## PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA
(STUDI KASUS DI KOTA KUPANG)

## Aladin
Program PascaSarjana Universitas Nusa Cendana aladintesis46@gmail.com

## Abstract
Pregnant marriage is an act that is basically not recommended by religion, because religion teaches people to virtue, but this practice is still a lot we encounter in society.The problems in this study are: (1) Why is there difference of marriage of pregnant marriage between Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic Law (HI) ?; (2) What is the legal status of marriage law of pregnant women due to adultery with men who impregnate her according to Islamic Law Compilation (KHI) and Islamic ﬁqih ?.The conclusions of this study : ﬁrst According to KHI that women who become pregnant out of wedlock can be directly married to men who impregnate her without waiting for the woman to give birth to her ingredients. Second, KHI allows to marry pregnant women due to adultery with men who impregnate him, according to Islamic law the legal status of marriage of pregnant women due to adultery with men who impregnate him there is a difference of opinion among the four schools.
Keywords: Pregnancy Marriage, KHI, Fiqh Islam.

## Abstrak
Hamil  diluar  nikah  adalah  tindakan  yang  pada  dasarnya  sangat  tidak  dianjurkan  oleh  agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam (HI)?;  (2)  Bagaimana  status  hukumpernikahanwanitahamilakibatzinadenganlaki-laki  yang menghamilinyamenurutKompilasi Hukum Islam (KHI)danﬁqih Islam?.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama,menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  tanpa  menunggu  wanita  itu  melahirkan  kandugannya. Kedua,  KHI  membolehkan  menikahi  wanita  hamil  akibat  zina  dengan  laki-laki  yang menghamilinya.  Mazhab  Hanaﬁ  dan  Syaﬁ'i  membolehkan  pernikahan  wanita  hamil  akibat  zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.
Kata Kunci: Pernikahan Hamil, KHI, Fiqih Islam.

## A. Pendahuluan
Ketentuan  UU  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (LNRI  Th  1974  No.  1; TLN  No.  3019)  (Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan, Kementerian  Agama  Republik  Indonesia) menetapkan,    bahwa  “Perkawinan    ialah ikatan    lahir    bathin    antara    seorang    pria dengan    seorang    wanita    sebagai    suami isteri   dengan   tujuan   membentuk   keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” Dalam  penjelasan  ketentuan  Pasal  1  UU
Perkawinan  itu  dijelaskan,  bahwa:  Sebagai Negara    yang    berdasarkan    Pancasila, dimana    sila    yang    pertamanya    ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali d e n g a n   a g a m a / k e r o h a n i a n   s e h i n g g a perkawinan  bukan  saja  mempunyai  peranan yang  penting.  Membentuk  keluarga    yang bahagia  rapat  hubungan  dengan  keturunan, yang pula   merupakan   tujuan   perkawinan, Pemeliharaan  dan  Pendidikan  menjadi  hak dan  kewajiban  orang  tua.Berdasarkan Penjelasan  itu,  perkawinan  bukan  sekedar
1
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248
hubungan    yang    bersifat  perdata  belaka, tetapi    mengandung    dimensi    agama    atau kerohanian    yang    mengimplikasikan bekerjanya  peran  agama  dalam  kehidupan keluarga,    termasuk    dalam    pemeliharaan dan pendidikan  dalam  keluarga.  Penjelasan itupun   menekankan   peran   agama   dalam keluarga  dalam    kaitan    dengan  hak    dan kewajiban   orang   tua,   sehingga   orang   tua harus  merawat  dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama yang dianutnya.
Allah  menetapkan  pernikahan  sebagai wahana  membangun  rumah  tangga  Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita  sebagai  suami  isteri  terjalin  dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai ﬁtrah dan kodrat insasni. Pernikahan  mempunyai  beberapa  tujuan,  di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup  jasmani  (kebutuhan  biologis)  dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang  merupakan  sarana  untuk  meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam  sangat  menjaga  kemurnian  keturunan (Khoirudin Nasution, 2004).
Pernikahan  wanita  hamil  akibat  zina dipengaruhi  oleh  faktor  yang  sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang  pendidikan,  interaksi  sosial,  dan pemahaman  nilai  terhadap  norma-norma agama.  Akibat  dari  ketidakmampuan  ini banyak  remaja  berani  melakukan  hubungan badan sebelum menikah.
Berbeda  dengan  mahluk-mahluk Allah yang lain, dalam mendapatkan pasangannya manusia  dikenakan  syarat-syarat  khusus. Syarat-syarat  tersebut  terkumpul  dalam sebuah  akad  yang  dinamakan  pernikahan. Tentunya  perbedaan  ini  disebabkan  karena Allah telah memberikan keistimewaan yang sangat besar kepada manusia, yaitu akal dan hati. Diharapakan pula dengan akal dan hati t e r s e b u t   m a n u s i a   d a p a t   m e n e m u k a n pasangannya  secara  halal  dan  bisa  menjadi pasangan  yang  sakinah,  mawaddah  dan warahmah.
