## I. PENDAHULUAN
Pa da   m as a  ya ng  lalu,  k onflik kekerasan  antaretnik  di  Kalimantan  Barat sering  terjadi    dan  cenderung  semakin meningkat  kekerasan  dan  intensitasnya. Sampai  dengan  tahun  2001,  setidaknya tercatat  beberapa  konflik  kekerasan  yang melibatkan antaretnik, seperti Dayak-Madura 13 kali, Melayu-Madura 3 kali, Melayu-Cina 2 kali, Dayak-Cina 2 kali, dan Dayak-Melayu 2 kali (Alqadrie, 1999; Petebang et al . 2000;

## Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat di Kalimantan Barat
NURAINI ASRIATI 1 , YOHANES BAHARI 2
Universitas  Tanjungpura,  Kalimantan  Barat,  JL.  Dipatiukur  No.  1  Kalbar. Email: 1 nuraini_fkip@yahoo.co.id, 2 yohanes@yahoo.co.id

## Abstract
This study is about  Social Control Based On Social    Capital (A Case Study on  Dayak-Malay-Madurese  at  Ketapang  Regency,  West  Kalimantan).  The aims  of  this  study  are:  (1)  To  know  how  social  interaction  exists  on multicultural communities at Ketapang Regency; (2) How is the social capital at  multicultural  communities  at  Ketapang  Regency;  (3)and    How  is  the social  control  on  multicultural  communities  at  Ketapang  Regency.    The research  method  is  a  case  study  of  multisitus.  The  observational  and deep  interview  targets:    goverment  official  leaders  and  staffs  (Camat, Kepala  Desa,  Kepala  Dusun),  traditional  management  or  custom  leaders, and  multiethnic  grass-roots.    The  research  findings  are:  (1)  the  form  of social  capital  on  Dayak  communities  at  Ketapang  Regency  is  traditional law,  whereas  on  Malay  and  Madurese  communities,  the  form  is  tradition of  musyawarah  based  on  Islam  law  (2)  preventively  the  social  control  by local  community  as  social  bonding  was  run  by  traditional    leadership,  re- ligious  leaders,  interethnic  communication  forums,  interreligion  communi- cation forums and other social institutions leadership; (3) represively  social control  by  local  social  capital  as  social  bridging  was  run  on  law  of    Dayak custom,  custom  of  ethnicity  called  “musyawarah  bersendikan  syariat  Is- lam”  on  Malay  and  Madurese,    and  formal  law  implementation.
Kata  kunci:  Model  Sosial  Kontrol,  local  social  capital.
Tim  Peneliti  Untan,  2000;  Purwana,  2003; Giring,  2004;  Bahari,  2005).    Fakta  itu menimbulkan stigma negatif bagi Kalimantan Barat karena dianggap sebagai daerah yang rawan konflik atau daerah yang tidak aman, akibatnya  banyak  investor  tidak  berminat menanamkan  modalnya,  lapangan  kerja te rbatas ,  pe ngangguran  m eningk at, pe rtum buha n  ek onom i  da n  tingka t kesejahteraan masyarakat menurun. Stigma tersebut jika dibiarkan akan sangat merugikan keberlangsungan  pembangunan,  padahal
masih  banyak  daerah  di  Kalimantan  Barat yang  selama  ini  tidak  terjamah  konflik kekerasan  tersebut,  salah  satunya  adalah Kabupaten Ketapang.
Secara  demografis,  masyarakat  ini tida k  be rbeda  de ngan  m as ya ra ka t  di kabupaten-kabupaten  lainnya yakni  didiami berbagai latar belakang etnik. Tetapi secara sosiologis, ia tergolong sebagai masyarakat pluralis  karena  terdiri  dari  beragam  etnik, status  sosial  dan  idiologis.  Mereka  juga tergolong  masyarakat  multikultural  karena adanya  berbagai  ragam  sosial, budaya  dan paham  politik.  Tiap  etnik  ini  memiliki  adat, bahasa dan agama yang berbeda. Fenomena kemajemukan  dan  multikultural  seperti  ini sebetulnya  jamak  dijumpai  dimanapun  di negeri  ini.
Secara  teoretis  masyarakat  pluralis sangat mudah mengalami konflik manakala tida k  te rdapat  perek at  s os ia l  da n pengendalian sosial di dalamnya. Kenyataan inilah  ya ng  menimbulkan  pe rtanyaan, mengapa masyarakat di Kabupaten Ketapang tidak  terlibat  konflik  kekerasan  antar  etnik atau  dapat  hidup  rukun  berdampingan padahal  masyarakat  di  sekitarnya  sering mengalami konflik.
Orang Dayak dan Melayu merupakan penduduk asli, yang membedakan keduanya hanya dalam keyakinan agama. Orang Dayak identik  dengan  Kristen  sementara  Melayu identik dengan Islam. Sebagian besar orang Dayak  yang  telah  memeluk  Islam  menjadi Melayu. Sedangkan etnik Madura merupakan etnik  pendatang.  Sebagai  pendatang,  etnik Madura  bukanlah pemukim baru, walaupun tidak  ada  data  yang  pasti  kapan  mulainya tetapi dapat diperkirakan sudah berlangsung sangat lama bahkan mungkin sudah ratusan tahun  bersamaan  dengan  kehadiran  orang Madura  di  Kalimantan  Barat  (Van  Genep, dalam Sudagung, 1984). Pola pemukiman di Ka bupate n  ini  tergo long  ters egrega si mengikuti etnik dan agama masing-masing. Tiap  e tnik   a ta u  agam a  ce nderung mengelompok seolah tidak ingin berbaur, dan cenderung  membangun  desa  tersendiri.
Beberapa  aspek  perbedaan  ketiga
etnik  tersebut  seperti  dalam  hal  ideologis, ekonomi dan segregasi permukiman. Secara ideologis  etnik  Dayak  memegang  teguh kepercayaan  agama  Kristen  sedangkan Melayu  da n  Madura  beragam a  Islam. Perbedaan  ideologi  keagamaan  ini  sangat potensial  mendorong  timbulnya  konflik seperti  yang  terjadi  di  Ambon,  Sambas, Sampit  dan  Poso.  Dalam  bidang  ekonomi walaupun  tidak  terdapat  perbedaan  yang mencolok  karena  mereka  pada  umumnya adalah petani, namun etnik Madura tergolong sebagai pekerja yang ulet, gigih dan pandai mengolah  tanah.  Permukiman  mereka tersegregasi  berdasarkan  etnik  sehingga sebenarnya  semakin  menambah    potensi konflik di antara mereka.
Bertolak dari uraian latar belakang itu maka  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: (1)  Bagaimana  pola  interaksi  sosial  Etnik Dayak,  Melayu  dan  Madura  di  Kabupaten Ketapang; (2) Bagaimana modal sosial yang terdapat  pada  ketiga  etnik  tersebut;  (3) Bagaimana  pengendalian  sosial    intra  dan interetnik  di Kabupaten  Ketapang.   Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan pola pengendalian  sosial  dalam  masyarakat multikultural  dan  menjelaskan:  (1)    pola interaksi  yang  terjadi  antara  etnik  Dayak, Melayu dan Madura di Kabupaten Ketapang Kabupaten  Landak;  (2)  modal  sosial  yang terdapat di masyarakat Kabupaten Ketapang; (3) pengendalian sosial intra dan antaretnik di Kabupaten Ketapang.
