## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/TAHUN 1960 MENGENAI PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

## THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 56 LAW IN LIEU OF LAW NUMBER 1960 CONCERNING THE STIPULATION OF AGRICULTURAL LAND AREA IN THE REGENCY OF WEST LOMBOK

## Bq. Mahyuniati Fitria
Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Email : bqyounee@yahoo.com
Naskah diterima : 30/09/2013; direvisi : 17/09/2013; disetujui : 19/10/2013

## A bstrAct
One of the purpose of landreform is to do a fair share of the people’s livelihood of farmers in the form of land , with the intention that there is a fair distribution of outcomes is to overhaul the structure of the land in order to realize social justice . To achieve this, it made landreform programs, among others, restrictions on the maximum area of land dominance and determination of minimum area of agricultural land ownership , and prohibition on acts that lead to breakdown of ownership of agricultural land into pieces that are too small . Then the program is poured in a legislation that is through Act No.56 PRP  1960 on the establishment of the agricultural land area . However , for the region of western Lombok , based on observations of this law is still very difficult to apply . Keywords : Landreform , Land Area Restrictions

## A bstrAk
Salah satu tujuan landreform adalah untuk melakukan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil, yaitu dengan merombak struktur pertanahan guna merealisir keadilan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibuatlah program-program landreform antara lain pembatasan luas maksimum penguasaan tanah dan penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlamapau kecil. Program tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu melalui Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun demikian, untuk wilayah Lombok barat, berdasarkan pengamatan, undang-undang ini masih sangat sulit diterapkan
Kata Kunci: Landreform, Pembatasan Luas Tanah Pertanian
PENDAHULUAN
d AlAm negArA AgrAris seperti  Indonesia sebagian  besar  penduduknya mempu nyai penghidupan atau bermata pencaharian dalam lapangan pertanian, sehingga tanah sangat berarti bagi  sumber penghidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal mau- pun  untuk pertanian, dan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Tanah merupakan
hajat hidup orang banyak, merupakan sum- ber daya alam, dan kekayaan alam yang tiada bandingannya, sehingga wajib dipeli- hara untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga hubungan bangsa Indo-
Bq. Mahyuniati Fitria | Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960......................... nesia dengan tanah bersifat abadi (Pasal 1 ayat 2 UUPA No 5 Thn. 1960). Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah yang meru- pakan kekayaan nasional sangat menentu- kan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa In- donesia dan negara Indonesia.
Bagi bangsa Indonesia, hubungan manu- sia/masyarakat dengan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, akan lahir kemiskinan bagi sebagian ter- besar rakyat Indonesia, ketidakadilan, peluruhan, serta sengketa dan konflik yang berkepanjangan, yang dapat bersifat struk- tural.
Hubungan yang mendasar dan asasi se- bagaimana diuraikan di atas, dijamin dan dilindungi keberadaannya oleh Konstitusi. Jaminan konstitusi tersebut diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945.
Secara khusus Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar bagi lahirnya ke- wenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) kepada lembaga pemerintah/negara yang bertanggungjawab atas pertanahan. Ke- wenangan yang dimaksud Pasal ini adalah:
a. mengatur dan menyelenggarakan per- untukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang ang- kasa.
b. menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Badan Pertanahan Nasional Republik In- donesia, sesuai dengan mandat yang diberi- kan oleh Peraturan Presiden No. 10 Tahun
2006, menyelenggarakan kebijakan dan pengelolaan pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, termasuk didalam- nya upaya pelaksanaan berbagai program ke giatan dalam bidang pertanahan semata- mata bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagai wujud untuk menerapkan prin- sip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UUPA, salah satu program kegiatan yang ditem- puh oleh Badan Pertanahan Nasional yakni Landreform . Landreform diselenggarakan di Indonesia adalah guna memperbaiki ke- adaan sosial ekonomi rakyat melalui pem- bagian yang lebih adil atas penghidupan petani berupa tanah. Disamping itu melalui Land reform diharapkan akan meningkat- kan kegai rahan kerja para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak pemilikan atas tanahnya .1 Adapun program Landreform dimaksud antara lain mengenai larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampui batas dan penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, dis- ertai larangan untuk me lakukan perbuatan perbuatan yang meng akibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil 2 . Pro- gram tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah per aturan perundang-undangan yaitu melalui Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Per tanian. Namun demikian, untuk wilayah Lombok barat, berdasarkan pen- gamatan awal, undang-undang ini masih sangat sulit diterapkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pene- litian dengan tema “Implementasi Undang- undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang Luas tanah Pertanian di Lombok Barat”.
1 AP Parlindungan, Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan, Alumni , Bandung, 1987, hlm. 5 2 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Su- atu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, PT. Gra- findo Persada, Jakarta, 1986, hlm..122.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 484~499
Adapun perumusan masalah yang ingin dipaparkan sebagai jalan untuk mengupas fenomena di atas adalah:
1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang- undang No.56 PRP Tahun 1960 di Kabupaten Lombok Barat?
2. Apa saja yang menjadi kendala serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 di Kabupaten Lombok Barat?
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif pempiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam rangka menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat, mengamati, dan menggambarkan penerapan Undang- undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 di kabupaten Lombok Barat. Dari kedua pendekatan tersebut nantinya diharapkan akan nampak prihal pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam menerapkan Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960.

## PEMBAHASAN
A. Tujuan Dan Program Landreform di Indonesia
Jika ingin melihat tujuan dari suatu per- aturan perundang-undangan, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian pula ketika kita ingin mengetahui tujuan dari pengarturan landreform. Un- tuk mengetahui apakah tujuan landreform yang diselenggarakan di indonesia, salah satunya dapat kita lihat dalam usul Dewan Pertimbangan Agung yang dikemukakan menjelang atau ditetapkan menjelang ber- lakunya UUPA dalam Tahun 1960. Dewan
Pertimbangan Agung dalam usulnya ten- tang “perombakan hak tanah dan penggu- naan tanah “menyatakan bahwa landreform bertujuan: agar masyarakat adil dan mak- mur dapat terselenggara dan khsususnya taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup rakyat jelata meningkat 3 .
