Abstrak —Sebagai  salah satu  negara yang dikelilingi  oleh laut, Indonesia memiliki banyak wisata di kawasan pesisir dan ruang laut,  salah  satunya  berupa  wisata  bahari.  Pemanfaatan  ruang laut  dan  pesisir untuk  kegiatan wisata bahari ini  memerlukan pengelolaan  yang  terorganisir  agar  menghasilkan  tertib administrasi  kelautan.  Kabupaten  Tulungagung  merupakan salah  satu  Kabupaten  yang  memiliki  wilayah  pesisir  yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Namun pengelolaan wisata bahari tersebut dikelola oleh banyak pihak sehingga  belum  menghasilkan  tertib  administrasi  kelautan. Pada  penelitian  ini  dilakukan  identifikasi  terkait  pengelolaan wisata seperti hak dan tanggungjawab pengelola, nilai retribusi, dan kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan berupa  RTRW  dan  RZWP-3-K.  Penelitian  ini  menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dokumen  perencanaan  RZWP-3-K  dan  RTRW  Kabupaten Tulungagung  agar  dapat  menghasilkan  tertib  administrasi kelautan  dan  mendapatkan  estimasi  nilai  retribusi  untuk pemerintah setempat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wisata bahari di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh 3 pihak, yaitu pihak pertama Dinas Perhutani, pihak kedua pemerintah daerah setempat, dan pihak ketiga masyarakat sekitar. Masing- masing pihak menerima bagi hasil dari penjualan tiket masuk dengan  besar  yang  berbeda-beda.  Pihak  pertama  menerima bagi hasil 30%, pihak kedua 20%, dan pihak ketiga 50%. Pada kesesuaian  kondisi  eksisting  dengan  dokumen  perencanaan ditemukan bahwa lokasi wisata bahari kondisi eksisting sesuai dengan  lokasi  yang  direncanakan  yaitu  di  dalam  Kawasan Strategis  Pariwisata.  Sedangkan  estimasi  retribusi  yang diterima pihak kedua adalah Rp 2.032.320.000,00 pertahun dan apabila ke empat wisata di ambil alih oleh Pemerintah Daerah maka  menghasilkan    tambahan  estimasi  retribusi  sebesar  Rp 12.000.000,00 pertahun.
Kata  Kunci —Administrasi  Kelautan,  RTRW,  RZWP-3-K, Wisata Bahari.

## I. PENDAHULUAN
EGARA  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang- Undang Pasal 25 (Pemerintah Republik Indonesia 1945) [1]. Untuk penetapan hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil  [2],  [3].  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 itu menyampaikan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan  pengendalian sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan
manajemen  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimaksud adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati,  sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Kegiatan pemanfaatan sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  salah  satunya berupa pengembangan wisata bahari. Kegiatan wisata bahari tersebut  memiliki  potensi  ekonomi  yang  bernilai  tinggi sehingga  dapat  menambah  perekonomian  daerah  dalam bentuk  retribusi.  Retribusi  daerah  merupakan  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/  atau  diberikan  oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan [4].
Kabupaten  Tulungagung  merupakan  salah  satu  daerah  di pesisir  selatan  Jawa  Timur  yang  wilayah  pesisirnya dimanfaatkan  untuk  kegiatan  wisata  bahari.  Akan  tetapi terdapat  beberapa  wilayah  pesisir  yang  dijadikan  lokasi pariwisata  tersebut  dikelola  oleh  berbagai  pihak  sehingga wilayah tersebut perlu dilakukan identifikasi terkait kejelasan pengelola  agar  tercapainya  tertib  administrasi  di  bidang kelautan.  Dengan  adanya  tertib  administrasi  kelautan  ini diharapkan  mampu  meningkatkan  retribusi  daerah  dari adanya kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan ruang laut serta dapat memperbarui pemanfaatan ruang laut dan pesisir sehingga  meminimalisir  terjadinya  tumpang  tindih  antara kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan.
Penelitian  ini  menganalisa  kondisi  eksisting  pengelolaan kelautan  di  bidang  wisata  bahari  dengan  dokumen perencanaan RZWP3K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar  dapat  menghasilkan  tertib  administrasi  kelautan  dan mendapatkan  estimasi  nilai  retribusi  untuk  pemerintah setempat.  Studi  kasus  penelitian  ini  adalah  di  Kabupaten Tulungagung,  karena  di  Kabupaten  Tulungagung  terjadi simpang  siur  atas  penanggungjawab  pengelolaan  wisata bahari.
RZWP-3-K  (Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil) merupakan rencana pemanfaatan ruang laut dan pesisir yang di miliki oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang  No.  1  Tahun  2014.  Dengan  wilayah penelitian  yaitu  daerah  perairan  4  mil  dari  garis  pantai diutamakan untuk kawasan wisata bahari dan wilayah pesisir dari  garis  pantai  ke  arah  darat  sampai  ke  wilayah  batas administrasi  desa  yang  masih  terdapat  batas  terluar  bagian hulu kawasan wisata bahari.
RTRW  (Rencana  Tata  Ruang  Wilayah)  merupakan rencana jangka panjang adanya pemanfaatan di wilayah darat yang  di  miliki  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten

## Identifikasi Kegiatan Wisata Bahari Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)
Riva Dianita, Yanto Budisusanto, dan Cherie Bhekti Pribadi Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 60111 e-mail : yantobudisusanto@geodesy.its.ac.id
N
Tulungagung  dalam  Perda  Kabupaten  Tulungagung  No.  11 Tahun 2012.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini berada pada Kabupaten Tulungagung, dengan  4  Kecamatan  di  wilayah  pesisir  dengan  koordinat 111°43’-112°07’  BT  dan  7 o 51’-8°18’  LS.  Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Besuki,
Kecamatan Tanggunggunung,  Kecamatan  Kalidawir,  dan  Kecamatan Pucanglaban.
Gambar 1. Lokasi Penelitian

## B. Alat dan Bahan
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  (Disbudpar)  atas  nama Pemerintah  Kabupaten  Tulungagung,  dan  survei  lapangan, yang terdiri dari:
1) RZWP3K Jawa Timur Tahun 2016
Dalam  penelitian  ini  data  RZWP-3-K  digunakan  sebagai acuan  untuk  mengetahui  lokasi  wisata  bahari  yang direncanakan DKP sesuai RZWP-3K.
2) RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032
Data  RTRW  digunakan  sebagai  acuan  untuk  mengetahui lokasi wisata bahari di daerah pesisir yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai RTRW dan untuk mengetahui kesesuaian  dengan  kondisi  eksisting.  Hasil  kesesuaian dokumen RTRW dan RZWP-3-K ini merupakan komponen administrasi kelautan bagian marine development .
3) Data  pengelolaan  untuk  Kegiatan  Wisata  Bahari    di Kabupaten Tulungagung
Data  ini  digunakan  sebagai  komponen  administrasi kelautan  yaitu marine  tenure dan marine tax value . Marine tenure untuk  mengetahui  pengelola  dan  tanggungjawabnya terhadap pengelolaan wisata bahari. Marine tax value untuk menentukan  besar  estimasi  retribusi  yang  di  terima pemerintah daerah.
Penelitian  ini  menggunakan  ArcGIS  10.6.1.  Perangkat lunak  ini  digunakan  untuk  mengolah  data  dan  melakukan analisa  kesesuaian  secara  spasial.  Dengan  tahapan pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Inventarisasi  pemanfaatan  ruang  laut  untuk  kegiatan wisata bahari dilakukan pada peta RZWP3K Jawa Timur. Sedangkan pada pemanfaatan pesisir dilakukan pada peta RTRW Kabupaten Tulungagung.
2. Overlay data  pemanfaatan  ruang  laut  dan  pesisir  untuk kegiatan  wisata  bahari  dilakukan  setelah  inventarisasi pada  data  RZWP-3-K,  RTRW,  dan  kondisi  eksisting. Selanjutnya dilakukan overlay pada ketiga data tersebut. Overlay dilakukan dengan menggunakan fungsi Identity untuk menggabungkan data tabel atribut.
3. Analisa  kesesuaian  pemanfaatan  ruang  laut  dan  pesisir berdasarkan  komponen marine development digunakan untuk  mengetahui  kesesuaian  lokasi  wisata  kondisi eksisting dengan lokasi wisata pada dokumen perencanaan.
4. Inventarisasi  data  administrasi  kelautan  untuk  wisata bahari  digunakan  untuk  mengetahui  pengelola  dan penanggungjawab adanya kegiatan wisata bahari.
5. Analisa  data  pengelolaan  kegiatan  wisata  bahari    di Kabupaten  Tulungagung  berdasarkan marine tenure untuk mengidentifikasi pengelola dan penanggungjawabnya  dan marine tax/value untuk mengetahui  besar  estimasi  retribusi  untuk  pemerintah kabupaten.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Marine Development
1) Dokumen RZWP-3K
Menurut  dokumen  RZWP-3-K  Jawa  Timur  Tahun  2016, pemanfaatan di wilayah ruang laut untuk wisata bahari hanya terdapat di Desa Besuki, yaitu Pantai Popoh. Sedangkan pada desa-desa  lain  hanya  masuk  ke  dalam  zona-zona pemanfaatan. Untuk zona pemanfaatan terbagi dalam 4 zona diantaranya: zona KKP3K (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), zona pariwisata, zona perikanan tangkap, dan zona wisata ruang laut.
Pada  Gambar  2  terlihat  bahwa  pemanfaatan  ruang  laut untuk  wisata  bahari  hanya  terdapat  di  Desa  Besole  yaitu  di Pantai Popoh. Pantai Popoh ini terletak di sekitar pemukiman warga.  Selain  itu,  pemanfaatan  ruang  laut  di  Desa  Besole, Desa  Besuki,  dan  Desa  Keboireng  adalah  untuk  perikanan tangkap.  Berikut  ini  merupakan  tampilan  peta  pemanfataan ruang laut untuk wisata bahari menurut dokumen RZWP-3- K:

## Gambar 2. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut RZWP-3-K
Ruang laut yang termasuk ke dalam zona KKP3K adalah Desa  Ngrejo  dan  Desa  Jengglungharjo  Kecamatan Taggunggunung, dan Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir. Sedangkan  yang  termasuk  dalam  zona  perikanan  tangkap adalah  Desa  Kalibatur  dan  Desa  Rejosari  Kecamatan
Kalidawir,  Desa  Panggungkalak  dan  Desa  Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban.
Gambar 3 berikut ini akan memperjelas pemanfaatan ruang laut dan pesisir RZWP-3-K Kabupaten Tulungagung:
Gambar  3.  Identifikasi  Pemanfaatan  Ruang  Laut  RZWP-3-K  Desa  Besole Kec. Besuki
Gambar 4 berikut ini akan memperjelas pemanfaatan ruang laut dan pesisir RZWP-3-K Kabupaten Tulungagung:
Gambar 4. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Kec. Tanggunggunung dan Kec. Kalidawir

## 2) Dokumen RTRW
Menurut dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032  [5]  tidak  terdapat  lokasi  wisata  bahari  yang direncanakan  di  wilayah  pesisir  ataupun  ruang  laut.  Hal  ini karena  kawasan  peruntukan  pariwisata  dalam  konstelasi wilayah  menjadi  wewenang  Kementrian  Pariwisata  yang kawasan pengembangannya diatur dalam PP. No. 26 Tahun 2008  Tentang  RTRWN  [6].  Kawasan  pariwisata  tersebut terdapat  dalam  Ripparda  (Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan)  yang  dalam  penyusunan  Rippparda berpedoman pada RTRW. Pembangunan pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yang berlaku.  Di  dalam  Ripparda  tersebut,  pesisir  di  Kabupaten Tulungagung  terdapat  16  lokasi  wisata  bahari.  Padahal  dari hasil survei lapangan terdapat 21 lokasi wisata bahari dengan yang mampu di jangkau peneliti ada 14 lokasi wisata bahari.
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  pada  dokumen  RTRW tidak  terdapat  perencanaan  lokasi  wisata  bahari,  karena tanggungjawab  wisata  bahari  telah  sepenuhnya  diserahkan pada Kementrian Pariwisata dalam dokumen Ripparda.

## Gambar 5. Identifikasi Pemanfaatan Pesisir RTRW
Berikut  ini  merupakan  hasil  identifikasi  pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari pada peta Ripparda:

## Gambar 6. Identifikasi Pemanfaatan Pesisir Ripparda
Dari  Gambar  6  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  16 lokasi wisata bahari yang terbagi dalam 3 kawasan strategis. 3) Kondisi Eksisting
Menurut  kondisi  eksisting,  lokasi  wisata  bahari  dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini:

## Gambar 7. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Eksisting
Dari  Gambar  7  dapat  dilihat  bahwa  pemanfaatan  ruang laut  dengan  batas  4mil  dari  garis  pantai,  tidak  hanya dijadikan daerah pariwisata, namun juga dimanfaatkan untuk kawasan  migrasi  biota  laut,  kawasan  konservasi,  kawasan perikanan  budidaya  dan  perikanan  tangkap,  serta  PPI (Pelabuhan Penangkapan Ikan). Dari survei kondisi eksisting
tersebut  juga  diketahui  bahwa  terdapat  14  lokasi  di  pesisir yang dijadikan wisata bahari.
Pada hasil overlay dokumen perencanaan dengan eksisting menghasilkan bahwa lokasi wisata bahari yang terdapat pada dokumen  RZWP-3-K,  dokumen  Ripparda,  dan  kondisi eksisting,  ketiganya  masuk  ke  dalam  kawasan  strategis wisata.
Gambar  8.  Peta  Kesesuaian  Kondisi  Eksisting  dengan  Dokumen Perencanaan
Dari  Gambar  8  dapat  dilihat  bahwa  lokasi  wisata  bahari pada kondisi eksisting sesuai dengan dokumen perencanaan. Dapat  dilihat  dalam  zona  Kawasan  Strategis  Pariwisata (KSP) yang dibagi menjadi tiga KSP, yaitu KSP IV A, KSP IV  B,  dan  KSP  IV  C.  Pada  KSP  A  terdapat  8  lokasi  yaitu Pantai  Klatak,  Pantai  Gemah,  Pantai  Bayem,  Pantai  Sidem, Pantai  Popoh,  Pantai  Coro,  Pantai  Brumbun,  dan  Pantai Gerangan.  KSP  B  terdapat  3  lokasi,  yaitu  Pantai  Pantai Sanggar,  Pantai  Ngalur,  dan  Pantai  Sine.  Serta  KSP  C terdapat 3 lokasi yaitu Pantai Dlolo Kalidawir, Pantai Dlodo Pucangaban,  dan Pantai Kedung Tumpang.

## B. Marine Tenure
Pada  penelitian  ini  dihasilkan marine  tenure yaitu  bagian dari  komponen  administrasi  kelautan  yang berupa pengelolaan wisata bahari. Diantaranya daftar pengelola dan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan wisata bahari. Tabel 1  menunjukan  daftar  masing-masing  pengelola  dan tanggungjawabnya.
Dari  hasil  inventarisasi marine  tenure ,  pengelola  pihak pertama  adalah  Perhutani,  lokasi  wisata  bahari  tersebut berada di dalam kawasan Perum Perhutani. Pengelola pihak kedua adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas  nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dari 14 lokasi wisata bahari, 10 dikelola oleh Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  yaitu  Pantai  Gemah, Pantai Bayem, Pantai   Klatak, Pantai   Sine, Pantai   Dlodo Pucanglaban, Pantai  Popoh, Pantai  Sidem, Pantai  Kedung
Tumpang, Pantai   Ngalur, Pantai  Sanggar. Satu (1) dikelola oleh swasta yaitu Pantai  Coro, satu (1) dikelola oleh Bumdes sendiri tanpa campur tangan Disbudpar dan masyarakat lokal yaitu  Pantai  Dlodo  Kalidawir,  dan  2  dikelola  oleh  Bumdes sendiri  tanpa  campur  tangan  Disbudpar  dengan  bantuan LMDH  yaitu  Pantai  Brumbun  dan  Pantai  Gerangan. Pengelola pihak ketiga sebagai utusan dari pihak kesatu dan kedua untuk membantu mengelola kepentingan pariwisata.
Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan kelompok yang dibentuk oleh Pemkab (Disbudpar), LMDH merupakan  kelompok  yang  dibentuk  oleh  Dinas  Perhutani. BUMDes  maupun  swasta  yang  mengelola  tanpa  campur tangan Pemkab dikarenakan Pemkab belum menindak lanjuti pengelolaan wisata di wilayah tersebut.
Tabel 1. Daftar Pengelola dan Tanggungjawabnya Nama Pantai Pengelola Hak dan Tanggungjawab Pi1 Pi2 Pi3 Pi1 Pi2 Pi3 P. Popoh P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Sidem P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Sine P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Kedung Tumpang P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Dlodo (Pucanglaban) P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Dlodo (Kalidawir) P1 P6 P5 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Gemah P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Klatak P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Bayem P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Coro P1 P4 P5 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Brumbun P1 P6 P7 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Gerangan P1 P6 P7 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Sanggar P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 P. Ngalur P1 P2 P3 H1, T1 H2, T2 H3, T3 Keterangan: Pengelola: Pi1: Pihak ke 1 P3: BUMDes (Pokdarwis) Pi2: Pihak ke 2 P4: Swasta
Pi3: Pihak ke 3
P5: Masyarakat Lokal
P1: Perhutani
P6: BUMDes (tanpa pokdarwis) P2: Pemkab (Disbudpar) P7: LMDH
Hak dan Tanggungjawab: H1: menerima bagi hasil sebesar 30% H2: menerima bagi hasil sebesar 20% H3: menerima bagi hasil sebesar 50%
T1: menyediakan kawasan hutan untuk keperluan pengembangan wana wisata.
T2: mengadakan penataan, pembenahan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas objek wisata.
T3: membayar kewajiban bagi hasil kepada parah pihak, pengadaan tiket masuk dan parkir pengunjung, menyiapkan personil untuk penarikan karcis,  pengamanan,  ketertiban,  pemeliharaan  kebersihan  dan kelestarian, serta membayar asuransi kecelakaan pengunjung dll.
C. Marine Tax/ Value
Hasil penelitian marine tax/value yang merupakan bagian dari administrasi kelautan adalah komponen nilai pajak. Nilai pajak  ini  berada  di  pesisir  yaitu  berupa  retribusi  adanya kegiatan  wisata  bahari.  Data  retribusi  ini  merupakan  data yang  diperoleh  dari  hasil  survei  lapangan.  Pada  Tabel  2 berikut  merupakan  inventarisasi  retribusi  di  bidang  wisata bahari.
Dari pendapatan retribusi sebagaimana telah disampaikan pada  Tabel  2,  kemudian  dilakukan  perhitungan  bagi  hasil yang  telah  disampaikan  pada  Tabel  1,  maka  menghasilkan besar penerimaan restribusi untuk masing-masing pengelola.
Tabel 2.
Inventarisasi Retribusi Wisata Bahari Nama Wisata Bahari Harga Jual Tiket(Rp) A B H. Biasa H. Libur P. Popoh 8.000 10.000 9.000 115.200 P. Sidem 8.000 10.000 9.000 12.000 P. Sine 5.000 15.000 10.000 530.880 P. Kedung Tumpang 5.000 12.000 9.000 96.000 P. Dlodo (Pucanglaban) 5.000 10.000 7.500 9.600 P. Dlodo (Kalidawir)* 5.000 5.000 5.000 2.400 P. Gemah 5.000 7.500 6.250 432.000 P. Klatak - - - - P. Bayem - - - - P. Coro* 5.000 10.000 7.500 4.800 P. Brumbun* - 5.000 2.500 2.400 P. Gerangan* - 5.000 2.500 2.400 P. Sanggar 5.000 7.000 7.500 4.800 P. Ngalur 5.000 7.000 7.500 4.800
Keterangan: A: Rata-rata harga tiket perminggu B: Rata-rata jumlah pengunjung pertahun
Pada tabel 3 berikut ini merupakan besar perhitungan bagi hasil untuk para pihak dalam mengelola wisata bahari:
Tabel 3. Perhitungan Bagi Hasil Untuk Para Pihak/Tahun
No. Nama Wisata Bahari Pihak 1 Pihak 2 Pihak 3 ×   1.000 (Rp) 1 Pantai Popoh 311.04 207.36 518.4 2 Pantai Sidem 32.4 21.6 54 3 Pantai Sine 1.592.640 1.061.760 2.654.400 4 Pantai Kedung Tumpang 259.2 172.8 432 5 Pantai Dlodo (Pucanglaban) 21.6 14.4 36 6 Pantai Dlodo (Kalidawir)* 3.6 2.4 6 7 Pantai Gemah 810 540 1.350.000 8 Pantai Klatak - - - 9 Pantai Bayem - - - 10 Pantai Coro* 10.8 7.2 18 11 Pantai Brumbun* 1.8 1.2 3 12 Pantai Gerangan* 1.8 1.2 3 13 Pantai Sanggar 10.8 7.2 18 14 Pantai Ngalur 10.8 7.2 18 *: belum dikelola pemkab
Dari  Tabel  3  dapat  lihat  besar  masing-masing  perolehan bagi  hasil  yang  di  terima  oleh  berbagai  pihak.  Pihak  yang memperoleh  bagi  hasil  terbesar  adalah  pihak  ketiga.  Pihak- pihak tersebut merupakan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda  pembagiannya  sebagaimana  yang  telah disampaikan pada Tabel 1.
Dari  hasil  inventarisasi marine  tenure ,  dapat  diketahui bahwa penerima retribusi terbesar diterima oleh pihak ketiga sebesar  50%,  penerima  terkecil  adalah  pihak  kedua  sebesar 20%,  dan  pihak  pertama  menerima  retribusi  sebesar  30%. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan  wisata  di  kelola  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata,  maka  retribusi  tidak  sepenuhnya  diterima  oleh Pemerintah  Kabupaten.  Pemerintah  Kabupaten  hanya menerima  20%  dari  seluruh  penghasilan  adanya  kegiatan wisata  bahari,  hal  ini  karena  lokasi  wisata  bahari  tersebut berada  dalam  kawasan  Dinas  Perhutani,  dan  Pemerintah Kabupaten  sendiri  tidak  sepenuhnya  mampu  mengelola wisata  bahari.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Kabupaten memberdayakan  masyarakat  di  sekitar  pesisir  untuk membantu  mengelola  kawasan  wana  wisata  agar  selain menambah lapangan pekerjaan dan penghasilan masyarakat,
juga  dapat  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat  akan potensi wisata.

## D. Estimasi Retribusi untuk Pemerintah Kabupaten
Pada  analisa  berikut  ini  akan  menghitung  nilai  estimasi retribusi  atau  perkiraan  penghasilan  keuangan  daerah  yang apabila semua wisata tersebut dikelola oleh satu [7], [8] pihak yakni  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  atas  nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai pihak kedua.
Dibawah  ini  merupakan  rumus  perhitungan  estimasi retribusi [4]:
Tingkat Penggunaan Jasa × Tarif Retribusi (1)
Tingkat  penggunaan  jasa  diukur  dengan  rata-rata  jumlah penjualan tiket masuk dan tarif retribusi diukur dengan nilai rupiah  pada  harga  tiket  masuk.  Dari  Tabel  4  dapat  dilihat besar retribusi untuk Pemkab.
Tabel 4. Retribusi untuk Pemkab Nama Wisata Bahari 20%*X P. Popoh 207.360.000 P. Sidem 21.600.000 P. Sine 1.061.760.000 P. Kedung Tumpang 172.800.000 P. Dlodo (Pucanglaban) 14.400.000 P. Gemah 540.000.000 P. Sanggar 7.200.000 P. Ngalur 7.200.000 Jumlah 2.032.320.000 Keterangan:
A: Rata-rata harga tiket perminggu B: Rata-rata jumlah pengunjung pertahun X: Rata-rata Pendapatan Retribusi/tahun =AxB
Tabel 5.
Estimasi Retribusi dari pengelola selain pemkab Nama Wisata Bahari 20%*X P. Dlodo Kalidawir 2.400.000 P. Coro 7.200.000 P. Brumbun 1.200.000 P. Gerangan 1.200.000 Jumlah 12.000.000
Tabel  4  menampilkan  besar  retribusi  untuk  Pemkab dengan bagi hasil sebesar 20% dengan total Rp.2.032.320.000,00  pertahun.  Sedangkan  pada  Tabel  5 merupakan besar estimasi retribusi  apabila empat (4) lokasi wisata  yang  dikelola  oleh  selain  Pemkab  diambil  alih  dan dikelola  oleh  Pemkab,  maka  menghasilkan  tambahan estimasi  retribusi  dengan  total  sebesar  Rp.  12.000.000,00 pertahun.

## IV. KESIMPULAN
Menurut  dokumen  RZWP-3-K  Jawa  Timur  Tahun  2016, pemanfaatan di wilayah ruang laut untuk wisata bahari hanya terdapat di Desa Besuki, yaitu Pantai Popoh.
Menurut dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032  Skala  1:200.000  tidak  terdapat  perencanaan wilayah  pesisir  ataupun  ruang  laut  yang  akan  digunakan sebagai  lokasi  wisata  bahari.  Namun,  kawasan  pariwisata tersebut terdapat dalam Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan) Kabupaten Tulungagung.
Pada inventarisasi administrasi kelautan,  wisata bahari di Kabupaten  Tulungagung  di  kelola  oleh  3  pemangku kepentingan,  pihak  pertama  sebagai  pemilik  tanah,  pihak
kedua  pemerintah  setempat,  dan  pihak  ketiga  masyarakat setempat.
Pada  penerimaan  retribusi  wisata  bahari,  nilai  terbesar diterima  oleh  pihak  ketiga  sebesar  50%,  pihak  pertama menerima 30%, dan retribusi yang diterima pemkab sebesar 20%.
Estimasi retribusi yang diterima pihak kedua dari 10 wisata bahari  adalah  sebesar  Rp.  601.156.800.000,00  pertahun. Sedangkan apabila 4 lokasi wisata yang dikelola oleh selain Pemkab  diambil  alih  oleh  Pemkab  maka  menghasilkan tambahan  estimasi  retribusi  dengan  total  sebesar  Rp. 3.456.000.000,00 pertahun.
Saran  dari  penelitian  ini  adalah  dalam  pengelolaan  suatu kegiatan  diharuskan  untuk  melakukan  pembaharuan  data secara  bertahap  dan  akurat  agar  pemanfaatan  eksistingnya sesuai dengan rencana pemanfaatannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kelautan dan  Perikanan  Provinsi  Jawa  Timur  beserta  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Tulungagung  yang
telah memberikan bantuan data, serta masyarakat pesisir yang bersedia di survei demi kelengkapan data pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25.” Jakarta, 1945.
[2] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.” Jakarta, 2014.
[3] Y.  Astor,  W.  N.  Sulasdi,  Hendriatiningsih,  and  D.  Wisayantono, “Konstruksi  Integrasi  Unsur-unsur  Pemanfaatan  Laut  Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Kadaster Kelautan. Bandung,” in Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia , 2014.
[4] Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  No.  28  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” Jakarta, 2009.
[5] Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulungangung,  “Peraturan  Daerah Kabupaten  Tulungagung  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Tulungagung  Tahun  2012-2032.” Tulungagung, 2012.
[6] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN.” Jakarta, 2008.
[7] A.  Halim, Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  UPP-AMP YKPN, 2001.
[8] Depdagri  RI  and  FISIPOL-UGM, Pengukuran  Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab . Jakarta, 1991.