## INTEGRITAS PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, KPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : Mamay Komariah, S.H., M.H *)

## ABSTRACT
Corruption  is  classified  as  extra-ordinary  crime  and  should  be  eradicated. Eradication of corruption should always be a priority for the government's agenda to be  tackled.  In  handling  must  be  done  by  several  agencies  that  have  the  authority about it. In Indonesia, law enforcement agencies in criminal acts korupsidiantaranya the  police,  judiciary  and  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  which  has been  formulated  in  Act  No.  31  of  1999  on  Corruption  Eradication  Jo  Act  No.  20  of 2001.
Integrity of the three institutions in enforcing the law has been stipulated in the legislation  of  each  institution,  which  has  the  authority  respectively,  but padapelaksanaannya  often  a  conflict  of  these  three  agencies  it  is  in  because  of differences in the objectives to be achieved.
Constraints  faced  in  creating  the  integrity  of  law  enforcement  in  both  the corruption of the legal factors including the existence of legislation that is considered to be overlapping so that the pull of authority.
Keywords : Integrity, Law Enforcement, Corruption.

## ABSTRAK
Korupsi  digolongkan  sebagai extra-ordinary  crime yang  harus  diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu  dijadikan prioritas agenda  pemerintahan untuk ditanggulangi. Dalam  penanganannya harus dilakukan oleh beberapa instansi yang mempunyai kewenangan tentang hal itu. Di Indonesia penegak hukum dalam tindak pidana  korupsi  diantaranya  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah terformulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Integritas  para  penegak  hukum  Kepolisian  Kejaksaan  dan  KPK  seharusnya menciptakan  keharmonisan  karena  pada  dasarnya  ketiga  lembaga  tersebut  telah memiliki  kewenangan  masing-masing.  Ketiga  lembaga  tersebut  masing-masing payung  hukum  nya  adalah  Undang-Undang.  Meskipun  pada  kenyataannya  KPK sebagai  salah  satu  penegak  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  akan  mengambil alih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam menciptakan integritas penegak hukum yang  baik  dalam  tindak  pidana  korupsi  diantaranya  dari  faktor  hukum  yakni  adanya peraturan  perundang-undangan  yang  dianggap  tumpang  tindih  sehingga  adanya tarik menarik kewenangan, karena dianggap peraturan perundang-undangan bersifat over lapping (tumpang tindih).
Kata Kunci : Integritas, Penegak Hukum, Tipikor.
*) Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN

## A.  LATAR BELAKANG
Tindak pidana korupsi merupakan  persoalan  klasik  yang telah  lama  ada.  Tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  hingga  saat  ini masih  menjadi  salah  satu  penyebab terpuruknya  sistem  perekonomian  di indonesia yang terjadi secara sistemik  dan  meluas  hingga  bukan saja  merugikan  kondisi  keuangan negara  tetapi  juga  telah  melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Korupsi  dewasa  ini  telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan transnasional  bahkan  atas  implikasi buruk  multidimensi  kerugian  ekonomi dan  keuangan  negara  yang  besar, maka  korupsi  dapat  digolongkan sebagai extra-ordinary crime sehingga harus diberantas. Pemberantasan  korupsi  harus  selalu dijadikan prioritas
agenda pemerintahan  untuk  ditanggulangi secara  serius  dan  mendesak  serta sebagai  bagian  dari  program  untuk memulihkan  kepercayaan  rakyat  dan dunia internasional.
Dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara yang  bersangkutan,  tidak  terkecuali Indonesia.  Berbagai  kebijakan  dalam
bentuk perundang-undangan tersebut berupa : TAP MPR No.  XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang  Bersih,  Bebas  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang
Nomor  28  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme 6; Undang-Undang Nomor 31  tahun  1999  Jo  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindan Pidana
Korupsi;  dan  Pengadilan  Khusus Korupsi.  Pembentukan  dua  institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukanoleh pemerintah dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003. Dengan banyaknya penerbitan  peraturan  perundangan yang  terkait  dengan  pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi,  tapi  yang  paling  penting adalah bagaimana penerapan/ operasionalisasi/
implementasi kesemua  peraturan  tersebut  dalam
menanggulangi  tindak  pidana  korupsi yang  ada  di  Indonesia.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Muladi  bahwa penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam  suatu  undang-undang,  tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat
(Muladi: 1995: 13).
