## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM AKTA PERDAMAIAN

## (Studi Putusan PN Karawang Nomor 81/PDT.G/2022 PN Kwg)
Muhammad Roikhan Mansyurin 1* , Pamungkas Satya Putra 2
1* Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang,  Jl.  H.S  Ronggowaluyo,  Sirnabaya,  Telukjambe Timur, Indonesia, roihanmans@gmail.com
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang,  Jl.  H.S  Ronggowaluyo,  Sirnabaya,  Telukjambe Timur, Indonesia, pamungkas.satya@fh.unsika.ac.id
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: Direvisi: Diterima: Diterbitkan: This  research  aims  to  analyze  the  Deed  of  Peace  in  the Karawang District Court Decision Number
81/PDT.G/2022/PN Kwg based on the legal requirements of the Deed of Peace in the Civil Code. This research method uses a  normative  juridical  method  that  focuses  on  studying  and examining the law as norms, rules, legal principles, principles, laws, legal doctrines, legal theories. The type of data used in this research is secondary data, through primary legal sources in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books and related legal scientific articles. The results showed that the Deed of Settlement of PT Pupuk Kujang as the Plaintiff with PT. Dinamika Kembar Utama refers to the return of the Defendant's debt to the Plaintiff and is made not contrary to laws and regulations, decency, or public interest. Keywords: Deed of Peace, Default, and Court Decision.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

## Keywords:
Tuliskan 3-5 kata, dipisahkan dengan tanda titik koma (;).
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.  All  writings  published  in  this  journal  are  personal views  of  the  authors  and  do  not  represent  the  views  of  this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Hubungan  hukum  pada  dasarnya  mengikat  para  pihak  yang  mengikatkan  diri  satu sama  lain  dengan  masing-masing  hak  dan  kewajiban  sesuai  yang  telah  disepakati  dan diperjanjikan. Namun, dalam hubungan perikatan dapat menimbulkan konflik atau sengketa diantara para pihak sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak yang
telah  disepakati  dalam  perikatan  sehingga  merugikan  pihak  lainnya  yang  berhak  atas pemenuhan hak. Jika hal ini terjadi, pihak yang merasa dirugikan akan melakukan penuntutan pemenuhan  haknya  dengan  cara  penyelesaian  tertentu  baik  secara  litigasi  yaitu  melalui Pengadilan  yang  berwenang  maupun  non  litigasi  yang  merupakan  upaya  penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Suatu  perjanjian  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  para  pihak  dalam  isi  perjanjian biasanya akan menentukan cara penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya  perselisihan  diantara  para  pihak  di  kemudian  hari.  Dalam  hukum  keperdataan telah diatur cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa, terutama terkait hubungan hukum yang menuntut pemenuhan suatu prestasi. Prestasi dalam hukum perdata untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 1 Cara penyelesaian  yang  telah  diatur  dalam  isi  perjanjian  tersebut  dapat  berupa  penyelesaian sengketa  secara  mandiri  oleh  kedua  belah  pihak  atau  disebut  sebagai  penyelesaian  secara damai  dan  penyelesaian  sengketa  dengan  bantuan  Pengadilan  yang  berwenang  melalui Putusan Hakim.
Penyelesaian sengketa dalam keperdataan khususnya secara perdamaian telah diatur dalam  Hukum  Acara  Perdata  seperti Herzien  Indonesische  Reglement (selanjutnya  disebut sebagai HIR) Reglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut sebagai RBg). Terdapat juga aturan lain dalam beracara dari ketentuan lain seperti Reglement op Burgelijk Rechtsvoordering (selanjutnya  disebut  sebagai  BRv)  yang  ketentuannya  hanya  digunakan  terhadap  gugatan serta  tindakan  lain  yang  tidak  diatur  dalam  HIR  maupun  RBg. 2 Selain  itu  dalam  Buku  IV Pembuktian  dan  Daluwarsa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut sebagai  KUHPerdata)  juga  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dalam hukum  keperdataan.  Perdamaian  memiliki  arti  suatu  perjanjian  diantara  pihak  dengan menjanjikan, menyerahkan, atau menahan suatu barang, mencegah timbulnya suatu perkara lain ataupun mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung. 3 Perdamaian antara kedua belah pihak dianggap telah sah apabila diperjanjikan, disepakati, dan dibuat secara tertulis, artinya supaya perjanjian perdamaian dinilai sah menurut hukum harus dibuat dalam bentuk
1 Lihat Pasal 1234 KUHPerdata.
2 Akmal Adicahya, (2021). Menelusur Hukum Acara Perdata di Indonesia . Pengadilan Agama Marabahan, 5, hlm. 1.
3 Laura Rizky Ananta dan Aad Rusyad Nurdin. (2021). Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg . Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 9, No. 11. hlm. 2223.
