## URGENSI LEMBAGA IJTIHAD MUHAMMADIYAH DAN PERUBAHAN SOSIAL
Alimuddin Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

## Abstract
The  Legal  Affairs  Committee  was  formed  in  1928  XVII  Muhammadiyah congress  in  Yogyakarta  and  its  first  chairman  was  KH.  Mas  Mansur.  This assembly was first to resolve the problem of khilafiyah which at that time was considered  vulnerable  by  Muhammadiyah.  The  presence  of  the  Legal  Affairs Committee  is  expected  to  establish  where  the  opinion  is  considered  the  most powerful,  to  be  carried  out  by  Muhammadiyah  members.  In  a  further development  the  Legal  Affairs  Committee  not  just  mentarjihkan  khilafiyah problems,  but  also  lead  to  the  completion  of  the  new  issues  that  arise  in  the community and had not been discussed before.
Footing  procedures  of  ijtihad  among  Muhammadiyah  particular  mechanism  of regulation  as  the  legal  basis  is  Mukhtamar  Decision  Tarjih  year  1954/1955 which  establishes  two  important  things;  first,  that  the  absolute  bottom  to arbitrate in the religion of Islam is the Qur'an and the hadith shahihah; second, that  in  the  face  of  problems  that  have  occurred  and  are  indispensable  for diamalkannya, regarding matters that are not related to worship mahdah while for the reason it was not there nash sharih in the Qur'an and Sunnah Saheeh, then  used  reason  by  way  of  ijtihad  and  istinbath  on  texts  that  exist,  through I'llat equation, as was done for scholars of the salaf and khalaf.

## Keywords: Ijtihad, the Legal Affairs Committee

## Abstrak
Majelis  Tarjih  dibentuk  pada  kongres  Muhammadiyah  XVII  tahun  1928  di Yogyakarta  dan  ketua  pertamanya  adalah  KH.  Mas  Mansur.  Majelis  ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyah yang pada masa itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kehadiran Majelis Tarjih inilah diharapkan dapat menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk  diamalkan  oleh  warga  Muhammadiyah.  Dalam  perkembangan selanjutnya  Majelis  Tarjih  tidak  sekedar  mentarjihkan  masalah-masalah khilafiyah,  tetapi  juga  mengarah  pada  penyelesaian  persoalan-persoalan  baru yang muncul dalam masyarakat dan belum pernah dibahas sebelumnya.
Pijakan  prosedur-mekanisme  ijtihad  dikalangan  Muhammadiyah  khususnya regulasi  sebagai  dasar  hukum  adalah  Putusan  Mukhtamar  Tarjih  tahun 1954/1955  yang  menetapkan  dua  hal  penting;  pertama,  bahwa  dasar  mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Alquran dan hadis shahihah; kedua, bahwa  dalam  menghadapi  soal-soal  yang  telah  terjadi  dan  sangat  diperlukan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah mahdah  sementara  untuk  alasan  atasnya  tidak  terdapat  nash  sharih  di  dalam Alquran  dan  sunnah  shahih,  maka  dipergunakan  alasan  dengan  jalan  ijtihad dan istinbath atas nash-nash yang ada, melalui persamaan I’llat, sebagai yang telah dilakukan para ulama salaf dan khalaf.
Kata Kunci: Ijtihad, Majelis Tarjih

## PENDAHULUAN
ersyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial dakwah amar maruf nahi mungkar berasas Islam menempatkan dirinya sebagai ormas dengan tiga  ciri  gerakan  utamanya  yaitu  ;  Muhammadiyah  sebagai  gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan . Ketiga ciri  gerakan ini masih eksis hingga sekarang
Mukhtamar  Muhammadiyah  ke  47  yang  berlangsung  di  Makassar Sulawesi Selatan ( 5 hingga 8 Agustus 2015) telah berhasil merumuskan banyak pokok-pokok  pikiran  dalam  konteks  perubahan  sosial,  diantaranya  adalah melihat Islam sebagai agama yang berkemajuan.
Lembaga  ijtihad  di  lingkungan  Muhammadiyah  lazimnya  disebut “lembaga  Mejalis  Tarjih”  lembaga  ini  ibarat  jantung  bagi  tubuh Muhammadiyah.  Atau  diibaratkan  sebagai  laboratorium  dari  prosedur- mekanisme  ijtihad  dikalangan  Muhammadiyah.  Dan  ini  telah  terbukti ditengah-tengah  masyarakat,  walaupun  putusan-putusan  yang  dihasilkan masih belum banyak.
Tuntunan atau Pedoman hidup beragama yang dihasilkan Majelis Tarjih, yang bersumber kepada Alquran dan as-Sunnah, pada waktunya telah berhasil mengubah  cara  hidup  beragama  dan  paham  agama  dikalangan  masyarakat umat  Islam.  Aqidah  dimurnikan  dari  hal-hal syirik dan khurafat serta bid’ah . Ibadah  dituntunkan  sesuai  dengan  pedoman  sunnah  Rasulullah  Saw. Sementara  amalan  ibadah-ibadah  sosial  terus  digerakkan  sesuai  ajaran  Islam, spirit ijtihad senantiasa digelorakan dan dikembangkan.
Adapun  Yang  menjadi  pijakan  prosedur-mekanisme  ijtihad  dikalangan Muhammadiyah  khususnya  regulasi  sebagai  dasar  hukum  adalah  Putusan Mukhtamar  Tarjih  tahun  1954/1955  yang  menetapkan  dua  hal  penting; pertama ;  bahwa  dasar  mutlak  untuk  berhukum  dalam  agama  Islam  adalah Alquran dan hadis shahihah, kedua ; bahwa dalam menghadapi soal-soal yang telah  terjadi  dan  sangat  diperlukan  untuk  diamalkannya,  mengenai  hal-hal yang  tidak  berhubungan  dengan  ibadah mahdah sementara  untuk  alasan atasnya tidak terdapat nash sharih di dalam Alquran dan sunnah shahih, maka

## P
dipergunakan  alasan  dengan  jalan  ijtihad  dan  istinbath  atas  nash-nash  yang ada,  melalui  persamaan I’llat ,  sebagai    yang  telah  dilakukan  para  ulama salaf dan khalaf . 1

## PEMBAHASAN

## Manhaj Majelis Tarjih
Majelis  Tarjih  sebagai  lembaga  mekanisme  ijtihad  Muhammadiyah  telah memiliki  pokok-pokok manhaj atau  metode  dalam  mengintimbatkan  hukum. Pokok-pokok manhaj dimaksud adalah sebagai berikut 2 :
1. Di dalam beristidlal , dasar utamanya adalah Alquran dan sunnah shahihhah ( maqbulah ). Ijtihad dan istinbath atas dasar illat terhadap hal-hal yang tidak disebutkan  di  dalam  nash  dapat  dilakukan,  sepanjang  tidak  menyangkut bidang ta’abuddi dan  memang  merupakan  hal  yang  dihajatkan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia.  Dengan  kata  lain  Majelis  Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas sebagai salah satu metodenya.
2. Dalam  menetapkan  suatu  putusan  dilakukan  dengan  cara    musyawarah. Menetapkan masalah-masalah ijtihadiyah di lakukan dengan ijtihad jama’i . Pendapat  seseorang  dari    anggota  Majelis  Tarjih  tidak  dapat  dipandang sebagai pendapat majelis.
3. Dalam  menetapkan  suatu  ketentuan  hukum,  Majelis  Tarjih  tidak mengingatkan  diri  kepada  suatu  mazhab,  tetapi  pendapat  imam-imam mazhab  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan,  sepanjang  bsesuai  dengan jiwa Alquran dan sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
4. Majelis  Tarjih  berprinsip  terbuka  dan  toleran,  tidak  beranggapan  bahwa hanya putusan Majelis Tarjih yang paling benar. Putusan diambil atas dasar dalil yang paling kuat ketika putusan diambil. Kemudian koreksi terhadap putusan  yang  telah  diambil,  dari  siapapun  datangnya,  akan  diterima sepanjang  dapat  dikemukakan  dalil  yang  lebih  kuat.  Dengan  demikian sangat  di  mungkinkan  Majelis  Tarjih  mengubah  putusannya  yang  pernah diambil.
5. Dalam  menetapkan  ajaran  bidang  akidah  hanya  dipergunakan  dalil-dalil yang mutawatir
6. Majelis Tarjih menerima ijma’ sahabat Nabi Saw sebagai dasar menetapkan suatu putusan.
7. Terhadap dalil-dalil yang tampak berta’arudh , digunakan cara-cara al-jam’u wataufiq , jika tidak mungkin baru di gunakan tarjih
8. Majelis  Tarjih  menggunakan saddudz  dzarai guna  menghindari  terjadinya fitnah dan mafsadah
9. Majelis Tarjih menerima penggunaan ta’lilul ahkam guna memahami dalil- dalil hukum Alquran dan sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syariat. Kaidah  ; al-hukmu  yaduru  ma’aillatih  wu  judan  wa  adaman dalam  hal-hal
1 Lihat    KH.  Ahmad  Azhar  Basyir,  MA., Refleksi  atas  Persoalan  Keislaman  seputar  Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi., Cet. IV; (Bandung : Mizan, 1996), h. 278
2 Ibid .,  h. 279-281.
tertentu dapat berlaku.
10. Majelis  Tarjih  menggunakian  dalil-dalil  untuk  menetapkan  hukum  secara konprehensif,  utuh  dan  bulat,  tidak  terpisah-pisah  satu  dari  lainnya sepanjang saling berhubungan.
11. Majelis Tarjih dapat menerima takhshish dalil umum Alquran dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang aqidah
12. Dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, Majelis Tarjih berpegang kepada prinsip taysir , menghindari ta’sir .
13. Dalam bidang aqidah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Alquran dan  sunnah,  Majelis  Tarjih  dapat  menerima  pemahamannya  dengan menggunakan  akal  sepanjang  dapat  diketahui  latar  belakang  dan tujuannya,  meskipun  harus  diakui  bahwa  bakal  bersifat nisbi ,  sehingga prinsip  “mendahulukan  nash  daripada  akal”  memiliki  kelenturan  dalam menghadapi situasi dan kondisi
14. Dalam hal-hal yang termasuk al-umuru ad-dunyawiyah , yang tidak termasuk tugas para nabi, Majelis Tarjih berpendapat bahwa penggunaan akal sangat diperlukan, guna tercapainya kemaslahatan hidup yang merupakan tujuan utama syariat Islam.
15. Untuk  memahami  nash  yang musytarak ,  Majelis  Tarjih  dapat  menerima tafsir sahabat.
16. Dalam  memahami  nash  tentang  akidah,  Majelis  Tarjih  mendahulukan makna  dzahir  daripada takwil . Takwil sahabat  dalam  bidang  akidah  tidak harus diterima.
17. Majelis Tarjih telah menempuh jalan ijtihad meliputi :
a. Ijtihad bayani ,  yaitu  ijtihad  terhadap  nash  yang  mujmal,  baik  karena belum jelas makna yang dimaksud, maupun karena suatu lafadz yang mengandung  makna  ganda  ( musytarak )  atau  karena  pengertian  lafadz dalam  ungkapan  yang  konteksnya  mempunyai  arti  nyang  jumbuh ( mutasyabih ),  ataupun  adanya  dalil-dalil  yang  tampak  ditempuh  jalan al-jam ’ kemudian tarjih .
b. Ijtihad qiyasi ,  yaitu  menganalogikan  hokum  yang  disebut  dalam  nash kepada masalah baru yang belum ada hukumnya dalam nash,  karena adanya persamaan I’llat .
c. Ijtihad istishlahi , yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak disebutkan di  dalam  nash  sama  sekali  secara  khusus,  maupun  tidak  ada  nash mengenai  masalah  yang  ada  kesamaannya.  Dalam  masalah  yang demikian,  penetapan  hukum  dilakukan  berdasarkan I’llat untuk kemaslahatan.
18. Dalam menggunakan hadis, terdapat beberapa kaidah yang telah menjadi putusan Majelis Tarjih sebagai berikut  :
a. Hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah
b. Hadis mauquf yang dihukum marfu’ dapat menjadi hujjah
c. Hadis mursal shahabi dapat  dijadikan  hujjah  apabila  ada  qarinah  yang menunjukkan persambungan sanadnya.
d. Hadis-hadis mursal tabi’ semata, tidak dapat dijadikan hujjah.
e. Hadis-hadis dha’if yang kuat-menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali  jika  banyak  jalan  periwayatannya,  ada  qarinah  yang  dapat dijadikan hujjah, dan tidak bertentangan dengan Alquran dan sunnah shahih.
f. Dalam menilai perawi hadis, jarh didahulukan atas ta’dil setelah adanya keterangan yang mukhtabar berdasarkan alasan syara’.
g. Periwayatan orang yang dikenal  melakukan tadlis dapat diterima, jika ada  petunjuk  bahwa  hadis  itu muttashil ,  sedangkan tadlis tidak mengurangi keadilan.

