## ANALISIS POTENSI DAN MASALAH PADA FASE KONSEPTUALISASI PENGEMBANGAN MODEL SUPERVISI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR INKLUSI
Oleh:
Hermanto a , Bambang Budi Wiyono b , Ali Imron b , Imron Arifin b a Mahasiswa Pascasarjana UM, & b Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Malang
E mail address: hermansp@uny.ac.id dan hermanuny@yahoo.com
Abstrak: Tahap penting dalam penelitian dan pengembangan adalah analisis potensi dan masalah. Analisis potensi dan masalah dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban alasan kebutuhan pengembangan dilakukan. Untuk mendapatkan jawaban atas kebutuhan pengembangan model supervisi pembelajaran di SD inklusi, maka dilakukan dengan: 1) menganalisis literatur yang mendukung pendidikan inklusif; 2) analisis kebijakan atau undang-undang yang mendukung pendidikan inklusif; 3) analisis pembelajaran yang mendukung pendidikan inklusif; dan 4) melakukan penelitian pendahuluan untuk memetakan kebutuhan pengembangan supervisi pembelajaran. Empat cara telah dilakukan dalam analisis potensi dan masalah pada tahap konseptualisasi pengembangan model supervisi pembelajaran di SD inklusi. Namun, dalam tulisan ini, penulis membatasi paparan pada analisis potensi dan masalah pada nomor satu sampai tiga di atas. Metode penelitian dengan menggunakan literatur, yaitu: untuk mengumpulkan berbagai referensi dan dianalisis lebih lanjut. Literatur yang membahas isu-isu inklusif adalah: psikologi pendidikan dan ilmu pendidikan. Produk hukum yang memperkuat pendidikan inklusif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih dari 15 produk undang-undang dan peraturan baik tingkat provinsi maupun tingkat dua. Pembelajaran yang mendukung pendidikan inklusif, seperti dalam standar proses, terutama dalam penyusunan prinsip RPP, harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik.

## Kata kunci: analisis masalah, fase konseptualisasi, dan pendidikan inklusif
Abstract : An important stage in research development is potential and problems analysis. Analysis of potential and problems intended to get the answers the need for development is done.  To get an answer to the need to develop models of instructional  supervision in inclusion elementary school, then it is done by:  1)  analyzing the literature supporting inclusive education; 2) analysis of policies or legislation to support inclusive education; 3) analysis  the instructional supporting of inclusive education; and 4) conduct preliminary research to map the needs of the development of instructional supervision. The four methods have been made in the analysis of the potential and problems on the conceptualization phase of models development of instructional  supervision in inclusion elementary school. However, in this paper, the authors limit the exposure on the analysis of potential and problems on the way numbered one through three above.  The research method by using literature, namely: to collect a variety of reference and further analysis. The literature that addresses the issues of inclusive are: psychology, and education. Product of law  that strengthen inclusive education in Daerah Istimewa Yogyakarta  Province,  is over 15 laws and regulations. Instructional  supporting of inclusive education,  such as process standards, especially in the preparation of the RPP principle, pay attention to individual differences of learners.
Keywords : problem analysis, conceptualization phase, and inclusive education

## Pendahuluan
Dalam penelitian pengembangan, salah satu tahap penting yang harus dilakukan adalah melakukan analisis potensi dan masalah. Dengan analisis potensi dan masalah, akan diketahui alasan atau dasar mengapa pengembangan produk atau model itu dilakukan. Analisis  potensi dan masalah merupakan landasan yang menguatkan latar belakang penelitian pengembangan. Tulisan ini merupakan bagian dari proses penelitian pengembangan disertasi tentang model supervisi pembelajaran sekolah dasar inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tulisan ini merupakan paparan awal pada fase konseptualisasi pengembangan, dan sebelum dilakukan penelitian pendahuluan mengenai kebutuhan pengembangan supervisi. Dengan demikian, paparan dalam tulisan ini merupakan bagian kecil dari fase konseptualisasi pengembangan. Tulisan ini merupakan kajian literatur untuk menguatkan argumentasi pentingnya penelitian pengembangan dilakukan.
