## ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAKASSAR
Linda Arisanty Razak (1) , Syarthini Indrayani (2)
(Universitas Muhammadiyah Makassar) lindarazak@rocketmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  kebijakan  Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Kota Makassar  serta  faktor-faktor  kendala  yang  dihadapi  pengusaha  UMKM dalam  melakukan  pencatatan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang mengacu  pada  SAK  ETAP.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Tekhnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara, observasi dan dokumentasi pada pengusaha Usaha Mikro kecil Menengah  (UMKM)  di  kota  Makassar.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  triangulasi  sumber,  dan  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan;  Pelaku  UMKM  tidak menerapkan  SAK-ETAP  dalam  menyusun  laporan  keuangan  karena  tidak memahami  SAK-ETAP.  Pelaku  UMKM  menganggap  pencatatan  yang dilakukan  selama  usaha  berjalan  sudah  berjalan  efektif  serta  lebih sederhana.  Kendala-kendala  pelaku  UMKM  dalam  menerapkan  SAK-ETAP yaitu  sebagai  berikut:  kurangnya  pengetahuan  pelaku  UMKM  tentang  SAK- ETAP,  belum  adanya  tenaga  akuntansi  yang  professional,  kurangnya pemahaman  mengenai  pentingnya  pencatatan  dan  penyusunan  laporan keuangan,  serta  belum  efektifnya  sosialisasi  dari  pihak  yang  berkompeten tentang  SAK-ETAP.  Penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  manfaat bagi pihak-pihak para pelaku UMKM agar dapat memperoleh solusi terhadap kendala  dalam  penerapan  SAK  ETAP  maupun  pihak  yang  berkompoten untuk  secara  efektif  mensosialisasikan  penerapan  SAK  ETAP  secara menyeluruh
Kata Kunci : Analisis, UMKM, SAK ETAP

## I.  PENDAHULUAN
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), akumulasi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil  Menengah (UMKM)di kota Makassar dalam kurun tahun  2012 –
2015  berkisar  2.41%  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pelaku  UMKM belum  sepenuhnya  terlibat  secara  optimal  dalam  mendukung  pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah.
Patut  disayangkan  mengingat  produk-produk  unggulan  yang dihasilkan oleh UMKM di Kota Makassar memiliki kualitas yang cukup tinggi. Salah  satu  aspek  yang  membatasi  pertumbuhan  para  pelaku  UMKM  untuk bersaing  dan  memasarkan  produk  unggulannya  adalah  kurangnya pemahaman  mengenai  penyusunan  laporan  keuangan  yang  handal,  akurat dan  terukur.  Akibatnya  para  pengusaha  UMKM  sulit  mendapatkan kepercayaan  dari  pihak  kreditur  dan  investor  sebagai  penyalur  dana  untuk pengembangan usahanya.
Terkait kendala tersebut, pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan  (DSAK)  telah  mensahkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  berlaku  efektif  per  1  januari  2011 yang  bertujuan  untuk  memudahkan  para  pengusaha  UMKM  dalam menyusun laporan keuangannya.  Entitas yang dapat menggunakan standar ini  yakni  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik.  Pedoman  SAK  ETAP  mengatur informasi keuangan yang akuntabel sehingga para investor maupun kreditur dapat  menilai  sistem  pencatatan  akuntansi  untuk  melancarkan  penyaluran bantuan modal bagi para pengusaha UMKM.
Dengan  menganalisis  penerapan  kebijakan  SAK  ETAP  dalam  kurun waktu selama tiga tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017,  diharapkan  solusi  penyusunan  sistem  pencatatan  akuntansi  dan pelaporan  keuangan  bersifat  lebih  informatif  sehingga  meningkatkan kepercayaan  dari  para  investor  maupun  kreditur  demi  memaksimalkan permodalan  dari  Lembaga  keuangan  khususnya  di  Kota  Makassar. Implementasinya  akan  dilakukan  melalui  penyelenggaraan  pelatihan bimbingan  teknis  tentang  cara  mudah  membuat  laporan  keuangan sederhana.
Berdasarkan  fenomena  pada  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;
1.  Bagaimana penerapan kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  pada  UMKM  di  Kota Makassar?
2.  Apakah  faktor-faktor  kendala  yang  menghambat  dalam  penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh pelaku UMKM di Kota Makassar?

## Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:
1.  Untuk  mengetahui  perkembangan  penerapan  kebijakan  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP) oleh pelaku UMKM di Kota Makassar?
2.  Untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  penerapan  kebijakan  Standar  Akuntansi  Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh pelaku UMKM di Kota Makassar?

## II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## SAK  ETAP  (Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas Publik)
Ikatan Akuntan Indonesiapada tanggal 17 Juli 2009 telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP)  dan  telah  disahkan  oleh  DSAK  IAI  (Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan  Ikatan  Akuntan  Indonesia).  SAK  ETAP  berlaku  secara  efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011.
Alasan  IAI  menerbitkan  standar  ini  adalah  untuk  mempermudah perusahaan  kecil  dan  menengah  (yang  jumlahnya  hampir  90%  dari  total perusahaan di  Indonesia  )  dalam menyusun  laporan  keuangan mereka.Sesuai  dengan  ruang  lingkup  SAK-ETAP  maka  Standar  ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud  adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas  publik  signifikan;  dan   menerbitkan  laporan  keuangan  untuk
tujuan  umum  ( general adalah  pemilik  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
SAK  ETAP  bertujuan  untuk  diimplementasikan  pada  entitas  tanpa akuntabilitas  publik.  Pada  umumnya,  UMKM  adalah  entitas  tanpa akuntabilitas  publik  karena  UMKM  pada  umumnya  belum  memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statement ) (IAI:2009).
Entitas  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan  jika:  entitas  telah mengajukan  pernyataan  pendaftaran,  atau  dalam  proses  pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan  penerbitan  efek  di  pasar  modal;  atau  entitas  menguasai  aset  dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

## Pengertian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP
Laporan Keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap  biasanya  meliputi  neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya laporan  arus  kas,  atau  laporan  arus  dana,  catatan  dan  laporan  lain  serta materi  penejelasan  yang  merupakan  bagian  integral  dari  laporan  keuangan (IAI:2009).
Laporan keungan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan  mengenai  suatu  perusahaan  kepada  pihak-pihak  berkepentingan sebagai  pertimbangan  dalam  pembuatan  keputusan-keputusan  ekonomi, informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang  mana  suatu  informasi  akuntansi  yang  berkualitas  jika  para  pengguna laporan  keuangan  berdasarkan  pemahaman  dan  pengetahuannya  masing- masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Ada 4 karakteristik kualitatif pokok dari laporan keuangan yaitu ;
1.  Dapat dipahami
2.  Relevan
3.  Andal

## 4.  Dapat dibandingkan
Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP
Penyajian  laporan  keuangan  menurut  PSAK  no.  1  tentang  penyajian laporan  keuangan  yaitu  : “  suatu  penyajian  terstruktur  dari  posisi  keuangan dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas.  Tujuan  Laporan  keuangan  adalah memberikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  kinerja  keuangan  dan arus  kas  entitas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan  pengguna laporan  dalam  pembuatan  keputusan  ekonomi.  Laporan  keuangan  juga menunjukkan  hasil  pertanggung  jawaban  manajemen  atas  penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
SAK  ETAP  memiliki  30  bab  sejumlah  182  lembar  yang  terdiri  dari ruang  lingkup,  konsep  dan  prinsip  prevasif,  penyajian  laporan  keuangan, Neraca,  Laporan Laba Rugi,Laporan  Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Di  dalamny  mencakup  juga  standar, pelaporan akuntansi unuk masing-masing akun selayaknya SAK UMUM.

## Usaha Mikro Kecil Menengah
Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti  misalnya  firma  dan  CV,  maupun  perseroan  terbatas.  UMKM  dapat dikategorikan  menjadi  tiga  terutama  berdasar  jumlah  aset  dan  omzet sebagaimana tercantum di Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:
1.  Usaha  Mikro  :Usaha  produktif  milik  perseorangan  dan  atau  badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Aset ≤ Rp50.000.000,00 Memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
b.  Omzet  ≤  Rp300.000.000,00  Memiliki  hasil  penjualan  tahunan kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha  Kecil  : Usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang
dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Rp50.000.000,00< Aset ≤ Rp500.000.000,00
Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
b. Rp300.000.000,00< Omzet ≤ 2.500.000.000,00
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3.  Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan  oleh  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Rp500.000.000,00< Aset ≤ Rp10.000.000.000,00
Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp500.000.000,00  (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Rp2.500.000.000,00< Omzet ≤ Rp50.000.000.000,00 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai dengan  paling  banyak  Rp50.000.000.000,00  (lima  puluh  milyar rupiah).

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  di  Kota  Makassar  pada  para  Pengusaha  UMKM  di Kota Makassar.

## Jenis dan Fokus Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:
1.  Menganalisis  peranan  kebijakan  SAK  ETAP  pada  UMKM  di  Kota Makassar
2.  Mengidentifikasi  beberapa  faktor  yang  menghambat  bagi  UMKM dalam penerapan kebijakan SAK ETAP di Kota Makassar

## Model / Rancangan Penelitian
Model/rancangan  Penelitian  ini  meliputi:  1)  Menganalisis  Deskripsi Pedoman  kebijakan  SAK  ETAP.  2)  Mengidentifikasi  pelaku  UMKM  yang menerapkan  kebijakan  SAK  ETAP.  3)  Menyusun  pedoman  wawancara terhadap  responden  dan  instansi  terkait  dan  4)  Merumuskan  hasil  evaluasi penerapan kebijakan SAK ETAP berdasarkan hasil analisis dan wawancara di lapangan.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  analisis  interaktif.  Data penelitian akan berupa hasil wawancara terhadap pengusaha UMKM. Proses wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan depth interview dengan respondennya  adalah  para  pengusaha  UMKM  di  Kota  Makassar.  Hasil wawancara  dan  obervasi  menggunakan  Teknik  purposive  sampling  dan snowball  sampling,  dimana  sampel  yang  diambil  tidak  ditekankan  pada jumlah  melainkan  pada  kedalaman  informasi  dari  sampel  sebagai  sumber data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil dan Pembahasan
Laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  aktivitas  akuntansi. Laporan  ini  mengiktisarkan  data  transaksi  dalam  bentuk  yang  berguna  bagi pengambilan  keputusan.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap pelaku  UMKM  di  Kota  Makassar  menunjukkan  bahwa  pemahaman  SAK-
ETAP  masih  rendah.  Sebagian  besar  pelaku  UMKM  mengaku  tidak memahami  dan  tidak  mengetahui  secara  langsung  dari  pihak  yang berwenang  tentang  SAK-ETAP  serta  belum  adanya  pemahaman  terhadap pencatatan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  ilmu akuntansi. Hal itu disebabkan, sebagai berikut:
1.  Pendidikan  para  pelaku  UMKM  hampir  sebagian  besar  masih  relatif rendah.
Pelaku UMKM memiliki pendidikan yang relatif rendah. Pelaku UMKM sebagian  besar  hanya  lulusan  SMP  dan  SMA,  sehingga  pelaku UMKM  tidak  mengetahui  ilmu  akuntansi  yang  baik  dan  benar. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM masih sebatas  pengeluaran  dana  masuk  maupun  dana  keluar  dan  masih tergolong sederhana.
2.  Pelaku  UMKM  tidak  memahami  pentingnya  pencatatan  dan penyusunan laporan keuangan,
Sebagian  besar  dari  pelaku  UMKM  tidak  menganggap  penting pencatatan  dan penyusunan  laporan  keuangan. Dan Sebagian besar pelaku  UMKM  mengaku  melakukan  pencatatan  dan  penyusunan laporan  keuangan  terlalu  rumit  dan  menyita  waktu.  Pencatatan  dan penyusunan  laporan  keuangan  sangat  penting  dilakukan,  karena pencatatan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  dapat  digunakan untuk  mengetahui  posisi  dan  kinerja  keuangan  perusahaan.  Posisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai pantauan perusahaan  dalam  memperkirakan  perkembangan  perusahaan. Pencatatan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang  akurat  dan relevan  dapat  digunakan  sebagai  informasi  kepada  pihak  internal maupun  pihak  eksternal  tentang  pengelolaan  dan  perkembangan perusahaan.
3.  Kurang efektifnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang SAK- ETAP.
Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kota Makassar  menunjukkan  bahwa  sebagaian  besar  mengaku  tidak
mendapatkan  sosialisasi  dari  pihak  yang  berwenang  tentang  SAK- ETAP,  sehingga  pemahaman  pelaku  UMKM  tentang  SAK-ETAP masih sangat rendah

## Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan SAK ETAP
Dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  dilakukan terhadap  Pelaku  UMKM  di  Kota  Makassar  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  tidak  melakukan  pencatatan  dan  penyusunan  laporan  keuangan. Namun, beberapa pelaku UMKM mengaku melakukan pencatatan keuangan yang sederhana sesuai dengan kebutuhan usahanya.
Sebagian  besar  pelaku  UMKM  mengaku  tidak  melakukan  pencatatan dan  penyusunan  laporan  keuangan.  Mereka  menggunakan  bukti  transaksi sebagai dokumen keuangan. Bukti transaksi yang digunakan disusun sendiri sesuai  dengan  pemahaman  dan  kebutuhan  dari  pengusahan  UMKM.  Bukti transaksi  yang  digunakan  yaitu  nota  atau invoice ,  dan  Bukti  tanda  terima barang.
Bukti  transaksi  tersebut  juga  digunakan  untuk  menghitung  laba perusahaan. Laba perusahaan dihitung dengan menjumlah semua penjualan yang  ada  pada  arsip  nota  kemudian  dikurangi  dengan  bukti  transaksi  dari peneluaran.  Dari  hal  tersebut,  maka  pelaku  UMKM  akan  mengetahui  laba perusahaan.  Namun  demikian,  pelaku  UMKM  tidak  menghitung  laba perusahaan  secara  rutin,  karena  pelaku  UMKM  tidak  terlalu  mementingkan perhitungan  laba  sehingga  sebagian  besar  pelaku  UMKM  kesulitan  dalam memberikan informasi jumlah laba perusahaan.
Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hanya ada beberapa pelaku  UMKM  yang  melakukan  pencatatan  keuangan  yang  sesuai  dengan pemahaman dan. Pencatatan yang dilakukan bersumber dari bukti transaksi. Pencatatan  yang  dilakukan  yaitu  formulir  kas  mingguan,  formulir  penjualan, formulir piutang, formulir utang, dan formulir gaji karyawan. Formulir-formulir tersebut  dibuat  sesuai  dengan  pemahaman  dan  kebutuhan  pelaku  UMKM. Penyusunan formulir tidak berdasarkan ilmu akuntansi, tetapi hanya sebatas pengetahuan pelaku UMKM.
Pencatatan yang dilakukan pelaku UMKM diketahui masih belum sesuai dengan  ilmu  akuntansi,  karena  pencatatan  yang  dilakukan  tidak menunjukkan  tahap-tahap  seperti  yang  ada  pada  siklus  akuntansi  dan pencatatan hanya dapat dipahami oleh pelaku UMKM itu sendiri. Pencatatan keuangan  seharusnya  dapat  memberikan  informasi  kepada  pihak  eksternal tentang  informasi  keuangan  perusahaan,  sehingga  pencatatan  harus memiliki karakteristik mudah dipahami, relevan, dan akurat.
Pencatatan yang dilakukan pelaku UMKM juga tidak menunjukkan hasil yang  akurat,  karena  pencatatan  tidak  dilakukan  secara  rutin  dan  keuangan perusahaan  masih  bercampur  dengan  keuangan  pribadi.  Terkait  dengan pencatatan  yang tidak dilakukan secara rutin,  pelaku UMKM  mengaku tidak sempat  melakukan  pencatatan  yang  secara  runtut  karena  mengelola perusahaan sendiri tidak memiliki tenaga kerja untuk  melakukan pencatatan keuangan  per-usahaan.  Sedangkan,  terkait  dengan  keuangan  perusahaan yang bercampur dengan keuangan pribadi, sehingga hampir sebagian besar mereka mengaku keuangan perusahaan masih bercampur dengan keuangan pribadi.  Hal  tersebut  terjadi,  ketika  mereka  menerima  pendapatan  maka keuangan  segera  dibelanjakan  kebutuhan  pribadi  dan  kebutuhan perusahaan tanpa diperhitung-kan terlebih dahulu.

## Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK-ETAP
Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.
1.  Laporan Laba Rugi
Laporan  laba  rugi  merupakan  salah  satu  laporan  keuangan  dalam  SAK- ETAP.  Laporan  laba  rugi  menurut  SAK-ETAP  (2009)  menyajikan penghasilan  dan  beban  entitas  untuk  suatu  periode.  Laporan  laba  rugi memasukkan  semua  pos  pendapatan  dan  beban  yang  diakui  dalam  suatu periode.  Sebagian  besar  pelaku  UMKM  tidak  menyusun  laporan  laba  rugi secara akurat karena ada beberapa biaya yang tidak dihitung secara akurat dan  masih  banyak  memasukkan  biaya-biaya  yang  bersifat  pribadi  dari pemilik UMKM.
2.  Laporan Perubahan Modal / laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menurut SAK-ETAP (2009) menyajikan laba atau rugi  entitas  untuk  suatu  periode,  pos  pendapatan  dan  beban  yang  diakui secara  langsung  dalam  ekuitas  untuk  periode  tersebut.  Hampir  semua pelaku  UMKM  tidak  menyusun  laporan  perubahan  ekuitas  yang  sesuai dengan SAK-ETAP. Pelaku UMKM juga tidak menyusun laporan perubahan ekuitas  sesuai  pemahaman  masing-masing  dan  tidak  memperhitungkan modal akhir pada setiap periode.
3.  Neraca
Neraca menurut SAK-ETAP (2009) menyajikan asset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode  penyusunan laporan.  Pelaku  UMKM  tidak  menyusun  neraca  keuangan.  Pelaku  UMKM tidak  memperhitungkan  aset  dan  kewajiban  secara  lebih  jelas  dan  akurat. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memperhitungkan harta kekayaan yang dimiliki.  Pelaku  UMKM  juga  tidak  memperhitungkan  kewajiban  dan  ekuitas yang  dimiliki  perusahaan.  Perhitungan  yang  dilakukan  lebih  sederhana  dan tidak  disusun  secara  jelas,  sehingga  dengan  begitu  dapat  diketahui  bahwa pelakuk UMKM tidak menerapkan SAK-ETAP.
Penerapan  SAK-ETAP  pada  pencatatan  dan  penyusunan  laporan keuangan  perusahaan  dapat  mengetahui  posisi  keuangan  perusahaan  dan kinerja  perusahaan  yang  sangat  bermanfaat  dalam  mengambil  keputusan ekonomi,  karena  penyusunan  laporan  keuangan  yang  mengacu  pada  SAK- ETAP  memiliki  karakteristik,  yaitu  mudah  dipahami,  relevan,  materialistis, dapat  diandalkan,  substansi  mengungguli  bentuk,  pertimbangan  sehat, kelengkapan,  dapat  dibandingkan,  tepat  waktu,  dan  keseimbangan  antara biaya  dan  manfaat.  Dengan  demikian,  menyusun  laporan  keuangan  yang mengacu  pada  SAK-ETAP  dapat  mengetahui  posisi  keuangan  dan  kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan mempelajari laporan keuangan.

## Kendala-kendala yang dihadapi  dalam Penerapan SAK-ETAP
Pelaku  UMKM  tidak  melakukan  pencatatan  atau  pembukuan  dan penyusunan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK-ETAP  didasari
pada beberapa alasan, yaitu:
a.  Kurangnya  pengetahuan  pelaku  UMKM  tentang  SAK-ETAP.  Pelaku
UMKM  melakukan  pencatatan  atau  pembukuan  dan  penyusunan laporan  keuangan  sesuai  dengan  pengetahuan  dan  kebutuhannya masing-masing.
b.  Belum adanya tenaga akuntansi yang profesional pada pelaku UMKM.
Pelaku  UMKM  mengaku  tidak  mempunyai  tenaga  akuntansi  yang dapat mewakili pemilik dalam melakukan pencatatan atau pembukuan dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK-ETAP. Hal itu dikarenakan mereka belum berani menyewa tenaga akuntansi untuk  sekedar  melakukan  pencatatan  atau  pembukuan  dan penyusunan laporan keuangan.
c.  Sebagian  besar  pelaku  UMKM  mengaku  tidak  menganggap  bahwa laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK  ETAP  tidak  begitu penting

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1.  Pemahaman pelaku UMKM tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) masih rendah.
2.  Pencatatan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang  dilakukan  pelaku UMKM  hanya  sebatas  laporan  bisnis  yang  dibuat  sesuai  dengan pemahaman  dan  kebutuhan  masing-masing  pelaku  UMKM  dan Pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan siklus akuntansi
3.  Pelaku  UMKM  tidak  menerapkan  SAK-ETAP  dalam  menyusun  laporan keuangan,  karena  pelaku  UMKM  kurang  memahami  SAK-ETAP.  Pelaku UMKM menganggap pencatatan yang dilakukan sudah jelas dan efektif.
4.  Kendala-kendala pelaku UMKM  dalam  menerapkan SAK-ETAP, sebagai berikut:  kurangnya  pengetahuan  pelaku  UMKM  tentang  SAK-ETAP, belum  adanya  tenaga  akuntansi  yang  professional,  kurang  memahami pentingnya  pencatatan  dan  penyusunan  laporan  keuangan,  dan  kurang efektifnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten tentang SAK-ETAP.
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  dan  implikasinya, maka penulis mengajukan saran bagi sebagai berikut :
1.  Pelaku  UMKM  hendaknya  melakukan  pencatatan  atau  pembukuan keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK-ETAP  untuk  mengelola  keuangan perusahaan,  agar  dapat  mengetahui  kinerja  dan  posisi  keuangan perusahaan  dengan  lebih  akurat  dan  dijadikan  sebagai  dasar pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.
2.  Pelaku  UMKM  hendaknya  memisahkan  antara  keuangan  perusahaan dengan  keuangan  pribadi/keluarga,  agar  laba  perusahaan  dapat  lebih jelas  dihitung  sehingga  mengetahui  kinerja  perusahaan  selama perusahaan berdiri.
3.  Perlu  adanya  sosialisasi  mengenai  SAK-ETAP  dari  pihak-pihak  yang terkait  agar  dapat  merumuskan  strategi  dan  mensosialiasasikan kebijakan  SAK  ETAP  demi  meningkatkan  pertumbuhanUMKM  di  Kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,Burhan.2003. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Raja GrafindoPersada
Ikatan    Akuntan  Indonesia.  2009. Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik . Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia .
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.2011. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan No, 1 Revisi 2009 . Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
Nawawi  dan  Martini.2004. Penelitian  Terapan .  Yogyakarta:Universitas  Gajah Mada
Undang-Undang  Republik  Indonesia    No.  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro Kecil Menengah
www.BPS.go.id