Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4676

## MEWUJUDKAN STANDAR AKUNTANSI TRANSAKSI SUKUK NEGARA
Erny Arianty ariantyerny@gmail.com Resi Ariyasa Qadri Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia

## ABSTRACT
The purpose of this research to analyze how the application of standardized sovereign sukuk accounting which is adjusted to AAOIFI and PSAK and determine the factors that have the highest level of importance that affect the realization of these standards. The method used is descriptive qualitative analysis and the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. The result is the application for transaction recognition starting from the time of the engagement between the issuer and the investor. For the initial measurement of the valuation based on the yield according to market value, the current practice still requires improvements in determining the reward, recording the  amortization  of  premiums/discounts,  transfer  of  beneficial  rights  to  underlying  assets,  and  purchasing undertaking  transactions.  To  presentation  and  disclosure,  the  presentation  standard  still  needs  improvement because sukuk is proof of ownership of assets and not evidence of debt so that the presentation is separated from the debt group. As for disclosure, the information is not as complete as corporate sukuk and AAOIFI FAS number 17. The factors that have the highest level of importance in realizing the accounting standard are government role and commitment factors. The results of this study aim to increase transparency and accountability .
Key words: accounting standard; sovereign sukuk; realized

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah untuk transaksi Sukuk Negara yang disesuaikan dengan mengacu pada PSAK nomor 110 dan AAOIFI FAS  nomor  17  serta  menentukan  faktor  yang  memiliki  tingkat  kepentingan  tertinggi  yang mempengaruhi  terwujudnya  standar  tersebut.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  analisis kualitatif deskriftif dan pendekatan Analitycal Hierarchi Process (AHP).   Hasil penelitian ini adalah penerapan  untuk  pengakuan  transaksi  dimulai  sejak  terjadinya  perikatan  antara  penerbit  dengan investor. Praktik yang berjalan sudah sesuai dengan standar yang seharusnya. Untuk pengukuran awal penilaian  berdasarkan  yieldnya  sesuai  nilai  pasar,  praktik  yang  berjalan  masih  memerlukan penyempurnaan  dalam  penentuan  imbalan,  pencatatan  amortisasi  premium/diskon,  transfer  hak manfaat  asset  yang  dijadikan  underlying,  dan  transaksi  purchasing  undertaking.  Terkait  dengan penyajian  dan  pengungkapan,  standar  penyajiannya  masih  perlu  penyempurnaan  karena  sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset dan bukan bukti utang sehingga penyajiannya dipisahkan dari kelompok utang. Sedangkan untuk pengungkapan, informasi transaksi Sukuk Negara belum selengkap sukuk  korporasi  dan  AAOIFI  FAS  nomor  17.  Adapun  faktor  yang  memiliki  tingkat  kepentingan tertinggi  dalam  mewujudkan  standar  akuntansi  transaksi  Sukuk  Negara  dengan  pendekatan  AHP adalah  faktor  peran  dan  komitmen  pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  yang  memberi dampak  pada  meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Sukuk Negara.
Kata kunci: standar akuntansi; sukuk negara; mewujudkan
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 21

## PENDAHULUAN
Sukuk  Negara  atau  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  merupakan  salah satu  sumber  pendanaan  untuk  pembiayaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  yang  berlandaskan  pada  prinsip syariah  (Hariyanto,  2017).  Sukuk  Negara bukan  merupakan  instrumen  utang,  me- lainkan bukti kepemilikan atas aset/manfaat aset yang dijadikan underlying (DSN - MUI, 2008) . Minat  investor  untuk  berinvestasi  di Sukuk  Negara  semakin  meningkat  (Alfir- man,  2018).  Hal  ini  terlihat  dari  per- tumbuhan jumlah penerbitan Sukuk Negara yang mencapai lebih dari 950 triliun dengan jumlah outstanding lebih dari 657 T di akhir Tahun 2018 (DJPPR, 2018). Data pertumbu- han  Sukuk  Negara  dapat  dilihat  pada gambar 1 berikut ini.
Dengan  melihat  data  pertumbuhan yang mengalami tren peningkatan selama 10 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa minat  masyarakat  untuk  berinvestasi  di instrumen  syariah  semakin  tinggi  (Yildirim et  al .,  2020).  Hal  ini  menjadi  salah  satu indikator dibutuhkannya akuntabilitas yang mengacu  pada  praktik  akuntansi  yang terstandarisasi (Qizam dan Fong, 2019; Saad et  al .,  2020).  Pertanggungjawaban  terkait dengan SBSN juga merupakan amanah dari Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang harus  diwujudkan  (Amin,  2016).  Akunta- bilitas  ini  ditujukan  kepada  masyarakat melalui  suatu  alat  penyampaian  informasi atau  yang  dikenal  dengan  laporan.  Salah satu  laporan  yang  harus  dihasilkan  adalah laporan  keuangan  yang  merupakan  output dari  proses  akuntansi  yang  terstandarisasi (Siswantoro, 2018).
Terkait  dengan  akuntabilitas  ini,  Rosli (2010)  juga  menyampaikan  bahwa  untuk mewujudkan  akuntabilitas  dilihat  dari perpektif syariah salah satu parameter harus terpenuhi,  yaitu  adanya  pelaporan  dan proses  akuntansi.  Musthafa et  al .,  (2020) menyampaikan  hal  yang  sama  bahwa akuntabilitas syariah juga perlu diwujudkan untuk  transaksi  keuangan  yang  berprinsip
syariah.  Alasan  inilah  menjadikan  adanya standar akuntansi menjadi hal yang penting untuk  diwujudkan.  Standar  akuntansi  me- rupakan  pedoman  dalam  memotret  tran- saksi  ekonomis  terkait  sukuk  sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Sukuk Negara tersebut dapat tersampaikan ke  masyarakat  (Purnamawati,  2015).  Ke- butuhan  adanya  standar  akuntansi  di- sampaikan  oleh  Sukor et  al .,  (2008)  bahwa dengan semakin meningkatnya para pelaku pasar dalam berinvestasi menjadikan hal ini sebagai trigger dibutuhkannya  standar ukuran  pengakuan  dan  pengukuran  tran- saksi yang berkaitan dengan penerbitan dan investasi dalam obligasi syariah atau sukuk (Sukor et al ., 2008).
Biancone  dan  Radwan  (2016)  juga menyampaikan  bahwa  dengan  pertumbu- han  industri  sukuk  yang  demikian  cepat, dibutuhkan  suatu  pedoman  akuntansi  bagi entitas  non  keuangan  untuk  penerbitan sukuk.  Kedudukan  standar  akuntansi  juga sebagai salah satu upaya mengurangi risiko keuangan  dan  untuk  meyakinkan  kepada masyarakat  bahwa  transaksi  sukuk  telah dilaksanakan sesuai dengan syariah (Khalil, 2011).  Usaha  untuk memberikan  keyakinan kepada  masyarakat  menjadi  hal  yang penting karena dampak yang terjadi apabila masyarakat  sudah  tidak  percaya  akan mempengaruhi  minat  masyarakat  atau investor  untuk  berinvestasi  di  sukuk  men- jadi  turun  bahkan  mereka  dapat  manarik dana  milik  mereka  yang  sebelumnya diinvestasikan  (Arianty,  2020).  Untuk  me- menuhi  kebutuhan  adanya  standar  akun- tansi  ini ,  Accounting  and  Auditing  Organi- zations  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI)  telah  mengeluarkan  standar akuntansi  untuk  transaksi  obligasi  syariah dengan  mengeluarkan Financial  Accounting Standard (FAS) nomor 17 tentang Investment in  Securities (Sarea  dan  Mohd-Hanefah, 2013) .
Di  Indonesia  juga  telah  ada  standar akuntansi  untuk  transaksi  sukuk,  yaitu PSAK  nomor  110,  yang  ditetapkan  oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
22 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39

