Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id
E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume 3, Issue 2, July 2019

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
Elmarisa Khairani, 1 Adhi Wibowo 2
1 Magister of Law Ekasakti University
1 Email: elmarisa_khairani@yahoo.com 2 Ekasakti University
2 Email: wibowo.adhi@rocketmail.com

## ABSTRACT
Crime  of  theft  that  has  a  loss  value  of  under  two  million  five  hundred  rupiah based  on  Article  1  and  Article  2  of  the  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2012 concerning Adjustment of Light Tipring and the Amount of Fines in the Criminal Code qualify  as  a  misdemeanor.  As  a  misdemeanor,  the  investigation  and  trial  process  is carried out with a quick event. However, in practice, problems and constraints faced by law  enforcement  officers  who  are  members  of  the  criminal  justice  system  arise, especially  the  police  as  investigators  who  are  authorized  by  law  to  implement  the provisions of the Regulation as happened in the investigation of criminal cases of theft in the Resort Police Criminal Investigation Unit Padang City.
Keywords: Investigation,Crime of Theft , Quick Event Process

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pencurian  yang  nilai  kerugiannya  di  bawah  dua  juta  lima  ratus rupiah berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ( Tipiring ) dan Jumlah Denda  dalam  KUHP  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  ringan.  Sebagai  tindak pidana  ringan  maka  proses  penyidikan  dan  persidangannya  dilakukan  dengan  acara cepat. Namun dalam praktik muncul masalah dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum  yang  tergabung  dalam  sistem  peradilan  pidana,  terutama  kepolisian  sebagai penyidik  yang  diberi  kewenangan  undang-undang  untuk  menerapkan  ketentuan  Perma tersebut  sebagaimana  yang  terjadi  pada  penyidikan  kasus  tindak  pidana  pencurian ringan di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang
Kata Kunci: Penyidikan, Pencurian, Pemeriksaan Acara Cepat

