Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 59-67| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## KEDUDUKAN KRAMA DESA YANG BERALIH AGAMA DALAM TANAH KARANG DESA DI DESA ADAT CANGGU BADUNG
I Komang Suartama Yasa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Status dan fungsi tanah-tanah adat menyebabkan masalah pertanahan menjadi kompleks, yang dapat menjadi sumber permasalahan  hukum  dan  sosial  yang  tampak  dalam  berbagai  bentuk  sengketa  atas  tanah.  Demikian  pula  halnya terhadap tanah pekarangan desa tidak luput dari sengketa. Ada banyak faktor yang menyebabkan sampai terjadinya sengketa tanah pekarangan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban krama desa yang menempati tanah karang desa dan untuk mengetahui kedudukan krama desa yang tidak lagi beragama Hindu terhadap tanah karang desa sesuai dengan awig-awig Desa Adat Canggu Badung. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah 1) Hak dan kewajiban krama desa yang menempati tanah karang  desa  sesuai  dengan  awig-awig  Desa  Adat  Canggu  Badung  adalah  untuk  menempati  tanah  karang  desa, mengingat krama desa yang menempati tanah karang desa telah diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Canggu, Pawos 4 Ayat (1) serta berkewajiban ikut mebanjar, melaksanakan ayahan desa dan membayar iuran. 2) Kedudukan krama desa yang tidak lagi beragama Hindu terhadap tanah karang desa sesuai dengan awig-awig Desa Adat Canggu Badung setiap krama desa yang beralih agama, maka krama tersebut disebut krama tamiu. Berdasarkan hal tersebut, maka semua  harta  atau fasilitas  desa  adat  wajib  diserahkan kembali  kepada  desa  adat,  termasuk  tanah  karang  desa yang ditempatinya, seperti tercantum dalam Pararem Desa Adat Canggu, Pawos 4 Ayat (3).
Kata Kunci: Beralih Agama; Desa Adat; Krama Desa; Tanah Karang Desa

## Abstract
The status and function of customary land causes land problems to become complex, which can be a source of legal and social problems that appear in various forms of land disputes. Likewise with respect to the village plots, it is not free from disputes. There are many factors that lead to the disputes in village yards. The objectives of this study is to examine the rights and obligations of the village manners who occupy the village reef land and to examine the position of the village manners who are no longer Hindu towards the village coral land are in accordance with the Canggu Badung Adig village awig-awig. The type of study used is empirical legal research. The results of this study is 1) the rights and obligations of the village manners who occupy the village reef land in accordance with awig- awig Adat Canggu  Badung  Village  is  to  occupy  the  village  coral  land,  bearing  in  mind  the  village  manners  who  occupy  the village coral land have been regulated in Awig-Awig Canggu Adat Village, Pawos 4 Paragraph (1) and is obliged to participate  in  retribution,  carrying  out  village  directives  and  paying  contributions.  2)  The  position  of  the  village manners  who  are  no  longer  Hindu  towards  the  village  coral  land  is  in  accordance  with  the  awig-awig  of  the Traditional  Village  of  Canggu  Badung  every  village  manners  who  convert,  then  the  manners  are  called  tamiu manners. Based on this, all the assets or facilities of the customary village must be returned to the customary village, including  the  village  coral  land  it  occupies,  as  stated  in  the  Pararem  of  the  Canggu  Customary  Village,  Pawos  4 Paragraph (3).
Keywords: Converting Religion; Traditional Village; Krama Village; Land of Village

## I. PENDAHULUAN
Berkembangnya  kemajuan  teknologi  transportasi  dan  arus  informasi,  menyebabkan  tantangan  yang dihadapi masyarakat Bali semakin beragam masalah yang dihadapi termasuk dalam hubungannya dengan keyakinan beragama. Pengaruh timbal balik antara agama dan budaya, dalam arti agama mempengaruhi kebudayaan, kelompok masyarakat, suku bangsa (Bauto, 2016). Masalah yang muncul antara lain  sikap hidup  individualisme  dan konsumerisme .  Faktor  penyebab  dan  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  dari perilaku konsumtif masyarakat, (Urbanus & Febianti, 2017). Masalah-masalah  yang  muncul  ini  sebagai akibat  kearipan  lokal patut diatasi secara tepat melalui pemahaman dan pendalaman. “Pendalaman makna dari  kearifan lokal  kepada seluruh  masyarakat  Bali  sehingga  budaya  Bali  tetap ajeg ” (Ardana, 2007:6). Selain itu kesadaran budaya masyarakat perlu ditingkatkan sehingga muncul kecintaan pada budaya sendiri. Sebagai penopang  yang  tangguh  dari  budaya  Bali adalah  lembaga  tradisional seperti:  “desa,  banjar perlu dilestarikan keberadaannya”  ( A r d a n a ,   2 0 0 7 : 1 5 ) .
Desa  adat  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  berdasarkan  filosofi Tri  Hitta  Karana yang berasal dari kearifan lokal Sad Kerthi . Tri Hitta Karana yang merupakan salah satu ajaran dalam agama Hindu  yang  pada  mengajarkan  tentang  keseimbangan  antara  manusia  dengan  Tuhan,  manusia  dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya (Sumunar, Suparmini, & Setyawati, 2017).Dengan  dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam  pembangunan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  sehingga  perlu  diayomi,  dilindungi,  dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam  Pasal  1  angka  8  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  4  Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditegaskan:
Desa  Adat  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Bali  yang  memiliki  wilayah,  kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara  turun-temurun  dalam  ikatan  tempat  suci  ( Kahyangan  Tiga atau Kahyangan  Desa ),  tugas  dan kewenangannya serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang disahkan pada tanggal 02  April  2019  dan  diundangkan  tanggal  28  Mei  2019  menggantikan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor  3  Tahun  2001.  Perda  ini pada prinsipnya tetap berpegang pada falsafah Tri Hita Karana , yang meliputi unsur parhyangan, pawongan , dan palemahan . Namun, ada pula hal-hal baru yang  dimaksudkan untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  masyarakat di era otonomi daerah.
Hak  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  I  Made  Suwitra  yang  menegaskan bahwa Tanah-tanah adat seperti PKD yang dikuasai secara individu di dalamnya terkandung konsep Tri Hitta Karana , yaitu berupa Pahrayangan yang  berwujud  Merajan (believe  system) , Palemahan yang  berwujud  wilayah  perumahan (artifact system), dan Pawongan yang  berwujud  anggota keluarga yang tinggal disitu (social system), yang notabena sebagai krama banjar dan krama desa adat, semuanya ini sudah barang tentu diatur dalam Awig-awig . Tanah-tanah adat ini masih diyakini mempunyai sifat yang religio magis, sehingga kehidupan krama desa diperuntukan untuk mengabdikan kepada Tuhan yang berstana di setiap pura Kahyangan Tiga dan pura lain yang diempon oleh krama desa yang ada di wilayah desa adat. Kondisi ini tidak terlepas dari perspektif historis yang melatarbelakangi munculnya desa adat menurut isi cerita dalam lontar Markandia Purana (Suwitra, 2011:73).
Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Bali karena pengaruh modernisasi dan globalisasi di sektor pariwisata telah menyebabkan tanah-tanah adat Bali mengalami perubahan status dan fungsinya. Hal ini tampak jelas didaerah-daerah yang industri pariwisatanya berkembang pesat, seperti di Kabupaten Badung. Pengembangan industri pariwisata seperti membangun penginapan, toko kesenian dan fasilitas  penunjang  lainnya,  adakalanya  memakai  tanah-tanah  adat.  Hal  inilah  yang  dapat  menimbulkan perubahan status dan fungsi tanah-tanah adat, yang dapat berpengaruh terhadap hak-hak atas tanah Permasalahan tanah yang kompleks diakibatkan oleh status dan fungsi tanah-tanah adat (Suryawan, 2018) dapat menjadi sumber permasalahan hukum dan sosial yang tampak dalam berbagai bentuk sengketa atas tanah. Demikian pula halnya terhadap tanah pekarangan desa tidak luput dari sengketa. Ada banyak faktor yang menyebabkan sampai terjadinya sengketa tanah pekarangan desa.
Fenomena tanah karang desa banyak terjadi seperti antara lain, dimana awalnya tanah karang desa tersebut ditempatkan oleh ayah dan ibu, keluarga ini memiliki satu orang anak perempuan,  kawin dengan laki-laki non  Hindu dan tinggal bersama di tanah karang desa tersebut, lama kelamaan ayahnya meninggal, tidak berselang lama disusul oleh ibunya. Akhirnya tinggal anak perempuan tersebut yang telah kawin dan telah beralih agama bersama suaminya yang non Hindu.
