## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## TANGGUNG JAWAB PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP
PENJUALAN PONSEL ( MOBILE PHONE ) ILEGAL

## BERDASARKAN HUKUM NASIONAL 1
Alifia Jasmine*, Prita Amalia, Helitha Novianty Muchtar Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang alifia17003@mail.unpad.ac.id

## Abstract
Technological advances have an impact on every aspect. One of its impacts is on the trading aspect that  is  done  through  e-commerce.  Although  e-commerce  has  provided  convenience  and advantages, it also has a negative impact. Illegal goods trading has become one of the negative impacts on e-commerce. Cell phones are one of those illegal goods that are sold in the marketplace platform, one of the types of e-commerce. This paper raises issues about the legal arrangement and marketplace platform’s liability due to illegal cell phone sales. Using the normative juridical method,  the  author  analyzes  the  laws,  policy  regulations,  theories  related  to  cyberspace,  the principles of e-commerce and the principle of liability, which shows that the marketplace platform has liability in terms of illegal cell phone sales.
Keywords: Platform Marketplace; Mobile Phone; Liability.

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  telah  mempengaruhi  berbagai  aspek.  Salah  satunya  adalah berkembangnya kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik ( e-commerce ). Meskipun keberadaan e-commerce memberikan berbagai keuntungan dalam dunia perdagangan, namun e-commerce memiliki berbagai permasalahan seperti penjualan barang ilegal yang terjadi dalam platform marketplace, salah satu bentuk e-commerce. Salah satu barang ilegal yang marak beredar  tersebut  adalah  ponsel  ( mobile  phone ).  Berdasarkan  hal  tersebut,  tulisan  ini  akan mengangkat  permasalahan  mengenai  pengaturan  hukum  serta  tanggung  jawab  platform marketplace  dalam  hal  terjadinya  penjualan  ponsel  ilegal.  Dengan  metode  yuridis  normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, teori- teori terkait cyberspace , asas-asas penyelenggaraan e-commerce , serta prinsip pertanggungjawaban,  yang  mana  menunjukkan  platform marketplace sebagai  penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum dalam hal adanya penjualan ponsel ilegal.
Kata Kunci: Platform Marketplace ; Ponsel; Tanggung Jawab Hukum.

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta penemuan internet telah membawa  perubahan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Salah  satu  bidang  yang  mengalami
1 Jurnal ini adalah hasil penelitian mandiri yang dipergunakan untuk Tugas Akhir Penulis dengan Judul yang sama pada Tahun 2022.
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
perubahan dikarenakan adanya perkembangan yang signifikan dalam penggunaan media internet adalah perdagangan. Proses perdagangan yang awalnya dilakukan dengan cara konvensional yakni dengan bertemunya penjual dan pembeli telah berubah dengan adanya Electronic Commerce atau E-Commerce ,  yaitu  suatu  proses  membeli  dan  menjual  produk-produk  secara  elektronik  oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis (Winarsih & Oktaviarni, 2021). Dengan kata lain, e-commerce merupakan kegiatan bisnis yang menggunakan  dunia  maya  sebagai  tempat  melakukan  kegiatan  operasionalnya  (Yustiani  & Yunanto, 2017)
Dalam  menjalankan  operasionalnya,  pelaku  usaha  (penjual/ merchant )  memasarkan produknya pada website atau aplikasi e-commerce yang menciptakan pasar elektronik atau disebut marketplace .  Dalam marketplace ,  setiap penjual dapat menampilkan produk ataupun jasa yang dimilikinya untuk dijual. Para pembeli mengakses secara mandiri produk yang dijual tersebut dan barang  yang  dibeli  akan  dikirimkan  oleh  penjual  ke  alamat  pembeli.  Keberadaan marketplace tersebut sangatlah menguntungkan para pelaku usaha dalam hal efisiensi dan fleksibilitas. Namun, di  balik  kemudahan  dan  keuntungan  dalam  melakukan  perdagangan  di  platform marketplace , terdapat permasalahan yang berkembang mulai dari pencurian data pribadi konsumen, penipuan, dan adanya penjualan barang ilegal.
Telepon  genggam  atau  telepon  seluler  (ponsel)  atau  lazim  disebut  dengan handphone merupakan  barang  sehari-hari  yang  digunakan  masyarakat  untuk  berbagai  keperluan.  Ponsel merupakan salah satu perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang  sama  dengan  telepon  konvensional  saluran  tetap,  tetapi  dapat  dibawa  ke  mana-mana ( portable  mobile )  dan  tidak  perlu  disambungkan  dengan  jaringan  telepon  menggunakan  kabel (nirkabel, wireless )  (Rustam,  2015).  Perkembangan  ponsel  yang  pesat  dan  berbagai  fitur canggihnya  yang  dapat  memenuhi  berbagai  kebutuhan  masyarakat  membuat  ponsel  menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat, termasuk di e-commerce .
Ponsel ilegal atau ponsel black market merupakan ponsel yang didapatkan atau dibeli selain dari distributor resmi sehingga tidak memiliki garansi resmi, IMEI tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian, dan tidak memiliki nomor izin Postel. Ponsel ilegal tersebut masuk ke Indonesia melalui  jalur  yang  minim  atau  tidak  terdeteksi  oleh  pengawasan  petugas  bea  dan  cukai  untuk kemudian dipasarkan oleh para distributor ponsel black market secara langsung di toko ponsel atau dipasarkan pada platform marketplace . Pada umumnya, harga ponsel ilegal jauh di bawah harga ponsel resmi karena tidak terkena bea masuk. Adanya penjualan ponsel ilegal ini menyebabkan kerugian  industri  dan  hilangnya  pemasukan  pajak  negara.  Pada  tahun  2019,  kerugian  yang diakibatkan  adanya  ponsel  ilegal  berupa  kerugian  industri  mencapai  Rp20  triliun  dan  negara mengalami kehilangan pajak sebesar Rp2,8 triliun per tahunnya (Jamaludin, 2019). Adanya ponsel ilegal  juga  berimbas  pada  konsumen  yang  tidak  mendapatkan  pelayanan  dari  produsen  ponsel resmi. Lebih parahnya, banyak dari para calon pembeli yang tidak mengetahui apakah barang yang dibelinya merupakan barang legal atau ilegal.
Saat ini, pemerintah telah mengatur mengenai masuknya barang ilegal ke Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), tepatnya dalam Pasal 102 yang melarang  adanya  penyelundupan  di  bidang  impor.  Pemerintah  juga  telah  berupaya  untuk memberantas  maraknya  penjualan  ponsel  ilegal  salah  satunya  melalui  Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile  Equipment  Identity (Permenkominfo  1/2020).  Dalam  mengatur  tindakan  perdagangan elektronik, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2019  tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (selanjutnya  disebut  PP  PMSE)  yang  mana  dalam peraturan  pemerintah  tersebut  terdapat  ketentuan-ketentuan  dalam  menjalankan e-commerce,
termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh penyelenggara maupun pedagang. Maka dari itu, penting bagi platform marketplace untuk dapat menjaga agar tidak ada barang ilegal yang ditawarkan dalam platform-nya.
Dengan maraknya penjualan ponsel ilegal yang merugikan konsumen tentu saja menimbulkan masalah  hukum  mengenai  bagaimanakah  pertanggungjawaban  pihak  platform marketplace sebagai penyedia layanan atas penjualan ponsel-ponsel ilegal dengan mengacu pada ketentuan- ketentuan pada UU Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE), serta PP PMSE.
Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  pengaturan  terkait  dengan  praktik  penjualan  ponsel (mobile  phone) ilegal  pada  platform marketplace di  Indonesia  dan  tanggung  jawab  penyedia platform marketplace terhadap  penjualan  ponsel  ilegal  pada  platform marketplace berdasarkan hukum nasional. Sebelumnya sudah ada beberapa tulisan terkait dengan adanya penjualan barang maupun konten ilegal dalam platform marketplace di antaranya adalah tulisan dari Andrean Nata Giantama  dan  Munawar  Kholil  dengan  judul  Pertanggungjawaban  Hukum  Penyedia  Platform Terhadap  Barang  yang  Melanggar  Merek  dalam  Marketplace,  menyimpulkan  bahwa  penyedia platform marketplace tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  beredarnya barang  yang  melanggar  merek  yang  diunggah  oleh merchant dalam  situs marketplace dan  hal tersebut merupakan permasalahan hukum mengingat pengelolaan situs e-commerce menjadi ranah penyedia platform (Giantama & Kholil, 2020).
Tulisan  Hessa  Arteja  dan  Christine  S.T.  Kansil  dengan  judul  Analisis  Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu di Platform Marketplace (Studi Perbandingan di Indonesia dan  Amerika Serikat) yang menyimpulkan bahwa platform marketplace memiliki kewajiban untuk menyediakan syarat dan  ketentuan  dan  sarana  pelaporan  untuk  pengguna  platform marketplace untuk  melaporkan adanya pelanggaran termasuk penjualan barang palsu dan PPMSE tidak akan bertanggung jawab terhadap  adanya  barang  palsu  jika  PPMSE  segera  menghapus  barang  tersebut  dan  dapat membuktikan bahwa penjualan barang palsu itu dilakukan oleh pengguna sendiri (Arteja & Kansil, 2020).
Berdasarkan latar belakang di atas, perbedaan dan keunikan dari penulisan ini dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya adalah fokus dari penulisan ini akan meninjau secara khusus mengenai  tanggung  jawab  penyelenggara  platform  terkait  penjualan  ponsel  ilegal  di  platform marketplace serta  menganalisis  harmonisasi  hukum  dan  sinkronisasi  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  larangan  penjualan  barang  ilegal  hasil penyelundupan yang didapatkan dari luar wilayah  Indonesia, yaitu Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai e-commerce. Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menganalisis  efektivitas  pengaturan  hukum  nasional  dalam mengatasi penjualan ponsel ilegal pada platform marketplace serta menentukan tanggung jawab hukum  penyedia  platform marketplace terhadap  penjualan  ponsel  ilegal  yang  diperjualbelikan pada marketplace di Indonesia berdasarkan hukum nasional.

## B. Metode Penelitian
Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach , yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan (Pratiwi, Mangku, & Yuliartini, 2020) serta conceptual  approach yang  didasarkan  pada  konsep  dan  doktrin,  dalam  praktik  mengenai pertanggungjawaban marketplace terhadap  penjualan  ponsel (mobile  phone) ilegal.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  berupa  bahan
hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (teori-teori), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus), dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.
