## ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI USIA SENJA
( Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung )
Hervin Yoki Pradikta, SHI., MHI* Maya Noviana Sari**
*Dosen Tetap UIN Raden Intan Lampung **Penyuluh Agama Kota Bandar Lampung hervin.yoki@radenintan.ac.id maya_noviana@gamail.com
Abstrak : Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga  yang sakinah,  mawaddah,  warahmah kenyataannya  perceraian  tidak  dapat dihindarkan,  walaupun  berbagai  usaha  dan  upaya  telah  dikerahkan  ke  arah  itu. Padahal perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan mengingat perbuatan tersebut dilarang  dan  aib  sifatnya  kecuali  dalam  keadaan  benar-benar  terpaksa.  Semakin lamanya  usia  pernikahan  seharusnya  semakin  lebih  bisa  mengatasi  permasalahan dalam  rumah  tangga,  namun  tidak  ada  yang  menjamin  kelanggengan  suatu pernikahan, belum tentu pasangan yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun akan tetap  awet  hingga  ajal  memisahkan.  Terkadang  masalah  kecil  justru  yang mendatangkan  perceraian,  maka  terjadinya  perceraian  di  usia  senja , permasalahan dalam penelitian ini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di usia senja dan akibat hukum dari perceraian di usia senja.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  analitis  dengan  Penelitian  menggunakan  pendekatan  sosiologi agama  sebagai  kerangka  teori  guna  menjelaskan  sebab-sebab  masyarakat  yang bercerai  di  usia  senja  pada  masyarakat  Kecamatan  Teluk  Betung  Timur.  Alat pengumpul data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.  Kerangka teori diarahkan untuk memberikan landasan bagi analisis dan pembahasan permasalahan. Penelitian ini menggunakan teori maslahat  sebagai pisau analisisnya . Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu faktor perceraian suami istri di usia senja pada masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur salah satunya adalah karena faktor ekonomi
A. Pendahulaun
Setiap insan manusia yang menikah dan berkeluarga, mendambaan kebahagian lahir  dan  batin.  Namun  demikian tidaklah  mudah  untuk  mewujudkan sebuah  keluarga  yang  bahagia,  langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan  yang  sedemikian  itu tidaklah  mungkin  terwujud  apabila diantara para pihak  yang  mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam  pembinaan  rumah  tangga  yang
kekal  dan  abadi.  Disamping  itu, perkawinan  juga  ditujukan  untuk waktu  yang  lama,  dimana  pada prinsipnya  perkawinan  itu  akan dilaksanakan  satu  kali  dalam kehidupan seseorang. Bila  dilihat  dari  aspek  hukum perkawinan, perkawinan merupakan suatu  perjanjian  yang  sangat  kuat, sebagaimana  dalam  firman  Allah Swt. Dalam surat An-nisa ayat 21 ; Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya kembali,  Padahal  sebagian  kamu  telah
bergaul  (bercampur)  dengan  yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu)  telah  mengambil  dari kamu Perjanjian yang kuat. 1 Arti dan tujuan perkawinan menurut Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1
Tahun 1974 adalah sebagai berikut : “Perkawinan  adalah  Ikatan  lahir bathin  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.” 2 Sehubugan  dengan tujuan  perkawinan  tersebut  di  atas tetapi  adakalanya  di  dalam  praktek pelaksanaan  dari  keluarga  yang bahagia,  hubungan  yang  abadi  dari keturunan  yang  ideal  yang  dicita- citakan,  dan  dibina  dengan  pahit getir  serta  diukir  dengan  manis madu  harus  berantakan  dengan  sia- sia  dan  kemudian  harus  diakhiri dengan suatu perceraian. Telah    diketahui    bahwa    tujuan perkawinan    yaitu    untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.  Namun  tujuan  perkawinan tersebut  dalam  kenyataanya  tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami isteri sudah penuh  kehati-hatian  dalam  menjatuhkan pilihannya,  namun  demikian  tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.
Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan  terciptanya  rumah  tangga yang sakinah,  mawaddah,  warahmah . Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah  tangga  yang  sesuai  dengan
1 Departemen  Agama  RI Alquran  dan Terjemahan,( Bandung:Diponogoro,2007)  h.
81
2 Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang perkawinan
konsep  Islam  ini  adalah  harta kekayaan  yang  merupakan  zinatun al-hayat.  Tatkala  kondisi  rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila  rumah  tangga  mengalami disharmonis,  maka  kemungkinan timbulnya  perselisihan  dan  pertengkaran cukup  besar.  Bila  perselisihan  tidak dapat  diatasi,  maka  kondisi  rumah tangga  akan  mencapai  puncak perselisihan  yang  mengarah  kepada perceraian  atau  bubarnya  perkawinan semakin besar pula.
Perceraian  adalah  penghapusan perkawinan  dengan  putusan  hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan  itu.  Adapun,  bercerai adalah  merupakan  suatu  ungkapan atau  peristiwa  yang  mengandung kepiluan  bahkan  meneteskan  air mata. Betapa tidak, karena peristiwa perceraian  merupakan  perlambang ketidak  berhasilan  manusia  dalam mewujudkan  cita-cita  luhurnya  dalam suatu  ikatan  mahligai  perkawinan sebagai  suatu  hal  yang  kodrati  bagi insan ciptaan Tuhan.
Apabila  perceraian  terjadi,  sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat  terhadap  orang-orang yang berkaitan dalam rumah tangga. Di  mana  dalam  hal  ini  akibat hukumnya  akan  dititik  beratkan. Akibat  hukum  dari  perceraian  ini tentunya menyangkut terhadap harta bersama  selama  dalam  perkawinan. Pada tataran terakhir, harta bersama akan  menjadi  bahan  persengketaan. Tidak dapat dinafikan bahwa lembaga peradilan  pun  akan  cukup  berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang dimaksud. Al-Quran  mengingatkan  agar perceraian  sebaiknya  dihindari,  dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan,
karena  dampak  perceraian  bukan hanya  dirasakan  oleh  pihak  suami istri,  tetapi  juga  anak-anak  mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga  kepada  keluarga  besar  dari kedua  belah  pihak.  Dampak  yang dirasakan  dari  perceraian  bukan hanya  berupa  hilangnya  hak  dan tanggung  jawab  materiil  suami  istri, tetapi  juga  ada  kaitannya  dengan beban  psikis  yang  akan  ditanggung oleh  kedua  suami  istri  atau  anak- anaknya.  Mengingat    dampak  perceraian sangat  besar  bukan  hanya  kepada suami  istri  dan  anak-anak,  tetapi juga  kepada  keluarga  besar  kedua belah  pihak,  maka  perceraian  sebagai alternatif  terakhir  menyelesaikan kemelut rumah tangga harus dilakukan melalui  proses  hukum.  Perceraian yang  dilakukan  melalui  proses  hukum akan menjamin hak-hak perempuan dan  hak  anak,  sehingga  perceraian tidak  akan  menelantarkan  perempuan dan anak. Jaminan sandang, pangan, papan,  kesehatan,  pendidikan  dan lain-lain  akan  terwujud,  karena hukum  memberikan  perlindungan kepada  para  pihak  yang  terkena dampak  dari  perceraian.  Oleh karenanya Vijay Malik menyebutkan bahwa  perceraian  yang  dilakukan sewenang-wenang  tanpa  melalui proses  hukum,  dinyatakan  sebagai perceraian  yang  berlawanan  dengan esensi  ajaran  Islam  yang  memperlakukan orang lain secara santun dan terhormat, apalagi  terhadap  istri  dan  anak- anaknya. 3 Namun  terkadang  ada pasangan  tidak  selamanya  dapat menyelesaikan  konflik-konflik  yang mereka  alami,  dan  mengundang orang yang lebih tua menjadi penengah belum tentu efektif karena pertimbangannya
3 Vijay Malik, Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance , (Delhi: Eastern Book Company, 1988), h. 67-68
berbeda.  Oleh  karena  itu  mungkin dibutuhkan  semacam  lembaga  yang memberikan  pelayanan  konsultasi yang  sungguh-sungguh  mengerti perubahan  yang  terjadi dan tidak hanya mempertimbangkan  aspek  normatif saja. Kualifikasi yang sama mungkin juga  dibutuhkan  oleh  orang-orang yang  karena  pekerjaannya  menangani konflik  keluarga  seperti  hakim, pengacara dan sebagainya.
Pada  kenyataannya  perceraian tidak  dapat  dihindarkan,  walaupun berbagai  usaha  dan  upaya  telah dikerahkan  ke  arah  itu.  Padahal perceraian  sedapat  mungkin  harus dihindarkan  mengingat  perbuatan tersebut  dilarang  dan  aib  sifatnya kecuali  dalam  keadaan  benar-benar terpaksa. Semakin lamanya usia pernikahan seharusnya semakin lebih bisa mengatasi permasalahan  dalam rumah tangga, namun  tidak  ada  yang  menjamin kelanggengan  suatu  pernikahan, belum  tentu  pasangan  yang  sudah menikah berpuluh-puluh tahun akan tetap  awet  hingga  ajal  memisahkan. Terkadang masalah kecil justru yang mendatangkan  perceraian.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usia senja  adalah  penjelasannya  usia  50 tahun  ke  atas, 4 sedangkan  menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun  1998  tentang  kesehatan dikatakan  bahwa  usia  senja  (lanjut) adalah  seseorang yang  telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.
Berdasarkan  uraian  di  atas pembahasan  ini    menjadi  daya  tarik untuk  menganalisis  faktor  apa  saja yang menimbulkan dampak perceraian di  usia  senja.  Karena  pasangan  usia senja  yang  seharusnya  menjadi teladan  untuk  pasangan  usia  muda,
4 Departemen  Pendidikan  Nasional , Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:Balai
Pustaka, 1999), h. 1038
dan  seharusnya  pasangan  usia  senja lebih berpengalaman dalam menjalankan kehidupan  berumah  tangga  dikarenakan sudah  cukup  lama  dalam  membina rumah tangga. Adapun objek penelitian dalam  studi  kasus  ini  adalah kelurahan  Keteguhan  Teluk  Betung Timur dikarnakan cukup banyaknya kasus  yang  sama  dengan  penelitian ini, serta mengingat letak dari daerah tersebut  berada  dikawasan  pantai yang mata pencaharian masayarakatnya dominan sebagai nelayan.

## B. Pembahasan
1. Pengertian  dan  Asas-Asas Dalam Perkawinan
Perkawinan  merupakan  salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada  semua  makhluk  Tuhan,  baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan,  sebagaimana  firman Allah  dalam  Q.S.  Adz-Dzariat  ayat 49 “ Dan  segala  sesuatu  Kami  jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir”. 5 Perkawinan  merupakan  salah  cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan  kelestarian  hidupnya,  setelah masing-masing  pasangan  siap  melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 6 Dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, Wiryono Prodjodikoro  menjelaskan  bahwa perkawinan  merupakan  kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat, maka  dibutuhkan  suatu  peraturan untuk  mengatur  perkawinan,  yaitu mengenai  syarat-syarat  perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya
5 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah  6, Alih Bahasa:Drs. Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Alma‟arif), h. 7 6 Ibid. h.7
perkawinan. 7 Menurut beliau, peraturan yang  digunakan  untuk  mengatur perkawinan  inilah  yang  kemudian menimbulkan pengertian dari perkawinan itu sendiri. Pengertian  perkawinan  sungguh beragam  tetapi  pada  intinya  tidak memiliki  perbedaan  yang  sangat prinsipil.  Menurut  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 perkawinan  adalah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang maha Esa.
Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut  hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  ibadah. Lain  halnya  dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  tidak mengenal definisi perkawinan, karena  sebagaimana  Pasal  26  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata hanya  disebutkan  bahwa  Undang-
Undang  memandang  perkawinan hanya  dari  hubungan  keperdataan saja.  Artinya  pasal  tersebut  hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang  sah  itu  hanyalah  perkawinan yang  memenuhi  syarat-syarat  yang ditetapkan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk Wetboek)  dan  syarat-syarat  serta peraturan agama yang dikesampingkan. 8 Pengertian  perkawinan  ditinjau dari hukum Islam adalah suatu akad
7 Wiryono  Prodjodikoro, Hukum Perkawinan  Indonesia ,  (Bandung:  Sumur Bandung, 1974), h. 7
8 Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata ,
(Jakarta: Intermasa, 2003), h. 23
atau  perikatan  untuk  menghalalkan hubungan  kelamin  antara  laki-laki dan  perempuan  dalam  rangka mewujudkan  kebahagian  hidup  keluarga yang diliputi oleh rasa ketenteraman serta  kasih  sayang  dengan  cara  yang diridloi Allah SWT. 9 Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata), suatu  pernikahan  adalah  suatu  perjanjian antara  seorang  pria  dengan  wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang  sama  dan  untuk  waktu  yang lama. Dalam KUH Perdata ini tidak melihat  hubungan  kelamin  atau membuahkan  anak  sebagai  maksud dari  suatu  pernikahan.  Orang  yang tidak  dapat  melakukan  hubungan kelamin  dan  orang  yang  tidak  lagi memberi  keturunan  tidak  dilarang melangsungkan pernikahan. 10
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan adalah sebagai berikut :
a.  Tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia dan  kekal.  Dalam  hal  ini  suami istri  harus  saling  membantu  dan melengkapi,  agar  masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya dan  mencapai  kesejahteraan  spirituil dan materiil sehingga tujuan perkawinan tersebut. b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa  suatu  perkawinan  yang sah  itu  adalah  apabila  dilakukan menurut  hukum  agama  dan kepercayaannya;  dan  disamping itu  tiap-tiap  perkawinan  harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam hal  ini  setiap  perkawinan  yang
9 Sidi Gazalba, Op. Cit , h. 7
10 Tan  Tong  Kie, Studi  Notariat  Serba
Serbi  Praktek  Notaris ,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 7
dilangsungkan di Indonesia harus sah menurut agama dan kepercayaannnya masing-masing  serta  sah  pula menurut Undang-Undang.
c.  Undang-Undang  ini  menganut asas  monogami.  Dalam  hal  ini dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa apabila  dikehendaki  oleh  yang bersangkutan, terlebih lagi karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya,  seorang  suami dapat  beristri  lebih  dari  seorang. Namun  demikian  perkawinan seorang  suami  dengan  lebih  dari seorang  istri,  meskipun  hal  itu dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang  bersangkutan,  hanya  dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. d. Undang-Undang ini juga menganut  prinsip,  bahwa  calon suami  istri  itu  harus  sudah  siap jiwa  dan  raganya.  Agar  dapat diwujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada perceraian dan mendapat keturunan yang  baik  dan  sehat  maka  harus dicegah  sebuah  perkawinan  antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
e.  Tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang- Undang  ini  menganut  prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Sehingga  untuk  adanya  perceraian harus  disertai  dengan  alasan- alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan. f.  Hak  dan  kedudukan  istri  adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga  maupun  dalam  pergaulan masyarakat.
Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam melakukan segala sesuatu dalam
keluarga  haruslah  dapat  dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami- istri tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.
2. Syarat-syarat Perkawinan Seseorang  yang  akan  melangsungkan perkawinan    harus  memenuhi  syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang- Undang.  Berhubung  syarat-syarat perkawinan  telah  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  dan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  9  Tahun  1975,  maka  syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan  lama  dinyatakan tidak berlaku. 11 Pasal  6  Undang-Undang  Nomor
1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
b.  Untuk  melangsungkan  perkawinan seorang  yang  belum  mencapai usia  21  (duapuluh  satu)  tahun harus mendapat izin kedua orang tua. c.  Dalam  hal  salah  seorang  dari kedua  orang  tua  telah  meninggal dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu  menyatakan  kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini  cukup  diperoleh  dari  orang tua  yang  masih  hidup  atau  dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. d.  Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan  kehendaknya  maka izin  diperoleh  dari  wali,  orang yang  memelihara  atau  keluarga yang  mempunyai  hubungan  darah dalam  garis  lurus  keatas  selama mereka  masih  hidup  dan  dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
11 Mulyadi, Op. Cit , h. 11
e.  Dalam  hal  perbedaan  pendapat antara  orang-orang  yang  disebut dalam  (2),  (3)  dan  (4)  pasal  ini, atau  salah  seorang  atau  lebih  di antara  mereka  tidak  menyatakan pendapatnya,  maka  Pengadilan dalam  daerah  hukum  tempat tinggal orang yang akan melangsungkan  perkawinan  atas permintaan  orang  tersebut  dapat memberikan  izin  setelah  lebih dahulu  mendengar  orang-orang tersebut  dalam  ayat  (2),  (3)  dan
(4) pasal ini.
f.  Ketentuan  tersebut  ayat  (1) sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini berlaku  sepanjang  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu  dari  yang  bersangkutan  tidak menentukan lain. Pada  dasarnya  syarat  perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua orang tua sama dengan syarat yang  diharuskan  ada  pada  tiap-tiap perjanjian,  yaitu  adanya  persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak  itu  diberikan  tidak  dalam paksaan, baik paksaan fisik maupun psikis  yang  dilakukan  sebelum  atau pada  saat  perkawinan  dilangsungkan, dan/atau  kekhilafan,  baik  mengenai diri orang atau keadaan orang. 12 Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan bahwa penentuan batas umur perkawinan yang  dicantumkan  dalam  pasal  7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974, bertujuan untuk : 13 a. Menjaga  kesehatan  suami  istri dan keturunan;
b. Mencegah perkawinan anak-anak;
c. Mendukung  program  Keluarga Berencana.
Bagi  suami  istri  yang  telah  bercerai kemudian  melangsungkan  perkawinan dengan  orang  lain  dan  bercerai  lagi
12 Ibid , h. 13
13 Mulyadi, Op. Cit , h. 17
untuk  kedua  kalinya,  maka  diantara mereka  tidak  boleh  dilangsungkan perkawinan  lagi,  sepanjang  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu  dari  yang bersangkutan  tidak  menentukan lain,  sebagaimana  diatur  didalam pasal  10  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  mencegah  tindakan  kawin- cerai  berulang  kali,  sehingga  suami maupun  istri  benar-benar  menghargai satu sama lain.
3. Akibat Hukum Perkawinan
Perkawinan  yang  sah  menurut hukum    akan    menimbulkan  akibat hukum sebagai berikut : 14
a. Timbulnya  hubungan  antara suami istri
b. Timbulnya  harta  benda  dalam perkawinan c. Timbulnya  hubungan  antara orang tua dengan anak Akibat perkawinan terhadap suami istri  menimbulkan  hak  dan  kewajiban antara  suami  istri.  Sebagai  suami istri,  keduanya  memikul  kewajiban yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah tangga,  yang  menjadi  sendi  dasar dari  susunan  masyarakat  sesuai dengan  Pasal  30  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal  78  Kompilasi  Hukum  Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman  yang  tetap  yang  ditentukan oleh suami istri secara bersama. Disebutkan  lebih  lanjut  dalam Pasal  31  Undang-Undang  Perkawinan bahwa, a. Hak  dan  kedudukan  istri  adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
b. Masing-masing  pihak  berhak
14 Ibid , h. 41
melakukan perbuatan hukum c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

## 4.  Pengertian  dan  Macam-Macam Perceraian
Cerai  atau  talak  dalam  Hukum Islam  berarti  menghilangkan  atau memutus tali ikatan perkawinan dengan menggunakan  ucapan  tertentu  seperti talak  atau  yang  semakna  dengan talak. 15 Dalam  Ensiklopedi  Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan dan menanggalkan  suatu  ikatan  yakni ikatan perkawinan, sedangkan menurut mazhab  Syafi‟i  talak  adalah  pelepasan akad  nikah  dengan  lafal  talak  atau yang semakna dengan itu. 16 Dengan demikian  talak  adalah  pelepasan ikatan perkawinan dengan lafal talak atau lafal yang semakna dengan talak yang  merupakan  hak  suami  untuk menjatuhkan  talak  kepada  istrinya dengan alasan-alasan tertentu.
Putusnya  perkawinan  karena perceraian,  diatur  dalam  Pasal  39 sampai  dengan  Pasal  41  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  36 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975.
Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian  pasti  akan  menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam  rumah  tangga  tersebut  telah mendapatkan  keturunan  anak-anak yang  masih  kecil,  sehingga  karenanya
15 Muhammad Abu Zahrah, al-ahwal asy- Syakhsiyyah ,  (Dar  al-Fikr,  1948)  h.  136 Bandingkan  dengan  Zahri  Hamid, Pokok- Pokok  Hukum  Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bina Cipta,  1978),  h.  73.  Abdul  Aziz  Dahlan (ed),  “Talak” Ensiklopedia  Hukum  Islam , (Jakarta:  Bachtiar  Baru  Van  Hoeve,  1997), Jilid V, h. 1776-1777
16 Ibid .
tidak  jarang  terjadi  anak  yang  tidak berdosa  ikut  menjadi  korban, kehidupan  dan  pendidikan  mereka menjadi terlantar.
Dasar hukum atau landasan hukum talaq  dalam  al-Qur‟an  di  antaranya terdapat dalam firrman Allah  dalam surah  at-Thalaq  ayat  :  1  sebagai berikut : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu  maka  hendaklah  kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat  (menghadapi)  iddahnya  (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta  bertaqwalah  kepada  Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka  dari  rumah  mereka  dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali  kalau  mereka  mengerjakan perbuatan  keji  yang  terang.  Itulah hukum-hukum  Allah  dan  barangsiapa yang  melanggar  hukum-hukum  Allah, maka  sesungguhnya  dia  telah  berbuat zalim  terhadap  dirinya  sendiri.  Kamu tidak  mengetahui  barangkali  Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam di  Indonesia  Pasal  115  dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di  depan  sidang  Pengadilan  Agama setelah  Pengadilan  Agama  berusaha dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan dalam Pasal 123 disebutkan bahwa perceraian itu  terjadi  terhitung  pada  saat  perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan agama.  Perceraian  harus  dilakukan di  depan  sidang  Pengadilan  dengan cukup  alasan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  39  ayat  (1)  dan  (2)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974, yaitu:
a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan  sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan  yang  bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak
.
b.  Untuk  melakukan  perceraian harus  ada  cukup  alasan  bahwa suami  istri  itu  tidak  akan  dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perlu  kiranya  untuk  dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam  ayat-ayat  tersebut,  Pasal  63 ayat  (1)  huruf  a  dan  b.  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal  1  huruf  b  dan  c  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud  dengan  Pengadilan  ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama  Islam  dan  Pengadilan Negeri  bagi  yang  beragama  selain Islam.  Sedang  yang  dimaksud  dengan cukup  alasan  ialah  alasan-alasan perceraian yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.
Lain  halnya  perceraian  yang dilakukan  oleh  mereka  yang  beragama Islam,  permohonan/gugatan  diajukan oleh  suami  atau  istri  atau  kuasanya, kedudukan  masing-masing  sebagai pihak  Pemohon/Termohon,  atau sebagai  Pihak  Penggugat/Tergugat.
Lebih  jelasnya  hal  tersebut  perlu untuk diuraikan sebagaimana dijelaskan  di  dalam  Pasal  114 Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan  karena  perceraian  dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” 17
Dari pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa cerai itu ada 2 (dua) macam yaitu : a. Cerai talak Salah  satu  bentuk  pemutusan hubungan  ikatan  suami  istri  karena sebab-sebab  tertentu  yang  tidak memungkinkan  lagi  bagi  suami  istri
17 Departemen  Agama  RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , h. 62
untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak. Menurut  ajaran  agama  Islam, sesuai  dengan  sabda  Rasulullah SAW  dari  Ibnu  Umar  yang diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,  talak adalah  perbuatan  halal  yang  tidak disukai Allah. Karena itu asal hukum talak adalah haram, tetapi karena ada illatnya,  maka  hukumnya  menjadi diperbolehkan.
Meskipun secara umum ayat-ayat al-Qur‟an  membolehkan  terjadinya talak  antara  suami  istri,  namun ulama  fiqh  mengemukakan  rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah  tangga  yang  menyebabkan talak itu terjadi.
b. Cerai Gugat
Cerai gugat adalah gugatan perceraian dari  pihak  istri  dengan  alasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal  19  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116
Kompilasi  hukum  Islam.  Gugat cerai  yang  terjadi  di  pengadilan
Agama  diajukan  oleh  istri  dengan alasan  pelanggaran  taklik  talak  oleh suami  yang  telah  diucapkan  sesaat setelah  akad  nikahnya  sebagaimana tercantum  dalam  akta  nikah.  Jatuhnya talak  suami  tidak  secara  otomatis, artinya  harus  ada  pengaduan  dari pihak  istri  serta  diikuti  dengan pembayaran uang sebagai iwadl yang besarnya  dicantumkan  dalam  akta yang bersangkutan.
5. Faktor-faktor Perceraian Perkawinan merupakan suatu babak baru  bagi  individu  untuk  memulai kewajiban dan berbagi peran dengan pasanganya. Fungsi peran menentukan tugas dan kewajiban individu dalam membentuk  suatu  keluarga  yang harmonis.  Namun  terbentuknya  suatu keluarga yang harmonis tidak langsung begitu saja tanpa kesadaran dan individu
untuk saling memahami dan pengertian akan  hak  dan  kewajibannya  sebagai seorang  suami  istri  di  dalam  suatu pernikahan. Dalam pernikahan pasangan akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu  jika  di  dalam  suatu  masalah tersebut  pasangan  suami  istri  tidak dapat menyelesaikan masalahnya itu maka yang terjadi adalah perceraian.
Didalam  suatu  perpecahan  di dalam suatu perkawinan maka dapat di  jabarkan  dengan  berbagai  teori- teori  yang  dapat  menjelaskan  faktor kasus  perceraian.  Ada  beberapa  teori faktor tersebut adalah : a. Faktor Internal
Adapun  beberapa  teori  faktor internal dalam perceraian antara lain: 1).  Teori  pertukaran  dimana  teori pertukaran  memandang  dalam sosiologi  melihat  perkawinan  sebagai suatu  proses  pertukaran  antara hak  dan kewajiban.  Diantara  mereka muncul perasaan-perasaan bahwa pasanganya : a).  Mencoba  untuk  memulai memaksakan kehendaknya sendiri b). Mencari-cari kesalahan pasanganya c). Lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama d). Mencoba untuk menunjukkan kekuasaanya 2). Teori konflik yang dikemukakan oleh  Ralf  Dahrendorf.  Dia mengemukakan bahwa masyarakat  senantiasa  berada dalam  proses  perubahan  yang ditandai  oleh  pertentangan yang  terus  menerus  diantara unsur-unsurnya.  Kekuasaan dan  wewenang  senantiasa menempatkan  individu  pada posisi  atas  dan  posisi  bawah dalam  setiap  stuktur.  Karena wewenang itu adalah sah, maka
setiap  individu  yang  ada  akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh dahrendorf  sebagai:  persekutuan yang  terkoordinasi  secara  paksa (imperatively coordinated associations).  Oleh  karena kekuasaan  selalu  memisahkan dengan  tegas  antara  pengusa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Jika  dilihat  dari  teori  yang dikemukakan  dahrendorf  di atas  memang  benar  adanya karena di dalam suatu masyarakat yang  ada  di  indonesia  yang masih menganggap bahwa laki- laki  adalah  segalanya  (seorang pemimpin)  membuat  suatu hubungan  di  dalam  suatu keluarga  selalu  menimbulkan suatu konflik dan ketegangan, karena  pada  saat  di  dalam suatu keluarga yang menyebut bahwa  laki-laki  adalah  kepela keluarga  dan  seorang  pemimpin membuat  di  dalam  suatu keluarga  ada  yang  menguasai dan  dikuasai.  Sehingga  dalam hal ini ke dua suami-istri akan selalu terjadi pertentangan untuk sang  istri  menuntut  hak-haknya yang telah dirampas oleh sang suami.  Dan  jika  sudah  terjadi pertentangan  yang  terjadi  terus menerus  maka  secara  tidak sadar  rasa  sayang  dan  cinta diantara  keduanya  telah  mulai memudar  dan  hal  ini  akan mempermudah  kedua  suami istri  untuk  cepat  melakukan perceraian. 3).  Teori  fungsionalisme  struktural yang  dikemukakan  oleh  Robert k.  Merton.  Menurut  teori  ini masyarakat  merupakan  suatu sistem  sosial  yang  terdiri  atas bagian-bagian  atau  elemen- elemen  yang  saling  berkaitan dan  saling  menyatu  dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap  bagian  yang  lain.
Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap  struktur  dalam  sistem sosial,  fungsional  terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak ada  fungsional  maka  struktur itu  tidak  akan  ada  atau  akan hilang dengan sendirinya. Kalau terjadi  konflik  penganut  teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatianya kepada  masalah  bagaimana cara  menyeleseikanya  hingga masyarakat  tetap  dalam  kondisi seimbang. Robert k. Merton  juga berpendapat  bahwa  obyek analisa  sosiologi  adalah  fakta sosial  seperti:  peranan  sosial, pola-pola  institusional,  proses sosial,  organisasi  kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Jika teori diatas dikaitkan dengan permasalahan  yang  dibahas terutama  masalah  perceraian, kita  tahu  bahwa  fungsionalisme struktural adalah sesuatu yang membahas  suatu  sistem  yang ada di dalam suatu masyarakat yang jika terganggu maka yang terjadi  adalah  ketidakseimbangan (disequilibrium)  dan  kegoyahan di dalam masyarakat. Dan jika dilihat  dari  suatu  sistem  di dalam  suatu  keluarga  maka jika antara suami dan juga istri berada  di  dalam  posisi  yang kontra/berlawanan dengan apa  yang  seharusnya  dikerjakan maka  yang  terjadi  adalah terjadinya kegoyahan di dalam
suatu  keluarga,  dan  jika  hal tersebut  terjadi  terus-menerus maka  yang  terjadi  adalah terjadinya sistem keluarga tersubut dan akan terjadi suatu kerusakan di dalam keluarganya. b. Faktor Eksternal Adapun  beberapa  teori  faktor eksternal  dalam  perceraian  antara lain : 1).  Teori  perubahan  sosial  yang dikemukakan  oleh  beberapa  ahli diantaranya adalah : a).  Kingsley  davis  mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan- perubahan  yang  terjadi  dalam struktur dan fungsi masyarakat. b).  Mac  Iver  perubahan  sosial dikatakannya sebagai perubahan- perubahan  dalam  hubungan sosial  (social  relationships)  atau sebagai  perubahan  terhadap keseimbangan  (equilibrium) hubungan sosial. 3).  Selo  soemardjan  berpendapat bahwa  perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan  di  dalam  suatu masyarakat,  yang  mempengaruhi sistem  sosialnya,  termasuk  di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola prilaku diantara kelompok- kelompok dalam masyarakat. 4). William F. Ogburn mengungkapkan ruang  lingkup  perubahan  sosial meliputi  unsur-unsur  kebudayaan baik  yang  material  maupun yang immateria, yang ditekankan adalah  pengaruh  besar  unsur- unsur  kebudayaan  material terhadap unsur immaterial 6. Pengertian Usia Senja Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, usia senja adalah penjelasannya
usia  50  tahun  ke  atas, 18 sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No.  36  Tahun  2009  tentang kesehatan  dikatakan  bahwa  usia lanjut  adalah  seseorang  yang  telah mencapai  usia  lebih  dari  60  tahun.
Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan  tahap  lanjut  dari  suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan  kemampuan  tubuh  untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh  kegagalan  seseorang  untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini  berkaitan  dengan  penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. 7. Batasan Umur Lanjut Usia Menurut  pendapat  berbagai  ahli dalam  batasan-batasan  umur  yang mencakup  batasan  umur  lansia adalah sebagai berikut: a. Menurut Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  dalam Bab  1  Pasal  1  ayat  2  yang berbunyi  “Lanjut  usia  adalah seseorang yang mencapai usia 60
(enam puluh) tahun ke atas”.
b. Menurut World Health Organization (WHO),  usia  lanjut dibagi  menjadi empat  kriteria  berikut  :  usia pertengahan  (middle  age)  ialah 45-59  tahun,  lanjut  usia  (elderly) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (old)  ialah  75-90  tahun,  usia sangat tua (very old) ialah di atas 90 tahun.
c. Menurut  Jos  Masdani  (Psikolog UI)  terdapat  empat  fase  yaitu  : pertama (fase inventus) ialah 25- 40  tahun,  kedua  (fase  virilities) ialah  40-55  tahun,  ketiga  (fase presenium)  ialah  55-65  tahun,
18 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional,
h. 1038
keempat  (fase  senium)  ialah  65 hingga tutup usia.
d. Menurut  Koesoemato  Setyonegoro masa  lanjut  usia  ( geriatric  age ):  > 65  tahun  atau  70  tahun.  Masa lanjut usia ( getiatric age ) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu young  old (70-75  tahun), old (75-80 tahun), dan very old ( > 80 tahun).
8. Klasifikasi Lansia Klasifikasi berikut ini adalah lima klasifikasi  pada  lansia  berdasarkan Depkes RI  yang terdiri dari : pralansia (prasenilis)  yaitu  seseorang  yang berusia  antara  45-59  tahun,  lansia ialah  seseorang  yang  berusia  60 tahun atau lebih, lansia resiko tinggi ialah  seseorang  yang  berusia  70 tahun  atau  lebih/seseorang  yang berusia  60  tahun  atau  lebih  dengan masalah  kesehatan,  lansia  potensial ialah  lansia  yang  masih  mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang  dapat  menghasilkan  barang/jasa, lansia  tidak  potensial  ialah  lansia yang  tidak  berdaya  mencari  nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Karakteristik Lansia Lansia memiliki karakteristik sebagai berikut:  berusia  lebih  dari  60  tahun (sesuai  dengan  pasal  1  ayat  (2)  UU No.13  tentang  kesehatan),  kebutuhan dan  masalah  yang  bervariasi  dari rentang  sehat  sampai  sakit,  dari kebutuhan  biopsikososial  sampai spiritual,  serta  dari  kondisi  adaptif hingga  kondisi  maladaptif,  lingkungan tempat tinggal bervariasi. 10. Proses Penuaan Penuaan  adalah  normal,  dengan perubahan  fisik  dan  tingkah  laku yang  dapat  diramalkan  yang  terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai  usia  tahap  perkembangan kronologis  tertentu.  Ini  merupakan
suatu  fenomena  yang  kompleks multidimensional yang dapat diobservasi  di  dalam  satu  sel  dan berkembang  sampai  pada  keseluruhan sistem.

## 11. Tentang KUA Teluk Betung
Dalam  kehidupan  berbangsa, bernegara  dan  bermasyarakat  secara umum  tentunya  akan  menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat  sudah  barang  tentu harus  mampu  memilah  antara  yang mampu dan yang tidak mampu agar sasaran dapat tercapai yaitu terhadap pelayanan masyarakat tingkat menengah ke bawah yang berkenaan dengan tugas – tugas Kantor Urusan Agama  seperti  halnya  pencatatan bagi orang yang tidak mampu, maka sudah  selayaknya  dibebaskan  dari segala biaya pencatatan nikah. Guna  mencapai  tujuan  KUA
Kecamatan  Kec.  Teluk  Betung  Timur memiliki Strategi Pencapaian Tujuan sebagai berikut:
1. Membebaskan  biaya  pencatatan nikah bagi masyarakat yang tidak mampu.
2. Memberikan  kesadaran  kepada warga masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah.
3. Mengadakan  pendekatan  kepada masyarakat  yang  paling  bawah sampai  masyarakat  yang  paling atas  (yang  mampu  dan  tidak mampu). 19
Sebagai  salah  satu  keberhasilan suatu  program  kerja  suatu  lembaga sudah  barang  tentu  harus  dapat menyediakan  perlengkapan  yang memadai  sesuai  dengan  kebutuhan yang  ada  di  Kantor  Urusan  Agama Kec.  Teluk  Betung  Timur,  sedang mengenai  sarana  dan  prasarana
19 KUA Kecamatan Op. Cit
belum  memadai.  Maka  diperlukan perbaikan  kantor,  penambahan  dan pengadaan  mesin  tik  rol  panjang, serta  pengadaan  kendaraan  dinas dalam  rangka  untuk  memperlancar pelaksanaan  tugas  dan  dinas  terutama dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Berkaitan dengan proses perceraian di  usia  senja  di  Kecamatan  Teluk Betung Timur, menurut Fauzan  selaku Kepala  KUA  bahwa  perceraian  di usia  senja  biasanya  terjadi  karena adanya  faktor  percekcokan  karena masalah  ekonomi  keluarga  atau perselingkuhan 20 Perceraian  adalah  penghapusan perkawinan  dengan  putusan  hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan  itu.  Adapun,  bercerai adalah  merupakan  suatu  ungkapan atau  peristiwa  yang  mengandung kepiluan  bahkan  meneteskan  air mata. Betapa tidak, karena peristiwa perceraian  merupakan  perlambang ketidak  berhasilan  manusia  dalam mewujudkan  cita-cita  luhurnya  dalam suatu  ikatan  mahligai  perkawinan sebagai  suatu  hal  yang  kodrati  bagi insan ciptaan Tuhan.
Ada juga perceraian di usia senja di  kecamatan  teluk  betung  timur yang  diajukan  ke  pengadilan  agama yaitu pada perkara No.0099/pdt.G/ 2015/PA.Tnk  dan  0037/pdt.G/2015 /PA.Tnk  yang  berdasarkan  analisis penulis perceraian dikarenakan perselisihan  akibat  ekonomi  dan adanya orang ketiga.
20 .  Fauzan,  M.H,  Kepala  KUA Kec. Teluk  Betung  Timur, wawancara, tanggal    1 Agustus 2015

## C. Analisis
1  Analisis  Faktor-faktor  Penyebab
Perceraian Di Usia Senja
Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah  membentuk  rumah  tangga yang  tentram,  damai  dan  bahagia sepanjang  masa.  Dalam  hukum perkawinan,  begitu  akad  nikah  selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara  suami  isteri  timbul  dengan sendirinya  tanpa  dapat  dielakkan. Hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari wujud  pernikahan  tersebut.  Kelaian di  satu  pihak  dalam  menunaikan kewajibannya  berarti  menelantarkan hak dari pihak yang lain. Tidak  mudah  seseorang  menjalani kehidupan  rumah  tangga,  banyak sekali  problem  yang  selalu  bermunculan, baik itu disebabkan biologis, ekonomis, psikologis,  perbedaan  pandangan hidup  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini dapat  menimbulkan  krisis  rumah tangga dan mengancamnya.
Syariat Islam yang universal mengatur yang  terjadi  di  masyarakat,  salah satunya  dalam  keluarga.  Di  dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kondisi kejiwaan yang selalu berubah  hal  ini  diakui  di  dalam syariat.  Dalam  syariat  Islam  tidak memaksa umatnya untuk melangsungkan perkawinan  dijalankan  terus  menerus, ada  upaya  mengakhiri  di  dalam perkawinan  apabila  sudah  genting yaitu lewat perceraian.
Isteri  memiliki  hak  dan  jaminan hidup  ketika  perkawinan  berlangsung, maka  menurut  hukum  sudah  ada pada  dirinya,  terlebih  lagi  manakala perkawinan putus akibat perceraian, hak-hak  isteri  selama  perkawinan berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami. Ketika  isteri  mendapat  keadilan yaitu  dengan  jalan  menghadirkan hakim (juru  penengah).  Hakam  ini
bertujuan untuk menyelesaikan hukum masalah  dan  sebagai  pengambil putusan,  bilamana  melihat  kehidupan rumah  tangga  dalam  keadaan  kritis, dengan  mempertimbangkan  rasa keadilan.  Di  sini  seorang  hakam memberikan  peluang  kepada  isteri untuk  mengajukan  gugat.  Di  dalam proses persidangan, hakam memberikan islah  (perdamaian)  kepada  suami isteri  untuk  merenung.  Dengan perenungan  ini,  sebagai  intropeksi dan  berfikir  mengenai  baik  dan buruknya ketika nanti jadi bercerai. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat  diperoleh  gambaran  bahwa sebagian  besar  penyebab  perceraian adalah sebagai berikut: a. Meninggalkan Kewajiban karena  Tidak  Ada  Tanggung Jawab sebagai Suami Setelah  perkawinan  berlangsung masing-masing  kedua  belah  pihak mempunyai  hak  dan  kewajiban. Kewajiban  sebagai  suami  terhadap isterinya  menggauli  dengan  cara yang baik dan juga melaksanakan kewajiban  sebagai  suami  yang terpenting  bahwa  suami  harus selalu  memberi  nafkah  sesuai dengan  kemampuannya  kepada isterinya,  misalnya  memenuhi sandang,  pangan,  dan  tempat tinggal. b.  Meninggalkan Kewajiban tidak Memenuhi Ekonomi Faktor  utama  di  dalam  kehidupan rumah  tangga  adalah  ekonomi, apabila  diabaikan  begitu  saja  maka akan  berdampak  yang  signifikan kelanjutan  rumah  tangga.  Rumah tangga tanpa ekonomi dalam keluarga makin besar terjadinya perceraian.
Alasan  perceraian  karena  faktor ekonomi  merupakan  jawaban  terbanyak responden  dan  sisanya  tidak  ada masalah  mengenai  ekonomi  itu
dalam  keadaan  kadang-kadang.
Mayoritas sebagian besar responden mengadu bahwa suaminya ada yang bekerja  sebagai  petani  (buruh), itupun  bisa  mencukupi  kebutuhan sehari-hari,  dapat  nafkah  hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari- hari  juga.  Ada  juga  bahwa  suami responden, ketika sebelum menikah mengaku orang kaya ternyata setelah menikah orang miskin, dan tak mau bekerja.  Dengan  suami  tak  mau bekerja responden berusaha membantu suami  untuk  mencukupi  kebutuhan keluarga  itupun  kadang-kadang. Kadang  kala  suami  marah-marah sehingga  ujung-ujungnya  percekcokan tak terhindarkan.
c.  Terus  Menerus  Berselisih karena Tidak Ada Keharmonisan Kebanyakan  para  responden  di dalam  perselisihan  sesuatu  hal-hal yang sepele. Sebuah pertanyaan kecil sehingga  lama  kelamaan  menjadi besar.  Responden  ketika  menghadapi suaminya  sering  mengalah,  akan tetapi suami tidak mau mengerti dan menyadari apa yang terjadi di rumah, misalnya  suami  habis  .“keluyuran.” ketika pulang dan tak tahu sebabnya lalu  marah-marah  sehingga  responden mengalah  tetap  saja  suami  ngotot terus,  lama  kelamaan  responden habis  kesabaran  sehingga  terjadilah perceraian.

## d. Gangguan Pihak Lain
Permasalahan  dalam  keluarga tidak  selamanya  disebabkan  oleh anggota  itu  sendiri,  banyak  kasus tentang kerawanan hubungan suami isteri  karena  faktor  luar  atau  akibat campur tangan pihak lain. Pihak ketiga, ada satu responden menjawab kadang-kadang, dan sisanya tidak ada campur tangan dari pihak luar. Begitu responden mengetahui
bahwa  suaminya  suka  orang  lain, mengakibatkan  responden  terlantar sebagai  isteri,  bahkan  harta  gono- gini  banyak  dibawa  kabur  wanita selingkuhannya.  Responden  hanya bisa  meratapi  apa  yang  diperbuat suaminya. Menurut  penulis,  faktor-faktor penyebab  perceraian  apabila  dikaitkan oleh  teori  diatas  yang  mendapat perhatian  adalah  faktor  budaya hukum di dalam masyarakat, faktor- faktor  penyebab  perceraian  diatas sebenarnya  sedikit  banyak  sangat  di pengaruh  budaya  hukum  dalam masyarakat  dimana  zaman,  dan budaya-budaya  baru  terus  muncul dalam  masyarakat  dimana  budaya baru  terus  mengikis  budaya  yang lama  dimana  pada  zaman  dahulu perceraian  merupakan  sebuah  aib dalam  masyarakat.  Tetapi  sekarang perceraian  merupakan  trend  dalam masyarakat.  Khususnya di Kecamatan Teluk  Betung  Timur  Kota  Bandar Lampung.  Penyebab  perceraian sedikit  banyak  merupakan  setingan salah satu pihak agar dapat bercerai. Seharusnya  masyarakat  lebih memperdalam  arti  sebuah  keluarga dimana    keluarga  merupakan  salah satu  komunitas  terkecil  dari  suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat  dan  naluri  manusia  yang menilai  segala  sesuatu  dengan  cara memandang  melalui indera  penglihatannya untuk  memilih  mana  yang  baik  dan mana yang buruk dengan mengupayakan segala sesuatu yang dimilikinya.
Sesungguhnya ada tiga Periode   dalam pernikahan   yang  memiliki   tingkat kerawanan   melebihi tahun-tahun yang lain,  hal ini dikarenakan  memuncaknya perbedaan  yang  menyerap  lebih banyak energi pasangan nikah untuk
saling  menyesuaikan  diri.  Adapun tiga periode yang sesungguhnya kita patut sadari dan waspadai, dan patut kita antisipasi itu adalah:
a.  Periode  usia  nikah  1-5  tahun adalah   periode  dimana   fondasi pernikahan   sesungguhnya   belu m  cukup  kuat.   Dan  justru  pada usia 1-4 tahun itu tuntutan  untuk saling mencocokan dan menyesuaikan diri  itu  menyedot  begitu  banyak energi  pasangan  suami  istri  yang masih  baru  ini.   Mereka  dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya,  dengan  mertua dengan  saudara  ipar,  dengan kerabat,  dan  dengan  pekerjaan atau  karier.  Bila  mereka  sukses dalam  saling  menyesuaikan  diri akan  menjadi  keluarga  yang semakin  kokoh.  Namu  bila mereka  gagal  untuk  menyesuaikan diri  hal  itu  akan  menyebabkan problema  semakin  meruncing dan  tidak  terselesaikan  atau perceraian.
b.  Periode  Puber  kedua  atau  Usia Parobaya  yaitu   periode  usia pernikahan  15-20  tahun.  Adalah periode  dimana  usia  masing masing suami istri   antara 40-50 tahun.  Apa  yang  sesungguhnya terjadi yang menyebabkan perkawinan  menghadapi  usia kritis   pada  periode  ini?  Anak- anak  mulai  menginjak  usia  remaja, dan  kenakalan  remaja  seringkali menyebabkan  perbedaan  cara didik dan cara mendisiplin anak  yang mengakibatkan perbedaan semakin tajam antara suami istri, disinilah krisis yang baru dimulai. Bukan  itu  saja  saat  ini  karir biasanya  sudah  mantap,  keuangan mantap,  dan  biasanya  orang  tua dan  mertua yang mengawasi kita sudah  mulai  meninggal,  disaat
yang  sama  hubungan  suami  istri biasanya mulai merenggang karena  istri  mulai  masuk  masa menopause dan suami memasuki masa puber kedua. Dan disinilah terjadi banyak godaan perselingkuhan. c.  Masa  Pensiun  atau  disebut  juga masa sarang kosong yaitu periode 30-35  tahun  usia  pernikahan. Masa  dimana  anak-anak  pada umumnya  sudah  menikah  dan meninggalkan  rumah.  Pasangan suami istri yang selama ini belum biasa saling memaafkan, menghargai dan  menyesuaikan  diri  dengan baik  maka  saat  memasuki  masa pensiun  dan  harus  tinggal berduaan  selama  24  jam  sehari merupakan  suatu  kesulitan  besar yang  mengakibatkan  pasangan semakin menjauh diusia senja Dalam  suatu  rumah  tangga  apabila terjadi  ketegangan,  kadang-kadang dapat  diatasi  sehingga  kedua  belah pihak  akan  dapat  menjadi  baik kembali,  tetapi  adakalanya  kesalahpahaman itu  menjadi  pertengkaran  antara suami istri yang semakin larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi  pertengkaran  antara  suami istri tersebut. Apabila suatu perkawinan itu  dilanjutkan  maka  pembentukan rumah  tangga  yang  damai,  bahagia dan  tentram  yang  seperti  disyariatkan oleh  agama  tidak  akan  tercapai  dan ditakutkan akan terjadi pula perpecahan dalam  suatu  keluarga  yang  semakin meluas. Agama Islam, mensyaratkan perceraian  itu  merupakan  jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang  benar-benar  merasa  gagal dalam  membina  keluarga  atau rumah tangganya.
Perselisihan  dan  pertengkaran antara  suami  istri  memang  merupakan salah  satu  alasan  perceraian.  Akan tetapi perselisihan dan pertengkaran
yang  dimaksud  ialah  perselisihan dan  pertengkaran  yang  terus menerus  terjadi  diantara keduanya”. Alasan  perselisihan  dan  pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan  merupakan  sebab  utama, akan  tetapi  merupakan  akibat  dari sebab-sebab  lain  yang  mendahuluinya diantaranya :
a. Perselisihan  yang  menyangkut keuangan,  atau  karena  suami tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. b. Perselisihan  yang  menyangkut hubungan seksual. c. Perselisihan  yang  menyangkut perbedaan agama sehingga menimbulkan  perbedaan  dalam mengasuh dan mendidik anak. d. Dan  masalah-masalah  lainnya yang dapat menyebabkan perselisihan antara suami istri. Perselisihan  dan  pertengkaran yang  terus  menerus  merupakan salah  satu  alasan  perceraian  yang terdapat  dalam  Pasal  19  huruf  (f)
Peraturan  Pemerintah  nomor  9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa “ antara  suami  dan  istri  terus  menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun dalam  rumah  tangga” .  Pasal  19  huruf (f)  tersebut  merupakan  akibat  dari sebab-sebab  yang  menjadi  pemicu keretakan  rumah  tangga.  Meskipun salah satu pihak melakukan perzinahan, meninggalkan suami atau istri dalam waktu  yang  lama  dan  alasan-alasan lain yang disebutkan dalam Pasal 19 dan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum Islam, jika hal tersebut bisa diterima atau dimaafkan oleh suami atau istri maka  tidak  menjadi  masalah, perkawinan  tetap  harmonis,  karena perselisihan dan pertengkaran dapat dihindari.
Perselisihan  dan  pertengkaran yang  terjadi  antara  Pemohon  dan Termohon disebabkan karena berbagai masalah yang timbul dalam rumah  tangga  mereka  yang  tidak dapat  diselesaikan.  Sehingga  terjadi konflik terus menerus menyebabkan
Termohon pergi meninggalkan rumah. Salah  satu  sebab  perselisihan  dan pertengkaran  antara  Pemohon  dan Termohon  sesuai  dengan  yang tertulis  dalam  jawaban  Termohon adalah  karena  masalah  keuangan, dimana  Pemohon  hanya  memberikan uang  belanja  untuk  makan  keluarga saja  kepada  Termohon,  sedangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya Pemohon sendiri yang menanggung. Berdasarkan  pemaparan  di  atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perselisihan  dan  pertengkaran  yang terus  menerus  antara  suami  istri merupakan  alasan  yang  utama  atau alasan  mendasar  bagi  para  pihak dalam  mengajukan  gugatan  atau permohonan perceraian. Yang membedakan  hanyalah  sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya perselisihan dan  pertengkaran  tersebut.  Dalam praktik,  pasal  19  butir  ini  f  sering dijadikan alternatif jika alasan-alasan perceraian  lainnya  tidak  dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak.
Pasal  19  butir  F  merupakan “keranjang  sampah”  yang  selalu digunakan  dalam  praktik.  Alasan perceraian  karena  perselisihan  dan pertengkaran  juga  dihukumkan wajib  menurut  ulama fiqh. Ulama fiqh mengemukakan  rincian  hukum talak  jika  dilihat  dari  kondisi  rumah tangga  yang  menyebabkan  talak  itu terjadi:
a. Talak  dihukumkan  wajib  apabila antara  suami  istri  senantiasa terjadi  percekcokan  dan  ternyata setelah  dilakukan  pendekatan melalui  juru  damai  (hakam)  dari kedua  belah  pihak,  percekcokan tersebut  tidak  kunjung  berakhir. Dalam  keadaan  seperti  ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan  yang  harmonis  dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketenteraman antara kedua belah pihak.
b. Talak  dihukumkan  sunnah  apabila istri  tidak  mau  patuh  kepada hukum-hukum  Allah Subhanahu wa  Ta ‟ ala dan  tidak  mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai  hamba  Allah Subhanahu wa  Ta ‟ ala (seperti  shalat  dan puasa)  maupun  sebagai  istri (tidak mau melayani suami);
c. Talak  dihukumkan  haram  tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan  melakukan  perbuatan  zina apabila  ia  menjatuhkan  talak istrinya.  Dengan  menjatuhkan talak  tersebut,  berarti  suami memberi  peluang  bagi  istrinya untuk melakukan perzinaan. Termasuk ke  dalam  talak  yang  diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam  keadaan  haid,  nifas,  dan dalam  keadaan  suci  (tidak  haid dan  tidak  nifas)  tetapi  telah dicampuri lebih dahulu;
d. Talak  dihukumkan  makruh  apabila talak  tersebut  dijatuhkan  tanpa alasan  sama  sekali.  Hal  inilah yang  dimaksudkan  hadits  Nabi Shalallahu  „alaihi  wa  sallam yang diriwayatkan  oleh  Imam  Abu Dawud,  al-Hakim,  dan  Ibnu Majah  dari  Abdullah  bin  Umar.
Menurut  fukaha,  pengertian “dibenci”  dalam  hadits  tersebut menunjukkan makruh;
e. Talak  dihukumkan  mubah  (boleh) apabila  talak itu dijatuhkan dengan alasan  tertentu,  seperti  akhlak
wanita  yang  diceraikan  itu  tidak baik,  pelayanannya  terhadap suami  tidak  baik,  dan  hubungan antara  keduanya  tidak  sejalan, meskipun  pertengkaran  dapat dihindari.  Dalam  perkawinan seperti  ini,  menurut  ulama  fikih, tujuan perkawinan yang dikehendaki syara ‟ tidak  akan  tercapai.  Oleh karena itu, suami boleh menjatuhkan talaknya
Dari data-data yang sudah diperoleh dan  menganalisanya,  maka  dapat kita simpulkan perceraian usia senja pada  masyarakat  Kecamatan  Teluk Betung  Tmur  faktor  penyebabnya disebabkan  oleh  teori  konflik  yang ditandai dengan seringnya bertentangan antara  suami  isteri  dan  tidak  bisa diselesaikan.  Serta  Teori  modernisasi dengan  seiringnya  perkembangan alat  komunikasi  seperti  telepon seluler.
D. Kesimpulan Berdasarkan  pembahasan  di  atas dapat disimpulkan
1.  Faktor  penyebab  Perceraian suami  istri  di  usia  senja  pada masyarakat  Kecamatan  Teluk Betung Timur antara lain:
a. Meninggalkan  kewajiban  karena tidak ada tanggung jawab sebagai Suami
b. Meninggalkan  kewajiban  tidak memenuhi ekonomi
c. Terus  menerus  berselisih  karena tidak ada keharmonisan
d. Gangguan pihak lain e. Poligami tidak sehat
2.  Akibat  hukum  dari  perceraian  di usia senja tersebut antara lain:
a. Terhadap hubungan suami-istri
b. Terhadap anak
c. Terhadap harta bersama
d. Terhadap nafkah

## E. Daftar Pustaka
Abdurrahman  Al-Jazairy, Khitabul  Fiqh „Alal  Madzahib  al-Arba‟ah,  Juz  II (Beirut:  Darul  Kutub  Al-Ilmiah, 1990).
Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim
Algharaqi  Asy-syafi‟i, Tausyaikh „Ala  Fathul  Qorib  Al  Mujib (Jeddah:  Alharomain,  2005),  cet ke-1, Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya
Eka i Nuraini i Rahmawati, i Akad i Jual i Beli i Dalam i Perspektif i Fikih, i Jurnal i AL-„ADALAH, i Vol. i XII i No. i 4, i Desember i 2015
F. i Rahmatullah, i “Pelaksanaan i Jual i Beli i Barang i Sitaan i Menurut i Perspektif i Hukum i Islam”, i Jurnal i Muamalah, i Vol. i 4 i No. i 1, i April i 2018
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
Hendi suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
Ibnu  Juzai  al-Kalbi, Al-Qawanin  Al- Fiqhiyah (Beirut:  Dar  al-  Fikr,  t. Th)
Imam  Abi  Zakaria  al-anshari, Fathu  al- Wahab (Surabaya: al-Hidayat, t.t), Imam Syafi‟i Abu Abdullah Muhammad  bin  Idris, Ringkasan Kitab  Al  Umm
,  penerjemah  : Imron  Rosadi,  Amiruddin  dan Imam  Awaluddin,  Jilid  II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),
M. i Quraish i Shihab, i Tafsir i Al-Mishbah i (Pesan, i Kesan, i dan i Keserasian i Al- Quran) i (Ciputat: i Penerbit
i Lentera i Hati, i 2000), i cet i ke-1.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), cet ke-2,
Moh.  Rifai‟i, Fiqh  Islam (Jakarta:  Bulan Bintang, 1992)
Mukhtar  Kamal Asas-  asas  Hukum
Islamtentang Perkawinan,
Cet  ke-  3,  (  Jakarta  :  Bulan
Bintang, 1993), Nuruddin,  Amir  dan  Azhari  Ahmad Tarigan, Hukum Perdata Islam  di  Indonesia,  Study Kritis Perkembangan Hukum Islam  dan  Fiqih,  UU  No.  1 Tahun  1974  sampai  KHI, Jakarta: Prenada Media,
2004
Nasrun  Haroen,
Fiqh  Muamalah
(Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 2000)
Racmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
Ribhir, KUH Perdata dan KUHA Perdata (Jakarta:  Pustaka  Buana,  2015), cet ke-2.
Syamsudin  Muhammad  Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), Wahbah  Az-zuhaili, Fiqh  Islam  Wa Adilathulu,  Jilid  V ,  Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)
Wardi, Buku  Lengkap  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana) Dan  KUHAP  (Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana) (Jogyakarta:  Harmoni,  2012),  cet ke-2.