## LEGALITAS HADIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Maryus Suprayadi 1* , Adi Faizun 2
(Program Studi Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram) (Program Studi Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram) Email: maryus.suprayadi@yahoo.com

## Abstrak
Adanya penolakan terhadap beberapa pasal pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan beberapa alasan,  antara  lain;  terdapat  pasal  yang  rancu  atau  multi-tafsir  terkait  usaha  mikro  dan  kecil, misalnya  saja  pasal  87  menyebutkan  biaya  Perizinan  Berusaha  bagi  usaha  mikro  akan dibebaskan  biayanya  sedangkan  untuk  usaha  kecil  akan  diringankan  besar  biayanya.  Namun, pasal 92 menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberikan  insentif  berupa  tidak  dikenakan  biaya  atau  diberikan  keringanan  biaya.  Penggunaan kata dapat atau dalam kaidah hukum disebut mogen (kebolehan) yang mengindikasikan tidak ada larangan  dan  kewajiban  di  dalamnya.  Berikutnya  adalah  karena  Rancangan  Undang-Undang Cipta  kerja  yang  mengubah  76  undang-undang  sekaligus  kedalam  satu  undang-undang,  jelas merupakan  Undang-Undang  yang  paling  kompleks  dalam  menata  berbagai  elemen  lapisan masyarakat.  Aspirasi  dan  kritik  dari  banyak  pihak  termasuk  Menteri  Koordinator  bidang  Politik Hukum  dan  HAM  Prof.  Mahfud  MD.  “Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  bisa  diklaim  cacat  formal, karena setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR, jelas sekali masih banyak catatan dari berbagai kalangan baik soal proses maupun substansi. Mencoba mengurai benang kusut Undang-Undang tersebut  yang  notabenenya  untuk  dan  dalam  rangka  mengatur  masyarakat  Muslim,  peneliti menacari  sumber-sumber  hadits  Nabi  Muhammad  SAW  yang  melegislasi  undang-undang tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersumber  dari  bahan kepustakaan  dan  yurisprudensi  hukum.  Fokus  penelitian  ini  adalah  mengkaji  keterkaitan  antara sumber-sumber  hadis  dengan  beberapa  pasal  yang  mengandung  polemik  signifikan  yang terdapat  di  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,  termasuk  dalam polemik hukum terhadap doktrin penggabungannya beberapa peraturan yang sebelumnya masih tematik,  yang  oleh  banyak  kalangan  dianggap  lebih  konstitusional  dan  lebih  mudah  dicerna masyarakat  hukum,  termasuk  para  praktisi  hukum.  Terdapat  enam  butir  substansi  hukum  yang penulis anggap dominan dalam jabaran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yaitu keterjaminan hak  dan  kepastian  hukum,  reorientasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  dan  kemudahan berusaha,  semangat  kebersamaan  dan  kemandirian,  peluang  dan  pengembangan ketenagakerjaan,  pengembangan  riset  dan  teknologi  dan  perluasan  investasi,  dan  peluang diversifikasi  lahan  pengolahannya.  Dari  penelitian  ini,  diperoleh  hasil  bahwa  Undang-Undang Cipta Kerja mengandung makna pemberdayaan masyarakat Indonesia dalam semua sektor kerja dan  pekerjaan.  Selain  itu,  bentuk  legislasi  hadis  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  antara  lain ditemukan  dalam  asas-asas  pembentukan  Undang-Undang  tersebut,  tujuan  pembentukan,  dan problema pokok terhadap Undang-Undang tersebut.
Kata Kunci : Legalitas; Hadis; UU Cipta Kerja

## Abstract
There are many problems about the Job Creation Law like the different views with chapter 87 for examples, this chapter talking about free cost for anybody to make business license. Different with chapter 92 as no talking about free cost only but there is a possibility to someone using low cost to make that business licensi. Trying to untangle the tangled threads, the researcher will to finding
some  hadits  to  given  the  legislation  of  the  Job  Creation  Law.  This  study  applies  a  qualitative approach sourced from literature and legal jurisprudence. The focus of this research is to examine the  relationship  between  hadith  sources  and  several  articles  containing  significant  polemics contained in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, including in the legal polemic against the  doctrine  of  merging  several  regulations  that  were  previously  still  thematic,  which  are considered  more  constitutional  and  easier  for  the  legal  community  to  digest,  including  legal practitioners.  There  are  six  points  of  legal  substance  that  the  author  considers  dominant  in  the elaboration  of  the  Job  Creation  Act,  namely  guaranteeing  rights  and  legal  certainty,  reorienting UMKM  and  ease  of  doing  business,  the  spirit  of  togetherness  and  independence,  employment opportunities and development, research and technology development and investment expansion, and  opportunitiesdiversification  of  processing  areas.  From  this  research,  it  is  found  that  the  Job Creation Act implies empowering the Indonesian people in all sectors of work and employment. In addition, the form of hadith legislation in the Job Creation Law is found in, among other things, the principles of the formation of the law, the purpose of its formation, and the main problems with the law.
Keywords : Legality; Hadith; Job Creation Law

## I. PENDAHULUAN
Adanya  kontradiksi  terkait  pengundangan  Undang-  Undang  Cipta  Kerja,  sebagian masyarakt ada yang menerima dan sebagian lainnya lagi tidak menerima (ada penolakan). Beberapa alasan penerimaan terhadap UU Cipta Kerja:
1. Menurut  advokat  yang  juga  pendiri  kantor  hukum  Assegaf  Hamzah  &  Partner  (AHP) 1 , Ahmad  Fikri  Assegaf,  mengungkapkan  problem  over  regulasi  yang  berakibat  terhadap tumpang tindihnya sebuah norma seringkali dijumpai di sektor perizinan berusaha. Menurut Fikri, tumpang tindih peraturan di sektor perizinan berdampak terhadap panjangnya rantai birokrasi perizinan sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan dunia usaha  di  Tanah  Air. Dia  mengakui  jika  sistem  perizinan  yang  selama  ini  diterapkan  oleh pemerintah  menyisakan  problem  dari  aspek  regulasi  dan  implementasi  di  lapangan.  Jika dari  aspek  regulasi,  investor  menemukan  hambatan  terhadap  ketentuan  perizinan  yang saling  tumpang  tindih  antara  pusat  dan  daerah,  maka  dari  aspek  implementasi  terdapat budaya  birokrasi  yang  sangat  menghambat  pertumbuhan  dunia  usaha,  seperti  problem profesionalitas  sumber  daya  manusia  yang  menangani  sektor  perizinan.  Karena  itu,  Fikri menilai  kehadiran  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dengan  mayoritas  substansinya  yang mengatur  terkait  perizinan  dan  investasi  akan  mendatangkan  manfaat  yang  begitu  besar, terutama  terhadap  kemudahan  dan  pertumbuhan  dunia  usaha  di  Indonesia  ke  depan. “Menurut saya kalau kita yang fokus di sektor perizinan, ini manfaatnya besar sekali,”
2. Adanya Isu Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya untuk menyelesaikan masalah suap perizinan  di  sektor hulu.  Intinya,  transformasi  proses  perizinan  secara besar-besaran  yang diikuti  oleh  reformasi  birokrasi  diharapkan  dapat  menghilangkan  sebagaian  besar  korupsi perizinan dengan cara menghilangkan kesempatan korupsi karena dengan pendekatan risk- based  approach yang  diperkenalkan  oleh  Undang-Undang  Cipta  Kerja  merupakan  salah satu komponen penting. Dengan pendekatan ini, banyak sekali izin yang sebenarnya tidak diperlukan dapat diubah menjadi pendaftaran.