Penelitian  Bahari  (2006)  tentang Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, dan  Bahari  (2007)  tentang Model  Resolusi Ko nf lik  Berbas is   Pranata  Adat  Pada Masy arak at  M elay u  dan  Madura  di Kalimantan Barat serta Bahari (2008) tentang Po la  Pengendalian  So sial  Masy arak at Multik ultural  di  K ecam atan  Sebangk i Kabupaten  Landak   K alimantan  B arat, kesemuanya menunjukkan masyarakat lokal (adat)  memiliki  kearifan  budaya  dalam menyelesaikan konflik  jika konflik  domestik horizontal terjadi di tengah-tengah mereka. Ternyata masyarakat memiliki versi dan pola
sendiri  dalam  menyelesaikan  konflik  di samping versi dan pola pemerintah (negara). Masyarakat juga memiliki modal sosial lokal yang berpengaruh pada terciptanya harmoni. Secara  umum  kearifan  budaya  dan  modal sosial  lokal  tersebut  memiliki  kelebihan diba ndingk an  m odal  s os ia l  mo de rn (pemerintah  atau  negara).  Bahkan  ada ke ce nderunga n  re so lusi  negara  atau pemerintah  yang  berbentuk  litigasi  kurang menyentuh  rasa  keadilan  mas yara kat sehingga  mengakibatkan  konflik  cenderung berulang,  sebaliknya  jika  menggunakan pendekatan budaya lokal dapat menimbulkan ketentraman  bagi  masyarakat  sehingga konflik dapat berkurang intensitasnya.
Me nurut  Ta ne ko   (19 84 :  70 ), pengendalian  sosial  ( social  control )  sama artinya  dengan  pengawasan  sosial  yaitu suatu sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan  memaksa  warga  masyarakat  agar berperilaku  sesuai  dengan  norma-norma sosial.  Karena  itu  pengawasan  sosial  itu dapat  bersifat  preventif  maupun  represif, atau bahkan kedua-duanya.
Dalam k as us -k as us s erius pe ngaw asa n  so sia l  dilak uk an  de ngan paksaan,  kekerasan  atau  penghukuman. Biasanya  masyarakat  itu  sendiri  telah menyediakan  sanksi-sanksi  apabila  terjadi pelanggaran  terhadap  norma-norma  sosial yang  berkisar  mulai  dari  ekspresi  tidak senang  hingga  pada  pengasingan  dari masyarakat.
Modal sosial merupakan konsep yang sering  digunakan  dalam  ilmu  sosial  untuk menggambarkan  kapasitas  sosial  untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi  sosial  (harmoni).  Kemampuan  itu didefinisikan dalam banyak aspek kehidupan. Robert Putnam (dalam Purwana 2003: 142), mendefinisikan  modal  sosial  sebagai  suatu nilai mutual trust antara anggota masyarakat te rhadap  pem im pinnya .  Mo da l  so sial merupakan  institusi  sosial  yang  melibatkan jaringan ( networks) , norma-norma ( norms ), dan  kepercayaan  sosial  ( social  trust )  dan ke pe rcay aa n  so sial  y ang  me ndorong terjadinya  kolaborasi sosial  ( koordinasi  dan
kooperasi ) untuk kepentingan bersama. Bourdieu (dalam Purwana 2003: 114) mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang  atau  kelompok.  Modal  sosial  itu berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta  berlangsung  terus  menerus  dalam be ntuk   penga kuan  tim ba l  ba lik  atau keanggotaan  dalam  kelompok  sosial  yang memberikan  kepada  anggotanya  berbagai bentuk  dukungan  kolektif.  Bourdieu  (2003: 115), juga menegaskan tentang modal sosial sebagai  sesuatu  yang  berhubungan  satu dengan yang lainnya, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk modal sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya.
Bertolak dari uraian-uraian itu, modal sosial  berkaitan  erat  dengan  perdamaian maupun konflik kekerasan, tergantung pada modal sosial yang terbentuk. Di antara modal sosial  dengan  perdamaian  dan  konflik kekerasan,  terdapat  variabel  antara,  yaitu ko he si  s os ia l.  K ohes i  so sial  a da la h terintegrasinya  dimensi  modal  sosial  pada tingkat  horizontal  dengan  vertikal.  Apabila modal  sosial  kuat,  maka  konflik  kekerasan dapat  dihindari.  Namun  sebaliknya,  konflik kekerasan  akan  terjadi  manakala  kohesi sosial lemah. Kohesi sosial yang kuat ditandai dengan  inklusi,  adanya rule  of  law ,  negara demokratis, akses dan persamaan terhadap kesempatan, birokrasi yang efisien dan tidak korup  serta  masyarakat  yang  terbuka. Sedangkan kohesi sosial yang lemah ditandai dengan eksklusi, negara yang otoritarian dan menindas,  ketimpangan  dan  ketidakadilan, birokrasi yang tidak efisien dan korup serta masyarakat yang tertutup.
Dengan demikian modal sosial secara umum terkait dengan organisasi sosial, ikatan atau  hubunga n  so sial,  no rm a  da n kepercayaan  yang  memfasilitasi  koordinasi dan kerjasama untuk  keuntungan bersama. Dalam  kaitannya  dengan  hubungan  sosial, modal  sosial  dapat  dibagi  menjadi  dua kategori yakni ikatan sosial ( social bonding ) dan jembatan sosial ( social bridging ). Ikatan sosial adalah hubungan sosial
eksklusif yang berbasis pada kekeluargaan, kekerabatan, agama, suku, kedaerahan dan lain-lain. Sedangkan jembatan sosial adalah hubunga n  s os ial  ya ng  be rs ila ng  atau interseksi yang  bersifat  plural  dan  inklusif: antaraga ma,  a ntare tnik,  anta rdaerah, antarkeluarga,  dan  lainnya  (Sutoro,  2002: 18). Modal sosial yang perlu dikembangkan di  masyarakat  plural  adalah  modal  sosial yang berfungsi sebagai jembatan sosial yang interseksi, bersifat plural dan inklusif. Subjek   penelitia n  ini  adalah masyarakat  Dayak,    Melayu,  dan  Madura yang hidup di Kabupaten Ketapang Kabupaten Landak, sedangkan  objeknya adalah  model pengendalian sosial  yang membuat mereka rukun damai dan bisa hidup berdampingan, terhindar  dari  konflik  kekerasan  berulang yang sering terjadi di masyarakat sekitarnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif fenomenologis  dengan metode  studi  kasus  multi  situs.  Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (Bogdan dan Tay- lor,  1993:  27).  Metode  pengumpulan  data secara triangulasi atau snowball . Pengumpulan data  ak an  dihentika n  setelah  pe neliti menganggap  semua   informasi  yang dibutuhkan sudah mencukupi atau tidak terjadi perbedaan  pandangan  lagi  antara  para informan terhadap objek yang diteliti.
