HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## ANALISIS YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Muhamad Yasin 1 , Heriyanto 2 , Fathorrahman 3
1, Mahasiswa Prodi Hukum, 2,3, Prodi Hukum Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email : 2 heriyanto.muhammad@gmail.com, 3 aryawiraraja.45@gmail.com

## Abstrak
Penyalahgunaan  narkotika  di  indonesia  semakin  tahun  mengalami  peningkatan  yang menimbulkan  pertanyaan  bagi  kaum  pemuda  apakah  dari  metode  penanganan  yang kurang  perhatian  lalu  mengakibatkan  penyalahguna  makin  bertambah,  karena  hal tersebut  mempengarui  dari  aspek  sosial,  kebudayaan,  pendidikan  dan  beberapa  yang lain  hal  ini  karena  rujukan  data  BNN  pada  tahun  2020-2021,  Namun  ternyata  dalam putusanya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara hal ini menjadi salah satu  faktor bertambahnya  penyalahguna  narkotika  sebab  penyalahguna  telah  mengalami kecanduan  dan  sehingga  jika  sanksi  pidana  berupa  penjara  maka  tidak  akan  menjadi solusi  lantaran  peneliti  menggunakan  analisis  yuridis  normatif  dengan  pendekatan restorative  terhadap  tindak  pidana  narkotika  yang  memiliki  sanksi  rehabilitasi  jika memenuhi persyaratan sesuai pedoman restorative justice. Bahkan peneliti melakukan perumusan  sebuah  kajian  yang  pertama  bagaimana  metode  restorative  dalam  tindak pidana  narkotika  sedangkan  selanjutnya  dalam  hal  bagaimana  penerapan  asas restoratife  terhadap  penyalahguna  narkotika,  Oleh  karenanya  peneliti  melakukan kajian dengan menggunakan analisis yuridis normatif agar dalam hal pemidanaan lebih memiliki  pertimbangan  karena  mempengaruhi  sebuah  putusan  dan  akan  menjadikan fatal  bagi  terdakwa  lebih  rilnya  ialah  dalam  perkara  pengguna  narkotika  namun ditelaah  dengan  menggunakan  pendekatan  asas  keadilan  restorative  justice  memiliki arti  pengembalian  kepada  keadaan  semula  disebabkan  Narkotika  digunakan menggunakan cara melawan hukum berbahaya atas akibat akan mengalami kecanduan dan mempengaruhi jiwa dan psikis.
Kata Kunci : Penyalahguna Narkotika, Restorative Justice

## Abstract
Narcotics abuse in Indonesia has increased every year, which raises questions for young people  whether  from  methods  of  handling  that  are  less  attentive  then  result  in  more abusers, because this affects social, cultural, educational and several other aspects, this is due to BNN data references in 2010. 2020-2021, however, it turns out that in his decision the judge imposed a prison sentence, this is one of the factors for the increase in narcotics abusers because abusers have experienced addiction and so if the criminal sanction is in the form of imprisonment then it will not be a solution because researchers use normative
juridical  analysis  with  a  restorative  approach  to  acts  narcotics  criminals  who  have rehabilitation  sanctions  if  they  meet  the  requirements  according  to  restorative  justice guidelines.  In fact, researchers conducted the formulation  of a first study on how to use restorative  methods  in  narcotics  crimes,  while  later  in  terms  of  how  to  apply  the restorative principle to narcotics abusers. making fatal for the defendant is more real in cases of narcotics users but  examined using the approach of the principle of restorative justice  has  the  meaning  of  returning  to  its  original  state  because  narcotics  are  used  in ways that violate the law are dangerous for the consequences  of experiencing  addiction and affecting the soul and psyche.

## Keywords : Narcotics Abusers, Restorative Justice

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang termasuk kategori memerlukan  penanganan  kusus  dan  bapak  Presiden  Jokowi  menginformasikan indonesia  melampaui  batas  bahan  narkotika. 1 Dari  hal  ini  menjadikan  pertanyaan sehingga  memerlukan  terhadap  jawaban  yang  signifikan  dari  perkataan  presiden tersebut.
