## Pembentukan
Lembaga Pengawas
Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Era  Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU
Juan Matheus 1* , Ariawan Gunadi 2
1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
Email : juanmatheus5202@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
Email : ariawangun@gmail.com
*surel korespondensi ( email correspondence): juanmatheus5202@gmail.com
Abstract: In recent years, the advancement of information and communication technology has  made  the  circulation  of  personal  data  in  Indonesia  difficult  to  control,  and  cases  of personal  data  breaches  that  harm  consumers  have  often  occurred.  As  a  country  that  has specific regulations protecting personal data, there is a need for an overseeing institution to monitor the circulation of such personal data. However, up to this day, the government has not  established  this  institution,  causing  uncertainty  regarding  the  implementation  of  Law 27/2022.  In  conducting  this  research,  the  Author  adopted  a  normative  juridical  research method, involving various approaches such as statute approach, conceptual approach, and comparative  approach,  with  the  aim  of  gaining  a  deeper  and  more  comprehensive understanding of the analyzed issue. Based on the conducted analysis, the Author finds that the establishment of a Personal Data Protection Supervisory Institution would  bring about numerous positive benefits, therefore this institution needs to be established promptly for Indonesia  to  achieve  adequacy  status.  However,  the  form  of  this  institution  is  still  under debate  as  attaching  it  to  the  Ministry  of  Communication  and  Informatics  may  lead  to  a conflict of interest. In essence, Indonesia already has several independent state institutions, one  of  which  is  the  Indonesia  Competition  Commission.  Indonesia  Competition Commissionis  an  independent  state  institution  with  a  quasi-judicial  model  that  cannot  be intervened  by  any  party  in  its  handling,  decision-making,  or  investigation  of  competition cases. Hence, drawing lessons from Indonesia Competition Commission, the Author's view is that the Personal Data Protection Supervisory Institution should ideally be established as an independent  state  institution  due  to  the  similarities  it  shares  with  Indonesia  Competition Commission.
Keyword :  Personal  Data  Protection  Law;  Independent  Supervisory  Commission;  Digital Economy

## Vol. 10, No. 1
Januari 2024
Article History Received: 28/08/2023 Revised: 30/09/2023 Accepted: 17/10/2023
Abstrak: Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi membuat peredaran data pribadi di Indonesia menjadi sulit  dikendalikan bahkan  kerapkali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat selaku konsumen. Sebagai negara  yang  telah  mempunyai  regulasi  khusus  yang  melindungi  data  pribadi  tentunya membutuhkan  suatu  lembaga  yang  berperan  mengawasi  peredaran  data  pribadi  tersebut. Namun,  hingga  hari  ini  lembaga  tersebut  belum  dibentuk  oleh  Pemerintah  sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap implementasi UU  No. 27 Tahun 2022. Dalam proses penyelenggaraan  penelitian  ini,  Penulis  mengadopsi  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yang melibatkan  pendekatan  beragam  seperti statute  approach,  conceptual  approach,  dan comparative  approach,  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih mendalam  dan  komprehensif  mengenai  isu  yang  sedang  dianalisis.  Berdasarkan  analisis yang  telah  dilakukan,  Penulis  menemukan  bahwa  kehadiran  Lembaga  Pengawas  PDP memiliki banyak manfaat positif sehingga lembaga ini harus segara dibentuk agar Indonesia mencapai  status adequacy.  Meski  demikian,  bentuk  dari  lembaga  ini  masih  diperdebatkan karena  apabila  dilekatkan  dengan  Kominfo  maka  dapat  menimbulkan conflict  of  interest. Sejatinya, Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah lembaga negara independen yang mana salah satunya adalah KPPU.  KPPU sendiri merupakan lembaga negara independen dengan model quasi-judicial  yang  tidak  bisa  diintervensi  oleh  pihak  mana  pun  dalam  melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, berkaca dari KPPU maka Penulis berpandangan bahwa Lembaga Pengawas PDP haruslah dibuat dalam bentuk lembaga negara independen sebagai bentuk paling ideal karena memiliki sejumlah kemiripan antara KPPU dan Lembaga Pengawas PDP.
Kata  Kunci :  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi;  Komisi  Pengawas  Independen;  Ekonomi Digital

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah mengakibatkan  perubahan  berarti  pada  tataran  kehidupan  yang  merestrukturisasi  dunia menjadi  tanpa  batas (the  borderless  world).  Hal  tersebut  ditandai  dengan  masifnya penggunaan  alat-alat  berbasis  teknologi (technology  based)  seperti  personal  computer, smartphone,  dan  internet.  Jika  kita  melihat  dari  waktu  ke  waktu,  sangat  terlihat  adanya disparitas teknologi saat ini dengan masa lalu. Seperti halnya dahulu, umumnya orang akan membeli  melalui  koran  atau  surat  kabar  untuk  mendapatkan  informasi  apabila  ingin mendapatkan  informasi.  Kini  hanya  dengan  menggunakan smartphone  saja  orang-orang sudah bisa dengan mudah mendapatkan ribuan informasi melalui internet.
Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada pertumbuhan digital economy di  Indonesia.  Indonesia,  sebagai  negara  yang  menduduki  peringkat  keempat  dalam  hal jumlah pengguna internet, telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam ekonomi digitalnya. Pertumbuhan ini terjadi dengan cepat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai angka 67 persen. Data ini diperkuat oleh temuan dari laporan e-Conomy
SEA  tahun  2022 1 Dalam  laporan  tersebut  terungkap  bahwa  nilai  transaksi  ekonomi  digital Indonesia  mencapai  US$77  miliar,  mengalami  peningkatan  22%  dari  tahun  2021  Hal  ini menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  di  Asia  Tenggara  dengan  nilai  transaksi  ekonomi digital  tertinggi.  Bahkan,  proyeksi  menunjukkan  bahwa  nilai  transaksi  ekonomi  digital Indonesia diperkirakan mencapai US$124 miliar pada tahun 2025.
Meski  demikian,  pesatnya  kemajuan  teknologi  yang  serba  digital  dalam  bidang ekonomi,  tidak  serta-merta  membawa  kontribusi  yang  bersifat  positif.  Di  sisi  lain, berkembangnya  teknologi  informasi  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  yang  berkaitan dengan  data  pribadi  konsumen.  Sebagaimana  diketahui,  platform  layanan  transaksi  digital dalam  menawarkan  produk  dan  layanan  membutuhkan  data  pengguna  untuk memaksimalkan layanannya. Seringkali ketika seorang konsumen melakukan transaksi digital yang memanfaatkan internet harus meng- input data-data pribadi tertentu yang tak jarang menimbulkan  potensi  penyalahgunaan  data  tersebut  dan  potensi  serangan  tindak  pidana siber  akibat  tingginya  penggunaan  data  terhadap  industri digital  economy  yang  berujung pada pembobolan data pribadi. Bahkan Pratama Pershada mengemukakan bahwa dari bulan Januari 2021 hingga bulan November 2021 telah terjadi 1,3 miliar percobaan serangan siber ke Indonesia yang sebagian menyasar ke sektor e-commerce dan Financial Technology. 2
Salah satu contoh peristiwa  pembobolan  data adalah kasus pembobolan data peserta Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  pada  bulan  Mei  2021  yang  mana sebanyak 279 juta data penduduk diretas dan dibobol meliputi beberapa data pribadi dari peserta  BPJS  seperti  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  nomor  telepon,  hingga  informasi gaji yang menyebabkan kerugian materiil mencapai 600 triliun Rupiah. 3 Tidak hanya itu, ada contoh  lain  yang  terkait  dengan  kebocoran  data  yang  melibatkan  peristiwa  peretasan terhadap  91  juta  akun  pengguna  dan  7  juta  akun  pengguna  merchant  pada  platform e- commerce Tokopedia pada tanggal 25 Maret 2020. Kejadian ini melibatkan informasi seperti nama lengkap, password hash, alamat email, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Informasi-informasi tersebut kemudian dijual dengan nilai sekitar 5.000 Dolar Amerika atau sekitar  Rp  76,6  juta  Rupiah  Indonesia  (nilai  kurs  tukar  Dolar  Amerika  terhadap  Rupiah  per tanggal 19 Agustus 2023 adalah Rp 15.321). 4
Peristiwa bocornya data pribadi masyarakat Indonesia yang sering terjadi membuktikan bahwa perlindungan data pribadi masih sangat rentan dan dapat mengancam masa depan pertumbuhan  industri digital  economy.  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  Republik
1 Google,  Temasek,  dan  Bain  Company,  “e-Conomy  SEA  2022:  Through  the  Waves,  Towards  a  Sea  of Opportunity,” 2022.
2 Liputan6,  “Indonesia  Diberondong  1,3  Miliar  Serangan  Siber  Sepanjang  2021,” Liputan6.com,  2021, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang- 2021.
3 Muh Iqbal, “Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!,” CNBC Indonesia, 2021.
4 Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Data Tokopedia, Gojek, daan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP,” Kompas.com, 2020, https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan- bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp.
Indonesia menyampaikan bahwa  berbagai peristiwa yang dialami oleh Indonesia, terutama terkait  dengan  pelanggaran  data  yang  bukan  hanya  berdampak  pada  pihak  swasta, melainkan  juga  terhadap  pihak  Pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  data  pribadi,  khususnya  di sektor perdagangan elektronik, masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. 5 Ungkapan tersebut  mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di Indonesia terkait perlindungan data pribadi masih belum mencapai tingkat maksimal.
Padahal  data  pribadi  sesungguhnya  adalah  hak  setiap  individu  yang  dijamin  dalam Konstitusi  kita.  Perlindungan  terhadap  data  pribadi  tidak  hanya  sekadar  mengacu  pada aspek  keamanan  data,  melainkan  juga  bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  data  merupakan hak  fundamental  dan  kebebasan  yang  tetap  terjaga  dengan  perlindungan  hukum. Perlindungan  data  pribadi  secara  implisit  dapat  kita  temukan  dalam  pasal  pada  norma Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UUD NRI 1945”).  Amanat  dalam  Konstitusi  ini  lah  yang  kemudian  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah dalam  mengesahkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Pelindungan Data Pribadi (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU No. 27 Tahun 2022”). Tujuan  disahkannya  adalah  sebagai  bentuk  respon  Pemerintah  Indonesia  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (yang  untuk  selanjutnya  disebut  dengan  “DPR  RI”)  atas  terjadi  kasus pelanggaran terhadap perlindungan data khususnya peristiwa kebocoran data pribadi yang kerap kita jumpai akhir-akhir ini.
UU No. 27 Tahun 2022 menjadi sebuah angin segar bagi dunia bisnis karena peraturan ini  menjadi  bukti  komitmen  serius  Pemerintah  Indonesia  dalam  menanggulangi  persoalan terkait terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi yang silih berganti dan seperti tidak ada ujungnya.  Namun,  dari  isu  yang  diatur  dalam  UU  No.  27  Tahun  2022,  terdapat  ketentuan yang  hingga  hari  ini  menimbulkan  perdebatan  yakni,  pendirian  lembaga  pengawas  yang bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  dan  menegakkan  perlindungan  data  pribadi. Sesungguhnya perihal lembaga ini telah dijelaskan oleh tim perumus UU No. 27 Tahun 2022 dalam  Pasal  58  hingga  Pasal  61  yang  mencakup  aspek-aspek  seperti  tugas,  fungsi,  dan prosedur  lembaga  yang  diarahkan  untuk  menangani  permasalahan  PDP.  Meski  demikian, terdapat polemik dalam masyarakat mengenai bentuk konkret dari lembaga yang ditetapkan dalam  UU  tersebut.  Pasal  58  UU  No.  27  Tahun  2022  menginsyaratkan  bahwa  lembaga pengawas perlindungan data  pribadi  (Lembaga  Pengawas PDP)  berada di bawah naungan melalui  penetapan  presiden  dan  lembaga  ini  bertanggung  jawab  kepada  presiden.  Hal  ini tentunya dapat menimbulkan keraguan bahkan berpotensi terjadi conflict of interest apabila nantinya  Pemerintah  melakukan  kesalahan  dalam  pengelolaan  data  pribadi  masyarakat karena  Pemerintah  akan  menjadi  pengendali  data  sekaligus  pengawas  terhadap  dirinya
5 BPKN,  “Perlindungan  Data  Pribadi:  Negara  Belum  Hadir,  Jutaan  Konsumen  Menjadi  Korban,”  2020, https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591.
sendiri  mengingat  UU  No.  27  Tahun  2022  tidak  hanya  mengatur  swasta  tetapi  juga mengatur badan publik.
