## Faktor  Penyebab  Ketidakpatuhan  terhadap  Peraturan  Pangan:  Studi Kualitatif pada Distributor Pangan Olahan di Kota Gorontalo
Factors  Causing  Non-Compliance  with  Food  Regulations:  A  Qualitative  Study  of  Processed  Food Distributors in Gorontalo City
Lyna Nurhayati 1 , Satibi 2* , Sumarni 3 1 Magister Manajemen Farmasi Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada
3 Fakultas Kedokteran dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
Corresponding author: Satibi; Email: satibi@ugm.ac.id Submitted: 24-04-2021 Revised: 03-06-2021 Accepted: 08-06-2021

## ABSTRAK
Kepatuhan  pelaku  usaha  terhadap  peraturan  pangan  penting  dalam  menjamin  keamanan produk  yang  diproduksi  atau  diedarkannya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menggali  faktor-faktor penyebab  ketidakpatuhan  pelaku  usaha  distributor  pangan  olahan  terhadap  peraturan  di  bidang pangan  di  Kota  Gorontalo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  yang  direkam  dengan  alat  perekam. Responden  utama  adalah  pelaku  usaha  yang  memenuhi  syarat  yang  telah  ditetapkan  dengan mempertimbangkan jenis sarana dan jenis pelanggarannya.  Jenis sarana  distribusi yang terwakili yaitu kios, toko, toko berantai dan distributor besar pangan olahan. Jumlah responden utama yang diwawancarai berjumlah 12 responden, terdiri dari 5 responden utama dan 7 responden konfirmasi (tiap sarana 1 responden utama kecuali sarana 1 sebanyak 2 responden utama). Hasil wawancara responden  utama  ditranskrip  untuk  kemudian  dianalisis.    Proses  analisis  meliputi  penentuan pernyataan  responden  utama  yang  dianggap  menjawab  pertanyaan  penelitian,  konfirmasi pernyataan  tersebut  ke responden konfirmasi, coding ,  penentuan subkategori dan kategori.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  ketidakpatuhan  pelaku  usaha terhadap  peraturan  di  bidang  pangan.  Faktor  penyebab  tersebut  adalah  kurangnya  pengetahuan pelaku  usaha  terhadap  peraturan,  faktor  keuangan  yang  berasal  dari  tingginya  permintaan konsumen terhadap praktek yang dilarang, serta faktor ketidakpedulian yang dikarenakan perilaku malas dan kesibukan pada pekerjaan lain.
Kata kunci: Ketidakpatuhan; Wawancara mendalam; Ketidakpedulian

## ABSTRACT
Compliance of business actors with food regulations is important in ensuring the safety of the products it produces or distributes. The purpose of this study was to explore the factors causing the non-compliance of processed food distributors with the regulations in the food sector in Gorontalo City. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection was carried out by in-depth  interviews  which  were  recorded  with  a  recording  device.  The  main  respondents  are business actors who meet the stipulated requirements by considering the types of facilities and the types of violations. The types of distribution facilities represented are kiosks, shops, chain stores and large processed food distributors. The number of main respondents who were interviewed was 12 respondents, consisting of 5 main respondents and 7 confirmation respondents (1 main respondent for each facility except for facility 1 as many as 2 main respondents). The results of the interview with the main respondent were transcribed for analysis. The analysis process includes determining the main respondent's statement which is considered to be answering the research question, confirming the statement to the confirmation respondent, coding, determining sub-categories and categories. The results of this study indicate several factors that lead to business actors' non-compliance with regulations in the food sector. The contributing factors are the lack of knowledge of business actors regarding  regulations,  financial  factors  that  come  from  high  consumer  demand  for  prohibited practices, and indifference due to lazy behavior and busyness in other jobs.
Keywords : Non-compliance; Depth Interview; Finance; Ignorance

## Faktor Penyebab Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pangan

## PENDAHULUAN
Pangan  adalah  salah  satu  kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup  manusia.  Undang-undang  No.  18  tahun 2012  tentang  Pangan  menyebutkan  bahwa pangan  layak  dikonsumsi  harus  memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriterianya adalah kriteria aman. Pangan yang aman adalah kondisi pangan  yang  bebas  dari  cemaran  kimia  dan mikrobiologi.
Undang-undang  tersebut  menyebutkan bahwa  pangan  olahan  adalah  makanan  atau minuman  hasil  dari  serangkaian  proses  yang baik  menggunakan  atau  tidak  menggunakan bahan  tambahan  pangan.  Usaha  pemerintah untuk  menjamin  keamanan  pangan  yang beredar  di  pasaran  adalah  mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan berdasar Guidelines  for  Strengthening  National  Food Control  System yang  dikeluarkan  oleh FAO/WHO  (2003).  Salah  satu  komponen  dari pedoman  tersebut  adalah    dikeluarkannya peraturan  di  bidang  pangan  (Rahayu,  2018). Persyaratan keamanan pangan yang tercantum dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut  harus  dipenuhi  pelaku  usaha  untuk menjamin  keamanan  produk  yang  diproduksi atau  diedarkannya  (Lukman  dan  Kusnandar, 2015).
Realita yang terjadi di masyarakat adalah pemenuhan  standar  keamanan  pangan  belum menjadi  prioritas  para  pelaku  usaha  pangan (Nasution, 2020).  Kasus diare yang disebabkan oleh  makanan  diperkirakan  terjadi  sebanyak 10.189.312  sampai  22,476,423  di  Indonesia (On dan Rahayu, 2017). Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat ada 56 laporan kejadian luar  biasa  keracunan  pangan  dengan  jumlah korban sebanyak 2.897 orang pada tahun 2018 (Badan POM, 2019).
Kepatuhan  pelaku  usaha  terhadap peraturan  pangan  adalah  faktor  yang  penting dalam  menjamin  keamanan  produk  yang diproduksi  atau  diedarkannya  (Macarthur, 2007). Kegiatan audit sarana pangan, baik dari internal  maupun  eksternal  saja  diakui  tidak cukup  untuk  memastikan  keamanan  produk. Audit  hanya  memotret  kondisi  sarana  dan prosesnya  pada  saat  pelaksanaan  audit  saja (Powell dkk., 2013).
