## Manajemen Pengadaan Barang Pada Kantor Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia ( Pkbi ) Cabang Subang di Kabupaten Subang
Sri Dinarwati 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Sridinarwati94@gmail.com
Pitriani 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Pitriani708@gmail.com

## Abstrak
Manajemen  pengadaan  barang  adalah  penerapan  fungsi-fungsi  manajemen secara sistem pada kegiatan untuk memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari  perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk memperoleh  barang  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  ada  secara efektif  dan  efesien  agar  tercapainya  tujuan  pengadaan  barang  secara  optimal. Tujuan  pengadaan  yaitu  menyediakan  barang  dengan  harga  yang  murah, berkualitas  dan  dikirim  tepat  waktu.  Tugas-tugas  bagian  pengadaan  tidak terbatas  hanya  pada  kegiatan  rutin  pembelian.  Secara  strategis  dapat menciptakan  keunggulan  dari  segi  ongkos  (dengan  mendapatkan  sumber- sumber,  komponen,  dan  lain-lain  dengan  harga  murah).  Dengan  mengetahui prosedur pengadaan barang, kebijakan pengadaan barang, prinsip pengadaan barang  dan  lain-lain,  ternyata  belum  mengoptimalkan  manajemen  pengadaan barang  itu  sendiri  di  kantor  Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia (PKBI)  Cabang  Subang.  Dikarenakan  manajemen  pengadaan  barang  logistik dipegang dan dijalankan oleh pusat dan dari pusat baru dibagikan ke tiap-tiap provinsi setelah itu dibagikan ke tiap-tiap kabupaten. Untuk pengadaan barang kantor  dilakukan  dengan  individual  dengan  catatan  telah  menerima  tugas pembelian  barang  dari  pimpinan  serta  tempat  pembeliannya  pun  ditentukan oleh orang yang bersangkutan. Dan dari itu penulis mendapatkan semua bahan materi melalui pedoman pelaksanaan kegiatan PKBI Cabang Subang.
Kata Kunci: Manajemen Pengadaan Barang

## Abstract
Procurement  management  is  the  application  of  systemic  management  functions  in activities  to  obtain  goods  whose  process  starts  from  planning  needs  to  completing  all activities to obtain goods using existing resources effectively and efficiently in order to achieve optimal procurement goals. The purpose of procurement is to provide goods at low prices, quality and delivered on time. Procurement tasks are not limited to routine purchases.  It  can  strategically  create  cost  advantages  (by  obtaining  resources, components,  etc.  at  low  prices).  By  knowing  the  procedure  for  procurement  of  goods, policies  for  procurement  of  goods,  principles  for  procurement  of  goods  and  others,  it turns  out  that  the  management  of  procurement  of  goods  itself  has  not  yet  been optimized at the Subang branch of the Indonesian Family Planning Association (PKBI). Due to the logistics procurement management held and run by the center and from the center it is only distributed to each province after which it is distributed to each district. The  procurement  of  office  goods  is  carried  out  individually  provided  that  they  have received the task of purchasing goods from the leadership and the place of purchase is determined by the person concerned. And from that the researchers got all the material through  the  implementation  guidelines  for  PKBI  Subang  Branch  activities.

## Keywords: Procurement Management

## Pendahuluan
Negara adalah  sekumpulan  orang  yang  menempati  wilayah  tertentu  dan diorganisasi  oleh  pemerintah  negara  yang  sah,  yang  umumnya  memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara  independent.  Syarat  primer  sebuah  negara  adalah  memiliki  rakyat, memiliki  wilayah,  dan  memiliki  pemerintahan  yang  berdaulat.  Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Pada tahun 2012, UNIAIDS memasukkan Indonesia sebagai satu dari Sembilan negara dengan epidemic HIV yang terus meningkat dimana jumlah infeksi baru HIV  Pada  tahun  2011  diperkirakan  25%  lebih  tinggi  dibanding  tahun  2001. Secara  umum,  Indonesia  tetap  menjadi  negara  dengan  status  epidemic  HIV terkonsentrasi  pada  beberapa  populasi  paling  beresiko  kecuali  di  provinsi Papua  dan  Papua  Barat  yang  memiliki  status  epidemic  low-level  generalized epidemic  (dengan  estimasi  prevalensi  HIV  pada  masyarakat  umum  2.3%  di tahun  2013).  Populasi  paling  beresiko  terinfeksi  HIV  di  Indonesia  termasuk Wanita  Pekerja  Seks  (WPS)  dan  pelanggannya,  Waria  dan  pelanggannya, Pengguna Napza Suntik (Penasun), laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki (LSL)  dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Estimasi  orang  dengan  HIV-AIDS tahun  2014  adalah  638,000  orang,  dengan  perkiraan  prevalensi  HIV  secara nasional pada penduduk umur 15-49 tahun 0.41%. Estimasi prevalensi HIV di provinsi  berkisar  antara  0.1%  hingga  lebih  dari  3%.  Angka  kumulatif  kasus AIDS  yang  dilaporkan  pada  akhir  2014  berkisar  antara  0.5  per  100,000
penduduk di Sulawesi Barat hingga 359 per 100,000 penduduk di papua. Ketersediaan  pelayanan  kesehatan  terkait  HIV-AIDS  meningkat  cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Jumlah fasilitas kesehatan pemerintah yang menyediakan  layanan  diagnosa  dan  pengobatan  infeksi  menular  seksual meningkat hampir 8 kali lipat dari 92 di tahun 2010 menjadi 801 di tahun 2014, begitu  juga  dengan  penyedia  layanan  testing  dan  konseling  HIV  yang meningkat dari 385 menjadi 1,391, layanan terapi rumatan metadon dari 65 ke 87  fasilitas  kesehatan,  layanan  ART  dari  195  menjadi  455,  dan  layanan Pencegahan  Penularan  Ibu  ke  Anaknya  (PPIA)  dari  29  menjadi  116  dalam kurun  waktu  yang  sama.  Walaupun  demikian  sebagian  besar  dari  layanan- layanan  tersebut  masih  bersifat  vertikal  dan  belum  menjadi  layanan  yang terintegrasi  dengan  system  kesehatan  di  daerah.  Kementrian  Kesehatan  telah mengeluarkan  peraturan  nomor  21/2013  yang  memperjelas  peran  dan tanggungjawab  semua  pemangku  kepentingan  dan  berbagai  kegiatan  dalam rangka layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan (LKB). Kementrian Kesehatan  juga  mengeluarkan  peraturan  nomor  5/2014  yang  mengijinkan Puskesmas untuk menyediakan layanan testing dan konseling HIV serta ART. Seiring  dengan  berbagai  peningkatan  jumlah  dan  cakupan  layanan-layanan tersebut,  maka  jumlah  dana  program  pengendalian  HIV-AIDS  juga  semakin meningkat dimana sebagian besar pendanaan tersebut masih berasal dari dana hibah  luar  negeri.  Sebagai  bagian  dari  upaya  pengendalian  HIV-AIDS  di Indonesia, pemerintah melalui Country Coordinating Mechanism Global Fund for  AIDS,  TB  dan  Malaria  (CCM  GF-ATM)  mengajukan  permintaan  bantuan hibah kepada GF-ATM melalui mekanisme pendanaan New Funding Model for TB-HIV.  Permintaan  tersebut  telah  mendapatkan  persetujuan  GF-ATM  dan akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2016 selama periode 2 tahun. Adapun tingkat HIV-AIDS di Kabupaten subang sangatlah mengkhawatirkan, pasalnya  banyak  sekali  korban  yang  terkena  HIV-AIDS  dan  yang mendominasinya  adalah  remaja  dari  kaum  laki-laki.  Pada  tahun  2018  ada sekitar 230 orang yang 60% berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 138 orang. Dari jumlah tersebut 77 orang positif AIDS dan sisanya 153 orang terkena HIV serta kebanyakan berusia produktif dari 29 tahun ke bawah .
Untuk  itu,  peranan  PKBI  salah  satunya  untuk  mengurangi  jumlah  HIV-AIDS yang berada di wilayah kabupaten Subang. Dengan memfasilitasi baik dari itu sarana  maupun  jasa.  Selain  itu,  untuk  mengurangi  tingkatan  penderita  HIV- AIDS.

