## Studi Perilaku Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Gorontalo Utara
Afriana Lomagio
Universitas Ichsan Gorontalo afriana_lomagio@unisan.ac.id

## Abstract
This research was conducted to analyze the behavior of UMKM Taxpayers in North Gorontalo District. The results of this study are expected to provide input and develop research in the field of accounting, especially in the field of taxation and behavioral accounting. This research uses descriptive  qualitative  method.  There  are  four  informants  who  were  selected  based  on  the criteria of the researcher. Meanwhile, the data collection is completed by using the unstructured interview method. The results showed that the willingness of informants to register as taxpayers was  driven  by  regulatory  demands.  In  other  side,  the  implementation  of  the  Self  Assessment System has not been fully implemented by the UMKM Taxpayer. This is  not only by the lack of knowledge of taxpayers, as well as the condition of taxpayers living in North Gorontalo Regency which  is  The  central  of  Tax  office  is  quite  far  from  Gorontalo  City,  it  makes  taxpayers  take another  account  material  that  must  be  sacrificed  rather  than  those  issued  to  fulfill  tax obligations.
Keywords: Behavioral Accounting, Taxpayer Behavior, Micro small, Medium Enterprises.

## A. Pendahuluan
Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat    dipandang  sebagai  media  yang  mampu  menyelamatkan    perekonomian  nasional.    Selain sebagai  salah  satu  alternatif  penyediaan  lapangan  kerja,  UMKM    berperan  baik  dalam mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  sebagai  program    pengentasan  kemiskinan  maupun penyerapan  tenaga  kerja.  Kontribusi  UMKM  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  tercatat mencapai  61,41  persen  (Gustomo,  2018).  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  UMKM  dalam penyerapan  tenaga  kerja,  sumbangan  pendapatan  nasional  (GDP)  dan  ketahanan  UMKM terhadap berbagai gejolak (Darwanto, 2008).

## Volume. 15, Nomor 1, Juni 2019
Dewasa  ini,  UMKM  telah  menarik  perhatian  baik  dari  pemerintah,  akademisi  maupun masyarakat  umum.  Program-program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  pengguatan UMKM sangat membantu pelaku usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini tidak  lepas  dari  peran  UMKM  itu  sendiri  bagi  pembangunan.  Dari  tahun  ke  tahun  kontribusi UMKM meningkat membuatnya menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun lain  hal  dalam  sektor  perpajakan,  UMKM  belum  mencerminkan  kontribusi  yang  dominan sebagaimana  pengaruhnya  terhadap  perekonomian  dan  penyerapan  tenaga  kerja  (Gustomo, 2018).  Padahal,  hingga  detik  ini  pajak  masih  menjadi  harapan  pemerintah  dalam  rangka pembangunan negara.
Diketahui  bahwa  pajak  sebagai  salah  satu  sektor  penerimaan  negara  yang  masih memberikan  angka  terbesar  dalam  daftar  pendapatan  negara.  Keberlangsungan  suatu  negara masih bergantung pada besarnya penerimaan pajak. Sebagaimana menurut data yang dirilis oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS,  2018)  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  mencapai  Rp 1.618.095.50  triliun.  Fenomena  ini  didukung  oleh  penerimaan  PPh  migas  yang  angkanya  lebih tinggi.  Namun,  banyaknya pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dapat  dijadikan tolak  ukur  keberhasilan  Pemerintah  dalam  menghimpun  penerimaan  pajak  melainkan  diiringi oleh  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dengan  melaporkan  Surat  Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Adapun  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  mendorong  tingkat  partisipasi pelaku UMKM  terhadap pajak salah satunya dengan penerapan tarif  yang ringan bagi  UMKM. Pada tahun 2013, melalui Peraturan Pemerintah No. 46/2013 tentang Pajak final UMKM pemerintah memberikan  skema  khusus  berupa  PPh  final  1%  dari  total  penghasilan  yang  diperoleh  bagi UMKM  dengan  omzet  hingga  Rp.  4,8  milliar.  Tidak  berhenti  sampai  disitu,  pada  tahun  2018 pemerintah menetapkan kembali tarif PPh final UMKM sebesar  0,5%. Aturan tersebut tertuang dalam  Peratur    Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas penghasilan dari usaha yang diterima atau  diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Artinya pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Beberapa penelitian yang membahas perilaku Wajib Pajak UMKM diantaranya penelitian oleh  Putri,  dkk  (2019).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kurangnya  pengetahuan  wajib
pajak  dalam  hal  sistem  perpajakan  perpajakan  yang  dianggap  rumit  dan  sulit  untuk  dimengerti oleh WP itu sendiri menyebabkan pelaksanaan Self Assesment System tidak berjalan dengan baik meskipun pemahaman dasar mengenai arti pajak terbilang cukup baik.  Sementara itu, Yusro dan Kiswanto  (2014),  mengemukakan  bahwa  mekanisme  pembayaran  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.    Penemuan  ini  mengindikasikan  bahwa  respon  masyarakat dengan peraturan pemerintah dengan memoderenisasi sistem perpajakan terbilang baik.  Kartini, dkk  (2016)  mengemukakan  bahwa    bahwa  variabel  persepsi  dan  perilaku  wajib  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak lebih patuh dan jujur dalam melaporkan SPT dengan menerapkan sistem online tax yang dianggap mampu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Mengingat pentingnya peran Wajib Pajak UMKM terhadap kontribusi pembangunan, di mana  tidak  hanya  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  tetapi  juga  dari  sektor  pajak,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  perilaku  UMKM  di  Kabupaten  Gorontalo Utara.  Kabupaten  Gorontalo  Utara  yang  terbagi  menjadi  11  Kecamatan  menjadi  salah  satu daerah  yang  sedang  berkembang  dan  mengutamakan  pertumbuhan  ekonominya  dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Majunya suatu daerah tentunya cerminan dari pendapatan daerah yang mengalami peningkatan baik pendapatan dari pajak maupun pendapatan yang bukan berasal  dari  pajak.  Namun  hal  tersebut  tentunya  akan  terwujud  tidak  hanya  peran  dari  petugas fiskus  maupun  pemerintah,  tapi  juga  bagaimana  partisipasi  dari  pelaku  UMKM  di  Kabupaten Gorrontalo Utara. Dengan mendasarkan pada fenomena tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap perilaku wajib pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  perilaku  Wajib Pajak  UMKM  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Secara  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan  dan  mengembangkan  riset  akuntansi  keperilakuan  khususnya  bidang perpajakan.  Selain  itu,  penelitian  ini  kiranya  dapat  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  serta menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan,  serta  dapat  menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian mengenai perilaku Wajib Pajak.

## B. Metodologi Penelitian

## 1.   Pendekatan Penelitian
Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang tampak pada perilaku wajib pajak UMKM.  Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif.  Penelitian  ini  menekankan  pada  pengalaman subjektif  berdasarkan  kondisi  realitas  atas  masalah-masalah  dalam  kehidupan  sosial.  Untuk  itu, peneliti  memilih  pendekatan  kualitatif  untuk  menemukan  gambaran  perilaku  Wajib  Pajak UMKM  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  digunakan  pada penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran  perilaku  Wajib  Pajak  UMKM  di Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.  Melalui pendekatan ini juga  peneliti  berusaha  untuk  mendeskripsikan  dan  menginterpretasikan  apa  yang  terjadi  di lapangan  terkait  dengan  tujuan  penelitian.  Penelitian  ini  dimulai  pada  Maret  s/d  Mei  2019  dan dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara.

## 2.   Informan Penelitian
Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik sampling.  Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling . Peneliti menetapkan beberapa kriteria untuk memilih informan antara lain:
a) Informan  merupakan  orang  yang  memiliki  latar  belakang  sebagai  pelaku  UMKM  dan terdaftar sebagai Wajib Pajak;
b) Informan memahami maksud dan tujuan tentang penelitian yang dilakukan;
c) Informan  bersedia  meluangkan  waktu  dan  bersedia  berpartisipasi  selama  kegiatan pengumpulan data.
Adapun  identitas  informan  akan  disamarkan  dengan  alasan  kenyamanan  serta  untuk memenuhi kode etik penelitian.

## Tabel 2.  Daftar Informan

## 3. Sumber Data
Menurut  Sugiyono  (2017),  bila  dilihat  dari  sumber  datanya,  pengumpulan  data  dapat menggunakan  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Dalam  penelitian  ini  data  primer  berupa catatan  hasil  wawancara  dan  hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan  yang  diperoleh  melalui wawancara dengan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mencapai tujuan penulisan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti kualitatif lainnya yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

## 5. Teknik Keabsahan Data
Pengukuran  keabsahan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  triangulasi.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  keabsahan  data  dengan  triangulasi  teknik. Penggunaan  triangulasi  teknik  tersebut  dilakukan  agar  data  yang  diperoleh  dari  informan penelitian  yang  menjadi  sumber  data  primer  menjadi  lebih  valid,  konsist,  tuntas,  dan  pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait dengan perilaku Wajib Pajak UMKM.

## 6. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data  di lapangan  model  Miles  dan  Huberman,  yang  disebut  pula  dengan  istilah  teknik  analisis  data interaktif, di mana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
No. Subjek informan Pekerjaan 1. Ibu A Pelaku UMKM 2. Ibu B Pelaku UMKM 3. Ibu C Pelaku UMKM 4. Bapak D Pelaku UMKM
sampai  tuntas  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Proses  analisis  data  menurut  model  Miles  dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi.
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif

## Miles dan Huberman

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.  Tradisi Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak
Peneliti menemui Ibu A sebagai informan pertama yang diwawancarai. Ibu A merupakan pelaku  usaha  olahan  ikan  teri.  Beliau  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  pada  tahun  2018. Secara  teknis,  pendaftaran  sebagai  Wajib  Pajak  maupun  pelaporan  pajak  sudah  menggunakan online system .  Akan  tetapi  berbeda  halnya  dengan  ibu  A  yang  memiliki  keterbatasan pengetahuan  akan  pelaporan  dengan system ini,  maka  mau  tidak  mau  beliau  masih  harus menyambangi kantor pajak.
Sambil menjukkan dokumen yang diperlukan untuk pembayaran ajak, beliau menuturkan:
“... ini kode Billing yang ada minta di Kota, lima lembar.”
Lima  lembar  yang  dimaksud  Ibu  A  adalah  banyaknya  dokumen  yang  diperoleh  dari kantor  pajak  langsung.  Peneliti  memastikan  kembali  apakah  beliau  datang  langsung  ke  Kantor Pajak yang letaknya di Ibu Kota Provinsi Gorontalo. Berikut penuturan beliau:
“Iya di Kota. Sedang ada ba urus Akta Notaris ada pigi di Agusalim (Kota), Orang sini masih banya tetebengek , orang bodoh dorang kase bodoh, jadi so pi „ ini’ di sana. Kalu di situ kan cuma dapa dengar kata harus ada NPWP, jadi so pigi sandiri.”
Pengumpulan Data Reduksi Data Kesimpulan, Penarikan/verifikas Penyajian Data
Dari  penututan  Ibu  A  di  atas  mengindikasikan  bahwa  tujuan  beliau  mendaftarkan  diri sebagai  wajib  pajak  dikarenakan    tuntutan  legalitas  yang  jelas  atas  usahanya,  di  mana  dalam prosedur  legalitas  usaha  ini  beliau  harus  memenuhi  syarat  administrasi  salah  satunya kepemilikan NPWP.
Peneliti  juga  menemui  ibu  B,  yang  dalam  hal  ini  sebagai  informan  ke-dua.  Untuk mendapatkan informasi dari ibu B, peneliti mencoba menggali motivasi beliau mendaftarkan diri sebagia  wajib  pajak.  Hal  ini  peneliti  lakukan  karena  peneliti  meyakini  bahwa  masing-masing individu memiliki motif atas tindakan dari sudut pandang individu itu sendiri.
“Kan akta notaris, pengurusan apa segala macam untuk administrasi itu kan butuh NPWP”.
“ya,  untuk  NPWP  sebelum  saya  berangkat  pelatihan.  Awalnya  untuk  keperluan pengurusan SPP-IRT, karna begitu banyak konsumen yang minta produk dari saya, karna mungkin juga unik dari rumput laut. Memang terkendala saya tidak bisa jual produk saya, SPP-IRT  nya  belum  keluar  sementara  banyak  permintaan  dari  konsumen.  Saya  sudah urus NPWP, alhamdulilah setelah beralih ke pengolahan.”
Motif  informan  untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  didasari  oleh  kepentingan tertentu  yang  menguntungkan  diri  sendiri,  bukan  karena  kesukarelaan.  Kepentingan  yang dimaksud di sini adalah untuk “ memuluskan ” usaha informan, baik dalam rangka legalitas usaha maupun  tujuan  untuk  dapat  menembus  pasar.  Perilaku  ini  dapat  dimaklumi  karena  tuntutan regulasi  yang  mewajibkan  setiap  pelaku  usaha  yang  bergerak  dibidang  pangan  harus  memiliki ijin utnuk dapat mengedarkan produknya.
Wajib pajak, termasuk yang bekerja sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) dimungkinkan memperoleh  penghasilan  lain  yang  tidak  bersumber  dari  gaji  yang  diterima  setiap  bulan  yang bersumber  dari  APBN/D,  misalnya  dengan  menjalankan  usaha.  Hal  ini  peneliti  temui  pada informan ke-tiga,  yakni  ibu C. Selain bekerja sebagai  Aparatur Negeri Sipil  (ASN) beliau juga menjalankan industri rumah tangga. Usaha ini dijalankan dalam bentuk kelompok. Ibu C sendiri merupakan ketua kelompok dalam usaha ini.
Sebagaiman diketahui  bahwa setiap orang  yang  memulai usaha dan memiliki  ijin  usaha tentu  diwajibkan  memiliki  nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP).  Pelaku  usaha  yang  selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak ini berkonsekuensi untuk menghitung, membayar, dan melaporkan
pendapatannya  untuk  kepentingan  Perpajakan.    Untuk  menggali  informasi  dari  ibu  C,  peneliti coba bertanya tentang kepemilikan NPWP. Berikut penuturan beliau:
“Kalau NPWP nya saya  itu hanya pakai  NPWP pegawai,  ndak pakai  NPWP kelompok. Sebenarnya  kemarin  kita  dimintakan  untuk  NPWP  kelompok,  tabungan  kelompok, dibilang nanti mo diurus, untuk skarang ini saya belum siap. Karna melihat kondisi kita juga to? Dengan harus itu, sudah harus untuk itu. Karna kan umpamakan ada bantuan apa begitukan harus melalui tabungan kelompok. Tetapi karena kita belum ada, jadi melalui tabungan pribadi.”
Ibu  C  mengungkapkan  bahwa  dalam  menjalankan  usahanya  beliau  masih  mengunkan NPWP  pribadi.  Sementara  untuk  kelompok  usahanya  sendiri  belum  memiliki  NPWP.  Ibu  C mengakui  pentingnya  memiliki  NPWP  kelompok  bagi  usahanya.  Namun  hal  tersebut  bukan semata  untuk  kepentingan  perpajakan,  melainkan  untuk memenuhi  syarat  administrasi  dalam memperoleh  bantuan  usaha.  Berangkat  dari  pemahaman  bahwa  NPWP  digunakan  untuk kelengkapan  administrasi  bagi  penerima  bantuan  usaha  semata    Jika  diperhatikan,  perilaku informan  atas  kesediaan  menunaikan  kewajiban  perpajakan  disebabkan  oleh  faktor  eksternal, yakni  tuntutan  regulasi.  Dalam  hal  ini,  kewajiban  untuk  mempunyai  legalitas  usaha,  di  mana untuk  memperolehnya  harus  memenuhi  syarat-syarat  administrasi  diantaranya  kepemilikan NPWP.
Baik  Ibu  A,  Ibu  B  dan  Ibu  C  juga  manusia,  manusia  yang  mempunyai  tujuan  dan berusaha untuk melindungi diri. Mungkin kalimat tersebut yang dapat peneliti ungkapkan. Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  salah  satu  ciri  khas  pelaku  usaha  selain  berorintasi  pada  laba,  ia  juga harus  mampu  menjaga  usahanya  agar  tetap  aman.  Aman  dalam  hal  ini  artinya  tidak  berurusan dengan perkara hukum.

## 2.  Peran Mnghitung, Melapor dan Membayar Sendiri
Setelah  mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak,  hal  penting  yang  harus  dipenuhi  Wajib Pajak  UMKM  adalah  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pajak  terhutangnya.  Namun sebelum  itu  para  Wajib  Pajak  UMKM  terlebih  dahulu  harus  paham  mengenai  tarif  pajak  yang berlaku  dan  mengetahui  perubahan  peraturan  perpajakan.  Dengan  demikian  Wajib  Pajak  tidak akan mengalami kesalahan dalam perhitungannya. Hal  yang disebutkan sebelumnya tidak lepas
dari  pemahaman  dari  masing-masing  Wajib  Pajak  akan  peran  mereka  dalam  menghitung  dan melapor.
Proses untuk menggali pemahaman informan atas kesadaran perannya dalam meghitung dan  melaporkan  pajaknya  dilakukan  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan . Pada  proses  ini peneliti mencoba menggali informasi dari Ibu Ibu A seperti apa peran beliau dalam melakukan perhitungan pajak terhuntang. Berikut penuturan beliau:
“Kan dia tanya di situ pendapatan barapa, jadi so bilang 150 per bulan.”
Kata „ dia’ yang dimaksud oleh Ibu A adalah petugas fiskus. Ibu A menyampaikan jumlah pendapatan per bulan kepada petugas fiskus senilai seratus lima puluh ribu rupiah. Sebagaimana diketahui  bahwa  system  pemungutan  sebelumnya  menggunakan Official  Assessment  System , yang  kemudian  berubah  menjadi Self  Assessment  System. Dalam  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  dikenal  istilah Self Assessment  System yang  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
Dianutnya Self Assessment System, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan  yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib  pajak  dapat  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  baik  dan  benar. Namun berbeda dengan ibu A, dari penuturan beliau di atas menggambarkan bahwa dalam  menghitung jumlah pajak terhutangnya beliau masih dibantu oleh petugas di kantor pajak.
Lebih lanjut peneliti menangkap adanya hubungan baik yang terjalin antara petugas pajak dengan  wajib  pajak.  Interaksi  ini  juga  menggambarkan  adanya  kepercayaan  antaara  keduanya dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. Lebih lanjut beliau menuturkan:
“Iya.  Biasa  juga  jaga  telfon  itu  ti  pak,  ada  bilang  kasana,  Pak,  saya mo ba  bayar  pajak nanti  akhir  tahun, baru ti Pak  bilang  Ok.  Saya  mo  telpon  langsung.  Saya olo mo  rugi, mending bayar satu kali.”
Tidak dapat dipungkiri jika ibu A egggan untuk berkorban saat dihadapkan pada urusan perpajakan.  Namun,  bagi  Ibu  A  pajak  bukan  hal  yang  patut  ditakuti.  Melihat  hubungan  yang terjalin antara petugas fiskus dengan Ibu A seperti yang tergambar diatas, maka dapat dikatakan bahwa ibu A tidak memerlukan pengawasan, ancaman maupun hukuman. Kepercayan yang telah terbangun  antara  Ibu  A  dan  petugas  fiskus  yang  berperan  sebagai  perpanjangan  tangan
pemerintah  ini  dapat  dikatakan  sebagai  wujud  “akuntansi  yang  tak  kasat  mata”.  Adapun pertanggung  jawaban  Ibu  A  atas  informasi  yang  diberikan  kepada  petugas  fiskus  menurut peneliti  yang  tersisa  adalah  pertanggungjawaban  Ibu  A  kepada  Tuhan. Poin  penting  untuk digarisbawahi bahwa, meskipun nilai pendapatan per bulan ibu A tidak seberapa, namun beliau tetap  melaporkan  pendapatannya.  Namun  disatu  sisi  Ibu  A  belum  dikategorikan  patuh  baik dalam perpajakan.
Setiap individu yang memiliki NPWP berkonsekuensi untuk menghitung, membayar, dan melaporkan  pendapatannya  untuk  kepentingan  pajak.  Telah  dijelaskan  juga  sebelumnya  bahwa negara  kita  menerapkan Self  Assessment  System yang  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutangnya.  Peneliti mendapati informan yang menjalankan system ini pada Ibu B. Berikut penutuan beliau:
“Saya  sendiri.  Pokoknya  untuk  urusan  ini,  yang  penting  saya  sudah  tau  jalur-jalurnya. Alhamdulillah saya senidiri yang melaporkan pajaknya.”
Kata  “jalur”di  sini  peneliti  artikan  sebagai  prosedur  dan  tata  cara  dalam  melaporkan pajak.  Dengan  memahami  prosedur  perajakan,  maka  Ibu  B  lebih  mudah  untuk  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  sendiri  tanpa  bantuan  orang.  Dapat  dikatakan  salah  satu  peran melaporkan  sendiri  pajaknya  oleh  Ibu  B  terpenuhi  berdasarkan  system  perpajakan  yang  dianut oleh Negara kita yakni, Self Assesment System .
Pengalaman  yang  digambarkan  oleh  kedua  informan  di  atas  mengisyratkan  kepada peneliti bahwa bagi mereka pajak bukanlah sesuatu yang menakutkan untuk dihadapi. Dua poin yang  peneliti  garis  bawahi,  yang  pertama  yakni  poin  kepercayaan.  Jika  dalam Self  Assesment System petugas  fiskus  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung, melapokan  dan  membayar  sendiri  hutang  pajaknya,  maka  sebaliknya  wajib  pajak  yang  masih membutuhkan bantuan dari petugas fiskus juga memberikan kepercayaan kepada petugas fiskus tersebut.  Hal  yang  diperlukan  jika  telah  terbangun  kepercayaan  dalam  hubungn  ini  adalah integritas  moral,  baik  itu  dari  petugas  fiskus  maupun  wajib  pajak.  Khusus  bagi  wajib  pajak, integritas moral akan mencerminkan kejujuran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak  akan  menyampaikan  kurang  jika  memang  kurang,  lebih  jika  lebih  jika  memang  faktanya lebih.  Integritas  moral  ini  yang  kemudian  dapat  meminimalisir  penyimpangan  dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Kedua,  poin  pengetahuan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  yang  telah  memiliki  pengetahuan tentang  prosedur  dan  tata  cara  dalam  menunaikan  kewajiban  perpajakannya  akan  lebih  mudah untuk  melaporkan  pajaknya.  Prosedur  dan  tata  cara  dalam  menunaikan  kewajiban  perpajakan yang  dimaksud  peneliti  di  sini  tidak  hanya  pada  poin  melaporkan  pajaknya,  tapi  juga  dari menghitung  hingga  membayar  pajak  terhutangnya.  Jika  peran  menghitung,  melapor  dan membayar  sendiri  pajak  terhutangnya  dapat  dijalankan  „ utuh’ oleh  setiap  Wajib  Pajak.  Utuh artinya seluruh proses dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri tanpa bantuan pihak ketiga maupun petugas  fiskus.  Dengan  demikian  maka Self Assesment System dapat  dikatakan  benar-benar berhasil diterapkan.
3.  Ibarat Pisang, Lepas Berbuah Sudah
Ibarat  „ Pisang,  lepas  berbuah  sudah' (Wiwik,  2017).  Kalimat  ini  cukup  akurat  untuk merefleksikan  perilaku  Wajib  Pajak  UMKM.  Hal  ini  peneliti  temui  pada  Bapak  D.  Berikut penuturan beliau:
“Kalau  saya  punya  kan  NPWP  itu  cuma  dipotong-potong.  Nah,  karena  sudah  pensiun jadi sudah.”
Perilaku  Bapak  D  tergambar  melalui  penuturan  beliau  diatas.  Bagi  peneliti  hal  ini berangkat  dari  pemahaman  beliau  akan  pajak  itu  sendiri.  Jika  ditelaah  tampak  ada  perilaku berbeda  antara  status  beliau  saat  masih  menjadi  pegawai  di  salah  satu  BUMN  dengan  status beliau  setelah  pensiun  dan  menjalankan  usaha.  Bagi  bapak  D,  kewajiban  untuk  menunaikan perpajakan  hanya  saat  belaiu  masih  bekerja  sebagai  pegawai  di  salah  satu  BUMN,  setelah pensiun  maka  kewajiban  untuk  membayar  pajak  ikut  selesai.  Sedangkan  setelah  pensiun  dan menjalankan  usaha,  tidak  ada  tuntutan  untuk  memotong  pajak  atas  usahanya.  Bapak  D  tidak menjalankan kewajiban  pajaknya untuk  aktivitas usaha  yang sekarang beliau jalankan.  Seakan tidak ada lagi beban pajak yang beliau tanggung.

## 4.  Peran Sosialisasi Untuk Perubahan
Dalam  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan,  tidak  hanya  perkara  prosedur  atau  tata  cara menyampaikan  SPT  yang  harus  dipahami  oleh  Wajib  Pajak.  Salah  satu  poin  yang  perlu  untuk diketahui oleh wajib pajak adalah informasi besaran tarif yang berlaku. Topik seputar tarif pajak
ini peneliti dapatkan dari Ibu B ketika peneliti bertanya apakah beliau mengetahui besaran tarif untuk pelaku UMKM.
“Waktu saya mengurus  NPWP tidak ada penjelasan, Cuma ditanya saja, persyaratannya disampaikan  semua?  Kebutulan  semua  persyaratan  yang  diminta  sudah  saya  bawa,  jadi tidak  perlu  banyak  komentar  mereka,  Cuma  ditanya  apa  semua  pesyaratan  yang  kami sampaikan  tadi  sudah  ibu  bawa,  Alhamdulillah  ada  semua,  bu.  Kalo  soal  tarif  itu  tidak dijelaskan.”
Menurut penuturuan Ibu B, sebelumnya beliau sudah mempersiapkan segala persyaratan untuk  pendaftaran  sebagai  Wajib  Pajak.  Tampak  bahwa  beliau  telah  siap.  Hal  tersebut  yang kemudian  memperlancar  urusan  beliau  dalam  mendaftarkan  diri  sebagai  pajak.  Namun  sayang beliau  tidak  mendapat  penjelasan  mengenai  tarif  pajak.  Peneliti  menangkap  adanya  proses sosialisasi yang kurang dari petugas fiskus tentang tarif. Padahal di kesempatan itu Ibu B secara langsung berinteraksi dengan petugas fiskus, di mana hal tersebut  menjadi momen yang tepat untuk mensosialisasikan tarif pajak meskipun pengumuman tarif pajak dapat dilihat pada papan iklan yang terpampang di depan kantor pajak. Peneliti menilai perlu adanya sososialisasi terkait hal di atas. Pemikiran ini berangkat dari fenomena bahwa masih ada wajib pajak yang mengaku belum mengetahui pajak UMKM maupun tarif  yang berlaku. Fenomena ini peneliti temui pada informan ke empat, yakni  Bapak D.
Bapak  D  merupakan    salah  seorang  pelaku  UMKM  yang  pernah  menjadi  karyawan  di salah  satu  BUMN.  Setelah  pensiun,  beliau  mulai  menjalankan  usaha  pelayanan  transaksi perbankan  bagi  masyarakat  secara real time online. Kepada  peneliti,  beliau  mengakui  bahwa tidak  memahami  informasi  tentang  UMKM,  pajak  UMKM  maupun  tarif  UMKM  itu  sendiri. Peneliti mengamati tempat usaha Bapak D yang tidak jauh berada di salah satu Bank yang mana tepat  di  depan  Bank  X  tersebut  terpasang  spanduk  pengumuman  tarif  pajak  UMKM.  Berikut penuturan  beliau  ketika  peneliti  mencoba  bertanya  apakah  beliau  pernah  mendengar  tentang UMKM maupun Pajak yang berlaku.
“Ada UMKM itu, ada ta tempel - tempel di Kantor itu, tida tau bagimana itu UMKM itu.”
Bapak  D  mengakui  bahwa  beliau  melihat  langsung  pengumuman  yang  terpampang  di depan Bank X. Namun dari pernyataan beliau secara tidak langsung mengakui tidak memahami
informasi  yang  tertera  di  spanduk  tersebut.  Ketika  peneliti  bertanya  tentang  sosialisasi  pajak UMKM, beliau memberikan penyataan dengan intonasi sedikit tinggi:
“Tidak ada, tidak ada, pajak apa segala.”
Sebagaiman  yang  diungkapkan  oleh  Fidiana  (2014)  berikut:”... rata-rata  orang  memang malas  ketika  berhadapan  dengan  pajak  apalagi  kondisi  ekonomi  mereka  katakanlah  “ pas-pasan ”. Kepada  peneliti,  Bapak  D  megungkapkan  bahwa  tidak  pernah  mendapat  sosialisasi  secara langsung  terkait  pajak  UMKM.  Hal  yang  disesalkan  adalah  Bapak  D  seakan  tidak  mau  tahu menahu, atau bahkan tidak perduli dengan informasi yang tertera di spanduk tersebut.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dari  studi  terhadap  ke-empat  informan  diperoleh  pemhamanan  atas perilaku  Wajib  Pajk  UMKM.  Adapun  kondisi  yang  ditampakan  yakni  kesediaan  informan mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak  disebabkan  oleh  tuntutan  regulasi,  dalam  hal  ini kewajiban  memiliki  legalitas  usaha.  Sementara  untuk  memperolehnya  harus  memenuhi  syarat- syarat administrasi diantaranya kepemilikan NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakan.  Hal tersebut  memberikan  pemahaman  kepada  peneliti  bahwa  pelaku  UMKM  juga  manusia  yang mempunyai tujuan dan berusaha untuk melindungi usaha yang dijalankannya.
Adapun dalam pelaksanaan Self Assessment System belum secara penuh dapat dijalankan oleh  Wajib  Pajak  UMKM.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yang  pertama  adalah pengetahuan  tentang  pajak  UMKM  masih  kurang.  Ada  Wajib  Pajak  yang  memiliki  kemauan untuk mencari tahu dan belajar, ada juga wajib pajak UMKM yang berikap masa bodoh dengan Pajak.  Hal  lain  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  sistem  ini  adalah  jarak  antara  tempat tinggal  Wajib  Pajak  dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Gorontalo  yang  terbilang  cukup jauh  menjadi  alasan  bagi  Wajib  Pajak.  Namun,  sekalipun  dengan  kondisi  tersebut  masih  ada upaya  Wajib  Pajak  untuk  tetap  menunaikan  kewajibannya  meskipun  dengan  bantuan  petugas fiskus melalui alat komunikasi moderen.
Kenyataan bahwa menjalankan kewajiban perpajakan belum benar-benar  terinternalisasi dalam  diri  pelaku  UMKM  di  Kabupate  Gorontalo  Utara,  maka  perlu  dilakukan  sosialisasi  atau penyuluhan  mendalam  pada  semua  pelaku  usaha  UMKM  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  guna membangun kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara.
“Tak  ada  gading  yang  tak  retak”. Ungkapan  tersebut  tepat  untuk  menggambarkan sesuatu  yang  tidak  sempurna.  Peneliti  menyadari  bahwa  penelitian  ini  yang  masih  jauh  dari kesempurnaan  baik  konteks  maupun  substansinya.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat menggunakan  pendekatan  lain  yang  dianggap  sesuai  untuk  digunakan  untuk  mengkaji  Perilaku Wajib Pajak UMKM serta memperluas situs penelitian sehingga dapat mengungkap realitas yang kaya  akan  pemahaman.  Peneliti  mengharapkan  penelitian  ini  bisa  dikembangkan  bagi  peneliti selanjutnya  untuk  mengkaji  kembali  perilaku  Wajib  Pajak  UMKM  dengan  paradigma  yang berbeda serta lebih meningkatkan intensitas penggalian data dilapangan maupun interaksi dengan para informan.

## Daftar Pustaka
BPS. 2018. Realisasi Penerimaan Negara. https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara- milyar-rupiah-2007-2018.html diakses pada 14 Februari 2019.
Darwanto.  2011.  Membangun  daya  saing  UKM  dalam  perekonomian  nasional. J urnal  Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) . Vol 2 No 1 (2011). ISSN 2656-4440.
Fidiana,  2014.  Eman  dan  Iman:  Dualisme  Kesadaran  dan  Kepatuhan.  Artikel  disajikan  dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram. 24-27 September: 1-23. Gustomo, Ma‟ruf. 2018. Artikel dan opini Kementrian Keuangan.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang- ramah-untuk-umkm/ Diakses pada 16 Februari 2019.
Kartini,  dkk.  2016.  Pengaruh  Persepsi  dan  Perilaku  Wajib  Pajak  Atas  Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi   (Studi pada WPOP  yang terdaftar pada KPP Pratama Batu Periode 2015)  Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1.
Putri, dkk. 2019. Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan  Menggunakan Self  Assessment  System Di  Kota  Tomohon.  Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern 14(1), 2019, 130-136
Republik Indonesia. Peratur  Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan. ...............UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D. Bandung : Alfabeta,  CV.
Wiwik. 2017. Memahami kesadaran peran akuntan pendidik Dalam Pembelajaran Akuntansi. Tesis Universitas Brawijaya, Malang.
Yusro,  H.W  dan  Kiswanto.  (2014).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Mekanisme  Pembayaran  Pajak  dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara . Accounting Analysis Journal. ISSN : 2252- 6765.