## ANALISIS PENILAIAN MATERIALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA 15 PERUSAHAAN MULTIFINANCE
Cindy FELIYANTI 1
1 Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author. Email: cindy.feliyanti22@gmail.com

## Article Info

## Abstract
The  background  is  materiality  which  is  emphazised  in  the  report guidelines  in  order  to  improve  the  quality  of  sustainability  reports. Related to the company’s social, economic, and environmental issues. The  lack  of  research  discussing  the  materiality  analysis  of sustainability repoerts, prompted the authors to raise issue about the definition of materiality, stakeholder engagement,  and identification of key materiality issues. This study aims to determine the practice of materiality  assessment  in  sustainability reports in current  financing services.  Using  stakeholder  theory,  legitimacy  theory,  and sustainability  reporting  standards.  Taking  12  qualitative  studies  on materiality  and  non-materiality,  and  7  quantitative  studies  on  CSR. This  research  method  is  qualitative  with  a  research  design  that examines the materiality aspect of sustainability reports reported by 15  companies  in  the  financing  services  sub-sector.  4  companies provided  an  explanation  of  how  materiality  was  defined,  while  the other  companies  only  developed  their  own  approach  without  GRI guidelines.  And  only  2  companies  provided  detailed  information  of stakeholder  engagement.  And  3  companies  that  convey  the  main materiality  problems  indicated.  Therefore,  there  is  still  a  lack  of uniformity in sustainability reports related to materiality assessment, lack  of  completeness  and  transparency  in  Indonesia,  especially  for companies in the financing services sub-sector.
Keywords: Materiality;
Sustainability report; Financing services; Stakeholders; Multifinance.

## Citation:
Feliyanti, C. (2022). ANALISIS PENILAIAN MATERIALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA 15 PERUSAHAAN MULTIFINANCE. Jurnal Akuntansi, 11(1)
DOI
https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.814

## URL:
https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/ view/814

## 1. Pendahuluan
Laporan keberlanjutan merupakan suatu laporan yang wajib dibuat menurut POJK no. 51/POJK.03/2017 oleh para perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kewajiban yang dikeluarkan melalui Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  menyebabkan  dalam  beberapa  terakhir  muncul  lonjakan  laporan keberlanjutan  perusahaan  yang  membuktikan  bahwa  perusahaan  mulai  memiliki  rasa  kepedulian  terhadap keberlanjutan dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, dalam penyusunan laporan keberlanjutan diperlukan  adanya  suatu  standar  atau  bahasa  universal  yang  mengatur.  Salah  satu  standar  yang  mengatur laporan keberlanjutan ini adalah GRI Standar (2016).
Menurut GRI Standar (2016) prinsip pelaporan laporan keberlanjutan mencakup empat prinsip yaitu inklusivitas  pemangku  kepentingan,  konteks  keberlanjutan,  materialitas,  dan  kelengkapan.  Materialitas mengidentifikasi topik berdasarkan dua dimensi yaitu suatu bahasan yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan,  dan  sosial  yang  signifikan  yang  diberikan  oleh  organisasi  pelapor  atau  secara  substantif memberikan pengaruh terhadap penilaian dan keputusan pemangku kepentingan.
Dengan  adanya  lonjakan  laporan  keberlanjutan  yang  diterbitkan  oleh  para  emiten  memungkinkan banyaknya  ketidaklengkapan  dan  inkonsistensi  yang  teridentifikasi  sebagai  keterbatasan  utama  dalam materialitas laporan keberlanjutan, serta aspek yang beragam terkadang bertentangan dengan masalah sosial, lingkungan dan ekonomi yang meluas sehingga mempersulit perusahaan untuk dapat memprioritaskan topik material dalam penyusunan laporan keberlanjutan.
Adapun penelitian terdahulu terkait dengan materialitas yakni Sustainability Reporting for Inland Port Managing Bodies: A Stakeholder-Based View on Materiality , Geerts & Dooms (2020). Materiality Analysis
in Sustainability and Integrated Reports , Beske et al., (2020). Materiality Analysis in Sustainability Reporting: A  Tool  for  Directing  Corporate  Sustainability  Towards  Emerging  Economic,  Environmental  and  Social Opportunities , Calabrese et al., (2019). Guiding Materiality Analysis for Sustainability Reporting: The Case of Agri-Food Sector , Bellantuono et al., (2018). Matter of Opinion Exploring the Socio-Political Nature of Materiality  Disclosures  in  Sustainability  Reporting ,  Puroila  &  Mäkelä,  (2019). Materiality  and  External Assurance  in  Corporate  Sustainability  Reporting:  An  Exploratory  Case  Study  of  The  UK  Construction Industry , Jones et al., (2018). Materiality Assesment in Sustainability Reporting: Case Study of the Airline Industr i, Aryal, (2017).
Sejumlah  besar  penelitian  yang  telah  membahas  tentang  materialitas  laporan  keberlanjutan  hanya berfokus  pada  pengungkapan  keberlanjutan  entitas  yang  mana  menyelidiki  tentang  bagaimana  tata  kelola perusahaan, struktur perusahaan, gambaran konsep laporan keuangan, dan pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan. Sehingga mendorong peneliti untuk fokus membahas terkait penilaian materialitas laporan keberlanjutan  khususnya  pada  15  perusahaan  industri  multifinance.  Adapun  penelitian  ini  menggunakan perspektif  kualitatif  dimana  mempertimbangkan  kebutuhan  teoritis  dan  praktis  untuk  memperjelas  definisi materialitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan masalah materialitas utama yang teridentifikasi dalam laporan keberlanjutan.

## 1.2 Teori Pemangku Kepentingan
Freeman & David (1983) mengemukakan bahwa definisi dari pemangku kepentingan adalah setiap kelompok maupun perorangan yang memiliki pengaruh atas tercapainya tujuan perusahaan, dan dalam teori pemangku kepentingan itu sendiri ditekankan pada peranan manajemen dalam menilai pentingnya pertemuan pemangku kepentingan sebagai tuntutan untuk tercapainya tujuan perusahaan yang strategis. Sedangkan Teori Pemangku Kepentingan ( Stakeholder ) adalah teori yang mengilustrasikan kepada pihak mana saja perusahaan harus  bertanggung  jawab.  Dalam  teori  ini  manajemen  organisasi  dan  etika  atas  bisnis  yang  berkaitan  erat dengan nilai serta moral dalam mengelola suatu organisasi.
Menurut Freeman & David (1983) dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan karakteristiknya yaitu  pemangku  kepentingan  primer  dan  sekunder.  Pemangku  kepentingan  primer  antara  lain  sekelompok investor,  karyawan,  konsumen,  serta  pemasok  yang  memiliki  peran  penting  terhadap  keberlangsungan perusahaan. Sedangkan pemangku kepentingan sekunder  yaitu komunitas dan juga pemerintah, dimana tidak adanya hubungan secara khusus dengan transaksi perusahaan namun secara tidak langsung memiliki pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh perusahaan.

## 1.3 Teori Legitimasi
Menurut Suchman (1995) legitimasi didefinisikan sebagai asumsi atau tanggapan umum atas langkah suatu  entitas  yang  diharapkan,  pantas,  atau  sesuai  dengan  beberapa  sistem  nilai,  aturan,  keyakinan,  dan pernyataan yang dibangun secara sosial.
Menurut  Linblom  (1994)  definisi  legitimasi  adalah  kondisi  dimana  sistem  nilai  suatu  entitas  jalan dengan  sistem  nilai  masyarakat.  Sehingga  dalam  hal  ini,  sangat  penting  untuk  memenuhi  ketentuan  serta harapan masyarakat untuk meyakinkan keberlangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang. Selain itu, pendukung  teori  ini  memiliki  berpendapat  bahwa  laporan  keberlanjutan  cenderung  untuk  menekan  risiko adanya tindakan regulasi dan boikot oleh pemangku kepentingan, serta mendukung izin perusahaan untuk terus beroperasi.
Asumsi sosial dari aktivitas organisasi diperlukan adanya kesesuaian dengan keinginan dan harapan masyarakat,  karena  dalam  keadaan  dimana  kegiatan  perusahaan  tidak  sesuai  dengan  nilai  dan  adab  yang berlaku, maka organisasi tersebut berpotensi mendapatkan teguran dari masyarakat, teguran ini bahkan dapat menyebabkan organisasi berada dalam kegagalan.
Strategi sosial yang dibentuk pada ulasan kebijakan yang komprehensif dalam jangka waktu panjang guna  memperkuat  kepercayaan  terhadap  kepercayaan  masyarakat,  serta  dijadikan  bekal  sosial  dalam menjalankan  praktik  perusahaan  dengan  penuh  strategi.  Bentuk  komprehensif  ini  adalah  dengan menyelenggarakan  pelayanan  masyarakat  secara  menyeluruh  guna  meminimalisir  ketidakpuasan  dan ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah,  serta  sebagai  bentuk  dalam  meningkatkan  kepercayaan masyarakat kepada penanggung jawab kebijakan sosial yaitu pemerintah.

## 1.4 Laporan Keberlanjutan
Menurut  David,  et  al(2008)  definisi  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang  berkaitan  dengan hubungan perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Adapun definisi lain yang berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan ialah hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.
Menurut Wood (1991) corporate social responsibility (CSR) didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang berasal dari gagasan bahwa bisnis dan masyarakat saling memiliki  keterkaitan  dan  menurut  McWilliams  &  Siegel  (2001)  bahwa  perusahaan  perlu  mempromosikan beberapa kebaikan sosial di samping apa yang diwajibkan oleh hukum.
Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam  segala dimensi  fungsional  perusahaan  terhadap  segala  bentuk  masalah  yang  memiliki dampak  pada lingkungan. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berfokus pada konsep pemberian bantuan berupa dana kepada lingkungan sosial, namun berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.

## 1.5 GRI Standar
GRI (2016) Global Reporting Initiative adalah sebuah wadah internasional yang berdiri sendiri yang menyokong perusahaan atau bisnis serta bertanggung jawab atas dampak yang dialami, dengan menyediakan satu bahasa yang global atau umum untuk dapat menyampaikan dampak tersebut.
Adapun tujuan dari GRI standar itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu prosedur pokok terkait akuntabilitas yang dapat menjamin suatu perusahaan agar patuh atas hakikat dari sikap terhadap lingkungan yang  bertanggung  jawab,  yang  selanjutnya  dapat  diperluas  termasuk  pada  masalah  tata  kelola,  sosial  dan ekonomi.

## 1.6 AA1000AP
AA1000AP  (2018)  memberikan  satu  set  rangkaian  terkait  prinsip  pedoman  praktis  yang  diterima dengan luas secara internasional pada organisasi atau perusahaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi, memajukan,  dan  memberikan  komunikasi  tanggung  jawab  dan  kemampuan  keberlanjutan  mereka.  Serta memberikan  pedoman  terkait  seperti  apa  organisasi/perusahaan  dapat  menjadi  dan  tetap  memiliki  rasa tanggung jawab atas hasil dan konsekuensinya terhadap sistem ekologi secara lebih luas.
Yang  dapat  diterapkan  pada  seluruh  macam  dan  skala organisasi/perusahaan,  terpenting  dirancang untuk perusahaan-perusahaan yang mana dimaksudkan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, serta esensial untuk mengendalikan kemampuan keberlanjutan.

## 1.7 POJK No. 51/POJK.03/2017
POJK No. 51 Tahun 2017 mengatur mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa  keuangan,  emiten,  dan  perusahaan  publik.  Bertujuan  untuk  melaksanakan  perekonomian  lokal  yang inklusif,  sebanding,  dan  memiliki  keberlanjutan  dengan  maksud  akhir  mewariskan  kesejahteraan  dari  segi sosial dan ekonomi bagi semua, serta melindungi dan mengawasi lingkungan hidup.
Adapun maksud penerapan keuangan berkelanjutan adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan yang memadai guna mencapai tujuan pembangunan yang berterkait perubahan iklim, memperkuat ketahanan dan daya saing LJK, emiten, dan perusahaan publik dengan upaya manajemen risiko lingkungan dan sosial yang lebih baik dan/atau jasa yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif  bagi  keseimbangan  sistem  keuangan,  meminimalisir  ketimpangan  sosial,  meminimalisir  kerusakan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam. Serta meningkatkan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
Berdasarkan latar belakang, teori, dan standar yang digunakan pada penelitian ini kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1: Kerangka Pemikiran
Sumber : Data diolah kembali

## 2. Metode Penelitian
Penggunaan objek pada penelitian ini 15 laporan keberlanjutan dari perusahaan publik yang bergerak di bidang jasa pembiayaan atau lebih dikenal dengan sebutan multifinance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diunduh melalui website resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sample dilakukan dengan cara purposive  sampling  method dengan  kriteria-kriteria  pengambilan  sample,  yaitu:  (1)  Perusahaan  jasa pembiayaan  yang  terdaftar  di  BEI  (2)  Perusahaan  mempublikasikan  laporan  keberlanjutan  (3)  Perusahaan menyediakan menu laporan keberlanjutan pada laman website resmi perusahaan.

## 2.1 Variabel Penelitian
Adapun variabel penelitian ini adalah :
1. Definisi  isu  materialitas,  yaitu  jumlah  kata  kunci  yang  mencakup  definisi  dari  isu  materialitas dinyatakan pada Laporan Keberlanjutan.
2. Keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu daftar pemangku kepentingan,  jumlah frekuensi pertemuan para  pemangku  kepentingan  yang  diadakan  dalam  tahap  identifikasi,  penetapan,  proses  dari  topik material Laporan Keberlanjutan.
3. Identifikasi  masalah  material  utama,  yaitu  terkait  dengan  jumlah  pengakuan  dan  pelaporan  butir materialitas pada tingkat tinggi.

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data
Adapun data yang digunakan yaitu peneliti memakai data berupa dokumen yang sudah ada. Dalam hal mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan mengamati dan mengumpulkan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh 15 perusahaan sub sektor jasa  pembiayaan,  yang  mana  tersedia  di  laman website resmi  dari  masing-masing  perusahaan.  Selain  itu,
peneliti melakukan riset pustaka dengan mempelajari literatur berupa karya ilmiah ataupun text book yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian guna menjadi landasan teori penelitian ini.

## 2.3 Teknik Analisis Data
Menurut Uma Sekaran & Bougie (2019) data kualitatif adalah data yang berupa kata. Adapun contoh dari data kualitatif adalah memo wawancara, transkip dari kelompok fokus, jawaban dari pertanyaan secara terbuka, transkip dari rekaman video, kisah pengalaman yang terdpat di internet, bacaan berita. Data kualitatif didapatkan dari berbagai macam sumber, baik sumber primer ataupun sekunder, contohnya data dari individu, kelompok,  catatan  sebuah  perusahaan,  publikasi  dari  pemerintah,  dan  internet.  Adapun  tujuan  dari  data kualitatif adalah membuat kesimpulan absah dari sekumpulan data yang sering kali tidak sesuai dan dibuat berlebihan. Terdapat tiga langkah penting dalam hal analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut :
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Pengumpulan dari data kualitatif akan menghasilkan data dalam jumlah yang cukup besar, sebab itu langkah  utama  yang  perlu  dilaksanakan  dalam  analisis  data  yaitu  reduksi  data  yang  menggunakan pengkodean  dan  pengkategorian.  Dalam  hal  ini  pengkodean  adalah  proses  analisis  di  mana  data kualitatif  yang  telah  terkumpul  dilakukan  reduksi,  penyusunan  ulang,  dan  pengintegrasian  untuk terbentuknya  sebuah  teori.  Adapun  tujuan  dari  pengkodean  ini  adalah  guna  membantu  dalam mengambil  kesimpulan  yang  cukup  berarti  dari  data.  Kode  dalam  hal  ini  pun  berupa  label  yang disematkan pada kesatuan teks yang setelah itu dikelompokkan menjadi kategori. Pengkodean pun sangat sering berupa proses yang berulang, sehingga mengharuskan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait data tersebut dengan mengenali pola, menemukan hubungan antar data, serta mengatur data dalam kategori yang terpadu.
Pada  penelitian  ini,  data  akan  dikumpulkan  dengan  cara  mengunduh  Laporan  Keberlanjutan  dari website resmi masing-masing perusahaan yang mana data tersebut berbentuk Laporan Keberlanjutan dari 15 perusahaan yang dipilih.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian  data  adalah  langkah  kedua  dari  aktivitas  utama  yang  harus  dilalui  pada  saat  melakukan analisis  data  kualitatif.  Penyajian  data  dalam  hal  ini  menyertakan  pemungutan  data  yang  telah dilakukan reduksi dan menyajikannya ke dalam bentuk yang terorganisir. Dalam hal ini penyajian data yang seringkali dilakukan adalah berupa bagan, matriks, diagram, grafik, frase, ataupun gambar yang dapat membantu dalam mengatur data serta menemukan suatu pola dan hubungan dalam data tersebut, sehingga dapat memfasilitasi kesimpulan. Pada penelitian ini, setelah melalui tahap reduksi data yaitu dengan  mengumpulkan  Laporan  Keberlanjutan  yang  terdapat  pada  website  resmi  masing-masing perusahaan,  peneliti  mengidentifikasi  standar  yang  digunakan  dan  mengidentifikasi  isi  Laporan Keberlanjutan  berdasarkan  definisi  materialitas,  keterlibatan  pemangku  kepentingan,  dan  masalah materialitas utama.
3. Menarik Kesimpulan (Drawing Conclusion)
Menarik kesimpulan adalah kegiatan akhir dalam proses analisis data kualitatif serta inti dari analisis data yang bertujuan untuk mencari makna, arti, serta penjelasan terhadap data yang dianalisis dengan mencari dan menemukan hal penting. Pada aktivitas inilah peneliti menjawab pertanyaan  terkait tema yang telah di identifikasi serta memberikan penjelasan terkait pola dan hubungan yang telah diamati, atau  dengan  membuat  perbandingan  yang  jelas.  Secara  umum,  tata  cara  pengolahan  data  berawal dengan penulisan data mentah (data lapangan), kemudian ditulis ulang dengan bentuk kombinasi dan penggolongan data, lalu dirangkum, disusun, dan dievaluasi melalui beberapa teknik. Pada penelitian ini,  tahap  menarik  kesimpulan  berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  sebelumnya  untuk  menjawab masalah dari penelitian sesuai dengan prinsip GRI dan AA1000AP. Adapun demikian, kesimpulan diambil berdasarkan kata kunci yang diidentifikasi dalam tahap analisis yang berkaitan dengan ketiga masalah  utama  yaitu  definisi  material,  keterlibatan  peran  pemangku  kepentingan,  dan  masalah materialitas utama yang teridentifikasi dalam perusahaan sub sektor Jasa Pembiayaan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Definisi Materialitas
Terkait definisi isu materialitas yang dianalisis, sangat sedikit emiten sub sektor Jasa Pembiayaan yang memiliki definisi materialitas dalam laporan keberlanjutan yang dipublikasikan. Hanya terdapat empat emiten
yang  menyampaikan  definisi  materialitas  yaitu  PT  Wahana  Ottomitra  Multiartha  Tbk  (WOMF),  PT  BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT Sinar Mas Multifinance Tbk (SMMF), PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF).  Sebagian besar dari keempat emiten ini mendefinisikan materialitas sebagai isu yang memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para pemangku kepentingan, serta bagi kinerja berkelanjutan. Jumlah kata kunci yang terjaring dari masing-masing emiten tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :
Gambar 2: Jumlah Kata Kunci Definisi Materialitas
Sumber : Data diolah kembali
Selain itu, jumlah kata kunci yang terjaring dalam definisi materialitas laporan keberlanjutan emiten yaitu terdapat 17 kata kunci dari 4 emiten yang mendefinisikan materialitas. Adapun kata kunci tersebut yaitu pemangku kepentingan, pembangunan, reputasi perseroan, kesinambungan usaha, kantor pusat, kantor cabang, ekonomi, sosial, lingkungan, aktivitas bisnis, kinerja keberlanjutan, dan operasional. Kata kunci yang paling banyak digunakan adalah pemangku kepentingan, dari 4 emiten tersebut semua emiten menyampaikan bahwa definisi materialitas menurut mereka adalah isu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap para pemangku kepentingan. Selain itu, terdapat 2 emiten yang mendefinisikan materialitas sebagai isu yang berpengaruh juga terhadap  aktivitas  bisnis  dan  kinerja  keberlanjutan  emiten.  Terkait  frekuensi  penggunaan  kata  kunci  dapat dilihat melalui gambar berikut :
Gambar 3: Frekuensi Penggunaan Kata Kunci dalam Definisi Materialitas
Sumber : Data diolah kembali
Berdasarkan  hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa  sangat  sedikit  emiten  jasa  pembiayaan  yang dianalisis menyampaikan definisi materialitas dari penilaian materialitas di dalam laporan keberlanjutan. Dari lima belas emiten jasa pembiayaan hanya PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Sinar Mas Multi Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk yang memberikan penjelasan tentang bagaimana materialitas didefinisikan dalam perusahaan mereka, serta melakukan analisis materialitas berdasarkan pedoman GRI 2016. Sehingga melalui pengungkapan definisi materialitas ini, emiten dianggap memiliki kesadaran akan menciptakan dan menyampaikan pemahaman secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan  dan  sejalan  dengan  kriteria  kepatuhan  prinsip  materialitas  yang  dikemukakan  AA1000AP.
Pemahaman keempat emiten ini dapat terlihat dari bagaimana mereka menyampaikan definisi materialitas dan kata kunci yang mereka berikan dalam laporan keberlanjutan.
Adapun  demikian,  terdapat  kata  kunci  utama  yaitu  pemangku  kepentingan,  aktivitas  bisnis,  dan kesinambungan  usaha.  Kedua  kata  kunci  ini  juga  dijadikan  dasar  dalam  penentuan  prioritas  masalah materialitas. Urutan kata kunci lebih jelas dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :
Gambar 4: Kata Kunci Berdasarkan Substansi Definisi Materialitas

## Sumber : Data diolah kembali
Demikian  dapat  dikatakan  bahwa  masih  banyak  emiten  sub  sektor  jasa  pembiayaan  hanya mengembangkan pendekatan mereka sendiri tanpa menggunakan standar GRI 2016, sebagian besar emiten sub  sektor  jasa  pembiayaan  hanya  menggunakan  acuan  POJK  No.  51/POJK.03/2017,  POJK No.35/POJK.05/2018,  POJK  No.14/POJK.05/2020  pada  laporan  keberlanjutan.  Dalam  melaksanakan penilaian materialitas agar dapat sejalan dengan pedoman, beberapa perusahaan juga membentuk suatu komite keberlanjutan, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sub sektor jasa pembiayaan berusaha untuk mempertahankan legitimasi sebagai representasi hubungan yang perlu di jaga antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Sehingga, perusahaan aktif dalam menangggapi isu yang berkaitan dengan isu sosial, lingkungan, dan ekonomi guna memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

## 3.2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Berdasarkan  keterlibatan  pemangku  kepentingan  yang  dianalisis,  banyak  emiten  sub  sektor  Jasa Pembiayaan  yang  sudah  menyampaikan  terkait  daftar  kelompok  pemangku  kepentingan.  Dari  15  emiten terdapat 9 emiten yang menyampaikan daftar kelompok pemangku kepentingan mereka. Adapun PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) merupakan emiten dengan daftar pemangku kepentingan terbanyak yaitu  10  pemangku  kepentingan,  dan  beberapa  emiten  lainnya  rata-rata  menyampaikan  daftar  pemangku kepentingan mereka sebanyak 7 sampai 8 pemangku kepentingan. Selain itu, PT Federal International Finance Tbk menyampaikan paling sedikit daftar pemangku kepentingannya yaitu 4 pemangku kepentingan. Terkait jumlah  daftar  pemangku  kepentingan  yang  disampaikan  oleh  masing-masing  emiten  dapat  dilihat  melalui gambar dibawah ini :
Gambar 5: Jumlah Pemangku Kepentingan

## Sumber : Data diolah kembali
Meskipun demikian, dari 9 emiten yang menyampaikan daftar pemangku kepentingan, hanya terdapat 2 emiten yang menjalankan prinsip materialitas yaitu prinsip inklusivitas pemangku kepentingan dengan baik yaitu  dengan  menyampaikan  terkait  basis  penetapan,  topik  materialitas  yang  diangkat  dari  masing-masing pemangku  kepentingan,  frekuensi  pertemuan  dilakukan,  tahap  pelibatan  pemangku  kepentingan,  dan pendekatan manajemen atas isu materialitas. Adapun 2 emiten ini adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.
Secara garis besar kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam penilaian materialitas laporan keberlanjutan  masing-masing  emiten  sama.  Namun  ada  beberapa  emiten  yang  menyampaikan  daftar pemangku kepentingan dengan lebih rinci. Setelah melewati tahap reduksi data, hasil penelitian menunjukkan bahwa  pemangku  kepentingan  yang  paling  banyak  diangkat  dalam  sub  sektor  Jasa  Pembiayaan  adalah Pemegang Saham, menurut GRI (2016) pemegang saham merupakan entitas atau individu yang diperkirakan akan  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  adanya  kegiatan,  produk,  dan  jasa  organisasi  pelapor;  atau  yang tindakannya diperkirakan akan memberikan pengaruhi kemampuan organisasi dalam menerapkan strategi dan pencapaian  tujuan  organisasi.  Selain  itu,  Pelanggan,  Karyawan,  Regulator,  Masyarakat,  Mitra  Bisnis,  dan Media Massa juga merupakan pemangku kepentingan yang banyak dilibatkan dalam penilaian materialitas. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar frekuensi penggunaan pemangku kepentingan dibawah ini :
Gambar 6: Frekuensi Penggunaan Pemangku Kepentingan dalam Penilaian Materialitas
Sumber : Data diolah kembali
Pemangku kepentingan merupakan salah satu bagian penting dari penilaian materialitas, menurut GRI pemangku  kepentingan  sebagai  suatu  individu  yang  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  segala  aktivitas, produk, serta layanan organisasi yang mana tindakannya secara wajar dapat diharapkan memberikan pengaruh kepada  kemampuan  organisasi  untuk  dapat  menerapkan  strategi  dan  mencapai  tujuannya.  Umumnya pemangku kepentingan yang berbeda terlibat dalam proses penilaian materialitas, serta terlibat dalam berbagai tahapan proses dalam laporan yang dianalisis.
Berdasarkan  teori  Freeman  &  David  (1983)  pemangku  kepentingan  berdasarkan  karakteristiknya dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  primer  dan  sekunder.  Adapun  demikian,  pada  penelitian  ini  pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi dua jenis yang diambil dari hasil penelitian terkait frekuensi kelompok pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan primer dalam sub sektor jasa pembiayaan adalah Pemegang Saham,  Investor,  Pelanggan,  Karyawan,  Pemasok,  dan  mitra  bisnis.  Sedangkan  pemangku  kepentingan sekunder yaitu Regulator, Komunitas, LSM, Masyarakat, Asosiasi Industri, Organisasi Non Pemerintah, dan Media Massa.
Gambar 7: Kelompok Pemangku Kepentingan Berdasarkan Jenisnya

## Sumber : Data diolah Kembali
Berdasarkan hasil penelitian dari 15 emiten yang diambil sebagai sampel, sebagian besar emiten sub sektor  jasa  pembiayaan  menyebutkan  para  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  proses  penilaian materialitas, emiten tersebut adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Buana Finance Tbk, PT BFI Finance Tbk, PT Federal International Tbk, PT KDB Tifa Finance Tbk, PT BCA Finance Tbk, PT Bussan Auto Finance Tbk, PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.
Adapun diantaranya yang memberikan informasi rinci mengenai basis penetapan, tahap, dan metode pelibatan  pemangku  kepentingan  adalah  PT  Wahana  Ottomitra  Multiartha  Tbk  dan  PT  Adira  Dinamika Multifinance Tbk. Dapat dikatakan bahwa dalam sub sektor jasa pembiayaan dalam hal identifikasi pemangku kepentingan  dilakukan  sudah  cukup  baik  dan  sejalan  dengan  prinsip  inklusivitas  pemangku  kepentingan. Selain  itu,  dalam  pendekatan  manajemen  terhadap  keberlanjutan,  beberapa  emiten  mengungkapkan  upaya tersebut dengan membentuk unit atau komite khusus atau menunjuk petugas terkait keberlanjutan dan ada juga yang  pendekatannya  dilakukan  langsung  oleh  dewan  direksi,  sehingga  sejalan  dengan  kriteria  kepatuhan prinsip materialitas yang dikemukakan AA1000AP pada bagian komitmen.

## 3.3 Masalah Materialitas Utama Teridentifikasi
Berdasarkah hasil penelitian masalah materialitas utama yang teridentifikasi, hanya terdapat 4 emiten yang menyampaikan masalah materialitas utama mereka baik dalam bentuk matriks dan tabel materialitas. Jumlah  masalah  yang  teridentifikasi  pun  cukup  beragam,  dan  PT  Wahana  Ottomitra  Multi  Artha  Tbk mengidentifikasi  masalah  materialitas  utama  paling  banyak  yaitu  13  masalah  yang  teridentifikasi,  adapun diantara  13  masalah  tersebut  dibagi  pada  3  tingkatan  materialitas  yaitu  tinggi,  sedang,  rendah.  Adapun demikian, dapat dilihat bahwa masih banyak emiten yang tidak menyampaikan masalah materialitas utama dalam laporan keberlanjutan mereka.
Gambar 8: Masalah Materialitas Utama Teridentifikasi

## Sumber : Data diolah kembali
Dari keempat emiten yang menyampaikan isu materialitas mereka kedalam bentuk matriks dan tabel materialitas,  terdapat  1  emiten  yang  tidak  memberikan  pengelompokan  terkait  tingkatan  isu  materialitas mereka baik tinggi, sedang, maupun rendahnya isu tersebut. Sehingga di dalam diagram diatas hanya tertera 3 emiten.  Beberapa  perusahaan  menyampaikan  isu  terkait  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan,  namun  tidak mengangkat isu materialitas dan menyampaikan mengapa isu yang mereka angkat dianggap material. Selain itu,  masih  banyak  emiten  yang tidak  menyampaikan  isu  materialitas  dalam  laporan  keberlanjutan  mereka. Adapun frekuensi penggunaan atas masing-masing isu materialitas dapad dilihat melalui gambar dibawah ini:
Gambar 9: Frekuensi Penggunaan Isu Materialitas Utama dalam Penilaian Materialitas

## Sumber : Data diolah kembali
Dari  hasil  penelitian,  sebagian  besar  masing-masing  emiten  mengangkat  isu  yang  berbeda-beda. Namun,  untuk  isu  materialitas  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masing-masing  emiten  adalah Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Pengembangan, Privasi Pelanggan, Kinerja Ekonomi, Dampak Ekonomi Tak Langsung, dan Pengembangan Bisnis. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan yang berfokus  pada  isu  sosial  dan  ekonomi,  namun  masih  kurang  mementingkan  isu  lingkungan.  Karena,  pada umumnya emiten sub sektor jasa pembiayaan memberikan dampak yang tidak langsung kepada lingkungan.
Pada umumnya, masalah materialitas setiap industri atau sektor akan sangat berbeda. Masalah dapat serupa diantara setiap industri atau sektor, tetapi masalah material berbeda dengan masalah industri atau sektor yang umum. Karena, masalah material bergantung pada ukuran perusahaan, lokasi, waktu pendirian, peran pemangku kepentingan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Menurut GRI materialitas adalah suatu ambang  batas  setiap  aspek  menjadi  penting.  Oleh  karena  itu,  aspek  tersebut  perlu  dilaporkan  dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dalam menentukan masalah materialitas pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Adapun demikian, tingkat kepentingan isu materialitas berdasarkan hasil penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, rendah masalah materialitas yang teridentifikasi dan dikelompokkan oleh  masing-masing  emiten.  Isu  materialitas  tinggi  yang  sering  diangkat  oleh  emiten  sub  sektor  jasa
pembiayaan antara lain Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Pengembangan, serta Privasi Pelanggan. Dari masalah materialitas utama yang diidentifikasi, masalah-masalah tersebut telah mewakili ketiga aspek penting dalam materialitas yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dapat dilihat lebih jelas melaui gambar dibawah ini:
Gambar 10: Tingkat Kepentingan Isu Materialitas Utama

## Sumber : Data diolah kembali
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 emiten yang menyampaikan terkait materialitas tingkat tinggi atau masalah materialitas utama yang diidentifikasi oleh masing-masing emiten. Adapun 4 emiten tersebut yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Sinar Mas Multi Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Keempat emiten ini menyampaikan masalah materialitas utama mereka dalam  bentuk  matriks  dan  tabel  materialitas.  Namun  terdapat  1  emiten  yang  tidak memberikan  penjelasan terkait isu materialitas tersebut termasuk kedalam tingkatan tinggi, sedang, atau rendah dalam pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan, perusahaan, dan lingkungan.

## 4. Simpulan dan Saran
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun semua laporan keberlanjutan yang dipilih berdasarkan tempat berkedudukan yang sama yaitu Indonesia dan tahun laporan keberlanjutan yang sama yaitu tahun 2020, tetap dideteksi  adanya  perbedaan  yang  cukup  signifikan  terkait  penilaian  materialitas.  Penelitian  ini  mendeteksi bahwa terdapat variasi mencakup proses serta metode penilaian terkait materialitas pada setiap perusahaan dalam  laporan  keberlanjutan.  Secara  keseluruhan  lima  belas  emiten  ini  sudah  patuh  dalam  melakukan kewajibannya untuk melaporkan laporan keberlanjutan namun dalam penilaian materialitas masih dianggap tidak  terlalu  penting  bagi  beberapa  emiten.  Sehingga  beberapa  emiten  yang  memahami  materialitas menyampaikan  definisi  materialitas  mereka  dalam  laporan  keberlanjutan  disertai  dengan  kata  kunci  yang terdapat dari definisi materialitas. Namun tidak sedikit emiten yang gagal dalam mendefinisikan materialitas, tidak  menyampaikan  definisi  materialitas,  dan  tidak  transparan  dengan  memberikan informasi  yang  cukup singkat,  serta  bahkan  tidak  memberikan  informasi  yang  jelas  terkait  proses  penilaian  materialitas  dalam laporan keberlanjutan mereka. Dalam keterlibatan pemangku kepentingan, beberapa emiten menyampaikan daftar pemangku kepentingan yang dipilih dan topik yang muncul. Namun tidak memberikan penjelasan rinci terkait  basis  penetapan,  serta  metode  pelibatan,  dan  pendekatan  manajemen  kepada  para  pemangku kepentingan  terkait  isu  materialitas. Terkait  masalah  materialitas  utama  yang  teridentifikasi,  terdapat perbedaan jumlah masalah serta jenis masalah yang teridentifikasi sangat signifikan berkaitan dengan topik yang muncul dari kelompok pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi masalah material utama.
Dengan kata lain, masih banyak emiten yang kurang seragam dalam pengungkapan penilaian materialitas khususnya  dalam  proses  menentukan  masalah  materialitas,  kelengkapan,  serta  transparansi  dalam  masalah material yang teridentifikasi. Sebagian besar emiten memberikan informasi yang kurang jelas dan bahkan tidak ada informasi sama sekali terkait proses penilaian materialitas. Kendati demikian, dari 15 emiten yang dipilih tetap ada emiten yang mempelajari bagian analisis materialitas dengan baik sehingga meningkatkan kualitas laporan mereka, dengan taat mengikuti pedoman, memperlihatkan proses yang transparan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam fase analisis materialitas.
Adapun saran bagi perusahaan yang sudah mendefinisikan materialitas, memaparkan terkait keterlibatan pemangku  kepentingan,  dan  mengidentifikasi  masalah  materialitas  utama  dengan  baik  untuk  dapat mempertahankan ketiga poin tersebut serta meningkatkan kualitas dan transparansi dari laporan keberlanjutan
itu sendiri. Namun perlu adanya peningkatan secara khusus bagi perusahaan yang dinilai masih kurang dalam memaparkan  ketiga  poin  yang  menjadi  pokok  masalah  dalam  pembahasan  ini,  serta  diperlukan  untuk peningkatan dalam transparansi proses penilaian materialitas dengan mengikuti pedoman yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan, serta menjaga kepercayaan dari para pengguna laporan keberlanjutan itu sendiri. Selain itu, hal yang dapat diperhatikan bagi peneliti selanjutnya adalah untuk dapat  mencari  isu  permasalahan  lainnya  terkait  materialitas  dan  standar  GRI,  serta  menggunakan  objek penelitian dan tahun penelitian terkini dan diperkuat dengan adanya wawancara dari salah satu emiten.

## Daftar Pustaka
Account Ability. (2008). AA1000 Stakeholder Engagement Standard .
Account Ability. (2018). AA1000 PRINSIP-PRINSIP ACCOUNTABILITY .
Account Ability. (2020). AA1000 Assurance Standard v3 . 1–48. www.accountability.org
Aryal, N. (2017). Materiality assessment in sustainability reporting: case study of the airline industry . 1–64. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54674
Bellantuono,  N.,  Pontrandolfo,  P.,  &  Scozzi,  B.  (2018).  Guiding  materiality  analysis  for  sustainability reporting: The case of agri-food sector. International Journal of Technology, Policy and Management , 18 (4), 336–359. https://doi.org/10.1504/IJTPM.2018.096181
Beske, F., Haustein, E., & Lorson, P. C. (2020). Materiality analysis in sustainability and integrated reports.
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal , 11 (1), 162–186. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2018-0343
Brunstein, J., Sambiase, M. F., Kerr, R. B., Brunnquell, C., & Perera, L. C. J. (2020). Sustainability in finance teaching:  evaluating  levels  of  reflection  and  transformative  learning. Social  Responsibility  Journal , 16 (2), 179–197. https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2018-0164
Calabrese, A., Costa, R., Levialdi Ghiron, N., & Menichini, T. (2019). Materiality analysis in sustainability reporting: A tool for directing corporate sustainability towards emerging economic, environmental and social  opportunities. Technological  and  Economic  Development  of  Economy , 25 (5),  1016–1038. https://doi.org/10.3846/tede.2019.10550
Calabrese, A., Costa, R., & Rosati, F. (2015). A feedback-based model for CSR assessment and materiality analysis. Accounting Forum , 39 (4), 312–327. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.06.002
Chedrawi, C., Osta, A., & Osta, S. (2020). CSR in the Lebanese banking sector: a neo-institutional approach to stakeholders’ legitimacy. Journal of Asia Business Studies , 14 (2), 143–157. https://doi.org/10.1108/JABS-03-2018-0093
Ellerup  Nielsen,  A.,  &  Thomsen,  C.  (2018).  Reviewing  corporate  social  responsibility  communication:  a legitimacy perspective. Corporate Communications , 23 (4), 492–511. https://doi.org/10.1108/CCIJ-04- 2018-0042
Freeman,  R.  E.,  &  David,  L.  R.  (1983).  Stockholders  and  Stakeholders:  A  New  Perspective  on  Corporate Governance. California Management Review , 25 (3), 88–106. https://doi.org/10.2307/41165018
Geerts, M., & Dooms, M. (2020). Sustainability reporting for inland port managing bodies: A stakeholder- based view on materiality. Sustainability (Switzerland) , 12 (5). https://doi.org/10.3390/su12051726
Global Reporting Initiative. (2016a). GRI 102 : Pengungkapan Umum 2016 . 1–45.
Global Reporting Initiative. (2016b). GRI 103 : Pendekatan Manajemen 2016 . 1–14.
Global Sustainability Standards Board. (2016). Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016 : 101 Landasan. Global Reporting Initiative , 30.
James Kamwachale Khomba. (2012). Relevance of financial reporting systems: Single-bottom line or triple-
bottom line. African Journal
of Business Management , 6 (9), 3519–3527.
https://doi.org/10.5897/ajbm11.2956
John Elkington. (1997). Cannibals with forks The Triple Bottom Line of 21st Century Business .
Jones, P., Comfort, D., & Hillier, D. (2018). Materiality and external assurance in corporate sustainability reporting: An exploratory case study of the UK construction industry. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development , 14 (4), 454–472.
https://doi.org/10.1504/WREMSD.2018.093568
Lassala, C., Apetrei, A., & Sapena, J. (2017). Sustainability matter and financial performance of companies. Sustainability (Switzerland) , 9 (9), 1–16. https://doi.org/10.3390/su9091498
LINDBLOM,  &  K.,  C.  (1994).  The  implications  of  Organizational  Legitimacy  for  Corporate  Social Performance  and  Disclosure. Critical  Perspectives  on  Accounting  Conference,  New  York,  1994 . http://ci.nii.ac.jp/naid/10025885553/en/
Puroila,  J.,  &  Mäkelä,  H.  (2019).  Matter  of  opinion:  Exploring  the  socio-political  nature  of  materiality disclosures in sustainability reporting. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 32 (4), 1043– 1072. https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2016-2788
Simatele, M., & Dlamini, P. (2020). Finance and the social mission: a quest for sustainability and inclusion.
Qualitative  Research  in  Financial  Markets , 12 (2),  225–242.  https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2019- 0024
Stakeholders, L. T. O., Chief, M., Officer, E., Assheton, A., Carter, L. S., Accountability, C., & Board, S. (2013).  Stakeholder  Engagement  Standards. Encyclopedia  of  Corporate  Social  Responsibility ,  2305– 2305. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_101479
Suchman, M. C. (1995). Approaches and Strategic Managing Legitimacy. Academy of Management Review , 20 (3), 571–610. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMR.1995.9508080331
Uma Sekaran and Roger Bougie. (2019). Research Methods for Business . 1 , 105–112.