Oleh karena tidaklah
berlebihan ketika tindak pidana korupsi  merupakan  tindak  pidana yang  sudah  kronis  dan  sulit  untuk  di sembuhkan, sehingga dalam penanganannya harus dilakukan oleh beberapa  instansi  yang  mempunyai kewenangan  tentang  hal  itu.  Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan.
Karena  dalam  praktek,  baik  yang sudah  terjadi  atau  baru  diprediksikan akan  terjadi,  ternyata  pelaksanaan kerja KPK terbentur
banyak
permasalahan.
Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan kordinasi  antara  KPK  dengan  pihak Kepolisian  dan  Kejaksaan  sebagai sub  sistem  dari  Peradilan  Pidana Terpadu  dan  juga  tugas  danperanan KPK  itu  sendiri  sebagai  super  body. Dalam  rangka  membangun  kembali kepercayaan  publik  terhadap  peran dancitra lembaga peradilan dan
lembaga  penegak  hukum  seperti Kepolisian,  Kejaksaan,dan  Komisi
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, maka salah satu mekanisme dalam  sub  sistem  peradilan  pidana yaitu  penyidikan  dan  penuntutan, perlu  untuk  diberdayakan  secara lebih optimal.

## B.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  Integritas  Penegak
Hukum  (Kepolisian,  Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi?
2.  Kendala-kendala apa yang
dihadapi  oleh  Penegak  Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) sebagai  penegak  hukum  dalam Tindak  Pidana  Korupsi  demi tercapainya  Integritas  Penegak Hukum yang baik?

## C.  Tujuan Penelitian
1.  Untuk mengetahui Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2.  Untuk mengetahui Kendala- kendala  apa  yang  dihadapi  oleh
Penegak Hukum (Kepolisian,
Kejaksaan, KPK) sebagai
penegak  hukum  dalam  Tindak
Pidana  Korupsi  demi  tercapainya Integritas  Penegak  Hukum  yang baik.

## D.  Manfaat Penelitian
1.  Secara teoritis penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan sumbangan  ilmiah  bagi  ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana.
2.  Secara  Praktis  hasil  penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat  memberikan kontribusi  dan solusi  konkrit  bagi  para  Penegak Hukum dalam
upaya
penanggunalangan  pemberanta- san  tindak  pidana  korupsi  yang baik.

## II. PEMBAHASAN
1.  Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi
Satjipto  Rahardjo  antara  lain menyatakan “Hukum tidak bisa tegak dengan  sendirinya,  artinya  tidak mampu  untuk  mewujudkan  sendiri nilai-nilai  serta  kehendaknya  yang tercantum dalam peraturan- peraturan  hukum  itu.  Hukum  akan kehilangan  maknanya  apabila  tidak
diitegakkan. Dengan kata lain hukum tidak  mampu  untuk  menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan”.
Menurut  Sudarto  di  bidang penegakan  hukum  pidana  didukung oleh  alat  pelengkap  dan  peraturan yang  relatif  lebih  lengkap  dari penegakan  hukum  di  bidang-bidang lainnya. Aparat  yang dimaksud disini adalah kepolisian kejaksaan pengadilan  dan  lembaga  eksekusi pidana, sedangkan peraturan- peraturan  yang  ada  dikatakan  lebih lengkap  ialah  antara  lain  ketentuan Hukum  Acara  Pidana,  Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisan  Republik  Indonesia  dan Undang-Undang  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia (Muladi;1995:vii).