Tahapan  penelitian  dan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) dengan menginventarisasi, membaca, dan menganalisis bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun kepustakaan elektronik (Basri, 2021) dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian  ini.  Teori  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  teori-teori  yang  berkaitan dengan dunia siber, perdagangan melalui sistem elektronik, serta pengaturan mengenai kegiatan transaksi dalam platform marketplace.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Peraturan Terkait Penjualan Ponsel ( Mobile Phone ) Ilegal pada Platform Marketplace di Indonesia
Perkembangan  perdagangan  bebas  yang  telah  terjadi  pada  tingkat  global  membutuhkan kesiapan  regulasi  di  Indonesia  dalam  menghadapi  hal  tersebut.  Di  era  liberalisasi  ekonomi, kegiatan  perdagangan  terjadi  baik  dalam  negara  maupun  antarnegara.  Hal  tersebut  mendorong adanya regulasi terkait dengan kepabeanan atau hal-hal yang terkait dengan pengawasan barang yang  masuk  maupun  yang  keluar  wilayah  Republik  Indonesia,  serta  pemungutan  bea  masuk. Dengan  adanya  perdagangan  bebas  tersebut,  berbagai  komoditas  yang  berasal  dari  luar  negeri dapat  dipasarkan  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  (impor)  dan  sebaliknya,  berbagai komoditas dari wilayah Republik Indonesia dapat pula dipasarkan di luar negeri (ekspor). Guna menjamin  perlindungan  ekonomi  dalam  negeri  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  barang impor, UU Kepabeanan mengatur mengenai adanya kewajiban pemungutan bea masuk terhadap barang impor. Dalam menunjang pelaksanaan serta pengawasan tersebut, ditetapkanlah Kawasan Pabean dan Pos Pengawasan Pabean.
Adanya penjualan barang ilegal di Indonesia merupakan salah satu dampak dari perdagangan bebas dan adanya pengimplementasian peraturan yang kurang baik. Salah satu barang ilegal yang dipasarkan di Indonesia merupakan ponsel ( mobile phone ) ilegal atau yang biasa disebut dengan ponsel black  market /ponsel  BM.  Maraknya  penjualan  ponsel  ilegal  yang  terjadi  di  platform marketplace merupakan suatu fenomena yang seharusnya dapat dicegah dan diatasi oleh hukum. Adanya  penjualan  ponsel  ilegal  dalam  perdagangan  ponsel  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru. Umumnya ponsel ilegal tersebut berasal dari luar wilayah Indonesia dan masuk melalui jalur yang minim  atau  tidak  terdeteksi  oleh  pengawasan  petugas  Bea  dan  Cukai.  Sebelum  platform marketplace banyak  digunakan  masyarakat,  penjualan  ponsel  ilegal  terlebih  dulu  dijual  secara langsung oleh gerai non resmi yang dapat dijumpai masyarakat di pusat perbelanjaan atau pasar. Namun,  seiring  dengan  meningkatnya  penggunaan  internet  dan  platform marketplace ,  penjual ponsel ilegal tersebut mulai menjajakan barangnya di platform marketplace . Dunia maya atau cyberspace, setidaknya, terdapat dua teori yang dapat menjelaskan mengenai peran  serta  penerapan  hukum  dalam  ruang  virtual,  yakni  teori cyber  paternalism dan  teori cyberspace . Teori cyber paternalism atau cyberpaternalist merupakan konsep yang menyatakan bahwa cyberspace merupakan  bentuk  elektronik  dari  dunia  nyata  (Murray,  2007).  Maka seharusnya, kegiatan yang dilakukan di cyberspace , termasuk kegiatan perdagangan, dapat pula diatur dengan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini, dengan beberapa perubahan maupun penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi ataupun kegiatan yang terjadi di dunia maya. Teori yang kedua adalah teori cyberspace yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig. Dalam teori ini, terdapat 4 (empat) hal yang mengatur kegiatan manusia dalam dunia maya, yaitu hukum (laws), norma sosial (social norms), pasar (market), dan arsitektur (architecture) (Puri & Siregar, 2020).
Pertama,  diperlukan  adanya Law /aturan  hukum  terkait  dengan  kegiatan  perdagangan  dalam platform marketplace yang mana yurisdiksinya harus dapat menembus batas negara ( borderless ) serta  harus  dapat  mengatur  perilaku  manusia  secara  tidak  langsung.  Hal  tersebut  dikarenakan perilaku dalam dunia maya dapat dilakukan dalam sebuah dunia virtual yang mana manusia tidak melakukan suatu tindakan secara langsung/tatap muka serta tidak mengenal adanya batas negara. Dalam transaksi jual beli melalui platform marketplace , antara penjual dan pembeli dapat berada dalam beda wilayah hingga beda negara serta timbulnya perjanjian jual beli pun dilakukan dengan adanya  suatu  ‘wadah’  yang  mempertemukan  penjual  dan  pembeli  secara  tidak  langsung  yaitu platform marketplace .
Kedua, diperlukan pula norma sosial. Adanya norma sosial ini diharapkan masyarakat yang melakukan kegiatan di dunia maya, tidak saling mengganggu hak-hak yang dimiliki orang lain. Hal  ketiga  yang  diperlukan  untuk  mengatur  aktivitas  dalam  dunia  siber  adalah  pasar  yang mempengaruhi hal-hal  dalam dunia maya berupa suatu harga dan hal terakhir yang diperlukan adalah architecture/code mengatur  tindakan  dalam  dunia  maya  dengan  memberikan  batasan- batasan terhadap tindakan tersebut. Jika dikaitkan dengan permasalahan adanya aktivitas jual beli barang  (ponsel)  ilegal  yang  dilakukan  di  dunia  maya  melalui  platform marketplace ,  maka diperlukan  keempat  hal  tersebut  dalam  mengatur  kegiatan  jual  beli  barang  ilegal  di  platform marketplace.
UU Kepabeanan melarang adanya tindakan penyelundupan serta transaksi jual beli barang hasil  penyelundupan  dalam  bidang  impor.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  102  yang  melarang tindak pidana penyelundupan serta Pasal 103 huruf d UU Kepabeanan yang menyatakan:
“Setiap orang yang:
a. menimbun,  menyimpan,  memiliki,  membeli, menjual, menukar,  memperoleh,  atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8  (delapan)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Ketentuan dalam UU Kepabeanan pun dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyelundupan serta penjualan barang ilegal, termasuk ponsel yang diselundupkan dari luar wilayah Indonesia untuk kemudian dijual di Indonesia.
Meskipun  larangan  mengenai  tindak  pidana  penyelundupan  dan  penjualan  barang  hasil penyelundupan telah diatur dalam UU Kepabeanan, namun belum ditemukan adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai larangan penjualan barang ilegal atau barang-barang yang diperbolehkan/tidak  diperbolehkan  dijual  dalam  platform marketplace baik  dalam  UU Kepabeanan, UU ITE, maupun PP PMSE. Aturan mengenai larangan tindakan penjualan barang ilegal dalam platform marketplace dapat ditemukan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang  ( Merchant )  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  ( Electronic  Commerce )  Yang Berbentuk User Generated Content (UGC) (SE Menkominfo 5/2016) . Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa terdapat larangan untuk mengunggah konten barang dan/atau jasa yang tidak memiliki izin untuk diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada platform UGC. Salah satu barang tersebut adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilarang serta yang tidak memiliki sertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dengan adanya beberapa  peraturan yang mengatur tindakan penjualan ponsel ilegal dalam platform marketplace , merupakan hal penting untuk memperhatikan keselarasan dalam peraturan- peraturan yang mengatur hal tersebut. Terdapat banyak hal yang perlu menjadi perhatian pembuat undang-undang dalam menyusun suatu produk hukum, antara lain hierarki peraturan perundang- undangan, materi muatan, dan asas-asas hukum lainnya agar produk hukum yang dibentuk tidak
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
saling bertentangan atau tidak tumpang tindih dengan peraturan lain yang telah berlaku. Untuk dapat  membuat  suatu  peraturan  tidak  saling  tumpang  tindih,  perlu  memperhatikan  keselarasan peraturan  perundang-undangan  secara  vertikal,  sesuai  dengan  hierarki  peraturan  perundang- undangan  atau  disebut  sebagai  sinkronisasi  hukum.  Sinkronisasi  hukum  dilakukan  agar  materi muatan  yang  diatur  tidak  tumpang  tindih,  komplementer,  memiliki  keterkaitan,  dan  semakin rendah hierarki peraturan perundang-undangannya maka semakin rinci dan konkret materi muatan yang diatur dengan memperhatikan kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistem hukum positif (Silviana, 2019).
Selain  sinkronisasi  hukum,  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-perundangan  perlu memperhatikan  aspek  harmonisasi  hukum.  Harmonisasi  hukum  didefinisikan  sebagai  suatu kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai  filosofis,  sosiologis,  ekonomis  maupun  yuridis  (Sulistyawan,  2019).  Dalam  proses pengaharmonisasian hukum, setidaknya suatu peraturan perundang-undangan telah menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945, memiliki materi muatan yang sinkron dengan peraturan lain, telah menerapkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini terkait dengan larangan penjualan ponsel ilegal serta tanggung jawab platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam hal terjadi penjualan barang ilegal tersebut, yaitu UU Kepabeanan, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE, maka  dapat  dikatakan  bahwa  ketiga  produk  hukum  tersebut  belum  memiliki  pengaturan  yang mengatur secara spesifik larangan penjualan barang ilegal (ponsel) dalam platform marketplace . Meskipun  demikian,  ketiga  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah  mengatur  larangan adanya penjualan barang ilegal serta tanggung jawab platform marketplace sesuai dengan fokus substansi yang diatur.
Dalam  UU  Kepabeanan,  salah  satu  materi  muatannya  mengatur  mengenai  tindak  pidana penyelundupan  yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  pencegahan  dan  penindakan penyelundupan. Terdapat dua pasal yang mengatur larangan penyelundupan yaitu dalam Pasal 102 huruf a serta larangan penjualan barang hasil tindak pidana penyelundupan yaitu Pasal 103 huruf d.  Kedua  pasal  ini  dapat  digunakan  untuk  mengatur  pelaku  usaha  yang  menjual  ponsel  ilegal. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam kedua pasal tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda. Hal tersebut dapat berlaku untuk pelaku yang melakukan penjualan barang ilegalnya baik secara langsung maupun melalui platform marketplace.
UU ITE merupakan produk hukum yang mengimplementasikan Pasal 28 F UUD 1945. Materi muatan yang diatur dalam UU ITE mencakup penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Salah satu ketentuan dalam UU ITE yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik  terdapat  dalam  Pasal  15  UU  ITE.  Ketentuan  dalam  pasal  tersebut  mengatur  bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab dalam beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan dalam pasal ini dapat diterapkan pada platform marketplace yang merupakan PSE. Berdasarkan Pasal 15, maka platform marketplace diwajibkan untuk bertanggungjawab atas berjalannya  platform marketplace tersebut,  termasuk  apabila  terjadi  adanya  penjualan  barang ilegal yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU Kepabeanan. Maka dari itu, platform marketplace memiliki  tanggung  jawab  secara  hukum  untuk  untuk  mencegah  dan mengatasi adanya penjualan barang ilegal, termasuk ponsel ilegal.
Sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik,  platform marketplace sudah  sepatutnya  tunduk kepada  PP  PSTE.  Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  PP  PSTE  telah  diatur  mengenai  kewajiban penyelenggara  sistem  elektronik  terhadap  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  ada padanya. Dengan demikian, maka platform marketplace selaku penyelenggara sistem elektronik wajib  memastikan  bahwa  sistem  elektroniknya  tidak  memuat  dan  tidak  memfasilitasi penyebarluasan  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  melanggar  ketentuan  perundang- undangan termasuk adanya konten penjualan ponsel ilegal yang dilarang oleh UU Kepabeanan.
Lebih lanjut, Pasal 100 PP PSTE mengatur adanya pengenaan sanksi administratif bagi platform marketplace yang tidak menaati Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP PSTE.
Selain ketiga undang-undang di atas, terdapat PP PMSE yang mengatur mengenai tanggung jawab dalam pengoperasian sistem elektronik. Secara hierarki, PP PMSE masih berada di bawah UU Kepabeanan dan UU ITE sehingga sudah seharusnya materi muatan yang terdapat dalam PP PMSE  tidak  bertentangan  dengan  UU  tersebut.  PP  PMSE  juga  masih  menerapkan  asas  dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan UU Perdagangan dan UU ITE. Penyelenggaraan PMSE tentunya harus mematuhi prinsip-prinsip dalam melakukan PMSE yang mana tercantum dalam Pasal  3  PP  PMSE,  antara  lain  itikad  baik,  kehati-hatian,  transparansi,  keterpercayaan, akuntabilitas,  keseimbangan,  serta  adil  dan  sehat.  Selain  itu,  platform marketplace selaku penyelenggara  PMSE  diwajibkan  untuk  menjaga  Sistem  Elektronik  yang  aman,  andal,  dan bertanggung  jawab  dan  membangun  keterpercayaan  terhadap  sistem  yang  diselenggarakannya kepada publik seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP PMSE.
Mengenai maraknya penjualan barang ilegal dalam platform marketplace , PP PMSE tidak mengatur secara spesifik dan eksplisit mengenai larangan penjualan barang ilegal, terutama ponsel ilegal untuk dijual dalam platform marketplace, namun dalam Pasal 9 ayat (2) PP PMSE mengatur bahwa setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  ekspor  atau  impor  dan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang informasi  dan  transaksi  elektronik.  Dengan  adanya  ketentuan  ini,  maka  dapat  diartikan  bahwa penyelenggaraan  PMSE  wajib  mematuhi  peraturan  serta  kebijakan  yang  berlaku  dalam  UU Kepabeanan, UU ITE, serta peraturan turunan atau peraturan terkait lainnya.
Jika menilik aspek keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dalam pengaturan mengenai larangan penjualan barang ilegal (ponsel) pada platform marketplace , maka peraturan  yang  ada  saat  ini  sudah  menunjukkan  adanya  harmonisasi  hukum  serta  sinkronisasi hukum dalam mencegah dan mengatasi adanya penjualan barang ilegal atau barang hasil tindak pidana penyelundupan. Materi muatan yang diatur dalam UU Kepabeanan, UU ITE, PP PSTE, dan  PP  PMSE  yang  tidak  tumpang  tindih  dan  saling  melengkapi  (komplementer),  telah mencerminkan  penerapan  dalam  harmonisasi  dan  sinkronisasi  suatu  peraturan  perundang- undangan.  Namun,  pengaturan  terkait  dengan  larangan  penjualan  ponsel  dalam  perdagangan melalui  sistem  elektronik/platform marketplace sejauh  ini  belum  diatur  secara  spesifik  dalam regulasi  yang  berlaku  saat  ini,  melainkan  hanya  melalui  SE  Menkominfo  5/2016.  Dengan ditemukan banyaknya penjualan ponsel dan barang-barang ilegal lainnya di platform marketplace , maka penting untuk memiliki suatu peraturan yang mengatur mengenai larangan penjualan barang ilegal  dalam  platform marketplace ( e-commerce ).  Dibuatnya  pasal  ataupun  peraturan  yang mengatur  mengenai  tindakan  penjualan  ponsel  ilegal  tersebut  tentunya  dengan  memperhatikan peraturan  terkait  yang  telah  berlaku  saat  ini.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  guna  mewujudkan landasan pengaturan dalam perdagangan melalui sistem elektronik khususnya perdagangan ponsel atau barang ilegal yang dapat memberikan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan dari harmonisasi dan sinkronisasi hukum itu sendiri.
2. Tanggung Jawab Penyedia Platform Marketplace terhadap Penjualan Ponsel ( Mobile Phone ) Ilegal pada Platform Marketplace berdasarkan Hukum Nasional
Dalam  perdagangan  melalui  sistem  elektronik,  setidaknya  melibatkan  tiga  pihak  yaitu penyelenggara platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik, pihak penjual, dan pihak  pembeli  yang  akunnya  terdaftar  dalam  platform marketplace .  Tindakan  yang  dilakukan ketiga  pihak  tersebut  merupakan  suatu  hubungan  hukum  dimana  transaksi  jual  beli  menjadi perbuatan/peristiwa hukum dan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki platform marketplace, pihak penjual, dan pihak pembeli. Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban yaitu bahwa hak pada suatu individu berhubungan dengan kewajiban individu lain (Alfreda, Permata, & Ramli, 2021). Apabila mengacu pada prinsip-prinsip tanggung
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.4, Oktober 2022, Halaman 378-389
jawab dalam hukum yaitu prinsip tanggung jawab atas kesalahan ( liability based on fault ) yang menyatakan  bahwa  seseorang  baru  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  secara  hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya dimana kesalahan dimaksudkan sebagai unsur atau tindakan yang bertentangan dengan hukum (Arifin, 2017). Dengan menerapkan prinsip tersebut, maka platform marketplace dapat diminta pertanggungjawabannya atas beredarnya atau adanya penjualan ponsel ilegal dalam sistem elektroniknya.
Berdasarkan  definisi  penyelenggara  sistem  elektronik,  platform marketplace termasuk  ke dalam penyelenggara sistem elektronik karena platform marketplace merupakan badan usaha yang menyediakan,  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  sistem  elektronik  yang  dimanfaatkan  oleh masyarakat  luas  untuk  melakukan  kegiatan  jual-beli.  Maka  dari  itu,  platform marketplace merupakan subjek dan tunduk kepada aturan dalam UU  ITE  dan peraturan turunannya. Dalam Pasal  15  ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE,  diatur  bahwa  penyelenggara  sistem  elektronik,  termasuk platform marketplace, memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan platform marketplace - nya dan diwajibkan untuk menyelenggarakannya dengan andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya platform marketplace sebagaimana mestinya.
Pengaturan mengenai tanggung jawab platform marketplace juga terdapat dalam Pasal 24 ayat (1)  PP  PMSE  yang  mewajibkan  platform marketplace untuk  menjaga  sistem  elektronik  yang aman,  andal,  dan  bertanggung  jawab  dan  membangun  keterpercayaan  terhadap  sistem  yang diselenggarakan  kepada  publik.  Terkait  dengan  adanya  penjualan  ponsel  ilegal  pada  platform marketplace , dalam Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik  ilegal,  maka  pihak  penyelenggara  platform marketplace, bertanggung  jawab  atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi ilegal tersebut. Selain itu Pasal 22 PP PMSE juga mengatur bahwa jika terdapat konten informasi elektronik ilegal pada platform marketplace ,  maka  penyelenggara  platform marketplace bertanggung  jawab  atas konsekuensi hukum akibat keberadaan konten tersebut. Namun, hal ini dikecualikan bagi platform marketplace yang bertindak cepat untuk menghapus konten tersebut.
Tidak  hanya  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tanggung  jawab  platform marketplace terkait dengan adanya penjualan ponsel ilegal diatur juga dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Granted Content (SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016). Platform yang berbentuk User Granted Content merupakan platform yang kontennya dapat diunggah  oleh  penggunanya.  Dalam  Huruf  C  angka  2  surat  edaran  tersebut,  dijelaskan  bahwa platform marketplace bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika terbukti terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (merchant) atau  pengguna  platform.  Selain  itu,  platform marketplace juga  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  tindakan  atas  adanya  aduan  atau  pelaporan  dari  pengguna  platform marketplace terhadap konten yang ada pada sistem elektroniknya. Ketika terdapat aduan dari pengguna terkait dengan  konten  yang  ada  pasa  sistem  elektroniknya,  platform marketplace diwajibkan  untuk melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  tersebut,  melakukan  tindakan  penghapusan dan/atau  pemblokiran  konten,  memberitahu  kepada  pengguna  (dalam  hal  ini merchant )  bahwa konten tersebut dilarang, dan memberikan sarana bagi pengguna ( merchant ) untuk memberikan sanggahan atas laporan tersebut. Platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik berbasis  UGC  pun  dapat  menolak  aduan/pelaporan  apabila  konten  yang  dilaporkan  bukan merupakan  konten  yang  dilarang.  Adanya  ketentuan  dalam  surat  edaran  ini  memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh platform marketplace untuk mengantisipasi adanya pengenaan sanksi administratif yang dapat menjerat penyelenggara sistem elektronik  yang  tidak  melakukan  tindakan  sesegera  mungkin  atas  adanya  penyebaran  konten ilegal.
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Dengan melihat beberapa ketentuan di atas maka platform marketplace sebagai penyelenggara sistem  elektronik  yang  beroperasi  di  Indonesia  bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan sistem  elektroniknya  secara:  (1)  aman  dengan  terlindungi  secara  fisik  dan  nonfisik  terhadap gangguan  yang  dapat  terjadi;  (2)  andal  dalam  pengoperasiannya  yang  mana  sesuai  dengan kebutuhan penggunanya; (3) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik; dan,
(4)  membangun  keterpercayaan  publik  terhadap  platform marketplace -nya.  Tanggung  jawab tersebut  dapat  diwujudkan  dengan  memenuhi  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  platform marketplace yang  mencakup:  (1)  penyediaan  syarat  dan  ketentuan  ( terms  and  condition ) penggunaan  platform;  (2)  penyediaan  sarana  pelaporan  untuk  menyampaikan  aduan  mengenai konten  yang  dilarang;  (3)  menindaklanjuti  aduan  atau  pelaporan  konten;  (4)  memperhatikan jangka  waktu  tindakan  yang  diambil  terhadap  laporan  yang  diterima;  dan,  (5)  secara  aktif melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap kegiatan jual-beli dalam sistem elektroniknya. Pada praktiknya masih ditemukan adanya barang  ilegal yang marak dijual dalam platform marketplace , termasuk di dalamnya ponsel, sehingga dapat dikatakan bahwa platform marketplace ini  masih  belum  melaksanakan  tanggung  jawab  secara  baik  sebagai  penyelenggara  sistem elektronik.  Meskipun  terdapat  pemisahan  tanggung  jawab  antara  platform marketplace selaku penyelenggara  sistem  elektronik  dan  penjual/ merchant dengan  memiliki  akun  terdaftar  yang menjual  barangnya  dalam  platform marketplace tersebut,  namun  platform marketplace tetap memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  ada  padanya  agar penjualan  ponsel  ilegal  tersebut  tidak  terjadi  atau  dapat  diatasi.  Maka  dari  itu,  pihak  yang bertanggung jawab dalam penjualan ponsel ilegal ini tidak hanya penjual/ merchant melainkan juga penyedia platform marketplace.
Dalam  Surat  Edaran,  diatur  mengenai  kewajiban  penyelenggara  platform  berbentuk  UGC salah  satunya  adalah  memiliki  syarat  dan  ketentuan  penggunaan  platform.  Penulis  mengambil contoh  penyelenggara  platform marketplace yang  banyak  digunakan  di  masyarakat,  yaitu Tokopedia,  Shopee,  dan  Bukalapak.  Baik  Tokopedia,  Bukalapak,  dan  Shopee,  dan  platform marketplace lain  pada  umumnya  telah  memiliki  syarat  dan  ketentuan  penggunaan  dan  sarana pelaporan, namun terdapat beberapa aturan pada syarat dan ketentuan yang melepaskan tanggung jawab platform marketplace sepenuhnya kepada pengguna, seperti yang terdapat dalam kebijakan penggunaan platform marketplace Shopee dan Bukalapak. Pada platform marketplace Shopee, hal tersebut tercantum dalam Kebijakan Penggunaan Bagian Persyaratan Penggunaan Poin 6.3 dan Bagian Permasalahan Poin 27.2. (Shopee, 2020)
“6.3.  Anda  memahami  bahwa  semua  Konten,  baik  yang  diposting  untuk  umum  atau dikirimkan  secara  pribadi,  merupakan  tanggung  jawab  tunggal  orang  dari  mana  Konten tersebut berasal. Ini berarti anda, dan bukan Shopee, bertanggung jawab penuh untuk semua Konten  yang  anda  unggah,  posting,  kirim  melalui  email,  kirimkan  atau  sediakan  melalui Situs…;
27.2. Masing-masing Pembeli dan Penjual berjanji dan setuju bahwa pihaknya tidak akan membawa  gugatan  atau  sebaliknya  menyatakan  klaim  atau  komplain  (baik  perdata  atau pidana) terhadap Shopee (kecuali dimana Shopee adalah Penjual dari produk yang terkait dengan klaim) sehubungan dengan setiap transaksi yang dibuat di Situs atau permasalahan yang terkait dengan transaksi tersebut.”
Sementara  itu,  hampir  sama  dengan  Shopee,  kebijakan  penggunaan  Bukalapak  juga melepaskan  tanggung  jawab  platform marketplace sepenuhnya  kepada  pengguna (penjual/ merchant dan  pembeli).  Kewajiban  lain  yang  harus  dipenuhi  platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik adalah dengan menyediakan sarana pelaporan. Platform marketplace juga  diwajibkan  untuk  mematuhi  kewajiban  lain  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyediaan sarana pelaporan pada umumnya sudah dimiliki oleh berbagai platform marketplace.
Meskipun  penyelenggara  platform marketplace sudah  berusaha  menjalankan  beberapa kewajibannya  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik,  namun  masih  saja  terdapat  penjualan barang  atau ponsel ilegal  dalam platform marketplace . Hal tersebut dikarenakan masih  adanya tindakan-tindakan penyelenggara platform marketplace yang tidak sesuai atau melanggar prinsip penyelenggaraan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  yang  tercantum  dalam  PP  PMSE. Setidaknya ada empat prinsip yang dilanggar oleh penyelenggara platform marketplace , antara lain prinsip itikad baik, prinsip kehati-hatian, prinsip keterpercayaan, dan prinsip akuntabilitas Pelanggaran  terhadap  prinsip  itikad  baik  dilakukan  oleh  platform marketplace dengan melepaskan tanggung jawab kepada pengguna seperti yang dijelaskan dalam peraturan kebijakan penggunaan  layanan  pada  platform marketplace. Dalam  hal  penjualan  ponsel  ilegal,  platform marketplace juga melanggar prinsip kehati-hatian yaitu dengan tidak bersikap hati-hati dengan informasi elektronik ataupun barang yang dijual oleh penggunanya.
Platform marketplace selaku penyelenggara PMSE wajib memenuhi prinsip keterpercayaan dengan membangun sistem elektronik yang baik dan layak dipercaya. Dengan adanya penjualan barang ilegal, hal tersebut tersebut dapat memicu ketidakpercayaan pengguna terhadap barang- barang  yang  dipasarkan  dalam  platform marketplace .  Selain  ketiga  prinsip  di  atas,  platform marketplace juga terbukti melanggar prinsip akuntabilitas dengan tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku saat ini.
Meskipun  terdapat  pemisahan  tanggung  jawab  antara  platform marketplace selaku penyelenggara  sistem  elektronik  dan  penjual/ merchant dengan  memiliki  akun  terdaftar  yang menjual  barangnya  dalam  platform marketplace tersebut,  namun  platform marketplace tetap memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  ada  padanya  agar penjualan  ponsel  ilegal  tersebut  tidak  terjadi  atau  dapat  diatasi.  Maka  dari  itu,  pihak  yang bertanggung jawab dalam penjualan ponsel ( mobile phone ) ilegal ini tidak hanya penjual/ merchant melainkan juga  penyedia platform marketplace . Tindakan penyelenggara platform marketplace tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dari adanya hukum yaitu guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan perdagangan dalam sistem elektronik.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini, belum  ditemukannya  regulasi  yang  secara  khusus  melarang  adanya  praktik  penjualan  ponsel ( mobile phone ) ilegal dalam platform marketplace . Namun, regulasi yang ada saat ini, yaitu UU Kepabeanan  yang  mengatur  larangan  penjualan  barang  hasil  penyelundupan,  UU  ITE  yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan dalam ruang siber, dan PP PMSE yang mengatur kegiatan e-commerce , telah menunjukkan adanya harmonisasi hukum serta sinkronisasi hukum dalam  mengatur  tindakan  penjualan  barang  ilegal  serta  tanggung  jawab  platform marketplace terhadap adanya penjualan barang ilegal di sistem elektroniknya. Platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  platform marketplace -nya  dengan  aman, andal,  bertanggung  jawab,  dan  membangun  keterpercayaan  publik  atas  pengoperasian  serta penggunaan platform marketplace tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Namun, selain tidak adanya pengaturan khusus terkait larangan penjualan ponsel ilegal, platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip tanggung jawab, serta  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  yang  mengatur mengenai penjualan barang ilegal pada platform marketplace.
Dari dua permasalahan tersebut, penulis menyampaikan sebuah gagasan yang sekiranya dapat digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  adanya  penjualan  ponsel  ilegal  dalam  platform marketplace . Pertama, dengan membentuk peraturan khusus untuk mengatur mengenai larangan tindakan  penjualan  ponsel  ilegal  dalam  platform marketplace serta  pengaturan  terkait  dengan
tanggung jawab platform marketplace yang turut serta dalam pencegahan serta penanggulangan penjualan barang ilegal dalam platform marketplace dengan mematuhi regulasi yang berlaku saat ini, yaitu UU Kepabeanan, UU ITE, dan PP PMSE.
Selain  membuat  peraturan,  hal  yang  dapat  dilakukan  guna  mencegah  dan  mengatasi permasalahan penjualan ponsel ilegal dalam platform marketplace adalah dengan memperbaiki sistem dalam platform marketplace serta memberikan sanksi ataupun tindakan yang tegas kepada penjual/ merchant yang  menjual  barang  ilegal,  khususnya  ponsel,  agar  penjualan  barang  ilegal tidak marak terjadi. Kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan sinergi dari berbagai stakeholder , mulai  dari  pemerintah,  penyelenggara e-commerce ,  serta  masyarakat  selaku  pengguna e- commerce yang harapannya dapat menyelesaikan permasalahan adanya barang ilegal yang dijual melalui e-commerce serta menciptakan iklim perdagangan melalui sistem elektronik yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfreda, I. J., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 5 (1), 1–16. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.12767
Arifin, M. (2017). Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha. Lex  Renaissance , 2 (2),  259–277. https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art9
Arteja, H., & Kansil, C. S. T. (2020). Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik  (PPMSE)  Dalam  Mengawasi  Fenomena  Barang  Palsu  Di  Platform Marketplace  (Studi  Perbandingan  Di  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat). Jurnal  Hukum Adigama , 3 (2), 777–800. https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10591
Basri,  H.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Sistem
Peradilan Pidana Indonesia. SIGn Jurnal Hukum , 2 (2), 104–121. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90
Giantama, A. N., & Kholil, M. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang  Yang  Melanggar  Merek  Dalam  Marketplace. Jurnal  Privat  Law , 8 (1),  21–27. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358
Jamaludin,  F.  (2019).  Begini  Dampak  Beredarnya  Ponsel  Ilegal.  Retrieved  from  merdeka.com website: https://www.merdeka.com/teknologi/begini-dampak-beredarnya-ponsel-ilegal.html
Murray, A. D. (2007). The Regulation of Cyberspace: Control in the Online Environment . UK: Routledge Cavendish.
Pratiwi,  L.  P.  P.  I.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Pengaturan  Terhadap Kedudukan  Anak  Di  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-
VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13–24. https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831
Puri, V. Y., & Siregar, M. R. (2020). Rekonstruksi Cyber Law untuk Mengatasi Penyebaran Fake News di Masa Pandemi. PROHUTEK Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Teknologi ,
1 (1), 199–214. Retrieved from http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/90
Rustam,  M.  (2015).  Survey  Penggunaan  Telepon  Genggam  pada  Masyarakat  Nelayan  di Kecamatan  Pulau  Dullah  Utara,  Kota  Tual  Provinsi  Maluku. Jurnal  Penelitian  Pers  Dan Komunikasi Pembangunan , 9 (1).
Shopee. (2020). Syarat Layanan. Retrieved from Shopee website: https://shopee.co.id/docs/3001 Silviana,  A.  (2019).  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pemberian  “Properti”  Bagi  Orang  Asing  Di Indonesia Pada Era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Diponegoro Private Law Review , 4 (1), 475–493. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5111
Sulistyawan,  A.  Y.  (2019).  Urgensi  Harmonisasi  Hukum  Nasional  Terhadap  Perkembangan Hukum  Global  Akibat  Globalisasi. Jurnal  Hukum  Progresif , 7 (2),  171–181. https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181
Winarsih, I., & Oktaviarni, F. (2021). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi. Zaaken: Journal of Civil and Business Law , 2 (2), 349–367. https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322
Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017). Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi. KOMPUTA :  Jurnal  Ilmiah  Komputer  Dan  Informatika , 6 (2),  43–48. https://doi.org/10.34010/KOMPUTA.V6I2.2476