Berdasarkan  konteks  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  Penulis  merasa  tertarik  untuk melakukan penelitian terkait urgensi pembentukan  Lembaga  Pengawas  PDP yang memiliki peran  mengawasi  perlindungan  data  pribadi  dalam  konteks  ekonomi  digital.  Penulis mengangkat  rumusan  masalah  mengenai  bagaimana  bentuk  ideal  yang  tepat  dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP jika kita mengacu pada institusi serupa yang sudah ada di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  proses  penyelenggaraan  penelitian  ini,  Penulis  mengadopsi  jenis  penelitian yuridis  normatif,  yang  melibatkan  pendekatan  beragam  seperti statute  approach  dan conceptual approach dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan  komprehensif  mengenai  isu  yang  sedang  dianalisis.  Penulis  juga  menerapkan  teknik pengumpulan data melalui library research, yang mencakup pencarian bahan hukum melalui sumber  tertulis  dan  internet  yang  relevan  terkait  isu  yang  tengah  dipelajari.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  sekunder  yang  ditemukan  dan  dianalisis melalui  penelusuran  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier, serta  sumber-sumber  non-hukum.  Upaya  penelusuran  bahan  hukum  dilakukan  dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui media internet dan situs web yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Setelah data terkumpul,  metode analisis data yang digunakan akan  diimplementasikan  secara  terstruktur,  diikuti  dengan  penyajian  yang  deskriptif  dan evaluatif  oleh  Penulis.  Selanjutnya,  keseluruhan  data  yang  telah  terhimpun  akan  dianalisis secara  kualitatif  untuk  memperoleh  gambaran  komprehensif  tentang  urgensi  serta  bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP.

## PEMBAHASAN

## A. Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi yang Fundamental
Pesatnya  perkembangan  teknologi  saat  ini  memberikan  kebebasan  bagi masyarakat  untuk  mengakses  fasilitas  terhadap  kecepatan  jaringan  internet.  Secara bersamaan,  ketika  seseorang  ingin  mengakses  fasilitas  tersebut  tentunya  dibutuhkan informasi dari calon pengguna berupa data pribadi. Menurut Pasal 4 ayat (1) European Union  General  Data  Protection  Regulation  2016/679  (yang  untuk  selanjutnya  disebut dengan  “EU  GDPR”),  sebuah  data  dapat  disebut  sebagai  data  pribadi  apabila  data tersebut berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data. Lebih lanjut, UU No. 27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi  secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik  secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”
Konsep  perlindungan  terhadap  data  pribadi  pada  awalnya  berkembang  dari
pemikiran  mengenai  perlindungan  data  pribadi  sebagai  hak  asasi  yang  fundamental dicetuskan oleh Warren dan Brandeis merumuskan bahwa privasi merupakan hak untuk menikmati  kehidupan  seseorang  serta  hak  untuk  dihormati  dalam  perasaan  dan pemikirannya, yang tidak boleh diusik oleh pihak lain (right to be alone) 6 . Pernyataan tersebut dipertegas dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (yang untuk selanjutnya disebut dengan “ICCPR”) pada General Comment Human Rights Committee  No.  16  on  the  Rights  to  Respect  of  Privacy,  Family,  Home,  and Correspondence,  and  Protection  of  Honour  and  Reputation  dan  Pasal  12  Universal Declaration  of  Human  Rights  yang  menyatakan  bahwa,  “no  one  shall  be  subjected  to arbitrary  interference  with  his  privacy,  family,  home  or  correspondence,  nor  to  attacks upon  his  honour  and  reputation.  Everyone  has  the  right  to  the  protection  of  the  law against such interference or attacks.”
Berkaca  pada  hal  tersebut,  sebagai  negara  hukum  maka  sudah  sewajibnya Pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bentuk hak asasi yang fundamental. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Scheltema sebagaimana  disebutkan  dalam  kutipan  oleh  Ahmad  Redi,  yang  mengidentifikasi  lima ciri pokok dari negara yang didasarkan pada hukum (Negara Hukum/ Rechtsstaat). Salah satu dari ciri-ciri ini melibatkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia yang menghargai martabat setiap individu. 7 Di tingkat nasional,  perlindungan data pribadi sendiri merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental dan telah  mendapatkan jaminan perlindungan secara konstitusional yang diatur  dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  dan  Pasal  28H  UUD  NRI  1945.  Pasal  28G  ayat  (1) menyatakan  bahwa, “setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi”  sementara  pada  Pasal  28H  ayat  (4)  menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun”. Mandat ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (yang  untuk  selanjutnya  disebut  dengan  “UU  No.  11  Tahun  2008”)  pada Penjelasan  Pasal  26  UU  No.  11  Tahun  2008  dijelaskan  bahwa  perlindungan  terhadap data pribadi termasuk dalam ranah hak pribadi, yang juga dikenal sebagai hak privasi. Terbaru,  dengan  pengesahan  UU  No.  27  Tahun 2022,  semakin  diperkuat  keberadaan perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai jaminan bagi hak-hak asasi masyarakat. Dengan adanya regulasi-regulasi yang menetapkan hak perlindungan data pribadi sebagai  HAM  yang  bersifat  fundamental  tersebut  mencerminkan  bahwa  negara  hadir
6 Upik  Mutiara  dan  Romi  Maulana,  “Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia  Atas Perlindungan Diri Pribadi,” Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020): 43–55.
7 Ahmad  Redi, Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  ed.  oleh  Tarmizi,  3  ed.  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2021).
untuk  melindungi  setiap  warganya  baik  itu  perlindungan  kepada  jiwa  dan  raga seseorang termasuk perlindungan pada data pribadi 8 . Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara  Indonesia  yang  diamanatkan  dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

## B. Hubungan Perlindungan Data Pribadi dengan Digital Economy
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  canggih  telah mengubah pola transaksi yang mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan dengan bertransaksi secara elektronik melalui jaringan internet. Indonesia sebagai salah satu  negara  berkembang  yang  berlokasi  di  Kawasan  ASEAN  memiliki  potensi  besar sebagai pasar yang mendukung pertumbuhan digital economy. Hal ini dapat dibukitkan berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia,  nilai  transaksi  digital masyarakat tumbuh pesat mencapai 399,6 trilliun Rupiah  pada tahun 2022.  Jumlah ini meningkat sebanyak 30,84 persen jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2021. 9 Bahkan  Bank  Indonesia  memprediksi  nilai  tersebut  akan  kembali  melonjak  23,9 persen hingga mencapai 495,2 trilliun Rupiah pada tahun 2023 dengan didukung akses infrastruktur  digital  yang  semakin  mudah,  seperti  harga  ponsel  yang  terjangkau  dan ketersediaan  internet.  Banyaknya  pengguna  transaksi  elektronik  semakin  menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era digital economy.