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana,  merupakan  mekanisme  yang melibatkan  gerak  sistemik  dari  subsistem-subsistem  pendukungnya  atau  bekerjanya aparat  penegak  hukum  pidana  mulai  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan, penangkapan,  penahanan,  penuntutan  sampai  pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan.  Atau dengan  kata  lain  bekerjanya  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga Pemasyarakatan,  yang  berarti  pula  berprosesnya  atau  bekerjanya  hukum  acara  pidana (Yesmil Anwar dan Adang, 2009:iv).
Menganalisis  mengenai  sistem  peradilan  pidana,  beban  yang  ditanggung semakin  berat  mengingat  belum  optimalnya  kinerja  aparat  penegak  hukum  sehingga masih  jauh  dari  harapan  pencari  keadilan.  Di  sisi  lain  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau landasan dasar rumusan hukum materiil di Indonesia merupakan  warisan  pemerintah  Hindia-Belanda  yang  diadaptasi  dan  kemudian diberlakukan  secara  nasional  melalui  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan Hukum Pidana, dianggap sudah tidak relevan dan perlu dilakukan perubahan atau  penyesuaian  sesuai  dengan  perkembangan  dinamika  kehidupan  masyarakat Indonesia sekarang ini dan ke depannya.
Sebelumnya,  beberapa  ketentuan  dalam  KUHP  tersebut  kemudian  mengalami perubahan  dengan  dikeluarkannya  Perpu  Nomor  16  Tahun  1960  tentang  Beberapa Perubahan  Dalam  KUHP.  Ketentuan  yang  diubah  dalam  Perpu  tersebut  yang  perlu mendapat  perhatian  adalah  ketentuan  yang  terkait  dengan  Tindak  Pidana  Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 ayat (1) dan  Pasal  482  KUHP.  Perubahannya  adalah  terhadap  ketentuan  nilai  barang  dalam perkara tindak pidana ringan, dengan dikeluarkannya Perpu tersebut diubah menjadi Rp. 250.-(dua  ratus  lima  puluh  rupiah)  yang  sebelumnya  bernilai  Rp.  25,-(dua  puluh  lima rupiah).  Hal  ini  didasarkan  pada  penyesuaian  nilai  barang  yang  mengalami  kenaikan, akan  tetapi,  dari  selang  waktu  dikeluarkan  Perpu  tersebut  sampai  dengan  akhir  tahun 2011,  Pemerintah  belum  lagi  melakukan  penyesuaian  nilai  rupiah  pada  batasan  tindak pidana ringan tersebut.
Berbeda  dengan  bentuk  tindak  pidana  lainnya,  tindak  pidana  ringan  memiliki acara pemeriksaan sendiri,sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP. Pada dasarnya
KUHAP  sebagai  ketentuan  pelaksanaan  penerapan  dari  hukum  pidana  materiil  dan menjadi  acuan  bergeraknya  sistem  peradilan  pidana,  mengatur  beberapa  bentuk pemeriksaan  perkara  pidana,  yaitu  pemeriksaan  biasa,  pemeriksaan  singkat,  dan pemeriksaan  cepat,  serta  pemeriksaan  pelanggaran  lalu  lintas.  Sementara  berkaitan dengan tindak pidana ringan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka kriteria perkara yang termasuk dalam tindak  pidana  ringan  adalah  perkara  yang  ancaman  pidananya  tidak  lebih  dari  3  (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), seperti salah  satunya  tindak  pidana  pencurian  ringan.  Di  samping  itu,  beberapa  pasal  yang memuat  ancaman  hukuman  maksimal  3  bulan  penjara  harus  mengikuti  persyaratan, yaitu  nilai  barang  yang  menjadi  objek  perkara  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1946  tidak  lebih  dari  Rp.  25.-  sebagaimana  telah  diubah  berdasarkan  Perpu Nomor 16 Tahun 1960 menjadi Rp. 250.-. Dan saat ini, nilai objek perkara sebesar dua ratus  lima  puluh  rupiah  sudah  tidak  ditemukan  lagi  sehubungan  dengan  tidak sebandingnya  dengan  nilai  barang  yang  ada  sekarang  ini.  Sehingga  pada  umumnya, terhadap tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya yang lebih dari nilai Rp. 250.- tetap diterapkan Pasal 364 KUHP.
Pada tanggal 27  Februari 2012,  Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  ( Tipiring )  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP.  Diterbitkannya Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  atau  selanjutnya  disingkat  dengan  PERMA,  ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP. Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang terdapat dalam PERMA tersebut, adalah:
1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482  KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah;
2) Pasal  2  ayat  (1),  dalam  menerima  pelimpahan  perkara  pencurian,  penipuan, penggelapan,  penadahan  dari  penuntut  umum,  ketua  pengadilan  wajib memperhatikan  nilai  barang  atau  uang  yang  menjadi  obyek  perkara  dan memperhatikan pasal 1 di atas;
3) Pasal  2  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dijelaskan,  apabila  nilai  barang  atau  uang  tersebut bernilai  tidak  lebih  dari  Rp  2,5 Juta,  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara
Pemeriksaan  Cepat  yang  diatur  dalam  Pasal  205-210  KUHAP  dan  Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;
4) Pasal  3  mengenai  denda,  dipersamakan  dengan  pasal  mengenai  penahanan  pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi;
5) Pasal 4, mengenai perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal  KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib mmeperhatikan pasal 3 di atas;
6) Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Diterbitkannya PERMA ini juga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, tidak saja  di  lingkungan  masyarakat,  tetapi  juga  mengakibatkan  terbenturnya  tugas  dan wewenang  di  kalangan  aparat  penegak  hukum  sendiri,  terutama  kepolisian  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  penyidik.  Di  samping  itu,  hal  tersebut juga  mengundang  pandangan  negatif  masyarakat  terhadap  kinerja  dari  Kepolisian maupun  Kejaksaan  yang  terkesan  tidak    serius  dalam  menangani  tindak  pidana  dan justru menimbulkan pandangan masyarakat seakan-akan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan melindungi perbuatan tersangka dan atau terdakwa daripada melindungi hak korban  tindak  pidana.  Sehingga  ketentuan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  ini,  dapat menimbulkan  penafsiran-penafsiran  yang  tidak  baik,  diantaranya  memicu  orang-orang untuk  melakukan  pencurian  ringan,  beramai-ramai  mengambil  milik  orang  lain  yang nilainya  di  bawah  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah  atau  dijadikan alat  untuk  berlindung bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Permasalahan  ini  juga  dihadapi  oleh  penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal (Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  dalam  menangani  perkara  tindak  pidana pencurian yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan berdasarkan nilai kerugian yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, yaitu  tindak  pidana  pencurian  berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/2127/K/X/2018/ SPKT  Unit  I,  tanggal  04  Oktober  2018  dalam  perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan yang  dilakukan  oleh  Mainir  Binti  Basirin  Pgl.  Mei  terhadap  korban  yang  bernama Idhwansyah dengan cara tersangka melakukan pencurian 5 (lima) helai celana pendek di
Toko  UUL  milik  Idhwansyah  dengan  cara  mengambil  celana  pendek  dan memasukannya  kedalam  jilbab  lalu  membawa  keluar  dan  dimasukan  kedalam  jok sepeda motor yang terparkir di depan Toko UUL tersebut, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka  permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  dengan pemeriksaan  acara  cepat  pada  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota Padang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan  pemeriksaan  acara  cepat  pada  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor Kota Padang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam penyidikan  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemeriksaan  acara  cepat  pada  Satuan Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota  PadangMetode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis empiris. Pendekatan  yuridis normatif. yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara mempelajari  ketentuan-ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  (Ronny  Hanitijo Soemitro, 1990:23). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua  bahan  dan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemeriksaan  Acara Cepat Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang
Penyidikan  sebagai  bagian  dari  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  dugaan tindak  pidana  merupakan  kebijakan  yang  sangat  penting,  karena  penegakan  hukum adalah tugas sekaligus tujuan dari keberadaan sistem peradilan pidana guna menemukan
kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi. Pentingnya penegakan hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  kualifikasi  tindak  pidana  ringan  ini adalah dalam rangka untuk terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.
Kepolisian  Resor  Kota  Padang  sebagai  bagian  dari  wilayah  hukum  Kepolisian Daerah  (Polda)  Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  institusi  di  bawah  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  alat  Negara  dan  penegak  hukum  memiliki tugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  lingkungan  di  wilayah  kerjanya. Penyidikantindak  pidana  pencurian  ringan,  dilakukan  oleh  Satuan  Reserse  Kriminal (Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  sebagai  penyidik  berdasarkan  undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dengan melakukan  penyidikan  dan  melimpahkan  perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang  dengan  acara  pemeriksaan  cepat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian  dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse  Kriminal (Satreskrim)  Kepolisian Resor Kota Padangdilakukan dengan proses sebagai berikut: 1

## 1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan.
Pada pemeriksaan awal, dalam penangananan kasus tindak pidana pencurian ringan ini,  penyidikSatuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota  Padanglebih mengutamakan  penyelesaian  secara  kekeluargaan,  yaitu  menawarkan  untuk melakukan proses perdamaian antara pelaku sebagai pelapor dengan korban sebagai terlapor.  Namun  dalam  proses  perdamaian  yang  difasilitasi  penyidik,  tidak  terjadi kesepakatan  antara  pelapor  dengan  terlapor,  sehingga  kasus  ini  tetap  dilanjutkan dengan  prosedur  yang  ada  melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana (criminal justice system).

## 2. Tahap Penyidikan
Pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  ringan  pada  Satuan  Reserse
1 Hasil wawancara dengan  Ajun Komisari Polisi (AKP) Edriyan Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse  Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  pada  tanggal  13  Oktober  2018  di Padang.
Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  dilakukan  dengan  mekanismesebagai berikut:
a. Adanya laporan masuk
Dalam  penanganan  tindak  pidana  ringan yang  paling  utama adalah  harus  adanya laporan  yang  masuk,  karena  dengan  adanya  laporan  yang  masuk  sehingga  pihak kepolisian  bisa  mendeteksi  adanya  sebuah  kasus  tindak  pidana  yang  harus diselesaikan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.Sesuai  dengan  tugas  dan kewajibannya,  maka  penyidik  harus  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  dari masyarakat  tentang  telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  yaitu  adanya  laporan mengenai tindak pidana pencurian ringan 5 (lima) potong celana yang dilaporkan olehIdhwansyah(Pemilik  Toko  UUL)  yang  beralamat  diKomplek  Andalas  I  No. 06  RT.  04  RW.02,  Kelurahan.  Andalas  Kecamatan  Padang  Timur  Kota  Padang dengan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/2127/K/X/2018/SPKT  Unit  I,  tanggal  04 Oktober 2018.
b. Melakukan Tindakan Pertama
Setelah  menerima  Laporan  Polisi  Nomor:LP/2127/K/X/  2018/SPKT  Unit  I, tanggal  04  Oktober  2018  atas  nama  Pelapor  Idhwansyah,  maka  penyidik mengecek kebenaran laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) tersebut.
c. Melakukan Saksi-saksi dan Tersangka
Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting  dalam  proses  penyidikan.  Dari  tersangka  dan  saksi  akan  diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak  pidana  yang  terjadi.  Mengenai  proses  pemeriksaan  saksi-saksi  dan pemeriksaan  tersangka  dalam  perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan  di  Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang, yaitu:

## 1) Pemeriksaan Saksi-saksi
Saksi  merupakan  alat  bukti  yang  sangat  menentukan  dalam  proses  peradilan, karena  saksi  itu adalah  seseorang  dapat  memberikan  keterangan  tentang  telah terjadi  sesuatu  tindak  pidana,  dimana  ia  mendengar,  melihat  dan  mengalami sendiri  peristiwa  tersebut.  Saksi  diperiksa  secara  tersendiri,  tetapi  boleh dipertemukan  yang  satu  dengan  yang  lain  dan  mereka  wajib  memberikan keterangan yang sebenarnya. Adapun saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tindak  pidana  pencurian  ringan  berjumlah  4  (empat)  saksi  yaitu:  Idhwansyah Pgl. Iid, Indra Lesmana Pgl. Indra, Debby Elsa Mahendra Pgl. Debby,dan Wesi Kumala Sari Pgl. Wesi.

## 2) Pemeriksaan Tersangka
Dalam  rangka  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  maka  penyidik harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  51,  Pasal  53, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 133 KUHAP. Bagi tersangka sebelum terhadap
dirinya  dimulai  pemeriksaan,  kewajiban penyidik  memberitahukan  kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan  dari  siapapun  dan  atau  dalam  bentuk  apapun.  Pada  pemeriksaan terhadap tersangka Manir Binti Basirin Pgl. Mei, tersangka tidak menggunakan haknya  untuk  didampingi  Penasehat  Hukum,  sehingga  proses  pemeriksaan tersangka dilaksanakan tanpa didampingi Penasehat Hukum.
d. Selesainya Penyidikan
Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  adalah  suatu  rangkaian  pemeriksaan  yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik pembantu dalam memeriksa suatu tindak  pidana.  Setelah  penyidik  menganggap  bahwa  pemeriksaan  terhadap  suatu tindak  pidana  telah  cukup,  maka  penyidik  atas  kekuatan  sumpah  jabatannya segera  membuat  berita  acara.  Pada  berita  acara  penyidikan  ini  sekaligus  pula dilampirkan  semua  berita  acara  yang  dibuat  sehubungan  dengan  tindakan- tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. 2

## 3. Tahap Pengiriman dan Pelimpahan Perkara
Setelah  penyidikan  kasus  tindak  pidana  pencurian  ringanselesai  dan  dinyatakan lengkap,  maka  penyidik  Satreskrim  Polresta  Padang  mengirimkan  Berita  Acara Pemeriksaan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang  dengan  Surat Nomor:  R  /27/X/2018/  Reskrim,  tanggal  5  Oktober  2018,  Perihal  Pengiriman  dan Pelimpahan  Perkara Tindak Pidana Ringan. Surat tersebut klasifikasinya rahasia. 3

## 4. Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan
Setelah  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang  menerima  Surat  Pengiriman  dan Pelimpahan  Perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan,  selanjutnya  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang  menerima  berkas  perkara  dan  melakukan langkah-langkah administrasi peradilan pidana, yaitu:
a. Ketua  Pengadilan  menunjuk  Hakim  yang  akan  menyidangkan  perkara  tindak pidana pencurian ringan tersebut melalui Penetapan Nomor 50/Pid.C/2018/PN.Pdg  sebagai  hakim  tunggal  untuk  mengadili  terdakwa  Mainir Binti Basirin Pgl Mei.
b. Berdasarkan  Penetapan  Nomor  50/Pid.C/2018/PN.Pdg,  Hakim  Tunggal  yang ditunjuk untuk mengadili perkara tindak pidana pencurian ringan dengan terdakwa Mainir  Binti  Basirin  Pgl  Mei  pada  tanggal  10  Oktober  2018 adalah  Ade  Zulfina Sari,  S.H.,  M.H.,  yang  selanjutnya  melakukan  persidangan  perkara  pencurian ringan dengan acara pemeriksaan cepat dengan urutan sebagai berikut:
2 Hasil wawancara dengan  Ajun Komisari Polisi (AKP) Edriyan Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse  Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  pada  tanggal  13  Oktober  2018  di Padang.
3 Hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Kepala  (Bripka)  Polisi  Gangga  Metra  Dalimi,  S.H., Penyidik  Pembantu  Pada  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang    pada tanggal 16 Oktober 2018 di Padang.
1) Hakim membuka persidangan yang terbuka untuk umum.
2) Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara yang diajukan oleh  Penyidik Atas  Kuasa  Penuntut  Umum  dari  Satreskrim  Kepolisian  Resor  Kota  Padang Nomor: BP/333/X/2018/Reskrim tanggal 5 Oktober 2018.
3) Hakim  mempersilahkan  Penyidik  Atas  Kuasa  Penuntut  Umum  untuk membacakan uraian singkat kejadian perkara.
4) Hakim  mempersilahkan  kepada  terdakwa  untuk  menyampaikan  keberatan terhadap uraian singkat kejadian perkara.
5) Hakim memeriksa keterangan saksi-saksi.
6) Hakim  mempersilahkan  kepada  terdakwa  untuk  menyampaikan  keberatan terhadap keterangan saksi-saksi.
7) Hakim  memeriksa  barang  bukti  yang  diajukan  ke  persidangan  oleh  Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum.
8) Hakim membacakan putusan setelah pemeriksaan dianggap cukup.
Pada putusan perkara tindak pidana pencurian ringan pelanggaran Pasal 364 KUHP, Hakim  Tunggal  yang  memeriksa  perkara  tersebut    mengeluarkan  Catatan  Putusan Nomor:  50/Pid.C/2018/PN.Pdg,  tanggal  10  Oktober  2018  dengan  amar  putusan sebagai berikut:
a) Menyatakan terdakwa Mainir Binti Basirin Pgl Mei tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan tindak pidana ”Pencurian “
b) Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
c) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari  ada  perintah  lain  dalam  putusan  hakim  bahwa  terpidana  sebelum  waktu percobaan  selama  6  (enam)  bulan  berakhir  telah  bersalah  melakukan  sesuatu tindak pidana.
d) Menetapkan  barang  bukti  berupa  5  helai  celana  pendek  laki-laki  dewasa  dengan merek  Naddlebred,  La  Blanca,  True  Black  dan  Thrasher  dikembalikan  kepada Toko UUL;
e) Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah). 4
Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencurian Dengan  Pemeriksaan  Acara  Cepat  Pada  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Resor Kota Padang
Pemberlakukan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP, pada dasarnya harus dilihat dari sisi semangat dilahirkan paraturan yang berlaku secara
4 Hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Kepala  (Bripka)  Polisi  Gangga  Metra  Dalimi,  S.H., Penyidik Pembantu Pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang  pada tanggal 16 Oktober 2018 di Padang.
internal dalam lingkungan Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini haruslah dilihat, apakah Perma  tersebut  memberikan  rasa  keadilan  pada  masyarakat  atau  tidak  dan  tentunya untuk menjawab hal ini, maka waktulah yang akan membuktikan efektifitas berlakunya Perma  ini.  Hal  tersebut  dikarenakan  selain  adanya  sikap  yang  pro  terhadap  kelahiran Perma  ini,  juga  muncul  kelompok  yang  kontra  akan  kehadiran  Perma  ini  dalam lingkungan  penegakan  hukum.  Pandangan  yang  kontra  akan  kelahiran  Perma  ini  pada dasarnya  berasal  dari  pemahaman  akan  menjamurnya  tindak  pidana  yang  nilai kerugiannya di bawah dua juta lima ratus rupiah.
Pada  dasarnya,  kelahiran  Perma  ini  bukan  sekedar  mengacu  pada  nilai  uang dalam  suatu  tindak  pidana.  Hal  ini  tentu  harus  dipahami  oleh  semua  pihak,  karena pemberlakuan  Perma  ini  bukanlah  ditujukan  pada  semua  jenis  tindak  pidana  yang  ada dalam KUHP, tetapi sekedar diberlakukan pada kategori tindak pidana ringan belaka.
Penyidikan  tindak  pidana  pencurian  ringan  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang,  bila  dilihat  dari aspek prosedural sebenarnya tidak ada kendala-kendala yang dapat mengganggu proses penyidikannya, namun dari aspek substansi penyidikan tindak pidana pencurian ringan dikaitkan  dengan  penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  02  Tahun 2012, penyidik menemukan kendala-kendala.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang, adalah sebagai berikut: 5