Tujuan landreform juga dapat kita  lihat dalam sejarah, ketika Menteri Agraria Sadjarwo 4 dalam pidato pengantarnya menyampaikan RUU pokok Agraria di muka sidang pleno DPR-GR. Dalam pida- tonya, beliau antara lain menyatakan: ”bah- wa perjuangan perombakan hukum agraria kolonial dan penyusunan hukum agraria nasional berjalin erat dengan sejarah per- juangan Bangsa Indonesia untuk melepas- kan diri dari cengkeraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas ta- nah dan pemerasan kaum modal  asing”.
Dengan demikian, jika melihat per- timbangan Dewan Pertimbangan Agung pada saat menjelang ditetapkan nya Undang- undang Pokok Agararia, atau pidato rancan- gan terakhir Undang-Undang  Pokok Agrar- ia yang disampaikan oleh Menteri Agraria Sadjarwo dapat kita simpulkan bahwa tu- juan dari landreform adalah penguatan dan penegasan hak-hak petani . Hal serupa juga dapat kita lihat dari tulisan  Ahmad  Sodiki 5 , ketika menguak ide dan konsep Undang- Undang Pokok Agraria 1960. Dalam tu-
3 Budi Harsono, Hukum Agraria indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia, Isi dan Pelaksanaannya) , Djambatan, Jakarta, 2005, hlm..364 4 Berhubung dengan berlakunya kembali Undang- undang dasar 1945, maka “Rancangan Soenarjo” yang masih memakai dasar Undang-undang Sementara ditar- ik kembali. Setelah disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945, diajukanlah rancangan undang-undang baru oleh menteri agraria Sadjarwo. Rancangan Sadjar- wo disetujui oleh kabinet Inti dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1960. Rancangan sadjarwo merupakan rangkaian akhir dari sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria. Lihat Budi Harsono, bagian sejarah penyusu- nan Undang-Undang Pokok Agraria, ibid, hlm..130.
5 Ahmad Sodiki dan Yanis Maladi, Politik hukum Agraria , Mahkota Kata, Yogyakarta, 2009, hlm.82
Bq. Mahyuniati Fitria | Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960......................... lisannya yang berjudul “Ide dan Konsepsi Undang-Undang Pokok Agraria 1960”, bahwa salah satu ide dan konsepsi dasar dari Undang-Undang Pokok Agraria 1960 adalah sifat populis , yaitu pemihakan yang kuat kepada kepentingan rakyat petani.
Pemihakan ini dirumuskan dalam ben- tuk Pasal-Pasal yang berisi perlindungan rakyat dari praktek kesewenang-wenangan pengggunaan tanah, yang mengandung pemerasan. Misalnya, dengan menentukan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampui batas tidak diperkenankan (Pasal 7 UUPA); atau, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajib- kan mengerjakan atau mengusahakan send- iri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 10); atau, Pemerintah agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga mening- gikan produksi dan kemakmuran rakyat (Pasal 13); atau, penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan; atau, hak-hak yang sifatnya sementara sep- erti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah per tanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Po- kok Agraria dan hak-hak tersebut diusa- hakan hapusnya di dalam waktu yang sing- kat (Pasal 53).
Budi Harsono 6 secara lebih rinci menge- mukakan tujuan landreform di indonesia:
a.  untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud ada pem bagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali   secara revolusioner , guna merealisir keadilan   sosial;
6 Budi Harsono, Op.Cit hlm.35
b.  untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek (maksudnya: (alat) pemerasan);
c.  untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara indonesia, baik laki-laki maupn wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat bezit , yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial;
d. untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan pe- nguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyeleng- garakan batas maksimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluaga dapat seorang laki-laki maupun wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem libe ralisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomis lemah;
e. untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya perta- nian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk  koperasi dan bentuk go- tong royong lainnya, untuk mencapai kes- ejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.
Sesuai dengan berbagai tujuan tersebut di atas dan mengingat situasi dan kondisi agraria di indonesia pada waktu itu, maka program landreform meliputi 7 :
1.  Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;
2.  Larangan  pemilikan tanah secara “ absen- tee ” atau “ guntai ”;
3.  Redistribusi tanah yang selebihnya dari ba- tas maksimum, tanah-tanah yang terkena
7 Ibid , hlm.367
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 484~499
larangan “absentee”, tanah bekas swapraja dan tanah negara;
4.  Pengaturan soal pengembalian dan pene- busan tanah-tanah pertanian yang diga- daikan;
5.  Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan
6. Penetapan luas minimum pemilikan ta- nah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemcahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian- bagian yang terlampau kecil.
B.  Kriteria Penetapan Luas Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960
1. Penetapan luas maksimum tanah perta- nian.
Dalam rangka mem bangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang - undang Pokok Agraria 1960 menetapkan dalam Pasal   7,  bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama- sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam undang- undang. Adapun luas tanah pertanian maksimum yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 sebagai berikut :
No Daerah Sawah Ha (hek- tar) Tanah kering  (hek- tar) Jumlah kelu- arga 1 2 Tidak Padat Padat - Kurang padat - Cukup padat - Sangat padat 15 10 7,5 5
20 12 9 6
1
1
1 1
Keterangan:
Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga, biarpun yang berhak atas tanahnya mungkin seorang-seorang. Berapa jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota-anggota dari suatu keluarga, itulah yang menentukan maksimum luas tanah keluarga itu. Jumlah anggota keluarga ditetapkan paling banyak 7 orang. Jika jumlahnya melebihi 7 orang maka bagi keluarga itu luas maksimum untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya ditambah 10%, tetapi jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%,
sedangkan jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah (penjelasan umum 7 (c) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960).
