## FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM

## Budi Ispriyarso
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl.Prof Soedarto,SH  Tembalang Semarang budiispriyarso@ymail.com

## Abstract
Cigarette Tax is a levy on cigarette taxes collected by the government.  The background of the implementation  of  cigarette  tax  is  to  control  the  negative  impact  of  cigarettes.In  Article  31 Paragraph (1) The Law No.28/2009, it is stipulated that the earmarking tax shall be at least 50 percent  of  the  withdrawal  of  cigarette  taxes,  used  to  fund    health  service  facilities  and  law enforcement.  The  problem  is  how  the  regular  function  of  cigarette  taxes  reflected  in  the allocation  (earmarking  tax)  is  done  by  local  governments,  especially  in  public  health  services and law enforcement. Local governments in carrying out the regular function of cigarette taxes must  be  based  on  the  law,  at  least  50%  health  services  (development  /  procurement  and maintenance of facilities and infrastructure of health service units, provision of adequate public facilities for smokers, publicizing about the dangers of smoking. In the field of law enforcement, the  use  of  cigarette  funds  intended  for  the  eradication  of  illegal  cigarettes  and  enforcement  of smoking ban rules.

## Keywords : Tax Cigarettes, Regular Functions, Health Services, Law Enforcement

## Abstrak
Pajak  Rokok  adalah  pungutan  atas  cukai  rokok  yang  dipungut  oleh  pemerintah.Latar  belakang diberlakukannya  diadakannya  pajak  rokok  ini  antara  lain  adalah  untuk  pengendalian  dampak negatif rokok. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah    diatur  alokasi  (earmarking  tax)  minimal50  persen  dari  hasil  Pajak  Rokok    untuk mendanai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  penegakan  hukum.  Permasalahannya,  bagaimana fungsi  reguler  pajak  rokok  yang  tercermin  dalam    alokasi,  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  pelayanan  kesehatan    dan  penegakan  hukum.  Pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan fungsi  reguler  pajak  rokok,  harus  berdasarkan  undang-undang,  penggunaan  dana  pajak rokok,minimal  50  %  untuk  mendanai  pelayanan  kesehatan  (sarana  dan  prasarana  pelayanan kesehatan,  penyediaan  smoking  area,  kegiatan  memasyarakatkan  tentang  bahaya  merokok,  dan sebagainya. Di bidang penegakan hukum, penggunaan dana rokok diperuntukan pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok.
Kata Kunci : Pajak Rokok, Fungsi Reguler, Pelayanan Kesehatan, Penegakan Hukum

## A. Pendahuluan
Rokok merupakan salah satu hasil dari proses produksi dari hasil tanaman tembakau  yang  membuat  orang  bisa  sampai kecanduan.  Industri  rokok  saat  ini  terus
berkembang  yang    dapat  menghasilkan berbagai  cita  rasa  dengan  beragam  merk yang  semakin  menjadi  daya  tarik  bagi penikmat rokok.
Kebiasaan  merokok  di  negara  maju semakin  berkurang,  namun  sebaliknya  di negara berkembang justru sebaliknya semakin  meningkat,  tidak  terkecuali  di Indonesia.Menurut penelitian, di di Indonesia terdapat kecenderungan meningkatnya  jumlah  perokok  terutama pada  kaum  remaja.(Sirait,  Pradono,  & Toruan,  2002).  Regulasi  rokok  ibarat  dua mata  pisau  yang  menjebak  dalam  situasi yang  dilematis.  Di  satu  sisi,  industri  rokok memberikan  masukan  terhadap  penerimaan negara,  namun  di  sisi  lainnya  pemerintah juga  menanggung  dampak  negatif  rokok yang dapat meningkatkan anggaran kesehatan.  Seperti  diketahui  bahwa  bahaya yang  ditimbulkan  dari  merokok  antara  lain adalah dapat menimbulkan beberapa penyakit kronis ( kanker paru,kanker saluran pernapasan  bagian  atas,penyakit  jantung, stroke, bronkhitis, dan sebagainya ).
Pemerintah berkewajiban untuk menjaga  kesehatan  masyarakat,  oleh  karena itu maka perlu terus peningkatan pendanaan untuk keperluan penjagaan kesehatan masyarakat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah  agar  dapat  melaksanakan  otonomi khususnya  yang  berasal  dari  pajak  daerah dan  retribusi  daerah.  Pajak  Daerah  adalah pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah daerah,  pengelolaannya  dilakukan  oleh
Dinas Pelayanan Daerah yang berada dalam pengawasan  pemerintah  daerah  masing- masing.(Bulton, 2013) Pajak Daerah merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang penting  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan dn pembangunan daerah.(Sutedi, 2008)
Mengenai pajak daerah ini, pemerintah  menetapkan  berbagai  kebijakan perpajakan  daerah,  diantaranya  dengan menetapkan  UU  No.28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang disahkan  oleh  DPR  pada  18  Agustus  2009 (selanjutnya disebut UU PDRD).
Tujuan  perubahan  UU  PDRD  antara lain  adalah  untuk  memperbaiki  sistem pemungutan pajak daerah, penguatan perpajakan lokal (local taxing empowerment ).  (Andrianto  Dwi  Nugroho ;  Malinda  Eka Yuniza,  2012).  Salah  satu  jenis  pajak  baru yang  dalam  UU  PDRD  yang  disahkan  pada 18 Agustus 2009 adalah Pajak Rokok. Pajak Rokok  adalah  pungutan  atas  cukai  rokok yang  dipungut  oleh  pemerintah.  Secara efektif  pemberlakuan  Pajak  Rokok  ini diterapkan pada tahun 2014. Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai  rokok dan  besarnya  tarif  ditetapkan  sebesar  10 persen dari cukai rokok. Pajak Rokok masuk dalam kategori pajak provinsi  yang menjadi penyempurna kebijakan dan peraturan pajak daerah dalam bentuk perluasaan objek pajak daerah.  Artinya,  Pajak  Rokok  ini  nantinya
akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).  Dalam  pajak  rokok  ini  ,disamping terdapat  fungsi  budgeter  (fungsi  keuangan), juga  terdapat  fungsi  reguler  ,  yaitu    alokasi ( earmarking  tax )  paling  sedikit  50  persen dari  hasil  penarikan  Pajak  Rokok,  dipakai untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum (Pasal 31 ayat 1 UU PDRD).
Permasalahan  :
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka permasalahannya  adalah  bagaimana  fungsi reguler  pajak  rokok  yang  tercermin  dalam alokasi  (earmarking  tax)  dilakukan  oleh pemerintah daerah khususnya dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

## B. Pembahasan
1. Beberapa  Jenis  Pajak  Terhadap

## Rokok
Berbagai  jenis  pungutan  terhadap rokok di Indonesia sampai saat ini, adalah  : (a)  Cukai,  (b)  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan (c) Pajak Rokok.
Ad. A. Cukai Salah  satu  pungutan  pemerintah terhadap rokok yaitu cukai. Berdasarkan UU Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai sebagaimana  diubah  dengan  UU  Nomor  39 Tahun 2007tentang Perubahan atas Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor   11 Tahun  1995  tentang  Cukai.  Cukai  adalah
pungutan  negara  yang  dikenakan  terhadap Barang Kena Cukai.
Barang  Kena  Cukai  tersebut  adalah antara  lain  adalah  hasil  tembakau,  yang meliputi  sigaret,  cerutu,  rokok  daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan  digunakan  atau  tidak  bahan pengganti  atau  bahan  pembantu  dalam pembuatannya.
Berdasarkan  hal  di  atas  ,  maka terhadap  rokok  dikenakan  cukai.  Dasar pengenaan Cukai Rokok adalah Harga Dasar yang  digunakan  untuk  perhitungan  cukai atas  Barang  Kena  Cukai  yang  dibuat di Indonesia yaitu  Harga  Jual  Pabrik  atau Harga  Jual  Eceran.  Besarnya  tarip    cukai rokok    terutang  dengan  sistem  kombinasi, yaitu  menggunakan  tarif  spesifik  dan  tarif advalorum.
Mengenai  tarif  cukai  rokok  ini  dalam perkembangannya mengalami kenaikan. Kenaikan  cukai  rokok  ini  didasarkan  pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
146/PMK.010/2017  tentang  Tarif  Cukai Hasil  Tembakau . Menurut  PMK  ini,  tarif cukai  hasil  tembakau  ditetapkan  dengan menggunakan  jumlah  dalam  rupiah  untuk setiap  satuan  batang  atau  gram  hasil tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud didasarkan  pada:  a.  jenis  hasil  tembakau;  b. golongan  pengusaha;  dan  c.  Batasan  Harga
Jual  Eceran  per  batang  atau  gram,  yang ditetapkan oleh Menteri. Khusus untuk jenis HPTL (Hasil Pengolah Tembakau Lainnya), tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57%  dari  Harga  Jual  Eceran  yang  diajukan oleh  Pengusaha  Pabrik  hasil  tembakau  atau Importir  tercantum  dalam  Lampiran  II  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan  Menteri.(Dani  Jumadil  Akhir, 2017)
Ad. B. Pajak Pertambahan Nilai atas Rokok
Rokok  juga  merupakan  salah  satu obyek  PPN.  Dasar  hukum    PPN  atas  rokok adalahPeraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 174/PMK.03/2015  yang menjelaskan bahwa hasil dari tembakau disini termasuk rokok .