## Kerangka Teori

## Manajemen
Manajemen berasal dari kata bahasa inggris yaitu “management” turunan kata dari  “to  manage”  yang  artinya  mengurus  atau  tata  laksana/ketatalaksanaan. Hal ini dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaa tujuan tertentu.
Menurut  George  R.Terry  dalam  Sulistiono  (1998:1)  Manajemen  merupakan suatu  proses  yang  khas,  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan  perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan/pelaksanaan
(actuating)  ddan  pengontrolan  (controlling),  yang  dilakukan  untuk menentukan  serta  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  sumber daya manusia dan sumber daya lain.
Menurut  H.  Koontz  dalam  Soeharto  (1997  :  17)  Manajemen  adalah  proses merencanakan,  mengorganisisr,  memimpin  dan  mengendalikan  kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan.
Menurut  Husen  (2009:2)  mengemukakan  bahwa  Manajemen  adalah  suatu pengetahuan  tentang  seni  memimpin  organisasi  yang  terdiri  atas  kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksaan dan pengendalian terhadap sumber- sumber  daya  yang  terbatas  dalam  usaha  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang efektif dan efesien.
Menurut  Dharma  (2001:1)  manajemen  adalah  proses  mencapai  hasil  melalui dengan orang lain dengan memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia.
Manajemen  adalah  pekerjaan  intelektual  yang  dilaksanakan  orang  dalam berhubungan organisasi. Manajemen adalah pekerjaan mental (pikiran, intuisi, perasaan)  yang  dilaksanakan  oleh  orang-orang  dalam  konteks  organisasi.  Ia meliputi  seluruh  organisasi  dan  merupakan  kekuatan  vital  yang menghubungkan semua sub-sistem lainnya.
Menurut  Kartono  (2008:168)  Manajemen  adalah  penyelenggaraan  usaha penyusunan  dan  pencapaian  hasil  yang  diinginkan  dengan  menggunakan upaya-upaya kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengertian tersebut manajemen merupakan suatu usaha dalam kelompok yang terdiri atas dasar bakat dan sumber daya manusia untuk pencapaian hasil yang diinginkan oleh kelompok atau perusahaan.
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  manajemen  adalah  suatu  proses  yang terdiri  dari  perencanaan,  pengarahan,  pengendalian,  melalui  pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.
Tiap bagian dalam organisasi membutuhkan manajemen dan penerapannya di tiap-tiap  bagian  yang  berbeda  sesuai  dengan  tingkatannya.  Berdasarkan dengan  orientasi  dan  tingkatannya  tersebut  manajemen  terdiri  dari  tiga tingkatan (Sulistiono, 1998:4-6). Adapun tiga tingkatan itu sebagai berikut :
1. Manajemen Puncak ( Top Management) Dalam  tingkatan  ini,  orientasi  manajemen  berkaitan  dengan  seluruh kegiatan  manajemen  organisasi  secara  luas,  umum,  dan  menyeluruh. Manajemen  puncak  (top  management)  bertanggung  jawab  atas keseluruhan manajemen organisasi, penentuan kebijakan umum organisasi.
2. Manajemen Menengah (middle management) Manajemen  menengah  ini  bisa  disebut  juga  dengan  makanejem  madya, dimana  ruang  lingkupnya  berkaitan  dengan  manajemen  bagian  yang menjadi tanggung jawab nya. Manajernya adalah manajer menengah/madya  yang  merupakan  manajer  departemen  yang mengkoordinir/membawahi  beberapa  seksi  bagian  dan  merupakan  level menengah/ fungsional pada struktur organisasinya.
3. Manajemen Tingkat Bawah (First Line Management) Manajemen  dalam  tingkatan  ini  berkaitan  dengan  manajemen  tingkat operasional/teknis  yang  berhubungan  langsung  dengan  tenaga-tenaga operasional/teknis.  Manajer  operasional  merupakan  manajer  level bawah/teknis pada struktur organisasinya.
Unsur-unsur manajemen merupakan sumber daya yang berpengaruh terhadap berfungsinya  manajemen  di  dalam  mencapai  tujuannya.  Unsur-unsur manajemen yang utama bisa dinyatakan dalam 6M , yaitu :
1. Men yaitu sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling penting adalah  sumber  daya  manusia.  Manusia  yang  membuat  perencanaa  dan mereka  pula  yang  melakukan  proses  untuk  mencapau  tujuan  tersebut. Tanpa  adanya  sumber  daya  manusia  maka  tidak  ada  proses  kerja,  sebab pada prinsip dasarnya mereka adalah makhluk pekerja.
2. Materials yaitu  bahan  baku  atau  material.  Ketersediaan  bahan  baku  atau material  yang  sangat  vital  dalam  proses  produksi.  Tanpa  bahan  baku perusahaan  manufaktur  tidak  bisa  mengolah  sesuatu  untuk  dijual. Dibutuhkan  tenaga  ahli  untuk  mengolah  bahan  baku  menjadi  barang  jadi atau setengah jadi, sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.
3. Machines yaitu mesin-mesin dan peralatan.  Untuk mengolah bahan baku menjadi  barang  jadi  dibutuhkan  seperangkat  mesin  dan  peralatan  kerja. Dengan  adanya  mesin  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  proses  produksi semakin cepat dan efisien. Selain efisien, tingkat kesalahan akibat manusia pun diminimalisir, namun tetap dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal.
4. Money yaitu  uang.  Organisasi  dalam  menjalankan  seluruh  aktifitasnya tidak akan terlepas dari biaya yang akan dikeluarkan dengan satuan jumlah uang.  Dengan  ketersediaan  uang  atau  dana  yang  memadai  maka manajemen  organisasi  akan  lebih  leluasa  dalam  melakukan  seluruh rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.
5. Methods yaitu metodologi atau teknologi. Dalam menerapkan manajemen untuk  mengelola  sejumlah  unsur-unsur  yang  lain  yang  dibutuhkan  suatu metode atau standard operational procedure yang baku. Setiap divisi di dalam perusahaan  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  divisi  satu dan  yang  lainnya  saling  berkaitan  erat  dalam  menjalankan  aktifitas organisasi atau perusahaan tersebut.
6. Markets yaitu  pasar.  Konsumen  atau  pasar  merupakam  elemen  yang sangat penting, tanpa permintaan maka proses produksi akan terhenti dan segala  aktifitas  akan  vakum.  Market  juga  bisa  disebut goals nya  suatu perusahaan  ,  perusahaan  akan  dikenal  apabila  marketingnya  berjalan dengan  sangat  baik  dan  mudah  diterima  oleh  konsumen.  Maka  dari  itu strategi  pemasaran  harus  diperhatikan  dengan  baik  agar  produk  bisa dipasarkan dakam jangka panjang.
Untuk  mencapai  tujuan  manajemen,  maka  sebagai  manajer  harus  dapat menggunakan  dan  memanfaatkan  unsur-unsur  manajemen  (sumber  daya) tersebut  secacra  efektif  dan  efesien  sehingga  dapat  dicapai  tujuan  yang
ditentukan secara optimal.
Adapun  fungsi-fungsi  manajemen  menurut  G.R.  Terry  sebagaimana  telah dikutip  oleh  Sulistiono  (1998:9)  dan  Husen  (2009:2-4)  mengemukakan  bahwa fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