1 Berita Hukum Online tanggal 23 Oktober 2020, diakses 28 Oktober 2020
3. Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati 2 dalam  daring  konferensi  pers  “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” tanggal 19 Oktober 2020, menyatakan berbagai lembaga multilateral dan lembaga rating menyambut positif terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta  Kerja  karena  memberikan  harapan  terhadap  pemulihan  ekonomi  Indonesia.  Mereka mendukung dan melihat suatu harapan yang positif bagi Indonesia untuk terus recovery dan memperkuat  ekonominya  secara sustainable tanpa  hanya  mengandalkan  kebijakan  fiskal dan dukungan moneter. Lebih jauh Sri Mulyani menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia dari dampak Covid-19 tanpa melalui dua instrumen yaitu fiskal dan moneter.
4. Bank Dunia pada 16 Oktober memberikan penilaian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memberi sinyal bahwa Indonesia membuka peluang bisnis yang lebih luas sehingga mampu menarik  investor,  menciptakan  lapangan  kerja,  sekaligus  memerangi  kemiskinan.  Sebagai simpatiknya  Bank  Dunia  siap  turut  mendukung  pemulihan  ekonomi  dan  pertumbuhan melalui kerjasama jangka panjang.
Adapun mereka yang menolak memberikan beberapa alasan, antara lain :
1. Terdapat  pasal  yang  rancu  atau  multi-tafsir  terkait  usaha  mikro  dan  kecil,  misalnya  saja pasal  87  menyebutkan  biaya  Perizinan  Berusaha  bagi  usaha  mikro  akan  dibebaskan biayanya sedangkan untuk usaha kecil akan diringankan besar biayanya. Namun, pasal 92 menyebutkan  bahwa  usaha  mikro  dan  kecil  yang  mengajukan  Perizinan  Berusaha dapat diberikan  insentif  berupa  tidak  dikenakan  biaya  atau  diberikan  keringanan  biaya. Penggunaan  kata dapat atau  dalam  kaidah  hukum  disebut mogen (kebolehan)  yang mengindikasikan tidak ada larangan dan kewajiban di dalamnya. Dan ketika kebolehan itu tanpa  larangan  dan  tanpa  keharusan,  maka  ada  peluang  pembayarannya  dibawah  kolong meja,  seperti  keraguannya  Ekonom  senior  Indef,  Faisal  Basri,  menilai  Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi membuka peluang lebar korupsi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA). 3
2. RUU  Cipta  kerja  mengubah  76  undang-undang  sekaligus,  jelas  merupakan  RUU  paling kompleks menyentuh berbagai lapisan masyarakat yang pernah disetujui oleh DPR. Tidak heran  banyak  sekali  kalangan  masyarakat  yang  menyuarakan  aspirasi  dan  kritiknya,  yang menurut  banyak  pihak  termasuk  Menteri  Koordinator  bidang  Politik  Hukum  dan  HAM Prof.  Mahfud  MD.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  bisa  diklaim  cacat  formal,  karena Setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR, jelas sekali masih banyak catatan dari berbagai kalangan baik soal proses maupun substansi.
Terlepas dari pro-kontra dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, peneliti sekedar berusaha menemukan legalitas hadits dalam agama Islam terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang muslim. Melalui kajian hadits-hadits Rasulullah SAW. peneliti berharap dapat memberi titik terang pada positivisasi undang-undang Cipta Kerja tersebut
Kajian  hadis  merupakan  sesuatu  yang  urgen  karena selain  banyaknya  hadis  yang  terkait dengan masalah hubungan manusia dengan manusia,juga terdapat aspek yang tak bisa lepas dari persoalan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga hubungannya dengan alam  semesta  (lingkungan).  Dalam  studi  hadis,  sudah  ada  ilmu Ikhtilaf  al-Hadis yang secaraspesifik mengkaji teks-teks hadis  yang  tampak bertentangan tersebut. Rasul saw.  secara individu  juga  merupakan  bagian  dari  sebuah  masyarakat  sosial  saat  itu.  Interaksi  yang  terjadi
2 Ibid
3 Ady Thea DA , Berita Hukum Online tanggal 16 Oktober 2020, diakses 28 Oktober 2020
antara  Nabi  dengan  masyarakatnya  secara  gamblang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan. Interaksi  tersebut  meliputi  hubungan  individual,  sosial  dan  multidimensi  yaitu  interaksi  yang terikat  oleh  berbagai  tipe  kepentingan,  untuk  hidup  bersama.  Olehsebabitu,  interaksi  dalam kajian ini memasuki ranah obyek sosial yaitu manusia selaku perseorangan maupun salah satu dari  komunitas  masyarakat,  yang  muncul  dalam  bentuk  ikatan  kerja  umpamanya,  akan melahirkan suatu tatanan yang mengatur kepentingan untuk itu.
Terkait  dengan  peristiwa  dan  komunitas  masyarakat  ini,  penulis  mencoba  mencari konteks-konteks  hadis  yang  bersinggungan  dengan  beberapa  butir  otorisasi  hukum  yang  ada dalam  UU  Cipta  kerja  tersebut.  Yang  dalam  tulisan  ini  meliputi  analisis  dan  evaluasi  UU Terkait  Asas,  Tujuan,  dan  ruang  lingkup  UU  Cipta  Kerja  yang  diselenggarakan  berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan;  dan kemandirian. Serta  asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  yang  diatur  dalam  undang-undang  yang bersangkutan.
Kajian  hadis  juga  tentang  tujuan  dibentuknya  undang-undang  ini;    menciptakan  dan meningkatkan  lapangan  kerja  dengan  memberikan  kemudahan,  perlindungan,  dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memerhatikan keseimbangan  dan  kemajuan  antardaerah  dalam  kesatuan  ekonomi  nasional,  menjamin  setiap warga  negara  memperoleh  pekerjaan,  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan layak  dalam  hubungan  kerja,  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi  koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  ekosistem investasi,  kemudahan  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional  yang  berorientasi  pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
Lebih agresif lagi mengenai strategi dari pelaksanaan Undang-Undang ini yang terdiriatas peningkatan  iklimberinvestasi  dan  aktfitas  berusaha,  ketenagakerjaan,  kemudahan, perlindungan,  serta  pemberdayaan  koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  melalui dukungan  riset  dan  penemuanbaru,  kawasan  ekonomi  dan  investasi  Pemerintah  Pusat  dan percepatan  proyek  strategis  nasional.Terhadap  ketentuan-ketentuan  tersebut,  penulis  akan meneliti dan menggali dasar-dasar hadisnya sebagaimana perundangan lainnya, dengan claster naskah hadis tersebut, meliputi hadis tentang pemerataan pemenuhanhak dan kepastian hukum, hadis  tentang  kemudahan  kegiatan  usaha,  hadis  tentang  kebersamaan  dan  kemandirian,  hadis tentang  ketenagakerjaan,  hadis  tentang  penelitian  dan  inovasi,  hadis  tentang  pengadaan  dan pemanfaatan  lahan.Itulah  sederet  naskah  hukum  yang  akan  penulis  fokus  kaji  berdasarkan sumber hadis-hadisnya.

## II. METODE
Penelitianinitermasukpenelitiandeskriptifanalitisdengancara  menghubungkan  beberapa hadis dengan pasal-pasal dalam undang-undang cipta kerja dengan realitas problema yang ada dalam  masyarakat.  Kajiannya  bersifat  sosio-parametrik  bersifat  kualitatif  termasuk  kajian sosiologi  hukumnya.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  pendekatan  induktif  yakni mengelompokkan  beberapa  butir  temuan  dan  kemudian  dimasukkan  dalam  satu  kelompok kajian tertentu dari butir analisis. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan beberapa hadis yang menyangkut satu materi tertentu dari Undang-Undang Cipta Kerja, baik itu meliputi asas, tujuan dan ruang lingkup dari Undang-Undang tersebut. Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan  dan  verifikasi.  Pengumpulan  data  ditempuhdengancara  pencatatan  peraturan-
peraturan,  pola-pola,  pernyataan-  pernyataan,  konfigurasi-konfigurasi  yang  mungkin,  arahan sebab  akibat,  dan  proposisi-proposisi.  Kesimpulan  perlu  diverifikasi  agar  cukup  mantap  dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji kebenarannya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.

