## SISTEM PERIJINAN PERDAGANGAN MAKANAN RINGAN TANPA LABEL MELALUI PLATFORM BELANJA ONLINE
Erlis Kurnia Parmasari 1 , Dipo Wahjoeno 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: erliskp27@gmail.com 1 , dipo@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Penelitian . ini . bertujuan untuk mencari  dan  menemukan . kepastian . hukum . mengenai alur  system perijinan perdagangan makanan ringan tanpa label melalui platform belanja online di Kota Surabaya. Penelitian . ini . menggunakan . metode penelitian . normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  studi dokumen  dan  kearsipan,  menggunakan . data – data . sekunder . seperti . teori . hukum,  ketentuan . perundang-undangan, dan . pendapat  dari  lulusan  terdahulu.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan . cara . melakukan . analisis . terhadap . asas-asas,  teori.dan . konsep-konsep . hukum . serta  ketentuan . perundang-undangan . yang  berhubungan . dengan . system  perijinan  secara  online  dalam  hal perdagangan makanan ringan tanpa label melalui platform belanja online. Permasalahan yang terjadi dalam  penelitian  ini  adalah  masih  banyaknya  peredaran  makanan  ringan  tanpa  label  sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Peneliti merumuskan konsep baru yang telah dianalisis dengan berbagai macam cara untuk menemukan kepastian-kepastian hukum mengenai pengurusan sistem perizinan  perdagangan  makanan  ringan  tanpa  label,  dimana  dalam  hal  ini  hak-hak  yang  dimiliki konsumen  masih  belum  terpenuhi  dengan  baik  serta  kewajiban  pelaku  usaha  tidak  dilaksanakan dengan baik dan benar.
Kata Kunci: Perijinan, Perdagangan Online

## Abstract
This study aims to seek and find legal certainty regarding the flow of the labelless snack trade licensing system  through  an  online  shopping  platform  in  the  city  of  Surabaya.  This  research  uses  normative research  methods,  namely  research  that  examines  the  study  of  documents  and  archives,  using secondary  data  such  as  legal  theory,  statutory  provisions,  and  opinions  from  undergraduate graduates. This research was conducted by analyzing the principles, theories and legal concepts as well as statutory provisions related to the online licensing system in terms of trading of unlabeled snacks through online shopping platforms. The problem in this research is that there are still many unlabeled snacks  that  have  the  potential  to  harm  consumers.  The  researcher  uses  a  concept  that  has  been designed in such a way as to find legal certainty regarding the management of a labelless snack trade licensing system, in which in this case the rights of consumers are not fulfilled and the obligations of business actors are not carried out properly and correctly.
Keywords: Permission, Online Trade

## PENDAHULUAN
Kegiatan  transaksi  jual  beli  online  saat  ini  semakin  menjadi  ajang  tren  di  Indonesia, apalagi  platform  yang  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan  transaksi  jual  beli  online  ini semakin bagus dan beraneka macam. Namun, seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam sistem jual beli ini produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan barang dan belum bisa  dijamin  kebenarannya.  Untuk . itu . sebagai . konsumen,  maka  sangat  penting untuk mencari kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Berdasarkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Kamus Besar Bahasa . Indonesia  (KBBI)  pengertian  jual . beli . adalah . persetujuan . saling . mengikat . antara  penjual,  yaitu  pihak  yang  menyerahkan . barang,  dan . pembeli . sebagai . pihak . yang . membayar . barang yang sedang dijual.
Dalam  hal  jual  beli  produk,  label  merupakan  perwujudan  dari  hak  konsumen  untuk mendapatkan  informasi  mengenai  suatu  produk.  Informasi  dalam  produk  pangan  harus dibuat secara benar, jujur dan jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 angka 1 UU No. 7  Tahun  1996  tentang  Pangan  bahwa  “Setiap  label  d an  atau  iklan  tentang  pangan  yang diperdagangkan  harus  memuat  keterangan  mengenai  pangan  dengan  benar  dan  tidak menyesatkan.”  Hal  ini  berarti  tidak ada  informasi  yang  tertutup  oleh  produsen.  Sebagai seorang  konsumen,  maka  sangat  berhak  mengetahui  informasi  yang  jelas  dan  lengkap tentang produk yang akan dibelinya.
Pada Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama, barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang/dibuat.”  Dan  juga  Pada  Peraturan Pemerintah  No  69  Tahun  1999  Tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  pada  Pasal  2  ayat  1  yang menyatakan “Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan/atau dikemasan pangan.” (Endang Sri Wahyuni 2003)
Selain pemberian atau pencantuman label pada suatu produk atau barang, pemberian label pada produk pangan ini menjadi begitu penting karena . merupakan . sarana . informasi dari  produsen  kepada  konsumen  mengenai  produk  yang  akan  dijual  sehingga  konsumen dapat  mengetahui  tentang bahan-bahan  yang dipergunakan  dan  konsumen dapat  memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Pemberian . label . yang . benar, jujur . dan . lengkap akan membantu  terciptanya  perdagangan . yang . sehat,  jujur  dan bertanggungjawab  sehingga mempermudah dalam pengawasan keamanan . pangan . dan melindungi . konsumen dari itikad buruk produsen.
Dengan label yang sudah terpasang pada produk khususnya produk pangan, konsumen akan mendapat informasi yang benar, tepat dan baik mengenai . kuantitas, kualitas . barang beredar  dan  dapat  menentukan . pilihan . sebelum . membeli  atau  mengkonsumsi  pangan.
Selain itu, di dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (Sapto Nubroho Adi 2017)
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan PP . Nomer . 80 . Tahun . 2019 tentang (PMSE) . Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik.  Peraturan . Pemerintah . tentang . Perdagangan Melalui Sistem . Elektronik  (PP  PMSE)  ini  dibuat  untuk  mempercepat  perkembangan e- commerce yang  berlangsung  di  tanah  air.  Selain  itu,  untuk  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas perdagangan l produk dalam l negeri . danl . mendorong peningkatan ekspor l secara offline. Dengan l adanya undang-undang ini, diharapkan l tidak akan l ada lagi diskriminasi l oleh pelaku l usaha, baik yang l berkedudukan di l Indonesia, maupun l yang berkedudukan di luar Indonesia  yang  sedang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia.  Peraturan l ini  juga mengatur l peluang berusaha yang l sama ( equal l playing l field ) antara pelaku l usaha asing l dan l lokal.(Arifina Nugra Handoyo 2019)
Saat  ini  Indonesia  perlu  menyesuaikan  dengan . perubahan . yang . terjadi . di  dunia teknologi  ini.  PP  PMSE  merupakan  rancangan  strategi  pemerintah  yang  berupaya mengutamakan  kepentingan  nasional  melalui  peluang . perdagangan . melalui . sistem elektronik yang sedang berkembang . dengan . cepat. Penyusunan dasar hukum ini tertuang dalam dari Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan. PP . PMSE bertujuan . untuk . mendirikan . persepsi 'consumer . trust ' dan 'consumer confidence' dengan . cara . memastikan ada sistem perlindungan . konsumen . dan  persaingan  usaha  yang  sehat.  Selain  itu,  hal  ini  juga  untuk memastikan terciptanya iklim dunia bisnis yang aman yang dapat menyokong peningkatan aktivitas pertumbuhan . perdagangan, serta industri bisnis. (Nurhayati Abbas 2011)
Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini antara lain yaitu membahas bagaimana sistem  perijinan  perdagangan  makanan  ringan  tanpa  label  bagi  konsumen  yang mengkonsumsi  makanan  ringan  tanpa  label  yang  pastinya  membuat  konsumen  tidak mengetahui  apa  saja  bahan  dasar  yang  digunakan  untuk  membuat  makanan  tersebut  dan bagaimana  tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang  dengan  sengaja  mengedarkan  secara  luas makanan  ringan  tanpa  label  tanpa  mencantumkan  bahan  dasar  pembuatannya.  Kemudian peneliti  juga  ingin  membahas  bagaimana  upaya  pemerintah untuk  melakukan  pencegahan tentang peredaran produk makanan ringan tanpa label ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian l ini  menggunakan l metode  penelitian l normatif.  Yakni l penelitian  yang l menelaah  studi l dokumen,  menggunakan l data – data l sekunder  seperti l teori l hukum, ketentuan l perundang-undangan,  putusan l pengadilan,  dan l pendapat  dari l para l sarjana. Dengan cara l melakukan analisis l terhadap l asas-asas, teori l dan l konsep-konsep hukum l serta ketentuan l perundang-undangan l yang  berhubungan l dengan  peran l pemerintah  dalam l pemberantasan  perdagangan l kosmetik  berbahaya l melalui l E-commerce. Metode l pendekatan  yang l digunakan  dalam l penelitian l ini,  diantaranya,  Pendekatan l Perundang- Undangan l ( Statute l Approach )  serta  Pendekatan l Konseptual  ( Conceptual l Approach ). Sumber l data yang l digunakan dalam l penelitian ini l menggunakan sumber l data beberapa l keteuntuan l perundang-undangan, diantaranya l UUPK, UU l ITE dan l Peraturan l BPOM. Teknik pengumpulan l bahan  hukum l yang  digunakan l dalam  penelitian l ini  adalah l studi kepustakaan l ( Library l Research ) yakni dengan l cara pengumpulan l data yang l ada di l dalam suatu l perundang- l undangan,  buku  dan l literatur  yang l berkaitan  dengan l penelitian l ini. Penggunaan teknik l analisis  bahan l dalam penelitian l ini  bersifat l preskriptif. Yaitu l melalui metode l penafsiran, l sistematisasi,  penafsiran  hingga l adanya  penemuan l hukum  yang l memiliki keterkaitan l dengan penelitian l ini.

## PEMBAHASAN

## Perijinan Perdagangan
Dalam l konteks perdagangan jika dilihat dari aspek hukum, menurut Pasal 1 Ayat 1 Bab Ketentuan  Umum  Undang-undang  No  7  Tentang  Perdagangan  yang  menyatakan  bahwa “ Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”
Pernyataan di  atas  juga diperkuat dengan  Ayat 14 l yang  menyatakan l “Pelaku  Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  dalam  wilayah hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang Perdagangan.”
Pengertian  izin  secara  definisi l adalah  suatu  pernyataan . mengabulkan.  Sedangkan istilah mengizinkan adalah memperkenankan, memberikan persetujuan atau akses terhadap konteks yang dimintai perizinan tersebut. Secara umum, hukum perijinan adalah hukum l yang mengatur l hubungan antara masyarakat l dan negara dalam l hal . masyarakatl . yang . meminta l perizinan.  Perizinan  secara  umum  adalah  suatu l bentuk  persetujuan  dari l penguasa berdasarkan l aturan undang- l undang.
Dalam l hal perdagangan, jika seseorang atau kelompok ingin mendirikan sebuah usaha, maka  salah  satu  berkas  yang  wajib  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  adalah  Surat  Izin l Usaha Perdagangan l. atau l SIUP.  SIUP  merupakan  surat  ijin  untuk l dapat  melakukan  kegiatan l perdagangan.  Aturan  hukum l untuk  mendapatkan l SIUP  adalah l Undang-Undang  Nomor  3 tahun l 1982  tentang l wajib  daftar l perusahaan,  yang l menyebutkan  bahwa l suatu perusahaan l wajib . didaftarkanl . dalam  jangka l waktu 3 l bulan setelah  perusahaan . mulail . menjalankan . usahanya Untuk melaksanakan l ketentuan l diatas, khususnya . ketentuan l. meng enai . izin, telah l dibuat keputusan Menteri l Perdagangan l Nomor: 1458/Kp/XII/84 l tanggal 19 l desember  1984 l tentang  Surat l Izin  Usaha l Perdagangan  ( l SIUP).  (Titik  Triwulan  dan  Shinta Febrian 2010)
Di era teknologi saat ini, banyak cara yang bisa dilakukan seorang untuk menjalankan roda  bisnisnya  termasuk  diantaranya  dengan  menjalankan  usaha  cukup  di l rumah  (usaha l rumahan)  atau l disebut  juga l dengan  industri l rumah l tangga.  Bisnis  rumahan l dapat digolongkan  sebagai l usaha  kecil l dan . menengahl  (UKM).  Sistem l bisnis  ini l semakin berkembang  dan l menjadi  salah l satu  pendukung  perekonomian l. masyarakat.  Banyak l keuntungan . yangl  didapat  oleh  pelaku l usaha  jika l menjalankan  bisnisnya l dengan  cara l menjalankan  bisnis . rumahan. l Misalnya,  bisa  meminimalisir  biaya  sewa l tempat, memaksimalkan l modal, dan juga bisa l juga lebih l banyak waktu l untuk l keluarga.
Namun, ada l beberapa syarat yang l harus dipenuhi apabila seseorang l ingin berbisnis usaha di l rumah atau l dalam bentuk industri l rumahan, yaitu mengurus l perizinan Produksi l Pangan . Industri l Rumah . Tangga l (PIRT),  terutama l pada  produk  makanan l dan  minuman. Tentu l saja pengurusan l izin ini l menjadi penting karena l sebagai jaminan l atau bukti l bahwa usaha l. makanan-minuman l rumahan  yang l dijual . memenuhil . standar . produkl . pangan . yang . berlaku. Jika l pelaku usaha l memiliki ijin tersebut, mereka l bisa dengan l nyaman dalam mengedarkan dan l memproduksi secara l luas dengan l resmi.
Berdasarkan l. Peraturan . Badan l . Pengawas . Obat l . dan . Makanan Nomor . 22l.Tahun . 201 8 l tentang Pedoman  Pemberian Sertifikat l Produksi Pangan l . Industri Rumah l Tangga, Sertifikat l Produksi Pangan l Industri Rumah l . Tangga yang  selanjutnya, IRT  adalah l sebuah jaminan tertulis l yang . diberikanl . olehbupati/wali kota l terhadap pangan l dan produksi IRTP l di wilayah l kerjanya yang l telah memenuhi l persyaratan pemberian l SPP-IRT l dalam rangka l peredaran  pangan l dari  produksi. l SPP-IRT  diberikan l kepada  IRTP l yang  memenuhi l persyaratan sebagai l l berikut:
1. Memiliki . sertifikat . penyuluhanlkeamanan . l pangan;
2. Hasil . pemeriksaan saranal produksi pangan . produksi . IRTP . memenuhi l syarat; dan l
3. Label . pangan l telah . memenuhi l. ketentuan . peraturan l. l perundang-undangan l
SPP-IRT  ini  berlaku l maksimal  5  (lima l )  tahun  sejak l dimunculkan  dan  dapat l diperpanjang kembali melalui l pengajuan permohonan l SPP-IRT. Permohonan l perpanjangan l SPP-IRT dapat l diajukan dilakukan l maksimal 6 (enam l ) bulan sebelum l masa berlakunya l SPP- IRT l berakhir.  Jika  masa  berlaku l SPP-IRT l telah  selesai,  maka  hasil  produksi l IRTP  dilarang l untuk dipasarkan.(Trio Yusandy 2018)

## Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Jenis . pangan . produksi l. PIRT . yang . diberikan . akses . untuk l memperoleh l SPP-IRT menurut Peraturan BPOM . Nomor . 22 . Tahun 2018 pada poin C tentang Jenis Pangan Produksi IRTP Yang Diizinkan Untuk Memperoleh SPP-IRT yaitu sebagai berikut :
1. Pangan l yang . diproses l. dengan . sterilisasi l. komersial . atau l. pasteurisasi
2. Pangan . yang . diproses l. dengan . pembekuan l (frozen l food)  yang  penyimpanannya l memerlukan . lemari l. pembeku
3. Pangan l olahan asal . hewan . yang l. disimpan . l dingin/beku
4. Pangan l. diet . khusus l. dan . pangan l keperluan medis l khusus, antara l lain l mp-asi, booster l asi, formula l bayi, . formula l. lanjutan, . pangan l. untuk . penderita l. diabetes.
Jenis . pangan . yang l. diberikan . akses . untuk . diproduksi l. dalam . rangka l. memperoleh l SPP-IRT yang tidak l termasuk:
1. Jenis l. pangan . yang l. diizinkan . memperoleh l. SPP-IRT l merupakan hasil l proses produksi l di wilayah l Indonesia, bukan l l impor.
2. Jenis l. pangan l. yang l. mengalami . pengemasan l. kembali l. terhadap l. produk . pangan l. yang l telah l memiliki l SPP-IRT l dalam l. ukuran . besar l (bulk l ). (Pieris dan Wiwik Sri Widiarty 2007)

## Pengurusan Perijinan Produk Industri Rumah Tangga
Ada beberapa persyaratan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha terkait Pengurusan l Perizinan PIRT l memerlukan . beberapa l. persyaratan . seperti l l berikut:
1. Fotokopi l kartu l tanda l penduduk (KTP l ) pemilik l usaha l rumahan
2. Pasfoto l l 3×4 pemilik l usaha l rumahan, 3 lembar l
3. Surat l. keterangan . domisili l. usaha . dari l. kantor . camat l
4. Denah l. lokasi . dan l. denah . bangunan l
5. Surat l. keterangan . puskesmas l. atau . dokter l. untuk . pemeriksaan l. kesehatan . dan l. sanitasi l 6. Surat l. permohonan l. izin l. produksi . makanan l. atau l. minuman l. kepada . Dinas l. Kesehatan l 7. Data l. produk l. makanan l. atau . l minuman.yang l .diproduksi l
8. Sampel l. hasil l. l produksi.makanan.atau l l minuman.yang l diproduksi
9. Label l. yang l. akan l. dipakai . pada l. produk l. makanan l. minuman . yang l. diproduksi l 10. l Menyertakan.hasil l .uji l laboratorium.yang l .disarankan l .oleh l .Dinas.Kesehatan l
11. Mengikuti l. Penyuluhan l. Keamanan l. Pangan . untuk l. mendapatkan l. l SPP-IRT.(Ariful Mufti 2018)
Setelah  melakukan  pengurusan  terkait  perijinan  PIRT,  maka  pelaku  usaha  sebelum menerima SPP-IRT maka berkas akan melalui beberapa prosedur yang tercantum pada poin D peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 yaitu:
1. Penerimaan l Pengajuan  Permohonan l SPP-IRT l Permohonan  diterima l oleh l Bupati/Walikota  c.q.  Unit l Pelayanan  Terpadu l Satu  Pintu l dan  dievaluasi l kelengkapannya secara l administrative yang l meliputi:
Formulir l Permohonan l SPP-IRT  sebagaimana l tercantum  dalam l Sub  Lampiran l 1  yang l memuat informasi l sebagai l berikut:
a) Namajenis . pangan l
b) Nama l. dagang l
c) Jeniskemasan
d) Berat l. bersih atau isi l. bersih
e) Bahan l. baku . dan l. bahan . lainnya l. yang . digunakan l
f) Tahapan l. produksi l
g) Nama, . l alamat, . kode l. pos . dan l. nomor l. telepon l. IRTP
h) Nama l. pemilik l
i) Nama l. penanggungjawab
j) Informasi l. tentang l. masa l. simpan . ( l kedaluwarsa)
k) Informasi l. tentang l. kode l. produksi
2. Dokumen l lain l antara l lain:
a. Surat l. keterangan l. atau l. izin . usaha l. dari l. l Camat/Lurah/Kepala l l desa.
b. Rancangan l. label l. l pangan.
c. Sertifikat l.  l Penyuluhan . Keamanan l. Pangan . (bagi l pemohon l l baru).  (Celina  Tri  Siwi Kristiyanti 2008)
Pada  penjelasan  diatas  dapat  diartikan  bahwa  perdagangan  merupakan  kegiatan transaksi barang atau jasa yang dilakukan untuk memperoleh imbalan dari atas apa yang telah diperjualbel ikan. Perdagangan di dunia, baik langsung “offline” atau tidak langsung “online” harus  memenuhi  syarat  utama  yaitu  terjadinya  kesepakatan  antara  dua  belah  pihak  yang bertransaksi.  Dan pelaku  usaha wajib  memenuhi  beberapa  persyaratan  awal  sebagai  bukti keabsahan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut.
Jika pelaku usaha ingin memperjualbelikan produknya melalui system elektronik, maka hal  seperti  yang  tertera  pada  Bab  VIII  UU  No  7  tentang  perdagangan  poin  1  yaitu  yang menyatakan  bahwa  “setiap pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa dengan  menggunakan  system  elektronik  wajib  menyediakan  data  dan/informasi  secara lengkap dan benar”. Menurut aturan diatas telah diuraikan dengan sangat jelas bahwa pelaku usaha wajib memberikan data yang lengkap terkait barang atau jasa yang akan dipasarkan melalui system elektronik.
Data dan/atau informasi yang disebut pada poin 1 tersebut yaitu:
1. Identitas l. dan . legalitas l. pelaku . usaha l. sebagai . produsen l. atau . pelaku l. usaha . distribusi l
2. Persyaratan l. teknis . barang l. yang . ditawarkan l
3. Persyaratan l. teknis . atau l. kualifikasi . jasa l. yang . ditawarkan l
4. Harga l. dan . cara l. pembayaran . barang l. dan/atau l jasa; . dan l
5. Cara l. penyerahan . l barang.
Jika  pelaku l usaha  tidak l mematuhi  beberapa  persyaratan  diatas  seperti  tidak memberikan  data  yang  lengkap  dan  benar  maka  pelaku  usaha  dapat  dikenai  sanksi administrative seperti yang tertera pada poin 6 Bab VIII yaitu berupa sanksi pencabutan izin usaha.
Salah satu poin yang wajib dipenuhi pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa yang dalam hal ini adalah produk industry rumah tangga dalam bentuk makanan adalah dengan mencantumkan label sebagai bentuk informasi kepada konsumen. Pencantuman label pada produk merupakan penyampaian informasi kepada konsumen agar konsumen memperoleh kejelasan  tentang  produk  makanan  yang  akan  dibeli.  Dalam  kasus  ini,  pencantuman  label pada  makanan  ringan  merupakan  salah  satu  syarat  paling  penting  untuk  mengetahui komposisi yang dijadikan sebagai bahan dasar. (Sri Redjeki Hartono 2008)

## Upaya Pemerintah dalam Mencegah Peredaran Makanan Ringan Tanpa Label
Upaya l. penyelesaian . terhadap l. makanan . ringan . yang l. tidak . berlabel . telah l. banyak dilakukan oleh l pemerintah maupun l instansi lainnya.   Sebagaimana . yang l. telah . dimaksudka upaya . hukum l yaitu . untuk l. melindungi . kepentingan l. konsumen.
Upaya l untuk  memberikan l perlindungan  konsumen l adalah  seperti l yang  ada  pada UUPK  sebagai l landasan  melindungi l konsumen  yang l salah  satunya l membahas  tentang l tujuan, hak l dan kewajiban l bagi konsumen l dan l produsen, Undang-undang l pangan l No.18 tahun l 2012  dalam l pasal  97 l yang  membahas l tentang  pemberian l label  pada l produk makanan l kemasan, l Undang-undang l No.69  tahun l 1999  tentang l label  dan l iklan  pangan l dalam pasal l 10.
Sebelum l masuk  dalam l substansi  terkait l ketentuan l UUPK,  ada  baiknya l mengenali terlebih dahulu tentang beberepa l istilah yang l tidak asing l dari l konsumen. Konsumen yang l dimaksud  dalam  hal l ini  yaitu  setiap l pengguna  barang l atau  jasa l untuk  memenuhi kebutuhan l pribadi,  keluarga  atau l rumah l tangga,  dan  tidak l untuk  memproduksi l barang/jasa l lain atau l memperdagangkannya l kembali.
Adanya l. transaksi . konsumen l. yang . dimaksud . adalah . proses l. terjadinya . peralihan l pemilikan  atau l penikmatan  barang l atau  jasa l dari  penyedia l barang  atau l penyelenggara jasa l kepada l konsumen.4 Pasal l 4 UUPK l menyebutkan . bahwa l. hak konsumen l diantaranya; hak l. untuk . memilih l barang l dan/atau  jasa l serta  mendapatkan l barang l dan/atau  jasa l
tersebut  sesuai l. dengan  nilai l. tukar  dan l kondisi  serta l jaminan . yang l dijanjikan;  hak l atas . informasi l yang .  l benar,  jelas,  dan l jujur  mengenai l kondisi  dan l jaminan barang l. dan/atau l jasa;  hak l. untuk  mendapatkan l kompensasi,  ganti l rugi l dan/atau l penggantian, apabila barang l dan/atau l jasa yang l diterima . tidak l sesuai dengan l perjanjian atau l tidak sebagaimana l. mestinya.(Trio Yusandy 2018)
Badan  Pengawas  Obat l dan  Makanan l. atau  biasa l. disebut  dengan l BPOM . adalah l sebuah  lembaga l unit  pelayanan l pengaduan  konsumen l. yang  tugasnya l untuk  mengawasi l penyebaran  obat l dan  produk l. makanan .  l Indonesia.  Sistem . Pengawasan l Obat  dan l Makanan . (SisPOM l )yang  sangat l berfungsi.yang l bisa l melacak,mencegah  ataupun l mengawasi produk l dengan tujuan l menyelamatkan l keamanan,keselamatan ataupun l. kesehatan  konsumen l baik  itu l dalam  maupun l diluar l negri.  Badan  POM l yang . sudah l di  bentuk l mempunyai . sistem l nasional  ataupun l internasional  dan l juga wewenang l penegak  hukum l dan  juga l mempunyai  kredibilitas l profesional l hebat.  Badan POM l juga suatu l lembaga unit l pelayanan pengaduan l konsumen yang l juga dapat l digunakan oleh l konsumen ketika l mereka dirugikan l oleh pelaku l usaha. (Jaqnes Delors 1995)
Hal l ini  karena  BPOM l. merupakan . salah l. satu . lembaga l. yang  memiliki l tugas  untuk l mengawasi  atau l memberi . pengawasan l. terhadap . peredaran l. produk  makanan l atau l obat- obatan yang l diedarkan dan l diperdagangkan . oleh l pelaku . usaha l berkaitan . dengan l masalah pengawasan l itu sendiri l di dalam l Pasal 30 ayat (1), ayat l (2), ayat l (3), ayat l (4), ayat l (5), dan l ayat (6) l Undang -Undang Perlindungan l Konsumen menjelaskan l sebagai l berikut:
1. Penjagaan mengenai . penyelenggaraan l. perlindungan . konsumen l. atau . penerapan undang – undang . yang l. di . selenggarakan l. pemerintah, . masyarakat l. ataupun . l LPKSM.
2. Pengawasan . yang l. dilakukan . pemerintah l. yangmana . disebutkan . dalam l. ayat . (3) . tern yata l menyalahi . dari . aturan l Undang - undang . yang l. berlaku . atau l. membahayakan . k0 nsumen l (masyarakat), . menteriataupun . menteri . teknis l. memilih . cara l. sesuai . aturan l. perundang-undangan l. yang . l ada.
3. Hasil l. penjagaan . yang l. dilakukanoleh . masyarakat . ataupun l. LPKSM . bisa l. disebarkan kepada l. masyarakat . (konsumen l ) . dan . bisa l. disalurkan . kepada l. mentri . ataupun l. ment ri . tekns.
4. Keputusan l. pelaksana . pengawasan l. yang . bagaimana l. dimaksud . didalam . ayat (1), ayat l ( 2 ), dan . l ayat( 3 ) . ditentukan l. menggunakan . aturan l. pemerintahan.(Niru Anita Sinaga 2015)
Berkaitan l dengan pengaturan l yang terdapat l dalam pasal l 30 UUPK l tersebut terlihat l bahwa  pengawasan l terhadap  peredaran l produk  makanan l dan l obat-obatan  di l lakukan oleh l BPOM, dimana l lembaga ini l dibentuk oleh l pemerintah untuk l turut membantu l dan berperan l aktif  dalam  mewujudkan  perlindungan l hukum  terhadap l konsumen  melalui l penyelesaian sengketa l konsumen yang l telah diatur l. dalam . l undang-undang. Sama l seperti lembaga l atau unit l pelayanan pengaduan l. konsumen yang l. lain . BPOM l. ini . juga l. memiliki . tug as l. dan . fungsi l. sebagai . l berikut:
1. Memberi l. layanan . informasi l. kepada . l konsumen;
2. Mendapat l. aduan . dari l. Konsumen . (masyarakat l ) yang merasa rugi kepada l pelaku l usaha 3. Mengolah l. dan . melanjutkan l. informasi . yang l. telah . diperoleh l. dari . l konsumen;.dan
4. Memantau l. proses . pemecahan l. masalah . antara l. konsumen . dengan l. pelaku . usaha l. dan menyampaikan l. hasilnya . kepada l. kedua . belah . pihak. (Badrulzaman 1986)

## Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencantuman Label
Pelanggaran l yang dilakukan l oleh pelaku usaha yang l tidak memberi label pada l produk makanan l ringan dapat dilihat pada l Bab V l Pasal 16 l Keputusan Menteri l Kesehatan Republik l Indonesia  Nomor l 82/Menkes/SKI/1996 l menetapkan  sanksi l. yang . akan l dikenakan  bagi l produsen atau l pelaku usaha l yang melakukan l pelanggaran l tersebut. Pada . pasal l 16 ayat l (1) ditetapkan l bahwa  kepada l bahwa  kepada  produsen  yang l melanggar  keputusan l ini dikenakan l sanksi  pidana l berdasarkan l Undang-undang l No.  36  Tahun l 2009  tentang l kesehatan l dan/atau kitab l Undang-undang l Hukum l Pidana.
Kemudian l ayat  2 l dari . pasal l. ini . menyebutkan l bahwa  pelanggaran l ketentuan  ini l dapat  dikenakan l sanksi l administratif.  Pasal  102 l ayat  (3) l Undang-undang l No.  18  tahun l 2012  tentang l pangan  menegaskan l bahwa  tindakan l administratif  yang l diambil  terhadap l pelanggaran ketentuan l Undang-undang l yaitu:
a. Denda l
b. Penghentian l. sementara . dari l. kegiatan, l produksi, dan/atau l. peredaran
c. Penarikan l. pangan . dari l. peredaran . oleh l. produsen
d. Ganti l. rugi l dan/atau
e. Pencabutan l. izin di l. dalam pasal l 62 ayat l (1) UUPK l juga . mengatakan pelaku l usaha . yang l melanggar ketentuan l. sebagaimana dimaksud l dalam pasal l 8 huruf l h dipidana l dengan pidana l penjara  paling l lama  5 l (lima)  tahun l atau  pidana l denda  paling l banyak l Rp. 2000.000.000,00 (dua l miliyar rupiah).
Pasal l 61  ayat l (2)  PP l No.69 l Tahun  1999 l tentang  Label l dan  Iklan l pangan  yang l meliputi peringatan l secara tertulis l yaitu berupa . larangan . untuk l mengedarkan sementara l waktu dan l atau perintah l. atau untuk menarik l produk pangan l dari . l peredaran, pemusnahan pangan l jika  terbukti l membahayakan  kesehatan l dan  jiwa l. manusia . dan juga  penghentian l produksi  untuk l sementara  waktu l pengenaan  denda l Lima  puluh l juta l Rupiah,  dan/atau l pencabutan izin l produksi atau l izin l usaha. (Az.Nasution 1995)
Adanya l pelaksanaan perlindungan l konsumen yang l dilakukan seperti l turun langsung l ke lapangan l dengan melakukan l pengawasan ke l berbagai tempat l pembelanjaan tentunya l dapat memberikan l sanksi kepada l produsen atau l pelaku l usaha.
Pemerintah  juga  bertanggung l jawab  atas l pembinaan  dan l penyelenggaraan perlindungan l konsumen (pasal l 29 ayat l (1) UU l No. 8 l Tahun l 1999), yaitu:
1. Terciptanya l sebuah usaha l dan tumbuhnya l hubungan yang l sehat antara l pelaku usaha l dan l konsumen;
2. Berkembangnya l. lembaga . perlindungan l. konsumen . swadaya l l konsumen;
3. Meningkatnya l kwalitas l sumberdaya l manusia dan l meningkatnya l kegiatan l penelitian dan l pengembangan l dibidang l perlindungan konsumen l (pasal l 29 l ayat ( l 4) UU l No. 8 Tahun l 1999).
Berdasarkan l pasal  8 l angka  (1) l Undang-Undang l No.  8  Tahun l 1999  tentang l Perlindungan l Konsumen, l yaitu:
“Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  produk  dan/atau  jasa yang:
1) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfa atan yang paling baik atas produk tertentu.
2) dengan  sengaja  tidak  mencantumkan  label  atau  membuat  penjelasan  produk  yang memuat nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,
tanggal  pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ket entuan harus dicantumkan”.
Bagi l pelaku l usaha l diwajibkan mematuhi l ketentuan l tentang l label dalam l mengembang kan l produksi l tentunya  untuk l menjaga l perlindungan l konsumen  dan l adanya l kepastian l hukum. Pasal l 6 UU l l No. 8 l Tahun 1999 l menyebutkan l l hak-hak dari l pelaku l l usaha;
a. Menerima l pembayaran l yang l sesuai dengan l kesepakatan l terkait l keadaan dan l nilai l tukar l produk l dan/atau l jasa l yang l diperdagangkan;
b. Mendapat perlindungan l hukum l dari tindakan l konsumen l yang l berperilaku tidak l baik; c. Melakukan l pembelaan l diri l sebagaimana  mestinya l di l dalam l penyelesaian  hukum l sengketa l l konsumen;
d. Rehabilitasi l dan l pengembalian l nama  baik l jika l terbukti l secara  hukum l bahwa l kerugian l konsumen tidak l diakibatkan l oleh l produk l dan/atau l jasa l yang diperdagangkan.( Agustina Balik 2017)
Sebagai l konsekwensi  dari l hak l tersebut,  maka  kepada l pelaku  usaha l dibebankan l kewajiban-kewajiban sebagaimana l yang telah l diatur dalam l pasal 7 l UU l No. 8 Tahun l 1999, sebagai l berikut:
a. Berperilaku l baik dalam l melakukan l produksi;
b. Berperilaku l baik dalam l melakukan l produksi; memberikan informasi l yang sesuai l fakta, jelas l dan  jujur l terkait  kondisi l dan  jaminan l produk l dan/atau  jasa l dan  memberi l penjelasan l penggunaan, perbaikan dan l l pemeliharaan;
c. Memperlakukan l atau l melayani l konsumen secara l sesuai l fakta l dan jujur l dan l tidak l diskriminatif;
d. Akan l menjamin l mutu l produk l dan/atau l jasa l yang  diproduksi l l dan/atau l diperdagangkan  berdasarkan l ketentuan l standar l mutu  produk l l dan/atau l jasa  yang l l berlaku;
e. Memberi l kesempatan l kepada l konsumen untuk l menguji l l dan/atau mencoba l produk l l dan/atau jasa l tertentu l dan l memberi jaminan l l dan/atau l garansi atas l produk l yang l dibuat l dan/atau l yang l diperdagangkan;
f. Memberi l l kompensasi,  ganti l rugi l dan/atau l penggantian l atas  kerugian l akibat l l penggunaan,  pemakaian  dan l pemanfaatan l produk l dan/atau l jasa l yang l diperdagangkan;
g. Memberi l l kompensasi, ganti l rugi l dan/atau l penggantian l jika produk l l dan/atau l jasa yang l diterima l atau l dimanfaatkan tidak l sesuai l dengan l perjanjian. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2001)

## KESIMPULAN
Secara  teori,  solusi  atas  permasalahan  sosial  bukan  hanya  melalui  pemberian  suatu akibat  hukum  kepada  produsen  atau  pelaku  usaha  yang  tidak  mencantumkan  label  pada produk makanan ringan. Namun l yang terpenting l adalah bagaimana memunculkan wujud l kesadaran dan l kepatuhan terhadap l hukum. Hal l ini dikarenakan l agar pencantuman l label pada l produk makanan l ringan dapat berjalan l tanpa adnya l paksaan dari l pihak l manapun. Berdasarkan l hasil  penelitian l dan  data l yang l diperoleh,  maka  dapat l diambil  kesimpulan l sebagai l berikut:
1. Pelaksana l perlindungan hukum l konsumen terhadap l makanan ringan tanpa label yang l tidak  sejatinya  masih  belum l terlaksana  dengan l baik  seperti l yang l diharapkan.  Dan masih l banyak produsen l atau pelaku l usaha yang l belum mengurus l sertifikasi dan l label. 2. Pencantuman l label pada l produk makanan l ringan mempunyai beberapa l faktor yang l membuat  produsen  atau l pelaku  usaha l tidak  ingin  mengurusnya.  Faktor l tersebut adalah l biaya dan l syarat-syarat l serta proses l yang lama l yang membuat l pengeluaran sertifikat l dan label l membutuhkan biaya dan l memakan banyak waktu.
3. Meskipun  sudah  banyak  upaya l hukum  yang l dilakukan,  tidak l adanya  akibat l hukum atau l penerapan sanksi l yang diberikan l kepada produsen l atau pelaku l usaha membuat l produsen atau l pelaku usaha l tidak menghiraukan l dan tidak l mengajukan permohonan l pengajuan perijinan untuk memperoleh l sertifikasi dan l label.

## Saran
Pencantuman  label  pada  makanan  banyak  digunakan  oleh  pelaku  usaha  karena kelebihannya yaitu, sebagai sarana penyampaian informasi, dan tentunya menjadi kewajiban bagi  para  pelaku  usaha.  Kesadaran  pelaku  usaha  dan  konsumen  terkait  bahaya  makanan ringan yang dikemas tanpa label masih belum ada karena masih kurangnya pengetahuan atas bahaya yang kemungkinan bisa terjadi dari potensi aspek kesehatan l tersebut. Oleh karena l itu saran l yang ingin l disampaikan l adalah:
1. BPOM l dalam  menjalankan l fungsi  dan l kewenangannya  harus l memperhatikan setiap l aturan-aturan l yang  berlaku  dan  juga  harus  berkaitan l dengan  bidang l pengawasannya. Bukan l hanya pada l makanan saja tetapi l juga pada l kemasan yang l dipakai  sebagai l wadah  pembungkusnya.  Selain  itu,  tanggung l jawab  Dinas l Perindustrian  dan l Perdagangan  khususnya l Bidang  Perlindungan l Konsumen seharusnya tidak l hanya terfokus pada l peredaran produk l makanan ringan yang tidak berlabel tetapi juga perlu membuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Penyampaian  informasi  kepada  pelaku  usaha  untuk  lebih  mementingkan  aspek kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dengan menerapkan label sebagai sarana informasi yang berguna bagi konsumen yang ingin membeli produk makanan ringan tersebut. Sehingga l bukan saja l dilihat oleh l pelaku usaha l tetapi juga l oleh l konsumen. Pelaku  usaha l dapat  menjalankan l tanggungjawabnya  dengan l baik  dan l benar, dengan l tidak  berlaku l curang  kepada l konsumen  sesuai l dengan l Undang-undang Nomor l 8 tahun l 1999 Tentang l Perlindungan l Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Peraturan  BPOM  Nomor  20  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Peraturan  BPOM  Nomor  31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Agustina Balik. 2017. ‘Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon’, Dalam Jurnal Hukum, Volume 23
Arifina Nugra Handoyo. 2019. ‘Pertanggungjawaban Distributor Suatu Produk Makanan
Yang Merugikan Hak Konsumen’, Dalam Jurnal Hukum, Volume 1 : Hal 14-15
Ariful Mufti. 2018. ‘Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Jajanan Tidak Sehat Di
Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Banda Aceh)’,

## Dalam Jurnal Hukum
Az.Nasution. 1995. ‘Konsumen Dan Hukum’, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan : hal. 69.
Badrulzaman, Mariam Darus. 1986. ‘Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut
Perjanjian Baku (Standar), Dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen’, Bandung: Binacipta : hal. 57
Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. ‘Hukum Perlindungan Konsumen’, Jakarta: Sinar Grafika : hal.1. 2l. 5
Endang Sri Wahyuni. 2003. ‘Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan
Perlindungan Konsumen’, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung : hlm.158
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. ‘Hukum Tentang Perlindungan Konsumen’, Jakara: PT Gramedia Pustaka Utama : hal. 27-28
Jaqnes Delors. 1995. ‘The Future of Free Tr ade in Europe and The Word, Dan Makalah Erman Rajagukguk’, Fordham International Law Journal Dalam Buku Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika , Vol 18: hal.723 hal. 4
Niru Anita Sinaga. 2015. ‘Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia’, Dalam Jurnal Hukum, Vol. 5 : 2
Nurhayati Abbas. 2011. ‘Tanggungjawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implementasi Pada Produk Pangan’, AS Publishing: Makassar : hal 90
Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. ‘Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen’, Pelangi Cendekia, Jakarta : hal 19
Sapto Nubroho Adi. 2017. ‘“Ancaman Polimer Sintetik Bagi Kesehatan Manusia”’
<http://www.chem-is-try.org/?sect=articel&ect= 69>
Sri Redjeki Hartono. 2008. ‘Makalah Aspek -Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen’, Buku Celina Tri Siwi KristHukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafikaiyanti : hal.6
Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. ‘Perlindungan Hukum Bagi Pasien’, Prestasi Pusaka, Jakarta : hal 48
Trio Yusandy. 2018. ‘Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Banda Aceh’, Dalam Jurnal Hukum , Vol. 6
PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik. Diakses pada https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/90nDZpBNmVUz0VuRFnwP Gty96C3XpdmoRMC1ijY3.pdf tanggal 22 Maret 2022 Pukul 22.56 WIB SIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce
Sumber: SIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce. Diakses pada https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/siupmse-izin-usaha-untuk-para- pelaku-usaha-e-commerce/ Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 22.45 WIB
Yuridis Normatif Adalah, Diakses pada https://media.neliti.com/media/publications/62711- ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf tanggal  22  Maret  2022  Pukul  23.08

## WIB
Konsep Perdagangan adalah diakses pada https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10068/BAB%20II.pdf?seque nce=7&isAllowed=y tanggal 7 April 2022 Pukul 14.17 WIB Konsep Pengertian Perijinan Adalah Diakses pada https://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptummpp-gdl-ditaarditr-47548-3-babii.pdf tanggal 7 April 2022 pukul 14.18 WIB Pengertian Bisnis Online Adalah diakses pada http://etheses.iainkediri.ac.id/35/4/7%20BAB%20II.pdf tanggal  7  April  2022  Pukul 14.19 WIB
Tata Cara Perizinan Produk Industri Rumah Tangga Diakses pada https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-urus-perizinan-produk- industri-rumah-tangga-pirt tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.41 WIB
Izin  Usaha  Makan  Dan  Minuman.  Izin  Komunitas  Usaha  Makanan Diakses  Pada https://ikut.org/izin-usaha-makanan-dan-minuman/ tanggal  26  Mei  2022  pukul 20.51 WIB