## Gambar 1 Jumlah Penerbitan Sukuk Negara

## Sumber: DJPPR (2015)
Namun  demikian,  standar  ini  diper- untukkan  untuk  sukuk  korporasi  yang didalamnya  juga  telah  diatur  bagaimana pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan pengungkapan transaksi sukuk korporasi di laporan  keuangan  (Arianty,  2019a;  Astuti, 2018;  Ikhsan  dan  Haridhi,  2017).  Untuk Sukuk  Negara,  belum  memiliki  standar khusus  yang  mengatur  tentang  perlakuan akuntansi  Sukuk  Negara  (Arianty,  2019b). Standar  akuntansi  Sukuk  Negara  ini dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Mengapa? Alasannya  adalah  masyarakat  akan  lebih memahami dan meningkatkan pengetahuan yang  dimilikinya  terkait  dengan  transaksi Sukuk  Negara  tersebut.  Kondisi  ini  juga mempunyai  dampak  terhadap  industri keuangan  syariah  yang  memiliki  harapan agar  penerbitan  sukuk  korporasi  juga meningkat signifikan (Guermazi, 2020)
Selama ini proses pengelolaan transaksi Sukuk Negara yang tertuang dalam Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  me- rupakan output dari praktik akuntansi yang masih disamakan dengan praktik akuntansi utang  negara  yang  berbasis  konvensional (Zakia,  2014).  Praktik  akuntansi  Sukuk Negara  selama  ini  masih  menggunakan
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) mengenai utang negara, jadi belum terdapat standar  khusus  mengenai  transaksi  syariah yaitu Sukuk Negara (Arianty, 2019b). Hal ini menjadi  kurang  tepat  karena  seperti  yang telah  dijelaskan  pada  paragraf  sebelumnya Sukuk Negara dengan utang negara lainnya memiliki banyak perbedaan. Sukuk Negara bukanlah  instrumen  utang,  akan  tetapi merupakan bukti kepemilikan atas asset atau hak  pemanfaatan  atas  asset  yang  dijadikan underlying dalam  penerbitan  sukuk.  Selain itu  basis  Sukuk  Negara  diterbitkan  ber- dasarkan  prinsip  syariah,  mempunyai struktur  akad  yang  telah  ditetapkan  oleh fatwa DSN-MUI (Arianty, 2019b). Perbedaan antara Sukuk dengan obligasi konvensional atau  surat  utang  juga  disampaikan  oleh Biancone dan Shakhatreh (2015) bahwa salah satu  perbedaannya  terletak  pada  struktur legalnya yang tentu saja hal ini berpengaruh pada perlakuan akuntansi yang berbeda juga (Biancone dan Radwan, 2016; Biancone dan Shakhatreh, 2015).
Berkaitan  dengan  transaksi  sukuk,  be- berapa penelitian terdahulu juga membahas tentang hal ini dari perspektif yang berbeda. Grassa dan Miniaoui (2017) meneliti tentang
4,7 16,6 27 33,33 57,1 53,1 75,5 118,5 179,9 200 950 0 100 200 300
400 500 600 700 800 900 1000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penerbitan Sukuk Negara (Dalam Trilyun)
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 23
apa  yang  mempengaruhi  keputusan  per- usahaan di beberapa negara teluk arab untuk menggunakan  sukuk  atau  obligasi  kon- vensional  sebagai  alternatif  pembiayaan. Hasil  penelitian  mereka  mengungkapkan bahwa  perusahaan  lebih  memilih  sukuk dibandingkan dengan obligasi konvensional untuk  membiayai  kebutuhan  operasional- nya.  Penelitian  ini  berbeda  dari  penelitian tersebut  yang  dalam  hal  penelitian  Grassa dan Miniaoui (2017) hanya menitikberatkan pada determinan yang mendasari keputusan perusahaan  untuk  memilih  pembiayaan melalui  sukuk  atau  obligasi  konvensional. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme  untuk menentukan  faktor terpenting dari seluruh determinan tersebut yang  akan  mempengaruhi  keputusan  per- usahaan  untuk  membeli  sukuk.  Klein et  al . (2018)  meneliti  tentang  bagaimana  cara sukuk  mempengaruhi  kinerja  perusahaan publik di Malaysia dari tahun 2002 s.d. 2010. Hasil penelitian mereka menjelaskan bahwa penerbitan  sukuk  menimbulkan  reaksi negatif  terhadap  pasar  saham  Malaysia. Mereka  juga  menemukan  bahwa  sukuk sebagai instrumen keuangan hanya diguna- kan  oleh  perusahaan  yang  lebih profitable . Penelitian ini berbeda dari penelitian mereka dalam  hal  penelitian  ini  mengangkat  isu yang  lebih  fundamental,  yaitu  bagaimana transaksi  sukuk  seharusnya  diperlakukan. Bukan  sebagai  instrumen  utang  tetapi sebagai bukti kepemilikan atas aset. Murtuza (2002)  melakukan  penelitian  terkait  faktor- faktor  yang  menentukan  akuntabilitas  ke- uangan  sektor  keuangan  syariah.  Hasil penelitian  mereka  menunjukkan  bahwa faktor  utama  pendukung  akuntabilitas adalah  pemahaman  mengenai  islam  dan standar  akuntansi  diperlukan  dalam  me- wujudkan  akuntabilitas  syariah  secara umum.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitiannya adalah faktor pendukung dan praktik akuntansi syariah diperlukan dalam mewujudkan  akuntablitas  syariah  atas transaksi  sukuk.  Zakia  (2014)  juga  me- lakukan  penelitian  terkait  dengan  standar akuntansi  sukuk  dengan  melakukan  per-
bandingan  antara  PSAK  dengan  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  tentang  Utang Negara  di  Indonesia.  Hasil  penelitiannya mengungkapkan  bahwa  akad  sukuk  sektor swasta  yang  diatur  dalam  PSAK  meliputi akad mudharabah dan ijarah , sedangkan akad sukuk  negara  yang  diatur  oleh  Peraturan Menteri Keuangan hanya membahas tentang akad ijarah. Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian Zakia (2014) dalam hal penelitian ini  membandingkan  antara  PSAK  dan AAOIFI yang juga membandingkan praktik akuntansi yang  selama  ini  diterapkan.  Dari proses  ini  kemudian  ditentukan  hasil  yang akan dijadikan referensi dalam penyusunan standar  akuntansi  yang  seharusnya  untuk transaski  Sukuk  Negara.  Penelitian  ini disamping  mencoba  menguraikan  apa  saja yang  akan  dituangkan  dalam  standar akuntansi  Sukuk  Negara  juga  menganalisis faktor  apa  saja  yang  harus  dipenuhi  agar standar  akuntansi  dapat  terwujud.  Atika et al .  (2018)  melakukan  penelitian  terhadap kinerja  perusahaan  sektor  perbankan  yang listing di  Bursa  Efek  Indonesia  selama periode  2014-2017.  Hasil  penelitian  mereka menjelaskan  bahwa  pembiayaan  melalui sukuk tidak berpengaruh terhadap Return on Assets ,  tetapi  berpengaruh  signifikan  ter- hadap Capital Adequacy Ration dan Financing to Deposit Ration . Meski sama-sama berlokasi di  Indonesia,  penelitian  ini  berbeda  dari penelitian mereka dari sisi objek studi yang diteliti.  Penelitian  ini  mengambil  satuan kerja  pemerintah  sebagai  objek  studi, sedangkan  penelitian  mereka  menjadikan korporasi sektor swasta sebagai objek studi. Selain  itu,  penelitian  ini  memposisikan  diri untuk  menggali  lebih  dalam  mengenai faktor  yang  menjadi  landasan  pengakuan sukuk dalam laporan keuangan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  penelitian  ini  memiliki  posisi  dan perspektif  yang  berbeda  dari  penelitian- penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  me- nawarkan  sesuatu  yang  lebih  fundamental yang  belum  dibahas  dalam  beberapa penelitian  terdahulu  tersebut.  Di  sinilah penelitian  ini  mengambil  peran  untuk
24 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39
menutupi  celah  kesenjangan  penelitian sebelumnya.  Sehingga,  kebutuhan  untuk menganalisis  penerapan  proses  akuntansi melaui  pedoman  yang  terstandarisasi  atau standar  akuntansi  yang  seharusnya  atas Sukuk  Negara  dan  faktor-faktor  apa  yang diperlukan untuk mewujudkannya menjadi penting  untuk  diteliti.  Oleh  karena  itu, pertanyaan  yang  akan  diangkat  dalam penelitian ini adalah (1) seperti apa standar akuntansi  untuk  transaksi  Sukuk  Negara yang sesuai dengan standar yang memenuhi prinsip-prinsip  syariah?  (2)  seperti  apa komposisi  faktor  yang  memiliki  tingkat kepentingan  tertinggi  dalam  mewujudkan standar  akuntansi  Sukuk  Negara?  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut.

## TINJAUAN TEORETIS
Pada  bagian  tinjauan  pustaka  ini  akan diuraikan mengenai pengertian dan struktur Sukuk Negara, standar akuntansi mengenai sukuk  secara  umum,  landasan  Sukuk Negara dan akuntansinya.

## Standar Akuntansi Sukuk
Kebutuhan akan standar akuntansi yang mengatur bagaimana pengakuan, penguku- ran, penyajian, dan pengungkapan transaksi obligasi syariah atau dikenal dengan sukuk menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sukor et  al .,  (2008)  bahwa  pertumbuhan  pasar modal  islami  atau  syariah  yang  meningkat yang  berarti  minat  investor  untuk  ber- investasi  semakin  tinggi  menjadi  trigger dibutuhkannya  suatu  standar  yang  me- ngatur tentang penetapan ukuran yang tepat dalam pengakuan dan pengukuran transaksi penerbitan  dan  investasi  obligasi  syariah untuk  menjamin  kepatuhan  pada  hukum- hukum syariah.
Kebutuhan  akan  standar  akuntansi  pe- nerbitan  sukuk  juga  disampaikan  Biancone dan  Shakhatreh  (2016)  bahwa  dengan pertumbuhan industri sukuk yang demikian cepat, dibutuhkan suatu pedoman akuntansi bagi entitas non keuangan untuk penerbitan
sukuk.  Untuk  menjawab  kebutuhan  akan standar  tersebut,  AAOIFI  ( Accounting  and Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions )  telah  menerbitkan  standar obligasi  syariah,  yaitu Financial  Accounting Standard (FAS)  No.  17  mengenai  akuntansi transaksi  obligasi  syariah  yang  didalamnya diatur  mengenai  pengakuan,  pengukuran, penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi sukuk  di  laporan  keuangan.  Di  Indonesia juga  telah  ditetapkan  standar  akuntansi untuk  transaksi  sukuk  korporasi,  yaitu PSAK  nomor  110.  PSAK  ini  mengatur tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi sukuk korporasi di laporan keuangan. Untuk akuntansi  Sukuk  Negara  atau  dikenal dengan  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN)  belum  memiliki  standar  akuntansi khusus  yang  mengatur  tentang  Sukuk Negara.  Selama  ini  aturan  yang  digunakan masih  disamakan  dengan  peraturan  akun- tansi utang Negara.

## Struktur Sukuk Negara
Definisi  Sukuk  Negara  dalam  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No-69/ DSN-MUI/VI/2008)  tentang  Surat  Ber- harga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,  sebagai  bukti  kepemilikan  atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Prinsip syariah dalam  hal  ini  berupa  penekanan  pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil,  serta  larangan  terhadap riba,  gharar , dan maysir.
Dasar  hukum  penerbitan  SBSN  adalah Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang disahkan  pada  tanggal  7  Mei  2008,  yang mengatur  tentang  sukuk  yang  diterbitkan oleh  Pemerintah  Pusat.  Peraturan  lainnya yang  mendukung  pelaksanaan  penerbitan SBSN  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah (PP)  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah Pusat memiliki
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 25
kewenangan  untuk  menerbitkan  SBSN  dan dilaksanakan  oleh  menteri  keuangan.  Pe- nerbitan  SBSN  juga  harus  berlandaskan pada  Fatwa  DSN–MUI  No-69/DSN-MUI/ VI/2008)  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara.  Tujuan  penerbitan  SBSN  adalah sebagai  instrumen  pembiayaan  defisit Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  termasuk  membiayai  pembangu- nan  proyek  (seperti  proyek  infrastruktur dalam  sektor  energi,  telekomunikasi,  per- hubungan,  pertanian,  industri  manufaktur, dan perumahan rakyat).
Struktur Sukuk Negara yang digunakan adalah  struktur  ijarah  di  mana  setiap penerbitan  pemerintah  menggunakan  asset BMN  dan  proyek-proyek  pemerintah  yang dijadikan underlying  asset yang  dijadikan dasar  penerbitan  Sukuk  Negara.  Untuk menjawab  kebutuhan  pasar,  Pemerintah telah  mengembangkan  7  jenis  instrumen SBSN  yang  diterbitkan  baik  di  pasar domestik  maupun  internasional.  Jenis-jenis instrumen  SBSN  tersebut  dan  strukturnya meliputi: (1) Surat Perbendaharaan Negara – Syariah  (SPN-S),  merupakan  seri  SBSN jangka  pendek  yang  diterbitkan  untuk  me- menuhi  kebutuhan  arus kas  jangka  pendek Pemerintah  sekaligus  sebagai  instrumen likuiditas  di  pasar  keuangan  syariah.  Saat ini,  SPNS  secara  rutin  diterbitkan  melalui metode  lelang.  Struktur  akad  yang  di- gunakan adalah Ijarah-Sale and Leaseback. (2) Islamic  Fixed  Rate (IFR),  merupakan  seri SBSN perdana yang diterbitkan sejak tahun 2008.  Namun  mulai  tahun  2011  SBSN  seri IFR  tidak  diterbitkan  lagi  dan  digantikan dengan  seri  PBS  yang  memiliki  fitur  yang relatif sama. Struktur akad yang digunakan adalah Ijarah-Sale  and  Leaseback. (3)  Sukuk Negara  Indonesia  (SNI),  merupakan  seri SBSN  yang  diterbitkan  dalam  denominasi valuta asing di pasar perdana internasional, menggunakan metode bookbuilding. Struk- tur  akad  yang digunakan  adalah Ijarah-Sale and Leaseback. (4) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI),  merupakan  seri  SBSN  yang  di- terbitkan  dalam  denominasi  rupiah  untuk penempatan  Dana  Haji  dan  Dana  Abadi
Umat  (DAU)  pada  SBSN.  Seri  ini  mem- berikan tingkat imbal hasil tetap dan bersifat non-tradable,  serta  diterbitkan  dengan metode  private  placement.  Struktur  akad yang  digunakan  adalah Ijarah-Al-Khadamat.
(5) Project Based Sukuk (PBS), merupakan seri SBSN  yang  diterbitkan  untuk  membiayai proyek atau kegiatan dalam APBN. Saat ini, seri  ini  diterbitkan  secara  reguler  melalui metode  lelang  di  pasar  domestik.  Struktur akad yang  digunakan  adalah Ijarah-Asset  to be  leased. (6)  Sukuk  Negara  Ritel  (SR), merupakan  seri  SBSN  yang  khusus  dijual kepada  individu  atau  perseorangan  Warga Negara  Indonesia  melalui  Agen  Penjual (bank  dan  perusahaan  efek).  Minimal pemesanan  adalah  Rp5  juta  dan  maksimal Rp5  miliar,  dan  Sukuk  Ritel  dapat  diper- dagangkan di pasar sekunder. Struktur akad yang  digunakan  adalah Ijarah-Sale  and Leaseback. (7) Sukuk Tabungan (ST), merupa- kan  varian  dari  Sukuk  Ritel  yang  juga ditujukan  bagi  individu  WNI.  Minimal pemesanan  adalah  Rp2  juta  dan  maksimal Rp5  miliar,  namun  Sukuk  Tabungan  tidak dapat  diperdagangkan  di  pasar  sekunder ( non-tradable ),  namun  dapat  dijual  kembali pada Pemerintah sebelum jatuh tempo pada periode  tertentu  ( fitur  early  redemption ). Struktur akad yang digunakan adalah Ijarah- Sale and Leaseback

## Basis Akuntansi Sukuk Negara
Basis  akuntansi  Sukuk  Negara  selama ini  menggunakan  basis  sistem  akuntansi utang Negara sesuai dengan PMK nomor 218 tahun  2013  (Zakia,  2014).  Jadi  perlakuan akuntansinya  masih  disamakan  dengan utang  Negara,  seperti  dalam  pengkalsi- fikasian,  Sukuk  Negara  masih  diklasi- fikasikan sebagai utang jangka panjang dan utang  jangka  pendek.    Jadi  dalam  hal  ini prinsip  yang  digunakan  adalah asset  based sukuk (Abdullah, 2012).

## Faktor  Pendukung  Standar  Akuntansi Sukuk Negara
Faktor-faktor  yang  dapat  mewujudkan standar  akuntansi  Sukuk  Negara  di-
26 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39
sampaikan  pada  penelitian  sebelumnya. Setiap  peneliti  menyampaikan  faktor  yang berbeda-beda  dalam  mewujudkan  standar akuntansi.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi: (1) faktor pendidikan. Faktor ini diperlukan dalam  penyusunan  standar  (Zeghal  dan Lahmar,  2016),  sedangkan  faktor  pelatihan untuk  meningkatkan  pemahaman  bidang syariah  juga  sangat  diperlukan  dalam  hal diperlukan pertimbangan-pertimbangan professional  mengenai  ketepatan  substansi dari  standar  (Alaudin et  al .,  2015).  Definisi dari  pelatihan  merupakan  suatu  proses pendidikan yang dimaksudkan untuk mem- perbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan  kualifikasi  jabatan  dan  pekerjaan (Dartha,  2010;  Noor et  al .,  2012).  (2)  Faktor koordinasi. Faktor ini dilakukan oleh pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  penyusunan standar dan komitmen pemerintah (Sukor et al .,  2008).    (3)  Faktor  peran  dan  komitmen regulator  dan  pemerintah.  Faktor  ini  di- harapkan dapat memberikan pertimbangan- pertimbangan  untuk  pengambilan  ke- putusan  atau  strategi  dalam  penyusunan standar (Mita dan Husnah, 2015; Mita et al ., 2018).  Peran  regulator  dan  komitmen pemerintah  dalam  mewujudkan  standar transaksi  sukuk  juga  disampaikan  oleh Biancone  dan  Shakhatreh  (2015).  Adapun definisi  komitmen  adalah  suatu  keyakinan dan dukungan yang kuat untuk melakukan, menjalankan,  dan  mengimplementasikan suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  secara bersama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai (Nadirsyah, 2008).  (4)  Faktor  infrasturktur.  Faktor  ini meliputi  fasilitas,  sarana-sarana  pelatihan, dan  fasilitas  proses  penyusunan  standar yang berkualitas dan implementatif (Alaudin et al ., 2015).

## Penelitian Sebelumnya
Penelitian  sebelumnya  yang  akan dijadikan  referansi  adalah  penelitian  yang terkait  dengan  standar  akuntansi,  baik standar  akuntansi  untuk  pemerintah  mau- pun  standar  akuntansi  komersial  berbasis
PSAK  konvergensi  IFRS,  dan  penelitian terkait  dengan  akuntabilitas  atas  sukuk. Penelitian-penelitian  tersebut,  diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khalil (2011)  yang  meneliti  tentang  isu  standar akuntansi sukuk yang akan diberlakukan di Malaysia. Pada penelitian ini standar sukuk yang  akan  diberlakukan  di  Malaysia berpedoman pada AAOIFI. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sukor et al ., (2008) mengenai  standar  akuntansi  sukuk  dengan berpedoman  pada  AAOIFI  dan  juga  me- nyampaikan  strategi  dalam  mewujudkan standar tersebut  di  Malaysia.  Biancone  dan Radwan  (2016)  meneliti  tentang  standar akuntansi sukuk korporasi berdasarkan IFRS dan  AAOIFI,  Zakia  (2014)  meneliti  tentang perbandingan  antara  PSAK  dengan  PMK Utang Negara.
Penelitian  lainnya  yang  juga  terkait dengan  standar  adalah  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mita  dan  Husnah  (2015) mengenai  faktor-faktor  yang  diperlukan dalam  mewujudkan  standar  akuntansi adopsi  IFRS.    Murtuza  (2002)  juga  meneliti tentang faktor-faktor yang diperlukan dalam mewujudkan  akuntabilitas  di  mana  salah satu  faktor  yang  diperlukan  adalah  peran sandar akuntansi.
Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini  selain  menganalisis  akuntansi  sukuk sesuai dengan AAOIFI, juga akan dianalisis bagaimana  struktur  standar  Sukuk  Negara yang  akan  diberlakukan  di  Pemerintahan Indonesia dengan berpedoman pada PSAK, AAOIFI,  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK) tentang utang negara. Selain itu juga dianalisis  faktor-faktor  yang  mempunyai peran dalam mewujudkan standar tersebut.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  pe- nelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  akan menguraikan  bagaimana  standar  akuntansi Sukuk Negara disusun dengan berlandaskan pada,  AAOIFI,  PSAK,  dan  PMK  Akuntansi Utang Negara. Selain itu penelitian ini juga membahas  faktor-faktor  apa  yang  diperlu- kan untuk mendukung terwujudnya standar akuntansi Sukuk Negara tersebut.
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 27