Begitu pula yang terjadi di Desa Adat Canggu Badung keluarga kakak beradik yang tinggal di satu tanah karang desa , yang hidup harmonis, rukun dan damai. Kakaknya mempunyai dua orang anak, laki- laki  dan  perempuan.  Yang  perempuan  sudah  kawin  keluar.  Sedangkan  adiknya  mempunyai  anak,  yaitu anak perempuan kawin dengan laki-laki non Hindu, karena kawin dengan laki-laki non Hindu si perempuan tersebut beralih agama (ikut suami), setelah kawin tetap tinggal di rumah orang tuanya, makhlum orang tuanya sudah  tua dan  sakit- sakitan, sehingga suami istri itu memutuskan untuk tinggal bersama. Singkat cerita, kedua orang tuanya ibu dan bapaknya meninggal, biasa diaben seperti kebanyakan orang di Desa Adat  Canggu tersebut.  Lama-kelamaan  anaknya  ini  tetap tinggal  di rumah  orang  tuanya,  yang akhirnya suami  istri  ini  memiliki  anak  dan  tetap  tinggal  di  tanah karang  desa tersebut.  Inilah  yang  sering diperguncingkan oleh keluarga.
Terkait dengan kasus adat yang dipaparkan tersebut di atas, kejadian/kasus adat yang terjadi di Desa Adat Canggu Badung ini adalah kasus murni adat yang belum diatur dalam peraturan perundangan negara, yakni krama desa yang beralih agama, hak dan kewajiban menempati tanah karang desa dicabut diganti dengan  warga  lain  yang  terdekat  sesuai  dengan  keputusan paruman Desa  Adat  Canggu  Badung  pada tanggal 27 Nopember 2008, yang bertempat di Balai Banjar., sehingga untuk itu perlu diadakan penelitian.
Adapun  beberapa  penelitian  terkait  dengan  penelitian  sekarang  ini  telah  dikaji  sebelumnya,  di antaranya Aspriani, Budiono, & Sirtha (2013) berjudul “Status Kepemilikan Tanah Druwe Desa di Bali”. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  perturan  Perundangan-  undangan  yang  berlaku khususnya kususnya Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tanah druwe  desa  mendapatkan  pengakuan  dalam  hukum  pertanahan  nasional.  Namun  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Desa Pakraman tidak termnasuk badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Selanjutnya, (Dewi, 2016); Wiguna (2018) juga mengkaji penelitian serupa. Wiguna (2018) mengkaji tentang “Memahami Pertalian Desa Pakraman di Bali Dengan Karang Ayahan Sebagai Bagian Dari Palemahan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa eksistensi karang  ayahan sangat  bergantung  dengan  eksistensi  suatu desa  pakraman .  Dalam  rangka menjaga  keberlangsungan  eksistensi  dari  masyarakat  hukum  adat  termasuk  juga  desa  pakraman,  maka memberikan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat merupakan  langkah  strategis  yang  harus  dilakukan  oleh  Negara  dalam  merawat  kebhinekaan  Bangsa Indonesia. Tentu saja pengakuan dan perlindungan tersebut harus didasarkan pada norma-norma hukum dalam  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  norma-norma  hukum  itu  nantinya  diharapkan  dapat memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang melekat termasuk hak atas tanah-tanah adat (karang ayahan). Penelitian serupa lainnya telah dikaji sebelumnya oleh Trinaya D (2019) dan Wirawan, Sukadana, & Suryanata (2019) yang mengkaji tentang “Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban manusia desa sebagai pemegang tanah karang desa antara berada di Desa Pakraman Selat sesuai dengan  Awig-Awig  dan  Pararem  Desa,  menjadi  milik  para  pengarep,  tedun  mebanjar,  ngayah  di  desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga dan mengeluarkan Pepeson, patuh dan patuh pada awig-awig di desa Pakraman dan telah menjadi kebiasaan adat Banjar.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hak  dan kewajiban krama desa yang menempati tanah karang desa dan untuk mengetahui kedudukan krama desa yang  tidak  lagi  beragama Hindu terhadap tanah karang desa sesuai dengan awig-awig Desa Adat Canggu Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya  hukum  di  dalam
masyarakat.  Menurut  Waluyo  (2002),  penelitian  hukum  empiris  merupakan  jenis  penelitian  hukum sosiologis  dan  dapat  pula  disebut  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara dan Teknik Observasi/Pengamatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak Dan Kewajiban Krama Desa Yang Menempati Karang Desa
Sebelum  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya,  di  dalam  masyarakat  adat  telah  terdapat penguasaan  dan  pemilikan  tanah  yang  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  adat  yang  berlaku  dalam masyarakat  tersebut.  Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  penguasaan  atas  tanah  yang  terdapat  dalam masyarakat bercirikan “tidak tertulis” (Supriadi, 2012:41).
Ada  dua  hal  yang  menyebabkan  hukum  tanah  memiliki  fungsi  yang  penting  dalam  kehidupan masyarakat hukum adat yaitu:
(1) Karena  sifatnya,  yaitu  merupakan  satu-satunya  benda  yang  kekayaan  meskipun  mengalami keadaan yang bagaimana pun akan masih bersifat tetap dalam keadaan seperti semula dan bahkan menjadi lebih menguntungkan.
(2) Karena faktanya, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberi penghidupan bagi persekutuan, merupakantempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan (Dharmayuda, 1987:15).
Salah satu cerminan politik hukum di bidang pertanahan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  adalah  adanya  unifikasi hukum  dalam  bidang  hukum  agraria  atau  pertanahan  di  Indonesia,  walaupun  unifikasi  tersebut  bersifat unik, karena masih memberikan  kemungkinan berlakunya  hukum adat dan agama. Tetapi, adanya UUPA merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia.
Makna  pernyataan  istilah  berdasarkan  atas  dan  ialah  hukum  adat  tersebut,  menunjukkan  adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan UUPA. Tanah-tanah adat di Bali dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:
(1) Tanah desa, yaitu tanah yang dikuasai oleh desa adat yang didapat baik melalui pembelian atau usaha lainnya yang termasuk druwe tanah desa adat  antar  lain  tanah  pasar,  tanah  lapang,  tanah kuburan,  tanah  bukti dll.
(2) Tanah l aba pura, yaitu tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh desa adat yang khusus diperuntukan untuk keperluan pura.
(3) Tanah pekarangan desa (PKD) yaitu tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada krama desa untuk tempat tinggal mereka.
(4) Tanah ayahan desa, yaitu tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya  diserahkan  kepada krama yang  melekatkannya  pada suatu kewajiban berupa ayahan .
(5) Tanah  yang  dikuasai  oleh  desa  adat  yaitu  tanah druwe desa  dan laba pura
(6) Tanah adat yang dikuasai oleh perseorangan (Surpha, 2012: 22).
Lebih lanjut I Made Suwitra menjelaskan bahwa “di Bali dikenal dengan tanah adat dalam berbagai jenisnya seperti tanah laba pura, laba banjar, laba desa  (adat),  tanah pekarangan desa  (PKD),  tanah ayahan desa  (AyDs),  tanah setra, tanah pasar, tanah lapang, tanah pauman di  Kabupaten  Karangasem” (Suwitra, 2011:7).
Hubungan fungsional ini juga merefleksikan  adanya cita (tujuan) hukum yang tidak hanya secara konvensional ditujukan untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial ( social order ) dalam masyarakat yang  fungsinya  hanya  menekankan  sebagai  instrumen  pengawasan  sosial  ( social  control ).  Dalam masyarakat  yang  lebih  kompleks  cita  hukum  kemudian  dikembangkan  sebagai alat untuk merekayasa kehidupan  sosial  ( social  engineering )  untuk  mewujudkan  nilai  kepastian  hukum.  Namun,  cita  hukum hendaknya  dapat  ditingkatkan  agar  dapat  memainkan  peran  sebagai  instrumen  untuk  memelihara  dan memperkokoh  integrasi  bangsa  dalam  masyarakat  yang  bercorak  multikultural.  Secara filosofis pembentukan UUPA ditujukan untuk mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun
1945),  bahwa  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Konsep Laba , kurang lebih berarti pecaru, segehan, sesuatu yang disuguhkan atau dipersembahkan kepada  Hyang  Widhi,  sebuah  konsep  yang  bermakna  kesucian.  Jika  dikaitkan  dengan  tanah  dan  Pura, berarti tanah yang di- segeh- kan, dipersembahkan untuk kepentingan pura, kepentingan ritual, yang disebut dengan tanah laba Pura .
Tanah ini sengaja disediakan oleh raja, sebagai perwujudan pelaksanaan unsur parahyangan dalam konsep Tri  Hita  Karana ,  dalam  kehidupan  masyarakat  desa.  Masyarakat  tidak  akan  bisa  berkembang dinamis, jika raja hanya memberikan perhatian pada unsur Tri Hita Karana lainnya pawongan (interaksi manusia)  dan  palemahan  (lingkungan  alam,  binatang  dan  tumbuh-tumbuhan),  tetapi  juga parahyangan (pemujaan Tuhan). Ketiga unsur ini harus berjalan dengan baik dan saling mengisi.
Untuk  memudahkan  implementasinya,  dibuatlah  lembaga-lembaga  pelaksana.  Dalam  mengatur kehidupan  manusia  dibuat  banjar,  di  atas  banjar  ada kaperbekelan (desa).  Sedangkan  untuk  mengatur pengolahan sumber daya alam dibuat berbagai organisasi ( sekeha ) seperti sekeha subak , manyi (panen), semal (tupai), dan sebagainya. Sementara  untuk parahyangan dibuat sekeha  pemaksan .  Ketiga  lembaga  ini  berada  di  bawah koordinasi pemekel ( perbekel , lurah) dan bendesa adat , dan mereka bertanggungjawab kepada para manca . Sebagaimana halnya dalam sekeha subak , krama (anggota) sekeha pemaksan juga melintasi banjar, artinya berasal dari berbagai banjar dan sebisa-bisanya dalam satu lingkungan desa adat.
Sesuai  wawancara  penulis  dengan  I  Nyoman  Sujapa Bendesa Adat  Canggu  Bandung  yang mengatakan bahwa: Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pura kahyangan tiga dan Pura lainnya yang ada dalam  desa  tersebut,  terutama  dalam  perawatan  dan  piodalan  menjadi  tanggungjawab  dari kelihan pemaksan .  Dalam  menjalankan  tugasnya  kelihan  dibantu  oleh penyarikan (juru  tulis)  dan  beberapa kasinoman (seksi komunikasi). Sementara untuk kepentingan ritual, diserahkan kepada pemangku . Semua biaya untuk keperluan tersebut diperoleh dari hasil pengolahan tanah laba Pura , yang sering juga disebut tanah druwe Pura . (Wawancara pada tanggal 21 Pebruari 2020). Lebih lanjut dikatakan oleh I Gede Dedik Suantika, Kelian Banjar Adat Babakan mengatakan bahwa: Tanah druwe ini  bisa  berupa  pekarangan,  tegalan  atau  sawah.  Tanah pekarangan biasanya  dihuni  oleh keluarga atau pengurus pemaksan secara turun-temurun. Atas kemudahan yang diperolehnya itu, mereka wajib ngaturan  ayahan ke  pura,  mempersebahkan tenaga  dan materi,  seperti melakukan  gotong  royong membersihkan dan memperbaiki pura, termasuk juga dalam pelaksanaan upacara adat. Materinya, berupa persembahan peturunan (iuran)  dan pepeson (beras,  janur,  buah-buahan,  hewan,  dan  sebagainya). Sedangkan untuk tanah tegalan dan sawah dikerjakan dengan sistem bagi hasil. Makin luas tanah laba Pura dalam  suatu  desa  adat  (tergantung  dari  jumlah  Pura),  semakin  banyak  pula  petani  penggarapnya (Wawancara pada tanggal 22 Pebruari 2020).
Implementasi konsep Tri Hita Karana itu, mirip dengan sosialisme kuno, namun masyarakat Bali belum layak disebut masyarakat sosialis, karena masih diakuinya hak-hak individu atas tanah. Namun tidak juga dapat disebut masyarakat demokratis murni, karena masih sarat dengan prinsip feodalisme. Kiranya lebih tepat disebut masyarakat tradisional patrimonial , yang sangat taat pada perintah dari atas. Kehidupan masyarakat yang berdasarkan konsep rong telu, kini sedang mengalami perubahan bukan menjadi lebih demokratis tetapi menuju kepunahan. Sementara itu, sebagian besar pejabat berkoar, bahwa pembangunan  Bali  sudah  berdasarkan  konsep Tri  Hita  Karana .  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya  satu persatu unsur Tri Hita Karana dibabat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi pariwisata. Setelah membabat sebagian besar subak , terutama yang di kota, dengan berbagai dalih, kini perhatian dialihkan  ke tanah karang desa  dan  laba  Pura.  Perluasan  eksploitasi  ke  ranah  sosial-religius  ini  diawali dengan keluarnya perangkat hukum berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 yang mengatur pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat.
Dalam peraturan ini, tanah druwe dapat disertifikatkan setelah mendapat persetujuan dari paruman (rapat) desa adat. Jalannya rapat ini sering kali  mudah  diatur  sesuai  kehendak  penguasa,  karena  desa adat  tidak  terlepas  dari  intervensi  desa  dinas  dan  aparat  keamanan  di  tingkat  desa  yang  sering memanfaatkan masyarakat desa untuk memperjuangkan keinginannya.
Menurut  I  Nyoman  Sujapa, Bendesa Desa  Adat  Canggu  Badung mengatakan:  Tanah pekarangan desa merupakan hak milik desa adat, yang penguasaannya diserahkan kepada krama desanya, maka hak yang diperoleh krama desa adalah hak pakai dan pemegang tanah pekarangan desa dibebani oleh sejumlah hak dan kewajiban. Hak dari krama desa yang menempati tanah karang  desa adalah  memelihara  tanah tersebut,  dengan  memagari,  membuat penyengker (tembok),  menanam  tumbuh-tumbuhan,  sedangkan kewajiban antara lain: membayar iuran, taat kepada awig-awig, menjadi warga/ krama desa, dan tinggal di tanah tersebut (Wawancara pada tanggal 21 Pebruari 2020).
Kedudukan Krama Desa yang Telah Beralih dari Agama Hindu ke Agama Lain dalam Tanah Karang Desa Hak krama desa untuk melakukan sesuatu terhadap tanah pekarangan desa adalah hak untuk menempati, memanfaatkan dan mengusahakan tanah karang tersebut sesuai dengan keinginan mereka karena syarat- syarat untuk menempati tanah tersebut telah mereka penuhi, tetapi tidaklah berarti kekuasaan atau hak yang diberikan itu tidak terbatas. Mereka berhak untuk membangun rumah diatasnya, menanam pohon-pohon yang  diinginkan  atau  memelihara  binatang,  membangun  tempat  persembahyangan  untuk  para  leluhur mereka atau bangunan-bangunan lainya asalkan mereka tidak melampaui batas- batas yang telah ditetapkan dalam awig-awig atau paruman desa.
Lebih lanjut dijelaskan krama desa yang menempati tanah karang desa adalah “melekat kewajiban krama  desa  kepada  desa  yang  disebut ayahan ,  baik berupa  tenaga  maupun  materi”.  Begitu  juga  I  Gusti Ngurah  Gorda  menjelaskan bahwa:
Atas  kemudahan  yang  diperolehnya  itu,  mereka  wajib ngaturan  ayahan ke  pura,  mempersebahkan tenaga dan materi, seperti melakukan gotong royong  membersihkan  dan  memperbaiki  pura,  termasuk juga dalam pelaksanaan upacara adat. Materinya, berupa persembahan peturunan (iuran) dan pepeson (beras,  janur,  buah-buahan,  hewan,  dan  sebagainya).  Sedangkan  untuk  tanah  tegalan  dan  sawah dikerjakan dengan sistem bagi hasil. Makin luas tanah laba Pura dalam suatu desa adat (tergantung dari jumlah Pura), semakin banyak pula petani penggarapnya. (Gorda, 1999:38). Terhadap hal tersebut, I  Nyoman  Sujapa, Bendesa Desa Adat Canggu Badung menegaskan bahwa : Krama desa yang telah beralih agama, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya selaku krama seperti kewajiban membayar peturunan, ngayahang banjar (sangkep) petedunan gotong royong, dengan demikian haknya  juga  otomatis  hilang  yaitu  menempati  tanah  karang  desa.(Wawancara  pada  tanggal  21  Pebruari 2020).
Lebih lanjut I Nyoman Sujapa, Bendesa Desa Adat Canggu Badung menjelaskan bahwa: Dalam hal Krama Desa Adat Canggu Badung yang tidak lagi beragama Hindu dan menempati tanah karang desa, hak dan  kewajibannya  sudah  hilang  alias  tidak  lagi  memiliki  hak  untuk  menempati  tanah karang desa, mengingat  krama  desa  yang  menempati  tanah karang desa  telah  diatur  dalam Awig-Awig Desa  Adat Canggu Badung yaitu yang beragama Hindu (Wawancara pada tanggal 21 Pebruari 2020).
Krama Desa Adat Canggu Badung, dalam hal menempati tanah karang desa , memiliki kedudukan yang  berbeda  beda  sesuai  dengan  keadaan  dari krama  desa tersebut.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari penegasan pada Pararem Pengele Desa Adat Canggu Badung Pawos 4.  Pawos 4 Swadharmaning krama desa lan tamiu:
1. Swadharmaning Krama Adat, luwire:
ha.  Satinut  ring  sadaging  Awig-awig,  Pararem  lan  Pasuara  Desa  Adat.  na.  Tan  maren  sareng mautsaha, mangda Desane prasida nyujur patitis Desa Adat Canggu. ca. Sayaga sareng natakin panes tis kertiyasan Desa Adat. ra. Keni peturunan, peson-peson lan ayahan mamungkul.
2. Swadharmaning Krama Tamiu inggih punika:
ha.  Satinut  ring  tetiwak  Desa  Adat  ngeninin  indik  ngupadi  kasukertan  Desa  Adat  ring  sekala, niskala. na. Tan kengin nungkasin keriyasan Desa Adat. ca. Patut  mesadok  ring  kelihan  banjar  ritatkala  nerima  tamiu  nyantos lintang ring 24 jam.
ra. Ngaturang punia lan ayah ring parhyangan manut kabuatang.
3. Swadharmaning Tamiu, inggih punika:
ha. Satinut ring tetiwak Desa Adat ngeninin indik pawongan lan palemahan. na. Tan kengin nungkasin kertiyasan Desa Adat Canggu. ca. Patut  mesadok  ring  kelihan  banjar  ritatkala  nerima  tamu  nyantos lintang ring 24 jam. ra. Keni punia manut kabuatang.
Terjemahan Pawos 4 Kewajiban krama desa dan tamiu antara lain:
1. Kewajiban Krama Adat antara lain:
a. Mengikuti aturan sesuai dengan Awig-Awig, Perarem, dan Ketentuan Desa Adat.
b. Tidak  boleh  membuka  usaha,  sesuai  dengan  Awig-Awig  Desa  Adat Canggu.
c. Siap mengikuti Krama Desa baik dan buruk.
d. Kena iuran masing-masing ayah pengarep.
2. Kewajiban Krama Tamiu antara lain:
a. Taat  kepada  Desa  Adat  menuju  adat  yang  baik  secara  sekala  dan niskala.
b. Tidak boleh bertentangan dengan Desa Adat.
c. Harus  melaporkan  kepada  Kelian  Banjar  apabila  menerima  tamiu lebih dari 24 jam.
d. Membayar iuran pada Pura Kahyangan sesuai dengan kewajiban.
3. Kewajiban Tamiu antara lain:
a. Patuh  kepada  aturan  Desa  Adat  seperti  masalah  masyarakat  dan pertanahan.
b. Tidak boleh bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat Canggu.
c. Harus  melaporkan  kepada  Kelian  Banjar  apabila  menerima  tamiu lebih dari 24 jam.
d. Kena iuran sesuai dengan keperluan.
Dengan  berpedoman  kepada Pararem Desa  Adat  Canggu  Badung  tersebut,  dapatlah  dikatakan bahwa krama desa adat pengarep saja yang memiliki kedudukan terhadap tanah karang desa . Terkait dengan krama desa yang tidak lagi beragama Hindu di Desa Adat Canggu Badung I Nyoman Sujapa Bendesa Desa Adat Canggu Badung, mengatakan: Sehubungan dengan adanya warga yang beralih agama maka masyarakat Desa Adat Canggu Badung kemudian merefisi awig-awig desa adat yang mana isinya antara lain ” asing-asing sinalih tunggil Desa Adat Canggu Badung nilar kedaton kasinanggeh warge tamiu ” yang berarti, setiap warga Desa Adat Canggu Badung yang beralih agama atau sejenisnya, maka warga  tersebut  disebut  tamu.  Berdasarkan  hal  tersebut  diataslah  maka  semua  hak-hak  desa  adat  wajib diserahkan kembali kepada adat, termasuk tanah karang desa yang ditempati oleh warga yang tidak lagi beragama  Hindu  tersebut,  sehingga  masyarakat  tersebut  tidak  lagi  memiliki  hak-hak  adat  Desa  Adat Canggu Badung termasuk kuburan adat yang menjadi salah satu tanah milik desa adat (Wawancara pada tanggal 21 Pebruari 2020).
Dengan  adanya Pararem  Pangele Desa  Adat  Canggu Pawos  7 tersebut  maka  warga  yang sebelumnya  merupakan  masyarakat  Desa  Adat  Canggu  Badung  tidak  lagi  menjadi  warga  Desa  Adat Canggu Badung dan dicabut hak-hak mereka atas adat. Namun dari desa adat memberikan syarat-syarat untuk  itu  antara  lain  membayar  iuran  wajib  dalam  bentuk  beras  sebanyak  100  Kg.  Dengan  alasan kemanusiaan namun desa hanya melayani masyarakat tersebut secara administratif bukan secara adat.
Terjadinya  filosofi krama Desa  Adat  Canggu  yang  beralih  agama  menempati  tanah karang  desa diawali  dari  adanya  warga  Desa  Adat  Canggu  yang  mempunyai  anak  salah  satunya  hanya  perempuan karena  kawin  dengan  orang  Non-Hindu,  tetapi  diajak  tinggal  di  rumahnya  oleh  kedua  orang  tuanya, sehingga anak perempuan bersama dengan suami dan anaknya merawat, ngayahang banjar, tedun ke banjar, ngayah ke Pura dan lain-lain, semua kewajiban adat dilaksanakannya walaupun dia sudah tidak beragam hindu lagi  karena  ikut  suami.  Begitu seterusnya,  singkat  cerita  ayah  ibunya meninggal,  dua  upacarakan layaknya warga lain, sehingga lama kelamaan karena tidak ada yang menuntut, suami istri dan anak-anak itulah yang menempati tanah karang desa tersebut.
Namun  karena  suami  istri  tersebut  Non-Hindu,  digugatlah  oleh  warga  lain  agar  diharuskan kembali  masalah  penempatan karang  desa tersebut.  Akhirnya  dikembalikan  sesuai  dengan Awig-Awig Pasal 4 yaitu : yang disebut warga desa Adat Canggu adalah warga yang beragama Hindu, menempati tanah
karang  desa, yang  telah  menempati  tanah karang  desa tersebut  serta  patuh  terhadap Awig-Awig dan Pararem Desa Adat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dapatlah  ditarik  simpulan  sebagai berikut: 1) Hak  dan  kewajiban krama  desa yang  menempati  tanah karang  desa sesuai dengan awig-awig Desa Adat Canggu Badung adalah untuk menempati tanah karang desa , mengingat krama desa yang menempati tanah karang desa telah  diatur  dalam Awig-Awig Desa  Adat  Canggu,  Pawos  4  Ayat  (1) serta berkewajiban ikut me- banjar ,  melaksanakan  ayahan  desa  dan  membayar  iuran.  2)  Kedudukan krama  desa yang  tidak  lagi beragama Hindu terhadap tanah karang desa sesuai dengan awig-awig Desa Adat Canggu Badung setiap krama desa yang beralih agama, maka krama tersebut disebut krama tamiu . Berdasarkan hal tersebut, maka semua harta atau fasilitas desa adat  wajib diserahkan kembali kepada desa adat,  termasuk tanah karang desa yang ditempatinya,  seperti tercantum  dalam Pararem Desa  Adat  Canggu, Pawos 4 Ayat (3). Sesuai dengan simpulan tersebut diatas, apapun saran yang dapat diberikan yaitu 1) Kepada Bendesa Desa  Adat supaya  mempertegas  keberadaan  tanah  adat dan krama Desa Adat yang menempati tanah karang desa seperti yang termuat dalam Pararem Desa Adat Canggu. 2) Kepada  masyarakat  adat  yang  menempati tanah  adat  dalam  bentuk  tanah karang  desa untuk  dipahami  bahwa  hal  ini  terkait  dalam  agama  dan keyakinan  masyarakat  tersebut,  karena  di  dalamnya  menyangkut  hak  dan kewajiban desa  adat dan masyarakat adat, dan 3) Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai tanggungjawab dari krama desa yang beralih agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardana,  I.  G.  G.  (2007). Pemberdayaan  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Bali  dalam  Menghadapi  Budaya Global . Denpasar: Pustaka Tarukan Agung. Aspriani, D. A. O., Budiono, A. R., & Sirtha, I. N. (2013). Status Kepemilikan Tanah Druwe Desa di Bali.
Jurnal Hukum , 1 (1). Retrieved from
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/445
Bauto, L. M. (2016). Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 23 (2), 11. doi:10.17509/jpis.v23i2.1616 Dewi, N. M. L. L. K. (2016). Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik  Alih  Fungsi  Lahan  (Studi  Kasus  Di  Desa  Pakraman  Tunjuk,  Kabupaten  Tabanan). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 5 (3), 435. doi:10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p02 Dharmayuda,  I.  M.  S.  (1987). Status  dan  fungsi  tanah  adat  Bali  setelah  berlakunya  UUPA .  Denpasar: Kayumas Agung.
Gorda, I. G. N. (1999). Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali dalam Perspektif Era Globalisasi . Denpasar: Singaraja: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma bekerja sama dengan Widya Kriya Gematama.
Sumunar, D. R. S., Suparmini, & Setyawati, S. (2017). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
Jurnal Penelitian Humaniora , 22 (2), 111–124. Retrieved from
https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/19929 Surpha, I. W. (2012). Seputar Desa Pakraman dan Desa Adat Bali . Denpasar: Pustaka Bali Post.
Suryawan,  I.  M.  (2018).  Status  Hukum  Krama  Desa  Adat  Yang  Beralih  Agama  Hindu  Terkait  Tanah Karang Desa (Studi Kasus Di Br. Gria Cucukan, Desa Selat, Klungkung). Jurnal Bakti Saraswati , 7 (1). Retrieved from http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/baktisaraswati/article/view/152
Suwitra, I. M. (2011). Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional . Bandung: Logus Publishing.
Trinaya D, A. A. M. A. (2019). Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Adat Oleh Desa Pakraman Tusan Banjarangkan. Kerta Dyatmika , 16 (2). doi:https://doi.org/10.46650/kd.16.2.733.12-21 Urbanus, N., & Febianti. (2017). Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Perilaku Konsumtif
Masyarakat Wilayah Bali Selatan. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas , 1 (2), 118–133. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jkh/article/view/35148 Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Wiguna, M. O. C. (2018). Memahami Pertalian Desa Pakraman di Bali Dengan Karang Ayahan Sebagai Bagian Dari Palemahan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana. Jurnal Panorama Hukum , 3 (2), 125– 140. doi:10.21067/jph.v3i2.2728
Wirawan, K. A., Sukadana, I. K., & Suryanata, C. G. (2019). Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega. Kertha Wicaksana , 13 (1). doi:https://doi.org/10.22225/kw.13.1.995.12-18