Pernikahan  sangat  dianjurkan  oleh agama  sebagaimana  banyak  termuat  dalam al-Qur'an  dan  al-Hadis.  Ini  seperti  pendapat
Hasbi  Ash-Shiddieqy  dalam  bukunya H u k u m - H u k u m   F i q h   I s l a m   k e t i k a memberikan  pengertian  tentang  pernikahan yaitu  “Nikah,  suatu  aqad  syar'i  (ikatan keagamaan)  yang  dianjurkan  Syara”  (Ash- Shiddieqy, Hasbi, 1978).
K o m p i l a s i   H u k u m   I s l a m   ( K H I ) memberikan  pengertian  tentang  pernikahan atau  perkawinan  dalam  Pasal  2  “yaitu  akad yang  sangat  kuat  atau  mitsaqan  ghalidzan u n t u k   m e n t a a t i   p e r i n t a h   A l l a h   d a n melaksanakannya  merupakan  ibadah” (Departemen Agama RI, 2000). Yang dituntut oleh  agama  adalah  perkawinan  yang  sah. Karena  dengan  perkawinan  yang  sah  itu diharapakan  dapat  terwujud  keluarga  yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan mensyariatkan  nikah,  tentunya  Allah  juga mempunyai  tujuan-tujuan.  Dalam  hal  ini Yusuf  Qadwhawi  mengungkapkan,  kalau sekiranya perkawinan itu tidak disyariatkan, tentu  naluri  seksual  tidak  dapat  tersalurkan dan tidak dapat memainkan perannya dalam menjaga eksistensi manusia. Kalau sekiranya zina itu tidak diharamkan, hubungan seksual tidak dibatasi hanya oleh laki-laki dan wanita tertentu  yang  diikat  tali  pernikahan,  niscaya tidak terwujudlah keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada keluarga tentu tidak  terbentuk  suatu  masyarakat,  bahkan tidak ada usaha ke arah yang lebih baik lagi sempurna (Qardhawi, Yusuf,  2003).
Persoalanya,  bahwa  dalam    realitas kehidupan    masyarakat    tidak    dapat dihindari   adanya hamil di luar nikah. Hamil di  luar  nikah  adalah  tindakan  yang  pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena  agama  mengajarkan  manusia  pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.
Kecamatan  Alak  dan  Kecamatan K e l a p a   L i m a   m e r u p a k a n   s a l a h   s a t u kecamatan  yang  masyarakatnya  banyak menganut  agama  Islam,  sehingga  kedua kecamatan ini banyak melakukan/pencatatan peristiwa-peristiwa  nikah  secara  Islam. Adapun  data-data  peristiwa  nikah  yang dilakukan tiga tahun terakhir sebagai berikut:
Pada tahun 2013 tercatat 170 peristiwa nikah di  kecamatan  Kelapa  Lima  dengan  rincian 143 peristiwa adalah pernikahan hamil di luar nikah, dan 27 peristiwa adalah perawan. Pada tahun  2014  tercatat  163  peristiwa  nikah dengan  rincian  140  peristiwa  pernikahan hamil  diluar  nikah,  23  peristiwa  adalah perawan.  Pada  tahun  2015  tercatat  ada  160 p e r i s t i w a   n i k a h   d e n g a n   r i n c i a n   1 4 0 pernikahan hamil diluar nikah, dan hanya 20 peristiwa saja dikategorikan perawan.
Demikian  halnya  dengan  kecamatan Alak. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa  banyak  sekali  peristiwa  nikah pernikahan hamil di luar nikah yang tercatat di kecamatan Alak. Pada tahun 2013 tercatat 110  peristiwa  nikah  dengan  rincian  85 peristiwa  adalah  pernikahan  hamil  diluar nikah,  25  peristiwa  adalah  perawan.  Pada tahun  2014  tercatat  130  peristiwa  nikah dengan  rincian  120  peristiwa  adalah pernikahan  hamil  di  luar  nikah  dan  10 peristiwa  adalah  perawan.  Pada  tahun  2015 tercatat  120  peristiwa  nikah  dengan  rincian 100 peristiwa adalah pernikahan hamil di luar nikah,  20  peristiwa  adalah  perawan. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan  Hukum  Islam  (HI)  dan  status  hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki  yang  menghamilinya  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  ﬁqih Islam. Permasalahan yang diajukan adalah :
1. Mengapa  terjadi  perbedaan  mengenai pernikahan  hamil  di  luar  nikah  antara Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan Hukum Islam (HI)?
2. Bagaimana  status  hukum  pernikahan wanita  hamil  akibat  zina  dengan  laki- laki  yang  menghamilinya  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan ﬁqih Islam?
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  studi  kasus, konseptual,  doktrinal/undang-undang, yuridis  empiris.  Jenis  data  terdiri  dari  data primer dan data sekunder. Data primer adalah data  yang  diperoleh  langsung  dari  tempat
penelitian  yang  berasal  dari  responden m e l a l u i   w a w a n c a r a   l a n g s u n g   y a n g berpedoman  pada  daftar  pertanyaan  yang telah  dipersiapkan  maupun  dalam  bentuk dokumen  tidak  resmi  yang  kemdian  diolah peneliti.  Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh dari dokumen-dokemen resmi, baik berupa buku yang berhubungan dengan objek penelitian,  hasil  penelitian  dalam  bentuk laporan,  skripsi,  tesis,  disertasi,  jurnal,  dan peraturan perundangan.