## 1. Perencanaan ( Planning )
Pada tahapan ini dilakukan antisipasi tugas dan kondisi yang ada dengan menetapkan  sasaran  dan  tujuan  yang  harus  dicapai  serta  menentukan kebijakan  pelaksanaan,  program  yang  akan  dilakukan,  jadwal  waktu pelaksanaan,  prosedur  pelaksanaan  secara  administratif  dan  operasional serta alokasi anggaran biaya dan sumber daya.
Walaupun  demikian,  bukan  berarti  bahwa  perencanaan  sebagai  dokumen yang  bebass  dari  korejsi,  justru  sebaliknya  sebagai  acuan  bagi  tahapan pelaksanaan  dan  pengendalian,  maka  perencanaan  harus  tetap disempurnakan secara iteratif untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada proses selanjutnya.
2. Pengorganisasian ( Organizing )
Pada  tahapan  ini  dilakukan  identifikasi  dan  pengelompokkan  jenis-jenis pekerjaan,  menentukan  pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab personil  serta  meletakkan  dasar  bagi  hubungan  masing-masing  unsur organisasi.  Untuk  menggerakkan  organisasi  dan  menjalin  komunikasi antara  pribadi  dalam  hirarki  organisasi.  Semua  hal  tersebut  dibangkitkan melalui tanggung jawab dan partisipasi semua pihak.
Oleh  karena  itu,  maka  struktur  organisasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan dan kerangka penjabaran tugas personil penanggung jawab yang jelas serta didukung  oleh  kemampuan  personil  yang  sesuai  keahliannya  akan diperoleh hasil yang positif bagi organisasi.
3. Pelaksanaan ( Actuating )
Tahapan  ini  merupakan  implementasi  dari  perencanaan  yang  telah ditetapkan, dengan melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya baik secara fisik maupun non fisik sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Karena  kondisi  perencanaan  sifatnya  masih  berupa  ramalan  dan  subjektif serta masih perlu penyempurnaan, maka pada tahapan pelaksanaan sering terjadi perubahan-perubahan dari rencana yang telah ditetapkan. Biasanya pada  tahapan  pelaksanaan  pihak-pihak  yang  terlibat  lebih  beragam.  Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi terpadu untuk mencapai keserasian dan keseimbangan kerja.
4. Pengawasan ( Controlling )
Kegiatan  pada  tahapan  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa program  dan  aturan  kerja  yang  telah  ditetapkan  dapat  dicapai  dengan penyimpanan yang paling minimal dan hasil paling memuaskan.
Untuk  itu  dilakukan  kegiatan-kegiatan  antara  lain  :  (a)  supervisi  yaitu melakukan  serangkaian  tindakan  koordinasi  pengawasan  dalam  batas wewenang  tanggung  jawab  menurut  prosedur  organisasi  yang  telah ditetapkan  ;    (b)  inspeksi  yaitu  melakukan  pemeriksaan  terhadap  hasil pekerjaan  dengan  tujuan  menjamin  spesifikasi  mutu  dan  produk  sesuai
dengan  yang  direncanakan  ;  dan  (c)  tindakan  koreksi  yaitu  melakukan perbaikan  dan  perubahan  terhadap  rencana  yang  telah  ditetapkan  untuk menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan.