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  dua pendekatan mixed-method .  Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kualitatif: studi kasus  (Qadri  dan  Jauhari,  2020;  Yin,  2018), sedangkan  pendekatan  yang  kedua  adalah pendekatan  kuantitatif: analytical  hierarchy process -AHP  (Qadri  dan  Firmansyah,  2020; Saaty,  2004).  Pendekatan  kualitatif  studi kasus digunakan untuk menyintesis penge- tahuan yang diperlukan untuk memberikan solusi  terhadap  suatu  kasus  yang  menjadi objek  studi  (Qadri  dan  Jauhari,  2020). Pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam penelitian ini untuk menganalisis seperti apa bentuk  perwujudan  dari  struktur  standar akuntansi  Sukuk  Negara  dengan  men- jadikan AAOIFI, PSAK, penelitian sebelum- nya,  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan tentang  utang  negara  sebagai  acuan.  Hasil yang  dicapai  dari  pendekatan  ini  adalah terbentuknya  struktur  standar  akuntansi yang  meliputi  pengakuan,  pengukuran, penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi Sukuk  Negara  di  Laporan  Keuangan Pemerintah.
Pendekatan kuantitatif AHP digunakan untuk  menentukan  faktor  yang  memiliki tingkat  kepentingan  yang  paling  dominan (Qadri  dan  Firmansyah,  2020),  dalam mewujudkan  standar  akuntansi.  Dalam pendekatan  ini,  langkah  pertama  adalah menyusun  skema  hierarki  AHP  dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai yang merupakan level pertama dan kriteria yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut yang  merupakan  level  kedua  (Saaty,  1990, 2004).  Output  yang  hendak  dicapai  adalah terwujudnya  Standar  Akuntansi  Transaksi Sukuk Negara.
Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut dibutuhkan  kriteria atau  faktor-faktor yang harus terpenuhi yang dalam hal ini meliputi faktor pendidikan, faktor koordinasi, faktor peran dan komitmen pemerintah, dan faktor infrastuktur. Diantara faktor-faktor tersebut akan  ditentukan  faktor  yang  memiliki tingkat  kepentingan  yang  tertinggi  dalam
mewujudkan tujuan tersebut dengan meng- gunakan analisis AHP (Saaty, 2004).
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  primer  dan  data  sekunder.  Untuk data primer, penulis melakukan observasi di Direktorat  Evaluasi,  Akuntansi,  dan  Setel- men  (EAS)  dan  di  Direktorat  Pembiayaan Syariah (DPS) dan melakukan wawancara ke sembilan  informan  kunci  yang  memiliki keahlian di bidang Sukuk Negara. Informan kunci dari penelitian ini meliputi: (1) pejabat di  Direktorat  Pembiayaan  Syariah-DJPPR yang  mempunyai  fungsi  mengelola  tran- saksi Sukuk Negara; (2) pejabat di Direktorat Evaluasi,  Akuntansi,  dan  Setelmen.  Pejabat yang  diwawancarai  adalah  yang  memiliki fungsi  melakukan  akuntansi  dan  penyusu- nan  laporan  transaksi  Sukuk  Negara;  (3) informan  kunci  dari  Inspektorat  Jenderal yang memiliki fungsi melakukan pemeriksa- an  dan  pengawasan  terkait  dengan  penge- lolaan  Sukuk  Negara;  (4)  informan  kunci dari  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara yang  menangani asset yang  dijadikan underlying asset penerbitan Sukuk Negara; (5) anggota  DSN  –  Majelis  Ulama  Indonesia; informan kunci dari beberapa bank syariah di Indonesia, yaitu (6) Bank Syariah Mandiri, (7) BNI Syariah, (8) BRI Syariah, dan (9) Bank Muamalat.
Setiap  informan  kunci  diminta  untuk mengisi  quesioner  AHP  di  mana  masing- masing  informan  mengisi  penilaian  setiap faktor  untuk  menentukan  faktor  yang memiliki  tingkat  kepentingan  mulai  dari yang  paling  tinggi  sampai  yang  paling rendah. Penilaian ini menggunakan referensi Saaty  (1990)  yang  memberikan  referensi skala penilaian AHP dengan skala 1 sampai dengan skala 9. Skala 1 didefinisikan kriteria sama  penting  sedangkan  skala  9 didefinisi- kan  mutlak  lebih  penting.  Khusus  untuk skala  2,  4,  6,  dan  8  merupakan  skala  per- tengahan atau disebut ragu-ragu antara dua nilai  yang  berdekatan.  Di  dalam  AHP, terdapat  struktur  yang  hierarki,  sebagai konsekuensi  dari  kriteria  yang  dipilih sampai kepada sub-sub kriteria yang paling
28 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39
mendekati  (Saaty,  1990).  Skala  penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1
Skala AHP dan Definisinya Skala Definisi “ Importance ” 1 Sama Pentingnya ( Equal Importance )
3 Sedikit Lebih Penting ( Sightly More Importance )
5 Jelas Lebih Penting ( Materiality More Importance )
7 Sangat Jelas Penting ( Significantly More Importance ) 9 Mutlak Lebih Penting 2,4,6,8 Ragu-Ragu antara Dua Nilai Yang

## Berdekatan
Sumber: Saaty (1990)
Data sekunder yang digunakan meliputi Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah nomor  09  tentang  Akuntansi  Kewajiban, Standar  Akuntansi  Pemerintah  Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis  Akrual,  Laporan  Keuangan  Pe- merintah  Pusat,  Peraturan  Pemerintah nomor  56  tahun  2008  tentang  Perusahaan Penerbit  SBSN,  PSAK  nomor  110  tentang Akuntansi Sukuk untuk Korporasi, AAOIFI- FAS nomor 17 tentang I nvestment in Securities serta  beberapa  referensi  jurnal  atau penelitian sebelumnya yang topiknya terkait dengan  Sukuk  Negara,  khususnya  standar akuntansi  Sukuk  Negara  dan  faktor-faktor yang  dapat  mendukung  terwujudnya standar akuntansi .
Metode analisis yang digunakan adalah analisis  tema  untuk  pendekatan  kualitatif sedangkan  untuk  pendekatan  kuantitatif, digunakan  analisis  AHP.  Analisis  tema dimulai dari menganalisis hal-hal atau tema- tema yang terkait dengan proses penerapan akuntansi Sukuk Negara, standar akuntansi, dan  faktor-faktor  pendukung  yang  me- wujudkan standar akuntansi tersebut. Pada tahap analisis ini, kami mereview pencatatan akuntansi  SBSN,  penjurnalan,  dan  laporan keuangan  yang  dipraktikkan  atas  Sukuk Negara. Setelah itu, kami melakukan analisis
komparatif atas pencatatan akuntansi Sukuk Negara  atau  SBSN  apakah  memiliki  per- bedaan  dan  persamaannya  dengan  PSAK nomor  110  dan  AAOIFI  FAS  nomor  17. Analisis  ini  juga  dilakukan  terhadap referensi  jurnal  atau  penelitian  sebelumnya yang berkaitan dengan proses akuntansi dan standar  akuntansi  Sukuk  Negara.  Langkah terakhir adalah melakukan penyesuaian dan pemikiran bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut  diperbaiki  agar  sesuai  dengan standar  yang  memenuhi  prinsip-prinsip syariah.  Output  yang  dihasilkan  berupa format  atau  struktur  standar  akuntansi Sukuk  Negara  yang  meliputi  bagaimana pengakuan  awal,  pengukuran  awal  dan pengukuran  setelah  tanggal  perolehan, bagaimana  penyajian  dan  pengungkapan Sukuk  Negara  di  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Analisis  AHP  digunakan  untuk  men- dapatkan  hasil  penilaian  atas  faktor-faktor yang dapat mewujudkan standar akuntansi tersebut dan menentukan faktor mana yang memiliki  kepentingan  tertinggi  dalam  me- wujudkan  standar  akuntansi.  Analisis faktor-faktor  tersebut  menggunakan  data primer  berupa  hasil  kuesioner  yang  diisi oleh  para  informan  yang  memberikan penilaian tingkat kepentingan setiap faktor. Untuk  setiap  penilaian  atas  faktor-faktor tersebut,  dilakukan  perbandingan  berpasa- ngan (pairwise comparisons). Nilai-nilai per- bandingan  relatif  kemudian  diolah  untuk menentukan  peringkat  dari  faktor-faktor tersebut yang diperoleh dalam bentuk bobot dan  proritas  (prosentase).  Bobot  atau  prio- ritas  dihitung  dengan  manipulasi  matriks atau melalui penyelesaian persamaan mate- matik.  Perbandingan  berpasangan  kemudi- an  disintesis  untuk  memperoleh  keseluru- han  prioritas  melalui  tahapan-tahapan berikut:  (1)  menguadratkan  matriks  hasil perbandingan berpasangan; (2) menghitung jumlah nilai dari setiap baris; (3) melakukan normalisasi matriks.
Dalam  analisis  AHP,  setelah  mem- peroleh  keseluruhan  prioritas,  langkah selanjutnya  adalah menentukan  konsistensi
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 29
logis. Semua faktor-faktor pendukung yang diisi  oleh  informan  dikelompokkan  secara logis  dan  diperingkatkan  secara  konsisten sesuai  dengan  suatu  kriteria  yang  logis. Matriks  bobot  yang  diperoleh  dari  hasil perbandingan  secara  berpasangan  tersebut harus  mempunyai  hubungan  kardinal  dan ordinal.
Hubungan  tersebut  dapat  ditunjukkan sebagai berikut (Suryadi & Ramdhani, 2000): (1)  hubungan  kardinal:  aij.aik  =  aik;  (2) hubungan ordinal: jika Ai>Aj, Aj>Ak maka Ai>Ak.
Pada praktiknya, sering terjadi beberapa penyimpangan  dalam  hasil  penilaian  oleh informan  sehingga  matriks  tersebut  tidak konsisten  sempurna.  Hal  ini  terjadi  karena ketidakkonsistenan  dalam  proses  pengisian penilaian  yang  dilakukan  oleh  informan. Untuk  menghitung  konsistensi  logis  lang- kah-langkah  yang  dilakukan  meliputi:  (1) mengalikan  matriks  dengan  proritas  ber- sesuaian;  (2)  menjumlahkan  hasil  perkalian per  baris;  (3)  hasil  penjumlahan  tiap  baris dibagi  prioritas  bersangkutan  dan  hasilnya dijumlahkan;  (4)  hasil  c  dibagi  jumlah elemen,  akan  didapat  Maks;  (5)  indeks konsistensi (CI) = (A maks-n)/(n-1); (6) rasio konsistensi  =  CI/RI,  di  mana  RI  adalah indeks random konsistensi.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pe- nentuan konsistensi indeks, langkah berikut- nya  adalah  menentukan  jawaban  setiap informan  yang  bisa  diterima  atau  tidak diterima.  Hasil  penilaian  informan  dapat diterima apabila jika rasio konsistensi < 0.1, akan tetapi jika rasio konsistensi > 0,1 maka hasil penilaian informan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikeluarkan. Penentuan nilai  RI  didasarkan  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Saaty (1990), yang ditunjuk- kan pada Tabel 2.
Berdasarkan  hasi  penilaian  informan yang  dapat  diterima  atau  memenuhi  rasio konsistensi < 0,1, langkah selanjutnya adalah menentukan  prioritas  rata-rata  penilaian. Pada tahap inilah akan diperoleh hasil faktor yang memiliki tingkat kepentingan dominan atau tertinggi.

## Tabel 2 Nilai Indeks Random
Ukuran Indeks Random Konsistensi 1 0,00 2 0,00 3 0,52 4 0,89 5 1,11 6 1,25 7 1,35 8 1,4 9 1,45 10 1,49
Sumber: Saaty (1990)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pembahasan penelitian akan difokuskan bagaimana struktur standar akuntansi untuk Sukuk  Negara  yang  disesuaikan  dengan standar  yang  berlaku  secara  internasional, yaitu  AAOIFI  FAS  nomor  17  dan  standar sukuk  korporasi  sesuai  PSAK  nomor  110 yang  berlaku  di  Indonesia  dan  juga pembahasan  terkait  dengan  faktor-faktor yang  memiliki  peran  dapat  mewujudkan standar akuntansi tersebut.
Tujuan  Penelitian  1:  Standar  Akuntansi Sukuk  Negara  Yang  Sesuai  Dengan Standar Yang Memenuhi Prinsip Syariah Terkait  dengan  struktur  standar  akun- tansi,  pembahasan  meliputi  pengklasi- fikasian Sukuk Negara berdasarkan struktur akadnya, kapan pengakuan transaksi Sukuk Negara,  pengukuran  awal  penerbitan  dan setelah  penerbitan,  penyajian,  dan  peng- ungkapan  Sukuk  Negara  di  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

## Klasifikasi Sukuk Negara
Klasifikasi  sukuk  berdasarkan  AAOIFI FAS  nomor  17  terdiri  dari  beberapa  jenis sukuk  yang  melihat  dari  sisi  struktur akadnya. Sukuk tersebut terdiri dari 14 jenis sukuk  sedangkan  menurut  MUI  terdapat  6 jenis sukuk yang sudah terdapat fatwa nya, yaitu  sukuk  ijarah,  sukuk  mudhorobah, sukuk  murobahah,  sukuk  salam,  sukuk
30 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39
istisna,  mushoroka.  Akan  tetapi,  PSAK nomor 110 hanya mengatur dua jenis sukuk, yaitu  sukuk  ijarah  dan  sukuk  mudhorobah yang  meliputi  akuntansi  pengakuan,  pe- ngukuran,  penyajian  dan  pengungkapan transaksi  sukuk  tersebut  di  laporan  keua- ngan.  Sedangkan  untuk  sukuk  jenis  salam, istishna,  musharokah,  dan  murobahah masih  mengikuti  PSAK  yang  mengatur transaksi struktur akad tersebut.
Struktur Sukuk Negara yang ada saat ini hanya struktur Ijarah yang terdiri dari sukuk ijarah sale and lease back, asset to be leased, ijarah al  khadamat. Akan  tetapi  dalam  praktik akuntansi  terhadap  keempat  jenis  akad ijarah  tersebut  tidak  terdapat  perbedaan, semuanya  diakui  dan  disajikan  sebagai pencatatan utang.
Mengenai  penggunaan  akun  yang  ter- kait  dengan  Sukuk  Negara  sudah  meng- gunakan akun-akun yang terpisah dari akun utang negara, misalnya akun Surat Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  yang  digunakan untuk  transaksi  yang  berkaitan  dengan Sukuk  Negara,  dan  akun  diskon  SBSN. Dengan  pemisahan  akun  tersebut,  dalam pencatatannya SBSN tidak akan bercampur dengan  Surat  Utang  Negara  dan  pinjaman negara  lainnya.  Kedepannya  jika  akuntansi Sukuk  Negara  memiliki  standar  khusus, baiknya  klasifikasi  dan  akuntansi  Sukuk Negara  dipisahkan  pencatatan  dan  pe- nyajiannya  mengikuti  struktur  sukuk  yang ada. Jadi penyajiannya tidak dikelompokkan sebagai  utang  atau  kewajiban  yang  bersifat konvensional seperti halnya sukuk korprasi yang  dibedakan  antara  sukuk  ijarah  dan sukuk mudhrobah.

## Pengakuan Transaksi Sukuk Negara
Di  dalam  FAS  17  diatur  mengenai pengakuan  Sukuk.  Transaksi  Sukuk  diakui pada  saat  tanggal  terjadi  penerbitan  atau perolehan  sukuk  dengan  menggunakan harga perolehan. Sedangkan menurut PSAK 110 untuk sukuk korporasi, PSAK mengatur kapan pengakuan terjadinya transaksi yang dilihat  dari  sisi  penerbit  maupun  dari  sisi investor.  Dalam  hal  ini  sukuk  diakui  pada
saat  entitas  menjadi  pihak  yang  terikat dengan  ketentuan  penerbit  sukuk  (Zakia, 2014).
Bagaimana  praktik  yang  selama  ini berjalan terkait dengan pengakuan transaksi Sukuk  Negara?  Selama  ini  pengakuan transaksi Sukuk Negara yang saat ini masih berupa  struktur  Sukuk  ijarah  diakui  pada saat  sudah  terdapat  perikatan  dan  terjadi transaksi antara penerbit sukuk dengan para investor.  Untuk  pengakuan  ini,  transaksi Sukuk Negara memiliki persamaan di mana sesuai  dengan  PSAK  nomor  110,  sukuk ijarah  maupun  sukuk  mudhorobah  diakui penerbit  pada  saat  entitas  menjadi  pihak yang  terikat  dengan  ketentuan  penerbit sukuk  ijarah.  Begitu  juga  dengan  AAOIFI FAS  nomor  17,  sukuk  diakui  pada  saat tanggal  perolehan  di  mana  telah  terjadi perikatan antara kedua pihak (Khalil, 2011).
Berdasarkan penjelasan tersebut, struk- tur  standar  akuntansi  Sukuk  Negara  untuk kategori pengakuan, diakui pada saat sudah terjadi perikatan antara penerbit yang dalam hal ini pemerintah dengan investor.  Waktu pengakuan ini berlaku baik dari sisi penerbit maupun investor.

## Pengukuran Transaksi Sukuk Negara
PSAK  nomor  110 mengatur  bagaimana pengukuran dari sisi penerbit maupun dari sisi investor. Dari sisi penerbit, pengukuran nilai sukuk dilakukan pada saat penerbitan, nilai pada saat akhir periode, penentuan nilai amortisasi, sampai dengan pelunasan sukuk korporasi. Pengaturan pengukuran dari sisi investor, dimulai pada saat perolehan, pada saat  akhir  periode,  penetapan  klasifikasi sukuk, dan pada saat pelunasan sukuk.
Pada  saat  penerbitan  sukuk  menurut PSAK  nomor  110,  pengukuran  nilai  yang diakui untuk sukuk ijarah dibedakan dengan sukuk mudhorobah. Nilai sukuk ijarah atau nilai  yang  dicatat  untuk  penerbitan  sukuk ijarah  oleh  penerbit  adalah  sebesar  nilai nominal yang disesuaikan dengan premium atau diskon dan biaya transaksi yang dalam hal  ini  adalah  biaya  transaksi  penerbitan sukuk.  Selisih  atau  perbedaan  antara  nilai
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 31
nominal  dengan  nilai  tercatat  akan  di- amortisasi  sampai  sukuk  jatuh  tempo  dan nilai  amortisasi  tersebut  diakui  sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.
Untuk  sukuk  mudhorobah,  penerbit akan  mencatat  nilai  sukuk  sebesar  nilai nominal,  sedangkan  biaya  transaksi  diakui secara  terpisah  sebagai  biaya  yang  ditang- guhkan  dan  akan  diamortisasi  selama  usia sukuk sampai akhir jatuh tempo dan diakui sebagai  beban  penerbitan  sukuk.  Metode amortisasi  yang  digunakan  berdasarkan PSAK nomor 110 adalah metode garis lurus.
Perlakuan  akuntansi  untuk  Sukuk Negara  dengan  struktur  ijarah  pada  saat penerbitan nilai yang tercatat adalah sebesar nilai  nominal.  Apabila  terdapat  perbedaan antara nominal dengan yield yang diperoleh akan  diakui  sebagai  akun  yang  terpisah. Akun tersebut dicatat dalam dua buku besar. Untuk  buku  besar  akrual,  premium  atau diskon  dicatat  dengan  menggunakan  akun premium  atau  diskon  SBSN.  Terkait  akun premium  dan  diskon  ini  akan  diamortisasi setiap periodenya dan dicatat sebagai beban atau  pendapatan  bunga  selama  periode sukuk sampai jatuh tempo.  Untuk pencata- tan  di  buku  kas,  premium  diakui  sebagai pendapatan premium atau belanja diskon.
Biaya  transaksi  yang  terjadi  pada  saat penerbitan dicatat sebagai belanja pembaya- ran atau biaya atau kewajiban lainnya. Biaya transaksi  tersebut  meliputi  biaya  agen penjual,  biaya  konsultan  hokum,  biaya pencatatan  (listing  fee),  biaya  pemeringkat kredit (rating fee) (Zakia, 2014).
Pengukuran  nilai  sukuk  antara  sukuk korporasi  dan  Sukuk  Negara  terdapat beberapa  perbedaan,  yaitu  pencatatan  nilai sukuk  tersebut  dan  pengakuan  amortisasi premium atau diskon. Apabila kita mengacu pada  PSAK  nomor  110  atau  AAOIFI  yang memiliki  kesamaan  karena  PSAK  110  dan PSAK  syariah  lainnya  sebagian  besar mengadopt  AAOIFI,  sebaiknya  di  dalam struktur  standar  akuntansi  Sukuk  Negara untuk  kriteria  pengukuran  mengikuti pengukuran  yang  diatur  dalam  PSAK  110. Pengukuran ini baik dalam hal menentukan
nilai  Sukuk  Negara  maupun  dalam  peng- gunaan  akun.  Sebagai  contoh  dalam  peng- gunaan akun untuk beban bunga, sebaiknya untuk penggunaan akun bunga yang selama ini  dipraktikkan  dalam  transaksi  Sukuk Negara  sebaiknya  dihindari  karena  akun tersebut  menginformasikan  adanya  bunga yang diakui sedangkan dalam prinsip islam, transaksi syariah harus menghindari adanya pengakuan  bunga  atau  riba.  Kedepannya jika  ditetapkan  standar  untuk  akuntansi sukuk negara, perihal mengenai pengakuan dan  pencatatan  yang  terkait  dengan  bunga lebih bagus dihindari.
Terkait  dengan  pembayaran  imbalan, pencatatan  antara  sukuk  korporasi  dengan Sukuk Negara memiliki persamaan. Imbalan yang  diberikan  kepada  investor  selama  ini praktik  di  Sukuk  Negara  diakui  sebagai beban  imbalan  dan  bukan  sebagai  beban bunga  sebagaimana  halnya  pencatatan obligasi  konvensional.  Jadi  dalam  hal  ini pencatatan  imbalan  tersebut  sudah  sesuai dengan  prinsip  syariah  yang  menghindari adanya  unsur  riba.  Oleh  sebab  itu  dalam struktur  standar  akuntansi  Sukuk  Negara pengakuan  adanya  beban  imbalan  akan tetap dipraktikkan.

## Penyajian  Sukuk  Negara  di  Laporan Keuangan
Penyajian sukuk korporasi sesuai PSAK 110 dibedakan untuk sukuk korporasi ijarah dan sukuk mudhorobah. Untuk jenis sukuk ijarah  masih  disajikan  sebagai  kelompok utang  atau  kewajiban  baik  utang  jangka pendek  maupun  utang  jangka  panjang tergantung  dari  masa  jatuh  tempo  sukuk tersebut. Untuk sukuk mudhorobah penyaji- an transaksi sukuk tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok Dana Syirkah Temporer.
Sukuk  Negara  di  sajikan  di  laporan keuangan  sebagai  kelompok  utang  atau kewajiban  baik  utang  jangka  pendek maupun  utang  jangka  panjang  tergantung dari  usia  Sukuk  Negara  tersebut  sampai jatuh  tempo.  Hal  ini  disebabkan  akuntansi Sukuk  Negara  masih  mengikuti  aturan mengenai  utang  negara.  Sukuk  Negara
32 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39
belum  memiliki  standar  khusus  yang  me- ngatur  akuntansinya.  Penyajian  Sukuk Negara  dengan  struktur  akad  ijarah  di- sajikan  sebagai  kelompok  utang  atau    ke- wajiban.
Penyajian  Sukuk  Negara  memiliki kesamaan  dengan  penyajian  sukuk  korpo- rasi untuk jenis sukuk ijarah yang disajikan sebagai  kelompok  utang  atau  kewajiban. Keduanya  baik  PSAK  nomor  110  maupun penyajian  Sukuk  Negara  di  laporan  keua- ngan sama-sama disajikan sebagai kelompok utang.
Jika melihat dari pengertian sukuk yang merupakan  surat  kepemilikan  atas  suatu asset  atau  hak  manfaat  asset  penyajian tersebut  masih  kurang  tepat.  Hal  ini disebabkan  sukuk  bukan  merupakan  surat utang  tetapi  merupakan  surat  bukti  ke- pemilikan  yang  akan  lebih  tepat  disajikan sebagai kelompok yang terpisah dari utang.

## Pengungkapan Sukuk Negara di LKPP
Terkait dengan pengungkapan, AAOIFI mengatur  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang harus  diungkapkan  dalam  laporan  keua- ngan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi  informasi-informasi  yang  di- butuhkan  oleh  pengguna  atau  investor dalam  pengambilan  keputusan  yang  akan memberikan  keyakinan  bahwa  proses akuntansi  diterapkan  berdasarkan  pada prinsip syariah.
AAOIFI  mensyaratkan  hal-hal  yang harus  diungkapkan,  yaitu  nilai  nominal sukuk,  besarnya  imbalan  yang  diberikan kepada  investor,  informasi  aset  yang dijadikan underlying seperti  informasi  nilai aset, umur ekonomis, dan nilai terbawa aset, kontrak  antara  penerbit  sukuk  dan  pemilik sukuk, dan pengungkapan klasifikasi sukuk berdasaarkan  periode  jatuh  tempo  sukuk (Hanefah et al ., 2013).
Pengungkapan  hal-hal  yang  terkait dengan Sukuk Negara di laporan keuangan belum  selengkap  pengungkapan  sukuk korporasi di  laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  PSAK  nomor  110  dan  AAOIFI. Pengungkapan  terkait  Sukuk  Negara  yang
kedepannya  akan  diatur  dalam  struktur standar  akuntansi  sebaiknya  mencakup penjelasan  aset  atau  manfaat  yang  men- dasari  penerbitan  sukuk  ijarah,  termasuk jenis  dan  umur  ekonomis  harus  diinfor- masikan  kepada  pengguna  laporan  keua- ngan.  Selain  itu  juga  perlu  diungkapkan informasi  yang  penting  terkait  dengan Sukuk  Negara,  seperti  ringkasan  akad syariah  yang  digunakan,  aset  atau  manfaat yang  mendasari,  besaran  imbalan,  nilai nominal,  dan  jangka  waktu  sukuk.  Peng- ungkapan  yang  lengkap  terkait  Sukuk Negara  di  LKPP  menunjukkan  adanya transparansi  dan  sebagai  bentuk  terwujud- nya  akuntabilitas  dimana  informasinya berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.

## Perlakuan Akuntansi Bagi Investor
Berkaitan  dengan  pencatatan  dari  sisi investor  atau  perlakuan  akuntansi  untuk investasi, AAOIFI mengklasifikasikan inves- tasi  dalam  Sukuk  menjadi  tiga  kelompok, yaitu investasi sukuk untuk tujuan trading, investasi sukuk tersedia untuk dijual. Kedua jenis  ini  pada  akhir  periode  diukur  meng- gunakan nilai wajar. Klasifikasi yang ketiga adalah investmen in sukuk held to maturity . Jenis  sukuk  yang  ketiga  ini  diukur  ber- dasarkan pada nilai historis.
PSAK  110  juga  telah  mengatur  pen- catatan  dari  sisi  investor,  terdapat  tiga klasifikasi  investasi  sukuk.  Klasifikasi  ber- dasarkan PSAK nomor 110 berbeda dengan AAOIFI.  Klasifikasi  tersebut  meiputi  inves- tasi  berdasarkan  harga  perolehan,  investasi berdasarkan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif  lain,  dan  investasi  berdasar- kan nilai wajar melalui laba rugi. Untuk jenis investasi  yang  pertama  dan  kedua,  nilai perolehan  diukur  berdasarkan  harga  per- olehan dan biaya transaksi, sedangkan jenis investasi  yang  ketiga,  harga  perolehan diukur berdasarkan harga perolehan. Biaya transaksi diakui secara terpisah.
Untuk  perlakuan  akuntansi  bagi  inves- tor  yang  memiliki  investasi  Sukuk  Negara sebaiknya  dibedakan  antara  perlakuan
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 33
akuntansi  untuk  investor  swasta  dengan investor  yang  kegiatan  operasionalnya dibiayai oleh negara. Untuk investor swasta sebaiknya  tetap  mengikuti  standar  PSAK 110.

## Tujuan  Penelitian  2:  Faktor  Pendukung Terwujudnya  Standar  Akuntansi  Sukuk Negara
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  informan  kunci,  ada  faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dan terpenuhi. Menurut salah satu anggota DSN-MUI salah satu  faktor  yang  harus  terpenuhi  adalah kemampuan  melalui  pendidikan  yang dimiliki  oleh  setiap  pihak  yang  nantinya akan  terlibat  dalam  penyusunan  standar akuntansi transaksi sukuk. Pendidikan yang dimilik  tidak  hanya  memahami  proses penyusunan  standar,  akan  tetapi  juga memahami  dan  menguasai  keilmuan  di bidang  syariah,  khususnya  terkait  dengan aqad dan implementasinya dalam transaksi Sukuk  Negara.  Selain  itu  penyusun  juga mengetahui dan memahami standar syariah internasional,  AAOIFI,  dan  standar  yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK mengenai sukuk.  Pendapat lainnya adalah penyusun standar  juga  sebaiknya  memiliki  pengala- man  dalam  proses  bisnis  transaksi  Sukuk Negara yang akan melengkapi pemahaman terkait  dengan  akuntansi  transaksi  syariah. Jadi  terkait  hal  ini  faktor  kualitas  Sumber Daya  Manusia  sangat  diperlukan  dalam proses  keberhasilan  terwujudnya  suatu standar  dan  penerapannya  (Yahya et  al ., 2018).
Faktor lainnya selain pendidikan adalah adanya  koordinasi  antar  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  penyusunan  standar  atau regulator.  Hal  ini  disampaikan  oleh informan kunci yang berasal dari Direktorat Pembiayaan  Syariah  (DPS)  dan  Direktorat Evaluasi,  Akuntansi,  dan  Settelmen  (Direk- torat EAS), DJPPR. Koordinasi antara pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  penyusunan standar,  unit  pengelola  Sukuk  Negara, DJPPR  khususnya  unit  DPS  dan  EAS,  unit Direktorat  Jenderal  Perbendaharan  (DJPb),
Komite  Standar  Akuntansi  Publik  (KSAP), DSN-MUI,  serta  para  praktisi  di  bidang syariah.  Selain  itu  komitmen  pemerintah juga diperlukan dalam mewujudkan standar akuntansi tersebut.
Pendapat  yang  disampaikan  oleh  para informan kunci memiliki persamaan dengan hasil  penelitian  sebelumnya.  Faktor  pen- didikan merupakan faktor yang diperlukan dalam  penyusunan  standar  dan  menjadi pilar penting dalam perkembangan standar akuntansi  yang  modern  (Zeghal  dan Lahmar,  2016).  Pendidikan  dalam  hal  ini juga  melingkupi  pemahaman  di  bidang syariah,  pelatihan  untuk  meningkatkan pemahaman  bidang  syariah  sangat  diper- lukan  dalam  hal  diperlukan  pertimbangan- pertimbangan  professional  mengenai  ke- tepatan substansi dari standar (Alaudin et al ., 2015).  Hal  ini  bertujuan  agar  implementasi dari  standar  yang  telah  dihasilkan  selalu memenuhi  kepatuhan  pada  prinsip-prinsip syariah ( sharia compliance ).
Faktor  lainnya,  yaitu  faktor  koordinasi pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penyusu- nan standar dan komitmen pemerintah juga telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Pentingnya  koordinasi  antara  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  penyusunan  standar menjadi faktor dalam mewujudkan standar tersebut (Sukor et al ., 2008).
Sukor et al ., (2008) juga menyampaikan peran  pemerintah  dalam  mendorong  ter- wujudnya  standar  akuntansi  juga  sangat diperlukan, seperti peran pemerintah dalam mendorong  dipatuhinya  prinsip-prinsip syariah  dalam  transaksi  syarif,  peran pemerintah  dalam  memfasilitasi  sarana- sarana  pelatihan  dalam  rangka  pengemba- ngan  kompetensi  di  bidang  syariah,  dan komitmen  pemerintah  dalam  memfasilitasi proses penyusunan standar yang berkualitas dan implementatif (Sukor et al ., 2008).
Di  dalam  koordinasi  tersebut,  peran regulator  diharapkan  dapat  memberikan pertimbangan-pertimbangan  untuk  peng- ambilan  keputusan  atau  strategi  dalam penyusunan  standar  (Mita  dan  Husnah, 2015).  Peran  regulator  dan  komitmen
34 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39
pemerintah  dalam  mewujudkan  standar transaksi  sukuk  juga  disampaikan  oleh Biancone dan Shakhatreh (2015).
Berdasarkan  informasi-informasi  ter- sebut  mengenai  faktor-faktor  yang  dapat mewujudkan standar akuntansi pemerintah mengenai  transaksi  Sukuk  Negara,  dapat dibuat  struktur  hirarki  berdasarkan  pen- dekatan  AHP  yang  terdiri dari dua  tingka-
tan,  yaitu  tingkatan  tujuan  dan  tingkatan kriteria atau faktor. Adapun gambar hierarki AHP tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar  tersebut  meliputi  susunan  hierarki AHP dengan level 1 yang merupakan tujuan terwujudnya  standar  akuntansi  transaksi Sukuk  Negara,  sedangkan  level  dua  yang merupakan kriteria atau faktor yang diperlu- kan dalam mewujudkan standar tersebut.

