## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## RELASI KUASA DESA WISATA BERKEMBANG DETUSOKO BARAT KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR
Maximianus Ardon Bidi 1 Laila Kholid Alfridaus 2 Dr. Drs. Muhammad Adnan 3
Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro 1,2,3
Jalan Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
Alamat email koresponden: Ardonbidiundip05@gmail.com

## ABSTRACT
Development village tour is wrong one step strategic regarding activity social, cultural, and economy with utilise potency source owned power. Utilization potency tourist by no direct could create independence village with produce product  and  creation  village  for  Fulfill  his  needs.  So  that  for  create  a development  process  village  optimal  travel  required  strengthening  of stakeholders in integration relation power, where each object power play role important  To  use  support  progress  development  based  on  approach  with organization tourist and party related to the development process. This thing then Becomes ingredient study researcher about Relation Power Village Tour Develop West Detusoko, with results study showing that relation the power that  happens  in  development  process  village  tour  showing  existence integration  dependency  where  for  support  the  development  process  sector village  tour  besides  fund  a  village  with  minimal  resources  help  originated from  formal  institutions  such  as  institutions  in  the  area  ,  other  than  that visible interaction in development process is powers that have interests.
Keywords : Relationship Power, Village Tour Develop

## ABSTRAK
Pengembangan  desa  wisata  adalah  salah  satu  langkah  strategis  yang menyangkut kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemanfaatan potensi pariwisata secara tidak langsung dapat menciptakan kemandirian desa dengan dihasilkanya produk  dan  karya  desa  untuk  memenuhi  kebutuhanya.  Sehingga  untuk

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
menciptakan  sebuah  proses  pengembangan  desa  wisata  yang  optimal diperlukan  penguatan  stakeholder  dalam  integrasi  relasi  kuasa,  dimana masing-masing objek kuasa memainkan peran penting guna mendukung kemajuan  pembangunan  berdasarkan  pendekatan  dengan  organisasi pariwisata dan pihak terkait yang mendukung proses pengembangan. Hal ini  kemudian  menjadi  bahan  kajian  peneliti  tentang  Relasi  Kuasa  Desa Wisata Berkembang Detusoko Barat, dengan hasil penelitian menunjukan bahwa relasi kuasa yang terjadi dalam proses pengembangan desa wisata menunjukan adanya integrasi ketergantungan dimana untuk mendukung proses pembangunan sektor wisata di desa selain dana desa yang minim sumber bantuan berasal dari lembaga formal seperti instansi yang ada di daerah,  selain  itu  interaksi  yang  nampak  dalam  proses  pengembangan adalah kuasa-kuasa yang memiliki kepentingan.
Kata Kunci: Relasi Kuasa, Desa Wisata Berkembang

