## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(3), Oktober 2020, 1033-1037 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v20i3.1093

## Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan
Hernawati RAS 1* , Dani Durahman 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
* Correspondence email: hernawatiras57@gmail.com
Abstrak. Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum ( law reform )  dilakukan secara  menyeluruh dan terpadu. Usaha perhotelan  berkembang pesat seiring dengan perkembangan  ekonomi, dalam  pembatasan  ruang  lingkup  usaha  Hotel  diperlukan  adanya  perangkat  hukum  yang  mengatur  mengenaiperizinan  dan perlindungan  konsumen.  Usaha  perhotelan  yang  tidak  memiliki  izin  AMDAL  Penegakkan  hukum  lingkungan  dapat  dilakukan dengan  pemberian  sanksi  yang  berupa  sanksi  administrasi.  Sanksi  administrasi,  penyelesaian  masalah  lingkungan  diluar pengadilan bahkan sanksi pidana telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Aspek perlindungan terhadap Konsumen Perhotelan harus  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999,  usaha  perhotelan  harus  memberikan  kepastian  Hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Konsumen dimana pada saat ini masih banyak hotel yang tidak memberikan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban Konsumen dan pengembangan tanggung jawab sosial ( social responbility ).
Kata Kunci : Aspek hukum perhotelan
Abstract.  The  development  of  the  law  as  part  of  a  national  development  known  as  law  reform  is  carried  out  thoroughly  and integratedly.  The  hospitality  business  is  growing  rapidly  as  the  economy  develops,  within  the  restrictions  on  the  scope  of  the Hotel's business, there is a legal device that regulates the permit and protection of consumers. Hospitality businesses that  do not have  amdal  permits  Environmental  law  enforcement  can  be  done  by  sanctioning  administrative  sanctions.  Administrative sanctions, settlement of environmental issues outside the court and even criminal sanctions have been stipulated in Law No. 32 of 2009.  The  aspect  of  protection  to  Hospitality  Consumers  must  be  in  accordance  with  the  provisions  of  Law  No.  8  of  1999, hospitality business must provide legal certainty in providing protection to consumers where currently there are still many hotels that  do  not  provide  information  about  consumer  rights  and  obligations  and  the  development  of  social  responsibility  (social responsebility).

## Keywords: Aspects of hospitality law

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  pada dekade  terakhir  ini  mengalami    kemajuan  yang  cukup pesat,  walaupun  kemajuan  tersebut  ditandai  masa-masa cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonorni yang  berkepanjangan.  Secara  umum  kemajuan  yang dicapai  oleh  bangsa  Indonesia  dalam  berbagai  bidang kehidupan  tidak  diraih  begitu  saja  akan  tetapi memerlukan kerja keras serta kerjasama segenap lapisan masyarakat secara menerus serta berkesinambungan.
Masyarakat  manusia,  betapapun  sederhananya, selalu memerlukan penataan dengan pengaturan perilaku di dalam masyarakat, yang kepatuhan dan penegakannya tidak  dapat  sepenuhnya  diserahkan  kepada  kemauan bebas  masing-masing  ( Ubi  societas  ibi  ius ).  Karena  itu, di  dalam  masyarakat  dengan  sendirinya  timbul  sistem pengendalian  sosial  ( social  control )  terhadap  perilaku para  warga  masyarakatnya.  Dalam  perkembangannya, sistem  pengendalian  sosial  ini  telah  mengalami transformasi,  dan  memunculkan  apa  yang  sekarang disebut sistem hukum, yang kepatuhan dan penegakannya  tidak  diserahkan  sepenuhnya  kepada kemauan  bebas  masing-masing  warga  masyarakat, melainkan  dapat  dipaksakan  secara  terorganisasi  oleh masyarakat  sebagai  keseluruhan,  yakni  oleh  masyarakat hukum  yang  pada  tingkat  perkembangan  dewasa  ini
terorganisasi  secara  politikal  berbentuk  badan  hukum publik yang disebut negara.