## 1. Kendala dari Peraturan Perundang-Undangan.
Belum  adanya  petunjuk  teknis  yang  jelas  untuk  melaksanakan  ketentuan  Perma Nomor  02  Tahun  2012,  sehingga  sesungguhnya  ada  keraguan  dari  penyidik  dalam penerapannya, karena Peraturan Mahkamah Agung (Perma) hanya dapat berlaku dan mengikat  bagi  jajaran  lembaga  peradilan  yang  berada  dibawah  Mahkamah  Agung. Sementara,  daya  berlaku  Perma  tidak  dapat  menjangkau  tindakan  pada  tingkat penyidikan  olehkepolisian  maupun  pada  tingkat  penuntutan  oleh  Kejaksaan, meskipun telah dibuat Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  dan
5 Hasil  wawancara  dengan  Ajun  Komisari  Polisi  (AKP)  Edriyan  Wiguna,  S.IK,  Kepala  Satuan Reserse  Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  pada  tanggal  13  Oktober  2018  di Padang.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  terkait  pelaksanaan  penerapan  penyesuaian batasan tindak pidana ringan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan  restoratif.  Kondisi  ini  menjadi  kendala  bagi  penyidik  Satreskrim  Polresta Padang.

## 2. Kendala dari Aparat Penegak Hukum
Ketentuan  dalam  Perma  Nomor  02  Tahun  2012  menimbulkan  multitafsir  baik dikalangan  penegak  hukum,  praktisi  hukum  dan  masyarakat,  karena  ketentuan mengenai  batasan  nilai  nominal  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah  yang  diatur  dalam Perma  sebagai  pedoman  dalam  menentukan  tindak  pidana  pencurian  yang dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  ringan  masih  dinilai  besar  dan  belum  dapat dikatakan sebagai kategori kerugian ringan bagi sebagian besar kalangan masyarakat. Mengingat,  tingkat  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  hukum Kepolisian  Resor  Kota  Padang  tidak  merata  dan  masih  banyak  masyarakat  yang memiliki  penghasilan  di  bawah  Rp  2.500.000.-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah). Kondisi ini menjadi kendala bagi penyidik Satreskrim Polresta Padang.

## 3. Kendala dari Praktik Penegakan Hukum
Dengan dikategorikannya tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya di bawah dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah  sebagai  tindak  pidana  ringan,  maka  konsekuensi hukumnya  adalah  terhadap  tersangka  tidak  bisa  dilakukan  penahanan.  Pada praktiknya,  apabila  penyidik  menerapkan  ketentuan  tersebut,  yaitu  tidak dilakukannya  penahanan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  ringan,  akan mengundang kontroversi dari kalangan masyarakat, sehingga akan muncul anggapan negatif masyarakat terhadap proses penegakan hukum karena dianggap pelaku tindak pidana  pencurian  dibiarkan  bebas.  Hal  ini  tentunya  akan  menjadi  bumerang  bagi pihak  kepolisian  sebagai  pihak  yang  dalam  proses  penegakan  hukum  langsung bersentuhan dengan masyarakat.

## 4. Kurangnya Sosialisasi dan Koordinasi Penerapan Perma
Harus  diakui  bahwa  selain  kurangnya  sosialisasi  terkait  penerapan  Perma  Nomor  2 Tahun  2012  pada  tingkat  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan,  juga  masalah koordinasi,  sehingga  dalam  praktik  menimbulkan  inkonsistensi  dalam  penanganan perkara, karena masing-masing aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan  pidana  lebih  mengedepankan  ego  dan  kewenangan  yang  dimiliknya. Kondisi ini menjadi kendala bagi penyidik Satreskrim Polresta Padang.
5. Ketidakpuasan Pelapor terhadap Proses Penyidikan.
Pada saat penyidik mengambil keputusan untuk memproses tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh pelapor dengan menerapkan ketentuan Perma Nomor 02 Tahun 2012  tersebut,  maka  muncul  pertanyaan  dan  “protes”  dari  pihak  pelapor,  karena merasa  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  diskriminatif  dan  tidak memperhatikan rasa keadilan bagi korban (pelapor), bahkan muncul persepsi bahwa penyidik  lebih  melindungi  kepentingan  pelaku  (terlapor).  Kondisi  ini  menjadi
kendala bagi penyidik Satreskrim Polresta Padang. 6

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemeriksaan  acara cepat  pada  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  mengacu  pada Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  dan  Perkapolri  Nomor  14 Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  serta  Pasal  1  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  02  Tahun  2012,dengan  4  (empat)  tahap,  yaitu:  (1)  tahap pemeriksaan pendahuluan, (2) tahap penyidikan, (3) tahap pengiriman dan pelimpahan perkara, dan (4) tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. dimana pada perkara Nomor 50/Pid.C/2018/PN.Pdg  terdakwa  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan dengan  masa  percobaan  selama  6  (enam)  bulan,  sedangkan  pada  perkara  Nomor 60/Pid.C/2018/PN.Pdg terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencurian dengan pemeriksaan acara cepat pada  Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang ada 5 (lima), yaitu:(1): kendala dari peraturan perundang-undangan, (2) kendala dari aparat penegak hukum, (3) kendala dari praktik penegakan hukum, (4) kurangnya sosialisasi  dan  koordinasi  penerapan  Peraturan  Mahlamah  Agung  (Perma),  dan  (5) ketidakpuasan pelapor terhadap proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi  Wibowo, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktik ,  Hayfa  Press,  Padang, 2012
Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita , Refika Aditama, Bandung, 2004
6 Hasil  wawancara  dengan  Ajun  Komisari  Polisi  (AKP)  Edriyan  Wiguna,  S.IK,  Kepala  Satuan Reserse  Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  pada  tanggal  13  Oktober  2018  di Padang.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
H.R.  Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto ,  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Cetakan  Ketiga Edisi Revisi, PTIK, Jakarta, 2012
M.  Faal, Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian) ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
Mardjono  Reksodiputro, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum Melawan  Kejahatan), Pusat  Pelayanan  Keadilan  Dan  Pengabdian  Hukum, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 1994
Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto, Teori  Hukum;  Mengingat,  Mengumpulkan  dan Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2005
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , Sinar Baru, Jakarta, 1997
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Tolib  Effendi, Sistem  Peradilan  Pidana;  Perbandingan  Komponen  dan  Proses  Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
Yesmil  Anwar  dan  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana;  Konsep,  Komponen  dan Pelaksanaannya  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia ,  Widya  Padjajaran, Bandung, 2009