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat,  terdiri  dari peraturan  perundangan  yang  terkait  dengan obyek  penelitian.  Bahan  hukum  sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait pula dengan obyek penelitian ini. Bahan  hukum  tertier  adalah  petunjuk  atau penjelasan  mengenai  hukum  primer  atau bahan  hukum  sekunder  yang  berasal  dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.  Bahan  hukum  yang  diperoleh selanjutnya  diolah  menggunakan  metode Editing,  Codding,Pentabulasian,  dan Veriﬁkasi  data.  Metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  data  dengan menggunakan  metode  yuridis  kualitatif  dan preskriptif  yang  berpedoman  pada  metode interpretasi  dan  konstruksi  sesuai  dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
B.      Hasil dan Pembahasan 1.    Terjadinya  Perbedaan  Pandangan d a n   P e n g e t a h u a n   M e n g e n a i Pernikahan  Hamil  di  Luar  Nikah Antara KHI dan Hukum Islam
Negara  Indonesia  merupakan  negara hukum  yang  mayoritas  penduduknya beragama  Islam  adalah  merupakan  realitas sosial,  karena  itu  sangat  relevan  apabila hukum  Islam  dijadikan  sumber    rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Maka peran ulama dan ilmuwan yang concern terhadap  Islam  sangat  diperlukan  (Tono, Muttaqien,  1999:1)  (Muttaqien,  Dadan  & Tono, Sidik (Ed),1999)
Berangkat  dari  pemahaman  bahwa Islam adalah agama yang kaffah dalam segala hal  dibandingkan  dengan  agama  yang
lainnya,  maka  di  sinilah  dibutuhkan  sebuah kreatiﬁtas bagi penganutnya untuk menggali a j a r a n - a j a r a n   y a n g   a d a   u n t u k   t e r u s dikembangkan  agar  eksistensi  agama  tidak hilang atau mati. Pembaharuan-pembaharuan dilakukan yang pasti tidak menyimpang dari tujuan  syari'ah.  Dengan  demikian  proses perkembangannya  tidak  menyalahi  pesan yang  ingin  disampaikan  oleh  ajaran  Islam. Juga  mengingat  di  dalam  Islam  tidak  hanya ada ajaran ketuhanan atau teologi akan tetapi juga ada dimensi hukum yang memperbaiki hubungan antara individu, masyarakat.
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan hukum  materiil  dari  salah  satu  di  antara hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan:  Instruksi  Presiden  No.1  Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi  ini  dapat  dipergunakan  sebagai pedoman  dalam  penyelesaian  masalah- masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu  hukum  perkawinan,  kewarisan, perwakafan  oleh  instansi  pemerintah  dan masyarakat yang memerlukannya.
Kebutuhan  akan  adanya  KHI  di Indonesia  sebagai  upaya  memperoleh kesatuan  hukum  dalam  memeriksa  dan memutuskan  perkara  bagi  para  hakim  di lingkungan  peradilan  agama,  sudah  lama dirasakan  oleh  Departemen Agama.  Bahkan sejak  adanya  peradilan  agama  di  Indonesia, keperluan  ini  tidak  pernah  hilang,  bahkan b e r k e m b a n g   t e r u s   s e j a l a n   d e n g a n perkembangan  badan.  Latar  belakang penyusunan  KHI  yang  tidak  mudah  untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai  kaitan  yang  erat  sekali  dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai  saat  ini  belum  ada  suatu  pengertian yang  disepakati  tentang  hukum  Islam,  yang masing-masing  dilihat  dari  sudut  pandang yang berbeda.
K e h a d i r a n   K H I   d i   I n d o n e s i a merupakan  suatu  rangkaian  sejarah  hukum nasional  yang  merupakan  makna  kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang diantaranya adanya norma hukum. KHI ini disepakati oleh para Alim Ulama Indonesia, bahkan KHI juga
merupakan  suatu  rangkaian  hukum  tertulis dan  masuk  dalam  Tata  Hukum  Indonesia melalui  instrument  Inpres  No.  1/1991, kehadiran  KHI  merupakan  sebuah  alternatif dan  tidak  harus  disepakati  oleh  para  hakim agama  dalam  menerima,  memeriksa, mengadili  dan  menyelesaikan  suatu  perkara yang diajukan padanya.
Hukum  materiil  yang  selama  ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum  Islam  yang  dalam  garis  besarnya meliputi  bidang-bidang  hukum  Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Kewakafan. Hukum  materiil  tersebut  tertulis  antara  lain dalam kitab-kitab ﬁqih yang banyak beredar di  Indonesia.  Berdasarkan  Surat  Edaran Kepala  Biro  Peradilan  Agama  No.B/1/735 tanggal  18  Pebruari  1958,  kitab-kitab  ﬁqih yang  dijadikan  pedoman  hukum  tersebut ialah bersumber pada 13 buah kitab ﬁqih yang semuanya bermazhab Syaﬁ'i.
