sertifikat x tanah x dalam x program x prona x atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Keempat pelaku pungli tersebut x yakni x Sukariyadi Kepala x Dusun x Bronggol, x Abdul x Syukur x Kepala Dusun Krajan, Supriyadi Kaur Keuangan Desa Cukurgondang dan x Abdul x Kholem x Sekretaris x Desa x Cukurgondang. Keempatnya x ditangkap di x lokasi x yang x berbeda x oleh x petugas x dari x Satuan x Unit x Tindakan x Saber Pungli.
Mereka x ditangkap x x dalam x operasi x tangkap x tangan (OTT) x di x Desa x Cukurgondang, Kecamatan x Grati, x Kabupaten x Pasuruan. x Berdasarkan z x Badan Pertanahan x x Nasional (BPN), untuk program PTSL tidak x dipungut x biaya x karena x ditanggung x oleh x negara. Tapi x di x x Desa Cukurgondang, x yang x mengajukan x dikenakan x biaya x dan x tiap x bidang x yang x diajukan untuk menjadi x sertifikat, dikenakan Rp c 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat. Rencana x yang akan x diajukan x oleh x masyarakat x Desa Cukurgondang sekitar 1.000 bidang tanah.
Penangkapan x x terhadap x keempat x pelaku x dilakukan x setelah petugas x x melakukan penyidikan x berdasarkan laporan x informasi x yang ditindaklanjuti dengan laporan pembuatan polisi. Para pelaku kemudian ditangkap x beserta dengan barang bukti uang tunai hasil pungutan liar. Para pelaku sempat ditetapkan x sebagai x tersangka x karena x melakukan x pungutan di luar aturan. Pasal yang disangkakan x x telah x dilanggar x oleh x para x pelaku yaitu x Undang-undang (UU) x Nomor 31 Tahun x 1999 x yang x diubah dengan UU x Nomor x 20 x Tahun x 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya, hukuman x x penjara x minimal x 4 x tahun, maksimal x 20 tahun denda x minimal x Rp 200 juta c dan x maksimal Rp 1 milyar. Namun setelah pendalaman, kepolisian membebaskan pelaku karena menurut kejaksaan terdapat tidak cukup barang bukti dalam kasus pungutan liar tersebut.

## Kepustakaan Konseptual

## 1.   Teori Peran
Kedudukan x x dalam x hal ini x diharapkan x sebagai x posisi tertentu x di x dalam masyarakat yang mungkin x tinggi, x sedang-sedang x saja atau x rendah. Kedudukan x adalah x suatu x wadah yang isinya x adalah hak x dan x kewajiban x x tertentu, sedangkan x x hak dan x kewajiban x tersebut dapat dikatakan x sebagai x peran. Secara x sosiologis x peran x adalah x aspek x dinamis x yang berupa tindakan atau x perilaku x yang x dilaksanakan seseorang x yang x menempati x atau memangku x posisi x dan melaksanakan x hak-hak x dan x kewajiban x sesuai x kedudukannya. Jika x seseorang menjalankan x peran x tersebut x dengan x baik, x dengan x sendirinya x akan berharap x bahwa x apa x yang x dijalankan sesuai x dengan x keinginan x dari lingkungannya. Peran x x secara umum x adalah x kehadiran x di dalam menentukan x x suatu x proses keberlangsungan (Bakir, 2009:348).
Peran x adalah aspek x dinamis x kedudukan (status) (Soekanto, 2002:243). Apabila x seseorang melaksanakan x hak x dan x kewajibannya x sesuai x dengan x kedudukannya x maka x dia menjalankan suatu x peran x Tim x Saber x Pungli menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas x Sapu x Bersih x Pungutan x Liar x adalah x satuan x tugas x yang mempunyai tugas x melaksanakan x pemberantasan x pungutan x liar x secara x efektif x dan x efisien dengan mengoptimalkan x pemanfaatan x personil, x satuan x kerja, x dan x sarana x prasarana, x baik yang berada di x kementerian x atau x lembaga x maupun x pemerintah x daerah.

## 2.   Faktor Penegakkan Hukum
Penegakan x hukum x bukan x semata-mata x x pelaksanaan x perundang-undangan x x saja x namun terdapat x juga x faktor-faktor x yang x mempengaruhi. Menurut x Soerjono Soekanto (1983:35) faktor-faktornya xx yaitu x sebagaiberikut:

## a.  Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek x menyelenggaraan x penegakan x hukum x di x lapangan x seringkali terjadi pertentangan antara x kepastian x hukum x dan x keadilan. Hal x x ini x dikarenakan x konsepsi keadilan x merupakan suatu x rumusan x yang x bersifat x abstrak x sedangkan x kepastian hukum x merupakan x prosedur yang x telah x ditentukan x secara x normatif. Oleh x c karena itu x suatu x tindakan x atau x kebijakan yang x tidak x sepenuhnya x berdasarkan x hukum merupakan x suatu x yang x dapat x dibenarkan sepanjang xx kebijakan x atau x tindakan x itu tidak x bertentangan x dengan hukum.
b Faktor x penegak x hukum,
Salah x x satu x kunci x dari x keberhasilan x dalam x penegakan x hukum x adalah x mentalitas atau kepribadian x dari x penegak x hukumnya x sendiri. Dalam x x rangka x penegakan hukum oleh setiap lembaga x penegak x hukum, x keadilan x dan x kebenaran x harus x dinyatakan, terasa, x terlihat x dan diaktualisasikan.
c.   Faktor Sarana dan  Fasilitas
Sarana x x dan x fasilitas x yang x mendukung x mencakup x organisasi x yang x baik, x peralatan yang memadai, x keuangan x yang x cukup. Tanpa sarana x dan x fasilitas x yang x memadai, penegakan hukum x tidak x dapat berjalan x dengan x lancar x dan penegak x hukum x tidak mungkin menjalankan x peran x semestinya.

## d.   Faktor Masyarakat
Masyarakat x mempunyai x x pengaruh x yang x kuat x terhadap x pelaksanaan x penegakan hukum, sebab x penegakan x hukum x berasal x dari x masyarakat x dan x bertujuan x untuk mencapai dalam x masyarakat. Bagian x x yang x terpenting x dalam x menentukan x penegak hukum x adalah kesadaran x hukum x masyarakat. Semakin s tinggi kesadaran x hukum x masyarakat x maka x akan x semakin x memungkinkan penegakan x hukum x yang x baik.

## e.   Faktor Kebudayaan
Kebudayaan x Indonesia x merupakan x dasar x dari x berlakunya x hukum adat. x Berlakunya hukum x tertulis (perundang-undangan) x x harus mencerminkan x nilai-nilai x z yang x menjadi dasar x hukum adat. Semakin x banyak x penyesuaian x antara x peraturan x perundang-undangan dengan kebudayaan x masyarakat, x maka x akan x semakin x mudahlah x dalam menegakannya.

## 3.   Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi terdapat pada KUHP pasal 604. Berikut ini bunyi pasal 604 KUHP:
“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI”.  Pengertian x korupsi x x menurut UU No 31 x Tahun 1999 x tentang x Pemberantasan Tindak Pidana x Korupsi x mengartikan bahwa:
“Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
Adapun berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan s Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah d tindakan melawan x hukum x dengan x maksud memperkaya c x diri x sendiri, orang x x lain, z atau x korupsi yang x berakibat merugikan x negara x atau x perekonomian x Negara. Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak x x Pidana x Korupsi x menyebutkan x bahwa x tindak x pidana x korupsi x adalah x tindak pidana sebagaimana x dimaksud x dalam x undang-undang yang x mengatur x mengenai Pemberantasan Tindak x Pidana x Korupsi.

## 4.   Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Berdasarkan x x Peraturan x Kapolri x Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah x serangkaian x tindakan penyidik dalam x hal x dan x menurut x cara yang x x diatur x dalam x undang-undang x untuk mencari serta mengumpulkan bukti c x yang x dengan x bukti x itu x membuat x terang x tentang x tindak pidana yang x x terjadi x dan x guna x menemukan x tersangkanya. Sedangkan manajemen x x penyidikan yaitu serangkaian x kegiatan x penyidikan x yang meliputi x x perencanaan, x pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan x dan pengendalian.
Penyidikan dilakukan berdasarkan adanya laporan polisi atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana yang ditindaklanjuti dengan rangkaian proses penyidikan. Proses penyidikan dimulai dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang kemudian diikuti dengan surat-surat tugas lain sebagai administrasi penyidikan yang bertujuan untuk menangkap, menahan, memeriksa, dan menyita barang bukti. Administrasi penyidikan tersebut merupakan kelengkapan yang disyaratkan dalam sebuah penyidikan tindak pidana  untuk disertakan saat pelimpahan berkas kepada kejaksaan dan pengadilan.

## Metode Penelitian
Pendekatan x yang x digunakan x dalam penelitian x ini adalah x pendekatan x kualitatif dengan metode penelitian studi v kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus pengutan liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian divalidasi melalui pengecekan hasil wawancara dengan dokumen terkait kasus tersebut.

## Hasil Analisis

## 1.  Kronologi Kasus
Dalam x rumusan x korupsi x pada x Pasal 12 huruf x e x UU x No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang x x dirujuk x dalam x Pasal x 12 x UU No.31 x x Tahun x 1999 x sebagai x tindak
pidana x korupsi, x yang x kemudian dirumuskan x x ulang x pada x UU x No.20 x Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak x Pidana x Korupsi, pengertian x pungutan x liar x adalah x suatu perbuatan yang x x dilakukan x pegawai x negeri x atau x penyelenggara x yang x dengan maksud x menguntungkan x x diri x sendiri x atau x orang x lain z secara x melawan hukum, x atau x dengan menyalahgunakan x kekuasaannya x memaksa seseorang x memberikan x sesuatu, x membayar, atau menerima pembayaran dengan x x potongan, atau x untuk x mengerjakan x sesuatu x bagi x dirinya sendiri. Umumnya s x pungli x ini x dilakukan x terhadap seseorang/korporasi x x jika x ada kepentingan x atau x berurusan x dengan instansi x pemerintah.
Berdasarkan laporan polisi dari Sdr. Haris Alfarizy yaitu LP.A/05/III/2017/JATIM/RES PAS KOTA tanggal 02 Maret 2017, bahwa telah terjadi pungutan liar pada Hari Kamis  tanggal 02 Maret 2017 sektar pukul 16.00 x Wib di rumah Sdr. SUKARYADI yang beralamat Desa Cukurgondang Kec Grati Kab Pasuruan. Sdr. Sukaryadi selaku Kasun Grogol tertangkap tangan oleh petugas sesaat setelah menerima uang pengurusan prona dari Sdr EKO, selain itu juga menerima pembayaran prona dari warga lainnya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Sdr. Abdul Kholem selaku sekretaris desa sekaligus selaku ketua Panitia Prona juga kedapatan menerima pendaftaran dari satu warga. Unit 3 Tipikor juga menangkap dua terlapor lain yaitu Sdr. Supriyadi selaku Kaur keuangan sekaligus bendahara PTSL dan Sdr. Abdul Syukur selaku Kasun Krajan I telah menerima pendaftaran prona sebanyak 64 warga.
Keempat terlapor kasus pungutan liar PTSL tersebut memungut biaya sebesar Rp 500.000,- (lima x ratus x ribu x rupiah) kepada x para pemohon PTSL di Desa Cukurgondang Kec. Grati Kab Pasuruan  tanpa didasari oleh aturan yang ada, padahal program  prona tersebut diberikan oleh Negara kepada masyarakat dengan tidak dipungut biaya, dan para pihak panitia sudah diberikan honor sesuai dengan  petunjuk teknis pelaksanaan anggaran PTSL.

## Upaya Penyidikan
Operasi x tangkap x tangan x adalah x tindakan x menangkap x secara x langsung x terhadap seseorang x x atau x lebih x yang x diduga x kuat x melakukan x tindak x pidana x korupsi, x sehingga dalam x operasi x tersebut x petugas x dapat x mengamankan x pelaku x sekaligus x barang x bukti tindak pidana x korupsi. Upaya x x Unit 3 x Tipikor x dalam x penyidikan x kasus x Operasi Tangkap Tangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang adalah sebagai berikut:
a.     Melakukan pemeriksaan saksi-saksi  :
1) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pemohon PTSL sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) saksi.
2) Melakukan pemeriksaan terhadap para perangkat desa Cukurgondang sebanyak 6 (enam) orang  saksi diantaranya Sdr Lilis Muawanah, Abdul Kholem, Abdul Syukur, Supriyadi, Sukariyadi dan Fini Dianti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari kantor Kecamatan Grati sebanyak 1 (satu) orang atas nama Mita Ardiningtyas dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari Bapemmas Kab Pasuruan sebanyak 1 (satu) orang saksi atas nama Nanang Muji Laksono, SH. M.Hum.
3) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana atas nama Dr Prija Djatmika, SH.
MSi dan Ahli PTSL Dari kantor BPN Kab Pasuruan atas nama Rachmat Soemarjono. b.   Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka :
Setelah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan gelar perkara, maka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program PTSL di Desa Cukurgondang Kec Grati Kab Pasuruan sebanyak 4 (empat) orang diantaranya Sdr Abdul Kholem selaku Sekretaris Desa, Sdr Supriyadi selaku Kaur Keuangan, Sdr Abdul Syukur selaku Kepala Dusun Krajan, dan Sdr Sukariyadi selaku Kepala Dusun Brongkol.

## c.   Melakukan penyitaan barang bukti
d.  Pelaksanaan gelar perkara dan pembuatan Berkas Perkara masing-masing tersangka:
1) Berkas perkara tersangka ABDUL KHOLEM, tersangka ABDUL SYUKUR, tersangka SUPRIYADI dan tersangka SUKARIYADI dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 05 April 2017.  (Tahap I)
2) Tanggal 19 April 2017 berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dinyatakan belum lengkap (P-19), dengan petunjuk pada kelengkapan formil yaitu agar pengetikan kata PRONA diganti dengan pengetikan kata PTSL, mengingat program berganti dengan nama PTSL, pada BAP masih ditemukan kolom tanda tangan yang masih kosong, agar melakukan penyitaan terhadap surat pernyataan diatas materai mengenai kesanggupan membayar x biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Pada kelengkapan materiil dengan petunjuk yang sama antara berkas perkara tersangka satu dengan tersangka lainnya yaitu terdapat kekurangan kelengkapan materiil terhadap pemenuhan x alat x bukti x masing-masing unsur pasal yang telah disangkakan terhadap masing – masing tersangka yang diduga melanggar pasal 12 huruf e UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberatansan tindak pidana korupsi dengan unsur pasal sebagai berikut :
a) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
b) Dengan maksud menguntungkan disi sendiri atau orang lain;
c) Secara melawan hukum;
d) Dengan menyalahgunakan kekuasannya.
e) Melakukan pemberhentian penyidikan
Penyidikan terhadap kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang diputuskan untuk dihentikan setelah gelar perkara terakhir dengan pertimbangan bahwa pengembalian berkas perkara x x yang x dilakukan x oleh x penyidik x sudah x maksimal, x sehingga x pengembalian berkas perkara x pidana x atas x nama x tersangka Abdul Kholem, Supriyadi, Abd Syukur, dan Sukariyadi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, tanggal 14 Mei 2018, dengan petunjuk yang sama dengan petunjuk sebelumnya (P-19 pertama), P-19 kedua), (P-19 ketiga) dan (P-19 keempat) yang pada intinya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan unsur pasal dan untuk mengungkap masing-masing unsur pasal agar
penyidik mencari alat bukti lain sesuai pasal 184 KUHAP, maka petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak bisa dipenuhi oleh penyidik, karena petunjuk-petunjuk mulai dari P-19 pertama sampai dengan P-19 ke empat  telah dipenuhi. Kemudian penanganan kasus pungli PTSL Cukurgondang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Pasuruan, sedangkan barang bukti yang sempat disita telah dikembalikan kepada Kepala Desa Cukurgondang dengan disaksikan oleh perwakilan pemohon PTSL dan perangkat desa.

## Pembahasan
1.  Peran  Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota
Peran  Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota Dalam  Penyidikan Kasus Operasi Tangkap Tangan Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap Terhadap Kepala Desa Cukurgondang adalah sebagai berikut
a.  Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pungutan liar di Desa Cukurgondang
b.  Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian menyuruh berhenti seorang pelaku pungli.
c.  Serta memeriksa tanda pengenal diri keempat pelaku pungutan liar.
d.  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap pelaku.
e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap f.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g.  Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pendaftaran tanah.
Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi berperan sebagai penyidik dalam kasus pungutan liar program PTSL di Desa Cukurgondang. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.
Dikaitkan dengan Teori x Peran x adalah x aspek x dinamis x yang x berupa tindakan x atau perilaku yang x dilaksanakan x seseorang x yang x menempati atau x memangku x posisi x dan melaksanakan x hak-hak x dan x kewajiban sesuai xkedudukannya. Peran x Unit x 3 x Tindak Pidana Korupsi x dimaknai sebagai x tugas x atau x pemberian x yang X memiliki x aspek-aspek sebagai berikut s :
a. Peran x meliputi norma-norma x yang x dihubungkan x dengan x posisi dalam x masyarakat. Peran dalam arti x ini merupakan x x rangkaian peraturan x x dalam x kehidupan x masyarakat.
b. Peran x adalah x suatu x konsep x perihal x apa x yang dapat x dilakukan x oleh x Unit 3

## x Tipikor x dalam x masyarakat sebagai x organisasi.
c.  Peran juga dapat diartikan sebagai  tugas dan wewenang Unit 3 Tipikor yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Jenis-jenis peran sebagai berikut:
a. Peran x normatif x adalah x peran x yang x dilakukan x oleh Unit x 3 Tipikor      yang x didasarkan p x ada seperangkat norma atau hukum x yang x berlaku dalam kehidupan masyarakat yaitu melaksanakan perannya sebagai x penyidik x dengan menjalankan x proses x penyidikan x sesuai dengan Pasal 10 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
b. Peran x ideal x adalah peran yang x dilakukan oleh x Unit x 3 x Tipikor    yang x didasarkan x pada x nilai-nilai x ideal x atau x yang x seharusnya dilakukan x sesuai x dengan x kedudukannya x di x dalam x suatu x sistem yaitu perannya sebagai penyidik khusus tindak pidana korupsi sesuai dengan struktur organisasi Polres Pasuruan Kota.
c. Peran x faktual x adalah peran x yang x dilakukan x oleh x Unit 3 Tipikor     yang x didasarkan x pada x kenyataan x secara x konkrit di x lapangan x atau kehidupan x sosial x yang x terjadi x secara nyata yaitu dengan melakukan berbagai tindakan selama penyidikan kasus pungli tersebut.

## Langkah-langkah Manajemen Penyidikan
Berdasarkan laporan polisi dari Sdr. Haris Alfarizy yaitu LP.A/05/III/2017/JATIM/RES PAS KOTA tanggal 02 Maret 2017, bahwa telah terjadi pungutan liar pada Hari Kamis  tanggal 02 Maret 2017 sektar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. SUKARYADI yang beralamat Desa Cukurgondang Kec Grati Kab Pasuruan. Unit 3 Tipikor juga menangkap dua terlapor lain yaitu Sdr. Supriyadi selaku Kaur keuangan sekaligus bendahara PTSL dan Sdr. Abdul Syukur selaku Kasun Krajan I telah menerima pendaftaran prona sebanyak 64 warga. Keempat terlapor kasus pungutan liar PTSL tersebut memungut biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para pemohon PTSL di Desa Cukurgondang Kec. Grati Kab Pasuruan  tanpa didasari oleh aturan yang ada, padahal program  prona tersebut diberikan oleh Negara kepada masyarakat dengan tidak dipungut biaya, dan para pihak panitia sudah diberikan honor sesuai dengan  petunjuk teknis pelaksanaan anggaran PTSL.
Dalam x rumusan x korupsi x pada x Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 x berasal x dari Pasal 423 KUHP x yang x dirujuk x dalam x Pasal 12 UU No.31 x Tahun 1999 x sebagai x tindak pidana korupsi, x yang x kemudian x dirumuskan x ulang x pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), x pengertian x pungutan x liar x adalah x suatu x perbuatan x yang dilakukan x x pegawai negeri atau x penyelenggara x yang x dengan x maksud menguntungkan diri x x sendiri x atau x orang x lain secara x melawan x hukum, x atau x dengan menyalahgunakan x x kekuasaannya x memaksa x seseorang memberikan x sesuatu, membayar, x atau x menerima x pembayaran x dengan x potongan, x atau x untuk mengerjakan sesuatu x bagi x dirinya x sendiri. Dalam kasus pungutan liar program PTSL di Desa Cukurgondang ini keempat perangkat desa tertangkap tangan melakukan pungli sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada warga pemohon sertifikat tanah.
Di dalam kasus pungutan liar program PTSL di Desa Cukurgondang tersebut, empat orang perangkat desa tertangkap sesaat setelah menerima uang hasil pungutan liar terhadap warga pemohon sertifikat tanah. Kemudian Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota menindaklanjuti dengan langkah-langkah x manajemen penyidikan x tindak x pidana x dalam  menyidik pungutan liar program Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang. Berdasarkan x Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan manajemen penyidikan yaitu  serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
Langkah-langkah manajemen penyidikan Unit 3 Tipikor dalam penyidikan  kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun upaya penyidikan tersebut tidak maksimal karena belum dapat menemukan bukti lain terkait unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak maksimalnya pembuktian unsur tersebut mengakibatkan penyidikan harus dihentikan demi hukum karena batas pengembalian berkas perkara oleh JPU telah mencapai batas maksimal sebanyak empat kali.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidikan
Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang adalah sebagai berikut:

## 1)  Faktor Peraturan / Undang-Undang
Faktor pertama yang mempengaruhi Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang yaitu peraturan hukum yang menaungi dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tugas Unit 3 Tipikor. Peraturan yang berlaku secara nasional seperti UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP penyidikan Tindak Pidana. Selain itu juga didukung dengan peraturan yang bersifat regional seperti Surat Keputusan Walikota Pasuruan nomor/188/75/423.011/2017, tentang perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/16/423.011/2017, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

## 2)  Faktor Sarana dan Prasarana
Selain peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan penyidikan,  faktor sarana dan prasarana meliputi peralatan khusus dalam penyelidikan dan penyidikan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota.

## 3  Faktor Sulitnya Memperoleh Keterangan Saksi
Berdasarkan hasil penelitian, faktor ketiga yang juga mempengaruhi  Unit 3 Tipikor dalam
penyidikan pungli PTSL di Desa Cukurgondang, yaitu sulitnya memperoleh keterangan saksi karena adanya beberapa saksi yang sulit dimintai keterangan sehingga membutuhkan usaha lebih untuk memperoleh informasi dan keterangan dari saksi.

## 4)  Faktor Kurangnya Personil
Faktor kurangnya personil juga mempengaruhi Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus PTSL di Desa Cukurgondang. Kurangnya jumlah anggota Unit 3 Tipikor mengakibatkan proses penyidikan kasus pungli PTSL  di Desa Cukurgondang membutuhkan waktu yang lama dimulai dari tanggal 2 Maret 2017 sampai tanggal 14 Mei 2018. Kekurangan jumlah anggota juga mengakibatkan tumpang tindihnya tugas harian dan tugas khusus seperti penyidikan kasus tertentu. Terkait dengan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang, penyidik memeriksa 137 orang saksi.

## 5)  Faktor Rendahnya kesadaran Hukum Warga Desa Cukurgondang
Faktor lain yang menjadi berpengaruh dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang yaitu rendahnya kesadaran hukum warga Desa Cukurgondang. Warga yang mendaftar program PTSL tidak memahami aturan dan prosedur penyelenggaraan PTSL yang sudah diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL. Padahal sudah disampaikan oleh panitia pelaksana PTSL bahwa program tersebut gratis. Selain itu warga juga tidak membaca dan menanyakan terlebih dahulu isi berkas yang disodorkan panitia PTSL sebelum menandatangani berkas tersebut.

## 6)  Faktor Kebudayaan Masyarakat Ingin Praktis
Faktor kebudayaan masyarakat yang ingin praktis dalam berbagai urusan terutama terkait birokrasi menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana. Dalam kasus pungli program PTSL di Desa Cukurgondang, adanya kontribusi dari pemohon PTSL juga mendorong terjadinya kasus pungutan liar tersebut. Pemohon PTSL sepakat untuk membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan agar lebih murah daripada mengurus sertifikat tanah secara perorangan.

## 7)  Faktor Perbedaan Persepsi Antara Penegak Hukum
Faktor perbedaan persepsi dalam pembuktian unsur pasal antara penyidik Polri dengan JPU merupakan faktor yang mengakibatkan proses penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang berlangsung selama 14 bulan. Berkas perkara pungli PTSL Desa Cukurgondang yang diajukan dari penyidik Unit 3 Tipikor dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan ke penyidik Unit 3 Tipikor hingga empat kali. Oleh karena batas maksimal pengembalian berkas dari JPU telah habis maka penyidik memutuskan untuk membuat SP3 sebagai pemberitahuan bahwa penyidikan telah dihentikan sehingga memberikan ketetapan hukum kepada keempat tersangka bahwa mereka sudah bebas.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang apabila dianalisis menurut teori faktor penegakkan hukum oleh Soerjono Soekanto (1983:35) adalah sebagai berikut:

## a.  Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum oleh Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang  pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Landasan hukum Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang telah terpenuhi memalui berbagai peraturan yang menjadi payung hukum proses penyidikan tersebut. Namun konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
b.  Faktor Penegak  Hukum,
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah adanya persamaan persepsi dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang, terdapat perbedaan persepsi antara penyidik Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sehingga proses pengajuan berkas terjadi hingga empat kali untuk mencari bukti tambahan sebagai landasan unsur tindak pidana.
c.  Faktor Sarana  dan  Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dengan baik mencakup, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Dengan adanya sarana dan fasilitas dari Polres Pasuruan Kota yang memadai, proses penegakan hukum oleh Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota terhadap kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang dapat berjalan dengan lancar sehingga Unit 3 Tipikor dapat menjalankan peran dengan semestinya.

