## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM REKLAMASI PANTAI DI KOTA MAKASSAR
Juliati M. Japar Universitas Bosowa Email juliatifhunibos@gmail.com

## Abstract
Presidential Regulation Number 122 of 2012 concerning Reclamation in Coastal Areas  and  Small  Islands  mandates  that  the  determination  of  the  reclamation  location and  the  location  of  the  reclamation  material  source  must  consider  technical  aspects, environmental aspects, and socio-economic aspects. One of the phenomena faced by the city  of  Makassar  is  that  the  local  government  in  carrying  out  reclamation  activities aimed  at  increasing  regional  income  is  considered  not  to  involve  the  opinions  of  the community around the reclamation area that is directly affected. The community argues that the benefits of the implementation of reclamation activities are mostly aimed at the middle to the upper class of society and do not pay attention to the impact on the middle to lower economic community and the environment.
Keywords: Public Perception, Reclamation

## Abstrak
Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  mengamanatkan  penentuan  lokasi  reklamasi  dan  lokasi  sumber material reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek  sosial  ekonomi.  Salah  satu  fenomena  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di  kota Makassar adalah pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan reklamasi pantai yang bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  dianggap  tidak  melibatkan  pendapat masyarakat  sekitar  wilayah  reklamasi  yang  mana  sebahagian  besar  manfaat  kegiatan tersebut  hanya  tertuju  untuk  kalangan  masyarakat  menengah  ke  atas  dan  kurang memperhatikan  akan  dampak  yang  ditimbulkan  bagi  golongan  masyarakat  ekonomi menengah ke bawah serta lingkungan.
Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Reklamasi Pantai, Makassar

## LATAR BELAKANG MASALAH
erkembangan  pembangunan  Indonesia  saat  ini  diramaikan  dengan  adanya berbagai  kegiatan  dalam  memanfaatkan  lahan  ekosistem  pesisir  diantaranya dengan melakukan tindakan yaitu berupa penimbunan untuk membentuk daratan baru  yang  di  kenal  dengan  reklamasi  pantai.  Menurut  Waskito 1 reklamasi  merupakan penimbunan  tanah  secara  sengaja  di  wilayah  perairan  untuk  menciptakan  daratan  baru yang dimana tanah untuk eklamasi diambil dari tempat lain lalu ditimbun dengan volume dan luas yang telah ditentukan.
Dalam  melakukan  kegiatan  reklamasi  pantai  dibutuhkan  konsep  yang  sangat menyeluruh  terkait  dengan  masalah  dalam  pembentukan  usulan  penyusunan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  yang  selanjutnya  disebut  RZWP-3-K,  Rencana  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil  yang  selanjutnya disebut RPWP-3-K dan Rencana Aksi  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K
Makassar  merupakan  salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  saat  ini  sedang  aktif melaksanakan  program  reklamasi  pantai.  Berangkat  dari  kebutuhan  akan  lahan  pada pesisir  Makassar  yang  dapat  digunakan  sebagai  ruang  publik  yang  dapat  menampung berbagai  aktivitas  masyarakat,  baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok, pemerintah  berusaha  memenuhi  kebutuhan  ruang  publik  dengan  membangun  ruang publik  di  pesisir  pantai  sebelah  barat  kota  dengan  cara  melakukan  reklamasi  pantai. Reklamasi  yang  dilakukan  di  pesisir  pantai  kota  Makassar  atau  di  Pantai  Losari  dibuat untuk  menciptakan  ruang  publik  bagi  masyarakat  kota  dengan  pembangunan  tiga  buah anjungan,  diharapkan  dapat  menjadi  ruang  publik  yang  nyaman  sehingga  masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan diluar aktivitas perkantoran. Pengembangan kawasan reklamasi  pantai  tersebut  sebagai  ruang  publik  memberikan  dampak  yang  besar  bagi perkembangan  ekonomi  dan  sosial  di  wilayah  kota.  Selain  memiliki  keuntungan  yang sangat  besar  sebagai  daerah  pemekaran  kawasan  dari  lahan  yang  semula  tidak  berguna menjadi  daerah  yang  bernilai  ekonomi  tinggi,  percepatan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  dan  kawasan  dan  juga  sebagai  alternatif  pariwisata  pesisir  pantai,  sehingga akan  dapat  berkontribusi  besar  dalam  peningkatan  tingkat  pendapatan  masyarakat  di kawasan ini. Namun, dengan dilakukannya reklamasi pantai secara meluas selain untuk pembangunan ruang publik juga untuk tujuan komersil dalam hal ini untuk kepentingan privat yang sasarannya bertumpu pada golongan ekonomi menengah ke atas. Hal ini juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti berubahnya mata pencaharian dari penduduk  sekitar  pesisir  akibat  berubahnya  ekosistem  pantai  setelah  reklamasi,
1 Waskito & Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018. h.242.
P
terjadinya  banjir  rob,  rusaknya  kawasan  mangrove,  dan  masih  banyak  dampak  lainnya.
Dari sumber yang diperoleh bahwa Ranperda RTRW Kota Makassar 2015-2030 mengakomodir  ruang  reklamasi  seluas  kurang  lebih  4.000  Ha 2 .  Dengan  rancangan program  yang  sebagian  telah  terlaksana  dinilai  kurangnya  kesiapan  dengan  kata  lain telah mengabaikan prinsip atau asas kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  melakukan  kegiatan  reklamasi  dibutuhkan sumber  material  yang  cukup  besar  dalam  hal  ini  sebagian  besar  bahan  material  yang dikeruk  untuk  kegunaan  penimbunan  di  kawasan  Makassar  berasal  dari  daerah  di  luar kota  Makassar  seperti  Gowa  dan  Takalar  yang  mengakibatkan  banyak  dampak  negatif yang timbul antara lain ancaman dan permasalah lingkungan dan sosial ekonomi.
Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat mengenai program reklamasi pantai  yang  sedang  berlangsung  di  Kota  Makassar.  Sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 14 disebutkan  bahwa  usulan  penyusunan  RSWP-3-K,  RPWP-3-K  dan    RAPWP-3-K dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  dan  dunia  usaha,  serta  wajib menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K dan  RAPWP-3-K untuk mendapatkan  masukan,  tanggapan,  dan  saran  perbaikan.  Berdasarkan  uraian  tersebut maka  permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  :  Apakah  dalam  melakukan  kegiatan reklamasi  pantai di  Kota Makassar telah memperhatikan aspek teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi secara menyeluruh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengacu  pada Social-Legal  Research. Menurut  Peter  Mahmud Marzuki 3 karakteristik  penelitian  sosial  tentang  hukum  yang  menitikberatkan  perilaku individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  hukum  dimana  yang  menjadi  topik adalah  masalah  efektifitas  aturan  hukum,  kepatuhan  terhadap  aturan  hukum,  peranan lembaga  atau  institusi  hukum  dalam  penegakan  hukum,  implementasi  aturan  hukum, pengaruh  aturan  hukum  terhadap  masalah  social  tertentu  atau  sebaliknya,  pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.
Sedangkan  menurut  Achmad  Ali 4 pendekatan  sosiologis  itu  berusaha  untuk mengembangkan  pengetahuan  yang  berakar  dengan  mengkomparatifkan  studi  hukum
2 https://news.okezone.com/read/2015/08/21/340/1199867/4-000-hektare-lahan-pesisir-di- makassar-terancam-proyek-reklamasi
3 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-8,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013), h.128.
4 Achmad  Ali  &  Wiwie  Heryani,  Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum,  Cetakan  ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.29.
dan  masyarakat.  Suatu  pendekatan  komparatif  membuka  kemungkinan  digunakan metode, analisis kualitatif, dan metode historis.
Data  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi,  penyebaran  angket,  dan wawancara.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat,  LSM,  Pemerintahan Daerah.  Analisis  data  secara  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  juga terdiri  dari  perundang-undangan,  serta  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  antara lain: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang mendukung penelitian ini.
.  Analisis  terhadap  bahan  hukum  yaitu  penulis  menggali,  menganalisis,  dan menemukan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  segala  aspek mengenai prinsip hukum perlindungan dan pengelolaan dalam kegiatan reklamasi pantai sehingga  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  akan  ditemukan  beberapa spesifikasi  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  sangat  berguna  untuk  mencari prinsip hukum dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai yang baik dan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dampak terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Aspek Ekonomi dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi di Kota Makassar
Lingkungan  hidup  dikelola  dengan  prinsip  melestarikan  fungsi  lingkungan  yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.  Eksistensi  kehidupan  manusia  sangat  bergantung  pada  lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. 5
Kota  Makassar  merupakan  daerah  pantai  yang  datar  dengan  kemiringan  0  -  5 derajat  ke  arah  barat,  dihapit  dua  muara  sungai  yakni  sungai  Tallo  yang  bermuara  di bagian  utara  kota  dan  sungai  Jeneberang  yang  bermuara  di  selatan  kota.  Luas  wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau  di  selat  Makassar  ditambah  luas  wilayah  perairan  kurang  lebih  100  Km.  Jumlah kecamatan  di  kota  Makassar  sebanyak  14  kecamatan  dan  memiliki  143  kelurahan. Diantara  kecamatan  tersebut,  ada  7  (tujuh)  kecamatan  yang  berbatasan  dengan  pantai yaitu  kecamatan  Tamalate,  Mariso,  Wajo,  Ujung  Tanah,  Tallo,  Tamalanrea  dan Biringkanaya 6 . Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, reklamasi atau penimbunan laut terjadi di pesisir Makassar  mulai  gencar  dilakukan  sejak  tahun  2003.  Kasus  penimbunan  pesisir  Mariso, pembangunan  hotel  di  belakang  Polair  dan  pesisir  Mariso,  penimbunan  pesisir  Buloa,
5 A’an  Efendi,  Hukum  Lingkungan  Instrumen  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  di  Indonesia  dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014 h.1.
6 http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html
dan  terakhir  reklamasi  pantai  oleh  sejumlah  pihak.  Pemkot  Makassar  juga  membuat master  plan dan rencana  reklamasi  kawasan  strategis  bisnis  global  terpadu  Makassar yang  memasukkan  rencana  pembangunan Centre  Point  of  Indonesia atau  CPI  di dalamnya. Luas Rencana Struktur Ruang pada KSP CPI yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas 625,35 Ha di zona kawasan inti dan 840,75 Ha di  kawasan  penyanggah  sebagian  besar  direncanakan  di  dalam  areal  reklamasi  yang belum  memiliki  aspek  legal.  Untuk  mewujudkan  proyek  CPI  ini,  Pemprov  Sulawesi Selatan  kemudian  menggandeng  PT  Yasmin  Bumi  Asri  untuk  mengerjakan  beberapa proyek dengan anggaran APBD. Namun kontrak tersebut dialihkan ke PT Ciputra Surya Tbk untuk  menggarap lahan seluas 157 Ha. Dalam  kontrak disebutkan, lahan seluas 57 Ha  (Wisma  Negara)  akan  diserahkan  kepada  pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan. Selanjutnya,  Ciputra  akan  menguasai  lahan  seluas  100  Ha  yang  diperuntukkan  untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah. 7
Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar 8 menolak secara tegas alokasi ruang reklamasi, komersialisasi pesisir Makassar untuk  kepentingan pengembangan kota  yang nyatanya lebih diarahkan pada kepentingan privatisasi ruang publik untuk tujuan-tujuan komersil,  bisnis  dan  ekonomi  semata.  Hal  ini  didasarkan  pada  hasil  penelitian  di lapangan  bahwa  dengan  kegiatan  reklamasi  pantai  ini  terjadi  perubahan  yang  sangat signifikan  di  wilayah  tersebut  dimana  sebelum  dilakukan  reklamasi  secara  massif pemanfaatan  lahan  pesisir  dianggap  mampu  dinikmati  semua  golongan.  Dahulunya  ada pelabuhan  maritim,  dermaga  tradisional,  tempat  pelelangan  ikan,  pemukiman  nelayan, kawasan  pemukiman  elit,  kawasan  wisata,  ruang  terbuka  hijau,  ruang  publik,  industri, hotel,  restoran,  mall,  CCC,  rumah  makan,  pelabuhan  khusus  (militer).  Namun,  setelah dilakukan kegiatan reklamasi pantai berskala besar yang manfaatnya lebih dirasakan oleh ruang  private.  Hal  ini  juga  memberikan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  seperti  yang dikemukan  oleh  WALHI  berubahnya  mata  pencaharian  dari  penduduk  sekitar  pesisir akibat  berubahnya  ekosistem  pantai  setelah  reklamasi,  terjadinya  banjir  rob,  rusaknya kawasan mangrove, dan masih banyak dampak lainnya. Hal tersebut antara lain 9 :
1. Kawasan  rencana  reklamasi  secara  fisik  merupakan  wilayah  sub  tidal  yang merupakan  wilayah  persebaran  ekosistem  lamun  dan  terumbu  karang.  Jika ditimbun ekosistem ini akan hilang. Fungsi ekosistem sebagai nursery ground dan feeding  ground akan  hilang  pula.  Ini  berdampak  pada  hilangnya  biota- biota  yang  berasosiasi  di  pesisir  kota  Makassar.  Kerentanan  lanjutan  yang ditimbulkan  adalah  kurangnya  hasil  tangkapan  dan  mata  pencaharian  bagi
7 Zulkifli Aspan, Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek CENTRE POINT OF INDONESIA (CPI), Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 1, Nomor 2, April 2017
8 Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar merupakan koalisi CSO; Walhi Sulsel, LBH Makassar, ACC Sulawesi, FIK Ornop, SP Anging Mamiri, KontraS Sulawesi, serta sejumlah CSO lainnya.
9 Ibid
komunitas pesisir. Tidak hanya dikawasan yang direklamasi tetapi lebih luas lagi  ke  daerah  persebaran  ekosistem  terumbu  karang  di  wilayah  spermonde terutama  di  sekitar  11  pulau  kota  makassar  berpotensi  rusak  akibat  paparan sedimen yang ditimbulkan oleh aktifitas fisik reklamasi berupa penimbunan.
2. Aktifitas  reklamasi  eksisting  menimbulkan  tekanan  terhadap  ekosistem terumbu  karang  tidak  hanya  di  wilayah  yang  ditimbun  tapi  juga  wilayah sebaran  terumbu  karang  sekitarnya.  Data  riset  dan  monitoring  berkala terumbu  karang  di  tiga  pulau  kecil  Kota  Makassar  oleh Marine  Science Diving  Club (MSDC)  menunjukkan  populasi  dan  kualitas  terumbu  karang menurun  drastis.  Beberapa  faktor  eksternal  dicurigai  sebagai  penyebabnya, termasuk proyek reklamasi  yang berjalan selama ini. Dari ketiga pulau  yang diteliti  terlihat  adanya  penurunan  populasi  atau  persentase  ketertutupan terumbu  karang  dalam  empat  tahun  terakhir.  Yang  paling  parah  terjadi  di Pulau  Samalona,  pulau  terdekat  dari  Kota  Makassar1.  Reklamasi  CPI meliputi timbunan pasir dari laut maupun tanah dari daratan sebanyak kurang lebih  22  juta  kubik  akan  memperparah  dampak  ini  akibat  sedimen  yang terbawa ke perairan dan menutupi polip-polip karang. Ini dapat menyebabkan kematian karang secara massive.
3. Ekosistem  lamun  berpotensi  mengalami  tekanan  berarti  dengan  akumulasi sedimen  yang  disuplai  dari  aktifitas  penimbunan.  Lamun  yang  berada  di sekitar  lokasi  reklamasi  seperti  pulau  Lae-lae  yang  didominasi Enhalus Acoroides semakin  tertekan.  Dampak  akumulasi  sedimen  akibat  reklamasi tidak  hanya  disekitar  lokasi  reklamasi  tetapi  menyebar  ke  daerah  lainnya terutama  ke  arah  utara  diakibatkan  pembelokan  arah  arus  akibat  tanggul reklamasi.
4. Aktifitas  reklamasi  semakin  mengurangi  bahkan  menghilangkan  ekosistem mangrove  yang  ada  di  pesisir.  Hingga  kini  mangrove  alami  yang  tumbuh  di sekitar lokasi reklamasi sudah mulai menghilang. Penambahan area reklamasi seluas  157  ha  akan  menghilangkan  daerah  persebaran  mangrove.  Keinginan untuk  mengalokasikan mangrove  park dilahan  CPI  seluas  27,05  ha sebagaimana  rencana  semula  kemudian  hilang  sejalan  dengan  perubahan alokasi  ruang  di  area  reklamasi  setelah  di  kerjasamakan  dengan  Yasmin- Ciputra.  Terdapat  kesulitan  mengalokasikan  ekosistem  mangrove  di  lahan reklamasi  mengingat  kebutuhan  mangrove  terhadap  hidrologi  normal kawasan.  Mangrove  membutuhkan  30%  kondisi  tergenang  dan  70%  kondisi tidak tergenang sepanjang hidupnya. Kondisi ini memaksa reklamasi kawasan yang  akan  dialokasikan  untuk  mangrove  sebagai green  belt harus  antara Mean Sea Level sampai High Astronomical Tide (HAT).
5. Degradasi  tiga  ekosistem  utama  penyusun  pesisir  yaitu  terumbu  karang, mangrove  dan  lamun  berdampak  pada  biota  perairan  yang  berasosiasi  di
ekosistem  ini.  Fungsi-fungsi  ekosistem  sebagai feeding  ground , nursery ground dan perlindungan menurun bahkan hilang ketika ketiga ekosistem ini tertekan  dan  bahkan  potensial  hilang.  Tidak  hanya  di  perairan  dekat  area reklamasi tetapi ke perairan lainnya. Tentunya biota perairan akan terganggu siklus  hidupnya  dengan  kondisi  ini  diperparah  oleh  kualitas  air  yang terganggu,  akumulasi  sedimen  yang  menghambat  penetrasi  cahaya  matahari dan beberapa dampak ikutan lainnya.
Reklamasi pantai juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sekitar pantai tersebut.  Hingga  saat  ini  jumlah  pencari  kerang  di  daerah  Mariso  dan  sekitarnya  sudah sulit dijumpai lagi. Selain karena kerusakan daerah pesisir, aktivitas reklamasi CPI juga telah  menghilangkan  daerah  penghidupan  para  pencari  kerang.  Dari  data  kajian  Wahli Sul-Sel 10 mendapati  jika  terdapat  sekitar  kurang  lebih  3000  kapal  dan  perahu  nelayan yang  akan  terancam  dengan  kegiatan  reklamasi.  Nelayan  di  wilayah  kecamatan  Mariso telah  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  ikan  di  sekitar  perairan  Makassar,  serta  alur transportasi  perahu juga semakin menyempit  seiring pelaksanaan proyek reklamasi  CPI berjalan.  Selain  itu,  keluarga  nelayan  Makassar  yang  telah  selama  40  tahun  mendiami dan  mengelolah  tanah  muncul  di  pesisir  Pantai  Losari  kini  telah  digusur  karena  proyek reklamasi.

## B. Instrumen  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  serta  Aspek Ekonomi dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi.
Perlu  dipahami  bahwa  tujuan  pemerintah  dalam  melaksanakan  kegiatan  reklmasi sebagai  salah  satu  upaya  dalam  peningkatan  ekonomi  nasional.  Berdasarkan  Pasal  1 angka 2 UU No.32/2004 dinyatakan bahwa;
Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintahan  daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Otonomi  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  mendorong  potensi  daerah  agar berkembang menurut preferensi daerah itu sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya yang  terus  berkembang 11 .  Namun,  di  sisi  lain  masyarakat  yang  terkena  dampak langsung dalam hal ini adalah masyarakat pesisir juga perlu untuk diperhatikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
10 Wahana  Aliansi  Lingkungan  Hidup  Sulawesi  Selatan  (Wawancara  dan  Data  Penelitian Lapangan)
11 Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Invesment), Cetakan ke- 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h.153.
Kecil  dalam  Pasal  14  disebutkan  bahwa  usulan  penyusunan  RSWP-3-K,  RPWP-3-K dan    RAPWP-3-K  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  dan  dunia  usaha, serta  wajib  menyebarluaskan  konsep  RSWP-3-K,  RZWP-3-K,  RPWP-3-K  dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Dari bunyi ayat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  perlunya  kesepahaman  antara  kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi perselisihan. Namun  dalam  hal  ini  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan terhadap  masyarakat  sekitar  wilayah  yang  terkena  dampak  reklamasi  menganggap bahwa  pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini  tidak  menempatkan  nelayan  tradisional  dan masyarakat adat sebagai subyek penting dalam pemanfaatan ruang sumber daya pesisir, kebijakan  disusun  secara  tidak  transparan  dan  partisipatif  sehingga  cenderung  terjadi aksi  demonstrasi  dari  masyarakat  dalam  menentang  kebijakan.  Selain  itu  kegiatan reklamasi  dianggap  sebagai  Ruang  Legitimasi  investasi  yang  merusak  dan meminggirkan  nelayan  tradisional  dan  masyarakat  Adat.  (Industri,  Tambang, Infrastruktur,  Reklamasi),  adanya  ancaman  terhadap biodiversity (biota-biota  laut) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta hilangnya wilayah kelola Rakyat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Sedangkan Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa ciri hukum yang baik agar dapat diterima oleh warga masyarakat dapat diuraikan menjadi empat hal yaitu 12 ;
1. Bersifat  terbuka,  bertujuan  agar  hukum  mampu  mengkomunikasikan  suatu nilai-nilai  yang  tertutup  di  dalam  masyarakat  melalui  kaidah-kaidahnya, sehingga  warga  masyarakat  dapat  memahami  dan  menghayati  dan  kemudian dipatuhi.
2. Memberitahu  terlebih  dahulu,  bahwa  isi  atau  materi  suatu  peraturan  hukum haruslah  disiarkan,  diinformasikan,  dan  disosialisasikan  secara  luas  kepada warga masyarakat, agar mereka mengetahuinya.
3. Tujuannya  jelas,  yaitu  memberikan  penjelasan  tentang  tujuan  serta  manfaat yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut.
4. Mengatasi goncangan, bahwa suatu peraturan hukum harus mampu mengatasi setiap goncangan dan konflik yang terjadidalam msyarakat. Bukan sebaliknya, menimbulkan keresahan dan goncangan dalam kehidupan masyarakat.
Menurut  Ruslan  Renggong 13 perlunya  pelestarian  fungsi-fungsi  lingkungan  hidup satu  aspek  yang  penting  untuk  dipahami  adalah  terdapat  juga  unsur  hukum  pidana lingkungan  yang  terkandung  dalam  perundang-undangan  lingkungan  hidup,  baik  yang
12 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-3. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014. (hal.59- 60)
13 Ruslan  Renggong,  Hukum  Pidana  Lingkungan  ,  Cetakan  I,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2018.hal. 7
ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  maupun  yang  ada  dalam  undang-undang  lain  yang memuat  segi-segi  lingkungan  hidup.  Selain  itu  masyarakat  memiliki  hak  dalam Pengelolaan WP3K, Pasal 60, UU NO. 27/2007 jo. UU NO.1/2014 Ayat (1) yaitu :
1. Memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
2. Mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
3. Mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K
4. Melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya P3K berdasarkan hukum  adat yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
5. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan WP3K;
6. Memperoleh  informasi  berkenaan  dengan  Pengelolaan  WP3K;Mengajukan laporan  dan  pengaduan  kepada  pihak  yang  berwenang  atas  kerugian  yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan WP3K;
7. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan  yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
8. Melaporkan kepada penegak hukum  akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan WP3K yang merugikan kehidupannya;
9. Mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  terhadap  berbagai  masalah  WP3K yang merugikan kehidupannya;
10. Memperoleh ganti rugi; dan
11. Mendapat  pendampingan  dan  bantuan  hukum  terhadap  permasalahan  yang dihadapi  dalam  Pengelolaan  WP3K  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  kewajiban  masyarakat  dalam  Pengelolaan  WP3K,  NO.  27/2009  jo.  UU NO.1/2014 ayat (2) yaitu ;
1) Memberikan  Informasi  Berkenaan  Dengan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-pulau Kecil;
2) Menjaga,  Melindungi,  Dan  Memelihara  Kelestarian  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau- pulau Kecil;
3) Menyampaikan  Laporan  Terjadinya  Bahaya,  Pencemaran,  Dan/Atau  Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil;
4) Memantau  Pelaksanaan  Rencana  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-pulau Kecil; dan/atau
5) Melaksanakan  Program  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-pulau  Kecil Yang Disepakati Di Tingkat Desa.

## KESIMPULAN
Persepsi  masyarakat  mengenai  kegiatan  reklamasi  pantai  yang  sedang berlangsung  di  Kota  Makassar  ditinjau  dari  segi  aspek  teknis  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dianggap  belum  secara  matang  dan  kurang  berhati-hati memikirkan  dampak  yang  ditimbulkan  seperti,  banjir  rob,  rusaknya  kawasan  mangrove dan  terumbu  karang  serta  masih  banyak  dampak  negatif  lainnya  yang  terjadi  terhadap biota  laut  dalam  kegiatan  pengerukan  dan  penimbunan  lahan.  Selain  itu  ditinjau  dari dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  aspek  sosial  ekonomi  kawasan  reklamasi  dinilai hanya  dapat  dinikmati  sebagian  besar  untuk  kepentingan  privat  daripada  ruang  terbuka publik. Dampak langsung yang dirasakan oleh penduduk sekitar pesisir yang kebayakan berprofesi  sebagai  nelayan  dan  pencari  kerang  yang  sangat  mengandalkan  laut  sebagai sumber  ekonomi  sangat  merasakan  berubahnya  mata  pencaharian  dikarenakan  akses untuk  menuju  ke  laut  juga  dipersempit  akibat  penimbunan  laut  serta  berubahnya ekosistem  pantai  setelah  reklamasi.  Selain  itu  juga  terjadi  penggusuran  terhadap masyarakat  yang telah lama mendiami kawasan pesisir. Masyarakat  menginginkan agar pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini  melibatkan  masyarakat  dalam  wilayah  kelola  dan menempatkan  nelayan  tradisional  serta  masyarakat  adat  sebagai  subyek  penting  dalam pemanfaatan  ruang  sumber  daya  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Selain  itu, kebijakan  seharusnya  disusun  secara  transparan  dan  partisipatif  agar  tidak  terjadi  aksi demonstrasi  dari  masyarakat  dalam  menentang  kebijakan.  Sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 14  disebutkan  bahwa  usulan  penyusunan  RSWP-3-K,  RPWP-3-K  dan    RAPWP-3-K dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  dengan  tujuan  agar seluruhnya dapat merasakan manfaat dari kegiatan reklamasi pantai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A’an  Efendi, Hukum  Lingkungan  Instrumen  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  di Indonesia  dan  Perbandingannya  dengan  Beberapa  Negara ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2014
Achmad Ali & Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan ke-3. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014. Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-8,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
Rahmi  Jened, Teori  dan  Kebijakan  Hukum  Investasi  Langsung  (Direct  Invesment) , Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
Ruslan  Renggong, Hukum  Pidana  Lingkungan ,  Cetakan  I,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2018.
Waskito & Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang , Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
Zulkifli Aspan, Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek CENTRE  POINT  OF  INDONESIA  (CPI), Jurnal  Bina  Hukum  Lingkungan. Volume 1, Nomor 2, April 2017

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan  Presiden  Nomor  122  tahun  2012  tentang  Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil

## Websites
https://news.okezone.com Diakses pada 28 September 2019 http://makassarkota.go.id Diakses pada 1 Oktober 2019