## Tugas Pokok Majelis Tarjih
Majelis Tarjih dibentuk pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta  dan  ketua  pertamanya  adalah  KH.  Mas  Mansur.  Majelis  ini  di dirikan pertama kali  untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyah yang pada masa itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kehadiran Majelis Tarjih inilah  diharapkan  dapat  menetapkan  pendapat  mana  yang  dianggap  paling kuat,  untuk  diamalkan  oleh  warga  Muhammadiyah.  Dalam  perkembangan selanjutnya  Majelis  Tarjih  tidak  sekedar  mentarjihkan  masalah-masalah khilafiyah,  tetapi  juga  mengarah  pada  penyelesaian  persoalan-persoalan  baru yang muncul dalam masyarakat dan belum pernah dibahas sebelumnya. 3 Sehubungan dengan perkembangan zaman dan semakin banyaknya tugas yang  harus  dilaksanakan  oleh  Majelis  Tarjih,  maka  pimpinan  Pusat Muhammadiyah  tahun  1971  telah  menetapkan  Qaidah  Lajnah  Tarjih.  Dalam pasal 2 qaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas Lajnah Tarjih 4 adalah :
a. Menyelidiki  dan  memahami  ilmu  agama  Islam  untuk  memperoleh kemurniannya
b. Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadah dan mu’amalah dunyawiyah.
c. Memberi  fatwa  dan  nasehat  ,  atas  permintaan  maupun  Tarjih  sendiri memandang perlu
d. Menyalurkan  perbedaan  pendapat  /  paham  dalam  bidang  keagamaan  ke arah yang lebih maslahat
e. Mempertinggu mutu ulama
f. Hal-hal  lain  dalam  bidang  keagamaan  yang  diserahkan  oleh  pimpinan Persyarikatan.
Mencermati tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan majelsi tarjih sebagai lembaga ijtihad Muhammadiyah, maka pada dasarnya tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer   dilihat dari segi fikih  dan  dengan ijtihad  jama’i-insya’i .  bentuk  ijtihad  ini  dilakukan  mengingat perkembangan  kehidupan  umat  Islam  di  Indonesia  mengarah  kepada kehidupan  modern.  Umumnya  masalah  kontemporer  yang  dihadapi  oleh Majelis  Tarjih  itu  tidak  ditemukan  dalam  khazanah  pemikiran  umat  Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut cara baru pula sesuai
3 Lihat Dr. H. Fathurahman Djamil, MA. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah ., Cet. 1 ; (Jakarta : Logos Publishing House, 1995), h. 64.
4 Ibid .,  h. 67.
perkembangan kontemporer umat Islam di Indonesia.
Muhammadiyah  sebagai  organisasi  sosial  dalam  konteks  ruang  lingkup ijtihad berpendapat bahwa, ijtihad dalam arti menyelesaikan masalah-masalah umat hanya berlaku dalam masalah fikih saja. Sedang bidang aqidah termasuk hal  yang  tidak  dapat  diijtihadkan  lagi  atau  termasuk  dalam  wilayah pemurnian.
Dalam  konteks  perubahan  social,  Muhammadiyah  berpendapat  bahwa masalah  yang  terjadi  sekarang  ini,  sebagai  bagian  akibat  dari  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diselesaikan secara konprehensif. Solusi yang  perlu  ditawarkan  adalah  menyelesaikan  masalah-masalah  kontemporer dengan  pendekatan  interdisipliner  dalam  memahami  Alquran  dan  sunnah. Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  ijtihad  dalam  persyarikatan Muhammadiyah  merupakan  upaya  menangani  masalah  secara  yang  eksplisit tidak  terdapat  pada  sumber  utama  ajaran  Islam,  atau  merupakan  upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial.

## KESIMPULAN
Persyarikatan  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  social  kemasyarakatan dan tajdid ,  dalam  ber istidlal menyelesaikan  persoalan-persoalan  umat  dasar utamanya  adalah  Alquran  dan  Sunnah  shahihah.  Lembaga  yang  diberi kewenangan  menangani  persoalan-persoalan  keislaman  hingga  menetapkan putusan  hukum  adalah  “Majelis  Tarjih”.  Lembaga  ini  merupakan  wadah mekanisme ijtihad Muhammadiyah.
Dalam  menyikapi  persoalan-persoalan  kontemporer  yang  muncul  akibat perkembangan  zaman  dan  iptek,  atau  perubahan  sosial,  Muhammadiyah dengan  manhaj  tarjihnya  menggunakan  pendekatan  interdisipliner, konprehensif  dan  simultan.  Ijtihad  yang  diberlakukan  adalah ijtihad  jam’i- insya’i .

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddiqy,  Hasbi., Falsafah  Hukum  Islam. ,  Cet.  3,  Jakarta  :  Bulan  Bintang,
1975.
Djamil,  Fathurahman., Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah .  Cet.  1; Jakarta : Logos Publshing House, 1995
Haq, Hamka., Falsafah Ushul Fikih. Ujung Pandang : Yayasan al-Ahkam, 1998. Basyir, Ahmad Azhar., Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi., Cet. 2 ; Bandung : Mizan, 1994. Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam ., Makassar : Yayasan Ahkam,
1996
Abdul  Munir  Mulkan, Jawaban  Kyai  Muhammadiyah-Mengurai  Jawaban  Pak  dan 274  Permasalahan  dalam  Islam ,  Edisi  Revisi    Yogyakarta  :  Kreasi  Wacana,
2002.
Abuddin Nata, Al-Quran dan Hadits (Dirasah Islamiyah I) , Cet. VII; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. I; Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid I.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III, Cet. 2; Jakarta : Balai Pustaka, 2002 Departemen Agama RI., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2003 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia ,    Jakarta:  Bagian  Proyek  Sarana  dan  Prasarana  Produk  Halal Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2013.
Usman,  Suparman. Hukum  Islam-Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam dalam Tata  Hukum Indonesia , Cet. II ; Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002. Yahya, Mukhtar., Fatchurahman., Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam. Cet. 10, Bandung : PT. al-Ma’arif, 1993.