Pembangunan  yang  dilakukan  demi  kemajuan Negara  Indonesia  merupakan  pembangunan  yang diIakukan  secara  menyeluruh  serta  menyentuh  segenap aspek  hidup  masyarakat  dalam  arti  tidak  hanya menitikberatkan  pada  satu  bidang  tertentu  saja. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak  utama  membangunan,  namun  pembangunan ekonomi  ini  harus  disertai  upaya  saling  memperkuat, terkait,  serta  terpadu  dengan  pembangunan  bidang lainnya.
Aspek  hukum,  seperti  juga  halnya  aspek  estetis, berkaitan  dengan  dan  bertumpu  pada  aspek  ekonomi. Antara  kehidupan  hukum  dan  kehidupan  ekonomi pertama-tama  terdapat  suatu  hubungan  eksternal. Perkembangan dari  kehidupan ekonomi adalah landasan bagi  perkembangan  kehidupan  hukum.  Hubungan internal  ini  menampakkan  diri  dalam  unsur  ekonomi yuridis  (ekonomi  hukum).  Demikianlah,  pembentuk hukum  harus  melindungi  kepentingan-kepentingan hukum dengan cara yang secara yuridis hemat, dan tidak mengabdi  suatu  kepentingan  hukum  dengan  cara  yang eksesif  (berlebihan)  sehingga  merugikan  kepentingan- kepentingan  hukum  lain  yang  sederajat  atau  yang  lebih tinggi.  Juga  ia  tidak  boleh  melampaui  batas-batas
wilayah  hukumnya  dan  dengan  demikian  merugikan kepentingan-kepentingan  hukum.  Jika  ia  melampaui batas  wilayah hukumnya, maka dikatakan terjadi “ exces de  pouvoir ”  (melampaui  kewenangan).  Juga  unsur  ini memperlihatkan  sifat  yang  mandiri  dari  aspek  hukum, tetapi  juga  mengungkapkan  hubungan  internal  dengan aspek  ekonomi  tanpa  terserap  ke  dalamnya.  Ekonomi yuridis,  seperti  juga  keseimbangan  yuridis,  adalah  suatu asas hukum yang fundamental, yang pada semua bidang hukum harus ikut dipertimbangkan.
Saat  ini  konsumen  dianggap  sebagai  lahan  bisnis oleh  para  pelaku  usaha  perhotelan  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Guna  mencapai  hal ini,  para  pelaku  usaha  melakukan  cara-cara  mulai  dari promosi  yang  gencar,  cara-cara  penawaran  yang  tidak wajar  bahkan  sampai  memanfaatkan  ketidaktahuan konsumen  dan  memberikan  informasi-informasi  yang tidak benar dan menyesatkan terhadap jasa perhotelan
Hukum bisnis adalah badan hukum yang mengatur transaksi  bisnis.  Usaha  Kata  menunjukkan  suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Kegiatan non- profit  bukanlah  bisnis,  melainkan  merupakan  amal. Akibatnya,  hukum  bisnis  hanya  berhubungan  dengan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Hukum bisnis, oleh  karena  itu,  milik  hukum  perdata  daripada  hukum publik.
Pembangunan  perekonomian  yang  dibina  serta dikembangkan tanpa memperhatikan keseimbangan serta ketertiban  akan  menciptakan  ketidakseimbangan.  Oleh karena  itu,  cukup  perlu  dibangun  serta  dibina  dengan baik sehingga dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. (Richard Burton Simatupang, 1996)
Pengoprasionalan kegiatan usahanya, setiap pelaku  usaha  hotel  harus  memiliki  izin  kegiatan  usaha biasanya  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  atau  biasanya disebut SK, dimana izin usaha tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah.
Dampak  dari  suatu  pembangunan  hotel  yaitu terkait lingkungan. Upaya menegakkan hukum perhotelan  tanpa  izin  dewasa  ini  memang  dihadapkan sejumlah  kendala.  Pertama,  masih  terdapat  perbedaan persepsi  antara  aparatur  penegak  hukum  dalam memahami  dan  memaknai  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.  Kedua,  biaya  untuk  menangani penyelesaian  kasus  lingkungan  hidup  terbatas.  Ketiga, membuktikan  telah  terjadi  perusakan  lingkungan diperlukan waktu yang relatif lama dikarenakan dampak perusakan lingkungan baru dirasakan akibatnya dikemudian hari.
Kontrol  penataan  peraturan  ini  menjadi  penting apabila berkaitan dengan produk yang berhubungan erat dengan  kesehatan  dan  keselamatan  manusia,  misalnya produk  pangan.  Tentu  tidak  perlu  menunggu  lebih dahulu  jatuh  korbankeracunan  makanan  baru  kemudian dilakukan  pemeriksaan  terhadap  sarana  dan  prasarana produksmnya.  Akan  tetapi,  aparat  negara  yang  bertugas
dan  berwenang  untuk  ini  harus  proaktif  memeriksa  dan mengawasi  proses  produksi  dan  pengedaran  pangan tersebut.
Hukum  dapat  kita  definisikan  sebagai  aturan- aturan  perilaku  yang  dapat diberlakukan/diterapkan untuk  mengatur  hubungan-hubungan  antar  manusia  dan antara  manusia  dengan  masyarakatnya.  Hukum  dapat kita pahami sebagai:
“seperangkat  asas  dan  aturan  yang  diberlakukan oleh Negara untuk mengatur suatu perilaku dan atau diterapkan  oleh  hakim  untuk  menyeIesaikan  perkara serta  sebagai  sarana  kontrol  soscial  dan  sarana dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat  yang  secara  umum  diterima  untuk mengusahakan  keadilan  dan  stabilitas”. (Henry Campbell, 1990)
Paham yang menempatkan negara memiliki peran dan tugas konstitusional untuk melindungi warga negara saat ini  tengah diuji. Saat ini sadar atau tidak, terencana ataupun  secara  sepontanitas,  telah  teriibat  dalam  proses transformasi  menuju  dunia yang  dikuasai  oleh kapitalisme  aliran  neoliberal,  disinilah  konsep  negara kesejahteraan sedang diuji untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat.
Tradisi intervensi negara yang menjadi ciri konsep “welfare  state” mengalami  perubahan.  Isu  ekonomi sudah  berkembang  sedemikian  rupa,  sehingga  timbul harapan  dan  kekhawatiran  sekaligus  akan  munculnya zaman  baru,  di  mana  peran  dan  keterlibatan  organisasi negara  sedikit  demi  sedikit  akan  kian  berkurang  dalam banyak  aspek  kehidupan  sosial  ekonomi.  (Paulee  A. Coughlin, 1994)
Asas  hukum  adalah  suatu  meta-kaidah  yang berada  di  belakang  kaidah,  yang  memuat  kriteria  nilai yang  untuk  dapat  menjadi  pedoman  berperilaku memerlukan  penjabaran  atau  konkretisasi  ke  dalam aturan-aturan  hukum.  Dalam  dinamika  kehidupan hukum  di  dalam  masyarakat,  maka  asas-asas  hukum  itu berfungsi  untuk  menetapkan  wilayah  penerapan  aturan hukum  pada  penafsiran  atau  penemuan  hukum,  sebagai kaidah  kritis  terhadap  aturan  hukum,  kaidah  penilai dalam  menetapkan  legitimitas  aturan  hukum,  kaidah yang  mempersatukan  aturan-aturan  atau  kaidah-kaidah hukum,  menjaga/memelihara  konsistensi  dan  koherensi aturan-aturan  hukum.  Kebertatanan  materiil  ( materiele stelselmatigheid )  dalam  tata-hukum  menunjuk  pada tatanan  asas-asas  hukum  yang  melandasi  dan  menjiwai tata-hukum. Tatanan asas-asas hukum itu adalah fundasi dari  tata-hukum.  Karena  itu,  asas  hukum  dapat diidentifikasi  dengan  menggeneralisasi  putusan-putusan hakim  dan  dengan  mengabstraksi  dari  sejumlah  aturan- aturan hukum yang terkait pada masalah kemasyarakatan yang sama.
M.  Daud  Silalahi  (2001)  yang  menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup
penaatan dan penindakan ( compliance and enforcement ) yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.
Konsumen  memiliki  risiko  yang  lebih  besar  dari pada  pelaku  usaha,  dengan  kata  lain  hak-hak  konsumen sangat  rentan  (Sudaryatmo,  1999).  Disebabkan  posisi tawar  konsumen  yang  lemah,  maka  hak-hak  konsumen sangat riskan untuk dilanggar (Vivek Sood, 2002).Terhadap  posisi  konsumen  tersebut,  ia  harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman)  kepada  masyarakat.  (Kantohadiprodjo Soediman,  1993).  Perlindungan  kepada  masyarakat tersebut  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  kepastian hukum  yang  menjadi  hak  konsumen.  (Sinaga  Aman, 2001)

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  menetapkan  standar norma  tertentu  terhadap  suatu  fenomena  dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas implementasi  sanksi  pidana  bagi  penegak  hukum  yang menerima  suap  dalam  menangani  perkara  dihubungkan UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang Lingkungan  Hidup . Sedangkan  analisis  data  menggunakan  metode  yuridis kualitatif,  yaitu  bersumber  dari  studi  kepustakaan  dan studi  lapangan,  kemudian  disusun  secara  sistematis, setelah  dianalisa  disajikan  secara  diskriptif.  Penelitian lebih  menekankan  pada  kajian  analisis  data  sekunder atau  studi  kepustakaan  yang  ditunjang  dengan  data primer yaitu studi lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tiap aturan hukum itu berakar atau bertumpu pada suatu  asas  hukum,  yakni  suatu  nilai  yang  diyakini berkaitan  dengan  penataan  masyarakat  secara  tepat  dan adil.  Paul  Scholten  mengatakan  bahwa  asas  hukum adalah  pikiran-pikiran  dasar  yang  terdapat  di  dalam  dan di  belakang  sistem  hukum,  masing-masing  dirumuskan dalam  aturan-aturan  perundang-undangan  dan  putusan- putusan  hakim,  yang  berkenaan  dengannya  ketentuan- ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang  sebagai  penjabarannya.  Jadi,  asas  hukum  itu adalah  kaidah  yang  paling  umum  yang  bermuatan  nilai- etik,  yang  dapat  dirumuskan  dalam  tata-hukum  atau berada  di  luar  tata-hukum,  yang  sebagai  demikian mewujudkan  kaidah  penilaian  fundamental  dalam  suatu sistem hukum.
Demikianlah,  dari  aturan  hukum  konkret  yang mengatur  perilaku  konkret  tertentu  dapat  diangkat  atau diabstraksi  sebuah  kaidah  yang  lebih  umum  yang wilayah  penerapannya  lebih  luas  atau  lebih  umum  dari aturan hukum konkret itu tadi. Kaidah yang lebih umum itu  dapat  diabstraksikan  lagi  sehingga  diperoleh  kaidah yang  lebih  umum  lagi  yang  tentu  saja  wilayah penerapannya  lebih  luas  lagi.  Kaidah  pokok  atau  norma
dasar yang paling umum pada bidang kehidupan tertentu yang tidak dapat diabstraksi atau dibuat lebih umum lagi itulah  yang  disebut  asas  hukum  yang  bermuatan  nilai- etik.  Asas  hukum  adalah  dasar  umum  yang  merupakan dasar  pikiran  atau ratio  legis dari  kaidah  hukum.  Jadi, asas  hukum  adalah  rasio-nya  dari  kaidah  hukum  positif tertentu,  yang  secara  rasional  dapat  menjelaskan mengapa  kaidahnya  itu  demikian,  apa  tujuannya,  sejauh mana  jangkauan  penerapannya.  Karena  itu,  dalam praktek  hukum  atau  penyelenggaraan  kehidupan  hukum masyarakat,  maka  asas  hukum  mengemban  dwi-fungsi: sebagai  fundasi  dari  sistem  hukum  dan  sebagai  batu-uji kritis terhadap sistem hukum dan aturan hukum.
Asas-asas  hukum  itu  timbul  atau  berakar  pada akalbudi  dan  nurani  manusia.  Adanya  akalbudi  dan nurani  itulah  yang  menyebabkan  manusia  mempunyai kemampuan  untuk  membedakan  bagus-jelek,  baik- buruk,  adil-tidak  adil,  dan  manusiawi-tidak  manusiawi. Kemampuan  inilah  yang  menumbuhkan  kesadaran hukum dalam kesadaran manusia, dan kesadaran hukum itulah  yang  melahirkan  asas-asas  hukum.  Bekerjanya fungsi  logikal  dalam  kesadaran  manusia  menyebabkan keseluruhan  kaidah-kaidah  hukum  tertata  dalam  suatu sistem  yang  menampilkan  diri  dalam  tatanan  hukum formal  dari  tata-hukum  yang  bertumpu  pada  tatanan hukum  internalnya.  Jadi,  bekerjanya  fungsi  logikal  dari kesadaran hukum menyebabkan  asas-asas  hukum secara relatif  tertata  secara  sistemik  yang  memunculkan kebertatanan  internal  dalam  tata-hukum  yang  tercermin dalam  kebertatanan  formal  dari  tata-hukum  tersebut. Fungsi  logikal  dari  kesadaran  manusia  (nurani  dan akalbudi)  memungkinkan  manusia  mempersepsi  dan menata  keberadaannya  sendiri  dan  dunia  realitas  di sekelilingnya  sehingga  dapat  dimengerti,  bermakna  dan mengarahkan  perilaku.  Demikianlah  Paul  Scholten menyimpulkan  bahwa  di  antara  asas-asas  hukum  itu terdapat perbedaan tataran berdasarkan derajat keumumannya. Asas-asas hukum yang paling fundamental  adalah  kaidah-kaidah  penilaian  yang mewujudkan  landasan  dari  setiap  sistem  hukum. Scholten  mengemukakan  adanya  lima  asas  hukum  yang termasuk  ke  dalam  kategori  ini  yang  terdiri  atas  dua pasang yang masing-masing terdiri atas dua asas hukum, dan  kedua  pasang  asas-asas  hukum  itu  didukung  oleh satu  asas  hukum  yang  kelima.  Kelima  asas  tersebut adalah:  pasangan  asas  kepribadian  yang  berhadapan dengan  asas  masyarakat,  pasangan  asas  persamaan berhadapan dengan asas  kewibawaan, dan semuanya  itu dipelihara  keseimbangannya  oleh  asas  pemisahan  baik dan  buruk.  Dalam  konteks  sistem  hukum,  kelima  asas universal  itu  diisi  dengan  asas-asas  kebebasan  (yang menjadi  ideal  asas  kepribadian)  berhadapan  dengan cinta-kasih  (yang  diidealkan  oleh  asas  masyarakat), keadilan  (yang  diidealkan  oleh  asas  persamaan) berhadapan  dengan  kepatuhan  (yang  menjadi  ideal  asas kewibawaan),  yang  keseimbangannya  dipertahankan oleh pemisahan baik dan buruk.