## PENDAHULUAN
Politik dan pariwisata merupakan dua konsep saling berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan. Politik bisa diartikan dalam makna politics maupun policy .  Makna  politics  menunjukkan  pada  interaksi  kekuasaan dalam masyarakat, yang meliputi fenomena mempertahankan, memperbesar  maupun  merebut  kekuasaan.  Sedangkan  policy  mengarah pada  serangkaian  tindakan  yang  sistematis  untuk  mencapai  tujuan tertentu  yang  dibuat  oleh  aktor  yang  berpengaruh  atau  berkuasa,  atau biasa  dikenal  sebagai  kebijakan  (Gani,  1984). Dalam  hal  ini,  keterkaitan politik dengan kepariwisataan adalah kegiatan seorang aktor, dalam setiap hal  yang  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan,  kekuasaan, kebijakan,  dan  alokasi  (Ala,  1985).  Dapat  di  simpulankan  bahwa  politik pariwisata  merupakan  usaha  atau  cara  yang  di  gunakan  oleh  pemegang kekuasaan  (pemerintah)  dengan  menggunakan  wewenangnya  untuk membuat  aturan  yang  dapat  mempengaruhi  serta  menarik  atau meningkatkan  kunjungan  wisatawan  terhadap  tempat  wisata  atau  objek wisata.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengembangkan  pariwisata adalah dengan mengadakan desa wisata. Menurut Charles Kaiser Jr. dan Larry E. Helber dalam (Sugiarti 2016) menciptakan desa wisata haruslah berdasar  pada  perencanaan  pariwisata,  dimulai  dari  pengembangan pariwisata  daerah  yang  mencakup  pembangunan  fisik  objek  dan  atraksi wisata. (Maharani,  2014)  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pembangunan  fisik yang  dilakukan  bisa  disesuaikan  dengan  potensi  dimiliki  suatu  daerah. Adapun  upaya  mengembangkan  potensi,  perlu  dilakukan  pendekatan- pendekatan  dengan  organisasi  pariwisata  dan  pihak-pihak  terkait  dalam mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah.
Pengembangan pariwisata dilakukan agar mendapat hasil maksimal sesuai  dengan  harapan  pemerintah  maupun  masyarakat.  Clare  A.  Gunn (1994) dalam bukunya menggambarkan skema proses pariwisata, di mana pengembangan pariwisata dilakukan oleh pembuat keputusan, terdiri dari pemerintah,  masyarakat,  organisasi  mewakili  masyarakat  dalam  hal  ini kegiatan tidak mencari keuntungan demi dirinya sendiri, serta pengusaha. Pada  bagian  ini  aktor-aktor  tersebut  saling  bekerja  sama  dalam  proses pengembangan pariwisata di wilayahnya. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari relasi antara para aktor dalam mencapai kekuasaan. Cronin mendefinisikan kekuasaan dipandang secara substansif/ tertanam dalam, dijalankan  oleh,  dan  terhadap  subjek  menjadi  konsep  kekuasaan relasional  sebagai  suatu  fungsi  jaringan  relasi  antar  subjek  (Mudhoffir, 2013).
Foucault  menjelaskan  bahwa  kekuasaan  merupakan  satu  dimensi dari relasi, dimana ada relasi, disitu ada kekuasaan. Kuasa di deskripsikan oleh Foucault bukan sebagai kuasa untuk menguasai orang-orang secara fisik dan kediktatoran, melainkan kuasa dalam masa modern mengalami pola normalisasi yaitu kuasa disamarkan, disembunyikan dan diselubungi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
sehingga  terkesan  tidak  tampak.  Kuasa  dijalankan  dengan  membuat regulasi-regulasi  yang  dijalankan  dan  ditaati  secara  sukarela  dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara.
Relasi  kuasa  terjadi  disebabkan  oleh  banyak  hal,  salah  satunya melalui  perbedaan  kapital  yang  dimiliki  antar  individu.  Pierre  Bourdieu menjelaskan  empat  bentuk  perbedaan  kapital.  Tidak  hanya  kapital ekonomi dalam makna kaku (seperti contoh bentuk kemakmuran, uang, kekayaan), namun juga kapital budaya (seperti keahlian, dan kepintaran), kapital  sosial  (jaringan,  hubungan  bisnis,  hubungan  sosial  dalam masyarakat),  dan  juga  kapital  simbolik  seperti  kebanggaan,  prestis. (Priyanto,  2017)  Perbedaan  kapital  yang  dimiliki  oleh  aktor  tersebut menjadi  latar  belakang  bagaimana  relasi  terbentuk.  Hubungan  yang disebabkan  perbedaan  kapital  ini  menimbulkan  ketergantungan  antara berbagai pihak, mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang  menjadi  objek  kekuasaan.  Penguasa  memiliki  kemampuan memainkan  peranan  sosial  yang  penting  dalam  suatu  masyarakat. Terutama  pada  kelimpahan  materi  yang  tidak  merata  di  dalam  suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang tidak  memiliki  modal.  Terjadinya  pola  ketergantungan  yang  tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan (Martin, 1995).
Berkaitan  dengan  Indonesia,  sektor  pariwisata  menjadi  salah  satu sumber ekonomi yang penting. Pariwisata menjadi sumber devisa negara diurutan ketiga setelah komoditi minyak dan kelapa sawit. Pertumbuhan sektor  pariwisata  sangat  pesat  di  Indonesia,  memerlukan  perhatian khusus  terhadap  potensi  pariwisata  baik  dari  pemerintah  maupun masyarakat.  Pemerintah  telah  berusaha  mengembangkan  potensi pariwisata  di  Indonesia  melalui  kebijakan  yang  dibuat,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
menyebutkan  bahwa  pariwisata  adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata dan  di  dukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Kondisi geografis dikelilingi oleh empat kabupaten yaitu, kabupaten Nagekeo, Ngada, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat dan kabupaten Flores Timur. Hal ini sangat menguntungkan bagi daerah kabupaten Ende dalam menggerakan  aktivitas  ekonomi  daerah  dalam  kaitan  pariwisata. Kabupaten  ende  memiliki  berbagai  macam  potensi  wisata,  di  antaranya, wisata budaya dan kesenian, tarian tradisional suku Ende, suku Lio dan suku  Nage  sebagai  tiga  suku  yang  mendiami  Kabupaten  Ende.  Adapun wisata alam, seperti  Danau tiga warna atau Danau Kelimutu, dan wilayah konservasi habitat, Taman Nasional Pulau Komodo. Tempat wisata ini di kelola dengan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun aktor lain yang terlibat, sebagai upaya sumber pendapatan daerah Kabupaten Ende. Hal ini  di  maksukan  sebagai  kesiapan  memberdayakan  pemerintah  dan masyarakat  menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Banyaknya  potensi  pariwisata  terdapat  di  Kabupaten  Ende memberikan dampak positif tersendiri dalam hal Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ende  yang meningkat setiap tahunnya.
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2018-2020 Uraian 2018 2019 2020 Pendapatan asli daerah 61.247.211 80.000.000 93.783.783 Hasil Pajak Daerah 11. 191.676 26.979.030 15.432.811 Hasil Retribusi Daerah 4.008.757 6.185.733 15.432. 811
Sumber: BPS-RI, Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tabel di atas memaparkan Jumlah PAD Kabupaten Ende yang setiap tahunnya  meningkat.  Peningkatan  ini  secara  tidak  langsung  berkaitan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dengan  potensi  wisata    dimiliki  oleh  Kabupaten  Ende  mengingat Pemerintah provinsi NTT telah menetapkan pariwisata sebagai penggerak utama ( Prime Move ) pembangunan ekonomi di NTT melalui pendapatan asli daerah.
Adapun upaya memberdayakan menghadapi tantangan perubahan kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global  pemerintah  Kabupaten  Ende, melalui perda No 7 tahun 2016 pasal 55 adalah dengan penciptaan ruang pengolaan  kawasan  pariwisata,  dan  meningkatkan  kompetensi  sumber daya    manusia  pariwisata.  Ide  pembuatan  Desa  Wisata  di  dukung  juga dengan  adanya  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Kewenangan  Lokal  Tingkat  Desa  di  mana  desa  mempunyai  kewenangan penuh  untuk  mengatur  dan  mengurus  desanya.  Hal  ini  menjadikan pemerintah  desa  mengggunakan  kewenangannya  bersama  masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Berkaitan  dengan  hal  itu  dikutip  dari  Victory  News,  desa  –desa dalam wilayah Kabupaten Ende sering diikut sertakan dalam Perlombaan pariwisata  desa  baik  dalam  ajang  lokal  mau  pun  nasional,  yang  salah satunya  desa  Detusoko  Barat.  Desa  detusoko  barat  menjadi  salah  satu desa,  dan  menjadi  satu  satu  nya  desa  di  Provinsi  NTT  terkhususnya Kabupaten Ende,  terpilih sebagai pemenang ke 4 dalam  ajang anugrah Desa Wisata 2021 kategori desa berkembang, dilaksanakan langsung oleh kementrian  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  Republik  Indonesia.    Desa Detusoko adalah desa  wisata alam dan budaya, memiliki topografi, lembah yang  subur  dan  berbukit  di  sertakan  dengan  persawahan  terasering dikelilingi langsung perbukitan hijau. Konsep wisata Detusoko diarahkan pada orginalitas, lokalitas, keaslian dan keunikkan khas Flores, Living Like a locals, Be a Floreness. Adapun jenis wisata yang disajikan, wisata agro;

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
susur sawah, explore kopi robusta khas Detusoko, jembatan Kali Loworia di  tengah  persawahan,  kampung  adat  Suku  Rini  sebagai  upaya pembelajaran  menjadi  orang  flores,    wisata  kuliner  dengan  menikmati suguhan  aneka  menu  lokal  di  Cafe  Lepalio,  wisata  edukasi  dan  aneka tarian Adat dinisiasi oleh Pokdarwis Niraneni Desa Detusoko Barat melalui Sanggar Daudole. Adapun penjualan hasil alam dan ekonomi kreatif Desa Detusoko,  di  pasarkan  melalui  platform e-commerce di  kelola  langsung oleh BUMDES Desa Detusoko.
Seiring  berjalannya  waktu  desa  wisata  Detusoko  berbasis  pada masyarakat memiliki masalah berkaitan dengan kepemimpinan. Hal ini di dasarkan  prospek  perkembangan  Desa  Detusoko  Barat  baru  mengalami perubahan sejak di  pimpin oleh kepala  desa yang memiliki  pengetahuan persoalan  pariwisata.  Tentu  menjadi  hal  yang  baik  dalam  proses pembangunan  desa  wisata,  namun  menjadi  masalah  apabila  estafet semangat pengembangan desa wisata  terhenti pada kepemimpinan saat ini atau ketidaksiapan akan perubahan otoritas. Mengingat pembangunan dengan  prospek  mengutamakan  kekuatan  rakyat  dan  komuniitas  lokal memiliki semangat ideologi populis. Populis sendiri menekankan bahwa di satu sisi mendorong masyarakat sipil mengembalikan kekuasaan kepada rakyat  yang  dianggap  mewakili  dan  mampu  memberi  solutif  pemecahan masyarakat  .  Namun  di  sisi  lain,  strategi  ini  bisa  membahayakan kedaulatan  rakyat  itu  sendiri,  karena  masyarakat  tidak  dapat menjangkau, manajemen ekonomi yang kacau akibat kuasa kelompok elit dan ketidakpatuhan terhadap konstitualisme kedaulatan dalam masyarakat (Stavrakakis et al., 2016) . Alhasil intervensi berlebih dari elit lokal  dan  kelompok  kepentingan  persoalan  keputusan,  seringkali  tidak selaras  dengan  pengelolaan  desa  wisata  dan  kebutuhan  penduduk  lokal yang  kerap  kali  terjadi  pada  pengembangan  wisata  di  Kabupaten  Ende