## Gambar 2

## Susunan Hirarki AHP-Standar Akuntansi Transaksi Sukuk Negara
Pada  level  pertama,  standar  akuntansi transaksi  Sukuk  Negara  yang  dimaksud akan  meliputi  bagaimana  pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi  Sukuk  Negara  di  laporan  keua- ngan pemerintah. Pada level kedua merupa- kan  faktor-faktor  yang  dapat  mewujudkan tujuan, yaitu bagaimana mewujudkan stan- dar  akuntansi  Sukuk  Negara.  Berdasarkan hasil  wawancara  dan  referensi  beberapa jurnal yang dijadikan referensi penelitian ini didapat  hasil  bahwa  faktor-faktor  tersebut meliputi  faktor  pendidikan,  koordinasi, peran dan komitmen pemerintah, dan infra- struktur. Pada level kedua akan ditentukan prosentase  tingkat  kepentingan  masing-
masing  faktor  dalam  mewujudkan  standar akuntansi  berdasarkan  hasil  penilaian  para informan. Faktor apa yang memiliki tingkat kepentingan  tertinggi  dibandingkan  faktor pendukung  lainnya,  apakah  faktor  pen- didikan,  koordinasi,  peran  dan  komitmen pemerintah atau faktor infrastruktur.
Dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh para  informan  kunci  dengan  menentukan tingkat kepentingan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya,  diperoleh data hasil penilaian yang dapat dilihat pada tabel 3. Pada data yang disajikan di tabel 3 jumlah informan kunci adalah 9 orang dengan kode informan kunci R-1, R2, R-3, R-4, R-5, R-6, R- 7, R-8, dan R-9.

## Tabel 3 Hasil Penilaian Tingkat Kepentingan
Faktor Faktor R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Jumlah Rata- Rata Pelatihan - 0,06  0,54 - 0,06 0,25 0,08  0,22  0,22 1,43 20,43% Komitmen dan Peran Pemerintah - 0,56  0,14 - 0,56 0,25 0,24  0,13  0,59 2,47 35,29% Insfrastruktur - 0,26  0,08 - 0,26 0,25 0,54  0,49  0,09 1,97 28,14% Koordinasi - 0,12  0,24 - 0,12 0,25 0,14  0,16  0,09 1,12 16,00% Kriteria
Tujuan Standar Akuntansi Sukuk
Pendidikan Koordinasi Peran dan Komitmen Infrastruktur
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 35
Pada tabel tesebut juga diuraikan faktor pendukung  terwujudnya  standar  akuntansi yang  berjumlah  4  faktor,  yaitu  faktor  pe- latihan,  faktor  peran  dan  komitmen  pe- merintah,  faktor  koordinasi,  dan  faktor infrastruktur. Berdasarkan pada pengolahan dari data penilaian tersebut, diperoleh hasil perhitungan  tingkat  kepentingan  antara faktor  yang  satu  dengan  faktor  yang  lain, terdapat  faktor  yang  lebih  dominan,  yaitu faktor  komitmen  dan  peran  pemerintah. Hasil  penilaian  antar  faktor  pendukung terwujudnya  standar  akuntansi  Sukuk Negara juga dapat dilihat pada gambar 3.
Berdasarkan  gambar  3  tersebut  dapat dilihat  faktor  peran  dan  komitmen  peme rintah  ditunjukkan  oleh  grafik  yang  lebih tinggi  dibandingkan  faktor  yang  lainnya, yaitu faktor infrastruktur, faktor pendidikan, dan faktor koordinasi. Hal ini berarti untuk mewujudkan tersusunnya standar akuntansi transaksi  Sukuk  Negara,  faktor  yang  lebih dominan dibandingkan dengan faktor yang lain  adalah  faktor  komitmen  dan  peran pemerintah  dengan  bobot  prosentase  35  %.
Terkait dengan faktor ini, pemerintah dalam hal  ini  adalah  unit  DJPPR  khususnya Direktorat  Pembiayaan  Syariah  dan  Direk- torat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen harus saling  sinergi  dan  berkomitmen  dalam mewujudkan  standar  akuntansi  Sukuk Negara.
Hal  ini  tentu  saja  bertujuan  mewujud- kan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan  Sukuk  Negara.  Unit  DJPPR dengan didukung serta komitmen unit-unit lainnya  di  lingkungan  Kementerian  Keua- ngan  yang  memiliki  kontribusi  dalam pengelolaan Sukuk Negara, diantaranya unit DJKN,  Itjen,  dan  DJPb  akan  mewujudkan tersusunnya  standar  akuntansi  Sukuk Negara.  Faktor  yang  kedua  adalah  infra- struktur dan dukungan pemerintah dengan bobot prosentase 28 %, faktor ketiga dengan memiliki  bobot  prosentase  tingkat  kepenti- ngan  sebesar  20  %  adalah  faktor  pelatihan dan  faktor  terakhir  adalah  koordinasi dengan  tingkat  kepentingan  16  %.  Hasil penilaian  tersebut  juga  dapat  ilihat  pada Gambar 3.