Dadang  Hermawan  dan  Sumardjo (Dadang  Hermawan  dan  Sumardjo,  2015) menjelaskan  bahwa  inpres  dan  Keputusan Menteri  Agama,  KHI  ini  mempunyai kedudukan  sebagai  “pedoman”  dalam putusan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim Pengadilan  Agama  dalam  memutuskan  dan m e n y e l e s a i k a n   p e r k a r a ,   t e r g a n t u n g s e p e n u h n y a   k e p a d a   h a k i m   u n t u k menggunakannya  dalam  putusan  mereka masing-masing,  sehingga  KHI  ini  akan terwujud  dan  mempunyai  makna  serta landasan  yang  kokoh  dalam  yurisprudensi peradilan  agama.  Dengan  demikian,  maka hakim  peradilan  agama  sekarang  hanya berkewajiban  menerapkan  ketentuan- ketentuan  yang  sudah  ada  atau  yang  sudah digariskan  dalam  KHI,  akan  tetapi  hakim mempunyai  peranan  yang  lebih  besar  lagi u n t u k   m e n g e m b a n g k a n   d a l a m melengkapinya  melalui  putusan  yang dibuatnya.
Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Prof. Islamil Sunni dalam Dadang Hermawan dan Sumardjo (Dadang Hermawan dan Sumardjo, 2015)  KHI  sebagai  pedoman,  landasan  dan pegangan  para  hakim-hakim  di  Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Hakim-hakim Mahkamah  Agung  dalam  memeriksa  dan
memutuskan  perkara-perkara  yang  menjadi wewenang  Peradilan  Agama.  Sedang  bagi m a s y a r a k a t   y a n g   m e m e r l u k a n   d a p a t digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari sesuai  dengan  kesadaran  hukumnya  untuk m e l a k s a n a k a n   b a i k   d a l a m   b i d a n g perkawinan,  pembagian  warisan,  kegiatan amal  ibadah  dan  sosial  kemasyarakatan dalam  perwakafan,  disamping  peraturan perundang-undangan  yang  lain,  terutama sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits.
Kekuatan  KHI  dijadikan  sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu  dasar  hukumnya  adalah  pasal  4  ayat  (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang  Pemerintahan  Negara”.  Juga sebagaimana  telah  dijelaskan  di  BAB  II dimana  sumber  hukum  KHI  yang  salah satunya  adalah  Al-Qur'an  dan  Hadits  yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.
Menurut Austin hukum harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi  atau  tidak  mematuhi).  Hukum bersifat non optional. Karena itu, mengkritik para  penganut  teori  hukum  kodrat  Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti  terakhir  ini  tidak  punya  implikasi hukuman  apapun.  Ketika  hukum  tidak  lagi dapat  dipaksakan  ,  yakni  pelanggarannya dikenai  hukuman  atau  sanksi  hukum,  maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum; atau hukum  kehilangan  esensinya  sebagai perintah. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum  adalah  kewajiban  yang  tidak  dapat ditawar-tawar.  Menyebut  perintah  sebagai hukum  tetapi  dalam  praktek  tidak  dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukum yang demikian tidak  mampu  memenuhi  fungsi  sosialnya sebagai  alat  kontrol  terhadap  tingkah  laku masyarakat.  Padahal,  demikian  Austin, mengontrol  perilaku  masyarakat  adalah fungsi  utama  hukum.  Dalam  arti  ini, sebetulnya  Austin  sepakat  dengan  Aquinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang  melihat  hukum  tertuma  sebagai  hasil
kerja rasio, Austin justru menekankan watak perintah  hukum  yang  bersumber  pada kedaulatan  penguasa.  Dalam  arti  ini, pandangan  hukum  Aquinas  lebih  lunak dibandingkan dengan pandangan.
Hukum  sebagai  perintah,  menurut Austin, memuat dua elemen dasar. Pertama, hukum  sebagai  perintah  mengandung pentingnya  keinginan,  yakni  keinginan  dari seorang  penguasa  bahwa  seseorang  harus melakukan  atau  menahan  diri  untuk  tidak melakukan  sesuatu. Tentu  saja,  tidak  semua keinginan  mempunyai  kekuatan  sebagai hukum.  Kalau  saya  ingin  makan,  misalnya, keinginan  seperti  ini  pasti  bukan  hukum sifatnya.  Karena  itu,  keinginan  dalam  arti hukum  memiliki  kekhususan,  yakni  bahwa “ p i h a k   y a n g   t e r k e n a   h u k u m   h a r u s m e n a n g g u n g   a k i b a t   y a n g   t i d a k menyenangkan  atau  membahayakan  dari yang  lain  apabila  gagal  memenuhi  hukum yang  berlaku.”  Dengan  demikian,  hukum dalam  arti  perintah  yang  mengungkapkan keinginan  penguasa  pada  dasarnya  memuat ancaman  hukuman  bagi  siapa  pun  yang berada di bawah hukum yang berlaku. Kedua, h u k u m   m e m i l i k i   k e m a m p u a n   u n t u k m e n c i p t a k a n   s e s u a t u   y a n g   t i d a k menyenangkan  atau  bahkan  membahayakan subjek  yang  melanggarnya.  Individu  yang terkena  perintah  dengan  sendirinya  terikat, wajib  berada  dibawah  keharusan  untuk m e l a k u k a n   a p a   y a n g   d i p e r i n t a h k a n . Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa subjek yang terkena perintah mendapat  sanksi  hukum  (Ujan)  (Andre Ata Ujan, 2009 ).
Para  ulama  menggunakan  dalil  Al- quran  dalam  menentukan  hukum  status pernikahan wanita hamil, terutama bagi Imam Hanaﬁ dan Imam Syaﬁ'i, yaitu memahami Al- quran pada surah An-Nur ayat 3. Pandangan mazhab  Maliki  tentang  hukum  perkawinan dengan  wanita  hamil  karena  zina  pada dasarnya  membedakan  antara  perkawinan wanita  hamil  karena  zina  dengan  laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam kasus yang pertama, mazhab  Malik  memperbolehkannya,  hal  ini
19 17 15
Aladin, Pernikahan Hamil di Luar Nikah
berdasarkan pada surat an-Nur ayat 3. Lebih jauh  ditegaskan  bahwa,  jika  anak  dalam kandungan  wanita  tersebut  lahir  sesudah enam  bulan  terhitung  sejak  dilakukan  akad nikah,  nasabnya  ditetapkan  kepada  laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahinya. Tetapi,  jika  anak  dalam  kandungan  wanita tersebut  lahir  kurang  dari  enam  bulan terhitung  sejak  dilakukan  akad  nikah,  nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya,  tidak  kepada  ayahnya,  kecuali  laki- laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya (Wahbah az- Zuhailii, 1985).
Sementara itu KHI yang secara khusus dalam  babnya  mengatur  pernikahan  wanita hamil, yaitu  bab VIII  pasal  53  ayat  (1),  (2), dan  (3),  di  dalamnya  ditetapkan  bahwa “wanita hamil di luar nikah dapat di nikahkan dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  tanpa harus  menunggu  kelahiran  anak  yang  ada dalam  kandungannya  terlebih  dahulu,  dan perkawinan saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan  ulang  setelah  anak  yang dikandungnya lahir”.
Dengan  demikian  perkawinan  wanita hamil  di  luar  nikah  di  tetapkan  oleh  KHI, bahwa  wanita  hamil  di  luar  nikah  dapat d i k a w i n k a n   d e n g a n   l a k i - l a k i   y a n g menghamilinya,  dan  dapat  ditafsirkan  pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.
Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang  menghamilinya  ataupun  laki-laki  lain yang  tidak  menghamilinya  yang  ingin bertanggungjawab  terhadap  wanita  tersebut, karena  bisa  jadi  kehamilan  itu  bukan  atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya  yang  dilakukan  oleh  laki-laki yang tidak jelas keberadaannya.
Oleh  sebab  itu,  wanita  hamil  di  luar nikah  boleh  di  nikahkan  dengan  laki-laki manapun  yang  mau  bertanggungjawab, karena  apabila  wanita  hamil  tidak  dapat  di nikahkan  dengan  laki-laki  lain  yang  tidak menghamilinya  sedangkan  laki-laki  yang menghamilinya tidak bertanggungjawab, dan
tidak  dilaksanakannya  pernikahan  dalam batas-batas  tertentu  menimbulkan  dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.
Secara rinci alasan perbedaan pendapat mengenai  pernikahan  hamil  di  luar  nikah antara  KHI  dengan  Hukum  Islam.  Peneliti uraikan pada tabel sebagai berikut:
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui  bahwa  perbedaan  pendapat mengenai  pernikahan  hamil  di  luar  nikah antara  KHI  dengan  Hukum  Islam  terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di  luar  nikah.  KHI  menjelaskan  pernikahan hamil  di  luar  nikah  berdasarkan  dalil  Al- Qur'an  surat An-nur  ayat  3,  Mazhab  Syaﬁ'i dan Hanaﬁ, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu  Abbas.  Sedangkan  Hukum  Islam menggunakan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat  11,  12,  dan  176,  surat At-Talaq  ayat  4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal.
2      Status  Hukum  Pernikahan  Wanita Hamil Akibat Zina dengan Laki-laki yang  Menghamilinya  Menurut  KHI dan Hukum Islam
Kasus kawin hamil di luar nikah secara khusus  diatur  dalam  Pasal  53  KHI.  Pasal tersebut  menjelaskan  tentang  kebolehan melangsungkan  perkawinan  bagi  wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, ada ketentuan  yang  harus  dipenuhi  dalam perkawinan  tersebut,  diantaranya:  (1) Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah  bisa
d i k a w i n k a n   d e n g a n   p r i a   y a n g menghamilinya;  (2)  Perkawinan  dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu k e l a h i r a n   a n a k n y a ;   ( 3 )   D e n g a n dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat wanita  hamil,  tidak  diperlukan  perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Ketentuan  Pasal  53  KHI  tentang kebolehan  melangsungkan  perkawinan  bagi w a n i t a   h a m i l   i n i   b i s a   d i k a t e g o r i k a n kontroversial  karena  akan  melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan.  Pendapat  yang  kontra  tentu  akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan.
P a s a l   5 3   K H I   t e r s e b u t   t i d a k memberikan  sanksi  atau  hukuman  bagi pezina,  melainkan  justru  memberi  solusi kepada  seseorang  yang  hamil  akibat perzinaan  itu  untuk  segera  melangsungkan perkawinan.  Padahal  dalam  ﬁqh  telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: jika pelaku zina itu sudah menikah (zina muhsan) hukumannya adalah didera  seratus  kali  dan  kemudian  dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah (zina ghairu  muhsan)  hukumannya  adalah  didera seratus  kali  dan  kemudian  diasingkan  ke tempat lain selama satu tahun (Asy Syaukani, 1994: 550).
Kendati  demikian,  ketentuan  Pasal  53 KHI  tersebut  juga  berpegangan  pada  alasan logis  dan  bisa  dijadikan  landasan  hukum untuk  diterapkan  dalam  tatanan  kehidupan masyarakat  di  Indonesia.  Kebolehan melangsungkan  perkawinan  bagi  wanita hamil  menurut  ketentuan  Pasal  53  KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki  yang  menghamilinya.Hal  tersebut berlandaskan pada ﬁrman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 3 yang Artinya “Laki-laki yang  berzina  tidak  mengawini  melainkan perempuan  yang  berzina,  atau  perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak  dikawini  melainkan  laki-laki  yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian  itu  diharamkan  atas  orang-orang
m u k m i n ”   ( Q . S .   A n - N u r :   3 ) . I s t i l a h perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang  wanita  yang  sedang  hamil  dengan laiki-laki  sedangkan  dia  tidak  dalam  status nikah  atau  masa  iddah  karena  perkawinan y a n g   s a h   d e n g a n   l a k i - l a k i   y a n g mengakibatkan kehamilanya.
Mengenai  ketentuan-ketentuan  hukum perkawinan  wanita  hamil  dalam  pendapat para imam mazhab (Hanaﬁ, Malik, Syaﬁ'i dan Ahmad  bin  Hambal),  mereka  berbeda pendapat,  pada  umumnya  dikelompokkan kepada dua kelompok pendapat:
a.    I m a m H a n a ﬁ   d a n   I m a m   S y a ﬁ ' i mengatakan :
Wanita  hamil  akibat  zina  boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang  menghamilinya  atau  dengan  laki-laki lain.  Sebagaiman  pendapat  imam  Hanaﬁ sebagai  berikut:  “Wanita  hamil  karena  zina itu  tidak  ada  iddahnya,  bahkan  boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan  seks  hingga  dia  melahirkan kandungannya”.  Sementara  Imam  Syaﬁ'i mengatakan: “ hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan  seks  sekalipun  dalam  keadaan hamil”.
Menurut  mereka  wanita  zina  itu  tidak dikenakan  ketentuan-ketentuan  hukum perkawinan  sebagaimana  yang  ditetapkan dalam  nikah.  Karena  iddah  itu  hanya ditentukan  untuk  menghargai  sperma  yang a d a   d a l a m   k a n d u n g a n   i s t e r i   d a l a m perkawinan  yang  sah.  Sperma  hasil  dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.
Mereka  beralasan  dengan  Al-quran pada  surah  An-Nur  ayat  3  “Laki-laki  yang b e r z i n a   t i d a k   m e n g a w i n i   m e l a i n k a n perempuan  yang  berjina,  atau  perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini  melainkan  oleh  laki-laki  yang berzina atau laki-laki musyrik”.
Menurut  Imam  Hanaﬁ  meskipun p e r k a w i n a n   w a n i t a   h a m i l   d a p a t dilangsungkan  dengan  laki-laki,  tetapi  dia tidak  boleh  disetubuhi,  sehingga  bayi  yang dalam  kandungan  itu  lahir.  Ini  didasarkan
pada  sabda  Nabi  Muhammad  SAW  yang artinya:  Janganlah  kamu  melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan.
Menurut  Imam  Syaﬁ'i  perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula  dilakukan  persetubuhan  denganya,  ini didasarkan  pada  sabda  Nabi  Muhammad SAW  yang  artinya  “Bagi  dia  maskawinya, karena  kamu  telah  meminta  kehalalanya untuk mengumpulinyasedang anak itu hamba bagimu”...
Memperhatikan  imam  Syaﬁ'i  maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan  seks  di  luar  nikah  jika  dia melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, maka  kehamilan  itu  tidak  mempengaruhi dalam perkawinannya.
Jika  memperhatikan  pendapat  imam Hanaﬁ,  meskipun  boleh  wanita  hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki,  tetapi  dia  dilarang  melakukan hubungan seksual. Dilarangnya wanita hamil melakukan  hubungan  seksual  dengan  laki- laki yang mengawininya, berarti kehamilanya mempengaruhi  terhadap  kelangsungan kehidupan  rumah  tangganya,  sebagaimana layaknya orang yang kawin.
b.      Imam  Malik  dan  Ahmad  bin  Hambal mengatakan
T i d a k   b o l e h   m e l a n g s u n g k a n perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya.
