## PELUANG DAN TANTANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENGEJAR KETERTINGGALAN

## Luky Sandra Amalia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
The implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) in Indonesia on January, 1 st 2010 has been causing pros and cons in public opinions. On one hand, the ACFTA has been considered as a huge opportunity for Indonesia to extend its market. But, on the other hand, ACFTA can put domestic producers to a disadvantage because their products are not yet ready to  compete  in  the  free  trade  area,  especially  against  cheap  products  from China. However, decisions on ACFTA were taken and are now irreversible. Therefore, the debate on whether or not to support ACFTA should be ended, and instead we should focus on hard work to utilize this opportunity. In fact, Indonesia as a tropical country has many excellent commodities which are able  to  compete  with  China,  if    they  were  supported  by  the  government. Nevertheless, to compete against China effectively, would require cooperation among civil society, local governments, and the centre government in order that Indonesia can take full benefit of its local autonomy.
Keywords: Free Trade Area, Local Autonomy

## PENDAHULUAN
Indonesia  secara  resmi  melaksanakan  kawasan  perdagangan  bebas ASEAN-China  (ASEAN-China Free  Trade  Agreement )  terhitung sejak  1  Januari  2010.  Sejak  awal,  kesepakatan  tersebut  memancing beragam pendapat. Sebagian masyarakat Indonesia yang mendukung pelaksanaan ACFTA merasa optimis bahwa kesempatan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia, sebab kesepakatan tersebut menyangkut kepentingan geostrategis dan ekonomis Indonesia, pada khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya. Bergabungnya Indonesia pada kawasan perdagangan bebas, khususnya antara ASEAN dengan China, membuka peluang pasar ekspor Indonesia dinilai semakin meluas.
Sedangkan, sebagian kalangan berpendapat sebaliknya, mereka tidak setuju  dengan  perjanjian  tersebut.  Kalangan  yang  kontra  terhadap kebijakan ACFTA  ini  menilai  bahwa  Indonesia  belum  siap  bersaing dalam pasar bebas, terutama dengan China yang dikenal dengan produk murahnya yang mampu merajai angka ekspor dunia. Bahkan, penolakan ini  diwarnai  dengan  aksi  demonstrasi  yang  marak  digelar  di  ibukota negara maupun di berbagai daerah di Indonesia.
Untuk pelaksanaan ACFTA di dalam negeri, Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanpa melalui diskusi dengan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini dilakukan sebab pada saat itu pemerintahan Megawati menilai bahwa kesepakatan perdagangan bebas tersebut hanya akan memberikan dampak pada sebagian sektor ekonomi, sehingga ratifikasi DPR tidak diperlukan 1 . Oleh karena itu, DPR belakangan mendesak pemerintah untuk  menunda  pelaksanaan ACFTA  dan  meminta  pemerintah  untuk melakukan renegosiasi dengan pihak terkait.
Menurut  Faisal  Basri (http://bisniskeuangan.kompas.com/  read/2009 /11/17/1254163/Faisal.Basri:.Lebih.Baik.Ajukan..Angket.FTA. Dibandingkan.  Century ,  17  November  2009),  berdasarkan  catatan International  Insititute  for  Management  Development dalam World Competitiveness Yearbook 2006-2008, daya saing Indonesia semakin merosot hingga ke peringkat 52 dari 55 negara. Sumber lain versi World Economic Forum menunjukkan daya saing Indonesia berada di posisi 54 atau lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara  itu,  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada Januari hingga April 2009, nilai impor barang dari China ke Indonesia mencapai  3,7  miliar  dollar  AS.  Sebaliknya,  surplus  perdagangan Indonesia  terhadap  China  terus  menurun  sejak  tahun  2005  hingga menjadi defisit 3,61 miliar dollar AS pada tahun 2008. Padahal, setahun sebelumnya  Indonesia  masih  menikmati  surplus  sebesar  1,1  miliar dollar AS ( http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id =39042, 1 Desember 2009).
Defisit juga dialami Indonesia pada neraca perdagangan nonmigas ke China  yang  meningkat  drastis  dari  1,3  miliar  dollar AS  pada  tahun
1 Alexander C Chandra. “Dilema Indonesia dalam ACFTA”, dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2010/01/18/02352497/Dilema.Indonesia.dalam.ACFTA, 18 Januari 2010.
2007 menjadi 9,2 miliar dollar AS pada tahun 2008, atau mengalami peningkatan  lebih  dari  600  persen.  Selama  bulan  Januari  hingga Oktober  2009,  defisit  mencapai  3,9  miliar  dollar  AS.  Sebaliknya, China merupakan sumber utama impor nonmigas Indonesia, yaitu 17,2 persen dari total impor nonmigas. Sedangkan, China hanya menyerap 8,7  persen  dari  keseluruhan  ekspor  nonmigas  Indonesia  ( http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/21/06350379/FTA.ASEAN. China.dan.Deindustrialisasi 21 Desember 2009 ).
Demikian halnya di tingkat daerah, ACFTA adalah kebijakan nasional yang tidak bisa ditolak daerah, meskipun daerah belum siap. Hal ini, setidaknya, bisa dilihat dari neraca perdagangan Jawa Timur terhadap China juga mengalami defisit. Arus impor produk China melesat jauh melebihi  eskpor  Jatim  ke  negara  tersebut.  Berdasarkan  data  BPS, ekspor nonmigas Jatim ke China per November 2009 hanya 78,41 juta dolar AS, sementara impornya 181,45 juta dolar AS. Secara komulatif dari  Januari  hingga  November  2009,  ekspor  Jatim  ke  China  senilai 688,55 juta dolar AS, sementara, impornya mencapai 2,21 juta dolar AS.  Bahkan,  neraca  perdagangan  Jatim  defisit  sejak  Januari  hingga November  2009,  impor  Jatim  dari  China  berada  di  angka  10,023 miliar  dolar AS,  sedangkan  ekspornya  hanya  9,198  miliar  dolar AS ( http://www.surya.co.id/2010/01/05/perdagangan-jatim-defisit.html,  5 Januari 2010 ).
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa produk China jauh lebih gencar menguasai pasar Indonesia dibandingkan komoditas dalam negeri yang menembus pasar China. Hal ini menyebabkan kekhawatiran berbagai pihak terhadap kematian industri dan produk dalam negeri. Setidaknya ada tujuh sektor industri, yaitu baja, tekstil, makanan minuman, alas kaki, mainan anak-anak, petrokimia, dan elektronik yang telah meminta kepada Departemen Perdagangan dan Perindustrian (Depperin) untuk meninjau  ulang  pelaksanaan ACFTA  karena  mereka  merasa  pesimis bersaing jika diberlakukan tarif nol persen. Sementara itu, ada sebagian produk  Indonesia  yang  dinilai  siap  mengikuti  kesepakatan  ACFTA, diantaranya industri yang berbasis sumber daya alam, seperti industri minyak sawit mentah ( crude palm oil /CPO) dan industri pertambangan ( http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=39042, 1 Desem- ber 2009 ).
Masyarakat  Indonesia,  termasuk  Jawa  Timur  dan  mungkin  juga  di beberapa daerah lain, tampaknya belum siap menghadapi ACFTA yang sudah tiba di depan mata. Banyak hal yang belum berhasil dibenahi di dalam negeri, mulai dari persoalan reformasi birokrasi yang belum usai, kesediaan infrastruktur yang belum memadai, hingga kualitas sumber daya  manusia  yang  belum  siap  bersaing  di  pasar  global,  terutama dengan China.
Akan tetapi, apa boleh buat, ada sebuah kesepakatan internasional yang harus  dipatuhi.  Sebuah  kesepakatan  di  tingkat  ASEAN-China  telah diratifikasi, sehingga apa kata dunia jika bangsa yang negaranya tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati. Namun, di sisi lain, tidak bijak rasanya jika negara yang besar ini seolah hanya mementingkan pencitraan di mata internasional, tetapi justru mengorbankan bangsanya sendiri.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  berangkat  dari  pertanyaan  apa yang  bisa  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  dalam  menghadapi ACFTA yang terlanjur hadir di pelupuk mata? Masih adakah peluang emas yang bisa digarap oleh masyarakat negeri ini untuk memperkecil ketertinggalan dengan China dan negara ASEAN lain? Dan, apa peran pemerintah dalam hal ini?

## KONSEP KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN SEMANGAT OTONOMI DAERAH
Kawasan  perdagangan  bebas  ( free trade area -FTA)  bukan  fenomena baru  dalam  sistem  perdagangan  bebas.  FTA  merupakan  ajang  untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi regional antara negara-negara yang  berada  di  suatu  kawasan.  FTA  membuka  peluang  bagi  negara- negara yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya FTA berarti pangsa pasar ekspor semakin luas dengan beban tarif (bea masuk) yang rendah, atau bahkan dihapuskan (nol persen). Selain menghapuskan tarif , FTA juga  bisa  menghilangkan  hambatan  perdagangan  antar  negara  yang lain, yaitu nontarif .
Perdagangan  bebas  dalam  kerangka  ACFTA  juga  dinilai  sangat bermanfaat  bagi  negara-negara  yang  terlibat  karena  terjadi  proses integrasi  jalur  ekonomi  di  negara-negara  ASEAN  dengan  China.
2 Kebijakan nontarif, antara lain berupa kuota, peraturan mengenai perijinan, maupun peraturan-peraturan lain  diberlakukan  oleh  suatu  negara  terhadap  negara  lain  dalam  rangka  melindungi  produk  dalam negerinya.
Pada  mulanya, ASEAN  didirikan,  selain  untuk  mencegah  terjadinya konflik politik antar negara ASEAN, juga untuk mencegah penyebaran ideologi  komunisme  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Namun,  seiring dengan berjalannya waktu karena komunisme tidak lagi dirasa sebagai ancaman, kepentingan pun bergeser ke arah kerjasama ekonomi (Simon SC 2000: 36).
Ide ACFTA dicetuskan oleh Perdana Menteri China, Zhu Rongji, pada Pertemuan  Puncak  ASEAN  keenam  yang  berlangsung  di  Singapura pada  tahun  2000.  Selain  mengemukakan  ide  pembentukan  kawasan perdagangan  bebas  ASEAN-China,  Zhu  Rongji  juga  mengusulkan pembentukan  Kelompok  Ahli  ASEAN-China  untuk  Kerjasama Ekonomi  (ASEAN- China  Expert  Group )  yang  bertugas  membahas kemungkinan pembentukan ACFTA. Selanjutnya, pada tahun 2001 di Brunei Darussalam kelompok ahli ini melaporkan bahwa ACFTA dapat direalisasikan. Oleh karena itu, para kepala negara ASEAN dan China menyepakati  dan  menandatangani  Persetujuan  Kerangka  Kerjasama Ekonomi  Komprehensif  ( Framework  Agreement  on  Comprehensive Economic  Co-operation )  pada  tanggal  4  November  2002  di  Phonm Penh, Kamboja. Sejak saat itulah, ACFTA resmi disepakati.
Selanjutnya, pada tanggal 29 November 2004 di Vietnam, Laos para kepala negara ASEAN dan China kembali menandatangani perjanjian yang  menyepakati  penurunan tariff hingga  di  bawah  lima  persen sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bagi enam negara utama ASEAN. Sementara itu, bagi empat negara ASEAN yang lain diberikan perpanjangan  waktu  hingga  tahun  2015  (Khotijahtus  Sadiyah  2006: 6). Dengan demikian, pelaksanaan tariff nol persen terbagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama, pelaksanaan tariff nol persen antara China dengan enam anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand,  Filipina,  dan  Brunei  Darussalam,  dimulai  1  Januari  2010. Sementara itu, empat anggota ASEAN yang lain, yaitu Vietnam, Laos, Kamboja,  dan  Myanmar,  memulai  penerapan  ACFTA  secara  penuh pada tahun 2015.
Menjelang  pelaksanaan  ACFTA,  China  memberikan  kemudahan kepada  negara  ASEAN  untuk  mengekspor  sejumlah  hasil  pertanian mereka ke China dengan tariff nol persen. Program yang diberi nama Early Harvest Program (EHP) ini berlaku khusus untuk komoditas di bidang pertanian yang dimulai dari tahun 2004 dan berakhir pada awal
tahun 2010 3 . EHP merupakan upaya untuk meyakinkan negara ASEAN bahwa ACFTA tidak hanya menguntungkan bagi China saja, tetapi juga bagi negara ASEAN.
Kesepakatan  ACFTA  memiliki  empat  tujuan  besar. Pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak. Kedua , meliberalisasi perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan dan  penghapusan  bea  masuk  ( tarif ). Ketiga ,  mencari  area  baru  dan mengembangkan  kerjasama  ekonomi  yang  saling  menguntungkan kedua  belah  pihak. Keempat ,  memfasilitasi  integrasi  ekonomi  yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani kesenjangan yang ada di kedua belah pihak 4 .
Secara politis, dengan adanya ACFTA, China berharap bisa mengurangi kekhawatiran negara-negara ASEAN terhadap pertumbuhan ekonomi China. Selain itu, China juga berharap bisa menggeser peranan Jepang dan  Amerika  Serikat  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Tidak  hanya  itu, negara-negara ASEAN  merupakan  penyedia  bahan  baku  utama  bagi keberlangsungan  industri  China,  terutama  minyak  bumi.  Sementara itu, bagi negara ASEAN, selain ACFTA diharapkan bisa memperluas pasar  ekspornya  ke  China,  ACFTA  juga  dianggap  bisa  mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat, dan beralih ke China dengan  produknya  yang  lebih  murah  dan  berkualitas  (Khotijahtus Sadiyah 2000: 5-6).
Sebetulnya, China telah menjadi mitra dagang ketiga terbesar ASEAN dengan  jumlah  nilai  perdagangan  sebesar  230  miliar  dollar AS  pada tahun 2008. Dengan adanya kesepakatan ini, 90 persen produk China dan ASEAN akan menikmati tariff nol persen. Oleh karena itu, ACFTA merupakan  kesepakatan  mengenai  kawasan  perdagangan  bebas terbesar  yang  pernah  ada  sebab ACFTA  melibatkan  populasi  hingga 1,9 miliar orang  ( http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/03/ 10031244/FTA.China.ASEAN.Siapa.Rajin.Garap.PR . 3 Januari 2010).
3 EHP terbatas pada komoditas hewan hidup, daging dan produk daging, ikan, produk susu, produk hewan lainnya, pohon hidup, sayuran, serta buah-buahan dan kacang-kacangan.
4 Mudrajad Kuncoro. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok”, dalam www.investoriaindonesia.com, 18 Januari 2010.
Sejak awal, para ekonom berpendapat bahwa tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak membutuhkan perdagangan dan kerjasama dengan negara lain. Sebab, tidak ada satupun negara di dunia ini yang sanggup memproduksi segala kebutuhannya tanpa melakukan perdagangan dan bekerjasama dengan negara lain. Demikian halnya teori perdagangan baru, the new trade theory, yang dikembangkan oleh Paul Krugman, seorang Profesor bidang ekonomi di Princeton University  pada akhir tahun 1970-an. Menurutnya, dengan adanya perdagangan internasional di bidang regional, transaction cost bisa dipertimbangan. Malah, jika perjanjian  internasional  tidak  ada,  justru  barang-barang  yang  ada menjadi  lebih  mahal  karena  adanya  biaya  transportasi  yang  sangat besar 5 .
Sehingga, kalaupun kesepakatan perdagangan bebas ACFTA ditunda, tidak  ada  yang  bisa  menjamin  bahwa  semua  kebutuhan  domestik Indonesia  bisa  terpenuhi,  malah  bisa  menyebabkan  terjadinya peningkatan  produk  tertentu.  Adanya  perjanjian  internasional  justru menyebabkan  kebutuhan  setiap  negara  bisa  terpenuhi  dengan  harga yang sangat murah dan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
Di samping itu, adanya persaingan usaha diharapkan bisa meningkatkan daya saing pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Bahkan, persaingan dengan dunia luar diharapkan bisa memengaruhi perkembangan  industri  dalam  negeri  supaya  mereka  merasa  terpacu untuk bekerja lebih giat lagi. Namun, di sisi lain, penerapan FTA bisa melahirkan persaingan yang tinggi antara negara yang terlibat, terlebih jika komoditas yang diperdagangkan sama.
Hal  ini  seperti  kenyataan  yang  harus  dihadapi  oleh  anggota ACFTA sebagai konsekuensi logis yang harus ditanggung setelah kesepatakan perjanjian  tersebut  ditandatangani  pada  tahun  2002.  Negara-negara ASEAN  dan  China  memiliki  struktur  perdagangan  yang  sama,  yaitu berorientasi  pada  ekspor.  Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  dari banyak  pihak,  termasuk  Perdana  Menteri  Malaysia  pada  waktu  itu, Mahathir  Mohammad,  yang  menganggap  bahwa ACFTA  merupakan ancaman  terhadap  perekonomian  negara  ASEAN  yang  datang  dari China.  Namun  demikian,  karena  negara-negara  anggota  ASEAN
5 “Mendukung  Perjanjian  FTA  ASEAN  CHINA”,  dalam  http://ekonomi.kompasiana.com/  group/ bisnis/2010/02/12/mendukung-perjanjian-fta-asean-china/. 13 Juli 2010.
yang lain, terutama Singapura dan Thailand, menyatakan setuju untuk melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan China, maka Malaysia pun harus setuju (Khotijahtus Sadiyah 2006: 23).
Namun  demikian,  apapun  latar  belakangnya,  ACFTA  telah  tiba  di pelupuk  mata,  masyarakat  Indonesia  tidak  bisa  mengelak  lagi.  Oleh karena  itu,  masyarakat  Indonesia  tidak  seharusnya  bertopang  dagu sambil meratapi nasib. Yang harus dilakukan adalah mengatur strategi dan segera bertindak menyongsong era ACFTA sebelum semakin jauh tertinggal. Sebetulnya, ACFTA bisa berdampak positif bagi Indonesia, termasuk  bagi  pertumbuhan  ekonomi  rakyat  Indonesia  di  daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi  daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  maka  daerah- daerah  di  Indonesia  bisa  lebih  memaksimalkan  kreativitasnya  dalam menghadapi  ACFTA.  Sebab,  masyarakat  di  daerah- lah yang  lebih mengetahui  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  dimilikinya, meskipun potensi alam yang bisa mengubah tantangan menjadi peluang dalam  era  ACFTA.  Masyarakat  daerah  tentu  saja  membutuhkan dukungan  sepenuhnya  dari  pemerintah  setempat.  Sebab,  kepala daerah yang dipilih secara langsung merupakan pelayan rakyat yang mengemban amanat rakyat setempat.
Tidak  bisa  tidak,  peran  pemerintah  mutlak  diperlukan. Pertama , pemerintah yang menyentuh kehidupan seluruh warga negara berhak mengatur masyarakat beserta setiap aspeknya yang potensial. Kedua, pemerintah behubungan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus terbuka kepada umum. Ketiga ,  kegiatan  pemerintah  harus  sesuai  dengan  norma  dan etos pelayanan publik (David Beetham 1990: 29-30).
Namun  demikian,  kepala  daerah  tidak  bisa  bekerja  sendiri  sebab, menurut UU Pemerintahan Daerah, ada beberapa hal yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika pemerintah pusat dan daerah dapat meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bantuan finansial ke daerah- daerah di seluruh Indonesia guna menggarap potensi daerahnya, maka bukan  tidak  mungkin  produk  unggulan  masing-masing  daerah  akan memperkaya komoditas ekspor Indonesia ke China.

## PELAJARAN DARI CHINA
Pada tahun 2009, selama masa paceklik yang disebabkan melemahnya ekonomi  global,  pemerintah  China  melindungi  usaha  perekonomian rakyatnya  dengan  cara  mengurangi  pajak  ekspor  hingga  tujuh  kali. Potongan  pajak  ekspor  tersebut  berpengaruh  terhadap  3.770  barang ekspor atau 27,9 persen dari semua produk yang berasal dari China. Selain  itu,  pemerintah  China  juga  memangkas  biaya  premi  untuk meningkatkan  cakupan  kredit  ekspor.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah China juga memperkenalkan penyelesaian transaksi dalam mata uang Yuan  sebagai  proyek  percontohan  untuk  menolong  eksportir  dalam menghadapi resiko fluktuasi kurs 6 .
Sementara  itu,  dari  sisi  upah  buruh,  sebenarnya  upah  minimal buruh  di  China  tidak  berbeda  jauh  dengan  upah  buruh  di  Indonesia. Pemberlakuan upah buruh di China juga ditentukan menurut kawasan. Pertengahan tahun 2010, upah minimal di kawasan industri Shenzhen naik 20 persen menjadi 1.000 Yuan atau setara dengan Rp 1,4 juta per bulan. Shenzhen merupakan wilayah dengan UMR tertinggi di China. Sementara, upah di kawasan pinggiran Shenzhen naik 20 persen dari 750 Yuan  atau  Rp  1.050.000,-  menjadi  900 Yuan  atau  Rp  1,26  juta ( http://bisniskeuangan.kompas.  com/read/2010/01/03/10031244/FTA. China.ASEAN..Siapa.Rajin.Garap.PR . 3 Januari 2010).
Oleh karena itu, menurut Alexander C. Chandra (2010), rekanan peneliti pada Pusat Kajian China, Universitas Indonesia dan Koordinator Asia Tenggara  untuk Trade  Knowledge  Network (TKN),  saat  ini  tidak ada  lagi  alasan  bagi  Indonesia  untuk  menyatakan  ketidaksiapannya. Sebab, setelah ACFTA diratifikasi, sebenarnya semua negara ASEAN termasuk Indonesia telah memperoleh tenggat waktu lima tahun untuk mempersiapkan diri. Selain itu, pemerintah China juga telah memberikan fasilitas ekonomi yang cukup besar terhadap negara ASEAN melalui Early  Harvest  Programme (EHP)  yang  berjalan  selama  enam  tahun. Namun  demikian,  program  EHP  tampaknya  tidak  mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia 7 . 6 “Mendukung  Perjanjian  FTA  ASEAN  CHINA”,  dalam  http://ekonomi.kompasiana.com/  group/ bisnis/2010/02/12/mendukung-perjanjian-fta-asean-china/ 13 Juli 2010.
7 Alexander C Chandra. “Dilema Indonesia dalam ACFTA”, dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2010/01/18/02352497/Dilema.Indonesia.dalam.ACFTA 18 Januari 2010.
Padahal,  terkait  dengan  EHP,  pemerintah  Indonesia  melalui  Menteri Keuangan telah menetapkan dua Surat Keputusan yang diberlakukan sejak  1  Januari  2004. Pertama ,  Keputusan  Menkeu  No.355/ KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang penetapan tarif bea masuk atas  impor  barang  dalam  rangka  EHP  ASEAN-China  FTA. Kedua , Keputusan Menkeu No.356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA. Namun demikian, Menteri Keuangan tampaknya tidak melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai seberapa jauh kesiapan  sektor  riil,  UMKM,  ekspor,  dan  industri  domestik  sebelum melakukan liberalisasi pasar domestik 8 .
Bahkan,  pemerintah  dan  pelaku  usaha  di  Indonesia  seharusnya  bisa mengambil  pelajaran  dari  kesepakatan  kawasan  perdagangan  bebas ASEAN  (ASEAN Free  Trade  Area -AFTA)  yang  telah  diberlakukan sejak tahun 2003.

## PELUANG KOMODITAS UNGGULAN
Meskipun, banyak produk  China yang membanjiri pasar Indonesia, tetapi sebenarnya  Indonesia  juga  memiliki  peluang  untuk  mengembangkan komoditas  unggulannya  ke  China.  Hasil  bumi  Indonesia  yang  khas negara tropis, seperti buah-buahan dan sayuran, bisa dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan dalam era perdagangan bebas, termasuk dengan China, terutama buah salak sebagai salah satu hasil alam yang tidak bisa dihasilkan dengan baik oleh China. Salak bisa tumbuh baik di bumi Indonesia, sementara tidak demikian di tanah lain. Hanya saja, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menjaga  kualitas  buah  dan  sayur  tersebut  supaya  tetap  segar  hingga sampai di tempat tujuan.
Untuk itu, pemerintah harus memfasilitasi anak bangsa yang memiliki kemampuan di bidang teknologi perekayasaan gen pertumbuhan yang terdapat dalam buah maupun sayur. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk menghambat gen pematangan sehingga buah maupun sayur bisa diatur sedemikian  rupa  supaya  tiba  di  tempat  tujuan  tetap  dalam  keadaan segar dan tidak busuk. Oleh karena itu, pemerintah harus merangkul
8 Mudrajad Kuncoro. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok”, dalam www.investoriaindonesia.com, 18 Januari 2010.
para ilmuwan dan peneliti dalam negeri yang memiliki spesifikasi ilmu di bidang tersebut.
Hal  ini  diperkuat  dengan  kenyataan  bahwa  buah-buahan  dari  China yang membanjiri pasar domestik sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar  terhadap  nilai  penjualan  buah-buahan  dengan  jenis  yang  sama hasil produksi dalam negeri, sebab harganya tetap lebih murah buah- buahan lokal. Dengan demikian, keberadaan buah-buahan dari China di pasar lokal hanya meramaikan pasar dengan menyediakan pilihan tambahan  bagi  konsumen,  tidak  hanya  buah  lokal,  melainkan  juga tersedia buah impor di pasar domestik.
Namun  demikian,  pilihan  tetap  berada  di  tangan  konsumen,  apakah mereka  lebih  menyukai  buah  impor  ataukah  memilih  membeli  buah lokal.  Oleh  karena  itu,  slogan  yang  didengungkan  pemerintah  untuk mencintai produk Indonesia harus benar-benar diterapkan oleh seluruh masyarakat  Indonesia  untuk  melindungi  produksi  dalam  negeri  di tengah  arus  perdagangan  bebas,  terutama  dalam  persaingan  dengan produk China yang terkenal murah.
Contoh lain, komoditas unggulan Indonesia yang berdaya jual tinggi di  China  adalah  sarang  burung.  Orang  China  menganggap  sarang burung  merupakan  makanan  para  raja,  sehingga  komoditas  tersebut sangat diminati. Komoditas ini menjanjikan keuntungan besar di luar Indonesia,  dalam  hal  ini  di  China.  Sebagai  perbandingan,  harga  jual sarang burung di kota Surabaya hanya berkisar enam hingga tujuh juta rupiah. Sementara, di China harga sarang burung tersebut bisa mencapai enam belas juta rupiah.
Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki produk unggulan lain yang mampu bersaing di pasar China, yaitu pupuk cair organik. Pupuk cair organik sangat diminati di China sebab China tidak bisa memproduksi pupuk  tersebut  dengan  baik  karena  terkendala  cuaca.  Padahal,  di kota Surabaya pupuk cair organik tidak hanya diproduksi oleh pabrik melainkan juga bisa dibuat oleh industri rumah tangga.
Oleh  karena  itu,  masyarakat  di  daerah  perlu  diberikan  kepercayaan untuk  terlibat  dalam  pelaksanaan  ACFTA,  sesuai  dengan  amanat otonomi  daerah.  Pemerintah  pusat  bisa  mengandalkan  putra  daerah dalam hal penyediaan komoditas unggulan yang mampu bersaing dalam
era  ACFTA  sebab  masyarakat  di  daerah- lah yang  lebih  memahami potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Pada akhirnya, produk unggulan tiap-tiap daerah bisa memperkaya komoditas unggulan Indonesia untuk berkompetisi di kawasan perdagangan bebas, terutama untuk menembus pasar China.
Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat melaksanakan perannya dengan cara  membangun  koordinasi  yang  harmonis  dengan  pemerintah  di daerah. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah setempat maupun masyarakatnya untuk tidak agresif dalam menghadapi tantangan ACFTA. Perjuangan harus terus dilakukan supaya neraca perdagangan antara Indonesia dengan China tidak semakin terpaut jauh.

## PELUANG SEKTOR JASA
Selain komoditas unggulan yang telah disebutkan di atas, ada peluang lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  untuk  menarik keuntungan  dalam  kawasan  perdagangan  bebas,  terutama  dengan China yaitu memanfaatkan kelemahan China atas sektor jasa. Dengan cara  itu  Indonesia  seharusnya  bisa  mengambil  peran  dalam  menjual jasa ke China. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi China yang pesat, kehidupan  masyarakatnya  pun  semakin  berkembang.  Pertumbuhan ekonomi China menjadikan masyarakat China mengalami peningkatan standar hidup. Peningkatan ini berdampak pada kebutuhan masyarakat China terhadap pendidikan yang berkualitas.
Pada  tahun  2006  masyarakat  China  memiliki  kebiasaan  baru  yaitu cenderung  memilih  sekolah joint  adventure .  Kemungkinan  ini, setidaknya,  bisa  dilihat  dari  perbandingan  ketersediaan  sekolah serupa pada tahun 1995, hanya terdapat 70 sekolah joint educational ventures di China. Angka ini mengalami lonjakan yang sangat berarti pada  tahun  2006,  terdapat  657 joint  educational  ventures di  China. Kebiasaan  ini  tentunya  akan  semakin  meningkat  dengan  tingkat pertumbuhan penduduk 20 persen per tahun. Alasan para pelajar China memilih  sekolah joint  education  program yang  diselenggarakan  di negara ASEAN, karena sistem pendidikan di sebagian negara ASEAN dipengaruhi  oleh  negara  barat,  di  samping  juga  karena  penggunaan standar bahasa Inggris yang dinilai tinggi.
9 Dari  10.649.455  turis  yang  berasal  dari  China  bepergian  ke  luar  negeri,  dan  2,3  juta  di  antaranya memilih negara ASEAN sebagai tujuannya (Khotijahtus Sadiyah 2000: 91).
Selain  itu,  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  China  juga  berujung pada  peningkatan  kebutuhan  untuk  berwisata.  Sementara  itu,  jumlah populasi  China  pun  terus  meningkat.  Oleh  karena  itu,  kebutuhan masyarakat China terhadap sektor jasa juga mengalami peningkatan. Di  bidang  pariwisata,  menurut  hasil  penelitian  Khotijahtus  Sadiyah, masyarakat  China  lebih  suka  berwisata  ke  negara-negara  yang memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan warganya. Artinya, mereka merasa lebih nyaman berekreasi ke negara yang juga didiami etnis China (Khotijahtus Sadiyah 2000: 90).
Namun  sayangnya,  pemerintah  Indonesia  kurang  jeli  menangkap peluang  tersebut.  Sehingga,  perdagangan  sektor  jasa  Indonesia  ke China  kalah  bersaing  dengan  negara  ASEAN  yang  lain,  misalnya Malaysia, Singapura, dan Thailand yang lebih dulu tanggap terhadap peluang  sektor  jasa  pariwisata  dan  pendidikan  di  China.  Kelemahan Indonesia dalam sektor ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan dalam negeri. Antara lain, stabilitas keamanan yang tidak kondusif, keadaan infrastruktur  yang  tidak  memadai,  dan  kurangnya  promosi  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia,  terutama  disebabkan  karena tidak adanya dukungan dari pemerintah.
Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tampaknya pepatah ini sesuai untuk diterapkan pada saat ini. Masyarakat Indonesia dengan didukung sepenuhnya oleh pemerintah bisa mulai berbenah mengambil peluang di sektor jasa untuk merebut pangsa pasar China, sebagaimana yang  telah  dilakukan  oleh  negara  ASEAN  yang  lain.    Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai tempat pariwisata beserta kekhasan budayanya, mulai dari tarian hingga musik tradisional yang tidak kalah menariknya  dengan  negara  tetangga.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan kerjasama yang apik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan hal ini.
Pemerintah  daerah  bersama  dengan  masyarakat  bersama-sama menciptakan  lingkungan  pariwisata  yang  aman,  nyaman,  dan  bersih. Sementara itu, tugas pemerintah pusat adalah memperkenalkan potensi wisata  Indonesia  kepada  pangsa  pasar  China  melalui  pameran  yang difasilitasi oleh Kementrian Luar Negeri. Demikian halnya di bidang pendidikan,  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat,  juga  perlu dibenahi dalam rangka menarik minat para pelajar China untuk belajar
di Indonesia. Untuk itu, stabilitas keamanan perlu dijaga demi stabilitas ekonomi negeri ini. Sebab, mustahil stabilitas ekonomi akan terwujud, jika negeri ini tidak aman.

## PERAN PEMERINTAH
Belajar dari  China,  banyak  hal  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  melindungi  warga  negaranya  agar  tidak  semakin  terpuruk dengan  membanjirnya  produk  China  di  Indonesia.  Pemerintah  perlu mempelajari  lagi  komoditas  ekspor  Indonesia  secara  teliti  untuk memastikan  komoditas  mana  yang  merupakan  produk  unggulan Indonesia  terhadap  China.  Selanjutnya,  produk  unggulan  tersebut didongkrak,  bahkan  mungkin  dilipatgandakan,  produksinya  untuk memperlebar peluang Indonesia di pasar China, terutama pemerintah harus memanfaatkan keunggulan Indonesia sebagai negara tropis yang mampu menghasilkan komoditas unggulan yang tidak bisa diproduksi oleh China.
Selanjutnya,  pemerintah  daerah  setempat  harus  agresif  melakukan pameran produk dalam negeri ke China. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya hasil alam maupun hasil karya tangan anak bangsa bisa dikenal oleh masyarakat China, yang berujung pada meningkatnya permintaan barang dagangan tersebut ke China. Hal ini, tentu saja, membutuhkan kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah setempat dengan pemerintah pusat, sebagaimana amanat UU Otonomi Daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat bisa diwakili oleh Departemen Luar Negeri.
Untuk itu, reformasi birokrasi mutlak diperlukan. Pelayanan birokrasi yang terkenal lambat, berbelit-belit, dan mahal harus diubah menjadi makin cepat, mudah, dan murah. Aturan hukum tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk regulasi hukum yang sah, jika tidak ingin dijadikan permainan angka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, seringkali  pengusaha  bersedia  membayar  lebih  untuk  memudahkan dan  mempercepat  urusannya  dengan  aparat  pemerintahan,  termasuk persoalan  perizinan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  membingkai aturan tersebut secara formal agar tidak dijadikan komoditas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Peran pemerintah yang lain terkait persoalan infrastruktur. Infrastruktur paling mendasar adalah distribusi atau logistik untuk kebutuhan arus
perpindahan  barang  ( flow  of  goods )  yang  meliputi  infrastruktur  fisik jalan,  pelabuhan,  gudang,  produksi,  dan  transportasi.  Berikutnya, infrastruktur  pembayaran  ( flow  of  money )  yang  meliputi point  of sale dan ATM  (Anjungan Tunai  Mandiri)  sampai  ke  lokasi  aktivitas bisnis. Setelah itu, infrastruktur sistem dan teknologi informasi ( flow of  information) untuk  mendukung  aktivitas  jalinan  pasar,  transaksi, negosiasi, dan pemesanan. Tiga infrastruktur tersebut secara bersamaan membangun kesatuan kekuatan infrastruktur bisnis 10 .
Infrastruktur  jalur  laut  merupakan  jalur  transportasi  yang  banyak digunakan  dalam  era  perdagangan  bebas.  Pemerintah  hendaknya menyadari pentingnya peran, fungsi, dan keberadaan pelabuhan sebagai pintu  gerbang  bagi  keluar  masuknya  barang  ekspor-impor.  Sebagai contoh, kota Surabaya yang memiliki pelabuhan besar yaitu Tanjung Perak sebagai bagian dari wilayahnya. Pelabuhan ini membuka layanan bongkar  muat  24  jam  nonstop  sejak  tanggal  1  Januari  2010.  Tidak hanya  itu,  tenaga  kerja  bongkar  muat  juga  akan  ditambah  dari  satu shift menjadi dua shift untuk memperlancar arus bongkar muat barang. Sebab,  proses  bongkar  muat  biasanya  memakan  waktu  tiga  hingga lima hari. Selain itu, di Pelabuhan Tanjung Perak juga telah dibangun terminal multiguna Nilam. Terminal multiguna ini diharapkan mampu menampung  ledakan  bongkar  muat,  baik  dari  terminal  petikemas internasional maupun domestik 11 .
Namun demikian, salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur itu belum mampu beroperasi secara maksimal dalam lalu lintas perdagangan bebas. Selama ini, barang dagangan yang akan dijual ke luar negeri, termasuk ke China, diangkut dengan menggunakan kapal kecil.  Dari  pelabuhan  Tanjung  Perak,  Surabaya,  kapal-kapal  dagang tersebut  harus  transit  di  Singapura.  Hal  ini  disebabkan  kapal  besar tidak bisa memasuki wilayah pelabuhan Surabaya karena kedalaman pelabuhan Surabaya hanya tujuh meter. Sedangkan, kapal kargo besar yang  bisa  mengangkut  peti  kemas  dalam  jumlah  banyak  hanya  bisa melewati  pelabuhan  yang  memiliki  kedalaman  minimal  dua  belas hingga empat belas meter.
10 Nurhadi,  “AC-FTA  Diberlakukan,  Jatim  Mampu  Bersaing”.  dalam  http://www  .jawapos.co.id/ metropolis/index.php?act=detail&nid=113546, 26 Januari 2010.
11 “FTA,  Tanjung  Perak  24  Jam  Nonstop”.  dalam  http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/ 05/21034050/FTA..Tanjung.Perak.24.Jam.Nonstop, 5 Januari 2010.
Oleh  karena  itu,  dari  Surabaya  barang  dagangan  diangkut  dengan menggunakan  kapal  kecil  kemudian  sampai  di  Singapura  baru dipindahkan ke dalam kapal besar, untuk selanjutnya diangkut menuju ke negara tujuan. Karena harus transit ke Singapura terlebih dahulu, kapal-kapal dagang dari Surabaya itu harus menanggung tiga kali cash , yaitu bea parkir, jasa tambat, dan bongkar muat. Hal ini menyebabkan di tujuan harga barang menjadi mahal. Akhirnya, komoditas Indonesia tidak bisa bersaing dengan harga di tempat tujuan karena mengalami pembengkakan  harga.  Kejadian  ini  tidak  hanya  dialami  oleh  para eksportir,  melainkan  juga  dialami  oleh  para  importir  yang  akan memasukkan  barang  dagangannya  ke  Indonesia  melalui  pelabuhan Surabaya.  Padahal,  pelabuhan  Surabaya  merupakan  pintu  masuk menuju Jawa Timur dan Indonesia Timur.
Rencana pengembangan pelabuhan tersebut tidak bisa dilakukan hingga saat ini karena beberapa hal. Antara lain, persoalan regulasi, perbedaan pendapat antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, dan lain- lain 12 .  Persoalan  pelabuhan  memang  bukan  persoalan  mudah,  sebab menurut  UU  Otonomi  Daerah,  pelabuhan  merupakan  kewenangan pemerintah  pusat.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  pusat  diwakili  oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota Surabaya tidak bisa berbuat banyak dengan pelabuhan Tanjung  Perak,  Surabaya,  sebab  menyangkut  kepentingan 37 kabupaten dan kota lain yang ada di Provinsi Jawa Timur.
Menurut  Walikota  Surabaya,  Bambang  DH,  situasi  tersebut  di  atas merupakan  dampak  dari  reformasi  setengah  hati  yang  tidak  sesuai dengan  semangat  otonomi  daerah  sebab  pemerintah  pusat  dianggap setengah  hati  dalam  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Hal  itu  terbukti  dengan  bunyi undang-undang  yang  mensyaratkan  tujuh  hal  yang  masih  menjadi kewenangan  absolut  pemerintah  pusat.    Dalam  kerangka  ACFTA, pemerintah  kota  Surabaya  menilai  gubernur  sebagai  perpanjangan tangan pemerintah pusat seharusnya mendukung kebijakan pemerintah pusat mengenai ACFTA, bukan malah sebaliknya.
Selain  itu,  peran  pemerintah  juga  diperlukan  dalam  hal  memangkas kebutuhan  ekonomi  berbiaya  tinggi  yang  disebabkan  beberapa  hal.
12 Wawancara dengan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono 4 Agustus 2010.
Pertama,  biaya  mengurus  kontainer  di  pelabuhan  (THC)  Indonesia masih  tertinggi  di  ASEAN,  belum  lagi  ditambah  biaya  parkir  dan lewat kontainer yang dinilai memberatkan. Kedua, biaya pungutan liar (pungli) minimal 7,5% dari biaya ekspor, yang biasa ditemui di jembatan timbang, jalan raya, pelabuhan, dan pelayanan perijinan, baik di pusat maupun daerah. Ketiga, realita tingginya kandungan impor bahan baku, bahan  antara,  dan  komponen  untuk  seluruh  industri,  yang  berkisar antara  28-90  persen  yang  harus  ditanggung  oleh  industri  domestik. 13
Persoalan ini mutlak membutuhkan campur tangan pemerintah untuk meringankan beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.  Tujuannya,  tidak  ada  lain,  kecuali  untuk  meningkatkan  daya saing produk anak bangsa di kancah kawasan perdagangan bebas.
Keluar,  pemerintah  bersama-sama  dengan  pelaku  usaha  harus melebarkan  jaringan  ( networking )  untuk  memperkaya  informasi mengenai  produk  kebutuhan  masyarakat  China,  pasar  yang  tersedia, dan  mengenal  pedagang  langsung  dari  China  sehingga  harga  barang dagangan bisa ditekan karena tidak melewati banyak ‘tangan’. Hal ini perlu  dilakukan,  belajar  dari  pengalaman  pedagang  Indonesia  yang mudah dipermainkan oleh trader Singapura karena pedagang Indonesia tidak  memiliki  akses  dengan  pasar  dan  pedagang  China  langsung. Sehingga,  harus  melewati  Singapura  dan  menjual  barangnya  sesuai dengan penawaran yang diberikan oleh trader Singapura.
Sebagai contoh, seorang ekspotir gaplek (bahan makanan yang terbuat dari singkong) dari kota Surabaya yang akan menjual barangnya ke luar negeri harus melewati Singapura terlebih dahulu, sehingga ia pun harus melalui pedagang dari Singapura. Pedagang ini kadang mempermainkan harga gaplek tersebut dengan mengatakan bahwa gaplek yang dibawa oleh pedagang Indonesia tersebut kadar airnya terlalu tinggi, sehingga harganya  menjadi  turun.  Jika  pedagang  Indonesia  itu  tidak  mau menurunkan  harganya,  maka  pedagang  Singapura  mengancam  tidak akan mengambil gaplek dari dirinya, melainkan akan membeli gaplek dari pedagang negara lain, misalnya dari Vietnam atau Thailand. Kondisi seperti ini membuat pedagang Indonesia terpaksa menuruti keinginan pedagang Singapura tersebut dengan menurunkan harga gaplek yang
13 Mudrajad Kuncoro. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok” dalam www. investoriaindonesia.com, 18 Januari 2010.
dibawanya. Hal ini, tentu saja, berimbas pada harga beli sang pedagang ke petani gaplek di tanah air 14 .
Keadaan  ini  harus  dialami  oleh  para  eksportir  Indonesia  karena networking -nya  lemah.  Pedagang  Indonesia  yang  tidak  mempunyai jaringan langsung dengan pedagang negara tujuan, maka dengan mudah dipermainkan oleh pedagang Singapura. Sebab, Singapura menyadari bahwa dia  tidak memiliki sumber daya alam sehingga dia memainkan peran sebagai trader . Oleh karena itu, peran serta pemerintah mutlak diperlukan dalam hal proteksi terhadap pedagang lokal maupun produk lokal yang dihasilkan agar mampu bersaing dengan barang impor yang masuk ke pasar lokal.
Persoalan  lain  yang  juga  harus  dibenahi  oleh  pemerintah  dalam menghadapi ACFTA adalah persoalan kesiapan sumber daya manusia. Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  menjadikan  pendidikan  sebagai salah satu prioritas pembangunan. Sebab, SDM merupakan salah satu aset  penting  dalam  rangka  mewujudkan  ketangguhan  perekonomian daerah.  Kebutuhan  akan  SDM  yang  berkualitas  tidak  bisa  dielakkan lagi.  Kualitas  SDM  turut  menentukan  kualitas  daya  saing  dalam  era perdagangan bebas.
Tidak  hanya  itu,  pemerintah  wajib  melindungi  produk  dalam  negeri dengan cara mewajibkan produk impor China yang masuk ke Indonesia agar  sesuai  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Penerapan  SNI  yang ketat bisa mengontrol produk luar yang masuk ke Indonesia, sehingga tidak sembarangan produk bisa masuk ke pasar Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi kebijakan pemerintah China sebab hubungan perdagangan Indonesia- China tampaknya masih diwarnai banyak hambatan. Oleh karena itu, pemerintah  juga  harus  proaktif  menyelesaikan  kasus-kasus  sengketa perdagangan antara Indonesia dengan China.
Contoh  kasus,  pada  bulan  April  2006  perusahaan  eksportir  buah- buahan  nasional  PT  Friendship  Prima  melayangkan  keluhan  adanya penolakan ekspor produk pepaya, mangga dan salak oleh Kepabeanan RRC. Alasannya, Indonesia hanya diperbolehkan mengekspor manggis, pisang, dan longan. Contoh lain, China menawarkan konsesi bebas bea
14 Wawancara dengan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono 4 Agustus 2010.
masuk (turun dari 15% yang berlaku saat ini) atas produk cocoa powder Indonesia ke China. Sebagai kompensasinya, China mengusulkan agar Indonesia dapat memberikan preferensi tariff (0%) untuk produk chili powder (turun  dari  5%  yang  berlaku  saat  ini).  Dari  contoh  tersebut, tampak bahwa pemerintah Indonesia harus memperkuat posisi tawarnya agar  China  tidak  terkesan  seenaknya  dalam  menetapkan  peraturan perdagangan yang cenderung lebih menguntungkan mereka 15 .

## PENUTUP
Sebagai penutup, pro kontra mengenai keikutsertaan Indonesia dalam kawasan perdagangan bebas ACFTA harus segera diakhiri. Siap atau tidak siap, ACFTA sudah di depan mata.  Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di daerah harus mulai berbenah. Banyak persoalan di dalam negeri yang perlu diselesaikan, mulai dari persoalan reformasi birokrasi yang belum usai, kesediaan infrastruktur yang belum memadai, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum siap bersaing di pasar global, terutama dengan China.
Banyaknya produk China yang tumpah ruah di pasar domestik harus dihadapi dengan strategi yang matang. Keunggulan Indonesia sebagai negara  tropis  merupakan  berkah  tersendiri  yang  harus  dimanfaatkan dengan  maksimal.  Sebagai  negara  tropis  tentunya  Indonesia  bisa menghasilkan komoditas khas tropis yang tidak bisa diproduksi oleh China.  Selain  itu,  sebagai  negara  tropis  Indonesia  juga  memiliki keindahan  alam      sebagai  potensi  pariwisata  bagi  masyarakat  luar negeri,  dan,  sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  memiliki  beragam budaya khas yang tidak dimiliki negara lain. Hanya saja, semua potensi kekayaan Indonesia tersebut memerlukan campur tangan  pemerintah dan  pelaku  usaha  untuk  memperkenalkan  Indonesia  ke  pasar  China sekaligus memperbaiki persoalan internal dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di era kawasan perdagangan bebas.
ACFTA  membawa  tantangan  sekaligus  peluang  bagi  masyarakat Indonesia.  Dengan  demikian,  peluang  besar  semakin  terbuka  lebar sebab China merupakan pusat gravitasi perekonomian di Asia, dengan
15 Mudrajad Kuncoro. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok” dalam www.investoriaindonesia.com, 18 Januari 2010.
pangsa pasar yang sangat luas. Situasi ini sangat menarik minat siapa saja  untuk  menembus  pasar  China.  Sebab,  keberhasilan  menembus pasar China berarti keberhasilan meraup keuntungan besar. Untuk itu, diperlukan  kerja  keras  dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak,  terutama dukungan  sepenuhnya  dari  pemerintah  untuk  meraih  harapan  besar anak  bangsa,  sesuai  dengan  semangat  otonomi  daerah  dan  cita-cita negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku
Basri,  Faisal.  “FTA  ASEAN-Cina  dan  Deindustrialisasi” , dalam http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/21/06350379/FTA.ASEAN.Cina. dan.Deindustrialisasi . 21 Desember 2009.
Basri, Faisal. “Negara Harus Pegang Kendali”. dalam http://cetak.kompas.com/read/ xml/2010/07/08/05163677/negara.harus.pegang.kendali 8 Juli 2010.
Beetham, David. Birokrasi . cetakan pertama, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1990.
Sadiyah,  Khotijahtus.  “Kesiapan  Indonesia  dalam  Menghadapi  Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China / China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA): 2002-2004. Tesis . Jakarta:Program Pascasarjana UI. 2006.
Tay, Simon SC,  “Institutions and Process: Dilemmas and Possibilities”, dalam Simon Sc.Tay (ed.), ANew ASEAN in A New Millenium , Jakarta: ISEAS, 2000.

## Website
Chandra,  Alexander  C. “ Dilema  Indonesia  dalam  ACFTA”.  dalam http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/18/02352497/Dilema.Indonesia. dalam.ACFTA . 18 Januari 2010.
Kuncoro,  Mudrajad.  “Impian  Dibalik  FTA  ASEAN-Tiongkok”,  dalam www. investoriaindonesia.com . 18 Januari 2010.
Nurhadi, Nurhadi. “AC-FTA Diberlakukan, Jatim Mampu Bersaing”. dalam http:// www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=113546 .  26  Janu- ari 2010.
http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=22 , diakses 1 Februari 2010.
http://www.surabaya.go.id/infokota/index.php?id=6 , diakses 1 Juli 2010. http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=23 , diakses 1 Juli 2010.
www.surabaya.go.id , diakses 1 Februari 2010.
_____,  “API:  Indonesia  Belum  Siap  Hadapi  FTA”.  dalam http://bisniskeuangan. kompas.com/read/2009/12/19/12434264/API:.Indonesia.Belum.Siap.Hadapi.
FTA . 19 Desember 2009.
_____, “Faisal Basri: Lebih Baik Ajukan Angket FTA Dibandingkan Century”. dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/11/17/1254163/Faisal.Basri:. Lebih.Baik.Ajukan..Angket.FTA.Dibandingkan.Century . 17 November 2009.
_____, “FTA ASEAN-Cina Bikin Malapetaka”. dalam http://bisniskeuangan.kompas. com/read/2009/11/17/10143284/FTA.ASEAN.Cina.Bikin.Malapetaka 17  No- vember 2009.
_____,  “FTA  Cina-ASEAN,  Siapa  Rajin  Garap  PR”.  dalam http://bisniskeuangan. kompas.com/read/2010/01/03/10031244/FTA.Cina.ASEAN..Siapa.Rajin. Garap.PR , 3 Januari 2010.
_____, “FTA, Tanjung Perak 24 Jam Nonstop”. dalam http://bisniskeuangan.kompas. com/read/2010/01/05/21034050/FTA..Tanjung.Perak.24.Jam.Nonstop .  5  Ja- nuari 2010.
_____,  “Hadapi  FTA ASEAN-Cina,  4000  Industri  Kecil  Surabaya  Dapat  Bantuan
Mesin”, dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/01/13/ brk,20100113-218840,id.html . 13 Januari 2010.
_______, “Kadin  Minta  FTA  Dievaluasi”,  dalam http://www.koran-jakarta.com/berita- detail.php?id=39042 . 1 Desember 2009.
_____,  Mendukung  Perjanjian  FTA  ASEAN  CHINA”,  dalam  http://ekonomi. kompasiana.com/group/bisnis/2010/02/12/mendukung-perjanjian-fta-asean- china/. 13 Juli 2010.
_____,  “Perdagangan  Jatim  Defisit”.  dalam http://www.surya.co.id/2010/01/05/ perdagangan-jatim-defisit.html . 5 Januari 2010.
Wawancara dengan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, 4 Agustus 2010.