## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)

## EFEKTIVITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR
Oleh:
Hendri
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence author: hendribz@student.uir.ac.id

## Abstract
Inadequate letter (SKTM) is a letter that addressed to inadequate communities as ones of the requirement for obtaining support of social, health, economic and education sectors. Obviousness, there are still many indications that the capable community used SKTM for personal gain. The results showed that: 1) In terms of organizational characteristics, the village government worked according to their duties and responsibilities and used computerized equipment  but  the  SOP  of  SKTM  services  still  had  unclear  in-service  times.  In  terms  of  environmental characteristics, there are opinions about who are the people who are entitled to SKTM. In terms of the characteristics of workers, SKTM is intended for inadequate communities who are less capable in financial matters in order to get facilities in various government services such as social, health, economic and educational sectors and the capable community is not properly using SKTM. In terms of management policies and practices, there are indications that the RT and RW heads are asking for money to issue SKTM letters. Although this clearly violates the rules, the issue has never been reported by the communities. Administrative services in Lereng Village are free of charge. 2) Factors that hamper the effectiveness of inadequate letter (SKTM) service at Lereng Village, Kuok Subdistrict Kampar District consisted of low public awareness, lack of technical regulations regarding sanctions and no from verification data of poor communities from the Heads of RT and RW.

## Keywords: Effectiveness, Public Service and Village Government

## PENDAHULUAN
Mewujudkan  pemberian  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat,  merupakan  kewajiban yang  harus  diberikan  oleh  Aparatur  Pemerintah.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas  Aparatur Pemerintah,  yaitu  sebagai  pengayom  dan  pelayan  masyarakat.  Terlebih  dalam  era  globalisasi  dan otonomi daerah seperti saat sekarang, dimana keberadaan Aparatur Daerah sebagai pelayan masyarakat berperan penting dalam menentukan kemajuan daerah.
Desa  sebagai  organisasi  pemerintahan  yang  paling  dekat  dan  berhubungan  langsung  dengan masyarakat  merupakan  ujung  tombak  keberhasilan  pembangunan  kota  khususnya  otonomi  daerah, dimana  desa  akan  terlibat  langsung  dalam  perencanaan  dan  pengembalian  pembangunan  serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena  itu  aparat  desa  harus  mampu  menjadi  tempat  bagi  masyarakat  untuk  diselesaikan  atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Disamping  itu  peran  desa  di  atas  menjembatani  program-program  pemerintah  untuk  di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Adapun yang berpengaruh  dengan  permasalahan  tersebut  dalam  hal  pemberian  kesempatan  meningkatkan kemampuan  dan  pemberian  wewenang  secara  proporsional  sehingga  dapat  menentukan  baik  dan buruknya kinerja pemerintah desa. Karean itu, kinerja aparat membutuhkan kemampuan dan motivasi baik  dalam  pencapaian  hasil  pelaksanaan  tugas  maupun  dalam  usaha  pemberian  layanan  yang berkualitas kepada masyarakat.
Menindaklanjuti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  pasal  226  ayat  (3)  tentang pemerintahan  daerah,  Keputusan  Bupati  Kampar  nomor:100/  TAPEM/  2014  tentang  tata pemerintahan  daerah  sekaligus  sebagai  upaya  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  dan  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  lebih mengembangkan potensi wilayah maka dipandang perlu untuk melimpahkan sebahagian kewenangan Bupati Kepada Camat dan untuk pengurusan di tingkat kecamatan harus dimulai dari desa.
Dalam  rangka  membangun  kualitas  kinerja  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien,  diperlukan waktu  untuk  memikirkan  bagaimana  mencapai  kesatuan  kerjasama  sehingga  mampu  meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 4 huruf (f) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi  masyarakat  desa.  Selanjutnya  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi (PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, secara rinci menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala desa di bidang  pelayanan  dasar.  Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Kampar  Nomor  20  Tahun  2017  Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar, pasal 18 huruf c menyebutkan tugas pemerintah desa untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  observasi  dari  berbagai  sumber,  penulis  menemukan  sesuatu fenomena yang mengindikasikan kurang optimalnya pelayanan SKTM di desa Lereng adalah sebagai berikut:
1. Terindikasi masih banyak masyarakat yang tergolong mampu bahkan mengendarai kendaraan roda empat namun masih mengurus SKTM untuk keperluan keringanan biaya.
2. Terindikasi  adanya  pungutan  dari  pemerintah  desa,  bagi  masyarakat  yang  membayar  tidak  perlu meminta surat pengantar dari RT dan RW.
3. Terindikasi surat pengantar SKTM dari RT dan RW yang tetap diberikan kepada masyarakat yang ekonominya mampu, karena adanya indikasi permintaan uang dari RT dan RW Desa Lereng mulai dari Rp.10.000,- sampai dengan Rp.25.000,-
4. Terindikasi ketidaksesuaian waktu pengurusan yang harusnya sesuai SOP hanya 45 Menit, namun diselesaikan hingga berhari-hari dengan alasan petugas yang hadir tidak ada ataupun kepala desa yang tidak berada di tempat.
5. Terindikasi perihal pemeriksaan berkas pemohon dan setiap pemohon dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,-  sampai  dengan  Rp.  20.000,-  padahal  hal  ini  tergolong  sebagai  pungutan  liar  kepada masyarakat karena seharusnya biaya pengurusan STKM ini adalah tidak dikenakan biaya.
6. Terindikasi kurang optimalnya papan informasi desa yang ada, karena hanya di print di selembar kertas ukuran A4 sehingga banyak masyarakat yang harus berdesakan untuk melihat informasi syarat dan prosedur pengurusan dokumen.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat efektivitas pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungannya antar dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuan (Syafi’e, 2011:3).
Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi  proses  kewajiban  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  masyarakat, sekecil  apa  pun  kelompoknya,  bahkan  sebagai  individu  sekalipun,  membutuhkan  pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya (Sarundajang, 2002:5).
Menurut Rivai dan Sagala (2011:248) efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.Suatu  perusahaan  atau  instansi  selalu  berusaha  agar  karyawan  yang  terlibat  di  dalamnya dapat  mencapai  efektivitas  kerja.  Keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  dimulai  dari keberhasilan masing-masing karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain efektivitas suatu organisasi atau  perusahaan  dapat  tercapai  apabila  masing-masing  karyawan  dapat  tepat  mencapai  sasaran  yang dikehendaki.
Faktor  yang  mempengaruhi  tercapainya  efektivitas  pelayanan,  menurut  Zuliyanti  (2005:27), yaitu:
1. Karakteristik  organisasi.  Karakteristik  organisasi  terdiri  dari  struktur  dan  teknologi  organisasi. Struktur  merupakan  cara  untuk  suatu  organisasi  menyusun  orang-orangnya  untuk  menciptakan sebuah  organisasi  yang  meliputi  jumlah  spesialisasi  pekerjaan,  desentralisasi  pengendalian  untuk penyelesaian pekerjaan. Teknologi merupakan suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
2. Karakteristik  lingkungan.  Lingkungan  mencakup  dua  aspek  yang  berhubungan  yaitu  lingkungan intern  dan  ekstern.  Lingkungan  intern  dikenal  dengan  iklim  organisasi  yang  meliputi  atribut lingkungan  kerja  seperti  kepuasan  dan  prestasi.  Lingkungan  ekstern  menyangkut  kekuatan  yang timbul  diluar  batas  organisasi  yang  mempengaruhi  tindakan  dalam  organisasi  seperti  adanya peraturan pemerintah.
3. Karakteristik  pekerja.  Pekerja  mempunyai  pandangan,  tujuan,  kebutuhan  dan  kemampuan  yang berbeda-beda sehingga akan menyebabkan perbedaan perilaku antara orang satu dengan orang lain. Prestasi  merupakan  modal  utama  di  dalam  organisasi  yang  akan  berpengaruh  besar  terhadap efektivitas,  sebab  meskipun  teknologi  yang  dipergunakan  canggih  jika  tanpa  prestasi  tidak  ada gunanya.
4. Kebijakan dan praktek manajemen. Pimpinan memegang peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi  melalui  perencanaan,  koordinasi  dan  memperlancar  kegiatan.  Sehingga  pimpinan berkewajiban  menjamin  struktur  organisasi  konsisten  dan  menguntungkan  untuk  teknologi  dan lingkungan yang ada. Selain itu pimpinan juga bertanggungjawab untuk menetapkan suatu sistem

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
imbalan yang pantas sehingga dapat memuaskan kebutuhan pekerja dan tujuan pribadinya dalam mengejar sasaran.
Menurut Sinambela (2017:7) pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara, karena Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut Hasibuan (2005:112) sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Robbins dan Judge (2012:68) juga mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Dalam  pasal  1  PP  No  72  Tahun  2005  menjelaskan  bahwa  pemerintahan  desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintah  oleh  pemerintah  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa  dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Awang (2010:53) penyeleng-garaan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik untuk menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal setempat.
Menurut Kasmir (2016:196-200) pelaksanaan penilaian kinerja karyawan memberikan banyak manfaat,  baik  bagi  perusahaan  maupun  karyawan  itu  sendiri.  Hanya  saja  terkadang  masih  ada perusahaan  belum  memikirkan  arti  penting  penilaian  kinerja.  Bagi  perusahaan  yang  sudah  berjalan secara  baik  dan  profesional  pelaksanaan  penilaian  kinerja  sangat  penting  untuk  dijalankan  dengan sebaik-baiknya.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  tipe  studi  kasus.  Menurut  Creswell  (2010:4) penelitian kualitatif adalah merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tipe studi kasus dalam  penelitian  kualitatif  menurut  Creswell  (2010:20)  adalah  dimana  peneliti  mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses atau satu individu atau lebih.  Dalam penelitian ini yaitu surat keterangan tidak mampu.
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Desa  Lereng  Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  yang terletak di Jl. Pendidikan, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini adalah  karena  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Kampar  Nomor  20  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Kewenangan Desa menyebutkan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
Informan  penelitian  adalah  orang  yang  berpartisipasi  dalam  memberikan  informasi  tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Adapun informan dalam penelitian ini adalah  yang  peneliti  anggap  dapat  memberikan  informasi  paling  relevan  sesuai  masalah  pokok penelitian, yaitu:
- 1 orang Kepala Desa Lereng yaitu Sarwan SE sebagai key informan
- 1 orang Sekretaris Desa Lereng yaitu Jumaris sebagai informan pendukung
- 1 orang Petugas pelayanan SKTM yaitu Nurkanila Fitri sebagai informan pendukung
- 2 orang masyarakat Desa Lereng Pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu yaitu Mida dan M. Saleh sebagai informan pendukung.
Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus sampling. Menurut Sugiyono (2016:81) sensus sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai  sampel.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara  wawancara  terhadap  informan.  Data  sekunder diperoleh melalui laporan, dokumentasi dari pihak Kantor Desa Lereng, berupa dokumentasi, laporan, struktur  organisasi,  tugas  dan  fungsi,  standar  operasional  prosedur,  dan  pendukung  lainya.  Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi serta data yang didapat dianalisis berdasarkan metode kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Karakteristik Organisasi
Menurut  Zuliyanti  (2005:27)  karakteristik  organisasi  terdiri  dari  struktur  dan  teknologi organisasi.  Struktur  merupakan  cara  untuk  suatu  organisasi  menyusun  orang-orangnya  untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi jumlah spesialisasi pekerjaan, desentralisasi pengendalian untuk  penyelesaian  pekerjaan.  Teknologi  merupakan  suatu  organisasi  untuk  mengubah  masukan mentah menjadi keluaran jadi.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh  poin-poin  penting  terkait  struktur  organisasi  dan teknologi organisasi sebagai berikut:
1. Struktur  organisasi  pemerintah  Desa  Lereng  sudah  efektif  karena  berpedoman  pada  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  dan  tugas-tugas  struktur  pemerintah  Desa  Lereng berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
2. Teknologi  organisasi  yang  digunakan  petugas  sudah  menggunakan  peralatan  yang  canggih, terkomputerisasi  baik  dengan  komputer  dan  laptop  serta  dukungan  pencetakan  melalui  printer. Menurut Kades dan Sekdes SOP pelayanan SKTM hanya membutuhkan waktu 15 menit, sedangkan menurut petugas pelayanan membutuhkan waktu 30 menit. Hal ini berarti pelayanan di Kantor Desa Lereng khususnya dalam pengurusan SKTM masih belum efektif sesuai SOP

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)

## Karakteristik Lingkungan
Menurut  Zuliyanti  (2005:27)  lingkungan  mencakup  dua  aspek  yang  berhubungan  yaitu lingkungan  intern  dan  ekstern.  Lingkungan  intern  dikenal  dengan  iklim  organisasi  yang  meliputi atribut lingkungan kerja seperti kepuasan dan prestasi. Lingkungan ekstern menyangkut kekuatan yang timbul diluar batas organisasi yang mempengaruhi tindakan dalam organisasi seperti adanya peraturan pemerintah.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh  poin-poin  penting  terkait  lingkungan  intern  dan lingkungan ekstern sebagai berikut:
1. Lingkungan internal bermakna setiap masyarakat berhak mengurus SKTM dengan syarat tertentu, SKTM memang hanya boleh diurus oleh masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Terdapat perbedaan pendapat antara siapa yang berhak mengurus SKTM. Pada golongan RTM atau rumah tangga  miskin,  SKTM  memang  sangat  dibutuhkan  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  mengurus keringanan dan bantuan sosial. Namun untuk pelajar dan mahasiswa, adanya perbedaan jenis bea siswa  berprestasi  dan  juga  bea  siswa  tidak  mampu.  Akibatnya,  petugas  pelayanan  harus  tetap memberikan SKTM tersebut.
2. Lingkungan  ekstern  berarti  di  desa  manapun  seharusnya  hanya  memberikan  SKTM  kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Baik Desa Lereng maupun desa lain harus menjalankan sistem dan prosedural yang sama dalam pemberian SKTM agar mencapai manfaat dan tepat sasaran.

## Karakteristik Pekerja
Menurut  Zuliyanti  (2005:28)  pekerja  mempunyai  pandangan,  tujuan,  kebutuhan  dan kemampuan  yang  berbeda-beda  sehingga  akan  menyebabkan  perbedaan  perilaku  antara  orang  satu dengan orang lain. Prestasi merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, sebab meskipun teknologi yang dipergunakan canggih jika tanpa prestasi tidak ada gunanya.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh  poin-poin  penting  terkait  pandangan,  tujuan, kebutuhan dan kemampuan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  pandangan  karakterisik  pekerja,  masih  banyak  masyarakat  mampu  yang  mengurus SKTM demi kepentingan pribadi salah satunya agar anaknya bisa masuk sekolah negeri. Kesulitan pemerintah  desa  dalam  menyeleksi  masyarakat  khususnya  mahasiswa  yang  benar-benar  layak mendapatkan SKTM, hal ini disebabkan karena data jumlah masyarakat miskin yang masih kurang akurat. Penerbitan dokumen SKTM didasarkan dari penilaian pribadi masing-masing petugas dalam menilai apakah masyarakat tersebut layak mendapatkannya.
2. Dari segi tujuan, pengurusan SKTM bertujuan untuk bantuan dibidang pendidikan misalnya bea siswa dan masuk sekolah, bantuan sosial misalnya program PKH, BLT, asuransi kesehatan seperti BPJS.
3. Dari  segi  kebutuhan,  alasan  masyarakat  mengurus  SKTM  sebagai  surat  yang  dikeluarkan  oleh pihak Kelurahan atau Desa yang diperuntukan bagi keluarga yang kurang mampu dalam masalah finansial agar mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik dibidang sosial, kesehatan, perekonomian dan pendidikan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
4. Dari  segi  kemampuan  menurut  pejabat  pemerintah  desa  Lereng,  masyarakat  golongan  mampu seharusnya  tidak  diperbolehkan  mengurus  SKTM  untuk  alasan  apapun.  Penyeleksian  surat pengantar SKTM yang dilakukan RT dan RW memang dianggap belum efektif sepenuhnya, akan tetapi pemerintah desa tidak bisa berbuat apapun jika memang masyarakat membawa syarat yang lengkap dan tetap harus mengeluarkan SKTM.

## Kebijakan dan Praktek Manajemen
Menurut Zuliyanti (2005:28) pimpinan memegang peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi  melalui  perencanaan,  koordinasi  dan  memperlancar  kegiatan.  Sehingga  pimpinan berkewajiban  menjamin  struktur  organisasi  konsisten  dan  menguntungkan  untuk  teknologi  dan lingkungan  yang  ada.  Selain  itu  pimpinan  juga  bertanggungjawab  untuk  menetapkan  suatu  sistem imbalan  yang  pantas  sehingga  dapat  memuaskan  kebutuhan  pekerja  dan  tujuan  pribadinya  dalam mengejar sasaran.
1. Dari segi perencanaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan agar kesadaran masyarakat akan tujuan dan manfaat SKTM efektif adalah pemberian instruksi, sosialisasi dan slogan pengurusan. Upaya lain yang bisa dilakukan agar kesadaran masyarakat akan tujuan dan manfaat SKTM efektif adalah rumahnya ditandai menggunakan stiker atau cat seperti para penerima PKH contohnya di Provinsi DKI  Jakarta.  Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  diberikan  intruksi  dan  sosialisasi  kepada masyarakat tentang fungsi SKTM yang benar, diberi sanksi, ataupun diberikan tanda dan label agar masyarakat yang mampu merasa malu tanpa adanya diskriminatif, serta diberikan sanksi tegas.
2. Dari segi koordinasi, diketahui bahwa pihak kepala RT dan kepala RW sebagai jajaran penyelenggara pemerintah desa Lereng, tetap berkoordinasi dalam hal pengurusan dokumen masyarakat khususnya pada RT dan RW yang dipimpinnya dengan mengeluarkan surat pengantar.
3. Dari segi memperlancar kegiatan, surat pengantar dari RT dan RW tidak dipungut biaya, dan jika ada  tindakan  pungli  sangat  menyalahi  aturan.  Tindakan  pemberian  uang  tersebut  dianggap dilakukan secara sukarela oleh warga. Adanya indikasi isu Kepala RT dan Kepala RW yang meminta uang untuk mengeluarkan surat pengantar SKTM. Meskipun hal ini jelas menyalahi aturan, tetapi isu tersebut tidak pernah dilaporkan oleh masyarakat. Akibatnya, pungutan liar oleh Kepala RT dan RW ini dianggap menjadi seperti hal yang lumrah oleh masyarakat Desa Lereng.

## Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  desa  sudah  efektif  dalam  menjalankan  karakteristik organisasi.  Hal  ini  terdiri  dari  struktur  organisasi  dan  teknologi  organisasi.  Struktur  organisasi pemerintahan Desa Lereng berpedoman pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Teknologi organisasi yang digunakan pemerintah Desa Lereng  juga  sudah  mengikuti  perkembangan  zaman  yaitu  penggunaan  komputer  dan  laptop  serta pencetakan menggunakan printer.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Karakteristik lingkungan terdiri dari lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Dari segi lingkungan internal, SKTM memang hanya boleh diurus oleh masyarakat yang tidak mampu secara finansial hal ini bertujuan agar pemohon mendapatkan keringanan biaya. Pada golongan RTM atau rumah tangga miskin, SKTM memang sangat dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk mengurus keringanan biaya ataupun bantuan sosial. Dari segi lingkungan eskternal, baik Desa Lereng maupun desa lain berharap SKTM dapat mencapai manfaat dan tepat sasaran.
Karakteristik  pekerja  terdiri  dari  pandangan,  tujuan,  kebutuhan,  dan  kemampuan.  Dari  segi pandangan, kesulitan pemerintah desa dalam menyeleksi masyarakat khususnya mahasiswa yang benar- benar layak mendapatkan SKTM, hal ini disebabkan karena data jumlah masyarakat miskin yang masih kurang  akurat.  Dari  segi  tujuan,  tujuan  masyarakat  mengurus  SKTM  adalah  untuk  memperoleh keringanan  biaya,  bantuan  sosial,  asuransi  kesehatan,  perekonomian  dan  pendidikan.  Dari  segi kebutuhan,  alasan  masyarakat  mengurus  surat  keterangan  tidak  mampu  (SKTM)  sebagai  surat  yang dikeluarkan  oleh  pihak Kelurahan  atau  Desa yang  diperuntukan  bagi  keluarga  yang  kurang  mampu dalam  masalah  finansial  agar  mendapatkan  kemudahan  dalam  berbagai  layanan  pemerintah  baik dibidang sosial, kesehatan, perekonomian dan pendidikan. Dari segi kemampuan, penyeleksian surat pengantar SKTM yang dilakukan RT dan RW memang dianggap belum efektif sepenuhnya, akan tetapi pemerintah desa tidak bisa berbuat apapun jika memang masyarakat membawa syarat yang lengkap dan tetap harus mengeluarkan SKTM.
Kebijakan  dan  praktek  manajemen  terdiri  dari  perencanan,  koordinasi  dan  memperlancar kegiatan. Dari segi perencanaan, beberapa upaya yang dapat dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat mampu  yang  mengurus  SKTM  adalah  diberikan  intruksi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang fungsi SKTM yang benar, diberi sanksi, ataupun diberikan tanda dan label agar masyarakat yang mampu merasa malu tanpa adanya diskriminatif, serta diberikan sanksi tegas. Dari segi koordinasi, pihak kepala RT dan kepala RW sebagai jajaran penyelenggara pemerintah desa Lereng, tetap berkoordinasi dalam hal  pengurusan  dokumen  masyarakat  khususnya  pada  RT  dan  RW  yang  dipimpinnya  dengan mengeluarkan surat pengantar. Dari segi memperlancar kegiatan, terdapat indikasi RT dan RW yang meminta  uang  kepada  masyarakat  yang  mengeluarkan  surat  pengantar.  Tindakan  pemberian  uang tersebut dilakukan secara sukarela oleh warga karena hingga saat ini tidak ada satupun masyarakat yang keberatan  dan  melapor.  Seluruh  pelayanan  di  pemerintahan  desa  gratis  tanpa  dipungut  biaya sepeserpun.

## Faktor Yang Menghambat Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
Adapun dalam pelaksanaannya, faktor yang menghambat efektivitas pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dari hasil wawancara diperoleh poin-poin sebagai berikut:
1. Rendahnya  kesadaran  masyarakat.  Rendahnya  tingkat  partisipatif  kesadaran  masyarakat  dari golongan ekonomi menengah ke atas yang masih menggunakan SKTM untuk mengurus keperluan pribadi.  Hasil  observasi  pada  salah  seorang  mahasiswa  asal  Kampar  mengaku  pernah menyalahgunakan  uang  beasiswa  pendidikan  tidak  mampu  miliknya  untuk  mengganti handphone keluaran terbaru.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
2. Tidak  adanya  regulasi  teknis  tentang  sanksi.  Hingga  saat  ini  belum  ada  kebijakan  teknis  yang mengatur  secara  rinci  terkait  pemberian  sanksi  bagi  masyarakat  mampu  yang  mengurus  SKTM. Adanya  SKTM  yang  tidak  sesuai  tujuan  dapat  menghambat  kinerja  pembangunan  masyarakat  di Desa Lereng.
3. Tidak adanya verifikasi data masyarakat tidak mampu oleh Ketua RT dan RW. Ketua RT dan RW dalam  menerbitkan  surat  pengantar  hanya  didasarkan  dari  permintaan  warga  dengan  membawa fotocopy  KTP  dan  KK  saja.  Tidak  adanya  pendataan  terkait  pendapatan  perbulan,  tidak  ada pencocokan data masyarakat dengan data RTM (rumah tangga miskin) dari Desa Lereng. Selain itu masih  menerima  uang  dari  warga,  sehingga  menyebabkan  birokrasi  pelayanan  publik  masyarakat terkesan membutuhkan uang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  segi  karakteristik  organisasi,  pemerintah  desa  bekerja  sesuai  tugas  dan  tanggung  jawab  dan menggunakan  peralatan  yang  sudah  terkomputerisasi  akan  tetapi  SOP  pelayanan  SKTM  masih memiliki waktu pelayanan yang belum jelas. Dari segi karakteristik lingkungan, terdapat pendapat tentang siapa saja masyarakat yang berhak mengurus SKTM. Dari segi karakteristik pekerja, SKTM ditujukan bagi keluarga yang kurang mampu dalam masalah finansial agar mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah dibidang sosial, kesehatan, perekonomian dan pendidikan dan masyarakat golongan mampu tidak sepatutnya mengurus SKTM. Dari segi kebijakan dan praktek manajemen,  adanya  indikasi  isu  Kepala  RT  dan  Kepala  RW  yang  meminta  uang  untuk mengeluarkan surat pengantar SKTM. Meskipun hal ini jelas menyalahi aturan, tetapi isu tersebut tidak  pernah  dilaporkan  oleh  masyarakat.  Pelayanan  administrasi  di  Desa  Lereng  tidak  dipungut biaya sepeserpun.
2. Faktor yang menghambat efektivitas pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Lereng  Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  terdiri  dari  rendahnya  kesadaran  masyarakat,  tidak adanya regulasi teknis tentang sanksi dan tidak adanya verifikasi data masyarakat tidak mampu oleh Ketua RT dan RW.
Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas seharusnya lebih berpartisipatif dengan tidak mengurus SKTM bagi kepentingan pribadi seperti mengurus dana bantuan sosial, beasiswa tidak mampu  maupun  untuk  keperluan  mendaftar  anak-anaknya  di  sekolah.  Hal  ini  ditujukan  agar masyarakat yang benar-benar tidak mampu punya kesempatan lebih besar mendapatkan pelayanan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan
2. Untuk mengantisipasi adanya pemberian uang secara sukarela yang dikhawatirkan menjadi budaya birokrasi pelayanan yang menggunakan uang, di setiap rumah RT dan RW yang menjabat harus diberikan  stiker  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  tidak  memberikan  uang  ataupun  bentuk apapun agar menciptakan birokrasi pelayanan yang bersih.
3. Kepala  Desa  disarankan  untuk  saling  berkoordinasi  dengan  Ketua  RT  dan  RW  dengan  cara memberikan  dokumen  data  RTM  yang  terbaru,  sehingga  para  masyarakat  yang  ingin  mengurus SKTM harus benar-benar terdaftar sebagai masyarakat yang tidak mampu.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
4. Harus  ada  regulasi  teknis  terkait  para  pengurus  SKTM  ditandai  atau  rumahnya  diberikan  label seperti para penerima PKH program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar SKTM dapat efektif dimiliki dan diajukan oleh masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
5. Ketua RT dan RW harus melakukan verifikasi pencocokan data pemohon SKTM dengan data RTM (rumah tangga miskin) dari Desa. Selain itu tidak diperbolehkan meminta dan harus menolak uang pemberian dari masyarakat dalam jumlah berapapun, hal ini dimaksudkan agar serta mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan tingkat pemerintahan desa yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang, A. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell, J.W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasibuan, Malayu, S.P. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Kasmir. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (teori dan praktik). Jakarta: Rajawali Press.
Rivai, V., dan Sagala, E.J. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Press.
Robbins, S.P dan Judge, A.T. (2012). Perilaku Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Sarundajang. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sinambela, Poltak Lijan. (2017). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D . Bandung: Alfabeta.
Syafi’e, Kencana Inu. (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama.
Zuliyanti, Sri. 2005. Pengaruh Pengembangan dan Pengawasan terhadap Efektivitas Kerja Bagian Produksi PT Tri Cahya Purnama. Skripsi. (Tidak diterbitkan). Universitas Negeri Semarang.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan  Teknologi  Komunikasi  dalam  Penerapan  Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in  the  regional  development  planning  agency  of  Rokan  Hilir  regency. International  Journal  of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam  Perilaku  Merokok. RELASI  NEGARA  INDUSTRI  DAN  MASYARAKAT  DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI , 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  Kholil,  S.,  &  Sikumbang,  A.  T.  (2019).  Islamic  Symbols  on  Political  Messages  in Newspapers in Riau (Study in Regional Head Election 2017). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi , 6 (2), 27-38.
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor , 12 , 219.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of" Islam Defense Action" as Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau. Bricolage:  Jurnal  Magister  Ilmu Komunikasi , 6 (02), 207-222.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger , 11 (1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43-56.
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The  Role  of  the  Camat  in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Munir,  A.,  Wahyudi,  S.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Sensual  Marketing
Sebagai  Strategi  Pemasaran  Produk  Yang  Diperankan  Oleh  Sales  Promotion  Girl  Di  Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Rajasa, Y. (2021). Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 11 (2), 1-11.
Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The  Influence  of  Discipline  on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020) (pp. 167-171). Atlantis Press.
Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in  the  regional  development  planning  agency  of  Rokan  Hilir  regency. International  Journal  of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. Pelalawan Regency .
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, M. D. W., Ayu, A., & Purwati, M. L. H. (2021). Effect of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS  2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43-56.
Doni, D., Yogia, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original  Revenue  of  Rokan  Hilir  Regency. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal,  M.,  Suwaro,  U.,  Mariana,  D.,  &  Redjo,  S.  I.  (2017,  November).  Governance  of  Forest  and Peatland  Fire  Prevention  in  Riau  Province.  In International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
Zainal, Z. (2018). Intergovernmental Relations Dalam Pemberian Konsesi Hutan Tanaman Industri Di Provinsi Riau. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 14 (2), 92-114.