## ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN WAKU LANI DESA LENEK DUREN DAN DESA TOYA LOMBOK TIMUR

## ANALYSIS INSTITUTIONAL CAPACITY OF FOREST FARMER GROUP WAKU

## LANI TOYA AND LENEK DUREN VILLAGE LOMBOK TIMUR
Lutfia Azizah, Andi Chairil Ichsan, Kornelia Webliana Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram JL. Pemuda, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat 83114 E-mail : lutfiaazizah2805@gmail.com
ABSTRACT. The Waku Lani forest farmer group is a group which is under the management of the Mount  National  Park  Rinjani  this  group  has  an  institutional  capacity  not  yet  optimal.  For  upgrade capacity  the  institutional  strategy  needed  to  strengthen  management  institutional.  With  forestry number 57 of 2014 and Ostrom Theory (1990) to analyze institutional capacity and analysis SWOT to study group strengthening strategies. Method in this study using the interview method, literature observations and studies. Based on research institutional capacity is carried out in the class category beginner with a score of 210 based forestry number 57 of 2014 and institutional performance in the low category with a score of 13 based on the theory Ostrom (1990) this shows that several indicators need  to  be  optimized  through  a  strengthening  strategy  for  increase  group  institutional  capacity. Strategy what is done is to strengthen institutions through capacity building for group dynamics.
Keywords : National Park; Institutional, Strategy, Group Dynamic.
ABSTRACT. Kelompok tani hutan Waku Lani merupakan kelompok yang berada dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani.  Kelompok ini memiliki kapasitas kelembagaan yang belum  optimal.  Untuk  meningkatkan  kapasitas  kelembagaannya  dibutuhkan  strategi  penguatan pengelolaan  kelembagaan.  Dengan  menggunakan  aturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor. 57 Tahun 2014 dan Teori Ostrom (1990) untuk menganalisis kapasitas kelembagaan dan analisis  SWOT  untuk  mengkaji  strategi  penguatan  kelompok.  Metode  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  wawancara,  observasi  dan  studi  pustaka.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  kapasitas  kelembagaan  dalam  kategori  kelas  pemula  dengan  skor  210  berdasarkan aturan Menteri Kehutanan Nomor. 57 Tahun 2014 dan kinerja kelembagaan dalam kategori rendah dengan skor 13 berdasarkan Teori Ostrom (1990). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa indikator perlu  dioptimalkan  melalui  strategi  penguatan  untuk  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan kelompok. Strategi yang dilakukan yaitu memperkuat kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dinamika kelompok.
Kata Kunci : Taman Nasional, Kelembagaan, Strategi, Dinamika Kelompok.