Dalam analisis potensi dan masalah yang berkaitan dengan kepustakaan, perundangan, dan pembelajaran, adakah mendukung dikembangkannya panduan supervisi pembelajaran di sekolah inklusi. Dalam literatur apa, perundangan, dan pembelajaran seperti apa yang dapat dijadikan pendukung dikembangkannya
panduan supervisi pembelajaran inklusif. Dengan demikian hasil temuan terhadap literatur, perundangan, dan tuntutan pembelajaran dapat menjadi potensi yang akan menguatkan perlu tidaknya pengembangan. Selanjutnya atas ditemukannya potensi terhadap fokus, literatur, perundangan, dan tuntutan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual bisa menjadi pemicu timbulnya masalah. Permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian dukungan dan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai akibatnya, panduan supervisi kurang sesuai konten yang disupervisi.
Penelitian pengembangan merupakan dua kata yang saling melengkapi dalam sebuah proses menuju kesempurnaan suatu produk. Dengan penelitian akan diperoleh temuan yang memberikan kebermanfaatan, melalui pengembangan akan diperoleh kesesuaian sebagaimana tujuan pengembangan itu dilakukan. Penelitian pengembangan pada umumnya dilakukan dalam dunia industri untuk mengembangkan suatu produk. Pengembangan suatu produk tentu saja ada bermacam-macam tujuan. Dalam dunia industri, tujuan pengembangan merupakan strategi produsen untuk kesempurnaan dan menghindari kejenuhan konsumen seperti diungkap dalam Hukum Gossen dua.
Penelitian pengembangan dilakukan berdasarkan model pengembangan berbasis industri, tetapi implementasi selanjutnya dalam dunia pendidikan juga sangat diperlukan adanya penelitian pengembangan.
Pengertian penelitian dan pengembangan (Research and Development) menurut Borg & Gall (2007:589), adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2015: 28), adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan pada umumnya dilakukan dimana hasil temuan-temuannya akan digunakan untuk mendesain produk dan prosedur. Selanjutnya hasil penelitian dan pengembangan secara sistematis dilakukan uji lapangan, dievaluasi, disempurnakan untuk memenuhi kriteria keefektifan, kualitas, dan standar tertentu. Penelitian pengembangan diawali dengan studi pendahuluan (preliminary research) , diikuti aktivitas pengembangan (development) , dan dimantapkan melalui studi evaluasi  atau uji efektivitas.
Ada banyak model yang digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan
suatu produk, antara lain: model pengembangan 4-D dari Thiagarajan (1974), yaitu: define, design, develop, and disseminate , diadaptasi menjadi 4-P, yaitu: pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Model pengembangan C-ID dari Willis (2009), yaitu: Constructivist Instructional Design , adalah suatu model pengembangan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik dengan pola kerja: reflective, recurcive, design, and development (R2D2). Struktur model C- ID terdiri atas empat tahap, yaitu: define, design, development, and dissemination . Model pengembangan ADDIE, dari Reiser  & Mollenda (1990), yaitu: analysis, design, develop, implement, and evaluate atau analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya model pengembangan Borgand Gall, dengan 10 tahap atau langkah.
Dari berbagai model pengembangan tersebut, yang sering digunakan dalam penelitian pengembangan pendidikan adalah model Borgand Gall. Model penelitian pengembangan Borgand Gall menekankan sepuluh langkah, sebagaimana Borga and Gall (1983:775), yaitu: 1) analisis potensi dan masalah ( research and information collecting ); 2) mengumpulkan informasi ( planning ); 3)
mengembangkan model ( development of the preliminary form of the product ); 4) validasi produk (preliminary field testing); 5) revisi model ( main product revision ); 6) ujicoba terbatas ( main  field testing ); 7) revisi model ( operational product revision ); 8 ujicoba skala luas ( operational field testing ); 9) revisi model akhir ( final product revision ); dan 10) diseminasi dan implementasi hasil ( dissemination and implementation ).
Langkah-langkah tersebut, untuk mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengembangan.
Apabila mengacu model Borg and Gall di atas, tahapan pertama dan sangat penting adalah melakukan analisis potensi dan masalah. Sesuai dengan namanya, analisis potensi dan masalah, maka tujuannya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan produk apa yang akan dikembangkan dan melandasi mengapa perlu dilakukan pengembangan. Analisis potensi dan masalah harus mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa penelitian pengembangan tersebut mendesak dan perlu dilakukan. Dengan demikian, dalam analisis potensi dan masalah harus cukup bukti yang meyakinkan bahwa penelitian pengembangan akan memiliki manfaat dan dampak luar biasa setelah
pengembangan model selesai dilakukan, dan diimplementasikan kepada kelompok sasaran karena sesuai kebutuhan atau tuntutan pengembangan.