## Gambar 3
Prosentase Tingkat Kepentingan Faktor Gambar 4 Struktur Hierarki Proses AHP – Hasil Penilaian
20,43%
35,29% 28,14% 16,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Pelatihan Komitmen dan Peran Pemerintah Infrastruktur
Koordinasi
Kriteria Tujuan Standar Akuntansi
Sukuk Pendidikan (20%) Koordinasi (16%) Peran dan Komitmen (35%) Infrastruktur (28%)
36 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  di- uraikan  pada  paragraph  sebelumnya, berikut  ini  adalah gambar  struktur  hierarki process  AHP  setelah  diperoleh  hasil  pe- nilaian  faktor  yang  dapat  dilihat  pada gambar  4.  Faktor  peran  dan  komitmen pemerintah, yang dalam hal ini memperoleh penilaian tingkat kepentingan tertinggi yaitu 35 %, sangat diperlukan untuk mewujudkan standar  akuntansi  tersebut.  Pemerintah harus  memberikan  keyakinan  dan  per- tanggungjawaban  kepada  masyarakat  bah- wa  pengelolaan  dana  penerbitan  Sukuk Negara telah dilakukan secara akuntabel dan sesuai  prinsip  syariah.  Bagaimana  cara meyakinkan  masyarakat  atau  investor? Tentu  saja  dengan  mengikuti  standar  yang berlaku.    Standar  ini  yang  akan  dijadikan acuan  oleh  masyarakat  dan  dapat  menilai secara  langsung  apakah  yang  dilaporkan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar atau tidak.
Hasil  penilaian  ini  di  mana  faktor tertinggi dalam mewujudkan standar akun- tansi, memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya  yang  diteliti  oleh  Sukor et  al ., (2008). Biancone dan Shakhatreh (2015) juga menyampaikan hal yang sama bahwa peran pemerintah  memegang  fungsi  yang  utama dalam mewujudkan standar akuntansi.
Walaupun  faktor  peran  dan  komitmen pemerintah memegang tingkat kepentingan tertinggi,  akan  tetapi  nilai  prosentasenya tidak  melebihi  50  %.  Hal  ini  menunjukkan nilai  tersebut  tidak  dominan  dibandingkan nilai faktor lainnya dan memiliki arti bahwa setiap  faktor  mempunyai  kedudukan  yang saling  mendukung  untuk  mendukung terwujudnya standar akuntansi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Standar  Akuntansi  Pemerintah  untuk transaksi  Sukuk  Negara  sesuai  dengan AAOIF dan PSAK akan meliputi bagaimana pengakuan,  pengukuran  awal  terjadinya transaksi Sukuk Negara, pengukuran setelah transaksi  awal,  bagaimana  menyajikan Sukuk  Negara  di  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  serta  pengungkapannya.
Untuk pengakuan awal praktik yang selama ini  berjalan  sudah  sesuai  dengan  standar yang  seharusnya  karena  memiliki  per- samaan  dengan  standar  akuntansi  ber- dasarkan  AAOIFI  dan  PSAK.  Pengakuan terjadi  ketika  sudah  ada  kesepakatan transaksi antara penerbit dengan investor.
Dalam  hal  pengukuran,  untuk  peng- ukuran  awal  nilai  Sukuk  Negara  diakui sebesar  perolehan  sesuai  nilai  pasarnya. Praktik yang  selama  ini  terjadi  telah  sesuai dengan standar. Akan tetapi terkait dengan pengukuran  setelah  tanggal  penerbitan, transaksi Sukuk Negara masih memerlukan penyempurnaan  dalam  hal  menentukan imbalan  atau  ujroh,  pencatatan  terkait dengan  amortisasi  premium  atau  diskon, perlakuan  atas  transfer  hak  manfaat  asset yang  dijadikan  underlying,  dan  perlakuan akuntansi  mengenai  transaksi purchasing undertaking .  Terkait  dengan  penyajian  dan pengungkapan, standar penyajiannya masih perlu  penyempurnaan  karena  sukuk  me- rupakan  bukti  kepemilikan  atas  aset  dan bukan  bukti  utang  sehingga  penyajiannya dipisahkan dari kelompok utang. Sedangkan untuk  pengungkapan,  informasi  transaksi Sukuk  Negara  belum  selengkap  sukuk korporasi  dan  AAOIFI  FAS  nomor  17. Informasi  yang  perlu  diungkapkan  dalam LKPP meliputi penjelasan aset atau manfaat yang  mendasari  penerbitan  sukuk  ijarah, termasuk  jenis  dan  umur  ekonomis, ringkasan  akad  syariah  yang  digunakan, besaran  imbalan,  nilai  nominal, dan  jangka waktu sukuk, kontrak antara penerbit sukuk dan pemilik sukuk, dan klasifikasi sukuk.
Faktor-faktor  pendukung  terwujudnya standar akuntansi meliputi faktor komitmen dan  peran  pemerintah,  faktor  dukungan infrastruktur  yang  disediakan  oleh  pe- merintah,  faktor  pendidikan,  dan  faktor koordinasi.  Faktor  yang  memiliki  tingkat kepentingan  tertinggi  adalah  faktor  peran dan  komitmen  pemerintah.  Dalam  rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat  akan  praktik  transaksi  Sukuk Negara,  Pemerintah  sebaiknya  menetapkan
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 37
standar  akuntansi  transaksi  Sukuk  Negara yang  didalamnya  mengatur  tentang  bagai- mana  pengakuan,  pengukuran,  penyajian, dan pengungkapan transaksi Sukuk Negara di  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  di- harapkan  dapat  menjadi  referensi  dan sumbangsih  pemikiran  bagi  pemerintah dalam  menyiapkan  frame  work  standar akuntansi  untuk  transaksi  Sukuk  Negara dan mengenai hasil faktor-faktor yang dapat mewujudkan  standar  tersebut,  pemerintah dapat  mengantisipasi  dan  mempersiapkan sumber  daya  yang  dibutuhkan  terkait dengan faktor-faktor tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. K. 2012. Asset Based VS Asset Backed  Sukuk. Islam  and  Civilisational Review Journal 3 (4): 751-754.
Alaudin, A., P. Shantapriyan, dan R. Adler. 2015.  Beliefs  and  accountability  in  an Islamic  bank. Corporate  Ownership  and Control 12(4): 80–90.
Alfirman,  L.  2018. Satu  Dasawarsa  Sukuk Negara  untuk  Kemaslahatan  Bangsa .
Gedung Danapala. Jakarta.
Amin,  R.  2016.  Surat  Berharga  Syariah Negara  (Sukuk Negara). Jurnal  Perban- kan Syariah 1(2): 72–88.
Arianty,  E.  2019a.  Analisis  Perbandingan Akuntansi  Transaksi  Sukuk  Negara dengan  Sukuk  Korporasi  sebagai Bentuk  Perwujudan  Akuntabilitas Syariah. Prosiding  Seminar  Nasional Akuntansi 2(1): 1–9.
Arianty, E. 2019b. Bagaimana Meningkatkan Akuntabilitas  Syariah  Pada  Praktik Akuntansi  Surat  Berharga  Syariah Negara? Substansi 3(1): 37–58.
Arianty,  E.  2020.  How  to  Improve  Shariah Accountability  for  Sovereign  Sukuk. Iqtishadia Journal 13(1): 53-76.
Astuti,  M.  2018.  Peran  PSAK  109  Dalam Peningkatan  Akuntabilitas  dan  Trans- paransi  Pelaporan  Zakat  di  Indonesia. Jurnal Akuntansi Bisnis 10(1): 31-48. Atika, A., D. Saraswati, H. H. Chrisna, H. A. P.  Nasution,  P.  B.  Sari,  H.  Dwilita,  Y. Rossanty,  dan  M.  D.  T.  P.  Nasution.
2018.  Sukuk  Fund  Issuance  on  Sharia Banking  Performance  in  Indonesia. International  Journal  of  Civil  Engineering and Technology (IJCIET) 9(9): 1531–1545. Biancone,  P.  P.  dan  M.  Radwan.  2016. European  Companies:  Evaluation  For Sharia Compliance “Opportunities And Challenges.” European Companies: Evalu- ation  For  Sharia  Compliance  “Opportu- nities And Challenges (5): 1–8.
Biancone, P. P. dan M. Z. Shakhatreh. 2015. Using Islamic Finance for Infrastructure projects  in  non-Muslim  Countries. Using  Islamic  Finance  for  Infrastructure projects in non-Muslim Countries 2(2): 1– 8.
Dartha, I. K. 2010. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan  (Diklat)  Terhadap  Kinerja Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Sekretariat Daerah  Kota  Malang. Jurnal  Ekonomi Modernisasi 6(2): 140–160.
DJPPR.  2015.  Sukuk  Negara:  Instrumen Keuangan Berbasis Syariah.
DJPPR.  2018.  Profil  Utang  dan  Penjaminan Pemerintah Pusat.
Guermazi,  I.  2020.  The  Determinants  of Sukūk  Issuance  in  GCC  Countries. Islamic Economic Studies 28(1): 25–45.
Grassa, R. dan H. Miniaoui. 2017. Corporate Choice between Conventional bond and Sukuk  issuance  Evidence  from  GCC countries . Qatar: Research in International Business and Finance 45: 454-466.
Hanefah, M. M., A. Noguchi, dan M. Muda. 2013.  Sukuk:  Global  issues  and challenges. Journal  of  Legal,  Ethical  and Regulatory Issues 16(1): 107–120.
Hariyanto,  E.  2017.  Efektivitas  Penerbitan Sukuk  Negara  Sebagai  Instrumen Pembiayaan APBN. Indonesian Treasury Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 2(1): 79–98. Ikhsan, A. dan M. Haridhi. 2017. Penerapan standar  akuntansi  keuangan  Syariah pada  koperasi  jasa  keuangan  Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2(3): 100–110. Khalil,  M.  K.  2011.  Sukuk:  Definition,
38 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 20 – 39
Structure,  and  Accounting  Issues. Munich  Personal  RePEc  Archive (MPRA) Paper No. 33675. Malaysia. Klein,  P.  O.,  L.  Weill,  dan  C.  J.  Godlewski.
2018.  How  Sukuk  Shapes  Firm Performance. World Economy 41(3): 699– 722.
Mita,  A.  F.  dan  N.  Husnah.  2015.  An Empirical  Examination  of  Factors Contributing to the Adoption of IFRS in Developing Countries. Journal of Econo- mics,  Business  &  Accountancy  Ventura 18(3): 427-438.
Mita, A. F.,  S. Utama, F. Fitriany, dan E. R. Wulandari. 2018. The Adoption of IFRS, Comparability  of  Financial  Statements and  Foreign  Investors’  Ownership. Asian  Review  of  Accounting 26(3):  391– 411.
Murtuza,  A.  2002.  Islamic  Antecedents  for Financial  Accountability. International Journal  of  Islamic  Financial  Services 4(1): 1–19.
Musthafa, T. F., I. Triyuwono, dan N. Adib.
2020. Application of Asset Revaluation By  the  Public  Assessment  Office:  a Reflection  of  Sharia  Accounting, Shari’Ah  Enterprise  Theory. Internati- onal  Journal  of  Economics,  Business  and Accounting Research (IJEBAR) 4(03): 16– 26.
Nadirsyah.  2008.  Pengaruh  Hasil  Audit Ekstern  dan  Komitmen  Manajemen Terhadap  Keefektifan  Pengendalian Intern  dan  Kinerja  Keuangan  Per- usahaan  (Survei  Pada  Emiten  Manu- faktur  di  Bursa  Efek  Jakarta). Jurnal MAKSI 8(1). Noor, F. K. H., N. Aziz, dan M. Yunus. 2012. Pengaruh  Pendidikan  Dan  Pelatihan Terhadap  Kinerja  Pegawai  Kantor Imigrasi  Banda  Aceh. Ilmu  Manajemen 1(1): 234–250.
Purnamawati, I.  2015.  Perbandingan  Sukuk Dan  Obligasi  (Telaah  Dari  Perspektif Keuangan  Dan  Akuntansi). Jurnal Akuntansi Universitas Jember 11(1): 62-71. Qadri,  R.  A.  dan  A.  Firmansyah.  2020.  The Polyvocality in Action: Embodying the
Epiphany  on  Public  Housing  Conun- drum. Humanities  &  Social  Sciences Reviews 8(4): 1396–1417.
Qadri,  R.  A.  dan  R.  Jauhari.  2020.  Desain Kerangka  Konseptual  Balanced  Score Card pada Lembaga Riset Pemerintah. Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara 2(1):
19–37.
Qizam,  I.  dan  M.  Fong.  2019.  Developing Financial  Disclosure  Quality  in  Sukuk and  Bond  Market:  Evidence  from Indonesia,  Malaysia,  and  Australia. Borsa Istanbul Review 19(3): 228–248. Rosli.  2010.  Shariah  Parameters  Recon- sidered. International  Journal  of  Islamic and  Middle  Eastern  FInance  and Management 3(2).
Saad,  N.,  M.  N.  Haniff,  dan  N.  Ali.  2020. Corporate  governance  mechanisms with  conventional  bonds  and  Sukuk’ yield  spreads. Pacific-Basin  Finance Journal 62: 101116.
Saaty,  T.  L.  1990.  How  to  make  a  decision:
The analytic hierarchy process.
European  Journal  of  Operational  Research 48(1): 9–26.
Saaty,  T.  L.  2004.  Decision  Making-The Analytic  Hierarchy  and  Network Processes  (AHP/ANP). Journal  of Systems Science and Systems Engineering 13(1): 1–35.
Sarea,  A.  M.  dan  M.  Mohd-Hanefah.  2013. The  need  of  accounting  standards  for Islamic  financial  institutions:  evidence from  AAOIFI. Journal  of  Islamic Accounting  and  Business  Research 4(1):
64–76.
Siswantoro,  D.  2018.  Sharia  accounting standard  for  sukuk  (Islamic  bond) accounting  in  Indonesia. Journal  of Islamic Accounting and Business Research 9(3): 434–447.
Sukor,  M.  E.  A.,  R.  Muhammad,  dan  M. Gunawa. 2008. Malaysian Sukuk: Issues in  Accounting  Standard. Jurnal  Syariah 16(2): 63–74.
Yahya, I., R. P. S. Hasibuan, Z. B. Torong, dan I.  Muda.  2018.  Factors  that  influence success implementation of government
Mewujudkan Standar Akuntansi ...– Ariyanti, Qadri 39
accounting  standard  (SAP)  based  on acrual  in  the  government  of  the districts/cities  in  North  Sumatera Province. Journal  of  Management  Infor- mation and Decision Science 21(1): 1–14. Yildirim, S., D. C. Yildirim, dan P. Diboglu. 2020. Does Sukuk market development promote  economic  growth? PSU Research Review 4(3): 209–218.
Yin,  R.  K.  2018. Case  study  research  and applications :  design  and  methods (Sixth). SAGE Publications, Inc. Los Angeles.
Zeghal, D. dan Z. Lahmar. 2016. The Impact of  IFRS  Adoption  on  Accounting Conservatism  in  the  European  Union. International  Journal  of  Accounting  and Financial Reporting 6(1): 127-160.
Zakia,  B.  U.  2014.  Analisis  Perlakuan AKuntansi  SBSN  Berdasarkan  PSAK 110  tentang  Akuntansi  Sukuk. Skripsi . Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Jakarta.