## KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KUH PERDATA
Oleh:

## Novika Triwati 1)
Muhammad Reza Ginting 2)
Rumelda Silalahi 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
novika21@gmail.com 1)
muhammadrezagtg@gmail.com 2)
Rumeldasilalahi88@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
Through a marriage, it is hoped that there will be offspring, namely children. However, children  are  not  always  born  from  a  legal  marriage,  there  are  also  many  phenomena that occur in society where children are born out of wedlock. This study examines the position  of  children  out  of  wedlock  in  inheritance  according  to  the  Civil  Code.  The research  method  used  is  normative  juridical,  namely  reviewing  statutory  regulations and  literature  studies.  The  results  of  the  discussion  in  this  study  are  illegitimate children who are recognized according to the law, can inherit from parents who admit them  and  also  from  blood  relatives from  their  parents,  but in  terms  of  inheriting  from blood  relatives  from  their  parents,  the  illegitimate  child  is  very  unlikely  for  him.  The Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 is also part of legal reform, so that the child also has a juridical relationship with his biological father if it can be proven  based  on  science  and  technology  and/or  other  evidence  according  to  law. Recognition  of  illegitimate  children  is  very  important  to  be  carried  out  by  a  father  in order  to  create  a  civil  relationship  between  the  child  and  his father,  while  against  his mother according to article 282 paragraph 2 of the Civil Code which states that even immature girls are allowed to admit their illegitimate children.
Keywords: Children out of wedlock, Inheritance.

## ABSTRAK
Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak  selamanya  anak  terlahir  dari  suatu  perkawinan  yang  sah,  banyak  pula  fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan.  Penelitian ini mengkaji  tentang  kedudukan  anak  di luar  perkawinan  dalam  pewarisan  menurut  Kitab Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yakni mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dan  studi  kepustakaan.  Adapun  hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah anak luar kawin yang diakui menurut Undang- Undang,  dapat  mewarisi  dari  orang  tua  yang  mengakuinya  dan  juga  dari  keluarga sedarah  dari  orang  tuanya,  akan  tetapi  dalam  hal  mewaris  dari  keluarga  sedarah  dari orang  tuanya  ini  anak  luar  kawin  tersebut  sangat  kecil  kemungkinan  baginya.  Putusan MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tersebut yang  juga  merupakan  bahagian  dari  reformasi hukum,  sehingga  si  anak  juga  mempunyai  hubungan  yuridis  dengan  ayah  biologisnya apabila  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  teknologi  dan/atau  alat  bukti
lain  menurut  hukum.  Pengakuan  terhadap  anak  luar  kawin  sangat  penting  dilakukan oleh  seorang  ayah  guna  terciptanya  hubungan  perdata  antara  anak  dengan  ayahnya sedangkan  terhadap  ibunya  menurut  pasal  282  ayat  2  KUH  Perdata  yang  menyatakan bahwasanya  anak  perempuan  yang  belum  dewasapun  diperbolehkan  untuk  mengakui anak luar kawinnya.
Kata Kunci: Anak diluar Perkawinan, Harta Warisan.

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  istilah  Paul  Scholten, yang  dimaksud  anak  luar  kawin  adalah anak luar kawin adalah anak luar kawin di  luar  anak  sumbang  dan  anak  zinah yang  mempunyai  hubungan  hukum dengan  pewaris  dan  untuk  selanjutnya disebut  anak  luar  kawin  saja.  Sedang anak  zinah  dan  anak  sumbang  meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena  tidak  dapat  diakui  maka  tidak mempunyai  kedudukan  dan  hak  waris atas harta peninggalan orang tuanya.
Menurut  pasal  272  BW  bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan  oleh  seorang  pria  yang berada  dalam  ikatan  perkawinan  sah dengan  ibu  si  anak  tersebut  dan  tidak termasuk  dalam  kelompok  anak  zinah dan anak-anak sumbang.
Adapun  yang  sekarang  perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang  anak  di  luar  kawin  tapi  yang diakui  oleh  si  ayah  dan  oleh  si  ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang  bersangkutan,  perlu  ditegaskan sekali  lagi  bahwa  hukum  waris  dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan  orang  tua  yang  mengakuinya. Pasal  863  :  jika  pewaris  meninggalkan keturunan  yang  sah  atau  seorang isteri/suami maka  bagiannya  adalah  1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain  jika  ia  mewaris  bersama-sama dengan waris golongan 1.
Pasal 250 KUH Perdata,
dijelaskan  bahwa  :  “Anak  yang dilahirkan  atau  dibesarkan  selama perkawinan,  memperoleh  si  suami
sebagai  ayahnya”.  Selanjutnya  dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin  kecuali  yang  dilahirkan  dari perzinahan,  disahkan  oleh  perkawinan yang  menyusul  dari  ayah  dan  ibu mereka, bila sebelum melakukan pekawinan  mereka  telah  melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau  bila  pengakuan  itu  terjadi  dalam anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya  sendiri. Dan dalam  pasal  280  dijelaskan  lagi  bahwa anak  di  luar  kawin  memperoleh hubungan  perdata  dengan  ayah  atau ibunya melalui pengakuan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan  Umum  tentang  Hukum Waris
Dalam  hal  penerimaan  warisan  secara murni  tersebut  dapat  dilakukan  dengan dua macam cara : a. Secara tegas
:  Hal  ini dilakukan  dengan  akta  autentik  atau denganakte di bawah tangan. b. Secara diam-diam  :  Dalam  hal  ini seseorang
menerima warisantidaklah  dengan adanya akte autentik  atau  akte  dibawah  tangan melainkan karena seseorang itumewarisi dengan adanya perbuatan    tertentu  untukmenerima warisan.
Dalam  adanya  perbuatan  yang  diam- diam  ini  ada  beberapa  hal  yang  tidak dapat  dianggap  sebagai  penerimaan secara diam-diam dalam hal penerimaan warisannya yaitu :
a. Perbuatan  yang  berhubungan dengan penguburan dengan
jenazah.
b. Perbuatan yang bermaksud hanya  untuk  menyimpan  harta warisan saja.
c. Perbuatan-perbuatan yang
dilakukan untuk mengawasi ataupun untuk mengurus warisan untuk sementara waktu.
b.      Menerima secara Benefisie
Penerimaan warisan yang dilakukan  secara  benefisier,  dalam  hal ini  harus  dilakukan  dengan  adanya suatu pernyataan yang sah di Kepeniteraan  Pengadilan  Negeri  di Wilayah warisan tersebut dibuka secara benefisier.
Akibat  dari  pada  penerimaan secara benefisier adalah :
1. Bahwa  yang  menerima  warisan tidak diwajibkan membayar
hutang-hutang  dan  beban-beban warisan  yang  melebihi  jumlah harga  benda  yang  termasuk warisan itu.
2. Harta kekayaan ahli waris terpisah dengan harta warisan.
3. Ahli  waris  dapat  membebaskan dirinya  terhadap  hutang-hutang pewaris yaitu dengan menyerahkan  semua  warisan kepad kekuasaan kreditur.
4. Ahli waris tetap berhak menagih piutangnya  dari  harta  warisan dan  ia  juga  harus  membayar hutangnya kepada pewaris kalau ada.
Dan  juga  setiap  ahli  waris  yang menerima  warisan  secara  benefisier, mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain:
a. Mengadakan  pendaftaran  harta peninggalan  pewaris.  Hal  ini diperlukan  agar  bagian-bagian dari  harta  peninggalan  yang  dia
terima  apabila  ada  tuntutan  dari pihak ketiga.
b. Mengurus  benda-benda  yang termasuk  harta  warisan  itu dengan baik yang diumpamakan sebagai  seorang  bapak  rumah yang baik.
c. Bertanggung  jawab  kepada  para berpiutang  dan  semua  penerima hibah wasiat.
d. Jika  perlu  dalam  hal  penjualan barang  warisan  untuk  melunasi hutang dari si pewaris, penjualan tersebut  harus  dilakukan  di depan  umum,  ataupun  menurut ketentuan  adat  dan  kebiasaan setempat.
c.    Menolak Warisan
Apabila  seseorang  yang  hendak menolak  suatu  warisan  yang  jatuh kepadanya, maka dalam hal ini menurut ketentuan dari pasal 1057 KUHPerdata, ia  harus  melakukannya  dengan  secara tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya telah terbuka warisan itu. Penolakan suatu warisan sesungguhnya  tidak  mungkin  terjadi jika  warisan  belum  dibuka.  Pasal  1063 KUHPerdata, dengan tegas menyatakannya sebagai berikut: ”Sekalipun  dalam  suatu  perjanjian kawin, tak dapatlah seorang mendapatkan haknya atas warisan orang yang  masih  hidup,  begitupun  tak  dapat ia  menjual  hak-hak  yang  dikemudian hari  akan  diperolehnya  atas  warisan yang seperti itu”.
Dari  ketentuan  pasal  tersebut  di atas  dapat  dilihat  dengan  secara  tegas bahwa  hak  untuk  menolak  baru  timbul setelah warisan dibuka. Seseorang yang menolak warisan  yang  jatuh  kepadanya,  maka  ia akan mempunyai akibat bahwa :
1. Ia dianggap tidak pernah menjadi  ahli  waris  (pasal  1058
KUHPerdata).
2. Bagian  warisan  seorang  yang menolak,  jatuh  kepada  mereka yang sedianya berhak atas bagian  itu,  seandainya  si  yang menolak  itu  tidak  hidup  pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan (pasal 1095 KUHPerdata). 3. Siapa  yang  telah  menolak  suatu warisan,  tidak  dapat  diwakili dengan pergantian tempat (plaatsvervuling);  jika  ia  adalah satu-satunya ahli waris di dalamnya  derajatnya  atau    jika kesemuanya ahli waris menolak; sekalian anak-anak tampil kemuka  atas  dasar  kedudukan mereka  sendiri  dan  mewaris untuk  bagian  yang  sama  (pasal 1060 KUHPerdata). Dan menurut pasal 1062 KUHPerdata), hak untuk menolak suatu warisan  tidaklah  dapat  gugur  karena adanya lewat waktu (kadaluarsa).
Tetapi  dalam    hal  penolakan warisan  ini  undang-undang  memberi kesempatan  bagi  orang  yang  menolak warisan tersebut untuk dapat menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh orang-orang yang ditunjuk  oleh  undang-undang  atau wasiat  dengan  tidak  mengurangi  hak- hak pihak ketiga.
d. Orang yang tidak patut dan tidak cakap untuk menjadi ahli waris
1. Orang yang tidak patut menjadi ahli waris (onwaarding) Sebagai  salah  satu  syarat  bagi pewarisan  adalah  patut  menjadi  ahli waris. Undang-undang menetapkan orang-orang  yang  karena  perbuatannya tidak  patut  menjadi  ahli  waris  dan menerima  warian  adalah  orang-orang
yang  mempunyai  hubungan  darah dengan pewaris dikarenakan sesuatu hal tertentu.
Hal  tidak  patut  ini  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata diatur  dalam  pasal  838  dan  pasal  480, untuk  ahli  waris  menurut  undang- undang  dan  pasal  912  KUHPerdata, untuk ahli waris testamenter.
Menurut  ketentuan  pasal  838 KUHPerdata,  yang  dianggap  tak  patut menjadi  ahli  waris  dan  kerananya dikecualikan dari pewarisan adalah :
1. Mereka  yang  telah  dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka  yang  dengan  putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si  yang  meninggal,  ialah  suatu pengaduan yang telah melakukan  sesuatu  kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. Mereka  yang  dengan  kekerasan atau suatu perbuatan telah mencegah  si  yang  meninggal untuk  membuat  atau  mencabut surat wasiatnya. 4. Mereka yang telah menggelapkan,  merusak  atau memalsukan  surat  wasiat  si meninggal.

## 2. Pengertian Anak Luar Nikah
anak  luar  kawin  mewaris bersama-sama  dengan  ahli  waris golongan  lain,  baik  dari  golongan  I, II, III atau dengan golongan IV, serta jiwa  mewaris  dengan  golongan  yang berlainan derajad. Namun ada kemungkinan  seorang  pewaris  tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan
tetapi  hanya  meninggalkan  anak  luar kawin.  Dalam  hal  keadaan  yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui  oleh  pewaris  secara  sah  akan mewaris  seluruh  harta  warisan  (Pasal 865 B.W).
Anak  luar  kawin  menurut hukum  dianggap  tidak  sah,  meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh  haknya,  akan  tetapi bukan  waris,  misalnya  berupa  hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut  dianggap  anak  luar  nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja,  terkecuali  terhadap  anak  luar kawin  yang  diakui  (vide  pasal  862- 866 KUH-Perdata).
Di samping itu anak luar kawin tersebut  juga  berhak  atas  nafkah alimentasi  atau  hak  nafkah  atas anak  luar  kawin,  termasuk  anak yang  dilahirkan  dari  perzinahan  dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 B.W).
Kendati demikian, khusus anak  zina  dan  anak  sumbang  tidak mungkin  memiliki  hubungan  secara yuridis  dengan  ayah  kandungnya karena  orang  tua  dari  anak  tersebut dilarang  oleh  undang-undang  untuk memberikan pengakuan.
Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehid upan bermas yarakat yan g menjadi perhatian  merupakan  tugas  dari  aparat
Negara  dalam  menangani  masaalah tersebut serta penjamin  adanya kepastian  hukum.  oleh  sebab  itu melalui saluran hukum yang berlaku dan  yang  tersedia,  langkah  hukum yang ditempuh dalam hal ini.
Pen gujian  U ndan g -Un dan g terhadap  Un dan g -Unda n g  Da sar 1945  adalah    merupakan  hal  yang tepat apabila undang-u n d a n g y a n g   d i u j i   m a t e r i l   t e r s e b u t bertentangan dengan Konstitusi.
(dalam  hal  ini  yang  diajukan  untuk
diuji  materil  adalah  UUP  No.1  tahun 1974 pasal 43 ayat (1).

## 3. METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  yang  dipilih  adalah penelitian  hukum  normatif.  Penelitian ini  merupakan  suatu  bentuk  penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan  data  sekunder  sebagai data  utama,  sedangkan  data  primer sebagai penunjang penelitian.

## 1. Sumber Data
a. Data  Sekunder  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  bersumber dari  bahan  hukum  primer  dan juga  bahan  hukum  sekunder.
Data  primer  diperoleh  melalui penelitian lapangan (field research) yang dilakukan merupakan  upaya  memperoleh data  primer  berupa  observasi, wawancara  dan  keterangan  atau informasi dari responden.
b. Data sekunder diperoleh melalui penelitian  kepustakaan  (library research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan  dilakukan  untuk mendapatkan  teori-teori  hukum dan  doktrin  hukum,  asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek  kajian  penelitian  ini  yang dapat berupa perundang-
undangan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Anak    Luar  Kawin  Yang  Diakui Menurut Kuh Perdata
Pasal  250  KUH  Perdata,  dijelaskan bahwa :
“Anak  yang  dilahirkan  atau dibesarkan  selama  perkawinan,
memperoleh  si  suami  sebagai ayahnya”.
Selanjutnya  dalam pasal  272 dijelaskan  bahwa  anak  di  luar  kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul  dari  ayah  dan  ibu  mereka, bila  sebelum  melakukan  pekawinan mereka  telah  melakukan  pengakuan secara  sah  terhadap  anak  itu,  atau  bila pengakuan  itu  terjadi  dalam  anak  itu, atau  bila  pengakuan  itu  terjadi  dalam akta perkawinannya sendiri.
Dan  dalam  pasal  280  dijelaskan lagi  bahwa  anak  di  luar  kawin memperoleh  hubungan  perdata  dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.
Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan  oleh  KUH  Perdata sebagai  tempat  pengakuan  anak  luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan  dengan  menggunakan  akta perkawinan  orang  tua  anak  luar  kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan  kedua  orang  tua  anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak  mereka  yang  telah  lahir  sebelum mereka  melangsungkan perkawinan sah.  Kedua,  pengakuan  anak  dengan menggunakan  akta  kelahiran  anak  luar kawin  itu  sendiri,  dan  ketiga  adalah pengakuan  berdasarkan  akta  otentik yang khusus dibuat untuk itu.
B. Hak Dan  Kedudukan Anak Luar Nikah  Yang  Diakui  Terhadap Warisan Menurut Kuh Perdata
I.      Bagian  Anak  Luar  Kawin Jika  Mewaris  Bersama  Ahli Waris Golongan I Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau
suami/isteri  yang  hidup  terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga  b a g i a n d a r i ya n g m e r e k a s e d i a n ya
h a r u s   mendapat  seandainya  mereka adalah anak sah
Keturunan  atau  anak-anak
yang  sah  dan  atau  suami  listen p e w ar i s ya n g m a si h h i du p
t e rla ma   a da la h   termasuk  ahli waris  golongan  I.  Jadi  di  sini diatur  pewarisan  anak  luar  kawin bersama sama dengan golongan I.
Dalam  hal  demikiananak luar kawin  menerima  sepertiga  dari  hak ya n g  me re ka  se dia n ya   te rima s ea ndai n ya   mereka  sebagai  anak sah.  Jadi  cara  menghitung  hak  bagian anak  luar kawin adalah mengandaikan  mereka  sebagai  anak sah  lebih  dahulu,  baru  kernudian dihitung  haknya  sebagai  anak  luar kawin.
Misalnya  seorang  pewaris meninggalkan  sejumlah  harta  dan tiga  orang  anak-anak  sah  serta seorang  isteri  yang  hidup  terlama. Di samping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang  sudah  diakui.  Pembagiannya adalah  anak  luar  kawin  tersebut dihitung  seakan-akan  dia  anak  yang sah,  sehingga  bagian  masing  ahli  waris adalah seperlima. Akan tetapi  khusus untuk  anak  luar    kawin  maka bagiannya  adalah  sepertiga  kali seperlima,  sehingga  yang  diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas  bagian  dari  harta peninggalan (pasal 863 KUH- Perdata). Sedang sisa harta peninggalan  yang  berjumlah  empat betas  per  lima  belas  bagian  dibagi bersama  di  antara  para  ahli  waris yang  sah,  yaitu  tiga  anak-anaknya dan isterinya.

## II.  Bagian  Anak  Luar  Kawin  Jika Mewaris  Bersama  Ahli  Waris
Golongan II dan Golongan III Apabila  seorang  pewaris  tidak meninggalkan  k e t u r u n a n   ya n g   s a h
d a n   j u g a   t i d a k   a d a   suami/isteri yang  hidup  terlama,  akan  tetapi p ew ari s   te r seb ut   me ni n ggalk an k elua r ga   sedarah  dalam  garis  ke atas  maupun  saudara  laki-laki  dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan  anak  luar  kawin, maka  berapa  bagian  anak  luar kawin dan bagaimana cara
pembagiannya. M e n ur ut pa sal
8 6 3  B. W  dik atak an   ba h wa   apabila anak  luar  kawin  mewaris  bersarna- sarna  dengan  ahli  waris  golongan  II atau  golongan  III,  maka  anak  luar kawin  mendapat  setengah  atau  separoh dari harta warisan.
III.  Bagian  Anak  Luar  Kawin  Jika

## Mewaris  Bersama  Ahli  Waris Golongan II dan Golongan IV
Bagian  anak  luar  kawin  akan semakin  besar  jika  dia  mewaris dengan  ahli  waris  dari  golongan yang  derajatnya  lebih  jauh  lagi  dari pewaris.  Menurut  Pasal  863  ayat  1 B.W  dikatakan  bahwa  bagian  anak luar  kawin  apabila  hanya  ada  sanak saudara  dalam  derajat  yang  lebih jauh  adalah  tiga  per  empat.  Maksud kata  “ sanak  saudara  dalam  derajat yang lebih jauh” dalam pasal 863 (1) B.W  tersebut  adalah  ahli  waris golongan  IV.  Sebagai  contoh  jika seorang  pewaris  tidak  meninggalkan saudara-saudara  dan  orang  tua  (ibu- bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak  maupun  dari  pihak  ibu  atau sampai derajat keenam/saudara sepupu atau  saudara misan (bahasa  jawa), maka  bagian  anak-anak  luar  kawin adalah  tiga  per  empat  dari  harta warisan,  sedang  sisa  harta  warisan yang  seperempat  dibagi  bersama  di antara  para  ahli  waris  golongan  IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara  sepupu  atau misanan tersebut.
Dari  ketentuan  mengenai bagian  warisan  anak  luar  kawin seperti  tesebut  di  atas  maka  dapat dikatakan  bahwa  semakin  dekat derajad  ahli  waris  sah  yang  mewaris bersama-sama dengan anak luar k a w in , ma k a se ma ki n k ec il
b a gi an   ya n g   diterima  oleh  anak luar  kawin.  Sebaliknya  semakin jauh derajad hubungan ahli waris yang sah  dengan  pewaris  yang  mewaris dengan  anak-anak  luar  kawin, maka  bagian  yang  diperoleh  anak luar  kawin  semakin  besar.  Hal  ini adalah  wajar  karena  meski  menjadi anak  luar  kawin,  namun  hubungan antara  anak  luar  kawin  dengan
Pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris
golongan  II,  III  dan  golongan  IV meski  mereka  adalah  ahli  waris  yang sah menurut
undang-undang, sehingga  oleh  karenanya  anak-anak luar  kawin  akan  mendapat  bagian yang  lebih  besar  dari  harta  warisan orang tua yang sudah mengakuinya. IV.  Bagian Anak Luar Kawin Jika
Menjadi Satu-Satunya Ahli

## Waris
Uraian  pada  beberapa  bab  di atas  adalah  jika  anak  luar  kawin mewaris  bersama-sama  dengan  ahli waris golongan lain,  baik  dari golongan  I,  II,  III  atau  dengan golongan  IV,  serta  jiwa  mewaris dengan  golongan  yang  berlainan derajad.  Namun  ada  kemungkinan seorang  pewaris  tidak  meninggalkan ahli  waris  dari  golongan  I  sampai golongan  IV,  akan  tetapi  hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam  hal  keadaan  yang  demikian, maka  anak  luar  kawin  yang  diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh  harta  warisan  (Pasal  865 B.W).
Anak  luar  kawin  menurut hukum  dianggap  tidak  sah,  meskipun
demikian anak tersebut boleh memperoleh  haknya,  akan  tetapi bukan  waris,  misalnya  berupa  hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut  dianggap  anak  luar  nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja,  terkecuali  terhadap  anak  luar kawin  yang  diakui  (vide  pasal  862- 866 KUH-Perdata).
Di samping itu anak luar kawin tersebut  juga  berhak  atas  nafkah alimentasi  atau  hak  nafkah  atas anak  luar  kawin,  termasuk  anak yang  dilahirkan  dari  perzinahan  dan anak  sumbang  (Lihat  Pasal  867  B.W). Kendati  demikian,  khusus  anak  zina dan  anak  sumbang  tidak  mungkin memiliki  hubungan  secara  yuridis dengan  ayah  kandungnya  karena orang  tua  dari  anak  tersebut  dilarang oleh undang-undang untuk
memberikan pengakuan.
Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehid upan bermas yarakat yan g menjadi perhatian  merupakan  tugas  dari  aparat
Negara  dalam  menangani  masaalah tersebut serta penjamin  adanya kepastian  hukum.  oleh  sebab  itu melalui saluran hukum yang berlaku dan  yang  tersedia,  langkah  hukum yang  ditempuh  dalam  hal  ini. Pen gujian
U ndan g -Un dan g terhadap  Un dan g -Unda n g  Da sar
1945  adalah    merupakan  hal  yang tepat apabila undang-u n d a n g
y a n g   d i u j i   m a t e r i l   t e r s e b u t bertentangan dengan Konstitusi.
(dalam  hal  ini  yang  diajukan  untuk diuji  materil  adalah  UUP  No.1  tahun 1974 pasal 43 ayat (1)).
Perkembangan  hukum  terkait dengan  anak  luar  kawin,  termasuk anak  zina  dan  anak  sumbang diberikan  oleh  Mahkamah  Konstitusi melalui  Putusan  Nomor:46/PUU - VIII/2010.Putusan tersebut
menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu: Pertama,  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan
“anak  yang  dllahirkan  di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya”, b e r t e n t a n g a n d e n g a n U n d a n g - U n d a n g Dasar Negara Republik Indonesia  tahun  1945 sepanjang  dimaknai  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum tern yata memp un yai
hubun ga n darah  seba gai  a yahn ya .
Ke d u a ,   me n ya t ak a n   Pa s al 4 3   a ya t   ( 1)   Undang-Undang  Nomor 1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan tersebut  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut  harus  dibaca  : " anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya  mempunyal  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang d a p a t   d i b u k t i k a n   b e r d a s a r k a n i l m u pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain  yang  menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga  ayahnya". Dengan  demikian maka  anak  luar  kawin  di  samping mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya,  juga mempunyal  hubungan  perdata  dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayanya dan Putusan Mahkamah Konstritusi tersebut diisyarakatkan  harus  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/alat  bukti  lain  menurut hukum.
Melalui  putusan  tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan  hukum  yang  ada  bahwa siapa saja warga Negara Indonesia dapat menuntut  haknya  bilamana  terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang
diambil  oleh  pemohon  uji  materil adalah sudah tepat.
Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi  (MK)  ini  bukan  dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan  akan  tetapi  putusan  MK tersebut  untuk  melindungi  hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan  yang  tidak  tercatat  oleh Negara.
Karena  selama  ini  anak  luar kawin  memiliki  nasib  yang  sengsara dan  tidak  diakui  hukum  secara  legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantarkan.  Oleh  karena  itu,  putusan MK  ini  tidak  melegalkan  perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan  perdata  antara  anak  yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya.
Jangan  sampai  sang  anak menjadi  anak  alam  (lahir  di  luar kawin)  karena  tidak  diakui  oleh ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PULJ- V111/2010  tersebut  juga  merupakan bahagian  dari  reformasi  hukum  pada saat  ini  dan  menegaskan  pula  bahwa Konstitusi  harus  seimbang  dengan norma-norma  atau  nilai-nilai  kehidupan dalam  hal  memberi  jaminan  serta perlindungan  hukum  bagi  masyarakat luas,  tanpa  membeda-bedakan  manusia satu  dengan  manusia  yang  lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di  dalam  Konstitusi  Pasal  27,  28
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

## 1. Warisan dan Bagian Mutlak yang Diperbolehkan Anak Luar Kawin
Setelah  melihat  dari  apa  yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  sebagai salah  satu  perbedaan  antara  anak  luar kawin dengan anak sah adalah mengenai  bagian  warisan  yang  dapat diterima  oleh  anak-anak  tersebut  dari orang  tuanya  adalah,  anak-anak  sah mewarisi  dari  harta  peninggalan  orang tuanya  dengan  bagian  yang  sama, sedangkan  anak  luar  kawin  hanya memperoleh  bagian  yang  lebih  kecil dari bagian anak sah tersebut.
Untuk  bagian  anak  luar  kawin ini  masih  dipengaruhi  oleh  ahli  waris yang  bersama-sama  tampil  dengannya. Jadi  untuk  mengetahui  berapa  bagian yang diterima anak luar kawin tersebut, harus  kita  lihat  dengan  siapa  ia mewarisi  atau  dengan  golongan  ahli waris yang mana ia mewarisi.
Mengenai  bagaimana  bagian mutlak  yang  diterima  oleh  anak  luar kawin diatur dalam pasal 865 menentukan :”Jika pewaris meninggalkan  keturunan  yang  sah  atau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin  mewarisi  1/3  (sepertiga)  bagian yang  mereka  terima  sedianya  harus mendapatkannya  andai  kata  mereka adalah anak sah.
Jika si pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami atau  istri,  akan  tetapi  meninggalkan keluarga  sedarah  dalam  garis  atas,  atau saudara  laki-laki  dan  perempuan  atau keturunan  mereka,  maka  anak  luar kawin  mewarisi  ¾  (tiga  perempat)  dari warisan.  Dengan  perkataan  lain  bagian anak  luar  kawin  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
a. 1/3  bagian  mereka  seandainya mereka  anak-anak  sah,  kalau mereka mewarisi dengan golongan ahli waris 1.
b. ½  dari  warisan,  kalau  mereka mewarisi  dengan  golongan  ahli waris II dan III.
c. ¾  dari  warisan,  kalau  mereka mewarisi  dengan  golongan  ke IV.
Bagian  dari  anak  luar  kawin adalah  merupakan  bagian  kelompok, yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah seandainya  anak  luar  kawin  tersebut satu  orang,  maka  seluruh  bagian tersebut  adalah  untuk  dirinya  sendiri. Kalau anak luar kawin tersebut ada dua orang,  maka  bagian  yang  diterapkan untuk  anak  luar  kawin  tadi  akan  dibagi dua  menurut  banyaknya  ahli  waris  luar kawin,  dan  kalau  ada  tiga  orang  maka dengan demikian bagian tadi dibagi tiga sama rata begitu juga sampai seterunya.
Menurut KUHPerdata
bahwasanya  bagian  anak  luar  kawin harus  diberikan  lebih  dahulu.  Lalu warisan  selebihnya  harus  dibagi  antara para  ahli  waris  yang  sah,  dengan  cara seperti  ditentukan  di  dalam  Undang- undang.
Contoh : 1. A meninggal dengan meninggalkan  seorang  istri B  dan  seorang  anak  C,  serta anak  luar  kawin  yang  diakui sah  sebelum  perkawinannya dilangsungkan  dengan  B, yaitu D.
Pertanyaan,  berapa  bagian anak luar kawin?
Menurut ketentuan yang
diatur  di  dalam  Undang- undang  bahwa  bagian  anak luar kawin adalah 1/3 bagian seandainya  ia  anak  sah. Maka dalam hal ini bagian D adalah : 1/3 x 1/3 = 1/9. 2. A meninggal dengan meninggalkan  kakek  dari pihak  bapak,  yaitu  (B),  dan nenek  dari  pihak  ibu  yaitu (C),  serta  dua  orang  anak
kawin  yang  diakui  sah  yaitu D dan E. Timbul pertanyaan, berapakah  bagian  yang  akan diterima  oleh  anak  luar kawin,  sebab  dalam  hal  ini anak luar kawin D, E, adalah mewarisi bersama-sama dengan  ahli  waris  golongan II ? Dengan ketentuan yang diatur  oleh  Undang-undang anak luar kawin kalau mereka  mewarisi  bersama- sama  dengan  ahli  waris golongan  II  dan  III,  maka anak mendapat ½ dari warisan. Maka  anak  luar  kawin  yang diakui  sah  yaitu  D,  E  akan mendapat bagian ½ x ½ = ¼ bagian  bagi  masing-masing ahli waris (D,E).
Ayat  ke  2  dari  pasal  865 KUHPerdata, menentukan, bahwa apabila  antara  para  ahli  waris  yang  sah dengan  si  meninggal  (pewaris)  terdapat pertalian keluarga dalam macam- macam  derajat,  maka  yang  terdekat derajatnya  menentukan  bahwa  bagian yang  harus  diterima  oleh  anak  luar kawin,  walaupun  ada  keluarga  sedarah dalam  garis  lainnya.  Oleh  karenanya, apabila  pewaris  meninggalkan  seorang anak  luar  kawin,  dan  dari  garis  bapak seorang  kakek,  serta  dari  garis  ibu seorang  keponakan  dalam  derajat  ke- enam,  maka  bagi  anak  luar  kawin ditentukan berdasarkan pertalian keluarga  kakek,  maka  anak  luar  kawin mendapat setengah bagian dari warisan. Dan  sisanya  yang  setengah  bagian  lagi adalah  untuk  kakek  dan  keponakan dalam derajat ke-enam.
Pada uraian ini akan dilanjutkan dengan  bagian  mutlak  (legitima  portie) dari anak luar kawin.
Anak luar kawin adalah
merupakan  ahli  waris  dalam  garis  lurus ke  bawah,  oleh  sebab  itu  ia  termasuk salah  satu  legitimaris  (orang  yang berhak  atas  bagian  mutlak)  dari  harta warisan  orang  yang  meninggal.  Orang yang  berhak  atas  bagian  mutlak (legitime),  adalah  para  ahli  waris  yang menurut  undang-undang  dalam  garis lurus  ke  bawah  dan  garis  lurus  ke  atas. Adapun yang termasuk ke dalam bagian mutlak  atau  legitima  portie,  adalah suatu  bagian  dari  harta  peninggalan yang  harus  diberikan  kepada  para  ahli waris  dalam  garis  lurus  menurut undang-undang,  terhadap  bagian  mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian  antara  yang  masih  hidup, maupun  selaku  wasiat  (pasal  913 KUHPerdata).
Di  dalam  hal  ini  ada  2  sistem yang  dianut  dalam  hal  tersebut  di  atas, yaitu :
a. Sistem  Prancis-Jerman  :  disini ditetapkan  bagian  tertentu  dari seluruh warisan yang tidak dapat dilanggar  dalam  suatu  ketetapan dalam testatemen.
b. Sistem Romawi : ini menetapkan  bagian  tertentu  dari tiap  waris  yang  tidak  dapat dihalangi dengan testatemen. Menurut  Prof.  Ali  Afandi,  SH,
sistem yang dianut di dalam KUHPerdata adalah Sistem Romawi.
Dalam  hal  ini  undang-undang menetapkan  dalam  hal  bagian  mutlak tersebut,  seperti  diatur  dalam  pasal  914 KUHPerdata,  yang  menyatakan,  dalam garis  lurus  ke  bawah,  apabila  pewaris hanya  meninggalkan  anak  yang  sah satu-satunya saja maka terdirikah bagian  mutlak  atas  setengah  dari  harta peninggalan untuk bagian anak tersebut, dan  seandainya  ada  dua  orang,  maka bagian  mutlak  itu  adalah  masing- masing 2/3 dari apa yang sedianya yang
diwarisi  oleh  mereka  masing-masing dari  pewarisan.  Tiga  orang  atau  lebih maka  akan  mendapat  tiga  perempat (3/4) dari pewarisan.
Maksud  ditentukannya  bagian mutlak  (legitieme  portie)  ini,  adalah untuk  melindungi  para  ahli  waris menurut  undang-undang  dalam  garis lurus  dari  tindakan  pewaris  yang  tidak bertanggungjawab.
Yang menjadi persoalan sekarang adalah  mengenai bagian mutlak  dari  seoran  anak  luar  kawin, pasal  916  KUHPerdarta,  mengatakan, bahwa  bagian  mutlak  (legitieme  portie) seorang  anak  luar  kawin  yang  telah diakui  sah  adalah  setengah  dari  bagian yang  menurut  undang-undang  sedianya harus  diwarisinya  dalam  pewarisan karena kematian.
Sedangkan  bagian  anak  luar kawin  yang  karena  kematian  diatur dalam pasal 863 KUHPerdata.
Contoh : A  meninggal  dan  meninggalkan dua (2) orang anak sah, yaitu B, C,  serta  seorang  anak  luar kawin,  E  yang  diakui  dengan sah.
Berapa bagian mutlak (legitieme portie) anak luar kawin (E)? Legitieme  Portie  (LP)  anak  luar kawin  E,  adalah  ½  dari  bagian apabila  ia  mewarisi  menurut ketentuan  undang-undang  (pasal 863 KUHPerdata).
Dan  dalam  hal  ini  bagian  anak luar  kawin  E,  karena  kematian adalah 1/3 dari bagian seandainya ia anak saha. Jadi  dalam  hal  ini  bagian  anak luar  kawinE,  karena  kematian adalah 1/3 x 1/3 = 1/9. Maka  legitieme  portie  (lp)  E, seorang  anak  luar  kawin  yang diakui sah adalah: ½ x 1/9 = 1/18.
Sedangkan  dalam  hal  adanya orang  yang  tidak  patut  untuk  mewarisi (onwaarding),  dan  orang  yang  menolak warisan  adalah  kehilangan  haknya dalam  hal  adanya  legitimie  portie (bagian mutlak)
Jadi  apabila  seorang  anak  luar kawin  dinyatakan  tidak  patut  untuk menerima  warisan  (onwaarding),  atau menolak  warisan,  maka  ia  tidak  berhak atas  bagian  mutlak  (legitieme  portie), meskipun di dalam pewarisan anak luar kawin tersebut adalah termasuk sebagai legitimaris.
Karena  orang  yang  dinyatakan onwaarding  (tidak  patut  mewarisi) dikecualikan  dalam  hal  pewarisan (pasal  838  KUHPerdata),  dan  orang yang  menolak  warisan  dianggap  tidak pernah  telah  menjadi  ahli  waris  (pasal 1058 KUHPerdata).
Sedangkan bagian warisan seseorang  yang  menolak,  jatuh  kepada mereka  yang  sedianya  berhak  atas bagian  itu,  seandainya  si  yang  menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya  orang  yang  mewariskan. Dan  siapa  yang  telah  menolak  sesuatu warisan  tidak  sekali-kali  dapat  diwakili dengan  cara  pergantian;  jika  ia  satu- satunya  ahli  waris  di  dalam  derajatnya, ataupun  jika  kesemuanya  ahli  waris menolak,  maka  sekalian  anak-anak tampil  ke  muka  atas  dasar  kedudukan mereka  sendiri  dan  mewaris  untuk bagian yang sama (pasal 1060 KUHPerdata).
Anak  yang  sah  dari  seorang anak  luar  kawin,  yang  muncul  untuk orang  tuanya  dengan  pergantian  adalah legitimaris  dalam  harta  peninggalan kakek neneknya (pasal 866 KUHPerdata). Jika pewaris tidak ada
meninggalkan  keluarga  sedarah  dalam garis  lurus  ke  bawah  dan  ke  atas (legitimaris),  dan  juga  tidak  adanya anak  luar  kawin  yang  diakui  dengan
sah,  maka  pewaris  dapat  memberikan seluruh  harta  peninggalannya  kepada orang  lain  dengan  suatu  hibah  antara yang  masih  hidup  atau  dengan  surat- surat wasiat (pasal 919 KUHPerdata).
Yang  jelasnya  dalam  ketentuan ini  orang-orang  yang  bukan  legitimaris dapat  di  kesampingkan  dengan  adanya hibah atau wasiat.

## 2. Yang Mewarisi Harta Peninggalan Anak Luar Kawin
Di  dalam  uraian  di  atas  sudah ditentukan  bagaimana  jika  anak  luar kawin  sebagai  ahli  waris.  Pada  uraian berikut  ini  akan  dilanjutkan  tentang bagaimana mengatur dari harta peninggalan  seorang  anak  luar  kawin yang telah meninggal dunia. Apabila seorang anak luar kawin meninggal dunia dan ia ada meninggalkan keturunan ataupun suami atau  istri  yang  hidup  terlama,  maka harta  warisan  diwariskan  seperti  setiap harta peninggalan lainnya.
Maksudnya adalah : orang-orang yang  terpanggil  untuk  menjadi  ahli waris  anak  luar  kawin  tersebut  adalah orang  keturunan  yang  sah  suami  istri yang hidup terlama.
Dalam hal ini timbul pertanyaan, kalau  pewaris  (anak  luar  kawin)  itu tidak  ada  meninggalkan  keturunan maupun  suami  atau  istri,  siapa  yang mewarisi  harta  peninggalannya  tersebut ?
Untuk itu kalau anak luar kawin tidak  ada  meninggalkan  ahli  waris keturunannya  maupun  istri  dan  suami yang hidup terlama, maka yang mewarisi  harta  peninggalannya  adalah bapak atau ibu yang telah mengakuinya, ataupun mereka berdua mewarisi setengahnya, jika kedua telah mengakuinya (pasal 870 KUHPerdata).
Dan jikalau hanya si bapak yang mengakuinya, maka ia mewarisi seluruh harta  peninggalan  anak  luar  kawinnya
tersebut,  atau  kalau  hanya  si  ibu  yang mengakuinya,  maka  si  ibu  akan mendapat  seluruh  harta  peninggalan anak  luar  kawinnya  yang  diakui tersebut. Jika masih juga ada keturunan luar  kawin  dari  pewaris  (anak  luar kawin),  maka  keturunan  luar  kawin  itu mewarisi mereka menurut cara bagaimana  ditentukan  dalam  pasal  863 KUHPerdata.
Dalam  pasal  871  KUHPerdata, disebutkan,  jika  seorang  anak  luar kawin  meninggal  dunia,  dengan  tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan kedua orang tua  telah  dahulu,  maka  barang-barang yang dulu diwariskan dari orang tua itu, jika  masih  ada  dalam  wujudnya,  akan pulang  kembali  kepada  keturunan  yang sah  dari  bapak  atau  ibunya.  Hal  yang demikian itu berlaku juga terhadap hak- hak  si  meninggal  (pewaris)  untuk menuntut kembali sesuatu, jika ini telah dijualnya dengan uang belum dibayar.
Ketentuan dari pasal 871 KUHPerdata, tersebut adalah merupakan pengecualian terhadap pasal 849 KUHPerdatra, bahwa untuk
pewaris  tidaklah  penting  dari  mana datangnya barang-barang itu.
Oleh  karena  itu  maka  pasal  871 KUHPerdata,  tidak  boleh  diperluas berlakunya.  Keturunan  sah  dari  orang tua  tidak  berhak  atas  harta  yagn diperoleh  anak  luar  kawin  itu  sebagai hadiah,  demikian  juga  dengan  harta penjualan  barang  yang  telah  dibayar dengan  barang-barang  yang  telah  dibeli dengan uang hasil penjualan itu.
Adapun  ratio  dari  keturunan yang diatur dalam pasal 871
KUHPerdata    tersebut  adalah  :  untuk memberikan harta kekayaan yang diwarisinya  dari  orang  tuanya  itu kepada orang yang seandainya anak luar kawin  tersebut  telah  diakuinya,  akan menerima  harta  kekayaan  itu.  Oleh karena  itu  keturunan  sah  dari  orang
yang mengakuinya harus menerima apa yang  berasal  dari  bapak  itu,  dan keturunan  dan  dari  ibunya  harus menerima apa yang berasal dari ibu.
Sekarang yang menjadi persoalan adalah : apakah keturunan sah dari bapak atau ibu anak luar kawin itu dapat  dianggap  sebagai  ahli  waris  dari anak luar kawin tersebut tadi.
Untuk  hal  ini  Prof.  Mr.  Pitlo berpendapat : bahwa sebagiannya mereka  itu  menanggung  segala  hutang- hutang sebanding dengan barang-barang yang diterimanya dari aktiva. Dengan demikian dapatlah diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  Pitlo beranggapan  bahwa  keturunan  sah  dari orang  tua  anak  luar  kawin  adalah  dapat sebagai  salah  satu  ahli  waris  anak  luar kawin itu sendiri.
Penulis  sendiri  beranggapan, bahwa  keturunan  sah  dari  orang  tuanya itu  dapatlah  diangap  sebagai  ahli  waris dari  anak  luar  kawin  itu,  karena  yang diterima  oleh  para  keturunan  sah  dari orang tuanya itu adalah sebahagian dari harta  peninggalan  anak  luar  kawin tersebut. Jadi dalam hal  ini wajar kalau mereka yang mewarisinya.
Sedangkan dalam pasal 871 ayat 2  KUHPerdata,  menentukan  :  bahwa barang-barang  lainnya,  akan  berpindah kepada  saudara-saudaranya  laki-laki dan  perempuan  ataupun  para  keturunan mereka  yang  sah.  Yang  menjadi persoalan  dalam  hal  ini  adalah  : siapakah yang dimaksud dengan saudara-saudara laki-laki dan
perempuan disini.
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud dengan  saudara-saudara  adalah  anak luar  kawin  dari  orang  tua  si  pewaris (anak  luar  kawin)  hal  tersebut  ternyata adalah  kebalikan  dari  pasal  871  ayat  1, KUHPerdata, tersebut di atas tadi.
Dan  jika  anak  luar  kawin meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan  keturunan,  suami  atau
istri,  bapak  atau  ibu  ataupun  saudara laki-laki dan perempuan waris
keturunan  mereka  yang  sah  maka  yang mewarisi  harta  peninggalan  anak    luar kawin  itu  adalah  keluarga  sedarah terdekat  dari  bapak  ataupun  keluarga dekat  dari  ibunya  yang  telah  mengakui dia  dengan  mengesampingkan  negara, dan  sekitarnya  mereka  berdua  telah mengakui  anak  itu  maka  terjadilah pembelaan  terhadap  harta  peninggalan anak luar kawin tadi.
Dalam  hal  pembelaan  ini  kedua belah  pihak  yang  mewarisi  harta peninggalan anak luar kawin tadi adalah berbagi  sama  rata,  yaitu  :  ½  bagian adalah  untuk  keluarga  sedarah  lainnya untuk  keluarga  sedarah  terdekat  dari pihak  si  ibu  (pasal  873  ayat  2 KUHPerdata).
Pembagian  dari  kedua  garis tersebut  adalah  dilakukan  menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.
Contoh : A seorang anak luar kawin yang telah  diakui  sah  meninggal,  dengan meninggalkan  ahli  waris  keluarga sedarah  terdekat  dari  pihak  bapak  2 orang  yaitu,  B  dan  C  serta  keluarga sedarah terdekat dari pihak ibu, yaitu D dan E.
Dalam  hal  ini  pihak  bapak  dan pihak  ibu  adalah  sama-sama  mengakui A sebagai anak luar kawin mereka.
Pertanyaan  :  berapakah  bagian  masing- masing ahli warisnya tersebut.
Menurut  ketentuan  dari  pasal 873 ayat 2 KUHPerdata, tersebut di atas tadi,  harta  warisan  adalah  dibagi  rata antara kedua belah pihak.
Maka  dalam  hal  ini  adalah  : untuk pihak bapak adalah ½, jadi ½ x ½ =  ¼  untuk  masing-masing  ahli  waris  B dan C.
Sedangkan  yang  ½  x  ½  =  ¼ untuk masing-masing ahli waris
keluarga  terdekat  dari  ibu  yaitu  D  dan E.
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud dengan keluarga terdekat adalah, keluarga  terdekat  dari  ayah  dan  ibu yang  mengakuinya,  menurut  undang- undang adalah ahli waris dari orang  tua itu  pada  saat  anak  luar  kawin  itu meninggal dunia.
Dan  dalam  hal  ini  juga  berlaku, bahwa  anggota  keluarga  yang  terdekat derajatnya  mengesampingkan  keluarga sedarah yang lebih jauh.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Setiap  anak  luar  kawin  yang diakui menurut Undang- Undang,  dapat  mewarisi  dari orang  tua  yang  mengakuinya dan  juga  dari  keluarga  sedarah dari  orang  tuanya,  akan  tetapi dalam hal mewaris dari keluarga sedarah  dari  orang  tuanya  ini anak  luar  kawin  tersebut  sangat kecil kemungkinan baginya. Dalam  hal  pembagian  harta warisan anak luar kawin terhadap harta peninggalan orang  tua  yang  mengakuinya akan tampil bersama-sama dengan  golongan  ahli  waris yang berhak mewaris. Anak luar kawin (yang diperbuahkan dengan  seorang  lain  dari  pada istri  atau  suaminya  sebelum perkawinan) yang diakui sepanjang  perkawinan,  tidak dapat merugikan istri atau suami itu,  maupun  anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan mereka  dalam  hal  pewaris  dari orang tuanya.
2. Setiap  anak  yang  dilahirkan  di luar  suatu  ikatan  perkawinan
yang  sah  adalah  merupakan anak  luar  kawin.  Berdasarkan ketentuan    KUH  Perdata  Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai  hubungan  hukum apapun  dengan  orang  tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah  maupun  ibunya,  dengan demikian  bila  anak  luar  kawin tersebut  diakui  maka  ia  dapat mewaris  harga  peninggalan  dari orang  tua  yang  mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang. Akan  tetapi,  di  satu  sisi  juga dengan berlakunya Undang- Undang  Perkawinan  yaitu  UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1),  maka  anak  luar  kawin  yang tidak diakui pun dengan otomatis  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang  ibu  untuk  mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek adalah tidak diperlukan  lagi.  Begitu  juga telah ditegaskan di dalam Putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tersebut  yang  juga merupakan bahagian dari reformasi  hukum,  sehingga  si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. 3. Pengakuan  terhadap  anak  luar kawin  sangat  penting  dilakukan oleh seorang ayah guna terciptanya  hubungan  perdata antara  anak  dengan  ayahnya sedangkan terhadap ibunya menurut  pasal  282  ayat  2  KUH Perdata yang menyatakan
bahwasanya  anak  perempuan yang belum dewasapun diperbolehkan  untuk  mengakui anak  luar  kawinnya.  Karena  hal ini  anak  tersebut  secara  biologis sudah  mempunyai  hubungan perdata  dnegan  ibunya  tersebut tanpa  adanya  suatu  pengakuan karena faktor kelahirannya.
Anak  luar  kawin  yang  dapat diakui  adalah  berdasarkan  Pasal 272  B.W,  yakni  :  “Anak  luar nikah  yang  dapat  diakui  adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dibenihkan  oleh  seorang  pria yang berada dalam ikatan perkawinan  sah  dengan  ibu  si anak tersebut dan tidak termasuk di  dalam  kelompok  anak  zinah dan anak-anak sumbang.
B. Saran
1. Dalam usaha pembentukan hukum  waris  secara  nasional, perlu kiranya diperhatikan mengenai  status  dan  kedudukan dari  pada  anak  luar  kawin tersebut.
2. Hendaknya  pembuatan  undang- undang  dapat  membuat  suatu peraturan hukum dalam peraturan dari pada anak
terutama tentang tata cara pengakuan  dan  pengesahannya, sehingga dengan demikian dapat tercipta  suatu  kepastian  hukum terhadap  kedudukan  anak  luar kawin  tersebut,  dan  juga  dalam hal  pembagian  harta  warisan hendak diadakan suatu perubahan dalm hal pembagiannya,  sehingga  tidak begitu  nampak  perbedaan  yang sangat  mencolok  antara  anak luar  kawin  dengan  anak  yang sah.
3. Adalah  kiranya  kita  sebagai manusia yang hidup
bermasyarakat berdampingan satu dengan yang lain bisa saling memperlihatkan  toleransi  saling peduli  antar  sesama  manusia dnegna  mengedepankan  nilai- nilai dan
norma-norma kehidupan,  baik  orang  dewasa, anak  muda,  ataupun  hubungan orang  tua  dengan  anaknya, dengan  tidak  saling  membeda- bedakan  satu  sama  lain  maupun diskriminasi. Konversi Hak Anak  yang  diratifikasi  oleh Pemerintah  Indonesia  melalui Keputusan  Nomor  36  Tahun 1990 yang mengemukakan tentang  prinsip-prinsip  umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai  partisipasi  anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat  di  dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun  2014  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk  oleh  pemerintah  agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A.     Buku-Buku Achmad Ichsan, SH, Hukum Perdata  IA, Penerbit  :  PT.  Pembina Masa, Cetakan II, Jakarta, 2002.
Ali  Afandi,  Prof.  SH, Hukum
Waris, Hukum Keluarga, Hukum
Pembuktian, Penerbit  :  PT.  Bina
Aksara, Jakarta. 2001.
Effendi Perangin-Angin, Kumpulan Kuliah  Hukum  Waris, Fakultas  Hukum UI, Jakarta, 2004.
Hartono  Soejopratikuyo, Hukum
Waris  Tanpa  Wasiat, Penerbit  oleh Seksi Notaris Hukum, UGM,
Yogyakarta, 2003. Hazairin, Keluarga Nasional, Penerbit Tintamas, Jakarta, 2001. H.R.Abdussalam, Adridesasfuryanto, Hukum Perlimdungan  Anak. Jakarta  :  PTIK,
2014.
J.  Andy  Hartanto, Hukum  Waris,
Kedudukan  dan  Hak  Waris  Anak  Luar Kawin  Menurut  “Burgerlijk  Wetboek” Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Surabaya : LaksBang, 2015.
Lie  Oen  Hoek,  Prof,  Mr, Catatan Sipil  di  Indonesia ,  Penerbit,  Keng  Po, Jakarta, 2001.
Mihaja, Butir-Butir  Hukum  Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, 2004. Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta : Rineka Cipta, 2014. Pitlo, Hukum  Waris  Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,  Penerbit  :  PT.  Internasa, Jakarta, 2003. Poewadarminta,  W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit  :  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2005. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Indonesia  II  Hukum Perdata  dan  Acara  Perdata ,  Proyek Yurisprodensi Mahkamah Agung,
Jakarta, 2007. Subekti,  R.  Prof,  SH, Pokok-Pokok
Hukum  Perdata ,  Penerbit  Intermasa, Cetakan XVII, Jakarta, 2001.
Soetojo  Prawirohamijoyo,  R,  SH, dan Azis Safioedin, SH, Hukum Orang dan Keluarga, Penerbit, Alumni Bandung, 2002.
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal
Hukum  (dalam  suatu  pengantar) , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006. Wirjono  Prodjodikoro,  R, Hukum Perkawinan  Indonesia ,  Cetakan  ke  II, Jakarta, 1976.
Wignjo Dipoero, R. Soerojo, Kedudukan serta Perkembangan Hukum  Adat  Setelah  Kemerdekaan ,
Jakarta, 1983.
Sinaga  Lestari  Victoria, Hukum
Adat Dalam Perspektif Umum, Cetakan Pertama,  2020,  Literasi  Nusantara Malang.
Soepomo  R  dan  R  Djoko  Soetono, Sejarah  Politik  Hukum  Adat, Jakarta,
1974. Soepomo  R, Kedudukan  Hukum Adat Dikemudian Hari, Jakarta, 1976.
Suparman,  Eman. Hukum  Waris
Indonesia ,  Bandung,  Rafika  Aditama, 2007.
Soekanto Soerjono. Pengantar Penelitian  Hukum. Jakarta,  UI  Press,
1982.

## B.  Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.

## C. Jurnal
DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 >
DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti.
PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG NO.8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/644 >. DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /110 >. DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/227 >.
LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269- 285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64
9 >.