Analisis potensi dan masalah ( research and information collecting ), menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2015), include needs assessment, review of literature, small-scale research study, and preparation of report on state of the art . Penelitian dan pengumpulan informasi, meliputi: analisis kebutuhan, review literatur, penelitian skala kecil, dan persiapan membuat penelitian yang terkini. Sebagaimana umumnya analisis potensi dan masalah dalam penelitian pengembangan, pengembangan model supervisi pembelajaran pada sekolah dasar inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta pun diawali dengan analisis kebutuhan. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini  adalah untuk memaparkan hasil analisis potensi dan masalah, meliputi:  1) hasil analisis literatur pendukung pendidikan inklusif; 2) analisis perundangan pendukung pendidikan inklusif; dan 3) analisis pembelajaran yang mendukung pendidikan inklusif yang dapat menguatkan perlunya pengembangan.
Isu dan praktik pendidikan inklusif dimulai tahun 1948, dan secara legal tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Amerika Serikat memulai
tahun 1960-an dengan mengirimkan pakar-pakar pendidikan khusus ke Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia) untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive environment . Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shavin, dalam O’Neil, 1994). Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama, sekolah menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Sekolah menyiapkan bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar peserta didik tersebut berhasil (Stainback, 1980).
Konferensi dunia yang membahas pendidikan untuk semua ( education for all ), baru pada tahun 1990 di Jomtien,
Thailand menyepakati pencapaian tujuan pendidikan dasar bagi semua anak dan orang dewasa pada tahun 2000. Konferensi Jomtien, merupakan awal pergerakan semua negara dalam memperkuat komitmen pendidikan untuk semua. Implikasi dari deklarasi education for all tersebut bersifat mengikat semua anggota konferensi, agar semua anak tanpa terkecuali mendapat pendidikan
memadai. Konferensi sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, dan mencetuskan perlunya pendidikan inklusif baru diadakan tahun 1994 di Salamanca, Spanyol yang dikenal “ the Salamanca statement on inclusive education ” menetapkan pendidikan inklusif sebagai prinsip dalam memenuhi kebutuhan belajar bagi kelompok kurang beruntung, terpinggirkan dan terkucilkan.

## Metode Penelitian
Metode penelitian pada fase konseptualisasi pengembangan, khususnya dalam analisis potensi dan masalah menggunakan penelusuran kepustakaan atau metode kepustakaan. Studi kepustakaan pada umumnya dimaknai sebagai langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan. Studi kepustakaan pada umumnya tidak terlalu memperhatikan apakah kepustakaan tersebut sebagai data primer atau data sekunder. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan atau mengadakan studi penelaahan terhadap buku atau literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti atau dibahas. Dengan demikian penelitian yang mendasarkan pada studi pustaka akan lebih banyak melacak berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitiannya.
Dalam tahapan penelusuran kepustakaan, peneliti mengawali dengan melacak berbagai literatur atau referensi sumber yang membahas pendidikan inklusif. Setelah peneliti menemukan topik dan kepustakaan yang relevan, selanjutnya adalah menyusun kepustakaan agar  memudahkan peneliti melakukan identifikasi secara sistematis untuk dianalisis, dan dimasukan dalam kerangka sesuai tema atau topiknya. Dalam penelitian ini pengelompokkan pustaka, meliputi:  pendukung pendidikan inklusif; kebijakan pendukung pendidikan inklusif; dan pembelajaran yang mendukung pendidikan inklusif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah mencermati dan menelaah literatur dan perudangan berdasarkan isi yang membahas pendidikan inklusif. Selanjutnya melakukan reduksi data dan display data sesuai fokus yang telah ditetapkan. Terakhir peneliti menyajikan hasil analisis literatur dalam bentuk deskripsi atas hasil temuan.

## Hasil Kajian Pustaka
Gerakan pendidikan inklusif di Indonesia, telah dirintis sejak tahun 1986 yang dikenal dengan pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1986 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu di Indonesia. Pendidikan terpadu memang tidak sama dengan pendidikan inklusif. Pendidikan terpadu, menempatkan anak- anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler atau sekolah umum dan mereka harus mampu mengikuti sistem layanan sekolah reguler. Berbeda dengan pendidikan inklusif, dimana ABK harus difasilitasi oleh sekolah reguler dimana ABK mengikuti pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan terpadu menekankan ABK untuk menyesuaikan dan mampu mengikuti sistem layanan pendidikan sekolah reguler, sedangkan  pendidikan inklusif menekankan sekolah harus menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan ABK.
Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK belajar bersama dengan anak-anak sebayanya di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek, mulai sarana prasarana, kurikulum, maupun sistem pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individual ABK. Melalui pendidikan inklusif, akan dapat membangun kesadaran toleransi dan tidak diskriminatif. Pendidikan inklusif sesuai dengan amanat UUD’45 pasal 31 ayat 1, dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Hasil penelusuran literatur dan perundangan yang telah dikelompokkan, selanjutnya sesuai dengan fokus studi kepustakaan berkaitan dengan analisis potensi dan masalah pada fase konseptualisasi pengembangan model supervisi pembelajaran inklusif, hasil analisisnya meliputi: 1) hasil analisis literatur pendukung pendidikan inklusif; 2) hasil analisis perudangan yang mendukung pendidikan inklusif; dan 3) hasil analisis pembelajaran yang mendukung pendidikan inklusif. Setelah peneliti melacak berbagai buku-buku atau perundangan yang berkaitan dengan fokus pada fase konseptualisasi, selanjutnya dilakukan pemahaman dan pemilihan isi sesuai fokus. Dari ketiga fokus yang mendasari perlu tidaknya pengembangan supervisi pembelajaran di sekolah dasar inklusi tersebut, selanjutnya disajikan sebagai berikut.
1. Literatur Pendukung Pendidikan Inklusif
Buku-buku atau referensi yang dikaji untuk memperoleh dukungan pendidikan inklusif, meliputi buku-buku kependidikan, psikologi, dan manajemen. Dengan demikian dalam kajian literatur, peneliti tidak membahas buku-buku dengan jelas berjudul pendidikan inklusif. Hasil pengkajian literatur mulai dari kependidikan adalah: Foundations of Education, the Challenge of Professional Practice , edisi ketiga karya McNergney dan Herbert (2001: 291-365). Pada bab 8 membahas tentang influences of diversity , dan bab 9 membahas tentang multicultural and inclusive education . McNergney dan Herbert tidak membahas pendidikan inklusif secara langsung, tetapi bagaimana keberagaman berpengaruh dalam pembelajaran. Bagaimana ras dan etnik, perbedaan perkembangan sosio emosional dan fisik, kecerdasan, perkembangan kognitif, dan perkembangan moral menjadi salah satu issu reformasi di sekolah.
McNergney dan Herbert (2001: 331) mengawali dengan lima pendekatan untuk pendidikan multikultural yaitu: 1) teaching the exceptional and culturally different (goal: assimilation); 2) human relations (goal: social harmony); 3) single-group studies (goal: cultural pluralism through appreciation); 4) multicultural approach (goal: cultural pluralism through education reform); and
5) education that is multicultural and social reconstructionist (goal:social reform and cultural change). McNergney dan Herbert (2001: 348)  membahas multikultural yang diadaptasi dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu McNergney dan Herbert membahas pentingnya dasar hukum yang mendukung pendidikan inklusif. Begitu pula bagaimana menyediakan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus termasuk yang berbakat sebagai tuntutan kebutuhan saat ini.
Selajutnya dalam buku psikologi pendidikan karya Woolfolk (2008), dengan judul Educational Psychology, Active Learning Edition . Woolfolk (2008: 164), membahas tentang perbedaan pembelajar dan kebutuhan pembelajaran. Dari modul kesembilan hingga modul kesebelas, Woolfolk mengupas tentang perbedaan individual: intelegensi, pemprosesan kognitif, dan gaya pembelajaran. Modul kesepuluh membahas tentang integrasi dan inklusi: mengajar semua anak di kelas masa kini, dan perbedaan kemampuan dan pengajaran. Pertanyaan kritis yang diajukan Woolfolk (2008: 165) dalam mengawali pembahasan, mengawali dengan sebuah pertanyaan apa yang akan dilakukan, bila pada awal tahun ajaran baru, program pendidikan khusus
(sekolah khusus) menghentikan dan sekarang seluruh siswa dimasukkan di kelas-kelas pendidikan umum purna- waktu (inklusif).
Woolfolk menyadari bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dan hal itu didasari dengan adanya perubahan kebijakan. Dengan demikian guru akan memiliki siswa dengan rentang yang cukup lebar dalam hal kemampuan, keterampilan sosial, dan motivasi belajar di kelas. Guru juga mungkin akan memiliki seorang siswa tunarungu, dua siswa yang hanya memiliki kemampuan sedikit bahasa, dan seorang siswa dengan kebutuhan khusus yang berat. Guru harus bertanggungjawab atas pembelajaran seluruh siswa agar dapat menunjukkan kemajuan tahunan ( annual yearly progress) . Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana guru merancang kurikulum berbasis standar (umum) atau modifikasi kurikulum yang memungkinkan semua siswa untuk belajar dengan seluruh potensinya dan menunjukkan profisiensi yang mengarah ke standar yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya apa yang dapat dilakukan untuk menangani masalah spesifik pada siswa kita yang diidentifikasi memiliki kebutuhan- kebutuhan khusus.
Woolfolk (2008: 384), dalam bukunya yang berjudul: “ Educational Psychology, Active Learning Edition,
edisi kedua pada klaster 7 dalam modul 21 yaitu, pengajaran yang berpusat pada siswa diberbagai bidang isi dan di kelas- kelas inklusif. Setidaknya ada tuntutan yang harus dikuasai setelah membaca modul 21, adalah apa yang menandai pengajaran efektif untuk siswa luar biasa. Ekspektasi yang tinggi maupun penggunaan format pengajaran yang tepat tidak dapat memastikan bahwa semua siswa akan paham. Menurut Friend dan Bursuck (Woolfolk), bahwa identifikasi terhadap tuntutan lingkungan, kurikuler, dan pembelajaran di kelas, melakukan asesmen yaitu memperhatikan kekuatan dan kebutuhan belajar siswa, periksa bidang-bidang kesuksesan potensial siswa, mencari masalah potensial siswa, menggunakan asesmen dalam mengadaptasi pembelajaran, evaluasi kemajuan siswa, dan kolaborasi guru kelas dan guru pembimbing khusus dalam pembelajaran.
Untuk membantu siswa mencapai tujuan, Duckwort (Woolfolk, 2008:384), percaya bahwa guru harus benar-benar memperhatikan pemahaman siswa. Dalam menjangkau setiap siswa, pengajaran efektif di kelas-kelas inklusif harus memperhatikan banyak aspek. Larrivee (Woolfolk, 2008:393), guru di kelas inklusif harus melakukan: 1) menggunakan waktu secara efisien dengan memiliki rutinitas manajemen
yang lancar, menghindari masalah kedisiplinan, dan merencanakan dengan cermat; 2) melontarkan pertanyaan- pertanyaan dengan tingkat kesulitan tepat; dan 3) berikan umpan balik suportif dan postif kepada siswa, yang membantu mereka menemukan jawaban yang benar bila mereka keliru, tetapi sudah berada dijalur yang benar. Untuk mengintegrasikan siswa dengan berbagai kesulitan kedalam  kehidupan sehari-hari, Friend dan Bursuck (Woolfolk, 2008:394), merekomendasikan strategi INCLUDE, yaitu: identify, note, check, look for, use, evaluate .
Slavin (2009: 260, 362), dalam Educational Psychology, Theory and Practice . Setidaknya ada dua bab yang membahas tentang dukungan pendidikan inklusif yaitu: pada bab 9 dan bab 12. Accommodating instruction to meet individual needs dan learners with exceptionalities banyak menyinggung tentang perbedaan individu dan pendidikan inklusif. Pada bab 9 tentang mengakomodasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu. Slavin (2009: 267) membahas program untuk anak berkebutuhan khusus termasuk yang berbakat, dan bagaimana model pembelajaran individual dapat diberikan seperti dengan tutor sebaya, pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan teknologi bantu. Secara lebih fokus dan detail
Slavin (2009: 363) membahas tentang siswa berkebutuhan khusus dengan mempertajam siapa yang berkebutuhan khusus, hingga inklusif.