Kriteria tidak padat, padat, dan lainnya  dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Daftar lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 (sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3)
Bq. Mahyuniati Fitria | Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960.........................
Jika jumlah anggota suatu keluarga melebihi 7 orang, maka bagi keluarga itu luas maksimum sebagai yang ditetapkan tersebut di atas untuk setiap anggota yang selebihnya ditambah dengan 10%, dengan ketentuan bahwa jumlah tambahan terse- but tidak boleh lebih dari 50%, sedang jum- lah tanah pertanian yang dikuasai selu- ruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering. Dengan mengingat ke- adaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut dengan paling banyak 5 hektar (Pasal 2).
2. Penetapan luas minimum pertanian
Berbeda dengan penetapan luas maksimum tanah pertanian yang dimi liki seseorang, maka  penetapan  luas mi ni mum pertanian dalam undang-un dang Nomor 56 PRP Tahun 1960 lebih menitik berat- kan kepada seseorang yang memiliki area pertanian di atas 2 Ha. Dalam undang- undang tersebut dinyatakan dalam Pasal 9 “Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbul- nya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dan tanah itu dijual sekaligus.
Dengan demikian, aturan ini lebih di- tujukan kepada seseorang yang memi- liki tanah lebih dari 2 Ha, agar ia tidak memindahkannya, yang akhirnya nantinya mengakibatkan jumlahnya berkurang dari 2 Ha. Tujuan dari aturan ini sebenarnya ingin menghendaki agar seorang keluarga dapat memiliki tanah minimal 2 Ha. Akan tetapi, aturan ini tidak memberikan solusi, bagaimana jika seseorang tidak memilki ta- nah 2 Ha.
Kepadatan pen- duduk tiap kilome- ter persegi Golongan daerah 0 - 50 51 - 250 251 - 400 410 - ke atas Tidak padat

## Kurang padat
Cukup padat Sangat paat
Penjelasan dalam lampiran
a. yang dimaksud dengan “daerah” ialah daerah tingkat II
b. atas dasar ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 PRP Tahun 1960 untuk tiap-tiap daerah tingkat II luas maksimumnya ditegaskan oleh Menteri Agraria
Dengan demikian, dari penjelasan di atas untuk menentukan luas maksimum kepemilikan tanah dalam suatu wilayah kabupaten tergantung dari kepadatan penduduknya, dan yang terpenting dari hal itu harus ditegaskan oleh Menteri Agraria. Namun demikian, sampai akhir penelitian ini dilakukan, belum ditemukan penegasan oleh Menteri Agaraia mengenai luas maksimum kepemilikan tanah yang diperbolehkan untuk  wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Untuk wilayah-wilayah tersebut jika tanah pertanian yang dikuasai itu me- rupakan sawah dan tanah-kering, maka untuk menghitung luas maksimum terse- but, luas sawah di jumlah dengan luas tanah-kering dengan menilai tanah ker- ing sama  dengan sawah  ditambah 30% di  daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar. Penetapan luas maksimum tersebut tidak berlaku terhadap hak guna usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang di dapat pemerintah dan yang dikuasai oleh badan hukum (Pasal 1).
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 484~499
B.  Kendala di Dalam Implementasi Undang- Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960  di Kabupaten Lombok Barat
Ketika kita berbicara mengenai im- plementasi suatu peraturan perundang- undang, maka kita memasuki ranah keber- lakuan hukum. Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika masyarakat nampak melakukan seperti apa yang diatur dalam peraturan pe- rundang-undangan.
JJH Bruggink 8 membagi keberlakuan kaidah hukum menjadi: keberlakuan fak- tual atau empiris atau kaidah hukum; keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum; keberlakuan evaluatif kaidah hu- kum. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah keberlakuan factual atau empiris.
Orang juga dapat mengatakan bahwa kaidah hukum itu efektif jika peraturan tersebut berhasil mengarahkan prilaku para warga masyarakat, dan itu memang salah satu tujuan dari suatu perundang- undangan. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum 9 . Namun demikian juga, orang dapat juga berbicara tentang ke- berlakuan faktual hukum dalam arti yang lain. Orang juga dapat meneliti apakah keseluruhan perangkat kaedah hukum secara umum oleh para pejabat hukum yang berwenang diterapkan dan ditegakkan 10 .
Untuk mencapai keberlakuan secara fak- tual atau empiris suatu peraturan perun- dang-undangan, maka sebenarnya secara tidak sadar kita telah memasuki area sistem hukum.  Suatu peraturan perundang- undangan tidak akan berjalan baik jika tidak didukung oleh komponen-komponen yang ada dalam sistem hukum. Komponen- komponen tersebut, seperti yang dikatakan oleh Lawrence M Friedman “ a legal system
8 JJH Bruggink, Refleksi Tentang Hukum , Citra Adi- tya Bakti, Bandung,  1999, hlm.150
9 Ibid , hlm.151 10 Ibid
in actual is a complex in which structure, sub- stance and culture interact ” 11 . Dengan demi- kian, komponen-komponen sistem hukum tersebut dapat kita simpulkan, yaitu  sub- stansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur hukum  ( legal  structure ),  dan budaya  hu- kum  ( legal  culture ).
Pendapat serupa dapat kita temukan dalam tulisan Bruggink, yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah 12 :
1. Unsur idiil: unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas- asas. Unsur inilah yang para yuris disebut “sistem hukum”, bagi para sosiolog hukum masih ada unsur lainnya:
2.  Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan ( ambstsdrager ), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3.  Unsur aktual  adalah keseluruhan  putusan- putusan dan per buatan-perbuatan konkret yang ber kaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.