Menurut  Imam  Malik  dan Ahmad  bin Hambal  sama  halnya  dengan  yang  dikawini dalam  bentuk  zina  atau  syubhat  atau  kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu  yang  sama  dengan  iddah.  Untuk m e n d u k u n g   p e n d a p a t n y a   m e r e k a mengemukakan  alasan  dengan  sabda  Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepad Allah dan h a r i   a k h i r a t   m m e n y i r a m k a n   a i r n y a (spermanya)  kepada  tanaman  orang  lain, yakni  wanita-wanita  tawanan  yang  hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah  dan  hari  akhirat  mengumpuli  wanita tawanan  perang  sampai  menghabiskan istibra'-nya (iddah) satu kali haid.
Mereka  juga  beralasan  dengan  sabda Nabi Muhammad SAW yang lainya: “Jangan kamu  menggauli  wanita  hamil  sampai  dia melahirkan  dan  wanita  yang  tidak  hamil sampai haid satu kali”.
Imam  Malik  dan  Imam  Ahmad  bin Hambal  mengambil  kesimpulan  dari  kedua hadis  tersebut,  bahwa  wanita  hamil  tidak boleh  dikawini,  karena  dia  perlu  iddah. Mereka  memberlakukan  secara  umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sahh, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.
A d a n y a   p e n e n t u a n   l a r a n g a n perkawinan  wanita  hamil  tersebut  berawal dari  pendapat  mereka  yaitu,  wanita  hamil karena  zina  tetap  memiliki  iddah,  maka wanita  hamil  tidak  boleh  melangsungkan p e r k a w i n a n   s a m p a i   d i a   m e l a h i r k a n kandungannya.  Dengan  demikian  wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan.
Bahkan  menurut  Imam  Ahmad  bin Hambal,  wanita  hamil  karena  zina  harus bertaubat,  baru  dapat  melangsungkan p e r k a w i n a n   d e n g a n   l a k i - l a k i   y a n g mengawininya.  Pendapat  kedua  Imam  ini dapat  dimengerti  agar  menghindari  adanya percampuran  keturunan,  yaitu  keturunan yang  punya  bibit  dan  keturunan  yang mengawini ibunya.
Oleh karena itu imam Malik dan Ahmad bin  Hanbal  memberlakukan  iddah  secara umum  terhadap  wanita  hamil,  apakah hamilnya  itu  karena  perkawinan  yang  sah, ataukah  kehamilanya  itu  akibat  dari hubungan  seksual  di  luar  nikah.  Dengan demikian perkawinan wanita hamil dilarang. 2 . S t a t u s   N a s a b   A n a k   D a l a m Pernikahan Wanita Hamil
A d a p u n   s t a t u s   n a s a b   a n a k   d a r i pernikahan wanita hamil, para imam mazhab berbeda  pendapat:  (1)  Para  ulama  sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada  ayahnya,  tetapi  dinasabkan  kepada ibunya.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa  “ulama  telah  sepakat  bahwa  anak akibat  zina  itu  tidak  dinasabkan  kepada ayahnya,  kecuali  yang  terjadi  di  zaman jahiliyah”;  (2)  Imam  Syaﬁ'i  berpendapat,
paling  cepat  umur  kehamilanya  itu  adalah enam  bulan,  apabila  perkawinan  telah  lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya.  Sebaliknya  apabila  kurang  dari enam  bulan,  maka  nasab  anak  tersebut dihubungkan  kepada  ibunya.Ibnu  Rusyd mengatakan  bahwa  Imam  Syaﬁ;i  berkata: “Siapapun  yang  kawin  dengan  seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan  anak  setelah  enam  bulan  dari waktu  terjadinya  akad  bukan  dari  waktu terjadinya  percampuran  itu,  maka  anak tersebut  tidak  dipertalikan  nasabnya  kepada seorang  laki-laki  yang  mengawini,  kecuali jika ibu itu melahirkan setelah lebih dari enam bulan.Pendapat  tersebut  jika  diperhatikan dengan  pengertian  dari  perkawinan  (nikah) itu  sendiri  secara  istilah,  yaitu  nikah  adalah akad penghalalan persetubuhan. Oleh karena itu  konsekuensinya,  jika  seorang  wanita ternyata hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan  wanita  tersebut  tidak  dihargai, bibit itu dapat milik laki-laki mana saja, sebab itu apabila anak itu lahir, dia tidak memiliki nasab  kepada  laki-laki  (ayah),  tetapi  hanya memiliki  nasab  kepada  ibunya;  (3)  Imam Hanaﬁ  berpendapat  bahwa  anak  yang dilahirkan oleh wanita hamil dengan laki-laki atau  suami,  maka  hubungan  anak  tersebut dengan  suami  ibunya.  Dengan  demikian menurut  imam  Hanaﬁ,  bahwa  setiap  anak yang  lahir  akan  dihubungkan  nasabnya kepada  laki-laki  yang  memiliki  bibit. Ketentuan  ini  terlihat  dengan  sikapnya mengartikan  nikah  dengan  setubuh.  Maka konsekuensinya  asal  terjadi  hubungan seksual  yang  mengakibatkan  lahirnya seorang bayi, maka bayi tersebut adalah anak laki-laki  pelaku  perbuatan  zina  tersebut. Dengan  demikian,  bayi  yang  lahir  dari perkawinan  wanita  hamil  itu  bukan  secara langsung  dinasabkan  kepada  laki-laki  yang mengawini  ibunya  bayi,  tetapi  dmasabkan kepada  mereka  yang  menuai  bibit,  artinya bisa  pula  dinasabkan  kepada  orang  yang bukan mengawini ibu bayi tersebut.

## C.   Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perbedaan mengenai pernikahan hamil di  luar  nikah  antara  KHI  dan  hukum Islam.  Menurut  KHI  bahwa  wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di  nikahkan  dengan  laki-laki  yang menghamilinya  tanpa  menunggu wanita  itu  melahirkan  kandugannya. Sedangkan  berdasarkan  hukum  Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki  sampai  dia  melahirkan kandungannya.  Perbedaan  tersebut terjadi  karena  di  pengaruhi  oleh perbedaan  dalil-dalil  (Al-Qur'an  dan H a d i s )   y a n g   d i g u n a k a n   d a l a m menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan pernikahan  hamil  di  luar  nikah berdasarkan  dalil Al-Qur'an  surat An- nur ayat 3, Mazhab Syaﬁ'i dan Hanaﬁ, pendapat  Abu  Bakar,  Umar  dan  Ibnu Abbas.  Sedangkan  Hukum  Islam menggunakan dalil Al-Qur'an surat An- Nisa  ayat  11,  12,  dan  176,  surat  At- Talaq  ayat  4,  Mazhab  Maliki  dan Ahmad bin Hambal.
2. Status hukum pernikahan wanita hamil akibat  zina  dengan  laki  laki  yang menghamilinya.  KHI  membolehkan menikahi  wanita  hamil  akibat  zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut  hukum  Islam  status  hukum pernikahan  wanita  hamil  akibat  zina dengan  laki-laki  yang  menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanaﬁ dan Syaﬁ'i  membolehkan  pernikahan wanita  hamil  akibat  zina  dengan  laki- laki  yang  menghamilinya.  Mazhab M a l i k i   d a n   H a n b a l i   m e l a r a n g pernikahan  wanita  hamil  akibat  zina dengan laki-laki yang menghamilinya.
Saran yang penulis berikan yaitu:
1. P e m b a h a s a n   m e n g e n a i   h u k u m
perkawinan  akibat  hamil  di  luar  nikah sangatlah  luas,  karena  itu  diharapkan untuk  penelitian  selanjutnya  akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan  mendalam.  Pembahsan  tersebut agar  selalu  dicari  relevansinya  dengan perkembangannya  masa  kini,  agar penelitian tersebut tidak hanya menjadi bahan  bacaan  namun  bisa  menjadi rujukan sumber hukum yang jelas.
2. Menghadapi  perkembangan  zaman yang  semakin  pesat  dan  terjadinya degradasi  moral  terutama  dikalangan remaja, diharapkan agar para orang tua selalu  menanamkan  nilai-nilai  agama kepada putra putrinya sedini mungkin, s e h i n g g a   d a p a t   m e m i n i m a l i s a s i terjadinya  perkawinan  akibat  hamil  di luar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum Membangun Hukum,  Membela  Keadilan ,  Kanisius,
2 0 0 9 . O n l i n e : h t t p s : / / artnur.wordpress.com/2010/03/13/posi tivisme-hukum-john-austin-1790-
1859/ .  Di  akses  pada  tanggal  3  Juni
2017. Pukul 13.00 WITA.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1978. Hukum-Hukum Fiqih  Islam .  Jakarta:  Bulan  Bintang hlm. 265 Dadang  Hermawan  dan  Sumardjo  (2015). Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai Hukum  Materiil  Pada  Peradilan
Agama . Jurnal Yudisia Vol. 6 Nomor 1,
J u n i   2 0 1 5 .   O n l i n e . ﬁle:///C:/Users/Windows7-ultimate/ Downloads/1469-4905-1-PB.pdf .  Di akses pada tanggal 3 Juni 2017, Pukul
10.30 WITA.
Departemen  Agama  RI.  2000. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia . Bandung : Fokusmedia hlm.14
Khoirudin  Nasution,  Islam; Tentang  Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I ) (Yogyakarta:  ACADEM  IA,  dan
Tazzafa, 2004), hlm. 35-50.
Muttaqien, Dadan. & Tono, Sidik (Ed).1999. Peradilan  Agama  dan  Kompilasi Hukum  Islam. Yogyakarta:  UII  Press.
H l m .   1 .   T e r s e d i a   p a d a : ﬁ l e : / / / C : / U s e r s / W i n d o w s 7 - ultimate/Downloads/1469-4905-1- PB.pdf .
Qardhawi, Yusuf. 2003. Halal Haram Dalam Islam . Solo: Era Intermedia hlm. 214- 216
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
I n d o n e s i a   T a h u n   1 9 4 5   d a n Perubahannya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 1974 Nomor 1 Wahbah  az-Zuhailii, al-Fiqh  al-Islami  wa adillatuhu (Beirut:  Dar  al  Fikr,  1985) VII: 148
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248