Dalam pembelajaran inklusif, Slavin (2009: 363) menjelaskan tentang penelitian pendidikan inklusif, adaptasi pembelajaran, strategi pembelajaran, intervensi dini dan tindakan preventif, komputer dan siswa berkebutuhan khusus, tutor sebaya dan sistem teman, tim pendidikan khusus, dan integrasi sosial dengan siswa berkebutuhan khusus. Dalam pembahasan tentang inklusif, Slavin (2009: 390) membahas tentang terminologi pendidikan inklusif, pendidikan inklusif penuh dan inklusif sebagian. Menurut Slavin, anak berkebutuhan khusus karena kondisi kekhususannya, maka model dan bentuk pendidikannya pun perlu diperhatikan dan memerlukan persiapan layanan khusus.
Jones dan Jones (2012) dalam manajemen kelas komprehensip, edisi kesembilan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Intan Irawati (2012). Bagian tiga mengenai meningkatkan motivasi dan belajar dengan mengimplementasikan metode instruksional yang memenuhi kebutuhan akademik siswa. Pada bab tujuh tentang meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Memenuhi kebutuhan siswa
dengan kebutuhan khusus (2012: 290), disebutkan bahwa di kelas mungkin akan berisi beberapa siswa berkebutuhan khusus. Anda mungkin juga mempunyai siswa dengan perbedaan belajar. Anda mungkin juga mempunyai siswa yang diduga mempunyai masalah pelajaran tetapi belum diidentifikasi sebagai memenuhi persyaratan untuk pendidikan khusus. Sebelumnya Jones dan Jones (2012: 48), menjelaskan kepedulian terhadap siswa yang berisiko merupakan tema besar dalam pendidikan di Amerika Serikat.
Evertson dan Emmer (Rahman, 2011), Manajemen Kelas untuk Guru Sekolah Dasar, edisi kedelapan pada bab 9 dan 10 mengenai mengelola perilaku bermasalah dan mengelola kelompok berkebutuhan khusus. Evertson dan Emmer dalam Rahman (2011: 229) konsep perilaku bermasalah sangat luas, untuk membahasnya didasarkan kategori agar dapat dikelola, yaitu: bukan masalah, masalah kecil, masalah besar tetapi terbatas dalam lingkup dan efeknya, dan memperparah atau menyebabkan menyebarkan masalah. Dalam mengelola kelompok berkebutuhan khusus bab 10, Evertson dan Emmer dalam Rahman (2011: 264), untuk mengidentifikasi perbedaan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa, sebaiknya menggunakan beberapa
sumber. Bagaimana mengidentifikasi kelompok berkebutuhan khusus, dan strategi yang digunakan untuk menyesuaikan dengan perbedaan individu.
The Principles of Educational Leadership and Management 2 nd edition, editor Bush, Bell, Middlewood, (2009). Pada bagian keempat membahas tentang leadership for diversity and inclusion. Bahwa keragaman akan banyak berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Walaupun tidak membahas pendidikan inklusif secara spesifik, tetapi  Lumby dalam Bush, Bell, Middlewood, (2009: 219) mengungkap bahwa: There is a very large and wide range of literature focused on issues of diversity and inclusion related to both staff and learners. The chapter has not space to address in detail the specific issues that may arise in relation to individuals or groups of staff or learners with particular needs, such as a physical or learning impairment, or who as their ethnic heritage . Lumby belum membahas secara rinci isu-isu yang spesifik tentang individu yang berkebutuhan khusus, tetapi diakui adanya rentang yang luas dan lebar antara literatur yang berfokus pada keberagaman dan inklusi pada staf maupun pembelajar.
George and Jones (1996), dalam Understanding and Managing
Organization Behavior, pada bagian pertama dalam bab kedua disebutkan tentang perbedaan individu: kepribadian dan kemampuan. George and Jones (1996: 33). Perbedaan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perbedaan individu dimaknai sebagai cara dimana orang-orang berbeda satu sama lain. Perbedaan kepribadian yang disebabkan oleh nature dan nurture .