## Pengadaan Barang
Pengadaan merupakan  proses  kegiatan  untuk  pemenuhan  atau  penyediaan kebutuhan  dan  pasokan  barang  atau  jasa  di  bawah  kontrak  atau  pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.
Menurut  Perpres  54  Tahun  2010  pasal  1  angka  1  sebagiamana  telah  diubah terakhir  dengan  Perpres  4  Tahun  2015,  dinyatakan  bahwa:  “pengadaan barang/jasa  pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  dengan  pengadaan barang/jasa  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh  kementrian lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk menperoleh barang/jasa.
Senada dengan Perpres 54 Tahun 2010 tersebut imyati dan Nurjaman (2014:38) berpendapat bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis pada kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  yaitu  prosesnya  dimulai  dari perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  rangkaian  kegiatan untuk memperoleh barang/jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efekti dan efesien agar tercapainya tujuan pengadaan secara optimal. Sedangkan  Siahaya  (2013:4)  mengemukakan  pendapat  bahwa  manajemen pengadaan adalah bagian dari supply chain management yang secara sistematik dan strategis memproses pengadaan barang dan jasa mulai dari sumber barang sampai  dengan  tempat  tujuan  berdasarkan  tepat  mutu,  jumlah,  harga,  waktu, sumber dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Oleh  karena  itu,  manajemen  pengadaan  ( procurement  management )  dapat diartikan  sebagai  manajemen  pengelolaan  dalam  usaha  memperoleh  barang yang  merupakan  bagian  dari  mata  rantai  suatu  sistem  produksi  tertentu. Tujuam  manajemen  pengadaan  adalah  untuk  memastikan  agar  proses pengadaan  berjalan  dengan  lancar  hingga  barang  yang  dibutuhkan  bisa didapat  di  saat  yang  tepat,  dalam  jumlah  yang  tepat,  dengan  kualitas  yang tepat dengan harga yang tepat.
Pengadaan secara substansi merupakan salah satu fungsi yang sangat penting pada  setiap  organisasi  baik  sektor  swasta  maupun  sektor  publik.  Sayangnya sampai  dengan  saat  ini,  pengadaan  khususnya  padd  organisasi  pemerintah kurang  mendapatkan  perhatian  yang  memadai.  Salah  satu  buktinya  adalah fungsi-fungsi  pengadaan  saat  ini  masih  ditangani  secara ad-hoc oleh  panitia yang dibentuk dan bekerja secara temporer (tidak permanen) dan paruh waktu. Jenis-jenis pengadaan yaitu :
1. Pengadaan Barang
Barang  publik adalah  barang  yang  pengunaannya  terkait  dengan kepentingan  masyarakat  banyak  baik  secara  berkelompok  maupun  secara umum, sedangkan barang privat merupakan barang yang hanya digunakan
secara individual atau kelompok tertentu.
Dengan kata lain barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang  dapat  diperdagangkan, dipakai,  dipergunakann  dan  dimanfaatkan  oleh  penggguna  barang. Pengadaan barang tersebut berupa bahan baku, barang setengah jadi atau peralatan dan termasuk makhluk hidup.
Menurut Siahaya (2013:5) mengemukakan bahwa secara garis besar, barang dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  barang  operasi  (konsumsi  dan produksi) dan barang modal. Ketiga jenis barang tersebut dapat diartikan sebagai berikut:
a. Barang  konsumsi  adalah  barang  hasil  akhir  produksi  yang  langsung digunakan seperti makanan, minuman, obat-obatan dan suku cadang.
b. Barang  produksi  adalah  barang  yang  diperlukan  untuk  proses produksi seperti bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
c. Barang  modal  adalah  barang  yang  dapat  dipakai  beberapa  kali  dan mengalami penyusutan, seperti peralatan dan kendaraan.
2. Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan  dan/atau  pelaksanaan  beserta  pengawasan  yang  mencakup pekerjaan  arsitektural,  sipil,  mekanikal,  elektrikal,  dan  tata  lingkungan masing-masing  beserta  kelengkapannya,  untuk  mewujudkan  suatu bangunan  atau  bentuk  fisik  lain.  (Pasal  1  Angka  2  UU  Nomor  18  Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi).
Definisi  lain  menyebutkan  bahwa  pekerjaan  kontruksi  adalah  seluruh pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  kontruksi  bangunan atau  pembuatan  wujud  fisik  lainnya.  Adapun  pelaksanaan  kontruksi bangunan  meliputi  keseluruhan  atau  sebagian  rangkaian  kegiatan pelaksanaan  yang  mencakup  pekerjaan  arsitektural,  sipil,  mekanikal, elektrikal,  dan  tata  lingkungan  ,  masing-masing  beserta  kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pembuatan  wujud  fisik  lainnya meliputi  keseluruhan  atau  sebagian  rangkaian  kegiatan  pelaksanaan  yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain :
a. Kontruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur.
b. Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian atau penataan lahan ( landscaping ).
c. Perakitan atau instalasi komponen pabrikasi.
d. Penghancuran ( demolition ) dan pembersihan ( removal ).
e. Reboisasi.

## 3. Jasa Konsultasi
Jasa  Konsultasi adalah  jasa  layanan  profesional  yang  membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah  pikir  (brainware).  Apapun  produk  dari  pengadaan  jasa  konsultasi namun pada intinya jasa konsultansi memerlukan keahlian tenaga ahli dari berbagai  bidang  keilmuan  sesuai  dengan  bidang  jasa  yang  dibutuhkan.
Pengadaan jasa konsultasi meliputi antara lain:
a. Jasa rekayasa ( engineering )
b. Jasa  perencanaan  ( planning ),  perancangan  ( design ),  dan  pengawasan ( supervision ) untuk pekerjaan kontruksi.
c. Jasa  perencanaan  ( planning ),  perancangan  ( design ),  dan  pengawasan ( supervision )  untuk  pekerjaan  selain  pekerjaan  kontruksi  seperti transportasi,  pendidikan,  kesehatan,  kehutanan,  perikanan,  kelautan, lingkungan  hidup,  kedirgantaraan,  pengembangan  sumber  daya manusia, pariwisata, pertanian, pertambangan, energi dan lain-lain.
d. Jasa  keahlian  profesi  seperti  jasa  penasehatan,  jasa  penilaian,  jasa pendampingan,  bantuan  teknis,  konsultan  manajemen  dan  konsultan hokum.
e. Pekerjaan survey yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.