## III. HASIL

## A. Bentuk Legislasi Hadis Dalam Asas Pembentukan UU Cipta Kerja
Dalam Pasal 2U butir (1) Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan, bahwa :Undang- Undang  ini  diselenggarakan  berdasarkanatasasas  pemerataanhak,  kepastianhukum, kemudahanberusaha,  kebersamaandan  kemandirian.Jika  penulis  akan  mengembangkan cakupan  penelitiannya  pada  legalitas  hadis  terhadap  kelima  asas  tersebut,  maka  lahirlah beberapa materi Undang-Undang yang ada cakupan kajian hadisnya, seperti berikut :
1. Asas Pemerataan Hak
Bila  kita  telusuri  secara  narasi  akademik  daripada  kalimat  asas  pemerataan  hak, maka  yang  dimaksudkan  adalah  sebagaimana  pendapat  para  ahli  paradigma  hukum. Menarik  kisah  yang  terjadi  pada  era  kepemimpinan  ‘Umar  bin  Abdul  Aziz  (Astuti, 2017) sebagai ilustrasi pemerataan hak dalam Islam dan hadis Rasulullah SAW, bahwa Sang  Khalifahpernah  mengirim  surat  kepada  Abdul  Hamid  di  Irak.  Isinyaadalah agariamenyebarluaskan  harta  kepada  masyarakatsecaramerata.  Lalu  Abdul  Hamid membalas suratkhalifahyang isinya bahwa ia telah membagikan pemberian itu kepada rakyat,  namun  di  Baitul  Mal  masihterdapat  sisanya.  Khalifah  kembali  melayangkan surat  kepadanya,  yang  isinyasebuahperintahuntukmemerhatikandanpedulikepada orang-orang yang berutang, supaya merekadapat melunasiutangnya. Abdul Hamid pun kembali  membalas  surat  tersebut  yang  isinya: aku  telah  memberikan  sisa  harta  itu kepada  golonggan  yang  kaumaksud,  namun  masih  ada  sisa  harta. Khalifah  kembali membalassurat  yang  isinya  : Perhatikan  dan  berikanlah  kepada  setiap  perjaka  yang tidak  memiliki  harta.  Jika  merekahendak  menikah,  nikahkanlah  dan  berimereka  dari sisa harta tersebut . Abdul Hamid kemudianmembalas surat tersebut, yang isinya : Aku telah menikahkan setiap perjakayang aku jumpai, namun masih tetapada yang tersisa . Setelah  itu  Khalifah  mengirimkan  lagi  pesanmelaluisurat  kepada  Abdul  Hamid: Perhatikanlah  orang  yang  dikenaimembayar  jizyah,  sedangkanmereka  tidak  mampu mengelola lahan, dan berilahtempo sehingga merekamampubekerja.
2. Asas Kepastian Hukum
Kepastian  hukum diartikan  sebagai  kejelasan  norma  sehingga  dapat  dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat  dimaknai  bahwa  ada  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  berlakunya hukum di dalam  masyarakat.Menurut Jan  Michiel  Otto  (1952),  mendefenisikan  sebagai kemungkinan  bahwa dalam situasi  tertentu  tersedia  aturan  -aturan  yang  jelas  (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. Penegakan  supremasi  hukum  adalah  keniscayaan.  Tegaknya  supremasi  hukum  akan melahirkan  suatu  kepastian.  Kepastian  tentang  yang  benar  (al-haq)  dan  mana  yang salah (al-bathil).
Dari  fenomena  yang  terjadisehari-hari,seringterjadikeadilan  masih  lebih  berpihak kepada  orang  berduit,  sehingga  muncul  istilah kasih  uang  habis  perkara .Dalam masalah  hukum, rakyat  kecil  sering kali terpinggirkan. Persoalan sederhana ditangani secara berlebihan. Persoalan  yang seharusnya diselesaikan menurut ukurannya, malah
menjadi  lebar  dan  luas  hanya  karena  tidak  mampu  menempatkan  persoalan  secara proporsional.
Keadilan  menuntut  kejujuran  dan  objektivitas,  artinya  tidak  berpihak  kecuali kepada  kebenaran  dan  rasa  keadilan  itu  sendiri.  Berkaitan  dengan  penegakan  hukum, Rasulullah  SAW  berpesan  secara  khusus  kepada  penegak  hukum  agar  dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.Beberapa hadis Rasul SAW. yang terkait hal  ini  :Rasulullah  SAW  bersabda,  "Barang  siapa  yang  menjadi  hakim  lalu menghukumi dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari keburukan." (HR Tirmidzi). Rasulullah SAW  bersabda, "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu  di  surga. Seseorang  yang  menghukumi  secara  tidak  benar,  padahal  ia  mengetahui  mana  yang benar maka ia masuk neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk neraka. Dan, seorang hakim yang menghukumi dengan benar maka ia masuk surga." (HR Tirmidzi).
3. Asas Kemudahan Berusaha Pada pasal 1 butir 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan  bahwa  prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatanperkoperasian  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syar’iah.  Kemitraan  dengan pola rantai pasok adalah kerjasama antar usaha mikro, kecil, menengah dan besar harus memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi  produk  dalam  Upaya  yang  efisien    dan  ekonomis  mencakup  berbagai  proses dari  produksi,  pengembangan  produk  dan  jasa,  sistem  informasi  serta  pengemasan produk  atau  penghantaran  jasa  kepada  konsumen.  Dana  alokasi  khusus  yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja  negara  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah  dan sesuai dengen prioritas nasional. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan pendarnpingan,  dan  pengembangan  yang  diberikan  oleh  lembaga  inkubator  kepada peserta inkubasi (PP Nomor 7,2021).
Sedangkan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan  bahwa:  Agar  kebijakan  Pajak  dan  Retribusi  dan  pemberian  dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan Peraturan  Pemerintah  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka Mendukung  Kemudahan  Berusaha  dan  Layanan  Daerah.  Dan  penjelasan  pasal  4  ayat (2)  bahwa;  Penyesuaian  tarif  untuk  program  prioritas  nasional  difokuskan  pada percepatan  pelaksanaan  proyek  strategis  nasional  dengan  mempertimbangkan:  a. cakupan program prioritas nasional sangat luas sehingga perlu dipertajam agar arah dan tujuannya  terukur;  b.  studi  kelayakan  dan  keluaran  dari  pelaksanaan  proyek  strategis nasional  relatif  sudah  jelas  dan  terukur;  dan  c.  adanya  batasan  pemberian  fasilitas dengan tetap menjaga kesinambungan pendapatan asli daerah (PP No.10, 2021).
Dan bila kita koreksi lanjut pada materi perundangannya, maka untuk asas ini erat terkait dengan manajemen pencapaian tujuan organisasi dengan cara  yang efektif dan efisien  lewat  perencanaan  pengorganisasian  pengarahan  dan  pengawasan  sumberdaya organisasi  yang  pernah  dicontohkan  Rasulullah  SAW  melalui  cara  memotong  hewan sesembelihan  dengan  baik,  cepat,  yang  dijelaskan  dalam  sebuah  hadis  (H.R.  An-
Nasa,i). Konsep makanisme pasar umpamnya, dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasululllah  SAW.  sebagaimana  disampaikan  oleh  Anas  RA,  sehubungan  dengan adanya  kenaikan  harga-harga  barang  di  Kota  Madinah.  Dengan  hadis  ini  terlihat dengan  jelas  bahwa  Islam  jauh  lebih  dahulumengajarkan  konsep  mekanisme  pasar daripada konsepnya Adam Smith.