suatu perjanjian tertulis. 4 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menyebutkan kesepakatan perdamaian antara para pihak dibuat secara tertulis dan bersifat final serta mengikat para pihak yang bersengketa dan dilaksanakan secara itikad baik. 5
Dalam  beracara  di  Pengadilan  dikenal  beberapa  asas  yang  salah  satunya  ialah  asas hakim  wajib  mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara,  maka  penyelesaian  sengketa perdamaian  dapat  juga  dilaksanakan  secara  litigasi  melalui  upaya  mediasi  dan  semua sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  termasuk  perkara  perlawanan  ( verzet ), perlawanan pihak  berperkara ( partij verjet ), maupun perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) terhadap  pelaksanaan  putusan  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  wajib  terlebih dahulu diuapayakan penyelesaian melalui mediasi. 6 Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 154 RBg diatur bahwa jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap  di  persidangan  maka  pengadilan  negeri  melalui  Hakim  akan  mencoba mendamaikan  keduanya  dan  jika  usaha  perdamaian  berhasil  maka  akan  dibuat  akta kesepakatan perdamaian. 7 Saat ini, prosedur lebih lanjut mengenai upaya perdamaian melalui mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian sebagai Akta Perdamaian yang berisi naskah perdamaian dan putusan Hakim. 8 Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dibantu oleh hakim mediator ataupun mediator dari pihak lain sebagai pihak penengah  yang  akan  membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  untuk  mencari kemungkinan penyelesaian sengketa (...). 9
Perkara  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Karawang  nomor  perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg merupakan Putusan Perdamaian antara PT. Pupuk Kujang yang diwakili  oleh  Maryadi  selaku  Direktur  sebagai  Penggugat  melawan  PT.  Dinamika  Kembar Utama  yang  diwakili  oleh  H.  Dedi  Juherman  selaku  Direktur  sebagai  Tergugat  berkaitan dengan tindakan wanprestasi oleh PT. Dinamika Kembar Utama selaku debitur atas perjanjian pinjam-meminjam (utang-piutang) berupa uang kepada PT. Pupuk Kujang selaku kreditur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk menganalisis
4 Lihat Pasal 1851 KUHPerdata.
5 Lihat Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999.
6 Lihat Pasal 4 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.
7 Lihat Pasal 130 ayat (1) dan (2) HIR.
8 Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016.
9 Lihat Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016.
Akta  Perdamaian  antara  PT.  Pupuk  Kujang  dengen  PT.  Dinamika  Kembar  Utama  yang diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Karawang  yang  bertujuan  memberikan  analisis  secara mendalam  mengenai  putusan  akta  perdamaian,  kemudian  peneliti  dapat  menarik  suatu rumusan masalah yaitu bagaimanakah analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip, hukum, doktrin  hukum,  teori  hukum,  dan  kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab  permasalahan hukum yang diteliti. 10 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu  melalui  sumber  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun artikel ilmiah hukum yang terkait dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akta perdamaian adalah akta yang memuat naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang apabila dalam persengketaan yang terjadi, kedua  belah  pihak  berdamai  dan  dibuat  kesepakatan  perdamaian  maka  keduanya  akan meminta  kepada  pengadilan  agar  kesepakatan  perdamaian  tersebut  dijadikan  sebagai Putusan  Pengadilan,  maka  bentuk  kesepakatan  perdamaian  dalam  Putusan  Pengadilan  itu disebut sebagai Akta Perdamaian. 11
Dalam KUHPerdata telah menentukan dan mengatur syarat sah dari Akta Perdamaian dan dapat memiliki kekuatan hukum yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 1320, Pasal 1851, sampai Pasal 1852, apabila terdiri atas: 12
1. Akta  Perdamaian  harus  dibuat  atas  dasar  kesepakatan  para  pihak.  Akta  Perdamaian merupakan  akta  yang  dibuat  berdasarkan  perjanjian  kesepakatan  antara  para  pihak dalam  hal  ini  Penggugat  dengan  Tergugat  maka  berlaku  ketentuan  syarat  sahnya perjanjian.
10 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press. hlm. 48.
11 Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016.
12 Mochamad Firdaos. (2020). Tinjauan Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian . Berita Pengadilan Agama Tanah Grogot. hlm. 2.
2. Akta Perdamaian ditujukan untuk mengakhiri sengketa antara para pihak. Perdamaian harus menunjukkan, melepas, dan mengakhiri sengketa secara menyeluruh di antara para pihak yang bersengketa. Akibat dari putusan perdamaian maka tidak ada lagi yang disengketakan karena semua telah dirumuskan dan diatur cara penyelesaiannya dalam perjanjian perdamaian.
3. Akta Perdamaian harus berbentuk tertulis. Dalam Pasal 1851 disebutkan bahwa Akta Perdamaian harus dibuat secara tertulis hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 “ Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan  Mediator  wajib  merumuskan  kesepakatan  secara  tertulis  dalam  Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangi oleh Para Pihak dan Mediator .” 13
4. Akta Perdamaian harus dibuat berdasarkan sengketa yang telah terjadi. Pembuatan akta perdamaian  haruslah  dirumuskan  atas  dasar  persengketaan  yang  telah  terjadi  antara Penggugat dengan Tergugat dan persengketaan mereka telah diselesaikan melalui cara perdamaian dengan mediasi di Pengadilan.
5. Akta Perdamaian harus dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan. Berdasarkan Pasal 1852 ayat (1) KUHPerdata “ Untuk dapat melakukan perdamaian, seseorang harus berwenang melepaskan haknya atas hal-hal yang tercantum dalam perdamaian tersebut .”
Putusan Akta Perdamaian atas gugatan perdata umum dengan sengketa wanprestasi di Pengadilan  Negeri  Karawang  dengan  nomor  perkara  81/PDT.G/2022/PN  KWg  adalah putusan perdamaian antara PT. Pupuk Kujang yang dalam perkara ini diwakili oleh Maryadi selaku  pimpinan  PT.  Pupuk  Kujang  Direktur  yang  dikuasakan  oleh  Benny  Joesoef,  S.H. sebagai Penggugat melawan PT. Dinamika Kembar Utama yang dalam perkara ini diwakili oleh H. Dodi Juherman selaku pimpinan yang telah dikuasakan oleh Agus Supriyatna, S.H. sebagai Tergugat.
Penggugat  mendaftarkan  gugatannya  pada  tanggal  6  Juni  2022  kepada  Pengadilan Negeri Karawang dan langsung ditetapkan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yaitu  Hakim  Ketua  Handy  Reformen  Kacaribu,  S.H.,  M.H.,  Poltak,  S.H.,  M.H.,  dan  Lia Yuwannita, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H.
selaku Jurusita Pengganti dan langsung ditetapkan sidang pertama pada hari Selasa, 14 Juni 2022. 14
Adapun isi gugatan ( petitum ) yang diajukan oleh PT. Pupuk Kujang yang diwakili oleh Maryadi dan dikuasakan oleh Benny Joesoef, S.H. sebagai Penggugat kepada PT. Dinamika Kembar  Utama  yang  diwakilkan  oleh  H.  Dodi  Juherman  dan  dikuasakan  oleh  Agus Supriyatna, S.H. sebagai Tergugat yaitu: 15
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  TERGUGAT  ingkar  janji  (wanprestasi)  dengan  segala  akibat hukumnya;
3. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar biaya Rp 1.304.709.905,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima rupiah);
4. Menghukum  TERGUGAT  untuk  membayar  bunga  moratoir  sebesar  6%  x  Rp 4.257.568.854,00  (empat  miliar  dua  ratus  lima  puluh  tujuh  juta  lima  ratus  enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( ultivoebaar bij voorad ), meskipun ada upaya verzet , banding, atau kasasi;
7. Menghukum  TERGUGAT  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam perkara ini.
Pada  sidang  hari  pertama  yang  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak  (Penggugat  dan Tergugat), mengingat Pasal 130 HIR dan 154 RBg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara menyatakan Penggugat dan Tergugat wajib menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebagai persidangan tahap pertama. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan akan dibantu oleh hakim mediator sebagai pihak netral sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada tahap ini, menurut Krishna yang dikutip dari Ananta dan Nurdin Hakim haruslah bersifat aktif untuk mencapai kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat. 16 Jika kesepakatan damai antara para  pihak  tercapai,  sesuai  Pasal  130  ayat  (2)  HIR  dan  Pasal  154  RBg,  maka  Hakim  harus
14 Pengadilan  Negeri  Karawang. Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara:  Informasi  Detail  Perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg . https://sipp.pn-karawang.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 12 Desember 2022.
15 Ibid.
16 Laura Rizky Ananta dan Aad Rusyad Nurdin, Opt.cit , hlm. 2224.
menjatuhkan putusan perdamaian bersama dengan Akta Perdamaian para pihak yang berisi menghukum para pihak untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian. Berkaitan dengan Akta Perdamaian  dan  putusan  perdamaian  pada  perkara  Nomor  81/PDT.G/2022/PN  Kwg  di Pengadilan Negeri Karawang dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Akta Perdamaian Nomor 81/PDT.G/PN Kwg
Akta Perdamaian pada putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 81/PDT.G/2022 PN Kwg menyatakan baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada perkara ini menerangkan untuk bersedia  mengakhiri  sengketa  diantara  keduanya  melalui  jalan  perdamaian  dengan perundingan  persidangan    di  luar  Pengadilan  hingga  menghasilkan  sebuah  persetujuan perdamaian.
Isi dari kesepakatan perdamaian antara PT. Pupuk Kujang yang diwakili oleh Maryadi sebagai Direktur dan dikuasakan oleh Benny Joesoef, S.H. selaku Penggugat yang juga disebut Pihak Pertama melawan PT. Dinamika Kembar Utama yang dalam perkara ini diwakili oleh H. Dodi Juherman selaku Direktur yang telah dikuasakan oleh Agus Supriyatna, S.H. sebagai Tergugat  yang  juga  disebut  Pihak  Kedua,  telah  dimuat  dalam  Akta  Perdamaian  Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg, yaitu: 17
a. Bahwa  Pihak  Kedua  (Tergugat)  telah  sepakat  untuk  melunasi  dan  atau  untuk memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama (Penggugat).
b. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah menyepakati cara pembayaran sebagai berikut:
1) Pembayaran  akan  dilakukan  selama  27  bulan  pada  setiap  minggu  pertama  dan memberikan bukti pembayaran yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2022.
2) Pembayaran pertama dalam tempo waktu 12 bulan yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan;
3) Pembayaran kedua dalam tempo waktu waktu 12 bulan perbulan yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan;
4) Pembayaran ketiga dalam tempo waktu 3 bulan yaitu sebesar Rp 38.236.635,00 (tiga puluh  delapan  juta  dua  ratus  tiga  puluh  enam  ribu  enam  ratus  tiga  puluh  lima rupiah) perbulan.
17 Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perdamaian Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg, hlm. 1-2.
c. Pembayaran  setiap  bulannya  dilakukan  dengan  menyerahkan  cek/giro  tertanggal sesuai dengan kewajiban perbulannya.
d. Apabila  Pihak  Kedua  lalai  atau  tidak  tepat  waktu  melakukan  kewajiban  membayar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, maka Pihak Pertama dapat mengambil langkah hukum.
e. Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling megajukan tuntutan  hukum  apapun  satu  sama  lain  dan  memberikan  pembebasan  ( acquit  et  de charge ) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
f. Masing-masing  pihak  akan  menanggung  sendiri  segala  biaya-biaya  dan/atau  pajak- pajak sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini.
g. Biaya  perkara  dalam  perkara  ini  menjadi  tanggung  jawab  Pihak  Pertama  dan  Pihak Kedua.
Akta  perdamaian  ini  dibuat  oleh  para  pihak  dengan  sebenarnya,  dan  para  pihak menerangkan serta menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis tanggal  14  November  2022  yang  kemudian  dituangkan  pada  Akta  Perdamaian  No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg, selanjutnya kesepakatan perdamaian ini dibuat tiga rangkap dan masing-masing  memiliki  kekuatan  hukum  sama  serta  akan  diberikan  kepada  Penggugat, Tergugat, dan Hakim Pengadilan Negeri Karawang.

## 2. Putusan Perdamaian Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg
Pada  persidangan  gugatan  perdata  Pengadilan  Negeri  Karawang  nomor  perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg yang setelah dibacakan keseluruhan isi kesepakatan perdamaian antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan  bahwa  isi  kesepakatan  perdamaian  tersebut  adalah  benar  dan  para  pihak menyatakan  menyetujui  seluruh  isi  kesepakatan  perdamaian  tersebut.  Selanjutnya  dengan pertimbangan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) RBg “ Jika perdamaian pada yang demikian  itu  dapat  dicapai,  maka  pada  waktu  bersidang,  diperbuat  sebuah  surat  (akta)  tentang  itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menetapi perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa ” 18 dan PERMA RI No. 1 Tahun 2016,
maka  Hakim  Pengadilan  Negeri  Karawang  wajib  mengadili  dan  memutuskan,  yang  mana putusannya yaitu: 19
a. Menghukum  kedua  belah  pihak  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mentaati  dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
b. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.
Putusan Perdamaian dengan Akta Perdamaian nomor perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg ini diputus oleh 3 Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu, 23 November 2022 yaitu Handy  Reformen  Kacaribu,  S.H.,  M.H.  selaku  Hakim  Ketua  Poltak,  S.H.,  M.H.,  dan  Lia Yuwannita, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H. selaku Jurusita Pengganti yang dihadiri oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Adupun  analisis  isi  Akta  Perdamaian  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Karawang  Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg ini, mengacu pada syarat sah pembuatan akta perdamaian yang tercantum  dalam  Pasal  1320,  1851,  sampai  Pasal  1864  KUHPerdata  diantaranya  sebagai berikut.

## a. Akta Perdamaian Harus dibuat Atas Dasar Kesepakatan Para Pihak dan Berlaku Syarat Sahnya Perjanjian
Pembuatan  Akta  Perdamaian  yang  didasarkan  atas  perundingan  antar  para  pihak sehingga menghasilkan perjanjian persetujuan, maka pihak yang bersengketa baik Penggugat dan  Tergugat  harus  dibuat  berdasarkan  keinginan  sendiri  para  pihak  untuk  menyepakati persetujuan damai, bukan berdasarkan hanya keinginan salah satu pihak, intervensi salah satu pihak, maupun kehendak hakim yang memeriksa dan memutus perkara.
Kesepakatan  perdamaian  yang  didasarkan  pada  perjanjian  persetujuan  haruslah mengacu  pada  unsur-unsur  syarat  sahnya  perjanjian  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata, yang mana dalam Pasal ini terdapat dua unsur yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun isi Pasal 1320 KUHPerdata adalah “ Agar terjadi perjanjian yang sah, diperlukan empat syarat;
1) Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya;
2) Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian;
3) Suatu pokok soal tertentu;
19 Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perdamaian ... Op.cit . hlm. 3.

## 4) Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).”
Kesepakatan  dan  kecakapan  hukum  merupakan  syarat  subjektif  perjanjian, kesepakatan artinya para pihak dalam sebenarnya, sehat secara jasmani dan rohani, dalam keadaan  yang sadar,  dan  tanpa  adanya  intervensi  (paksaan)  dari  pihak lain  sepakat  untuk menyatakan  persetujan  perjanjian,  kecakapan  hukum  adalah  yang  dapat  melakukan  suatu perbuatan hukum. Setiap orang sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerdata berwenang melakukan dan  membuat  perikatan,  kecuali  jika  ia  tidak  cakap  untuk  melakukan  perikatan. 20 Suatu pokok soal tertentu dan suatu sebab yang halal ialah syarat objektif suatu perjanjian, suatu pokok  soal  tertentu  adalah  adanya  kejelasan  objek  yang  diperjanjikan  sehingga memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang mana ketentuan ini diatur dalam Pasal 1332  dan  Pasal  1333  KUHPerdata.  Suatu  sebab  yang  halal  diatur  dalam  Pasal  1335  sampai Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang halal disebutkan bahwa objek yang diperjanjikan tidak boleh  palsu  dan  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  dengan  ketertiban  umum.  Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan sedangkan jika syarat objektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, yang artinya dari awal tidak ada (tidak dianggap) adanya suatu perjanjian diantara para pihak.
Mengacu  pada  Pasal  1320  ini,  maka  menurut  peneliti,  Akta  Perdamaian  yang  telah dibuat oleh PT. Pupuk Kujang selaku Penggugat dengan PT. Dinamika Kembar Utama selaku Tergugat yang telah dimuat dalam Putusan Perdamaian No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg telah dibuat  atas  dasar  syarat  sahnya  perjanjian,  peneliti  menganalisis  berdasarkan  unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

## 1) Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya
Akta  Perdamaian  pada  Putusan  Perdamaian  Pengadilan  Negeri  Karawang  nomor  perkara 81/PDT.G/2022/PN  Kwg  dibuat  atas  dasar  kesepakatan  antara  Penggugat  dan  Tergugat sehingga  memenuhi  syarat  subjektif  perjanjian.  Hal  tersebut  dapat  diliha  dari  isi  Akta Perdamaian yang menyatakan bahwa:
“(...) mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis (...)” 21
20 Lihat Pasal 1329 KUHPerdata.
21 Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perdamaian... Opt.cit . hlm. 1.
Maka, hal ini berarti isi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat atas dasar kesekapatan para pihak, sehingga isi akta perdamaian ini telah memenuhi unsur kesepakatan pada Pasal 1320 KUHPerdata.

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Orang  yang  cakap  untuk  membuat  suatu  persetujuan  atau  melakukan  perbuatan hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdata ialah orang dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak dinyatakan  pailit,  dan  tidak  hilang  ingatan. 22 Maka  sesuai  Pasal  ini,  baik  pihak  Penggugat yaitu Maryadi selaku Direktur PT. Pupuk Kujang dan kuasa hukumnya, Benny Joesoef, S.H. dan Tergugat dalam hal ini H. Dodi Juherman selaku Direktur PT. Dinamika Kembar Utama dengan  kuasa  hukumnya,  Agus  Supriyatna,  S.H.,  merupakan  orang  yang  cakap  untuk melakukan  perbuatan  hukum  dikarenakan  telah  memenuhi  unsur  Pasal  1330  KUHPerdata yaitu mereka merupakan orang dewasa, tidak sedang di bawah pengampuan, tidak sedang dinyatakan pailit, dan tidak memiliki penyakit hilang ingatan.

## 3) Suatu pokok soal tertentu
Dalam Pasal 1332 KUHPerdata disebutkan “ Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang  dapat  menjadi  pokok  persetujuan .”  Selain  itu,  dalam  Pasal  1333  KUHPerdata  dinyatakan “ Suatu  persetujuan  harus  mempunyai  pokok  berupa  suatu  barang  yang  sekurang-sekurangnya ditentukan  jenisnya.  Jumlah  barang  itu  tidak  perlu  pasti,  asal  saja  jumlah  itu  kemudian  dapat ditentukan atau dihitung ,” maka mengacu pada Pasal ini, dalam Akta Perdamaian PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama, objek yang menjadi sengketa adalah gugatan wanprestasi utang-piutang senilai Rp 1.304.709.905,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima rupiah) yang nilai objek perjanjiannya dapat ditentukan atau dihitung sehingga telah sesuai memenuhi unsur suatu pokok soal tertentu dalam Akta Perdamaian.

## 4) Suatu sebab yang halal
Suatu  persetujuan  atau  perjanjian  dapat  dinyatakan  sah  apabila  objek  perjanjian tersebut  tidak  palsu  dan  tidak  melanggar  kesusilaan  atau  ketertiban  umum  sesuai  dengan Pasal  1335  dan  Pasal  1337  KUHPerdata. 23 Menurut  Subekti  yang  dikutip  dalam  Mukhidin, dikatakan tidak melanggar ketentuan dan ketertiban umum ialah tidak melanggar undang-
23 Lihat Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata.
undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatuhan, ketelitian, serta kehati-hatian. 24 Objek persetujuan dalam Akta Perdamaian No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg adalah pembayaran utang senilai Rp 1.304.709.905,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan  ratus  lima  rupiah),  dalam  objek  persetujuan  ini  merupakan  uang  rupiah  sebagai uang  resmi  yang  yang  sah  sebagai  alat  pembayaran  di  negara  Indonesia.  Hal  ini  tertuang dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah sebagai mata uang adalah alat pembayaran yang sah. 25 Mengacu dengan hal ini, maka Akta Perdamaian  dalam  putusan  perdamaian  nomor  perkara  81/PDT.G/2022/PN  Kwg  telah memenuhi unsur yang halal dalam persetujuan atau perdamaian.

## b. Akta Perdamaian ditujukan Untuk Mengakhiri Sengketa Antara Para Pihak
Pembuatan Akta Perdamaian harus ditujukan untuk  mengakhiri dan menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Jika Akta Perdamaian tidak dapat mengakhiri dan menyelesaikan sengketa diantara pihak Penggugat dan Tergugat, maka Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat mengikat pihak Penggugat dan Tergugat dan dianggap tidak sah. Ananta dan Nurdin berpendapat “bahwa suatu kesepakatan damai harus dituntut untuk mengakhiri sengketa secara tuntas.” 26
Berdasarkan  hal  ini,  Akta  Perdamaian  antara  PT.  Pupuk  Kujang  sebagai  Penggugat dengan  PT.  Dinamika  Kembar  Utama  sebagai  Tergugat  yang  telah  dimuat  dalam  Putusan Perdamaian  Pengadilan  Negeri  Karawang  No.  81/PDT.G/2022/PN  Kwg  menurut  peneliti telah  memenuhi  syarat  mengakhiri  sengketa  para  pihak.  Hal  tersebut  disebabkan  Akta Perdamaian  ini  dibuat  untuk  tujuan  mengakhiri  sengketa  sebagaimana  yang  telah  jelas tercantum  dalam  Pasal  2    Ketentuan  Akta  Perdamaian  yang  menyatakan  “ Penggugat  dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling  megajukan tuntutan hukum apapun satu sama  lain  dan  memberikan  pembebasan  (acquit  et  de  charge)  satu  sama  lain  dari  segala  tuntutan hukum .” 27

## c. Akta Perdamaian Harus Berbentuk Tertulis
Dalam  Pasal  1851  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  Akta  Perdamaian  harus  dibuat secara tertulis hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 “ Jika
24 Mukhidin. (2010). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku . Cermin: Jurnal UPS Tegal, Vol. 47, No. 047. hlm. 2.
25 Lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011.
26 Laura Rizky Ananta dan Aad Rusyad Nurdin. Op.cit . hlm. 2229.
27 Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perdamaian ... Op.cit , hlm. 2.
Mediasi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  Para  Pihak  dengan  bantuan  Mediator  wajib  merumuskan kesepakatan  secara  tertulis  dalam  Kesepakatan  Perdamaian  yang  ditandatangi  oleh  Para  Pihak  dan Mediator. ”  Syarat  Akta  Perdamaian  harus  dibuat  secara  tertulis  merupakan  syarat  yang memaksa  para  pihak  sehingga  tidak  dianggap  ada  persetujuan  perdamaian  apabila persetujuan tersebut dilakukan secara lisan.
Mengacu pada Pasal 1851 KUHPerdata jo Pasal 27 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2016, menurut peneliti Akta Perdamaian PT. Pupuk Kujang selaku Pihak Pertama (Penggugat) dan PT.  Dinamika  Kembar  Utama  selaku  Pihak  Kedua  (Tergugat)  telah  membuat  Akta Perdamaian  secara  tertulis  dan  ditandatangi  oleh  masing-masing  pihak  sebagai  bukti pernyataan kesepakatan untuk melakukan perdamaian dihadapan Hakim Mediator Hartati, S.H. dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Karawang. 28 Hal ini  juga  ditegaskan  dan  dimuat  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Karawang  Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh pihak Pengadilan.

## d. Akta Perdamaian Harus dibuat Berdasarkan Sengketa Yang Telah Terjadi
Suatu Akta Perdamaian dibuat secara fakta yang berdasarkan sengketa diantara para pihak dimana peristiwa tersebut sudah terjadi. Sengketa yang dimaksud merupakan sengketa yang telah berwujud maupun sengketa yang telah nyata namun masih dalam tahap diajukan ke Pengadilan setempat yang berwenang. 29 Maka sesuai hal ini, peneliti berpendapat Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh PT. Pupuk Kujang selaku Penggugat dengan PT. Dinamika Kembar Utama selaku Tergugat yang dimuat pada Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg merupakan suatu kebenaran atas dasar sengketa antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama yang didaftarkan oleh PT. Dinamika Kembar Utama melalui Direktur dan Kuasa Hukumnya pada hari Senin, 06 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Karawang dengan klasifikasi perkara gugatan wanprestasi.

## e. Akta Perdamaian Harus dibuat Oleh Orang yang Memiliki Kekuasaan
Pembuatan  Akta  Perdamaian  berdasarkan  Pasal  1852  ayat  (1)  KUHPerdata  “ Untuk dapat  melakukan  perdamaian,  seseorang  harus  berwenang  melepaskan  haknya  atas  hal-hal  yang tercantum dalam perdamaian tersebut .” Maka berdasarkan Pasal 1852 ayat (1) KUHPerdata ini
28 Pengadilan Negeri Karawang. Sistem Informasi ..., Opt.cit .
29 Abdul Manan. (2000). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cetakan Pertama . Jakarta: Yayasan Al Hikmah. hlm. 98.
untuk  membuat  dan  melakukan  suatu  perdamaian  harus  dapat  melepaskan  hak-hak  yang tercantum dalam perdamaian yang telah dimuat.
Menurut  peneliti,  Akta  Perdamaian  yang  dimuat  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Karawang  No.  81/PDT.G/2022/PN  Kwg  dibuat  oleh  orang  yang  tepat  dan  memiliki kekuasaan  untuk  melepaskan  hak-haknya  yaitu  PT.  Pupuk  Kujang  yang  diwakili  oleh Maryadi  selaku  Direktur  serta  dikuasakan  oleh  Benny Joesoef,  S.H.  sebagai  Pihak  Pertama (Pengugat) dengan PT. Dinamika Kembar Utama yang diwakili oleh H. Dodi Juherman selaku Direktur dan dikuasakan oleh Agus Supriyatna, S.H. selaku Pihak Kedua (Tergugat) hal ini ditegaskan dalam isi Putusan Perdamaian dimana keduanya bersedia melepaskan hak-haknya yang mana Pasal 1 ayat (1) “ Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat untuk melunasi dan atau untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada  Pihak  Pertama  (Penggugat) ,”  Pasal  1  ayat  (2)  angka  6 “ Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak tepat waktu melakukan kewajiban membayar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, maka Pihak Pertama dapat mengambil langkah hukum ,” Pasal 2 “ Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling  megajukan tuntutan hukum apapun satu sama  lain  dan  memberikan  pembebasan  (acquit  et  de  charge)  satu  sama  lain  dari  segala  tuntutan hukum ,”  dan  Pasal  3  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  akan  menanggung  sendiri  biaya perkara yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.

## KESIMPULAN (Bold, 12pt)
Akta Perdamaian antara PT. Pupuk Kujang selaku Penggugat dengan PT. Dinamika Kembar  Utama  dalam  Putusan  Perdamaian  Pengadilan  Negeri  Karawang  Nomor 81/PDT.G/2022/PN  Kwg  yang  mengacu  pada  pengembalian  utang  Tergugat  kepada Penggugat ini dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun  kepentingan  umum.  Maka  sangat  tepat  apabila  Hakim  yang  memeriksa  dan memutus perkara nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg ini menguatkan persetujuan perdamaian yang telah dibuat oleh PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama melalui sidang putusan perdamaian sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adicahya,  Akmal.  (2021). Menelusur  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia .  Berita  Pengadilan Agama Marabahan.
Ananta, Laura Rizky dan Nurdin, Aad Rusyad. (2021). Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg . Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 11, 2021, pp 2222-2235.
Firdaos, Mochamad (2020). Tinjauan Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian . Berita Pengadilan Agama Tanah Grogot.
Herzien Indonesische Reglement (Reglement Indonesia Yang Diperbarui).
Indonesia, P. N.  (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Indonesia,  P.  N.  (1999).  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Indonesia, P. N. (2011). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Manan, Abdul. (2000). Pe nerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cetakan Pertama . Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press.
Mukhidin. (2010). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku . Cermin: Jurnal UPS Tegal, Vol. 47, No. 047. pp. 1-12.
Pengadilan  Negeri  Karawang. Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara:  Informasi  Detail  Perkara 81/PDT.G/2022/PN  Kwg .  https://sipp.pn-karawang.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 12 Desember 2022.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Karawang  Nomor  81/PDT.G/2022/PN  Kwg  perihal  Akta Perdamaian PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama.
Reglement voor de Buitengewesten.