ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA KAHURIPAN JAYA

## KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG)
1 Bambang Tri Saputra , , 2 Suyanto , , 3 Karnila Ali
Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
Email: bambangtrisaputra03011996@gmail.com , yanto.motro@gmail.com,karnila.ali85@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui  akuntabilitas pengelolaan  keuangan desa di desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2018 berdasarkan indikatior-indikator pengelolaan keuangan desa.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  pada Desa  Kahuripan  Jaya  dengan  2  informan,  yaitu  informan  internal  yang  terdiri  dari  (Kepala  Desa, Seketaris Desa Dan Bendahara Desa Kahuripan Jaya) dan informan eksternal yang terdiri dari (Tokoh Masyarakat  Desa  Kahuripan  Jaya)  dan  dokumentasi.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  pengelolaan keuangan  desa  pada  Desa  Kahuripan  Jaya  pada  tahun  2018  sudah  transparansi,  akuntabel  dan partisipatif.  Pada  tahap  perencanaan  sampai  dengan  pertanggungjawaban    dalam  pengelolaan keuangan desa sudah transparan kepada masyarakat Desa Kahuripan Jaya.
Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, UU Desa, Permendagri dan APBDesa.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  accountability  of  village  financial management  in  the  village  of  Kahuripan  Jaya,  Banjar  Baru  Subdistrict,  Tulang  Bawang  Regency, Lampung  Province,  in  2018  based  on  indicators  of  village  financial  management.This  study  uses  a qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  Data  collection  techniques  used  interviews  in Kahuripan  Jaya  Village  with  2  informants,  namely  internal  informants  consisting  of  (Village  Head, Village  Secretary  and  Treasurer  of  Kahuripan  Jaya  Village)  and  external  informants  consisting  of (Community  Figures  Kahuripan  Jaya  Village)  and  documentation.  The  analytical  tool  used  is  data reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing.Based  on  the  results  of  the  study,  that  village financial  management  in  Kahuripan  Jaya  Village  in  2018  was  transparent,  accountable  and participatory.  At  the  planning  stage  up  to  accountability  in  village  financial  management  has  been transparent to the people of Kahuripan Jaya Village.
Keywords : Village Financial Management, Village Law, Permendagri and APBDesa .

## Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol 1, No 1, April 2020

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  pasal  1  ayat  1  menjelaskan tentang  desa,  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  Pasal  71  ayat  1  menjelaskan  bahwa keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dan ayat  2  menjelaskan  Pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang  dimaksud  pada  ayat  1  menimbulkan pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan  pengelolaan  keuangan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan desa.
Desa Kahuripan Jaya merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjar  Baru  Kabupaten  Tulang  Bawang  Provinsi  Lampung.  Dana  Desa  yang  dianggarkan  oleh pemerintah  pada  desa  Kahuripan  Jaya  sejumlah  ±  Rp  800  juta.    Fenomena  di  desa  Kahuripan  Jaya adalah  masih  belum  efektifnya  dalam  penyusunan  APBDes,  karena  dalam  penyusunan  APBDesa masih  banyak    perubahan-perubahan  dari  tahun  ke  tahun  dalam  penyusunan  APBDesa  dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada  bulan agustus tahun 2018  pengelolaan  Dana  Desa  di  desa  Kahuripan  Jaya  dirubah  dalam  Permandagri  Nomor  20  Tahun 2018. Perubahan permandagri ini yang membuat belum efektifnya penyusunan APBDes. Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  ini  dimulai  pada  tahun  2019  yang  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  1  bulan januari. Dana Desa yang diperoleh desa Kahuripan Jaya pada tahun 2018 akan digunakan untuk empat bidang,  yaitu:  bidang  pemerintah,  bidang  pembangunan,  bidang  pemberdayaan  dan  bidang pembinaan.
pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Kahuripan  Jaya  Kecamatan  Banjar  Baru  Kabupaten  Tulang Bawang Tahun 2018?”

## DESKRIPSI TEORI

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  sebuah  konsep  etika  yang  dekat  dengan  administrasi  publik pemerintahan  (lembaga  eksekutif  pemerintah,  lembaga  legislatif  parlemen  dan  lembaga  yudikatif kehakiman)  yang  mempunyai  beberapa  arti  antara  lain,  hal  ini  sering  digunakan  secara  sinonim dengan  konsep-konsep  seperti  yang  dapat  dipertanggungjawabkan (responsibility) ,  yang  dapat dipertanyakan (questioned), yang dapat dipersalahkan (blamed) dan yang mempunyai ketidak bebasan (no  freedom) termasuk  istilah  lain  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  harapan  dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi  pusat-pusat  diskusi  yang  terkait  dengan  tingkat  problembilitas  di  sektor  publik,  perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Jenis  penelitian  ini berusaha  mendeskripsikan  gambaran  yang  senyatanya  dari  fenomena  yang  terjadi  pada  pengelolaan keuangan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa Kahuripan Jaya.

## Responden Penelitian
1. Informan Internal
a. Kepala Desa Kahuripan Jaya
b. Seketaris Desa Kahuripan Jaya
c. Kaur keuangan Desa kahuripan Jaya
2. Informan External
a. Tokoh Masyarakat (seluruh ketua RT) Desa Kahuripan Jaya
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  timbul  pertanyaan,  “Bagaimanakah  akuntabilitas

## Jenis Data

## 1. Data Primer
Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kahuripan Jaya.

## 2. Data Sekunder
Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dari Pemerintahan Desa Kahuripan Jaya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data

## 1. Reduksi Data
Reduksi  data  yang  dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  yang  menajam, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu  dan  mengorganisasi  data  mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kahuripan Jaya.

## 2. Penyajian Data
Mengumpulkan  semua  data  yang  terkait  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di desa  Kahuripan  Jaya  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban.

## 3. Penarikan Kesimpulan
Semua  data  yang  terkait  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  desa  Kahuripan Jaya,  maka  peneliti  malakukan  penarikan  kesimpulan  tentang  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan keuangan desa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
1. Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  proses  pemikiran  dan  penentuan  secara matang  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  perencanaan keuangan  desa,  diperlukan  rencana  tahapan  yang  strategis,.  Perencanaan  pembangunan  desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa  (musrenbangdes).  Dalam  proses  perencanaan  Kepala  Desa  dibantu  oleh  PTPKD  (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri atas Seketaris Desa dan Kepala Bagian Keuangan.
Berikut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kahuripan  Jaya  yaitu  Bapak  Sutejo  pada  hari kamis  tanggal  25  April  2019  di  rumah  Bapak  Agus  Susanto  tentang  perencanaan  pengelolaan keuangan desa, yang menjelaskan Bahwa:
“Dalam  proses  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  akan  dimulai  dengan musrenbangdes  yang  akan  melibatkan  aparat  Pemerintah  Desa,  BPD,  dan  tokoh-tokoh  masyarakat

## Desa Kahuripan Jaya.”
Kemudian  hal  ini  juga  dubuktikan  lagi  dengan  hasil  wawancara  dengan  Seketaris  Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak  Supriyo  pada hari  kamis tanggal 25 april 2019 di rumah Bapak Agus Susanto yang menjelaskan bahwa:
“Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari musyawarah rencana pembangunan desa(musrenbangdes) pada saat awal bulan 2 tahun berjalan, kemudian kepala desa membentuk tim khusus  untuk  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes).tim  khusus  itu  di  tugaskan untukmenyusun RABDesa (rencana anggaran biaya desa). Hasil dari RABDesa dikumpulkan sebagai bahan  untuk  penyusunan  rencana  anggaran pendapatan  dan belanja  desa  (RAPBDesa), RAPBDesa setelah  disusun  kemudian  dirapatkan  dalam  musdes  (musyawarah  desa)  dan  ditetapkan  bersama- sama dengan  BPD menjadi APBDesa.”

## 2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBD Desa  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dilaksanakan  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan  desa  dalam  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan  dan  pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan desa terdapat beberapa prinsip umum yang harusn ditaati yang  mencangkup  penerimaan  dan  pengeluaran.  Prinsip  itu  antaranya  bahwa  seluruh  perimaan  dan pengeluaran desa harus dilakukan melaui rekening desa.

## Tabel 1
Pendapatan Dana Transfer Desa Kahuripan Jaya Tahun Anggran 2018
No Pendapatan Dana transfer Anggaran 1 Dana Desa Rp. 726.115.095
2 Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
3 Alokasi Dana Desa Rp. 605.740.000 4 Bantuan Keuangan Rp. 6.000.000 Jumlah Rp. 1.337.855.476

## (Sumber: APBDesa Kahuripan Jaya, Tahun 2018)
Setiap penerimaan dan pengeluran dana dari  Alokasi Dana Desa  (ADD) dicatat dalam Buku Kas Pembantu sesuai dengan ketentuan dan secara teknis dilakukan oleh Kaur/Bendahara Desa selaku penanggungjawab.
Berikut  hasil  wawancara  dengan  Kaur  Keuangan  Desa  Kahuripan  Jaya  yaitu  dengan  Bapak Agus  Susanto  pada  hari  senin  tanggal  15  April  2019  di  Kantor  Desa  Kahuripan  Jaya  yang menjelaskan bahwa:
“Semua  pemasukan  dan  pengeluaran  harus  melalui  rekening  desa.  Seperti  DD  dan  ADD yang  merupakan  pendapatan  transfer  masuk  rekening  desa.  Desa  memiliki  satu  rekening  sebagai penyimpan dana yang dimiliki oleh desa”
Hal ini juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Seketaris Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Supriyo pada hari kamis tanggal       25 April 2019 di rumah Bapak Agus Susanto yang menjelaskan bahwa:
“Semua  kegiatan  dalam  pelaksanaan  yang  diajukan  oleh  tim  khusu  pelaksanaan  saya verifikasi dan setelah berkas dinyatakan lengkap, maka kepala desa akan menyetujui dan setelah itu tim khusus pelaksanaan mengajukan spp tentang pelaksanaan kegiatan, dan saya akan verifikasi data pelaksanaan tersebut, apabila data tersebut sudah lengkap, smaka kepala desa akan menyetujui dan bendahara desa akan melakukan pembayaran”
3. Penatausahaan
Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa  dengan  keputusan  kepala  desa.  Penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  oleh bendahara  desa.  Di  desa  Kahuripan  Jaya  proses  penatausahaan  yang  dilakukan  oleh  Bendaharam adalah  dengan  cara  mencatat  penerimaan  dan  pengeluaran  pada  pembukuan  atau  buku  khusus  yang menyimpan  bukti-bukti  pembayaran.  Bendahara  desa  wajib  mempertanggungjawabkan  uang  melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaiakan setiap akhir bulan kepada kepala desa.
Berikut  hasil  wawancara  dengan  dengan  Kaur  Keuangan  Desa  Kahuripan  Jaya  yaitu  dengan Bapak  Agus  Susanto  pada  hari  senin  tanggal  15  April  2019  di  Kantor  Desa  Kahuripan  Jaya  yang menjelaskan bahwa:
“Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dan harus melalui rekening desa meskipun nanti dana desa tersebut dipakai lagi, contonya pada saat ada pemasukan dari sewa tanah kas desa, maka desa akan mendapatkan pendapatan dan dana tersebut harus dimasukan ke rekening desa,  walaupun  nanti  dana  itu  dipakai  lagi.  Setiap  bulan  sekali  saya  melaporkan  keuangan  kepada kepala desa”
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan Bendahara Desa, Laporan pertanggungjawaban dari desa  ke  Kabupaten  disampaikan  2x  selama  satu  tahun.  Yaitu  laporan  semester  1  dan  laporan  akhir
tahun  berupa  laporan  realisasi  APBDesa  (Wawancara  pada  tanggal  15April  2019  di  kantor  desa Kahuripan jaya).
4. Pelaporan
Dalam  melakukan  tugas,  hak,  kewenangan,  dan  kewajibannya  dalam  pengelolaan  keuangan desa,  kepala  desa  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan.  Laporan  tersebut  bersifat periodik  semesteran  dan  tahunan  yang  di  sampaikan  ke  Walikota/Bupati.  Laporan  pertama  berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli pada tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada bulan januari pada tahun berikutnya.
Berikut  hasil  wawancara  dengan  Kaur  Keuangan  Desa  Kahuripan  Jaya  yaitu  dengan  Bapak Agus Susanto pada hari senin tanggal 15 april 2019 di Kantor Desa Kahuripan Jaya yang menjelaskan bahwa:
“Kita menggunakan laporan ke Walikota/Bupati itu dua semester yaitu semeter pertama dan semester  akhir.  Untuk  laporan  kepada  kepala  desa  itu  setiap  bulan  sekali  dan  juga  bisa  tiga  bulan sekali dalam laporan pengelolaan keuangan desa.”
Tabel 2
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Desa
Kahuipan Jaya Tahun Anggaran 2018 No Uraian Anggaran Realisasi Lebih/kurang 1 Pendapatan dan Realisasi Semester 1 Rp.1.341.855.476 Rp.536.742.190 Rp.805.113.286 2 Pendapatan dan Realisasi Anggaran Semester 2 Rp.1.341.855.476 Rp.536.742.190 Rp.805.113.286 3 Pendapatan dan Realisasi Semester Akhir Rp.1.341.855.476 Rp.268.371.095 Rp.1.073.484.381
(Sumber: laporan pelaksanaan kegiatan)

## 5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  terintergrasi  dengan  pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  kepala  desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDesa  kepada Bupati/Walikota  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa sebagaimana Perbup nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) bagi kelurahan di kabupaten Tulang Bawang.
Berikut hasil wawancara dengan dengan Seketaris Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Supriyo  pada  hari  kamis  tanggal  25  april  2019  di  rumah  Bapak  Agus  Susanto  yang  menjelaskan bahwa:
“Kami membuat laporan untuk masyarakat yang ingin tahu tentang dana desa melalui papan informasi yang berada di balai kampung. Dan kami juga membuat laporan pertangguungjawan akhir tahun dan diserahkan kepada bupati melalui kecamatan. ”
Dan  hal  ini  juga  dibuktikan  lagi  dengan  hasil  wawancara  dengan  Kaur  Keuangan  Desa Kahuripan  Jaya  yaitu  dengan  Bapak  Agus  Susanto  pada  hari  senin  tanggal  15  april  2019  di  Kantor Desa Kahuripan Jaya yang menjelaskan bahwa:
“Kami  menyusun  pelaporan  penggunaan  SPJ  kepada  bupati  melalui  kepala  kampung,  dan setiap akhir tahun kepala desa membuat laporan pertanggunjawaban setiap ssatu tahun anggaran”

## Pembahasan
1. Perencanaan
Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses perencanaan yang telah  dilakukan,  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  proses  perencanaan  pada  desa  Kahuripan Jaya  pada  tahun  2018  sudah  dilaksanakan  dan  sesuai  dengan  Perbup  Nomor  27  Tahun  2017  dan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Proses  perencanaan pengelolaan  keuangan  desa  pada  desa  Kahuripan  Jaya  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.
Dengan demikian desa Kahuripan Jaya sudah mencapai akuntabilitas dalam proses perencanaan.

## 2. Pelaksanaan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  wawancara  dan  analisis  dalam  proses  pelaksanaan  program kegiatan desa Kahuripan Jaya tahun 2018 yang dibiayai oleh DD dan ADD secara prosedur,  proses Pelaksanaan  sudah  terlaksana  dan  sesuai  dengan  Perbup  Nomor  27  Tahun  2017  dan  Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Proses  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  pada  desa  Kahuripan  Jaya  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dengan demikian desa Kahuripan Jaya sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaksanaan.
3. Penatausahaan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  wawancara  dan  analisis  dengan  dalam  proses  penatausahaan, proses panatausahaan  yang dilakukan oleh desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa  pada  desa  Kahuripan  Jaya  sudah  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku.  Dengan  demikian  desa  Kahuripan  Jaya  sudah  mencapai  akuntabilitas  dalam  proses penatausahaan.
4. Pelaporan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  wawancara  dan  analisis  dalam  proses  pelaporan,  proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Dengan  demikian  desa  Kahuripan  Jaya  sudah  mencapai  akuntabilitas  dalam  proses pelaporan.
5. Pertanggungjawaban
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis  dalam  proses  pertanggungjawaban,  proses pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  pada  desa  Kahuripan  Jaya  sudah  sesuai  dengan Perbup  Nomor  27  Tahun  2017  dan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan  desa.  Proses  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  pada  desa  Kahuripan  Jaya
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Kahuripan Jaya sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam  APBDesa di Desa Kahuripan Jaya yakni  dilaksanakan  dari  beberapa  tahapan,  yaitu  di  mulai  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggunjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel.
2. Proes  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Kahuripan  Jaya  sudah  dilaksanakan  berdasarkan  petunjuk aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan Keuangan Desa Kahuripan Jaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sudah nelaksanakan  prinsip  transparansi,  akuntabel,  dan  partisipatif.  Dalam  proses  perencanaan
Pemerintah Desa Kahuripan Jaya sudah akuntabel.
4. Pada  tahap  perencanaan  sampai  Pertanggungjawaban  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  sudah dilakukan  transparan  kepada  masyarakat  desa,  mengenai  realisasi  keuangan  desa  dengan melaksanakan  Musrenbangdes  guna  mensosialisasikan  laporan  keuangan  desa  tersebut  kepada masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa baik.

## Saran
1. Dengan  adanya  petunjuk  pelaksanaan  keuangan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  optimal sehingga  menunjukan  hasil  yang  maksimal.  Seperti  perencanaan  keuangan  yang  baik,  hingga laporan  desa  yang  sudah  dilaksanakan,  optimalnya  tingkat  keswadayaan  masyarakat,  karena  jika swadaya  masyarakat  optimal  merupakan  cerminan  dari  masyarakat  yang  sejahtera.  Dengan kapasitas  perangkat  desa  sebagai  pemangku  kepentingan  didesa,  diharapkan  selalu mempertahankan dan melaksanakan tata kelola pemerintah desa yang lebih baik.
2. Pemerintah  desa  Kahuripan  Jaya  sebagai  pelaksana  pengelolaan  keuangan  desa  dalam akuntabilitas  telah  diljalankan  dengan  sangat  baik.  Semoga  dalam  pengelolaan  keuangan  desa selalu berjalan dengan baik untuk tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi penelitian bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , jakarta: PT. Rineka Cipta.
Husen Umar. 2005. Metode Penelitian, Jakarta: Salemba Empat.
Ikhsan,  Arfan  dan  Herkulanus  Bambang  Suprapto.  2008. Teori  Akuntansi  &  Riset Multiparadigma. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Irma, Ade. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diKecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”. Dalam e-Jurnal Katalogis, volume 3 Nomor 1.Universitas Tadulako.
Jonathan, sarwono. 2006. Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yogyakarta: graha Ilmu.
Lestari,  Ayu  Komang  Dewi.  2014.  “Membedah  Akuntabilitas  Praktik  PengelolaanKeuangan  Desa Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng,  Provinsi  Bali (Sebuah  Studi  Interpretif  pada  Organisasi  Publik  Non  Pemerintahan”.  Dalam  e-Jurnal  S1  Ak JurusanAkuntansi Program S1 Vol: 2 No:1. Universitas Pendidikan Ganesha.
Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: remaja Rosdakarya.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja sektor Publik, Edisi Kedua , UPP STM.
Mukhtar, 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, Jakarta: GP Press Group
Setyoko, Paulus Israwan. 2011. “ Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) ”.  Dalam Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara, Volume  11  No.  1.  Hal  14-24.  Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman.
Peraturan  Bupati  Nomor  27  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Gerakan  Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Bagi Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  107  Tahun  2017  Tentang  Rincian  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
Peraturam  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Saladien, 2006. Rancangan penelitian kualitatif modul metodologi penelitian kualitatif. Disampaiakan pada penelitian kualitatif. Program studi ilmu ekonomi, fakultas ekonomi universitas brawijaya, 6-7 desember.
Subroto, Agus. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Kasus PengelolaanAlokasi Dana Desa di  Desa-Desa  dalam  Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008). Tesis. Semarang : Program Studi Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Surya,  Ketrin,  dkk.  2013.  “Evaluasi  Penerapan  Kebijakan  Kepala  Desa  DalamPengelolaan Administrasi  Keuangan  Desa  Empunak  Tapang  Keladan  (Ketrin  Surya,  Yoseph  Thomas, Bambang Genjik)”. Artikel. Pontianak: Universitas Tanjungpura
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
https://www.pelajaran.id/2017/14/pengertian-akuntabilitas-jenis-dan-dimensi-akuntabilitas-menurut- para-ahli.html
https://id.scribd.com/doc/133711778/Teori-Stewardship-Dalam-Akuntansi-Manajemen https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban
https://blogoblokgoblok.blogspot.com/2017/04/pengertian-akuntabilitas-dan -jenis.html?m=1 http://theorykeuangandaerah.blogspot.com/2015/12/akuntabilitas.html?m=1