Namun  dari  fakta  BNN  terdengar  memilukan  disebabkan  narkotika  yang  bisa masuk  ke  indonesia  mencapai  72  terjaring  aktif    dan  juga  para  jaringan  tersebut memiliki  kemampuan  menyembunyikan  barang  tersebut  bahkan  memiliki  metode barang akan dikeluarkan jika memiliki pesanan dan para mafia tersebut menggunakan senjata canggih yang berasal dari peruahaan. 2
Komjen  Pol  memberikan  keterangan  atau  data  rill  terhadap  nominasi penyalahguna  narkotika  jika  pengguna  ternyata  0,15%  ini  tahun  2021  sebanyak  366 manusia  berkewarganegaraan  indonesia,  ditahun  2019  nominasi  pengguna  lebih rendah  1,80%  hanya  341  jiwa  namu  pada  tahun  2020  masuk  perkiraan  275  korban pengguna  narkotika  dan  atas  dasar  data  inilah  presiden  Jokowi  dodo  narkotika  yang berada di indonesia melampaui batas dari pengedar dan pengguna.
1 Badan  Narkotika  Nasional,  “Press  Relases  Akhir  Tahun  2016,  Keja  Nyata  Perangi  Narkotika,” Jakarta, 22 Desember 2016
2 Ratna  WP,  Aspek  Pidana  Penyalahunaan  Narkotika  Rehabilitasi  Versus  Penjara  (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009) (Yogyakarta: Legality, 2017), Hal.43
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Seseorang  menggunakan  narkotia  ilegal  merusak  kejiwaan  dan  psikososial 3 . Apalagi  pengguna  yang  menggunaka  dengan  cara  terus  menerus  maka  dia  harus mendapatkan perbaikan yang memiliki sifat pengembalian kepada keadaan semula dan hal  ini  dilakukan  oleh  lembaga  yang  berwenang  mempunyai  amanah  dalam menjalankan  kewenanganya  untuk  siapapun  yang  membutuhkan  dan  telah  sesuai dengan peraturan yang telah ada.
Dengan  adanya  hukum  tentu  menjadi  kontrol  pengendali    agar  masyarakat tentram dan sejahtera dan terwujudnya cita cita sebuah negara, namun pada kenyataan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika masi meningkat bahkan  telah luas jaringam kerjasama  terhadap  tindak  pidana  narkotika 4 ,  dan  juga  dalam  hal  penanganan  sanksi bagi seseorang yang melawan hukum menggunakan dua cara meliputi: pertama dengan pidana  penjaran,  kedua  dengan  rehabilitasi  artinya  sesuai  dengan  prosedur  yang digunakan oleh aperatur hukum.
Sehingga sebuah kebijakan diputuskan oleh hakim terhadap pengguna narkotika namun  tidak  menjamin  putusan  hakim  tersebut  memiliki  keadilan  dan  tidak  adanya pihak  yang  merasa  dirugikan  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  dari  hal  ini  lah penggunaan konsep restorative justice di butuhkan bahkan bisa  bertentangan dengan putusan  yang  diberikan  kepada  pengguna  narkotika,  karena  keadilan  belum  tentu tersasa sama, oleh beberapa sthake holder.
Karena  dalam  sanksi  bagi  pengguna  tersebut  memiliki  dua  diantaranya  ialah pidana  penjara  sedangkan  sanksi  selanjutnya  dengan  menggunakan  cara  Rehabilitasi apabila  kita  telaah  dengan  menggunakan  pendekatan  asas  restoratife  justice  dan memenui  syarat  karena  ada  putusan  yang  memutuskan  terdakwa  dipidana  penjara padalah jika melakukan pendekatan asas restoratife maka direhabilitasi  dalam hal ini memerlukan  perhatian  khusus  karena  pengguna  narkotika  tersebut  termasuk  korban dari ulah pengedar narkotika sedangkan korban pengguna narkotika tersebut memiliki ketergantungan  untuk  menggunakan  narkotika  yang  mengharuskan  pengembalian sebuah keadaan semula dikarenakan mempengaruhi psikis dan jiwa.
3 Elrick  Cristoper  Sanger,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  Di  Kalangan  Generasi Muda,” Jurnal Lex Crimen II, no. 4 (2015): 5-13.
4 7O.C.  Kaligis,  Narkoba  Dan  Peradi  lannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana  Melalui Perundangan Dan Peradilan, Alumni, Bandung, 2002,260.
Oleh  karena  itu  peneliti  memberikan  limitasi  dalam  melakukan  sebuah  kajian ilmiah  agar  lebih  terarah  dan  tersistematis  sehingga  memiliki  hasil  yang  nantinya memang  akan  dijadikan  sebuah  solusi  dalam  hal  pencegahan  peningkatan  pengguna narkotika  sebagai  berikut  judul  :  ANALISIS  YURIDIS  PENDEKATAN  RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan. Penelitian  kepustakaan  merupakan  suatu  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam mengumpulkan  informasi  dan  data  secara  mendalam  melalui  berbagai  literatur  serta hasil  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  untuk  mendapatkan  jawaban  dan  landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. 5
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  (legal  research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 6

## PEMBAHASAN

## A. Pendekatan Metode Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika
Penyalahgunaan  Narkotika  lebih  khususnya  bagi  pemakai  memiliki  peraturan yang  berbeda  dari  penyalahgunaan  Narkotika  yang  termasuk  pengedar  Narkotika  hal ini telah memiliki dasar atau rujukan suatu peraturan undang undang Nomor 35 Tahun 2009.  Seseorang  yang  melakukan  dengan  sengaja  menggunakan  Narkotika  termasuk pelanggaran  penyalahgunaan  Narkotika  dan  hal  ini  memiliki  peraturan  yang  sama namun Pasal yang berbeda Pasal 127 seperti dibawah ini antara lain:
“Suatu bahan yang telah dibuat yang bernama Narkotika Golongan 1 tentu memiliki sanksi penjara selama empat tahun bagi pengguna diri sendiri.”
“Suatu bahan yang telah dibuat oleh para ilmuan yang bernama Narkotika Golongan II  bagi  seseorang  yang  menggunakan  sendiri  untuk  kepentingan  sendiri  maka sanksi 2 tahun paling lama.”
5 R.  Poppy  Yaniawati,  “Penelitian  Studi  Kepustakaan  (Library  Research)”,  disajikan  pada  acara “Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan” di Lingkungan Dosen FKIP Unpas, 14 April 2020.
6 Soerjono Soekanto dan S Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001), 14.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
“Suatu  bahan  yang  telah  dibuat  dan  bernama  Narkotika  Golongan  III  seseorang sengaja  menggunakan  narkotika  bagi  diri  sendiri  memiliki  sanksi  pidana  penjara paling lama 1 tahun penjara.”
Tetapi  hal  seperti  ini  tentu  memiliki  fase  pembuktian  terhadap  tindak  pidana yang  telah  dilakukan  dengan  catatan  telah  terbukti  dari  beberapa  bukti  bagi  pemakai narkotika  ataupun  pecandu  kategori  ini  menjadikan  implikasi  untuk  menjalani rehabilitasi  karena  telah  memiliki  kekuatan  dari  Pasal  127  ayat  3  yang  menjadi  hal pokok kewajiban melalau pidana rehabilitasi dan dorongan ayat 1 untuk hal alat bukti.
Jika  dilihat  dari  medis  ada  beberapa  yang  mngataka  bahwa  seseorang  yang menggunakan  narkotika  bagi  diri  sendiri  termasuk  korban  dari  sindikat  pelaku pengedar narkotika karena sebenarnya dari korban pengguna narkotika tersebut ingin terlepas  dari  bebiasaan  menggunakan  narkotika  tetapi  karena  hal  sedemikian mempengaruhi terhadap psikis dan jiwa seseorangng oleh karenanya korban tersebut termasuk niminasi pasien bai tim medis. 7
Didalam  prosedur  kebenaran  terhadap  bukti  yang  menjadi  alasan  rehabilitasi bagi seseorang pecandu ataupun pengguna narkotika ungkapan ini cerminan dari pasal 54  peraturan  Nomor  35  memiliki  tahun  2009  pembahasan  narkotika  dan  juga  ketika pelaksanaan  ternyata  Mahkamah  Agung  membrikan  surat  lalu  diedarkan  memiliki nomor  4  dan  tahun  2010  peraturan  ini  memberikan  sindikat  posisi  seseorang  yang menggunakan  narkotika  sebagai  korban  yang  seharusnya  dimasukkan  kedalam lembara rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial dan juga SEMA hasil amandemen dengan isi yang sama Nomor 3 dan tahunya 2011.
Kementerian hukum dan ham, kementerian kesehatan, kejaksaan, kementerian sosial, kaepolisian,  dan  badan  Narkotika  Nasional  dan  juga  bersama  Mahkamah  Agung  Nomor  03 Tahun  2014  pada  intinya  berbicara  persoalan  penanganan  suatu  tindak  pidana  yang  telah dilakukan bagi seorang pengguna atau pecandu narkotika yang tentu termasuk yang memiliki posisi sebagai korban penyalahgunaan narkotika kedalam sebuah lembaga tempat Rehabilitasi
Ketika keadilan Rrestorative  dijalankan  didalam  penerapan  suatu  tindak  pidana narkotika  tentu  memiliki  beberapa  institusi  yang  menjadi  dalil  bagi  penerapanya  namun
7 Parasian Simanungkalit, (2013), Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, Surakarta: Yustisia, hlm. 80.
dengan adanya regulasi yang terjadi semakin komplit ditambah institusi kapolri Nomor 8 tahun 2021  memiliki  maksud  keadilan  restorative  dalam  hal  penanganan  bahkan  bukan  hanya  itu tentang penghentian suatu pidana dalam perkara melalui pendekatan keadilan Restorative hal ini sesuai dengan peraturan yang dimiliki oleh kejaksaan nomor 15 tahun 2020 bahkan sampai hal penyelesaian terhadap tindak pidana narkotika dalam penangananya bagi seseorang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dimasukkan kedalam lembaga rehabilitasi hal ini merupakan  amanat  dari  undang  undang  nomor  18  tahun  2021  didalam  pedomanya,  dan menjadi komplit dengan ditambah oleh peraturan bersama tahun 2014.
Jika  kita  menelaah  dengan  lensa keadilan Restorative  adalah  sebuah  gejala yang  tidak terlepas  dari  masyarakat  dan  juga  mengenai  proses  peradilan  yang  nantinya  dilakukan memiliki  tujuan  untuk  perdamaian  kesejahteraan  memberikan  perbaikan  suatu  keadaan kepada semula dan juga tidak terlepas memberikan jaminan kepada yang berhak mendapatkan jaminan. 8
Tentu suatu kejahatan merupakan konflik anatara individu dengan lainya yang memiliki konsekwensi  bagi  seseorang  yang  terlibat  dengan  hal  ini  menjadi  abstraksi  sebuah  proses peradilan  yang  dilakukan  menggunakan  cara  pendekatan  asas  keadilan  Restorative  terhadap seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  juga  yang  selanjutnya  bagaimana  peranan tersebut menjadi solusi terhadap konflik yang terjadi agar tidak terulang kembali. 9
Ketika berurusan dengan penyelesaian pidana yang telah dilakukan seseorang dengan melawan hukum memiliki dua jalur atau bentuk antara lain: 10
a) Menggunakan cara lobilisasi dan negoisasi diluar persidangan dengan aperatur desa dan juga ada sesuatu yang diperlukan antara lain: Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana;
b) Suatu  permusyawaraan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  korban,  pelaku, aperatur  hukum  dan  masyarakat  dengan  suka  rela  agar  memiliki  keabsahan suatu hasil yang didapatkan.
c) Suatu  perembukan  yang  memiliki  dukungan  oleh  aperatur  desa  yang  memiliki kewenangan.
d) Hasil dari mustawaroh yang telah dilakukan dan mengumpulkan seseorang yang bersangkutan merupakan kekuatan atau memiliki kecakapan dimata hukum.
8 Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and justice, (Waterloo: Herald Press, 1990),
181
9 Ibid.45
10 Rudini Hasyim Rado, Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei  dalam  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional,  Jurnal  Law  Reform,  Volume  12,  Nomor  2, September, 2016,273-275
e) Musyawaroh yang dilakukan dan telah memenuhi syarat termasuk penghapusan suatu tuntutan.
f) Dalam  hal  lobilisasi  dan  nego  perlunya  tahap  penyidikan  yang  dilakukan  oleh pihak kepolisian yang memiliki kewenangan dalam arti agar ketika mediasi telah dilakukan namun tidak menghasilkan sesuatu yang disepakati menjadi alternatif tanpa persidangan tapi jika tidak menghasilkan maka bisa dilanjutkan kedalam persidangan  sesuai  hasil  penyidikan  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  yang berwenang.
g) Lobilisasi dan diakhiri dengan nego tersebut dilakukan harus tanpa pemaksaan artinya  dengan  menggunakan  suka  rela  dari  beberapa  pihak  yang berkepentingan didalamnya untuk menyelesaikan perkaranya.
h) Lobilisasi dan diakhiri dengan nego dilakukan dengan cara tertutup karena yang dibicarakan  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  melawan  hukum  dan  juga membutuhkan mediotor didalam musyawarahnya yang nantinya akan dijadikan saksi apabila suatu ketika problem tersebut diangkat dimata persidangan.
i) Dan  disaat  musyawarah  dilakukan  dari  sinilah  antara  korban  dan  pelaku melakukan  kesepakatan  apakah  korban  meminta  ganti  kerugian  ataukah  tidak yang menjadi pengantar adalah mediator.
j) Seseorang yang menjadi media atas mediasi telah memiliki sertifikasi agar tidak berkesan  mempropokasi  salah  satu  pihak  diantaranya  dan  mediator  tersebut telah berada didalam badan bukan perorangan.
k) Ketika kesepakatan antara  korban  dan pelaku  telah dilakukan  tinggal meminta kepenyidik tinggal pemenuhan hak korban terhadap pelaku.
l) Jika  telah  menemukan  hasil  kesepakatan  dari  beberapa  pihak  maka  telah  finis dalam  artian  pencabutan  dalam  hal  penuntutan  jika  terlanjur  melakukan penuntutan.
Dari penjabaran termaksud, tentu atas dasar prinsip Restorative justice sebagai berikut:
1. Hak  terhadap  korban  terpenuhi  berupa  pemulian  suatu  keadaan  yang  telah dilakukan oleh pelaku.
2. Seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  dan  memiliki  posisi  sebagai pelaku juga memiliki kesempatan dalam hal pemulihan suatu keadaan.
3. Melestarikan  dan  kesejahteraan  masyarakat  merupakan  peranan  pengadilan yang hendak dicapai.

## B. Penerapan  Restorative justice Terhadap Penyalahguna Narkotika
Penerapan  dengan menggunakan pendekatan asas Restorative justice sebenarnya wajib diberlakukan terhadap  semua  pengadilan yanng  berada diindonesia  karena  hal  ini  yang  akan menjadi  solusi  alternatif  agar  tindak  pidana  pengguna  Narkotika  tidak  meningkat  dan  ketika penanganan  terhadap  pengguna  narkotika  menggunakan  pendekatan  ini  maka  telah  banyak peraturan  yang  menjadi  penguat  dalam  penanganan  kasus  tersebut  seperti  kepolisian, Mahkamah Agung kepala BNN, bahkan dari beberapa menteri yang dikemas sebagai peraturan bersama dengan acuan sanksi pidana Rehabilitasi.
Pada  tanggal  1  April  2013  pengadilan  negri  yogyakarta  memberikan  pidana  seorang hakim terhadap terdakwa dengan sanksi rehabilitasi dengan amanat pada Pasal 127 ayat 3 dan juga amanat ayat 1 dengan dalil barang bukti pengguna narkotika maka sanksi rehabilitasi hal ini sesuai putusan hakim Nomor 19/PID.sus/2013/PN.YK dan dengan terbukti antara lain:
Seseorang  yang  melawan  hukum  menggunakan  Narkotika  dan  saat  tim  penyidik memeriksa  dan  ternyata  tertangkap  tangan  sebanyak  satu  bungkus  rokok  lintingan  dengan campuran  Ganja  didalamnya  pas  disaat  mengendarai  motor  suzuki  oleh  polresta  yogyakarta walaupun tidak kedapatan pas memakainya namun tertangkap tangan hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa.
1. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium atas barang bukti ganja 0,16 gram
2. Memiliki  Hasil  tes  urine  yang  dilakukan  oleh  pihak  berwenang  terhadap terdakwa dan hasilnya adalah positif .
3. Terdakwa juga terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap
Hakim memiliki tanggung jawab langsung kepada tuhan dalam memutus suatu perkara didalam  persidangan  dan  juga  kekuasaan kehakiman  Pasal  4  ayat  1  undang  undang  ri  No  48 Tahun  2009  juga  berisikan  sedemikian  pada  esensinya    dasar  ketuhanan  maha  esa  yang memberi kebebasan seorang hakim dalam memberi putusan.
Namun  Pasal  28  ayat  1  berbicara  kekuasaan  kehakiman  kewajiban  hakim  untuk menggali, mengikuti, dan memahami keadilan terhadap masyarakat hal ini merupakan serpihan dari  undang  undang  No  48  tahun  2009.. 11 Tetapi  pada  kenyataanya  sistem  peradilan  pidana yang  berada  diindonesia  sepenuhnya  tidak  menjamin  keadilan  dalam  artian  berhubungan
11 R. Soenarto soerodibroto, KUHP dan KUHAP, rajagrasindo persada, jakarta, 2007,197
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dengan  penyembuhan  korban  tindak  pidana  yang  disebabkan  olek  pelaku  tindak  pidana  dan perbaikan terhadap korban sebagai sistem perbaikan beserta masyarakat. 12
Dari  pemaparan  analisis  peraturan,  fakta  dan  teori  diatas  menjadi  pijakan  atau  dasar didalam penerapan pnyalahgunaan narkotika kedalam pendekatan Restorative justice dengan akhiran memiliki sanksi rehabilitasi artinya hal ini menjadi perbaikan atau pemulihan terhadap korban  penyalahguna  narkotika,  agar  supaya  angka  penyalahgunaan  narkotika  tak  lagi meningkat seperti tahun sebelumnya yang telah dipaparka diatas.
Identifikasi  keadilan  tidak  identik  terhadap  hukum  artinya  keadilan  bukan  hanya didapat  dalam  kacamata  hukum  melainkan  juga  dapat  didapatkan  diluar  hukum  karena keadilan  berbeda  setiap  pandangan  orang  terhadap  gejala  yang  terjadi. 13 Ada  teori  klasik mengungkapkan bahwa suatu aturan bisa ditetapkan apabila memiliki hubungan dengan rana keadilan  seakan  akan  tiada  suatu  hukum  atau  aturan  jika  tanpa  memiliki  hubungan  dengan ranah keadilan perkataan ini sesuai dengan pendapat Arestoteles. 14
Sesuatu ketika akan mencapai sebuah keadilan memiliki syarat keadilan secara subtansi yang  memiliki  acuan  unsur  keadilan  prosedural  dengan  dasar  sedemikianlah  menjadi  latar belakang istilah justice tentu hal ini memiliki korelasi yang erat antara keadilan subtansi dan keadilan prosedural  merunut  teori  Rawls. 15 Sanksi  pidana  atau  pemidanaan  memiliki  sumber ide  untuk  dilakuka  pemidanaan  terhadap  terdakwa  dalam  hal  ini  lebih  menitikberatkan pemberian  pertolongan  terhadap  seseorang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang difokuskan untuk pertolongan atau merubah suatu keadaan hal ini sesuai dengan perkataan J.E. Jonkers 16
Hal ini menjadikan pentingnya penerapan Restorative terhadap penyalahguna narkotika kedalam  rehabilitasi  dengan  menggunaka  pendekatan  keadilan  Restorative  justice  seperti peraturan yang dipaparkan diatas, Korban juga memiliki hak seperti untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan perbaikan atau pemulihan terhadap gejala yang dialaminya hal ini sesuai dengan  teori  Van  Boven. 17 Jika  tidak  mengedepankan  pemulihan  terhadap  hak  korban  demi terwujudnya keadilan baik meteri ataupun non materi maka akan terjadi ketidak keseimbangan yang dirasakan oleh korban.
12 Mulyadi  Alrianto  Tajuddin,  et.al,  Protection  of  Papuan  Native  Children  Conflicting  with  Law Through a Restorative Justice Approach, Musamus Law Review, Volume 1, Nomor 1, Desember, 2018, 8.
13 Muhammad Arif Sahlepi, 2009, Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan. 16.
14 Carl Joachim Friedrich, Op. Cit, 24.
15 John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University press, 1973, London : Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 12.
16 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit. 4
17 Theo Van Boven, 2002, Mereka yang Menjadi Korban, Elsam, Jakarta, xv.
Didalam pedoman keadilan restoratife jika perkara pengguna narkotika bisa diterapkan menggunakan asas Restorative apabila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh  aperatur hukum bagian penyidik apabila ditemukan barang sebesar sebagai berikut:
a. Barang bernama sabu sabu maksimal berat 1 Gram
b. Barang bernama Ekstasi dengan berat maksimal 8 butir
c. Baranag bernama Heroin dengan berat Maksimal 1,8 Gram
d. Barang bernama Kokain dengan berat Maksimal 1,8 Gram
e. Barang bernama Ganja dengan berat Maksimal 5 Gram
f. Barang bernama Daun Koka dengan berat Maksimal 5 Gram
g. Barang bernama meskalin dengan berat Maksimal 5 Gram.
h. Barang sekelompok dengan psillosybin dengan berat Maksimal 3 Gram
i. Barang sekelompok dengan LSD dengan berat Maksimal 2 Gram
j. Barang sekelompok Dengan PCP dengan berat Maksimal 3 Gram
k. Barang sekelompok dengan Fentanil dengan berat Maksimal 1 Gram
l. Barang sekelompok dengan Metadon dengan berat Maksimal 0,5 Gram
m. Barang sekelompok dengan Morfin dengan Berat Maksimal 1,8 Gram
n. Barang sekelompok dengan petidin dengan berat Maksimal 0,96 Gram
o. Barang sekelompok dengan Kodein dengan berat Maksimal 72 Gram
p. Barang sekelompok dengan bufrenorfin dengan berat Maksimal 32 Gram
Penerapan  hal  seperti  ini  menjadi  solusi  di  era  gelobalisasai  sa’at  ini  ketika  melihat peningkatan  pengguna  narkotika  dari  tahun  2020  hanya  275  jiwa  sedangkan  2021  sebanyak 366 jiwa pengguna narkotika, data tersebut diperoleh dari BNN dan juga hasil ungkapan dari Komjen Pol.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjabaran  poin  diatas  bisa  disimpulkan  bahwa  metode  restorative terhadap  tindak  pidana  narkotika,  dan  penerapan  asas  restorative  terhadap  penyalahguna narkotika.
1. Metode terhadap seseorang yang melawan hukum menggunakan Narkotika dengan cara menggunakan pendekatan asas restorative terhadap tindak pidana pengguna Narkotika dan juga metodologi yang digunakan dengan cara mengumpulkan pihak yang bersangkutan sehingga menghasilkan kesepakatan lalu tidak memprioritaskan  pembalasan  namun  menggunakan  jalan  keluar  dengan  maksud pemakai  tersebut  pada  sejatinya  adalah  korban  sedangkan  pelakunya  adalah
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
bandar  narkotika  agar  menemukan  sebuah  solusi  ternyata  dengan  sanksi rehabilitasi  bagi  pengguna  untuk  mengurangi  angka  peningkatan  pemakai narkotika.
2. Bahwa  penerapan  restorative  terhadap  penyalahguna  narkotika  Berdasarkan penjabaran poin yang selanjutnya dari diatas ialah dengan dalil yang menjadi syarat didalam  menangani  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  dengan  pendekatan keadilan  restoratif  dalam  perkara  pengguna  Narkotika  dalam  perkara  pengguna Narkotika diwajibkan rehabilitasi memiliki peraturan yang menjadi penunjang atau penguat dari peraturan undang undang Narkotika No35 tahun 2009, peraturan dari kepolisian,  peraturan  dari  menteri  kesehatan,  peraturan  dari  menteri  hukum  dan ham,  peraturan  dari  jaksa  agung  dan  juga  dari  Badan  Narkotika  Nasional  bahkan ada  peraturan  bersama  dengan  Mahkamah  Agung  dan  halseperti  inilah  menjadi jawaban atas gejala hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Ratna  WP,  Aspek  Pidana  Penyalahunaan  Narkotika  Rehabilitasi  Versus  Penjara (Menyoroti  Pasal  127  UU  No.  35  Tahun  2009)  (Yogyakarta:  Legality, 2017), Hal.43
Parasian  Simanungkalit,  (2013),  Model  Pemidanaan  Yang  Ideal  Bagi  Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, Surakarta: Yustisia, 80.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Nornatif  Suatu  Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)13-14
Muhammad  Arif  Sahlepi,  2009,  Asas  Ne  Bis  In  Idem  Dalam  Hukum  Pidana,  Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan. 16.
7O.C.  Kaligis,  Narkoba  Dan  Peradi  lannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, Alumni, Bandung, 2002,260.
Elrick  Cristoper  Sanger,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  Di Kalangan Generasi Muda,” Jurnal Lex Crimen II, no. 4 (2015): 5-13.
Mulyadi  Alrianto  Tajuddin,  et.al,  Protection  of  Papuan  Native  Children  Conflicting with Law Through a Restorative Justice Approach, Musamus Law Review, Volume 1, Nomor 1, Desember, 2018, 8.
John  Rawls,  A  Theory  of  Justice,  Oxford  University  press,  1973,  London  : Diterjemahkan  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  2006,  Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 12.
Jurnal:
Rudini Hasyim Rado, Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di  Kepulauan  Kei  dalam  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 2, September, 2016,273-275
Karangan esai :
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit. 4

## Internet :
Theo Van Boven, 2002, Mereka yang Menjadi Korban, Elsam, Jakarta, xv.
Howard  Zehr,  Changing  lenses  :  A  New  Focus  for  Crime  and  justice,  (Waterloo: Herald Press, 1990), 181
R. Soenarto soerodibroto, KUHP dan KUHAP, rajagrasindo persada, jakarta, 2007,197 Badan  Narkotika  Nasional,  “Press  Relases  Akhir  Tahun  2016,  Keja  Nyata  Perangi Narkotika,” Jakarta, 22 Desember 2016