Agak  berbeda  redaksinya  dengan  definisi  di  atas adalah  definisi  asas  dan  kaidah  mengatur  hubungan, penyediaan  dan  penggunaan  produk  barang  dan/atau jasa,  antara  penyedia  dan  penggunanya,  dalam kehidupan bermasyarakat.bedakan dalam dua kelompok, yaitu  hukum  ekonomi  pembangunan  dan  hukum ekonomi  sosial.  Melihat  pada  kenyataan  mi  maka tepatlah  apa  yang  dikemukakan  oleh  Padmo  Wahyono bahwa  hukum  konsumen  akan  mempunyai  kedudukan yang bencorak cross sectorsi (lintas sektonal). (Sunaryati Hartono, 1988)
Pembangunan  yang  membawa  perubahan  pesat ini, tentu saja menimbulkan perubahan pada lingkungan. Perubahan  pada  lingkungan  telah  melahirkan  dampak negatif.  Sebagai  contoh,  pembangunan  di  sektor perhotelan. Dengan menjamurnya perumahan- perumahan  yang  berdiri  di  atas  lahan-lahan  pertanian yang  masih  produktif  membuahkan  sempitnya  areal- areal pertanian, sehingga petani tergerak untuk membuka atau  menggarap  lahan  marginal  seperti  tanah  di  tepi sungai,  di  bukit  dan  di  gunung,  serta  pembukaan  lahan baru  di  kawasan  hutan  lindung  yang  dapat  berakibat terjadinya  erosi  tanah  sampai  pada  tingkat  yang mengkhawatirkan. (Arindra CK, 2006)
Pembangunan  fisik  yang  tidak  didukung  oleh usaha  kelestarian  lingkungan  akan  mempercepat  proses kerusakan  alam.  Kerusakan  alam  tersebut,  sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan dan perilaku manusia itu sendiri  yang  tidak  berwawasan  lingkungan.  Untuk  itu perlu diupayakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan  untuk  meningkatkan  mutu  hidup. (Harun  M.  Husein,  1992)  Sedangkan  pembangunan berkelanjutan  ( Sustainable  Development )  didefinisikan sebagai  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan sekarang  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi- generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhannya sendiri. (Eggi Sudjana dan Riyanto, 1999)
Subjek  hukum  yang  bergerak  di  sektor  dunia usaha  perhotelan  berperan  langsung  untuk  mencemari atau  tidak  mencemari  lingkungan  hidup.  Subjek  hukum yang  bergerak  di  sektor  pendidikan  mempunyai  peran penting  untuk  jangka  panjang  karena  akan  membentuk manusia  yang  seutuhnya  agar  mempunyai  wawasan  dan kepedulian  terhadap  lingkungan  hidup.  Untuk  itu diperlukan  suatu  bentuk  pengaturan  dan  hukum  yang tegas.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyediakan tiga  macam  penegakan  hukum  lingkungan  yaitu penegakan  hukum  administrasi,  perdata  dan  pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan  hukum  administrasi  dianggap  sebagai  upaya penegakan  hukum  terpenting.  Hal  ini  karena  penegakan hukum  administrasi  lebih  ditujukan  kepada  upaya
mencegah  terjadinya  pencemaran  dan  perusakan lingkungan.  Di  samping  itu,  penegakan  hukum administrasi  juga  bertujuan  untuk  menghukum  pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.
Salah  satu  instrumen  pelaksanaan  kebijaksanaan lingkungan  adalah  AMDAL  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  16  UULH.  Sebagai  pelaksanaan  Pasal  16  UULH, pada  tanggal  5  Juni  1986  telah  ditetapkan  Peraturan Pemerintah  No.  29  Tahun  1986  tentang  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  yang  mulai  berlaku tanggal  5  Juni  1987  berdasarkan  Pasal  40  PP  tersebut. (Siti Sundari Rangkuti, 2000)
Sanksi  yang  memadai)  bagi  pelaku  usaha perhotelan  yang  membandel  dalam  pengelolaan  limbah sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Jika  ada  indikasi tindak  pidana,  aparat  penegak  hukum  dapat  menindak tegas  para  pelaku/penanggung  jawab  kegiatan  seperti diatur  dalam  Pasal  97-115  UU  No.  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Melaksanaan  peraturan  perlindungan  konsumen juga menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian hukuman (punishment) atas setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku. Pemberian hukuman ini kadang kala  menjadi  suatu  keharusan  apabila  pelanggaran  itu sudah  sedemikian rupa saya tidak terulang lagi dan atau pihak lain tidak mengulanginya.
Seperti  yang  sudah  dikemukakan  di  atas,  bahwa akhir-akhir  ini  muncul  istilah  hukum  ekonomi  sebagai nama  untuk  sekelompok  peraturan  hukum  di  bidang ekonomi.  Meskipun  istilah  ini  belum  diterima  dengan sikap yang sama oleh seluruh penguruan tinggi (hukum) di Indonesia, tetapi kenyataannya istilah hukum ekonomi mi  makin  meluas  dikenal.  Kalau  hukum  ekonomi diartikan  sebagai  keseluruhan  penatunan  hukum  yang benkaitan  dengan  kegiatan  ekonomi  dan  hubungan ekonomi,  hukum  perlindungan  konsumen,  menurut wilayah materinya,  tenmasuk ke dalam hukum ekonomi itu.
Hukum  ekonomi  juga  mencakup  penelitian mengenai  hubungan  timbal  balik  dan  sistem  ekonomi terhadap  sistem  hukum  dan  pengaruh  hukum  terhadap sistem  ekonomi.  Akhirnya,  hukum  ekonomi  juga menguji  sampai  di  mana  syarat-syarat  dan  asas  manfaat dan kegunaan ( doeltreffendheid ) yang menjadi pegangan di  bidang  ekonomi  sesuai  dan  searah  dengan  nilai-nilai hukum  dan  keadilan  yang  tercermin  di  dalam  kaidah- kaidah sistem hukum nasional. Mengikuti uraian tentang ruang  lingkup  hukum  ekonomi  di  atas  tampak  bahwa hukum  tentang  perlindungan  konsumen  termasuk  di dalamnya, yaitu bidang hukum ekonomi yang mempersoalkan  tentang  kaidah-kaidah  hukum  yang khusus  memperhatikan  kepentingan  umum.  Pembagian cakupan  hukum  ekonomi  yang  dibuat  oleh  ELIPS Project,  maka  mata  kuliah  hukum  perlindungan konsumen  adalah  salah  satu  mata  kuliah  yang  termasuk dalam  bidang  hukum  ekonomi.  Dan  segi  materi  yang
dipersoalkan pada hukum perlindungan konsumen, yaitu perlindungan hukum terhadap seseorang dalam kedudukannya  sebagai  konsumen  barang  atau  jasa,  di mana produk ini adalah hasil dan kegiatan ekonomi dan diperoleh  melalui  hubungan  ekonomi  maka  tepatlah kalau hukum perlindungan konsumen dikelompokkan ke dalam hukum ekonomi.
Pengelompokan  seperti  ini  menurut  penulis tidaklah sepenuhnya dapat, karena alasan dititikberatkan pada  aspek  sosial  dan  perlindungan  konsumen  sebab selain  aspek  sosialnya,  pemberian  perlindungan  kepada konsumen  juga  bertujuan  untuk  menjaga  eksistensi konsumen  itu  sendiri  sebagai  suatu  potensi  di  dalam pembangunan ekonomi, yang berarti melidungi konsumen  adalah  sama  Artinya  dengan  menjaga kelangsungan  produksi.  Dengan  demikian,  selain  aspek sosial  ekonominya,  perlindungan  konsumen  juga memuat aspek pembangunan.  Sehingga kalau mengikuti pembagian  hukum  ekonomi  menurut  Sunaryati  Hartono (1988),  yang  terdiri  atas  hukum  ekonomi  pembangunan dan  hukum  ekonomi  sosial  itu,  maka  hukum perlindungan  konsumen  juga  masuk  ke  dalam  hukum ekonomi pembangunan.
Terlepas  dan  perbedaan  pandangan  di  atas mengenai  pada  kelompok  hukum  ekonomi  yang  mana hukum perlindungan konsumen itu dimasukan yang pasti adalah  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen  diterima sebagai bagian dan hukum  ekonomi. Dengan menyimak materi hukum ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh  Schrans  itu,  tampaknya  seluruh  atau  setidak- tidaknya sebagian besar dari materi itu dimiliki oleh atau menjadi  pokok  pembahasan  dan  hukum  perlindungan konsumen  uraian-uraian  di  atas  menjadi  jelas  bahwa hukum  perlindungan  konsumen  meliputi  dan  termasuk bagian  dariseluruh  macam-macam  menurut  pembeda- bedaan  hukum  yang  dikenal  dan  sifatnya  lintas memakai/dikonsumsi  itu.  Dengan  kata  lain,  perlu dibuktikan  adanyah  ubungkausalitas  antara  perbuatan yang salah dan kerugian yang timbul itu yang mendekati harapan  adalah  dengan  menggunakan  pertanggung- jawaban  khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 1367 KUH Perdata bahwa seseorang bertanggung jawab atas  kerugian  yang  disebabkan  barang  yang  berada dalam  pengawasannya.  Persoalannya  adalah  perlukan penafsiran yang hati-hati dan cermat, yaitu tentang.

## SIMPULAN
Aspek hukum digunakan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan dan  keaslian dan dokumen- dokumen yang dimiliki mulai dan badan usaha, izin-izin sampai  dokumen  Iainnya,  pelaku  usaha  perotelan  harus memperhatikan  dampak  lingkungan.  Kemudian  aspek perlindungan  terhadap  Konsumen  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999,  usaha perhotelan  harus  memberikan  kepastian  Hukum  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  Konsumen  dimana pada saat ini masih banyak hotel yang tidak memberikan
informasi  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  Konsumen dan  pengembangan  tanggung  jawab  sosial  ( social responbility ).  Pelaku  usaha  perhotelan  supaya,  dalam keadaan excess  demand pelaku  bisnis  perhotelan  harus mampu  mengembangkan  dan  memanifestasikan  sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aman  Sinaga,  2001 Pemberdayaan  Hak-hak  Konsumen di Indonesia , Yayasan Gemainti, Jakarta, Arindra  CK, Melindungi  Lingkungan  Selamatkan Pembangunan .  Dikutip  dari  situs  www.  Pikiran- rakyat.com/cetak/06-4/05/index.htm, terakhir dikunjungi 24 Agustus 2006 Eggi  Sudjana  dan  Riyanto  1999, Penegakan  Hukum Lingkungan  dalam  Perspektif    Etika  Bisnis  Di Indonesia , Gramedia pustaka utama, Hartono Sunaryati, 1988, Hukum Ekonomi
Pembangunan Indonesia , Binacipta, Bandung Harun  M.  Husein  1992, Lingkungan  Hidup  Masalah Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukumnya ,  Bumi Aksara, Jakarta,
Henry  Campbell  Black,  1990 Black’s  Law  Dictionary, ‘Sixth Ed., West Publishing co., St. Paul Minn. Kantohadiprodjo  Soediman,  1993, Tata  Hukum  di Indonesia ,  Cetakan  ke-12  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1993)
M.  Daud  Silalahi,  2001, Hukum  Lingkungan  Dalam Sistem  penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia , Alumni Bandung,
Paulee A. Coughlin, 1994, “ The Movement of Consumer Protection  in  the  European  Community:  A  Vital Link  in  the  Establishment  of  Free  Trade  and  a Paradigm  for  North  America ”,  International  and Competition Law Review, No. 143 Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta , Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen. PT Citra Aditya Bakti, Bandung Siti  Sundari  Rangkuti,  2000, Hukum  Lingkungan  Dan Kebijaksaan  Lingkungan  Nasional ,  Edisi  Kedua, Airlangga University, Surabaya,
-----------,  2009. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Jakarta:
Sekretariat Negara
Vivek  Sood, Cyber  Law  Simplified, 2002  (New  Delhi:
Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited.