Al Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2, No. 2, 2017 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 Available online: http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah

## Formulasi Hybrid  Contract  Sebagai  Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah

## Rahmi Pratiwi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu E-mail: rahmipratiwi1@gmail.com

## Noprizal
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu E-mail: rizallempur@gmail.com

## Abstract
This  research  uses  interpretive  approach.  This approach  is chosen  to  understand  a  symptom both oral and written, and aims to know a symptom of the symptoms themselves are studied in depth using the instrument interview or interview with informants. This research was conducted to understand how the portrait of agricultural financing in both Islamic banks namely Bank Muamalat  and  BPRS  SAFIR  Curup  branch.  The  results  showed  that  the  existing agricultural financing in both sharia banks using murabaha schemes used to finance the goods or tools that support the agricultural business. According to the authors, murabahah contract is not appropriately applied to the agricultural sector because it has not been able to answer the needs of farmers. A more precise contract is profit-sharing such as muzara'ah or mukhabarah. Therefore, the authors recommend the formulation of contracts on the agriculture sector based on hybrid contracts namely ba'i al-wafa wal muzara'ah and ba'i al-wafa wal mukhabarah.
Keywords: Sharia Bank, Agricultural Financing, Hybrid Contract

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  interpretatif.  Pendekatan  ini  dipilih  untuk memahami  suatu  gejala  baik    lisan   maupun   tulisan, dan    bertujuan    ingin   mengetahui suatu  gejala  dari  gejala  itu  sendiri  yang  dikaji  secara  mendalam  menggunakan  instrumen interview  atau  wawancara  dengan  informan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memahami bagaimana potret pembiayaan pertanian di kedua bank syariah yaitu Bank Muamalat dan BPRS SAFIR cabang Curup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pertanian yang ada di kedua bank syariah tersebut menggunakan akad murabahah yang digunakan untuk  membiayai  barang  atau  alat  yang  mendukung  usaha  pertanian.  Menurut  penulis,

## 140 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
akad  murabahah  kurang  tepat  diterapkan  pada  sektor  pertanian  karena  belum  mampu menjawab  kebutuhan  petani.  Akad  yang  lebih  tepat  adalah  berbasis  bagi  hasil  seperti muzara’ah atau mukhabarah. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan formulasi akad pada sektor pertanian berbasis hybrid contract yaitu ba’i al-wafa wal muzara’ah dan ba’i al- wafa wal mukhabarah.
Kata Kunci: Bank Syariah, Pembiayaan pertanian, Hybrid Contract

## Pendahuluan
Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim  maupun  di  dunia  Barat.  Istilah  tersebut  mewakili  suatu  bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga  kepada  para  nasabah.  Pada  dasarnya  perbankan  syariah  telah  hadir semenjak  tahun  1960-an  yakni Mit  Ghamr  Bank di  Egypt  yang  pertama  kali berdiri pada tahun 1963, sebagai suatu bentuk Pilot Project dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama di dunia. Semenjak itu, beberapa bank yang berbasiskan syariah  mulai  bermunculan,  apalagi  setelah  berdirinya Islamic  Development  Bank pada  tahun  1975  di  Jeddah,  Mekkah.  Disusul  beberapa  bank  Islam  lainnya seperti Dubai  Islamic  Bank pada  tahun  1975, Faisal  Islamic  Bank di  Egypt  dan Kuwait Finance House pada tahun 1977. 1
Kini, sistem perbankan dan keuangan Islam telah beroperasi di lebih dari 55  negara  yang  pasarnya  sedang  bangkit  dan  berkembang.  Bahkan,  beberapa lembaga keuangan Islam beroperasi di 13 lokasi lain yaitu di Australia, Bahama, Kanada, Kepulauan Cayman, Denmark, Guernsey, Jersey, Irlandia, Luxemburg, Swiss,  Inggris,  Amerika  Serikat  dan  kepulauan  Virginia.  Di  Pakistan,  Iran  dan Sudan,  semua  bank  harus  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip  keuangan  Islam. Sementara dibeberapa negara lain, yang menerapkan sistem keuangan campuran, bank Islam beroperasi berdampingan dengan bank konvensional meski dengan skala yang sangat terbatas. 2
Di Indonesia, lembaga keuangan syariah bermula dari pendirian koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitul Tamwil Salman di Bandung pada tahun 1980- an.  Bank  syariah  di  tanah  air  mendapat  pijakan  yang  kokoh  setelah  adanya
1 Nurul Huda, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta: Kencana, 2009), 1
2 Burhan Subrata, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana,2001), 1
deregulasi  sektor  perbankan  pada  tahun  1983.  Hal  ini  karena  pada  saat  itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen atau peniadaan  bunga  sekaligus. 3 Sungguhpun  demikian  kesempatan  ini  belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru.
Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No.  7  Tahun  1992  dimana  bank  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil  yang  ditandai  dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  pada tahun  1992  dengan  prinsip  bagi  hasil.  Titik  kulminasi  telah  tercapai  dengan disahkannya  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  perbankan  yang  membuka kesempatan  bagi  siapa  saja  yang  akan  mendirikan  bank  syariah  maupun  yang ingin mengkonversi dari sistem  konvensional menjadi sistem syariah. 4 Terbitnya UU  No  10  Tahun  1998  memiliki  hikmah  tersendiri  bagi  dunia  perbankan nasional  yang  berguna  untuk  menampung  aspirasi  dan  kebutuhan  yang berkembang di masyarakat.
Dalam  perkembangan  empirik  di  lapangan,  perbankan  syariah  lebih tahan  terhadap  serangan  krisis  ekonomi  global  karena  menggunakan  konsep profit  sharing sehingga  tidak  mengenal  istilah negative  spread jika  dibandingkan dengan  perbankan  konvensional  berbasis  bunga,  sehingga  banyak  bank konvensional  harus  dilikuidasi  pada  tahun  1998. 5 Bank  Muamalat  selamat  dari krisis akibat produk-produknya yang variatif, seperti contoh produk pembiayaan murabahah  yang  tidak  terpengaruh  oleh  fluktuasi BI  rate ,  sehingga  sektor  rill yang menggunakan pembiayaan ini juga selamat dari dampak buruk kenaikan BI rate .
Ketahanan bank syariah akan serangan krisis 1998 membawa angin segar bagi perbankan syariah untuk semakin diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2008, UU No 21 Tahun 2008 diberlakukan. Era UU No 21 Tahun 2008 diharapkan menjadi momen penting  dalam mewujudkan sistem perbankan syariah  yang  kompetitif  dengan  tetap  mengedepankan  ketaatan  kepada  prinsip syariah  ( sharia complicance ).  Dengan  demikian,  tahap  pemurnian  ( purification ) terealisasi melalui undang-undang ini.
3 Muhammad, Bank Syariah , (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 21
4 Muhammad, Bank Syariah... h 22
5 Amrizal, Jurnal  Liquidity  kinerja  Rasio  Keuangan  Perbankan  Syariah  dan Konvensional , Vol. 2 No.1: 2013, 13

## 142 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Perkembangan  perbankan  dan  keuangan  syariah  mengalami  kemajuan yang  sangat  pesat  dan  menghadapi  tantangan  yang  semakin  komplek,  salah satunya  dalam  sektor  pertanian.  Keterbatasan  modal  dan  sulitnya  akses  untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi  oleh  sebagian  besar  petani  di  Indonesia.  Menurut  Hamid  (1986) keterbatasan modal dapat membatasi gerak sektor pertanian. Hal ini dikarenakan modal  merupakan  unsur  esensial  dalam  peningkatan  produksi  dan  taraf  hidup masyarakat petani. Pada era teknologi pertanian yang semakin maju, kebutuhan petani  akan  modal  untuk  memenuhi  input  pertanian  akan  lebih  intensif. Keterbatasan modal ini juga diakibatkan oleh kendala untuk mengakses sumber pembiayaan.
Peran  perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  dalam pembiayaan  pertanian  masih  sangat  rendah.  Tercatat  bahwa  data  pembiayaan perbankan  syariah  pada  sektor  pertanian  akhir  Februari  2016  tercatat  sebesar Rp7.839  miliar  atau  sekitar  3,71%  dari  total  pembiayaan  sebesar  Rp211.571 milyar. 6 Dari  data  tersebut  dapar  dilihat  bahwa  pembiayaan  yang  disalurkan dalam sektor pertanian masih sangat minim, padahal perbankan syariah memiliki keanekaragaman akad yang memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam sektor usaha pertanian.
Selain  itu,  Indonesia  memiliki  potensi  ketersediaan  lahan  yang  cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 %) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 %) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha  dan  lahan  kering  tanaman  tahunan  50,9  juta  ha.  Sampai  saat  ini,  dari  areal yang  berpotensi  untuk  pertanian  tersebut,  yang  sudah  dibudidayakan  menjadi areal  pertanian  sebesar  47  juta  ha,  sehingga  masih  tersisa  54  juta  ha  yang berpotensi  untuk  perluasan  areal  pertanian.  Jumlah  luasan  dan  sebaran  hutan, sungai,  rawa  dan  danau  serta  curah  hujan  yang  cukup  tinggi  dan  merata
6 Syariah  Finance,  http://www.syariahfinance.com/perbankan/622-ojk- dekatkan-bank-syariah-dengan-pertanian.html?limit=8  di  akses  pada  Jumat,  16  Juni 2017 Pukul 15.11 WIB
Rahmi Pratiwi & Noprizal— Formulasi Hybrid Contract... | 143
sepanjang  tahun  sesungguhnya  merupakan  potensi  alamiah  untuk  memenuhi kebutuhan  air  pertanian  apabila  dikelola  dengan  baik.  Waduk,  bendungan, embung  dan  air  tanah  serta  air  permukaan  lainnya  sangat  potensial  untuk mendukung pengembangan usaha pertanian. 7
Indonesia  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  mengoptimalkan  sektor pertanian,  sementara  para  petani  di  Indonesia  terkendala  untuk  mendapatkan sumber  pembiayaan.  Kerumitan  tersebut  semakin  terasa  di  era  transaksi keuangan  modern  yang  semakin  kompleks.  Oleh  karena  itu,  sebagai  lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah harus dapat mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi ini. Salah satunya dengan cara melakukan inovasi dari segi produk  pembiayaan  dan  akad  yang  digunakan.  Dibutuhkan  desain  akad  dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengombinasikan beberapa akad, yang kemudian  dikenal  dengan  istilah hybrid  contract (Inggris)  atau al-uqud  al- murakkabah (Arab)  atau multi  akad  (Indonesia).  Salah  satu  pilar  penting  dalam untuk  menciptakan  produk  perbankan  dan  keuangan  syariah  dalam  menyahuti tuntutan  kebutuhan  masyarakat  adalah  pengembangan hybrid  contract (multi akad).  Bentuk  akad  tunggal  sudah  tidak  mampu  merespon  transaksi  keuangan kontemporer.
Metode hybrid  contract seharusnya  menjadi  unggulan  dalam pengembangan produk. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan,  kombinasi  akad  di  zaman  sekarang  adalah  sebuah  keniscayaan. Namun,  persoalan  yang  dihadapi  adalah  literatur  ekonomi  syariah  yang  ada  di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (two in one). Akad two in one terjadi jika objek, pelaku, dan waktunya sama. Bila salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka akad two in one tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.  Larangan ini ditafsirkan  secara  dangkal  dan  salah,  sehingga  menyempitkan  pengembangan produk  bank  syariah.  Padahal,  syariah  membolehkannya  dalam  ruang  lingkup yang sangat luas.
Dari  sisi  latar  belakang  pembentukannya,  model hybrid  contract dipicu oleh semangat untuk mengembangkan perbankan syariah agar lebih kompetitif
7
Tasrif Landoana, Masalah Pertanian di Indonesia ,
http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/07/potensi-pertanian-terhadap- pertumbuhan.html di akses Jumat, 16 Juni 2017 Pukul 15.15 WIB
144 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
dari  perbankan  konvensional.  Dunia  perbankan  konvensional  sudah  maju sedemikian  pesat,  karena  sudah  berusia  berabad-abad.  Produk-produk  yang ditawarkannya pun sudah sedemikian variatif. Perbankan syariah yang didirikan dengan  membawa  misi  Islam  di  bidang  ekonomi  untuk  diterapkan  dalam lembaga  perbankan  dituntut  untuk  dapat  berpacu  secara  kompetitif  mengejar ketertinggalan dari perbankan konvensional. Semangat kompetisi ini kadangkala dapat saja membius perbankan syariah sehingga lupa akan misi idealisnya.
Secara ideal bank syariah mengemban misi untuk mengoperasionalisasikan  fungsi  perbankan  dengan  bersendikan  keadilan, kejujuran serta misi penyemarakan sektor riil. Akad yang menjadi basis utamanya adalah musyarakah atau mu ḍ harabah dengan  prinsip  bagi  hasil  dalam  pola kemitraan.  Namun,  karena  tuntutan  profitabilitas  dan  didorong  semangat akselerasi  memperbesar market  share ,  pertanyaan  kekhawatiran  yang  muncul adalah  apakah  perhatian  utama  perbankan  syariah  bisa  bergeser  dari  semangat mewujudkan  misi  ideal  menjadi  semangat  berkompetisi  dalam  formalitas kesyari‟ahan dengan menomorduakan misi ideal?
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  analisis  permasalahan  terlebih dahulu  terkait  pembiayaan  pertanian  pada  perbankan  syariah  yaitu  Bank Muamalat  dan  BPRS  SAFIR  cabang  Curup,  setelah  mengetahui  permasalahan, penulis  mencoba  membuat  formulasi  model  pembiayaan  di  bidang  pertanian. Perbankan  syariah  seharusnya  lebih  mengutamakan  misi  idealisnya  dalam menciptakan  produk-produk  yang  variatif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat tanpa melupakan kesyari‟ahannya. Oleh karena itu, penulis mencoba mendesain  sebuah  kontrak  dalam  perbankan  syariah  yakni  dalam  sektor pertanian  mengingat  bahwa  Indonesia  memiliki  potensi  yang  besar  untuk mengoptimalkan  sektor  pertanian  sementara  para  petani  sulit  untuk mendapatkan  akses  pembiayaan.  Bank  syariah  pun  tidak  ingin  menanggung resiko  di  kemudian  hari.  Alasan  yang  lain  juga  untuk  meningkatkan  dan penyemarakan sektor riil. Dalam hal ini akad yang digunakan tak hanya tunggal tetapi merupakan gabungan dua akad yang sering disebut dengan hybrid contract .
Berangkat  dari  hal  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini  ingin  melihat bagaimana penerapan pembiayaan pertanian pada bank syariah serta bagaimana formulasi hybrid  contract terhadap  kelemahan  penerapan  tersebut.  Dalam  hal  ini
Rahmi Pratiwi & Noprizal— Formulasi Hybrid Contract... | 145
akan dijelaskan bagaimana konsep dari formulasi hybrid contract sebagai alternatif pembiayaan pertanian di bank syariah.
Pengertian dan Hukum Hybrid Contract
Hybrid  contract dimaknai  secara  harfiyah  sebagai  kontrak  yang  dibentuk  oleh kontrak yang beragam. Sementara hybrid contract dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih  dari  satu,  lebih  dari  dua,  berlipat  ganda.  Dengan  demikian,  multi  akad berarti  akad  yang  ganda  atau  lebih  dari  satu.  Sedangkan  menurut  istilah  fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-‘uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). 8
Nazih  Hammad  (2005)  mendefinisikan al-uqud  al-murakkabah adalah kesepakatan  dua  pihak  untuk  melaksanakan  suatu  akad  yang  mengandung dua akad  atau  lebih  (seperti  jual  beli  dengan  sewa  menyewa, hibah,  wakalah,  qardh, muzara’ah,  sharf,  syirkah,  mudharabah ,  dan  seterusnya),  sehingga  semua  akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisah- pisahkan,  sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu  akad.  Sementara  Abdullah  al- Imrani (2006) mendefinisikan al-uqud al-murakkabah adalah himpunan beberapa akad  kebendaan  yang  dikandung  oleh  sebuah  akad  (baik  secara  gabungan maupun timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. 9
Persoalan yang dihadapi terkait kebolehan hybrid contract adalah  literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad ( two in one ). Padahal larangan two in one ini hanya ditujukan untuk untuk tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan hybrid contract .  Ketiga  kasus  yang  disebutkan  dalam  hadis  itu  berisi  tentang  tiga
8 Ali  Amin  Isfandiar, Analisis  Fiqh  Muamalah  tentang  Hybrid  Contract  Model  dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah , Jurnal Penelitian Vol. 10, No. 2: 2013, 206
9 Ali  Amin  Isfandiar, Analisis  Fiqh  Muamalah  tentang  Hybrid  Contract  Model  dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah ... 214
146 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
larangan, yaitu (1) larangan bai’ataini fi bai’atin , (2) larangan shafqataini fi shafqatin , dan (3) larangan bai’ dan salaf. 10
Larangan bai’ataini  fi bai’atin artinya  adalah  larangan  dua  jual  beli  dalam satu  jual  beli.  Larangan shafqataini  fi  shafqatin artinya  adalah  larangan  dua kesepakatan  dalam  satu  kesepakatan.  Larangan bai’ dan salaf artinya  adalah larangan jual beli dan akad pemesanan barang dalam satu transaksi. Akad salaf adalah akad pemesanan barang di depan, atau semacam indent barang.
Ketiga  hadis  itulah  yang  dijadikan  rujukan  para  ahli,  konsultan  dan banker syariah tentang larangan akad two in one dalam satu transaksi. Padahal, two in one tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut digeneralisasikan untuk semua kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.
Prinsip  dari  multi  akad  ini  adalah  boleh  dan  hukum  dari  multi  akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang  menghimpun  beberapa  akad,  hukumnya  halal  selama  akad-akad  yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model  transaksi  yang  mengandung  multi  akad.  Mengenai  status  hukum  multi akad,  ulama  berbeda  pendapat  terutama  berkaitan  dengan  hukum  asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan  dilarang  untuk  dipraktikkan.  Mengenai  hal  ini  ulama  berada  dalam  dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. 11
Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi‟iyah,  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa  hukum  multi  akad  sah  dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum  asal  dari  akad  adalah  boleh  dan  sah,  tidak  diharamkan  dan  dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  hukum  asal  dari  segala  muamalat  di  dunia adalah  boleh  kecuali  yang  diharamkan  Allah  dan  Rasul-Nya,  tiada  yang  haram kecuali  yang  diharamkan Allah,  dan  tidak ada agama  kecuali  yang  disyariatkan.
10 Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah ... 206 11 Muhsin  Hariyanto,  http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al- murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga- keuangan-syariah-di-indonesia/ di akses pada 16 Juni 2017 pukul 20.48 WIB
Rahmi Pratiwi & Noprizal— Formulasi Hybrid Contract... | 147
Hukum asal dari syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap  akad  yang  membangunnya  ketika  dilakukan  sendiri-sendiri  hukumnya boleh  dan  tidak  ada  dalil  yang  melarangnya.  Ketika  ada  dalil  yang  melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang  diharamkan  menurut  dalil  itu.  Karena  itu,  kasus  itu  dikatakan  sebagai pengecualian  atas  kaidah  umum  yang  berlaku  yaitu  mengenai  kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. 12
Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari  akad  dan  syarat  adalah  sah,  kecuali  yang  dibatalkan  atau  dilarang  oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah  telah  menjelaskan  yang  haram  secara  rinci,  karenanya  setiap  akad  yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh  mengharamkan  yang  telah  dihalalkan  oleh  Allah  atau  dimaafkan,  begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya. 13

## Akad Pertanian dalam Ekonomi Islam

## Muzara’ah dan Mukhabarah
Secara  bahasa, muzara’ah berasal  dari  kata zara’a ,  yang  memiliki  arti menaburkan benih di tanah. Kata muzara‟ah mengikuti wazan Mufaa’alatan dari kata az-zar’u yang  sama  artinya  dengan al-inbaatu (menanam,  menumbuhkan). Orang-orang  Irak  memberikan  istilah muzara’ah dengan al-qarah .    Sedangkan secara  terminologi,  terdapat  beberapa  definisi  muzara‟ah  yang  dikemukakan ulama  fiqh.  Ulama  Malikiyah  mendefinisikannya  dengan  “Perserikatan  dalam pertanian”.
Menurut  ulama  Hanbaliyah al-muzara’ah adalah  “Menyerahkan  tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya, sedangkan tanaman
12 Muhsin  Hariyanto,  http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al- murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga- keuangan-syariah-di-indonesia/ di akses pada 16 Juni 2017 pukul 20.48 WIB
13 Muhsin  Hariyanto,  http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al- murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga- keuangan-syariah-di-indonesia/ di akses pada 16 Juni 2017 pukul 20.48 WIB
148 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
(hasilnya)  tersebut  dibagi  di  antara  keduanya. 14 Perbedaan muzara’ah dengan mukhabarah hanya terletak pada benih tanaman. Dalam muzara’ah benih berasal dari  pemilik  tanah,  sedangkan mukhabarah benih  tanaman  berasal  dari penggarap. 15
Ulama  Syafi‟iyah  membedakan  antara  definisi mukhabarah dengan muzara’ah ,  yaitu  “ Mukhabarah adalah  mengelola  tanah  di  atas  sesuatu  yang dihasilkannya  dan  benihnya  berasal  dari  pengelola.  Adapun muzara’ah sama seperti mukhabarah ,  hanya  saja  benihnya  berasal  dari  pemilik  tanah.  Ulama Syafi‟iyah  merinci  makna muzara’ah dengan  membedakan  dengan mukhabarah . Muzara’ah adalah mengelola tanah di atas suatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal  dari  pemilik  tanah.  Sedangkan mukhabarah berasal  dari  kata kha-ba-ra yang  mempunyai  arti  membelah  untuk  ditanami  yaitu  kerjasama  untuk mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dengan benih dari penggarap tanah. 16
Jadi, muzara’ah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan  perjanjian  bagi  hasil  yang  jumlahnya  menurut  kesepakatan  bersama, sedangkan  benih  (bibit)  disediakan  oleh  pemilik  tanah.  Bila  kerjasama  ini  bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut mukhabarah .

## Musaqah
Musaqah berasal dari kata saqay , yang mempunyai arti memberi minum, musaqah adalah  salah  satu  bentuk  penyiraman.  Orang  Madinah  menyebutnya dengan  istilah  muamalah.  Tapi  yang  lebih  dikenal  adalah musyaqah .  Secara terminologi,  menurut  Abdurrahman  al-Jaziri, musaqah ialah    akad  untuk pemeliharaan  pohon  kurma,  tanaman  (pertanian),  dan  yang  lainnya  dengan syarat-syarat  tertentu.  Menurut  Ibn  „Abidin  yang  dikutip  Nasrun  Haroen, musaqah ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.
Ulama  Syafi‟iyah  mendefinisikan musaqah ialah  mempekerjakan  petani penggarap  untuk  menggarap  kurma  atau  pohon  anggur  saja  dengan  cara
14 Adiwarman  A.  Karim, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam ,  (Jakarta:  Darul  Haq, 2004), 192
15 Ghazaly,  Abdul  Rahman,  Ghufron  Ihsan  dan  Sapiudin  Shidiq, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 118
16 Masjupri, Lo.Cit ., 195
Rahmi Pratiwi & Noprizal— Formulasi Hybrid Contract... | 149
mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik  dan  petani  yang  menggarap.  Dengan  demikian,  akad  musaqah  adalah sebuah  bentuk  kerjasama  antara  pemilik  kebun  dan  petani  penggarap  dengan tujuan  agar  kebun  itu  dipelihara  dan  dirawat  sehingga  memberikan  hasil  yang maksimal.  Kemudian,  segala  sesuatu  yang  dihasilkan  pihak  kedua  berupa  buah merupakan  hak  bersama  antara  pemilik  dan  penggarap  sesuai  dengan kesepakatan yang mereka buat.
Penerapan Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah
Dalam prakteknya, ada beberapa contoh penerapan model hybrid contract dalam lembaga  keuangan  syariah  seperti musyarakah  mutanaqishah,    ijarah  muntahiya bittamlik, dan bai’ al-wafa . Akad musyarakah mutanaqishah, ijarah muntahiya bi tamlik sudah banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Namun akad bai’ al- wafa masih  sangat  jarang  ditemukan  penerapannya  pada  lembaga  keuangan syariah.

## Musyarakah Mutanaqishah
Menurut fatwa DSN MUI no.73 tahun 2008, diberlakukan adanya akad turunan  dari musyarakah ,  yakni  akad musyarakah  mutanaqishah . Musyarakah mutanaqishah yang dikenal dengan istilah MMQ adalah bentuk kerjasama antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  kepemilikan  suatu  barang  atau asset .  Dimana kerjasama  ini  akan  mengurangi  hak  kepemilikan  salah  satu  pihak  sementara pihak  yang  lain  bertambah  hak  kepemilikannya.  Perpindahan  kepemilikan  ini melalui  mekanisme  pembayaran  atas  hak  kepemilikan  yang  lain.  Bentuk kerjasama  ini  berakhir  dengan  pengalihan  hak  salah  satu  pihak  kepada  pihak lain. 17
Produk  Musyarakah  Mutanaqishah  (MMQ)  telah  diterapkan  oleh beberapa  bank  syariah  yang  meliputi  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit Usaha  Syariah  (UUS)  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  untuk memiliki  suatu  aset  tertentu  melalui  pembiayaan  berbasis  kemitraan  bagi  hasil antara  pihak  Nasabah  dan  Bank  yang  pada  akhir  perjanjian  seluruh  aset  yang dibiayai  tersebut  menjadi  milik  Nasabah.  Pengalihan  kepemilikan  aset  tersebut melalui  cara  Nasabah  mengambil  alih  porsi  modal  ( hishshah )  dari  Bank  secara
17 Putri Kamilatur Rohmi, Implementasi Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang , Jurnal Iqtishoduna Vol. 5 No.1: 2015, 19
150 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
angsuran  berdasarkan  suatu  metode  pembayaran  tertentu  selama  jangka  waktu kontrak  yang  disepakati  bersama.  Produk Musyarakah  Mutanaqishah dapat dilakukan  untuk  tujuan  pembiayaan  kepemilikan  aset  seperti  rumah  maupun kendaraan  baik  baru  maupun  lama.  Struktur  produk  berbasis  akad Musyarakah Mutanaqishah dibuat secara multiakad ( hybrid ) yang selain akad Musyarakah terdiri atas akad ijarah ( leasing ). 18

## Ijarah Muntahiya bi Tamlik
Ijarah Muntahiya bi Tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa,  lebih  tepatnya  akad  sewa  yang  diakhiri  dengan  kepemilikan  barang  di tangan  si  penyewa.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  tentang Ijarah  Muntahiya  bi Tamlik sebagaimana tertuang dalam fatwanya Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 mendefinisikan  akad  ini  adalah  akad  penyediaan  dana  dalam  rangka memindahkan  hak  guna  atau  manfaat  dari  suatu  barang  atau  jasa  berdasarkan transaksi  sewa  dengan  opsi  pemindahan  kepemilikan  barang  kepada  pihak penyewa. 19
Dalam  prakteknya,  akad Ijarah  Muntahiya  bi  Tamlik digunakan  oleh perbankan  syariah  untuk  pembiayaan  KPR  (Kredit  Kepemilikan  Rumah). Berdasarkan  skim ijarah ini,  bank  syariah  menyewakan  rumah,  sebagai  objek akad,  kepada  nasabah.  Meskipun  pada  prinsipnya  tidak  terjadi  pemindahan kepemilikan  (hanya  pemanfaatan  rumah),  tetapi  pada  akhir  masa  sewa  bank dapat menjual atau menghibahkan rumah yang disewakannya kepada nasabah. 20

## Ba’i al-Wafa
Secara  kebahasaan, bai’ berarti  jual  beli  dan al-wafa berarti  pelunasan hutang.  Secara  terminologis, bai’  al-wafa berarti  jual  beli  bersyarat  yang  mana barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba. Jual beli dalam ba’i al-wafa biasanya mengenai barang yang tak bergerak seperti tanah dan rumah. Akad ba’i al-wafa telah ditegaskan sebagai jual beli, maka dengan bebas
18 Otoritas  Jasa  Keuangan, Standar  Produk  Perbankan  Syariah  Musyarakah  dan Musyarakah Mutanaqishah , 2016, 115 19 Ali  Syukron, Implementasi  Ijarah  Muntahiya  bi  Tamlik    (IMBT)  di  Perbankan Syariah , Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2, No. 2: 2012, 79
20 Ali  Syukron, Implementasi  Ijarah  Muntahiya  bi  Tamlik    (IMBT)  di  Perbankan Syariah... 84
Rahmi Pratiwi & Noprizal— Formulasi Hybrid Contract... | 151
pembeli memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena jaminan yang  berada  ditangan  pemberi  hutang  merupakan  jaminan  hutang  selama tenggang  waktu  yang  disepakati  tersebut.  Apabila  pihak  yang  berhutang  telah mempunyai uang untuk melunasi hutangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual. 21
Bentuk  jual  beli  ini  telah  berlangsung  beberapa  lama  dan Bai’  al-  Wafa telah  menjadi ‘urf (adat  kebiasaan)  masyarakat  Bukhora  dan  Mesir,  baru kemudian  ulama‟  fiqh,  dalam  hal  ini  sebagian  ulama  Hanafiah  dan  ulama‟ syafiiyah,  melegalisasi  jenis  jual  beli  ini.  Imam  Najamuddin  an-Nasafi  seorang tokoh  terkemuka  mazhab  Hanafi  di  Bukhara  mengatakan  “Para  Syaikh  kami (Hanafi) membolehkan Bai’ al-Wafa sebagai jalan keluar dari riba ( khuruj min ar- riba )”. 22 Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa akad ba’i al-wafa diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu.
Dalam  jual  beli  yang  bergantung  pada  hak  penebusan,  penjual  dapat mengembalikan  uang  seharga  barang  yang  dijual  dan  menuntut  barangnya dikembalikan.  Pembeli  berkewajiban  mengembalikan  barang  dan  menuntut uangnya  kembali  seharga  barang  itu.  Barang  dalam  jual  beli  yang  bergantung pada  hak  penebusan,  tidak  boleh  dijual  kepada  pihak  lain,  baik  oleh  penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya. 23
Bagi Mazhab Maliki dan Hanbali serta ulama mutaqadimin dari kalangan Hanafi dan Syafi' menyatakan jual beli al-wafa tidak sah kerana wujud syarat di mana pembeli mesti mengembalikan barang yang dibeli, jika penjual membayar
21 Mawaddahsir, Ba’ial-Wafa, http://mawaddahsir25.blogspot.com/2013/11/babII pembahasan.html/ diakses pada 31 Januari 2017 pukul 20.25 WIB
22 Abdul Kholiq Syafa‟at, Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Akad Bai’ul  Wafa  pada  BMT  dan  UGT  Sidogiri  Cabang  Glenmore  Banyuwangi ,  Jurnal  Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1: 2015, 4
23 Abdul Kholiq Syafa‟at, Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Akad Bai’ul  Wafa  pada  BMT  dan  UGT  Sidogiri  Cabang  Glenmore  Banyuwangi ,  Jurnal  Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1: 2015, 4
152 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
semula  uang  yang  dibayar  sebelum  ini.  Pandangan  mereka,  ia  bertentangan dengan  tujuan  jual  beli  yang  memberikan  hak  kepada  pembeli  untuk  memiliki barangan  yang  dibeli  secara  kekal.  Sementara  bagi  ulama mutaakhirin dari kalangan  Hanafi  dan  Syafi'  membenarkan  transaksi al-wafa ini.  Argumentasi mereka, karena ia bersesuaian dengan sebahagian hukum jual beli, yaitu pembeli dapat  memanfaatkan  barang  yang  dibeli  serta  dapat  memenuhi  keperluan  dan menghindari daripada riba. 24
Dari beberapa jenis hybrid contract yang telah dijelaskan yaitu musyarakah mutanaqishah,  ijarah  muntahiya  bi  tamlik, dan bai’al-wafa ,  akad  yang  digunakan dalam penelitian ini sebagai unit analisis pada pembiayaan pertanian adalah bai’ al-wafa . Akad ini sangat cocok digunakan dalam perbankan syariah. Selain untuk mewujudkan  tujuan  sosial  nya  dalam  rangka ta’awwun atau  tolong  menolong, perbankan  syariah  juga  dapat  memanfaatkan  barang  (tak  bergerak)  tersebut dalam  bidang  pertanian  yakni  dengan  memanfaatkan  lahan  tersebut  kepada petani  menggunakan  salah  satu  akad  dalam  bidang  pertanian.  Oleh  karena  itu, akad bai’  al-wafa dipilih  sebagai  unit  analisis  pembiayaan  pertanian  di  bank syariah.

## Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami  suatu  gejala  sentral.  Untuk  mengerti  gejala  sentral  tersebut  peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang  umum  dan  luas.  Informasi  berupa  kata  atau  teks  yang  disampaikan  oleh partisipan  akan  dikumpulkan.  Data  yang  berupa  kata-kata  atau  teks  tersebut kemudian dianalisis, hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu, peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat
24 Abdul Kholiq Syafa‟at, Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Akad Bai’ul  Wafa  pada  BMT  dan  UGT  Sidogiri  Cabang  Glenmore  Banyuwangi ,  Jurnal  Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1: 2015, 5
Rahmi Pratiwi & Noprizal— Formulasi Hybrid Contract... | 153
permenungan  pribadi  ( self-reflection )  dan  menjabarkannya  dengan  penelitian- penelitian ilmuan lain yang dibuat sebelumnya. 25
Lokasi penelitian ini adalah di lembaga keuangan bank syariah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Bank Muamalat cabang  Curup, dan BPRS SAFIR cabang Curup. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini ialah karena bank muamalat dan BPRS SAFIR merupakan bank syariah yang ada di daerah Rejang Lebong dan menerapkan pembiayaan pembiayaan pada sektor pertanian.
Jenis  data  dari  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data primer ialah data utama yang diprioritaskan yang diperoleh dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Bank Muamalat dan BPRS SAFIR cabang Curup. Sedangkan data sekunder ialah data yang sifatnya melengkapi  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  berupa  buku,  jurnal, artikel,  dan  lainya  yang  berhubungan  dengan  penggunaan  akad  dalam  sektor pertanian.  Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  ialah  sumber  data  yang berasal dari informan dan juga dari studi literatur.
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah observasi,  wawancara,  studi  kepustakaan,  intuitif-subjektif  dan  dokumentasi. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretatif  yaitu  metode  interpretasi,  memahami  suatu  gejala  baik    lisan maupun  tulisan, dan  bertujuan  ingin  mengetahui  suatu gejala dari gejala itu sendiri yang dikaji secara mendalam. 26
Pendekatan  interpretatif  dalam  Smith  dan  Osborn  (2009)  bertujuan untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia personal dan sosialnya. Sasaran utamanya adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan. Serta berusaha mengeksplorasi pengalaman personal  serta  menekankan  pada  pesepsi  atau  pendapat  personal  seseorang individu  tentang  obyek  atau  peristiwa.  Pendekatan  ini  berusaha  memahami secara “seperti apa” dari sudut pandang partisipan. “Memahami” dalam hal  ini
25 Creswell  dalam  Conny  R.  Semiawan, Metode  Penelitian  Kualitatif:  Jenis, Karakteristik,  dan  Keunggulannya, (Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,  2010), hal. 7
26 Mami Hajaroh, Jurnal Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian Fenomenologi , Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY, Bidang Keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 12
154 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
memiliki dua arti, yakni memahami interpretasi dalam arti mengidentifikasi dan memahami dalam arti berusaha memaknai. 27

## Potret Pembiayaan Pertanian di Bank Muamalat dan BPRS SAFIR
Cabang Curup
Implementasi Akad Pembiayaan Pertanian oleh Bank Syariah
Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (agent of development) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga  intermediasi  keuangan (financial  intermediary institution) ,  yaitu  lembaga yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau pembiayaan.  Fungsi  perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  juga menjadi concern dari  perbankan  syariah,  disamping  sebagai  lembaga  yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Salah satu pembiayaan perbankan syariah yang sering diimplementasikan dengan usaha pertanian yaitu murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati.  Akad murabahah merupakan akad yang juga digunakan oleh lembaga bank syariah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Bank Muamalat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR cabang Curup.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  kedua  bank tersebut,  mekanisme  akad murabahah dalam  pembiayaan  pertanian  adalah  bank akan  memberikan  pembiayaan  barang  atau  alat-alat  yang  mendukung  usaha pertanian misalnya pembelian bibit tanaman atau mesin/ alat pertanian. Dalam hal  ini,  bank  akan  mewakili  nasabah  untuk  membeli  barang,  dan  bank  akan menetapkan  margin  atau  keuntungan  dari  harga  pokok  barang.  Sebagai ilustrasinya, perhatikan tahap berikut ini:
1. Bank  Syariah  memberikan  pembiayaan  dengan  akad murabahah kepada nasabah dengan margin sesuai dengan kesepakatan.
27 Mami Hajaroh, Jurnal Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian Fenomenologi , Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY, Bidang Keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 13
2. Bank  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk    membeli  barang  kepada pemasok dari pembiayaan yang diterimanya dari bank syariah.
3. Nasabah melakukan usaha pertanian dengan modal barang atau alat yang dibiayai oleh bank syariah.
4. Nasabah  mengembalikan  pembiayaan  yang  diterimanya  dengan  cara cicilan setiap bulan kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan.
Pimpinan cabang bank muamalat cabang Curup mengatakan bahwa akad murabahah adalah  akad  yang  paling  mungkin  untuk  diaplikasikan  dalam pembiayaan pertanian, sedangkan akad yang lain kurang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam pembiayaan pertanian. Pertanyaannya adalah mengapa harus  akad murabahah yang  digunakan?  Karena  akad  ini  cocoknya  untuk membiayai barang, dan harus dilihat dari berbagai sisi, dari nasabah yang ingin diberikan pembiayaan, serta dari nasabah yang menabung di bank. Nasabah yang menitipkan  uangnya  di  bank  tidak  mungkin  ingin  menunggu  tiga  bulan  untuk mendapatkan  bagi  hasil. 28 Sedangkan  dari  BPRS  SAFIR  menjelaskan  bahwa mengapa  akad murabahah yang  digunakan,  yakni  karena  yang  dibiayai  adalah bukan  usaha  pertaniannya  melainkan  peralatan  yang  mendukung  usaha pertaniannya seperti mesin, bibit tanaman atau pupuknya. Jadi, akad yang cocok itu berbasis jual beli yakni murabahah . 29
Pada sektor pertanian, menurut kedua bank ini tingkat persaingan tidak terlalu  tinggi  karena  sektor  pertanian  merupakan  bisnis  yang  memiliki  resiko tinggi  ( highrisk  bussines )  dan  bukan  merupakan  segmen  rebutan.  Keuntungan yang di dapat dalam sektor ini juga tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan sektor lain  seperti  sektor  perdagangan,  keuntungan  yang  didapatkan  pada  sektor perdagangan  bisa  setiap  bulan,  sedangkan  pada  sektor  pertanian  harus menunggu ketika panen terlebih dahulu. 30
28 Sumardianto (Kepala Cabang Bank Muamalat), Wawancara 20 Februari 2017, Pukul 16.30 WIB 29 Hikma  Putriasa  (Accounting  BPRS  SAFIR), Wawancara, 13  Maret  2017, Pukul 14.00 WIB 30 Sumardianto  (Kepala  Cabang  Bank  Muamalat), Wawancara. Hikma  Putriasa (Accounting BPRS SAFIR), Wawancara

## 156 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Keuntungan yang diharapkan bank dalam sektor pertanian ini, menurut pimpinan  cabang  bank  muamalat,  bank  tidak  boleh  mendapatkan  margin  atau bagi hasil lebih dari 16%, karena semuanya sudah diatur dalam BI suku bunga dasar  kredit. 31 Sedangkan  staf  BPRS  SAFIR  mengatakan  bahwa  tingkat keuntungan  yang  diharapkan  bank  adalah  sebesar  100%  dari margin yang  telah ditentukan. 32
Dari  segi  sosial,  pemberian  pembiayaan  pada  sektor  pertanian  ini bermanfaat bagi nasabah yang ingin melakukan usaha pertanian. Bank juga akan bertanggung  jawab  penuh  apabila  terjadi  kesalahan  atau  kredit  macet.  Oleh karena itu, bank harus mempunyai struktur modal yang kuat. 33 Serta bank akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. 34

## Penerapan  Pembiayaan  Pertanian:  Kelemahan  dan  Solusi  dalam Perspektif Hybrid Contract
Pembiayaan  pada  sektor  pertanian  yang  merupakan  sektor  rill  seharusnya menggunakan  skim  akad  berbasis  bagi  hasil  seperti mudharabah,  musyarakah, muzara’ah, atau mukhabarah, tetapi  dalam  pelaksanaannya  pembiayaan  pertanian menggunakan  skim  akad  jual  beli  seperti murabahah yang  digunakan  untuk membiayai  barang  atau  alat  yang  mendukung  usaha  pertanian.  Menurut pandangan  penulis  akad  ini  kurang  tepat  untuk  diaplikasikan  pada  sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tahap berikut ini:
1. Akad murabahah tidak mampu memenuhi kebutuhan petani.
2. Salah  satu  ciri  pembiayaan  syariah  adalah  bagi  hasil,  sedangkan  dalam sektor pertanian yang ada diterapkan dengan prinsip jual beli ( murabahah ).
3. Petani  di  Indonesia  sudah  mengenal  prinsip  bagi  hasil  yakni maro dan mertelu.
4. Sebagai  solusinya,  pembiayaan  pertanian  di  bank  syariah  dapat menerapkan akad berbasis hybrid contract.
31 Sumardianto (Kepala Cabang Bank Muamalat), Wawancara.
32 Hikma Putriasa (Accounting BPRS SAFIR), Wawancara
33 Sumardianto (Kepala Cabang Bank Muamalat), Wawancara.
34 Winda Gustriyani (Admin Pembiayaan BPRS SAFIR), Wawancara
Rahmi Pratiwi & Noprizal— Formulasi Hybrid Contract... | 157
Bank  syariah  belum  mampu  menerapkan  skim  akad  berbasis  bagi  hasil seperti mudharabah, musyarakah, muzara’ah , atau mukhabarah pada sektor pertanian dikarenakan sektor pertanian merupakan usaha yang memiliki risiko tinggi, dan bank  syariah  tidak  ingin  menanggung  risiko  yang  besar  dikemudian  hari, sementara  itu  bank  syariah  harus  menunggu  ketika  hasil  panen  tiba  untuk mendapatkan  bagi  hasil.  Hal  itulah  yang  menjadi  alasan  mengapa  sektor pertanian  kurang  dilirik  oleh  bank  syariah,  padahal  sektor  pertanian  memiliki prospek yang baik di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Kerumitan  tersebut  menjadikan  penulis  berpandangan  bahwa  transaksi keuangan saat ini membutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid contract . Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Menurut Dr. Mabid Al-Jarhi, Mantan direktur Islamic Development Bank (IDB), bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan.
Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad  mutlak  dibutuhkan.  Perkembangan  modern  membuktikan  bahwa  banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa  Nabi  dan  tidak  disebutkan  secara  jelas  hukumnya  dalam  agama. Kebutuhan  akad  transaksi  baru  menjadi  sebuah  keniscayaan  seiring pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.
Kalangan  Malikiyah  dan  Ibn  Taimiyah  berpendapat  bahwa  multiakad merupakan  jalan  keluar  dan  kemudahan  yang  diperbolehkan  dan  disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan dapat memberikan  manfaat bagi manusia. 35
Begitu  banyaknya  skim-skim  akad  dalam  bank  syariah  yang  beroperasi saat ini, namun faktanya pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian masih sangat  sedikit  dibanding  dengan  sektor  yang  lainnya.  Dengan  kata  lain,  sektor pertanian  masih  dipandang  sebelah  mata  oleh  perbankan  syariah.  Mengapa demikian? Dengan mengutip pernyataan Direktur Bank Syariah Mandiri (BSM) Hanawijaya  yang  mengatakan  minimnya  pembiayaan  di  sektor  pertanian disebabkan  besarnya  risiko  yang  dihadapi  perbankan,  sebab  pembayaran
35 Ali Amin Isfandiar, Op.Cit. , 223

## 158 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
terhadap  pembiayaan  yang  diberikan  tidak  secepat  pembiayaan  dalam  sektor perdagangan.
Sebagai  penyelesaiannya,  akad  berbasis hybrid  contract dapat  diterapkan pada  pembiayaan  pertanian  oleh  bank  syariah.  Hal  yang  menjadi permasalahannya  adalah  struktur  modalnya.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu akad  yang  dapat  menyediakan  modal  kepada  bank  syariah  untuk  memberikan pembiayaan  kepada  para  petani  yang  tidak  memiliki  modal  atau  lahan.  Modal bisa berbentuk uang ataupun lahan misalnya tanah yang kemudian diigarap oleh petani  dengan  menggunakan  akad  berbasis  bagi  hasil  seperti muzara’ah dan mukhabarah .
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa hybrid  contract adalah kombinasi  dari  beberapa  akad  yang  berarti  tak  hanya  tunggal.  Dalam  hal  ini penulis  mencoba  merancang  akad  yang  akan  digunakan  dalam  pembiayaan pertanian  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  tanpa  melupakan  unsur kesyari‟ahannya.  Dalam  teori fiqh  muamalah ,  akad  yang  digunakan  pada pembiayaan  pertanian  dalam  perbankan  syariah  adalah  akad muzara’ah , mukhabarah ,  dan musaqah .  Namun,  Akad-akad  ini  belum  diaplikasikan  dalam perbankan syariah dikarenakan perbankan syariah tidak mau menanggung risiko yang besar. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk memberikan sebuah solusi terkait  permasalahan  ini  yakni  dengan  menggunakan hybrid  contract .  Akad  yang digunakan  dalam  formulasi  ini  adalah  akad ba’i  al-wafa dengan  akad muzara’ah dan akad ba’i al-wafa dengan akad mukhabarah .
Akad muzara’ah ini  merupakan  akad  dalam  bidang  pertanian  antara pemilik  lahan  dengan  pengelola  lahan.  Dalam  hal  ini  pengelola  lahan  adalah petani,  yang  mana  bibit  tanaman  disediakan  oleh  pemilik  lahan,  hasil  dari pertanian ini akan dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan  pengelola  sesuai  dengan  kesepakatan.  Sedangkan mukhabarah merupakan akad dalam bidang pertanian yang bibit tanaman berasal dari penggarap lahan.
Dalam hal ini, mengapa penulis menggabungkan akad ba’i al-wafa dengan akad muzara’ah dan mukhabarah dalam bidang pertanian? Alasannya adalah, pada dasarnya  bank  syariah  tidak  melirik  sektor  pertanian  karena  takut  menghadapi risiko  yang  terlalu  besar  karena  harus  memberikan  lahan  berupa  tanah  kepada para petani. Namun, dalam hybrid contract ini, bank syariah selaku pemilik lahan dalam akad muzara’ah dan mukhabarah tidak perlu menanggung risiko yang terlalu
besar  jika  sewaktu-waktu  terjadi  kerugian  atau  gagal  panen,  karena  lahan  yang digunakan untuk dikelola sebagai lahan pertanian tersebut berasal dari pihak lain yang  mana  pihak  ini  terikat  dengan  bank  melalui  akad ba’i  al-wafa .  Selain  itu, pembiayaan  pada  sektor  pertanian  sebaiknya  menggunakan  akad  berbasis  bagi hasil yaitu muzara’ah atau mukhabarah .
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam akad ba’i al-wafa ini,  lahan  yang  dijual  akan  dikembalikan  setelah  si  penerima  pinjaman  dapat melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam jangka waktu  itulah,  bank  sebagai  pembeli  barang  (tanah)  dapat  memanfaatkannya dalam  bidang  pertanian.  Misalnya  dalam  kurun  waktu  3-6  tahun,  maka  selama waktu  itulah  bank  dapat  memanfaatkan  lahan  tersebut  dalam  sektor  pertanian dengan menggunakan akad muzara’ah atau mukhabarah .
Formulasi Hybrid  Contract sebagai  Alternatif  Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah
Akad dengan basis hybrid contract ini penulis menamakannya dengan ba’i al-wafa wal muzara’ah dan ba’i al-wafa wal mukhabarah. Akad ini merupakan gabungan dari akad ba’i  al  -wafa dengan muzara’ah dan  gabungan dari  akad ba’i al-wafa dengan mukhabarah. Sebagai  ilustrasinya  di  dalam  perbankan  syariah,  perhatikan  kedua diagram berikut ini:
160 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Alternatif 1: Diagram 1.
Formulasi Hybrid Contract sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah: Ba’i al-Wafa Wal Muzara’ah
Keterangan:
1. Nasabah  yang  membutuhkan  uang  menjual  tanah  kepada  bank  syariah dengan akad jual beli. Nasabah akan mengembalikan uang seharga tanah tersebut  setelah  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  misalnya  antara  3-6 tahun.  Bank  syariah  selaku  pembeli  tanah  dan  pemberi  pinjaman  harus mengembalikan  tanah  tersebut  kepada  nasabah  ketika  pinjaman  telah dilunasi. Inilah yang disebut dengan akad ba’i al-wafa .
2. Bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan akad bai’ al- wafa. Tanah  yang  telah  dijual  nasabah  kepada  bank  syariah,  menjadi  hak milik bank syariah selama jangka waktu yang ditentukan, dan bank syariah boleh untuk memanfaatkannya. Nasabah Bank 1 a n k Perjanjian Bagi Hasil Petani (Penggarap) 3 a n k 3 a n k Tanah (Lahan Pertanian) 2 a n k 4 3 a a n k 4 a n k Hasil - Lahan - benih  - pupuk - dsb - keahlian - Tenaga - waktu 5 a n k 5 a n k 6 a n k
3. Dalam  rangka  memanfaatkan  tanah  tersebut,  bank  syariah  memberikan kesempatan  kepada  para  petani  yang  tidak  memiliki  modal  untuk mengelola  tanah  menjadi  lahan  pertanian  dengan  menggunakan  akad muzara’ah (perjanjian  bagi  hasil)  selama  jangka  waktu  yang  telah ditentukan.
4. Dalam  akad muzara’ah ini,  bank  syariah  bertindak  sebagai  pemilik  lahan dan  menyediakan  bibit  tanaman.  Sementara  petani  bertindak  sebagai pengelola lahan pertanian.
5. Hasil  dari  pertanian  akan  dibagi  hasilkan  antara  bank  syariah  selaku pemilik lahan dan petani selaku pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan bersama.  Apabila  terjadi  kerugian  atau  gagal  panen,  bank  syariah  tidak mengalami kerugian yang besar, karena bank hanya mengeluarkan modal untuk menyediakan bibit tanaman. Sementara lahan berasal dari pihak lain.
6. Setelah  jangka  waktu  habis,  bank  syariah  dan  petani  mengakhiri  akad muzara’ah dan  lahan  yang  dikelola  tersebut  akan  dikembalikan  kepada nasabah  yang  menjual  apabila  uang  tersebut  telah  dikembalikan  dalam jangka waktu tersebut.

## Diagram 4.
Formulasi Hybrid Contract sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah: Ba’i al-Wafa Wal Mukhabarah
Bank Syariah Nasabah/ Petani Tanah/ Lahan Pertanian 2 5 Perjanjian Bagi Hasil Bibit Tenaga   waktu Lahan 3 3 1 4 4

## 162 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Keterangan:
1. Nasabah/petani yang membutuhkan uang untuk menggarap lahannya, menjual  tanah  kepada  bank  syariah  dengan  akad  jual  beli.  Nasabah atau petani tersebut akan mengembalikan uang seharga tanah tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan misalnya antara 3-6 tahun.
Bank  syariah  selaku  pembeli  tanah  dan  pemberi  pinjaman  harus mengembalikan tanah tersebut kepada nasabah ketika pinjaman telah dilunasi. Inilah yang disebut dengan akad ba’i al-wafa .
2. Bank  syariah  memberikan  pinjaman  kepada  nasabah/petani  dengan akad bai’ al-wafa. Tanah yang telah dijual nasabah kepada bank syariah, menjadi hak milik bank syariah selama jangka waktu yang ditentukan, dan bank syariah boleh untuk memanfaatkannya.
3. Dalam rangka memanfaatkan tanah tersebut, bank syariah melakukan akad mukhabarah (perjanjian  bagi  hasil)  kepada  nasabah/petani tersebut  yang  menjual  tanah  kepada  bank  syariah  untuk  menggarap tanah  menjadi  lahan  pertanian  selama  jangka  waktu  yang  telah ditentukan.
4. Dalam  akad mukhabarah ini,  bank  syariah  bertindak  sebagai  pemilik lahan.  Sementara  petani  bertindak  sebagai  pengelola  lahan  pertanian dan menyediakan bibit tanaman. Modal untuk membeli bibit tanaman berasal dari hasil penjualan tanah kepada bank syariah dengan akad ba’i al-wafa .  Hasil  dari  pertanian  akan  dibagi  hasilkan  antara  bank  syariah selaku pemilik lahan dan petani selaku pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Setelah jangka waktu habis, bank syariah dan petani mengakhiri akad mukhabarah dan  lahan  yang  dikelola  tersebut  akan  dikembalikan kepada  nasabah/petani  yang  menjual  apabila  uang  tersebut  telah dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Dengan  adanya  formulasi hybrid  contract pada  pembiayaan  pertanian  ini, diharapkan  dapat  mendorong  berkembangnya  sektor  pertanian  di  Indonesia. Lahan pertanian di Indonesia ini sangatlah luas dan belum diproduktifkan secara optimal.  Sementara  para  petani  di  Indonesia  sulit  untuk  memperoleh  sumber pembiayaan karena mereka terkendala di modal. Oleh karena itu, akad berbasis
Rahmi Pratiwi & Noprizal— Formulasi Hybrid Contract... | 163
hybrid  contract dapat  menjawab  tantangan  dan  permasalahan yang  dihadapi  oleh masyarakat, karena tujuan akhir dari perancangan akad dalam aplikasi perbankan syariah  ini  adalah  mengoptimalisasi  sektor  pertanian  di  Indonesia  melalui industri jasa keuangan syariah dalam hal ini yaitu perbankan syariah.
Namun di sisi lain, setelah penulis berdiskusi dengan salah satu praktisi perbankan syariah, akad ini  menurutnya sulit untuk diterapkan dengan beberapa alasan;  Pertama,  jika  ingin  menerapkan  akad ba’i  al-wafa ,  artinya  sumber  dana yang digunakan bank syariah berasal dari pihak ketiga yaitu dari giro, tabungan, dan  deposito.  Nasabah  yang  menyimpan  uangnya  di  bank  ini  tentu  ingin mendapatkan  bagi  hasil, sedangkan  dana  tersebut  di  investasikan  dalam  sektor pertanian dengan akad bagi hasil, jadi harus menunggu ketika panen tiba. Tidak mungkin  nasabah  ingin  menunggu  berbulan-bulan  untuk  mendapatkan  bagi hasil.  Kedua,  dalam  pencatatan  laporan  keuangan,  aktiva  tetap  tidak diperbolehkan  dicatat  di  laporan  keuangan  oleh  BI.  Ketiga,  terkait  karakter nasabah yang mengelola lahan, ditakutkan nasabah tersebut berhenti dari usaha dan  tidak  mau  bertani  lagi.  Keempat,  produk-produk  yang  beredar  di  bank syariah  harus  melewati  screening  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  Harus dilihat  dari  unsur  kesyariaahannya  maupun  dari  fikih  nya.  Hal  itulah  yang menjadi  dasar  praktisi  perbankan  syariah  berpandangan  bahwa  sulit  untuk mengaplikasikan  akad bai’  al-wafa  wal  muzara’ah dan ba’i  al-wafa  wal  mukhabarah yang berbasis hybrid contract ini.
Dalam  menanggapi  hal  tersebut,  menurut  hemat  penulis  pemikiran tersebut  ditafsirkan  secara  sempit.  Ada  beberapa  dasar  yang  menjadi  pondasi penulis  yaitu;  pertama,  dana  tersebut  memang  berasal  dari  pihak  ketiga,  lalu diberikan  pembiayaan  dengan  akad bai’  al-wafa dan  barang  yang  dibeli  bank (tanah)  diinvestasikan  dalam  sektor  pertanian  selama  waktu  tertentu  dengan akad muzara’ah atau mukhabarah .  Untuk  menunggu  hasil  panen,  bank  syariah dapat  berinvestasi  dalam  sektor  pembiayaan  yang  lain  untuk  memberikan  bagi hasil kepada nasabah penabung. Bank syariah juga harus dapat melihat potensi dari sektor pertanian, sektor ini merupakan sektor rill ditambah lagi kondisi alam di Indonesia sangat bagus dan Indonesia juga merupakan negara yang agraris.
Kedua, bank syariah dapat mencatatkan tanah (aktiva tetap) tersebut ke dalam  aset  bank  syariah  dalam  laporan  keuangan.  Seperti  yang  diketahui  aset bank syariah itu berbagai macam, seperti kantor, alat-alat kantor, dan lain-lain.

## 164 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Tanah  yang  dibeli  bank  syariah  bisa  dimasukkan  ke  dalam  aset  bank  syariah. Ketiga,  terkait  karakter  nasabah  yang  mengelola  lahan  pertanian  dalam  hal  ini adalah  petani.  Kebanyakan  petani  di  Indonesia  ulet,  tekun,  dan  pekerja  keras. Mereka  juga  ingin  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Apalagi  petani  di Indonesia  masih  kurang  diperhatikan  dalam  segi  finansialnya.  Oleh  karena  itu, bank syariah harus ikut andil dalam membantu masyarakat petani yang memiliki keterbatasan  dalam  hal  ekonomi  padahal  petani  tersebut  memiliki  keahlian dalam bertani. Menurut hemat penulis, petani di Indonesia yang tidak memiliki keterbatasan modal, akan bersedia untuk bekerja sama sebagai pengelola lahan dengan bank syariah.
Keempat,  akad  ini  juga  dapat  melewati  proses screening oleh  Dewan Syariah Nasional (DSN) jika memang disetujui oleh semua pihak. Dari sisi fiqih nya,  beberapa  ulama  membolehkan  akad bai’  al-wafa dan  akad  berbasis hybrid contract .  Akad  tunggal  saat  ini  sulit  merespon  transaksi  keuangan  kontemporer oleh  karena  itu  dibutuhkan  akad  yang  tidak  hanya  tunggal  tapi mengkombinasikan  beberapa  akad.  Sedangkan  akad bai’al-wafa sudah  ada  sejak zaman  Nabi  saw  yang  diciptakan  dalam  rangka  menghindari  riba.  Seharusnya perbankan syariah di Indonesia dapat menerapkan akad ini.
Bank  syariah  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan pertanian. Sektor pertanian  merupakan  sumber  mata  pencaharian  sebahagian  besar  penduduk Indonesia.  Sudah  selayaknya  bank  syariah  dapat  berperan  lebih  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  terutama  untuk  mengentaskan kemiskinan.  Ajaran  Islam  sangat  menekankan  urgensi  keberpihakan  kepada masyarakat kecil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda “Kalian akan ditolong  dan  diberi  rezeki  dengan  sebab  (kalian  menolong)  kaum  dhuafa  di antara kalian.”
Dari  hadis  tersebut,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  sebagai  umat Islam kita harus saling tolong menolong terutama menolong pihak yang sedang membutuhkan.  Dalam  hal  ini  perbankan  syariah  yang  tidak  hanya  berorientasi profit semata, tetapi juga bertujuan meraih falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) sehingga  dapat  membantu  umat  Islam  yang  membutuhkan.  Salah  satunya dengan  memberikan  pembiayaan  kepada  para  petani  yang  mengalami keterbatasan dalam hal ekonomi.

## Penutup
Setelah  melakukan  penelitian  dan  analisis,  maka  penulis  dapat  memperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Akad yang digunakan pada pembiayaan pertanian oleh bank muamalat dan BPRS SAFIR adalah akad murabahah. Akad murabahah ini digunakan untuk membiayai  barang,  alat,  atau  bibit  tanaman  yang  mendukung  usaha pertanian  itu  sendiri,  dan  nasabah  akan  membayar  kepada  bank  syariah secara cicilan setiap bulan dengan margin ditetapkan oleh bank syariah sesuai kesepakatan dengan nasabah.
2. Menurut  analisis  penulis,  akad murabahah kurang  tepat  untuk  diaplikasikan dalam  sektor  pertanian.  Akad  yang  tepat  untuk  digunakan  pada  sektor pertanian adalah akad berbasis bagi hasil seperti muzara’ah atau mukhabarah . Namun,  yang  menjadi  kendalanya  adalah  bank  syariah  belum  mampu menerapkan akad ini karena modal yang dibutuhkan cukup besar dan risiko yang  dihadapi  sangat  tinggi  pada  sektor  pertanian  ini.  Oleh  karena  itu penulis  merekomendasikan  akad  berbasis hybrid  contract yang mengkombinasikan  beberapa  akad.  Dalam  hal  ini  akad  yang dikombinasikan  adalah  akad bai’  al-wafa dengan  akad muzara’ah dan mukhabarah.
3. Akad berbasis hybrid contract merupakan sebuah keniscayaan, karena bentuk akad tunggal tidak mampu menjawab transaksi keuangan kontemporer saat ini.  Hukum hybrid  contract adalah  sah  dan  diperbolehkan  menurut  syariat Islam sesuai dengan kaidah fiqh bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. ∎

## Daftar Pustaka
Creswell  dalam  Conny  R.  Semiawan,  2010, Metode  Penelitian  Kualitatif:  Jenis, Karakteristik,  dan  Keunggulannya ,  PT  Gramedia  Widiasarana  Indonesia:
Jakarta
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  Ghufron  Ihsan  dan  Sapiudin  Shidiq,  2012, Fiqh Muamalah , Kencana Prenada Media Group: Jakarta
Huda, Nurul, 2009, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah , Kencana: Jakarta Karim, Adiwarman A., 2004, Fikih Ekonomi Keuangan Islam , Darul Haq: Jakarta
166 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Muhammad, 2002, Bank Syariah , Ekonisia: Yogyakarta Subrata, burhan, 2001, Perbankan Syariah , Kencana: Jakarta Amrizal,  2013,  Jurnal Liquidity  Kinerja  Rasio  Keuangan  Perbankan  Syariah  dan Konvensional , Vol.2 No.1 Hajaroh,  Mami,  dalam  jurnal Paradigma,  Pendekatan,  dan  Metode  Penelitian Fenomenologi ,  Dosen  Program  Studi  Kebijakan  Pendidikan  FIP  UNY, Bidang Keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Isfandiar,  Ali  Amin,  2013, Analisis  Fiqh  Muamalah  tentang  Hybrid  Contract  Model dan  Penerapannya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  dalam  Jurnal  Penelitian Vol. 10, No. 2 Otoritas  Jasa  Keuangan,  2016,    dalam Standar  Produk  Perbankan  Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah
Rohmi,  Putri  Kamilatur,  2015, Implementasi  Musyarakah  Mutanaqishah  pada Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  di  Bank  Muamalat  Lumajang ,  dalam  Jurnal Iqtishoduna Vol. 5 No.1
Syafa‟at,  Abdul  Kholiq,  2015, Respon  dan  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Penerapan Akad Bai’ul Wafa pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi , dalam Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1 Syukron, Ali, 2012, Implementasi Ijarah Muntahiya bi Tamlik  (IMBT) di Perbankan Syariah , dalam Jurnal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2, No. 2
Hariyanto,  Muhsin,  2012    dalam  http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad- al-uqud-al-murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-
kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/ Mawaddahsir, 2013, Ba‟ial-Wafa dalam http://mawaddahsir25.blogspot.com/2013/11/babII pembahasan.html/
Syariah  Finance,  2016  dalam  http://www.syariahfinance.com/perbankan/622- ojk-dekatkan-bank-syariah-dengan-pertanian.html?limit=8 Tasrif  Landoana,  2013,  Masalah  Pertanian  di  Indonesia,  dalam http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/07/potensi-pertanian-terhadap- pertumbuhan.html