OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEMANFAATKAN POTENSI DESA
(STUDI PADA DESA LAMPANAIRI KECAMATAN BATAUGA KABUPATEN BUTON SELATAN)
Darmin Hasirun 1
1 Dosen Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muslim Buton Email: darmin.hasirun@gmail.com
Abstrak: Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  didirikan  untuk  mengoptimalkan pemanfaatkan  potensi-potensi  desa  yang  dapat  menunjang  perekonomian masyarakat, dengan adanya lembaga ini akan memotivasi warga desa untuk lebih terlibat  langsung  mengembangkan  usaha-usaha  pertanian,  peternakan  maupun keterampilan  lainnya  sehingga  masyarakat  dapat  membangun  desanya  tanpa berbondong-bondong  ke  daerah  perkotaan  karena  di  desa  kurang  memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik dibanding daerah kota. Hal inilah yang menjadi tugas  bagi  pengurus  BUMDes  untuk  menjawab  berbagai  persoalan  yang  dihadapi oleh  masyarakat  desa.  Desa  Lampanairi  merupakan  salah  satu  desa  yang mempunyai  banyak  potensi  yang  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  seperti kondisi  lahan  pertanian  masih  banyak  yang  kosong  dan  dibiarkan  tanpa  digarap oleh  pemiliknya,  peternakan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  desa  belum  banyak berproduksi  untuk  dijual  ke  pasar-pasar  lokal,  daerah  maupun  di  luar  daerah, potensi  keindahan  pantai  di  sepanjang  pesisir  desa  masih  sepi  pengunjung, kegiatan  budaya  desa  hanya  dijadikan  rutinitas  tanpa  dikemas  secara  aktraktif untuk  menarik  minat  para  wisatawan,  banyaknya  para  pemuda  yang  memilih berangkat  merantau  ke  daerah  lain  daripada  bertahan  di  desanya  karena kurangnya potensi desa yang bisa dimanfaatkan.
Kata kunci: Optimalisasi, Badan Usaha Milik Desa, Potensi Desa.
Abstract  : The  Village  Owned  Enterprise  was  established  to  optimize  the utilization  of  village  potentials  that  can  support  the  community's  economy,  with this  institution  will  motivate  villagers  to  be  more  directly  involved  in  developing agricultural, livestock and other skills businesses so that the community can build their villages without flocking to urban areas because in villages there are less job opportunities  than  urban  areas.  This  is  the  duty  of  the  management  to  answer various problems faced by the village community. Lampanairi Village is one village that has a lot of potential that has not been utilized optimally such as the condition of agricultural land which is still largely empty and left unused by its owner, farms managed  by  the  village  community  have  not  produced  much  to  sell  to  local markets, regions and in outside the area, the potential of the beauty of the beach along the coast of the village is still empty of visitors, village cultural activities are only used as a routine without being packaged attractively to attract tourists, many young people who choose to leave to migrate to other areas rather than survive in their  villages  because  of  the  lack  of  village  potential  that  can  be  used. Keywords: Optimization, Village-Owned Enterprises, Village Potential.
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## Pendahuluan
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh masyarakat desa melalui dukungan pemerintah yang bertugas menyusun perencanaan,  melaksanakan,  mengawasi dan  mengevaluasi  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  desa  dengan  memanfaatkan potensi desa secara efektif dan efisien.
BUMDes  terlahir  dari  kebijakan pemerintah  pusat  melalui  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang mengamanatkan  kepada  pemerintah  desa bersama dengan masyarakat agar membentuk  BUMDes  karena  mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan desa mandiri dengan meningkatkan  peranserta  masyarakat  desa dalam proses pembangunan.
BUMDes merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai  ragam  jenis  usaha  sesuai  dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan  potensi  ini  memiliki  tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan  usaha  ekonomi.  Disamping itu,  keberadaan  BUMDes  juga  membawa dampak  terhadap  peningkatan  sumber pendapatan asli desa (PADes) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan  sebuah  pembangunan  dan  juga
untuk  peningkatan  kesejahteraan  secara lebih optimal. (Adawiyah,2018).
Berdasarkan pengamatan sementara penelitian  terlihat  bahwa  pemanfaatan potensi  desa  pada  Desa  Lampanairi  belum maksimal,  hal  ini  dilihat  dari  kondisi  lahan pertanian  masih  banyak  yang  kosong  dan dibiarkan  tanpa  digarap  oleh  pemiliknya, peternakan  yang  dikelola  oleh  masyarakat desa  belum  banyak  berproduksi  untuk dijual  ke  pasar-pasar  lokal,  daerah  maupun di  luar  daerah,  potensi  keindahan  pantai  di sepanjang pesisir desa masih sepi pengunjung,  kegiatan  budaya  desa  hanya dijadikan  rutinitas  tanpa  dikemas  secara aktraktif untuk menarik minat para wisatawan,  banyaknya  para  pemuda  yang memilih berangkat merantau ke daerah lain daripada  bertahan  di  desanya  karena kurangnya potensi desa yang bisa dimanfaatkan,  hal  ini  diduga  disebabkan oleh  belum  optimalnya  kerja  Badan  Usaha Milik  Desa  seperti  kurangnya  pemahaman pengurus  dalam  mengidentifikasi  potensi desa,  pemetaan  potensi  dan  skala  prioritas program, kurangnya kegiatan pendampingan  secara  kelembagaan  kepada pengurus tentang cara mengelola keuangan lembaga dengan efektif dan efisien sehingga usaha yang dibuat oleh BUMDes masih jalan ditempat  bahkan  mengalami  kerugian, belum  terdirinya  kantor  BUMDes  yang dijadikan sebagai sarana untuk
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi setiap program kerja pengurus,  serta  masih  kurangnya  jumlah pengurus.
