## PENERAPAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU DI BALI
Oleh :
I Nyoman Suandika
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok, Nomor 12 Denpasar, Email : pakden278@gmail.com
Abstract, Education  is  one  of  the  problems  that  is  often  the  center  of  attention  in  Indonesia  because education  is  very  important  in  improving  the  intelligence  of  the  nation's  life  in  Indonesia.  Basically, according to the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia in Article 1 paragraph (3) it is stated that the Indonesian state is a legal state which means that every act of the state and citizens must  be  based  on  and  based  on  law.  In  the  Preamble  to  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia, it is emphasized that the state has an obligation to educate the life of the Indonesian people. One of the efforts to improve and equalize the quality of education in Indonesia is to implement a zoning system in the process of admitting new students. The provisions for the zoning system are contained in the Regulation  of  the  Minister  of  Education  and  Culture  Number  14  of  2018.  With  the  enactment  of  this regulation in Indonesia, it seems that not 100 percent of parents or guardians of students have accepted the regulation. So that it reaped controversy, including the Province of Bali as one of the provinces in the Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  problem  is  what  are  the  factors  that  influence  the controversy  over  public  attitudes  with  the  application  of  zoning  in  new  student  admissions  with  the issuance  of  the  Minister  of  Education  and  Culture  Regulation  Number  14  Year  218  of  the  Province  of Bali and how the government has made efforts to overcome the zoning problem in the Province of Bali. This type of research uses empirical legal research methods using primary data and secondary data and tertiary  data.  The  main factor causing the  controversy  is  the  high  difference  between  favorite  and  non- favorite schools in the province of Bali so far so that the implementation of the zoning policy is rejected by  some  people.  For  this  reason,  the  efforts  made  by  the  government  are  to  carry  out  intensive socialization related to the application of zoning that can reach all lines and layers of society which aims to  increase  public  awareness  to  participate  in  supporting  zoning  policies in  the  process  of  new  student admissions.
Keywords: Education, Zoning, Controversy.
Abstrak, Pendidikan  merupakan  salah  satu  masalah  yang  sering  menjadi  pusat  perhatian  di  Indonesia karena pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa di Indonesia. Pada dasarnya  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  Pasal  1  ayat  (3) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung arti bahwa setiap perbuatan negara dan warga negara harus berdasarkan dan berdasarkan hukum. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  ditegaskan  bahwa  negara  memiliki  kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan  di  Indonesia  adalah  dengan  menerapkan  sistem  zonasi  pada  proses  penerimaan  siswa  baru. Ketentuan sistem zonasi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.  Dengan  berlakunya  peraturan  ini  di  Indonesia, nampaknya  belum  100  persen  orang  tua  atau  wali siswa menerima aturan tersebut. Sehingga menuai kontroversi termasuk  Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Masalahnya  adalah  apakah  faktor-faktor  yang mempengaruhi kontroversi sikap masyarakat dengan penerapan zonasi dalam penerimaan mahasiswa baru dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 218 Provinsi Bali dan bagaimana  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  zonasi  di  Provinsi  Bali.  Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data skunden  dan  data  tersier.  Faktor  utama  yang  menyebabkan  kontroversi  tersebut  adalah  masih  tingginya perbedaan antara sekolah favorit dan non favorit di Provinsi Bali selama ini sehingga penerapan kebijakan zonasi  ditolak  oleh  beberapa  masyarakat.  Untuk  itu,  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah
melakukan  sosialisasi  secara  intensif  terkait  penerapan  zonasi  yang  dapat  menjangkau  seluruh  lini  dan lapisan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  turut  serta mendukung kebijakan zonasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Kata Kunci : Pendidikan, Zonasi, Kontroversi.

## 1. LATAR BELAKANG
Di  Indonesia  pendidikan  merupakan salah  satu  hal  yang  kerap  kali  menjadi perhatian publik dikarenakan pendidikan merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting untuk  meningkatkan  kecerdasan  kehidupan bangsa  di  Indonesia.  Pada  dasarnya  menurut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  pasal  1  ayat  (3) menegaskan  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara  hukum  yang  menganbdung  makna bahwa setiap tindakan negara dan warganegara harus  berdasarkan  dan  berlandaskan  atas hukum (Mustafa  Lutfi,  Luthfi  J.  Kurniawan, 2011 : 1 ) . Lebih lanjut dalam bidang pendidian sebagaimana  ditegaskan  dalam  pembukaan Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  negara  memiliki kewajiban untuk mencerdaksan bangsa Indonesia.  Dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa  di  Indonesia  selalu  melibatkan  Negeri dan  swasta  sehingga  di  Indonesia  banyak  ada sekolah  Negeri  dan  sekolah  swasta  yang semakin  tahun  semakin  berkembang  dan mengalami  peningkatan  mulai  dari  tingkat Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,
Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah  Atas,  bahkan  sampai  ke  perguruan tinggi  karena  kedua  instansi  tersebut  sama- sama  memiliki  hak  untuk  ikut  serta  dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dalam  sektor  pendidikan  salah satu upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan  di  Indonesia  adalah  dengan diaplikasikannya sistem zonasi terhadap proses penerimaan  peserta  didik  baru.  Ketentuan sistem  zonasi  dimuat  dalam  Permendikbud Nomor  14  Tahun  2018  Tentang  Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah Kejuruan,  Atau  bentuk  Lain  Yang  Sederajat. Dengan  diterapkannya  peraturan  tersebut  di Indonesia  nampaknya  tidak  100  persen  orang tua  atau  wali  siswa  menerima  aturan  tersebut. Sehingga  menuai  kontroversi,  dikarenakan
dengan  pemberlakuan  tersebut  ada  yang  di untungkan dan ada pula yang merasa dirugikan termasuk Bali sebagai salah satu provinsi yang berada  di  negara  kesatuan  republik  Indonesia beberapa  orang  tua  atau  wali  siswa  masih mempermasalahkan  hal  tersebut.  Sehingga kerapkali  ketika  mendekati  tahun  ajaran  baru sistem  penerapan  zonasi  menjadi  salah  satu berita  hangat  di  berbagai  media,  baik  media cetak, media online , maupun media suara.

## 2. RUMUSAN MASALAH
Adapun permasalahannya yaitu
bagaimanakah sikap masyarakat dengan adanya  penerapan  zonasi  dalam  penerimaan peserta  didik  baru  dengan  dikeluarkannya permendikbud  Nomor  14  tahun  2018    di Provinsi  Bali,  dan  bagiamanakah  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk    mengatasi permasalahan zonasi di Povinsi Bali.
2. Tinjauan Umum Tentang Siswa, Pendidikan, Dan Zonasi
a. Siswa,
Pada  dasarnya  siswa  adalah anggota masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan potensi  diri  melalui  proses  pembelajaran  pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan  nonformal,  pada  jenjang  pendidikan dan  jenis  pendidikan  tertentu.  Disisi  lain  dalam berbagai  pendekatan  siswa  dapat  didefinisikan sebagai berikut :
1. Pendekatan  sosial,  bahwa  siswa  adalah anggota  masyarakat  yang  sedang  disiapkan untuk  menjadi  anggota  masyarakat  yang lebih baik.
2. Pendekatan  Psikologis,  siswa  adalah  suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. siswa memiliki berbagai potensi  manusiawi,  seperti:  bakat,  inat, kebutuhan,  social-emosional-personal,  dan kemampuan  jasmaniah.  Potensi-potensi  itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan  dan  pembelajaran  di  sekolah, sehingga terjadi perkembangan secara menyeluruh  menjadi  manusia  seutuhnya. Perkembangan  menggambarkan  perubahan
kualitas  dan  abilitas  dalam  diri  seseorang, yakni  adanya  perubahan  dalam  struktur, kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan  itu  bersifat  keseluruhan, misalnya  perkembangan  intelegensi,  sosial, emosional, spiritual, yang saling
berhubungan satu dengan lainnya. 3. Pendekatan
edukatif/paedagogis, pendekatan  pendidikan  menempatkan  siswa sebagai  unsur  penting,  yang  memiliki  hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu.
b. Pendidikan
Dalam  bahasa  Inggris,  kata  pendidikan disebut  dengan Education dimana  secara etimologis  kata  tersebut  berasal  dari  bahasa Latin, yaitu Eductum . Kata Eductum terdiri dari dua  kata,  yaitu E yang  artinya  perkembangan dari dalam keluar, dan Duco yang artinya sedang berkembang.  Sehingga  secara  etimologis arti pendidikan  adalah  proses  mengembangkan kemampuan  diri  sendiri  dan  kekuatan  individu. Sehingga  secara  singkat  pengertian  pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik  agar  memiliki  pemahaman  terhadap sesuatu  dan  membuatnya  menjadi  seorang manusia  yang  kritis  dalam  berpikir.    Secara umum,  tujuan  pendidikan  disebutkan  di  dalam Undan-Undang  Nomor  2  Tahun  1985  yang menegaskan  bahwa  Tujuan  pendidikan  adalah untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang
mantap, dan bertanggungjawab  terhadap  bangsa.  Selain  itu Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional dlam pasal  3  menegaskan  bahwa  tujuan  pendidikan nasional  adalah  untuk  mengembangkan  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.  Pada  dasarnya  Pendidikan  ada  dua  yaitu pendidikan  formal  dan  Pendidikan  non  formal. Dalam Pendidikan formal di Indonesia diterapkan sistem zonasi c. Zonasi
Berdasarkan  kamus  Bahasa  Indonesia dijelaskan  bahwa  zonasi  adalah  pembagian  atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan  pengelolaan (Suharso, 2011 : hal 269 ) . Zonasi di Indonesia saat  ini  masih  berlangsung  dan  ada  sebagian orang tua atau wali yang menerima dan adapula yang merasa dirugikan

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  merupakan  hal  yang paling  penting  dalam  kegiatan  penelitian  untuk mendapatkan data kemudian menyusun, mengolah,  dan  menganalisa  begitu  pula  dengan penelitan  hukum    secara  genius  mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies  mengikuti  karakter  keilmuan  hukum sesui  dengan  bidang  spesialisasi  ilmu  hukum ( Qamar  Nurul,  2017  :  2  ) .  Dalam  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengolah data-data yang didapatkan dilapangan yang  didukung  dengan  bahan  kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari  objek  penelitian  yaitu  melalui  observasi, wawancara  dari  informan.  Data  sekunder  yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan  dengan  cara  menelusuri  buku, jurnal,  artikel,  dan  lain-lain.  Data  tersier  yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan  terhadap  data  primer  dan  data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia.

## 4 PEMBAHASAN
a. Sikap Masyarakat Dengan Adanya Penerapan  Zonasi  Dalam  Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Dikeluarkannya Permendikbud  Nomor  14
Tahun 2018  Di Provinsi Bali
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  pasal  31  ayat  (1) dengan  tegas  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  mendapatkan  dan  pemerintah wajib  membiayainya  ,  Dilajutkan  dengan  ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sitem  pedidikan  nasionalyang  meningkatkan keimanan  dan  ketakwaan    serta  akhlak  mulia dalam  mencerdaskan    kehidupan  bangsa  yang diatur dengan undang-undang (Sistem
Pendidikan  Nasional).  Halm  ini  menegaskan bahwa pemerintah wajib  dan bertanggung jawab menyelenggarakan  serta  menguasahakan  suatu pendidikan  pada  setiap  warga  negaranya  guna untuk  mencerdskan  kehidupan  bangsa    yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.
Ketentuan  tersebut  diperkuat  dengan diundangkannya  Undang-undang  nomor  20 Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai mana ditegaskan dalam pasal 5 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dilajutkan  dengan  penegasan  Pasal  6  ayat    (1) yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara yang  berusia  7  –  15  Tahun  wajib  untuk mengikuti  pendidikan  dasar.    Dengan  adanya ketentuan  tersebut  maka  dalam  hal  penerimaan peserta  didik  baru  yang  akan  mengikuti pendidikan  dasar  pada  tahun  2018 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  14  Tahun  2018  tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru ( Eka  Reza Khadowmi, 2019 : 1 ) . Namun ada satu hal yang menjadi  perhatian  yaitu  diberlakukannya  sistem zonasi sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Muhadjir  Efendy  menegaskan bahwa  sistem  zonasi  ini  dilakukan  demi pemerataan  pendidikan  di  Indonesia.  Adapun yang  dimaksud  dengan  peraturan  zonasi  yang tertera  pada  pasal  16  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  14  Tahun 2018  yaitu  sekolah  harus  menerima  siswa  baru yang  berdomisili  pada  radius  paling  dekat dengan  sekolah  yang  dilihat  berdasarkan  alamat pada  kartu  keluarga  yang  diterbitkan  paling lambat  6  bulan  sebelum  masa  Penerimaan Peserta  Didik  Baru.  Kemudian  peraturan  zonasi ini  ditetapkan  untuk  sekolah  jenjang  Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Seskolah Menengah  Atas  sedangkan  untuk  Sekolah Menengah Kejuruan dibebaskan untuk peraturan zonasi. Namun dengan adanya penerapan zonasi tersebut    nampaknya  menuai  kontroversi  di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitia n adapun sikap  masyarakat    dengan  diterapkannya  sistem zonasi  adalah    bahwa  dari  data  yang  diperoleh ada  yang  menyatakan  setuju  dan  tidak  setuju diterapkannya  sistem  zonasi  dalam  penerimaan peserta  didik  baru.  Seperti  yang  di  sampaikan oleh  I    Wayan  Winarsa  bahwa    dia  menyatakan
setuju  dengan  diterapkannya    sistem  zonasi karena dengan diterapkannya sistem zonasi maka akan  mempermudah    mencari  sekolah  karena telah ditentukan dari awal tempat sekolahnya dan akan berpengaruh  pada biaya dalam artian akan mempermudah  untuk  mengantar dan  menjemput karena  jarak  lebih  dekat.  Selain  itu  pandangan lain juga disampaikan oleh I wayan Putu Budiata yang  menyatakan  bahwa  tidak  setuju  dengan diterapkannya   sistem zonasi dalam penerimaan peserta  didik  baru  karena    tidak  bisa  memilih sekolah  yang  diinginkan.  Dari  wawancara  yang dilakukan  walaupun  ada  yang  setuju  dan  tidak setuju  dengan  diterapkannya  sistem  zonasi tersebut    adapun    sisi  positif  dan  negatif diterapkannya  sistem  zonasi  adalah  sebagai berikut :
1. Dampak  Positifnya  adalah  sebagai  berikut diantaranya :
a) Pemerataan  diantara  sekolah    secara prestasi  maupun    jumlah  penerimaan siswa baru setiap tahunnya.
b) Mengutamakan siswa lokal dalam penerimaan peserta didik baru
2. Dampak Negatif diterapkannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah :
a) Tidak  bisa  sekolah  sesuai  dengan keinginan
b) Agresif belajar menurun dan prestasi  anak  terbengkalai  karena sudah ditentukan oleh wilayah.
b. Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pemerintan Provinsi Bali Dalam Mengatasi Permasalahan  Penerapan  Zonasi  Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Penerimaan peserta didik baru merupakan  salah  satu  hal  yang  kerap  kali menimbulkan  permasalahan  dalam  kehidupan bermasyarakat terlebih lagi dengan diterapkannya  sitem  zonasi  dalam  penerimaan peserta  didik  baru  di  provinsi  Bali  karena  tidak 100  persen  orang  tua  siswa  mengetahui  dan memahami  secara  detai  tentang  penerapan zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru. Untuk  meminimalisir  permasalahan  tersebut adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah provins Bali sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan yaitu melalui beberapa upaya diantaranya :
1. Sosialisasi,  Sosialisasi  mengenai  zonasi merupakan  salah  satu  upaya  yang
dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali dengan tujuan supaya seluruh
masyarakat  memahami  dan  mengetahui secara  pasti  tentang  penerapan  zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
2. Kerjasama  dengan  sekolah,  kerjasama yang dimaksud adalah sekolah membantu  dan  memberikan  petunjuk kepada  calon  peserta  didik  baru  apabila tidak  memahami,  atau  tidak  mengerti dengan  teknis  pendaftaran  sehingga dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan  telah  terdaftar  sebagai calon  peserta  didik  baru  karena  dibantu oleh pihak sekolah.
3.

## 5. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas  maka dapat  dapat  ditarik  dua  simpulan  diantaranya sebagai berikut :
1) Sikap  masyarakat  dengan  diterapkannya sistem  zonasi  dalam  penerimaan  peserta didik  baru  adalah  ada  yang  setuju  dengan alasan  bahwa  dengan  diterapkannya  sistem zonasi  maka  akan  lebih  mudah  untulk mencari  sekolah  karena  ditentukan  oleh wilayah  dan  ada  yang  tidak  setuju  karena calon  peserta  didik  baru  sulit  untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan.
2) Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah provinsi bali untuk
meminimalisir permasalahan  penerapan  zonasi  dalam penerimaan  peserta  didik  baru  adalah dengan  melakukan  sosialisasi  dan  bekerja sama dengan sekolah-sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Khadowmi,  Eka  Reza,  2019, Implementasi
Kebijakan  Sistem  Zonasi  Terhadap Proses  Penerimaan  Peserta  Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah, Fakultas hukum Universitas Lampung, Lampung. Suharso, 2011, Kamus Besar bahasa Indonesia ,  Widya  karya  Semarang,
Semarang. Qamar,Nurul, 2017, Metode Penelitian Hukum ( Legal  Research  Methods), CV.  Social Politic Genius, Makasar.

## Peraturan perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undan-Undang  Nomor  2  Tahun  1985  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  16  Tahun  1969  Tentang Susunan  Dan  Kedudukan  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1985  Nomor  2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3282 )
Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2003
Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301)
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 605)