## PENDAHULUAN
Taman
Nasional Gunung Rinjani merupakan  kawasan  konservasi  yang  secara administratif  berada  dalam  tiga  wilayah kabupaten  (Lombok  Utara,  Lombok  Tengah, Lombok  Timur)  dengan  total  luas  wilayah mencapai 41.330 ha berdasarkan
SK.298/Menhut-II/2005  tanggal  3  Agustus 2005.  Taman  Nasional  Gunung  Rinjani merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati  yang tinggi  baik flora dan faunanya serta fenomena alam yang dapat dijadikan sumber plasma nutfah dan keindahan  alam  yang  dapat  dimanfaatkan
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan,  pendidikan,  penelitian  dan wisata alam. Disamping potensi yang dimilikinya,  Taman  Nasional  Gunung  Rinjani juga
memiliki permasalahan yaitu permasalahan perambahan, konflik, pencurian kayu dan perburuan liar baik yang disebabkan oleh  bencana  alam  maupun  yang  dilakukan oleh  masyarakat  disekitar  maupun  diluar kawasan.
Salah  satu  upaya  dalam  mengurangi permasalahan tersebut adalah dengan pendekatan  kolaborasi  (Ichsan  AC,  2016).
Pendekatan kolaborasi adalah kerjasama dua pihak untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan  bersama.  Taman  Nasional
Gunung Rinjani bekerja sama dengan masyarakat desa Toya dan desa Lenek Duren dengan  membentuk  Kelompok  Tani  Hutan yang  diberi  nama  Waku  Lani.  Kelompok  ini memanfaatkan  dan  memungut  HHBK  di sekitar  kawasan  Taman  Nasional  Gunung Rinjani khususnya di zona tradisional. Meskipun  demikian,  kelompok  ini  akan membantu pihak
pengelola
dalam pengembangan
kawasan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.  Kapasitas  kelompok  tidak  hanya diukur dalam memanfaatkan hasil hutan, tetapi bagaimana peran kelompok dalam pengelolaan sumber daya  yang berkelanjutan serta  peningkatan  kapasitas  kelembagaanya. Untuk dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan diperlukan aturan.
Aturan  tersebut  berupa  aturan  Menteri Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  57 tahun 2014 tentang pembinaan untuk peningkatan  kemampuan  kelompok  dan  teori ostrom  (1990)  yang  mengedepankan  prinsip- prinsip  dalam  sebuah  kelembagaan  yang dapat  bertahan  lama  dan  berkelanjutan. Aturan  tersebut  memegang  peranan  penting dalam proses evaluasi dan menjamin keberlanjutan kapasitas kelembagaan kelompok  tani.  Meskipun  berada  dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani, namun dalam kelembagaannya kelompok tani hutan  waku  lani  belum  optimal  dilakukan. Dengan  demikian,  kajian  terkait  kapasitas kelembagaan  kelompok  tani  hutan  menjadi penting dan menarik untuk dilakukan penelitian,  dalam  rangka  mendeskripsikan kondisi dan
pengelolaan
kapasitas kelembagaan  berdasarkan  aturan  Menteri Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  57 tahun 2014 tentang pembinaan untuk peningkatan  kemampuan  kelompok  dan  teori ostrom  (1990),  serta  strategi  penguatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Zona Tradisional  Wilayah  Kerja  Resort  Aikmel Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  Desa  Lenek Duren, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian dilaksanakan  pada  bulan  Maret  –  Mei  2020. Objek dan unit analisisnya dalam penelitian ini adalah  kapastitas  kelembagaan  KTH  Waku lani  dan  alatnya  yaitu  alat  tulis,  kamera,  dan kuisoner.  Metode  penelitian  yang  digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kombinasi. Metode  kombinasi  yaitu  menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian  kuantitatif  untuk  digunakan  secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid,  reliabel, dan obyektif (Sugiyono, 2013).
Penentuan
lokasi
penelitian menggunakan  metode purposive  sampling. Purposive  Sampling adalah  teknik  penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono.  2017).  Penelitian  ini  dilakukan  di Desa Lenek Duren dan Desa Toya Kecamatan Lenek.  Alasan  penelitian  dilakukan  di  Desa Lenek  Duren  dan  Desa  Toya  Kecamatan Lenek  adalah  karena  Desa  Lenek  Duren merupakan  berkerja  sama  dengan  pihak Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  melalui kemitraan konservasi.
Data  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui beberapa  instrumen  pengumpulan  data  yang berupa  observasi,  wawancara  dan  studi kepustakaan  (Ichsan  AC  2019).  Responden dalam  penelitian  ini  adalah  KTH  Waku  Lani yang  terdiri  dari  2  Desa  yaitu  Desa  Toya  dan Desa Lenek Duren. Beberapa orang responden dipilih dengan menggunakan teknik Purposive  sampling berdasarkan  karakteristik yang ungkapkan oleh Bungin (2003) yaitu :
1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan  suatu  kegiatan  atau  medan aktivitas  yang  menjadi  sasaran  atau perhatian  penelitian  dan  ini  biasanya ditandai  oleh  kemampuan  memberikan informasi  di  luar  kepala  tentang  sesuatu yang ditanyakan.
2.  Subjek  masih  terikat  secara  penuh  serta aktif  pada  lingkungan  dan  kegiatan  yang menjadi sasaran atau penelitian.
3.  Subjek  mempunyai  cukup  banyak  waktu dan kesempatan unuk dimintai informasi.
Pemilihan  informan  dilakukan  dengan menggunakan  metode snowball  sampling. Snowball  sampling adalah  metode  yang mulanya  kecil  kemudian  membersar  yang semakin  lama  jumlah  sampel  semakin  besar samapi  dengan  sampel  tersebut  dianggap dapat  mewakili  unsur  yang  ditrliti  dan  data yang  diperoleh  jenuh  (Nursiyono,  2014). Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  anggota KTH Waku Lani.
Metode pengambilan data yang dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara  adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam  dan  jumlah  respondennya  sedikit
atau  kecil  (Sugiyono,  2017).  Penelitian  ini menggunakan  teknik  wawancara  terstruktur, yakni peneliti menyiapkan pertanyaan- pertanyaan berupa kuisoner dengan narasumbernya  yaitu  KTH  Waku  Lani.  Studi kepustakaan  berkaitan  dengan  kajian  teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya  dan  norma  yangberkembang  pada situasi  sosial  yang  diteliti,  selain  itu  studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian,  hal ini  dikarenakan penelitian tidak akan  lepas  dari  literatur-literatur  Ilmiah (Sugiyono,  2013).  Studi  kepustakaan  yang dilakukan berupa analisis dokumen KTH Waku Lani.  Observasi  adalah  teknik  pengumpulan data  yang  mempunyai  ciri  spesifik.  Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses  kerja,  gejala-gejala  alam  dan  bila responden  yang  diamati  tidak  terlalu  besar (Sugiyono,  2017).  Observasi  yang  dilakukan berupa  mengamati  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oleh KTH Waku Lani.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer data yang diperoleh  langsung  dari  subyek  penelitian dengan  menggunakan  alat  pengukuran  atau alat  pengambilan  data  langsung  pada  subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Saifuddin,  2004).  Data  primer  meliputi  hasil wawancara  yang  dilakukan  terkait  kapasitas kelembagaan KTH Waku Lani. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak laindari berbagai  instansi  atau  lembaga  terkait  yang relevan dengan penelitian  dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Saifuddin, 2004). Data sekunder meliputi kondisi  dan  profil kawasan, peta  kawasan,  data  kelembagaan  dan  data anggota KTH Waku Lani.
Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor.  57  Tahun  2014.  Dalam  mengetahui kapasitas  kelompok  tani  Waku  Lani  perlu adanya  pengetahuan  dalam  pengelolaan kelembagaan  sebagai  tolak  ukur kemampuan sumber daya manusia :
1.  Kelola  kelembagaan  yaitu  hal  –  hal  yang berkaitan dengan administrasi kelompok
2.  Kelola kawasan yaitu hal-hal yang berkitan dengan  kemampuan  kelompok  dalam mengelola kawasan
3.  Kelola usaha yaitu hal – hal yang berkaitan dengan kapasitas kelompok dalam mengelola usaha.
Berdasarkan Teori Ostrom (1990) analisis yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja kelembagaan tersebut mengacu pada delapan prinsip  kelembagaan  yang  berkelanjutan Ostrom  (1990),  kedelapan  prinsip  tersebut dijelaskan sebagai berikut (Ichsan, 2017) :
1.  Mendefinisikan  batasan  secara  jelas. Batasan  pada  sistem    sumberdaya    dan pada sejumlah individu terutama berkaitan dengan    hak  dan  tanggung  jawab  untuk menggunakan  sumberdaya  hutan.
2.  Proporsional  antara  keuntungan  dan biaya.  Aturan  yang  mengatur  distribusi biaya dan manfaat atas sumberdaya hutan termasuk aturan tenaga kerja, material dan uang.
3.  Merancang  pilihan  kolektif.  Menyangkut intensitas partisipasi dalam   memodifikasi aturan operasional.
4.  Monitoring. Aturan  yang mengatur proses Monitor  terhadap    aktivitas  dalam  PSDH atau monitoring terhadap mereka sendiri.
5.  Mekanisme sanksi. Menyangkut pengaturan  tentang  pemberian  sanksi kepada    pihak    yang  melanggar  aturan operasional.
6.  Mekanisme  resolusi  konflik.  Menyangkut mekanisme penyelesaian sengketa/konflik PSDH baik di internal masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.
7.  Pengakuan terhadap hak untuk mengelola.  Pengaturan  yang  mengakui hak  masyarakat    untuk  merencanakan kelembagaan  mereka sendiri tidak  ditolak oleh otoritas pemerintahan secara eksternal.
8.  Nested enterprises. Menyangkut keterkaitan  antara  aturan  operasional, aturan    kolektif  dan  aturan  konstitusional ( Appropriation, provisi,
monitoring , penegakan  hukum,  resolusi  konflik,  dan aktivitas pemerintah dalam
mengorganisasikan multiple  layer pada nested enterprises ).
Analisis data dalam penelitian ini ada dua yaitu dilakukan dengan system scoring berdasarkan  Peraturan  Menteri  No.  57  tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yaitu:
a. di bawah 350 : Kelas Pemula b. 350 - 700 : Kelas Madya c. Di atas 700 : Kelas Utama Dilakukan dengan mengadopsi model perhitungan skala  likert (Sugiono,  2008) dengan  gradasi  1  sampai  3  dimana  :
1  =  Kurang Baik, 2 = Cukup  Baik Cukup,  3  = Baik.  Analisis  data  yang  digunakan  bersifat deskriptif,  dan  dikelompokkan  kedalam  tiga kategori yaitu :
1.  Kinerja kelembagaan  tinggi apabila memperoleh nilai     = 18.01 – 24.00
2.  Kinerja kelembagaan  sedang apabila memperoleh nilai  = 13.01 – 18.00
3.  Kinerja kelembagaan  rendah apabila memperoleh nilai   = 08.00 – 13.00
Strategi  kapasitas  kelembagaan  KTH Waku  Lani  menggunakan  strategis  analisis
SWOT.  Menurut  Rangkuti  (2017)  Analisis SWOT  adalah  identifikasi  berbagai  faktor secara  sistematis  untuk  merumuskan  suatu strategi. Analisis ini mengidentifikasi kekuatan dan  kelemahan  internal  pada  satu  sisi,  serta peluang dan ancaman eksternal pada sisi yang lain. Penyusunan strategi SWOT berdasarkan faktor  –  faktor  strategi  eksternal  dan  internal yang  ada.  Dari  analisis  SWOT  tersebut  akan mendapatkan empat strategi yaitu strategi SO (Strength–Opportunities), ST (Strength– Threats) , WO (Weaknes –  Opportunities) dan WT (Weaknes – Threats).
Tabel 1. Matriks SWOT Table 1. SWOT Matrix