Berdasarkan  ketentuan  PMK  tersebut yang menjadi  dasar pengenaan pajak  adalah harga  jual,  Nilai  impor,  Nilai  ekspor,
penggantian atau ‘nilai lain” yang dipergunakan  sebagai  dasar  penghitungan pajak  terutang.  Pengertian  ‘Nilai  Lain” adalah  nilai  berupa  uang  yang  ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan pajak.  Harga Jual Eceran  merupakan    harga  yang  ditetapkan sebagai  dasar  perhitungan  besarnya  cukai dan  Tarif  Efektif  adalah  tarif  yang diterapkan untuk menghitung dan memungut Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  dikenai  atas penyerahan hasil tembakau.
Berdasarkan    Pasal  3  PMK  Nomor 174/PMK.03/2015  dijelaskan  bahwa    Dasar
Pengenaan  Pajak  untuk  menghitung  PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau adalah “Nilai Lain :
PPN    atas  penyerahan  hasil  tembakau dihitung  dengan  menerapkan  tarif  efektif dikalikan  dengan  Nilai  Lain.  Besarnya  tarif efektif  ditetapkan  sebesar  8,7  %  (delapan koma  tujuh  persen),  Misalnya    dalam kemasan  rokok  tercantum  harga  jual  eceran Rp  18.000  maka  si  pembeli  rokok  tersebut sudah  membayar  PPN  sebesar  Rp  18.000  x 8,7% = Rp 1.566,-
Atas penyerahan hasil tembakau mulai dari  tingkat  produsen  dan/atau  importir, pengusaha  penyalur  hingga  ke  konsumen akhir dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan  Nilai  satu  kali  saja  pada tingkat produsen dan/atau importir.
Mengenai  PPN  atas  rokok  ini  dalam perkembangannya mengalami kenaikan. Kenaikan  PPN  atas  rokok  ini  didasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.010/2016  tentang  Tata  Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  Atas  Penyerahan Hasil  Tembakau.  Berdasarkan  PMK    ini menetapkan  besaran  tarif  PPN  rokok  naik menjadi  sebesar  9,1  persen  per  1  Januari 2017.  Tarip  PPN  atas  rokok  sebesar  9,1  % ini masih di  bawah harga normal  PPN pada umunya yaitu 10 %.
Selama  ini  PPN  atas  rokok  dipungut oleh  Ditjen  Bea  dan  Cukai  (DJBC)
bersamaan dengan pemungutan cukai. Dalam  perkembangan  yang  akan  datang, mengenai  pemungutan  PPN  atas  rokok  ini akan  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak.
Ad.C. Pajak Daerah Atas Rokok Selain  cukai,  PPN,  jenis  pajak  lain yang dikenakan terhadap rokok adalah pajak daerah.Dasar hukum pajak daerah atas rokok ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  retribusi Daerah  (untuk  selanjutnya  disebut  PDRD). Pasal  2  ayat  (1)  UU  PDRD,  diatur  bahwa pajak  rokok  merupakan  salah  satu  jenis pajak propinsi.
Pajak Rokok ini merupakan salah satu jenis  pajak  baru  yang  diatur  dalam  UU PDRD  yang  sebelumnya  tidak  ada  dalam UU  PDRD  sebelumnya  (  UU  Nomor  34 Tahun  2000).  Berlakunya  pajak  rokok  pada tanggal  1  Januari  2014.  Selanjutnya  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PDRD dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  115 /PMK 07/2013 tentang tatacara pemungutan dan  penyetoran  pajak  rokok  yang  dalam perkembangan  selanjutnya  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2017.
Pengertian pajak rokok adalah pungutan  atas  cukai  rokok  yang  dipungut oleh pemerintah.Obyeknya adalah konsumsi rokok. Konsumsi rokok dalam hal ini adalah
sigaret, cerutu dan rokok daun. Dikecualikan sebagai  obyek  pajak  rokok  adalah  rokok yang  tidak  dikenai  cukai  berdasarkan  UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.
Mengenai pemungutan pajak, meskipun  pajak  rokok  berdasarkan  UU PDRD merupakan pajak daerah, namun saat ini  pemungut  pajaknya  dilakukan  oleh instansi  pemerintah  pusat  yang  berwenang memungut  cukai    (Direktorat  Bea  dan Cukai). Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai  yang  ditetapkan  pemerintah  terhadap rokok. Besarnya tarip pajak rokok adalah 10 %  dikalikan  cukai  rokok.Penerapan  pajak rokok  sebesar  10%  dari  cukai  rokok dimaksudkan  juga  untuk  memberikan  peran yang optimal bagi  pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat.(Andi Asmy Nurhikmah; Mattalatta ; Hasan Nongkeng, 2016) Pajak Rokok memiliki Dasar
Pengenaan Pajak yang berbeda dengan cukai tembakau,  dimana Dasar  Pengenaan  Pajak Rokok  adalah  cukai  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah terhadap rokok. Sedangkan Dasar  pengenaan  Cukai  tembakau  adalah Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan  cukai  atas  Barang  Kena  Cukai yang  dibuat  di Indonesia adalah  Harga  Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran.
2. Fungsi Reguler Pajak Rokok
2.1. Fungsi  Pajak  (Fungsi  Budgeter  dan Reguler)
Pajak  antara  lain  mempunyai  2 fungsi yaitu fungsi budgeter (keuangan) dan fungsi  freguler  (  fungsi  mengatur).  Fungsi budgeter    yaitu  fungsi  yang  letaknya  di sektor  publik  dan  pajak  merupakan  alat sumber  pemasukan  uang  negara  yang  akan digunakan  untuk  pembiayaan  pengeluaran negara.(Anggara,  2016)  Pajak  memegang peranan  yang  penting  dalam  perkembangan kesejahteraan bangsa.(Adrian Sutedi, 2011)
Selain  untuk  tujuan  umum,  pajak dapat  pula  digunakan  oleh  pemerintah sebagai  alat  mencapai  untuk  tujuan-tujuan tertentu  (regulerend ). Fungsi  regulerend  atau fungsi mengatur merupakan fungsi tambahan,  karena  fungsi  ini  hanya  sebagai pelengkap  dari  fungsi  utama  pajak.  Fungi regulerend/ pengaturan adalah pajak digunakan  sebagai  pengatur/  melaksanakan kebijakan-kebijakan  pemerintah  dibidang sosial, ekonomi, dan lainya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.  Penerapan  fungsi  regulerend pajak  diantaranya  adalah    dalam  rangka menggiring  penanaman  modal,  baik  dalam negeri, diberikan berbagai macam fasilitaskeringana  pajak.  Dalam  rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah  menetapkan  bea  masuk  yang tinggi  untuk  produk  luar  negeri,  Pajak  atas
minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras

## 2.2. Pelaksanaan  Fungsi  Reguler  Pajak Rokok oleh Pemerintah Daerah
Pajak  rokok  yang  merupakan  pajak daerah  (pajak  propinsi)  sebagaimana  pajak pada umumnya, mempunyai fungsi budgeter dan  fungsi  reguler.  Pajak  daerah  sebagai salah  satu  sektor  Pendapatan  asli  daerah memegang  peranan  yang  sangat  penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan  daerah.  Berdasarkan  UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  retribusi  daerah,  seperti  diuraikan  di muka pemerintah propinsi mendapatkan satu jenis  pajak  baru  yaitu  pajak  rokok. Penetapan  pajak  rokok  sebagai  pajak propinsi  bertujuan  agar  pemerintah  daerah propinsi, pemerintah kabupaten/kota menjalankan  otonomi  secara  lebih  nyata, dinamis  dan  bertanggungjawab  serta  dalam rangka  perluasan  PAD  agar  daerah  tidak bergantung pada pemerintah pusat.
Pajak  rokok  sebagai  pajak  daerah, mempunyai fungsi budgeter yaitu memasukan dana ke kas daerah. Peranannya dalam  menyumbang  penerimaan  daerah mempunyai arti yang  cukup  penting khususnya terhadap PAD pemerintah propinsi.  Pemerintah  Propinsi  Jawa  tengah sebagai  salah  satu  contohnya,  pajak  rokok
menempati  urutan  ke  empat  diantara  lima jenis  pajak  daerah  propinsi  terhadap  PAD propinsi Jawa tengah. Disamping  itu, sesuai dengan  bagi  hasil  dari  pajak  rokok,  maka pemerintah kabupaten/kota juga mendapatkan  dana  yang  berasal  dari  pajak rokok.  Bagi  hasil  Pajak  merupakan  salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan  perimbangan  keuangan  sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal.
Sebagaimana  diuraikan  di  atas, bahwa  pajak  rokok  yang  merupakan  pajak propinsi  ,  taripnya  adalah  10  %  dari  cukai rokok.  Berdasarkan  Pasal  21  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Keuangan    Nomor  102 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  115 Tahun  2013  tentang  Tatacara  pemungutan Pajak  Rokok,  disebutkan  bahwa  Gubernur menetapkan  jumlah  bagi  hasil  pajak  rokok kabupaten/kota.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka dapat  diketahui  bahwa  penetapan  bagi  hasil pajak rokok kepada kabupaten/kota ditentukan oleh gubernur. Contoh penetapan bagi  hasil  rokok  untuk  kabupaten/kota  di propinsi  Jawa  Tengah  diatur  dalam  Pergub Jawa tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Propinsi Jawa  Tengah,  di  dalam  Pasal  7ayat  (1) ditetapkan  bahwa  pemerintah  propinsi diharuskan  membagi  realisasi  penerimaan pajak rokok kepada pemerintah
kota/kabupaten dengan bagian 70% sedangkan  sisanya  30  %  untuk  pemerintah propinsi.
Berkaitan dengan fungsi reguler dari pajak  rokok  dapat  dilihat  dari earmarking tax (pengalokasian  dana  bagi  hasil  pajak rokok).      Mengenai earmarking  tax ini, disebutkan  dalam  Pasal  31  A  ayat  (1)    UU PDRD  No  28  tahun  2009  tentang  PDRD bahwa:
Penerimaan  Pajak  Rokok,  baik  bagian provinsi  maupun  bagian  kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh  aparat  yang  berwenang.  Berdasarkan ketentuan ini, maka masing-masing pemerintah  propinsi  maupun  pemerintah kabupaten/kota  yang  telah  mendapatkan bagian  dari  bagi  hasil  dana  rokok,  harus membagi  dana  tersebut  yaitu  minimal  50  % nya  untuk  mendanai  pelayanan  kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat  diketahui  bahwa  mengenai  fungsi reguler dari pajak rokok , antara lain sebagai berikut :
1. Pelayanan  di  bidang  kesehatan  akibat yang ditimbulkan dari bahaya rokok
2. Penegakan  hukum yang  berkaitan dengan  rokok  ilegal  dan  penegakan aturan mengenai larangan merokok.
Ad.1.  Pelayanan  di  bidang  kesehatan  akibat bahaya yang ditimbulkan dari rokok
Sebagaimana    diketahui  bahwa rokok,  membawa  dampak  kesehatan  yang tidak  baik  bagi  perokok  itu  sendiri  maupun orang  lain.  Pemerintah  daerah  berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu pemda juga harus melakukan pengawasan  terhadap  rokok  di  daerah masing-masing  termasuk  rokok  ilegal. Adanya pajak rokok menimbulkan
kewajiban
pemerintah untuk
mengoptimalkan  kesehatan  masyarakat  bisa menjadi lebih baik .
Merokok dalam pandangan kesehatan  menjadi  penyebab  munculnya berbagai  penyakit  atau  masalah  kesehatan lainnya. Akibat rokok kurang lebih  25 jenis penyakit  yang  menyerang  berbagai  organ tubuh manusia. Merokok disamping menimbulkan  dampak  negatif  terhadap perokok  itu  sendiri,  juga  menimbulkan dampak  terhadap  perokok  pasif.  Hal  ini tentunya mengakibatkan juga biaya kesehatan  akibat  rokok  menjadi  lebih besar.(Nugroho  Pratomo;  Sita  Wardhani, 2017)  .  Oleh  karena  itulah,  maka  dengan adanya  pajak  rokok  ini  diharapkan  antara lain    dapat  menambah  dana  di  bidang kesehatan  untuk  membiayai  dampak  negatif yang ditimbulkan dari rokok.
Tujuan  utama  penerapan  Pajak Rokok adalah untuk  melindungi  masyarakat
terhadap  bahaya  rokok.  Penerapan  Pajak Rokok  sebesar  10  persen  dari  nilai  cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi  pelayanan  pemerintah  daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat.Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana  dan  prasarana  unit  pelayanan kesehatan,  penyediaan  sarana  umum  yang memadai  bagi  perokok  ( smoking  area ), kegiatan  memasyarakatkan  tentang  bahaya merokok,  dan  iklan  layanan  masyarakat mengenai bahaya merokok).
Alternatif  Penggunaan  Pajak  Rokok untuk  Kegiatan Kesehatan Masyarakat  yang terkait  Promosi  dan  Prevensi  Kesehatan  PP No.  109/2012  tentang  Pengamanan  Bahan yg  Mengandung  Zat  Adiktif  Berupa  Rokok Tembakau  Bagi  Kesehatan  antara  lain mengatur:(Setyakarioriansyah, 2015) a. Tanggungjawab Pemda (dan Pemerintah) mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi  pengamanan  bahan  yg mengandung  Zat  Adiktif  berupa  Rokok Tembakau bagi Kesehatan.
b. Penyelenggaraan  Pengamanan  bahan yg mengandung Zat Adiktif meliputi:
- Produksi  dan  impor  :  pengujian nekotin  &  tar,  kemasan,  peringatan kesehatan;
- Peredaran  :  pengendalian  iklan
produk tembakau, termasuk
pemasangan  iklan  reklame,  dan penyelenggaraan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi produk tembakau;
- Perlindungan khusus bagi anak dan perempuan  hamil  :  pencegahan, pemulihan  kesehatan  fisik  dan mental serta pemulihan sosial;
- Kawasan  Tanpa  Rokok  :  fasilitas pelayanan kesehatan, tempat khusus utk merokok di tempat kerja dan  tempat  umum  dan  tempat  lain yg ditetapkan.
Penggunaan  pajak  rokok  untuk  mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh provinsi/  kabupaten/kota  dilakukan  dengan berpedoman  pada  petunjuk  teknis  yang ditetapkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No 40  Tahun  2016  tentang  petunjuk  tekhnis pengunaan  pajak  rokok  untuk  pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan pajak  rokok  dapat  dipergunakan  untuk meningkatkan upaya promotif untuk menurunkan resiko penyakit menular maupun  penyakit  tidak  menular,  promosi kesehatan
keluarga maupun lingkungan,pengendalian  konsumsi  rokok, pelayanan kesehatan tingkat pertama dansebagainya.  Penggunaan  dana  rokok diperuntukan  untuk  kegiatan  penanganan
masalah  kesehatan  yang  belum  didanai sumber    pembiayaan  lain  seperti  APBN, APBD,DAU,DAK, dan sebagainya.
Ad.2.  Penegakan  hukum  yang  berkaitan dengan  rokok  ilegal  dan  peraturan  larangan merokok
Fungsi  reguler  dari  pajak  rokok selain  untuk  mendanai  pelayanan  kesehatan masyarakat, juga dipergunakan untuk membiayai  penegakan  hukum.  Pembiayaan penegakan hukum dari dana pajak rokok ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan  dengan  instansi  lain,  antara lain :
a. Pemberantasan peredaran rokok ilegal
b. Penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Rokok  ilegal  sudah  tidak  asing  lagi  di telinga  kita,  peredaran  rokok  ilegal  di Indonesia  menimbulkan  kerugian  yang cukup  besar  bagi  pemerintah.  Beberapa modus  rokok  ilegal  antara  lain  tanpa  pita cukai,  menggunakan  pita  cukai  tetapi dipalsukan  atau  menggunakan  pita  cukai bekas  yang  tujuannya  adalah  menghindari pemungutan cukai dari pemerintah.
Potensi  kerugian  negara  akibat  adanya rokok  ilegal  diperkirakan  mencapai  kisaran Rp.3,5 triliun sampai dengan Rp.6 triliun per tahun  (Bambang,  2006).    Bahkan  menurut
ketua harian FORMASI (Forum Masyarakat Industri  Rokok  Seluruh  Indonesia)  kerugian negara  akibat  adanya  rokok  ilegal  bisa mencapai  Rp.11  Triliun/tahun  (Choirul Anam,  2015).  Oleh  karena  itu  penegakan hukum  terhadap  peredaran  rokok  ilegal  ini sangat  penting  dilakukan  pemerintah  untuk mencegah/mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya rokok ilegal.
Direktur  Jenderal  Bea  Cukai,  Heru Pambudi menyatakan bahwa dalam memberantas  peredaran  rokok  ilegal,  Bea Cukai telah melakukan berbagai penindakan yang  dilakukan  serentak  di  berbagai daerah.Bea Cukai berkomitmen untuk selalu mengawasi pabrik rokok dan peredaran hasil produksinya,  berkoordinasi  dengan  instansi penegak  hukum  dan  mengharapkan  peran aktif  dari  seluruh  elemen  masyarakat . Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian  Keuangan  (DJBC  Kemenkeu) semakin  agresif  melakukan  penutupan pabrik  rokok  yang  diketahui  tidak  patuh menyetor  cukai  hasil  tembakau  .  Data  dari DJBC  menyebutkan  sebanyak  3.915  pabrik rokok di seluruh Indonesia ditutup pemerintah  selama  kurun  waktu  2007-2016 setelah  menjalani  pengawasan  administrasi maupun fisik di lapangan.(Gentur Putra Jati, 2016).  Selain  itu  beberapa  daerah,  secara gencar  terus  melakukan  pengawasan  dan pemberantasan terhadap rokok ilegal, ribuan bahkan jutaan rokok ilegal telah
dimusnahkan. Sebagai salah satu contohnya, Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC) Kudus,  Jawa  Tengah,  memusnahkan  jutaan batang  rokok  ilegal  tanpa  pita  cukai  yang merupakan  hasil  penindakan  sepanjang Februari-  Juli  2017.  Atas  upaya  penindakan ini,  penerimaan  perpajakan  yang  berhasil diselamatkan  mencapai  Rp  3,98  miliar.(Fiki Ariyanti, 2017)
Berkaitan  dengan  penegakan  hukum diatas,  maka  dana  bagi  hasil  pajak  rokok yang  diperoleh  daerah  dipergunakan  untuk pembiayaan  penegakan  hukum  tersebut sesuai  dengan  kewenangan  pemerintah daerah  yang  bersangkutan  (Hal  ini  sesuai ketentuan  bahwa  minimal  50  %  dana  bagi hasil  rokok  diperuntukan  untuk  pelayanan kesehatan dan penegakan hukum).
Contoh  penggunaan  dana  bagi  hasil rokok  untuk  penegakan  hukum,  di  propinsi Jawa  tengah  dana  bagi  hasil  pajak  rokok untuk  penegakan  hukum  dialokasikan  pada Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Propinsi Jawa  tengah    dan  Satuan  Pamong  Praja Propinsi  Jawa  Tengah.  Penggunaan  dana bagi  hasil  rokok  itu,  sesuai  dengan  tupoksi masing-masing,  pada  umumnya  digunakan untuk pembiayaan operasional pemberantasan rokok ilegal.
Penegakan  hukum  lainnya  berkaitan dengan rokok ini adalah penegakan peraturan  larangan  merokok  di  area  tertentu yang dikenal dengan istilah Kawasan Tanpa
Rokok  (KTR).  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR)  adalah  ruangan  atau  area  yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan  dan/atau  mempromosikan produk  tembakau.  Oleh  karena  itu  semua tempat  yang  telah  ditetapkan  sebagai  KTR harus  bebas  dari  asap  rokok,  penjualan, produksi,  promosi  dan  sponsor  rokok.KTR ini  meliputi:  fasilitas  pelayanan  kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain,  tempat  ibadah,  angkutan  umum, tempat  kerja,  tempat  umum  dan  tempat  lain yang  ditetapkan.  KTR  dimaksudkan  untuk melindungi  masyarakat  dari  bahaya  racun rokok  yang  diisap  orang  lain.Pemerintah Daerah  harus  aktif  menjaga  daerah-daerah KTR  tersebut  dari  pelanggaran  peraturan tersebut.  Biaya  yang  berkaitan  dengan penegakan  hukum  di  KTR  tersebut  dapat dibiayai  oleh  dana  bagi  hasil  pajak  rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## C. Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  rokok  disamping mempunyai fungsi budgeter untuk memasukan uang ke kas daerah, mempunyai fungsi  reguler  yaitu  untuk  melindungi masyarakat  dari  bahaya  yang  ditimbulkan akibat rokok dan mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal. Hal ini
dilakukan  dengan  mengalokasikan  dana minimal  50  %  dari  dana  bagi  hasil  pajak rokok yang diterima daerah harus dipergunakan  untuk  pelayanan  kesehatan dan  penegakan  hukum.  Fungsi  reguler, pelayanan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok, antara lain memberikan optimalisasi  pelayanan  pemerintah  daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat.Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana  dan  prasarana  unit  pelayanan kesehatan,  penyediaan  sarana  umum  yang memadai  bagi  perokok  ( smoking  area ), kegiatan  memasyarakatkan  tentang  bahaya merokok,  dan  iklan  layanan  masyarakat mengenai bahaya merokok), dan sebagainya.Fungsi  reguler  pajak  rokok untuk  penegakan  hukum  dilakukan  dengan penggunaan  dana  untuk  pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan  merokok  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Penggunaan  pajak  rokok  untuk  mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh provinsi/  kabupaten/kota  dilakukan  dengan berpedoman  pada  petunjuk  teknis  yang ditetapkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No 40  Tahun  2016  tentang  petunjuk  tekhnis pengunaan  pajak  rokok  untuk  pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.
Disamping itu Pemerintah daerah (pemerintah  propinsi  /pemerintah  kota) dalam menggunakan dana pelayanan kesehatan  dan  penegakan  hukum  harus sesuai dengan UU PDRD, Peraturan Menteri keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 .

## 2. Saran
Berdasarkan  undang-undang  yang berlaku  yaitu  UU  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak  Rokok  adalah  pajak  daerah  (pajak propinsi).  Kewenangan  pemungutan  pajak rokok  saat  ini  masih  ada  pada  pemerintah pusat  (Ditjen  Bea  Cukai),  seharusnya  pajak rokok  sebagai  pajak  daerah  dipungut  oleh pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.  (2011). Hukum  Pajak .
Jakarta: Sinar Grafika.
Andi  Asmy  Nurhikmah;  Mattalatta ;  Hasan
Nongkeng. (2016). Pengaruh Penambahan  Dana  Bagi  Hasil  Pajak Rokok  dan  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah Terhadap
kebijakan penganggaran Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Soppeng. Jurnal Mirai Management , 1 (2), 238.
Andrianto  Dwi  Nugroho ;  Malinda  Eka
Yuniza.  (2012).  Pengaturan  Pajak Daerah  di  Propinsi  Yogyakarta  dan
Kota  Yogyakarta. Jurnal  Mimbar Hukum , 24 (1), 131.
Anggara,  S.  (2016). Hukum  Administrasi Perpajakan . Bandung: Pustaka Setia.
Bambang.  (2006).  Potensi  Kerugian  Negara Akibat  Rokok  Ilegal  Capai  Rp6 Triliun.  Retrieved  January  11,  2018, from https://www.antaranews.com/berita/29 605/potensi-kerugian-negara-akibat- rokok-ilegal-capai-rp6-triliun,diakses tanggal 11 Januari 2017
Bulton,  W.  B.  I.  (2013). Hukum  Pajak . Jakarta: Salemba Empat.
Choirul  Anam.  (2015).  Wow.  Kerugian negara  akibat  peredaran  rokok  illegal capai Rp 11 Trilliun. Solopos . Retrieved from
http://www.solopos.com/2015/11/06/c ukai-tembakau-wow-kerugian-negara- akibat-peredaran-rokok-ilegal-capai- rp11-triliun-658746
Dani  Jumadil  Akhir.  (2017,  October  27).
Sah!  Ada  yang  Rp625/Batang,  Ini
Besaran  Tarif  Cukai  Rokok  per  1 Januari 2018. Okezone . http://economy.okezone.com/read/201
7/10/27/20/1803827/sah-ad-yang- rp625-batang-ini-besaran-tarif-cukai- rokok-per-1-januari-2018, diakses tanggal 15 Januari 2018.
Fiki  Ariyanti.  (2017).  Rugikan  Negara,  Bea Cukai  Kudus  Musnahkan  Jutaan
Rokok Ilegal. Liputan6 .
Gentur  Putra  Jati.  (2016,  September  27). Pemerintah Tutup 3.915 Pabrik Rokok yang Tak Setor Cukai. CNN Indonesia . Retrieved
from
https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20160927094145-92- 161371/pemerintah-tutup-3915- pabrik-rokok-yang-tak-setor-cukai Nugroho  Pratomo;  Sita  Wardhani.  (2017,
October  16).  CUKAI  ROKOK  DAN DAMPAK  KESEHATAN:  DILEMA TAK  BERKESUDAHAN. Validnews .
Retrieved
from
http://validnews.co/CUKAI-ROKOK- DAN-DAMPAK-KESEHATAN-- DILEMA-TAK-BERKESUDAHAN-
PLW
Setyakarioriansyah.  (2015).  Pemanfaatan
Pajak Rokok Untuk Bidang Pelayanan Kesehatan.  Retrieved  January  11, 2018, from https://setyakarioriansyah.wordpress.c om/2015/11/15/pemanfaatan-pajak- rokok-untuk-bidang-pelayanan- kesehatan/
Sirait,  A.  M.,  Pradono,  Y.,  &  Toruan,  I.  L.
(2002). Perilaku Merokok di Indonesia.
Buletin Penelitian
Kesehatan , 30 (3),  139–152.  Retrieved from http://ejournal.litbang.depkes.go.id/ind ex.php/BPK/article/viewFile/2132/115
6
Sutedi,  A.  (2008). Pajak  daerah  dan Retribusi  Daerah .  Bogor:  Ghalia Indonesia.