Baik kita sadari maupun tidak dalam era digital economy saat ini, peredaran dan pemanfaatan data khususnya data pribadi menjadi semakin sulit untuk diatur. Terjadinya distrupsi  dalam  pemanfaatan  teknologi  internet  yang  merambah  berbagai  aspek menyebabkan pemilik data kehilangan kendali terhadap data pribadi mereka. Situasi ini berdampak  pada  urgensi  perlindungan  terhadap  informasi  pribadi.  Tujuannya  adalah memastikan bahwa hak dan privasi data konsumen tidak dirusak oleh siapa pun, entitas apapun,  atau  lembaga  manapun  tanpa  wewenang  yang  sesuai  sesuai  dengan  regulasi yang  berlaku  di  era digital  economy.  Westin  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Eka Martiana  Wulansari  mengemukakan  pendapat  yang  senada,  menurutnya  konsep perlindungan data berupa hak privasi sendiri mengisyaratkan bahwa setiap pemilik data mempunyai hak untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diberikan atau tidak kepada  pihak  lain  serta  hak  untuk  menentukan  persyaratan  apa  yang  harus  dipenuhi karena pemrosesan informasi dengan ketersediaan data tanpa persetujuan pemilik data memiliki dampak negatif terhadap privasi konsumen. 10
8 Denico  Doly,  “Pembentukan  Lembaga  Pengawas  Pelindungan  Data  Pribadi  dalam  Perspektif  Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment  of  a  New  State  Institution),” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan Kesejahteraan 12, no. 2 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357.
9
Kristantyo Wisnubroto, “Transaksi Uang Elektronik Melejit,”
Indonesia.Go.Id,
2023,
https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1.
10 Eka  Martiana  Wulansari,  “Konsep  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Aspek  Fundamental  Norm  dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah
Pentingnya regulasi dalam perlindungan  data pribadi menjadi semakin signifikan di tengah era ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar data pribadi tidak disalahgunakan, terutama ketika data tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dimanfaatkan  dalam  kegiatan  bisnis 11 .  Peningkatan  perlindungan  data  pribadi  akan mengarahkan  Indonesia  pada  posisi  sejajar  dengan  negara-negara  yang  memiliki perekonomian  maju,  selain  itu  akan  menguatkan  dan  memperkuat  posisi  Indonesia sebagai  pusat bisnis dan  investasi.  Fenomena ini  muncul karena  setiap informasi yang tersimpan memiliki potensi untuk berdampak pada transformasi digital dalam ekonomi suatu  negara 12 .  Seperti  yang  kita  pahami,  penghimpunan  dan  pengolahan  informasi pribadi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak  Pemerintah  untuk  keperluan  layanan masyarakat  dan  urusan  politik,  tetapi  juga  oleh  entitas  swasta  dengan  motivasi  yang bersifat ekonomis. Masyarakat mungkin akan merasa ragu dan cemas untuk melakukan transaksi  digital  jika  mereka  merasa  bahwa  kerahasiaan  dan  integritas  data  pribadi mereka berada dalam risiko yang signifikan 13 . Bahkan berpotensi menimbulkan stagnasi pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada kerugian finansial negara karena membuat gairah  dan  kepercayaan  investor  untuk  berinvestasi  menjadi  berkurang.  Rosadi  dan Pratama  juga  menegaskan  bahwa  perlindungan  data  pribadi  memiliki  peran  krusial dalam  membentuk  tingkat  kepercayaan  dalam  lingkungan  daring (online  trust),  yang pada gilirannya akan semakin mendorong pertumbuhan digital economy di Indonesia 14 .
Indonesia  sebagai  negara  hukum  tentunya  perlu  memberikan  perlindungan terhadap  privasi  konsumen  dari  arus  informasi  bebas  global  melalui  serangkaian mekanisme  yang  sesuai,  yaitu  kontrol,  pengamanan,  transparansi,  dan  adanya persetujuan terkait bagaimana pengumpulan dan penggunaan data pribadi masyarakat dan  pelaku  bisnis  sebagai  kunci  dari  permasalahan  bisnis  untuk  memperkuat perlindungan  konsumen  dan  pengembangan digital  economy.  Kehadiran  UU  No.  27 Tahun 2022  yang  melindungi  data  pribadi  secara  rinci  tentunya  akan  memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan  investor  merasa  aman  terutama  berkaitan  dengan  penyimpanan  data  ketika melakukan  investasi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  menjadi  suatu  kewajiban  bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 berjalan dengan  efektif  demi  menjamin  keamanan  privasi  dan  data  pribadi  masyarakat  serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia bisnis.
C. Perlunya Pembentukan  Lembaga Pengawas dalam Mengawasi Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Economy
Hukum dan Keadilan 7, no. 2 (2021): 265–89, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9214.
11 Trias Palupi Kurnianingrum, “URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL,” Kajian 25, no. 3 (2023): 197–216, https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893.
12 Sinta  Dewi  Rosadi  dan  Garry  Gumelar  Pratama,  “Perlindungan  Privasi  dan  Data  Pribadi  dalam  Era  Ekonomi Digital di Indonesia,” Veritas et Justitia 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110, https://doi.org/10.25123/vej.2916.
13 Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.
14 Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Indonesia  termasuk  dalam  kategori negara  dengan  jumlah  transaksi  digital  terbesar  global.  Tentunya  hal  ini  menjadi  ironi mengingat  hingga  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  sebuah  lembaga  yang  secara spesifik  bertugas  mengawasi  data  pribadi  dalam  transaksi  digital  guna  memastikan kenyamanan  bagi  warga  negara  Indonesia.  Berkaca  pada  hal  tersebut  maka  wacana pembentukan  Lembaga  Pengawas  PDP  menjadi  sangat urgent  saat  ini  mengingat keberlakuan  UU  No.  27  Tahun 2022  akan  mulai  dijalankan  dalam  waktu  dekat  pada tahun  2024.  Lembaga  ini  dapat  memberikan  pedoman  teknis  untuk  pemrosesan  data pribadi,  mulai  dari  bagaimana  mengumpulkan  data  untuk  marketing,  apa  yang  boleh dan  tidak  boleh  dan  aturan  yang  sangat  teknis,  seperti  bagaimana  membuat cookies technology.  Selain  itu,  komisi  ini  bertujuan  untuk  memastikan  keefektivitasan pelaksanaan  kebijakan  privasi  dan  peraturan  terkait  perlindungan  data  pribadi mengingat  ruang  lingkup  UU  No.  27  Tahun 2022  berlaku  bagi  individu,  badan  privat maupun  lembaga  publik,  maka  ide  pembentukan  Lembaga  Pengawas  PDP  menjadi sangat relevan.
Berbicara  mengenai  fungsi  pada  prinsipnya,  Lembaga  Pengawas  PDP  berfungsi sebagai  regulator  guna  memastikan  pengawasan  terhadap  kepatuhan  pengendali  dan prosesor data pribadi, menyelesaikan sengketa data pribadi, melakukan koordinasi dan negosiasi  kepada  lembaga-lembaga  terkait  serta  menegakkan  keadilan  apabila  badan publik  ataupun  privat  terhadap  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  tentunya  berbeda dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  (Kominfo)  yang terfokus  pada  beberapa  aspek,  seperti  melakukan  penilaian  atas  kesesuaian  dengan regulasi, merespons dan menangani laporan serta pengaduan terkait pelanggaran atau kebocoran  data,  mengevaluasi  laporan  dari  penyelenggara  sistem  elektronik  (PSE), memastikan bahwa kewajiban mitigasi oleh PSE dilaksanakan pada tahap awal, menilai pelaksanaan hak-hak pemilik data yang disediakan oleh PSE, serta mengenakan sanksi jika diperlukan.
Kehadiran Lembaga Pengawas PDP memberikan banyak manfaat positif. Pertama, salah satu parameter yang fundamental guna menentukan kesetaraan level (adequacy of level)  hukum  perlindungan  data  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  dengan  negara  lain. menjadi prasyarat penting ketika melakukan transfer data dalam skala internasional, baik yang dilakukan antara pemerintah maupun sektor swasta. Ini penting guna memastikan perlindungan data bagi individu yang data pribadinya sedang diproses, mengingat data tersebut  sering  kali  melewati  batas  negara (cross-border).    Jika  negara  yang  menjadi tujuan dari transfer data tersebut dianggap belum memiliki standar perlindungan yang cukup  memadai  maka  negara  tersebut  wajib  menerapkan  beberapa  syarat  tambahan dalam  perjanjian  yang  disepakati  antar  kedua  pihak.  Salah  satu  contoh  negara  yang melarang untuk melaksanakan transfer data ke luar wilayah negaranya adalah Malaysia dan  negara-negara  Skandinavia.  Pemerintah  Malaysia  melarang  pihak  pengelola  data manapun  ingin  mengirim  data  ke  luar  wilayah  yurisdiksi  kecuali  negara  yang  dituju
sanggup  menyelenggarakan  perlindungan  terhadap  data  dan  informasi  pribadi  sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia.
Kedua, lembaga ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat kegiatan bisnis  global  dan  mempromosikan  perkembangan  ekosistem digital  economy  yang mendukung bagi para investor. Selain itu, membuka pasar yang lebih luas bagi industri bisnis data storage seperti komputasi awan di Indonesia. Ketiga, pembentukan Lembaga Pengawas  PDP  merupakan  perwujudan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  serta kemanfaatan  hukum  terhadap  konsumen.  Sebagaimana  teori  tujuan  hukum  yang dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch,  terdapat  3  (tiga)  tujuan  hukum  yang  terdiri  atas kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan  hukum.  Dengan  adanya  lembaga  yang menjamin  pengawasan  perlindungan  data  pribadi  maka  akan  menghilangkan kekhawatiran  konsumen  akan  data  pribadi  miliknya  dijual  atau  dipergunakan  tanpa sepengetahuan  konsumen  serta  semakin  meningkatkan  kepercayaan  konsumen khususnya pada sistem keuangan berbasis teknologi seperti financial technology dapat meningkat.  Hal  tersebut  semakin  mempertegas  keurgensian  dari  pembentukan Lembaga Pengawas PDP pada era digital economy.
Pembentukan lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi harus  segera direalisasikan  dalam  waktu  dekat  mengingat  masa  Presidensi  G20  Indonesia  akan berakhir.  Kegiatan  G20  ini  merupakan  event  yang  sangat  penting  berkaitan  dengan kedaulatan data  pribadi  sebab  salah  satu agenda yang akan  dibahas adalah  kebijakan cross-border  data  flow  dan  data  free  flow  with  trust.  Agenda  tersebut  semakin menegaskan bahwa data khususnya data pribadi memainkan peran yang sangat penting untuk  memanfaatkan  peluang  pemulihan  ekonomi  paska  Pandemi  Covid-19  pada  era digital  economy  sehingga  perlu  dilindungi  dengan  sebaik  mungkin.  Presidensi  G20 merupakan momentum emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia peduli terhadap sektor perlindungan data pribadi dengan membentuk Lembaga Pengawas PDP guna  mengurangi  risiko  pada  stabilitas  sistem  keuangan,  mendukung  pembangunan perekonomian nasional, dan menjaga keamanan data milik investor.
D. Lembaga  Negara  Independen  Sebagai  Bentuk  Ideal  Lembaga  Pengawas Perlindungan Data Pribadi
Saat  ini  perdebatan  mengenai  bagaiman  bentuk  ideal  dari  Lembaga  Pengawas PDP  masih  terus  bergulir.  Pada  satu  sisi,  Pemerintah  masih  menginginkan  bahwa pengawasan perlindungan data pribadi tetap dikelola oleh Kominfo. Namun, dari sudut pandang  lain,  beberapa  pakar  hukum  mengemukakan  bahwa  bila  Lembaga  PDP  di bawah naungan kementerian, ada potensi konflik kepentingan karena UU No. 27 Tahun 2022  mengkategorikan  Kementerian  sebagai  entitas  publik  yang  menjadi  salah  satu subjek  perlindungan  data  pribadi.  Hal  ini  mencakup  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif.  Dengan  kata  lain,  sulit  untuk  menjaga  independensi  dari  Lembaga  PDP  jika lembaga  ini  terikat  dengan  Kominfo,  karena  akan  mengawasi  entitas  yang  sama.  Ini bertentangan  dengan  prinsip nemo  judex  in  causa  sua,  yang  mengindikasikan  bahwa
seseorang tidak seharusnya mengawasi dirinya sendiri, dan dapat menimbulkan potensi konflik Kepentingan.
Sejatinya, Penulis berpandangan bahwa menghindari terjadinya conflict of interest maka Lembaga Pengawas PDP haruslah berjalan independen. Istilah 'independen' yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua interpretasi,  yakni 'yang berdiri  sendiri'  dan  'tidak  terikat  pada  pihak  lain'.  Menurut  definisi  dalam  Black‟s  Law Dictionary,  kata  'independen'  dapat  diartikan  sebagai  tidak  bergantung,  tidak  terikat pada kendali, pembatasan, modifikasi, atau pembatasan sumber daya yang berasal dari luar.  Metia  Winati  Muchda,  dkk  berpandangan  bahwa  yang  dimaksud  dengan 'independen'  adalah  suatu  situasi  dan  kondisi  dimana  tidak  ada  orang  atau  pihak manapun  yang  dapat  mengikat  pihak  lainnya  serta  terbebas  dari  keterlibatan  pihak tertentu 15 . Dengan demikian, independen dapat disimpulkan sebagai keadaan dimana satu pihak tertentu tidak terafiliasi dan terbebas dari segala intervensi dan pengaruh dari pihak manapun.
Pada  era  demokrasi  modern  yang  sedang  berlangsung  saat  ini,  perkembangan dari  konsep  kelembagaan  negara  telah  mengakselerasi  terciptanya  sejumlah  lembaga negara  baru  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  khusus.  Kehadiran  lembaga  tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat  dilakukan oleh  lembaga negara utama (Main  State`s  Organ)  sehingga  diciptakanlah  lembaga  negara  pembantu  (Auxiliary State`s  Organ)  yang  berfungsi  untuk  membantu  lembaga  negara  utama  (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Para pakar hukum tata negara menyebutkan nama lembaga ini dengan berbagai istilah dikarenakan belum adanya ketentuan terkait nomenklatur yang disepakati  bersama.  Salah  satu  dari  istilah  yang  dipakai  adalah  lembaga  negara independen (LNI) semu negara ( quasi) dikarenakan lembaga tersebut diidealkan  dapat bersifat mandiri  dan  kedudukannya berada di luar lembaga negara utama,  bahkan tak jarang auxiliary state`s organ memiliki tugas dan fungsi yang bersifat campuran dari trias politica  .  Bahkan  secara  historis,  salah  satu  alasan  LNI  didirikan  adalah  untuk mengendalikan  kekuasaan  yang  berlebihan  dari  lembaga  eksekutif  yang  terlalu  besar (heavy executive) yang pada masa orde baru terlalu superpower. 16
Sepanjang era Reformasi telah terbentuk beberapa LNI di Indonesia, salah satunya adalah  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (“KPPU”).  KPPU  merupakan  LNI  berbentuk quasi-judicial  yang  bersifat  independen,  di  mana  dalam  melakukan  penanganan, pengambilan  keputusan,  atau  penyelidikan  terhadap  perkara  persaingan  usaha  tidak terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu pemerintah maupun pihak lain yang memiliki
15 Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, “Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” Jurnal Ekonomi 22, no. 4 (2014): 75–92.
16 Riskayati Subandi dan Fitriani Ahlan Sjarif, “Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  Oleh  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal  Legislasi  Indonesia  20,  no.  1  (31 Maret 2023): 3
konflik  Kepentingan. 17 Hal  ini  berlaku  meskipun  KPPU  menjalankan  tugasnya  dengan pertanggungjawaban  kepada  presiden.  KPPU  memiliki  tanggung  jawab  ganda,  yaitu tidak  hanya  untuk  mengatur  ketertiban  dalam  dunia  persaingan  usaha,  tetapi  juga berperan  penting  dalam  menciptakan  serta  memelihara  lingkungan  persaingan  usaha yang  kondusif.  Meskipun  KPPU  memiliki  peran  utama  dalam  penegakan  hukum, khususnya dalam ranah  persaingan usaha,  namun perlu  dicatat bahwa  KPPU bukanlah suatu badan peradilan khusus yang berkaitan dengan persaingan usaha.
Menurut  Metia,  Maryati,  dan  Dasrol,  independensi  dari  suatu  lembaga  dapat diklasifikasikan  menjadi  3  kategori  yang  berbeda.  Pertama,  independensi  institusional (Institutional  Independence)  yang  berarti  lembaga  tersebut  tidak  terikat  dengan kekuasaan  eksekutif,  bebas  dari  kekuasaan  legislatif,  serta  bebas  dari  lembaga  politik. Kedua,  independensi  fungsional (functional  independence)  yang  berarti  lembaga tersebut  bebas  dalam  menentukan  bentuk  penerapan  dari  kebijakan  yang  dianggap berguna  untuk  meraih  visi  dan  misinya.  Ketiga,  independensi  organisasional (organizational  independence)  yang  berarti  bentuk  pencegahan  terhadap  intervensi politik serta menjaga integritas yang dmiliki oleh setiap personel lembaga tersebut. Jika kita  membahas  mengenai  KPPU  maka  kita  bisa  mengklasifkasikan  KPPU  ke  dalam katagori institutional  independence  karena  KPPU  beroperasi  tanpa  adanya  campur tangan atau pengaruh dari pemerintah atau entitas lainnya dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (yang untuk  selanjutnya  disebut  “UU  No.  5  Tahun  1999”)  serta  bertanggung  jawab  dalam penegakan hukum.
Posisi  kelembagaan  KPPU,  yang  terletak  di  luar  lembaga  negara  pokok, memberinya  tanggung  jawab  yang  mencakup  kedua  cabang  kekuasaan  negara,  yaitu eksekutif  dan  yudikatif.  Sebagai  contoh,  Pasal  36  UU  No.  5  Tahun  1999  memberikan wewenang kepada KPPU untuk menangani kasus  pelanggaran persaingan usaha. Pasal ini  memiliki  dua  jenis  wewenang,  yaitu  (a)  hingga  (d)  yang  berkaitan  dengan  cabang eksekutif  dan  (e)  hingga  (k)  yang  berkaitan  dengan  cabang  yudikatif.  KPPU  dapat melakukan  pemeriksaan,  pengadilan,  dan  pengambilan  keputusan  terkait  pelanggaran persaingan usaha. Dengan statusnya sebagai lembaga independen dan kewenangannya dalam  mengadili  pelanggaran  persaingan  usaha,  maka  KPPU  dapat  dianggap  sebagai lembaga quasi-judicial  yang  berperan  penting  dalam  menjaga  keseimbangan  dan transparansi  dalam  persaingan  usaha.  Wewenang  yang  diberikan  menjadikan  KPPU berperan layaknya „wasit‟  melakukan  pengawasan dan  memberikan  sanksi eksekutorial terhadap individu atau entitas yang melanggar ketentuan UU 5/1999. 18
17 Eki  Furqon  dan  Helvan  Subia  Effendi,  “Kedudukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  dalam  Memutus Pelanggaran  Persaingan  Usaha  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan 7, no. 2 (2020): 323–335.
18 Rusmini  dan Juniar Hartikasari, “Kedudukan Komisi Pengawas  Persaingan Usaha  dalam Sistim Kenegaraan di
Secara umum di dunia ada dua cara pembentukan Lembaga Pengawas PDP, yakni: (1) membentuk lembaga pengawasan yang bersifat independen serta mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada undang-undang; dan (2) model yang berbasis kementerian.  Cara  pembentukan  yang  pertama  telah  digunakan  oleh  banyak  negara seperti  Singapura,  Mayalsia,  Korea  Selatan,  dan  Hing  Kong.  Sedangkan  untuk  cara pembentukan  yang  kedua  telah  digunakan  oleh  berbagai  negara  seperti  Estonia, Hungaria,  Malta,  Serbia,  dan  Thailand.  Sejatinya  konsep  pembentukan  Lembaga Pengawas PDP yang bersifat independen bukanlah sesuatu yang baru dan sudah dipakai di  banyak  negara.  Gagasan  mengenai  independensi  kelembagaan  Lembaga  Pengawas PDP  sendiri  telah  tercantum  dalam  EU  GDPR  (peraturan  di  Uni  Eropa  yang  menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam menyusun UU No. 27 Tahun 2022) yang mewajibkan pembentukan komisi pengawas independen bagi negara-negara Eropa. Selain itu, dalam UN  Guidelines  for  The  Regulation  of  Computerized  Personal  Data  Files  1990 merumuskan  pentingnya  otoritas  independen  sebagai  salah  satu  prinsip  dasar  dalam pembentukan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi ini seringkali menjadi acuan oleh berbagai negara karena memiliki standar perlindungan data paling tinggi, komprehensif, dan modern.
Konsep  dari  pembentukan  komisi  pengawas  independen  telah  digunakan  oleh Korea Selatan Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Personal Information Protection Act 2011  yang  mengatur  mengenai  Personal  Information  Protection  Commission  (PIPC) dimana  komisi  tersebut  bersifat  independen  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsi  yang menjadi  wewenangnya  meski  pada  awalnya  dibentuk  di  bawah  naungan  Pemerintah. Dalam  membentuk  Lembaga  Pengawas  PDP,  ada  beberapa  prasyarat  yang  harus dipenuhi.  Pasal  52  EU  GDPR  menyebutkan  terdapat  5  (lima)  prasyarat,  antara  lain kelembagaan bebas dari pengaruh eksternal, independensi dari kepemimpinan/komisioner,  independensi  fungsional,  independensi  personel,  dan independensi  anggaran.  Pertama  dalam  hal  kelembagaan,  Lembaga  Pengawas  PDP dapat berperan sebagai state auxiliary organ yang memiliki kedudukan setingkat dengan kementerian serta tidak berada dalam naungan kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.  Hal  ini  sejalan  dengan United  Nations  General  Assembly  melalui  Resolusi Majelis Umum 68/167 di tahun 2014 yang menyerukan kepada semua negara anggota PBB  untuk  mendirikan  atau  mempertahankan  suatu  badan  supervisi  independen sehingga  pemerintah  tidak  menjadi  aktor  tunggal  sebagai  pengawas,  regulator,  dan pengendali data pribadi.
Kedua,  terkait  independensi  komisioner.  Komisioner  Lembaga  Pengawas  PDP haruslah  bebas  dari conflict  of  interest  karena  sikap  netralitas  dan  ketidakberpihakan dari komisi ini merupakan faktor yang sangat penting mengingat hanya komisi tersebut yang  akan  benar-benar  berada  di  antara  pihak  industri  dan  pihak  pemerintah  dalam
Indonesia,” Jurnal Hukum Tri Pantang 7, no. 2 (2021): 165–71.
mengawasi penggunaan data pribadi masyarakat. Pemilihan calon komisioner Lembaga Pengawas  PDP  dapat  dilakukan  berdasarkan  usulan  Presiden  dan  proses  seleksi  oleh DPR.  Pemerintah  dapat  menggunakan  mekanisme  rekrutmen  yang  dimulai  dari pembentukan  panitia  seleksi  oleh  Presiden  (terdiri  atas  unsur  pemerintah,  masyarakat, dan akademisi) yang akan mengusulkan nama-nama calon komisioner pada fase seleksi administrasi  untuk  disampaikan  kepada  Presiden.  Usulan  yang  diterima  oleh  Presiden haruslah  berjumlah  tiga  kali  lipat  dari  calon  yang  dipilih  (dalam  artian  apabila  jumlah komisioner  yang  akan  dipilih  adalah  9  orang,  maka  jumlah  calon  komisioner  yang diusulkan  Presiden  haruslah  berjumlah  27  orang)  karena  komisioner  yang  berjumlah ganjil  akan  memudahkan  proses  pengambilan  keputusan.  Dari  nama-nama  calon tersebut, nantinya Presiden akan mengajukan nama calon yang dinilai tepat kepada DPR untuk menjalani proses uji seleksi kepatutan dan kelayakan. Setelah proses uji kepatutan dan  kelayakan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Presiden  akan  menetapkan  7  (tujuh) orang calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Pengawas PDP.
Ketiga,  berkaitan  dengan  independensi  fungsional  dalam  menjalankan  tugas- tugasnya maka komisi ini harus dilengkapi setidaknya dengan kewenangan investigasi, kewenangan  korektif,  kewenangan  dan  kuasa  penasihat,  kewenangan  koordinasi  dan negosiasi,  dan  kewenangan  lain  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Selain  itu, independensi  fungsional  Lembaga  Pengawas  PDP  haruslah  diatur  dengan  jelas  dan tegas  dalam  peraturan  turunan  dari  UU  PDP  agar  tugas  dan  fungsinya  menjadi  jelas. Suatu  regulasi  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif  jika  dalam  penerapannya  tidak didukung oleh kewenangan untuk melakukan penegakan yang kuat dan prosedur ganti rugi  yang  pantas  walaupun  kemampuan  regulator  untuk  memberikan  hukuman  masih terbatas.  Keempat,  terkait  dengan  independensi  personel  menekankan  personel lembaga  harus  dapat  menahan  diri  dari  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  tugas mereka sebagai  pengawas. Kelima terkait independensi anggaran,  Lembaga Pengawas PDP dapat memperoleh anggaran dari sanksi yang berasal dari badan publik atau privat yang  melanggar.  Apabila  yang  melanggar  adalah  korporasi  maka  Lembaga  Pengawas PDP  dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pihak  yang  terbukti  melanggar kepatuhan  perlindungan  data  pribadi  sebesar  2%  dari  pendapatan  tahunan  atau penerimaan  tahunan  terhadap  variabel  pelanggaran  di  seluruh  dunia  merujuk  kepada ketentuan yang diatur pada UU No. 27 Tahun 2022.

## KESIMPULAN
Pada era digital economy, masyarakat semakin sering menggunakan data pribadi untuk keperluan  transaksi  digital  tanpa  mengetahui  bahwa  data  pribadi  merupakan  komponen yang  sangat  berharga  dan  kerapkali  disalahgunakan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung jawab.  Data  pribadi  sebagai  hak  asasi  yang  fundamental  menjadi  sesuatu  yang  sudah seharusnya  dilindungi.  Salah  satu  cara  melindungi  data  pribadi  adalah  melalui  regulasi hukum. Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 merupakan bukti bahwa Pemerintah menyadari
betapa berharganya data di era digital economy saat ini. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman.
Untuk  memastikan  agar  regulasi  ini  dijalankan  dengan  baik,  UU  No.  27  Tahun  2022 mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pererdaran data pribadi di Indonesia. Namun, hingga saat ini Pemerintah dan DPR belum menemui kata sepakat mengenai bentuk Lembaga Pengawas PDP. Dalam konteks pembentukan Lembaga Pengawas  PDP,  Penulis  berpandangan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  dapat  menggunakan LNI sebagai bentuk ideal Lembaga Pengawas PDP yang memiliki kewenangan sebagai quasi- judicial  di  bidang  pengawasan  terhadap  perlindungan  data  pribadi  setelah  berkaca  pada karakteristik dari KPPU sebagai LNI dalam bidang pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pembentukannya sama-sama diamanatkan oleh undang-undang; (2) kesamaan tanggung jawab yang dipikul antara KPPU dan  Lembaga  PDP  untuk  menjaga  iklim  usaha  yang  kondusif  dan  menjamin  kepercayaan konsumen  dan  investor;  dan  (3)  kemiripan  antara  kewenangan quasi-judicial  yang  dimiliki oleh KPPU dan Lembaga Pengawas PDP sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 27 Tahun  2022.  Di  sisi  lain,  apabila  nantinya  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  LNI  dengan model quasi-judicial  sebagai  bentuk  Lembaga  Pengawas  PDP  maka  Penulis  meyakini lembaga  ini  dapat  menjadi  jawaban  bagi  masyarakat  yang  selama  ini  telah  dikecewakan dengan  kinerja  dari  Kemenkominfo  yang  tidak  serius  dalam  mengawasi  peredaran  data pribadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
BPKN. “Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban,” 2020. https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591.
Dewi  Rosadi,  Sinta,  dan  Garry  Gumelar  Pratama.  “Perlindungan  Privasi  dan  Data  Pribadi dalam  Era  Ekonomi  Digital  di  Indonesia.” Veritas  et Justitia  4,  no. 1  (28 Juni 2018): 88–110.
Doly, Denico. “Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan  Lembaga  Negara  Baru  (Establishment  of  a  Personal  Data Protection  Supervisory  Agency  in  the  Perspective  of  the  Establishment  of  a New State Institution).” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12, no. 2 (2021).
https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357.
Furqon,  Eki,  dan  Helvan  Subia  Effendi.  “Kedudukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha dalam  Memutus  Pelanggaran  Persaingan  Usaha  Menurut  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan 7, no. 2 (2020): 323–35. Google, Temasek, dan Bain Company, “e-Conomy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity,” 2022
Iqbal, Muh. “Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!” CNBC Indonesia, 2021.
Kurnianingrum,  Trias  Palupi.  “URGENSI  PELINDUNGAN  DATA  PRIBADI  KONSUMEN  DI  ERA
EKONOMI DIGITAL.” Kajian 25, no. 3 (2023): 197–216.
https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893.
Liputan6. “Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021.” Liputan6.com,
2021. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia- diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021.
Muchda,  Metia  Winati,  Maryati  Bachtiar,  dan  Dasrol.  “Pengalihan  Tugas  Pengaturan  Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.” Jurnal Ekonomi 22, no. 4 (2014): 75–92.
Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi
Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.” Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020): 43–55. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648. Pertiwi,  Wahyunanda  Kusuma.  “Data  Tokopedia,  Gojek,  dan  Bukalapak  Bocor  di  Tengah Absennya RUU PDP.” Kompas.com, 2020. https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia- gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp.
Redi, Ahmad. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diedit oleh Tarmizi. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Rusmini,  dan  Juniar  Hartikasari.  “Kedudukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  dalam Sistim  Kenegaraan  di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Tri  Pantang  7,  no.  2  (2021):
165–71.
Subandi, Riskayati, dan Fitriani Ahlan Sjarif. “Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3. Wisnubroto,  Kristantyo.  “Transaksi  Uang  Elektronik  Melejit.”  Indonesia.Go.Id,  2023. https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi- uang-elektronik-melejit?lang=1.
Wulansari,  Eka  Martiana.  “Konsep  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Aspek  Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia.” Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan  7,  no.  2 (2021): 265–89.