## HASIL dan PEMBAHASAN
KTH  Waku  Lani  dibentuk  pada  7 Agustus 2019 berdasarkan berdasarkan surat keputusan  bersama  kepala  Desa  Toya  No. 141/16/Ds.TY/2019  dan  kepala  Desa  Lenek Duren  No.  141/13/D.LDK/2019.  Sebagian besar  anggota  KTH  adalah  petani  yang beranggotakan 40 orang  yang terdiri dari  dua wilayah  yaitu  desa  Toya  dan  desa  Lenek Duren.  Keanggotakan  KTH  Waku  Lani  terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Berikut  Struktur  kepengurusan  KTH  Waku Lani.  Desa  Toya  dan  desa  Lenek  Duren terletak  di  kecamatan  Lenek  Kabupaten Lombok  Timur.  Desa  Toya  memiliki  jumlah penduduk  sebanyak  8.458  jiwa  dan  desa Lenek  Duren  memiliki  1.581  jiwa.  Desa  Toya dan  desa  Lenek  Duren  berbtasan  langsung dengan  kawasan  TNGR  disebelah  utara.  Hal ini menyebabkan ketergantungan dan interaksi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  cukup  tinggi dalam  memanfaatkan  dan  memungut  HHBK. Luas  pemanfaatan  yang  dilakukan  oleh msyarakat seluas 77.97 hektar.

## Gambar. Peta Areal Kegiatan Kelompok KTH Waku Lani
Figure. Map of WTH Lani KTH Group Activities

## a.  Karakteristik Responden
Karakteristik anggota KTH Waku Lani meliputi  umur,  tingkat  pendidikan,  jenis kelamin, dan jenis pekerjaan.
Internal Ekternal Strengths (S) Weaknesses (W) Opportunities (O) Strategi S-O Strategi W-O Treaths (T) Strategi S-T Strategi W-T

## 1. Umur Responden

## Tabel 2. Umur Responden
Table 2. Age of Respondents No Umur (tahun) Kriteria Umur Jumlah Responden Persentase (%) 1 2 3 18 – 30 30 – 60 > 60 Awal kedewasaan Pertengahan kedewasaan Sangat dewasa 3 27 0 10 % 90 % 0 Jumlah 30 orang 100 % Sumber: Data primer diolah 2020
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  diketahui bahwa umur responden sebagian  besar  pada rentang umur pertengahan dewasa. Sebagian besar  responden  sampai  dengan  umur  60 masih  berada  pada  rentang  umur  produktif. Umur  produktif  yaitu  umur  yang  menjadikan responden  untuk  dapat  terlibat  secara  aktif dalam melakukan berbagai kegiatan (Rimbawati et al., 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian Putra el al., (2006) yang menyatakan
bahwa  responden yang  memiliki  umur produktif cenderung memiliki kemampuan fisik yang baik, sehingga dapat melakukan kegiatan secara optimal serta masih dapat mengembangkan  kemampuan  diri  dalam  hal melakukan  kegiatan  usaha  tani  hutan  seperti pemilihan  jenis  tanaman,  penyediaan  bibit, penyediaan  lahan,  serta  penanaman  dan pemeliharaan.

## 2. Tingkat Pendidikan Responden

## Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden

## Table 3. Education Level of Respondents
No Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 2 3 4 5 6 Tidak Sekolah SD SMP SMA D III S1 10 18 1
0 0 1 33% 60 % 3,3 % 0 0 3,3 % Jumlah 30 100 % Sumber : Data primer diolah 2020 Keterangan : Tidak Sekolah SD = Sekolah Dasar SMP = Sekolah Menengah Pertama SMA = Sekolah Menengah Atas D III = Diploma Tiga (ahli madya) S1 = Sarjana Strata 1
Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar pendidikan responden berada pada  60  %  di  bangku  Sekolah  Dasar  (SD), dapat dikatakan dalam kategori rendah karena hanya  mengenyam  pendidikan  di  bangku Sekolah  Dasar  (SD).  Rendahnya  pendidikan disebabkan  oleh  tidak  adanya  biaya  untuk melanjutkan  sekolah  serta  sarana  dan prasarana  yang  kurang  memadai.  Selain  itu, jarak  tempuh  antara  desa  dengan  kota  yang
begitu  jauh  menyebabkan  pendidikan  hanya terbatas  pada  Sekolah  Dasar  (SD)  saja.  Ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  Riana  et al., (2015) yang menyatakan bahwa jarak tempuh yang jauh, sarana dan prasarana yang kurang memadai di desa tempat para petani, fasilitas pendidikan yang tidakmendukung serta keinginan  yang  lemah  dan  biaya  pendidikan juga  merupakan  faktor  penghambat  tingkat pendidikan yang ada di desa.

## 3. Jenis Kelamin Responden

## Tabel 4. Jenis Kelamin Responden
Table 4. Gender of Respondents No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 Perempuan 3 10 % 2 Laki - laki 27 90 % Jumlah 30 100 % Sumber: Data primer diolah 2020
Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan  bahwa  jumlah  anggota  kelompok tani  hutan  waku  lani  yang  lebih  mendominasi adalah laki-laki dengan 90 %, Ini menunjukan bahwa kurangnya partipasi perempuan dalam kegiatan  kelompok  tani.  Ini  sesuai  dengan penelitian  yang dilakukan oleh Pitriyan (2006) yang  menyatakan  bahwa  anak  laki-laki  lebih dominan sebagai pekerja dibandingkan dengan  anak  perempuan.  Namun  demikian, dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh
ketua kelompok tani, menyatakan bahwa pada hakikatnya perempuan tetap ikut berpartisipasi dalam  berbagai  kegiatan  kelompok  tani apabila suami berhalangan hadir maka istrilah yang  mewakili  suami  dalam  kegiatan.  Ini menunjukkan bahwa pentingnya peran perempuan dalam pengembangan dan pengelolaan  suatu  kawasan.Perempuan  juga dapat membantu dalam pengelolaan administrasi dan lainnya.
4. Pekerjaan Responden Tabel 5. Pekerjaan Responden Table 5. Respondents' Work No Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 2 3 4 Pelajar Buruh Petani Wiraswasta 1 5 17 7 3 % 17 % 57 % 23 % Jumlah 30 100 %
Sumber : Data primer diolah 2020
Pekerjaan  merupakan  kegiatan  yang dilakukan oleh kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Jenis  pekerjaan  yang dilakukan beragam ada  yang bekerja menjadi buruh,  petani,  wiraswasta.  Jenis  pekerjaan responden
sangat
mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  pekerjaan yang mendominasi adalah petani mencapai 57 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan  anggota  kelompok  tani  pada sektor pertanian/kehutanan di daerah penelitian ini cukup tinggi.
b.  Kapasitas  Kelembagaan  Berdasarkan
Peraturan Menteri No. 57 Tahun 2014

## 1.  Kelola Kelembagaan
Kelembagaan merupakan aspek
penting  yang  harus  ada  dalam  suatu
organisasi.  Kelembagaan  diartikan  sebagai pola tatanan dan pola hubungan  yang  dapat mengikat  satu  dengan  yang  lain.  Dalam kepengurusan hutan, kelembagaan dibutukan dalam upaya pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Disamping itu, kelembagaan  dimaknai  dengan  aturan  dan kebijakan  yang  mempengaruhi  keputusan- keputusan,  kemampuan  membentuk  struktur organisasi,  adanya  kemampuan  lembaga untuk mengelola aktivitas dan mengembangkan  prosedur  sehingga  dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai  dengan  arahan  dan  kebijakan  dari pemerintah.
Deskripsi  mengenai  tingkat  kelola kelembagaan KTH Waku Lani secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

## Tabel 6. Aspek dan indikator penilaian kemampuan kelola kelembagaan
Table 6. Aspects and indicators of institutional management capacity assessment
Sumber: P.57/MENHUT-II/2014
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan terhadap  aspek  dan  indikator  penilaian kemampuan  kelola  kelembagaan,  KTH  Waku Lani  memiliki  tingkat  kelola  kelembagaan dalam kategori kelas pemula dengan total skor penilaian  yaitu  160.  Beberapa  indikator tersebut merupakan bagian  yang penting  dan tidak dapat dipisahkan dari kelola kelembagaan.  Selain  sebagai  pilar  dalam pengelolaan sumber daya hutan, juga sebagai pengembangan  masyarakat  dalam  upaya pemberdayaan  dan  peningkatan  kapasitas
kelembagaan. Anantanyu (2009) menyebutkan kapasitas kelembagaan
kelompok  tani  yang  optimal  ditandai  dengan tingginya tingkat pencapaian tujuan, efektivitas fungsi  dan  peran  struktur,  inovatif,  dan keberlanjutan kelompok tani.
2. Kelola Kawasan
Penilaian  kapasitas  kelembagaan  pada aspek dan indikator kemampuan dalam kelola kawasan  yang  ada  di  KTH  Waku  Lani  dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :
Tabel 7. Aspek dan indikator penilaian kemampuan kelola kawasan Table 7. Aspects and indicators of assessing the ability to manage the area
No Aspek dan Indikator Kemampuan Skor 1 Pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan disekitarnya 30 2 Penataan dan pemetaan wilayah kelola 0 3 Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola 0 4 Identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola dan kawasan hutan disekitarnya 0 5 Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi 10 6 Aktifitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis,/kosong/tidak       p roduktif, turus jalan, kanan kiri sungai dll 0 7 Aktifitas kelompok dalam melakukan konservasi sumber daya hutan (perlindungan mata air, penangkaran flora dan fauna, pemanfaatan jasa lingkungan dll) 0 8 Dampak  terhadap  peningkatan  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap  kelestarian hutan dan lingkungan (terbentuknya kelompok/organisasi peduli kehutanan) 0 No Aspek dan Indikator Kemampuan Skor 1 Dasar hukum pendirian Kelompok Tani  Hutan 20 2 Kepengurusan 10 3 Keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan anggota kelompok 10 4 Perencanaan kegiatan kelompok (RKK) 0 5 Keterlibatan pengurus dan anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok 10 6 Pemantauan dan evaluasi kelompok 15 7 Penetapan lokasi dan kelengkapan serta pengaktifan fungsi sekertariat (nama KTH, papan informasi, pertemuan, perpustakaan, peta kelola, Dll) 10 8 Aturan dalam kelompok yang mengikat 20 9 Kelengkapan administrasi kelompok dibuktikan dengan adanya: buku tamu, buku daftar anggota, buku daftar hadir pertemuan, notulen, rapat, buku kas, buku ta bungan, buku simpan pinjam, buku inventaris barang, buku informasi, buku catatan hasil k egiatan 10 10 Frekuensi pertemuan/musyawarah kelompok tani 10 11 Partisipasi dan kehadiran anggota kelompok tani 10 12 Keikutsertaan dan kehadiran anggota kelompok 0 13 Jenis pelatihan yang diikuti pengurus/anggota (bidang teknis, kelembagaan, manajemen usaha, administrasi) 0 14 Keterlibatan kelompok tani hutan dalam program pemerintah/LSM/ Lembaga lainnya (kegiatan, kampanye, gerakan-gerakan) 0 15 Jumlah kearifan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan KTH 10 16 Jumlah kelompok baru yang terbentuk 10 17 Jumlah PKSM yang terbentuk 0 18 Jumlah kader pemimpin KTH (keterlibatan generasi muda dalam KTH) 15 Total 160
9 Dampak  terhadap  lingkungan  (penambahan  sumber  mata  air,  pengurasan  lahan  kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan dll) 0 10 Perolehan sertifikat pengolahan hutan lestari (PHBML/SLVK dan lainnya) 0 Total 40 Sumber: P.57/MENHUT-II/2014 Berdasarkan hasil
analisis yang diperoleh,  menunjukkan  bahwa  penilaian kemampuan  kelola  kawasan  berada  pada kategori  kelas  pemula  dengan  total  skor penilaian  yaitu  40.  Belum  maksimalnya indikator-indikator  tersebut  disebabkan  oleh rendahnya pendidikan dan kurangnya ekonomi masyarakat mempengaruhi pengelolaan kawasan. Masyarakat belum mampu memahami  arti  penting  sebuah  kawasan, dimana masyarakat memanfaatkan hasil hutan yang ada tanpa tahu dampak yang akan terjadi kedepannya  akibat  aktivitas  yang  dilakukan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Karim (2017) menyatakan  bahwa  hambatan  internal  dalam mengembangkan kesadaran melestarikan lingkungan  adalah  karena  latar  belakang ekonomi, pendidikan, dan rendahnya pemahaman  masyarakat  terhadap  dampak perusakan lingkungan hidup.
3. Kelola Usaha Deskripsi  mengenai  penilaian kapasitas  kelembagaan  KTH  Waku  Lani dalam kelola usaha dapat dilihat pada tabel 8
:

## Tabel 8. Aspek dan indikator penilaian kemampuan kelola usaha
Table 8. Aspects and indicators of business management capability assessment
No Aspek dan Indikator Kemampuan Skor 1 Modal awal kelompok 10 2 Pertambahan modal usaha dalam 3 tahun 0 3 Sumber penambahan modal usaha 0 4 Penambahan jenis usaha dalam tiga tahun 0 5 Penyelengaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha 0 6 Pertambahan kemitraan dengan perjanjian/MoU dalam 3 tahun 0 7 Cakupan tujuan pemasaran hasil usaha kelompok 0 8 Peningkatan pendapatan kelompok 0 9 Pemanfaatan  akses  informasi  dan  teknologi  dari  berbagai  sumber  (instansi  teknis,  lembaga penelitian) 0 10 Penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok 0 Total 10 Sumber : P.57/MENHUT-II/2014
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan  bahwa  kelola  usaha  berada pada  kategori  kelas  pemula  dengan  skor penilaian  yang  diperoleh  yaitu  10.  Ini menunjukan  bahwa  kelola  usaha  belum mampu  memenuhi  kapasitas  kelembagaan KTH  Waku  Lani.  Sehingga  dibutuhkan pembinaan  KTH  agar  penilaian  kapasitas kelembagaan  dikatakan  baik.  Disinilah  peran pendamping  dibutuhkan  dalam  pembinaan KTH.  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Rinjani selaku pengelola dan pendamping KTH Waku Lani  masih  dirasa  belum  optimal  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  pendamping.
Ini dibuktikan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kelola usaha. Masyarakat  hanya  memanfaatkan  HHBK tanpa mengetahui bagaimana proses produksi dalam  mengelola  usaha  khususnya  pada HHBK itu sendiri.
c. Kapasitas  Kelembagaan  Berdasarkan  Teori Ostrom (1990)
Deskripsi mengenai kinerja kelembagaan kelompok tani Waku Lani secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

## Tabel 9. Hasil Penilaian keberlanjutan kelembagaan kelompok tani Waku Lani
Table 9. Results of the Waku Lani farmer group institutional sustainability assessment
Prinsip (Ostrom 1990) Parameter Penilaian Nilai Kejelasan Batas-batas Wilayah dan pengelolaa 1. Kejelasan batas pengelolaan 2 Kesesuaian 2. Kesesuaian program KTH dengan kondisi      ekonomi  masyarakat 1 Pengaturan Kolektif 3. Intensitas pertemuan kelompok 2 Monitoring 4. Proses monitoring secara berkala 2 Penerapan Sanksi 5. Mekanisme penerapan sanksi pada pihak pelanggar 1 Mekanisme Resolusi Konflik 6. Keterlibatan stakeholder dalam menangani konflik dan proses penyelesaian sesuai dengan aturan 1 Pengakuan 7. Hak yang diatur dalam KTH mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah 2 Bagian dari Sistem Pengelolaan 8. Keterkaitan antara aturan operasional, kolektif dan kontitusional 2 Total Nilai 13 Sumber : Data primer diolah tahun 2020
Keterangan: Skor (08.00-13.00) = Rendah, (13.01-18.00) = Sedang, (18.01-24.00) = Tinggi.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan  terhadap  kapasitas  kelembaagan kelompok tani waku lani dengan menggunakan kedelapan  prinsip  teori  ostrom  (1990),  yang menunjukan  bahwa  kapasitas  kelembagaan tergolong  dalam  kategori  kinerja  yang  rendah dengan  nilai  perhitungan  sebesar  13.  Berikut penjelasan  kedelapan  prinsip  teori  Ostrom (1990):
1. Kejelasan Batas Pengelolaan
Kejelasan  batas-batas  wilayah  dan pengelolaan  organisasi  diatur  dalam  aturan konstitusional dan kolektif dalam bentuk MOU yang  didalamnya  mengatur  tentang  hak  dan kewajiban lembaga dalam menjalankan program.Berdasarkan  hasil  analisis  yang dilakukan terhadap MOU kelompok tani  waku lani,  dapat  dideskripsikan  bahwa  kejelasan batas-batas  wilayah  dan  pengelolaan  serta hak-hak telah diatur. Batas-batas wilayah dan pengelolaan  meliputi  areal  kegiatan  yang berada di zona tradisional dengan memberikan akses pemanfaatan HHBK kepada masyarakat.Selain  itu  hak-hak  yang  diberikan berupa  akses  untuk  melakukan  pemungutan madu  hutan,  mendapatkan  arahan  teknis mengenai pelaksanaan pemanfaatan HHBK di zona tradisional serta mendapatkan dukungan sumber  daya  manusia  sebagai  pendamping dan  dukungan  administrasi  dalam  rangka pelaksanaan kegiatan.
2.  Kesesuaian Program KTH dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat
Pelaksananaan  kegiatan  kelompok tani dilakukan dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan HHBK di zona
tradisional.Pemberian akses pemanfaatan
HHBK  di  zona  tradisional  merupakan  bagian dari pemberdayaan terhadap kelompok dalam mengelola  HHBK  secara  swadaya  di  luar kawasan  hutan  sehingga  nantinya  dapat memberikan hasil yang baik bagi penghidupan masyarakat.
Pemberian akses pemanfaatan HHBK belum  menjamin  adanya  penghidupan  yang layak  bagi  masyarakat.  Menurut  salah  satu anggota,  meskipun  kami  telah  diberikan  hak untuk dapat memanfaatkan HHBK, namun hal tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan  mengingat  potensi  komoditas HHBK yang dapat dikembangkan dan keterbatasan  kemampuan  kelompok  dalam mengelola komoditas HHBK.
Pada kenyataannya,  kebijakan  yang  ada  belum efektif mendukung pengelolaan HHBK secara swadaya  oleh  masyarakat  baik  perorangan maupun kelompok.
3. Intensitas Pertemuan Kelompok
Dalam  konteks  pengaturan  kolektif, indikator  yang  digunakan  adalah  intensitas pertemuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat digambarkan bahwa intensitas pertemuan  sering  dilakukan  hanya  pada  saat
awal-awal pembentukan
kelompok.
Pertemuan tersebut membahas tentang proses  perencaanaan  dan  program  kerja kelompok,  setelah  perencanaan  dan  program kerja  telah  dirancang  dan  disusun  pertemuan jarang  dilakukan.  Seperti  yang  diungkapkan oleh  anggota  kelompok  yang  menyebutkan bahwa:  “Pertemuan  sudah  jarang  dilakukan karena memiliki kesibukan dan urusan masing- masing”.
Dengan  adanya  intensitas  pertemuan kelompok yang jarang, akan berdampak pada tujuan  pembentukan  KTH  Waku  Lani.  Tujuan yang semula direncanakan untuk perlindungan dan  pengawetan  flora  dan  fauna  serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan berjalan  tidak  efektif  dan  efisien.  Selain  itu akan  mempengaruhi  kemampuan  kinerja masyarakat dalam mengelola hutan berkurang.
Untuk  itu  perlu  adanya  koordinasi antara  pengurus  dengan  anggota  kelompok dalam  hal  tugas  dan  fungsi  yang  dimiliki, sehingga  akan  tercapai  kelembagaan  dan keefektifan  kelompok  yang  baik.  Keefektifan kelompok  merupakan  keberhasilan  kelompok dalam mencapai tujuannya. Menurut Andarwati  (2012)  dengan  adanya  keefektifan kelompok  akan  menunjukkan  tercapainya tujuan  kelompok,  rasa  kebanggaan  anggota terhadap  kelompoknya,  serta  rasa  puasnya anggota terhadap tujuan yang telah dicapai.
4. Proses Monitoring Monitoring pelaksanaan kegiatan kelompok telah diatur dalam aturan konstitusional  dan  aturan  kolektif  baik  dalam bentuk  pedoman  maupun  tertuang  secara eksplisit  dalam  MOU  namun  demikian  dalam prakteknya  proses  monitoring  yang  dilakukan tidak  berjalan  dengan  baik.  Selama  ini  pihak Taman  Nasional  di  nilai  jarang  melakukan monitoring  terhadap  pelaksanaan  kegiatan. proses  monitoring  hanya  dilakukan  diawal- awal  pembentukan  kelompok  dan  saat kegiatan  dilakukan,  hal  ini  diperkuat  oleh penyataan ketua kelompok tani yang mengatakan bahwa : “Selama ini pendamping kelompok  dari  taman  nasional  jarang  sekali bertemu dengan kami, kalaupun datang hanya pada  saat  berkegiatan  saja,  itupun  kalo mereka tidak sibuk”
Kurangnya monitoring yang dilakukan menyebabkan  kemampuan  dan  pemahaman masyarakat terbatas dalam mengelola HHBK. Kinerja tidak hanya ditentukan oleh pengaturan  pilihan  kolektif,  tetapi  bagaimana aturan  yang  dibuat  itu  dapat  dikontrol  dan
ditegakkan  (Ostrom et  a,.. 1994,  Ichsan  AC, 2020). Menurut Ostrom (1990) banyak institusi yang  bertahan  lama  karena  memiliki  biaya monitoring  yang  murah.  Selain  itu,  Ostrom (2000)  menyatakan  hanya  sedikit  sistem sumberdaya  yang dapat bertahan lama tanpa ada proses monitoring.
5.  Mekanisme  Penerapan  Sanksi  pada  Pihak
Pelanggar
Dalam penerapan sanksi yang diberikan  tidak  ada  mekanisme  sanksi  yang mengatur apabila terjadi pelanggaran ataupun penyalahgunaan.  Pada  MOU  tidak  jelaskan pula mekanisme sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan. Disisi  lain,  pada  level  aturan  kolektif  dan operasional  tidak  ada  penjabaran  mengenai penegasan  sanksi  tersebut,  termasuk  kriteria pelanggarannya.
Dengan  demikian,  jika  terjadi  hal-hal yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan  kegiatan  kelompok  maka  tidak ada  mekanisme  yang  mengatur  penyelesaian hal  tersebut.  Meskipun  secara  eksplisit  tidak dijelaskan,  akan  tetapi  kelompok  tani  tetap memiliki mekanisme tersendiri berupa teguran. Teguran yang dimaksud berupa teguran biasa dalam  bentuk  nasehat,  namun  apabila melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar aturan kelompok baik tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan maupun melakukan kerusakan terhadap hutan maka akan dilaporkan ke pihak desa  dan  desa  akan  menidaklanjuti  ke  pihak Balai Taman Nasional Gunung  Rinjani selaku stakeholder pendamping  KTH  Waku  Lani. Nugroho  (2013)  menyebutkan  penegakan aturan main tanpa penerapan sanksi menyebabkan institusi itu tidak berguna.
6. Mekanisme Resolusi Konflik Mekanisme penyelesaian konflik dalam  pelaksanaan  kegiatan  tidak  diatur secara eksplisit baik dalam aturan konstitusional,  kolektif  maupun  operasional. Mekanisme penyelesaian permasalahan kelompok hanya disebutkan dalam MOU yang menyatakan; apabila dikemudian hari terdapat perselisihan  dalam  pelaksanaan  perjanjian kerjasama, maka penyelesaian yang dilakukan dengan  cara  musyawarah  mufakat.  Namun, apabila penyelesaian perselisihan tidak membawa  hasil  yang  diharapkan  maka penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya.
Upaya  penanganan  resolusi  konflik dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah
satunya adalah dengan pengelolaan kolaborasi.  Pengelolaan  kolaborasi  adalah suatu  keadaan  dua  atau  lebih  aktor-aktor sosial melakukan negosiasi, merumuskan dan membangun  kepercayaan  antara  mereka untuk suatu pembagian  yang adil atas fungsi- fungsi pengelolaan, bertanggung jawab terhadap  suatu  teritori  tertentu,  wilayah  atau sekumpulan sumber daya alam (Borrini et al,. 2000).  Dengan  adanya  strategi  kolaborasi dapat menjamin penyelesaian konflik.
7. Pengakuan Hak Perlindungan Dalam level konstitusional pengaturan
hak  dalam  pelaksanaan  KTH  telah  diatur  hak masyarakat  dalam  pemanfaatan  HHBK  di kawasan  Taman  Nasional  khususnya  di  zona pemanfaatan.    Namun  dalam  aturan  kolektif dan  operasional  tidak  mengatur  lebih  jauh tentang  bentuk  dan  mekanisme  rinci  terkait dengan  hak  masyarakat  dalam  pemanfaatan wilayah  tersebut.  Pengaturan  kolektif  hanya mengatur teknis organisasi pelaksana kegiatan  seperti  hak  dan  kewajiban  pengurus dan  mekanisme  koordinasi  yang  harus dijalankan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  KTH. Hal  tersebut  kurang  efektif  dilaksanakan
karena  akan  mempengaruhi  kelembagaan kelompok. Kelembagaan kelompok tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan karena aturan yang dibuat hanya sebatas hak dan  kewajiban  bukan  berdasarkan  keinginan kelompok. Aturan yang dibuat harus memberikan  keuntungan  dan  manfaat  bagi kelompok  baik  dalam  segi  ekologi,  ekonomi dan sosial. Sehingga pengakuan hak perlindungan  baik  untuk  kelompok  maupun kelembagaan terjamin.
8.  Keterkaitan  antara  Aturan  Operasional, Kolektif dan Kontitusional Berdasarkan
hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  aturan  yang  menjadi mandat  pada  level  konstitusional  dan  kolektif dijabarkan  secara  eksplisit  dalam  aturan operasional pelaksanaan kegiatan KTH. Pelaksanaan KTH menjabarkan aturan kontitusional  tersebut  di  tingkat  kolektif  dan operasional.  Terdapat  MOU,  struktur  yang fungsional, aturan kelembagaan dan mekanisme perencanaan di internal kelompok.
d. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani

## Tabel 10. Analisis Kekuatan
Table 10. Strength Analysis
Faktor Internal No Kekuatan
1. Memiliki legalitas dalam pembentukan KTH Waku Lani yang ditetapkan melalui surat keputusan bersama kepala desa Toya No. 141/16/Ds. TY/2019 dna kepala desa Lenek Duren No. 141/13/D.LDK/2019
2. Tersedia areal kawasan hutan untuk dimanfaatkan oleh anggota KTH Waku Lani melalui kemitraan
3. Dukungan istri untuk ikut terlibat dalam kegiatan KTH Waku Lani menggantikan suami
4. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah
5. Ada figur ketua kelompok yang bisa menjadi panutan
6. Kuatnya ikatan kekeluargaan dan semangat gotong-royong
7. Adanya legalitas pemberian akses pemanfaatan dan pemungutan HHBK dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) antara balai Taman Nasional Gunung Rinjani dengan kelompok Waku Lani
8. Anggota dan pengurus KTH Waku Lani memahami tata batas areal kawasan
Sumber : Data primer diolah tahun 2020
Tabel 11. Analisis Kelemahan Table 11. Weakness Analysis
Faktor Internal
No Kelemahan
1. KTH Waku Lani belum memiliki sekretariat tetap
2. Pengurus dan anggota belum ada yang pernah mengikuti program pelatihan dari pemerintah
3. Tingkat partisipasi kelompok dalam kegiatan kurang karena anggota kelompok fokus pada pekerjaannya masing-masing
4. Peran anggota kelompok usia muda masih rendah
5. Belum ada job deskripsi pengurus dan anggota KTH Waku Lani
6. Jumlah anggota kelompok dari unsur perempuan masih rendah
7. Frekuensi pertemuan kelompok kurang
8. Administrasi kelompok kurang lengkap
9.
10.
11.
Kapasitas SDM yang dimiliki oleh anggota dan pengurus minim, karena kebanyakan kelompok hanya mengenyam pendidikan di tingkat SD Kurangnya pemahaman pengurus dan anggota KTH Waku Lani dalam manajeman usaha Kurangnya koordinasi antara anggota dan pengurus Sumber : Data primer diolah tahun 2020
Tabel 12. Analisis Peluang Table 12. Opportunity Analysis
Faktor Eksternal No Peluang
1. Adanya peningkatan pendapatan atas pemanfaatan areal kawasan oleh anggota dan pengurus KTH Waku Lani
2. Terbukanya usaha pengolahan, pelabelan, dan pengemasan madu
3. Adanya kerjasama kemitraan antara KTH Waku Lani dengan Taman Nasional Gunung Rinjani
4. Adanya akses pemanfaatan dan pemungutan HHBK
5. Adanya dukungan dari Taman Nasional Gunung Rinjani dan pemerintah desa
6. Terbukanya pasar untuk pemasaran HHBK
7. Adanya pengembangan HHBK
8.
9.
10. Tingginya permintaan pasar atas HHBK madu
Adanya dukungan anggaran dari Taman Nasional Gunung Rinjani Ada dukungan dari pemerintah desa dalam pemasaran HHBK
Sumber : Data primer diolah tahun 2020
Tabel 13. Analisis Ancaman Table 13. Threat Analysis
Faktor Eksternal No Ancaman
1. Eksistensi KTH Waku Lani terganggu oleh kurangnya pembinaan yang tidak dilakukan secara rutin
2. Sewaktu-waktu akan muncul konflik karena anggota dan pengurus KTH Waku Lani berasal dari dua desa yang berbeda yaitu desa Toya dan desa Lenek Duren
3. Munculnya arogansi dari anggota kelompok karena belum adanya mekanisme pemberian sanksi
4. Sulitnya untuk mewujudkan kelompok tani yang maju karena pembinaan yang kurang dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani
5. Menurunnya tingkat mobilitas dan aksestabilitas karena jarak kedua desa yaitu desa Toya dan desa Lenek Duren yang berjauhan
Sumber : Data primer diolah tahun 2020
Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  57  tahun  2014 apabila  dikategorikan  dalam  kelas  pemula maka  prioritas  pembinaan  pada  aspek kelembagaan,  kelas  madya  dengan  prioritas pembinaan  pada  aspek  kawasan  dan  kelas utama  dengan  prioritas  pembinaan  pada
aspek  usaha.  Berdasarkan  analisis  yag dilakukan  kapasitas  kelembagaan  KTH Waku Lani berada pada kategori kelas pemula. Hasil analisis  dan  deskrispsi  yang  dilakukan menunjukkan  bahwa  strategi  yang  dibutukan dalam  penguatan  kapasitas  kelembaagan yaitu :

## 1. Strategi S-O (Strength – Oppurnities)
Strategi  S-O  yang  dapat  dilakukan  yaitu memanfaatkan  peluang  pasar  dengan memaksimalkan  kerjasama  antara  pihak Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  dan anggota KTH Waku Lani dalam mengembangkan  HHBK.  Kerjasama  yang diinginkan berupa dukungan dalam proses pemasaran  HHBK  sehingga  nantinya  ada peningkatan pendapatan  yang dimiliki oleh kelompok.
2.  Strategi S-T (Strength – Threat) Strategi S-Tyang dirumuskan ialah meningkatkan pendampingan melalui monitoring.   Pendampingan
melalui
monitoring  yang  dilakukan  bertujuan  untuk melihat keberhasilan kelompok
dalam
menjalankan program yang telah rencanakan dan disusun
guna menghasilkan tujuan yang diinginkan bersama kelompok. 3. Strategi W-O (Weakness – Oppurnities)
Strategi  W-O  yang  dirumuskan  yaitu memperkuat
kelembagaan
melalui peningkatkan
dinamika
kelompok.
Dinamika kelompok merupakan hal penting yang  perlu  diperhatikan  dalam  penguatan dan pengembangan sebuah kelompok.
4. Strategi W-T ( Weekness-Threat ) Strategi  ini  merupakan  strategi  yang bersifat  defensif  yaitu  untuk  meminimalisir kelemahan  dan  ancaman  (Tamara,  2016). Dengan  meminimalisir  kelemahan  dan menghindari  ancaman  sehingga  strategi yang  digunakan  yaitu  mengoptimalisasi pendampingan  dan  pembinaan  oleh  pihak Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  kepada anggota  KTH  Waku  Lani.  Dengan  adanya pendampingan  dan  pembinaan  oleh  pihak Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  akan mempengaruhi
eksistensi
dan keberlanjutan dari KTH Waku Lani.

## KESIMPULAN dan SARAN

## a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan
Menteri
Kehutanan  Nomor  P.57/Menhut-II/2014 tentang  Pedoman  Pembinaan  Kelompok Tani  HutanKapasitas  kelembagaan  yang terdapat pada KTH Waku Lani dari kelola kelembagaan  mendapatkan  skor  160,
kelola  kawasan  mendapatkan  skor  40 dan  kelola  usaha  mendapatkan  skor  10, sehingga total skor yang diperoleh adalah 210,  maka    KTH  Waku  Lani  termasuk dalam kategori kelas pemula. Sedangkan menurut  Teori  Ostrom  (1990)  kinerja kapasitas  kelembagaan  KTH  Waku  Lani termasuk dalam kategori rendah dengan skor penilaian yaitu 13.
2. Berdasarkan hasil analisis dalam kapasitas  kelembagaan  yang  dilakukan melalui  konsep  regulasi  dan  teori,  maka prioritas penanganan yang paling pertama  yang  harus  dilakukan  oleh Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai mitra  strategis  KTH  Waku  Lani  adalah memperkuat kelembagaan melalui peningkatan
kapasitas
dinamika kelompok.

## b.  Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilaksanakan maka didapatkan saran sebagai berikut:
1.  Perlu dilakukannya  penelitian  lebih lanjut terkait  kapasitas  kelembagaan  untuk mendukung keberlanjutan KTH Waku Lani kedepannya.
2.  KTH  Waku  Lani  perlu  diperkuat  melalui peningkatan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan kapasitas kelembagaan.
3.  Perlu  adanya  koordinasi  antara  pihak Taman Nasional Gunung Rinjani dan KTH Waku  Lani  dalam  memajukan  dan mendukung  keberlanjutan  program  KTH dalam meningkatkan kapasitas
kelembagaan
4.  Perlu  dilakukannya  penelitian  sejenis terhadap  kelompok  lain  yang  tidak melakukan  MOU  yang  ada  di  desa  Toya dan Desa Lenek Duren.
5.  Perlu  dimasukkannya  penerapan  sanksi pada  pihak  pelanggar  dalam  perjanjian kerjasama (PKS).

## DAFTAR PUSTAKA
Anantanyu.  2009.  Partisipasi  petani  dalam meningkatkan  kapasitas  kelembagaan kelompok  petani.  [Disertasi].  Bogor: Sekolah  Pascasarjana  Institut  Pertanian Bogor.
Andarwati  S.,  Guntoro  B.,  Haryadi,  F.T., Sulastri,  E.  2012.  Dinamika  Kelompok Peternak Sapi Potong Binaan Universitas
Gadjah Mada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal  Sains  Peternakan. 10(1): 39-46.
Borrini,  F.,  Farvar,  J.C.,  Nguinguiri,  V.A.,
Ndangang.  2000.  Comanagement  of natural resources:
organising,
negotiating and learningby-doing [Internet].   [diunduh 12 Mei 2020].
Bungin B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif . Jakarta (ID): Radja Grafindo. Dahuri,  R.  2002.  Membangun  Kembali Perekonomian  Indonesia  Melalui  Sektor Perikanan dan Kelautan. Jakarta (ID):  Lembaga  Informasi  dan  Studi Pembangunan Indonesia (LIPSI).
Dahuri,  R.  2002.  Membangun  Kembali Perekonomian  Indonesia  Melalui  Sektor Perikanan dan   Kelautan. Jakarta (ID):  Lembaga  Informasi  dan  Studi Pembangunan Indonesia (LIPSI).
Ichsan,  A.  C.,  Soekmadi,  R.,  Adiwibowo,  S., Kusmana,  C.,  &  Dramaga,  J.  L.  A.  K.  I. (2017). Peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan model desa
konservasi di Taman Nasional Gunung Rinjani. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 14 (1), 47-59.
Ichsan, A. C., Aji, I. M. L., Webliana, K., & Sari, D.  P.  (2019,  May).  The  Analysis  of
Institutional Performance  of  The Village  Conservation  Model  in  Gunung Rinjani National Park. In IOP Conference Series: Earth and Environmental  Science (Vol.  270,  No.  1, p. 012019). IOP Publishing. Ichsan, A. C., Aji, I. M. L., Anwar, H., Waru, T., & Febryano, I. G. (2020). The implementation of   conservation village modelprogram  in  mount  Rinjani  National Park (A Regulation Perspective). Ecology, Environment and Conservation , 26 (3), 1100-1109. Nugroho,  B.  2013.  Reformasi  kelembagaan dan tata pemerintahan. Faktor Pemungkin Menuju Tata  Kelola  Kehutanan  Yang Baik. In: Kartodihardjo H, editor. Kembali
Ke Jalan Lurus. Kritik
Penggunaan
Ilmu  dan  Praktek Kehutanan  Indonesia . Yogyakarta (ID) : Nailil
Printika.
Nursiyono, J.A. 2014. Kompas Teknik Pengambilan  Sampel.  In  Media  Bogor
Jawa Barat. Bogor.
Ostrom, E. 1990. Governing the Common: The
Evolution
of Institution for Collectiveaction. New   York (US): Cambridge University Press.
Ostrom, E. 2000. Reformulating the commons. Swiss Political Science Review 6(1): 29-52. Persada.
Pitriyan, P. 2006. The Impact of Child Labor on
Child’s Education: The Case of Indonesia [Internet]. [diunduh pada 12 Mei 2020]. Putra, I.G.S.A., Asngari, P.S., Tjitropranoto, P. 2006. Dinamika Petani dalam Beragribisnis Salak   (Kasus
di Kabupaten  Karangasem  Provinsi  Bali). Jurnal Penyuluhan. 2(1): 44-52.
Rangkuti,  F.  2015.  Teknik  Membedah  Kasus Bisnis  Analisis  SWOT  Cara  Perhitungan Bobot,
Rating dan OCAI. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Riana.,  Purnaningsih,  N.,  Satria,  A.  2015.
Peranan Penyuluh Swadaya dalam
Mendukung Intensifikasi  Kakao  di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Jurnal Penyuluhan . 11(2): 201-211.
Saifuddin,  A.  2004.  Metode  Penelitian. Cetakan V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kualitatf,  Kuantitatif dan R&D . Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabet. Bandung.
Sugiyono. 2017. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D.  Penerbit  Alfabeta. Jakarta.
Tamara, A. 2016. Implementasi Analisis Swot
Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri  Tabungan  Bisnis. Jurnal  Riset Bisnis dan Manajemen 4: 395-406.