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## (Nistyantara 2011).
Hal  ini  menunjukan  bahwa  pengembangan  desa  wisata  harus didasarkan  pada  pemahaman  proses  relasi  kuasa  di  dalam  nya.  Guna mempertahankan  dan  mengembangkan  keberadaan  desa  wisata    tidak berhenti/ mengalami staknansi dan menjadi rujukkan desa wisata lain di Kabupaten  Ende.      Oleh  karena  itu,  relasi  kuasa  yang  terjadi  antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Bumdes, Pokwardis dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata menarik untuk diteliti.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan penelitian  kualitatif,  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  mengenai  politik kontekstual  khususnya  pada  Relasi  Kuasa  Desa  Wisata  Berkembang Detusoko    Barat  kabupaten  Ende  Nusa  Tenggara  Timur  Dalam  hal  ini, penelitian  dilakukan  untuk  menjelaskan  mengenai  prevernsi  aktor  yang terlibat dalam Desa Wisata Berkembang Detusoko Barat kabupaten Ende Nusa  Tenggara  Timur.  Berdasarkan  tujuannya,  maka  paradigma  yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Dalam hal  ini,  paradigma  konstruktivisme  melihat  fenomena  “realitas”  sebagai produk  dan  penciptaan  kognitif  manusia  (Berger  &  Luckman)  dalam Hanitzsch  (2011).    Jenis  dan  sumber  data  yang  diperoleh  adalah  data primer dan data sekunder  melalui wawancara mendalam, observasi dan studi  dokumentasi,  yang  kemudian  dianalisis  melalui  reduksi  data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Relasi Kuasa Internal Desa Wisata Detusoko Barat
Konsep  desentralisasi  dalam  dimensi  pembangunan  memiliki substansi  pada  pemberian  kewenangan  dalam  bentuk  delegasi  secara

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kusus  pada  tingkat  Desa.  Dalam  hal  ini  konsep  desentralisasi  turut mendorong penciptaan kemandirian Desa yang didukung dengan alokasi dana Desa, tujuanya adalah kelembagaan tingkat desa mampu mengambil keputusan secara mandiri sesuai karataristik dan kebutuhan masyarakat lokal.
Perihal  pembangunan  tingkat  lokal  yang  terjadi  di  Desa  Detusoko Barat  menunjukan  adanya  upaya  pembangunan  yang  sesuai  dengan karataristik  lokal  dengan  memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam, sehingga pembangunan desa mengarah kepada sektor pariwisata berbasis masyarakat.  Secara  nampak  untuk  mendukung  proses  pengembangan desa wisata di Detusoko Barat menunjukan adanya keterlibatan lembaga ditingkat  desa  berdasarkan  peran  dan  fungsinya  untuk  mendukung penyelenggarahan pemerintah Desa perihal pembangunan.
Dalam  menyelenggarakan  pembangunan  Desa  wisata  Detusoko Barat, Desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti pemerintah desa, Badan  Permusyawaratan  Desa,  Kelompok  Sadar  Wisata,  Badan  Usaha Milik  Desa  (BumDes  Au  Wula),  Lembaga  Masyarakat  dan  Lembaga  Adat serta  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  sebagai  instansi  tingkat  daerah yang  memiliki  tugas  dan  fingsi  dalam  urusan  kepariwisataan.  Masing- masing  lemabaga  Desa  ini  memiliki  kedudukan  dan  fungsi  dalam konstruksi sehingga membentuk relasi dalam proses pengembangan Desa wisata.

## Pemerintah Desa
Berkedudukan  sebagai  unsur  penyelengara  pemerintah  ditingkat desa, pemerintah desa memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  pembangunan masyarakat  dengan  masing-masing  unsur  yang  meliputi:  kepala  desa, sekretaris  desa  dan  para  kepala  urusan,  para  kepala  seksi  dan  unsur

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
pelaksana teritorial atau kepala dusun. Proses pengembangan desa wisata di  Detusoko  Barat  dimulai  dari  tahun  2020  semenjak  kepala  desa (Ferdinandus  Watu,  S.Fil)  menjabat  sebagai  kepala  desa  melalui perencanaan pembangunan jangka menengah desa dalam skala 6 tahun termasuk point pembangunan pada sektor pariwisata.
Keseluruhan  visi  misi  kepala  desa  dituangkan  dalam  RPJMDES memuat  sejumlah  program  kerja  antara  lain:  menjadikan  desa  detusoko barat  berkarakter  lokal,  berdaya  saing,  berbasis  pertanian  terpadu, ekowisata  dengan  mengedepankan  teknologi  dan  informasi.  Dalam mengembangkannya  diturunkan  dalam  program  tahunan  yang  disebut dengan  Rencana  Kegiatan  Pembangunan  Desa  (RKP)  yang  skalanya  tiap tahun yang di implementasi melalui APBDes untuk penyusunanya dengan melakukan musyawara desa.
Konteks relasi kuasa yang terjadi di Detusoko Barat menggambarkan sebuah fenomena kuasa seperti yang dikemukakan oleh Pierre  Bourdieu  bahwa  relasi  kuasa  disebabkan  oleh  perbedaan  kapital salah satunya kapital budaya (keahlian dan kepintaran) dan kapital sosial (jaringan, hubungan bisnis, hubungan sosial dalam masyarakat). Dengan kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  pemerintah  desa Detusoko  Barat  mampu  mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam sebagai sektor yang dimanfaatkan untuk pengembangan sektor wisata
Selain kapital budaya sebagai kekuatan pengembangan desa wisata, pemerintah  Desa  Detusoko  Barat  memiliki  potensi  pada  sektor  kapital sosial  dengan  dukungan  jaringan  maupun  hubungan  sosial.  Bentuk jaringan dilakukan baik dengan kelompok dalam lingkup masyarakat desa maupun  pihak  lain,  sehingga  dalam  proses  pengembangan  desa  wisata Detusoko  Barat  banyak  mendapatkan  bantuan  berupa  anggaran  dan prasarana pendukung desa wisata.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan  Permusyawaratan  Desa  Detusoko  Barat  sebagai  lembaga sebagai  lemabaga  pelaksanaan  yang  memiliki  fungsi  pemerintahan  yang memiliki  keanggotaan  dari  penduduk  desa  dengan  kontribusinya  dalam proses  pengembangan  desa  wisata  Detusoko  Barat  adalah  bersama pemerintah  desa  membuat  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  (RPJMDes)  selain  itu  BPD  juga  menjalankan  fungsi  legislasinya ditingkat  Desa  melakukan  pengawasan  dan  memberi  informasi  kepada masyarakat  tentang  wisata  itu  sendiri  seperti  apa,  sehingga  adanya kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  itu  bisa  terjadi  untuk pengembangan desa wisata. Munculnya konflik kepentingan dalam proses pengembangan desa wisata antara kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah desa, BPD turut mengambil peran mediasi dan  penengah  untuk  menciptakan  kondisi  dalam  sebuah  persepsi persamaan  kepentingan  dengan  kedudukanya  yang  independen  dalam kelembagaan desa menurut Undan-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
Eksistensi pokdarwis Nira Neni Desa Detusoko Barat dibentuk pada tahun  2021  mengambil  peran  dengan  tugas  pembantuan  bersama pemerintah desa yaitu mengembangkan serta mengelola potensi kekayaan alam  dan  budaya  di  Desa  Detusoko  Barat  yang  memiliki  lima  potensi sumber  daya  yang  dikelola  untuk  pengembangan  wisata  antara  lain: atraksi  wisata  kopi,  wisata  panen  padi,  susur  sawah,  atraksi  sanggar budaya,  sensasi  aneka  kuliner,  eksplor  aneka  produk  oleh-oleh  khas Detusoko  Barat.  Kepengurus  pokdarwis  Desa  Detusoko  Barat  memiliki struktur  kepengurusan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Desa Detusoko Barat Nomor 26  Tahun 2021 Tentang pembentukan Kelompok

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Detusoko Barat Kecamaatan Detusoko Kabupaten Ende

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan Usaha Milik Desa Detusoko Barat Au Wula adalah BUMDes yang  dibentuk  sejak  tahun  2017  dengan  semangat  kekeluargaan  dan gotong royong dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes  diperuntukan  untuk  pembangunan  usaha  serta  pembangunan desa.  Kontribusi  BUMDES  dalam  pengembangan  desa  wisata  Detusoko Barat  memiliki  fokus  pada  penyediaan home  stay ,  agrowisata,  serta penawaran paket-paket wisata. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Au Wula  memiliki  tujuan  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  guna meningkatkan  kapasitas  masyarakat  desa  dalam  pengembangan wirausaha,  peningkatan  pendapatan,  serta  perluasan  skala  ekonomi masyarakat desa.

## Kelembagaan Adat Desa Detusoko Barat
Keberadaan lembaga adat dalam proses pengembangan desa wisata Detusoko  Barat  menjadi  sangat  penting  dengan  mengambil  peran melakukan pembinaan dan pengendalian tingkah laku masyarakat sesuai dengan  ketentuan  adat  istiadat.  Kelembagaan  adat  memiliki  peran fundamental  dan  terintegrasi  dalam  struktur  kemasyarakatan  desa Detusoko Barat, dimana perbedaan kepentingan yang terjadi baik antara kelompok  masyarakat  maupun  antara  masyarakat  dengan  pemerintah desa  dalam  pengembangan  destinasi  wisata,  lembaga  adat  memiliki kontribusi  sebagai  penengah  demi  menciptakan  persamaan  persepsi kepentingan. Disamping itu struktur kelembagaan adat yang terdapat baik di  Kabupaten  Ende  secara  keseluruhan,  khusunya  Desa  Detusoko  barat adanya  kedudukan  tokoh  tertinggi  dalam  masyarakat  atau  biasa  yang disebut sebagai Mosalaki berasal dari kelompok feodal dengan segmentasi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
bahwa  keturunan  orang-orang  tersebut  sebagai  keturunan  asli  perihal kepemilikan  atas  tanah.  Sehingga  untuk  mendukung  kebijakan pemerintah  desa  dalam  pembangunan  desa  wisata  Detusoko  Barat kelembagaan adat desa Detusoko Barat memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
 Membantu  pemerintah  dalam  kelancaran  dan  pelaksanaan pembangunan atraksi wisata
 Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya  dan  menjaga  eksistensi  adat  istiadat  sebagai salah satu daya tarik wisata
 Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam serta budaya  desa  Detusoko  Barat  untuk  dipergunakan  secara bijaksana.

## Dinas Pariwisata Kabupaten Ende
Dalam  mendukung  proses  pengembangan  desa  wisata  detusoko barat,  Dinas  Pariwisata  sebagai  instansi  terkait  menggunakan  tiga indikator yakni sebagai: koordinator, fasilitator, serta dinamisator. Dinas Pariwisata  Kabupaten  Ende  terorganisir  mengembangkan  objek  wisata dengan  cara  mempromosikan  pariwisata  desa  detusoko  barat,  selain  itu indikator  Dinas  Pariwisata  sebagai  fasilitator  ditunjukan  dengan dukungan  dan  distribusi  nominal  anggaran  senilai  Rp.  11.000.000. Disamping  itu  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  memiliki  juga  memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi terhadap potensi sumber daya di  Desa  Detusoko  Barat  sebagai  salah  satu  potensi  wisata  yang  dapat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pengelolaan obyek wisata di Desa Detusoko Barat, berfokus pada objek wisata lokal dengan pemanfaatan potensi wisata berasal dari sumber  daya  alam  dan  budaya  yang  disokong  oleh  infrastruktur

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
pendukung  destinasi  wisata.  Sehingga  untuk  mendukung  proses pengembangan  desa  wista  diperlukan  kekuatan  sumber  daya  manusia demi  keberlanjutan  pembangunan  desa  wisata  Detusoko  barat.  Oleh karena  itu  untuk  menjamin  kualitas  SDM  kelembagaan  desa  dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende memberikan pelatihan salah satunya pelatihan digitalisasi marketing untuk  meningkatkan  keterampilan  sumber  daya  manusia  dalam  rangka mendukung  promosi  potensi  pariwisata  di  Kabupaten  Ende  kususnya  di Desa Detusoko Barat.

## Urgensi Terbentuknya Relasi Kuasa
Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, pengembangan  destinasi  wisata  menjadi  bagian  penting  dalam  urusan pemerintahan.  Desa  sebagai  kelompok  masyarakat  akar  rumput  (grash root)  memiliki  kewenangan  penuh  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  demi  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi,  kesejahteraan rakyat,  menghapus  kemiskinan,  mengatasi  pengangguran,  melestarikan alam,  lingkungan  dan  sumber  daya  serta  memajukan  budaya. Pengembangan  desa  wisata  tidak  pernah  terlepas  dari  upaya  percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya  dan  ekonomi  desa  karena  itu  tiap  daerah  dan  desa  perlu mencermati potensi yang dimiliki untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan  nilai  dan  manfaat  serta  menghasilkan  produ  ktifitas  yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Untuk  mendukung  proses  pengembangan  desa  wisata,  dukungan anggaran dan sumber daya lainya menjadi faktor penting dan tidak dapat terpisahkan  dari  sebuah  proses  pembangunan.  Anggaran  menjadi stimulus  dengan  langkah  konkrit  yang  dilakukan  adalah  memberi  porsi desa dalam pengembangan pariwisata dengan tren positif pariwisata dapat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
di tangkap oleh pemerintah desa detusoko barat, dengan sumber anggaran yang  diperoleh  untuk  mendukung  proses  pengembangan  desa  wisata cukup  beragam  seperti  keterlibatan  masyarakat  dalam  mendukung kegiatan  pembangunan  pada  sektor  pariwisata  secara  nampak  dari kontribusi,  bahwa  masyarakat  dikenakan  beban  tambahan  untuk mendukung progrm pembangunan sebesar Rp. 150.000 dengan feedback yang didapat oleh masyarakat seperti bebas pajak, bebas air minum dan sebagainya.  Langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  desa  sendiri  tidak terlepas  dari  keterbatasan  alokasi  anggaran  pada  sektor  pariwisata, sehingga demi menciptakan optimalisasi pembangunan desa wisata serta dengan  kewenangan  yang  diperoleh  pemerintah  desa  menciptakan kemandirian sehingga terjalinlah kuasa-kuasa diluar lingkup kelembagaan desa dengan kontribusi yang diberikan sebagai berikut.
No Sumber Bantuan Total 1 Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Nusa Tenggara Timur Rp. 380.000.000 2 Bantuan Sosial Provinsi Rp 25.000.000 3 Kementrian Pariwisata Rp. 10.000.000 4 Kemeristekdikti melalui Universitas Flores Rp. 100.000.000 5 Kemeristekdikti (BRIN) Rp. 200.000.000 7 UPPO Kementrian Pertanian Rp. 200.000.000 8 Kemenakertrans Rp. 25.000.000 9 Kemeristekdikti (UKSW Salatiga) Rp. 200.000.00 10 Bank NTT Rp. 100.000.000 Total Rp. 1.240.000.000

## Sumber: Profil Desa Detusoko Barat
Tabel  diatas  menunjukan  kontribusi  dari  stakeholder  dalam mendukung  proses  pengembangan  desa  wisata.  Kondisi  ini  secara  tidak langsung  mampu  mencerminkan  kemandirian  desa,  bahwa  pemerintah desa  melakukan  upaya  dengan  mengedepankan  optimalisasi  potensi dirinya,  dengan  kuasa-kuasa  yang  terjadi  dalam  proses  pengembangan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
desa wisata adalah kewenangan pemerintah desa untuk memperkuat dan memberi  dukungan  energi  dalam  percepatan  proses  pembangunan. Kewenangan desa merupakan hak desa  untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat,  selain  itu  dukungan  keterlibatan  kuasa  terjadi  karena keterbatasan anggaran dalam pembangunan desa wisata.
Undang-undang  nomor  6  Tahun  2014  Tentang  desa  telah memberikan  legal  standing  dan  landasan  strategis  untuk  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemanfaatan  sektor  luar  desa  untuk mendukung  proses  pembangunan  adalah  dampak  dari  kewenangan  di bidang penyelenggaran pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa,  trend  ini  sebagai  langkah  strategis  dalam  upaya  membangun kemandirian menuju kesejahteraan masyarakat desa.

## Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Detusoko Barat
Penggunaan dana desa memiliki tujan dan peruntukan peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  kenaikan  kualitas  hidup  dan  pengendalian kemiskinan.  Dana  desa  diutamakan  untuk  pendanaan  dan  penerapan program  serta  aktivitas  bertaraf  lokal  berdasarkan  perolehan  sasaran RPJMDes  dan  RKPDes  setiap  tahun  yang  nampak  dalam  implementasi pendistribusian  dana  desa  di  Detusoko  Barat  yang  dimanfaatkan  untuk peningkatan  ekonomi  melalui  pembangunan  sektor  pariwisata  sekaligus mendorong  perkembangan  kewirausahan  lokal,  serta  mendorong peningkatan  pendapatan  asli  desa.  Dalam  rangka  pengembangan  desa wisata diperlukan anggaran yang cukup besar sebagai akomodasi sarana prasarana  pendukung  desa  wisata,  sehingga  dalam  mengembangkan potensi  wisata  desa  bisa  menganggarkan  kegiatan  pengembangan  desa wisata dalam APBDes.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Sebagai  sumber  pemasukan  desa,  dana  desa  merupakan  sumber penghidupan dengan tujuan menciptakan kemandirian desa, meningkatkan  sarana  pelayanan  masyarakat  berupa  pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan  masyarakat  desa  diputuskan  melalui  musrembang  Desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tujuan pengalokasian dana desa  adalah  sebagai  bentuk  komitmen  negara  dalam  melindungi  dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan  adanya  dana  desa,  desa  dapat  menciptakan  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur dan sejahtera sesuai tujuanya sebagai berikut.
 Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
 Meningkatka kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa
 Mendorong pembangunan infrastruktur perdesaaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal
 Meningkatkan  pengaalan  nilai-nilai  keragaman,  sosial,  budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial
 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 Mendorong peningkat keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa
 Meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa  melalui  badan  usaha milik desa.
Merujuk pemanfaatan dana desa sektor pariwisata di desa Detusoko barat  pada  awal  implementasi  pembangunan,  pemerintah  desa  memiliki kekuatan  anggaran  sebesar  Rp  40.000.000,00  dari  alokasi  dana  desa secara  keseluruhan.  Dalam  mengembangkan  desa  wisata  tersebut pelaksanaan kegiatan dimulai dari Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
(RKP)  dengan  skala  setiap  tahun  yang  di  implementasi  melalui  APBDes. Untuk penyusunanya dimulai dari musyawarah desa, hal ini secara tidak langsung  mendorong  terjadinya  relasi  kuasa  di  tingkat  lokal  antara pemerintah  desa  dan  masyarakat  dari  sisi  perencanaan  dimana masyarakat  terlibat  dalam  kegiatan  penyusunan  dokumen  perencanaan, program-program  dan  terlibat  langsung  dalam  implementasi  program sampai pada kegiatan evaluasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Relasi  Kuasa  Desa  Wisata Berkembang Detusoko Barat, maka peneliti dapat menyimpulkanya bahwa pengembangan  Desa  Wisata  Detusoko  Barat  mendapatan  trend  positif dukungan dari berbagai kalangan hal ini dibuktikan dengan keterlibatan kelembagaan  desa  seperti  Pemerintah  desa,  kelompok  sadar  wisata, BUMDes,  kelembagaan  adat,  masyarakat,  pemerintah  daerah  sampai kepada  pihak  ketiga  yang  dibuktikan  melalui  distribusi  sumber  daya untuk mendukung proses pengembangan desa wisata.
Akan  tetapi  dalam  proses  pengembangan  Desa  Wisata  Detusoko Barat memiliki hambatan seperti keterbatasan anggaran, sehingga situasi ini  secara  tidak  langsung  membuat  pemerintah  desa  lebih  mandiri  dan inovatif  serta  berdampak  pada  terciptanya  hubungan  atau  relasi  kuasa antara  pemerintah  desa  dan  pihak  lain  yang  turut  mendukung pengembangan  desa  wisata  Detusoko  Barat  berdasarkan  skema  proses pengembangan  desa  wisata  Detusoko  Barat  perihal  relasi  kuasa merupakan  manifestasi  dari  misi  program  pemerintah  desa  yaitu  salah satunya membuka jaringan dengan berbagai LSM, BUMN/BUMD, lemaga pendidik, dan penelitian dalam mendukung aneka program pembangunan desa.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## DAFTAR PUSTAKA
Ala, A. B. (1985). Hakekat Politik. Yogyakarta: Akademika. Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Kencana.
Endraswara, S. (2006). Metode Penelitian Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gani, S. I. (1984). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Gunn,  C.  A.  (1994). Tourism  Planning:  Basics,  Concepts,  cases,3  rd. Washington, DC: Taylor & Francis.
Hanitzsch, B. d. (2001). Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme:Tantangan  Keilmuwan  Jurnalistik  di  Era  Informasi. ejournal.unsba.ac.id Vol.2 No.2 , 218.
Harrison, L. (2007). Metodelogi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana. Martin, R. (1995). Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: Rajawali Press.
Moleong, L. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. jurnal sosiologi 18, no 1 , 78.
Ningtyas, E. (2015). Pierre Bourdieu, Language And Symbolic Power. jurnal poetika 3, no.2 , 155.
Nistyantara,  L.  A.  (2011).  Strategi  pengelolaan  Taman  Nasional  Kelimutu melalui  pendekatan  CoManagement. Tesis  Sekolah  Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor .
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan. (n.d.).
Priyanto,  J.  (2017).  Wacana,  Kuasa  dan  Agama  dalam  Kontestasi  Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan. Jurnal Thaqafiyyat 18, no.2 , 191.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Rani, D. P. (2014). Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura,  Jawa  Timur  (Studi  Kasus:  Pantai  Lombang). jurnal  politik muda 3, no 3 , 414.
Rara  Sugiarti,  I.  A.  (2016).  Pengembangan  Potensi  Desa  Wisata  di Kabupaten Ngawi. cakra wisata 17, jilid 2 , 17.
Stavrakakis,  K.  K.  (n.d.).  Kontemporer  sayap  kiri  Populisme  di  Amerika Latin. Latin Politik & Masyarakat Amerika , 51-76.
Tandilino,  S.  B.  (2022).  Penerapan  Community  Based  Tourism  Di  Desa Wisata  Lamalera  Dalam  Mendukung  Pariwisata  Estate  Di  Nusa Tenggara  Timur. Jurnal  Travel,  Hospitality,  Culture,Destination,  And Mice, Vol 3 No 1 , 14-25.
Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2009  tentang  Kepariwisataan. (n.d.). hukum.unsrat.ac.id.
Yin,  R.  K.  (2002). Studi  Kasus,  Desain  dan  Metode. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.