Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 213-217| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.2.3290.213-217
ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PENETAPAN NOMOR. 22/PID.SUS ANAK/2016/PN .DPS)
Utari Paramita Devi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia utriprmtdv@ginail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Saat ini, Indonesia berada dalam keadaan darurat Narkoba karena penyalahgunaannya tersebar luas di masyarakat mulai dari segi ukuran, kelas dan usia. Penyalahgunaan Narkobatidak hanya dilakukan oleh kelas dewasa namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur, hal  ini  merusak  mental dan  jiwa  generasi.  Pemerintah Indonesia telah mengesahkan  UU  terkait  perlindungan  anak  di  bawah  umur  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  Narkotika berdasarkan UU No. 35/2014 tentang PA. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sanksi pidana terhadap tindak pidana  keikutsertaan  anak  sebagai  penyalahgunaan  Narkotika  dan  menganalisis  pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  pada  penetapan  sanksi  berdasarkan  Nomor.  22/Pid.Sus  Anak/2016/PN  Dps.  Penelitian  ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendektan Perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dengan  cara  wawncara,  membaca  dan  menelaah  teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah data semua terkumpul maka dianalisis secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  peneitian  menunjukkan  bahwa  Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  atas  keterlibatan  anak sebagai penyalahguna Narkoba harus ditujukan untuk memperbaiki diri, dan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU No. 11/2012 tentang SPPA. Kata Kunci : Anak, Narkotika, Sanksi Pidana

## Abstract
Currently, Indonesia is in a state of emergency on drugs because its abuse is widespread in society, starting from size, class, and age. Drug abuse is not only done by the adult class but also by minors, it damages the mental and soul of the generation. The Indonesian government has passed a law related to the protection of minors who are victims  of  Narcotics  abuse  based  on  Law  no.  35/2014  on  PA. This  study  examines  criminal  sanctions  against criminal acts of child participation as narcotics abuse and analyzes judges' considerations in deciding cases in determining  sanctions  based  on  Number.  22  /  Pid.Sus  Anak  /  2016  /  PN  Dps.  This  study  employed  normative research,  with  a  statutory  perspective.  Sources  of  data  were  primary  and  secondary  legal  materials  obtained through interviews, reading, and examining legal theories related to the problem being researched. After all, data was collected, it was analyzed descriptively qualitatively. The results of  the research showed that the criminal sanctions imposed on the involvement of children as drug abusers must be aimed at improving themselves, and the judge's consideration in deciding this case was by taking into account the provisions of Article 12, Article 52 paragraph 5 of Law no. 11/2012 concerning SPPA. Keywords: Children, Narcotics, Criminal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Untuk meningkatkan kesehatan, perlu dilakukan pembenahan prekursor memberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan melalui upaya dengan menjamin ketersediaan jenis Narkotika tertentu serta upaya pencegahan  dan  penghapusan  risiko  penyalahgunaan  narkotika  serta  mencegah  peredaran  dilapisan masyarakat secara ilegal. Ketersediaan obat-obatan narkotika bermanfaat dalam pelayanan medis atau kesehatan  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  namun  di  sisi  lain  jika  disalah  gunakan  dapat menimbulkan  efek  buruk  yang  membahayakan  bahkan  merusak  jiwa  sehingga  menimbulkan ketergantungan  yang  sangat  merugikan.  Untuk  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika  yang  berbahaya  bagi  tubuh  manusia  yang  membahayakan  kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, perlu dilakukan perubahan UU No. 22/1997 yang mengatur tentang pemberantasan narkotika. Tindak pidana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ancaman sanksi pidana  yaitu  penjara,  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  mati.  Selain  itu,  UU  No.  35/2009  juga
mengatur  penggunaan  narkotika  untuk  kepentingan  obat  dan  kesehatan,  serta  mengatur  rehabilitasi medis dan sosial (Siswanto, 2012) .
Penyalahgunaan  Narkoba  merupakan  kejahatan  dengan  dampak  sosial  yang  sangat  luas  dan kompleks, apalagi pelakunya adalah anak-anak, Dampak Narkoba bagi masyarakat adalah pelecehan anak tidak hanya karena akan menimbulkan rasa sakit dan kehancuran jangka panjang, baik secara fisik maupun mental, tetapi juga karena kompleksitas penanggulangannya, apalagi jika pilihannya jatuh pada konsekuensi penerapan hukum pidana (Adi, 2009) . Maraknya penyalahgunaan narkoba dewasa ini tidak hanya  di  kota-kota  besar  saja,  tapi  sudah  sampai  ke  daerah-daera  kecil.  Tidak  hanya  terbatas  pada kalangan tertentu saja, namun sudah menyebar ke berbagai kelas sosial, profesi dan kelompok usia.
Ada beberapa faktor yang mendorong percepatan penyalahgunaan Narkoba sehigga banyak agen pengedar yaitu faktor ekonomi yaitu bagi penannguran cenderung memilih pekerjaan yang gampang dilakukan  yang  penting  menghasilkan  dan  bisa  bertahan  hidup,  sehingga  banyak  amak  muda  yang terlibat  dalam  penyalagunaan  Narkoba,  selain  mereka  kecanduan  namun  meningkatkan  juga penghasilan  mereka.  Faktor  lingkungan  yaitu  lingkungan  sangat  mempengaruhi  kehidupan  terutama dalam  pergaukan  beba,  lingkungan  yang  baik  akan  menciptakan  pergaulan  yang  baik  sebaliknya lingkungan yang tidak sehat akan menciptakan pergauan yang sehat. Faktor psikologis yaitu sesorang yang sudah pernah mengalami trauma di masa lalu misalnya dia disakiti secara fisik dan mental mahkan mengalami kekerasan, sering sekali mereka melampiaskan kekecewaan mereka dengan menggunakan Narkoba (Budisetyani & Swandi, 2019)
Indonesia  memang  pantas  mengalami  keadaan  darurat  Narkoba,  karena  penyalahgunaan  di Indonesia  biasa  terjadi  di  daerah-daerah  yang  masih  pengawasannya  tidak  maksiaml,  kekurangan personil  kepolisian  disetiap  daerah  membuka  peluang  bagi  pengedar  Narkoba.  Sesuai  data  Komisi Perlindungan Anak lndonesia (KPAI) dari tahun 2011 hingga 2014, tren penyalahgunaan narkoba pada anak  di  bawah  umur  meningkat  sekitar  400%.  Pada  tahun  2011  terdapat  12  pengaduan  tentang penyalahgunaan NAPZA pada anak, 17 tahun 2012, 21 tahun 2013, dan tertinggi tahun 2014 yaitu 42. Data tersebut tentunya belum bisa mencakup semua kasus di Indonesia, namun cukup menggambarkan penyalahgunaan NAPZA oleh anak-anak sebagai hal) yang mengkhawatirkan. Pada 5 April 2015, dari 184 narapidana anak yang dipenjara di Lapas Anak Tangerang, sekitar 84 orang ditahan karena terlibat dalam kasus Narkoba. Kaum muda dipengaruhi oleh penyalahgunaan Narkoba, terutama remaja, karena masa remaja merupakan masa  ketika  anak mengalami perubahan  yang cepat dalam berbagai bidang, antara  lain  perubahan  tubuh,  perasaan,  kecerdasan,  sikap  sosial  dan  kepribadian.  Mereka  mudah terpengaruh karena dalam banyak perubahan, ketidakstabilan emosi biasanya mengarah pada perilaku nakal.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu Kholik et al., (2014) menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyalahgunaan  Narkoba  yaitu  faktor kurangnya  pemahaman  tentang  efek  Narkoba,  faktor  psikologis,  faktor  keingintahuan  dan  faktor pergaulan  bebas.  Sanksi  hukum  yang  dberikan  kepada  penyalahgunaan  narkoba  wajib  mengikuti UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam pasal sampai dengan Pasal 148 (Sembiring  et  al.,  2019) .  Selanjutnya  proses  pemidanaan  terhadap  anak  dibawah  umur  yang  terlibat kasus penyalahgunaan narkotika dalam praktik wajib disesuikan dengan Undang-undang 3 tahun 1997. Mengingat  usia  anak  tersebut  dalam  pembenahan  maka  ada  ppertimbanga  dan  kebijakan  untuk dikembalikan kepada orang tua untuk mengadakan dan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan  dan  pengasuhan (Riza  Alifianto  Kurniawan,  2018) .  Dari  teori  terdahulu  penelitian  ini dilakukan  untuk  mengkaji  ulang  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  keikutsertaan  anak  sebagai penyalahgunaan  Narkotika  dan  menganalisis  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  pada penetapan sanksi berdasarkan Nomor. 22/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji ulang penemuan serta pemberian sanksi  hukum  terhadap  anak  dalam  tindakan  penyalahgunaan  Narkoba.  Oleh  karena  penekitian  ini mengkaji  tentang  peraturan  terakit  Undang-undang  maka  pendekatan  yang  tepat  diterapkan  adalah pendekatan  Perundang-undangan  dan  konseptual (Bambang,  2002) .  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan terbagi atas bahan hukum utama yang merupakan bahan hukum yang menjadi dasar kajian penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori
hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan  persoalan-persoalan  yang  akan  di  teliti  di dalam  penelitian  ini.  Untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier,  maka  teknik penghitungan  atau  penelusuran  bahan  hukum  dalam  daftar  tersebut  dikelompokkan  dengan  metode kualitatif  mencatat,  mencatat,  mengutip,  meringkas  dan  meninjau  sesuai  kebutuhan.  Setelah mengumpulkan  bahan  hukum  tingkat  pertama  dan  kedua,  dianalisis  dan  diolahan  secara  sistematis untuk pengolahan dan analisisnya.

## III.   HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Keikutsertaan Anak dalam Penyalahguna Narkotika
Berdasarkan jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut, oleh karena dalam penelitian ini menyangkut  tindak  pidana  keikutsertaan  anak  sebagai  penyalahguna  narkotika,  maka  selain  sanksi pidana  yang  diatur  dalam  KUHP.  Sanksi  pidana  terhadap  anak  didasarkan  pada  fakta,  keadilan  dan kesejahteraan  anak.  Jika  anak  melakukan  kejahatan  atau  perilaku  menyimpang  hukum  merupakan perilaku  yang  bermanfaat  bagi  anak.  Hakim  wajib  mempertimbangkan  kondisi  anak,  kondisi  rumah, kondisi lingkungan dan laporan konsultan sosial.
Maka  seharusnya  pemberian  sanksi  kepada  anak  harus  bertujuan  memperbaiki  dirinya,  tanpa merasa dirinya terhukum yang bisa menjatuhkan mental dan kepercayaan diri yang dapat merugikan masa  depan  anak  itu  sendiri.  Tentunya  tujuan  membesarkan  anak  tidak  lepas  dari  tujuan  utama mewujudkan  kesejahteraan  anak  dan  mewujudkan  tujuan  dasar  kesejahteraan  anak  pada  dasarya merupakan  komponen  kesejahteraan  sosial.  Kesejahteraan  atau  kepentingan  anak  adalah  milik kepentingan masyarakat, namun harus diperhatikan bahwa kesejahteraan dan kepentingan anak adalah posisi pertama atau terpenting sebenamya adalah bagian dari kreativitas, usaha, kesejahteraan Sosial. (Muliadi & Arief, 1992) . Sesuai dengan Pasal 69 UU No. 11/2012 tentang SPPA, akan diuraikan lebih lanjut mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak sebagai berikut:
1) Pidanan Pokok a. Pidana peringatan
Pasal  72  UU  SPPA  mengatur  tentang  sanksi  peringatan.  Peraturan  tersebut  tidak  merinci  definisi hukuman  peringatan,juga  tidak  mengatur  dan  menjelaskan  mengapa  peringatan  dianggap  sebagai kejahatan  daripada  tindakan.  Pasal  72  UU  SPPA  mengatur  bahwa  peringatan  merupakan  hukuman ringan  dan  tidak  akan  membatasi  kebebasan  anak (Mulyadi,  2014) .  Dalam  hal  ini,  anak  hanya  akan dihukum dalam bentuk peringatan. Misalnya, jika seorang anak mencuri beberapa buah mangga milik tetangganya. Dalam hal ini, selain peringatan orang tua atau wali, hanya anak yang akan diperingatkan, namun dalam kasus ini tidak sampai ke pengadilan (Angger Sigit Prarnukti & Primaharsya, 2015) . b. Pidana pelatihan kerja
Pasal  78  UU  SPPA  mengatur  bahwa  denda  pelatihan  kejuruan  diterapkan  oleh  organisasi  yang menyelenggarakan  pelatihan  kejuruan  berdasarkan  usia  anak.  Lembaga  pelatihan  kejuruan  meliputi pusat pelatihan kejuruan, lembaga pendidikan vokasi, seperti kementerian dan komisi yang mengatur ketenaga  kerjaan,  pendidikan,  atau  urusan  pemerintahan  di  bidang  sosial.  Jika  seorang  anak  dijatuhi hukuman pelatihan kerja, ia dibawa masuk setidaknya selama tiga bulan dan maksimal satu tahun. c. Pidana pembinaan di dalam lembaga
Anak yang mendapatkan 1/2 (setengah) waktu konseling di panti dan berperila.ku baik minimal 3 bulan berha.k mendapatkan pembebasan bersyarat.
d. Pidana penjara
Anak-anak  yang  dipenjara  hanya  dapat  digunakan  sebagai  upaya  terakhir  (upaya  terakhir)  yaitu sebanyak mungkin  anak  yang melakukan  tindak pidana akan dikenakan sanksi  lain, termasuk  sanksi pidana dan sanksi yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana penjara bagi anak  yang  melakukan kejahatan harus dihindari kecual i jika sanksi lain dianggap tidak dapat lagi mendidik dan membesarkan anak.
2. Pidana Tambahan
Pasal 71 (2) dari Hukum Pidana mengatur hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini dapat berupa penyitaan  keuntungan  dari  tindak  pidana  atau  pelaksanaan  kewajiban  adat.  Dalam  perspektif  hukum pidana, esensi pidana tambahan adalah pidana subordinat, karena melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dipaksakan sebagian, dalam arti bersifat merdeka dan terlepas dari pidana pokok. Berdasarkan uraian di atas, sanksi seorang anak terlibat dalam tindak pidana penyalahguna narkotika terlebih dahulu dilihat apakah terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Kemudian dari
segi partisipasi, kita harus melihat apakah sudah ada kesepakatan atau apakah sudah terpenuhi unsur- unsurdari  Pasal  55  Ayat  KUHP  maka  akan  diputuskan  sanksi  pidana  melalui  segala  pertimbangan hakim dengan menelaah bukti yang nantinya pantas dijatuhkan kepada anak.

## 2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalarn  Memutus  Perkara  (Studi  PenetapanNomor.  22/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Dps)
Berdasarkan laporan dari Penyidik I Penuntut Umum I Hakim, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Dps, tanggal  16  Agustus  2016,  perihal  Kesepakatan  Diversi  dalam  perkara  Anak  dengan  tersangka  I terdakwa Nama Lengkap TERDAKWA ANAK Tempat Lahir Tabanan Umur/tanggal lahir 16 tahun  I 19  November  1999,  Jenis  kelarnin  Laki-laki,  Tempat  Tinggal  Kabupaten  Tabanan,  Agama  Islam, Pekerjaan Pela jar. Terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa anak, telah dicapai kesepakatan Diversi pada 16 Agustus 2016, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Anak telah menyadari kesalahannya dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta meminta maaf kepada  semua  pihak  atas  perbuatannya  dan  mohon  diberikan  kesempatan  untuk  dapat  memperbaiki kesalahannya dengan bimbingan Orang Tuanya b.  Penuntut  Umum  bersedia  memberikan  kesempatan  kepada  anak  untuk  dikembalikan  kepada orangtuanya untuk dibimbing dan dibina mengingat Anak melakukan perbuatan tersebut atas perintah atau  suruhan  dari  seseorang  yang  bernama  Bella  Supriya  Indra  Dewi  untuk  meminta  tolong  kepada terdakwa untuk mengambil barang di saku belakang celananya, Terdakwa melakukan apa yang disuruh oleh  Bella  Supriya  Indra  Dewi  dari  kantong  Bella  Supriya  Indra  Dewi,  Terdakwa  memindahkan  I plastik kecil yang berisi I (satu) tablet (extacy) seberat 0,30 gram, warna merah muda dan I plastik klip yang berisi Krystal bening sabu seberat 0,08 gram untuk disimpan didalam tas pinggang terdakwa dan mengetahui keberadaan barang tersebut dilarang UU namun Anak tidak melapor ke pihak berwajib c. Anak berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta  anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila mengulangi lagi, Anak bersedia diproses secara Hukum yang berlaku d. Apabila kesepakatan telah dilaksanakan agar terhadap barang bukti berupa I tablet  (extacy) seberat 0,30  gram,  warna  merah  muda  dan  I  plastik  klip  yang  berisi  Kristal  bening  sabu  seberat  0,08  gram, dipakai dalam berkas perkara lain yaitu terdakwa Bella Supriya Indra Dewi.
Oleh  karena itu, berdasarkan alat bukti dan pertimbangan  yudisial  yang  ada, sebelum  hakim menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku,  perlu  dipertimbangkan  apa  yang  dijadikan  sebagai  alasan pelunasan bagi pelaku. Dalam hal ini perjanjian pengalihan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum. dan regulasi. Oleh karena itu, perhatian yang wajar harus diberikan pada tahun 2012. Pasal 52 UU  No.  11  tentang  SPPA  dan  UU  No.  8/1981  tentang  Acara  Pidana  mengatur  UU  dan  peraturan perundang-undangan  terkait  lainnya.  Dalam  menentukan  jumlahnya.  22  /  Pid.Sus-Anak  /  2016  /  PN .Dps  Hakim  memperhatikan  ketentuan  Pasal  12  dan  Pasal  52  unruk  menjatuhkan  sanksi  terhadap perilaku orang rua atau wali anak terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. tentang Remaja Pasal (5) UU No. 11/2012 tentang SPP. Memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 52 UU No. 11/2012 tentang SPPA dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan: 1. Setuju dengan permintaan hakim
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian transfer
3. Perintahkan pembebasan anak dari tahanan
4. Perintahkan anak untuk dikembalikan kepada orang tuanya
5.  Memerintahkan  hakim  untuk  mengeluarkan  keputusan  untuk  menghentikan  peninjauan  setelah perjanjian pengal ihan dilaksanakan secara lengkap / lengkap
6. Memerintahkan penuntut bertanggung jawab atas bukti-bukti tersebut sampai perjanjian pengalihan dilaksanakan sepenuhnya
7. Perintahkan komunitas untuk membimbing dan mengawasi perjanjian transfer. Perintahkan Panitera untuk  menyampaikan  salinan  putusan  ini  kepada  penyidik  I  penuntut  I  hakim  anak,  pendamping masyarakat, anak I orang tua dan saksi.

## IV.   SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Sanksi pidana untuk  kejahatan yang melibatkan anak sebagai penyalahguna narkoba harus bertujuan memperbaiki dirinya, tanpa merasa dirinya terhukum yang bisa menjatuhkan mental dan kepercayaan diri  yang  dapat  merugikan  anak  itu  sendiri.  Terlebih  dahulu  dilihat  apakah  terhadap  terdakwa  dapat
dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Kemudian, dalam hal partisipasi, harus dilihat apakah tercapai kesepakatan atau sudah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 Ayat KUHP maka akan diputuskan sanksi  pidana  melalui  segala  pertimbangan  hakim  dengan  menelaah  bukti  yang  nantinya  pantas dijatuhkan kepada anak. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor. 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps yaitu Mematuhi sepenuhnya Pasal 12, Pasal 52, ayat 5 UU No. 11/2012 yang mengatur jika dalam hal proses Diversi mencapai kesepakatan, selanjutnya dibuatkan penetapan yang dimana penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Oleh karena itu Ketua Pengadi Ian Negeri Denpasar menetapkan bahwa anak dikeluarkan dari tahanan dan anak dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan kesepakatan Diversi tanggal 16 Agustus 2016.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  penelitian  di  atas,  adapun  yang  menjadi  saran  yaitu  Mengingat  narkotikajuga termasuk suatu kejahatan luar biasa,  diharapkan kepada  masyarakat khususnya para orang tua dalam lebih memperhatikan anaknya, pertumbuhan anaknya terutama pergaulan anaknya. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya di usia Anak-anak, mereka masih dalam keadaan Jabil, mereka masih rentan terhadap lingkungan  sosialnya,  pikiran  dan  jiwanya  masih  sangat  labil.  Oleh  karena  dengan  adanya  perhatian dari orang tua dan pendidikan tentang  nilai-nilai yang baik, dapat  mengakibatkan anak tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnay karena penelitia ini terbatas hanya mengkaji sansik dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi dari perspektif yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  K.  (2009). Kebijakan  Kriminal  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  oleh  Anak . UMM Press. Malang.
Angger Sigit Prarnukti, & Primaharsya, F. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak . Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika .
Budisetyani, I. G. A. P. W., & Swandi, N. L. I. D. (2019). Kebutuhan Psikologis pada Pecandu Narkoba. Jurnal Psikologi Udayana , 6 (02), 406.
Kholik,  S.,  Mariana,  E.  R.,  &  Zainab.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyalahgunaan Narkoba  pada  Klien  Rehabilitasi  Narkoba  di  Poli  Napza  Rsj  Sambang  Lihum. Jurnal  Skala Kesehatan , 5 (1), 1–12. Muliadi, & Arief, B. N. (1992). Bunga Rampa Hukum Pidana . Bandung. Grarnedia. Mulyadi, L. (2014). Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia . Bandung. PT. Alumni.
Riza  Alifianto  Kurniawan.  (2018).  Pencegahan  Penyalahgunaan  Kewenangan  Penyidik  dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika. MJurnal Asalah - Masalah Hukum , 47 (2), 111– 117.
Sembiring,  K.  O.,  Putra,  B.  F.,  & Rahmayanti.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Penerapan  Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Rectum , 1 (1), 97–103.
Siswanto.  (2012). Politik  Hukum  dalam  Undang-undang  Narkotika  (UU  Nomor  35  Tahun  2009) . Jakarta. Rineka Cipta.