4. Asas Kebersamaan
Diundang-undangkannya  Koperasi  dan  UMKM  seperti  terlihat  dalam  PP  Nomor 10  diatas  menunjukkan  betapa  geliat  usaha  bersama  digalakkan  negara  dan  agama termasuk Rasulullah SAW. Tasyri’iyah tentang Musyarakah, Muzaara’ah, Mudlarabah dan  Syirkah  Ta’awwuniyah  adalah  wujud interested  mind dari  kebersamaan  itu sendiri.Nabi  SAW.  bersabda  kepada  Zubair  bin  al-Awwam:  “Hai  Zubair,  ketahuilah bahwa  kunci  rezeki  hamba  itu  ada  di  Arasy,  yang  dikirim  oleh  Allah  azza  wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada  orang  lain,  niscaya  Allah  membanyakkan  baginya.  Dan  siapa  yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya.” (H.R. ad-Daruquthni dari Anas RA.)
5. Asas Kemandirian
Rasululah SAW adalah sosok manusia patriotik dan tahan banting termasuk dalam masalah ekonomi dan Cipta Kerja. Beliau sangat mengajurkan umatnya untuk mandiri secara  ekonomi  termasuk  dalam  kerja.  Anjuran  mengikat  kayu  bakar  dari  hutan belantara  lalu  dijual  di  pasar  untuk  menghasilkan  uang  merupakan  monumen kemandirian  perekonomian  yang  dicontohkanNya.  Dampak  kemandirian  ini  sangat luas.  Orang  yang  hidup  mandiri  dapat  berjalan  setengah  “terbang”  saking  ringannya. Karena orang yang hidup mandiri tidak terbebani oleh hutang budi kepada siapa pun. Hadis Rasulullah SAW berikut ini menjelaskan nilai tambah bagi mereka yang menjaga harga dirinya dari ketergantungan kepada orang lain . Rasulullah bersabda, “Dari Abu Ubaid, hamba Abdurrahman bin Auf. Ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW  bersabda,  ‘Sungguh,  pikulan  seikat  kayu  bakar  di  atas  punggung  salah  seorang kamu (lantas dijual) lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi”. HR Bukhari.
B. Bentuk Legislasi Hadis Dalam Tujuan Pembentukan UU Cipta Kerja
1. Hadis  mengenai  cipta  kerja  dan  peningkatan  lapangan  kerja  melalui  pemberdayaan UMKM dan industri nasional.
Dalam pada itu peneliti berusaha mencari, menemukan dan memaparkan beberapa kajian hadis yang semaksud, sejalan dan memiliki kekuatan legislasi terhadap Undang- Undang Cipta Kerja tersebut.Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk kehidupannya maka  dari  pada  itu  Rasulullah  SAW  menganjurkan  bekerja  untuk  mencari  rezeki. Sebagaimana dalam  hadisyang  artinya:Dari  al-Zubair  ibn  al-Awam  ra,  dari  Nabi  saw yang bersabda: Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat  kayu  bakar  dan  dibawa  dengan  punggungnya  kemudian  dia  menjualnya,  maka Allah mencukupkannya dengan hal tersebut lebih baik baginya daripada dia meminta- minta kepada manusia, baik mereka memberinya atau tidak (SahihBukhari, No.1378).
Rasulullah  SAW  juga  bersabda:  “ bekerjalah  untuk  duniamu  seakan-akan  kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok .” (H.R. IbnuAsakir, Tt). Dalam ungkapan lain dikatakan juga, “ Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah , Memikul kayu lebih mulia dari pada mengemis, Mukmin
yang kuat lebih baik dari pada muslim yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja.”
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa lebih baik bekerja dari pada meminta, sesusah- susahnya  mencari  kerja  setidaknya  seorang  muslim  haruslah  bekerja  keras,  berusaha untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkannya,  dimana  sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang pekerja keras dan Allah tidak menyukai orang-orang yang malas.
2. Hadis keterjaminanya penduduk untuk pekerjaan dan upah yang layakHadis mengenai penjaminan  setiap  warga  negara  memperoleh  pekerjaan,  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungankerja (upah)
Riwayat Imam Thabrani, Nabibersabda:“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang terbaik  akhlaqnya”(HR.  At-Thabrani,  tt).  Nabijugabersabda:Sebaik-baik  manusia adalah  orang  yang  memiliki  hati  yang  makhmum  dan  lisan  yang  jujur.  Para  sahabat bertanya:  Lisan  yang  jujur  kami  faham,  maka  apa  yang  dimaksud  dengan  hati  yang makhmum?  Baginda  bersabda:  "orang  yang  memiliki  hati  bersih  dan  bertakwa,  tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad."(Al - Jami'  Shahih No 3201).
Mengenai  perlunya  harta  kekayaan,  Rasul  bersabda:Artinya:Telah  menceritakan kepada  kami  Muhammad  bin  Khalaf  Al  'Asqalani  telah  menceritakan  kepada  kami Yunus  bin  Muhammad  telah  menceritakan  kepada  kami  Sallam  bin  Abu  Muthi'  dari Qatadah  dari  Al  Hasan  dari  Samurah  bin  Jundab  dia  berkata;  Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam  bersabda:  "Kehormatan  adalah  (dengan)  harta  sedangkan  kemuliaan adalah (dengan) ketakwaan."
3. Yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional;
Rasulullah  SAW.  bersabda:Artinya:“Rasulullah  SAW  bersabda:  "barangsiapa menghidupkan  bumi  yang  mati  maka  (bumi)  itu  menjadi  miliknya."  (HR. Tirmidzi)Kelestarian  air  sebagai  pendukung  kelestarian  hutan  lindung  dan  kawasan industri, Rasulullah SAWbersabda: "barang siapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta  sebagai  kandang  ternaknya."  (H.R.  IbnuMajah).Dalam  konteks  kelestarian kawasan  satwa  sebagai  perlindungan  hutan  industri  kawasan  hijau,  Rasulullah  SAW melarang  mengebiri  kuda  dan  binatang-binatang."  (HR.  Ahmad).  Dalam  redaksi berbedaArtinya:"Sesungguhnya  Rasulullah  Saw  melarang  (seseorang)  mengurung setiap  yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan  larangan  yang keras." (H.R. Al-Bazzar).
4. Hadis  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  ekosistem  investasi,  kemudahan  dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional Dalam  ilmu  ekonomi  manusia  mengenal  tiga  konsep  utama  dalam  rangka menunjang  pemenuhan  kebutuhan,  ketiga  konsep  ekonomi  tersebut  adalah  produksi, konsumsi dan distribusi. Menurut teori ekonomi, produksi adalah kegitan menghasilkan barang  maupun  jasa  atau  kegiatan  menambah  nilai  kegunaan/manfaat  suatu  barang (Suprayitno,  2008).Sedangkan  untuk  kata  konsumsi  berasal  dari  bahasa  Belanda consumptie , ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna  suatu  benda,  baik  berupa  barang  maupun  jasa,  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kepuasan  secara  langsung.  Untuk  distribusi  sendiri  diartikan  sebagai  kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan
jasa  dari  produsen  kepada  konsumen,  sehingga  penggunaannya  sesuai  dengan  yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saatdibutuhkan). Ketiga konsep ini harus berjalan  seimbang  guna  kelancaran  investasi  yang  berorientasi  kepentingan  nasioanal atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  telah  mengatur  segala  aspek  kehidupan manusia,  baik  dalam  konteks  ibadah  maupun  konteks  muamalah.  Dalam  konteks muamalah termasuk terkait dengan ketentuan produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam pembahasan  teori  ekonomi  mikro  Islam,  distribusi  menjadi  posisi  penting  karena pembahasan  mengenai  hal  tersebut  tidak  hanya  berkaitan  aspek  ekonomi  saja,  tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Konsep  Islam tentang distribusi pendapatan  yang dikonsumsi  atau  yang  diproduksi  umat  Islam  tidak  mengandung  riba,  tidak mengandung  kegiatan  yang  haram  dan  terhadap  harta  yang  ada  dan  melewati  batas ketercukupannya bagi konsumen dan produsen dikenai zakat.
Distribusi dalam konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran  berdasarkan  atas  jumlah  harta  pemilikan an  sich ,  tetapi  juga  membahas bagaimana  bisa  terdistribusi  penggunaan  potensi  kemanusiannya,  yang  berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Maka distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah  distribusi  pendapatan  antara  berbagai  kelas  dalam  masyarakat  (Amalia, 2009).Karenanya dalam Islam Allah SWT mensyari’atkan salah satu bentuk kebajikan sosial, seperti halnya zakat. Jika hal ini dijadikan konsep distribusi pendapatan, maka sistem perekonomian akan berjalan lancar dan masyarakat akan sejahtera.
5. Hadis dalam problema produksi dan semangat produktivitas. Dalam  shahih  bukhari  kitab  al-muzara’ah  hadis  Nomor  2340,  Rasulullah SAWbersabda: Artinya:Telah  menceritakan  kepada  kami  'Ubaidullah  bin  Musa  telah mengabarkan  kepada  kami  (Al  Awza'iy)  dari  ('Atha')  dari  (Jabir  radliallahu  'anhu) berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, (Ar-Rabi'  bin  Nafi'  Abu  Taubah)  telah  menceritakan  kepada  kami  (Mu'awiyah)  dari (Yahya) dari (Abu Salamah) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya.” (HR. Bukhari)
C. Bentuk Legislasi Hadis Dalam Problematika Pokok Dalam UU Cipta Kerja
1. Penghijauan Kembali Hutan Lindung/Reboisasi Beberapa  redaksi  hadis  terkait  hutan  lindung  sebagai  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  tentang  Lingkungan  hidup  ini,  adalah  :Rasulullahbersabda,  “ Siapa  yang memotong  pohon  bidara  (ziziphus  spina-christi),  Allah  akan  hadapkan  wajahnya  ke neraka”. (HR.  Imam  Abu  Dawud,  an-Nasa’i  dalam as-Sunan  al-Kubra, Wa Ghairihima)Redaksi lengkapnya adalah, “ Siapa yang memotong pohon sidrah (bidara besar) di sebuah tanah yang luas dimana berteduh di bawahnya musafir dan hewan- hewan  karena  usil  bahkan  semena-mena,  Allah  akan  menghadapkan  wajahnya  ke neraka”.
“Setiap  muslim  yang  menanam  satu  biji,  maka  apa  yang  dapat  dimakan  dari pohon  itu  jadi  sedekah  baginya;  apa  yang  dicuri  dari  pohon  itu  juga  jadi  sedekah
baginya;  apa  yang  dimakan  hewan  bertaring  juga  jadi  sedekah  baginya;  apa  yang dimakan oleh burung; dan siapapun yang mengambil manfaat dari pohon itu, hasilnya menjadi  sedekah  bagi  penanamnya”.( HR.  Imam  Muslim  dari  Jabir  bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu .)
Artinya:“Siapa  yang  menegakkan/menanam  satu  pohon,  lalu  ia  sabar  menjaga dan  merawatnya  sampai  berbuah,  maka  semua  yang  mendapat  manfaat  seperti  dari buahnya,  menjadi  sedekah  baginya  disisi  Allah”. Hadis  ini  diriwayatkan  oleh  Imam Ahmad  dalam Musnad- nya  serta  al-Baihaqi  dalam Syu’abu  al-Iman, dan  al-Haitsami dalam Majma’  al-Zawaid. Meski  Esok  hari  akan  terjadi  Kiamat,  Tetaplah  Menanam Pohon
2. Hadis Dalam Problema Ekonomi Dan Kewirausahaan ( Entrepreneur) Mengutip  kisah Sejuta  Hikmah yang  ditulis  dalam  sebuah  buku  yang  berjudul “Islam  dan   Kewirausahaan  Inovatif” ,  di  dalam  buku  tersebut  dikemukakan  bahwa Imam Musa bin Ja’far al-Khadim tengah membajak dan mengelola tanahnya. Tetesan keringatnya  membasahi  tubuhnya.  Ketika  itu  Ali  bin  Hamzah  al-Bathaini  datang, kemudian bertanya: “Wahai Imam! Kenapa Anda tidak menyuruh orang lain saja untuk mengerjakan  ini?”.  Lalu  Imam  Musa  bin  Ja’far  menjawab:  “Kenapa  aku  harus menyuruh  orang  lain?  Orang-orang  yang  lebih  agung  dari  aku  pun  sering  melakukan kerja  yang  serupa.”  “Siapakah  gerangan  mereka?”  tanya  Al-Bathaini.  “Rasulullah, Amirul  Mu’minin Ali  bin  Abi  Thalib,  dan  semua  ayah,  serta  datuk-datuk  ku. Sebenarnya kerja bertani dan mengolah tanah adalah sunah para Nabi, wasiat Nabi, dan orang-orang shaleh.”
Kisah  di  atas  menunjukkan  betapa  kuatnya  etos  kerja  Imam  Musa  bin  Ja’far  al- Khadim  sebagai  seorang entrepreneur (pengusaha)  yang  patut  kita  contoh  di  bidang pertanian pada waktu itu. Selain itu yang paling utama untuk kita contoh adalah teladan dari  Rasulullah  SAW  sebagai  Rasul  yang  sejak  kecil  telah  mengasah  dirinya  ketika beliau  masih  berusai  12  tahun  yang  telah  dididik  oleh  pamannya,  yaitu  Abu  Thalib, untuk berbisnis. Hingga mencapai puncak karirnya ketika ia telah menjadi kepercayaan dari  Siti  Khadijah  yang  menjadi  pebisnis  andal,  hingga  akhirnya  Nabi  Muhammad SAW  menikah  dengan  Siti  Khadijah.  Rasulullah  SAW  telah  meninggalkan  begitu banyak  hadis  dalam  praktik  bisnis  sehingga  dapatlah  dikatakan  bahwa  beliau  telah mewariskan kearifan bisnisnya kepada segenap kaum muslimin. Bisnis bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan pintu rezeki yang patut kita berikhtiar di dalam berwirausaha. Bisnis  yang  baik  adalah  bisnis  yang  bertujuan  sukses  tidak  hanya  di  kehdupan  dunia saja tetapi juga di akhirat.
Sebagaimana  Rasulullah  SAW  bersabda  yang  artinya:“Barang  siapa  yang menjadikan  dunia  ini  sebagai  satu-satunya  tujuan  akhir  (yang  utama),  niscaya  Allah akan menyibukkan ia dengan (urusan dunia itu),  Allah pun akan membuatnya miskin seketika, dan ia akan tercatat (ditakdirkan) merana di dunia ini. Namun, barang siapa yang  menjadikan  akhirat  sebagai  tujuan  akhirnya,  Allah  akan  mengumpulkan  teman- teman untuknya, Allah akan membuat hatinya kaya, dan dunia akan takluk menyerah padanya.”(H.R. IbnuMajahdan At-Tirmidzi).
Dari arti hadis di atas menunjukkan bahwasannya apabila kita dalam berwirausaha berorientasi  hanya  untuk  dunia  saja  dan  tidak  untuk  akhirat,maka  Allah  akan membuatnya lalai akan kehidupan akhirat dan menyibukkannya hanya kepada urusan- urusan  dunia  saja.  Namun  apabila  kita  berwirausaha  disertai  dengan  tujuan  untuk akhirat  juga,  maka  Allah  SWT  akan  memudahkan  jalan  kita  di  dunia,  bahkan  Allah
akan  membuat  dunia  ini  tunduk  terhadap  orang  yang  demikian.  Oleh  karena  itu hendaknya dalam berwirausaha kita  selingi juga  dengan nilai-nilai keagamaan seperti halnya  bersedekah,  infaq,  membantu  satu  sama lainnya,  dan  masih  banyak  lagi  nilai- nilai  kegamaan  yang  bisa  kita  selingi  dengan  berwirausaha  ( entrepreneurship ). Begitupula  Allah  SWT  telah  memberikan  seruan  kepada  umat  Islam  untuk  bekerja keras  tidak  hanya  untuk  tujuan  dunia  tetapi  juga  akhiratsebagaimanaditegaskan  di dalamAl-Qashash ayat 77
3. Hadis  Dalam  Problema  Protokol  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Kedaruratan Kesehatan
Beberapa  hadis  di  bawah  ini  mengungkapkan  sejauh  mana  Islam  berhati-hati bahkan  untuk  detail  kebersihan  pribadi.  Salah  satunya  menekankn  kebersihan  adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Berikut 10 hadis mengenai kebersihan:
a. Abu Malik Al-Ash`ari RA. melaporkan Rasulullah SAW mengatakan, "Kebersihan adalah sebagian dari iman."
b. Perihal  pentingnya  menyikat  gigi,  Aisyah  RA  melaporkan  Nabi  SAW  pernah bersabda,  "Siwak  (ranting  yang  digunakan  untuk  menyikat  gigi)  membersihkan dan  menyucikan  mulut  serta  menyenangkan  Tuhan".  (An-Nasa'i  dan  Ibn Khuzaimah; disahkan oleh Al-Albani)
c. Abu  Hurairah  RA  juga  melaporkan  Rasulullah  SAW  juga  pernah  berkata, "Seandainya  aku  tidak  ingin  terlalu  membebani  pengikutku,  aku  akan memerintahkan  mereka  menggunakan  siwak  setiap  sebelum  melakukan  ibadah." (HR Al-Bukhari dan Muslim)
d. Menjaga  kebersihan  pribadi  adalah  sifat  alami  manusia.  Abu  Hurairah  menyebut Nabi  SAW  pernah  bersabda,  "Fitrah  itu  ada  lima,  yaitu  khitan,  mencukur  bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak". (HR Al- Bukhari dan Muslim)
e. Ada  beragam  ritual  membersihkan  diri  pada  hari  terbaik  umat  Islam,  Jumat.  Abu Dharr RA mendengar Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba mandi pada hari Jumat dan bersuci dengan sebaik-baik bersuci, lalu ia meminyaki rambutnya atau  berparfum  dengan  minyak  wangi,  kemudian  ia  keluar  (menunaikan  shalat Jumat)  dan  tidak  memisahkan  antara  dua  orang  (yang  duduk),  kemudian  ia melakukan  shalat  apa  yang  diwajibkan  atasnya  dan  ia  diam  ketika  Imam berkhutbah, melainkan segala dosanya akan diampuni antara hari Jumat ini dengan Jumat lainnya." (Ibn Majah dan disahkan oleh Al-Albani)
f. Mu'adh menyebut Nabi Muhammad SAW juga menaruh perhatian pada kebersihan lingkungan.  Dalam  salah  satu  hadis  disebutkan,  Nabi  bersabda,  "Waspadalah terhadap tiga tindakan yang menyebabkan Anda dikutuk, buang air di tempat teduh atau  yang  digunakan  orang  berteduh,  di  jalan  setapak,  dan  di  air  tenang".  (Al- Albani)
g. Abu  Dharr  Al-Ghafari  RA  juga  mendengar  seputar  perhatian  Nabi  kepada lingkungan.  Salah  satunya,  "Menyingkirkan  hal-hal  berbahaya  dari  jalan  adalah tindakan amal (sedekah)". (Al-Albani)
h. Untuk  menjaga badan  tetap  sehat  dan  bugar,  Nabi  Muhammad  SAW  tidak  segan- segan  menganjurkan  umat-Nya  menggunakan  obat.  Usamah  bin  Sharik  RA menceritakan  jika  ia  datang  kepada  Nabi  SAW  dan  para  sahabat  yang  duduk senyap seolah-olah ada  burung di kepala mereka.  Ia datang memberi hormat dan duduk.Tak  lama,  datang  orang-orang  Arab  gurun  dan  bertanya  kepada  Nabi,
"Utusan  Allah,  haruskah  kita  menggunakan  perawatan  medis?"  Rasulullah  SAW pun  menjawab,  "Manfaatkan  perawatan  medis,  karena  Allah  tidak  membuat penyakit tanpa menunjuk obat untuknya, dengan pengecualian satu penyakit, yaitu usia lanjut". (Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Albani
i. Untuk menjadi kuat dan sehat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah berkata, “Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang lemah, dan keduanya baik. Teruslah mengejar apa yang menguntungkan bagi kamu,  cari  bantuan  hanya  dari  Allah,  dan  jangan  menyerah.  Jika  ada  sesuatu keburukan yang menimpa, jangan katakan, 'Kalau saja saya melakukan sebaliknya'. Alih-alih katakan, 'Allah memiliki tekad dan melakukan apa yang Dia kehendaki,' kalimat 'jika' membuka pintu untuk setan". (HR Al-Bukhari)
j. Terakhir,  Nabi  meminta  umatnya  tidak  makan  berlebihan.  Makan-makanan  secara berlebihan tidak sehat.
4. Hadis Dalam Problema Pemerintahan Bersih Dan Berwibawa (Clean Government) Ibnu  Mas’ud  menuturkan  bahwa Rasulullah SAW.  bersabda,Artinya  :“Hendaklah kalian  selalu  jujur,  karena  kejujuran  akan  membawakebaikan  dan  sesungguhnya kebaikan  akan  mengantarkan  seseorang  ke  surga.  Jika  seseorang  senantiasa  berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.  Hati-hatilah  kalian  dari  berbuat  dusta,  karena  sesungguhnya  dusta  akan mengantarkan  kepada  kejahatan  dan  kejahatan  akan  mengantarkan  pada  neraka.  Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”(H.R. Muslim, No. 2607).
Pemerintahan  yang  bersih  dapat  pula  berarti  menjalankan  tugas  sebagai  abdi masyarakat  dengan  penuh  wibawa,  jujur dan  menghindarkan  diri  dari  apa  yang  tidak pantas  diperolehnya.  Ini  ditegaskan  oleh  Raslullah  bagaimana  seorang  muslim  harus hanya  menerima  apa  yang  menjadi  haknya  dan  atas  upayanya,  bukan  mengambil keuntungan  dari  jerih  payah  orang  lain  (HR.  Abu  Daud  no.  3528  dan  An  Nasa-i  No. 4451).Rasulullah  juga  berpesan  bahwa pekerjaan  terbaik  adalah  usahanya  seseorang dengan tangannya sendiri ( HR. Ahmad).
5. Hadis Dalam Problema Hoaks, Hatespeech Dan Sara
a. No Hoaks
Sebarkan  kebenaran  dan  kebaikan  bukan  kebohongan  dan  kejelekan. Nabibersabda,  Artinya  :Seorang  sangat  cukup  bisa  dikatakan  pendusta  dan pembohong  jika  membicarakan  setiap  apa  yang  di  dengar  tanpa  mencari kebenarannyaRasulullah  SAW  bersabda:“Barangsiapa  memberitakan  dariku  satu hadis, dan dia menyangka bahwa itu dusta, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta.”
Rasulullah  SAW  bersabda  berikutnya,“Barangsiapa  yang  berkata  kepada  anak kecil, “Kemarilah, saya akan memberimu sesuatu”, lalu ia tidak memberinya, maka itu  adalah  sebuah  kebohongan.”Rasulullah  SAW  bersabda  lagi,“Kecelakaan  bagi orang yang telah bercerita dengan suatu omongan untuk membuat suatu kaum jadi tertawa, lalu ia dusta. Kecelakaan baginya, kecelakaan baginya.”
b. No Hatespeech
Dari  Mu'adz  ibn  Jabal,  ia  berkata  bahwa  Rosulullah  bersabda:Artinya:"Siapa yang  menjelekkan  saudaranya  dengan  (suatu)  dosa  (yang  dilakukannya),  (maka) tidaklah (ia akan) mati hingga (ia) melakukannya (perbuatan dosa tersebut)." Hadis Riwayat at-Tirmidzi no.2505Rasulullah SAW juga bersabda:“Jauhkanlah diri kalian
dari ghuluw (berlebih-lebihan) dalam agama, karena sesungguhnya sikap ghuluw ini telah  membinasakan  orang-orang  sebelum  kalian.”  (HR.  Ahmad  (I/215,347),  an- Nasa-i (V/268), dan dalam Sunan Ibnu Majah (no. 3029)
c. No SARA
Rasulullah  bersabda:  Artinya:  “Dari  Abdullah  bin  ‘Amr  ra,  dari Rosulullahbersabda  :”  Muslim  sejati  adalah  yang  tidak  mengganggu  muslim  lain dengan  lisan  dan  tangannya”.Sebagai  seorang  muslim  hendaklah  selalu  menjaga lisannya,Tidak berucap kecuali yang baik-baik saja.
Rasulullah  mengingatkan;Artinya:“Mukmin  itu  bukan  orang  yang  suka mencela, gemar melaknat, suka berbuat/berkata keji dan berkata kotor/jorok”. Lisan yang  kotor  adalah  pertanda  hati  yang  kotor.  Apalagi  bila    yang  ia  cela  adalah manusia-manusia mulia,  termasuk  para  sahabat  RasulKarena  merendahkan  mereka adalah indikator penyimpangan pemahaman pelakunya.
6. Hadis  Dalam  Problema  Efektif  Dan  Efisien  Dalam  Penggunaan  Anggaran  (No  Mark Up)
Bahkan  secara  khusus  Rasulullah  SAW  telah  melarang  takalluf  dalam  menjamu tamu.  Beliau  bersabda:“Janganlah  seseorang  memaksakan  diri  (untuk  melayani) tamunya dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi”.Dari hadis ini hendaknya tuan rumah saat datangnya tamu memberikan perlakuan istimewa kepada tamunya sebagai bentuk penghormatan,  namun  tidak  melampaui  batas,  tidak  takalluf  dengan  memaksakan sesuatu  yang  diluar  kemampuannya.Imam  Abu  Abdillah    al-Hâkim  An-Naisaburi meriwayatkan dari Al-A’masy dari Syaqîq, ia berkata: Saya dan temanku mendatangi Salman    Al-Farisi  Radhiyallahu  ‘anhu,  kemudian  ia  menyuguhkan  roti  dan  garam kepada  kami  sembari  berkata:“Seandainya  Rasulullah  SAW    tidak  melarang  kami untuk  berbuat  takalluf  (berupaya  di  luar  kemampuan),  niscaya  saya  akan mengusahakannya”.
7. Hadis dalam Persamaan Hak dalam Menikmati Hasil Pembangunan Tidak  mengkhususkan  mengundang  orang-orang  kaya  saja,  tanpa  mengundang orang  miskin,  berdasarkan  sabda  Nabi  SAW,Artinya:“Sejelek-jelek  makanan  adalah makanan walimah di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan.” (HR. Bukhari Muslim) Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya juga bersabda,  yaitu:Artinya:  “Dari  Abu  Hurairah  RA,  dari  Nabi  SAW  bersabda:  akan datang  kepada  manusia  suatu  zaman  di  mana mereka  tidak  peduli  terhadap  apa  yang diperolehnya apakah berasal dari sesuatu yang halal atau haram.” (H.R. Bukhari).
8. Hadis Dalam Problema Kebangsaan Dalam konteks bangsa dan kenegaraan “ukhuwah wathaniyah” merupakan pondasi utama  terbentuknya  bangsa  yang  bersemangat  Cipta  Kerja  yang  tinggi.  Setidaknya Guru  Besar  Ilmu  Komunikasi  UINMA  Mataram,  Prof.  Dr.  H.  Fahrurrozi  Dahlan, QH.,MA  meminjam  paparan  Syaikh  Nashr  Ibnu  Muhammad  Ibnu  Ibrahim  As- Samarkandy,  bahwa  ada  10  (sepuluh)  hikmah  mulia Shilaturrahim  Kebangsaan yang selama ini kita rajut bersama, meliputi:
Kesepuluh hikmah tersebut meliputi:
a. Keridlaan Allah SWT. karena merupakan perintahNya;
b. Ada rasa kebahagian pada kedua belah pihak;
c. Kebahagiaan juga bagi para malaikat;
d. Melahirkan  gundah  gulana  dalam  diri  iblis la’natullahi  alaihim; sebagaimana gundah gulananya para separatis dan musuh bangsa ketika melihat Indonesia bersatu dalam kemajuan;
e. Bertambahnya  rizki  karena  timbul  dari  rasa  kestiakawanan  bangsa  dari  Sabang sampai Merauke;
f. Bertambahnya  usia  bangsa  dan  negara,  bangsa  itu  kita  rakyat  Indonesia,  sedang negara tetap dan bahkan bertambah kedaulatannya di mata dunia sehingga semakin disegani;
g. Kebarakahan dalam rizki bangsa;
h. Kebanggaan  dan  kebahagiaan  para  leluhur  kita  dengan  kebersamaan  yang  kita bangun sebagai para ahli waris (pewaris) ibu bapak dan kakek nenek moyang kita termasuk  dalam  konteks  kenegaraan  Indonesia  sebagai  para  pahlawan  pendahulu bangsa merasa bangga disanubari  mereka dalam  pusara-pusara  bunga bangsa  yang ada disana;
i. Bertambahnya rasa patriot bangsa karena kebahagiaan itu sendiri, mulai dari slogan Aku  Cinta  Indoesia  akan  berkembang  menjadi  Indonesia  Tumpah  Darahku  dan tempat akhir Ku menutup mata;
j. Bertambah pahala dan nirwana bagi mereka yang sudah tiada dan bertambah suksma bahagia bagi kita yang masih ada dibumi pertiwi ini.

## IV. DISKUSI
Jamaluddin  dalam  penelitiannya  tentang  ekonomi  islam  yang  sejalan,  memaparkan  trik- trik membangun ekonomi ummat memaparkan  satu diantara trik  yang ditawarkan Jamaluddin adalah membangun semangat wirausaha.(Islam Futura, Vol. VI No. 2 tahun 2007). Hal ini dapat kita  koneksi  lanjutkan  pada  hasil  penelitian  pada  legalitas  Hadits  terhadap  Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Satu lagi dari catatan Jamaluddin bahwa dengan mengutip apa yang dikemukakan Jaequas Auestervi  dalam  bukunya  Economic  Depelopment,  mengemukakan  bahwa  sistem  ekonomi Islam  adalah  satu-satunya  sistem  yang  mampu  mendongkrak  dan  mendorong  ummat  dari keterbelakangan dan keterpurukan ekonomi menuju kejayaan dan kegemilangan ekonomi yang berlandaskan aqidah dan moral yang tinggi. (Islam Futura,  Ibid. Hal. 6). Pemikiran jamaluddin yang kedua ini dapat menganulir dan melegislasi kajian peneliti yang menjadikan hadits sebagai barometer dalam rangka legislasi Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020.
Selanjutnya  Risanda  Alirastra  Budiantoro,dkk.  dalam Sistem  Ekonomi  (Islam)  dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN  2579-6534,  mengemukakan  bahwa  Ekonomi  Islam  dibangun  atas  dasar  agama  dan sosialisme keterpemimpinan Islam, karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dalam berbagai    aspek    dari    agama  Islam.  Islam  merupakan way  of  life dimana  Islam  telah menyediakan    perangkat    aturan    lengkap  bagi  kehidupan  manusia  termasuk  dalam  ekonomi. Islam bukan hanya berkaitan dengan spriritualitas atau ritualitas namun jauh lebih luas dari itu. Islam merupakan serangkaian keyakinan, sistem ekonomi kapitalisme, sistem yang didasarkan pada  pertukaran  sukarela  ( voluntaryexchanges )  dalam  mekanisme  pasar    (campur  tangan pemerintah  minimum),  kebebasan  perseorangan  diakui  (liberalisme  atau Laissez  faire )  dan menganut  asumsi self-interest (individu  dianggap  mengetahui  apa  yang  terbaik  baginya). Sebaliknya  sosialisme  mencoba  mengatasi  permasalahan ekonomi  melalui  perencanaan  dan komando. Selanjutnya Risanda Alirastra Budiantoro mengemukakan bahwa unsur-unsur utama dalam ekonomi Islam secara mikro harus memenuhi unsur meliputi:
1. Keseimbangan ekologi dan lingkungan
a. Pengelolaan sumber daya alam
b. Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk
2. Jati diri dan kemandirian
3. Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok
4. Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
5. Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan dating
6. Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari hutang
7. Kelangsungan hidup biologis: Kesehatan, kebebasan keturunan, dan sebagainya
8. Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan faktor produksi
9. Kelangsungan Hidup
10. Kelangsungan hidup politik:
11. Kebebasan dalam partisipasi politik
12. Kelangsungan hidup sosial:
13. Persaudaraan dan harmoni hubungan sosial
14. Terbebas kemiskinan
15. Kebebasan berkeinginan
16. Kemandirian hidup
17. Harga diri
18. Kekuatan dan harga diri
19. Kemerdekaan, perlindungan terhadap
Sejalan dengan pemikiran penelitian dalam legalitas hadits terhadap undang-undang Cipta Kerja  ini,  jauh  sebelumnya  Islam  melalui  konsep  ekonomi  Islam_nya  terlebih  dahulu menganulir apa yang menjadi unsur penopang dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang kesemuanya teleh dapat dikembangkan dalam aturan-aturan turunan dari pada Undang-Undang Cipta Kerja teresbut.
Terakhir dari Suryani (Dosen Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh Lhokseumawe)  dalam  penelitiannya  tentang Keadilan  Ekonomi  dalam  Perspektif  Ekonomi Syariah; Sebuah Tinjauan Teori mengemukakan bahwa “Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur’an sebagai misi utama para  Nabi  yang  diutus  Allah  (QS.  57:25),  termasuk  penegakan  keadilan  ekonomi  dan penghapusan  kesenjangan  pendapatan.  Dengan  membandingkan  paradigma tricle  down  effect , yang  dikembangkan  kapitalisme  dan  pernah  diterapkan  di  Indonesia  selama  rezim  orde  baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam, dengan sistem ekonomi kapitalis dicirikan  oleh  menonjolnya  peran  perusahaan  swasta  (private  ownership)  dengan  motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumberdaya, dan efisiensi. Namun sistem ini  selalu gagal dalam  membuat  pertumbuhan dan  pemerataan berjalan  dengan seiring,  mengantarkan  Suryani  pada  sebuah  kesimpulan  bahwa  penegakkan  keadilan  sosio- ekonomi  Islami  dilandasi  oleh  rasa  persaudaraan  ( ukhuwah ),  saling  mencintai  ( mahabbah ), bahu-membahu  ( takaful )  dan  saling  tolong-menolong  ( ta’awun ),  baik  antara  si  kaya  dan  si miskin  maupun  antara  penguasa  dan  rakyat.  Selanjutnya,  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita keadilan  sosial  ekonomi,  Islam  secara  tegas  melarang  konsentrasi  asset  kekayaan  pada sekelompok  tertentu  dan  menawarkan  konsep  zakat,  infaq,  shadaqah,  waqaf  dan  institusi
lainnya, seperti pajak, jizyah, dan sebagainya, telah menambah daftar panjang legalitas haditst terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  ada,  karena  secara  normatif  keseimbangan  dan kesinambungan materi-materi peraturan yang ada dengan narasi-narasi hadits yang ada.

## V. KESIMPULAN
1. Pada  prinsipnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Tahun  2020,  secara  filosofis  mengandung makna  pemberdayaan  masyarakat  Indonesia  dalam  semua  sektor  kerja  dan  pekerjaan. Termasuk kerja dan pekerjaan adalah dalam hal mengelola seluruh SDM dan SDA sebagai penopang  dan  penyangga  devisa  negara,  termasuk  listrik,  tanaga  panas  bumi,  tenaga matahari, air, udara, dan semua yang mungkin dapat dikelola menjadi aset negara;
2. Asas  pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  meliputi  asas  pemerataan  hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian bersesuian dengan sabda-sabda  Rasul  melalui  hadis-hadisNya  dan  merupakan  wujud  dari  bentuk  Legislasi Hadis dalam Asas Pembentukan Undang-Undang tersebut.
3. Beberapa materi dari pasal-pasal dari UU Cipta Kerja sepertireboisasi, problem ekonomi dan  kewirausahaan,,protokol  kesehatan,  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa,  dan larangan penyebaran hoaks mendapat legislasi dari hadis-hadis Rasulullah SAW.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Hasil penelitian ini hanya sebuah karya subyektif peneliti sendiri yang lahir dan tercetus dari self willing and self thinking , sehingga untuk lebih obeyektif keilmuannya berharap ada masukan dari semua pihak termasuk para narasumber, konsultan dan professional di  LLDikti VIII sebagai pemberi  dan  pengambil  kebijakan  dalam  penelitian  ini;  Andil  teman  dan  kawan  kami  di  forum “Literasi  UNW  Mataram”  sangat  kami  apresiasi  dan  mohon  dukungan  lanjut  untuk  kajian  lanjut hasil penelitian ini. Dan atas segalanya kami ucapkan terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Darimy, (Tt). Sunan Ad-Darimy, Beirut: Darul Fikri. Ahmed,  Khurshid.  (1976). Economic  Development  in  an  Islamic  Fremwork .Jeddah:  King  Abdul Aziz University.
Almizan,  A.  (2016).  Pembangunan  ekonomi  dalam  perspektif  ekonomi  Islam. Maqdis:  Jurnal Kajian Ekonomi Islam , 1 (2), 203-222.
Amelia,  Rohmi.  (2016).“Konstruksi  Ayat  dan  Hadis  Ekonomi  di  Media  Cetak,” Islamic Communication Jurnal , Vol 01 No. 01, Mei – Oktober.
Astuti, M. (2017). Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (718 M-720 M). At-Tauzi: Islamic Economic Journal , 17 (2), 141-155. Chapra, M. Umer . (2001). The Future of Economic: An Islamic  Perspective, terj. Amdiar Amir, et.al. Jakarta: Syariah Economic and Banking Institute. Hasymi, Sayyid Ahmad. (Tt). Mukhtarul Ahadis an Nabawiyah Fii Hikamil Muhammadiyah Husaini,  Usman.  (2008).  Manajemen  Pendidikan:  Teori,  Praktik  dan  Riset  Pendidikan,
Jakarta:  Bumi Aksara.
Jamaluddin, J. (2018). ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 6 (2), 1-10.
Kuntowijoyo. (1997). Identitas Politik Umat Islam . Bandung: Mizan.
Nababan, M.Faruq. (2002). Sistem Ekonomi Islam  pilihan setelah kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis .Jogyakarta: UII Pres. . Nagwi,  Syed  Nawab  Haider.  (1985). Etika  dan  Ilmu  Ekonomi:  Suatu  Sintesis  Islami .  Bandung: Mizan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,
Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Qasim,  Abu  ‘Ubaid.  (2009).  “Ensiklopedia  Keuangan  Publik  Panduan  Lengkap  Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll, terj. Setiawan Budi Utomo, Depok: Gema Insani.
Rasyid, Sulaiman. (2018). Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium , 4 (2). Sasono, Adi. (1998). Solusi Atas Problematika Umat, Cet. Ke-1 .Jakarta: Gema Insani Press. Shadr, Syahid Muhammad Baqir. (2002). Keunggulan Ekonomi Islam, Cet. Ke-2 , Jakarta: Pustaka Zahra.
Suprayitno, Eko. (2008). Ekonomi Mikro Perspektif Islam , Malang: UIN-Malang Press.
Wikipedia,  (2021).  “AsasLegalitas,”.https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas  Diakses  Agustus 2021.