Begitu  banyaknya  potensi  desa  yang belum  dilirik  oleh  masyarakat  maupun pemerintah  desa,  bahkan  ada  pula  yang sudah  mengetahui  potensi  desanya  tetapi bingung  cara  memanfaatkannya  sehingga potensi tersebut terbelangkalai tanpa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,  misalnya  potensi  sumber  daya alam  yang  ada  di  Desa  Lampanairi  antara lain:  lahan  peternakan ayam,  kambing,  sapi dan lain-lain, lahan perkebunan yang cukup luas dimanfaatkan untuk budidaya tanaman sayur-sayuran maupun buah-buahan,
potensi  laut  yang  dijadikan  sebagai  sarana obyek  wisata  bernama  Pantai  Jodoh  serta potensi  situs-situs  budaya  yang  bernilai seni dan sejarah seperti sumur peninggalan Jepang  dan  Sungai  Kaki  Naue  yang  konon dijadikan  sebagai  tempat  pemandian  para tentara  Jepang,  Batu  Wa  Mbaani  yang berbentuk seperti manusia, serta situs desa lainnya  yang  berhubungan  erat  dengan sejarah Kesultanan Buton.
Beberapa  potensi  tersebut  terasa sulit  digarap  oleh  kelompok  masyarakat yang  tergabung  dalam  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  karena  masih  kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan  dan  pemanfaatan  potensi
desa  secara  maksimal,  kurangnya  pola pendampingan  dari  pemerintah  Kabupaten Buton  Selatan  menambah  deretan  masalah yang  dihadapi  oleh  BUMDes,  pengelolaan anggaran  yang  belum  dilakukan  secara professional,  transparan  dan  akuntabel sehingga  pemanfaatan  anggaran  kurang dialokasikan  pada  program  kerja  yang prioritas dan produktif.
Berdasarkan  uraian  permasalahan tersebut  di  atas,  maka  peneliti  tertarik pengambil  judul  tentang  “Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan  Potensi  Desa  (Studi  Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan).

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif (Moleong,  2010:138),  dengan  beberapa pertimbangan yakni; menyesuaikan metode kualitatif  lebih  mudah  apabila  berhadapan dengan  kenyataan  ganda.  Metode  ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan  antara  peneliti  dan  informan. Metode  ini  lebih  peka  dan  menyesuaikan diri  bersama  terhadap  pola-pola  nilai  yang dihadapi  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa dalam memanfaatkan potensi Desa Lampanairi sedangkan desain penelitiannya adalah desain deskriptif untuk menggambarkan  atau  menganalisis  hasil
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas (Sugiyono,  2011).  Lokasi  penelitian  ini berada  di  Desa  Lampanairi  Kecamatan Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan  dan jadwal penelitian yang dilaksanakan selama 3 bulan.

## Pembahasan
Desa  Lampanairi  merupakan  salah satu desa dari 5 desa di Kecamatan Batauga yang    terletak  di  daerah  pesisir,  jarak tempuh  yang  dilalui  dari  Kota  Baubau  ke Desa Lampanairi sepanjang +28 Km dengan lama  perjalanan  44  menit,  sedangkan  dari Ibukota  Kecamatan  Batauga  ke  Desa Lampanairi  hanya  berjarak  +  8,2  Km dengan  lama  perjalanan  14  menit. Wilayah Desa  Lampanairi  terdiri  atas  4  dusun  yaitu Dusun  Kakenauwe  I,  Dusun  Kakenauwe  II, Dusun Kakenauwe III dan Dusun Langkaurusa. Pusat Pemerintahan Desa
Lampanairi terletak di Dusun Kakenauwe II, dengan  dibentuknya  Desa  Lampanairi, maka  luas  wilayah  Desa  Bola  berkurang seluas  wilayah  Desa  Lampanairi.  Desa Lampanairi Kecamatan Batauga mempunyai batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa Hutan/ Tanah Negara;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bola;
c. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan
Laut Flores;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Majapahit.
Berdasarkan  hasil  pendataan  oleh pihak  Desa  Lampanairi  Kecamatan  Batauga Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi
Tenggara terkait jumlah penduduk, berjumlah 853 jiwa yang terbagi berdasarkan  jenis  kelamin  laki-laki  dan perempuan  sebagai  berikut  :  Laki-laki dengan  jumlah  402  jiwa  dan  perempuan berjumlah  451  jiwa,  dan  jumlah  Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Lampanairi sebanyak 232 KK.
Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  ada  di Desa  Lampanairi  sudah  terbentuk  sejak tahun  2017  tetapi  lembaga  ini  belum berjalan  maksimal  dalam  memanfaatkan potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa Lampanairi, padahal secara geografis, maupun  sosiologis,  desa  ini  mempunyai beberapa  potensi  yang  bisa  dikembangkan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Secara geografis desa ini mempunyai keindahan  pantai  bernama  pantai  jodoh, pantai  ini  sering  dikunjungi  oleh  para wisatawan  baik  lokal,  domestik  maupun nasional pada saat liburan kerja, kondisi ini bisa dijadikan ajang untuk mempromosikan desa ke tingkat nasional dengan memaksimalkan  penyediaan  sarana  dan
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
prasarana  pantai  yang  bisa  dijadikan sebagai alat komersialisasi artinya pemanfaatan fasilitas tersebut harus dibayar oleh para pengunjung pantai dalam berupa  retribusi  yang  akan  dibagi  secara adil  antara  Pemerintah  Desa  dan  pemilik lahan, disamping itu terlihat pula kedatangan sekumpulan hewan laut (Penyu)  di  sepanjang  pantai  desa  setiap tahunnya pada saat bulan purnama, penyu- penyu  ini  datang  untuk  bertelur  di  pesisir pantai yang tentunya menjadi pemandangan  menarik  untuk  dilestarikan bahkan  dibudidayakan  oleh  masyarakat agar  tetap  menjaga  habitat  penyu  yang semakin  rusak  akibat  perbuatan  manusia ataupun  kondisi  alam,  rencana  pemerintah desa dengan membuat penangkaran penyu- penyu  agar  dijadikan  sebagai  edukasi  bagi masyarakat tentang pentingnya melestarikan penyu-penyu tersebut, disamping  itu  para  wisatawan  dapat melihat  secara  langsung  aktivitas  penyu. Keberadaan  hewan  Penyu  ini  dirasakan oleh  Pemerintah  Desa  sebagai  fenomena yang unik karena dari beberapa desa/kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan Batauga  maupun  Kabupaten  Buton  Selatan semakin  jarang  terlihat  aktivitas  Penyu datang bertelur di tepian pantai disebabkan ancaman  dari  tindakan  oknum  warga  yang selalu  mengambil  telur  penyu  untuk diperjualbelikan, ataupun aktivitas
penambangan  pasir  yang  mengakibatkan penyu-penyu tersebut harus mencari habitat yang lebih aman dan nyaman untuk kelangsungan kehidupannya.
Secara sosiologis masyarakat di Desa Lampanairi mempunyai tradisi Ritual
Pedhawua artinya  ritual  yang  ditujukan untuk mempersembahkan atau memberikan  hasil  panen  warga  di  tepian laut. Kegiatan ini dilakukan setiap peralihan musim  barat  maupun  musim  timur,  ritual dipimpin  langsung  oleh  para  tetua  adat.  Di dalam  acara  ini,  makanan  persembahan diberikan di setiap empat sudut mata angin yang  dipercaya  oleh  masyarakat  setempat sebagai sarana untuk menolak bala sekaligus  sebagai  ungkapan  rasa  syukur kepada  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  atas berkah  dan  rezeki  yang  diberikan  selama proses  peralihan  musim,  selama  ritual  ini warga  setempat  tidak  boleh  melakukan aktivitas  selama  7  hari  dan  puncak  ritual Pedhawua ini  oleh  para  tetua  adat melakukan prediksi / ramalan berdasarkan fenomena alam terhadap hasil panen warga yang  dialami  kedepannya  di  desa  tersebut. Ritual ini dianggap sebagai potensi sosiologis  yang  sebenarnya  BUMDes  dapat menjadikannya  sebagai  ajang  promosi budaya  lokal  ( local  wisdom )  kepada  para wisatawan  agar  memperkenalkan  sejumlah tradisi  peninggalan  nenek  moyang  warga Desa  Lampanairi  sehingga  bukan  hanya
wisata  pantai  saja  yang  dapat  dinikmati oleh  para  pengunjung  tetapi  wisata  budaya dapat  menjadi  pernak-pernik  paket  budaya yang  terintegrasi  secara  langsung  dengan kegiatan  pemasaran  hasil  bumi  dari  warga setempat  yang  dikemas  dalam  kegiatan UMKM  warga  agar  menawarkan  produk- produk  hasil  panen  warga  kepada  para pendatang  yang  menikmati  liburan  di  desa tersebut.

## Gambar 1 Skema Rencana Pembangunan Wisata
Bahari Desa Lampanairi
Berdasarkan  gambar  skema  ini terlihat bahwa adanya rencana pemanfaatan  potensi  desa  yang  ada  di pesisir pantai seperti Situs Batu Licin, Situs Batu  Wa  Mbaani,  Situs  Tempat  Singgah Daeng  Para  Pati  serta  penangkaran  penyu- penyu yang dibuat secara terintegrasi saling terhubung  agar  dapat  mempermudah  para wisatawan agar lebih menikmati keindahan alam di pesisir pantai dan penanaman nilai- nilai  konsep  wisata  edukasi  tentang pentingnya  pelestarian  hewan  penyu  bagi
keseimbangan  ekosistem  di  laut,  ditambah pula  dengan  desain  reklamasi  pada  bagian pinggir  pantai  yang  ditanami  oleh  pohon- pohon  serta  lapak  dagangan  bagi  para pelaku  UMKM  untuk  menjual  hasil  panen dan  segala  keperluan  bagi  para  pendatang yang  menikmati  tempat  wisata,  pembuatan gazebo-gazebo  layang  yang  ada  di  atas permukaan  laut,  desain  ini  dibuat  agar pantai  terlihat  indah  dan  menarik  minat para  wisatawan.  Dengan  adanya  Wisata Bahari  akan  dapat  menambah  pendapatan bagi BUMDes untuk memasarkan hasil-hasil bumi yang dikelola oleh warga setempat.
Pemanfaatan  potensi  bahari  untuk dijadikan  sebagai  obyek  wisata  Desa Lampanairi,  seperti  halnya  yang  dilakukan oleh Desa Ponggok. Pelaku usaha pariwisata di  Desa  Ponggok  membuat  suatu  objek  dan atraksi  wisata  baru  yang  berisi  pesan edukatif,  kreatif,  serta  atraktif  dengan mengambil  konsep  alam.  Salah  satu  sektor yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat desa  adalah  pariwisata,  yang  dikemudian hari  berkembang  menjadi  wisata  minat khusus, yakni desa wisata. Melalui pengembangan  desa  wisata  ini  diharapkan bisa  menjadi  upaya  untuk  memberdayakan masyarakat setempat untuk lebih maju dan mandiri.  Desa  Ponggok  telah  berusaha memanfaatkan potensi-potensi yang mereka  miliki  dengan  menjadikan  desa mereka  menjadi  desa  wisata  dengan
Sumber: Kantor Desa Lampanairi, 2019
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
menonjolkan  keindahan  alam  yang  mereka miliki.  Dalam  pengelolaan  desa  wisata tentunya  masyarakat  diberi  andil  untuk ikutserta  dalam  upaya  pengembangannya. Dengan  adanya  keikutsertaan  masyarakat secara langsung dalam pengembangan desa wisata,  maka  bisa juga  dimanfaatkan  untuk usaha  pemberdayaan  masyarakat  setempat (Eko  Nur  Fatmawati,  2015  dalam  Arafat, 2018).
Keberadaan  potensi  pantai  yang dimiliki  oleh  Desa  Lampanairi  tidak  kalah menariknya dengan desa-desa yang lainnya karena  desa  ini  sudah  cukup  banyak menyimpan berbagai keindahan alam pantainya  seperti  Pantai  Jodoh  yang  belum digarap maksimal oleh BUMDes bekerjasama  dengan  pemilik  lahan  pantai tersebut,  serta  rencana  pembangunan wisata bahari menghadirkan nuansa kreatif dan  inovatif  bagi  pemanfaatkan  potensi desa  yang  bernilai  ekonomi  dan  dapat menguatkan  kelembagaan  BUMDes  yang selama  ini  belum  mendapatkan  perhatian penuh dari pemerintah desa.
Sumber mata air  yang sering dikonsumsi  oleh  warga  setempat,  baik untuk  mencuci  pakaian,  air  minum,  bahan dasar  pembuatan  bangunan  rumah,  dan lain-lain.  Di  Desa  Lampanairi  mempunyai beberapa  sumber  mata  air  yang  selalu mengalir  setiap  harinya,  hal  inilah  yang dimanfaatkan  oleh  warga  desa  setempat
bahkan  warga  desa/kelurahan  lainnya seperti  Desa  Bola  dan  Kelurahan  Majapahit juga  mengambil  sumber  mata  air  yang berada di kawasan Desa Lampanairi karena debit airnya cukup memadai dalam menyuplai  kebutuhan  masyarakat  di  tiga desa/kelurahan, olehnya itu secara geografis  desa  ini  cukup  strategis  karena telah  berhasil  memasok  kebutuhan  air warga di dua desa lainnya yang berdampingan,  tetapi  berdasarkan  hasil observasi peneliti di lapangan kondisi mata air  sudah  cukup  memprihatinkan  karena kurang  pedulinya  masyarakat  terhadap mata air tersebut akibat banyaknya penebangan  dan  pembakaran  hutan  yang berakibat  pasokan  debit  air  semakin  hari semakin  berkurang,  padahal  hutan  adalah sebagai  sarana  penyangga  dan  penyuplai kebutuhan  air  harusnya  dapat  dilestarikan karena  fungsi  hutan  salah  satunya  sebagai penampung  air  yang  dibutuhkan  oleh manusia, binatang maupun tumbuh- tumbuhan.  Disamping  itu  tidak  adanya kegiatan  pengontrolan  secara  ketat  dan tindakan  tegas  dari  pemerintah  daerah Kabupaten  Buton  Selatan  maupun  dari Pemerintah  Desa  terhadap  oknum  yang sengaja  melakukan  pengrusakan  hutan disekitar  mata  air  tersebut.  Hal  inilah  yang memperburuk  kondisi  mata  air  di  Desa Lampanairi.
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kepala Desa  Lampanairi,  La  Ode  Syarifuddin  (baru menjabat 1 (satu) bulan semenjak penelitian  ini  berlangsung)  melakukan perombakan  karyawan  BUMDES  lama karena dianggap tidak berhasil melaksanakan  tugas  di  bidang  Unit  Usaha Depot  Air  Minum,  hal  ini  dilakukan  agar terjadi  kepengurusan  baru  dengan  sistem manajemen  pengelolaan  BUMDes  yang lebih inovatif dan kreatif dalam usaha Depot Air  Minum  sehingga  air  yang  selama  ini digunakan oleh warga desa dapat dimaksimalkan penggunaannya serta menjaga agar tidak semakin banyak oknum yang  melakukan  penebangan  hutan  secara sengaja  yang  dapat  memperburuk  kondisi mata  air  (hasil  wawancara  15  November 2019). Pembentukan BUMDes yang bergerak  di  usaha  air  minum  merupakan langkah yang cukup strategis untuk menjawab  berbagai  permasalahan  yang dihadapi  oleh  Pemerintah  Desa  yaitu rendahnya kegiatan kewirausahaan masyarakat  yang  memanfaatkan  potensi  – potensi  desa,  dan  penggundulan  kawasan hutan yang tidak jauh dengan sumber mata air  karena  dengan  adanya  badan  usaha tersebut  akan  dapat  merencanakan  dan melaksanakan  segala  amanah  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh La  Ode  Syarifuddin  mengatakan  bahwa
disini  ada  banyak  mata  air  yang  digunakan oleh  desa-desa  lainnya,  mereka  hanya  izin dari  Pemerintah  Desa  Lampanairi  untuk memasang  pipa  air  yang  disalurkan  ke rumah-rumah warga, hal ini kami pikir bisa menjadi  potensi  yang  dapat  dikembangkan meskipun  sekarang  ini  cukup  banyak penebangan  pohon-pohon  yang  dapat mengancam  kondisi  mata  air  semakin berkurang  debit  airnya.  (hasil  wawancara 14 November 2019).
Potensi  lainnya  yang  selama  ini belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh BUMDes  adalah  lahan  pertanian  dan peternakan,  dimana  warga  bukan  hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan yang didapatkan  setiap  harinya  tetapi  juga  hasil panen  dan  ternak  menjadi  andalan  untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  tangganya. Tidak  maksimalnya  pemanfaatan  lahan sehingga masyarakat desa merasakan kecilnya  peluang  pendapatan  yang  ada  di desanya,  hal  ini  mengakibatkan  banyak para  pemuda  lebih  memilih  merantau  di keluar  daerah  seperti  ke  Daerah  Bangka Belitung,  Kalimantan,  Ambon,  Papua  dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang susah didapatkan di kampung  halamannya.  Hal  inilah  yang seharusnya  menjadi  tugas  BUMDes  dalam menjawab  permasalahan  yang  dihadapi oleh warga desa.
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Di  Jepang  kita  mengenal  dengan program One  Village  One  Commodity (OVOC). OVOC merupakan program dengan memadukan  konsep  kawasan  komoditas unggulan, yang pertama kali dikembangkan di Provinsi Oita Jepang, dengan menggerakan  program  satu  desa  satu komoditas,  dan  sukses  mengangkat  harkat desa  miskin  Oyama  karena  adanya  hasil pertanian unggulan meskipun dengan skala kecil.  (Tambunan,  et.  al.,  2003  dalam Harmiati dan Zulhakim, 2017).
Hal  inilah  yang  lagi  digarap  oleh Pemerintah Desa Lampanairi melalui BUMDes dengan memanfaatkan hasil pertanian  masyarakat  untuk  dijadikan sebagai  komiditas  utama  masyarakat  desa sekaligus menambah pendapatan masyarakat  dan  BUMDes,  salah  satu contohnya  akan  ada  rencana  program pembuatan  tepung  terigu  dengan  bahan mentahnya  diambil  dari  ubi  lokal  dan pengadaan  alat-alat  untuk  pengolahan  dari bahan  mentah  menjadi  barang  jadi  yang siap  dipasarkan  ke  luar  Desa  Lampanairi. Melihat  potensi  yang  ada  kebanyakan masyarakat  juga  bercocok  tanam  pada tanaman  ubi  sehingga  bisa  membuka peluang  usaha  baru  yang  belum  pernah dilirik oleh desa-desa lain dalam memanfaatkan potensi tersebut.
Pemberian kesempatan kepada pengurus BUMDes kedepannya adalah salah
satu upaya mengurangi tingkat pengangguran karena akan ada pemberdayaan para petani, pelibatan warga dalam  pengolahan  hasil  pertanian  menjadi tepung  terigu,  tenaga  penjualan  produk yang bertugas menyebarkan produk tersebut ke pasar-pasar yang membutuhkan tepung  terigu,  bukan  hanya  sekedar berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja lokal  tetapi  dapat  menciptakan  tenaga wirausaha baru yang memanfaatkan tegung terigu buatan desa tersebut. Hal inilah yang masih  direncanakan  oleh  Kepala  Desa Lampanairi  untuk  direalisasikan  sebagai bagian  dari  solusi  menjawab  berbagai permasalahan warga desa.
Masuknya  program  dana  desa  yang telah  masuk  sejak  tahun  2015  sampai sekarang,  sudah  terlihat  adanya  perubahan pola pikir serta kondisi masyarakat desa ke arah  yang  lebih  baik  seperti  pemanfaatan potensi  mata  air  untuk  dijadikan  usaha, meskipun  hal  ini  belum  cukup  menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat  desa.  Pembentukan  BUMDes Kembang  Jaya  dengan  unit  usaha  bernama Depot Air Minum Mata Wandoke diharapkan dapat memaksimalkan
pemanfaatan potensi alam tersebut, sebagaimana dalam amanah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada  pasal  89  berbunyi  hasil  usaha  BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan
usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian  bantuan  untuk  masyarakat miskin  melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan kegiatan  dana  bergulir  yang  ditetapkan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa.
Peraturan  di  atas  telah  memberikan arah  baru  bagi  warga  dan  pemerintah  desa untuk  mengembangkan  usaha  rakyat  yang berbasis pada potensi lokal agar masyarakat  miskin  yang  ada  di  desa semakin diberdayakan dan dilibatkan dalam  berbagai  aktivitas  pembangunan, tentunya  setiap  program  BUMDes  harus dapat  menciptakan  keberpihakan  kepada warga miskin ( pro poor ), dengan mengalokasikan dana desa kepada BUMDes sebesar-besarnya  demi  kepentingan  warga desa.
Tabel 1 Daftar Potensi Desa Lampanairi No Nama Potensi Kondisi Keterangan 1 Sumber Mata Air Baik Dikelola Oleh BUMDes 2 Pantai Jodoh Baik Dikelola Oleh Pribadi 3 Lahan Pertanian (Ubi Kayu dan Sayur- Sayuran) Baik Dikelola Oleh Pribadi (Hasil Panen Masih Minim) 4 Peternakan (Sapi, Kambing  dan Ayam) Baik Dikelola Oleh Pribadi (Produksi Masih Minim) 5 Batu Wa Mbaani Baik Tidak Dikelola (Legenda Masyarakat Desa Lampanairi, Batu mirip Manusia) 6 Situs Batu Licin Kurang Terawat Tidak Dikelola (Legenda
Masyarakat Desa Lampanairi) 7 Tempat Singgahnya Daeng  Para Pati Kurang Terawat Tidak Dikelola (Legenda Masyarakat Desa Lampanairi) 8. Sumur Peninggalan Jepang Kurang Terawat Tidak Dikelola/Kotor 9. Sungai  Kaki Naue Kurang Terawat Tidak Dikelola 10. Acara Adat Pedhawua Baik Dilaksanakan Oleh Tetua Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat Desa 11. Sumber Daya Manusia Kurang Diberdayakan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa belum sepenuhnya digerakan oleh BUMDes
Sumber: Hasil Observasi, 2019.
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas terlihat  bahwa  sebagian  besar  potensi  desa kurang dikelola oleh BUMDes Desa Lampanairi sehingga banyak yang terbengkalai  tanpa  mendapatkan  sentuhan dana  dan  program  pengembangan  potensi desa,  misalnya  Sumur  Peninggalan  Jepang yang  terlihat  tidak  terurus  sehingga  kotor dan hanya menjadi cerita rakyat yang ada di desa  setempat,  padahal  situs  sejarah  ini dapat  menjadi  daya  tarik  para  pengunjung (wisatawan)  untuk  mengetahui  sejarah Desa  Lampanairi  di  masa  penjajahan jepang,  begitu  juga  dengan  lahan  pertanian yang  lebih  banyak  menghasilkan  ubi  kayu dan  sayur-sayuran,  hewan-hewan  ternak seperti  sapi,  kambing  dan  ayam,  terlihat hanya  hanya  diurus  oleh  warga  sendiri tanpa mendapatkan perhatian dari pengurus  BUMDes  setempat,  Pemerintah
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Desa  Lampanairi  maupun  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Buton  Selatan  seperti pemberian  bantuan/insentif,  kurangnya bantuan peralatan, maupun pelatihan kepada  para  petani  dan  peternak,  kondisi tersebut  tidak  memberikan  dampak  positif bagi kemajuan pembangunan desa, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa.
Potensi  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  sumber  daya  manusia  yang  belum sepenuhnya dilibatkan dalam upaya peningkatan  ekonomi  warga,  seharusnya dengan adanya BUMDes dapat
menggerakan ekonomi desa melalui berbagai upaya pendampingan, pemberdayaan  dan  pengelolaan  sumber daya yang ada di desa karena semua potensi akan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan sumber daya masyarakat untuk mengelolanya. Selama pendirian BUMDes di
Desa  Lampanairi  belum  terlihat  perubahan yang signifikan tentang kondisi masyarakat yang  lebih  memilih  bekerja  di  luar  desa bahkan  keluar  daerah  karena  kurangnya pelibatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya.
Penduduk  (SDM)  hendaknya  tidak hanya  dilihat  sebagai  obyek  (penikmat) hasil  pembangunan  (industrialisasi)  tetapi sekaligus sebagai subyek (pelaku) pembangunan.  Kebijakan  pembangunan perlu  berorientasi  pada  pertumbuhan
ekonmi, pemerataan dan dapat meniciptakan kesinambungan
pembangunan dengan memanfaatkan potensi  sumber  daya  ekonomi  daerah. (Soewartoyo & Soetopo, 2009).
BUMDes  juga  bisa  berperan  sebagai pihak yang menjadi agen untuk menampung segala produksi yang dihasilkan  dari  olahan  pertanian  maupun peternakan,  misalnya  para  petani  desa hanya  bertugas  mengelola  lahan  pertanian atau  peternakannya  dengan  maksimal, hasilnya  akan  dibeli  oleh  BUMDes  untuk  di jual  kembali  di  pasar-pasar  lokal  maupun luar  daerah  dengan  harga  yang  kompetitif, sehingga  para  petani/peternak  tidak  perlu lagi  sibuk  menjadi  hasilnya  ke  pasar  tetapi cukup  melakukan  kegiatan  pertanian  dan peternakan  dari  proses  awal  hingga  masa panen.
Nama BUMDes
: Kembang Jaya
Bergerak di Bidang  : Depot Air Minum Mata Wandoke
Tabel 2
Daftar Nama-Nama Pengurus BUMDes
No Nama Jenis Kelamin Usia Jabatan Pekerjaan Lain Selain Pengurus BUMDes 1 Darmin Laki-Laki 30 Tahun Ketua Pegawai PERUSDA 2 Yuliana, S.Kom. Perempuan 25 Tahun Bendahara PTT Kantor BK & PDM Kab.Buton
Selatan
Sumber: Kantor Desa Lampanairi, 2019.
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas, peneliti  dapat  mengidentifikasi  bahwa pengurus  BUMDes  Kembang  Jaya  yang bergerak di bidang Depot Air Minum belum mencukupi dari segi jumlah karena banyaknya  potensi  desa  yang  belum digarap  dengan  baik  seperti  potensi  pantai beserta  hewan-hewan  penyu,  situs  budaya, UMKM  yang  bergerak  dalam  pemasaran hasil  pertanian  dan  peternakan.  Hal  inilah yang  menjadi  tugas  dari  pemerintah  desa, pengurus  BUMDes  maupun  masyarakat desa agar saling bahu membahu membangun desa demi kepentingan masyarakat desa.
Idealnya setiap perusahaan mempunyai sekretaris, bendahara manajer-manajer bidang pemasaran,  bidang  inovasi  dan  kreativitas, bidang  keuangan,  dan  lain-lain.  Hal  inilah yang  menyebabkan  sistem  manajemen BUMDes  belum  berjalan  dengan  baik, ditambah  lagi  dengan  sistem  pembukuan laporan  penggunaan  keuangan  yang  cukup ketat dapat menambah beban 2 (dua) orang pengurus BUMDes.
Permasalahan  tersebut  sama  halnya yang  dialami  oleh  BUMDes  KMS  Desa Sidoasri  belum  optimal  dalam  manajemen pengelolaan  usaha  sehingga  belum  bisa memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi anggota, pemerintah desa maupun masyarakat, Untuk para anggotanya BUMDes  KMS  Desa  Sidoasri  belum  bisa
memberikan  kesejahteraan  kepada  para anggotanya,  dari  delapan  anggota  resmi, hanya  2  anggota  yang  mendapatkan  gaji dari  BUMDes,  dan  gaji  yang  diterima karyawan masih terlalu kecil untuk membantu  meningkatkan  taraf  ekonomi mereka.  Untuk  Pemerintah  Desa  sendiri BUMDes  dirasa  belum  optimal,  BUMDes memang  sudah  memberikan  tambahan  kas bagi  desa,  namun  sedikitnya  jumlah  kas yang masuk yang diakibatkan oleh rendahnya omzet BUMDes. (Kusuma, 2018).
Berdasarkan  Permen  DPDTT  pada pasal  10  berbunyi:  Susunan  kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a.  penasihat;  b.  pelaksana  operasional;  dan c.  pengawas.  Jabatan  penasehat  secara langsung  dipegang  oleh  Kepala  Desa sebagai ex  officio yang  berkewajiban memberikan  nasihat  kepada  Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan  BUM  Desa;  memberikan  saran dan  pendapat  mengenai  masalah  yang dianggap  penting  bagi  pengelolaan  BUM Desa;  dan  mengendalikan  pelaksanaan kegiatan  pengelolaan  BUM  Desa.  Olehnya itu  peran  kepala  desa  dalam  penguatan kelembagaan  BUMDes  dianggap  sangat penting  dengan  melakukan  pembinaan  dan pengendalian  segala  kegiatan  operasional pengurus  BUMDes  agar  searah  dengan program  kerja  pemerintah  desa  dan  sesuai dengan  harapan  masyarakat  desa  yang
telah termuat dalam rencana pembangunan setiap tahunnya.
Sedangkan  pelaksana  operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM  Desa  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berkewajiban: a. melaksanakan dan mengembangkan  BUM  Desa  agar  menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau  pelayanan  umum  masyarakat Desa;  b.  menggali  dan  memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan c. melakukan  kerjasama  dengan  lembaga- lembaga perekonomian Desa lainnya.
Ketiga  kewajiban  tersebut  di  atas, saling  berhubungan  dalam  upaya  menggali dan  memanfaatkan  potensi  desa  agar memenuhi  kebutuhan  masyarakat  serta dapat  memberikan  pelayanan  yang  sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan menjalin kerjasama antara BUMDes dan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang dapat memberikan keuntungan  ekonomi  bagi  pendapatan BUMDes  hal  ini  diperlukan  kreativitas  dan inovasi  para  pengurus  BUMDes  dalam merespon  segala  peluang  yang  bisa  bisa dijadikan  sebagai  kekuatan  bagi  BUMDes untuk bergerak dan melaksanakan tugasnya agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Menurut  Permen  DPDTT  pada  pasal 14 menyatakan bahwa persyaratan menjadi
Pelaksana Operasional meliputi: masyarakat  Desa  yang  mempunyai  jiwa wirausaha,  berdomisili  dan  menetap  di Desa  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun, berkepribadian  baik,  jujur,  adil,  cakap,  dan perhatian  terhadap  usaha  ekonomi  Desa; dan pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
Aturan  tersebut  di  atas  sejalan dengan semangat pemerintah dalam membentuk  desa  mandiri  yang  didapatkan melalui  kegiatan  kewirausahaan  desa, tentunya pengurus BUMDes harus
memahami
prinsip-prinsip dalam
berwirausaha,  semangat  berwirausaha  dan adanya keinginan untuk melakukan perubahan  yang  lebih  melalui  kegiatan wirausaha  desa,  sedangkan  aturan  tentang domisili  dan  menetap  yang  ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun masih dianggap  wajar  karena  pengurus  BUMDes diharapkan adalah orang-orang yang sudah memahami  memetakan  potensi  desa  agar bisa dijadikan kegiatan wirausaha masyarakat  desa  dan  tingkat  pendidikan pengurus  yang  setingkat  dengan  sekolah menengah  umum  juga  perlu  dilakukan secara  standar  minimum,  artinya  semakin tinggi pemahaman pengurus BUMDes tentang kegiatan wirausaha semakin berpeluang menumbuhkembangkan BUMDesnya  menjadi  lembaga  wirausaha
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
yang  mengambil  beberapa  potensi  desa agar bisa dikelola secara ekonomis.
Temuan  penelitian  di  lapangan bahwa  pengurus  BUMDes  belum  sesuai dengan  harapan  yang  diamanatkan  dalam peraturan  meskipun  secara  administratif sudah  memenuhi  syarat  seperti  tingkat pendidikan pengurus yang sudah memadai, dan  penduduk  desa  setempat  yang  sudah menetap  lebih  dari  2  tahun,  sedangkan semangat wirausahanya belum menunjukan perubahan signifikan untuk membawa desa mencapai kemajuan dalam pembangunan di segala  bidang  utamanya  bidang  yang menjadi fokus diantaranya pertanian, peternakan  serta  kegiatan  pariwisata  yang mengandalkan potensi budaya dan kekayaan  alam.  Seperti  yang  tercantum dalam  Permendes,  PDTT  No  4  Tahun  2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha
Milik  Des  pada  pasal  3  menyatakan  bahwa
Pendirian BUM
Desa bertujuan: (1).Meningkatkan perekonomian Desa;
(2).Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat  untuk  kesejahteraan  Desa; (3).Meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; (4).Mengembangkan  rencana  kerja  sama usaha  antar  desa  dan/atau  dengan  pihak ketiga; (5).Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (6).Membuka
lapangan kerja; (7).Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan  pelayanan  umum,  pertumbuhan dan  pemerataan  ekonomi  Desa;  dan (8).Meningkatkan  pendapatan  masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Berdasarkan  Permen  DPDTT  di  atas dapat  diidentifikasi  bahwa  pendirian  BUM Desa  salah  satunya  adalah  meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi  ekonomi  desa  untuk  menambah pendapatan masyarakat desa serta mewujudkan kesejahteraannya, maka kehadiran  BUMDes  merupakan  harapan besar  bagi  masyarakat  desa  untuk  dapat mengekplorasi  sumber  daya  yang  ada  di kawasan  desa  agar  bernilai  ekonomis  bagi masyarakat,  seperti  pemanfaatan  mata  air desa dengan mendirikan BUMDes Kembang Jaya  yang  bergerak  di  bidang  Depot  Air Minum, agar dapat memasok kebutuhan air dan mengkomersialisasikan potensi tersebut  sehingga  laba  atau  pendapatan dari  hasil  penjualan  menjadi  pendapatan bagi  pengurus  BUMDes  dan  sebagian disetor  kepada  Pemerintah  Desa  yang  akan masuk  sebagai  kas  desa  atau  biasanya disebut  PADes  (Pendapatan  Asli  Desa), dengan  melakukan  pemungutan  retribusi setiap  bulannya  yang  nantinya  hasil  dari retribusi  tersebut  agar  dibagi  sebagian untuk  perusahaan  BUMDes  dan  sebagian lagi untuk kas desa.
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah  penguatan  kelembagaan  Badan Usaha  Milik  Desa  dalam  memanfaatkan potensi Desa Lampanairi Kecamatan Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan  belum maksimal  hal  ini  dilihat  dari  pengurus BUMDes  Kembang  Jaya  yang  bergerak  di bidang  Depot  Air Minum  belum  mencukupi dari  segi  jumlah  karena  banyaknya  potensi desa  yang  belum  digarap  dengan  baik seperti  potensi  pantai  beserta  hewan- hewan  penyu,  situs  budaya,  UMKM  yang bergerak  dalam  pemasaran  hasil  pertanian dan  peternakan.  Hal  inilah  yang  menjadi tugas  dari  pemerintah  desa,  pengurus BUMDes  maupun  masyarakat  desa  agar saling  bahu  membahu  membangun  desa demi kepentingan masyarakat desa. Idealnya  setiap  perusahaan  milik  desa minimal  mempunyai  sekretaris,  bendahara manajer-manajer bidang pemasaran, bidang inovasi  dan  kreativitas,  bidang  keuangan, dan  lain-lain.  Hal  inilah  yang  menyebabkan sistem manajemen BUMDes belum berjalan dengan  baik,  ditambah  lagi  dengan  sistem pembukuan  laporan  penggunaan  keuangan yang cukup ketat dapat menambah beban 2 orang pengurus BUMDes., pengurus BUMDes belum sesuai dengan harapan yang diamanatkan  dalam  peraturan  meskipun secara  administratif  sudah  memenuhi syarat  seperti  tingkat  pendidikan  pengurus
yang  sudah  memadai,  dan  penduduk  desa setempat  yang  sudah  menetap  lebih  dari  2 tahun,  sedangkan  semangat  wirausahanya belum  menunjukan  perubahan  signifikan untuk  membawa  desa  mencapai  kemajuan dalam pembangunan disegala bidang utamanya  bidang  yang  menjadi  fokus diantaranya  pertanian,  peternakan  serta kegiatan  pariwisata  yang  mengandalkan potensi budaya dan kekayaan alam.
Saran  penelitian  perlunya  upaya optimalisasi  BUMDes  Lampanairi  dengan cara  menambah  jumlah  pengurus  BUMDes agar  dapat  mengelola  beberapa  unit  usaha yang berhubungan dengan usaha pengembangan  potensi  desa,  penambahan bantuan  berupa  dana  bagi  operasionalisasi BUMDes  agar  lebih  maksimal  dalam bekerja,  pendirian  kantor  bagi  pengurus, dan  lebih  banyak  mengadakan  pendidikan dan  pelatihan  bagi  pengurus  seperti pelatihan  pengelolaan  keuangan,  pelatihan pemetaan  potensi  desa,  dan  peningkatan kapasitas pengurus, perlunya pengembangan dalam memanfaatkan potensi  desa  yang  bernilai  ekonomi  agar dapat  menyerap  tenaga  kerja  khususnya bagi warga di Desa Lampanairi.
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Daftar Pustaka Adawiyah, Robiatul. 2018. Strategi Pengembangan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Berbasis
Aspek  Modal  Sosial  (Studi  pada BUMDes  Surya  Sejahtera,  Desa Kedungturi,  Kecamatan  Taman,
Kabupaten  Sidoarjo). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. Anifa, Kun W. 2011. Strategi Pengembangan Organisasi Prima . Cendekia
Yogyakarta. Jurnal Managemen. Hal 213-234. Arafat,  Muhammad  Yasser.  2018. Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Desa  (Studi  Pada BUMDes  Tirta  Mandiri,  Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo,  Kabupaten  Klaten . Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga Davis,  Keith  dan  John  W.  Newstrom.  1994. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: Erlangga. Harmiati  dan  Abdul  Aziz  Zulhakim.  2017. Eksistensi  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengembangkan  Usaha  Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat  Ekonomi  ASEAN . Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik.  Universitas  Hazairin
Bengkulu.
Kusuma,  Tedi.  2018. Pembentukan  Dan Pengelolaan  Bumdes  (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri  SejatI  (Studi  Kasus  di Desa  Sidoasri  Kec.  Candipuro
Kab. Lampung Selatan. Fakultas
Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik Universitas  Lampung.  Bandar Lampung.
Moleong, Lexy J. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif PT.Remaja Rosda Karya, Bandung. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan  Dan  Pengelolaan, Dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik Desa.
Saputra,  Anom  Surya.  2015. Badan  Usaha Milik  Desa:Spirit  Usaha  Kolektif Desa. Kemendesa PDTT.
Siagian,  Sondang  P.  2008. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:
Bumi Aksara.
Soewartoyo  &  Soetopo,  Toni.  2009.  Potensi
Sumber Daya Alam Dan Peningkatan  Kualitas  Sumber Daya  Manusia  Di  Kawasan Masyarakat  Pesisir,  Kabupaten Bangka. Pusat Penelitian Kependudukan-  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (PPK-
LIPI).
Sugiyono,  MPA,  2011. Metode  Penelitian Campuran, Edisi  Ke-13  CV.
Alavabeta, Bandung.
Sutarto.  2002. Dasar-Dasar  Organisasi . Yogyakarta:Gajah Mada
University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.