Seperti diketahui, Undang-undang No- mor 56 PRP Tahun 1960 tentang Peneta- pan luas pertanian belum bisa dijalank- an di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu, penelitian ini akan men- coba mengetahui kendala-kendala apa saja yang membuat peraturan tersebut sulit di- jalankan, dengan cara melihat komponen- komponen sistem hukum yang bekerja di dalamnya.
11 Lawrence M Friedman, 1975, The Legal Sistem, A Social Science Perspective, Rusell Sage Foundation, New York, hlm. 4
12 Bruggink, Op,,cit hlm.140
Bq. Mahyuniati Fitria | Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960.........................
1. Kendala Substansi Hukum
Seperti diketahui, setiap pengunda- ngan suatu peraturan perundang-undang tidak lepas dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada saat tersebut. Munculnya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan cerminan tekat untuk me- lepaskan diri dari hukum agraria  zaman kolonial, yang sangat eksploitatif, dualis- tik, dan feodalistik. Oleh karena itu, se- benarnya, Undang-Undang Pokok Agraria hanyalah salah satu saja dari sejumlah undang-undang yang pada saat itu me- nyimpan anti modal asing.
Selain menyimpan sikap anti modal asing, Undang-Undang Pokok Agraria mempunyai sifat populis, yaitu pemihakan yang kuat terhadap kepentingan petani 13 . Hal ini  misalnya kita dapat lihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menghendaki dibatasi kepemi- likan dan penguasaan tanah. Maksud dari pembatasan tersebut pada dasarnya ingin menghidari kepemilikan tanah yang tanpa batas, yang mengakibatkan kesejahteraan di masyarakat menjadi tidak merata. Se- bab, Undang-undang Dasar 1945, menga- manatkan bahwa sumber daya alam yang ada di indonesia harus diupayakan untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 dan keinginan Undang-Undang Pokok Agraria agar kepemilikan dan penguasaan tanah dapat merata bagi seluruh rakyat indonesia maka diben- tuklah  Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang penetapan luas ta- nah pertanian. Dalam undang-undang tersebut ditetapkanlah kepemilikan dan penguasaan tanah maksimum yang dapat dimiliki seseorang maupun keluarganya serta batas minimum seseorang seorang memilki  tanah. Batas minimum kepemi-
13 Ahmad Sodiki dan Yanis Maladi, Op.Cit , hlm. 82
likan tanah ini sebenarnya ditujukan ke- pada seseorang yang memiliki tanah lebih dari dua hektar, dan ingin memindahkan tanahnya sehingga luasnya akan menjadi kurang 2 Ha. Namun demikian, sebena- rnya, undang-undang ini tidak memberi- kan solusi yang jelas bagaimana jika orang tidak punya tanah dengan luas kurang dari dua hektar, atau orang yang tidak mem- punyai tanah sama sekali.
Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 diundangkan pada 29 Desember 1960. Kondisi pada saat tersebut sangat berbeda dengan kondisi saat ini, pada tahun 1960 jumlah penduduk di Indonesia 93.654.021 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 saja penduduk indonesia sudah mencapai 242.325.638 jiwa 14 . Oleh karena itu, sangat jelas, penguasaan tanah oleh seseorang tentu lebih luas dibandingkan dengan saat ini jika kita memakai logika berdasarkan jumlah penduduk.
Pembatasan luas maksimum tanah pertanian pada Tahun 1960 tentu sangat mempertimbangkan fakta di masyarakat pada saat tersebut, pada saat ini sangat kecil kemungkinan orang memilki tanah seperti yang ditetapkan dalam batas maksimum undang-undang tersebut. Misalnya, dalam ketentuan   undang-undang  tersebut, untuk wilayah sangat padat, seseorang dibatasi  kepemilikannya sampai dengan 6 Ha. Untuk saat ini, bisa dikatakan seseorang memilki tanah, misalnya di kota sebagai tempat sangat padat, sangat kecil kemungkinan seseorang memilki tanah lebih dari 6 Ha. Bahkan untuk tempat yang sangat tidak padat pun sangat kecil kemung kinan seseorang memilki tanah di atas 26 Ha di wilayah Lombok Barat. Hal yang menyulitkan dilaksanakan undang- undang ini juga untuk wilayah Lombok Barat karena belum ada penetapan yang pasti, apakah wilayah-wilayah desa di
14 www.kemendagri.co.id
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 484~499
Lombok Barat dikategorikan padat, sangat padat, kurang padat ataukah cukup padat. Kriteria ini penting sebagai pedoman penetapan ukuran maksimum penguasaan tanah suatu wilayah.
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 ini kemudian dituang- kan dalam berbagai aturan pelaksanaan, salah satu aturan pelaksanaan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 ten- tang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugiannya. Di dalam ketentuannya, ternyata, patokan ganti rugi tanah selain berdasarkan hasil panen juga di dasarkan pada jumlah uang sebesar Rp 25.000,-.

## Pasal 7 PP No.224 Tahun 1961 menyatakan:
Jika jumlah ganti kerugian tidak melebihi Rp 25.000,- maka menteri agraria dapat menetapkan pembayaran dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat di atas
Namun demikian, pada saat ini, me nurut Kepala Bidang Pengaturan Pe- nguasaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan: “Se- bagai suatu gambaran bahwa tanah yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan  absentee yang dijadikan obyek landreform, bekas pemilik mendapat ganti kerugian rata-rata Rp. 3.000.000 (tiga juga rupiah) setiap hektarnya. Ini jelas tidak memberikan suatu rasa keadilan di mana tiap daerah besarnya harga tanah sangatlah variatif”. Hampir bisa dikatakan bahwa untuk wilayah Lombok Barat tidak akan bisa kita jumpai tanah dengan harga Rp. 3.000.000,- per hektarnya. Seharusnya, ganti rugi kepada seseorang akan lebih adil jika  berdasar kepada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan nilai nyata /sebenarnya dengan memperhatikan nilai NJOP Tahun berjalan.
Selain itu, secara subtansi hukum, selain masalah ganti rugi di atas,  pe- ngambilan tanah kelebihan maksimum belum jelas mekanismenya, dan belum ada aturan pelaksanaannya ditingkat bawah. Se bagai misal, belum ada yang mengatur bagaimana cara mengambil tanah tersebut sehingga dapat dijadikan obyek tanah landreform; apakah pengambilannya di- lakukan dengan musyawarah atau dengan pencabutan hak sesuai dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 1961?; belum ada, bagaimana cara memberikan ganti rugi dan bagaimana jika pemilik tidak mau menerima ganti rugi?, dan sebagainya. Selain itu, masalah yang tidak kalah pentingnya adalah: apakah pengambilan tanah kelebihan maksimum yang dimiliki seseorang dapat dikategorikan sebagai pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum atau bukan untuk kepentingan umum, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pe- laksanaan Pembangunan Untuk Kepen- tingan Umum dan Peraturan BPN  No.37 mengenai pelaksanaan peraturan presiden tersebut?.
Dengan demikian, dapat disimpulkan dari sudut kaidah peraturan primer (Undang-undang Nomor 56 PRP Ta- hun 1960) telah jelas menentukan nor- ma-norma dalam hal mengatur luas kepemilikan dan penguasaan seseorang menguasai tanah. Namun demikian dari sudut  kaidah peraturan skunder (aturan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 56 PRP tahun 1960) masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana memberlakukan ketentuan atau norma dalam undang-undang tersebut 15 .
15 HLA Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan- peraturan. Suatu system hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma
Bq. Mahyuniati Fitria | Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960.........................

## 2. Kendala Struktur Hukum
Kita dapat mengatakan bahwa kaidah hukum itu efektif jika peraturan tersebut berhasil mengarahkan prilaku para warga masyarakat, dan itu memang salah satu tujuan dari suatu perundang-undangan. Itu sebabnya kita dapat menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum 16 . Namun demikian juga, kita dapat juga berbicara tentang keberlakuan faktual hukum dalam arti yang lain. Kita juga dapat meneliti apakah keseluruhan perangkat kaedah hukum secara umum oleh para pejabat hukum yang berwenang diterapkan dan ditegakkan 17 .
Berbicara mengenai hal yang terakhir ini, maka kita telah memasuki komponen kedua dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum. Struktur hukum merupakan keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan ( ambstsdrager ), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga. Sebagian orang ketika berbicara dan meneliti substansi dan struktur hukum menerimanya begitu saja, mereka cenderung untuk mengabaikan perbedaan antara apa yang dijadikan pegangan tindakan institusi itu dan apa yang benar- benar mereka kerjakan 18 , hal ini tidak akan dilakukan dalam penelitian ini.
Sesuai dengan judul penelitian ini “Implementasi Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kabupaten Lombok Barat” maka sangat jelas komponen struk- tur hukum yang berperan dalam hal ini
prilaku; peraturan sekunder adalah norma mengani norma-norma ini, bagaimana memutusakan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dan lain-lain. L. M Friedmann, hlm.16. Lihat juga HLA Hart, Konsep Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Pener- jemah M Khosim, hlm.146.
16 Ibid , hlm.151 17 Ibid
18 L M Friedmann, Loc. Cit . hlm.16
adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), lebih khusus lagi yaitu Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat.
Namun, dengan adanya Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebi- jakan Pertanahan Nasional, maka salah satu kewenangan yang diserahkan ke- pada Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pertanahan adalah penetapan tanah kelebihan maksimum dan ganti kerugiannya, selain itu juga penenetapan tanah absentee serta  penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lainnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebi- jakan  Nasionai di Bidang 'Pertanahan, kewenangan ini seharusnya sudah di- lak sanakan oleh Pemerintah Daerah Ka- bupaten  Lombok Barat. Alasan belum dilaksanakan, karena belum ada nya koor- dinasi mengenai tatacara pelaksanaan kewenangan tersebut. Pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah mengeluarkan norma dan standar mekanisme ketata- laksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasi- onal Nomor 2 Tahun 2003, sehingga dapat dipedomani bagi pelaksanaan di daerah kabupaten/kota.
Sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 sampai saat ini dilaksanakan penelitian ini, belum diadakan penetapan tanah obyek redistribusi 19 , termasuk di dalamnya tanah kelebihan maksimum. Sehingga belum
19 Menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Ka- bupaten Lombok Barat. Penetapan obyek redistribusi tanah terakhir kali ditegaskan dengan Keputusan Men- teri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 74-VM996 tanggal 17 Juni 1996 seluas 1.161.355 m2 di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Ten- gah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan petani penggarap atas tanah tersebut sebagai penerima redistri- busi tanah. Berdasarkan hat tersebut telah diterbitkan pula Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor SK. 07/BPN/420.3/Pro-PPT/1998 tanggal 30 Maret 1998 tentang Pemberian Hak Milik Kepala Khairuin dkk
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 484~499
ada penetapan obyek tanah kelebihan maksimum sebagai obyek redistribusi.
Menurut keterangan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemerintah Daerah Kabupateh Lombok Barat, “ke- wenangan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum, sebenarnya secara teknis masih bisa dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat”. Namun demikian, seperti telah dipaparkan dalam peneltian ini, pelak- sanaan Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 belum bisa terlaksana dengan baik. Hal tersebut sesungguhnya juga telah diakui secara tidak langsung oleh Kepala Bi- dang Pengaturan Penguasaan Tanah kan- wil NTB dengan pernyataannya sebagai berikut:
Peraturan-peraturan pelaksanaan lan- dreform usianya telah lebih dari 40 tahun. Sehingga usianya yang pada saat dikeluarkannya sesuai dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi serta suasana kejiwaan pada saat itu, akan tetapi .seka-
sebanyak 124 orang atas Tanah Negara Bebas seluas 116,1355 Ha.
Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertana- han Nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK 082/BPN/420.3/Prp/1991 tanggal 28 Maret 1991. Surat Keputusan ini merupakan surat keputusan perpanjangan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Inspeksi Agraria tang- gal 29 Juni 1972 Nomor SK 82/IA/25.A/1972 mengenai penetapan penerima redistribusi tanah obyek landre- form. Diantara para penerima tanah obyek redistribusi tersebut ada yang belum dapat memenuhi kewajiban/ membayar uang ganti rugi kepada negara, sehingga di- beri perpanjangan jangka waktu untuk melunasi/mem- bayar pemasukan ke negara.
Disebutkan dalam surat keputusan tersebut bahwa penerima redistribusi tanah obyek landreform seban- yak 269 orang di Desa Sekotong Barat Kecamatan Seko- tong Tengah Kabupaten Lombok Barat dengan luas ta- nah seluruhnya sawah/pertanian seluas 2,770 Ha yang dibagikan untuk 6 orang dan dara/kebun/tegalan seluas 241,765 Ha yang dibagi untuk 263 orang. Surat keputu- san perpanjangan ini diterbitkan karena para penerima redistribusi tanah tersebut belum melunasi kewajiban membayar uang pemasukan ke negara, serta masih tetap mengusahakan tanahnya secara fisik dan belum melaku- kan perrrindahan hak kepada orang lain, masih mengua- sai tanahnya dan mengusahakan secara aktif dan belum melakukan pemecahan pemilikan dan masih tetap ber- tempat tinggal pada letak tanahnya tersebut.
rang sudah tidak sesuai lagi seperti ben- tuk dan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah, biaya yang harus dibayar oleh penerima tanah dan rumusan untuk menentukan besarnya ganti rugi. Sebagai suatu gambaran bahwa tanah yang ber- asal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee yang dijadikan obyek landre- form, bekas pemilik mendapat ganti keru- gian rata-rata Rp. 3.000.000 (tiga juga rupiah) setiap hektarnya. Ini jelas tidak memberikan suatu rasa keadilan di mana tiap daerah besarnya harga tanah san- gatlah variatif sehingga pula dilakukan perubahan terhadap perundang-undan- gannya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian kepada bekas pemilik sesuai dengan keadaan sekarang dan ke- adaan keuangan pemerintah.
Dengan demikian, dari sisi aparatur pemerintah sesungguhnya sudah terlihat keengganan untuk melaksanakan norma dalam Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. Sebenarnya, pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 56 PRP Ta- hun 1960 selain bisa dilakukan dengan aktif oleh Kantor Pertanahan, dalam arti dilakukan dengan inventarisir ke lapangan lebih dulu; pelaksanaan undang-undang ini bisa dilakukan dengan cara pasif, art- inya tidak diperlukan inventarisir lebih dulu. Walaupun demikian dengan cara aktif tentu jauh lebih baik daripada cara pasif, akan tetapi jika hal ini dilakukan, tentu akan membantu pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960.
Dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 mengatur orang  atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya me lebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan  hak-miliknya  atas selu- ruh  atau sebagian tanah ter sebut, kecuali dengan izin kepala Agraria Daerah Ka- bupaten/Kota yang bersangkutan. Atau,
Bq. Mahyuniati Fitria | Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960.........................
Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang   apa- bila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya  atau  berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar (Pasal 4 dan Pasal.9).
Seperti diketahui, setiap pemindahan hak baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah, dan lelang harus di daftarkan kepada Kantor Pertanahan. Dengan  de- mikian, Kantor Pertanahan sebenarnya mendapat keuntungan, karena dapat melakukan pengontrolan terhadap pe- nguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat, karena setiap penciptaan atau peralihan hak harus diketahui dan melalui persetujuan Kantor Pertanahan. Sebagai misal: dalam Undang-undang Nomor 56 PRP tahun 1960, dalam Pasal 9, ditentukan Pemindahan hak atas tanah pertanian, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Oleh sebab itu, sangat mudah, jika kantor pertanahan memang ingin betul-betul melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960, yaitu dengan menolak suatu permohonan peralihan hak yang dapat menimbulkan tanah pertanian seseorang akan berkurang dari 2 Ha.
Kecenderungan terhadap pengabaian terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 oleh pihak yang berwenang sebenarnya ikut diben- tuk dan dipengaruhi oleh peraturan-per- aturan yang ada. Sebagai misal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak ada yang men- gatur mengenai apa yang dilakukan jika seseorang melakukan pendaftaran tanah, yang ternyata tanahnya dikategorikan kelebihan maksimum. Atau, misalnya juga tidak diatur, penolakan terhadap seseorang yang mempunyai tanah lebih dari dua hektar kemudian akan memin-
dahkannya sehingga luas tanahnya akan berkurang dari dua hektar,  tidak ada dalam peraturan tersebut yang mewajibkan pihak yang berwenang untuk menolaknya 20 .
3. Kendala Budaya Hukum
Dalam masyarakat, sistem hukum dapat difungsikan untuk berbagai hal, seperti sebagai penjaga alokasi nilai-nilai yang benar dalam masyarakat ( keadilan ),
20 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pemindahan hak atas tanah hanya akan ditolak dibuatkan akta PPAT oleh pejabat PPAT apabila (Pasal 39): mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak- disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengandaftar- daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: Surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 24 ayat (2); dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan KantorPertanahan, dari pemegang hak yang bersangku- tan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau salah satu atau para pihak yang akan melakukan per- buatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisi- kan perbuatan hukum pemindahan hak; atau untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku; atau obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangku- tan. Selain itu kantor pertanahan akan melakukan peno- lakan apabila (Pasl 45): Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan; perbua- tan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); dokumen yang diperlukan un- tuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap; tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; tanah yang bersangkutan meru- pakan obyek sengketa di Pengadilan; perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekua- tan hukum tetap; atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelumdidaftar oleh Kantor Pertanahan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
484~499
penyelesaian sengketa (dispute resolu- tion) , dokumentasi, kontrol sosial (sosial control) , rekayasa sosial (social engineer- ing). Oleh karena itu,  sesuai dengan judul dalam penelitian ini ”Implementasi Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 di Kabupaten Lombok Barat” maka penelitian ini sesungguhnya ingin menge- tahui bagaimana Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 melakukan rekayasa sosial ( sosial engeenering ) untuk menga- rahkan prilaku-prilaku masyarakat, khu- susnya prilaku masyarakat dalam memiliki dan menguasai tanah. Mengenai keber- hasilannya, telah dijelaskan, tergantung dari tiga komponen dalam sistem hukum tersebut.
Bagian akhir dari tulisan ini akan membahas komponen terakhir dari sistem hukum tersebut, yaitu budaya hukum.
Berkenaan dengan fungsi hukum khusus- nya fungsi rekayasa sosial, maka dewasa ini yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat, agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan ma- syarakat sebagaimana dicita-citakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut di- perlukan kesadaran hukum masyara- kat, di dalamnya terkandung nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Menurut  Lawrence M Friedman disebut sebagai budaya hukum 21 .
Dalam masyarakat, penetapan luas ta- nah, baik maksimum maupun minimum merupakan kaidah baru dalam masyara- kat. Kaidah jenis ini sulit untuk dapat di- masukkan dalam kaidah terpenting yang dikenal masyarakat. Kaidah hukum seperti ini sering dikatakan kaidah hukum netral, karena sebelum diatur dalam hukum posi- tif tidak ada norma dalam masyarakat yang
21 Esmi Warassih Pujirahayu, Hukum Dalam Perspe- ktif Sosial, Peyunting Satjipto Rahardjo , Alumni, Band- ung, 1981, hlm.124
mengaturnya. Orang yang tidak melak- sanakan ketentuan dalam undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tidak akan di- katakan tidak bermoral dalam masyarakat.
Sebagai misal, jika orang mempun- yai tanah 2,5 ha, kemudian dia ingin me- mindahkannya seluas 1 ha, maka tentu lu- asnya akan menjadi 1,5 ha, jelas perbuatan yang dilakukan orang tersebut di dalam masyarakat tidak akan dikatakan tidak ber- moral, akan tetapi tentu bertentangan den- gan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. Contoh yang lain dalam Pasal 7, barangsiapa  menguasai tanah dengan hak gadai yang berlangsung selama 7 tahun wajib mengembalikan tanah itu kepada pe- miliknya dalam waktu 1 (satu) bulan, den- gan tidak ada hak untuk menuntut pem- bayaran uang tebusan. Namun sebalkinya, justru di masyarakat Lombok, jika orang mengambil tanah yang sudah di gadai tanpa suatu tebusan, itulah orang yang dianggap justru tidak bermoral.
Pemberlakuan suatu undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 56 PRP ta- hun 1960, sangat sulit dilakukan jika tidak didukung kuat oleh komponen-komponen struktur hukum yang ada, karena norman- ya tidak seluruhnya berasal dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Seseorang tidak melaksanakan norma penetapan luas ta- nah pertanian seperti ini tidak akan merasa malu, bahkan sebaliknya bangga dan men- gangkat derajatnya dalam masyarakat, mis- alnya dengan memilki banyak tanah.
Berkaitan dengan itu, padahal membuat orang malu atau misalnya tepeluah (istilah lombok): dikucilkan dan dijauhi dari per- gaulan masyarakat) terkadang jenis sanksi seperti ini jauh lebih berat dari jenis sanksi pengurungan badan ataupun denda dalam masyarakat. Oleh karena itu, karena tidak berasal dari nilai-nilai dari masyarakat, maka seseorang yang melanggar ketentu- an dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP
Bq. Mahyuniati Fitria | Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960.........................
Tahun 1960 tidak akan mendapatkan sank- si-sanksi sosial dalam masyarakat.
Hal inilah yang menjadi hambatan, mis- alnya dalam pelaksanaan kegiatan Inven- tarisasi Data P4T. karena dianggap bukan kewajiban, banyak warga masyarakat yang enggan memberi atau membuka informasi yang akurat untuk keperluan pendataan. Misalnya masyarakat enggan menyampai- kan informasi tanah-tanah lain yang dimil- ikinya padahal setelah diteliti lebih jauh, yang bersangkutan ternyata memiliki tanah di tempat lain. Ini dilakukan oleh masyara- kat untuk menghindari adanya larangan pemilikan tanah yang melebihi batas maksi- mum atau absentee 22 .
Selain itu, hal yang tidak kalah penting- nya, dalam masyarakat ada pandangan bah- wa hak milik, termasuk hak milik atas ta- nah, merupakan hak mutlak seseorang, art- inya ia dapat mengalihkan, memindahkan, mewariskannya, asalkan tidak menganggu hak orang lain, dan itu adalah suatu hal yang lumrah. Demikian pula, sebagai misal, memindahkan suatu lahan tanah sehingga lahan tanahnya akan berkurang menjadi 2 Ha, adalah suatu hal yang dianggap lumrah dan wajar di masyarakat.
22 Demikian pula dalam menangani tanah-tanah ab- sentee. Dalam menangani hak atas tanah atau ijin perali- han hak atas tanah-tanah pertanian, banyak pemohonan yang walaupun senyatanya berdomisili di suatu tempat (misalnya tempat A), namun untuk menghindari adan- ya ketentuan larangan pemilikan tanah secara absentee, maka masyarakat membuat KTP baru yang menyatakan domisilinya adalah di tempat letak tanah yang dimohon haknya, atau dimohon ijin peralihan hak atas tanahnya Menurut Kepala Sub Seksi Pengendalian Penguasaan Tanah Kabupaten Lombok Barat, fenomena pembuatan KTP ganda (alamat pemohon disesuaikan dengan letak tanah yang dimohon), banyak dijumpai di Kabupaten Lombok Barat seiring dengan berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, Banyak Pena- nam Modal (Investor) dari luar daerah ingin menguasai/ memiliki tanah yang nantinya akan dijadikan tempat usaha Dalam menyingkapi fenomena ini, dijelaskan bah- wa sepanjang syarat-syarat permohonan telah tengkap secara formal, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tidak dapat menolak suatu permohonan karena tidak. adanya kewenangan menguji secara material produk hukum institusi lain (Kantor Camat dan Kepala Desa) yaitu berupa KTP para pemohon.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan Undang-undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kabupaten Lombok Barat, hanya dapat terlihat dalam upaya penetapan luas maksimum tanah perta- nian. Hal ini dapat dilihat dalam alur ke- giatan pelaksanaan landreform di Kantor Pertanahan Lombok Barat, melalui kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Peng- gunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Walaupun demikian kegiatan IP4T tersebut lebih bertujuan untuk mencari obyek lan- dreform, dan bukan bertujuan semata-mata untuk menginventarisir tanah kelebihan maksimum di suatu wilayah, walaupun sep- erti kita tahu bahwa tanah kelebihan maksi- mum merupakan salah satu obyek tanah landreform. Selain itu, kegiatan IP4T ma- sih dalam lingkup yang kecil, yaitu wilayah desa. Kemungkinan untuk menemukan tanah kelebihan maksimum pada saat ini sangatlah kecil kemungkinannya jika yang diinventarisir adalah wilayah desa. Ber- dasarkan data yang dihasilkan melalui ke- giatan  IP4T belum ditemukan tanah yang terindikasi kelebihan maksimum pada saat ini di Lombok Barat.
Mengenai tidak berjalan baiknya Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 di Kabupaten Lombok Barat terjadi karena beberapa hal, antara lain seperti: adanya kendala dari sisi peraturan perun- dang-undangan yang mendukung,  adanya kendala dari sisi sikap dan peran aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang sering mengabaikan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960, serta adanya kendala dari sisi pandangan dan pemahaman ma- syarakat yang sering berbeda dengan apa yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. Dari sisi per- aturan perundang-undangan, ada beberapa hal yang menjadi kendala belum bisa dilak- sanakan undang-undang tersebut, misalnya
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## Daftar Pustaka
Bruggink J.J.H dalam Arief Shidarta; Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum PT.Citra Aditya Bakti, 1996. Bandung.
Fauzi Noer, Menuju Keadilan Agraria, Landreform , Agenda Pembaruan Struktur Agraria dalam Dinamika Panggung Politik, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002
Hadjon, Philipus M; Penelitian Hukum Normatif , Kumpulan Tulisan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003. Surabaya.
Harsono Boedi,  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Hukum  Tanah Indonesia,  1995, Jakarta.
Harsono Boedi, Hukum Agraria indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, 2005
Lawrence M Friedman, The Legal Sistem, A Social Science Perspective, Rusell Sage Foundation , 1975. New York.
Maladi Yanis dan Sodiki Ahmad, Politik hukum Agraria , Mahkota Kata, 2009, Yogyakarta,
AP Parlindungan, Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya, CV. Mandar Maju, 1991, Bandung,
Tim  Penyusun  Kamus-Pusat  Pembinaan   dan  Pengembangan Bahasa,  Kamus Besar Bahasa   Indonesia, Balai Pustaka, 1989. Jakarta.
seperti belum jelas aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut; serta penetapan secara normatif kategori wilayah-wilayah desa di Lombok Barat, apakah padat, tidak padat, kurang padat, cukup padat, dan san- gat padat. Dari sisi kendala aparatur yang berwenang, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sepertinya mereka sudah enggan melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tersebut, hal ini misalnya dapat terli- hat seperti tidak adanya larangan terhadap pemindahan atau pemecahan tanah yang menimbulkan tanah pertaniannya menjadi berkurang dari 2 ha. Sedangkan dari sisi pemahaman dan pandangan masyarakat yang menjadi kendala adalah, mereka men- ganggap bahwa pelanggaran terhadap keten-
tuan dalam Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahkan terkadang sebaliknya orang yang memilki banyak tanah (lebih dari 2 ha) seringkali dianggap berwibawa di masyarakat. Hal ini karena, jika seseorang memilki tanah dalam jumlah yang banyak, orang tersebut terkadang secara tidak langsung terangkat derajat sosialnya dalam masyarakat.  Dari ketiga kendala tersebut, kendala yang pal- ing dominan sesungguhnya adalah kendala subtansi hukum. Dari kendala subtansi hukum ini kemudian berpengaruh kepada kendala struktur hukum, karena sudah di- anggap  tidak relevan dengan kondisi pada saat ini oleh aparatur.
Bq. Mahyuniati Fitria | Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960.........................
Urip Santoso, Hukum  Agraria  &  Hak-Hak  Atas  Tanah,  Cetakan kelima, 2005. Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.