## d.  Faktor Masyarakat
Masyarakat x mempunyai x pengaruh x yang x kuat x terhadap x pelaksanaan penegakan xhukum, sebab x penegakan x hukum x berasal x dari x masyarakat x dan bertujuan x untuk x mencapai dalam x masyarakat. Bagian x yang x terpenting x dalam menentukan x penegak x hukum x adalah kesadaran x hukum x masyarakat. Dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang, Unit 3 Tipikor mengalami kesulitan terkait keterangan saksi. Sulitnya memperoleh keterangan saksi karena adanya beberapa saksi terkait kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang yang sulit dimintai keterangan sehingga membutuhkan usaha lebih untuk memperoleh informasi dan keterangan dari saksi.

## e.  Faktor Kebudayaan
Dalam kasus pungli program PTSL di Desa Cukurgondang, adanya kontribusi dari pemohon PTSL juga mendorong terjadinya kasus pungutan liar tersebut. Pemohon PTSL sepakat untuk membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dengan pertimbangan agar lebih murah daripada mengurus sertifikat tanah secara perorangan. Dengan adanya kontribusi pemohon PTSL tersebut, maka pemohon PTSL memiliki andil dalam kasus pungutan liar tersebut. Sehingga banyak pemohon PTSL yang sulit dimintai kesaksian oleh penyidik Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil telaah dan analisis maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran  Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam  penyidikan kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang dilaksanakan dengan prosedur normatif yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, peran Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota sudah sesuai dengan yang tertuang di norma hukum tentang tugas penyidik.
2. Langkah-langkah manajemen penyidikan Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam  penyidikan kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang tidak maksimal karena tidak dapat membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” sehingga kasus pungutan liar program PTSL di Desa Cukurgondang berakhir dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).
3. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam  penyidikan kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang yaitu :

## a.  Faktor Pendukung
1)  Faktor perundang-undangan yang mendasari penyidikan
2)  Faktor sarana dan prasarana yang memadai dalam penyidikan
b.  Faktor Penghambat
1)  Perbedaan persepsi dalam penyidikan antara penyidik Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
2)  Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga sulit dimintai kesaksian.
3)  Kebudayaan masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya kasus pungli.

## Saran
Berdasarkan hasil penarikan kesimpulan tersebut, saran yang i dapat diberikan Peneliti terkait upaya Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam  penyidikan kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang adalah:
1. Mempertahankan kinerja Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota terkait perannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyidik tindak pidana korupsi sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan yang telah ditetapkan dalam peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan.
2. Perlu meningkatkan penerapan manajemen penyidikan terutama dalam pembuktian unsur tindak pidana agar penyidik lebih jeli, bisa dilakukan dengan pelatihan baik mandiri maupun melalui jalur pendidikan pengembangan.  Pelatihan mandiri yang dimaksud yaitu dengan skenario latihan gelar perkara dari Kapolres atau kasat reskrim.
3. Lebih memahami faktor-faktor yang akan mendukung maupun yang akan menghambat dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga dapat mempersiapkan langkah untuk memanfaatkan faktor pendukung dan mengantisipasi faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana di

## kemudian hari.
4. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang nyata.
5. Kepada Kapolres untuk melaksanakan koordinasi dengan CJS secara berkala.

## Daftar Pustaka
Arikunto , Suharsimi. 2012 . Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bakir, R. S. 2009. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Tangerang: Karisma Publishing Group.
Depdikbud. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Emzir. 2011 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers.
Lamintang, P. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Miles , Matthew B. & A. Michael Huberman . 1992 . Analisis Data Kualitatif . Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia.
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Moeljatno. 2009. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyadi, L. 2002. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nur Indriantoro. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Airlangga Soerjono, S. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soekanto, Soerjono.1983. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia : Suatu Tinjauan secara Sosiologis. Jakarta: UI Press.
Soerjono, S. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
Soekanto, S. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi . Bandung: Refika Aditama.
Sugiyono . 2009 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sutopo, S.P. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
Zuldafrial. 2012. Penelitian Kualitatif . Surakarta: Yuma Pustaka.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 686)
Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 202).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).