Dalam buku tersebut memang tidak disinggung secara langsung tentang pendidikan inklusif, tetapi betapa pengaruh perbedaan individu akan sangat berdampak pada kelompok organisasi. Organisasi tidak akan menyamakan perbedaan individu, tetapi karena adanya perbedaan individu dalam organisasi harus dikelola atas perbedaan individu. Dari berbagai referensi, baik secara langsung maupun tidak langsung banyak yang memberikan perhatian kepada perbedaan individu dan pentingnya perhatian bagi mereka.

## 2. Perundangan Pendukung Pendidikan Inklusif
Sejak keluarnya peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, sekolah inklusi semakin bertambah banyak. Secara fakta dengan banyaknya kabupaten/kota ataupun provinsi yang mendeklarasikan sebagai kabupaten kota inklusif, semakin bertambah pula sekolah
inklusi yang dibuka. Salah satu provinsi yang mendeklarasikan pendidikan inklusif adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara defacto DIY mendeklarasikan pendidikan inklusif pada tanggal 12 Desember 2014. Jauh sebelum DIY mendeklarasikan sebagai provinsi inklusif, DIY telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini tentu sebagai bentuk perhatian dan akomodatif atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities .
Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Begitu pula bila dicermati dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai pengganti Undang-undang Nomor  4 tahun 1997  pada bagian keenam hak pendidikan. Dalam undang-undang tersebut, pada pasal 10 disebutkan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan
khusus; (d) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
Apabila peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 untuk jenjang sekolah, maka pendidikan inklusif jenjang pendidikan tinggi juga telah dikuatkan dengan keluarnya  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi.  Selanjutnya Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 48 menyebutkan: pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49 menyebutkan negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Sebagai warga negara, ABK mempunyai hak yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dan masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.
Hak warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan telah diatur dalam undang-undang, bahkan menjadi salah satu tujuan pendirian negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan, dan ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian, jelas bahwa negara tidak membeda-bedakan warga negaranya untuk memperoleh pendidikan yang baik dan bermutu. Sejalan dengan misi pendidikan untuk semua, bagaimana peraturan perundangan yang ada dapat memperkuat pemberian akses pendidikan bagi semua. Payung hukum  dan landasan hukum untuk terselenggaranya pendidikan inklusif sangat diperlukan. Oleh karena itu, analisis potensi dan masalah pada fokus kedua, peneliti bermaksud memaparkan berbagai peraturan perundangan yang menguatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di DIY.
Peraturan perundangan yang mendukung pendidikan inklusif dapat berasal dari eksekutif maupun legislatif. Perundangan tingkat provinsi yang menguatkan pendidikan inklusf di DIY, antara lain: a) Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;  b)  Peraturan Gubernur DIY nomor 41 tahun 2013 tentang pusat sumber pendidikan inklusif; c) Peraturan Gubernur DIY nomor 21 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif; d) Peraturan Gubernur DIY nomor 32 tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014; dan e) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 0131 Tahun 2013 tertanggal 8 Februari 2013 tentang Pembentukan Sub Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.
Peraturan bupati ataupun walikota yang menguatkan pendidikan inklusif di DIY, antara lain: a) Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 57 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;  b) Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 12/KPTS/2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif; c) Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 33 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah menuju Kabupaten Gunung Kidul Layak Anak; d) Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta; e) Perda Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bantul nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama  pada pasal 90 ayat (1) dan (2); f) Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 24 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
khususnya urusan pendidikan dalam point 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.
Selain peraturan perundangan dari pemerintah daerah dan legisatif, peraturan yang memperkuat terselenggaranya pendidikan inklusif di DIY, antara lain: a) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kulon Progo Nomor 420/300/KPTS/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI); b) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta nomor 188/Des/0026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta; c) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 tahun 2014 tentang Penentapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Yogyakarta; d) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016 khususnya pada pasal 7 tentang SD dan SMP inklusif.
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif di DIY cukup banyak. Ketercukupan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif di DIY, meliputi tingkat satu dan tingkat dua tentu dapat menggambarkan betapa
kuatnya misi pendidikan inklusif di DIY. Dasar hukum baik yang dikeluarkan oleh gubernur, walikota, bupati, ataupun oleh kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota, adalah untuk memperkuat dan suksesnya pendidikan inklusif di DIY. Implementasi perundangan tersebut berdampak pada pemberian kuota ABK di sekolah inklusi, seperti pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul nomor 421/664/KPTS/2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Sekolah/Madrasah, dan Pendidikan Kesetaraan di Gunung Kidul tahun pelajaran 2015/2016 khususnya pada pasal 16.
3. Pembelajaran yang Mendukung Pendidikan Inklusif
Dalam prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran pada Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Perbedaan individual itu antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.  Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 pasal 2, ayat (1)
pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik: (a) interaktif dan inspiratif; (b) menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif; (c) kontekstual dan kolaboratif; (d) memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan (e) sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Perlunya perhatian terhadap perbedaan individu juga terdapat dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses pada Kurikulum 2006 atau KTSP. Dalam permendiknas tersebut dijelaskan perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Prinsip- prinsip penyusunan RPP sebagaimana dalam permendiknas Nomor 41 tahun 2007, harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya
belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
Perbedaan individu termasuk yang berkebutuhan khusus, perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hal tersebut sangat jelas dipaparkan dalam prinsip-prinsip penyusunan RPP, baik dalam Kurikulum 2006 maupun Kurikulum  2013. Untuk mengetahui perbedaan dan kemampuan individu, maka guru perlu melakukan asesmen kemampuan awal peserta didik sebelum menyusun RPP dan melakukan pembelajaran. Kemampuan awal, harusnya dicantumkan dalam RPP dan tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Dengan memperhatikan kemampuan awal, dan perbedaan masing-masing peserta didik, maka sangat memungkinkan guru wajib melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik siswanya.

## Simpulan
Berdasarkan analisis potensi dan masalah pada fase konseptualisasi pengembangan model supervisi pembelajaran di sekolah dasar inklusi, dapat disimpulkan bahwa: 1) Ada cukup banyak literatur yang membahas isu-isu
inklusif, beberapa buku yang membahas pendidikan inklusif adalah: psikologi, dan pendidikan. Contohnya adalah Woolfolk dan Slavin dalam Psikologi Pendidikan, Evertson dan Emmer dalam manajemen kelas; 2) Hampir setiap kabupaten/kota di DIY memiliki produk hukum yang menguatkan terselenggaranya pendidikan inklusif di DIY, disamping perda dan pergub DIY. Peraturan yang mendukung pendidikan inklusif di DIY lebih dari 15 peraturan untuk suksesnya pendidikan inklusif, bahkan peraturan itu sampai pada proses penerimaan peserta didik baru yang mengharuskan memberi quota untuk ABK; 3) pendidikan inklusif, memberikan akses dan kesempatan kepada semua anak untuk dapat mengikuti pendidikan bermutu. Pendidikan inklusif yang mendasarkan pada perbedaan individu, sejalan dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP seperti dalam standar proses pada Permendikbud Nomor 65 tahun 2013.

## Daftar Pustaka
Cangelosi, James S. 2014. Classroom Management Strategies: Gaining and Maintaining Students’ Cooperation . 7 th edition. United States: John Wiley & Sons, Inc.
Denis & Ny. Enrica. 2006. Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua . Terjemahan Mohammad Sugiarmin & MIF Baihaqi. Bandung: Nuansa.
George, Jennifer M. & Jones, Gareth R. 2012. Understanding and
Managing Organizational Behavior . 10 th edition. Boston: Prentice Hall.
Jones, Vern & Jones, Louise. 2012. Manajemen Kelas Komprehensif , edisi ke-9. Terjemahan oleh Intan Irawati. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kedaulatan Rakyat. 19 Desember 2014. Pemkot Didesak Susun  Perda, Disabilitas Butuh Perlindungan Regulasi , hlm. 9.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas . (online),
(http:// www.pemda.diy.go.id ), diakses 14 Agustus 2013.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 2009. Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa . Jakarta: Depdiknas. (online), (http:// www.google.com), diakses 14 Agustus 2013.
Sugiyono, 2015. Metode Penelitian dan Pengembangan untuk Bidang: Pendidikan, Manajemen, Sosial, dan Teknik . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251). Diakses 14 Agustus 2013.
Woolfolk, Anita. 2008. Educational Psychology Active Learning . Terjemahan oleh Helly Prajitno Soetjipto, Sri Mulyantini Soetjipto. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.