Masalah keamanan pangan tersebut juga terjadi  di  Provinsi  Gorontalo.  Data  hasil pengawasan  Balai  POM  di  Gorontalo  (2020) pada tahun 2019  menunjukkan dari 38 sarana
produksi  pangan  olahan  yang  diperiksa terdapat  13  sarana  atau  sebesar  34,21%  yang tidak  memenuhi  ketentuan  (TMK).  Hasil pengawasan  sarana  distribusi  pangan  tahun 2019 menunjukkan bahwa 149 dari 336 sarana distribusi pangan yang diperiksa (44,35%) tidak memenuhi  ketentuan.  Pengujian  pangan menunjukkan  dari  358  sampel  pangan  olahan yang  diuji  di  Laboratorium  Balai  POM  di Gorontalo, terdapat 25 sampel dengan hasil uji tidak  memenuhi  syarat  (TMS)  atau  sekitar 6,98%. Dipilihnya Kota Gorontalo sebagai lokasi penelitian  dikarenakan  persentase  jumlah sarana  produksi  dan  distribusi  pangan  olahan terbesar  di  Provinsi  Gorontalo  ada  di  Kota Gorontalo.  Persentase  jumlah  sarana  pangan olahan mencapai 37, 48% dari total keseluruhan sarana  produksi  dan  distribusi  pangan  di Provinsi Gorontalo.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menggali  faktor-faktor  yang  menyebabkan ketidakpatuhan  dari  pelaku  usaha  khususnya distributor pangan olahan di Kota Gorontalo.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Gorontalo  pada  bulan  Januari-Maret  2021. Metode  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  deskriptif  dengan  cara  pengumpulan data  wawancara  mendalam.  Wawancara mendalam  dilakukan  baik  secara  tatap  muka langsung,  maupun dengan voice call via aplikasi Whatsapp yang direkam dengan alat perekam. Populasi  penelitian  ini  adalah  pelaku usaha yang merupakan pemilik atau penanggungjawab  sarana  pangan  olahan  yang memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah pemilik  atau  penanggungjawab  yang  aktif mengelola  distribusi  pangan  olahan.  Sarana yang  dikelolanya  pernah  diperiksa  minimal satu  kali  oleh  petugas  dari  Balai  POM  di Gorontalo  dan  pada  saat  dilakukannya penelitian,  hasil  pemeriksaan  terakhir  tidak memenuhi  ketentuan  (TMK);  Sarana  pangan olahan  yang  dimiliki  pemilik  atau  dibawah penanggungjawab    tersebut  berada  di  wilayah Kota  Gorontalo;  Sarana  pangan  masih beroperasi dan memiliki jenis usaha yang sama pada saat diperiksa petugas Balai POM maupun pada saat dilakukan penelitian.
Data  sarana  diambil  dari  data  hasil pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di  Gorontalo  tahun  2018  sampai  dengan bulan  Juni  2020.  Sampel  dipilih  dengan
Lyna Nurhayati, et al
mempertimbangkan  jenis  sarana  yang  dimiliki atau yang menjadi tanggungjawab pelaku usaha, serta jenis pelanggaran yang pernah ditemukan pada  sarana  tersebut.  Lima  Pemilik  atau penanggungjawab  dari  empat  sarana  telah ditetapkan  menjadi  responden  utama.  Sarana sampel  mewakili  jenis  sarana  distribusi  yang ada  yaitu  kios,  toko,  toko  berantai  dan distributor besar pangan olahan.
Wawancara  kepada  responden  utama dapat  dilakukan  secara  berulang  sesuai kebutuhan penelitian. Hasil wawancara dengan masing-masing  responden  utama  ditranskrip agar  dapat  dilakukan  analisis.  Analisis  diawali dengan  menentukan  pernyataan-pernyataan bermakna  yang  dianggap  menjawab  tujuan penelitian.  Hasil wawancara dengan responden utama terkadang memunculkan lebih dari satu faktor  penyebab  pada  suatu  pelanggaran,  jika hal  tersebut  terjadi,  maka  yang  dianggap menjadi  faktor  penyebab  adalah root  caused dari  semua  faktor  penyebab  yang  muncul. Pernyataan-pernyataan  bermakna  tersebut dikonfirmasi pada pihak-pihak selain responden  utama  yang  juga  dianggap mengetahui  informasi  yang  dikonfirmasikan.
Pihak-pihak
yang diwawancarai guna mengkonfirmasi  pernyataan  responden  utama disebut responden konfirmasi.
Suatu pernyataan dianggap valid dan bisa diteruskan  analisisnya  apabila  pernyataannya terkonfirmasi oleh responden konfirmasi. Suatu pernyataan dari reponden utama yang berbeda dengan responden konfirmasi dapat diteruskan analisisnya apabila data yang berasal dari hasil wawancara  atau  dari  sumber  lain  mencukupi untuk  mendukung  salah  satu  pernyataan sehingga bisa ditetapkan kodenya. Pernyataan – pernyataan yang telah terkonfirmasi ditetapkan kodenya ( coding ) dilanjutkan dengan penetapan nama subkategori dan kategori kode tersebut. Sebagian besar wawancara  dilakukan di sarana tempat usaha responden utama. Lokasi lain yang digunakan sebagai tempat wawancara adalah  rumah  responden  dan  kantor  Balai Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Gorontalo. Wawancara  dilakukan  secara  tatap  muka  dan via voice call dengan aplikasi Whatsapp. Semua proses  wawancara  direkam  dengan  alat perekam. Teknik wawancara kepada responden utama merupakan wawancara semi terstruktur dimana  disediakan  panduan  wawancara  berisi pertanyaan  untuk  mengawali  wawancara. Wawancara  dilanjutkan  dengan  pertanyaan
mengenai  faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya pelanggaran yang pernah ditemukan pada  sarana  tersebut.  Pertanyaan-  pertanyaan wawancara terhadap
responden utama mengacu  pada  Berita  Acara  Pemeriksaan sebagai  hasil  inspeksi/pemeriksaan  terakhir petugas  Balai  POM  di  Gorontalo  pada  sarana tersebut.  Sedangkan  pertanyaan-pertanyaan pada  wawancara  konfirmasi  merupakan pengembangan  dari  hasil  wawancara  kepada responden utama.
Penelitian  ini  telah  mendapatkan Ethics Committee Approval Ref. No: KE/FK/0024/EC/2021  dari  Komite  Etik Penelitian  Medis  dan  Kesehatan  Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  wawancara  responden  utama  dari tiap  sarana  dikonfirmasi  kepada  responden konfirmasi.
Jumlah responden yang diwawancarai adalah 12 responden yang terdiri dari  5  responden  utama  dan  7  responden konfirmasi.  Setiap  sarana  ditentukan  1 responden utama, kecuali sarana 1 sebanyak 2 responden  utama.  Hal  tersebut  berdasarkan pertimbangan  bahwa  keduanya  merupakan pemilik  sarana  dan  sama-sama  terlibat  aktif dalam  mengelola  sarana  tersebut.  Jumlah responden  konfirmasi  untuk  setiap  responden utama  berjumlah  antara  1  hingga  5  orang. Konfirmasi  juga  dilakukan  pada  petugas pengawas  dari  Balai  Pengawas  Obat  dan Makanan  di  Gorontalo.  Berikut  tabel  daftar responden utama dan responden konfirmasi. Hasil  wawancara  mendalam  yang dilakukan  dengan  semua  responden  utama setelah ditriangulasi dengan wawancara kepada responden  konfirmasi  menunjukkan  bahwa ketidakpatuhan  dari  pelaku  usaha  pangan olahan  di  Kota  Gorontalo  disebabkan  oleh beberapa faktor sebagai berikut:
Kurangnya Pengetahuan Hasil  wawancara  menunjukkan  2  orang responden utama menyatakan bahwa salah satu penyebab dari pelanggaran terhadap peraturan pangan yang dilakukan berasal dari kurangnya pengetahuan  responden  utama  terhadap peraturan tersebut.
Responden  utama  dari  sarana  2 menyatakan  dirinya  tidak  mengetahui  bahwa praktek  pengemasan  ulang  produk  pangan
olahan untuk kemudian dijual merupakan suatu pelanggaran  ketika  ditanyakan  penyebab  ia menjual pangan olahan yang dikemas ulang. Hal tersebut  didukung  oleh  pernyataan  pemilik sarana  (RK2.2)  sebagai  responden  konfirmasi. RK2.2  menyatakan  bahwa  ia  dan  responden utama  sarana  2  belum  mengetahui  perihal peraturan tersebut.  Petugas  pengawas  (RK2.5) mengatakan  dalam  wawancaranya  bahwa masih dimungkinkan adanya pelaku usaha yang belum  mengetahui  pelanggaran  praktek pengemasan  ulang  pangan  olahan  untuk kemudian dijual.
Responden  utama  sarana  4  yang menjabat  sebagai  Direktur  mengakui  bahwa faktor  ketidaktahuan  adalah  faktor  penyebab terjadinya  pelanggaran  memperdagangkan produk  tanpa  izin  edar  pada  sarananya.  Hal tersebut  dikonfirmasi  oleh  petugas  pengawas (RK4.3)  sebagai  responden  konfirmasi  bahwa ketidaktahuan tersebut dimungkinkan dikarenakan pada setiap diselenggarakan acara sosialisasi  peraturan,  level  Direktur  sangat
jarang  menghadiri  acara  tersebut,  melainkan hanya  mengutus  bawahannya  saja.  Padahal yang  memutuskan  untuk  memperdagangkan suatu produk adalah Direktur.
Faktor kurangnya pengetahuan terhadap suatu  peraturan  memunculkan  sikap  dan keyakinan  pada  pelaku  usaha  bahwa  yang dilakukannya  bukanlah  suatu  pelanggaran terhadap  peraturan.  Hal  ini  dikarenakan pengetahuan  dan  persepsi  yang  ada  pada  diri pelaku usaha yang mendasari munculnya suatu sikap  dan  keyakinan  pada  dirinyat  (Niven, 2002).  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ariyani, 2016).  Penelitian  tersebut  menyatakan  jika pengetahuan
responden baik maka kepatuhannya juga baik.  Erwin, R.R., Machmud, R.,  dan  Utama,  B.I..  (2017)  juga  menyatakan adanya hubungan bermakna
antara pengetahuan
dengan
kepatuhan. Hasil penelitian  (Mayani,  2018)  memperlihatkan bahwa  kurangnya  pengetahuan  produsen pangan  impor  menjadi  salah  satu  penyebab
Tabel I. Daftar responden utama dan responden konfirmasi dari sarana sampel
No Sa ra na Jeni s Sa ra na Ja b at an
Resp on d en Ut ama Jeni s K el amin Ju ml ah Resp on d en K on fir ma si*
Ja b at an/
Hu bu ng an Resp on d en K on fir ma si d eng an K ode Resp on d en 1. Sarana 1  Kios Pemilik sekaligus penanggungjawab sarana Laki-laki(1) Perempuan (2) 3 Saudara(1) RK1.1 Saudara (2) RK1.2 Petugas pengawas RK1.3 2. Sarana 2  Toko Penanggungjawab sarana Perempuan 5 Sales supplier produk RK2.1 Pemilik sarana RK2.2 Pembeli (1) RK2.3 Pembeli (2) RK2.4 Petugas Pengawas RK2.5 3. Sarana 3  Toko berantai Penanggungjawab sarana Laki-laki 1 Supervisor RK3 4. Sarana 4  Distribut or besar Penanggungjawab sarana (Direktur) Laki-laki 3 Manajer Operasional RK4.1 Sales RK4.2 Petugas pengawas RK4.3
*Petugas  pengawas  yang  sama  dapat  menjadi  responden  konfirmasi  lebih  dari  1  sarana  yang berbeda.
Lyna Nurhayati, et al
pelanggaran  peraturan  pencantuman  label bahasa  Indonesia  pada  produk  pangan  impor. Penelitian  lain  menyatakan  bahwa  kurangnya pengetahuan  pelaku  usaha  industri  rumah tangga  terhadap  peraturan,  termasuk  konsep kesehatan,  menjadi  dasar  para  pelaku  usaha tidak  menjaga  kebersihan  pangan  hasil produksinya (Kadriah, 2018).
Penjualan  produk  pangan  olahan  tanpa izin  edar  sendiri  melanggar  pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Badan  POM  Nomor  27  Tahun  2017 tentang  Pendaftaran  Pangan  Olahan  yang menyatakan  bahwa  pangan  olahan  yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk
diperdagangkan  wajib  memiliki  izin  edar (Badan POM, 2017).
Faktor Keuangan
Faktor  keuangan  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  semua  faktor  yang menyebabkan ketidakpatuhan yang berhubungan dengan keuangan. Hasil wawancara  mendalam  memperlihatkan  2 responden  utama  yang  menyatakan  bahwa penyebab pelanggaran yang dilakukan disebabkan oleh faktor keuangan. Responden utama sarana 2 mengungkapkan  bahwa  awal  mula  berjualan
Tabel II. Pernyataan responden yang menyatakan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan terhadap peraturan yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan
Sarana Responden Pernyataan Sarana 2 Responden Utama Kebetulan  belum  (belum  tau  kalau  repack  tanpa  label dilarang)..(tersenyum)  nanti  mereka  (petugas)  datang  baru  dikasih tau… RK2.2 Iya.. belum tahu (kalau repack tanpa label dilarang) RK2.5 Kalau  repacking  ini  bisa  jadi  memungkinkan  (orang  belum  tahu larangannya) Sarana 4 Responden Utama Saya tidak pernah tau (kalau memperdagangkan produk pangan olahan itu  harus  ada  izin  edarnya  dan  nomor  izin  edar  harus  kelihatan  di kemasan produk tersebut) RK4.3 Bisa  saja  terjadi  karena  pengetahuan  itu  belum  sampai  Direktur. Memang  selama  ini  kalau  ada  undangan  terkait  PI  (Penyebaran Informasi) yang diundang Direktur, biasanya Direktur itu tidak pernah datang, diwakilkan oleh penanggungjawab atau karyawan Tabel III.  Pernyataan responden yang menyatakan faktor keuangan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan Sarana  Responden Pernyataan Sarana 2  Responden Utama Ada penjual-penjual kue yang minta kasihan..yang jual-jual kue..kue-kue kayak  roti..dorang  (mereka)  minta  kalau  ini  bo  jual  begitu..tapi  jadi laku..cepet mo habis RK2.2 Ada tawaran dari mana..yang punya itu..yang punya barang itu. Mereka tawarkan kalau mau ambil atau tidak.Pertama kita..itu cuma.. adik saya (responden utama) ambil cuma berapa pcs sto..aa..mereka banyak yang beli, makanya adik saya lagi ambil lagi Sarana 4  Responden Utama Selain  itu  tidak  ada  yang  mampu,  yang  punya  kemampuan  produksi yang  cukup  untuk…(tertawa)  uang mandeg  senilai  sejuta  lebih, begitu..mereka (konsumen) semua maunya kilo-kiloan, jadi saya coba bantu (konsumen) aja RK4.1 Jadi alasan menjual itu karena ada permintaan dari toko-toko Mbak RK4.2 O  awalnya  kita  jualan  di  situ..yang  ukuran  yang  ini..apa  dulu?  Yang curah,  yang  18  kilo.  Baru  setelah  itu  karena  toko-toko  banyak permintaan yang pot-pot kecil, sehingga kami di perusahaan buat dalam kemasan pot-pot seperti itu.
produk  yang  dikemas  ulang  adalah  dari permintaan penjual-penjual kue di sekitar toko. Hasil  konfirmasi  pernyataan  tersebut  pada RK2.2  yang  merupakan  pemilik  sarana  adalah dikarenakan  tawaran  dari  supplier  produk tersebut.  Kedua  pernyataan  antara  responden utama sarana 2 dan RK2.2 tidak memperlihatkan kesamaan mengenai penyebab praktek penjualan produk pangan yang dikemas ulang  yang  dilakukan  oleh  responden  utama sarana  2.  Hasil  wawancara  peneliti  dengan responden  utama  sarana  2  dan  RK2.2 menggambarkan bahwa RK2.2 yang merupakan pemilik  sarana  2,  tidak  banyak  mengetahui mengenai  kegiatan  sehari-hari  yang  dilakukan oleh  responden  utama  sarana  2  di  sarananya. Hal  ini  diperlihatkan  dari  jawaban  responden utama  sarana  2  ketika  diberikan  pertanyaan mengenai  hal  yang  sering  dibicarakan  antara responden  utama  2  dan  RK2.2  ketika  RK2.2 mengunjungi sarana miliknya. Berikut jawaban responden utama sarana 2:
“Dia tanya kalau banyak pengunjung atau bagaimana gitu..begitu..kemarin sih mau bilang kesana..sekarang  ini  ya..masih  anu..masih sepi..(tertawa)..kan  kalah  kenyataannya  juga ya..Bu?  Baru  sekarang  kan  kita  sudah  banyak saingan..ada Alfamart, Indomaret..saya terbuka kan?”(Responden Utama Sarana 2)
Hasil wawancara dengan RK2.2
memperlihatkan  bahwa  kedua  responden  ini tidak  mengkomunikasikan  semua  yang  terjadi di sarana tersebut.  Hal tersebut tergambar pada pernyataan  RK2.2  bahwa  ia  tidak  mengetahui jika  sarananya  telah  diperiksa  petugas pengawas  pada  tahun  2019  dan  ditemukan beberapa  pelanggaran.  Berikut  jawaban  RK2.2 ketika  peneliti  mengungkapkan  data  bahwa sarananya  telah  diperiksa  Balai  POM  di  tahun 2019. “O kalau 2019 nda ada..nda ada itu ini dari Balai POM itu nda ada.” (RK2.2)
Hal  lain  yang  menjadi  pertimbangan adalah pendapat dari responden utama sarana 2 lebih  kuat  daripada  pernyataan  RK2.2. Permintaan konsumen yang tinggi akan produk lebih  menjanjikan  keuntungan  daripada tawaran  dari  supplier.  Kesimpulan  yang  dapat diambil  dari  data-data  tersebut  adalah  bahwa penyebab  dari  praktek  pengemasan  ulang dan penjualan produk pangan olahan di sarana 2  diambil  dari  pendapat  responden  utama sarana  2  yaitu  permintaan  konsumen  yang tinggi.
