## Sanksi Pidana Pelaku yang Menawarkan Obat Pelancar Datang Bulan

## Natasya Putri Ispriarga Pungky
Natasyapungky@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Medication for menstruation which was originally used by women to launch menstruation and relieve pain when menstruation comes is abused. Medication for menstruation is believed to shed the fetus found in the womb of a woman. Therefore, many parties are not responsible for often promoting the drug and offering it to women who are pregnant out of wedlock, because expediting drugs are classified as having relatively low prices and are easy to obtain because they are  sold  freely  on  the  market.  To  ask  for  help  offered  by  surfers coming this month has not been officially regulated in the regulatory arrangements.The  purpose  of  this  thesis  is  to  find  out  the  criminal sanctions of the perpetrators who offered expediting drugs that month to a woman. To get answers to these problems, a regulatory approach is used. Article 299 of the Indonesian Criminal Code requires proof that there is a deliberate act to treat, or notify or raise hopes that a woman's pregnancy may die. Keywords: Expediting Drugs; Criminal Acts; Criminal Liability.

## Abstrak
Obat pelancar datang bulan yang pada awalnya digunakan wanita untuk melancarkan haid serta meredakan rasa nyeri ketika menstruasi datang kini disalahgunakan. Obat pelancar datang bulan diyakini dapat meluruhkan janin yang terdapat pada kandungan seorang wanita. Oleh karena itu, banyak pihak tidak bertanggungjawab kerap mempromosikan obat tersebut serta menawarkan kepada wanita yang hamil di luar nikah, dikarenakan obat pelancar datang bulan tergolong memiliki harga yang relatif murah serta mudah di dapat karena dijual bebas di pasaran. Untuk pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan tersebut belum diatur secara tegas dalam pengaturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui sanksi pidana para pelaku yang menwarkan obat pelancar datang bulan tersebut terhadap seorang wanita. Maka dari itu, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam peraturan perundang-undangan pasal 299 KUHP perlu adanya pembuktian bahwa adanya perbuatan sengaja untuk mengobati, atau memberitahukan maupun menimbulkan harapan bahwa kehamilan seorang wanita dapat gugur.
Kata Kunci: Obat Pelancar Datang Bulan; Tindak Pidana; Pertanggungjawaban Pidana.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022 Jurist-Diction. 2022; 1905-1918
https://e-journal.unair.ac.id/JD
How to cite: Natasya Putri Ispriarga Pungky, ‘Sanksi Pidana Pelaku yang Menawarkan Obat Pelancar Datang Bulan’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 Agustus 2022; Diterima 15 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i5.38557
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1906 Natasya Putri: Sanksi Pidana Pelaku...

## Pendahuluan
Pada era globalisasi, terjadi banyak perubahan dalam berbagai bidang di kalangan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Globalisasi sendiri memiliki arti mendunia dimana sering dikaitkan dengan kebebasan. Globalisasi masuk ke dalam Indonesia dalam berbagai macam bentuk, seperti dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang terakhir dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, pengaruh globalisasi dapat dilihat dari berbagai budaya asing yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Gaya atau kebiasaan hidup (life style), seperti cara berpakaian, cara bergaul dalam era globalisasi yang masuk ke Indonesia yang tentunya banyak bertentangan dengan norma yang berlaku. Salah satu budaya asing yang sering didapati dalam era globalisasi masa kini yaitu maraknya seks bebas di kalangan masyarakat.
Budaya barat yang terlanjur masuk ke Indonesia tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, seperti edukasi seks sejak dini. Edukasi mengenai seks di Indonesia masih dianggap menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan. Banyak orangtua yang tidak menanamkan pendidikan seks pada anaknya dengan benar, sehingga hal tersebut memungkinkan seorang anak terutama di usia remaja melampiaskan rasa keingin tahuan mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, salah satunya dengan adanya seks bebas. Perbuatan pengguguran janin atau lebih sering disebut dengan aborsi ini merupakan fenomena sosial yang semakin memprihatinkan dari hari-hari. Keprihatinan tersebut bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perbuatan aborsi banyak menimbulkan dampak negatif bagi para pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Perbuatan aborsi sebenarnya sudah banyak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam pasal 346 hingga 349 UndangUndang nomor 1 tahun 1946, serta Undang- Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, hingga saat ini maraknya perbuatan aborsi di Indonesia belum dapat dihindari.
Negara-negara maju salah satunya Belanda diketahui telah menerapkan pendidikan seks sejak dini. Bagi negara Belanda, seksualitas merupakan bagian alami dari manusia yang seharusnya diajarkan kepada siapapun. Pendidikan seks wajib diberikan kepada anak berusia mulai dari 4 (empat) tahun. Dari pendidikan seks tersebut, seorang anak diharapkan dapat menghargai tubuhnya sendiri dan menghargai teman lawan jenisnya. Dari hal tersebut terbukti Belanda mampu menekan angka kehamilan di usia muda serta Belanda menduduki negara dengan jumlah kehamilan remaja terendah di dunia.
Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, di Indonesia setiap tahunnya terdapat 150.000 anak di bawah umur 18 tahun yang menjadi pekerja seks, sedangkan 50.000 di antaranya bahkan belum mencapai 16 tahun. 1 Tentu saja dari angka tersebut sangat memprihatinkan di mana seks bebas sendiri tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti HIV, penyakit menular seksual, kerusakan moral pada remaja, serta menimbulkan terjadinya pengguguran kandungan atau biasa disebut dengan aborsi.
Aborsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu “ abortus” yang berarti pengguguran kandungan atau pengeluaran janin dari dalam kandungan secara disengaja. Aborsi kemudian dibagi ke dalam beberapa macam, seperti salah satunya adalah “ abortus provocatus” yang merupakan penghentian atau pengeluaran janin dari rahim sebelum waktunya karena kesengajaan yang dilakukan hanya untuk kepentingan pelaku. Dengan kata lain, dalam proses pengeluaran janin tersebut terdapat campur tangan manusia, baik secara mekanik, konsumsi obat-obatan, dan lain sebagainya.
Definisi  lain  mengenai  aborsi  adalah  suatu  proses  pengakhiran  hidup  dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Proses pengeluaran janin dari uterus baik secara spontan atau disengaja sebelum usia kehamilan 22 (dua puluh dua) minggu, namun tiap negara memiliki ketentuan jumlah minggu kehamilan yang berbeda-beda, bergantung pada perundang-undangan yang berlaku.

## 1908 Natasya Putri: Sanksi Pidana Pelaku...
Perbuatan pengguguran janin atau lebih sering disebut dengan aborsi ini merupakan fenomena sosial yang semakin memprihatinkan dari hari-hari. Keprihatinan tersebut bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perbuatan aborsi banyak menimbulkan dampak negatif bagi para pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Perbuatan aborsi sebenarnya sudah banyak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam pasal 346 hingga 349 UndangUndang nomor 1 tahun 1946, serta Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, hingga saat ini maraknya perbuatan aborsi di Indonesia belum dapat dihindari.
Melihat maraknya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia perlu dilihat kembali apa tujuan dari aborsi tersebut, apakah tindakan aborsi tersebut digunakan dengan adanya alasan indikasi medis yang bertujuan untuk menyelamatkan si ibu atau tindakan aborsi tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seringkali seorang wanita yang melakukan aborsi dilandasi dengan rasa malu akan pandangan masyarakat mengenai kehamilannya yang terjadi di luar nikah. Adanya stigma negatif membuat seseorang yang hamil di luar nikah biasanya dikucilkan atau tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan aborsi dinilai sebagai jalan pintas dan sebagai salah satu solusi dari penyelesaian masalah kehamilan di luar nikah akibat adanya pergaulan bebas yang dewasa ini sedang marak terjadi di berbagai kalangan.
Oleh karena maraknya perbuatan aborsi yang berkembang di masyarakat, hal tersebut banyak digunakan oleh beberapa pihak dengan memanfaatkan teknologi dan media komunikasi untuk mencari keuntungan secara materiil, yaitu salah satunya dengan cara menawarkan obat pelancar datang bulan secara bebas. Penawaran obat pelancar datang bulan kini tidak asing ditemui di berbagai situs internet seperti dalam kolom iklan pada sebuah website, pemasangan iklan melalui pamflet-pamflet di jalan raya, hingga melalui televisi dan radio.
Obat pelancar datang bulan yang pada awalnya digunakan wanita untuk melancarkan haid serta meredakan rasa nyeri ketika menstruasi datang kini disalahgunakan. Obat pelancar datang bulan diyakini dapat meluruhkan janin yang terdapat pada kandungan seorang wanita. Oleh karena itu, banyak pihak
tidak bertanggungjawab kerap mempromosikan obat tersebut serta menawarkan kepada wanita yang hamil di luar nikah, dikarenakan obat pelancar datang bulan tergolong memiliki harga yang relatif murah serta mudah di dapat karena dijual bebas di pasaran.
Iklan penawaran obat pelancar datang bulan yang dipasang di berbagai pamflet di jalan raya sering dijumpai menggunakan kalimat yang terang-terangan. Seperti beberapa pamflet berisi tawaran obat pelancar datang bulan untuk para wanita yang terlambat haid kemudian disertai dengan nomor ponsel yang sering dijumpai di tiang listrik sepanjang jalan raya Sleman, Jogjakarta. Iklan layanan tersebut berdasarkan penelusuran Tribun Jogja tahun 2012 merupakan iklan penawaran jasa aborsi.
Pemasangan iklan penawaran jasa aborsi tentunya melanggar aturan pemerintah kota Jogjakarta, namun hal tersebut masih tergolong sulit untuk ditertibkan karena pelaku  pemasang  iklan  bisa  kapan  saja  menempelkan  pamflet-pamflet  di  tiang listrik maupun tiang rambu lalu lintas di jalan raya.
Selain melalui media massa, penawaran perbuatan aborsi banyak ditemui dilakukan secara lisan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang terdapat di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kasus tersebut, banyak terdapat calo atau beberapa pihak yang melakukan penawaran aborsi secara terang-terangan, maupun pihak yang hanya melakukan penawaran obat pelancar datang bulan dengan memberikan harapan bagi seseorang yang tidak menginginkan kandungannya dapat gugur dengan obat tersebut. Warga sekitar yang berada di Jalan Raden Saleh, Cikini, Menteng, Jakarta Pusatpun mengaku tidak terkejut dengan banyaknya klinik praktek aborsi maupun calo yang menawarkan obat pelancar datang bulan.
Pengaturan tindak pidana aborsi sendiri telah dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 299 buku II bab XIV Undang-undang nomor 1 tahun 1946. Ketentuan dalam pasal 299 dalam KUHP  sendiri dibentuk guna mencegah adanya tindakan memberikan obat, atau menyarankan sebuah pengobatan pada seorang wanita dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan adanya pengobatan tersebut kehamilan seorang wanita dapat digugurkan.

## 1910 Natasya Putri: Sanksi Pidana Pelaku...
Dalam pasal 299 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tersebut perlu adanya pembuktian bahwa adanya perbuatan sengaja untuk mengobati, atau memberitahukan maupun menimbulkan harapan bahwa kehamilan seorang wanita dapat gugur.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat fokus pada 2 (dua) masalah berikut:
1. Peraturan pidana bagi pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan yang mengakibatkan gugurnya kandungan.

## Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) di mana mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan serta memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undangundang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. 2
Pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu pendekatan yang berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan hal itu peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep serta asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

## Perbuatan Mengedarkan Obat Pelancar Haid Menurut Peraturan Perundang- undangan.
Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outward conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus . 3 Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa terdapat padanan kata actus reus dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari dari kata conduct dalam bahasa inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana.
R. Sugandhi berpendapat bahwa yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini di antaranya adalah seseorang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita itu, kemudian yang kedua merupakan seseorang yang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.
Seseorang yang menawarkan obat pelancar haid yang dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, mengobati serta menyuruh untuk diobati, menimbulkan harapan bahwa karena suatu pengobatan kandungan seorang wanita dapat gugur termasuk ke dalam unsur perbuatan.
Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 KUHP merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk dengan maksud untuk melarang tindakan yang dilakukan oleh para aborteur, yang biasanya telah mengobati atau telah menyarankan seorang perempuan mendapat pengobatan, dengan memberitahukan atau dengan memberikan harapan kepada perempuan tersebut bahwa dengan pengobatan itu suatu kehamilan dapat terganggu.
Yang dimaksud dengan mengobati (in behandeling nemen) ialah melakukan suatu tindakan kepada seorang wanita maupun memberikan suatu obat atau
3 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawan Pidana Korporasi (Grafiti Pers 2007).[37].

## 1912 Natasya Putri: Sanksi Pidana Pelaku...
memberikan suatu saran kepada wanita tersebut dengan memberitahukan bahwa menimbulkan suatu pengharapan karenanya kehamilannya itu dapat digugurkan. H.A.K. Moch. Anwar menyatakan, “Perbuatan mengobati seorang perempuan merupakan  setiap  perbuatan  pengobatan  pada  seorang  perempuan  secara  fisik maupun hanya memberikan obat-obaan. Antara pelaku dan perempuan itu tidak perlu ada hubungan langsung secara pribadi, sehingga obat-obatan yang harus diminum oleh perempuan tersebut dapat disalurkan melalui orang lain”. 4
Perbuatan mengobati dalam hal ini dapat berupa memberikan obat-obatan untuk dikonsumsi, maupun dilakukan secara fisik seperti memijat-mijat bagian tubuh seorang wanita dengan memberikan harapan bahwa kehamilannya dapat digugurkan. Kemudian Hoge Raad menyatakan bahwa yang di maksud dengan merawat juga termasuk memberikan saran atas obat-obatan tersebut, baik tata cara meminum obat tersebut dan memberi petunjuk bagaimana cara pemakaiannya kepada seorang wanita. 5
Perbuatan memberikan saran-saran untuk mengonsumsi obat-obatan atau memberikan obat, bahkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan obat yang dibeli sesuai dengan petunjuk pemakaiannya, menurut Hoge Raad termasuk perbuatan sebagai merawat seorang wanita. Perbuatan merawat seorang wanita tersebut apabila disertai dengan pemberitahuan bahwa penggunaannya dapat menimbulkan gangguan pada kehamilan seorang wanita, maka pemberi saran, pemberi obat, maupun pemberi penjelasan terkait pengobatan tersebut telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP.
Menurut Pasal 299 KUHP, memberikan saran-saran untuk mengonsumsi obat-obatan atau memberikan obat, bahkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan obat yang dibeli sesuai dengan petunjuk pemakaiannya, perbuatan tersebut termasuk perbuatan merawat seorang wanita. Perbuatan merawat seorang wanita tersebut apabila disertai dengan pemberitahuan bahwa penggunaannya dapat menimbulkan gangguan pada kehamilan seorang wanita, maka pemberi
4 H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Kajian Khusus, Alumni (Alumni 1986).[246].
5 P.A.F. Lamintang & C.Djisman, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1979).[181].
saran, pemberi obat, maupun pemberi penjelasan terkait pengobatan tersebut telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP.
Dalam hal meberitahukan serta menimbulkan harapan, jika seorang wanita itu sendiri yang meminta agar kehamilannya dapat menjadi terganggu atau dapat digugurkan, maka seorang wanita tersebut tidak dapat dituntut atau dipidana sebagai orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau sebagai orang yang membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHP, karena ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHP tersebut secara khusus telah dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para wanita.
Pasal 299 KUHP mengatur seseorang yang menawarkan suatu pengobatan atau menimbulkan harapan kepada seorang wanita jika pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan. Pasal 299 KUHP mengategorikan aborsi sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena dalam pasal tersebut tidak harus dibuktikan bahwa kehamilan seorang wanita benar-benar gugur, sehingga delik dalam pasal 299 tidak selalu terdapat korban nyawa.
Terdapat perbedaan antara diberitahukan bahwa dengan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan. Pemberitahuan bahwa dengan pengobatan itu dapat digugurkan, hanya berupa perkataan atau ucapan yang isinya bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan, tidak perlu membuat seorang wanita percaya. Sedangkan dalam ditimbulkannya harapan wanita tersebut telah mempercayai bahwa dengan pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan, tanpa melihat apakah berakibat kehamilannya gugur atau tidak.
Ketentuan pasal 299 KUHP tidak menyebutkan bahwa harus ada akibat yaitu berupa gugurnya kandungan dari perbuatan tersebut, sehingga delik dalam pasal ini termasuk delik formil. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, delik formil merupakan tindakan yang dilarang beserta hal atau keadaan lainnya dengan tidak

## Natasya Putri: Sanksi Pidana Pelaku...
mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut. 6 P.A.F Lamintang juga menyatakan bahwa delik formil adalah suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang ada dalam ketentuan undang-undang.
Dalam kasus maraknya pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan yang dapat menggugurkan kandungan, pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 299 KUHP. Penawaran obat pelancar datang bulan yang dilakukan secara lisan dengan sistem yang biasa dikenal dengan istilah “calo” maupun jika dilakukan dengan cara memasang iklan melalui selebaran atau pamflet di jalan raya hingga melalui media elektronik sudah termasuk menimbulkan harapan kepada seorang wanita bahwa kandungannya dapat gugur melalui mengkonsumsi obat tersebut.
Selain KUHP, dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.  Sedangkan menurut Undang-undanng nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga melarang seseorang untuk menyajikan informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.

## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Obat Pelancar Datang Bulan
Ketentuan mengenai pengedar obat pelancar datang haid yang dapat menggugurkan kandungan seorang wanita telah di atur dalam pasal 98 undang- undang kesehatan. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 98 tersebut dapat dikenai hukuman dengan kualifikasi pada pasal 196 sampai 198 di mana setiap orang
6 E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (Storia Grafika 2002).[237].
yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,  khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Yang dimaksud dengan praktik kefarmasian diantaranya merupakan kegiatan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi; pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat; pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat; serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Praktik kefarmasian wajib hukumnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mengenai ketentuan pidana pada Undang-undang Perlindungan Konsumen ini terdapat dalam pasal 17, bagi pelaku yang melanggar dapat dikenai hukuman dengan kualifikasi pada pasal 82 yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dalam contoh kasus pengguguran kandungan (abortus provocatus) yang dilakukan dengan adanya konsumsi obat-obatan yang ditawarkan oleh orang lain,

## 1916 Natasya Putri: Sanksi Pidana Pelaku...
perlu dilihat mengenai peran dari masing-masing pelaku. Kasus abortus provocatus seperti yang telah dijelaskan, dilakukan dengan bantuan seorang yang dengan sengaja menawarkan obat pelancar datang bulan yang mengakibatkan gugurnya kandungan, apabila ditinjau dari peranan wanita hamil, maka dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, wanita tersebut dapat diketegorikan sebagai orang yang melakukan (dader). Hal ini dikarenakan wanita hamil (dader) memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur obejktif. Sedangkan pelaku yang menawarkan obat-obatan tersebut dapat dikatakan sebagai penganjur (uitlokker).
Perbuatan mengobati seseorang perempuan adalah setiap perbuatan pengobatan pada seorang perempuan yang langsung mengenai seorang perempuan secara fisik maupun yang hanya mengenai pemberian obat-obat yang dapat dimakan. Antara pelaku dan perempuan itu tidak perlu ada hubungan langsung secara peribadi, sehingga obat-obatan yang harus dimakan atau diminum oleh perempuan itu dapat diberikan kepada perempuan itu melalui orang lain. Menyuruh mengobati seorang perempuan adalah orang lain melakukan pengobatan kepada seorang perempuan; perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang melakukan pengobatan itu. Menyuruh mengobati seorang perempuan terjadi apabila orang yang memberikan harapan pengguguran kandungan, melakukan pengobatan; orang lain yang melakukan digerakkan atau dibujuk dengan sarana tersebut dalam pasal 55 (1) ke-2 untuk melakukan pengobatan itu. 7
Perbuatan menyuruh seorang wanita untuk diobati agar hamilnya dapat gugur memenuhi unsur penyertaan yang ada pada pasal 55 KUHP, sehingga si penyuruh dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Sebagai contoh lain, jika seseorang telah memberikan alamat dari seorang wanita kepada seorang aborteur dengan menerangkan kepadanya bahwa wanita tersebut ingin kehamilannya dapat digugurkan, maka orang tersebut dapat dituntut karena dengan memberikan keterangan telah menggerakkan (uitlokken) aborteur
7 Moch. Anwar . Hukum Pidana Bagian Khusus (Alumni 1981).[246].
yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. Jika aborteur tersebut menolak untuk pergi dan mengobati kepada wanita yang ingin kehamilannya digugurkan itu, hingga perbuatan merawat tersebut tidak terlaksana seperti yang dilakukan oleh uitlokker, maka uitlokker tetap dapat dituntut karena salahnya telah melakukan suatu mislukte uitlokking. 8
Menurut pendapat R. Soesilo, orang yang membantu melakukan merupakan orang yang sengaja memberi bantuan, baik pada waktu sebelum terjadinya perbuatan tersebut, atau pada saat suatu kejahatan dilakukan.

## Kesimpulan
Pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan diatur dalam ketentuan pasal 299 KUHP di mana merupakan suatu ketentuan yang dibentuk oleh  pembentuk undang-undang yang bertujuan untuk mencegah adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang memberitahu atau menimbulkan adanya harapan dari suatu pengobatan kepada seorang wanita agar kehamilanya dapat digugurkan. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 98 UU no. 36 th 2009 di mana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.  Dalam pasal 17 UU no. 1999 juga menegaskan bahwa dilarang seseorang untuk menayangkan iklan suatu produk yang tidak sesuai khasiatnya atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Para pelaku yang sengaja mengedarkan obat pelancar datang bulan tanpa  izin serta tidak memiliki kewenangan dalam praktik kefarmasian dapat  dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 197 dan 198 UU no. 36 tahun 2009.  Selain itu, dalam kasus perbuatan menyuruh seorang wanita untuk diobati agar hamilnya dapat gugur memenuhi unsur penyertaan yang  ada pada pasal 55 KUHP, sehingga si peyuruh dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
8 P.A.F Lamintang. Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Sinar Grafika 2010). [118].

## Natasya Putri: Sanksi Pidana Pelaku...

## Daftar Bacaan

## Buku
E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (Storia Grafika 2002).
H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Kajian Khusus (Alumni 1986).
Moch. Anwar . Hukum Pidana Bagian Khusus (Alumni 1981).
P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1979).
P.A.F Lamintang , Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Sinar Grafika 2010).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media 2005).
Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawan Pidana Korporasi (Grafiti Pers 2007).
Tina Asmarawati, Hukum dan Abortus (Deeppublish 2013).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.