## HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

## DAI-AM ISLAM
Ifani Astika'

## Absttact
State atd nligiot nlationskp is a pbnomenon wbicb gmerating nfiiruots  oP?.*ho ar orrg exPens. This is becaue of uariant in@retalol Award  nbgior at a pan of a statu or da tena
Kata kunci: ,4gana, pobik" Ishn

## A. Pendahuluan
Islam sebagai  agama samau'i  yang komponen dasamya 'aqidah, syari'ah dan akhlak mempunyai  korelasi y^ng etlt dengan politik dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat,  Islam berperan penting menumbuhkan  sikap dan perilaku sosial politik. Implementasinya  kemudian diatur dalam rurnusan  syari'ah sebagai katalog  lengkap dati perintah dan larangan Allah, pembimbing manusia dan pengatur  lalu  lintas aspek-aspek kehidupan  manusia.l
Islam dan  pol-itik  mempunyai titik singgung yang kuat, bila keduanya dipahami sebagai sarana untuk menata hidup secara
2006.
Al Manihil, Vol.  2 No. 1 Januad - Juni 2008 61
' Mahasiswa STAIN Purwokeno  Jtrrusan  Syanah  Program Studi Muamalah Angkatan
Hani Astika
menyeluruh. Islam tidak  hanya  dijadikan sebagai ..kedok', dan alat "legitimasi" terhadap kekuasaan dan dipahami sebagai  sarana periuangan untuk menduduki struktur kekuasaan. politik yang dipahami demikian, pada  ahirnya  akan mengaburkan  makna  dan menunrp kontribusi  Islam  terhadap  dunia politik. Dengan  demikian Islarn  perlu dijadikan sebagai sumber  inspirasi  kultural  dan kerangka paradigmatik  dalam pemikiran politik.
Polarisasi pemikiran politik dalam Islam tampaknya lebih disebabkan oleh  perbedaan  dalam menafsirkan  teks-teks normatif agama, disebabkan  perbedaan-perbedaan  basis sosial  budaya  yang melingkupinya. Perbedaan itu sangat wajar karena Islam tidak secara eksplisit  memberikan suatu formulasi  bagi sistem kenegaraan  yang baku dan  harus diikuti  oleh seluruh umat Islam.  Perhatian utama Al-Qur'an adalah memberikan landasan etik  bagi terbangunnya sistem politik yang didasarkan pada prinsip tegaknya masyarakat yang  berkeadilan  dan bermoral.2
Oleh karena itu, untuk mengkaji pemikiran politik dan sistem ketatanegaraan dalam Islam harus  diorientasikan  pada upaya menerjemahkan cia-cita politik Islam dengan  cara membuat format dan sistem politik yang sesuai dengan etika Al-Qur'an. Pada level inilah perumusan tbrmulasi sistem politik yang sesungguhnya menjadi  fokus  perdebatan di kalangan pemikir  muslim dan zaman klasik  sampai pemikir rnuslim  kontemporer.r
Mengenai  hubungan Islam (uga agtma prdz umumnya)  dan nasionalis  tampaknya masih akan  terus men,adi masalah. Ada ang- gapan umum  bahwa seseorang tidak mungkin  menjadi  muslim yang baik sekaligus meniadi  warga  Indonesia  yang baik. Tentu saia situasi itu sangat menirrlithan karena kita dipaksa untuk  memilih hanla salah  satu dari dua pilihan yang idealnya harus diambil keduanya
I R)Awrr, Pandigaa Politk NU @rrvokcrro : STAIN Press, 2m4),  hel. 1 I lbid, h2L 3. ' Ibid,  hxl. 6.
62
Al Manihij, Vol.  2 No l Januari Juni  2008
sekaligus. Tapi itulah  realias  ideologis-Politis kitz seiak awal lahirnya

## negara-bangsa.a
Hal ini disebabkan  oleh  perbedaan  pandangan  dalam  mener- iemahkan agama  sebagai bagian  dari negala  atau negata merupakan bagian dari  dogma agama. Lebih laniut ketegangan  perdebatan tentang hubungan agama  dan  negara ini diilhami  oleh hubungan  yang agak canggung anara Islam sebagai agama (din) dl.n negara (dawlah).
B. Hubungan Agama  dan Negata dalam Seiarahnya
Salah satu isu yang kontroversial  dalam sejarah pemikitan politik Islam adalah mengenai teori khilafab ^t^u imar ab. Setelzh Nabi Muhammad  wafat,  masyarakat  Islam y'ang masih baru meng- alami  kekosongan pemerintahan, dihadapkan pada krisis konstitu- sional yaitu mengenai  bagaimana  mekanisme pemilihan kepala negara untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin komunitas  muslim.5
Perdebatan sengit di antara tokoh-tokoh sahabat Nabi menge- nai siapa  yang berhak  dan  pantas menjadi  pengganti  beliau, pada akhirnya  melahirkan  polarisasi yang mewujud  dalam kelompok- kelompok atau fraksi-fraksi  yang  didasarkan  pada orientasi politik ya,ng watr, dominannya adalah sentimen  kesukuan. Secara garis besar paling tidak ada tiga kelompok besar  yang muncul pada waktu itu yang secara intens  mencoba  melakukan mobilisasi massa guna mencari  dukungan politik yaitu  kelompok Anshar, Muhajirin dan Banu Has),im. Kelompok Anshar  mengajukan  Sa'ad Ibn 'Ubadah, kelompok Muhajirin  mengajukan Abu Bakar dan Umar bin  Khattab, sedangkan kelompok Banu Hasy'im mencalonkan Ali bin Abi Thalib.
Perdebatan  sengit di antara  tiga kelompok  tersebut  terjadi dt Tbaq/ab Bani Se'idab.
' AMul Roza\ d*., fufu Sryban Pcndidikan Kn'a4atganan,  (ekarta:  Prerude Media, 2004), hal. 23. ' Rrdwara Panligna  haL 5243.
Al Manihii, Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 20O8 63

## Hani Astika
Ketiga  kelompok  besar tersebut masing-masing Anshar, Muhaiirin dan  Banu  Hasyim  mengklaim  bahwa  kelompoknya yang paling berhak menggantikan  posisi Nabi N{uhammad dengan atgumentasi yang  berbeda-beda. Kelompok  Anshar merasa paling berhak dengan  alasan bahwa  merekalah  yang selama ini menl,ambut dan menolong  Nabi da.lam perkembangan serta  keiayaan Islam  berkat ada kontribusi 1,ang mereka berikan kepada Nabi dan ummat  Islam, ketika  mereka ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kelompok Muhajirin juga  dalam rangka meyakinkan  kelompok  lain menggunakan legitimasi nash al-Hadits sebagai  cara untuk menjustifikasi  kepentingannya. Adapun argumentasi  yang dibangun kelompok  Banu Hasyim daiam mencari dukungan politik bahwa mereka adalah  keluarga Nabi, khususnya Ali bin Abi  Thalib, oleh karenanva merekalah  )'ang berhak  mewarisi  posisi Nabi.
Pertemuan di Thaqiab  Bani Sa'idah  setelah  melakukan perdebatan  yang cukup paniang dan melelahkan  pada akhirnya memiiih Abu Bakar  sebagai  pengganti  Rasulullah (Khalifah Rasulullah).  Setelah  melewati  beberapa ujian  dan ancaman, pada akhir pemerintahan  yaitu pada ahun ketiga masa  iabatannya,  ia iatuh sakit  dan ia menunjuk  Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya.  Setelah mendapat  p€rsetuiuan dari kaum muslimin, r\bu Bakar menyrrruh  Utsman bin Affan untuk menuliskan pengangkatan
Umar bin Khamab sebagai khalifah.
Pengangkaan Umat bin Khattab oleh Abi Bakar  tampaknyz didasari oleh penimbangan-pertimbangan  stabilitas keamanan  dan keutuhan  kaum  muslimin dengan belaiar dati sejarah masa lalu, 1'aitu suasana ketegangan politik ketika pemilihan khaLifah Abu Bakar setelah terjadi perdebatan sengit  antara sahabat Anshar dan Muhajirin. Dari sini  dapat  dipahami tindakan Abu Bakar yang mengangkat Umar sebagai khalifah tidak melalui  proses  pemilihan secara langsung oleh  kaum muslimin didasarkan  pada trauma sejatah peristiwr Thaq/ab  Bani Sa'aaah yang mengancam integitas kaum muslimin.
64 Al Manitrij, \/ol. 2 No. l Januari -Juni 2008
Hubungan Agama Dan  Negara dalam Islam
Pada masa akhir  pemerintahannya, Umat  bin Khattab setelah ditikam oleh Abu t,u'lu'ah,  Umar bin Khattab  membentuk  tim formatut (ahl al-blall wa al-'aqQ  yang terdiri dari beberapa sahabat senior,  yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad Ibn Abi l$Uaqash, Zubair bin Awwam, Thalhah bin
Ubaidilah dan Abdul  bin  Umat. Tugas pokok dari tim formatul adalah memilih khalifah  yang a.k;rn menggantikan  posisi Umar bin Khattab. Setelah tim anggota formatut rapat  dan melakukan serangkaian konsultasi-konsultasi dengan  cara  menyerap  aspirasi  masl'arakat, maka Abdurrahman  bin Auf sebagai  ketua tim formatur  menetapkan Utsman  bin Affan sebagai pengganti  posisi Umar bin  Khattab. Secara garis besar pemerintahan  Utsman bin Affan dalam kurun waktu dua belas tahun dapat  dibedakan  dalam dua tahap. Enam tahun pemerintahan  Utsman  bin Affan berjalan normal di mana administrasi pemerintahan be{alan  efektif, perluasan wilayah dilanlutkan dan pembangunan sarana prasarana fisik  untuk  kepentingan  umum  tetap berjalan. Tetapi pada  enam tahun masa  pemerintahan  berikutnya pemerintahan  Utsman  bin Affan mulai  tergoncang  ralTat di beberapa daerah terlrtama Kuffah, Basrah,  dan Mesir mulai memprotes kebijakan  dan  tindakannya ,vang muiai tidak adil.
Protes  rakyat  atas ketidakpuasan  pemerintahan Utsman semakin hari semakin meluas dao betakhir dengan muncu.lnya gerakan demonstrasi secara massif dari  berbagai  daerah. Akhir dari gclombang demostasi  ditandai dengan terbunuhnya  khalifah Utsman akibat ditikam oleh salah  seorang demonstran. Di tengah-tengah kekacauan politik para demonstran  mendatangi AIi bin Abi Thalib untuk  meminta kesediaannva untuk menggantikan posisi Utsman bin Aftan sebagai khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia urtuk dibaiat menjadi  khalifah. Terpilihnya Ali sebagai  L-halifah di tengah-tengah konflik politik memang melahirkan beberapa persoalan sebagai akibat dari peristiwa  terbunuhny'a Utsman,  vaitu ada beberapa sahabat yang tidak mengakui pemerintahan Ali,
k}ususnl'a  dari  bani Uma11'ah fteluarga  Utsman bin r\ ffen) yairu Gubernur Syam N{uawiyah bin Abi Sufyan. Klimaks dari  konflik
Al Manahii, Vol. 2 No.  l Jaluad  -Juni 2008
Hani Astika
antara Ali dan  Muawiyah  ditandai  dengan pecahnya  petang Siffin yang berakhir dengan peristiwa Tahdn (arbitrtse). Dari beberapa peristiwa ini posisi Ali sebagai L*ralifah  semakin  lemah  karena secara politik kemenangan  ada di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan.
Dalam sejarah politik Islam, praktek  pemerintahan empat khalifah  dikenal  dengan era  'Khtkfaur RaEidin". Em pemerintahan Rasulullah dan Khulafaut Rasyidin inilah sebagai cermin kejayaan Islam dan merupakan  model ideal  dari  sistem ketatanegaraan dalam Islam.
I-ain halnya  setelah pasca Khulafaur Rasy,idin, Nluawiyah bin Abi Sufran  mendapatkan  kedudukan sebagai khalifah tidak  melalui musyawarah lagi  atau persetuiuan dari tokoh-tokoh masyarakat, tetapi lewat ketaiaman  pedang  dan tipu muslihat.  Dari  perkembangan kehidupan kenegaraan padi masa itu dan masa sesudahnya kiranya tidak  banyak hal yang perlu mendapatlan  perhatian  kita, karena tidak mempunyai  relevansi  dengan  maksud  kajian  ulang ).al:fli mencxri pola balu kehidupan kenegaraan yang Islami,  oleh karena baik selama kekuasaan Muawilzh maupun Dinasti  Abbasiyah  hampir sama sekali tidak pernah  terjadi perubahan-perubahao yang diprakarsai atau dilakukan para  penguasa yang bersifat  konsepsional dan .vang mencer- minkan  pengembangan atau aplikasi  ajaran Islam  tentang tata negara.u
C. Konsep Relasi  Agama dan Negara  dalam Islam
Dalam Islarrl hubungan agama dan negara menjadi perdebaan
1'ang cukup  panjang di or,tar pai^  pakar Islam  hingga kini. Dalam lintasan historis  Islam, hubungan agama dan  negara dan  sistem politik menunjukkan  fakta  yang  sangat beragam.  Banyak  para ulama tradisional yang  berargumentasi  bahrva Islam merupakan sistem kepercalaan di mana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia  dan  makna  hidup  bagi manusia termasuk  bidang  poLitik.'
6 Munawar  Sy^dzdi, klari dan 'Iata N.fnra,  o^k^n^t UI Ptess,  1993), hal. 34. 7 Dcde Rosyada, dtk.,  Dcnokrui,  Hak Asai,  Manrria dat Mayrakat  ltadani, (Jzkara: Tim ICCE UIN  Jkan4  2m3), hal.6l.
66 Al Manihif, Vol.  2 No. I Januati - -luni 2008
Hubungan Agama Dan  Negara  dalam Islam
Dari sudut  pandang ini maka pada  dasamya dalam  Islam tidak ada pemisahan ^ntu^ ^gtml dan politik (dawlah). Argmentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi  l\{uhammad ketika berada di Madinah yang membangun  sistem pemetintahan  dalam sebuah negara kota. Di Madinah  Rasulullah  berperan sebagai  kepala pemerintahan sekal.igus sebagai  kepala  agama. Menyikapi  hal ini,
Ibnu  Taimiyah  mengatakan bahwa posisi Nabi saat itu adalah  sebagai Rasul yang bem:gas menyampa.ikan aja,run (al-kitib)  bukan sebagai penguasa. Kalaupun ada pemerintahan, itu hanyalah  sebuah alat untuk menyampaikan agama dan  kekuasaan bukanlah agama. Dengan kata lain, politik atau  negara hanyalah sebagai alat bagi agama bukan suatu  eksistensi dari agama. Pendapat Ibnu Taimiyah ini dipertegas dengan ay,at Al-Qut'an yzng xttnya, "Sesarg*hn1a Kani telah nengttls Ras -rat Kani latg disertai keterangat-kelerangan  dan Kani tannkan bei  padarya ada  kekrutan lang hebat  dan nanfaat-nanfaat bagi nanria dan Alkb mengelab*i sia?a Jang menolong-N1a dan menolong Ras -N1a yng ghaib (dan padat1Q."  (QS.  57: 25).
Dri ryrt di atas Ibnu  Taimiyah mengatakan  bahwa agama yang benar, wajib memiliki buku petuniuk  dan pedang penolong.
Hal ini dimaksudkan  bahwa  kekuasaan politik yang disimbolkan dengan  pedang menjadi sesuatu yang mutlak  bagi agama, tetapi kekuasaan itu bukanlah agama itu sendiri. Syafi'i lvla'arif menegaskan bahwa istiiah daniab yzng berarti negara tidak  dijumpai dalam Al-Qur'an . lsttlzh daalah memang  ada di dalam Al-Qur'an (QS.  57: 25) tetapi bukan bermakna negata. Istilah terse'out dipakai secara figuratif  untuk melukiskan  peredaran  atau  pergantian tangan dari kekayaan.s
Fazlur  Rahman, kendatipun tidak  menyatakan secara gamblang pendapatnya  mengenai konsep Islam mengenai  negara nampakn,va lebih cenderung  berpendapat  bahwa  Islam tidak memerintahkan  dan iuga  tidak  mengajarkan secara jelas mengenai  sistem ketatanegaraan tetapi mengakui  pendapatnya  sejumlah  tata nilei dan etika dalam
3 A. Sya6'i Ma'arif, klaa daa aautab kncgman, {akart* LP3ES, 1996),  h^1. 14.
Al Manihii, Vol.  2 No. ljanuari  -Juni 2008 67

## Hani Astika
Al-Qur'an. Kendatipun Nabi Muhammad  tidak  pemah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi dia  telah menjadikan negata sebagai alat bagi  agama Islam untuk menyebarkan dan mengembang- kan agama.e
Sama halnya  dengan pendapat yang dikemukakan  oleh Muhammad Husein  Haikal.  Menurutnya prinsip-prinsip dasar kehidupan  kemasyarakatan yang diberilan oleh Al-Qur'an dan As- Sunnah tidak adt yz:ng langsung  berkaitan  dengan ketatanegaraan.
I-ebih  lanjut  ia mengatakan  bahwa  dalam Islam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan  yang baku. Umat  Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem  tersebut  meniamin persamaan  antara  para warga  negaranya, baik  hak maupun  kewajiban dan  juga di muka hukum serta pengelolaan urusan negara diselenggarakan at^s qara  atau musyawarah dengan berpegang kepada tata nilai moral dan  etika  yang diaiarkan Islam.ro
Abdurrahman \07ahid, )uga memberikan porsi  pemikiran yang cukup signifrkan  tenang  pergaulan negara  dan  agama, serta berusaha memberikan alternatif-altematif dalam  dua penentangan  tersebut. Menutumya, pemikiran negara dalam pandangan Islam pada dasarnva dapat  dibagi ke daiam  dua jenis pemikiran, yaitu pemikitan  idealistik dan pemikiran realistil. Pemikitan  idealistik  berusaha secara  sadar merumuskan sebuah kerangka negara yang sepenuhnra  betdasarkan wawasan Islam.  Dalam pandangan ini, Islam  merupakan sebuah konsep kenegar^ n y^ng  harus diwujudkan secara penuh dalam sebuah bangunan masyarakat vang seratus persen  Islam. Sedangkan pemikiran realistik tidak begitu  tergoda oleh bangunan utopis dari sebuah  negara  ideal menurut wavasan Islami, tetapi lebih tertarik pada pemecahan  masalah  bagaimana  petkembangan historis dapat ditampung  dalam  Islam tenLnng  negara.
Dalam lintasan  sejarah  dan opini para teoritisi politik Islam ditemukan beberapa pendapat  yang berkenaan  dengan konsep
" M. Hasbi r\mirudin, Kortcp Ncgtra klan Mntmt FaTpt Rabaan,  (Yograkarta: UII Press, 2000), hal. 80. \o Mtruvrot Syadzdi:. blan dan  Tdrd Nrgra, (akaru: UI Prcss,  1993), hal. 183. 68 Al Manihif, Vol. 2 No I Januari -Juoi 2008
Hubungan Agama Dan Negara dalam Islam
hubungan agama drn nepl.r:a, ^ntlta.lain dapat diragukan ke dalam
(tiga) paradigma, yakni integalistik, simbioti\ dan sekularistik.ll

## 1. Paradigma Integtalistik
Paradigma integralistik metupakan  paham dan konsep hubungan  agama dan r,'eg ra y^ng  menganggap  bahwa agama dan negara merupakan suatu  kesatuan yang tidzk dapat dipisahkan.
Keduanya  merupakan dua  lembaga  yang menyatu  (integrahfi.7n iugz memberikan  pengertian  bahv,a negara merupakan  suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali  bahwa Islam tidak  mengenal  pemisahan antatz agama drn politik atau negara.
Paradigma ini kemudian melahirkan konsep  tentang agama neE(ara, l.ang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik  dikenal  juga dengan paham lsla,m din a,a daulah, yang sumber hukum positifnya adalah hukum agama.
Paradigma integalistik ini antara lain  dianut oleh kelompok Islam Syi'ah. Hanya saja Syi'ah tidak menggunakan term dawlah tetapi terrn imamah.

## 2. Paradigma Simbiotik
tr'Ienurut  konsep ini, hubungan  agama dan  negara  dipahami saling membutuhkan  dan bersifat timbal  balik. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negffa sebagai instrumen  dalam  melestarikan dan mengembangkan  agama. Begitu  juga sebaliknya,  negara iuga memerlukan  agama, karena agtma, jrga, membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas.
Dalam konteks paradugma simbiotik, Ibnu Taimiyah mengatakan  bahrva adanya kekuasaan Fng mengaur kehidupan manusia merupakan kewajiban agarl:.a yang paling besar,  karena tanpa kekuasaan  negara, rnaka agama tidak bisa berdiri tegak.
rl f)ede Rosyada,  <llJr.,  Denohrasi.. ., hal,. 62-64
AI Manihij, \rol. 2 No. I Januari - Juni 2008 69

## Hani Astika
Pendapat Ibnu Taimiyah  tersebut  melegitimasi  bahwa ^nt^t^ ^g rnz dan negara merupakan  dua  entitas  yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi  yang berlaku dalam paradigrna ini tidak saja berasai dari adtnya sodal cofiact, tetapi bisa saja diwamai  oleh hukum negara.

## 3. Paradigma Sekularistik
Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan (dispadas) ant?1r  neg t^ dan agama. Negara  dan agama merupakan dua benruk )rang berbeda dan satu sama lain memiliki glt^p n bidangnya  masing-masing, sehingga  keberadaannya harus  dipisahkan dan  tidak boleh satu sama lain melakukan interlrnsi.
Berdasar  pada  pemahaman  yang dikotomis  ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-berul berasal dari kesepakatan manusia nel ut social mntact dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Konsep sekularistik ini bisa dilihat dari pendapat Ali Abdul Raziq  yang  menyatakan  bahu'a dalam sejarah kenabian  Rasulullah pun  tidak ditemukan  keinginan Nabi Muhammad unruk mendirikan agama. Rasu.lullah  hanya penyampai risalah  kepada manusia dan mendakwahkan aixan rgama kepada manusia.
D. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia
Masalah hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan  yang  menarik untuk dibahas,  karena tidak saia Indonesia merupakan negafa yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, teapi karena kompleksnya  persoalan  yang muncul. Untuk itu agar kita mendapat informasi yang lebih mendetail mengenai  hubungan Islam dan negara dalam linasan Indonesia, lebih  baiklah  kita runtut ke belakang  mengenai  sejarah perdebaan Lntar^ Islam  dan politik yang terladi di Indonesia.
Setelah Jepang menyerah kepada sekutu  pada tanggal 15 Agustus 1945, pada anggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyaakan kemerdekaannya di bawah pimpinan  Soekarno  dan  NIoh. Flatta, dua tokoh bangsa ,vang sejak tahun 1920-an  bekerja  keras untuk
70 AI Manahii, Vol. J No. I Jaoueri -Juni 2008
Hubungan Agama Dan Negara dalam Islam
kemerdekaan tanah air. Untuk mengenal  antusiasme politik umat pada hari-hari kemerdekaan, dipandang  perlu untuk mengikuti perkembangan politik nasional  pada sekiar 3 bulan sebelum  deklarasi kemerdekaan itu. Pembicaraan  tentang  periode  singkat tapi  penting ini akan membantu kita untuk  mendudukkan politik umat Islam dan peranan  yang dimainkannya selama bulan-bulan menjelang kemerdekaan itu.12
Agar kia memiliki dan  mendapat  gambaran 1,ang jelas tentang perdebatan pandangan politik selama buian-bulan  menjelang kemerdekaan,  perdebatan  sengit  dalam BPUPKI (Badan Pen,velidik Usaha-usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia) antara wali-wali umat  Islam dan pemimpin-pemimpin nasional, pedu dikali  lebih teliti isu yang paling  krusial dalam perdebatan-perdebatan  itu ialah tentang ideologi negara Indonesia  yang bakal lahir itu. Isr.r ini punya  dampak politik ideologis lzng dalam dan  panjang dalam perjalanan sejarah modem Indonesia.
Dalam  maielis  konstituante, pada mulanya ada tiga rancangan (draJl tentang dasar  negara  yang diajukan oleh tiga fraksi. Ketiga rancangan itu adalah: Pancasila, Islam  dan Sosial-Ekonomi. Dan
;,ang terakhir  tidak  diajukan karena hanya didukung  oleh kelompok kecil. Soekarno dan Yamin mengajukan Una Pinsip Dasar yang kenrudian dikenal  dengan  Pancaih. Sedangkan dari golongan  Islam vaitu Ki Bagus Hadi Kusumo seorang tokoh Muhammadiyah, dengan mengajukan  Islam sebagai dasat negara. Usul Ki Bagus ini merupakan anti-tesis  terhadap usul Soekarno-Yamin. Dengan munculnl,a  dua usul  yang berbeda iru, maka bermulalah  pergumulan  pertama antara Pancasila dan Islam  dalam  sidang BPUPKI.T3
Dari situ jelas bahwa soal dielematik belum terpecahkan. Pada satu pihak, kelompok  pendukung dasat Islam dalam BPUPKI ingin melaksanakan seluruh isi syariah yang telah tersedia tanpa suatu reformulasi tuntas  dengan menghubungkannya  dengao aiaran etik
13 A. Syaf i \la'z.rif, l an daa PotliL di Inhnuia (Y%y.[arta: IAIN Surno K.diiaga Press,  1988), hal. 23. n lbd,h  n.
Al Manihii, Vol.  2 No 1 Januati -Juni 2008 71

## Hani Astika
Al-Qut'an sebagaimana yang dipahami  pada wakru ini. Formuiasi sistematik ini dipetlukan agar hukum-hukum  Islam betjaya menghadapi persoalan modem yang dihadapi manusia. Di pihak lain, kelompok  nasionalis  sekuler  tampaknva  hanyalah ingin mengarung Islam  dalam sebuah  sangkar "urusan pribadi" seorang muslim. Isu tentang  dasar negara ini telah memaksa para pendiri Republik Indonesia untuk menialani masa-masa yang sulit dalam sejarah modern  Indonesia.  Tetapi  akhirnya, sebuah kompromi  politik dalam bentuk  piagam dasat pada  tanggal 22Jtn 1945  dzpat dicapai. Piagam
Jakarta  adalah  hasil  kerja  sebuah pantia kecil dalam BPUPKI  lang diketuai  Soekarno,  dan ditandatangafli oleh sembilan ^nggot^ terkemuka yaitu: Soekarno, I\{oh. Hatta, AA. I\faramis, Abikusno T., Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Vachid Hasl.im  dan N{uhammad  Yamin.
Piagam Jakarta sebenarnya adalah sebuah preanbrh  bagi kosntirusi yang diajukan dalam  sidang BPUPKI. Di dalamnya,
Pancasila  sebagai dasar  negam telah disepakati, tapi sila pertama, yaitu sila Ketuhanan diikuti oleh klaustl ...dergan keuajlban menjalankan gaial Islan bagi penehk-penel*rya. Bag; umat Islam, anak kalimat ini menjadi sangat penting, sebab dengan itu tugas pelaskanaan s)ariat  Islam secara konstitusional  terbuka pada  waktu yang akan  datang. Inilah salah  satu  alasan  mengapa wakil-wakil  umat Islam dalam BPUPKI dapat berkompromi dengan  kaum nasionalis.
Sisi lain yang menarik dari s.ini ialah  bahrva  anggota panitia kecil, kecuali N{aramis yang Kristen semuanya beragama  Islam.
Soekarno sebaga.i kenra panitia  kecil  menghatapkan agat semua pihak,  khususnya wakil-wakil Kristen, menerima hasil kornpromi di atas, sekalipun hal itu berani pengorbanan yang besar bagi mereka vaitu pengorbanan yang tidak  boleh  tidak bagi kemerdekaan Indonesia.  Sekalipun wakil-wakil  Kristen  menerima dengan  perasaan berat himbauan  Soekarno itu, namun perumusan konstitusi 1945 pada akhirnya  diterima  dengan aklamasi  pada tanggal 16 Juni 1945.'a
t' Ibil, hal. 108.
AI Manihii, Vol.  2 No. 1 Januari -Juni 2008 11
Hubungan Agama Dan Negara  dalam Islam
Namun  demikian, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia masih ada duri dalam daging Pancasila dan UUD 1945 yang  masih tetap  dirasakan sebagai  sesuatu yang mengganggu sebagian anggota BPUPKI, terutama kelompok agama minoritas. Duri tersebut tidak lain adalah ...dengan  kewEiban menlaknkat gariat Ishm bagi penekk penehk11a... sebagaimana telah disebut terdahulu. Setelah melewati saat-saat yang cukup  kritis, pada tanggal  18 Agustus 1945, wakil- wakil umat Islam  akhimya  menyetujui usul  penghapusan  anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Akan tetapi, sila pertama Pancasila yaitu  sila Ketuhanan mendapat  tambahan atribut yang  sangat kunci,  hingga meniadi  "Ketuhanan  Yang Maha Esa".  Nlodifikasi sila pertama ini dipandang  sangat berarti, sebab dengan  jalan demikian  wakil-wakil  umat  Islam  tidak  akan  keberatan dengan formula baru itu. Akan tetapi,  perubahan di atas dipandang oleh sebagian orang sebagai kekalahan politik wakil-wakil  umat Islam. Tetapi  pada tahun 1978, Alamsyah Ratu Perwiranegara (Mented  Agama waktu itu) menafsirkan peristiwa  tertanggal 18 Agustus itu sebagai hadiah umat Islam kepada bangsa  dan kemerdekaan Indonesia, demi menjaga persatuan.ls
Dalam mengkaji  hubungan  agama dan negara di Indonesia, secara umum  dapat  digolongkan ke dalam  2 bagjzn, yakni  hubungan yang bersifat anlagonistik dan hubungan yang bersifat akonodatiJ. Hubungan antagonistik merupakan sitat hubungan  yang  mencirikan adanva  ketcgangan  antara negan dengan Islam sebagai sebuah agama. Sedangkan pa,hzm akonodatif lebih  dipahami sebagai sifat hubungan di mana negara dan agama  satu  sama lain saiing mengisi  bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk  menguangi konflik.r6
1. Hubungan  Agama  dan Negara  yang  Bersifat  Antagooistik
Eksistensi  Islam politik (pobtical lskn) pada  masa kemetdekaan dan sampai  pada pasca  revolusi pernah dianggap  sebagai pesaing
" lbid,  tlol. 108. t6 M.  lmaro Aztz, Agama, DcaroLrui iar Kadilaz $atartd Gamedi{ Pust*a Utarna, 1993), hal. 105.
Al Manihii, Vol.2 N<-r. l Januari - Juni 2008 73
Hani Astika
kekuasaan yang dapat mengusik  basis  kebangsaan negara. Persepsi tersebut, membarva impiikasi  terhadap  keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan  melakukan  domestikasi  terhadap gerak ideologis  Islam. I-ebih  dari itu, bahkan politik Islam  sering dicuriggi sebagai anti ideologi negara pancasila.'7
Bahtiar Effendi mengatakan  bahwa di Indonesia,  akar anago- nistik  hubungan politik antara Islam dua  negara tak  dapat dilepaskan dari konteks  kecenderungan  pemahaman keagamaan yang berbeda.
Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan  kebangsaan, ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.
Setelah  pemerintahan Orde Baru memantapkan kekuasaan- nya, terjadi kontrol yang berlebihan yang diterapkan  oleh  Orde  Baru terhadap  kekuatan politik Islam, terutama  pada kelompok radikal yang dikhawatirkan semak.in militan dan  menandingi eksistensi neglt^.
Realitas empirik  inilah yang kemudian menjelaskan  bahwa hubungan agama drn negara betul-berul mencurigai Islam sebagai kekuatan  vang potensial  dalam  menandingi eksistensi negata. Di sisi lain, umat Islam sendiri  pada masa inr memiliki gbirah ya,ng anggj untuk mewuiudkan  Islam sebagai sumber  ideologi  dalam  menialan- kan pemerintahan.
!'Bahtiar Effendi, 'l'cologi Baru  Polirik lrkrfl:  Pcna an Agana, Ngara dar Dcnokrasl (Yogyakatta:  Galang  Press,  2001), hd. 4.
74
Al Manihii, Vol.2  No. l Januari -Juoi2008

## 2. Hubungan  Agama dan Negara  yang Bersifat Akomodatif
Gejala menurunn\a ketegangan hubungan  antara Islam dan negara mulai  terlihat  pada pertengahan tahun  1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat  Islam dengan mengembangkan  wacana politik serta munculnya  kebijakan- kebijakan  yang  dianggap positif bagi umat  Islam.
Kecenderungan  akomodasi  negara  terhadap Islam juga menurut Affat Gaffar  ditengarai dengan  adanva  kebijakan
Hubungan Agama Dan  Negara dalam Islam pemerintah  dalam bidang  pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan politik umat  Islam sendiri.16 Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan  kekuatan politik yang potensial, yang oleh karenaoya  negara lebih  memilih akomodasi tethadap  Islam,  karena jika negara menempatkan  Islam sebagai otttsider negara, maka konflil akan sulit dihindari yang pada akhirnya akan membawa  imbas terhadap  proses pemeliharaan negara  kesatuan
Republk Indonesia.
Ivfenurut  Thaba,  munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan  bahwa umat Islam Indonesia dinilai telah  semakin memahami  kebijakan negara terutama  dalam konteks  pembedakuan  dan penerimaan asas tunggal Pancasila.re Selain itu, munculnyz  kebijakan  negara  terhadap Islam juga menjadi bagian  yang penting  dalam memahami  hubungan agama dan negara di masa awal 1980-an,  misalnya  pengetahan  RUU Pendidilian  Nasional, pengesahan RUU Peradilan Agama, munculnla KIVII sera munculnva Yayasan AmaI Bhakti Muslim Pancasila yang secara massif membangun ratusan masiid di hampir seluruh Indonesia.

## E. Kesimpulan
Tidak pernah selesainva perdebatan mengenai hubung n ant^r agama dan negara seolah  menjadi  persoalan  tersebut meniadi persoalan abadi, tidak hanya dalam  konteks  ke-Indonesia-an, melainkan  dunia pada umumnya. Dalam lintasan  historis Islam, hubungan agama dan negata dan sistem politik menuniukkan  fakta yang sangat beragrm. Ban.vak para ulama  ttadisional yang berargumentasi  bahwa Islam  merupakan sistem  kepercayaan di mana agama  mernili.ki hubungan  erat  dengan poljtik.  Islam memberikan pandangan  dunia  dan makna hidup bagi  manusia  termasuk  bidang poLitik. Dari sudut pandang ini maka  pada dasarnyz dalam  Islam
tb M.lmm  Aiz, Agaaa..., haL  105. i'q Abdul r\ziz Thaba, lrbz dat Ncgora fulatz Politik  Ordc Ba4 (*ana Gcrra  loseni Press,  1996), hal. 15.
Al Manihii, VoL 2 No. l Januari - Juoi 2008 75
Hanl Astika
tidak ada pemisahao ^ntara ^glrn (din) dm po\ttk (dawhh).  Karena, dalam perspektif Al-Qur'an,  institusi kekuasaan yang bersama negara dipedukan sebagai instrumen yang efektif untuk merea- lisasikan a1arun-ajann dalam  konteks selarah. Kemudian dalam menghadapi  kenyataan puluhan negara nasional di dunia Islam, pembentukan  suatu liga bangsa-bangsa dengan strukrur organisasi yang longgar mungkin  dagat  dipertimbangkan  dalam  mngka  mener- lemahkan prinsip persaudaraan umat  pada  kancah Internasional.
Amirudin,  lvl. Hasbi. Kornp Negara Islam Menrnl t-a1!ur R-abnan.
Yogyrkzrta: UII Press,  2000.
Aziz, M. 7lrrz;rr,. Agama,  Dunokrasi, dan lkadilat. Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama, 1993.
Effendi, Bachtiat.  hologi  Baru Poltik Islam: Pertadar  Agama, Negara,
dan Demokrari. Yogyakarta:  Galang  Press, 2001.
Mz'rif, A. Syafiii. Islan dan Politik di Indonuia.  Yogyakarta: IAIN
Sunan Kalijaga  Press, 1988.
klan dan  masalab  Kenegaraar. Jakarta: LP3ES, 1996.
Ridwat Paradigna Polink NU. Purwokerto: STAIN Press,  2004.
Rozak, Abdul;  dkk. Btkr Srphnen  Pendidikan  kaarganegaraan. Jakarta: Prenada Media, 2004.
Rosyada, Dede; dkk. Demokrasi, Hak Atasi fularusia,  dan Magarakat Madani.  Ja,kzra Tim ICCE UIN Jakana, 2003.
Syadzali, Munawar. Isbn dan  Tata  Negara. Jakarta: UI Press, 1993.
Thaba, Abdul  Aziz. Islan dan  Negara dakn Politik Orde Bant. Jakarta. Gema  Insani  Press, 1996.
Al Manihij, Vol.  2 No 1_laouari -Juni 2008

## DAFIAR PUSTAKA