Da ta   y ang  terkumpul  da ri  has il observasi dan wawancara mendalam diolah dengan  memilah  dan  mengelompokkannya sesuai  kategorinya  sehingga  tersusun  data sesuai  dengan  kategorinya  masing-masing. Data  yang  tersusun  kemudian  dianalisis dengan membandingkannya dengan berbagai pendapat  atau  teori  yang  tersedia  atau diinterpretasikan  dengan  pendekatan  emik dan etik.

## II. PEMBAHASAN

## A. Etnik Dayak dan Modal Sosialnya
Interaksi sosial terjadi dalam berbagai kegiatan intra dan inter keagamaan. Meskipun secara  umum  orang  Dayak  identik  dengan agama  Kristen  tetapi  tidak  semua  orang
Dayak beragama Kristen, ada juga di antara mereka  yang  memeluk  agama  Islam,  dan ba hk an  m as ih  a da   y ang  me me ga ng kepercayaan  animisme  dan  dinamisme. Demikian  juga  halnya  dengan  Melayu  dan Madura, meskipun mereka diyakini mayoritas beragama Islam, ada juga di antaranya yang memeluk  agama  Kristen  atau  lainnya. Be rdas arka n  ha sil  pe ngam atan  dan wawancara  dengan  berbagai  tokoh  dan pemeluk  agama  di  Kabupaten  Ketapang, interaksi  sosial  umat  beragama  baik  yang bersifat  intra  maupun  inter  agama  telah berjalan  dengan  baik.
Pe rk aw inan a ntaretnik da n antaragama  ini  di  satu  sisi  dapat  menjadi sumber pemicu ketegangan namun di pihak lain  dapat  menjembatani  ( bridging )  dalam meredupkan  ketegangan  antaretnik  dan agama.  Jika  perkawinan  antaretnik  dan agama  itu  mampu  menjembatani  dalam meredupkan ketegangan yang muncul maka perkawinan  tersebut  berfungsi  sebagai modal  sosial  dalam  pengendalian  sosial antaretnik.
Meskipun  konflik  antarwarga  kadang juga terjadi, biasanya para pelaku  ekonomi tidak serta merta terpengaruh. Apalagi dalam kegiatan ekonomi pasar yang para pelakunya sa ling  terga ntung ak an  berus aha menghindarkan diri dan saling melindungi.
Subetnik  Dayak  Ketapang  tergolong masih  memegang  teguh  adat  istiadatnya. Walaupun  berbagai  subetnik  itu  memiliki perbedaan dalam tatacara penyelenggaraan adatnya, roh dan semangat penyelenggaraan adat itu tetap sama yakni keyakinan bahwa adat  s ebagai  s arana  me ncipta ka n keseimbangan  kosmos  dan  menghindari malapetaka.
Adat  is tiadat  ba gi  orang  Day ak Ketapang menjadi sumber kepercayaan, nilai dan sikap dan penentu perilakunya. Ungkapan pepatah hidup  di  kandung  adat,  mati  di kandung  tanah yang masih  diterima secara luas oleh masyarakat, menunjukkan kuatnya kepercayaan  akan  adat  istiadat  itu.  Bagi mereka, orang yang tidak menghargai adat atau  tidak  beradat  dikategorikan  sama
dengan binatang dan adat istiadat itu pulalah yang  membedakan  kehidupan  manusia dengan binatang.
Orang  Dayak  Ketapang  umumnya berpandangan  bahwa  adat  itu  berlaku  bagi se mua  orang  ya ng  hidup  dalam komunitasnya, tanpa membedakan etnik dan agama,  karena  setiap  pelanggaran  yang dilakukan, terlepas oleh siapa atau dari mana orangnya,  diyakini  akan  mendatangkan ma la pe ta ka   k alau  tidak   dis eles aika n mengikuti  tatanan  adat.  Mereka  juga memegang  teguh  prinsip: di  mana  bumi dipijak  di  situ  langit  dijunjung .  Walaupun tatacara penyelenggaraan adat yang mereka anut  berbe da   tetapi  me re ka   tidak mempermasalahkannya karena  yang paling pe nting  adalah  m otiv as i  me njaga keseimbangan  alam  atau  menghindari malapetaka. Timbulnya kesan intimidasi atau pemaksaan hukum adat terhadap kelompok lain mungkin hanya kesalahpahaman akibat perbedaan persepsi yang dilandasi perbedaan latar belakang budaya. Mengatasi perbedaan persepsi  itu  memang  diperlukan  kearifan semua  pihak,  terutama  bagi  kelompok pendatang,  karena  dimanapun  pendatang harus  pandai-pandai  menempatkan  atau menyesuaikan diri,  termasuk terhadap adat istiadat yang berlaku di mana dia berada.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya material masyarakat Dayak Ketapang (rumah panjang) sudah kurang terpelihara sedangkan budaya non materialnya (adat istiadat) masih terpelihara dengan baik. Budaya non mate- rial  yang  berupa  hukum  adat  itu  pada dasarnya  berfungsi  sebagai  modal  sosial dalam  pengendalian  sosial.  Dalam  hal pengendalian sosial digunakan modal sosial berupa pranata adat (hukum adat).

## B. Etnik Melayu dan Modal Sosialnya
Sebagaimana  halnya  etnik  Melayu umumnya di Kalimantan Barat, secara sosio- historis, etnik Melayu Ketapang juga dikenal sebagai  etnik  asli  Kalimantan  Barat.  Dalam catatan  sejarah,  nenek  moyang  keduanya diyakini berasal dari daerah yang sama yakni
Yunan  (Cina  Selatan),    yang  bermigrasi masuk  ke  Kalimantan  Barat  melalui  proses transit di Indocina, jazirah Malaysia, Hainan, Taiwan  dan  Filipina.  Namun  demikian, walaupun asal daerahnya sama tetapi masa kedatangannya  berbeda,  dimana  nenek moyang  orang  Melayu  (Deutro  Melayu) datang lebih belakangan.
Dari  perspektif  yang  lain,  proses terbentuknya etnik Melayu menjadi salah satu etnik asli di Kalimantan Barat bermula dengan adanya  penyebaran  agama  Islam  yang dibawa oleh orang Melayu dari Semenanjung Malaka dan Sumatera.      Dalam Ensiklopedia Hindia Belanda dikatakan bahwa suku Dayak ya ng  telah  m enga nut  agam a  Is la m meninggalkan atau melepas identitas dirinya da n  me njadi  suku  M elay u.  H al  ini menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  proses Islamisasi  sekaligus  proses  Melayunisasi  di daratan Kalimantan Barat, terutama terhadap orang-orang Dayak (Hasanuddin dkk, 2000). Kedua  proses  ini    mengakibatkan    jumlah orang Dayak semakin berkurang, sementara orang  Melayu  sekaligus  Islam  semakin bertambah.    Proses    inilah  yang  membuat orang  Melayu  dapat  menjadi  “pribumi  asli” yang  sama  kedudukannya  dengan  etnik Dayak.  Proses  ini  pulalah  yang  menjadikan etnik  Dayak  dan  Melayu,  yang  meskipun tadinya bertetangga, berasal dari rumpun dan latar  belakang  yang  sama,  dapat  menjadi berbeda secara mendasar apabila memasuki kelompok  masyarakat  berdasarkan  agama yang dianutnya.
Terbentuknya  istilah  subetnik  ini bukanlah  membedakan  mereka  secara substansial  tetapi  hanya  berkaitan  dengan nama wilayah pemukiman, bahasa dan adat istiadat  yang digunakan. Secara umum etnik Melayu menunjukkan pola sistem kebudayaan yang sama, seperti dikatakan oleh beberapa penulis, bahwa: (1) etnik Melayu Kalimantan Barat  identik  dengan  Islam  (Mahatir,  1985; Othman,  1995,  La  Ode,  1998,  Alqadrie, 1997),  (2)  umumnya secara turun  temurun bermukim di wilayah pesisir (La Ode, 1998; Hassanudin,  2000);  (3)  secara  psikologis merasa  dirinya  sebagai  orang  Melayu  yang
menggunakan bahasa  Melayu.
Dalam  sistem  kekerabatan,  orang Melayu  menggunakan  sistem  kekerabatan billineal  atau  paternal-maternal  relative. Kekerabatan  seperti  ini  tidak  membedakan garis keturunan dari bapak atau  ibu. Setiap orang da la m ma sy arak at M elay u menganggap  dirinya  mempunyai  ikatan kekerabatan  yang  sama  erat  dan  sama penting dengan kerabat sebelah bapak  dan ibunya  (Dollah,  1986).  Sistem  kekerabatan yang demikian itu tampaknya tidak terlepas dari pandangan Islam bahwa setiap manusia baik  laki-laki  maupun  perempuan  sama kedudukannya di sisi Tuhan.
Kedekatan  hubungan  kekerabatan  di kalangan  etnik  Melayu  sangat  tergantung sejauhmana hubungan kekerabatan tersebut dibina,  seperti  tergantung  pada  kedekatan lokasi tempat tinggal, kedekatan komunikasi, kedekatan emosional dan sebagainya. Etnik Melayu  mengenal  hirarkhi  kekerabatan seperti  tergambar  dalam  penyebutan  garis keturunan  atau  kedudukannya  di  dalam keluarga.  Sistem  kekerabatan  di  kalangan etnik  Melayu  dibina  melalui  kelompok keluarga   besa r  sam pai  dua  a tau  tiga generasi,  baik  vertikal  maupun  horizontal menjadi  kelompok  sosial  yang  memegang peranan  melestarikan  tradisi  dan  adat istiadat. Misalnya posisi keluarga yang tertua sangat dihormati dan dijunjung tinggi karena senioritas dan kewibawaannya. Secara religi orang Melayu dikenal sebagai penganut Is- lam  yang  taat,  yang  dianut  mereka  secara turun  temurun.  Syariat  Islam  atau  ajaran Islam menjadi pedoman tingkah laku mereka se ha ri-hari  da la m  be rperilak u  da n beraktivitas di manapun. Ajaran Islam yang sangat  berpengaruh  kepada  orang  Melayu bermula  dari  ajaran  Islam  yang  bersifat ko nv ensional di ba wa h ta re ka t Naqsyabandiah.
Di kalangan muda orientasi kehidupan le bih  be rs if at  k onte ks tual  dan  s euai kenyataan  aktual.  Pada  awalnya  terjadi pertentangan  antara  kelompok  tua  dengan kelompok  muda,  mereka  masing-masing berpegang  kokoh  kepada  pandangannya.
Namun  seiring  perjalanan  waktu  akhirnya terjadi  kesepahaman,  bahwa  ajaran  yang mereka  anut  sama-sama  merujuk  kepada ajaran  Islam,  keduanya  dianggap  sama- sama menjalani syariat Islam  yang benar.
Pada  masa  kini,  walaupun  secara bertahap  telah  terjadi  pergeseran  orientasi nilai keagamaan di  kalangan orang Melayu, tetapi ajaran-ajaran  yang bersifat tradisional masih  mewarnai  sikap  mental  perilaku mereka. Dalam hal ini ajaran Islam dipahami hanya  sebatas  nilai-nilai  normatif  terutama jika untuk menentukan baik-buruk dan benar- salah sesuatu. Ajaran Islam dijadikan pijakan dan  patokan  berperilaku  bagi  orang-orang Melayu,  sehingga  seluruh  sendi  kehidupan mereka  mencerminkan  nilai-nilai  Islami. Karena  itu,    dapat  dikatakan  bahwa  adat istiadat orang Melayu sesungguhnya adalah Islam  atau  sangat  sulit  dipisahkan  dengan Islam.
Walaupun  secara  sosiologis  mereka diidentifikasi sebagai Melayu Ketapang, pada prinsipnya adat istiadat mereka sama, yaitu be rlanda sk an  pada ajaran  I slam . Berdasark an  hasil  wawanca ra  dengan berbagai  informan  etnik  Melayu,  tidak ditemukan  istilah  adat  (hukum  adat)  di ka la ngan  m erek a,  k ecua li  a da t  ya ng be rlanda sk an  a ja ra n  agam a  (I slam ). Menurut  tradisi  adat  yang  bersumber  pada ajaran  Islam, maka jika  terjadi konflik atau pertikaian di antara mereka maupun antara mereka  dengan  kelompok  lain  (etnik  lain), jalan  penyelesaian  yang  ditempuh  adalah melalui  adat  musyawarah.
Mekanisme  penyelesaian  konflik  itu dilakukan atas inisiatif dari para “pemimpin” (kepala  desa,  pemangku  adat,  sesepuh, tokoh  masyarakat,  dan  tokoh  agama) biasanya  dimotori  oleh  kepala  desa  dan pe ma ngku  a da t.  Me nurut  ke te ra ngan be rbagai  inf orma n  pe ne litian,  adat musyawarah  di  kalangan  etnik  Melayu  itu dilakukan hanya untuk menyelesaikan konflik- ko nf lik  ya ng  bersk ala  ke cil  se pe rti perkelahian  atau  pertengkaran  yang  tidak mengakibatkan  korban  jiwa.  Untuk  konflik- konflik  yang  menimbulkan  korban  jiwa
penyelesa iannya   dise rahkan  langs ung kepada  aparat  negara  (polisi)  dengan menggunakan hukum nasional.
Sedikit  m engala mi  mas alah  jika konflik itu dengan orang Dayak dan di wilayah administratif hukum adat Dayak, dan konflik tersebut  menimbulkan  darah  atau  korban jiwa,  maka  penyelesaiannya  tidak  dapat sesederhana itu. Bagi orang Dayak sepanjang konfliknya  terjadi  di  wilayah  administratif hukum  adat  Dayak  maka  penyelesaiannya harus menggunakan hukum adat Dayak, dan apabila tidak diselesaikan menurut tatacara hukum  adat  Dayak   maka  masa lahnya dianggap  belum  selesai.

## C. Etnik Madura dan Modal Sosialnya
Secara umum orang Madura yang ada di Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang tidak berbeda dengan yang tinggal di Pulau Madura.  Pada  dasarnya  mereka  masih mengembangkan  adat  istiadat  dan  budaya Madura.  Mereka  juga  mengembangkan pe muk iman  te rse ndiri  dan  cenderung me ngelom po k  de ngan  s es am a  orang Madura. Bahkan di beberapa tempat mereka dinilai cenderung ekslusif. Kapan sebenarnya orang  Madura  pertama  kali  masuk  ke Kalimantan  Barat  dan  Kabupaten  Ketapang memang agak sulit dipastikan waktunya.
Melalui  perantara  perdagangan  ini, para pemilik perahu-umumnya mereka juga merangkap  sebagai  pedagang-mengetahui bahwa  daerah  Kalimantan  Barat  masih berupa hutan, yang perlu diolah. Mereka juga mengetahui bahwa Kalimantan Barat sangat kekurangan  tenaga  kerja  untuk  membuka hutan menjadi yang berbadan sehat dan kuat Ke sulita n  hidup  di  Ma dura,  ditambah semangat migrasi untuk memperbaiki hidup, membuat  propaganda  migrasi  itu  sangat menarik.
Di Kalimantan Barat orang Madura itu bekerja  dengan  orang  Melayu,  Bugis  atau keturunan  Arab.  Mereka  inilah  yang  sering menebus   uang  tam bang  kepa da  para saudagar  atau  juragan  Madura.  Migran Madura  yang  datang  pertama  kali,  setelah bergelut dengan penderitaan dan kepahitan
hidup selama bertahun-tahun, menunjukkan keberhasilan.  Mereka  yang  berhasil  mulai kerasan tinggal di Kalimantan Barat, sebagian ada yang sudah beristeri, sebagian lagi masih bujangan.  Mereka  yang  masih  bujangan banyak  juga  yang  kawin  dengan  gadis se sa ma   m igra n  Ma dura   a ta u  de ngan penduduk setempat keturunan Melayu.
Salah  satu  faktor  yang  mendorong orang  Madura  sanggup  menjalani  hidup menderita di tanah rantau adalah sifat malu atau rasa malu yang dalam bahasa madura disebut todus .  Perasaan  malu  itu  diungkap dalam  ungkapan: ango’an  poteya  tolang, etembang  potea  mata (lebih  baik  putih tulang, dari pada putih  mata), yang  artinya lebih baik mati dari pada malu. Karena takut malu  maka  mereka  berjuang  gigih  sekuat tenaga dengan bekerja rajin, tekun dan ulet. Andalan  mereka  dalam  perjuangan  itu adalah  kondisi  fisik  mereka  yang  kuat  dan tahan  cuaca .  K es anggupanny a  se rta keikhlasannya untuk menderita, disertai sifat hemat dan kebiasaan menabung, membuat mereka  berhasil.
Ungkapan  ini  menunjukkan  adanya pandangan tentang harga diri atau martabat orang Madura yang sangat tinggi. Harga diri atau  martabat  yang  tinggi  ini  di  satu  sisi berdampak  positif  bagi  kehidupan  mereka, terutama dalam bidang pekerjaan (ekonomi). Ka rena   mem ilik i  ra sa  harga   diri  atau martabat atau rasa malu yang tinggi mereka cenderung  bekerja  keras,  tekun  dan  ulet. Kerja  keras,  tekun  dan  ulet  yang  didorong oleh  rasa  malu  ini  yang  membuat  mereka berhasil dalam  ekonomi (pekerjaan). Tetapi rasa  malu  atau  harga  diri  atau  martabat tersebut  juga  yang  mengantarkan  mereka berbenturan  dengan  etnik  lain,  terutama ketika  mereka  memaknai  rasa  malu  itu dengan tindakan carok .
Me ngalirny a  migran  M adura  ke Kalimantan  Barat  semakin  menambah populasi  mereka.  Pemukiman  mereka  pun semakin  menyebar  ke  pedalaman.  Lama kelamaan  mereka  tidak  hanya  bekerja  di sektor pertanian, tetapi juga di sektor infor- mal perkotaan. Banyak di antara mereka yang
be ke rja  se ba ga i  pe mbabat  hutan, pengangkut tanah, pasir, batu dan lainnya.
Saat konflik kekerasan 1997 dan 1999 yang menyebabkan terusirnya orang Madura dari beberapa wilayah  di Kalimantan Barat, dapat  diperkirakan  pada  saat  itu  mereka sudah  tersebar  luas  di  berbagai  daerah Kabupaten  dan  Kecamatan  di  Kalimantan Barat.  Menurut  hasil  penelitian  Sudagung tahun  1983,  di  Kalimantan  Barat  sudah terdapat sekitar 62.125 orang Madura yang tersebar  di  beberapa  Kabupaten  (Kota Pontianak,  Kabupaten  Pontianak,  Sambas, Ke tapang,  da n  Sanggau)  da n  bany ak kecamatan di masing-masing Kabupaten itu. Sedangkan  pada  tahun  1997  atau  1999, menurut  perkiraan  beberapa  informan, jumlah  orang  Madura  di  Kalimantan  Barat diperkirakan sekitar 95.000 orang. Perkiraan tersebut  mungkin  mendekati  kebenaran, karena berdasarkan hasil penelitian Purwana (2 00 3),  da ta   pengungsi  M adura  da ri Kabupaten Sambas saja yang diungsikan ke kota Pontianak  sekitar  27.000  orang dan di Singkawang sekitar 7.500 orang.  Itu berarti jumlah pengungsi orang-orang Madura pada kerusuhan  itu  sekitar  35.000  jiwa,  belum termasuk mereka yang mengungsi ke rumah- rumah saudara atau keluarganya atau yang pulang ke Pulau Madura. Data tersebut belum termasuk  jumlah  pengungsi  pada  peristiwa konflik  sebelumnya    (tahun  1997)  yang berasal dari Kabupaten Pontianak, Ketapang, Bengkayang, dan Sanggau, yang diperkirakan berjumlah  25.000  jiwa.
Walaupun orang Madura di Kabupaten Ketapang  sudah  banyak  yang  lahir  dan dibesarkan  di  Kalimantan  Barat,  mereka umumnya  masih  menjalankan  adat  istiadat dan  budaya  Madura.  Dalam  komunikasi intraetnik,  mereka  menggunakan  bahasa Madura, kecuali komunikasi dengan etnik lain, mereka  menggunakan  Bahasa  Indonesia tetapi dengan logat atau dialek Madura.
Sebagaimana etrnik  Madura di  Pulau Madura, orang-orang  Madura di  Kabupaten Ketapang juga membangun surau atau mesjid di setiap pemukiman mereka. Fenomena ini menunjukkan  bahwa  mereka  memegang
nilai-nilai  agama  Islam  yang  kuat,  sesuatu yang  positif  terutama  dalam  kehidupan religiusnya.  Namun,  banyak  pengamat menyayangkan sifat yang sudah baik itu tidak diimbangi ketika mereka berinteraksi didalam masyarakat.  Ada  kecenderungan  ajaran agama yang mereka peluk tidak dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Perilaku menyimpang orang Madura itu digambarkan dalam  ungkapan  orang  Melayu: kite  nang nanam,  die  nang  ngambe’nye (kita  yang menanam,  dia  yang  mengambil  hasilnya) atau kacik  ayam  kite,  basar  ayam  die (sewaktu  kecil  ayam  kita,  setelah  besar menjadi ayam dia). Dalam pandangan etnik lain,  mereka  juga  bersifat  eksklusif  dalam kesehariannya,  seperti enggan  menunaikan salat bersama-sama dengan pemeluk Islam dari etnik-etnik lainnya.
Sebagian  besar  orang  Madura  di Kabupaten Ketapang bekerja sebagai petani (padi, sayur-mayur, beternak sapi, kambing, dan  ayam).  Petani  Madura  banyak  yang berhasil, disebabkan mereka rata-rata telah memiliki pengetahuan dan teknologi bercocok tanam  (yang  diwarisi  dari  tempat  asalnya pulau Madura), memiliki semangat yang ulet, tekun  dan  rajin.  Hasil  pertanian  mereka banyak  dijual  di  pasar-pasar.  Kondisi  sosial ek ono mi  o rang  M adura  di  K abupaten Ketapang, secara umum relatif sama dengan etnik  Dayak  dan  Melayu.  Karena  mereka pekerja  yang  ulet,  rajin,  tekun,  hemat  dan suka  menabung  maka  banyak  di  antara mereka  yang  berhasil.
Salah  satu yang  membedakan  orang Madura  dengan  orang  Dayak  dan  Melayu, adalah dalam bidang pendidikan. Orang-or- ang Madura cenderung menyekolahkan anak- anaknya  hanya  di  sekolah-sekolah  agama sedangkan orang-orang Dayak atau Melayu bersekolah di sekolah-sekolah umum negeri. Jarang sekali mendapatkan anak-anak etnik Madura bersekolah di sekolah negeri kecuali di  tempat  tinggalnya  tidak  ada  sekolah agama. Namun, temuan penelitian Sudagung (1983)  menunjukkan  masih  banyak  orang- orang  Madura  di  Kalimantan  Barat  yang belum  pernah  bersekolah.
Orang-orang  Madura  di  Kabupaten Ketapang sebagaimana orang-orang Madura di tempat lainnya (Pulau Madura), mengacu pada dua hal sebagai sumber kepercayaan, nilai dan sikap yang diyakini mereka yakni: adat  dan  agama .  Dalam  hal  adat  istiadat, salah  satunya  yang  tampak  adalah  adanya keterkaitan  orang  Madura  dengan masa lampau dan masa  depan (akan  datang). Wujud dari keterkaitan orang Madura dengan masa lampau itu dalam bentuk melaksanakan upacara  peringatan  terhadap  leluhurnya. Kepercayaan terhadap masa depan terutama untuk  ke la ngsungan  k ehidupanny a diwujudkan dalam beberapa bentuk upacara. Upacara  itu  me na ndai  s eluruh  gerak kehidupan  m asya raka t  Ma dura   dalam me njaga
ke utuhan
hubunga n ke ke ra ba ta nnya . Ge ra k ke hidupa n masyarakat  Madura  yang  demikian  itu mengakibatkan  pentingnya  arti  kerukunan keluarga  besar  mereka  yang  berintikan somah.
Namun demikian, praktek sinkretisme juga  tampak  dalam  kehidupan  beragama orang-orang  Madura  di  Kalimantan  Barat. Selain  sebagai  penganut  Islam  yang  taat mereka  juga  melaksanakan  tradisi  (adat) pemujaan terhadap  leluhur.  Bahkan  tidak sedikit  dari  orang-orang  Madura  yang memiliki ilmu kekebalan. Menurut pengakuan beberapa informan pelaku konflik kekerasan, banyak  tokoh  Madura  yang  kebal  terhadap senjata  tajam  atau  senjata  api,  sehingga sangat  sulit  ditaklukan  pada  saat  terjadi konflik terbuka.
Orang  Ma dura   m em ilik i  adat istiadatnya  yang  khas,  dalam  hal  keluarga mereka  mengenal  sistem  keluarga  besar ( extended  family ).  Dengan  sistem  yang demikian, anak-anak perempuan yang sudah kawin harus tinggal  serumah dengan orang tuanya.  Itulah  sebabnya  mengapa  orang Madura  sangat  tidak  menerima  kalau  anak wanita  atau  isterinya  diganggu  orang  lain, karena memang dari adat istiadatnya mereka cenderung memberikan proteksi yang tinggi terhadap  kaum  wanita  (anak  wanita  atau isteri).  Adat  istiadat  Madura  yang  lain
berkaitan  dengan martabat (harga  diri). Dalam  keluarga  Madura  suami  merupakan se suatu  ya ng  s anga t  pe nting.  Dalam hubungan  suami  isteri,  di  kalangan  orang Madura dikenal istilah dayus , di mana suami sudah tidak memiliki harga diri lagi bilamana sang isteri  berselingkuh dengan  orang lain. Bila  hal  itu  terjadi,  isteri  atau  laki-laki  atau kedua-duanya lebih baik dibunuh.
Kawin muda bagi perempuan Madura di  Kabupaten  Ketapang,  merupakan  adat atau  tradisi  yang  masih  dipelihara.  Bagi keluarga Madura ada semacam kebanggaan jika dapat mengawinkan anaknya pada usia masih muda, karena dianggap “anak mereka cepat  laku”  dan  “mengurangi  beban  orang tua”. Sementara dari pihak laki-laki ia merasa aman karena wanita idamannya tidak dikawini atau dijadikan isteri oleh pria lain. Walaupun ada adat atau tradisi kawin muda di kalangan wanita Madura, tetapi mereka tidak langsung melaksanakan  hubungan  seksual  suami isteri. Sang isteri “dipelihara terlebih dahulu”, dalam  arti  tinggal  bersama-sama  dengan orang tuanya sendiri, sampai ia mengalami haid atau  mestruasi .
Organisasi  sosial  yang  ada  dalam setiap  masy arak at  dimanapun  sangat penting terutama dalam memandu anggota- anggotanya   untuk   m em pe rs epsi  dan me ma ha mi  dunia   s erta   m enentuka n bagaimana  mereka  harus  berinteraksi  di dalamnya.  Organisasi  sosial  informal  itu berbentuk keluarga dan lembaga  lembaga adat . Organisasi yang bersifat formal adalah pemerintah. Kedua  organisasi  inilah  yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap perilaku  kehidupan  dan  persepsi  orang-or- ang  Madura  tentang  dunia  dan  bagaimana mereka  berinteraksi  dengannya.
Orga nisa si k elua rga da la m masyarakat Madura di Kabupaten Ketapang berkaitan  erat  dengan  sistem  kekerabatan yang  mereka  anut.  Sama  seperti  sistem ke ke ra ba ta n  pa da   m as ya ra ka t  Da ya k Ke ta pa ng,  ma sy arak at  M adura  juga me ngenal  s is te m  ke ke ra ba ta n  ya ng seimbang  dari  pihak  ayah  ( patrilineal) dan dari  pihak  ibu  ( matrilineal). Namun  dalam
prakteknya  sistem  kekerabatan  orang Madura lebih berat kepada pihak ayah ( patri- lineal).
Selanjutnya sistem kekerabatan orang Madura  di  Kabupaten  Ketapang  ini  sama dengan  sistem  kekerabatan  orang-orang Ma dura   y ang  ada  di  P ulau  M adura. Pemisahan  tempat  tinggal  yang  berjauhan tampaknya  tidak    memengaruhi  perubahan sistem  kekerabatan  mereka.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  orang-orang  Madura  di Kalimantan  Barat,  terutama  generasi- generasi yang tua, masih tetap berhubungan (kontak)  dengan  saudara-saudaranya  di Pula u  Ma dura.  B ahka n  s em acam   a da kebiasaan  dari  orang-orang  Madura  untuk selalu  mudik  ke  kampung  halamannya  di Pulau Madura tertutama pada hari-hari raya keagamaan.
Masyarakat  Madura  di  Kabupaten Ketapang  juga  memunyai  suatu  organisasi sosial  yang  berperan  dalam  mengatur berbagai masalah kehidupan  bermasyarakat yang berupa lembaga keadatan. Lembaga ini bias anya   m enga tur  ma sa la h- ma sa la h hubungan  sosial  internal  etnik  Madura, misalnya  jika  akan  terjadi  pernikahan, kematian,  pesta  dan  sebagainya.  Pengurus adat mereka biasa disebut po’ sepo.
Pa ndanga n  orang  Ma dura   di Kabupaten Ketapang tentang keberadaan diri mereka,  sifat  dan  wataknya  memengaruhi persepsi  mereka  terhadap  lingkungan  fisik dan lingkungan sosial dimana mereka berada. Mata  pencaharian  orang  Madura  sangat beragam,  tetapi  sebagian  besar  bekerja  di sektor pertanian dan sebagian lagi di sektor- sektor  informal perkotaan.
Tekanan  hidup  yang  sangat  sulit  di Pulau  Madura  dan  jenis  pekerjaan  mereka yang  cenderung  sebagai  pekerja  kasar ditambah  tingkat  pendidikan  yang  rendah membuat  watak  mereka keras .  Karena tekanan hidup yang sulit itu membuat mereka harus berjuang keras agar dapat hidup lebih baik.  Kondisi  seperti  inilah  yang  membuat mereka  berorientasi  pada  pekerjaan  dan uang. Walaupun sistem pemukiman mereka di  Kabupaten  Ketapang  tidak  mengikuti
seratus persen sistem pemukiman kampong meji atau tanean lanjang atau pamengkang, tetapi  sistem  pemukiman  mereka  yang mengelompok  dan  ekslusif  serta  adanya perasaan senasib sepenanggungan hidup di rantau  diperkirakan  ikut  membentuk  rasa kolektivitas  di  antara  mereka  itu.  Rasa ko le ktiv itas   inila h  ya ng  m em be ntuk solidaritas  sosial  mereka,  sehingga  ketika salah satu anggota mereka disakiti maka yang lain merasa ikut merasakannya. Rasa solider keetnikan  mereka  menjadi  semakin  kuat ketika  mereka  berhadapan  dengan moso (musuh)  yang  mengancam.  Dalam  konteks konflik kekerasan Dayak-Madura yang terjadi berulangkali,   etnik Dayak Ketapang dianggap se bagai mo so ,  k arena  me nganca m keberadaan  mereka.
Solidaritas etnik Madura di Kabupaten Ke tapa ng  juga  terk ait  dengan  sistem kekerabatan di antara mereka serta adanya budaya todus. Budaya todus — sebagaimana dije las ka n  di  ata s  —  m embangkitk an semangat  pembalasan  dari  kerabat  ketika harga diri atau martabat atau todus keluarga dile ce hk an  orang  la in.  A da   s em acam perasaan  tidak  berguna  bagi  keluarga  atau kerabat  kalau  tidak  mampu  membalaskan todus yang  dialami  anggota  keluarga  atau kerabat  tersebut.

## D. Pola Pengendalian Sosial Intra dan Antaretnik
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa,  pengendalian  sosial  di  masyarakat multikultural Kabupaten Ketapang ada yang bersifat preventif dan represif .  Pengendalian Sosial yang bersifat preventif (pencegahan) merupakan    pengendalian  sosial  yang dilak ukan  untuk  mencegah  terja dinya pelanggaran  nilai  dan  norma  sosial  yang berlaku di  masyarakat.
Pengendalian  sosial  yang  bersifat represif (penindakan)  adalah  pengendalian sosial yang dilakukan atas pelanggaran nilai dan norma yang membahayakan kehidupan bersama,  wujudnya  berupa  pemberian sanksi atau hukuman kepada para pelanggar. Tujuannya  adalah  memberikan  efek  jera
kepada  para  pelanggar  dan  memberikan shock terapi  kepada  masyarakat  supaya tida k  me la kuka n  pe la ngga ra n  ya ng membahaya-kan dan mengancam kehidupan be rs am a.  Sas aran  a khirny a  adalah terwujudnya kehidupan sosial bersama yang tertib,  teratur  dan  damai.  Sejauh  yang teramati  tampaknya  pengendalian  sosial represif di masyarakat Kabupaten Ketapang ini  ada  yang  berwujud  pemberian  sanksi berupa pengenaan hukuman adat dan sanksi hukum formal atau hukum negara.
Bagi etnik Dayak Ketapang, jika terjadi pelanggaran  nilai  dan  norma  kehidupan bersama maka sanksi yang diberikan kepada pelanggar  berupa  pengenaan  hukum  adat Dayak Ketapang. Meskipun di tiap subetnik Dayak  Ketapang  kadar  sanksi  adat  itu  bisa berbeda satu sama lain, tetapi substansinya sama  yaitu  bahwa  sanksi  adat  dikenakan sebagai  usaha  menciptakan  terjadinya keseimbangan  kosmos  atau  menghindari malapetaka  yang  dapat  membahayakan kehidupan bersama. Adat bagi orang Dayak Ketapang,  sebagaimana  juga  diyakini  di kalangan etnik Dayak lainnya di Kalimantan Barat,  adalah  roh  dan  jiwa  mereka  sendiri yang diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya penghargaan  terhadap  adat  sama  halnya dengan penghargaan terhadap roh dan jiwa atau  penghargaan  terhadap  kehidupan  itu sendiri,  yang  apabila  adat  dilanggar  sama ha lnya   m elak uk an  penodaa n  atau pembunuhan  terhadap  roh  dan  jiwa  atau kehidupan mereka. Orang yang baik adalah orang yang beradat, dalam arti menghormati kehidupan  sesama.  Orang  yang  tidak mengindahkan  adat  disebut  tidak  beradat sehingga derajatnya sama  dengan hewan.
Kuatny a ke ya kina n ba hw a pe la ngga ra n  te rhadap  a da t  da pa t menciptakan ketidakseimbangan kosmos dan ketertiban hidup bersama yang pemulihannya hanya efektif melalui pengenaan hukum adat menyebabkan,    secara  psikologis,    orang Dayak Ketapang belum merasa tenang,  dan tidak  dapat  menerima,    jika  penyelesaian pe la ngga ra n  adat  tidak   a ta u  be lum menggunakan  hukum  adat.  Sebaliknya,
sebesar apapun pelanggaran terhadap adat, penyelesaiannya  melalui  hukum  adat  maka akan  menenangkan  dan  segala  sesuatunya dianggap  telah  selesai.
Bagi  etnik  Melayu  dan  Madura  di Kabupaten  Ketapang  walaupun  keduanya memiliki perbedaan tetapi secara umum jika terjadi  pelangga ran  adat  di  k alangan mereka,    maka  diselesaikan  secara  adat musyawarah yang adat itu berpatokan pada ajaran Islam (syariat Islam). Bagi kedua etnik ini syariat Islam menjadi sumber penentuan ukuran sanksi bagi mereka yang melanggar. Sanksi adat musyawarah bersendikan syariat Islam  ini  khususnya  dikenakan  terhadap pelanggaran yang ringan, sementara, untuk pelanggaran  adat  berat  selalu  diserahkan penyelesaiannya  kepada  aparat  penegak hukum  de ngan  m enggunak an  huk um nasional.
Bagi  etnik  Melayu  dan  Madura  jika terjadi pelanggaran terhadap adat maka para pengurus  adatnya  m engambil  inisiatif me la kuka n musy aw arah untuk penyelesaiannya.  Para  pengurus  adat  itu biasanya para kiai, ustadz, kepala desa atau sesepuh  dari  kalangan  mereka  masing- masing. Karena ketaatan masyarakat Melayu dan  Madura  kepada  syariat  Islam  maka segala  keputusan  yang  diambil  melalui musyawarah  yang  dipimpin  oleh  para pengurus adatnya selalu dipatuhi dan ditaati meskipun sanksi atas pelanggaran itu sendiri sangat  berat.
Untuk  pengendalian  sosial  represif dalam masyarakat multikultural di Kabupaten Ketapang, para informan menyatakan bahwa selain  menggunakan  modal  sosial  lokal berupa  hukum  adat  dan  adat  musyawarah yang bersendikan  syariat Islam.   Dilakukan juga melalui penegakan hukum formal atau hukum nasional, kepemimpinan etnik dalam forum komunikasi antaretnik, kepemimpinan agama  melalui  forum  komunikasi  umat beragama,  dan  kepemimpinan  organisasi lintas  SARA.
Penggunaan  hukum  formal  biasanya dilakukan  untuk  menangani  kasus-kasus besar yang bersifat lintas SARA. Penegakan
hukum  formal  ini  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan  pengadilan.  Keputusannya  bersifat memaksa  sehingga  mampu  menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum. Namun demikian penegakan hukum formal ini sering mengandung  kelemahan  karena  cenderung hanya mengedepankan kepastian hukum dan mengabaikan  keadilan masyarakat.

## III. PENUTUP
Modal sosial lokal yang terdapat pada masyarakat Dayak Ketapang berupa hukum adat,    sedangkan  yang  terdapat  pada masyarakat Melayu dan Madura berupa adat musyawarah  bersendikan  syariat  Islam.
Pengendalian  sosial  secara preventif melalui modal sosial lokal  yang bersifat so- cial  bonding pada  masyarakat  Kabupaten Ketapang berlangsung melalui kepemimpinan adat,  ke pe mimpinan  a ga ma ,  fo rum komunikasi  antaretnik,  forum  komunikasi um at  beragam a,  dan  k epem im pina n organisasi  sosial  lainnya.
Pengendalian  sosial represif melalui modal sosial lokal yang bersifat social bridg- ing pada  masyarakat  Kabupaten  Ketapang berlangsung melalui hukum adat Dayak, adat musyawarah  bersendikan syariat Islam  dan penegakan hukum formal.
Sedangkan saran yang penulis berikan adalah  Pengendalian  sosial  berbasis  modal sosial  lokal  yang  sudah  berjalan  baik  pada ma sy arak at  di  Ka bupa te n  Ke ta pa ng hendaknya  tetap  terpelihara  dengan  baik karena  itu  interaks i  sosial  hendaknya semakin  diintensifkan  dalam  segala  aspek kehidupan,  dan    Pemerintah  dan  tokoh masyarakat    hendaknya  menjadi  fasilitator bagi  terciptanya  jembatan  sosial (Social bridging) antaretnik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahari.  Y.  (2006) Model  Resolusi  Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Dayak  Kanayatn  di  Kalimantan  Barat, Laporan Penelitian Fundamental, Dikti. —————.  (2007) Model  Resolusi  Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Melayu  dan  Madura  di  Kalimantan Barat , Laporan Penelitian Fundamental, Dikti.
—————.  (2008) Pengendalian  Sosial Masyarakat Multikultural  di Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Kalimantan Barat, Laporan Penelitian Fundamental, Dikti.
Bourdieu.  P.  dalam  Purwana  H.  S.  (2003) Konflik Antarkomunitas Etnis di Sambas 1999.  Suatu  Tinjauan  Sosial  Budaya .
Pontianak. Romeo Grafika.
Giring. (2004) Madura di Mata Dayak: Dari Konflik Ke Rekonsiliasi. Yogyakarta. Lauer.  R.  H.  (1993) Perspektif  Tentang Perubahan  So s ial .  (te rj)  J a k a rta . Rieneka  Cipta. Petebang. E. dan Eri. S. (2000). Konflik Etnis di Sambas . Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
Putnam  Robert.  Dalam  Purwana  Hendarta Suta.  (2003) Konflik  Antarkomunitas Etnis  di  Sambas  1999.  Suatu  Tinjauan Sos ial  Budaya .  Pontia na k.  Rom eo Grafika. Taneko.  S.  B.  (1984) Struktur  dan  Proses Sos ial:  Suatu  Pengantar  Sosiologi Pembangunan ,  Rajawali.  Jakarta. Tim Peneliti Untan. (2000) Konflik Sosial di Kalimantan  Barat:  Perilaku  Kekerasan Antara Etnik Dayak-Madura dan Melayu- Madura ,  Laporan  Penelitian,  Untan Pontianak.