## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI

## Dian Mustika
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi Email: dianmustik4@gmail.com
Naskah diterima tangal 15 September 2015. Revisi pertama tanggal 5 Oktober 2015, revisi kedua 29 Oktober 2015, dan revisi ketiga 20 November 2015.
Abstract: This study aims to revealing the effectiveness of mediation in resolving divorce cases in Jambi Reli- gious Court and its problems. This study used a qualitative approach in which the data were collected through observation, interviews, and documentation. The results obtained were: first, the implementation of mediation in Jambi Religious Court was considered to be not effective in resolving a divorce case because, based on the data obtained in 2012, the success rate of mediation was only 3.81%, then decreased into 2.78% in 2013, and 0.70% in 2014. Second, the low success rate of mediation in Jambi Religious Court was caused by several factors: the case, the absence of the parties, and the lack of ability of mediator in mediating the cases.
Keywords: effectiveness, mediation, divorce
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara per- ceraian di Pengadilan Agama Jambi serta problematikanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualita- tif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: pertama, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jambi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian karena berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2012 tingkat keberhasilan mediasi hanya 3.81%, tahun 2013 sebesar 2.78% dan 2014 menurun menjadi 0.70%. Kedua, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: perkara, ketidakhadiran para pihak, dan kurangnya kemampuan mediator dalam memediasi perkara.
Kata Kunci: efektivitas, mediasi, perceraian

## Pendahuluan
Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law , kedudukan peradilan dianggap se- bagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pe-
langgaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, seh- ingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegak-

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 15, No. 2, Desember 2015 (hlm. 297-308)
kan kebenaran dan keadilan. 1
Meskipun demikian, kenyataan yang di- hadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidake fi sienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membu- tuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formali- tas belaka. 2
Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan e fi sien terse- but, maka muncul alternatif penyelesaian sen- gketa dengan perdamaian. Dalam hukum ac- ara di Indonesia, hal ini terdapat dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg). Kedua pasal dimak- sud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.
1 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Ten- tang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuk- tian, dan Putusan Pengadilan , Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229 2  Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 ten- tang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, ce- pat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekadar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak me- makan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengu- lur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadi- lan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat Ge- mala Dewi, ed., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , cet.III, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 71-72
Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimu- lainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelah- kan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga se- mua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.
Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai me- diator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar penga- dilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa.
Lebih lanjut, mediasi diterjemahkan se- bagai salah satu alternatif penyelesaian seng- keta di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsilias 3 Selanjutnya, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk mem- bantu mereka memperoleh kesepakatan per- janjian dengan memuaskan. 4
Mahkamah Agung sebagai pelaku kekua- saan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem
3 Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, Tim Penyusun,
( Jakarta: Flips Project, 1997), hlm. 111
4 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Seng- keta di Luar Pengadilan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79
peradilan. Untuk itu, maka diterbitkanlah Su- rat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Se- lanjutnya pada tahun 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prose- dur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi terintegrasi dalam sistem peradilan dan bersifat memaksa, tetapi masih bersifat sukarela sehingga tidak mampu men- dorong para pihak secara intensif memaksa- kan penyelesaian perkara lebih dahulu mela- lui perdamaian.
Dalam perkembangan selanjutnya, PERMA No. 02 Tahun 2003 direvisi menjadi PERMA No. 01 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Da- lam konsideran huruf a disebutkan bahwa me- diasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selanjutnya dalam huruf e disebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 ten- tang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pen- gadilan .5
Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu
5  Konsiderans butir e Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terda- pat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap menwujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam menda- maikan pihak-pihak yang berperkara juga se- jalan dengan ajaran Islam yang memerintah- kan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia dengan jalan perdamaian (ishlah) 6 sebagaimana fi rman Al- lah QS. Al Hujurat ayat 10.
Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupaya- kan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan per- damaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang ha- kim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepaka- tan para pihak. Mediator meiliki peran me- nentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.
Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian. Mediasi yang di- lakukan oleh para pihak dengan bantuan me- diator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntung- kan (win-win solution) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat problem solving, bukan untuk mencari kalah menang (win or loss) . Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator
6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di LIngkungan Peradilan Agama , Cet. ke-5, (Ja- karta: Kencana, 2008), hlm. 151
yang membantu para pihak dalam mengklari- fi kasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbe- daan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesa- ian yang mengikat. Dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta kekal. 7

## Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah ishlah . Dalam terminologi Islam secara umum, ishlah dapat diartikan sebagai suatu akti fi tas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fi kih, kata ish- lah diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan  untuk  menghilan- gkan  persengketaan di  antara  manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. 8
Pada dasarnya, praktik ishlah sudah di- lakukan pada masa Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk, baik untuk mendamaikan suami isteri yang sedang bertengkar, mau- pun penyelesaian perselisihan antara umat Is- lam dengan kaum ka fi r dan antara satu pihak dengan pihak lain. Ishlah menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing- masing pihak yang sedang berselisih tanpa melalui proses peradilan di hadapan hakim. Tujuannya agar para pihak yang berselisih da-
7 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hu- kum Syari`ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasion- al , Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 77 8  Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynay- ni, al-Bidãyah fi Syarh al-hidãyah , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Jilid 9, hlm. 3
pat menemukan jalan keluar atas kon fl ik yang terjadi dengan dasar kerelaan semua pihak.
Ishlah merupakan ajaran Islam yang ber- makna lebih menonjolkan metode penyele- saian perselisihan atau kon fl ik secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan-per- bedaan yang menjadi akar perselisihan. Intin- ya bahwa pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-mas- ing dan saling memaafkan. Dalam perkem- bangannya, penggunaan istilah ini dipakai se- cara luas di kalangan masyarakat Islam, baik untuk menyelesaikan sengketa atau perselisi- han, berupa perceraian, kasus-kasus bisnis, ekonomi dan lain-lain. 9
Dalam Al Qur`an, kata ishlah tercantum dalam beberapa ayat, yaitu:
1. Ishlah antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil (Q.S. al- Hujurat ayat 9-10),
2. Ishlah antara suami-isteri yang di am- bang perceraian dengan mengutus al- hakam (juru runding) dari kedua belah pihak (Q.S.al-Nisa ayat 35),
3. Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (Q.S. al- Nisa ayat 114),
4. Ishlah itu baik, terutama ishlah dalam sengketa  rumah  tangga (QS. al-Nisa ayat 128).
Merujuk pada surah al-Nisa` ayat 128 dan al- Ḥ ujurat ayat 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan per- damaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak lang- sung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.
Selanjutnya, jika dilihat dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensi ekono- mi, penyelesaian perselisihan melalui institusi tahkim dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam surah al-Nisa` ayat 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al- ṣ ul ḥ khayr) . Di samping itu, dalam fi kih juga ter- dapat kaidah yang menyatakan bahwa ṣ ul ḥ adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al- ṣ ul ḥ sayyid al-a ḥ kam) . 10
Di Indonesia, pelembagaan dan pember- dayaan mediasi di pengadilan (court connect- ed mediation) juga tidak terlepas dari landasan fi loso fi s yang bersumber pada dasar Negara, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawara- tan/perwakilan". Sila keempat Pancasila ini menghendaki agar upaya penyelesa- ian sengketa/non perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini men- gandung arti, bahwa setiap sengketa/kon fl ik hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian di antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama.
Pada awalnya, pelaksanaan mediasi di pengadilan cenderung besifat fakultatif ’, su- karela ( voluntary) tetapi kini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa. Dengan de- mikian, dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian se- bagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh menguasai perdamaian di
10 Yayah Yurotul Salamah, Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama , Jur- nal Ahkam, Vo. XIII, No.1, Januari 2013, hlm. 83
antara pihak yang berperkara. Namun ternyata Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hada- pan pihak yang bersengketa. 11
Terkait dengan hal ini, Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mewajibkan hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesa- ian sengketa melalui Mediasi. 12 Selain itu, Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehing- ga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, mediasi se- bagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata. 13
Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian mem- bawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepak- atan dan solusi yang memuaskan dan tersele- saikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diin- gat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang pada saat persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Peng- gugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, se- dangkan pihak lainnya tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasala-
11 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26-27
12 Ibid,. hlm. 132
13 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Penyele- saian Sengketa di Luar Pengadilan Pasal 2 ayat ( 3).
han, apakah persidangan ditunda untuk me- manggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi. 14
Pada kenyataannya, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang pertama, yaitu pertama, ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi; kedua, ditunda untuk mediasi.
Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir se- bagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses me- diasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.
Kelompok kedua berpendapat, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pan- dangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008. 15
Dalam menyikapi realita ini, maka kemu- dian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada be- berapa point penting yang menjadi pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yaitu: Pertama , terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melaku- kan mediasi. Kedua , adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri se-
14 Loc.cit.
15 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 Pasal 2, Pasal 3 ayat (4).
cara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar neg- eri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat diting- galkan. Ketiga , adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.
Terkait dengan hal ini, dalam Pasal 7 dinyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat din- yatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada per- temuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kes- epakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
Selanjutnya, apabila penggugat dinyata- kan tidak beriktikad baik dalam proses Me- diasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016. Peng- gugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemer- iksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
Berdasarkan laporan Mediator seba- gaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pe- meriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghu- kuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.
Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pemba- yaran Biaya Mediasi. Mediator menyampai- kan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai re- komendasi pengenaan Biaya Mediasi dan per- hitungan besarannya dalam laporan ketidak- berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
Berdasarkan laporan Mediator seba- gaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk mem- bayar Biaya Mediasi. Biaya Mediasi seba- gaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebut- kan dalam amar putusan akhir. Dalam hal ter- gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan
menyatakan Biaya Mediasi dibebankan ke- pada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
Dalam perkara perceraian di lingkun- gan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibe- bankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pen- gadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

## Efektivitas Mediasi dalam Kasus Per- ceraian di Pengadilan Agama Jambi
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jambi mengacu pada PERMA No. 01 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan PER- MA No. 01 Tahun 2016 yang mengatur ten- tang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam PERMA ini ditegaskan bahwa mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu dalam penyelesaian semua sengketa perdata, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) :
Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”.

## Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (3) dis- ebutkan :
Tidak menempuh prosedur mediasi berdasar- kan peraturan ini merupakan pelanggaran ter- hadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Lebih tegas lagi dalam Pasal 4 dinyata- kan :
Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubun- gan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan kebera- tan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih da- hulu diupayakan penyelesaian melalui perda- maian dengan bantuan mediator.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap perkara perdata yang di- ajukan ke Pengadilan Agama Jambi, terlebih dahulu harus menempuh jalur mediasi.
Adanya keharusan yang bersifat mutlak tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum yang salah satunya sebagaimana yang tercan- tum pada bagian pertimbangan poin (b):
Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam pros- es beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
Selain itu, dengan berlakunya PERMA tersebut mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat pro-aktif melakukan proses mediasi, sehingga menjadi satu bagian dari hukum ac- ara yang tidak terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain- nya.
Terkait dengan efekti fi tas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian, selama ini persepsi yang berkembang adalah keberhasi- lan mediasi dilihat dari segi jumlah perkara yang dicabut atau yang berhasil didamaikan (tidak jadi cerai). Namun, dibalik itu, pada dasarnya substansi dari mediasi adalah ba- gaimana suatu putusan itu bisa menjadi kes- epakatan para pihak, sehingga dapat memi-
nimalisir penumpukan perkara baik di tingkat banding maupun kasasi, sehingga seyogyanya, jika dalam mediasi kemudian terdapat rekon- siliasi dan kesepakatan pasca perceraian, mis- alnya nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak, dan lain-lain, maka seharusnya mediasi yang demikian ini dapat dikatakan sebagai mediasi yang berhasil karena para pihak terikat dalam kesepakatan mediasi yang kemudian akan di- tuangkan dalam amar putusan. Di samping itu, mediator tentu juga harus membantu para pihak yang tetap ingin bercerai untuk menye- lesaikan masalah-masalah yang timbul akibat perceraian, seperti masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak, pembayaran hutang yang terjadi ketika masih dalam perkawinan, nafkah anak,mut’ah maupun nafkah ‘iddah. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian da- lam masalah-masalah yang timbul akibat per- ceraian tersebut, maka hal itu termasuk dalam keberhasilan mediasi. 16
Bertitik tolak dari hal tersebut, terlihat belum adanya kesamaan persepsi terkait kri- teria keberhasilan mediasi dalam menyelesai- kan perkara perceraian. Kriteria keberhasilan mediasi yang selama ini digunakan oleh Pen- gadilan Agama Jambi adalah jumlah perkara yang dicabut atau yang berhasil didamaikan.
Namun, meskipun keberadaan mediasi memiliki manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga bagi pengadilan dalam mengatasi penum- pukan perkara, kenyataan di lapangan menun- jukkan hal sebaliknya. Keberadaan mediasi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jam- bi.
Berdasarkan hasil pengumpulan data
16 Elizabeth L. Allen, J.D and Donald D. Mohr, Af- fordable Justice: How to Settle Any Dispute, In- cluding Divorce, Out Of Court (U.S of America: West Coast Press, 1997), hlm. 6-7
yang dilakukan di Pengadilan Agama Jambi, jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan dengan jalur mediasi dapat terlihat dalam Ta- bel 1.
Merujuk kepada tabel tersebut, dapat ter- lihat bahwa jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2012 sebanyak 970 perkara dan pada tahun 2013 dengan jumlah 1090 perkara. Dengan demikian, terjadi peningkatan se- banyak 120 perkara. Selanjutnya pada tahun 2014 tercatat 1121 perkara yang diajukan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara sebanyak 31 perkara dari tahun sebe- lumnya.
Selanjutnya, dari jumlah perkara per- ceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, hanya 236 perkara yang dimediasi pada tahun 2012 (24.33%), pada tahun 2013, ada 251 perkara yang dimediasi (23.03%) dan tahun 2014 sebanyak 284 perkara (25.33%). Dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang dimediasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun secara kuantitas tidak sebanding dengan jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi.
Lebih lanjut, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebanyak 9 perkara yang berhasil dimediasi (3.81%), pada tahun 2013, sebanyak 7 perkara (2.78%), sedangkan pada tahun 2014 hanya 2 perkara (0.70%). Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
Jambi pada tahun 2012 hingga 2014, tidak lebih dari 4%. Hal ini berbanding lurus den- gan tingkat kegagalan mediasi. Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 227 perkara yang ga- gal dimediasi (96.19%), tahun 2013 sebanyak 244 perkara (97.22%), dan pada tahun 2014 sebanyak 280 perkara (98.59%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, implementasi mediasi dinilai belum efektif dalam menye- lesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi.

## Problematika Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Jambi
Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi disebabkan oleh be- berapa faktor, yaitu: 17

## 1. Faktor Perkara
Pada dasarnya, perkara yang per- ceraian yang diajukan ke pengadilan agama, diawali oleh berbagai kasus yang melatarbelakanginya, baik KDRT, per- selingkuhan, Pria Idaman Lain (PIL), maupuan Wanita Idaman Lain (WIL). Sebelum diajukan ke pengadilan agama, biasanya perkara perceraian telah mele- wati serangkaian proses penyelesaian ter- lebih dahulu, baik oleh para pihak secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang ditokohkan dalam keluarga. Dengan demikian, perkara perceraian merupakan
17 Wawancara dengan Fitir Ramli, Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi, 5 Desember 2014
Tabel 1 . Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Agama Jambi
No Tahun Jumlah Perkara Perceraian Jumlah Perkara dimediasi Berhasil Prosentasi Berhasil Gagal Prosentase Gagal 1 2012 970 236 9 3.81% 227 96.19% 2 2013 1090 251 7 2.78% 244 97.22% 3 2014 1121 284 2 0.70% 280 98.59%
Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2012, 2013, dan 2014
permasalahan yang rumit dan menyang- kut perasaan seseorang. Hal inilah yang menyebabkan mediasi seringkali menga- lami kegagalan.
2.  Faktor Para Pihak
Kehadiran para pihak dalam me- diasi merupakan suatu keharusan, seba- gaimana yang tercantum dalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini logis karena mediasi dapat dilaksanakan apabi- la kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan karena hanya dalam kondisi hadirnya kedua belah pihak tersebut per- mufakatan dan kesepakatan perdamaian dapat diambil. Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa mediator juga memiliki kewenangan untuk me- nyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi dima- na salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut- turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut- turut tidak menghadiri pertemuan medi- asi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Dalam aplikasinya, permasalahan ketidakhadiran salah satu atau kedua be- lah pihak dalam proses mediasi menjadi salah satu penyebab gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Karena itu, sebagian besar perkara diperiksa dan diputus secara verstek. Hal ini disebabkan oleh keinginan yang kuat dari para pihak untuk bercerai setelah me- lewati kon fl ik yang berkepanjangan, se- dangkan upaya perdamaian yang dilaku- kan oleh pihak keluarga tidak berhasil.
3. Faktor Mediator
Peran mediator sangat menentukan
efekti fi tas proses penyelesaian sengketa.
Oleh karena itu, seorang mediator harus memenuhi persyaratan dan kuali fi kasi tertentu. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh mediator, antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan berempati, tidak menghakimi, dan memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, kemampuan komunikasi yang baik serta kemampuan menjalin hubun- gan antar personal dan keahlian mencip- takan pendekatan. 18 Selain itu, menurut Takdir Rahmadi, ada seorang mediator harus memiliki beberapa kemampuan, yaitu: Pertama, keterampilan mengor- ganisasikan mediasi yang mencakup ke- mampuan membantu para pihak dalam menentukan juru runding, merencana- kan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan, dan lain-lain. Kedua, kemampuan berunding. Ketiga, keterampilan memfasilitasi perundingan berupa kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak dan kemampuan men- gatasi jalan buntu. Keempat, keterampi- lan berkomunikasi. 19 Dengan kemampuan interpersonal yang dimiliki oleh mediator diharapkan dapat membantu mempermu- dah jalannya mediasi.
Berkenaan dengan hal tersebut, kurangnya keterampilan mediator dalam melakukan proses mediasi juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jambi, meskipun mediator tersebut telah memi- liki serti fi kat. Di samping itu, kurang-
18 Syahrizal Abbas, Op. Cit. , hlm. 60-63
19 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , (Jakarta: Raja Gra- findo Persada, 2010), hlm. 63-65
nya motivasi mediator dalam membantu memediasi perkara juga menjadi salah satu bagian penyebab gagalnya mediasi. Berdasarkan laporan yang ada, jumlah mediator yang telah memiliki serti fi kat di Pengadilan Agama Jambi sebanyak 4 orang, 2 orang mediator berasal dari ha- kim Pengadilan Agama Jambi, sedang- kan 2 orang lainnya merupakan mediator profesional dari luar Pengadilan Agama Jambi. Namun, dalam pelaksanaannya, mediator dari kalangan profesional lebih dipilih oleh para pihak dibandingkan den- gan mediator yang berasal dari hakim. Hal ini disebabkan karena mediasi diang- gap sebagai tambahan beban tugas bagi hakim di samping tugas pokok memerik- sa, memutus dan menyelesaikan perkara. Selain itu, juga tidak adanya insentif bagi mediator dari kalangan hakim.

## Penutup
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.  Implementasi mediasi dinilai belum efek- tif dalam menyelesaikan perkara perce- raian di Pengadilan Agama Jambi. Berda- sarkan data yang diperoleh bahwa tingkat keberhasilan mediasi tidak sebanding dengan jumlah perkara perceraian yang dimediasi, tercatat tahun 2012 sebanyak 9 perkara yang berhasil dimediasi dari 236 perkara (3.81%), pada tahun 2013, seba- nyak 7 dari 251 perkara (2.78%), sedan- gkan pada tahun 2014 hanya 2 dari 284 perkara (0.70%). Dengan demikian, tin- gkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2012 hingga 2014, tidak lebih dari 4%.
2.  Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi disebabkan
oleh beberapa faktor, yaitu: 20 a.  Faktor Perkara. Setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jam- bi dilatarbelakangi oleh permasalahan yang cukup berat dan menyangkut psiko- logis seseorang.
b.  Ketidakhadiran para pihak dalam per- sidangan, sehingga sebagian besar perka- ra diperiksa dan diputus secara verstek.
c.  Kurangnya kemampuan mediator dalam memediasi perkara.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan masih belum efektifnya pelak- sanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi, maka diperlukan beberapa upaya, diantaranya: 1. Perlu adanya aturan yang lebih tegas dan jelas berkenaan dengan prosedur pelaksanaan me- diasi, khususnya terkait dengan keharusan hadirnya para pihak dalam mediasi. Dengan demikian, mediasi hanya wajib di saat ked- ua pihak berperkara hadir di persidangan; 2. Mahkamah Agung agar segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan memberikan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator sebagaimana yang diamanatkan da- lam Pasal 25 ayat (2) PERMA No.01 Tahun 2008; 3. Pengadilan Agama agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimal- kan kinerja mediator dari hakim serta melaku- kan evaluasi kinerja mediator secara rutin.; 4. Mengkaji kembali kurikulum yang ada di Fakultas Syariah dengan menambah mata ku- liah yang relevan dengan mediasi di penga- dilan agama, seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa/ADR, atau teknik negosiasi kon fl ik; dan 5. Perlu dilakukannya kerja sama antara pengadilan agama dengan Fakultas Syariah 20 Wawancara dengan Fitir Ramli, Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi, 5 Desember 2014
untuk mengadakan seminar, workshop berke- naan dengan mediasi.

## Bibliography

## Literatur
Abu al Ainain Fatah Muhammad, Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami , Kairo: Dar El Fikr, 1976 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Per- data di Lingkungan Peradilan Agama , Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2008 Elizabeth L. Allen, J.D and Donald D. Mohr, Affordable Justice: How to Settle Any Dis- pute, Including Divorce, Out Of Court, U.S of America: West Coast Press, 1997 Gemala Dewi, ed., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) , Jakarta:
Pustaka Karini, 2007 ________________ , Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyi- taan, Pembuktian, dan Putusan Pengadi- lan , Cet. Ke-VII, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2008 Nurnaningsih Amriani, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pen- gadilan, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 2011 Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ja- karta: DIA FISIP UI, 2007 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sen- gketa di Luar Pengadilan , Bandung: Cit-
ra Aditya Bakti, 2003 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hu- kum , Cetakan 2, Jakarta: Universitas In-
donesia, 1986 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , Yogya- karta: Andi Offset, 2004 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari`ah, Hukum Adat, dan Hu- kum Nasional , Cet. Ke-1, Jakarta: Ken- cana, 2009
Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sen- gketa Melalui Pendekatan Mufakat , Ja- karta: Rajagra fi ndo Persada, 2010 Tim Penyusun Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, Kamus Ekonomi FLIPS, Jakarta: Flips Project, 1997

## Jurnal
Yayah Yurotul Salamah, Urgensi Mediasi Da- lam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama , Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No.1, Januari 2013 Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Me- diasi Dalam Sistem Peradilan Agama, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012

## Peraturan-peraturan
Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pen- gadilan
Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pen- gadilan