## 4. Jasa Lainnya
Jasa  Lainnya adalah  jasa  yang  membutuhkan  kemampuan  tertentu  yang mengutamakan  keterampilan  (skillware)  dalam  suatu  sistem  tata  kelola yang  telah  dikenal  luas  di  dunia  usaha  untuk  menyelesaikan  suatu pekerjaan  atau  segala  pekerjaan  dan/atau  penyediaan  jasa  selain  Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ( PKBI )
Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia  (PKBI)  merupakan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia.  Lahirnya  PKBI  dilatarbelakangi  oleh  keprihatinan  para  pendiri PKBI,  yang  terdiri  dari  sekelompok  tokoh  masyarakat  dan  ahli  kesehatan terhadap  berbagai  masalah  kependudukan  dan  tingginya  angka  kematian  ibu di Indonesia.
Salah  satu  kekuatan  PKBI  adalah  bekerja  atas  dasar  kerelawanan (volunteerism) yang pada struktur terwakili melalui relawan pengurus sebagai pengambil  kebijakan  dan  relawan  pelaksana  program  di  lapangan. Profesionalisme dari staf dan pelibatan relawan muda di lapangan pada setiap level juga dapat menjamin kelangsungan pelaksanaan nilai dan misi PKBI yang sensitif gender. Secara keseluruhan staf PKBI berjumlah 812 orang yang terdiri dari 109 staf PKBI Pusat dan 703 orang staf PKBI Daerah dan Cabang.
RENCANA STRATEGIS PKBI 2010-2020 STRATEGI I :
Mengembangkan  model-model  dan  standar  pelayanan  kesehatan  seksual  dan reproduksi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tujuan:  Mewujudkan  model-model  pelayanan  kesehatan  seksual  dan reproduksi  yang  berkualitas,  komprehensif,  dan  berorientasi  pada  hak  klien, yang dapat diakses semua orang termasuk kelompok marjinal.
STRATEGI II :
Memberdayakan  masyarakat  untuk  memperjuangkan  hak seksual  dan
reproduksi bagi dirinya dan orang lain Tujuan:  Mendorong  gerakan  masyarakat  untuk  memperjuangkan  pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi
STRATEGI III : Mengembangkan  Upaya  Pencegahan  dan Penanggulangan  IMS  dan  HIV  dan AIDS
Tujuan  :  Memberikan  kontribusi  dalam  upaya  menurunkan  percepatan  kasus baru  HIV,  memberikan  perlindungan  serta  mengurangi  stigma  dan diskriminasi  terhadap  ODHA,  Memberikan  pelayanan  kesehatan  seksual  dan reproduksi  komprehensif  yang  terintegrasi  dengan  pelayanan  IMS  dan  HIV, Memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas hidup ODHA
STRATEGI IV:
Melakukan  advokasi  di  semua  tingkatan  organisasi  kepada  para  pengambil kebijakan  untuk  menjamin  pemenuhan  hak-hak  dan  kesehatan  seksual  dan reproduksi.
Tujuan  :  Mendorong  pengambil  keputusan  untuk  membuat  kebijakan  publik yang  menjamin  terpenuhinya  seluruh  hak  kesehatan  seksual  dan  reproduksi serta terciptanya jaringan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas
STRATEGI V :
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Organisasi Tujuan : Mengembangkan sistem dan mekanisme organisasi, keanggotaan dan tata  kelola  yang  baik  (good  governance)  serta  pengetahuan  yang  akurat. Meningkatkan komitmen dan kapasitas, relawan dan staff dalam menjalankan visi dan misi. Meningkatkan kemandirian organisasi Program  Layanan  Keluarga  Berencana  (KB)  dan  Kesehatan  Seksual  dan Reproduksi  (Kespro)  PKBI  berlandaskan  pada  Rencana  Strategis  2010-2020 strategi  I,  yaitu  mengembangkan  model-model  dan  standar  pelayanan kesehatan  seksual  dan  reproduksi  yang  berkualitas  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat. Area program strategi ini meliputi :
Menyediakan  pelayanan  kesehatan  seksual  dan  reproduksi  yang  terjangkau oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  termasuk  difabel  (seseorang  dengan kemampuan berbeda) dan kelompok marjinal termasuk remaja.
Menyediakan  pelayanan  penanganan  kehamilan  tak  diinginkan  yang komprehensif yang terjangkau.
Mengembangkan  standar  pelayanan  yang  berkualitas  di  semua  strata pelayanan,  termasuk  mekanisme  rujukan  pelayanan  kesehatan  seksual  dan reproduksi.
Melakukan  studi  untuk  mengembangkan  pelayanan  yang  berorientasi  pada kepuasan klien, pengembangan kapasitas dan kualitas provider. Mengembangkan program penanganan kesehatan seksual dan reproduksi pada situasi bencana, konflik dan situasi darurat lainnya.
Mengembangkan  model  pelayanan  KB  dan  Kespro  melalui  pendekatan pengembangan masyarakat
Area program  ini dilaksanakan oleh bidang program Layanan KB dan Kespro melalui  31  Klinik  di  17  Provinsi,  30  Kabupaten/Kota.  Selain  layanan  klinik statis,  PKBI  juga  menyelenggarakan  layanan  mobile  klinik  untuk  menjangkau masyarakat  lebih  luas  dalam  situasi  normal  maupun  bencana.  Tujuan didirikannya Klinik Kesehatan Seksual dan Reproduksi yaitu :
1. Sebagai fasilitas layanan kesehatan yang memberikan layanan berkualitas, lengkap  dan  terpadu  (komprehensif)  berupa  kesehatan  seksual  dan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan keluarga dan pelayanan lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Memberikan layanan konseling, layanan remaja untuk mendorong peningkatan  kemandirian  masyarakat  dalam  memenuhi  Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).
Beberapa  prinsip  dan  nilai  yang  digenggam  PKBI  dalam  menyediakan pelayanan KB dan Kespro  : (1) tanpa Diskriminasi dan Tidak menghakimi, (2) berbasis  hak  ( right  based ),  (3)  subsidi  silang  dan  presentase  alokasi (cross subsidize ), (4) berbasis counseling (counseling based), (5) pelayanan yang ramah kepada  semua (youth  friendly  services), (6)  Layanan  klinik  PKBI  berdasarkan kebutuhan klien (client needs), (7) Layanan Terintegrasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  manajemen  pengadaan  barang  pada  kantor Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia  (PKBI)  Cabang  Subang  di Kabupaten  Subang.  Melalui  penelitian  ini  akan  dapat  diketahui  bagaimana manajemen pengadaan barang pada kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia  (PKBI)  Cabang  Subang  di  Kabupaten  Subang.  Oleh  karena  itu metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  metode  analisis  deskriptif,  yakni  sebuah  desain  yang  memberi kemudahan  bagi  peneliti  untuk  merekam,  memantau,  dan  mengikuti  proses suatu  peristiwa  atau  kegiatan  sebuah  organisasi  sebagaimana  adanya  dalam suatu  kurung  waktu  tertentu  dan  selanjutnya  diinterprestasikan  untuk menjawab masalah penelitian.
Digunakannya  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  dimaksudkan untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai suatu obyek, suatu set kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan  kompleksitas  dari  keragaman  fenomena  sosial  yang  diteliti.  Dengan demikian,  informan  ditentukan  dengan  teknik snowball  sampling, yakni  proses penentuan  informan  berdasarkan  informan  informan  sebelumnya  tanpa menentukan  jumlahnya  secara  pasti  dengan  menggali  informasi  terkait  topik penelitian yang ditentukan. Agar mengetahui mengenai manajemen pengadaan barang  pada  kantor  Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia  (PKBI) Cabang Subang di Kabupaten Subang.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan pengadaan menurut PKBI
1. Barang  yang  akan  dibeli  berdasarkan  rencana  kerja  yang  telah  disetujui oleh CEO atau donor.
2. Batasan untuk melaksanakan pengadaan barang:
a. Pengadaan dengan nilai sampai 10.000.000 dilakukan secara langsung
b. Pengadaan dengan nilai diatas 10.000.000 sampai 250.000.000 dilakukan dengan  pemilihan  langsung.  Pelaksanaannya  melalui  proses perbandingan (a) kelualifikasi teknis sesuai yang diminta dan (b) harga terbaik dari minimal tiga penyedia barang secara tertulis
c. Pengadaan  dengan  nilai  diatas  250.000.000  dilakukan  melalui mekanisme  lelang  dengan  membentuk  panitia  pengadaan  barang  dan dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang sehat. Pengadaan dengan nilai ini,  manajer  unit  atau  penanggung  jawab  kegiatan  melampirkan Kerangka Acuan  (TOR) yang disetujui oleh CEO Yayasan Spiritia.
d. Dalam  keadaan  tertentu,  pengadaan  barang  dilakukan  dengan mekanisme  penunjukan  langsung.  Mekanisme  ini  harus  berdasarkan prinsip pengadaan.
3. Pemisahan fungsi – fungsi berikut dalam melaksanakan proses pengadaan barang :
a. Pihak yang meminta barang (pengguna/user)
b. Pihak yang menyutujui permintaan tersebut (manajer pemilik anggaran atau CEO)
c. Pihak yang melaksanakan proses pengadaan
d. Pihak  yang  mengambil  keputusan  (manajer  atau  CEO)  berdasarkan usulan  dari  proses  pengadaan  dengan  minimal  tiga  (3)  rekanan penyedia barang
e. Pihak yang menerima barang
4. Seluruh  karyawan/pihak  yang  terkait  dengan  proses  pengadaan  barang dengan  nilai  diatas  50.000.000  menandatangani  pakta  integritas  dengan materai yang cukup. Pakta tersebut setidaknya mencakup :
a. Tidak melakukan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
b. Melaporkan  kepada  CEO  Spritia  dan/atau  internal  audit  apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses lelang ini
c. Berjanji  akan  melaksanakan  tugas  pengadaan  barang  secara  bersih, transparan,  dan  profesional  dalam  arti  akan  mengerahkan  segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja  terbaik  mulai  dari  tahap  persiapan,  pelaksanaan,  dan penyelesaian kegiatan ini
d. Apabila  melanggar  hal-hal  yang  telah  saya  nyatakan  dalam  pakta  ini, bersedia  dikenakan  sanksi  moral,  sanksi  administrasi,  serta  dituntut ganti  rugi,  serta  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pengadaan barang dilakukan untuk kepentingan terbaik spirtia
6. Pajak  atas  barang  dipungut  dan  disetor  sesuai  dengan  ketentuan perundangan yang berlaku dan/ ketentuan donor.
Dikarenakan dalam kebijakan pengadaan di PKBI yang ada hanya pengadaan inventarisir  barang,  maka  dalam  inventarisir  barang  semua  kebijakan  telah
dilaksanakan dengan baik. Kebijakan ini merupakan salah satu pedoman bagi PKBI khususnya dalam manajemen pengadaan barang yang dijadikan sebagai acuan kerja bagi staff di Kantor PKBI.
Sedangkan  untuk  pengadaan  barang  logistik,  semua  kebijakan  dilaksanakan oleh  lembaga  pusat.  Maka  dari  itu  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian hanya ada di dalam lembaga pusat.

## Prinsip Pengadaan menurut PKBI
1. Transparan  ;  semua  informasi  mengenai  barang  ,  termasuk  persyaratan teknis,  administrasi,  tata  cara  evaluasi,  plafon  anggaran,  struktur  dan keputusan  panitia  pengadaan,  sifatnya  terbuka  bagi  peserta  penyedia  yang berminat serta bagi public;
2. Akuntabel ; dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaaan pengadaan barang, baik  capaian  fisik,  administrasi,  keuangan,  maupun  manfaat  sesuai  dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang;
3. Adil  (Fairness)  ;  memberikan  perlakuan  yang  sama  bagi  calon  penyedia barang tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alas an apapun;
4. Efisien  ;  pengadaan  barang  menggunakan  sumber  dana  dan  daya  yang minimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
5. Efektif  ;  barang  yang  dibeli  dan  diterima  berdasarkan  kebutuhan  dan memberikan manfaat yang besar sesuai tujuan yang ditetapkan.
Di  PKBI  Subang,  telah  menjalankan  semua  prinsip-prinsip  diatas.  Mulai  dari transparan,  akuntabel,  adil,  efisien  dan  efektifnya,  karena  dengan  ke  lima prinsip  tersebut  seluruh  program  di  PKBI  akan  berjalan  dengan  lancar.  Tidak hanya  dari  segi  programnya,  dari  segi  individualisme  nya  pun  perlu diperhatikan agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan di Kantor PKBI. Dan setiap individu wajib menjalankan semua prinsip yang sudah ditetapkan.
Prosedur Pengadaan di Kantor PKBI Prosedur  pengadaan  barang  berikut  ini  berpedoman  pada  prinsip  kebijakan seperti yang tertera diatas.
Tabel 1 : prosedur pengadaan ≤ Rp.10.000.000 NO  PROSEDUR UNIT/PJ 1 Mengisi  Formulir  Permintaan  Pembelian  Barang  (form PPBJ) dengan spesifikasi yang jelas / rinci User 2 Memastikan ketersediaan anggaran pengadaan barang yang diminta Keuangan 3 Persetujuan  pembelian  barang  dari  manajer  pemilik anggaran ( budget holder ) Manajer 4 Menyerahkan  formulir  PPBJ  yang  telah  disetujui  manajer kepada Unit Pengadaan User 5 Unit Pengadaan mencari dan menentukan penyedia barang sesuai spesifikasi permintaan user HRD & GA
6 Pemilihan  penyedia  barang  hanya  dari  penawaran  terbaik untuk  kemudian  dibuat  Surat  Pemesanan  Barang  (SPB) yang ditandatangani bersama oleh manajer yang dibidangi GA dan manajer budget holder HRD & GA dan Manajer 7 Unit Penerima Barang memeriksa, menghitung,mencocokan  dengan  SPB,  menerima,  dan menandatangani tanda terima / faktur barang HRD & GA 8 Melakukan  pembayaran  setelah  memeriksa  semua  bukti tersebut diatas lengkap dan sahih Keuangan
Sumber  :  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Kantor  Perkumpulan  Keluarga Berencacna Inodesia (PKBI) Cabang Subang
Dapat dijelaskan menurut tabel diatas yakni apabila pengadaan barang dengan nilai  sampai  10.000.000  akan  dilakukan  secara  langsung  dengan  metode penunjukan langsung kepada penyedia barang.
Tabel 2 : Prosedur Pengadaan Rp. 10.000.000 s.d Rp. 250.000.000
NO  PROSEDUR UNIT/PJ 1 Mengisi  Formulir  Permintaan  Pembelian  Barang  (form PPBJ) dengan spesifikasi yang jelas / rinci User 2 Memastikan ketersediaan anggaran pengadaan barang yang diminta Keuangan 3 Persetujuan pembelian barang dari CEO CEO 4 Menyerahkan  formulir  PPBJ  yang  telah  disetujui  CEO kepada Unit Pengadaan User 5 Unit  Pengadaan  membuat  surat  Permintaan  Penawaran Harga  untuk  dikirim  kepada  minimal  tiga  (3)  penyedia barang sesuai spesifikasi permintaan user HRD & GA 6 Unit Pengadaan melakukan Verifikasi penawaran tersebut, terutama  spesifikasi  teknis,  harga,  dan  syarat  lainnya,  dan kemudian membuat resume dan rekomendasi HRD & GA 7 Persetujuan  penyedia  barang  berdasarkan  resume  dan rekomendasi  dari  Unit  Pengadaan  dari  tiga  (3)  alternatif yang ada CEO 8 Membuat  Surat  Pemesanan  Barang  (SPB)  yang  dilakukan oleh Unit Pengadaan HRD& GA 9 Unit Penerima Barang memeriksa, menghitung, mencocokkan dengan SPB, menerima, dan menandatangani  faktur  atau  berita  acara  serah  terima barang HRD & GA 10 Melakukan  pembayaran  setelah  memeriksa  semua  bukti tersebut diatas lengkap dan sahih Keuangan
Sumber  :  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Kantor  Perkumpulan  Keluarga Berencacna Inodesia (PKBI) Cabang Subang
Dapat  dijelaskan  menurut  tabel  diatas  bahwa  pengadaan  barang  dengan  nilai diatas  10.000.000  sampai  250.000.000  dilakukan  dengan  pemilihan  langsung.
Pelaksanaannya  melalui  proses  perbandingan  kualifikasi  teknis  sesuai  yang diminta dan harga terbaik dari minimal tiga penyedia barang secara tertulis.
Tabel 3 : Prosedur Pengadaan ≥ Rp. 250.000.000 Dengan Lelang Terbuka/Umum NO PROSEDUR UNIT/PJ 1 Membuat  Kerangka  Acuan  (ToR)  kegiatan  pengadaan barang  dan  melampirkan  spesifikasi  teknis  yang jelas/rinci User 2 Mengisi  formulir  Permintaan  Pembelian  Barang  (Form PPBJ) dengan spesifikasi sesuai ToR User 3 Memastikan  ketersediaan  anggaran  pengadaan  barang yang diminta Keuangan 4 Persetujuan  Pembelian  barang  dari  CEO  dengan Lampiran ToR CEO 5 Menyerahkan Form PPBJ yang telah disetujui dan ToR kepada unit pengadaan User 6 Proses  pengadaan  barang  dilakukan  secara  lelang  oleh panitia Lelang yang dibentuk secara resmi Panitia 7 Proses  lelang  yang  dilakukan  sesuai  prosedur  tabel  1 berikut ini Panitia 8 Unit  Penerima  Barang  memeriksa,  menghitung,  dan mencocokkan  dengan  kontrak,  menerima,  dan menandatangani faktur HRD& GA 9 Membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang HRD & GA 10 Melakukan  pembayaran  sesuai  kontrak  setelah memeriksa  semua  bukti  tersebut  di  atas  lengkap  dan sahih Keuangan
Sumber  :  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Kantor  Perkumpulan  Keluarga Berencacna Inodesia (PKBI) Cabang Subang Dan  apabila  pengadaan  barang  dengan  nilai  diatas  250.000.000  dilakukan melalui mekanisme lelang dengan membentuk panitia pengadaan barang dan dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang sehat. Pengadaan barang dengan nilai ini,  manajer  unit  atau  penanggung  jawab  kegiatan  melampirkan  Kerangka Acuan (TOR) yang disetujui oleh CEO Yayasan Spiritia. Mekanisme Penunjukkan Langsung Keadaan Tertentu Dalam kondisi tertentu pengadaan dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Mekanisme ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :
1. Barang sifatnya sangat spesifik yang hanya dilaksanakan oleh 1 penyedia.
2. Barang  sifatnya  sangat  spesifik  yang  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  1 pemegang hak cipta.
Sifatnya  darurat  atau  sangat  mendesak.  Contoh  untuk  hal  tersebut  diatas antara lain : obat atau alat kesehatan, lanjutan jasa kantor akuntan publik (audit lanjutan), sewa gedung/kantor, jasa hotel dan pembelian kendaraan. Pelaksanaan  mekanisme  ini  harus  tetap  memenuhi  kualifikasi,  dilakukan
dengan negosiasi teknis dan harga sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Penyedia Barang Adapun  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  ,  penyedia  barang  wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Memenuhi  ketentuan  perundang-undangan  untuk  menjalankan kegiatan/usaha.
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang.
3. Memperoleh  paling  kurang  1  (satu)  pekerjaan  sebagai  penyedia  barang dalam  kurun  waktu  4  (empat)  tahun  terakhir  baik  di  lingkungan pemerintah  ataupun  swasta,  termasuk  pengalaman  sub  kontrak. Dikecualikan bagi penyedia barang yang berdiri kurang dari 3 tiga) tahun.
4. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang.
Dalam  hal  penyedia  barang  harus  mempunyai  perjanjian  kerja  sama operasi/kemitraan  yang  memuat  presentase  kemitraan  dan  perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
5. Memiliki  kemampuan  pada  bidang  pekerjaan  yang  sesuai  untuk  usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil.
6. Memiliki  Kemampuan  Dasar  (KD)  untuk  usaha  kecil,  kecuali  untuk pengadaan barang dan konsultasi.
7. Tidak  dalam  pengawasan  pengadilan,  tidak  pailit,  kegiatan  usahanya tidak  sedang  dihentikkan  dan  direksi  yang  bertindak  untuk  atas  nama perusahaan  tidak  sedang  menjalani  sanksi  pidana,  yang  dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyedia barang.
8. Memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  telah  memenuhi kewajiban  perpajakan  tahun  terakhir.  Kewajiban  perpajakan  tahun terakhir  dikecualikan  untu  pengadaan  langsung  dengan  dengan menggunakan bukti pembelian atau kwitansi.
9. Secara  umum  mempunyai  kapasitas  untuk  mengikatkan  diri  pada kontrak.
10. Memiliki  alamat  tetap  dan  jelas  serta  dapat  dijangkau  dengan  jasa pengiriman.
11. Menandatangani Pakta Integritas.
Penerimaan Barang Penerimaan barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut :
1. Memeriksa  kebenaran  barang  yang  diterima,  antara  lain  dengan menghitung  jumlahnya,  mengecek  kualitas  barang,  dan  mengecek kelengkapan dokumen-dokumennya (faktur, manual, kartu garansi,dll).
2. Membandingkan  hasil  tersebut  dengan  dasar  pesanannya  (surat pemesanan  barang  atau  kontrak),  untuk  memastikan  bahwa  barang  yang diterima  sesuai  dengan  yang  dipesan  termasuk  spesifikasi  teknis  dan tanggal yang dibutuhkannya.
3. Apabila  penerimaan  barang  tidak  memahami  spesifikasi  teknis  barang yang diterima, maka pengguna (user) membantu untuk memastikan bahwa spesifikasi tersebut sudah sesuai dengan barang yang diminta.
4. Menandatangani faktur dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang sesuai dengan faktanya.
5. Memberikan  salinan  faktur  dan/atau  Berita  Acara  Serah  Terima  Barang kepada pihsak yang menyerahkan barang.
6. Menyimpan asli faktur dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang untuk pertanggungjawaban dan proses pembayaran.

## Penyimpanan Barang
Penyimpanan barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut :
1. Tempat penyimpanan harus aman dan terlindung;
2. Tempat penyimpanan sesuai dengan karakteriskik barang;
3. Mengatur penyimpanan barang sesuai metode FIFO (first in fisrt out) untuk memudahkan penggunaannya;
4. Melakukan pemutakhiran (up-dating) kartu stok barang periode minimal 1 tahun sekali;
Dalam  hal  barang  yang  diterima  berupa  peralatan  kantor  (aktiva)  maka  hal berikut perlu diperhatikan :
1. Melakukan pemutakhiran data inventaris;
2. Membuat dan memasang stiker pada aktiva tersebut;
3. Membuat  dan  menandatangani  serah  terima  aktiva  dengan  pengguna (user);
4. Mengasuransikan aktiva tetap yang nilainya tinggi.
Di  Kabupaten  Subang  sendiri  memakai  Kantor  Perkumpulan  Keluarga Berencana  Indonesia  (PKBI)  untuk  menyimpan  barang-barang.  Baik  itu inventarisir barang maupun barang logistik.
Distribusi
Barang  berupa  buku  atau  leaflet  yang  diterbitkan  dan/atau  dicetak  Spiritia akan  didistribusikan  ke  seluruh  users  (SR,  SSR,  IU,  KP,  KDS,  dan  pemangku kepentingan  yang  lainnya).  Distribusi  merukanan  penggunaan  barang,  oleh karena itu untuk pertanggungjawaban perlu memperhatikan ketentuan berikut:
1. Barang  didistribusikan  berdasarkan  permintaan  tertulis  dari  users  kepada unit diseminasi informasi;
2. Permintaan  tersebut  mendapat  persetujuan  tertulis  dari  Supervisor  yang membawahi diseminasi informasi;
3. Barang  diserahkan  kepada  users  dengan  menandatangani  form  tanda terima barang.
Dalam hal users berada diluar kota, maka :
1. Permintaan tertulis dari users dapat dilakukan dengan media elektonik;
2. Barang dapat dikirim melalui jasa kurir jika : (a) manajer yang membawahi diseminasi  informasi  menyetujui,  dan  (b)  anggaran  untuk  distribusi tersedia.

## Laporan
Secara  periodik,  setidaknya  setiap  tahun,  disusun  dan  dibuat  laporan persediaan  barang  oleh  Supervisor  HRD  &  GA  dan  dilaporkan  kepada Manager  Keuangan  dan  Administrasi.  Pelaporan  barang  dilakukan  dengan memperhatikan ketentuan berikut :
1. Berdasarkan fakta yang ada;
2. Berdasarkan jenis atau itemnya;
3. Berdasarkan sumber pembiayaannya;
4. Memuat keterangan mengenai kondisi dan lokasi barang tersebut.

## Kesimpulan
Jadi  menurut  pembahasan  yang  sudah  penulis  sampaikan  dapat  ditarik kesimpulan bahwa dengan mengetahui prosedur pengadaan barang, kebijakan pengadaan  barang,  prinsip  pengadaan  barang  dan  lain-lain,  ternyata  belum mengoptimalkan  manajemen  pengadaan  barang  itu  sendiri  di  kantor Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia  (PKBI)  Cabang  Subang. Dikarenakan  manajemen  pengadaan  barang  logistik  dipegang  pusat  dan  dari pusat  baru  dibagikan  ke  tiap-tiap  provinsi  setelah  itu  dibagikan  ke  tiap-tiap kabupaten.  Jumlah  Barang  yang  akan  dikirim  ke  tiap-tiap  kabupaten/  kota sesuai dengan target dan hasil pemetaan Kemenkes. Untuk pengadaan barang kantor  dilakukan  dengan  individual  dengan  catatan  telah  menerima  tugas pembelian  barang  dari  pimpinan  serta  tempat  pembeliannya  pun  ditentukan oleh orang yang bersangkutan.
Di Kabupaten Subang barang-barang logistik dibagikan ke tiap-tiap komunitas yang  berhak  menerimanya.  Dan  jumlah  barang  yang  diberikan  sesuai kebutuhan yang ada di lapangan. Apabila terjadi kerusakan atau kadaluwarsa barang tersebut akan dimusnahkan.

## Referensi
Dunsire, Hodgkinson, Herbert A Simon. Teori Organisasi dan Administrasi, 2009, Jakarta:Salemba Humanika.
GF  ATM. Pedoman  Pelaksanan  Program  Draft  Program  HIV-AIDS  New  Funding Modality Indonesia , Jakarta:Spiritual Foundation. 2016
I  Putu  Jati  Arsana,. Manajeman  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah , Jogjakarta:CV Budi Utama. 2016
Kartono. Organisasi dan Manajemen Satu, Edisi Keempat, Jakarta : Bumi Aksara.
Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian,, Manajemen Keuangan Satu , Edisi Keempat, Prenhallindo, Jakarta. 2003
Robbins, Stephen R. 1994. Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi. Jakarta : Arcan
Silalahi, Ulber. 2011. Asas – Asas Manajemen. Bandung : PT Refika Aditama Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi . Jakarta : Erlangga
Sudarsono.  1992. Beberapa  pendekatan  dalam  penelitian  kualitatif .  Yogyakarta  :
Gadjah Mada University Pers
Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi . Penerbit Alfabeta. Bandung Sutrisno, Edy. 2011. Budaya Organisasi . Jakarta : Kencana
Suwarto.  2010. Perilaku  Keorganisasian .  Penerbit  Universitas  Atma  Jaya. Yogyakarta
Syafri,  Wirman.  2012. Studi  Tentang  Administrasi  Publik .  Jakarta  :  Penerbit Erlangga.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia