http://ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat
149-182

## Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural:
Konsep dan Strategi Pembelajaran Agama Islam dalam Mewujudkan Islam Rahmatan Li Al-
‘ Ā lam ī n
Samsul Munir syanicha@gmail.com (Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam
Pangeran Diponegoro Nganjuk)
Abstract: A  sign  showing  national  values  degradation  is  ref l ected f rom  the  escalating  conf l icts  occuring,  triggred  by  issue  related  to ethnicity,  religion,  and  political  party,  since  a  couple  of  years  ago. What is happening is not in line with what the founding fathers of this  nation  put  to  unite  all  people  in  Indonesia,  ‘Bhineka Tunggal Ika’ (unity in diversity), a symbol they put in the national emblem of Indonesia. The symbol represents the existence of this country. It  is  meant  to  create  national  life  order  which  consists  of  united diversity.  To  keep  the  founding  fathers’  dream  alive,  any  issue intended  to  divide  the  country  and  break  the  harmony  of  united diversity should be carefully watched and handled. It also has to be completely solved involving all parties and also education. Islam as
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
150-182 | Samsul Munir
the  majority  and  the  religion  with  the  most  education  institution in  the  country,  which  is  also  claimed  to  be  the  peaceful  religion, has great challenge in implementing its kaf f a (complete) teaching.
The  history  of  Islam  cannot  be  detached  from  Islamic  education. Making Islamic education as one way of developing people to deal with  the  dividing  country  issues,  national  values  degradation  and eroded morality problems is a de fi nite. Making multicultural Islamic education as the main base for developing Indonesians moral and spirituality is essential due to the fact that majority of Indonesians are Muslims and that Indonesia is multicultural country.
Keywords: politic  of  Islamic  education,  teaching  strategy, multiculturalism
Abstrak: Degradasi  nilai-nilai  kebangsaan  yang  menjadi  semangat nasionalisme,  dengan  ditandai  munculnya  isu-isu  sara,  adat,  ras, agama  dan  politik  dalam  kubangan  konf l ik  seperti  yang  terjadi sekarang  ini  menunjukkan  bahwa  hal  ini  masih  sangat  jauh  dari harapan  para founding  father bangsa  yang  meletakkan  “Bhineka Tunggal  Ika”  sebagai  simbol  dalam  lambang  negara  Indonesia. Peletakan  simbol  yang  menjadi  representasi  keberadaan  bangsa ini,  memiliki  arti  terwujudnya  suatu  tatanan  hidup  berbangsa yang  terdiri  dari  keanekaragaman  dalam  kebersatuan.  Isu-isu yang  dapat  memecah  belah  keharmonisan  hidup  berbangsa  pada masyarakat Indonesia yang beragam di era globalisasi sekarang ini memang  sangat  perlu  untuk  diperhatikan  dan  sekaligus  dicarikan formulasinya  melalui  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan harapan  para  pendiri  bangsa  tersebut.  Islam  sebagai  agama mayoritas bangsa Indonesia yang di dalamnya terkait erat dengan pendidikan  sesungguhnya  mempunyai  tantangan  luar  biasa hebatnya  dalam  mengimplementasikan  ajaran-ajaran  yang  oleh pemeluknya  diklaim  sebagai  agama  yang  bernilai rahmatan  li  al- ‘ ā lam ī n . Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya bersifat kaf f ah dengan begitu dalam setiap peradaban yang dilalui oleh umat Islam, nyaris eksistensinya juga tidak bisa terlepas dengan pendidikannya. Menjadikan pendidikan Islam sebagai suatu proses pembangunan masyarakat  dalam  menyikapi  isu-isu  yang  dapat  memecah  belah bangsa, penurunan nilai-nilai kebangsaan dan persoalan moralitas masyarakat yang terkikis oleh globalisaasi menjadi suatu keniscayaan untuk  mewujudkan  keanekaragaman  dalam  bingkai  kebersatuan.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 151-182
Menjadikan  pendidikan  Islam  mulitikultural  sebagai  basis  utama pembangunan  moral  dan  spiritual  di  Indonesia  menjadi  strategis dengan  mengingat  bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang penduduknya mayoritas Muslim dan kondisi fi siknya yang beragam kultur.
Kata  Kunci: Politik  Pendidikan  Islam,  Strategi  pembelajaran, Multikulturalisme

## Pendahuluan
Indonesia dalam sejarah dunia termasuk di antara bilangan negara yang  diberkati.  Sebutan  ini  bukan  tanpa  alasan,  akan  tetapi  dengan mengingat bahwa kekayaan yang terkandung di dalamnya memang sangat luar biasa. Kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia tidak hanya terletak pada keanekaragaman sumber daya alamnya saja, namun demikian juga terdapat pada nilai-nilai budayanya yang adiluhung . 1 Julukan atau sebutan yang terasa manis itu nampaknya ‘hampir’ menjadi kenangan saja, karena ditemukannya fakta yang menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir ini, bangsa Indonesia mulai kehilangan identitas akan keanekaragaman yang telah  menjadi  dasar  pengakuannya.  Parameter  yang  dapat  digunakan  di sini misalnya adalah terjadinya banyak konf l ik pada masyarakatnya yang dipicu oleh isu-isu yang berlabel suku, adat, ras, dan agama. 2
1    Secara fi sik,  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  memiliki  17.548  pulau besar dan kecil –baik yang dihuni maupun tidak–, 3,5 juta km2 laut, 80.000 km2 pantai, 135 gunung berapi yang di dalamnya terkandung kekayaan mineral, hutan tropis, dan rumah tradisional. Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 250 juta dengan menggunakan 525  bahasa  dan  dialek  sebagai  alat  komunikasi  untuk  kepentingan  lokal.  Lih.  Mujamil Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia?: Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika
Intelektual Islam Nusantara , (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 5-7.
2   Beberapa konf l ik seperti ini dapat dicontohkan dengan terjadinya penyerangan terhadap kelompok Satariah Sahid di Deli Medan, penyerangan terhadap fasilitas masjid dan  pesantren  Darusy  Syifa’  di  Lombok  Timur,  bentrokan  antara  Majelis  Mujahidin Indonesia  dan  umat  Islam  di  Lombok  Timur,  bentrokan  antara  anggota  Laskar  Umat Islam (LUI) dan warga di Solo, pengusiran warga terhadap tokoh aliran sala fi di Lombok Barat. Lih. Zainal Abidin Bagir, dkk., Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun  2008 ,  (Yogyakarta:  CRCS–UGM,  2008),  hlm.  13.  Pada  sebuah  tabel  khusus  dalam laporan ini (halaman 18-20) juga disebutkan beberapa konf l ik yang telah terjadi di seputar keberadaan rumah ibadah. Beberapa kasus seputar rumah ibadah tahun 2013 sebagaimana
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105

## 152-182 | Samsul Munir
Pada  banyak  tempat,  anak-anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa seakan  lebih  giat  melakukan  penggalangan  tindak  kekerasan  dengan mengatasnmakan  agama,  ras,  suku  dan  perbedaan  golongan.  Agama seringkali  dipertontonkan  sebagai  pemicu  kekerasan  dan  berbagai instabilitas,  sehingga  agama  atau  apa  pun  yang  dilekatkan  kepadanya seakan  terkesan  buruk,  primordial,  fanatis,  picik,  dan  seolah  berwajah monster  yang  berpotensi  sebagai  perusak. 3 Intrik  politik  dengan menggunakan  isu  sektarian  dalam  konf l ik  horizontal  antar  penganut aliran agama di Indonesia juga masih sering menjadi pemicu. Dalam hal ini  misalkan  dapat  dicontohkan  konf l ik  Sunni-Syiah  di  Sampang,  yang menjadi  kompleks  ketika  terjadi  politisasi  atau  keterlibatan  aktor  politik di dalamnya –secara bersamaan, ketika itu konstalasi politik telah mulai menghangat dengan akan digelarnya Pilkada Jatim–. Sebagaimana laporan penelitian  yang  dirilis  oleh  CRCS-UGM,  dalam  kasus  ini    terlihat  secara jelas hubungan mutual symbiosis antara para Kiai dan para politisi dalam mencapai kepentingan mereka. Para Kiai Sunni mempunyai “hajat” untuk mengusir  Tajul  dan  membubarkan  ajarannya  di  tanah  Madura,  serta mengembalikan pengikutnya kepada ajaran ahlussunnah waljam ā ’ah . Pada sisi lain, para politisi juga mempunyai kepentingan dengan para kiai yang memiliki massa militan di kalangan akar rumput yang bermanfaat sebagai lumbung suara ketika pesta demokrasi dihelat.
Pada  kasus  yang  terjadi  di  Bekasi,  politik  (Pilkada)  memang  tidak dapat  dilihat  sebagai  sebab  terjadinya  penutupan  paksa  Gereja  HKBP Filadel fi a  dan  Masjid  Al-Misbah  Ahmadiyah  karena  hal  ini  sudah  terjadi sejak lama sebelum pemilihan umum itu digelar. Meski demikian, dalam kasus  ini  momen  Pilkada  telah  terbukti  mampu  menciptakan  aliansi- aliansi dan mobilisasi politik yang berujung pada penutupan paksa kedua
dilaporkan oleh Kementerian Agama RI 2014, diketahui bahwa persoalan rumah ibadat di sejumlah daerah ternyata mempunyai ragam latar belakang yang unik dan respon yang beragam. Jika diamati, kasus menimpa rumah ibadat juga bukan semata-mata atas alasan keagamaan.  Lihat  jauh  tentang  laporan  ini  dapat  dilihat  dalam,  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan, Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2013 , (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 25.
3    Imam  Suprayogo, Paradigma  Pengembangan  Keilmuan  di  Perguruan  Tinggi ,
(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), hlm. 1.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 153-182 tempat ibadah tersebut. Dalam kasus ini, muncul regulasi yang dikeluarkan oleh aktor-aktor politik yang mempunyai kepentingan elektoral. Korelasi ini  nampak  dari  kesan  koordinasi  antara  aksi  massa  penentang  dengan keluarnya regulasi penutupan rumah ibadah. Aksi yang dilakukan oleh FPI untuk  menentang  masjid  Al-Misbah  mempunyai  kaitan  dengan  lahirnya Perwal tentang penutupan masjid Ahmadiyah. 4
Walaupun konf l ik sebagai parameter yang digunakan di atas mungkin saja masih terlalu dini dan perlu sekali untuk dilakukan analisis lebih lanjut dalam hubungannya dengan degradasi nilai-nilai kebangsaan yang menjadi semangat nasionalisme, namun dengan munculnya isu-isu sara, adat, ras, agama dan politik dalam kubangan konf l ik tersebut menunjukkan bahwa hal ini masih sangat jauh dari harapan para founding father bangsa yang meletakkan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai simbol dalam lambang negara Indonesia yang memiliki arti terwujudnya suatu tatanan hidup berbangsa yang terdiri dari keanekaragaman dalam kebersatuan.
Dengan  melihat  isu-isu  yang  dapat  memecah  belah  keharmonisan hidup  berbangsa  tersebut,  Islam  sebagai  agama  mayoritas  bangsa Indonesia sesungguhnya mempunyai tantangan luar biasa hebatnya dalam mengimplementasikan  ajaran-ajaran  yang  oleh  pemeluknya  diklaim sebagai agama yang bernilai rahmatan li al-‘ ā lam ī n . Islam sebagai agama yang  ajaran-ajarannya  bersifat kaf f ah –tidak  hanya  mengatur  persoalan akhirat saja, tetapi setiap sendi dari kehidupan dunia ini walaupun tidak secara  eksplisit  juga  dijelaskan  dalam  sumber  pokoknya–  di  dalamnya terkait  erat  dengan  pendidikan. 5 Sehingga  dengan  begitu  dalam  setiap peradaban yang dilalui oleh umat Islam, maka nyaris eksistensi daripada
4   Muhammad Iqbal Ahnaf, dkk., Politik Lokal dan Kon f lik Keagamaan; Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Kon f lik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang , (Yogyakarta: CRCS–UGM, 2015), hlm. 33.
5   Diantara ayat al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang pendidikan dan predikat bagi orang yang berilmu misalnya dalam QS. At-Taubah: 122, QS. Az-Zumar: 9, QS.  Al-Muj ā dilah:  11,  QS.  An-Nahl:  125,  QS.  Thah ā :  114.  Dalam  banyak  had ī ts,  Nabi  juga menyinggung akan pentingnya pendidikan bagi seorang muslim hingga beliau bersabda “Balligh ū ‘ann ī walaw ā yatan  ......” (HR.  Bukh ā r ī ), “Wa  man  salaka ṭ ar ī qan  yaltamisu fī hi ‘ilman sahhala lahu bihi ṭ ar ī qan ilal jannah” (HR. Muslim). Lihat hadits ini dalam Riy ā dlus Ṣā lih ī n no. 1380-1381, Muhyidd ī n Abu Zakariy ā Yahya Al-Nawaw ī , Riy ā dlus Ṣā lih ī n , (Solo: Insan Kamil, 2013), hlm. 602.
154-182 | Samsul Munir
ajaran (baca: pendidikan) Islam ini juga tidak bisa terlepas daripada tugas dan  tanggungjawabnya  dalam  memberikan  jawaban  atas  tantangan  dan peluang yang secara bersamaan muncul di era globalisasi seperti sekarang ini.
Dalam  konteks  demikian  ini,  seperti  dikemukakan  oleh Suprayogo,  maka  menjadikan  agama  sebagai  basis  pembangunan  dalam menyelesaikan persoalan moral dan spiritual di Indonesia sekaligus sebagai basis  pendidikan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  merupakan suatu keniscayaan. Sesuai dengan karakter daripada masyarakat modern, pendidikan  Islam  dalam  menghadapi  dunia  yang  semakin  bersifat global,  lebih  terbuka,  rasional  dan  penuh  persaingan  tidak  cukup  hanya menawarkan simbol atau sebatas label tanpa makna yang sesuai dengan tuntunan hidup mereka. 6 Pendidikan Islam secara khusus juga semestinya harus  mampu  memberikan  wadah  secara  terencana  untuk  memberikan pencerahan  terhadap  kemelut  yang  sedang  dihadapi  bangsa  Indonesia yang  bermasyarakat  multikultural.  Ia  juga  harus  mampu  menyelesaikan problematika bangsa ini secara damai, sehingga di sinilah peran Islam secara hakiki sebagai agama rahmatan li al-‘ ā lam ī n yang menjadi misi kenabian diutusnya Muhammad di bumi ini dapat memberikan warna indah dalam kehidupan manusia, dan tidak hanya bersifat teori dan retorika belaka.

## Fenomena Buruk Bangsa Indonesia di Era Globalisasi
Samuel P. Huntington dalam sebuah buku The Clash of Civilizations and the Remaking o f World Order yang menjadi buah karya monumental- nya pernah mengemukakan bahwa:
“Pada akhir 1980-an, dunia komunis berada di ambang kehancuran, dan  perang  dingin  menjadi  catatan  sejarah.  Setelah  berakhirnya perang  dingin,  yang  menjadi  persoalan  terpenting  bukanlah persoalan-persoalan ideologis, politis, ataupun persoalan ekonomi, tetapi persoalan budaya.
...........orang-orang  saling  mengidentikkan  diri  melalui  asal-usul (keturunan), agama, bahasa, sejarah, nilai-nilai, adat kebiasaan, dan institusi-institusi. Mereka mengidenti fi kasikan diri dengan berbagai
6  Imam Suprayogo, Paradigma ............, hlm. 2 dan 213.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 155-182
kelompok kultur (budaya); suku-suku bangsa, kelompok-kelompok etnis,  komunitas-komunitas  keagamaan,  kebangsaan,  dan  pada wilayah yang paling luas, peradaban-peradaban.
Orang-orang menggunakan politik tidak hanya demi kepentingan- kepentingan mereka semata, tetapi juga untuk menyatakan identitas mereka.  Kita  hanya  akan  tahu  siapa  kita,  ketika  kita  mengetahui siapa  “yang  bukan  kita”  dan  itu  hanya  dapat  diketahui  melalui “dengan siapa kita sedang berhadapan”. 7
Pada  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini,  fakta  yang  terjadi  pada bangsa-bangsa  di  dunia  termasuk  juga  Indonesia  dengan  munculnya fenomena-fenomena  buruk  yang  mengancam  eksistensi  kehidupan manusia yang beragam kultur menjadi semakin memperkuat pernyataan Huntington di atas. Era globalisasi di mana kehidupannya telah terintegrasi dalam dunia cyber , manusia telah diseragamkan oleh produk budaya global yang secara bersamaan dengan globalisasi itu sendiri juga akan melahirkan budaya populer baru. Orang tidak ingin hidup yang biasa-biasa saja. Mereka cenderung  akan  mengekspresikan  pola  kehidupan  dengan  gaya  hidup yang  sesuai  dengan  semangat  zamannya.  Di  Barat,  orang  telah  banyak menerima  status  keagamaan  menjadi  ateis  –setidaknya  menolak  praktik beragama dan menrima agama dalam perspektif spiritualisme ( religion no, but spiritualism yes )–. Keberadaan seperti ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, yang justru terjadi peningkatan dalam pengamalan spiritual dan praktik beragamanya dengan gerakan ‘puri fi kasi Islam’, bahkan pada tahap fundamentalisme. 8
7   Samuel. P. Huntington, The Clash o f Civilizations and the Remaking o f World Order , terj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2010), hlm. 7-8. Dalam buku ini juga, terhadap masa  depan  perkembangan  Islam  di  dunia,  Huntington  dengan  analisis futuristic -nya menyatakan bahwa Islam dari tahun ke tahun akan terus mengalami kemajuan. Hal ini menurutnya  karena  Islam  berkembang  melalui  dua  pola  yaitu konversi dan reproduksi (berbeda dengan Kristen yang hanya tumbuh dengan jalan konversi saja). Dengan pola itu,  sehingga  tak  heran  jika  Huntington  menunjukkan  bahwa  pada  peralihan  abad  XX, di  antara  kedua  agama  besar  itu  pemeluk  Islam  akan  melebihi  pemeluk  Kristen  dan mencapai + 30 % dari seluruh penduduk dunia pada tahun 2025.
8   Andrik Purwasito, Komunikasi Multikultural , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 40.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
156-182 | Samsul Munir
Sebagiamana  dikemukakan  oleh  Purwasito, 9 sebagai  akibat  dari globalisasi,  maka  setiap  warga  desa  global  pada  lingkup  komunitas  yang terkecil  akan  tersentuh  oleh  budaya  global  sebagai  ‘budaya  sanding’, meskipun  pada  akhirnya  mereka  mempunyai  pilihan  dan  modenya sendiri-sendiri.  Pada  saat  itu,  globalisai  diterima  secara  kritis,  dan  oleh karenanya  mereka  akan  membuat  budaya  tanding  ( counter  culture ) dengan pola hidup dan kebudayaannya sendiri. Fenomena global seperti ini  yang  kemudian  oleh  Purawasito  dikatakan  bahwa  pengeboman WTC pada 11 September 2001 oleh teroris adalah sebagai kelengahan AS karena arogansi akan globalisasi yang mereka ciptakan sendiri. Fenomena global selanjutnya juga terus berlangsung dengan akselerasi makin tinggi, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju terus tanpa  dapat  dicegah,  di  tengah  ketegangan  situasi  dunia  yang  belum berhenti ditandai dengan kekacuan hubungan antarnegara, terorisme dan kolonialisme  baru.  Kekacauan  peradaban  di  tengah  gegap  gempitanya globalisasi terlihat dalam lingkungan global yang semakin memprihatinkan, baik dalam segmen demogra fi s, sosiokultural, ekonomi, teknologi, politik maupun dalam segmen hukum serta budaya global. 10
Dalam konteks ke-Indonesiaan, nampaknya analisis yang dinyatakan oleh Huntington cukup mengena pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Bagi  Indonesia,  era  globalisasi  tampak  lebih  sebagai  sebuah  tantangan ketimbang  sebagai  berkah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  kondisi  bangsa Indonesia  sejak  dekade  terakhir  ini  yaitu  dengan  beragamnya  konf l ik sebagaimana disebutkan di atas. Kondisi ini dapat dimulai dengan melihat ‘euforia reformasi’ yang diikuti oleh berbagai peristiwa anarkis, pelecehan hukum  dan  merosotnya  moral  birokrasi,  dan  pemerintah,  merebaknya kriminalitas, dekadensi moral di tengah masyarakat yang membuat orang apriori terhadap kemauan baik pemerintah, dan meningkatnya pergolakan di  aras  lokal  menyulut  perubahan  pemikiran  dan  kesangsian  akan  masa depan.
9   Seorang Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP-UNS Surakarta. Pendidikan Akademiknya diperoleh dari studinya di FISIPOL UGM (1981), dan selanjutnya ia melanjutkan studinya di Ecoles des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, Perancis (1992).
10 Ibid ., hlm. 42-45.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 157-182
Kenyataan  adanya  konf l ik  yang  terjadi  Indonesia,  sebagaimana dinyatakan  oleh  Kasdin  Sihotang  setidaknya  bersumber  pada  empat fenomena buruk yang telah menghantam bangsa ini: 11
Pertama , adanya disorientasi nilai-nilai Pancasila sebagai basis fi loso fi bangsa Indonesia. Sejak Orde Baru Runtuh, eksistensi Pancasila mengalami resistensi, bahkan cenderung diabaikan dari realitas hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena bangkitnya logika ‘bengkok’ masyarakat yang  mengidentikkan  Pancasila  dengan  Orde  Baru.  Hipotesisnya,  karena Orde  Baru  sudah  runtuh,  maka  Pancasila  pun  juga  harus  runtuh,  sebab Pancasila adalah produk dari Orde Baru. Lebih menyedihkan lagi menurut Sihotang, bahwa argumen menyesatkan itu rupanya tidak saja muncul di tengah masyarakat, melainkan juga menjalar ke dunia pendidikan terutama di masa awal reformasi. Demikian ini, menurutnya dapat terlihat dari fakta akan minimnya perhatian pada Pendidikan Pancasila baik di tingkat dasar, menengah maupun di perguruan tinggi.
Kedua , adanya pergeseran nilai-nilai etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembangunan ekonomi, selain dampak positif yang didapatkan,  ia  juga  tidak  sedikit  telah  membawa  dampak  negatif  dalam relasi  sosial,  seperti  munculnya  pergeseran  terhadap  nilai-nilai  etika dalam kehidupan personal dan sosial. Dalam kehidupan personal, hal ini tampak  dalam  bangkitnya  semangat  individualisme  dan  kecenderungan seseorang dalam mengagungkan sikap materialisme dan pragmatis, yang selanjutnya  kecenderungan  ini  akan  melahirkan  pribadi-pribadi  yang konsumeris.  Bahaya  lebih  lanjut  dalam  hal  ini  menurut  Sihotang  adalah dengan  munculnya  pergeseran  pola  pikir  dalam  memaknai  eksistensi. Eksistensi  persona  ini  tidak  lagi  diletakkan  pada  kemampuan  berpikir, melainkan pada kemampuan mengumbar naluri keserakahan dan libinal. Dalam masyarakat seperti ini, sebagaimana ia mengutip pernyataan Jean P. Baudrillard telah terjadi pergantian adagium, dari cogito ergo sum , artinya “saya berpikir maka saya ada” ke adagium consumeo ergo sum , artinya “saya mengkonsumsi, maka saya ada”, yang pada akhirnya gaya hidup konsumeris
11  Kasdin Sihotang, Pendidikan Multikultural: Membangun Karakter Inklusif-Kritis , dalam Multikulturalisme:  Cerdas  Membangun  hidup  Bersama  yang  Stabil  dan  Dinamis , (Jakarta: Indeks, 2015), hlm. v-viii.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
158-182 | Samsul Munir
ini juga akan membawa orientasi pola pikir buruk dalam relasi sosial. Pola pikir buruk tersebut secara mencolok seperti dikemukakan oleh Sihotang adalah  dengan  adanya  sikap  apatisme  dan  solidaritas  mekanistik  eklusif yang  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah  masyarakat.  Dalam  kondisi demikian, terminologi “kekamian” seperti yang ditengarai oleh Fuad Hasan akan  begitu  kuat  muncul  dalam  menggantikan  “kekitaan”,  yang  artinya bahwa  seseorang  hanya  akan  memperdulikan  mereka  yang  sealiran  dan yang sejalan, baik dalam politik maupun dalam keyakinannya. 12
Ketiga , memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Di antara fakta yang sekarang menghantui masyarakat adalah gempuran alat komunikasi yang begitu canggih dan pesat. Kehadiran alat-alat komunikasi ini, sebagaimana diistilahkan oleh Eric Schmidt dan Jared Cohen sebagai dunia digital mempunyai dua sisi instrumen yaitu 1) terbukanya cakrawala baru  tentang  bisnis  dan  negara  dengan  konsep  aspasial  dan  atemporal. 13 2)  terjadinya  perubahan  kehidupan  manusia,  bahkan  akan  menentukan masa  depan  identitas  pribadi  dan  eksistensi  kewargaan  individu  secara global.  Dunia  maya  yang  menyertai  kehadiran  alat-alat  komunikasi  ini akan  membawa  seseorang  pada  kecenderungan  mengumbar  kepalsuan, yang  sebagai  imbasnya  akan  diikuti  dengan  menurunnya  pengakuan keabsahan  dan  internalisasi  nilai-nilai  budaya  asli.  Dalam  hal  ini,  relasi sosial  yang  berbasis  kepercayaan  dan  kerjasama  nyata  dalam  bentuk tindakan  konkret,  akan  digantikan  oleh  ungkapan-ungkapan  emosional belaka dalam akun pribadi di dunia maya tersebut. Dalam kultur demikian ini, identitas pribadi akan semakin ditentukan oleh kegiatan dan pergaulan di dunia maya –semakain aktif meng-update status, akan semakin merasa diri  eksis–.  Sadar  atau  tidak  sadar,  kenyataan  ini  seperti  dikemukakan oleh  Sihontang  telah  menghiasi  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang sebagai  akibatnya  adalah  dengan  tersingkirkannya  kesadaran  terhadap internalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa. 14
12   Fuad  Hasan, Psikologi-Kita  &  Eksistensialisme:  Pengantar  Filsa f at  Barat, Berkenalan  dengan  Eksistensialisme,  Kita  dan  Kami, (Jakarta:  Komunitas  Bambu,  2014), hlm. 273.
13  Aspasial di sini dimaksudkan dengan tidak adanya ketergantungan pada ruang, sedangkan atemporal mempunyai arti dengan tidak tergantungnya pada waktu.
14  Di antara kalangan yang paling rentan terkena dampak ini adalah generasi muda. Kekhawatiran ini cukup beralasan, dengan mengingat sifat mereka yang masih labil, yang
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 159-182
Keempat ,  ancaman  disintegrasi  bangsa.  Ancaman  ini  menurut Sihotang  tidak  hanya  terjadi  dalam  penghayatan  nilai-nilai  dasar kebangsaan  yang  mengalami  degradasi,  melainkan  juga  terhadap  rasa kebangsaan  dalam  arti  mengakui  sesama  anak  bangsa  dan  alat  negara sebagai  bagian  integral  dirinya  yang  semakin  menipis.  Maraknya  konf l ik yang bersifat vertikal dan horizontal, bahkan dengan munculnya anarkisme dan  vandalisme  yang  akhir-akhir  ini  terjadi  menurutnya  sudah  cukup untuk dijadikan sebagai bukti akan adanya ancaman disintegrasi tersebut.
Hampir sama dengan empat fenomena buruk seperti disebutkan oleh Sihotang di atas, menurut Suprayoga terkait dengan problem kebangsaan yang  dialami  oleh  bangsa  Indonesia  memanglah  cukup  banyak.  Namun demikian, menurutnya semua akan bertumpu kepada tiga persoalan bangsa yang cukup mendasar dan seharusnya segera mendapatkan perhatian dan dicarikan  langkah-langkah  guna  memperbaikinya  jika  bangsa  Indonesia benar-benar  ingin  membangun  kembali  peradaban  yang  tangguh  dan mulia.  Tiga  persoalan  yang  saling  berkaitan  antara  satu  dengan  lainnya tersebut adalah; pertama , kualitas pendidikan yang rendah dari berbagai jenjang, kedua ,  kesenjangan  sosial  yang  sedemikian  jauh  antara  mereka yang  miskin  dan  kaya, ketiga ,  persoalan  moral,  karakter,  atau  akhlak bangsa. 15
Keterkaitan  dari  ketiga  persoalan  tersebut  menurut  Suparyogo dapat  dikatakan  bermula  dari  lemahnya  pendidikan.  Pendidikan sebagaimana dimaksud di sini karena ia baru berorientasi pada persoalan yang  menyentuh  aspek-aspek  formal  seperti  halnya  perlu  tidaknya dilaksanakan  ujian  negara,  sementara  problem  pendidikan  itu  sendiri sesungguhnya  bukan  hanya  terletak  pada  hal  tersebut.  Dalam  kaitannya antara pendidikan dengan kesenjangan sosial yang terjadi, maka sejatinya pendidikan  yang  diperlukan  pada  hari  ini  adalah  pendidikan  yang  bisa memberdayakan  para  peserta  didik  agar  ia  benar-benar  dapat  berhasil meraih kemampuan yang diinginkan oleh mereka. Pendidikan dalam hal
membuat mereka begitu gampang terbawa arus, bahjan tenggelam dalam maraknya nilai- nilai budaya asing.
15  Imam Suprayogo, Spirit Islam: Menuju Perubahan & Kemajuan , (Malang: UIN- Maliki Press, 2012), hlm. 37.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
160-182 | Samsul Munir
ini juga harus memiliki kekuatan idealisme yang tinggi. Ia harus dijauhkan dari mereka yang sebatas berupaya untuk mencari kehidupan dan apalagi kekayaan. Lebih jauh lagi, dalam praktik pendidikan yang dilakukan, untuk mewujudkan tujuan daripada pendidikan yaitu memanusiakan manusia, maka ia harus dilakukan dengan didasari oleh rasa cinta, kasih sayang, dan tanggung  jawab  antar  sesama  terhadap  kehidupan  generasi  mendatang. Pendidikan yang gagal menggapai tujuannya yaitu memanusiakan manusia menurut  Suprayogo  akan  berakibat  menjadikan  kehidupan  manusia  itu semakin menjauh dari nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi. Sebagai  makhluk  sosial,  kehidupan  manusia  seharusnya  lebih  mulia daripada makhluk lainnya, dan dalam konteks hidup bermasyarakat yang beragam dan multikultural, manusia dengan kekuatan pikir dan dzikirnya seharusnya  bisa  saling  mengasihi,  saling  menghargai,  menghormati, tolong menolong, memiliki rasa syukur, ikhlas, sabar, istoqamah, bersedia berkorban dan memiliki nilai-nilai mulia yang lainnya. 16
Seperti dikemukakan oleh Amin Abdullah, memang terkait dengan permasalahan  pokok  yang  dihadapi  pendidikan  dan  penggerak  sosial- keagamaan dalam masyarakat yang beragam dan multikultural, hal ini akan mengalami sesuatu yang bersifat dilematis. Setiap kelompok sosial secara internal  akan  tertuntut  untuk  tetap  dapat  mengawetkan  tradisi  mereka, memelihara,  melanggengkan,  mengalihgenerasikan,  serta  mewariskan kepercayaan  dan  tradisi  yang  diyakini  sebagai  suatu  kebenaran  yang mutlak.  Namun,  pada  saat  yang  sama  juga  harus  menyadari  sepenuhnya akan keberadaan kelompok tradisi lain yang juga berbuat serupa. Sebagai solusi  dalam  kehidupan  yang  multireligius  dan  multikultural  tersebut, menurutnya  selain  pendidikan  harus  difungsikan  untuk  memperkuat identitas  diri  dan  kelompoknya,  maka  upaya  lain  yang  seharusnya  tidak boleh  ditinggalkan  adalah  dengan  menanamkan  tradisi  untuk  menjaga kebersamaan,  kohesi  sosial,  dan  keutuhan  bersama.  Dalam  konteks fungsi pendidikan ini, juga harus disadari betul bagaimana implikasi dan konsekuensi  dari  cara,  metode,  pilihan  materi,  serta  teknik  pendidikan dan  pengajaran  agama  yang  disajikan  kepada  masyarakat  yang  bercorak
16 Imam Suprayogo, Spirit ............., hlm. 36-38.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 161-182 plural-majemuk-terbuka  seperti  sekarang  ini. 17 Pendidikan  multikultural seperti banyak dikemukakan oleh para pakar ditengarai mampu menjadi sebuah  solusi  dalam  menghadapi  permasalahan  pokok  pendidikan tersebut.  Pendidikan  semacam  ini  di  era  multikultural  dan  multireligius diyakini dapat mewujudkan hakikat daripada tujuan pendidikan di tengah kehidupan masyarakat, seperti halnya menjaga kebersamaan dan keutuhan secara bersama-sama.

## Pendidikan Multikultural
Multikultural dalam kulai fi kasi pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari  de fi nisi multikulturalisme yang  mempunyai  arti  sebagai  gerakan sosial-intelektual  yang  mendorong  nilai-nilai  keberagaman  ( diversity ) sebagai  prinsip  inti  dan  mengukuhkan  pandangan  bahwa  semua kelompok budaya diperlakukan setara ( equal ) dan sama-sama dihormati. 18
Terkait  dengan  nilai-nilai  keberagamaan  tersebut,  di  dunia  non-Barat, sebagaimana  dikatakan  oleh  Hefner  hanya  sedikit  saja  daerah-daerah yang  mengilustrasikan  warisan  dan  tantangan  pluralisme  budaya  secara lebih  mencolok  daripada  negara-negara  di  Asia  Tenggara  –Malaysia, Singapura,  dan  Indonesia–.  Dengan  menggunakan  pendekatan  politik, Hefner  mengemukakan  bahwa  dalam  teori  politik  Barat,  masa  1930-an dan 1940-an, para pendahulu kolonial dari masyarakat itu, yang waktu itu dikenal dengan nama British Malaya dan Hindia Belanda, dianggap sebagai lokus  klasik  bagi  konsep  bentukan  baru  tentang  keberagaman.    Lebih lanjut, dengan menggunakan istilah “masyarakat majemuk”, J.S. Furnivall –seorang  administrator  dan  penulis  politik  Inggris–  seperti  dikatakan oleh Hefner telah memperkenalkan para pembaca Barat dengan gagasan tentang  masyarakat  majemuk,  serta  mengidenti fi kasikan  negara-negara yang  sekarang  ini  disebut  Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura  sebagai contoh yang paling menonjol dalam keberagaman kultur yang terdapat di
17  M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius , (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 2-3.
18  Zakiyuddin Baidhawy, Studi Islam: Pendekatan dan Metode , (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), hlm. 212.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
162-182 | Samsul Munir
dalamnya. Bagi Furnivall, seperti dikatakan oleh Hefner, bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur, dalam satu unit politik. 19
Dalam  konteks  pembangunan  bangsa,  istilah  multikultural selanjutnya  telah  membentuk  sebuah  ideologi  yang  disebut  dengan multikulturalisme.  Istilah  multikultural  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari de fi nisi  multikulturalisme  dalam  pandangan  Bikhu  Parekh  merupakan jawaban atas kegagalan tiga tradisi besar monisme moral yang berkembang dalam kehidupan; yaitu monisme Yunani, monisme Kristen, dan monisme liberal  klasik.  Salah  satu  kegagalan monisme moral  menurutnya  adalah adanya  cara  pandang  terhadap  perbedaan  yang  dinyatakan  sebagai penyimpangan atau patologi moral. 20
Masih  menurut  Parekh,  dalam  multikulturalisme  terdapat  tiga hal  yang  sangat  urgen  untuk  dipahami; Pertama bahwa  manusia  secara kultural dilekatkan dalam posisi bahwa mereka tumbuh dan hidup dalam dunia yang terstruktur secara kultural, mengorganisasikan kehidupan dan hubungan-hubungan  sosial  menurut  sistem  makna,  serta  memposisikan nilai  yang  besar  tentang  identitas  kultural  mereka. Kedua bahwa kebudayaan-kebudayaan yang berbeda mencerminkan sistem makna dan pandangan tentang jalan hidup yang baik. Setiap kebudayaan merupakan sistem makna yang dijadikan sebagai pedoman oleh masing-masing dari mereka.  Dalam  hal  ini,  maka  keunikan,  kecirikhasan  dan  manifestasi kebudayaan  yang  satu  dengan  lainnya  merupakan  sesuatu  yang  sangat wajar  sehingga  setiap  kebudayaan  tidak  bisa  disepadankan  sebagaimana yang  lebih  baik. Ketiga bahwa  semua  kebudayaan  kecuali  yang  paling primitif secara internal bersifat majemuk dan mencerminkan percakapan berkelanjutan antara tradisi dan rangkaian gagasan mereka yang berbeda- beda. 21
19  Robert W. Hefner, The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapura, and Indonesia, terj. Bernardus Hidayat, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 16.
20  Bikhu  Parekh, Rethinking  Multiculturalism:  Keberagaman  Budaya  dan  Teori Politik, (Yogyakarta: Impulse, 2008), hlm. 71-76.
21  Bikhu Parekh, Rethinking ..........., hlm. 440-443.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 163-182
Jika  istilah  tentang  multikulturalisme  tersebut  ditelaah  secara mendalam dan dibawa ke dalam ranah pendidikan, maka paham tentang multikultural  tersebut  di  atas  sejalan  dengan  rekomendasi  UNESCO tahun 1994 di Jenewa tentang pendidikan multikultural, yang setidaknya harus memuat beberapa pesan di antaranya adalah: Pertama, pendidikan hendaknya  mengembangkan  kemampuan  untuk  mengakui  dan menerima nilai-nilai yang ada  dalam  kebhinekaan pada masing-masing individu, jenis  kelamin,  masyarakat dan budaya, serta mengembangkan kemampuan  untuk  berkomunikasi,  berbagi  dan  bekerja  sama  dengan yang  lainnya. Kedua, pendidikan  hendaknya  meneguhkan  jati  diri  dan mendorong  konvergensi  gagasan  dan  penyelesaian-penyelesaian  yang memperkokoh terhadap perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga , pendidikan hendaknya dapat meningkatkan kemampuan  dalam  menyelesaiakan  konf l ik  secara  damai  tanpa  adanya kekerasan.  Oleh  karena  itu,  maka  pendidikan  hendaknya  juga  mampu meningkatkan  pengembangan  kedamaian  dalam  pikiran  peserta  didik sehingga mereka mampu membangun dan memelihara secara lebih kokoh kualitas  toleransi,  kesabaran,  dan  kemauan  untuk  berbagi  dengan  yang lainnya. 22 Beberapa rekomendasi ini memberikan petunjuk terhadap nilai- nilai  yang  terdapat  dalam  pendidikan  multikultural  di  antaranya  adalah nilai persamaan, nilai kesederajatan, nilai toleransi, nilai perdamaian, nilai persaudaraan  dan  kerjasama,  nilai  demokrasi,  nilai  kebebasan,  dan  nilai keadilan.
Seperti dikemukakan oleh Azra, multikulturalisme pada hakikatnya merupakan  bagian  daripada  politik  kebudayaan,  yaitu  sikap  peduli dan  mau  mengerti  ( dif f erence )  atau politics  of  recognition dalam  rangka memperjuangkan  nasib  sekelompok  masyarakat  (minoritas)  dalam suatu  negara  yang  memiliki  perbedaan  budaya  (agama,  etnik,  suku,  dan sebagainya)  dengan  budaya mainstream yang  dominan  dianut  oleh masyarakat  lainnya. 23 Agar  kebudayaan  yang  dianut  oleh  kelompok
22  Salmiwati, Urgensi  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural , Jurnal Al-Ta lim (Vol. 20, No. 1, 2013), hlm. 338.
23  Azyumardi  Azra, Merawat  Kemajemukan  Merawat  Indonesia ,  (Yogyakarta:
Impulse, 2007), hlm. 26-27.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
164-182 | Samsul Munir
minoritas tersebut tidak diganggu atau terancam punah, serta berbenturan dengan budaya lainnya ( mainstream ), maka menurut Nata diperlukan suatu budaya lain yang dapat berfungsi sebagai pengikat, perekat, penghubung dan  pengaman  dalam  menjamin  keberlanjutan  dan  keamanan  budaya yang  dianut  oleh  kalangan  minoritas  tersebut.  Dalam  kaitan  dengan  hal ini, maka selain multikulturalisme sebagai kebijakan politis, ia juga dapat berwujud  kebijakan  yang  bersifat  sosial,  moral  dan  kultural,  yang  salah satunya  dengan  melalui  pendidikan.  Budaya  lain  sebagimana  dimaksud sebagai  pengikat,  perekat,  penghubung  dan  pengaman  eksistensi keragaman budaya tersebut adalah ajaran-ajaran yang mengandung nilai- nilai kesamaan dalam mengemukakan pendapat dan lainnya (demokrasi), persamaan di depan hukum atau keadilan ( equality be f ore law ), kebebasa ( freedome and liberty ), dan pengakuan atas adanya keragaman ( pluralism ). 24 Pendidikan  multikultural  sebagai  salah  satu  strategi  dalam mewujudkan  kebijakan  politis  dalam  keberagaman  budaya  masyarakat, menurut Azra dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang  menggambarkan  isu-isu  dan  masalah-masalah  pendidikan  yang berkaitan  dengan  masyarakat  multikultural.  Dalam  konteks  deskriptif dan  normatif,  kurikulum  pendidikan  multikultural  menurutnya  harus mencakup  subyek-subyek  daripada  nilai-nilai  multiultural  seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural, dan agama; bahaya diskriminas;  penyelesaian  konf l ik  dan  mediasi;  HAM;  demokrasi  dan pluralitas; kemanusiaan universal, dan subyek-subyek lain yang relevan. 25
Secara  normatif,  kesadaran  masyarakat  Indonesia  terhadap kemajemukan  yang  ada  di  tengah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara sebenarnya  telah  lama  dimiliki,  dan  motto Bhineka Tunggal  Ika -nya  pun telah  pula  akrab  dalam  kesehariannya.  Namun,  sayangnya  kesadaran terhadap motto itu selama ini pada umunya hanya menempati kesadaran kognitif  masyarakat,  sekedar  menjadi lip  service penguasa  politik  dan masih  belum  sampai  diimplementasikan  secara  nyata  dan  tepat  dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-sehari. 26
24  Abuddin  Nata, Sosiologi  Pendidikan  Islam ,  (Jakarta:  RajaGra fi ndo  Persada, 2014), hlm. 237.
25 Azyumardi Azra, Merawat ..........., hlm. 27.
26  Yaya  Suryana  dan  H.  A.  Rusdiana, Pendidikan  Multikultural:  Suatu  Upaya penguatan Jati Diri Bangsa , (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 193.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 165-182
Upaya  menumbuhkan  kesadaran  yang  tidak  hanya  pada  tataran kognitif, akan tetapi juga pada ranah psikomotorik dan afektif dalam dunia pendidikan merupakan hal yang penting, strategis, dan determinatif bagi masyarakat.  Asusmsi  demikian  ini  tidak  lain  karena  didasarkan  bahwa maju-mundurnya  kualitas  peradaban  suatu  masyarakat  atau  bangsa sangat  bergantung  pada  kualitas  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat. Pendidikan sebagiamana dikemukakan oleh Purwanto adalah segala  usaha  orang  dewasa  dalam  pergaulan  dengan  anak-anak  untuk memimpin perkembangan jasmani dan ruhaninya ke arah kedewasaannya. Rumusan  tentang  pendidikan,  di  Indonesia  lebih  jauh  dijelaskan  dalam UU  No.  20  tahun  2003,  bahwa  pendidikan  bertujuan  agar  masyarakat Indonesia  memiliki  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia  bangsa  Indonesia. 27 Arah  dari  proses  pendidikan  nasional  dalam hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk survive dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa secara fi loso fi s tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menjadikan manusia menjadi manusia. 28
Dalam konteks ke-Indonesiaan yang mana terdapat beranekaragam kultur pada masyarakatnya, maka terhadap upaya pendidikan multikultural sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  dalam  hal  ini  dapat  dimaknai sebagai upaya untuk menata masyarakat (bangsa) yang plural (majemuk) menjadi masyarakat yang multikulturalistik, stabil, dan dinamis. Anggota masyarakat yang pluralistik yang hidup dalam sekat-sekat budaya sendiri- sendiri  dan  hanya  memasuki  wilayah  publik  untuk  kegiatan-kegiatan bersama,  seperti  pasar,  sekolah,  kerja  dengan  resiko  yang  muncul  di dalamnya adalah adanya budaya mayoritas dan minoritas, adanya budaya yang berpotensi mendominasi dan didominasi, maka dengan pendidikan
27  Yaya Suryana dan H. A. Rusdiana, Pendidikan ..........., hlm. 71.
28  Menjadikan orang yang bijaksana (penuh hikmah) dengan jalan memanusiakan manusia,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Socrates  dan  Nietzsche  juga  menjadi  orientasi daripada fi lsa f at.  Sehingga  dengan  begitu,  maka  pembicaran  tentang  pendidikan sesungguhnya  tidak  dapat  terlepas  dengan  pembahasan  terhadap fi lsa f at.  Lih.  Achmad Tafsir, Filsafat Umum , (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2002), hlm. 45.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
166-182 | Samsul Munir
multikultural, hal ini akan diupayakan untuk menatanya menjadi bangsa yang  multikulturalastik  dan  mampu  membangun  saling  bekerja  sama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 29
Pendidikan  multikultural  sebagaimana  dide fi nisikan  oleh  James Banks  merupakan  suatu  rangkaian  kepercayaan  ( set  of  beliefs )  dan penjelasan  yang  mengakui  dan  menilai  pentingnya  keragaman  budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan  pendidikan  dari  individu,  kelompok,  ataupun  negara. Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan  proses  pendidikan  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  mengubah struktur  lembaga  pendidikan  agar  siswa  laki-laki  dan  perempuan,  siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras,  etnis,  dan  kultur  yang  bernacam-macam  memiliki  kesempatan  yang sama  untuk  mencapai  prestasi  akademis  sekolah. 30 Pemikiran  Banks tersebut  tampak  sejalan  dengan  konsep  pendidikan  pembebasan  yang diutarakan oleh Paulo Freire, bahwa pendidikan bukanlah “menara gading” yang  beruasaha  menjauhi  realitas  sosial  dan  budaya.  Menurut  Freire, pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. 31
Menurut  Molan,  dalam  membangun  masyarakat  plural  seperti di  Indonesia,  pendidikan  tidak  hanya  harus  dijalankan  dengan mengembangkan  sikap  bebas  saja,  melainkan  juga  harus  dikembangkan sikap  menghargai  kesetaraan  dan  mengekspresikan  kebebasan  tersebut dalam  batas-batas  kesetaraan.  Pendidikan  yang  sesuai  dengan  hal itu,  menurutnya  adalah  pendidikan  karakter  yang  ditunjang  dengan
29 Benyamin Molang, Multikulturalisme: Cerdas Membangun hidup Bersama yang
Stabil dan Dinamis , (Jakarta: Indeks, 2015), hlm. 125-126.
30 James Banks, Multicultural Education: Issues and Perspectives , (London: Allyn and Bacon Press, 1989), hlm. 3.
31   Dalam  hal  ini,  pendidikan  teknis  dan  ilmiah  menurut  Freire  tidak  boleh bertentangan dengna pendidikan humanistis sepanjang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat revolusioner membantu pembebasan abadi dan humanisasi. Lih. Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed , terj. Utomo Danandjaya, (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 178- 179.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 167-182
pendidikan  untuk  bersikap  kritis,  pendidikan  yang  membuka  wawasan, dan  pendidikan  etika.  Pendidikan  semacam  ini  akan  menjadi  baik  jika dilakukan  sejak  dini,  mulai  dari  keluarga  dan  pendidikan  dasar,  dengan metode yang lebih banyak dimulai dari wilayah psikomotorik. Dalam hal e f ekti fi tas diberlakukannya pendidikan ini, menurut Molang dalam jenjang pendidikan lanjutan  akan lebih baik jika berangkat dari wilayah afektif, dan pada tingkat perguruan tinggi, metode pendidikan akan lebih baik jika banyak bertumpu pada wilayah kognitif. 32
Dalam pendidikan multikultural, proses pembelajaran yang dilakukan seharusnya mampu memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke dalam bentuk perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman, perbedaaan,  toleran,  dan  sikap  terbuka.  Perubahan  paradigma  semacam ini seperti dikemukakan oleh Mahfud menuntuk transformasi yang tidak terbatas  pada  dimensi  kognitif  belaka.  Lebih  jauh,  menurutnya  bahwa signi fi kansi pendidikan multikultural di Indonesia dapat dijelaskan dalam empat f ungsi,  di  antaranya; 33 pertama ,  pendidikan  multikultural  sebagai sarana  alternati f pemecahan  konf l ik  sosial.  Spektrum  kultur  masyarakat Indonesia yang amat beragam dalam hal ini akan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, dan bukan sebagai sumber perpecahan. Kedua , pendidikan multikultural sebagai pembina agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya. Dalam  hal  ini  pendidikan  multikultural  selain  sebagai  sarana  alternatif pemecahan  konf l ik,  ia  juga  menjadi  signi fi kan  dalam  membina  siswa agar  mereka  tidak  tercerabut  dari  akar  budaya  yang  dimilikinya  tatkala berhadapan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi seperti sekarang ini. Ketiga ,  pendidikan  multikultural  sebagai  landasan  pengembangan kurikulum pendidikan. Sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, atau  guna  memberikan  sejumlah  materi  dan  isi  pelajaran  yang  harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu, maka pendidikan  multikultural  sebagai  landasan  pengembangan  kurikulum
32 Benyamin Molang, Multikulturalisme .........., hlm. 126.
33 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 259-261.
168-182 | Samsul Munir
dalam  hal  ini  akan  menjaddi  sangat  penting. Keempat ,  pendidikan multikultural  akan  menciptakan  masyarakat  yang  multikulturalistik. Sebagaimana  menjadi  cita-cita  reformasi  untuk  membangun  kembali dan merombak terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru, yaitu dengan terwujudnya sebuah masyarakat sipil yang demokratis, penegakan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang  bebas  KKN,  terwujudnya  keteraturan  sosial  dan  rasa  aman  dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini pendidikan multikultural akan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya tersebut.

## Paradigma Politik Islam Terhadap Pendidikan Multulkultural
Pendidikan  Islam  dalam  arti  kelembagaan  di  dalamnya  terdapat kegiatan  yang  menjadikan  Islam  sebagai  identitasnya,  baik  kegiatan  itu dinyatakan  dengan  semata-mata  maupun  tersamar.  Pendidikan  Islam dalam  perkembangan  terakhir  memberikan  pengertian  secara  lebih substansial sifatnya, yaitu bukan sebagai proses belajar mengajar, maupun jenis kelembagaan saja, akan tetapi dalam pendidikan ini lebih ditekankan kepada suatu iklim pendidikan atau education atmospher dengan suasana pendidikan  yang  Islami,  memberikan  nafas  keislaman  terhadap  semua elemen  dari  sistem  pendidikan  yang  ada. 34 Dalam  pengertian  tentang pendidikan  ini,  tidak  lain  dimaksudkan  sebagai  langkah  awal  dalam mengkaji pendidikan Islam secara lebih mendalam, yaitu dengan mengkaji dasar fi loso fi snya  dari  sumber  ajaran  Islam  yang  selanjutnya  dapat ditentukan  arah  tentang  pendidikan  itu  termasuk  metode  dan  strategi pembelajaran yang sesuai dengan sumber yang menjadi landasannya.
Islam sebagai sistem nilai universal dan diyakini mutlak kebenarannya harus memberi paradigma fi loso fi s dan teologis terhadap pendidikan Islam itu  sendiri  dan  ia  juga  seharusnya  mampu  mengejawantahkan  nilai-nilai Islam di dalamnya, baik secara ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Jika  hal  itu  dapat  diwujudkan  dalam  pendidikan  Islam  maka  akan tampaklah hikmah yang secara nyata dapat dirasakan peran dan gunanya dalam memenuhi kebutuhan manusia. 35
34  Tobroni, Pendidikan  Islam:  Paradigma  Teologis,  Filoso fi s  dan  Spiritualitas , (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 13.
35  Hal  semacam  ini  dalam  teori  pembelajaran  tampak  sepaham  dengan  teori
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 169-182
Secara  ideal,  pendidikan  Islam  dapat  dijadikan  wahana  untuk mengembangkan  moralitas  universal  yang  andal  dalam  agama  sekaligus mengembangkan  teologi  inklusif  dan  pluralis.  Namun  demikian,  tidak jarang  pendidikan  Islam  selama  ini  cenderung  menampilkan  wajahnya yang  eksklusif  dan  dogmatis.  Sebagai  akibatnya,  cita-cita  luhur  untuk menciptakan masyarakat majemuk yang harmonis, dengan perbedaan dan keanekaragaman budaya yang dimiliki mampu berfungsi sebagai sumber daya yang memperkaya pemikiran dan peradaban harus diterima sebagai sebuah impian saja. 36
Keasadaran  adanya f enomena  bahwa  “satu  Tuhan,  banyak  agama” merupakan  fakta  yang  dihadapi  manusia  sekarang  ini.  Oleh  karena  itu, untuk mewujudkan keharmonisan hidup bersama maka manusia sekarang ini harus didorong mimpinya itu menuju kesadaran bahwa pluralisme dan multikulturalisme  memang  sungguh-sungguh fi trah  kehidupan  manusia. Dorongan kepada setiap orang untuk dapat menghargai ‘keanekaragaman’ adalah  sangat  penting  dilakukan  terutama  di  negara  Indonesia  yang pluralistik. Salah satu problem besar di mana peran agama menjadi sangat dipertanyakan  adalah  dengan  seringnya  terjadi  konf l ik  etnis,  kultur  dan religius.  Peran  agama  pada  tataran  teologis,  dalam  pendidikan  agama (baca:  Islam)  di  sini  perlu  dilakukan  dengan  jalan  mengubah  paradigma teologis  yang  pasif,  tekstualis,  dan  eksklusif  menuju  teologi  yang  saling menghormati, saling mengakui eksistensi, berpikir dan bersikap positif, serta saling  memperkaya  iman.  Dalam  konteks  ini  sebagaimana  dikemukakan oleh maksum, muaranya adalah untuk membangun interaksi antar umat beragama  yang  tidak  hanya  berkoeksistensi  secara  harmonis  dan  damai, tetapi juga bersedia aktif dan pro-aktif terhadap kemanusian. 37
psikoanalitik  dalam  proses  perkembangan.  Dalam  teori  ini,  pemenuhan  kebutuhan yang  memiliki  perbedaaan  sebagai  fungsi  dalam  tingkat  perkembangan  adalah  suatu yang ditekankan. Misi dari ajaran Islam sebagai kebutuhan dengan serangkaian tahapan akan dipandang sebagai perubahan progresif. Dalam memenuhi kebutuhan itu seorang akan  melalui  tahapan,  yang  dari  tiap  tahapan  itu  memiliki  perbedaan  secara  kualitatif dengan tahapan sebelumnya. Keberhasilan dari proses perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan  itu  selanjutnya  akan  terkait  erat  dengan  penyelesaian  dari  setiap  konf l ik (sebagai f ungsinya) yang muncul dari tahapan-tahapan tersebut. Lih. Daleh H. Schunk, Learning  Theoris:  An  Educational  Perspective ,  terj.  Eva  Hamdiah,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 612.
36 Yaya Suryana dan H. A. Rusdiana, Pendidikan .........., hlm. 193.
37 Ali  Maksum, Pluralisme  dan  Multikulturalisme:  Paradigma  Baru
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105

## 170-182 | Samsul Munir
Sulalah  dalam  bukunya  yang  berjudul  Pendidikan  Multikultural: Didaktika  Nilai-Nilai  Universalitas  Kebangsaan  memberikan  suatu pernyataan:
Lembaga  pendidikan  Islam  sebagai  institusi  sosial  pendidikan dan  keagamaan  dinilai  mungkin  untuk  melakukan  proses penumbuhkembangan kehidupan masyarakat multikultural. Proses ini  pada  hakikatnya  tetap  berbasis  pada  lembaga  pendidikan keagamaan  sebagai civil  education .  Lembaga  pendidikan keagamaan  memiliki  potensi  untuk  melakukan  proses  rekayasa sosial  dengan  hanya  membalik  paradigma  atau  orientasinya  yang eksklusif menjadi inklusif ,  yang  tadinya  masih  bersifat  doktriner, dogmatis,  dan  tidak  berwawasan  multikultural,  diubah  orientasi, pendekatan,  metodologinya,  agar  menjadi  institusi  pendidikan yang  inklusif. Jika  tidak malah  justru  memunculkan  ekses  negatif, yakni  permusuhan  antar  agama,  antar  budaya,  antar  suku,  dan antar golongan. Di Indonesia, pemicu konf l ik seringkali bersumber dari  kesalahfahaman  dari  kultur  yang  berbeda,  baik  disebabkan perbedaan  agama,  perbedaan  etnis,  maupun  strata  sosial.  Atas dasar  ini,  maka  pendidikan  berwawasan  multikultural  menjadi sangat  penting.  Artinya,  pendidikan  multikultural  dimaksudkan menjadi pendidikan alternatif yang memberi ruang bagi eksistensi, pengakuan, dan penghormatan kepada budaya-budaya lain. 38
Pendidikan  multikultural  merupakan  salah  satu  alternatif  yang menawarkan  penerapan  strategi  dan  konsep  pendidikan  yang  berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat seperti keragaman etnis,  budaya,  bahasa,  ajaran  agama,  status  sosial,  gender,  kemampuan, umur, dan sebagainya. Lebih dari itu, dalam pendidikan multikultural juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai yang menjadi karakter intinya seperti  demokrasi,  humanisme,  dan  pluralisme  atau  menanamkan  nilai- nilai  keberagamaan  yang  inklusif,  toleran  dan  peduli  dalam  pencegahan terhadap  terjadinya  tindak  kekerasan  dan  konf l ik  komunal  di  tengah masyarakat  yang  serba  plural.  Dengan  demikian,  pada  gilirannya  output yang dihasilkan dari corak pendidikan ini tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai
Pendidikan Agama Islam di Indonesia . (Malang: Aditya Media, 2011), hlm. 200-201.
38  Sulalah, Pendidikan  Multikultural:  Didaktika  Nilai-Nilai  Universalitas Kebangsaan , (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 2.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 171-182 keberagamaan dan menghargai keberadaan pemeluk atau penganut aliran keagamaan yang tidak sepaham dengan yang diikutinya.
Dalam setiap agama, teologi sebagai ‘konsep kepercayaan’ tidak bisa dilepaskan  sebagai  dasar  pijakan  bagi  setiap  pemeluknya.  Pembicaraan tentang konsep ini lebih dikarenakan bahwa kepercayaan dan keyakinan adalah inti agama. Dalam ruang lingkup Islam, persoalan yang berkenaan dengan  konsep  kepercayaan  sangat  penting  tidak  saja  karena  masalah tersebut  berkenaan  dengan  esensi  dan  eksistensi  Islam  sebagai  suatu agama, tetapi hal ini juga karena menjadi titik awal dari semua pemikiran teologik di antara para pendahulu Islam. 39
Paradigma  politik  dalam  pendidikan  multikultural  dengan  melalui dialog teologis antar agama-agama menurut Islam sangat mungkin dapat dicapai  karena  adanya  landasan  yang  kuat  dalam  al-Qur’an.  Menurut Maksum,  al-Qur’an  setidaknya  telah  menggagas  empat  prinsip  yang menyangkut  titik  temu  agama-agama,  yaitu: 40 pertama ,  hakikat  agama adalah  agama  Tuhan,  yakni  suatu  ajaran  yang  telah  diturunkan  kepada para  Nabi  dan  Rasul,  walaupun  tiap-tiap  kurun  dari  mereka  membawa syari’ah  dan minhaj (jalan)  yang  berbeda-beda,  seperti  disebut  dalam QS. al-Maidah/5: 48. Kedua , agama para Nabi dan Rasul adalah satu, dan agama  Islam  yang  dibawa  oleh  Muhammad  SAW  adalah  agama  terakhir yang merupakan kelanjutan agama-agama sebelumnya. Misi Muhammad sebagai kelanjutan daripada agama sebelumnya ini seperti yang disebutkan dalam  QS.  al-Syura/42:  13. Ketiga ,  bahwa  seorang  Muslim  tidak  boleh berdebat  melainkan  dengan  cara-cara  yang  paling  baik,  mencerca  dan menghina orang lain di luar agamanya kecuali dilakukan terhadap mereka yang ẓ alim dan  bersifat  agresif.  Larangan  untuk  tidak  berbuat  demikian ini  seperti  disinggung  dalam  QS.  al-Ankabut/29:  46. Keempat ,  al-Qur’an
39 Toshihiko Izutsu, The Concept of Belief in Islamic Theology: Asemantical Analysis o f Im ā n  and  Isl ā m ,  terj.  Agus  Fahri  Husein,  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  1994),  hal.  1. Dalam kata pengantarnya pada buku ini, Izutsu selain menyatakan bahwa ‘kepercayaan’ secara  historik  adalah  pertama  dan  terpenting  dari  semua  konsep  teologi  Islam,  ia dengan  menggunakan  analisis  semantik  Iman  dan  Islam  juga  menguraikan  sejumlah permasalahan  teologi  dalam  Islam  yang  sangat  signi fi kan  timbul  pada  beberapa  abad pertama kebudayaan Islam.
40 Ali Maksum, Pluralisme ..........., hlm. 217-219.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
172-182 | Samsul Munir
mengajarkan sikap inklusif dalam beragama, yakni Islam melarang adanya paksaan  terhadap  keberagamaan  seseorang.  Allah  telah  memberikan kekebasan  kepada  setiap  manusia  untuk  memilih  agama  sesuai  dengan keinginan yang diyakininya dalam QS. Yunus/10: 99.
Munculnya  sekelompok  umat  Islam  yang  menolak  adanya  sikap pluralisme, multikulturalisme dan toleransi disebabkan karena kurangnya pengetahuan  dan  wawasan  tentang  tujuan,  semangat,  dan  esensi  ajaran Islam. Sikap ekstrimisme, kekakuan, dan kebekuan ber-Islam, menunjukkan kedangkalan pengetahuan dan wawasan agama dan sosialnya. Dalam hal ini, indikasi dari ektrimisme itu sendiri adalah dengan tidak adanya sikap toleran. 41
Pendidikan  agama  Islam  berbasis  multikultural  dalam  setiap pembelajaran yang dilakukan harus diorientasikan kepada sikap pluralisme dan  toleransi  kepada  peserta  didik.  Dalam  hal  ini,  bentuk  toleransi  yang lebih  konkret  seperti  dijelaskan  oleh  Maksum  terdapat  tiga  macam; pertama , toleransi antar kelompok umat sesama umat beragama. Realitas akan perbedaan pemahaman, organisasi, aliran dan budaya-budaya yang berbeda  dalam  setiap  agama  tidaklah  dapat  dipungkiri.  Dalam  hal  ini, secara  internal  peserta  didik  harus  ditunjukkan  kepada  sumber  agama (Islam)  yaitu  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  adalah  sama,  dan  tetapi  terdapat pemahaman dan penafsiran yang berbeda sesuai dengan realitas historis, sosial, dan lokalitas penafsirannya. Kedua , saling toleransi dan menghormati antar  agama.  Dalam  suatu  negara  atau  masyarakat  pendapat  sejumlah agama  tertentu  akan  dianut  dan  diikuti  oleh  penganutnya.  Oleh  karena itu,  dalam  hal  demikian  ini  seorang  pendidik  seharusnya  menanamkan sikap  untuk  menghormati  dan  menghargai  penganut  dari  agama-agama tersebut. Ketiga ,  toleransi  antar  semua  agama  dan  semua  keyakinan.  Di
41  Beberapa prinsip teologis ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam rangka membangun karaker ( character building ) menuju pembangunan kembali jati diri bangsa yang bermoral religius. Dengan begitu, maka pengembangan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan keagamaan (Islam) dalam hal ini akan memiliki ciri khususnya yaitu religiositas atau multikulturalisme religius. Selain hal itu, maka dalam rangka membekali peserta didik tentang pengetahuan moral ( moral knowing ), maka dapat saja lingkungan di sekitar lembaga keagamaan juga dilibatkan dalam menumbuhkan rasa atau keinginan untuk berbuat baik yang kemudian menjadi sumber dari kecintaan untuk berbuat baik ( looving to good ). Lih. Sulalah, Pendidikan .........., hlm. 58-59.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 173-182 dunia ini fakta ditemukannya keberagaman paham keagamaan, ideologi, dan  keyakinan  tidaklah  dapat  disembunyikan.  Terhadap  hal  ini,  dalam pendidikan  Islam  berbasis  multikultural  hal  itu  harus  dipahami  sebagai khazanah  budaya  dan  modal  sosial  yang  tidak  mungkin  wajib  untuk diseragamkan.
Pada bangsa yang beragam yang terdiri dari berbagai macam agama dan  aliran  keagamaan,  seperti  diungkapkan  oleh  Suprayogo,  masing- masing  pengikut  agama  dan  aliran  keagamaan  boleh-boleh  saja  mereka merasa benar, dan memang seharusnya demikian. Akan tetapi pada saat yang  sama  setiap  dari  mereka  tidaklah  dapat  menganggap  yang  lainnya adalah sesat, karena tuduhan tersebut sejatinya dalam konteks beragama merupakan  hak  mutlak  yang  hanya  dimiliki  oleh  Tuhan.  Posisi  manusia adalah sama, yaitu masing-masing harus didudukkan sebagai hamba yang berjalan menuju keridlaannya. Siapa di antara mereka dan siapa pula yang gagal untuk mendapatkannya, tidak seorang pun yang tahu kecuali Tuhan sendiri.  Saling  menganggap  bahwa  yang  lain  salah,  tertolak,  dan  bahkan sesat  selain  mengganggu  perasaan  dan  mendatangkan  kemarahan,  hal ini juga akan mengganggu bangunan persatuan dan kesatuan, sementara bangunan  persatuan  itu  sendiri  mempersayaratkan  adanya  kesanggupan untuk  menjaga  dan  memelihara  hati  serta  perasaan  dari  pihak  masing- masing yang berbeda. Kepercayaan dan keyakinan tidak boleh dipaksakan. Dalam Islam, selain perbedaan yang ada pada umat manusia adalah bagian daripada sunnatull ā h yang  tidak  dapat  dihindari,  Nabi  pun  pada  masa hidupnya  dahulu  dalam  menyikapi  perbedaan  keyakinan  umatnya  juga tidak  pernah  memaksakannya.  Nabi  dalam  konteks  hidup  bermayarakat yang beragam dan menjaga persatuan dan kesatuan umat manusia lebih menyeru  kepada  penegakan  keadilan. 42 Seruan  demikian  ini  secara  jelas dinyatakan Allah dalam berbagai ayat seperti halnya pada QS. al-Baqarah/2: 256 dan QS. asy-Sy ū ra: 15.
42  Imam  Suprayogo, Masyarakat  Tanpa  Ranking:  Membangun  Bangsa  Bersendi Agama , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 144-145.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105

## 174-182 | Samsul Munir

## Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Multikultural
Strategi sebagaimana dinyatakan oleh Pressley merupakan rencana kognitif  yang  diorientasikan  pada  keberhasilan  tugas.  Di  dalamnya, strategi mencakup aktivitas seperti pemilihan dan penyusunan informasi, melatih materi yang akan dipelajari, menghubungkan materi baru dengan informasi  dalam  ingatan,  dan  memperkuat  makna  dari  materi  yang disampaikan. Strategi juga mencakup teknik pengembangan, penciptann, dan mempertahankan iklim belajar positif –misalnya dapat dicontohkan, cara mengatasi kecemasan menghadapi ujian dan mengembangkan hasil positif pada harapan dan sikap. 43
Penyampaian  ilmu-ilmu  agama  Islam  menurut  Muhaimin  dapat berpotensi  untuk  mengarahkan  pada  sikap  toleran  atau  pun  intoleran, berpotensi untuk mewujudkan integrasi atau disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.  Fenomena  tersebut  dalam  pengembangan  pembelajaran ilmu-ilmu  agama  Islam,  menurutnya  akan  banyak  ditentukan  setidak- tidaknya oleh: pertama , pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; kedua sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agamanya; ketiga lingkungan  sosio-kultural  yang  mengelilinginya;  dan keempat peranan  dan  pengaruh  pemuka  agama,  termasuk  guru  agama dalam mengarahkan pengikutnya. 44
Dengan  merujuk  pada  rumusan  Muhaimin  seperti  di  atas,  maka lembaga  pendidikan  Islam  yang  mengajarkan  ilmu-ilmu  keislaman dalam  bidang  teologi,  akan  dihadapkan  di  antara  dua  pilihan  yang akan  menentukan  arah  dan  tujuan  daripada  outputnya  dalam  proses pendidikan yang diberlakukannya. Jika pandangan teologi yang dipegangi dan  dijarkan  bersifat  ekstrim,  dibarengi  dengan  model  pemahaman  dan penghayatan  yang  agama  yang  simbolik,  tekstual,  dan  skriptual  karena penjelasan-penjelasan  materi  yang  disampaikan  bersifat  doktriner, rigid (kaku) dan mengembangkan sikap f anatisme buta yang di dalamnya juga didukung serta dengan lingkungan sosial-kultur yang eksklusif, maka bisa
43 Daleh H. Schunk, Learning ........., hlm. 567.
44  Muhaimin, Rekonstruksi  Pendidikan  Islam:  Paradigma  Pengembangan,
Manajemen  Kelembagaan,  Kurikulum  hingga  Strategi  Pembelajaran ,  (Jakarta,  Rajawali Pers, 2009), hlm. 287-288.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 175-182
jadi akan melahirkan sikap intoleran. Dalam hal ini agama dapat berperan sebagai faktor yang disintegratif (pemecah belah) yang pada gilirannya ide multikultural  yang  diajarkan  dalam  pendidikan  akan  berubah  menjadi mono-kultural.
Pembelajaran  ilmu-ilmu  agama  Islam  –terutama  dalam  bidang studi  al-Qur’an  dan  al-Hadits  yang  menjadi  sumber pokok ajaran Islam– agar  tidak  melahirkan  sikap rigid ,  namun  sebaliknya  dapat  berfungsi sebagai  faktor  yang  integratif  di  tengah  beragamnya  kultur  yang  ada, maka seharusnya ia tidak diarahkan kepada: 1) menumbuhkan semangat f anatisme  buta;  2)  menumbuhkan  sikap  intoleran  di  kalangan  peserta didik dan masyarakat; 3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan  dan  kesatuan  umat.  Pengembangan  pembelajaran  tersebut seyogianya  mampu  menciptakan ukhuwah  Islamiyah dalam  suasana multikultural,  yaitu  persaudaraan  yang  bersifat  Islami,  bukan  sekedar persaudaraan  antarumat  Islam  sebagaimana  yang  selama  ini  dipahami, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antarsesama, serta mampu membentuk  kesalehan  pribadi  sekaligus  kesalehan  sosial  yang  penuh dengan  kesadaran  akan  penciptaannya  di  muka  bumi  dan  keikhlasan  di hadapan Tuhannya. 45 Dengan cita rasa Islam seperti disebutkan tersebut, maka  dengan  begitu  akan  tampaklah  apa  yang  oleh  al-Qur’ ā n  disebut bahwa  kedatangan  Islam  itu  sendiri  merupakan  manifestasi  daripada rahmatan li al-‘ ā lam ī n seperti yang disebut dalam QS. al-Anbiy ā ’: 107.
Pada  kesempatan  yang  lain,  jika  pembelajaran  agama  Islam  di atas  dapat  dikembangkan  dan  diterapkan  di  tengah-tengah  kehidupan umat manusia, maka di situlah akan juga dilihat peran daripada manusia diciptakan di muka bumi, bahwa ia hanya diciptakan untuk semata-mata beribadah dan berbuat secara ikhlas atas semua ciptaan-Nya, seperti yang disinggung dalam QS. Al-Bayyinah/98: 5.
Secara  teknis,  pembelajaran  ilmu-ilmu  agama  Islam  berbasis multikultural  di  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini,  menurut  Muhaimin
45  Dalam  istilah  yang  lain,  pendidikan  Islam  berbasis  Multikultural  hendaknya mampu  menciptakan  tiga  rasa  persaudaraan; pertama ,  persaudaraan  sesama  agama ( al-ukhuwwah al-diniyyah ). Kedua ,  persaudaraan  sesama  warganegara  ( al-ukhuwwah al- wa ṭā niyyah ). Ketiga , persaudaraan sesama manusia ( al-ukhuwwah al-ins ā niyyah ).
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
176-182 | Samsul Munir
menuntut  kepada  seorang  pendidik  untuk  mengubah  paradigma  atau mindset yang digunakan. Sistem pembelajaran demikian ini dikarenakan peserta didik bukan hanya diposisikan sebagai individu, tetapi ia merupakan warga  lokal  dan  global.  Sebagai  individu,  ia  memiliki fi trah  manusia, sehingga  pembelajaran  dalam  hal  ini  berfungsi  untuk  mengembangkan potensi-potensi fi trahnya, serta menyelamatkan dan melindungi fi trahnya. Upaya pengembangan, penyelamatan, dan perlindungan terhadap potensi fi trah  manusia  tersebut  diwujudkan  dalam  pembelajaran  yang  berpusat pada  peserta  didik  ( student  centered )  sebagai  proses  aktualisasi  dirinya.
Sebagai warga lokal dan global, peserta didik dan pembelajarannya dapat difasilitasi dengan berbagai sumber belajar yang bersifat lokal dan global, dukungan  dan  jaringan-jaringan  kerja  ( network )  yang  digunakan  untuk mengoptimalkan serta menjadi peluang dalam pengembangan diri mereka selama proses belajar.
Dalam  hal  kebebasan  yang  diberikan  kepada  para  peserta  didik terhadap pilihannya, tradisi pembelajaran seperti ini sesungguhnya telam lama dikembangkan oleh para ulama’ ahli tasawuf, sehingga dalam Hid ā yah Al-azkiy ā ’ Zainuddin bin Ali pernah mengemukakan: 46
Dan bagi masing-masing dari mereka ada jalan dari beberapa jalan yang dia pilih, sehingga dari jalan itu dia sampai (pada tujuannya) seperti  duduknya  mereka  di  antara  manusia  dalam  keadaan mendidik,  dan  seperti  mereka  yang  memperbanyak wirid-wirid , berpuasa dan shalat, dan seperti mereka yang ber khidmat kepada manusia  dan  membawa  kayu  bakar  untuk  bersedekah  dengan uang yang dihasilkan. 47
46 Hid ā yah al-azkiy ā ’ adalah kitab tashawuf yang ditulis dalam bentuk nadlam oleh Zainuddin  bin  Ali  Al-Malaib ā r ī yang  bermazhab fi qih  Sya fi ’i.  Kitab  ini  telah  dijabarkan oleh  Al-Sayyid  Bakr ī Al-Makk ī dengan  judul Ki f ayah  Al-Atqiy ā ’  wa  Minh ā j  Al-A Ṣfi y ā ’ . Zainuddin bin Ali Al-Malaib ā r ī sendiri adalah kakek dari Zainuddin bin Abdul Az ī z Al- Sya fi ’i yang telah menulis kitab fi qih Fath Al-Mu’ ī n bi Syarh Qurrat al–‘Ain . Kitab Fath Al- Mu’ ī n bi Syarh Qurrat al-‘Ain ini, dijabarkan pula oleh Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Sya ṭṭā Al-Dimy āṭī menjadi  4  jilid  dengan  judul I’ ā nah  Al- Ṭā lib ī n .  Dua  kitab fi qih  ini, sangat popular dikalangan mazhab Sya fi ’i terutama di pesantren–pesantren tradisional di Indonesia khususnya tanah Jawa.
47 Al-Sayyid Bakr ī Al-Makk ī , Ki f ayah Al-Atqiy ā ’ wa Minh ā j Al-A ṣfi y ā ’ , (Semarang: Thaha Putra, t.t.), hlm. 13.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 177-182
Sebagai implikasi dari prinsip pembelajaran ini, maka proses belajar mengajar  sesungguhnya  lebih  menekankan  pada  proses  pembelajaran, dan  bukan  pada  proses  mengajar.  Prinsip  pembelajaran  dengan  lebih mendasarkan  pada  pandangan  bahwa  manusia  dilahirkan  dengan potensi  bawaan  tertentu  yang  dengan  itu  ia  mampu  berkembang  secara aktif  dengan  lingkungannya  tersebut  sejalan  dengan  sebuah  hadits  yang diriwayatkan oleh Bukhari pada hadits yang ke-1296:
Setiap  yang  dilahirkan  adalah  dalam  keadaan fi thrah .  Kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nashrani, atau Majusi seperti  halnya  binatang  ternak  yang  melahirkan  binatang  ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya. 48
Dalam  praktiknya,  strategi  pembelajaran  dalam  pendidikan  Islam multikultural  terutama  dalam  bidang  al-Qur’an  dan  al-Hadits  dapat dilakukan dengan melalui pembelajaran berbasis kontekstual dan berbasis riset.  Pembelajaran  al-Qur’an  dan  al-Hadits  pada  dasarnya  merupakan upaya  normatif  untuk  membantu  seseorang  atau  sekelompok  peserta didik dalam mengembangkan pandangan hidup yang sesuai dengan nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  kedua  sumber  pokok  tersebut,  sehingga  ia akan  menjadi  sikap  hidup  yang  termanifestasikan  dalam  ketrampilan hidup sehari-hari. Selanjutnya untuk mengembangkan pandangan hidup itu,  diperlukan  strategi  pembelajaran  kontekstual  yaitu  pembelajaran yang selalu mengaitkannya dengan konteks dan pengalaman-pengalaman hidup  peserta  didik  yang  beraneka  ragam  dan  konteks  masalah-masalah serta  situasi-situasi  riil  dari  kehidupannya.  Dengan  melalui  kerjasama, sharing dengan  teman  dan  saling  menunjang  satu  dengan  yang  lainnya dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan,  dan  menginterpretasi  terhadap pengetahuan  dan  pengalaman  hidupnya  tersebut,  maka  peserta  didik akan  dapat  mengkonstruksi  makna  dan  nilai-nilai  Islam  yang  perlu diinternalisasikan dalam diri mereka. 49
48  Muhammad  bin  Ism ā ’il  Al-Bukh ā ri, Ṣ ah ī h  al-Bukh ā ri ,  (t.tp.,  mawq ī ’  al-Isl ā m, t.t.), J. V., hlm. 182.
49  Menurut  Muhaimin,  bahwa  prinsip  dasar  dan  pokok  ajaran  agama  secara ontologis,  dan  aksiologis  akan  tetap  seperti  itu  adanya.  Namun  demikian,  secara epistemologis  hal  itu  akan  bergerak  sesuai  dengan  bentuk  tantangan  yang  dihadapi. Pembelajaran  al-Qur’an  dan  al-Hadits  berbasis  kontekstual  termasuk  dalam  wilayah
178-182 | Samsul Munir

## Penutup
Pendidikan  multikultural  sebagai  upaya  dalam  menyikapi keberagaman  kultur  yang  terdapat  pada  masyarakat  majemuk  seperti halnya di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan hakikat daripada tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia dengan jalan menata masyarakat-bangsa yang plural-majemuk,  yang hidup dalam sekat- sekat budaya sendiri-sendiri menjadi masyarakat yang multikulturalistik, stabil,  dan  dinamis  tanpa  adanya  budaya  yang  berpotensi  mendominasi, mentirani  budaya  lain,  dan  sehingga  dalam  keberagaman  tersebut  akan terbangun  budaya  saling  bekerja  sama  dalam  mewujudkan  kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan secara bersama-sama.
Islam  sebagai  sistem  nilai  universal  dapat  dijadikan  sebagai paradigma  politik  dalam  pendidikan  multulkultural,  yaitu  dengan  jalan membalik  paradigma  atau  orientasinya  yang eksklusif menjadi inklusif , yang  tadinya  masih  bersifat  doktriner,  dogmatis,  dan  tidak  berwawasan multikultural, diubah orientasi, pendekatan, metodologinya, agar menjadi pendidikan yang inklusif . Pendidikan yang inklusif dalam pendidikan Islam berbasis multikultural selanjutnya dapat membawa kepada sikap toleran, sikap  menghormati  perbedaan  paham,  ideologi,  dan  aliran  keagamaan. Perbedaan-perbedaan  tersebut  selanjutnya  dipahami  sebagai  khazanah budaya dan modal sosial yang tidak mungkin wajib untuk diseragamkan.
Strategi  pembelajaran  agama  Islam  pada  masyarakat  multikultural secara teknis dalam prosesnya menuntut kepada pendidik untuk mengubah paradigma  atau mindset yang  digunakan.  Dalam  praktiknya,  agar  tidak melahirkan sikap rigid dan sebaliknya dapat berfungsi sebagai faktor yang integratif di tengah beragamnya kultur yang ada, maka strategi pendidikan Islam multikultural seharusnya tidak diarahkan kepada: 1) menumbuhkan semangat f anatisme  buta;  2)  menumbuhkan  sikap  intoleran  di  kalangan peserta didik dan masyarakat; 3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan umat.
epistemologis,  yang  sehingga  titik  tekannya  terletak  pada  bagaimana  proses,  prosedur, dan metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas tentang ajaran dan nilai-nilai yang terkandung, hingga akhirnya hal itu dapat dihayati dan diamalkannya. Lih. Muhaimin, Rekonstruksi ........., hlm. 292-293.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 179-182

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  Amin, Pendidikan  Agama  Era  Multikultural-Multireligius , Jakarta: PSAP, 2005.
Al-Bukh ā ri, Muhammad bin Ism ā ’il, Ṣ ah ī h al-Bukh ā ri , t.tp., mawq ī ’ al-Isl ā m,
t.t.
Al-Makk ī ,  Al- Sayyid Bakr ī , Ki f ayah  Al-Atqiy ā ’  wa  Minh ā j  Al-A ṣfi y ā ’ ,
Semarang: Karya Thaha Putra, t.t.
Al-Nawaw ī ,  Muhyidd ī n  Abu  Zakariy ā Yahya, Riy ā dlus Ṣā lih ī n ,  Solo:  Insan
Kamil, 2013.
Azra, Azyumardi, Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia , Yogyakarta:
Impulse, 2007.
Bagir,  Zainal  Abidin,  dkk., Laporan  Tahunan  Kehidupan  Beragama  di
Indonesia Tahun 2008 , Yogyakarta: CRCS–UGM, 2008.
Baidhawy,  Zakiyuddin, Studi  Islam:  Pendekatan  dan  Metode ,  Yogyakarta: Insan Madani, 2011.
Banks,  James, Multicultural  Education:  Issues  and  Perspectives ,  London: Allyn and Bacon Press, 1989.
Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed , terj. Utomo Danandjaya, Jakarta:
LP3ES, 2013.
Hasan,  Fuad, Psikologi-Kita  &  Eksistensialisme:  Pengantar  Filsa f at  Barat, Berkenalan  dengan  Eksistensialisme,  Kita  dan  Kami, Jakarta: Komunitas Bambu, 2014. Hefner, Robert W., The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in  Malaysia,  Singapura,  and  Indonesia, terj.  Bernardus  Hidayat,
Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Huntington, Samuel. P., The Clash o f Civilizations and the Remaking o f World Order , terj. M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2010.
Izutsu,  Toshihiko, The  Concept  of  Belief  in  Islamic  Theology:  Asemantical Analysis o f Im ā n and Isl ā m , terj. Agus Fahri Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
Mahfud,  Choirul, Pendidikan  Multikultural ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2013.

## 180-182 | Samsul Munir
Maksum, Ali, Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia . Malang: Aditya Media, 2011.
Molang, Benyamin, Multikulturalisme: Cerdas Membangun hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis , Jakarta: Indeks, 2015.
Muhaimin, Rekonstruksi  Pendidikan  Islam:  Paradigma  Pengembangan,
Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran , Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
Muhammad  Iqbal  Ahnaf,  dkk., Politik  Lokal  dan  Kon f lik  Keagamaan; Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Kon f lik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang , Yogyakarta: CRCS–UGM, 2015.
Nata, Abuddin, Sosiologi Pendidikan Islam , Jakarta: RajaGra fi ndo Persada,
2014.
Parekh, Bikhu, Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya dan Teori Politik , Yogyakarta: Impulse, 2008.
Purwasito, Andrik, Komunikasi Multikultural , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015.
Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan, Laporan  Tahunan  Kehidupan
Keagamaan  di  Indonesia  Tahun  2013 ,  Jakarta:  Badan  Litbang  dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.
Qomar, Mujamil, Fajar  Baru  Islam  Indonesia?:  Kajian  Komprehensif  atas Arah  Sejarah  dan  Dinamika  Intelektual  Islam  Nusantara ,  Bandung: Mizan, 2012.
Salmiwati, Urgensi  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Pengembangan Nilai-
Nilai Multikultural , Jurnal Al-Ta lim Vol. 20, No. 1, 2013.
Schunk,  Daleh  H., Learning  Theoris:  An  Educational  Perspective ,  terj.  Eva
Hamdiah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Sihotang, Kasdin, Pendidikan Multikultural: Membangun Karakter Inklusif- Kritis , dalam Multikulturalisme: Cerdas Membangun hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis , Jakarta: Indeks, 2015.
Sulalah, Pendidikan  Multikultural:  Didaktika  Nilai-Nilai  Universalitas Kebangsaan , Malang: UIN Maliki Press, 2011.
Suprayogo,  Imam, Masyarakat  Tanpa  Ranking:  Membangun  Bangsa
Bersendi Agama , Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
Dirosat , Vol. 2, No. 2, 2017
Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 181-182
_________, Paradigma  Pengembangan  Keilmuan  di  Perguruan  Tinggi , Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
_________, Spirit Islam: Menuju Perubahan & Kemajuan , Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
Tafsir, Achmad, Filsafat Umum , Bandung: Remaja Rosadakarya, 2002.
Tobroni, Pendidikan  Islam:  Paradigma Teologis,  Filoso fi s  dan  Spiritualitas , Malang: UMM Press, 2008. Yaya  Suryana  dan  H.  A.  Rusdiana, Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya penguatan Jati Diri Bangsa , Bandung: Pustaka Setia, 2015.
DOI: 10.28944/dirosat.v2i2.105
182-182 | Samsul Munir