Responden  utama  sarana  4  menyatakan bahwa  awal  penjualan  pangan  olahan  yang dikemas  ulang  diawali  dari  permintaan konsumen  yang  tidak  mampu  membeli produknya  dalam  kemasan  besar  (kemasan pabrik). Pernyataan tersebut terkonfirmasi oleh RK4.1  dan  RK4.2  yang  merupakan  karyawan dari  responden  utama  sarana  4.  Kedua responden  konfirmasi  tersebut  menyatakan bahwa  benar  praktek  pengemasan  ulang  dan penjualan  produk  pangan  olahan  tersebut disebabkan adanya permintaan dari konsumen yang  tinggi.  Adanya  permintaan  dari  banyak konsumen  merupakan  peluang  untuk  dapat menaikkan  penjualan  sehingga  berpengaruh positif  pada  pendapatan  perusahaan  (Saputra, 2014).
Larangan  pengemasan  ulang  produk pangan  olahan  tercantum  dalam (“Undang - Undang  No.  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,” 2012)  Pasal  84  ayat  (1)  dan (“Peraturan Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2019  tentang Keamanan Pangan,” 2019) Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Setiap  orang  dilarang  membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.” Praktek tersebut berimplikasi  pada  proses  pengemasan  ulang dari produk pangan olahan ini tidak dilakukan dengan  kondisi  yang  memenuhi  standar keamanan pangan dan mutu pangan, termasuk tata cara pengemasan pangan yang ideal sesuai Pasal 27 ayat (1) dan pasal 2 serta pasal 28 ayat (1) (“Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun 2019  tentang  Keamanan  Pangan,”  2019) . Produk  hasil  pengemasan  ulang  biasanya  juga dijual tanpa label apapun, sehingga tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan  Makanan  Nomor  31  Tahun  2018  tentang Label  Pangan  Olahan.  Pada  pasal  tersebut dinyatakan  untuk  produk  bahan  baku  untuk diolah menjadi pangan olahan lain yang dijual, minimal  harus  ada  informasi  nama  produk, berat  bersih  atau  isi  bersih,  nama  dan  alamat pihak  yang  memproduksi  atau  mengimpor, tanggal  dan  kode  produksi  serta  keterangan kadaluwarsa (Badan POM, 2018)
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  (Fadilla,  2019), dimana  dinyatakan  bahwa  salah  satu  faktor penyebab  pelanggaran  penjualan  mie  kuning yang  mengandung  bahan  berbahaya  adalah permintaan  konsumen  yang  tinggi.  Hal  ini didukung  pula  oleh   hasil   penelitian   (Mayani,
Lyna Nurhayati, et al
2018)  yang  menyatakan  bahwa  pelanggaran terhadap peraturan pencantuman label bahasa Indonesia  pada  produk  pangan  impor  salah satunya  adalah  dari  faktor  permintaan konsumen  yang  tinggi  akan  suatu  produk pangan  impor.    Permintaan  konsumen  yang tinggi  akan  dinilai  oleh  pelaku  usaha  sebagai suatu peluang yang dapat menaikkan kekuatan financial perusahaan.
Ketidakpedulian Faktor  ketiga  yang  tergambar  dari  hasil penelitian  adalah  faktor  ketidakpedulian. Ketidakpedulian  terhadap  peraturan  ini dimanifestasikan  dalam  perilaku  malas  dan faktor kesibukan pada pekerjaan lain.
Malas Salah  satu  perilaku  yang  menunjukkan ketidakpedulian  terhadap  peraturan  yang dikemukakan  beberapa  responden  adalah malas mematuhi peraturan yang ada.
Petugas pernah menemukan
pelanggaran  pada  sarana  2  yaitu  menjual pangan  kadaluarsa  yang  masih  ditemukan bercampur dengan pangan lain yang masih baik dan  penjualan  pangan  olahan  yang  dikemas ulang. Hasil wawancara menunjukkan responden  utama  sarana  2  beberapa  kali
mengungkapkan  pernyataan  yang  dimaknai sebagai ekspresi sikap malas oleh RK2.5 sebagai responden konfirmasi.
Pernyataan  responden  utama  sarana  2 pada  tabel  nomor  3  menyatakan  tidak  sempat memberikan  label  pada  produk  seperti  saran petugas  pemeriksa.  Hal  tersebut  dikonfirmasi ke  beberapa  responden  mengenai  seberapa sibukkah
responden utama sehingga
menyatakan  tidak  sempat  lagi  menulis  label pada produk yang dikemas ulang. Jawaban dari RK2.2  yang  merupakan  pemilik  sarana mengatakan bahwa responden utama sarana 2 sangatlah  sibuk  melayani  konsumen  karena hanya  seorang  diri  bekerja  di  sarana  tersebut. Hal  tersebut  bertentangan  dengan  pernyataan responden konfirmasi yang lain (RK2.1, RK2.3, dan RK2.3) yang menyatakan bahwa responden utama sarana 2 menurut sepengetahuan mereka tidak terlalu sibuk. Hal tersebut dimungkinkan karena  waktu  pengamatan  yang  berbeda. Sarana 2 buka dari pagi hingga malam hari dan menurut  responden  utama  sarana  2  lebih banyak konsumen pada malam hari. Kesimpulan  yang  didapat  dari  konfirmasi- konfirmasi  tersebut  adalah  responden  utama tidak  dapat  memanfaatkan  waktu  yang  ada untuk  memberi  label  keterangan  tanggal kadaluarsa  pada  produk  dagangannya.  Sikap
Tabel IV. Pernyataan responden yang menyatakan sikap malas menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan pada Sarana 2
Sarana No Responden Pernyataan Sarana 2 1. Responden utama  Iya  kebetulan  saya  lalai  (mengecek  kadaluarsa)..lupa (tertawa) RK2.5 Sama itu..saya bilang sebelumnya, malas 2. Responden utama  Sudah dilupa (menempel label pada mentega repack)..sudah lalai..(tertawa) RK2.5 Ya dia bilang lalai..ya sebenarnya lalai karena apa, karena malas.. 3. Responden utama Ya..tidak  sempat  lihat  ditulis  labelnya  itu..kalau  bulan  ini ekspired sudah tidak sempat ditulis..(senyum-senyum) RK2.2 Sibuk..sibuk  juga,,kan  dia  cuma  sendiri  to?  Banyak  yang beli, dia kasih yang rupa..kalang kabut begitu Bu.. RK2.1 Tidak..tidak sibuk juga (kegiatan penanggungjawab toko) RK2.3 Ngga (sibuk), biasa aja RK2.4 Ngga..ngga terlalu sibuk sih..iya ngga terlalu sibuk banget Sarana 3 Responden Utama Kalau menurut saya itu yah salah satunya itu malas. Karena menurut saya kan modelnya itu dari turun menurun (dari kepala toko sebelumnya), menurut saya sih Bu. RK3.1 Pemalas sih..pemalas..pemalas
yang  diperlihatkan  lebih  mengarah  ke  sikap malas.
Pelanggaran  yang  pernah  muncul  pada sarana 3 yaitu pernah ditemukan produk beku yang  kemasannya  rusak  disimpan  masih bercampur  dengan  produk  beku  lainnya  yang masih  baik.  Hasil  wawancara  pada  responden utama sarana 3 memunculkan informasi bahwa sarana  tersebut  telah  memiliki Standard Operational  Procedure (SOP)  yang  lengkap untuk  menjalankan  usahanya,  termasuk penanganan produk rusak untuk produk beku. Semua pegawainya juga sudah diberi pelatihan secara  memadai.  Faktor  yang  memungkinkan menjadi  penyebab  terjadinya  pelanggaran adalah  perilaku  malas  menaati  SOP  yang  telah ada  dari  penanggungjawab  toko.  Hal  tersebut dibenarkan  oleh  RK3.1  yang  merupakan Supervisor  sarana  tersebut.  Perilaku  malas seorang penanggungjawab toko akan mempengaruhi  sikap  bawahannya  terhadap SOP  yang  berlaku.  Bahkan  dapat  menjadi perilaku yang “diturunkan” pada penanggungjawab toko berikutnya. Menjual  produk  yang  telah  kadaluarsa dan  kemasan  rusak  sendiri  termasuk  dalam perbuatan yang bertentangan
dengan (“Undang -Undang  No.  18  Tahun  2012  tentang Pangan,” 2012) pasal 86 ayat (2) yaitu mengenai kewajiban  pemenuhan  standar  keamanan pangan bagi tiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan  produk  pangan.  Larangan penjualan produk kadaluarsa sendiri dijelaskan lebih  lanjut  pada  pasal  90  ayat  (1)  dan  (2) dimana  pangan  kadaluarsa  dimasukkan  dalam kategori pangan tercemar.
Perilaku  malas  mematuhi  peraturan dapat  disebabkan  oleh  faktor  intrinsik  dan ekstrinsik  dari  pelaku  usaha.  Faktor  intrinsik penyebab  perilaku  malas  adalah  kurangnya motivasi  di  dalam  diri  pelaku  usaha  untuk mematuhi peraturan. Hal tersebut dapat terjadi karena  pelaku  usaha  belum  mengetahui manfaat dan pentingnya diterapkannya peraturan  tersebut.  Faktor  ekstrinsik  dari perilaku  malas  ini  dapat  merujuk  pada  Teori Brofenbrenner.    Teori  tersebut  menyatakan bahwa  suatu  perilaku  seseorang  tidak  berdiri sendiri melainkan merupakan hasil interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya. (Maulidia,  2009).  Teori  tersebut  tercermin dalam  penelitian  (Kurniawan  dkk.,  2018) dimana  penyebab  tidak  terpenuhi personal hygiene penjual pangan jajanan anak sekolah di
Salatiga adalah karena ketidakpedulian mereka sendiri.  Dinyatakan  bahwa  ketidakpedulian itu merupakan  hasil  interaksi  antar  para  penjual pangan  jajanan  anak  sekolah  serta  kebiasaan buruk tidak diterapkannya personal hygiene. Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian yang dilakukan (Lutfiah, 2015) yang memperlihatkan bahwa menurut pelaku usaha rumah  makan  muslim  di  Kecamatan  Baturiti Kabupaten  Tabanan  Bali,  tanpa  mengurus sertifikat  halal  pun  hasil  interaksi  dengan konsumen  memperlihatkan  bahwa  tetap banyak  konsumen  yang  datang  ke  rumah makannya.  Pelaku  usaha  berpikir  adanya sertifikat halal tidak membawa perbedaan yang signifikan  pada  usahanya.  Hal  inilah  yang menyebabkan  munculnya  perilaku  malas  para pelaku  usaha  untuk  mematuhi  peraturan mengurus  sertifikat  halal.  Hasil  penelitian  lain yang  sejalan  dengan  penelitian  ini  adalah penelitian (Yeni, 2011) yang menyatakan bahwa salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Blitar dalam  menegakkan  perlindungan  konsumen dari pelanggaran pelabelan produk pangan oleh pelaku usaha IKM adalah perilaku pelaku usaha yang  malas  untuk  mengikuti  penyuluhan  serta melaksanakan peraturan pelabelan yang benar. Nasution, (2020) juga menyatakan bahwa rasa malas  dalam  mengurus  sertifikasi  CPPOB menjadi penyebab kendala pemenuhan hygene sanitasi pelaku  usaha  makanan  tradisional  di Kecamatan  Kotanopan  Kabupaten  Mandailing Natal.
Kesibukan pada pekerjaan lain Penyebab  lain  dari  ketidakpatuhan pelaku  usaha  pada  peraturan  pangan  yang ditemukan  adalah  faktor  kesibukan  pada pekerjaan  yang  lain.  Hal  tersebut  ditemukan dari sarana 1 yang dimiliki oleh sepasang suami istri  yang  memiliki  2  orang  anak.  Suaminya memiliki pekerjaan tetap di tempat lain, tetapi setiap hari bergantian dengan istrinya menjaga sarana usaha mereka. Mereka berdua mengelola sarana  secara  aktif    sehingga  ditetapkan  oleh peneliti  bahwa  keduanya  menjadi  responden utama pada sarana ini. Tahun 2019 pada sarana ini  ditemukan  produk  kadaluarsa  yang  masih bercampur dengan produk lain yang masih baik. Berikut
pernyataan-pernyataan dari wawancara yang dilakukan. Pernyataan-pernyataan  pada  nomor  1
adalah  pernyataan  suami  sebagai  responden
Lyna Nurhayati, et al
utama dan nomor 2 adalah pernyataan istrinya sebagai responden utama. Responden utama (1) menyatakan bahwa kendala yang menyebabkan ia tidak sempat memeriksa  tanggal kadaluarsa produk yang dijualnya adalah faktor kesibukan pada pekerjaan yang lain. Responden utama (1) mengaku  sibuk  karena  memiliki  pekerjaan utama  yang  lain  sedangkan  responden  utama (2)  menyatakan  sibuk  dikarenakan  harus menjaga  sarana  sambil  menjaga  anaknya  yang masih  kecil.  Hal  tersebut  didukung  dengan pernyataan  responden-responden  konfirmasi yang merupakan saudara responden utama (2) yang sering berkunjung ke sarana tempat usaha tersebut.
Pelaku  usaha  karena  kesibukannya terkadang  mengenyampingkan  peraturan  yang berlaku seperti di sarana 1 ini. Pemilik maupun penanggungjawab  sarana  tidak  memastikan produk  yang  dijualnya  bebas  dari  produk kadaluarsa.  Hal  ini  dikarenakan  waktu  dan tenaganya  telah  tersita  untuk  melakukan pekerjaan  lain.  Kesibukan  yang  dikemukakan responden utama (1) dan (2) sarana 1 sebagai alasan  untuk  tidak  sempat  melakukan pengecekkan  kadaluarsa  sesungguhnya  tidak dapat diterima. Undang-Undang  Pangan No.18
tahun 2012 pasal 89 menyatakan “ Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai  dengan  Keamanan  Pangan  dan  Mutu Pangan  yang  tercantum  dalam  label  Kemasan
Pangan.” Kondisi pangan kadaluarsa merupakan kondisi yang sudah tidak memenuhi keamanan  pangan  serta  mutu  pangan  yang diklaim oleh produsen yang dinyatakan di label produk.  Sedangkan  pada  Pasal  90  ayat  (1) dinyatakan  bahwa  “ Setiap  orang  dilarang mengedarkan  Pangan  tercemar .”  Maksud pangan tercemar disini dijelaskan pada Pasal 90 ayat  (2),  dimana  salah  satu  kondisi  yang dimaksudkan  sebagai  pangan  tercemar  adalah sudah  kadaluarsa  (huruf  f).  Pelaku  usaha pangan yang memperdagangkan produk pangan harus  menjamin  produk  yang  dijualnya memenuhi  persyarat  keamanan  pangan  dan mutu  pangan  serta  tidak  tercemar.  Salah satunya adalah dalam kondisi belum kadaluarsa.  Kesibukan  yang  dijadikan  alasan merupakan  bentuk  ketidakpedulian  terhadap peraturan  sekaligus  ketidakpedulian  pada keselamatan konsumennya.
Penyebab  ketidakpatuhan  terhadap peraturan  akibat  kesibukan  pada  pekerjaan yang lain ini didukung oleh dua penelitian yang
Tabel V.  Pernyataan responden yang menyatakan faktor kesibukan pada pekerjaan lain menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan
Sarana No Responden Pernyataan Sarana 1 1.  Responden utama (1)  Biasa  dicek  (kadaluarsanya)  sih  tapi  tidak  terlalu bagaimana..karena kan untuk anu (mengecek) kan biasa waktu kita tidak terlalu banyak di ini. Karena waktu kan kebanyakan  macam  Ibu  kan  biasa  ngurusin  anak..jadi sambil jualan. Kendalanya di situ sih..banyak kesibukan. Responden utama (2) sebagai konfirmasi Dia  hari  minggu  duduk-duduk  buka  laptop,  bikin kerjanya yang belum selesai kemarin, begitu..jadi tidak sempat (cek kadaluarsa).. RK1.1 Kalau  suaminya  sibuk  sekali  kan,  otomatis  dikerja to?Pergi jam 8 pulang jam 5 sore. Sarana 1 2 Responden utama (2)  Tidak sempat (cek  kadaluarsa), karena anak-anak kan masih kecil-kecil waktu 2019 lalu, jadi takutnya dia kan mo  lari  ke  jalan,  mo  apa,  lebih  banyak  pekerjaan  lalu karena mereka masih kecil. RK1.1 (Responden  utama  (2)  Repot..  repot  juga  sih,  kalau misalnya ada yang beli terus anaknya buang air besar, lari-lari lagi ke belakang. RK.1.2 Menurut  saya  (Responden  Utama  2)  lumayan  (sibuk). Karena  mengurus  anak-anak,  tambah  juga  urus  ini warung kan?!
dua-duanya  dilakukan  di  daerah  Gorontalo. Penelitian  pertama  dilakukan  oleh  (Ibrahim dkk.,  2019)  dimana  dinyatakan  bahwa  salah satu penyebab para pelaku usaha dodol di desa Reksonegoro  Kabupaten  Gorontalo  belum mengurus  perizinan  usaha  adalah  karena kesibukannya dalam melakukan semua kegiatan  produksi  dan  penjualan  produk. Penelitian kedua yang fokus meneliti gambaran kesadaran  para  pelaku  usaha  UMKM  di  Kota Gorontalo  dalam  mengurus  sertifikasi  halal mendapatkan  hasil  bahwa  faktor  kesibukan mengurus  usahanya  mengakibatkan  para pelaku  UMKM  mengenyampingkan  kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor yang  menyebabkan  ketidakpatuhan  pelaku usaha  distributor  pangan  di  Kota  Gorontalo. Faktor  yang  pertama  adalah  kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan pangan  sehingga  menyebabkan  pelaku  usaha tidak  menyadari  bahwa  praktek  penjualan produknya  merupakan  suatu  pelanggaran. Faktor  kedua  adalah  faktor  keuangan  yang berasal dari permintaan konsumen yang tinggi terhadap  praktek  yang  dilarang  dalam peraturan.  Permintaan  konsumen  yang  tinggi merupakan  peluang  untuk  dapat  menaikkan pemasukan  bagi  pelaku  usaha.  Faktor  ketiga adalah
faktor ketidakpedulian yang dimanifestasikan  sebagai  perilaku  malas  dan pengesampingan  penerapan  peraturan  karena kesibukan pada pekerjaan lain.

## SARAN
Berdasarkan
hasil penelitian ini disarankan  agar  instansi  pembina  dan pengawas  sarana  distributor  pangan  olahan dapat merancang program sosialisasi peraturan yang  dapat  menaikkan  tingkat  pengetahuan pelaku  usaha  terhadap  peraturan  di  bidang pangan  secara  lebih  merata  ke  semua  pelaku usaha. Pengawasan dapat dirancang sedemikian rupa agar dapat menimbulkan motivasi pelaku usaha  untuk  selalu  berusaha  memenuhi persyaratan  yang  merupakan  manifestasi peraturan di bidang pangan. Sistem pengawasan yang  dapat  memberikan  keuntungan  finansial bagi  pelaku  usaha  yang  mematuhi  peraturan akan  sangat  memotivasi  para  pelaku  usaha
untuk  menerapkan  semua  peraturan  yang berlaku.
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya adalah  untuk  menggali  faktor-faktor  penyebab ketidakpatuhan pelaku usaha produsen pangan olahan.  Faktor penyebab ketidakpatuhan dapat digali  dari  sistem  pembinaan  dan  pengawasan pelaku usaha
pangan olahan yang diselenggarakan oleh pemerintah. DAFTAR PUSTAKA Ariyani, H., 2016. Hubungan Tingkat Pengetahuan  Dengan  Kepatuhan  Pada Pengobatan Penderita Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 03 : 7.
Badan  POM,  2017.  Peraturan  Badan  Pengawas Obat  dan  Makanan  Nomor  27  Tahun 2017  tentang  Pendaftaran  Pangan Olahan.
Badan  POM,  2018.  Peraturan  Badan  Pengawas Obat  dan  Makanan  Nomor  31  Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
Badan  POM,  2019.  'Laporan  Tahunan  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Tahun 2018',  .  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan, Jakarta.
Balai POM di Gorontalo, 2020. 'Laporan Kinerja Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di Gorontalo  Tahun  2019',  .  Balai  POM  di
Gorontalo, Gorontalo. Erwin, R.R., Machmud, R., dan Utama, B.I., 2017. Hubungan  Pengetahuan  dan  Sikap  Ibu Hamil dengan Kepatuhan dalam
Mengkonsumsi  Tablet  Besi  di  Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang Tahun 2013 6.
Fadilla,  A.,  2019.  Perlindungan  Konsumen terhadap  Produk  Mie  Kuning  yang Menggunakan  Formalin  Dan  Boraks 3 :
13. Ibrahim,  M.,  Zainuddin,  M.,  dan  Surusa,  F.E.P., 2019.  Upaya  Peningkatan  Pemasaran Produk Melalui Pendampingan Pembuatan Nama  Produk,  Kemasan dan Perizinan Usaha Dodol Desa Reksonegoro  Kabupaten  Gorontalo. Jati
Emas  (Jurnal  Aplikasi  Teknik  dan Pengabdian Masyarakat) , 3 : 29 – 35. Kadriah,  A.,  2018.  Produk  Hukum  Sertifikasi
Hygiene Sanitasi Usaha Berbasis Industri Rumah Tangga sebagai Upaya Peningkatan  Nilai   Usaha   (Ditinjau  dari
Lyna Nurhayati, et al
Undang-Undang  No  18  Tahun  2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No 8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen). RECHTSREGEL  Jurnal  Ilmu Hukum , 1 : . Kurniawan,  Y.A.,  Sanubari,  T.P.E.,  dan  Puspita, D.,  2018.  Evaluasi  Personal  Hygiene Penjaja  Pangan  Jajanan  Anak  Sekolah  di Salatiga 1 : 9.
Lukman,  A.S.  dan  Kusnandar,  F.,  2015. Keamanan  Pangan  untuk  Semua. Jurnal Mutu Pangan , 2 : 152 – 156. Lutfiah,  A.N.,  2015.  'Kesadaran  Hukum Pengusaha  Rumah  Makan  Muslim  Di Kecamatan  Baturiti  Kabupaten  Tabanan Bali  Terhadap  Undang-Undang  No  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal',  .  Jurusan  Hukum  Bisnis  Syari’ah Fakultas  Syari’ah  Universitas  Islam Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim,  Malang, Indonesia. Macarthur,  R.L.,  2007.  'Compliance  with  Food Safety  Measures  by  Traditional  Cateters in  the  Cape  Coast  Municipality',  . Department  Geography  and  Tourism, Faculty  of  Social  Sciences,  University  of Cape Coast, Cape Coast, Ghana. Maulidia, R., 2009. Problem Malas Belajar pada Remaja. At- Ta’dib  Jurnal  of  Pesantren Education , 4 : 16. Mayani, S., 2018. Perlindungan Konsumen atas
Produk  Pangan  Impor  yang  tidak mencantumkan Label Berbahasa Indonesia  yang  Dijual  di  Toko. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan , 2 : 11.
Nasution, M.L., 2020. 'Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha   Makanan    Tradisional    terhadap
Pemenuhan  Standar  Kesehatan  di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing  Natal',  .  Fakultas  Hukum, Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara, Medan.
Niven, N., 2002. Psikologi Kesehatan Pengantar Untuk  Perawat  &  Profesional  Kesehatan Lain . EGC, Jakarta, Indonesia. On, S.L.W. dan Rahayu, W.P., 2017. Estimates for the  burden  and  costs  of  foodborne diarrhoeal  illness  in  Indonesia. Asia- Pacific Journal of Food Safety and Security ,
3 : 14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2019 tentang Keamanan Pangan, 2019.
Powell,  D.A.,  Erdozain,  S.,  Dodd,  C.,  Costa,  R., Morley,  K.,  dan  Chapman,  B.J.,  2013. Audits and inspections are never enough: A  critique  to  enhance  food  safety. Food Control , 30 : 686 – 691. Rahayu,  W.P.,  2018. Keamanan  Pangan:  Peduli Kita  Bersama ,  1st  ed.  PT.  Penerbit  IPB Press, Bogor, Indonesia. Saputra,  Y.I.,  2014.  'Analisa  Pengaruh  Kinerja Keuangan  terhadap  Earning  Per  Share (EPS) (Studi Pada PT Indosat Tbk periode 2003-2012)',  .  Jurusan  Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012  tentang
Pangan, 2012. Yeni,  S.,  2011.  'Peran  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan dalam Perlindungan Konsumen  terkait  dengan  Pelanggaran Pelabelan  Produk  Pangan  dari  Industri
Kecil  Menengah :  Studi  di  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Dae',  . Fakultas  Hukum,  Universitas  Brawijaya, Malang, Indonesia.