J U R N A L  I L M I A H  H U K U M

## DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M F A K U L T A S  H U K U M
U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G JIH ∽ DE’ JURE Vol. 1 No. 2 Halaman  185-419 September 2016
ISSN: 2442-7578
 PENYELESAIAN  SENGKETA MENGENAI  HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM WASIAT WAJIBAH Dedi Pahroji
 STUDI  PERBANDINGAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  BISNIS  DAN  IMPLEMENTASI- NYA  ANTARA  LEMBAGA  BADAN  ARBITRASE  NASIONAL  INDONESIA  DAN

## SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE
Grasia Kurniati
 PENGARUH    SISTEM  MULTIPARTAI  TERHADAP  KEDUDUKAN  PRESIDEN  DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 Ida R. Hasan

##  PENGATURAN PRAKTEK MEDIASI TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN  HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Imam Budi Santoso
 PENDAYAGUNAAN  TANAH  TERLANTAR  SEBAGAI  OBYEK LANDREFORM UNTUK LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN Joko Satrianto Wibowo
 PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN CITARUM DI KARAWANG
M. Holyone Nurdin Singadimedja
 KEWENANGAN  BANK  INDONESIA  DAN  OTORITAS  JASA  KEUANGAN  PASCA BERLAKUNYA POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2014 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH DI INDONESIA Nun Harrieti
 TINJAUAN  NORMATIF  TERHADAP  TINGKAT  PERADILAN  ADMINISTRASI  NEGARA INDONESIA DENGAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA AUSTRIA Rohendra Fathammubina
 HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI DAN PENERAPAN- NYA DI REPUBLIK INDONESIA
R. Bagus Irawan
 TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA Deni Nuryadi

## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M
Susunan Redaksi ( Board of Editors )
Penanggung jawab ( Head of Advisor )
:  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Singaperbangsa Karawang
Mitra Bestari ( Peer Reviewer ) :  Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M Pemimpin Redaksi
( Editor in Chief )
:  Rahmi Zubaedah, S.H., M.H
Dewan Editor
( Editorial Board )
Manajer Editor ( Managing Editor )
:  Pamungkas SP., S.H., M.H
Manajer Keuangan ( Manager in Finance ) :  Siti Hamimah, S.H., M.H Asep Azis Hidayat Imam Nurzaman Dwi Manajer Pemasaran ( Manager in Marketing ) :  Toto Toip Mansyur Anden Editor Bahasa Indonesia ( Editor in Indonesia
Language ) :  Slamet, S.Pd., M.Pd
Editor Bahasa Inggris
( Editor in English Language )
:  Dini, S.Pd., M.Pd Editor Tata Letak & Sampul
( Layout & Cover ) :  Ahmad Mubarok, S.Ds., M.M
Ilham Fitrahriansyah
Penerbit ( Publisher )
:  Lembaga Kajian Hukum (LKH) Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang Alamat ( Address ) Redaksi: REDAKSI JURNAL ILMIAH HUKUM DE ’ JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM J I H ∽ DE’ JURE ∽ K I H
FAKULTAS HUKUM

## UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang Telp. (0267) 640759; Faks. (0267) 640759 Website: www.fh.unsika.ac.id Email: jurnaldejurefhunsika@gmail.com
Jurnal ini dapat diunduh pada menu e-jurnal pada laman http://journal.unsika.ac.id/

## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M F A K U L T A S  H U K U M U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G
Volume 1 Nomor 2
ISSN: 2442-7578 September 2016
J I H ∽ DE’ JURE merupakan Jurnal Ilmiah Hukum yang memuat naskah di bidang ilmu hukum serta analisis dan peran serta akademisi, praktisi dan masyarakat dalam merepresentasikan kebebasan berpendapat dan pembahasan soal isu-isu di bidang hukum.
J I H ∽ DE ’ JURE merupakan media publikasi ilmiah yang terbit sebanyak dua nomor dalam satu tahun (Mei dan September).

## Setiap substansi Jurnal dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
( Citation is permitted with acknowledgement of the source )
Segala pendapat yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## J I H ∽ DE ’ JURE ∽ K I H Redaksi
Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa Jurnal  Ilmiah  Hukum “ De ’Jure”  merupakan  Jurnal  Il mu  Hukum  yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan  hasil penelitian serta kajian gagasan  konseptual di  bidang  ilmu  hukum  terhadap  isu-isu  hukum,  konseptual  dalam  tataran teori  dan  praktik,  putusan  pengadilan,  analisis  kebijakan  pemerintah  dan pemerintahan  daerah  serta  analisis  hal-hal  lainnya  di  bidang  ilmu  hukum yang  tidak  dapat  terlepas  sebagai  ilmu  pengetahuan.  Jurnal  Ilmiah  Hukum “De’Jure” merupakan  hasil  penelitian  berupa  tulisan  baik  dari  kalangan civitas  akademika  Universitas  Singaperbangsa  Karawang  pada  umumnya maupun  hasil  sumbangsi  Tenaga  Pengajar  di  lingkungan  Fakultas  Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada  seluruh  mahasiswa/i,  masyarakat,  para  pakar,  akademisi,  praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum. Jurnal  Ilmiah  Hukum  “De’Jure” telah  memiliki International  Standard Serial  Number -ISSN  (Nomor  Seri  Standar  Internasional)  sebagai  sebuah nomor  khusus  yang  sering  digunakan  untuk  mengidentifikasikan  setiap publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015. 03.  Volume  ini  diyakini  dapat  memberikan  sentuhan  dan  warna  baru  di dalam  perkembangan  ilmu  hukum  khususnya  Hukum  Indonesia.  Harapan Tim  Redaksi  yaitu  dapat  memberikan  sumbangsi  pemikiran/gagasan  pada pembaharuan  Hukum  Indonesia  dan  setidak-tidaknya  memberikan  secerca sinar  terang  dalam  hutan  belantara  nan  gelap  sebagai  ungkapan  terhadap pengaturan  dan  penerapan  Hukum  Indonesia  dengan  keyakinan  Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila.
Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis tentang  dinamika  ilmu  hukum  dan  penerapannya  yang  diawali  oleh  Dedi Pahroji  yang  berjudul  “ Penyelesaian  Sengketa  Mengenai  Hak  Milik  Serta Bagian  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah ” Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  yaitu  yang  bermaksud  menguraikan/menggambarkan kewenangan  Pengadilan  Agama  Klas  IIA  Kab.  Karawang  dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah.
Kedua,  terdapat  tulisan  dari  Grasia  Kurniati yang  berjudul  “ Studi Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan  Implementasinya  Antara Lembaga  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Singapore  International Arbitration  Centre ” yang membahas mengenai  forum penyelesaian sengketa melalui  arbitrase  yang  dikenal  saat  ini  adalah  Arbitrase  Nasional  dan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura. Arbitrase Internasional adalah  suatu  metode  yang  sangat  dikenal  yang  digunakan  untuk menyelesaiakan  sengketa  antara  para  pihak  yang  terikat  dalam  suatu kontrak bisnis internasional. Ketiga, tulisan dari Ida R. Hasan yang berjudul
“ Pengaruh Sistem Multi Partai Terhadap Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945 ”. Tulisan tersebut menekankan  bahwa  Sistem  Multi  Partai  ini  telah  berlangsung  sejak  tahun 1945  dan  berjalan  sampai  saat  ini  meskipun  beberapa  kali  telah  berganti sistem  pemerintahan.  Pasca  reformasi,  sistem  demokrasi  di  Indonesia memasuki  era  baru  khususnya  dalam  pemilu  di  Indonesia.  Dalam  sistem pemerintahan Presidensil sistem multi partai berpengaruh terhadap sulitnya pasangan calon Presiden dan wakil presiden menghasilkan suara mayoritas dalam pemilu. Keempat, Imam Budi Santoso selaku Kepala Program Studi S2 Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Singaperbangsa Karawang  ikut  serta  dalam  memberikan  kontribusi  melalui  tulisan  yang berjudul  “ Pengaturan  Praktek  Mediasi  Terhadap  Upaya  Penyelesaian Perselisihan    Hubungan  Industrial  di  Indonesia ”  di  mana  mempersoalkan tentang  perselisihan hubungan industrial sering kali memicu  konflik antara pekerja/serikat  pekerja/serikat  buruh  dengan  pengusaha  sehingga memerlukan  cara  atau  formula  penyelesaian  sengketa  diantara  keduanya yang  dapat  mengayomi  dan  memberikan  solusi  yang  dapat  diterima  oleh para pihak.
Kelima,  Joko  Satrianto  Wibowo yang  berjudul  “ Pendayagunaan  Tanah Terlantar  Sebagai  Obyek Landreform Untuk  Lahan  Pertanian  Dikaitkan Dengan  Asas  Keadilan ”  yang  menegask an  bahwa  Saat  ini  tanah  yang  telah dikuasai  dan/atau  dimiliki  baik  yang  baru  berdasarkan  perolehan  tanah  di beberapa wilayah banyak dalam keadaaan terlantar, sehingga cita-cita untuk menigkatkan  kesejahteraan  tidak  optimal  yang  perlu  untuk  dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Keenam, M. Holyone Nurdin Singadimedja dengan tulisan  yang  berjudul  “ Penerapan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Bagi  Pelaku Pencemaran  Citarum  Di  Karawang ”  memberikan  pendapat  bahwa  terdapat dinamika  penerapan  hukum  pidana  yang  memiliki  kendala  dalam  bingkai otonomi  daerah  di  Republik  Indonesia  khususnya  pencemaran  pada  media lingkungan  seperti  Sungai  Citarum  yang  meliputi  Daerah  Aliran  Sungai Citarum  di  Kabupaten  Karawang.  Ketujuh,  Nun  Harrieti  yang  berjudul “ Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Berlakunya POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  dan  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Nasabah  Di  Indonesia ”  memberikan  pandangan bahwa Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur dan  mengawasi  perbankan  telah  beralih  secara  efektif  dari  Bank  Indonesia (yang selanjutnya  disebut dengan BI)  kepada Otoritas  Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut dengan OJK), sehingga saat ini kewenangan BI mencakup kebijakan moneter dan dalam lalu lintas pembayaran.
Kedelapan,  Rohendra  Fathammubina  memberikan  kontribusi  tulisan yang berjudul “ Tinjauan Normatif Terhadap Tingkat Peradilan Administrasi Negara  Indonesia  dengan  Peradilan  Administrasi  Negara  Austria ” dengan menganalisis  tentang  indikator  dari  eksistensi  lembaga  kekuasaan kehakiman yaitu peradilan administrasi negara yang bebas dan mandiri yang dapat  mengakomodir  berbagai  bentuk  persoalan  sebagai  pengejawantahan hukum dinamis. Penelitian mencoba mengkaji tingkat peradilan administrasi di  negara  Indonesia  dan  Austria  di  mana  perlunya  suatu  pengkajian  peran
peraturan  perundang-undangan  dan  penegak  hukum  untuk  mewujudkan peradilan  yang  lebih  independen  dan  akuntabel  sehingga  dapat  mencapai cita negara hukum dan maksud pembentukan sistem kekuasaan kehakiman terhadap peran dan eksistensi peradilan administrasi yang merepresentasi- kan  ciri  negara  hukum  yang  seyogianya  ditujukan  bagi  kepentingan  dan kemaslahatan rakyat, khususnya dalam konteks Indonesia. Kesembilan yaitu R. Bagus Irawan yang memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul “ Hak Konstitusional Presiden Dalam Memberikan Grasi dan Penerapannya di Republik  Indonesia ” Pemberian  grasi  oleh  kepala  negara  telah  sejak  lama dikenal orang dalam sejarah. Pemberian grasi itu sebagai “suatu pernyataan dari  kekuasaan  yang  tertinggi  yang  menyatakan  bahwa  akibat-akibat menurut  hukum  pidana  dari  suatu  delik  itu  menjadi  ditiadakan,  baik seluruhnya  maupun  sebagian”.  Pandangan  hukum  dewasa  ini,  lembaga tersebut  tidak  boleh  lagi  dipergunakan  sebagai  kemurahan  kepala  negara, melainkan  harus  digunakan  sebagai  alat  untuk  meniadakan  ketidakadilan yaitu  apabila  hukum  yang  berlaku  di  dalam  pemberlakuannya  dapat menjurus pada suatu ketidakadilan. Tulisan kesepuluh ada tulisan dari Deni Nuryadi yang  berjudul  “ Teori  Hukum  Progresif  dan  Penerapannya  di Indonesia ” di mana hukum itu tidak berdiri sendiri. Hukum tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan meggunakan tolak ukur undang-undang, maka  hasil  yang  diperoleh  tidaklah  memuaskan.  Artinya,  sulit  untuk  dapat memperoleh  gambaran  tentang  keadaan  hukum  yang  sebenarnya  hanya dengan  membaca  peraturan  perundangannya  saja.  Diperlukan  potret kenyataan hukum yang hanya  dapat  dilihat melalui  perilaku hukum sehari- hari.  Hukum  Progresif  memecahkan  kebuntuan  itu.  Hukum  Progresif menuntut  keberanian  aparat  hukum  menafsirkan  pasal  untuk memperadabkan  bangsa.  Apabila  proses  tersebut  benar,  idealitas  yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional.
Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurang- an  yang  merupakan  kelemahan  tersendiri  baik  dari  segi  desain  cetak, substansi  dan  hal-hal  lainnya.  Untuk  itu  Tim  Redaksi  memohonkan  maaf yang  sebesar-besarnya.  Demi  penyempurnaan  pada  edisi-edisi  selanjutnya, tim  berharap  dengan  segala  hormat,  menerima  saran  dan  pendapat  serta kritikan dari para pembaca yang budiman.
Akhir  kata  Tim  Redaksi  berharap  semoga  kehadiran  Jurnal  edisi  ini dapat  memperkaya  khasanah  pengetahuan  para  Pembaca  mengenai dinamika  pengaturan  dan  penerapan  hukum  di  Indonesia  dan  juga bermanfaat  dalam  upaya  membangun  budaya  sadar  hukum.  Semoga penjelasan pada setiap  kalimat dan halaman dapat bermanfaat serta  wujud pengembangan  diri  para  penulis  untuk  mengimplementasikan  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  dan  mewarnai  ide  dan  saran  membangun  Hukum Indonesia.  Dalam  kesempatan  ini  Tim  Redaksi  memberikan  ucapan  rasa terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  khususnya  kepada  Civitas  Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang
sudah  meluangkan  waktunya  dalam  kesibukannya  yang  padat.  Semoga Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya.
Selamat membaca!
Tim Redaksi
Jurnal Ilmiah Hukum De’ Jure: Kajian Ilmiah Hukum

## DAFTAR ISI
Pengantar Redaksi JIH ∽ De ’ Jure ∽ KIH ..................................................................... iv-vii PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK

## ANGKAT DALAM WASIAT WAJIBAH
Dedi Pahroji .................................................................................................................................... 185-200
STUDI  PERBANDINGAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  BISNIS  DAN IMPLEMENTASI-NYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE Grasia Kurniati .............................................................................................................................. 201-234
PENGARUH  SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM  SISTEM  PEMERINTAHAN  PRESIDENSIIL  MENURUT  UUD  NRI TAHUN 1945
Ida R. Hasan .................................................................................................................................... 235-266 PENGATURAN  PRAKTEK  MEDIASI  TERHADAP  UPAYA  PENYELESAIAN

## PERSELISIHAN  HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Imam Budi Santoso ...................................................................................................................... 267-285 PENDAYAGUNAAN  TANAH  TERLANTAR  SEBAGAI  OBYEK LANDREFORM
UNTUK LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN
Joko Satrianto Wibowo .............................................................................................................. 286-300 PENERAPAN  HUKUM  PIDANA  LINGKUNGAN  BAGI  PELAKU  PENCEMAR-

## AN CITARUM DI KARAWANG
M. Holyone Nurdin Singadimedja .......................................................................................... 301-328
KEWENANGAN  BANK  INDONESIA  DAN  OTORITAS  JASA  KEUANGAN PASCA BERLAKUNYA POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2014  TERHADAP  PENYELESAIAN  SENGKETA  NASABAH  DI INDONESIA
Nun Harrieti .................................................................................................................................... 329-343

## TINJAUAN NORMATIF TERHADAP TINGKAT PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA  INDONESIA  DENGAN  PERADILAN  ADMINISTRASI  NEGARA AUSTRIA
Rohendra Fathammubina ......................................................................................................... 344-362 HAK  KONSTITUSIONAL  PRESIDEN  DALAM  MEMBERIKAN  GRASI  DAN

## PENERAPANNYA DI REPUBLIK INDONESIA
R. Bagus Irawan ............................................................................................................................ 363-393 TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA Deni Nuryadi ................................................................................................................................... 394-408 Biodata Penulis .......................................................................................................................... 409-410 Pedoman Penulisan ................................................................................................................. 411-418 Formulir Berlangganan ........................................................................................................ 419

## J I H ∽ DE ’ JURE ∽ K I H F A K U L T A S  H U K U M
U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G menyampaikan terima kasih
Kepada Para Mitra Bestari/Penilai ( referee ) Volume 1 Nomor 2 September 2016
Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.
Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H.
Dr. Bambang Daru, S.H., M.H.
Dr. Hernadi, S.H., LL.M.