Undang-Undang Nomor 31
Tahun  1999  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga memuat ide-ide  atau  konsep-konsep  yang harus  diejawantahkan  oleh  penegak hukum.  Sebagai  suatu  kebijakan yang  rasional,  penegakan  Undang- Undang tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  memiliki  3 elemen  yang  terkait  satu  sama lainnya, yaitu Undang-Undang
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi  sebagai  produk
Legislasi yang kemudian akan diterapkan  oleh  aparat  penegak hukum  (Kebijakan  Aplikasi/Yudikatif) dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana (Kebijakan Eksekutif/
Administrasi).  Dengan  kata  lain, bahwa  dalam  penegakan  hukum termasuk penegakan atau
pemberantasan tindak pidana korupsi  terkait  kebijakan  legislative, kebijakan  yudikatif,  dan  kebijakan eksekutif  sebagai  satu  kesatuan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,  memang  seharusnya  telah menjadi  agenda  prioritas  seluruh aktivitas penegakan hukum.
Kejahatan korupsi  yang semula dipandang  sebagai  kejahatan  biasa (Ordinary Crime),
masyarakat internasional  saat  ini,  sepakat  untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai  kejahatan  luar  biasa (Extra Ordinary Crime). Keadaan luar biasa
tersebut meniscayakan adanya tindakan  dan  penanganan  secara luar  biasa  pula.  Penanganan  yang luar  biasa  tidaklah  berarti  dapat keluar  dari  koridor the  rule  of  law .
Karena  sifat  kejahat  korupsi  yang merupakan  kejahatan  luar  biasa sehingga dalam penangannnaya harus  secara  luar  biasa.  Maka
penegak hukum dalam tindak pidana korupsi teridiri dari Jaksa, Polisi, dan KPK.
Kedudukan dan fungsi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1961  tentang  Pokok  Kekuasaan Kepolisian Negara. Berdasarkan Pasal  2    Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara dirinci sebagi berikut:
a.  Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; b.  Dalam bidang
peradilan mengadakan  penyelidikan  atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam  undang-undang  Hukum Acara Pidana dan lain-lain
peraturan Negara; c.  Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan  masyarakat  dan Negara; d.  Melaksanakan
tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya  oleh  suatu  peraturan Negara.
Bersama  dengan  bergulirnya reformasi  lahirlah  Undang-Undang nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian
Republik Indonesia sebagai wujud legitimasi
kemandirian lembaga kepolisian.
Kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian  dalam  menjalakan  tugas penyidikan disamping ketentuan Pasal  13  Undang-undang  tersebut juga  berdasarkan  Hukum  Acara Pidana  yang  berlaku  atau  RBG. Pada  ketentuan  tersebut  status
kepolisan dalam kewenangan penyidikan adalah sebagai
pembantu jaksa.
Selain kewenangan
sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP kepolisian  juga  mempunyai  tugas dan wewenang sebagaimana diaturdalam perundang-undangan lain  yangtersebar,  salah  satunya adalah  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tebtang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Yaitu melakukan  kewenangan  penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tetap dimiliki  oleh  kepolisan  sekalioun  dua lembaga penyidikan lain yaitu kejaksaan dan KPK juga mempunyai wewenag  tersebut.  Ketentuan  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang  KPK  menyebutkan bahwa Pemberantasan Korupsi
berwenang  melakukan  penyelidikan,
penyidikan,  dan  penuntutan  tindak pidana korupsi yang :
a.   Melibatkan aparat penegak hukum,  penyelenggara  negara,
dan orang lain yang ada kaitannya  dengan  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  atau penyelenggara negara;
b.   Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c.   Menyangkut  kerugian  negara paling sedikit
Rp. 1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah).
Dari  ketentuan  tersebutdapat dilihat  bahwa  kewengan  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana korupsi  yang  bisa  dilakukan  oleh lembaga  penyidik  kepolisian  adalah Menyangkut  kerugian  negara  paling sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar  rupiah).  Tidak  Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;  dan/atau  serta  tidak Melibatkan  aparat  penegak  hukum, penyelenggara  negara,  dan  orang lain  yang  ada  kaitannya  dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  atau penyelenggara negara;
Ketentuan tentang kewenangan melakukan  penyidikan  yang  dimiliki oleh  penyidik  Polri  memberikan ketegasan  bahwa  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik
Indonesia,  kedudukan  penyidik  polri dalam hal tugas penyidikan merupakan  pemegang  peran  utama melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian  undang-undang  tersebut memberikan  pembatasan  bahwa  hal tersebut  tetap  harus  memperhatikan dan  tidak  mengurangi  kewenangan yang  dimiliki  oleh  penyidik  lainnya sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ada.
Lembaga  lain  yang  merupakan penegak hukum dalam tindak pidana korupsi adalah kejaksaan. Kejaksaan yang  merupakan  lembaga  negara yang melaksankan kekuasaan negara di bidang penuntutan
begitupun dalam tindak pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan,  selain  itu  kejaksaanpun diberikan kewenangan
untuk melakukan penyidikan sebagai perwujudan  dari  Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor
16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 Kejaksaan RI adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan  serta  kewenangan  lain
berdasarkan Undang-undang.
Kejaksaan sebagai pengendali proses  perkara  ( Dominus  Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam  penegakan  hukum  karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidanaini dapat diajukan ke pengadilan atau tidak.
Wewenang  dan  tugas  dari kejaksaan  diaturdalam  Pasal  30 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, yaitu:
a.   Melakukan penuntutan;
b.   Melaksanakan  penetapan  hakim dan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c.   Melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d.  Melakukan penyelidikan
terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang-undang;
e.   Melengkapi berkas perkara tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan pemeriksaan tambahan  sebelum  dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya  dikoordinasikan dengan penyidik.
Dalam  Penjelasan  Pasal  30 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik
Indonesia, dijelaskan bahwa Kewewenangan  dalam  ketentuan  ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur  misalnya  adalah  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan
Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindakan  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  jo.  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan undang- undang  tersebut  maka  kejaksaan diberikan  kewenangan  lain  yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak  pidana  tertentu.  Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap  tindak  pidana    korupsi sama  dengan  kewenangan  yang dimiliki  oleh  penyidik  polri  dan  KPK, dengan ketentuan yang telah
diaturdalam Pasal 11 Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Fungsi  KPK,  sebagai  lembaga Super Body institusi penegak hukum
kejahatan korupsi telah mendapatkan  pembenaran  yuridis.
Sehingga  kehadiran  KPK,  umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di  tingkat  lapangan.  Kekhawatiran terhadap  kredibilitas  KPK  sebagai lembaga baru adalah hal yang wajar, mengingat  di  tangan  badan  inilah harapan terakhir pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Pasal  43 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang  KPK  adalah  melakukan melakukan  koordinasi  dan  supervisi, termasuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002, mengatur tentang tugas yang diemban oleh KPK yaitu :
a.  Koordinasi  dengan  instansi  yang berwenang
melakukan pemberantasan  tindak  pidana korupsi;
b.  Supervisi  terhadap  instansi  yang berwenang melakukan pemberantasan  tindak  pidana korupsi;
c.  Melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi;
d.  Melakukan tindakan-tindakan
pencegahan tindak pidana
korupsi; dan
e.  Melakukan monitor terhadap
penyelenggaraan  pemerintahan negara.
Atas  tugas  yang  diemban  oleh KPK maka KPK diberikan wewenang :
a.  Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya  yang  berkaitan dengan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  dan  instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
b.  Dalam melaksanakan wewenang tersebut  maka  KPK  berwenang juga  mengambilalih  penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
c.  Dalam  hal  KPK  mengambil  alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian  atau  kejaksaan  wajib menyerahkan tersangka dan
seluruh  berkas  perkara  beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan  dalam  waktu  paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal
diterimanya  permintaan  Komisi Pemberantasan Korupsi. d.  Penyerahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
dilakukan  dengan  membuat  dan menandatangani  berita  acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian  atau  kejaksaan  pada saat penyerahan tersebut beralih kepada  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Di  pihak  lain,  peran  institusi penegak  hukum,  seperti  Kepolisian, Kejaksaan,  dan  Pengadilan  merasa terkurangi,  sebab  dalam  waktu  lalu merupakan  kewenangan  bersama Polisi, Jaksa dan Pengadilan Umum. Akan tetapi, sejak keluarnya Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  kejahatan korupsi,  dalam  ukuran  tertentu  (di atas  1  miliar)  merupakan  yurisdiksi kompetensi KPK.
Kompleksitas kejahatan korupsi mustahil dapat  dicari jalan keluarnya hanya  dengan  pendekatan  parsial. Dalam ketentuan hukum
internasional,  selain  korupsi  sebagai kejahatan  luar  biasa  akibat  adanya
penyalahgunaan kewenangan
( abuse of power ) yang telah
menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Urgensi dibentuknya  KPK,  melalui  Undang-
Undang  Nomor  30  tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  diharapkan dapat  mewujudkan  masyarakat yang adil  dan  makmur  serta  sejahtera berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Kedudukan KPK sebagai institusi  hukum  yang  strategis  oleh karena  memiliki  kewenangan  lebih credible  dan  profesional  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hubungan fungsional dan koordinatif  antara  Kejaksaan  dan Kepolisian  dengan KPK  dapat dilihat dengan  jelas  dalam  penjabaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun  2002  seperti  telah  disebut  di atas.  Dalam  pasal  tersebut  terlihat betapa  besar  peran,  tugas  dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi.  Selanjutnya,  mengenai  hal ini  dijelaskan  dalam  Penjelasan
Umum dari Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002, KPK :
a.  Dapat  menyusun  jaringan  kerja (networking) yang  kuat  dan memperlakukan  institusi  yang telah ada sebagai "counterpartner" yang  kondusif sehingga
pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
b.  Tidak  memonopoli  tugas  dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; c.  Berfungsi  sebagai  pemicu  dan pemberdayaan institusi yang telah  ada  dalam  pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
d.  Berfungsi untuk melakukan supervisi dan  memantau  institusi yang  telah  ada,  dan  dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ( superbody ) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.
Dari  penjelasan  umum  ini, maka  disimpulkan  bahwa  komisi harusmenjadikan Kepolisian maupun Kejaksaan  sebagai ‘counter  partner’ yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat
dilaksanakan  secara  efisien  dan
efektif.  Hal  ini  dapat  dipahami mengingat  keberadaan  KPK  tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan  timbulnya  berbagai
kesulitan serta pembengkakan pembiayaan  yang  sangat  besar. Sehingga  untuk  penyidikan  dan penuntutan dilaksanakan oleh
Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan. Demikian  pula  tentang  fungsi KPKuntuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan  serta  fungsi  lainnya, yaitu sebagai pemicu dan
pemberdaya  institusi  dan  fungsi melakukan  supervisi  dan  memantau instansi yang telah ada, menandakan bahwa dalam hubungan  fungsional  antara  KPK dengan Kejaksaan dan/atau
Kepolisian  akan  tetap  memberikan peran  yang  besar  kepada  kedua lembaga terdahulu itu untuk melaksanakan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan.
Selain itu dalam Undang- undang  juga  diberikan  persyaratan terhadap perkara yang dapat diambil alih oleh KPK, yaitu :
a.   Laporan  masyarakat  mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b.  Proses penanganan tindak pidana  korupsi  secara  berlarut- larut  atau  tertunda-tunda  tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c.   Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi  pelaku  tindak  pidana korupsi yang sesungguhnya; d.  Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e.  Hambatan  penanganan  tindak pidana  korupsi  karena  campur tangan  dari  eksekutif,  yudikatif, atau legislatif; atau
f. Keadaan  lain  yang  menurut pertimbangan  kepolisian  atau kejaksaan,  penanganan  tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam melaksanakan  tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi,  KPK  berwenang  melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  tindak  pidana  korupsi yang :
a.  Melibatkan aparat penegak hukum,  penyelenggara  negara,
dan orang lain yangada kaitannya  dengan  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh aparat penegakhukum atau penyelenggara negara;
b.  Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c.  Menyangkut  kerugian  negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah) Pendekatan dalam sistem peradilan  pidana  menurut  Romli Atmasasmita  menitikberatkan  pada koordinasi  dan  singkronisasi  dengan disertai  adanya  pengawasan  dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) dan menggunakan hukum sebagai instrumen  untuk  memantapkan The administration  of  justice. (Romli Atmasasmita; 1996;30).
Menurut  Bertalanffy,  Kennct Building  serta  Shorde  dan  Voice bahwa  sistem  hukum  mengandung keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keorganisasian,  keterhubungan  dan ketergantungan komponen satu sama yang lain yang disertai adanya
orientasi pada tujuan (Esmi Wirassih; 2005;31)
Meskipun pada hakekatnya Komisi  Pemberantas  Korupsi  yang merupakan lembaga superbody yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi, namun KPK  pun  di  batasi  dalam  hal,  KPK selama  menjalankan  tugas  dan kewenangannya,
KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan  dalam  perkara  tindak pidana  korupsi.  Proses  peradilan terhadap  perkara  tindak  pidana korupsi dilaksanakan dengan menggunakan  Undang-Undang  31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor  :  30  tahun  2002  Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Undang- Undang  Nomor  :  30  Tahun  2002 merupakan ketentuan khusus mengenai  hukum  acara  pengadilan tindak  pidana  korupsi.  Sedangkan KUHAP  merupakan  ketentuan  yang
bersifat  umum  dalam  hukum  acara pidana  di  peradilan  umum.  Dalam pelaksanaannya, ketiga Undang- undang  tersebut  saling  melengkapi. Hal  ini  dengan  tegas  dinyatakan dalam  Pasal  26  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999,  Pasal  38 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2002  dandalam  Pasal  39  ayat (1)  dan  Pasal  62  Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.
Ketentuan  di  atas  menandakan berlakunya asas hukum lex specialis derogatlegi generalis, karena ketentuan  yang  tidak  ditentukan  lain dalam  Undang-undang  yang  bersifat khusus  ini  (Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002)  akan  tetap menggunakan ketentuan dalam undang-undang  yang  bersifat  umum (KUHAP).  Untuk  itu  dalam  hal ditentukan  lain  oleh  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  dan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002, maka  hal  yang  sama  yang  diatur dalam  KUHAP  tidak  berlaku.  Akan tetapi  apabila  hal  tersebut  tidak ditentukan  lain  maka  yang  berlaku adalah  ketentuan  yang  diatur  dalam
KUHAP. Pengecualian atas ketentuan tertentu melalui penggunaan asas hukum lex specialis derogat legi generalis.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas, dapat kita lihat bahwa integritas para
penegak hukum kepolisian kejaksaan  dan  KPK  seharusnya menciptakan  keharmonisan  karena pada dasarnya ketiga lembaga tersebut  telah  memiliki  kewenangan masing-masing. Ketiga lembaga tersebut masing-masing payung hukumnya  adalah  Undang-Undang. Meskipun  pada  kenyataannya  KPK sebagai  salah  satu  penegak  hukum dalam  tindak  pidana  korupsi  akan mengambilalih  fungsi  dan  tugas Kepolisian  dan  Kejaksaan  untuk melakukan  penyelidikan,  penyidikan dan  penuntutan  dalam  perkara- perkara korupsi tertentu.
Integritas penegak hukum dalam tindak pidana korupsi  ini tidak terwujud  karena  adanya  perbedaan target  dari  masing-masing  lembaga sehingga mengakibatkan adanya keegoisan dari masing-masing lembaga.
2.  Kendala-kendala  yang  dihadapi oleh Penegak Hukum dalam
Tindak Pidana Korupsi demi tercapainya  Integritas  Penegak Hukum yang baik.
Secara  konsepsional,  maka  inti dan  arti  penegakan  hukum  terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai  rangkuman  penjabaran  nilai
tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Robert B. Seidman menyatakan bahwa  tindakan  apapun  yang  akan diambil  baik  oleh  pemegang  peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun  pembuat  Undang-Undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik dan  sebagainya.  Seluruh  kekuatan- kekuatan  sosialselalu  ikut  bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan  peraturan-peraturan yang  berlaku,  menerapkan  sanksi- sanksinya.  (Satjipto,  Raharjo;  1981; 31) Akhirnya peranan yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum  itu  merupakan  hasil  dari bekerjanya berbagai macam faktor.
Menurut  Soerjono  Soekanto, bahwa  masalah  pokok  dari  penegak hukum  sebenarnya  terletak  pada faktor-faktor yang
mungkin mempengaruhinya, yaitu: 1)  Faktor hukum (Undang-Undang).
2)  Faktor Penegak Hukum.
3)  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum.
4)  Masyarakat.
5)  Faktor kebudayaan.
Kendala-kendala dalam penegakkan  hukum  pemberantasan
korupsi  Dalam  praktek  penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi
Rendahnya komitmen
pemerintah terhadap upaya pemberantasan  korupsi  dan  bahwa selama  ini  pemberantasan  korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya political  will  pemerintah  bagi  upaya pemberantasan korupsi.
Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut  upaya  pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang- undangan,  baik  dari  aspek  isi maupun  aspek  teknik  pelaksanaan- nya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam pemberantasan  korupsi.  Hambatan yang kedua berkaitan dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif  dan  legislatif  terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme  pemeriksaan  terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila menyangkut izin pemeriksaan
terhadap pejabat-pejabat yang
terindikasi korupsi. Hambatan yang ketiga
berkaitan  dengan  integritas  moral aparat penegak hukum serta ketersediaan  sarana  dan  prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan  korupsi.  Hambatan yang  keempat  berkaitan  dengan masalah kultur/budaya, dimana
sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu.
Proses  penegakan  hukum  oleh aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa dan  hakim),  khususnya  berkenaan dengan  perkara  korupsi  di  daerah- daerah dapat dikatakan telah mengalami  kemajuan  yang  cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun  sebelumnya.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  meningkatnya jumlah  kasus  korupsi  yang  dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum
di daerah.
Keberhasilan  ini  tidak  lepas  dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga  independen  yang konsen  terhadap  upaya  penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

## III. PENUTUP
1.  Integritas  penegak  hukum  dalam tindak pidana korupsi ini terformulasikan dalam Undang- Undang Pemberantasan Korupsi dimana penyidik dalam tindak pidana korupsi teridiri dari Kepolisian,
Kejaksaan dan KPK. Ketiga lembaga tersebut memiliki kualifikasi
kewenangan masing-masing.
Sehingga  di harapkan  integrasi tersebut akan terwujud. Namun pada kenyataannya integrasi para penegak  hukum  dalam  tindak  pidan korupsi tidak terwujud karena adanya perbedaan target dari masing-masing  lembaga  sehingga mengakibatkan  adanya  keegoisan dan  tarik  menarik  kewenangan  dari masing-masing lembaga.
2.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh penegak hukum dalam rangka menciptakan  integrasi  yang  baik dalam tindak pidana korupsi diantaranya dari faktor hukum, karena dianggap peraturan perundang-undangan  bersifat over lapping (tumpang  tindih),  sehingga ada tarik menarik kewenangan antara tiga lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Basrief. Korupsi  dan  Uapaya
Penegakan Hukum (Kapita
Selekta). Jakarta  :  PT.  Adika
Remaja Indonesia. 2006.
Atmasasmita,  Romli, Sistem  Peradilan Pidana  Kontemporer. Bandung  : Alumni. 2010
Lopa,  Baharudin  dan  Moh.  Yamin.
Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  (Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1971) berikut pembahasan serta penerapannya dalam praktek. Alumni : Bandung.
1987.
Marpaung, Laden. Tindak Pidana
Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta : Djambatan. 2004. Mertokusumo,  Sudikno.  1983. Sejarah Peradilan dan Perundang- undangannya  di  Indonesua  sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa indonesia.  Jogjakarta  : Liberty 1983
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Edisi  Revisi. Semarang  :  Badan Penerbit UNDIP. 1995
Rahardjo,
Satjipto. Hukum dan
Masyarakat.  Bandung  : Angkasa 1981.
Soekanto,
Soedjono, Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Penegakan
Hukum. Jakarta  :  PT.  Raja
Grafindo. 1990.
Soesilo,  R. Kedudukan  Hakim,  Jaksa,
Jaksa  Pembantu  dan  Penyidik
(Dalam  Penyelesaian  Perkara
Sebagai Penegak Hukum).
Bogor : Politea. 1992
Wirassih  Pujirahayu,  Esmi. Pranata
Hukum Sebagai Telaah Soiologis.
Semarang  :  PT.  Suryandaru Utama. 2005.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Jo  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan.
Undang  Undang  No  46  Tahun  2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.