## Analisis Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam
Mengimplementasikan  Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
Andi Massoeang Abdillah 1* , Yusran Jusuf 2 , M. Asar Said Mahbub 2
1 Mahasiswa, Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar
2 Staf Pengajar, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar
* Email: andimassoeang@yahoo.com
ABSTRACT : This  study  aims  to  :  (1)To  identify  Kajang  eligibilities  of  customary  law,  based  on  the  law  41  of  1999 (article  67)  to  be  recognized  by  local  authorities  as  before  customaty  law  determination  as  indigenous  forests.    (2)To identify  the  obstacles  in  the  process  of  a    strengthening  the  community  of  Kajang  customary  law  in  Bulukumba regency.(3)To  formulate  policy  needed  in  maintaining  the  existence  of  indigenous  community  and  forest  conservation. This  study  was  conducted  in  the  village  of  Tana  Toa,  Subdistrict  of  Kajang,  Bulukumba,  South  Sulawesi  province. Descriptive analysis was used to determine the condition of Kajang customary law, in accordance with the terms used to confirm  customary law communities by the local governments, obstacles in the process of strengthening the customary law community, as well as to describe perceptions of  stakeholders in relation with constitutional courts decisions. Policy analysis  was  used  to  form  policies  needed  in  maintaining  the  existence  of  indigenous  communities  and  forest conservation. The results of the study showed that Kajang customary law qualified and has been confirmed as customary law  communities.  The  form  of  policies  needed  were  policies  that  could  synergize  government  and  customary  law  in managing  and  conserving  forests,  proportional  policies  and  necessary  technical  policies  that  could  regulate  the management and procurement of forest resources by Kajang customary law community. The perception of stakeholders were  varied,  but  all  supporting  the  indigenous  forests  to  be  passed  through  local  legislation.  On  the  other  hand  the stakeholders expected the government could assist in the process and remain as a driver and controller of customary law communities in the management of forest resources.
Keywords: Decision of the Constitutional Court, Kajang Customary Law

## 1. PENDAHULUAN
Hutan di Indonesia terbagi dua berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 1999 yaitu hutan negara dan hutan  hak.  Selanjutnya  dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  hutan  negara  adalah  hutan  yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 1, Ayat 6 menyebutkan bahwa Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat. Jadi hutan adat atau hutan  ulayat  atau  hutan  marga  atau  hutan  pertuanan  atau  sebutan  lainnya  merupakan  milik  masyarakat hukum adat dan termasuk dalam hutan negara berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat 6 dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  berisi  beberapa  pokok  antara  lain:  Pertama, undang-undang  kehutanan  yang  selama  ini  memasukan  hutan  adat  sebagai  bagian  dari  hutan  negara merupakan  bentuk  dari  pengabaian  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  dan  merupakan  pelanggaran
konstitusi.  Kedua , hutan  adat  dikeluarkan  posisinya  dari  sebelumnya  merupakan  bagian  dari  hutan  negara kemudian  dimasukan  sebagai  bagian  dari  kategori  hutan  hak.  Ketiga , pemegang  hak  atas  tanah  adalah pemegang hak atas hutan. Keempat , otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat berbeda-beda. Kelima , hal pokok lainnya adalah penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyandang hak (Arizona Y, 2013).
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi terhadap berubahnya status hutan adat menjadi hutan  hak.  Masyarakat  adat  akan  semakin  mudah  untuk  menerapkan  kearifan  lokal  yang  dimiliki  guna menjaga kelestarian hutan dan mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian, dibutuhkan regulasi atau kebijakan  dari  pemerintah  kabupaten  untuk  memperkuat  aturan-aturan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat dalam  melakukan  pengelolaan  hutan,  sehingga  sinergi  antara  aturan  adat  dan  aturan  pngelolaan  hutan pemerintah kabupaten dapat semakin harmonis dan tidak merugikan pihak lainnya.
Sulawesi  selatan  adalah  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  banyak  komunitas  yang  eksis  sebagai masyarakat  adat,  seperti  komunitas  adat  toraja,  komunitas  adat  dan  komunitas  adat  masamba.  Kabupaten Bulukumba  adalah  salah  satu  daerah  yang  memiliki  kawasan  hutan  yang  didalamnya  terdapat  masyarakat adat. Berdasarkan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) kawasan hutan yang berada di Kecamatan Kajang tersebut  berfungsi  sebagai  hutan  produksi  dan  memiliki  luas  331,17  Ha.(Razak  S,  2014).  Secara  factual eksistensi hutan adat yang berada di Kecamatan Kajang diakui oleh banyak kalangan, namun secara yuridis belum sah sebagai hutan adat dan keberadaan masyarakat hukum adatnya juga belum diakui secara sah oleh pemerintah daerah.
Penetapan hutan adat oleh pemerintah kabupaten melalui peraturan daerah tentunya harus melalui beberapa  tahapan,  salah  satunya  yaitu  dengan  melakukan  pengukuhan  masyarakat  hukum  adat  terlebih dahulu dan selanjutnya dilakukan penetapan hutan adat melalui peraturan daerah. Pengukuhan masyarakat hukum adat berdasarkan undang-undang No.41 tahun 1999 pasal 67 harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat.
Perubahan  status  hutan  adat  sebagai  hutan  Negara  berdasarkan  Undang-undang  No.41  Tahun 1999 menjadi hutan adat berdasarkan Keputusan  Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 akan berpotensi memberikan  dampak  terhadap  pengelolaan  hutan  adat.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  kebijakan  yang  bisa mensinergikan antara aturan adat dan aturan pengelolaan hutan oleh Pemerintah Kabupaten serta dibutuhkan penelitian  dalam  melihat  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  kajang  berdasarkan  undang-undang  No.41 tahun  1999  pasal  67.  Selain  itu  dibutuhkan  persepsi  stekholder  yang  terkait  guna  melihat  respon  dan tanggapan.  Persepsi  stekholder  sangat  dibutuhkan  karena  akan  sangat  bermanfaat  bagi  penelitian  untuk mengidentifikasi  dan  menganalisis  kebutuhan  serta  kepedulian  berbagai  pemangku  kepentingan  yang berkaitan langsung dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini    dilaksanakan  selama  tiga  bulan  yaitu  pada  bulan  Desember  2014  hingga  bulan Februari  2015.  Lokasi  penelitian  bertempat  di  Desa  Tana  Toa  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba Provinsi  Sulawesi Selatan dengan objek penelitian adalah masyarakat adat Kajang.

## 2.2. Teknik Pengambilan Data
Data  diperoleh  melalui  observasi  lapang  dilapangan  dan  wawancara  langsung  dengan  berbagai pihak (masyarakat adat, tokoh adat kajang, dan akademisi). Selain melakukan wawancara, metode lain yang digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  yaitu  melalui  Focus  Grup  Discussion  (FGD)  dengan  pihak
Pemerintah  Daerah  Bulukumba  untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  dalam  proses  pengukuhan masyarakat  hukum  adat  Kajang,  Lima  persyaratan  pengukuhan  masyarakat  hukum  adat  yaitu  masyarakat masih  dalam  bentuk  paguyuban,  ada  kelembagaan,  ada  wilayah  hukum  adat  yang  jelas,  ada  pranata  dan perangkat hukum.khususnya peradilan adat yang masih diataati, serta masih mengadakan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Data lain diperoleh dari literature berupa data penelitian yang pernah ada sebelumnya sebagai bahan perbandingan  dengan  data  yang  didapatkan  dilapangan  nantinya,  instansi  terkait  berupa  peta  wilayah  dan berbagai  data  yang  mendukung  penelitian  ini,  dan  laporan  dari  berbagai  pihak  yang  berkaitan  dengan penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan meliputi putusan mahkamah konstitusi yang mengeluarkan hutan adat  dari  hutan  Negara,  data  potensi  daerah,  keadaan  umum  lokasi  serta  data  dan  berbagai  aturan-aturan adat yang pernah dicatat oleh pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan.

## 2.3. Metode Analisis Data
Data  yang  terkumpul  dalam  penelitian  ini  selanjutnya  diolah  dan  ditabulasi  serta  diklasifikasikan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kondisi masyarakat adat Kajang, memenuhi syarat atau belum untuk dikukuhkan sebagai masyarakat hukum adat  oleh  pemerintah  daerah,  hambatan  dalam  proses  pengukuhan  masyarakat  hukum  adat,  serta mendeskripsikan berbagai persepsi stekholder terkait putusan mahkamah konstitusi sehingga dapat dijelaskan berbagai solusi dan alternative yang dapat diberikan dikemudian hari.
Analisis kebijakan digunakan untuk merumuskan bentuk atau model kebijakan yang dibutuhkan untuk menjaga eksistensi komunitas adat dan kelestarian hutan.
Dunn  membedakan  tiga  bentuk  utama  analisis  kebijakan  public  salah  satunya  yaitu  analisis Kebijakan  Prospektif  yang  berupa  produksi  dan  transformasi  informasi  sebelum  aksi  kebijakan  dimulai  dan diimplementasikan.  Analisis  kebijakan  disini  merupakan  suatu  alat  untuk  mensintesakan  informasi  untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam  bahasa  kuantitatif  dan  kualitatif  sebagai  landasan  atau  penuntun  dalam  pengambilan  keputusan kebijakan. Ada beberapa pertanyaan yang harus dipenuhi untuk menganalsis kebutuhan kebijakan yaitu :
Tabel 1. Pertanyaan Analisis Kebutuhan Kebijakan
1 Siapa yang membutuhkan kebijakan itu ?
2 Mengapa analisis kebutuhan kebijakan itu dibutuhkan ?
3 Meliputi apa saja analisis kebutuhan kebijakan itu ?
4 Untuk siapa kebutuhan itu dirumuskan dan bagaimana tingkat kegentingannya ?
5 Bagaimana jenis dan jumlah data dikumpulkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan ?
6 Bagaimana menentukan metode dan sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data ?
7 Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengumpulkan data ?

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Syarat Pengakuan Menjadi Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat kajang sudah memenuhi syarat untuk diakui pemerintah daerah Bulukumba sebagai  masyarakat  hukum  adat.  berdasarkan  undang-undang  No.41  tahun  1999  pasal  67  ada  lima  syarat yang  harus  dipenuhi  sehingga  masyarakat  hukum  adat  dapat  dikukuhkan  oleh  pemerintah  daerah.  Syarat- syarat tersebut sebagai berikut :

## a. Masyarakatnya Masih dalam Bentuk Paguyuban (Rechtsgemeenschap)
Paguyuban merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Masyarakat adat kajang masih dalam bentuk paguyuban atau komunitas karena sesuai  kenyataan  dan  berdasarkan  hasil  penelusuran  masyarakat  adat  kajang  memiliki  ikatan  batin  yang murni dan alamiah serta kekal. Hal tersebut ditunjukkan dengan kesatuan masyarakat hukum adat memiliki bentuk dan ciri khas khusus yang membedakannnya dengan kelompok/komunitas warga pada umumnya.
Masyarakat  hukum  adat  kajang  dikatakan  masih  berbentuk  komunitas  karena  pada  kenyataannya memiliki kelembagaan dan memiliki ciri khas tersendiri dalam mengatur dan mengelola hutannya, selain itu Masyarakat  Adat  Kajang  juga  memiliki  ciri  khas  dan  cara  berbeda  dalam  urusan  hubungan  sosial,  hukum kemasyarakatan,  adat  istiadat,  bahasa,  budaya,  pemilikan  tanah  dan  sumber  daya  alam.  Dalam  kesatuan masyarakat hukum adat bentuk dan sistem yang mereka gunakan lebih bersifat komunal dan sangat patuh dengan norma dan nilai yang telah mereka terima secara turun menurun. Selain itu Masyarakat Hukum Adat Ammatoa  Kajang  yang  telah  lama  hidup  dalam  suatu  ikatan  kesatuan  masyarakat  hukum  bahkan  secara mitologi dipercayai telah hadir sejak ribuan tahun lalu dan sampai saat ini eksistensinya tetap nyata dan diakui keberadaannya oleh berbagai pihak.
Masyarakat  hukum  adat  kajang  sudah  memenuhi  satu  syarat  yang  pertama  berdasarkan  Undang- undang  nomor  41  tahun  1999  pasal  67  dalam  penjelasannya  yang  mengatakan  bahwa  salah  satu  syarat pengukuhan  masyarakat  hukum  adat  yaitu  masyarakatnya  masih  dalam  bentuk  paguyuban  atau  bahasa lainnya dalam bentuk komunal atau komunitas.

## b. Kelembagaan dalam Bentuk Perangkat Penguasa Adat
Masyarakat  hukum  adat  kajang  memiliki  kelembagaan  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  struktur kelembagaan sebagai berikut :
Tabel 2. Kelembagaan Masyarakat Adat Kajang
1 Ammatoa;
2 Anrongta ri Pangi’ dan Anrongta Bongkina;
3 Ada’ lima ri Tanakekea, terdiri dari: Galla Pantama, Galla Lombo’ , Galla Malleleng, Galla Kajang, dan Galla Puto;
4 Ada’ lima ri  Tanalohea, terdiri dari: Galla Ganta’, Galla Sangkala, Galla Sapa’,  Galla Bantalang dan Galla Anjuru’;
5 Karaeng Tallua, terdiri dari: Labbiria, Sulehatang dan Ana’ Karaeng Tambangan/ Moncongbuloa;
6 Tutoa Sangkala;
7 Tutoa Ganta;
Masyarakat  hukum  adat  kajang  sudah  memenuhi  salah  satu  syarat  berdasarkan  Undang-undang nomor 41 tahun 1999 yang terdapat pada pasal 67 dalam penjelasannya yang mengatakan bahwa salah satu syarat  pengukuhan  masyarakat  hukum  adat  yaitu  masyarakatnya  memiliki  kelembagaan  dalam  bentuk perangkat penguasa adatnya.

## c. Wilayah Hukum Adat yang Jelas
Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang terdiri dari  wilayah Ilalang Embayya atau Rambang  Seppang dan Ipantarang  Embayya atau Rambang  Luara. Ilalang  Embayya atau Rambang Seppang merupakan wilayah adat dimana Pasang dilaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan.
Batas-batas wilayah adat Kajang tersebut terletak disebelah barat Desa Tana Toa, Batu Lohe dan Desa  Sampeang  (Kec.  Rilau  Ale),  sebelah  timur  ibu  kota  Kecamatan  Kajang  (Kassi-wilayah  pesisir  pantai), sebelah  selatan  Desa  Jo’jolo  (Kec.  Bulukumpa),  Desa  Bonto  Biareng  (Kec.  Kajang),  Desa  Bonto  Mangiring (Kec.  Bulukumpa),  Desa  Tammatto  (Kec.  Ujungloe)  dan  Desa  Palangisang  (Kec.  Ujungloe,  batas-batas wilayah pertanian, perladangan serta hutan adat yang dihuni oleh komunitas adat Kajang dan sekarang masuk areal HG PT.PP Lonsum), dan sebelah Utara menunjukkan batas-batas kawasan hutan adat yang memanjang disekitar perbatasan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
Secara administratif pemerintahan kecamatan, batas wilayah adat Ammatoa Kajang sekarang berada di tiga wilayah administratif pemerintahan kecamatan, yaitu: Kajang (desa Tana Toa dan ibu kota kecamatan Kajang/Kajang kassi, dan desa Bonto Biraeng), Bulukumpa (desa Jo’jolo, desa Bonto Mangiring), dan Ujung Loe (Desa Tammato, Desa Palangisang). Seluruh warga masyarakat yang bermukim di dalamnya. Ipantarang Embayya atau Rambang Luara merupakan wilayah adat,  sebagian besar warga masyarakat yang bermukim di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan Pasang.
Peta  yang  dipetakan  oleh  Balang  dan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Bulukumba  yang  menjelaskan wilayah  adat  masyarakat  hukum  adat  kajang  yang  masih  belum  bersifat  final  karena  masih  adanya permasalahan  yang  terjadi  pada  penetapan  wilayah  adat  masyarakat  hukum  adat  kajang,  akan  tetapi  yang ingin  disampaikan  oleh  peta  tersebut  menunjukkan  bahwa  wilayah  hukum  adat  masyarakat  hukum  adat kajang di klasifikasikan menjadi dua yaitu wilayah adat kajang dalam dan wilayah adat kajang yang berada diluar  walaupun  hal  tersebut  sebenarnya  masih  menjadi  perbincangan  karena  masih  adanya  yang mempetanyakan terkait batasan sebenarnya dari wilayah hukum adat masyarakat hukum adat Kajang.

## d. Pranata dan Perangkat Hukum, Khususnya Peradilan Adat, yang Masih Ditaati
Pengertian pranata sosial secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan apa yang sering dikenal dengan lembaga sosial, organisasi sosial maupun lembaga kemasyarakatan, karena di dalam masing-masing istilah tersebut terisrat adanya unsur-unsur yang mengatur setiap perilaku warga masyarakat.
Soekanto  (2004) menjelaskan  bahwa  lembaga  kemasyarakatan  (Pranata  Sosial)  adalah  himpunan norma-norma  dari  segala  tindakan  yang  berkisar  pada  suatu  kebutuhan  pokok  di  dalam  kehidupan masyarakat
Masyarakat hukum adat kajang memiliki pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati terutama dalam peradilan adatnya. Pasang ri kajang merupakan pranata dan perangkat hukum masyarakat adat kajang yang masih ditaati dan masih sering dilakukan saat terjadi masalah yang berkaitan dengan adat.
Pranata  merupakan  aturan  secara  khusus  yang  merupakan  alat  kelengkapan  perangkat  hukum. Dalam  komunitas  adat  kajang  pranata  dapat  berupa  upacara  adat  serta  aturan  yang  tidak  tertulis  yang merupakan pasang.
Menurut  Katu  (2005)  pasang  ri  kajang  adalah  ungkapan  bahasa  konjo,  semacam  bahasa  daerah yang  cenderung  diidentifikasikan  sebagai  bahasa  Proto-Makassar1  dan  bahasa  ini  dipakai  sebagai  alat komunikasi  oleh  penduduk  kecamatan  Kajang  dan  sekitarnya.  Pasang  dapat  berarti  nasehat  atau  wasiat. Dapat pula berarti tuntunan atau amanah dan juga dapat bermakna renungan atau ramalan/ selain itu dapat pula berarti peringatan atau mengingat. Begitulah antara lain pengertian-pengertian tentang pasang ri kajang. Seluruh isi dan makna pasang tersebut itu diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui penuturan lisan atau oral dengan bentuk ungkapan-ungkapan atau cerita-cerita lisan.
Hal  tersebutlah yang  membuat  pasang  harus  dipatuhi  dan  dijalankan  karena  merupakan  pedoman bagi masyarakat adat kajang dalam bertindak. Menurut Akib (2003) menjelaskan bahwa pasang yang memuat nilai-nilai “kunne” yakni pedoman dalam makna komunitas yang berpedoman dalam menghadapi kehidupan keduniaan, tetapi dengan inti atau tujuan utama untuk “konjo mange” (suatu kehidupan yang diharapkan akan serba  berkecukupan  atau  koasa’).  Adanya  system  kepercayaan  yang  nilai  ajarannya  berasal  dari  pasang
menyebabkan  komunitas  senantiasa  berpegang  pada  aturan-aturan  Tu  Tie’  A,ra’na  termasuk  keharusan berkamase-masea dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut.
Selain pasang yang merupakan pranata atau alat keelengkapan hukum yang dimiliki oleh komunitas adat kajang juga terdapat upacara-upacara adat yang menjadi tradisi masyarakat adat kajang.
Menurut  Mahbub  (2013)  dalam  desertasinya  yang  berjudul  Dialektika  pengetahuan  local  dan  non local merangkum setidaknya terdapat delapan belas jenis upacara adat yaitu:
Tabel 3. Upacara Masyarakat Adat Kajang
1. Upacara A’tompolo, sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang bayi.
2. Upacara Akkalomba, merupakan upacara memohon keselamatan
3. Upacara  Akkatere,  upacara  ini  mirip  dengan  acara  pemotongan  rambut  bagi  anak  bayi  yang  baru dilahirkan
4. Upacara Passalang, yaitu upacara khitanan
5. Upacara Pa’buntingan atau upacara pesta perkawinan.
Pranata  Sosial  diatas  berupa  pasang  dan  upacara-upacara  yang  diajalankan  dan  ditaati  oleh komunitas masyarakat adat kajang, merupakan suatu pranata yang berfungsi untuk mengatur agar kebutuhan hidup  manusia  dapat  terpenuhi  secara  memadahi,  juga  sekaligus  untuk  mengatur  agar  kehidupan  sosial warga  masyarakat  bisa  berjalan  dengan  tertib  dan  lancar  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  yang  berlaku  pada komunitas masyarakat adat Kajang.
e. Pemungutan Hasil Hutan Di Wilayah Hutan Sekitarnya untuk Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari
Masyarakat masih mengadakan pemungutan hasil hutan berupa buah-buahan, rotan,kayu dan lebah madu pada waktu tertentu jika ada ritual adat, selain itu masyarakat adat juga melakukan kegiatan bercocok tanam seperti jagung sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dikarenakan dalam wilayah adat kajang ada sebuah wilayah yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pertanian sehingga hasil dari kegiatannya tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan hidup sehari-harinya.Akan tetapi Wilayah tersebut, bukan  wilayah yang bisa digunakan oleh umum, lahan tersebut disebut Kabibing, yang hanya bisa digunakan oleh keluarga Ammatoa saja, bukan untuk areal public yang dapat dimanfaatkan oleh orang pada umumnya.

## 3.2. Hambatan dalam Proses Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba
Adapun  Hambatan    yang  dihadapi  dalam  proses  pengukuhan  masyarakat  hukum  adat  kajang berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  kepala  Bagian  Hukum  Kabupaten  Bulukumba    yaitu penetapan  wilayah  adat.  Penetapan  wilayah  tersebut  terhambat  dikarenakan  adanya  wilayah  adat  kajang yang dikuasai oleh pihak Lonsum berdasarkan hasil kajian pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan  Balang.    Sementara  itu  pihak  lonsum  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  atas  penguasaan  tanah yang diklaim sebagai wilayah adat kajang yaitu dibuktikan dengan adanya HGU (Hak Guna Usaha).
Hal  tersebut  menjadi  hambatan  karena  syarat  wilayah  hukum  adat  dalam  proses  pengukuhan masyarakat  hukum  adat  dianggap  oleh  Aliansi  Masyrakat  Adat  Nusantara  dalam  diskusi-diskusi  yang dilakukan  mengharuskan  disebutkannya  dalam  peraturan  daerah  wilayah  adat  yang  jelas  sehingga  hal tersebutlah yang menjadi salah satu hambatan yang ditemukan oleh peneliti dilapangan.
Pada Masa lampau seluruh lahan di wilayah Masyarakat hukum adat Kajang merupakan lahan milik bersama  yang  didayagunakan  sesuai  dengan  aturan  adat  untuk  kepentingan  bersama.  Informasi  tersebut diperoleh  melalui  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  adat  Kajang  Mansyur  Embas  yang  menjelaskan terkait  wilayah  adat  kajang.  Selain  itu  informasi  juga  diperoleh  dari  polisi  kehutanan  yang  juga  tokoh masyarakat  kajang  yang  bernama  Jumarling  yang  menjelaskan  banyak  hal  terkait  permasalahan- permasalahan sengketa lahan yang terjadi di wilayah adat kajang.   Di sebagian besar lokasi sistem tenurial tersebut  telah  berubah  menjadi  tanah  milik  pribadi  ( private  property )  dan  tanah    negara  ( state  proverty ) dengan  status  kawasan  hutan  negara  dan  areal  pemanfaatan  lain  yang  dikonsesikan  kepada  perusahaan (HGU).  Informasi  yang  didapatkan  adanya  kasus  pada  lahan  lonsum  yang  seharusnya  sesuai  ijin  hanya seluas 5800 ha sedangkan yang dikuasai mencapai 20.000 ha.
Masalah tersebut ada kaitannya dengan lembaga adat Moncong Buloa berkeluarga yang terdiri dari kepala desa Tambangan, bonto biraeng, tana toa, lembanna dan bonto rannu yang terjadi pada tahun 1970 sampai  dengan  tahun  1990-an.  Lembaga  adat  moncong  buloa  tersebut  bekerja  sama  dengan  pihak  PT. Lonsum untuk dipinjam tanahnya dan hasilnya untuk dibagi dua. Kemudian pada saat itu masyarakat dipaksa untuk menyerahkan tanahnya. Akhirnya moncong buloa bekerja sama dengan Karaeng Makki sebagai tokoh masyarakat untuk sama-sama dengan pihak PT. Lonsum untuk mengambil dan mengelola hutan.
Kebijakan  negara  dibidang  pertanahan,  kehutanan  berpengaruh  besar  terhadap  perubahan  sistem tenurial lokal. Dalam sistem tenurial lokal, fungsi sosial dan lingkungan dari lahan lebih diutamakan dibanding fungsi  ekonominya.  Hak  warga  terbatas  dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaannya.  Sistem  tenurial  lokal tersebut  telah  mengalami  disorientasi  karena  program  sertifikasi  lahan  dan  penerbitan  HGU.  Tanah-tanah milik  bersama  Masyarakat  hukum  adat  Kajang  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  individu-individu  melalui  proses sertifikasi tanah. Lebih dari 7000 ha tanah di wilayah adat Kajang juga telah berubah statusnya dari tanah milik bersama  menjadi  tanah  negara  yang  dikonsesikan  kepada  perusahaan.  Informasi  tersebut  didapatkan  dari hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  salah  seorang  polisi  kehutanan  yang  bertugas  di  Desa  Tana  Toa yang bernama Jumarling. Demikian pula halnya dengan penunjukan kawasan hutan di wilayah adat menjadi kawasan hutan milik negara.

## 3.3. Bentuk Kebijakan yang Dibutuhkan untuk Menjaga Eksistensi Komunitas Adat dan Kelestarian Hutan
Putusan  mahkamah  konstitusi  No.  35  mendasarkan  pada  tuntutan  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara  akibat  dibeberapa  daerah  terjadi  konflik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  adatnya  (Arizona Y,2013),  sedangkan  fakta  yang  terjadi  di  Kajang  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  pemerintah  dan masyrakat adat kajang sangatlah harmonis, bahkan menurut pemimpin tertinggi masyarakat adat kajang yaitu Ammatoa  mengatakan  bahwa  adat  dan  pemerintah  haruslah  bekerja  sama  dalam  melestarikan  hutan. Ammatoa memberikan pasang yang berbunyi :
“ Punna nanro tana lanibicara, jarungi ada’ bannang panjahi’I pamarintayya “ “ Punna aturang lanibicara, jarungi pamarintayya na bannang panjahi’I ada”
Pasang  diatas  menjelaskan  bahwa  antara  pemerintah  dan  adat  tidak  dapat  dipisahkan  karena masing-masing memiliki peran yang besar dalam menjaga dan melestarikan hutan di Kajang. Pasang tersebut mengibaratkan jarum dan benang yang ketika ingin menyelesaikan suatu masalah maka pemerintah dan adat harus ada karena kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan.
Analisis  kebijakan  ini  dibutuhkan  karena  permasalahan  yang  terjadi  di  Kajang  berbeda  dengan permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  lainnya  dan  sangat  berbeda  permasalahan  yang  menjadi  dasar dikabulkannya  permohonan  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara.  Sehingga  analisis  kebijakan  ini  diperlukan untuk  melihat  kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi  dikemudian  hari  baik  dalam  hal  positif  ataupun dalam sisi negative dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini.
Dampak yang timbul akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan.  Kekacauan  dimaksudkan  yaitu  semakin  kacaunya  hubungan  antara  pemerintah  dan  komunitas
masyarakat hukum adat yang selama ini terjalin dengan baik dan harmonis maka akan semakin mengacaukan kondisi yang ada saat ini. Putusan mahkamah konstitusi tersebut masih bersifat sangat umum dan pastinya putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut  tetap  harus  dijalankan  dan  dipatuhi  dengan  syarat  adanya  petunjuk tekhnis dan aturan yang lebih khusus yang berkaitan dengan administrasi ataupun kelembagaan masyarakat hukum  adat  kajang.  Petunjuk  tekhnis  tersebut  dapat  berupa  peraturan  bupati  ataupun  peraturan  ditingkat kepala  dinas.  Peraturan  bupati  tersebut  yang  akan  dikeluarkan  nantinya  setidaknya  mengatur  hal-hal  yang berkaitan  dengan  administrasi,  kelembagaan,  tata  cara,  larangan-larangan,  pengertian,  ruang  lingkup  serta sanksi  yang  diberikan  jika  adanya  suatu  pelanggaran  dalam  pengelolaan  hutan  adat.  Pemerintah  yang memiliki  peran  sebagai  fungsi  pemberdayaan  diharapkan  dapat  melakukan  penguatan  masyarakat  dan penguatan  kelembagaan  agar  masyarakat  dapat  mandiri  dalam  melakukan  pengelolaan  hutan  tapi  tidak terlepas  dari  pengawasan  pemerintah.  Yang  perlu  dipikirkan  saat  ini  yaitu  hal-hal  yang  dibutuhkan  dalam melakukan penguatan individual dan institusional dalam komunitas masyarakat adat kajang.
Analisis  kebijakan  yang  dilakukan  meliputi  pemerintah  dan  masyarakat  adat  yang  nantinya  akan merasakan  kebijakan  yang  diterapkan  nantinya.  Pemerintah  ini  berperan  sebagai  actor  pembuat  kebijakan bersama masyarakat yang juga berperan sebagai pengontrol kebijakan nantinya. Masyarakat sebagai objek yang  dikenai  kebijakan  dan  juga  turut  berperan  dalam  pembuatan  kebijakan  karena  kebijakan  yang  dibuat nantinya  haruslah  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan  demi  kepentingan  masyarakat  hukum  adat  kajang. Bentuk kebijakan yang dibutuhkan secara garis besar yaitu:

## a. Dibutuhkan Kebijakan Teknis untuk Mengatur Pengelolaan Hutan dalam Wilayah Hukum Adat
Keseluruhan  bentuk  kebijakan  yang  dibutuhkan  berupa  kebijakan  tekhnis,  kebijakan  kekhususan serta kebijakan yang dapat mensinergikan antara pemerintah dan masyarakat hukum adat kajang. Kebijakan tekhnis  yang  dimaksudkan  yaitu  suatu  aturan  yang  dapat  menjadi  pedoman  dalam  melakukan  pengelolaan hutan, baik itu dalam hal ruang lingkup, administrasi, kelembagaan, tata cara, larangan serta sanksi-sanksi. Kebijakan  tekhnis  yang  akan  dikeluarkan  nantinya  dapat  berupa  peraturan  bupati  ataupun  aturan  ditingkat kepala dinas.

## b. Dibutuhkan Kebijakan atau Aturan yang Proporsional atau Kekhususan pada Tiap Komunitas Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pengelolaan Sumberdaya Hutannya
Kebijakan  kekhususan  atau  proporsional  diharapkan  mampu  mengatur  dengan  baik  pengelolaan hutan  adat  yang  ada  di  Kajang.  Kebijakan  proporsional  berkaitan  dengan  mekanisme  pengelolaan  yang dimulai  dari  proses  pemilikan,  serta  perencanaan  pengelolaan  hutan  adat  kedepannya.  Kebijakan  yang proporsional  ini  dibutuhkan  karena  karena  aturan  atau  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  melanggar  hukum, bisa diterima secara social, serta dapat diimplementasikan secara tekhnis. Maka dari itu putusan mahkamah konstitusi  yang  masih  bersifat  umum  haruslah  diikuti  dengan  kebijakan  yang  secara  khusus  mengatur  dan menjadi pedoman bagi tiap-tiap komunitas masyarakat hukum adat utamanya komunitas masyarakat hukum adat yang ada di Kajang karena permasalahan ditiap komunitas adat tersebut berbeda-beda sehingga aturan yang  harus  dikeluarkan  taua  yang  harus  dibuat  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing  komunitas adat sehingga cita0cita mewujudkan kelestarian hutan dapat dicapai kemudian hari.
c. Dibutuhkan  Kebijakan  dari  Pemerintah  Daerah  yang  dapat  Mensinergikan  Antara  Pemerintah  dan
Masyarakat Adat Kajang Sehingga Cita-Cita Bersama dalam Kelestariian Hutan dapat Terlaksana
Kebijakan atau aturan yang dimaksudkan pada poin ketiga diatas yaitu suatu kebijakan yang dapat mensinergikan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  hukum  adat  kajang.  Hal  yang  perlu  disenergikan  adalah
berupa  aturan-aturan  adat  nantinya  yang  dapat  diadopsi  pemerintah  untuk  dijadikan  sebagai  aturan pengelolaan  hutan.  Hal  tersebut  dianggap  perlu  karena  aturan-aturan  adat  yang  dimiliki  oleh  masyarakat hukum adat kajang sangatlah banyak dan beragam, selain itu aturan adat yang mereka jalani sangatlah baik untuk diterapkan, buktinya hutan yang mereka tempati seluas 331,17 ha yang sebemarnya merupakan hutan produksi akan tetapi mereka tetap menjaganya dikarenakan aturan adat yang mereka jalani sangatlah kuat. Maka dari itu dengan nantinya adanya kebijakan tekhnis dan kebijakan kekhususan diharapkan pemerintah dapat  mengadopsi  aturan-aturan  adat  yang  sesuai  sehingga  semakin  mnguatkan  aturan  yang  akan  dibuat nantinya.

## 3.4. Persepsi Stekholder
Persepsi Stekholder kedepannya jika hutan adat kajang sudah resmi dikeluarkan dari hutan Negara sangatlah beragam, akan tetapi semuanya mendukung masyarakat hukum adat kajang untuk dikukuhkan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba. Berikut berbagai persepsi stekholder terkait hutan adat kajang dari Dinas Kehutanan  dan perkebunan Kabupaten Bulukumba yaitu Kekhawatiran dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.35 ini justru akan merusak tatanan yang sudah baik selama ini, masukan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tersebut tidak  diberlakukan  secara  umum  akan  tetapi  hanya  berlaku  pada  kawasan  hutan  yang  memiliki  sengketa dengan masyarakat adat setempat. Sementara itu, pandangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ialah dibutuhkan sebuah kebijakan atau kesepakatan dari seluruh pihak terkait untuk tetap bersama-sama menjaga dan  melestarikan  hutan,  karena  sangat  disadari  bahwa  hutan  adat  kajang  saat  ini  menjadi  penyangga kehidupan bagi masyarakat disekitarnya. Pandangan yang lain juga diberikan oleh kepala bagian hukum yang mengatakan bahwa dengan penetapan hutan adat ini maka masayarakat akan semakin leluasa menjalankan kearifan lokal yang dimiliki. Untuk memperkuat berbagai persepsi stakeholder maka tokoh masyarakat adat juga  memberikan  pandangan  yaitu  Untuk  semakin  menguatkan  masyarakat  hukum  adat  Kajang  tentunya dibutuhkan  peraturan  daerah  untuk  mengukuhkan  komunitas  masyarakat  hukum  adat  dan  dihimbau  agar seluruh  elemen  masyarakat  maupun  pemerintah  untuk  terlibat  dalam  regulasi  atau  kebijakan  yang  akan dikeluarkan nantinya.
4. Kesimpulan
a. Masyarakat hukum adat kajang sudah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang No.41 tahun 1999 pasal 67 untuk diakui sebagai masyarakat hukum adat.
b. Kendala  dalam  proses  pengukuhan  masyarakat  hukum  adat  kajang  kabupaten  Bulukumba  yaitu penetapan wilayah hukum adat Kajang.
c. Stekholder  menyadari  dibutuhkannya  kesepakatan  bersama  antar  semua  pihak  utamanya masyarakat  hukum  adat  untuk  terus  menjaga  dan  melestarikan  hutannya,  disisi  lain  stekholder mengharapkan pemerintah tetap sebagai pengendali dan pengontrol masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya hutannya.
d. Bentuk  kebijakan  yang  dibutuhkan  yaitu  dibutuhkan  kebijakan  yang  dapat  mensinergikan  antara pemerintah dan adat dan dibutuhkan kebijakan yang proporsional sesuai dengan permasalahan yang terjadi  serta  dibutuhkan  kebijakan  tekhnis  yang  dapat  mengatur  pengelolaan  dan  pengusaan sumberdaya hutan oleh masyarakat hukum adat Kajang.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, Y. 2003. Potret Manusia Kajang. Makassar : Pustaka Refleksi.
Akib, Y. 2003. Ammatoa : Komunitas Berbaju Hitam. Makassar : Pustaka Refleksi.
Amsari, F, 2011. Perubahan UUD 1945:  Perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui keputusan Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Rajawali Press.
Arizona, Y. 2013. ‘HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA: Membumikan Putusan MK No. 35/PUU- X/2012  dalam  konteks  pembaruan  hukum  daerah’,  Makalah  disampaikan  dalam  Workshop Pengakuan dan Penguatan Pengelolaan Hutan Adat dan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat Adat (ICCAs):
Pengalaman dan Ruang Kebijakan., Malinau, 24-26
September2013http://www.academia.edu/4585452/Membumikan_Putusan_MK_35_dlm_Konteks_Pe mbaruan_Hukum_Daerah.
Arizona, Y. 2012. Konsepsi konstitusional penguasaan negara atas agraria dan pelaksanaannya , Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Arizona, Y, S.Rakhma, M.Herwati dan G.Nagara, 2012. Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-X/2011 mengenai pengujian  konstitusional  kawasan  hutan  dalam  Pasal  1  angka  3  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Bulukumba.  2011.  Profil  daerah Kabupaten  Bulukumba . Bulukumba .
Departemen Kehutanan (Dephut) . 1999 . Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Jakarta Katu, MA. 2008. Kearifan Manusia Kajang. Makassar : Pustaka Refleksi.
Kementrian  K.  2014.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  52  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta.
Mahbub,  A.  2013.  Dialektika  Pengetahuan  Lokal  dan  Non  Lokal  (Studi  Kasus  Pasang  Ri  Kajang  dalam Pengelolaan Hutan Adat Kajang) (Desertasi). Universitas Hasanuddin. Makassar.
Palammai, R.2012. Sejarah Eksistensi Ada’ Lima Karaeng Tallua di Kajang. Bulukumba : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Razak,  S.  2014.  Pengakuan  Masyarakat  Adat  Ammatoa  Kajang  Sulawesi  Selatan  dalam  Dialog  Nasional. Jakarta.
Soekanto,  S.  2004,  Sosiologi  Suatu  Pengantar.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada.