Melssy  Dinda  Nursyahfitri,  Feny  Windiyastuti  (2023) Implementasi  Pelepasan  Bersyarat  dalam  Sistem Pembinaan Pemasyarakatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## IMPLEMENTASI PELEPASAN BERSYARAT DALAM SISTEM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Melssy Dinda Nursyahfitri 1 , Feny Windiyastuti 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia Email: melsydinda99@gmail.com, feny@iblam.ac.id,

## Abstrak
Pembebasan  bersyarat  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  di  luar  Rumah Tahanan/Lembaga  Pemasyarakatan  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3 (duaper  tiga)  masa  pidananya  dengan  ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana tersebut  minimal  9  (sembilan)  bulan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat dapat diimplemantasikan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15a dan Pasal 15b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya Pasal  14  ayat  (1)  huruf  (k)  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  juga  menyebutkan  bahwa  Narapidana  berhak  mendapatkan pembebasan bersyarat. Terkait syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam  pelaksanaannya,  pembinaan  dan  pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  diselenggarakan  oleh  Menteri  dan  dilaksanakan  oleh  petugas Pemasyarakatan.  Implementasi  sistem  pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan berdasarkan  atas  azas-azas  pengayoman,  persamaan  perlakuan  dan  pelayanan, pendidikan  dan  pembimbingan,  penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan serta terjaminnya hak untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang  tertentu.  Konsep pelepasan  bersyarat  dalam  Sistem  Pembinaan  Pemasyarakatan  dilakukan  oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  pembebasan  bersyarat  terhadap narapidana, yaitu Menteri Kehakiman atau pejabat yang dirunjuk untuk itu dengan memperhatikan  syarat  substantif  dan  syarat  administratif  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 01. PK.  04-10  Tahun  1999,  serta  memperhatikan  tata  cara  untuk  memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas.
Kata kunci : Pelepasan Bersayarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.

## Abstract
Conditional  release  is  the  process  of  fostering  prisoners  outside  the  Detention Center/  Correctional  Institution  after  serving  at  least  2/3  (two  thirds)  of  their criminal period with the provision that 2/3 (two thirds) of the criminal period is at least 9 (nine) months. The research method used is the normative juridical method. The  results  of  the  study  indicate  that  parole  can  be  implemented  by  taking  into account several provisions contained in Article 15a and Article 15b of the Criminal Code, then Article 14 paragraph (1) letter (k) of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections  also  states  that  Prisoners  are  entitled  to  parole.  Regarding  the requirements and procedures for the implementation of the rights and the prisoners in prison, it is regulated in Article 43 of the Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights and the  Correctional  Inmates.  In  its  implementation,  the  guidance  and  mentoring  of Correctional Inmates is carried out by the Minister and carried out by Correctional Officers. The implementation of the correctional development system is carried out based on the principles of protection, equality of treatment and service, education and guidance, respect for human dignity, loss of independence is the only suffering and  guarantee  of  the  right  to  keep  in  touch  with  family  and  certain  people.  The concept of conditional release in the Correctional Guidance System is carried out by an  official  authorized  to  carry  out  conditional  release  of  prisoners,  namely  the Minister of Justice or an official appointed for that purpose by taking into account the  substantive  requirements  and  administrative  requirements  as  referred  to  in Article  7  paragraph  (2)  and  Article  8  of  the  Decree  of  the  Minister  of  Justice. Number: M. 01. PK. 04-10 of 1999, as well as paying attention to the procedures for obtaining parole as described in the discussion above.
Keywords: Conditional Release, Correctional Institution, Prisoners.

## Pendahuluan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  hukum  merupakan  salah  satu perantara  yang  dibutuhkan  untuk  mengantisipasi  perkembangan  dalam  kehidupan manusia.  Selain  itu  hukum  juga  diperlukan  untuk  mengantisipasi  penyimpangan penyimpangan  yang  terjadi.  Salah  satu  bentuk  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: “hukum yaitu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan  atau  kaedah-kaedah  dalam  suatu  kehidupan  bersama/  keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  di  dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Aji, 2022). Dalam
memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini, fungsi hukum  menjadi  sangat  penting,  karena  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Prodjodikoro bahwa “tujuan dari hukum yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di  dalam  masyarakat”.  Untuk  mencapai  tujuan  hukum  tersebut,  pemerintah  berusaha untuk  memperbesar  pengaruhnya  terhadap  masyarakat  dengan  berbagai  alat  yang  ada padanya (Permata, 2015). Salah satu alat itu adalah hukum pidana. Dengan adanya hukum pidana,  pemerintah  dapat  menetapkan  perubahan-perubahan  tertentu  sebagai  tindak pidana baru (Danil, 2021). Ruba’i menyatakan bahwa: (Ruba’i, 2021)
“Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan  aturanaturan  untuk  menentukan  perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
Dalam  hukum  pidana  pasti  tidak  akan  terlepas  dari  permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana (Purwanto,  2022).  Secara  dogmatis  di  dalam  hukum  pidana  terdapat  tiga  pokok permasalahan, yaitu: “perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu” (Swardhana, 2020).  Selain  itu  bagian  terpenting  dalam  hukum  pidana  yang  saat  ini  masih  kurang mendapat  perhatian  adalah  bagian  mengenai  pemidanaan  (Situmorang,  Ham,  &  Kav, 2019). Karnasudirdja berpendapat lain dalam bukunya yang berjudul Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengawasan Narapidana, menyebutkan bahwa:
“Segala  pengaturan  mengenai  hukum  pidana  ini  pada  akhirnya  akan  berpuncak pada  pemidanaan  yang  dapat  merenggut  kemerdekaan  seseorang,  kejahatan,  penjahat (pembuat  kejahatan)  dan  pidana,  serta  merupakan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi untuk  memungkinkan  penjatuhan  pidana.  Maka  masalah  pemidanaan  dan  pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan”.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terdapat  dua  jenis  sanksi yang  dapat  dijatuhkan  kepada  seseorang  apabila  terbukti  telah  melanggar  hokum (Sushanty,  2019).  Pengaturan  mengenai  jenis-jenis  pidana  tercantum  dalam  Pasal  10 KUHP  yang terdiri dari “pidana pokok dan pidana tambahan”. Pidana pokok meliputi, (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan dan (4) pidana denda. Sedangkan pidana  tambahan  meliputi,  (1)  pencabutan  hak-hak  tertentu,  (2)  perampasan  barang- barang tertentu dan (3) pengumuman putusan hakim. Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam Penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:
“Sistem pemenjaraan yang sangat berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan  sarana  yang  tidak  sejalan  dengan  konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  agar narapidana  menyadari  kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk  melakukan  tindak
pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya”.
Dalam perkembangannya muncul suatu Lembaga Pemasyarakatan yang didirikan dengan  harapan  akan  dapat  mengembalikan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) sebagai  warga  yang  baik  juga  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  WBP  (Eryansyah  &  IP,  2021).  Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam  Pancasila  (Astuti  &  Dewi,  2021).  Bagi  negara  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila,  pemikiran-pemikiran  baru  mengenai  fungsi  pemidanaan  yang  tidak  lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan (Wulandari, 2015). Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.
Adapun hak-hak dari Narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  yang  menyebutkan  bahwa: (Nasip, Yuliartini, & Mangku, 2020).
Narapidana berhak:
1. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
2. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
3. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; dan
4. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
Terkait  dengan  hak  pembebasan  bersyarat,  pemberian  hak  tersebut  diberikan kepada narapidana yang betul-betul sudah berperilaku baik dan mematuhi semua aturan yang  telah  diberlakukan  di  rumah  tahanan/  lembaga  permasyarakatan  selama  masa penahanan berlangsung (Yanto, 2021).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ( normative  legal research ) dengan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali  disebut  penelitian  kepustakaan,  karena  objek  kajiannya  adalah  dokumen peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  pustaka.  Pendekatan  undang-undang
digunakan  untuk  mengkaji  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi Pelepasan Bersyarat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembebasan  bersyarat  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  di  luar  Rumah Tahanan/Lembaga  Pemasyarakatan  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga  Pemasyarakatan,  yang  merupakan  salah  satu  dari  bagian  sistem peradilan  pidana  Indonesia,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  (Aji,  2022). Pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah  dijalani,  kecuali  dikemudian  hari  ternyata  bahwa  terpidana  sebelum  batas  tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang  diberikan  kepadanya  oleh  Hakim  jadi  keputusan  pidana  tetaplah  ada  akan  tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan (DP, 2018).
Ketentuan  mengenai  pembebasan  bersyarat  di  dalam  peraturan  perundang- undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  dimana  penyusunan  KUHP  dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie , yang Hukum Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie terpengaruh  olehs  istem  pidana  penjara  di  Inggris (progressive system) , dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.
Pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:
a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diaturdalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb  Nomor  749  yang  juga  dikenal  sebagai ordonansi  de  voorwardelijjke invrijheidstelling atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
b. Pembebasan  bersyarat  dari  kewajiban  untuk  mendapatkan  pendidikan  dalam  suatu lembaga pendidikan suatu Negara sepertiyang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal  69  ayat  (1)  dari  ordonansi  pada  tanggal  21  Desember  1917,  Stb  nomor  741 yangjuga  dikenal  sebagai dwangopveding  regeling atau  peraturan  mengenai pendidikan paksa.
Adapun  dasar  hukum  tentang  pemberian  bebas  bersyarat  bagi  Narapidana  di lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :(Moeljatno, 2021).
(1) Jika  terpidana  telah  menjalani  dua  pertiga  dari  lamanya  pidana  penjara  yang
dijatuhkan  kepadanya,  yang  sekurang-kurangnya  harus  sembilan  bulan,  maka  ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
(2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
(3) Masa  percobaan  itu  lamanya  sama  dengan  sisa  waktu  pidana  penjara  yang  belum dijalani,  ditambah  satu  tahun.  Jika  terpidana  ada  dalam  tahanan  yang  sah,  maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.
Pembebasan bersyarat dapat diimplemantasikan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15a dan Pasal 15b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:
Pasal 15a
(1) Pelepasan  bersyarat  diberikan  dengan  syarat  umum  bahwa  terpidana  tidak  akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
(2) Selain  itu,  juga  boleh  ditambahkan  syarat-syarat  khusus  mengenai  kelakuan terpidana,  asal  saja  tidak  mengurangi  kemerdekaan  beragama  dan  kemerdekaan berpolitik.
(3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
(4) Agar  supaya  syarat-syarat  dipenuhi,  dapat  diadakan  pengawasan  khusus  yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
(5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat  khusus  baru;  begitu  juga  dapat  diadakan  pengawasan  khusus. Pengawasan  khusus  itu  dapat  diserahkan  kepada  orang  lain  daripada  orang  yang semula diserahi.
(6) Orang  yang  mendapat  pelepasan  bersyarat  diberi  surat  pas  yang  memuat  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhinya.  Jika  hal-hal  yang  tersebut  dalam  ayat  di  atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

## Pasal 15b
(1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal- hal  yang  melanggar  syarat-syarat  tersebut  dalam  surat  pasnya,  maka  pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri  Kehakiman  dapat  menghentikan  pelepasan  bersyarat  tersebut  untuk sementara waktu.
(2) Waktu selama terpidasna dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
(3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali,  kecuali  jika  sebelum  waktu  tiga  bulan  lewat,  terpidana  dituntut  karena melakukan  tindak  pidana  pada  masa  percobaan,  dan  tuntutan  berakhir  dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu  tiga  bulan  bersyarat  masih  dapat  dicabut  dalam  waktu  tiga  bulan  setelah
putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan.
Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga diterangkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  43  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, diterangkan bahwa:
(1) Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  kecuali  Anak  Sipil,  berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak  Pidana  setelah  menjalani  pidana  sekurangkurangnya  2/3  (dua  pertiga)  dari masa  pidananya  dengan  ketentuan  2/3  (dua  pertiga)  masa  pidana  tersebut  tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
(3) Pembebasan  bersyarat  bagi  Anak  Negara  diberikan  setelah  menjalani  pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
Menurut  Aruan  Sakidjo  dan  Bambang  Purnomo,  maksud  dan  tujuan  dari  pada pembebasan  bersyarat  adalah  untuk  transisi  atau  memudahkan  kembalinya  terpidana kemasyarakat  dan  pemberian  pelepasan  bersyarat  sebelum  selesainya  masa  pidana  itu juga  dimaksudkan  untuk  mendorong  terpidana  untuk  berkelakuan  baik  dalam  penjara. Supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi, dan supaya terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat dari penjara itu diberi pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan Reklasering.
Dalam  pelaksanaannya,  pembinaan  dan  pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  diselenggarakan  oleh  Menteri  dan  dilaksanakan  oleh  petugas Pemasyarakatan.  Yang  dimaksud  dengan  Petugas  Pemasyarakatan  adalah  pegawai pemasyarakatan yang melaksanaka tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Petugas  Pemasyarakatan  tersebut  merupakan  Pejabat Fungsional  Penegak  Hukum  yang  melaksanakan  tugas  di  bidang  pembinaan, pengamanan,  dan  pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Pejabat  Fungsional diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri  (sekarang  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia dan Kehakiman) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun  dalam  pengangkatan  Pejabat  Fungsional  tersebut  harus  memenuhi  beberapa persyaratan  antara  lain:  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  teknis  di  bidang pemasyarakatan,  melakukan  tugas  yang  bersifat  khusus  di  lingkungan  Unit PelaksanaanTeknis  Pemasyarakatan,dan  memenuhi  persyaratan  lain  bagi  fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi  sistem  pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan  berdasarkan  atas azas-azas sebagai berikut:
a. Pengayoman
Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasayarakatan dalam rangka melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  Warga
Binaan  Pemasyarakataan,  juga  memberikan  bekal  hidupnya  kepada  Warga  Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedabedakan orang.
c. Pendidikan dan Pembimbingan Pendidikan  dan  pembimbingan  adalah  penyelenggaraan  pendidikan  dan pembimbingan  yang  dilaksakan  berdasarkan  Pancasila,  antara  lain  penanaman  jiwa kekeluargaan,  keterampilan,  pendidikan  kerohanian,  dan  kesempatan  untuk menunaikan ibadah.
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Yakni Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS,  (Warga  Binaan  Pemasyarakatan  tetap  memperoleh  hak-hak  nya  yang  lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh  perawatan  kesehatan,  makan,  minum,  pakaian,  tempat  tidur,  latihan, keterampilan oleh raga, atau rekreasi).
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Yakni bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus didekatkan  dan  dikenalkan  dengan  masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat,  antara  lain  berhubungan  dengan  masyarakat  dalam  bentuk  kunjungan, hiburan  ke  dalam  LAPAS  dari  anggota  masyarakat  yang  bebas,  dan  kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang  Asimilasi,  Pembebasan  bersyarat  dan  cuti  menjelang  bebas,  seseorang Narapidana  dapat  diberikan  izin  untuk  memperoleh  pembebasan  bersyarat  apabila memenuhi  2  (dua)  persyaratan  pokok,  yaitu  persyaratan  subtantif  dan  persyaratan administratif. Adapun kedua persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Persyaratan subtantif Dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999, menerangkan bahwa persyaratan subtantif terdiri dari:
1) Telah menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
2) Telah menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
3) Berhasil mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
5) Selama  menjalankan  pidana,  narapidana  tidak  pernah  mendapatkan  hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
6) Masa pidana yang telah dijalani 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
b. Persyaratan administratif Dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999, dinyatakan bahwa persyaratan administratif terdiri dari:
1) Salinan putusan pengadilan.
2) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
3) Laporan  penelitian  kemsyarakatan  dari  BAPAS  tentang  pihak  keluarga  yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
4) Salinan  daftar  yang  memuat  tentang  pelanggaran  tata  tertib  yang  dilakukan narapidana  selama  menjalankan  masa  pidana  dari  kepala  Lembaga Pemasyarakatan.
5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6) Surat  pernyataan  kesanggupan  dari  pihak  yang  akan  menerima  narapidana, seperti  pihak  keluarga,  sekolah,  instansi  pemerintah  atau  swasta  dengan diketahui  oleh  Pemerintah  Daerah  setempay  serendah-rendahnya  Lurah  atau Kepala Desa.
7) Surat  keterangan  kesehatan  dari  psikolog  atau  dari  dokter  bahwa  narapidana sehat baik jasmani atau jiwanya dan apabila di lembaga tidak ada psikolog dan dokter,  maka  surat  keterangan  dapat  diminta  kepada  dokter  puskesmas  atau rumah sakit umum.
8) Bagi narapidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan berupa surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar atau Konsulat negara orang asing yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.
Konsep pelepasan bersyarat dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilakukan oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  pembebasan  bersyarat  terhadap narapidana, yaitu Menteri Kehakiman atau pejabat yang dirunjuk untuk itu. Adapun tata cara untuk memperoleh pembebasan bersyarat itu adalah sebagai berikut:
a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan setelah mendengar pendapat anggota tim serta telah mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan mengusulkan kepada kepala Lembaga Pemasarakatan yang di tuangkan dalam formulir yang telah di tetapkan.
b. Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  apabila  menyetujui  usulan  tim  pengamat Pemasyarakatan LAPAS selanjutnya melanjutkan usul tersebut kepada Kepala Kantur Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala  LAPAS  setelah  mempertimbangkan  hasil  sidang  TPP  Kantor  Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
d. Apabila  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehakiman  menolak  usul  Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
e. Tetapi  apabila  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehakiman  menyetujui  usul  Kepala Lembaga Pemasyarakatan maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
f. Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  dalam  jangka  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari terhitung sejaktanggal diterimanya usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  menetapkan  penolakan  atau  persetujuan  terhadap  usul tersebut.
g. Apabila Direktur jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penetapan memberitahu  penolakan  itu  beserta  alasannya  kepada  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan.
h. Tetapi sebaiknya apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk  mendapat  persetujuan.  Apabila  Menteri  kehakiman  menyetujui  usul  tersebut maka dikeluarkan keputusan Menteri Kehakiman mengenai pembebasan bersyarat. Dalam  menjalankan  masa  pembebaasn  bersyarat  Narapidana  memiliki  beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi oleh narapidana bebasa bersyarat, yaitu:
a. Tidak melanggar peraturan hukum yang ada;
b. Dalam  bulan  pertama,  1  (satu)  kali  seminggu  narapidana  bebas  bersyarat  wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan;
c. Dalam bulan kedua, 2 (dua) kali seminggu narapidana bebas bersyarat wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan;
d. Dan  1  (satu)  bulan  sekali  narapidana  bebas  bersyarat  wajib  melapor  ke  Balai Pemasyarakatan.
Narapidana bebas bersyarat wajib melapor, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk-bentuk sendiri-sendiri atau secara individu, jika tidak melapor maka petugas Balai Pemasyarakatan  tersebut  datang  kerumah  narapidana  bebas  bersyarat  tersebut.  Dalam pemberian  pembebasan  bersyarat  dapat  pula  dicabut  oleh  direktur  Jenderal Pemasyarakatan atas usul kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Kepala Kantor Wilayah  Departemen  Kehakiman  setempat,  apabila  narapidana  malas  bekerja; mengulangi melakukan tindak pidana; menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau  melanggar  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  asimilasi,  pembebasan  bersyarat  dan cuti  menjelang  bebas.  Pencabutan  pembebasan  bersyarat  dapat  dijatuhkan  sementara setelah  diperoleh  informasi  mengenai  alasan-alasan  pencabutan  tersebut.  Kemudian Kepala  lembaga  Pemasyarakatan  berkewajiban  melakukan  pemeriksaan  terhadap narapidana  dan  apabila  terdapat  bukti-bukti  yang  kuat,  maka  pencabutan  dujatuhkan
secara tetap. Kepala Lembaga Pemasyarakatan melaporkan pencabutan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

## Kesimpulan
Pembebasan  bersyarat  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  di  luar  Rumah Tahanan/Lembaga  Pemasyarakatan  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9  (sembilan)  bulan.  Ketentuan  mengenai  pembebasan  bersyarat  di  dalam  peraturan perundang-undangan  Indonesia,  pertama  kalinya  termuat  dengan  istilah  pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum tentang pemberian  bebas  bersyarat  bagi  Narapidana  di  lembaga  Pemasyarakatan  diatur  dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pembebasan bersyarat dapat  diimplemantasikan  dengan  memperhatikan  beberapa  ketentuan  yang  tercantum dalam Pasal 15a dan Pasal 15b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya Pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan  bahwa  Narapidana  berhak  mendapatkan  pembebasan  bersyarat.  Terkiat syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Pasal 43  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dalam  pelaksanaannya,  pembinaan  dan  pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  diselenggarakan  oleh  Menteri  dan  dilaksanakan  oleh  petugas Pemasyarakatan.  Implementasi  sistem  pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan berdasarkan atas azas-azas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan  pembimbingan,  penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia,  kehilangan kemerdekaan  merupakan  satu-satunya  penderitaan  serta  terjaminnya  hak  untuk  tetap berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang  tertentu.  Konsep  pelepasan  bersyarat dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan  pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana,  yaitu  Menteri  Kehakiman  atau pejabat  yang  dirunjuk  untuk  itu  dengan  memperhatikan  syarat  substantif  dan  syarat administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dan  Pasal  8  Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999, serta memperhatikan tata cara  untuk  memperoleh  pembebasan  bersyarat  sebagaimana  telah  diuraikan  pada pembahasan di atas.

## BIBLIOGRAFI
Aji, Galang Resworo. (2022). Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Magelang. Amnesti  Jurnal Hukum , 4 (1), 1–10.
Astuti, Nabila Ratri Widya, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling , 3 (1), 41–49.
Danil, Elwi. (2021). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers . PT. RajaGrafindo Persada.
DP, Sapto Handoyo. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. PALAR (Pakuan Law Review) , 4 (1).
Eryansyah,  Andi  Marwan,  &  IP,  A.  Md.  (2021). Hakikat  Sistem  Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka . Jejak Pustaka.
Moeljatno, S. H. (2021). KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) . Bumi Aksara.
Nasip,  Nasip,  Yuliartini,  Ni  Putu  Rai,  &  Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di  Lembaga Pemasyasrakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 6 (2), 560–574.
Permata, P. D. ,. Hartanto, S. H. ,. &. Bambang Sukoco, S. H. (2015). Peran Reserse Dalam  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Yang  Dilakukan  Oleh Anak  (Studi  Kasus  di  Polres  Ngawi)  (Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Surakarta) .
Purwanto,  E.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pemberian  Remisi  Terhadap  Justice Collaborator Dalam Perkara Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
Ruba’i,  Masruchin.  (2021). Buku  Ajar  Hukum  Pidana .  Media  Nusa  Creative  (MNC Publishing).
Situmorang,  Victorio  H.,  Ham,  R.,  &  Kav,  JHRS.  (2019).  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 85.
Sushanty,  Vera  Rimbawani.  (2019).  Pornografi  Dunia  Maya  Menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Pornografi  Dan  Undang-Undang Informasi Elektronik. Jurnal Gagasan Hukum , 1 (01), 109–129.
Swardhana, Gde Made. (2020). Kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan cyber adultery. Kertha Wicaksana , 14 (2), 87–95.
Wulandari,  Sri.  (2015).  Fungsi  sistem  pemasyarakatan  dalam  merehabilitasi  dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Serat Acitya , 4 (2), 87.
Yanto,  Yudi  Hari.  (2021).  EFEktivitas  Pembebasan  Bersyarat  Terhadap  Pembinaan Narapidana  Narkotika  (Studi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  III Dharmasraya). UNES Law Review , 3 (3), 241–249.

## Copyright holder:
Melssy Dinda Nursyahfitri, Feny Windiyastuti (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: