FORMALISASI HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA (STUDI TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM EKONOMI ISLAM PASCA LAHIRNYA UU NO. 3 TAHUN 2006)
Illy Yanti
Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: With  the  passing  of  Act  No.  3  of  2006  which  provides  power  for  the Religious Courts to deal with those cases of sharia economics. This is a new step in the  application  of  sharia  law  in  the  Indonesian  economy.  Where  for  this  issue  of sharia  economics  is  not  considered  by  the  government.  The  law  does  not  need  not exist, because on the one hand to meet the legal needs of the community, especially businesses sharia, and on the other hand is in substance will be used as a legal basis for religious court judges in resolving disputes sharia economics.
Keywords: formalization, Islamic law, sharia economics.
Abstrak: Dengan  disahkannya  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  yang memberikan  kekuasaan  bagi  Peradilan  Agama  untuk  menangani  perkara-perkara ekonomi syariah. Hal ini merupakan langkah baru dalam penerapan hukum ekonomi syariah  di  Indonesia.  Di  mana  selama  ini  masalah  ekonomi  syariah  tidak diperhatikan  oleh  pemerintah.  Undang-undang  tersebut  tidak  perlu  diperdebatkan keberadaannya,  karena  di  satu  sisi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  masyarakat, terutama  pelaku  bisnis  syariah,  dan  di  sisi  lain  secara  substansi  akan  dijadikan sebagai  landasan  yuridis  bagi  hakim  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Kata Kunci: formalisasi, hukum Islam, ekonomi syariah.

## Pendahuluan
Dalam  proses  sejarah  terbentuknya  hukum  nasional  Indonesia,  hukum Islam  merupakan  salah  satu  elemen  pendukung  selain  hukum  adat  dan  hukum Barat.  Hukum  Islam  telah  turut  serta    memberikan  kontribusi  norma-norma  dan nilai-nilai  hukum  yang  berlaku  di  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang heterogen.  Meskipun  perlu  disadari  pula  bahwa  mayoritas  kuantitas  penduduk muslim  di  suatu  Negara  tidak  selalu  dapat  diasumsikan  berarti  juga  ―mayoritas‖ dalam politik dan kesadaran melaksanakan hukum (Islam).
Kecendrungan  masyarakat  Indonesia  saat  ini  menunjukkan  bahwa mayoritas  muslim  ingin  semakin  menegaskan  diri  dalam  arti  kekuasaan  politik
serta aspirasi pembentukan dan penerapan hokum yang didasarkan dan bersumber pada  norma-norma  dan    nilai-nilai  hukum  Islam.  Indikator  yang  mencerminkan kecendrungan  tersebut  dapat  dilihat  dari  lahirnya  peraturan  perundang-undangan yang  dalam  ketentuan-ketentuannya  menyerap  jiwa  dan  prinsip-prinsip  hukum Islam  serta  melindungi  kepentingan  umat  Islam.  Kecendrungan  yang  paling signifikan  Nampak  dalam  berbagai  aspirasi  umat  Islam  yang  mengusulkan pencantuman isi piagam Jakarta dalam UUD 1945 serta penerapan hukum pidana Islam.
Dengan  disahkannya  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  yang memberikan  kekuasaan  bagi  Peradilan  Agama  untuk  menangani  perkara-perkara ekonomi  syariah,  hal  ini  merupakan  langkah  baru  dalam  penerapan  hukum ekonomi  Islam  di  Indonesia. Di mana selama ini masalah  ekonomi syariah tidak diperhatikan  oleh  pemerintah.  Namun  hari  ini  semua  dapat  dilaksanakan  dengan diaturnya dalam bentuk Undang-undang Republik Indonesia.

## Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia
Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam telah masuk dan melebur serta menjadi  bagian dari norma masyarakat  Indonesia sejak masuknya  ajaran  Islam  Pada abad 1 H /7  M. bahkan,  Ibn Batutah  – pengembara Arab  asal  Maroko  yang  singgah  di  Samudera  Pasai  pada  Tahun  1345  M  – mencatat  bahwa  ia  sempat  berjumpa  dengan  Sultan  Malik  al-Zahir  yang  sangat Mahir  dalam  fikih  mazhab  Syafi‗i.  lebih  dari  itu,  penerapan  dan  penyebaran Hukum  Islam  juga dilakukan oleh Sultan Malik al-Zahir dari kerajaan Samudera Pasai. 1 Yang  kemudian  disambut  oleh  kerajaan-kerajaan  lain  di  Nusantara. Hadirnya  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Indonesia  yang  menggantikan  kerajaan- kerajaan Hindu-Budha inilah untuk pertama kalinya hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. 2
Pada  masa  VOC  pemerintah  kolonial  pernah  memperkenalkan  hukum Belanda  dan  membentuk  lembaga  peradilan  yang  juga  berlaku  bagi  bangsa
1 Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 69.
2 Ibid. , hlm. 71.
Indonesia.  Namun,  upaya  tersebut  tidak  membuahkan  hasil  yang  memuaskan, bahkan menemui jalan buntu dan kegagalan, sehingga akhirnya lembaga-lembaga yang  hidup  di  masyarakat  dibiarkan  berjalan  seperti  keadaan  sebelumnya.  Pada Tahun  1960  diterbitkan compendium  Freijer yang  menghimpun  hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang berlaku di Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat tetap diakui pada masa VOC sejak Tahun 1602 hingga Tahun 1800. 3
Berakhirnya  kekuasaan  VOC  digantikan  oleh  pemerintah  kolonial Belanda.  Kehadiran  pemerintah  kolonial  Belanda  kemudian  merubah  kedudukan hukum  Islam  di  Indonesia,  hukum  Islam  mengalami  pergeseran  yang  semakin melemah.  Pada  awal  kependudukan  Belanda  di  Indonesia,  hukum  Islam  diakui dalam  hukum  nasional  dengan  adanya regerings  Reglemen .  Bahkan,  pada  waktu itu  pernah  dibentuk  Pengadilan  Agama  pada  Tahun  1882  yang  wewenangnya meliputi masalah-masalah hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam.  Hal  tersebut  dibarengi  oleh  kesimpulan  penelitian  Willem  Christian  van den  Berg  yang  menyaakan  bahwa  bangsa  Indonesia  telah  menerima  sepenuhnya hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  mereka  anut.  Tesis  Van  den  Berg  ini  dikenal dengan sebutan teori Receptio in Complexu . 4
Namun,  kesimpulan  tersebut  kemudian  dibantah  oleh  Christian  Snouck Hurgronje melalui teori receptie . Teori receptie ini memiliki pengaruh yang besar terhadap  kebijakan  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Pada  tanggal  1  April  1937 dikeluarkan  ketentuan  yang  mencabut  wewenang  pengadilan  agama  di  Jawa  dan Madura  dalam  menyelesaikan  perkara  kewarisan.  Kedudukan  pengadilan  agama kemudian  diletakkan  di  bawah  pengawasan  pengadilan  negeri.  Keputusan pengadilan agama hanya dapat dieksekusi jika telah mendapatkan persetujuan dari pengadilan  negeri  ( executoir  Verklaring ).  Kebijakan  hukum  Islam  ini  terus berlanjut pada masa penjajahan Jepang. 5
3 Ahmad  Azhar  Basyir,  ―Hukum  Islam  di  Indonesia  dari  Masa  ke  Masa―,  dalam  Dadan Mutaqien,  ( ed. ), Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 7-13.
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
5 Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit., hlm. 7-13.
Penerimaan hukum Islam di masa Hindia Belanda telah berlangsung dalam dua  model,  yakni  penerimaan  berlakunya  hukum  Islam  secara  penuh  terhadap orang Islam melalui teori receptio in complexu dan penerimaan berlakunya hukum Islam  terhadap  orang  Islam  apabila  telah  dikehendaki,  diterima  dan  menjadi hukum adat melalui teori receptie . Demikian pula, pada pasca Indonesia merdeka, penerimaan  hukum  Islam  dalam  ketatanegaraan  berlangsung  dalam  dua  model, yaitu  penerimaan  hukum  Islam  sebagai  persuasive  ( Persuasive  source) dan sumber otoritatif.
Persuasive source adalah sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya.  Kedudukan  hukum  Islam  sebagai  persuasive source  dalam kehidupan ketatanegaraan di masa pasca Indonesia merdeka, berlangsung dalam kurun  waktu  selama  4  Tahun,  dari  22  Juni  1945  ketika  lahirnya  Piagam  Jakarta sampai  dengan  5  Juli  1949  ketika  lahirnya  Dekrit  Presiden.  Hal  ini  disebabkan karena  tujuh  kata  ―dengan  kewajiban  menjalankan  Syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya‖—yang  berasal  dari  Piagam  Jakarta—tidak  dituangkan  dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Sementara  penerimaan  hukum  Islam  sebagai authoritative  source dalam kehidupan  ketatanegaraan  di  masa  pasca  Indonesia  merdeka,  artinya  bahwa hukum  syariah  Islam  merupakan  sumber  yang  mempunyai  kekuatan.  Menurut Ismail  Suny,  kedudukan  hukum  Syariah  Islam  sebagai authoritative  source terhitung  sejak  diaktifkannya  kembali  Piagam  Jakarta  melalui  dekrit  5  Juli  1959 hingga sekarang.
Melalui  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  dinyatakan  bahwa  Piagam  Jakarta tertanggal  22  Juni  1945  menjiwai  dan  merupakan  suatu  rangkaian  kesatuan dengan  konstitusi  UUD  1945.  Dengan  demikian,  kalimat  ―Ketuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  Syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya‖  menjadi diaktifkan  kembali  di  dalam  implementasi  konsep  dan  proses  kehidupan ketatanegaraan.  Pengertian  ―Ketuhanan  Yang  Maha  Esa‖  dalam  pembukaan  dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 kembali kepada ―kesejatiannya‖, yakni sebagaimana pernyata Ki Bagus, ―Ketuhanan Yang Maha Esa itu artinya Tauhid‖.
Melekatnya kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan di masa pasca Indonesia  merdeka,  antara  lain  terbukti  dengan  dikenalnya  teori receptive  exit yang  digagas  oleh  Hazairin,  teori receptie  a  contrario yang  diintrodusir  oleh Sayuti Thalib, dan teori eksistensi . Teori-teori ini memperkuat argumentasi bahwa sesungguhnya  hokum  Islam  di  Indonesia  telah  lama  hidup  dan  memiliki  ―akar historis‖  dalam  kesadaran  masyarakat  Islam  Indonesia,  seiring  dengan pertumbuhan dan perkembangan ajaran agama Islam itu sendiri.
Teori receptive  exit bermaksud  menolak  teori receptive ,  bahkan menyebutnya sebagai teori iblis. Menurut teori ini, dengan berlakunya UUD 1945, teori receptie harus  dinyatakan  telah  hapus  atau  dihapuskan.  Selanjutnya,  teori receptio a contrario justru menekankan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat Islam, dengan mengeluarkan hukum adat, dan bahkan hukum adat baru berlaku  apabila  diterima  hukum  Islam,  dan  hukum  Islam  baru  berlaku  apabila berdasarkan al-Qur‘an: ―Adat bersendi syara, dan syara‘ bersendikan Kitabullah‖.
Dalam  teori  eksistensi  pada  intinya  mengakui  bahwa  eksistensi  hukum Islam  di  dalam  hukum  Nasional  merupakan  suatu  kenyataan  adanya.  Ada  dalam arti hukum Islam berada sebagai bagian integral dalam hukum Nasional dan ada, dalam  arti  adanya  kemandirian  yang  diakui  berkekuatan  hukum  nasional  dan sebagai  hukum  nasional,  serta  ada,  dalam  arti  norma  hukum  Islam  berfungsi sebagai  penyaring  bahan-bahan  hukum  nasional,  bahkan  ada,  dalam  arti  sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.
Secar  konstitusional,  keberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia  sejak  awal telah  menempatkan  Negara  sebagai  sumber  kuasa  dalam  rangka  mendapatkan dukungan  dan  legitimasi  agar  penegakannya  dapat  berjalan  efektif.  Landasan Konstitusional  itu  diperoleh  melalui  Pasal  29  UUD  1945.  Hazairin  memberikan tafsiran  terhadap  Pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945  ini  dengan  menegaskan  bahwa hukum  yang  diberlakukan  di  Indonesia  adalah  hukum  Islam,  bukan  hukum  adat. Menurut Hazairin, sebagaimana dikutip Muhammad Daud Ali 6 berlakunya hukum Islam,  harus  didasarkan  pada  penunjukkan  perundang-undangan  sebagaimana
6 Muhammad  Daud  Ali, Asas-asas  Hukum  Islam, (Jakarta:  Rajawali  Press,  1990),  hlm. 74.
hukum  adat  yang  dasar  pemberlakuannya  adalah  hukum  adat  itu  sendiri,  yang kemudian didukung oleh peraturan perundang-undangan.
Senada  dengan  Hazairin,  Suparman  Usman  menegaskan  bahwa  dengan mengacu  kepada  Pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945  dan  rumusan  Pancasila sebagaimana  terdapat  dalam  piagam  Jakarta  yang  telah  diberlakukan  kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka:
1. Negara  wajib  membuat  hukum  berdasarkan  hukum  agama  bagi  masing- masing pemeluknya.
2. Negara  wajib  membuat  hukum  berdasarkan  hukum  Islam  bagi  orang  Islam, demikian juga bagi penganut agama lain.
3. Hukum  di  Indonesia,  khususnya  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  Indonesia tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam.
4. Berlakunya  hukum  Islam  sebagai  hukum  positif  bagi  umat  Islam  Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas, dilandasi pada nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis bangsa Indonesia.
5. Negara berkewajiban untuk  menjadikan hukum  Islam  sebagai hukum  positif bagi  umat  Islam  Indonesia.  Karena  pada  dasarnya  cara  berpikir,  pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 7 hukum  Negara  harus  mencerminkan  esensi keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (KYME).  Sumber  norma  yang mencerminkan  keadilan  beradasarkan  KYME  itu  dapat  dating  darimana  saja, termasuk  dari  sistem  syariat  Islam.  Bahwa  hukum  Negara  harus  mencerminkan esensi  keadilan  berdasarkan  KYME  memang  sudah  seharusnya  berdasarkan prinsip hierarki norma dan elaborasi norma. Logika hierarki norma adalah bahwa hukum  suatu  Negara  berisi  norma-norma  yang  terkandung  di  dalam  syariat agama-  agama  yang  dianut  oleh  warga  masyarakat.  Sedangkan  elaborasi  norma adalah bahwa norma-norma yang tercermin dalam rumusan hukum Negara harus merupakan penjabaran atau elaborasi normative  ajaran-ajaran syariat agama yang diyakini oleh warga Negara.
7 Jimly  Asshiddiqie, ―Aktualisasi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum  Nasional‖, Bahan  Keynote  Speaker  pada  Acara  Internasional  Seminar Islamic  Law  in  Southeast  Asia: Oportunity & Chalenge , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7 Desember 2007, hlm. 4-5.
Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pasca perubahan UUD 1945,  salah  satu  agenda  nasional  yang  penting  dan  harus  segera  dilakukan  di Indonesia  adalah  pembangunan  hukum  nasional,  berupa  penataan  peraturan perundang-undangan  dan  konsolidasi  kelembagaan  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  dasar  konstitusional.  Selain  harus  sesuai  dengan  UUD  1945, pembangunan hukum Nasional juga mesti memperhatikan pelbagai aspek dan tata nilai  yang  diyakini  oleh  masyarakat  Indonesia.  Nilai  agama  adalah  nilai  yang sangat  kuat  dipegang  dan  dipatuhi  oleh  bangsa  Indonesia.  Karena  masyarakat Indonesia  mayoritas  memeluk  agama  Islam,  maka  sudah  lazim  jika  Islam memiliki peran dan posisi tersendiri dalam pembangunan hukum nasional.

## Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional
Sesungguhnya  aktualisasi  nilai-nilai  ekonomi  syariah  menjadi  signifikan terutama  dalam  upaya  mencari  jalan  keluar  dari  krisis  multidimensional  yang dialami  Indonesia.  Di  samping  itu,  pelembagaan  sistem  ekonomi  Syariah  dalam pelbagai  operasional  kegiatan  usaha  perekonomian  diharapkan  menjadi  solusi alternative  bagi  upaya  optimalisasi  potensi  sumber  daya    ekonomi  masyarakat, terutama  bagi  segmen  masyarakat  muslim  yang  telah  sejak  lama  meragukan kehalalan  sistem  bunga  dalam  praktik  perbankan  konvensional  yang  pada gilirannya  dapat  mengeliminasi  segala  bentuk  praktik  kegiatan  usaha  ekonomi ribawi.
Sistem ekonomi syariah merupakan payung bagi semua lembaga ekonomi berbasis ajaran Islam. Melalui konsep ekonomi syariah di dalamnya terakumulasi nilai-nilai,  prinsip-prinsip,  teori-teori,  serta  kaidah-kaidah  ekonomi  syariah  yang pada  muaranya  akan  diterapkan  ke  dalam  pelbagai  bentuk  lembaga  ekonomi. Dengan  demikian,  perbankan  syariah  merupakan  salah  satu  bentuk  lembaga ekonomi  Islam.  Namun,  secara  historis  yuridis,  eksistensi  perbankan  syariah merupakan starting point bagi  perkembangan lembaga-lembaga ekonomi syariah di Indonesia.
Perkembangan  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dimulai  dengan munculnya  ―perbankan  Syariah‖  dan  karenanya  kita  tidak  menggunakan  istilah
―ekonomi  Islam‖  sebagaimana  yang  digunakan  di  banyak  Negara.  Ide  tentang perlunya  bank  Islam  sudah  pernah  dikemukakan  oleh  KH.  Mas  Mansur  Ketua Pengurus Muhammadiyah pada Tahun 1937 tetapi gagal karena ia dianggap SARA pada saat itu dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. 8
Gagasan  berdirinya  bank  Islam  di  Indonesia  lebih  konkret  pada  saat Lokakarya  ―Bunga Bank dan Perbankan‖ pada tanggal  18-20 Agustus 1990.  Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Dan setelah semua persyaratan terpenuhi pada tanggal  1  November  1991  dilakukan  penandatanganan  Akta  Pendirian  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  di  Sahid  Jaya  Hotel  dengan  Akta  Notaris  Yudo Paripurno,  SH.  Dengan  izin  Menteri  Kehakiman  No.  C.2.2413.HT.01.01. akhirnya  dengan  Izin  prinsip  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No. 1223/MK.013/1991  tanggal  5  November  1991,  izin  usaha  keputusan  Menteri Keuangan RI No. 430/KMK : 013/1992 tanggal 24 April 1992 pada tanggal 1 Mei 1991 BMI bias mulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa- jasanya sampai hari ini. 9
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  bukanlah  semata  diarahkan dari  pihak  pemerintah,  tetapi  ia  merupakan  sesuatu  yang  tumbuh  ―dari  bawah‖ karena  tuntutan  masyarakat  dengan  dimotori  oleh  para  alim  ulama  yang bergabung  dalam  majelis  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  dan difasilitasi  oleh  para  pejabat  terutama  sekali  pejabat  di  bidang  perbankan  dan keuangan pada umumnya serta didukung oleh para pengusaha.
Berdasarkan  fakta  yang  demikian  munculnya  politik  hukum  ekonomi Syariah adalah setelah berbagai sektor ekonomi syariah telah  berkembang secara alami  yang  merumuskan  berbagai  kebijakan  yang  menyangkut  penyiapan, kelembagaan,  peraturan  perundang-undangan,  lembaga  peradilan  dan  peraturan hukum  yang  mendukungnya  serta  hal-hal  lain  yang  berkenaan  dengan  berbagai aktivitas di bidang syariah.
8 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-lembaga  Terkait ,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 81.
9 Ibid., hlm. 84.
Untuk  mewadahi  perkembangan  yang  terjadi  terutama  yang  berkaitan dengan masalah perbankan telah pada tanggal 25 maret 1992 ditetapkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang  No.  14  Tahun  1967  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan  yang merupakan induk perbankan yang ditetapkan pada awal masa Orde Baru. Pasal 5 ayat  91)  undang-undang  ini  menyebutkan  bahwa  menurut  jenisnya  bank  terdiri atas  bank  Umum  dan  bank  Perkreditan  rakyat.  Berdasarkan  undang-undang  ini dimulai  langkah  untuk  mengakomodasi  dan  memberi  landasan  hokum  terhadap bank-bank syariah yang sudah terbentuk dan mulai beroperasi.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  tidak  secara eksplisit  menyebutkan adanya  apa  yang disebut ―Bank Syariah‖. Hanya  ada dua Pasal yang dapat dijadikan dasar, yaitu Pasal 6 huruf (m) yang berkenaan dengan lingkup perbankan umum  dan  Pasal  13 huruf (  c )  yang berkenaan dengan salah satu lingkup kegiatan Bank Perkreditan rakyat dengan isi yang sama menyebutkan ―menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 10
Sebagai  tindak  lanjutnya  pada  tanggal  30  Oktober  1992  ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil,  Pasal  1  ayat  (1)  peraturan  pemerintah  ini  menentukan  bahwa  bank berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  adalah  bank  Umum  atau  bank  Perkreditan  Rakyat yang  melakukan  kegiatan  usaha  semata-mata  berdasarkan  prinsip  Bagi  hasil. Sedangkan  penjelasan  Pasal  yang  bersangkutan  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  prinsip  muamalat  berdasarkan  syariat‖  dalam  melakukan kegiatan  Usaha  Bank.  Dari  perkata  ―Prinsip  muamalat  berdasarkan  syariat‖,  ini kemudian  berubah  menjadi  berdasarkan  ―prinsip  syariah‖  dan  secara  singkat disebut ―Bank Syariah‖ atau ―Perbankan Syariah‖. Jadi, secara formal istilah bank syariah  atau  bank  berdasarkan  prinsip  syariah  mulai  diperkenalkan  dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992.
10 Abdurrahman, et.al ., Prospek Bank Syariah di Indonesia, (Bandung: Pusat Pengkajian Hukum  Islam  dan  Masyarakat  (PPHIM) Jawa  Barat,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung,  2005), hlm. 27.
Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  1992  mengatur  tentang ―Dewan Pengawas Syariah‖. dalam Pasal tersebut ditentukan:
1. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat.
2. Pembentukan  Dewan  Pengawas  Syariah  dilakukan  oleh  bank  yang bersangkutan  berdasarkan  hasil  konsultasi  dengan  lembaga  yang  menjadi wadah para ulama Indonesia.
3. Dalam  melaksanakan  tugasnya  Dewan  Pengawas  Syariat  berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Selanjutnya  penjelasan  Pasal  5  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  kedudukan Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  organisasi  bank  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil bersifat  independen  dan  terpisah  dari  kepengurusan  bank  sehingga  tidak mempunyai    akses  terhadap  operasional  bank.  Dewan  Pengawas  Syariah mempunyai  tugas  menentukan  boleh  tidaknya  suatu  produk/jasa  dipasarkan  atau suatu  kegiatan  dilakukan  ditinjau  dari  sudut  Syariah.  oleh  karena  itu,  anggota- anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  harus  memiliki  pengetahuan  yang  luas  dan mendalam  mengenai  syariah.  kemudian  penjelasan  Pasal  5  ayat  (2)  menentukan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia dalam ayat ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  1992  dengan  landasan pokok  dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  Perbankan  Syariah  di  Negara kita  mulai  berkembang.  Di  samping  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mulai menjalankan  peran  sebagai  konsultasi  dalam  pembentukan  Dewan  Pengawas Syariah  pada  bank-bank  syariah  yang  telah  dibentuk.  Melalui  peran  yang sedemikian  MUI  telah  dilibatkan  secara  aktif  dalam  upaya  mengembangkan aktivitas perbankan syariah di Negara kita.
Semakin  berkembangnya  kegiatan  perbankan  syariah  di  Negara  kita, dengan  hanya  berlandaskan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  1992 menimbulkan  beberapa  permasalahan  hukum  dan  teknis  yang  tidak  tertampung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sehingga menjelang era reformasi pada
tanggal  10  Nopember  1998  ditetapkan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. Undang-undang  ini  memberikan  pengaturan  yang  cukup  lengkap  untuk  masanya berkenaan  dengan  perbankan  syariah  sehingga  dalam  pelaksanaannya  hingga ditetapkan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  (dalam  kurun  waktu  sepuluh Tahun)  sudah  memberikan  landasan  minimal  terbentuk  dan  berkembangnya perbankan syariah di Negara kita.
Perubahan  yang  dilakukan  oleh  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 adalah  dengan  memasukkan  lebih  banyak  prinsip  syariah  ke  dalam  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992.  Dengan  undang-undang  ini  istilah  ―prinsip  syariah yang  dipergunakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  1992  diganti dengan ―Prinsip Syariah‖ suatu istilah dari segi kebahasaan lebih tepat.
Undang-undang  ini  masih  mempertahankan  pembagian  bank  menurut jenisnya  atas  Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  rakyat,  tetapi  lingkup kegiatannya dikaitkan sepenuhnya dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat:
1. Bank  Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dan  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalulintas  pembayaran  (Pasal  1  angka  3).  Sebagai konsekuensinya  ketentuan  Pasal  6  huruf  m  diubah  menjadi,  menyediakan pembiayaan  dan/atau  melakukan  kegiatan  lain  berdasarkan  prinsip  syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
2. Bank  perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4). Dan sebagai  konsekuensinya  ketentuan  Pasal  13  huruf  c  diubah  menjadi, menyediakan  pembiayaan,  penempatan  dana  berdasarkan  prinsip  syariah, sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Dengan berlakunya Undang-Undang No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah istilah  bank  Perkreditan  Rakyat  hanya  diakui  untuk  Bank  Konvensional sedangkan  untuk  lingkungan  Bank  Syariah  namanya  diubah  menjadi  Bank Pembiayaan rakyat Syariah.
Sedangkan  mengenai  pengertian  ―Prinsip  Syariah‖  Pasal  1  angka  13 menyebutkan, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam  antara  bank  dengan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dan  /atau  pembiayaan kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah, antara lain; pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasi ( mudharabah ) pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  ( musyarakah ),  prinsip  jual  beli  barang dengan  memperoleh  keuntungan    ( murabahah )  atau  pembiayaan  barang  modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan, atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).
Dalam  kaitannya  dengan  lingkup  kegiatan  bank  dapat  dilihat  pengaturan lebih  jauh  dari  perubahan  ini,  yakni: Pertama, sehubungan  dengan  perubahan pada  Pasal  6  huruf  m  yang  menyatakan  menyediakan  pembiayaan  dan  /atau melakukan  kegiatan  lain  berdasarkan  prinsip  syariah,  sesuai  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  perubahan  yang dilakukan  terhadap  ketentuan  Pasal  8  ayat  (2)  yang  menentukan  pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Pasal  6  huruf  m  dalam  penjelasan  yang  termuat  dalam  TLN  No.  3790 dikemukakan  bahwa  Bank  Umum  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dapat  juga  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah melalui:
a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bank kantor cabang baru; atau
b. Pengubahan  kantor  cabang  atau  kantor  di  bawah  kantor  cabang  yang melakukan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  menjadi  kantor  yang melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  dalam  rangka persiapan  perubahan  kantor  bank  tersebut,  kantor  cabang  atau  kantor  di bawah  kantor  cabang  yang  sebelumnya  melakukan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dapat  terlebih  dahulu  membentuk  unit  tersendiri  yang melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  prinsip  syariah  di  dalam  kantor  bank tersebut.
Bank  umum  berdasarkan  prinsip  syariah  tidak  melakukan  kegiatan  usaha secara  konvensional.  Pokok-pokok  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.
b. Pembentukan dan Tugas Dewan Pengawas Syariah.
c. Persyaratan  bagi  perbaikan  kantor  cabang  yang  melakukan  kegiatan  usaha secara  konvensional  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariah.
Kedua, berkenaan  dengan  ketentuan    Pasal  13  huruf  c  yang  menyatakan menyediakan  pembiayaan  dan  penempatan  dana  berdasarkan  prinsip  syariah, sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Penjelasan mengenai  ketentuan  ini  menyatakan  bahwa  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang melaksanakan  kegiatan  secara  konvensional.  Demikian  juga  Bank  Perkreditan Rakyat  yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan  kegiatan  berdasarkan  prinsip  syariah.  pokok-pokok  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Kegiatan  usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.
b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  tampak  kepada  adanya  arahan  untuk aktivitas  perbankan  di  Indonesia  dilakukan  melalui  undang-undang  perbankan, sehingga  terpetik  pesan  bahwa  politik  hukum  perbankan  syariah  dilakukan melalui  sebuah  undang-undang.  Namun  di  samping  itu,  kegiatan  yang  lebih bersifat operasional dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank yang diakui dan disebut dalam undang-undang sebagai bank sentral sebagaimana kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan:
1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
2. Bank  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang  independen  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau  pihak  lain,  kecuali  untuk  hal-hal  yang  secara  tegas  diatur  dalam undang-undang ini.
Di samping itu menyangkut persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran ataupun laporan dan penetapan penggunaan alat pembayaran diserahkan kewenangannya kepada Bank Indonesia yang tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.
Setelah  sepuluh  Tahun  berlakunya  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998, ditetapkan pula Undang-Undang  No. 21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut  Undang-Undang  ini  perbankan  Syariah,  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  unit  usaha  Syariah,  mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  Dari  sini  tampak  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Perbankan Syariah ini telah diciptakan beberapa perubahan baru berkenaan dengan kegiatan perbankan Syariah. 11
Pelembagaan prinsip syariah ini, tentu saja pada  gilirannya akan semakin memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi Syariah.  operasional  sistem  ekonomi  Syariah  di  tengah  praktik  sistem  ekonomi kontemporer diharapkan menjadi satu sistem ekonomi alternatif sebagai pengganti sistem ekonomi berbasis bunga, dengan prinsip bagi hasil ( profit sharing ) menjadi satu  karakteristik  umum  yang  melandasi  totalitas  sistem  operasional  kegiatan usaha. 12

## Urgensi Legislasi Hukum Ekonomi Syariah
Sistem  hukum  Indonesia  mengikuti  tradisi civil  law yang  ciri  utamanya adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  terkodifikasi.  Sementara  itu  hukum Islam  walaupun  mempunyai  sumber-sumber  tertulis  pada  Al-Qur‘an,  as-Sunnah dan  pendapat  para  fuqaha  pada  umumnya  tidak  terkodifikasi  dalam  bentuk  buku perundang-undangan  yang  mudah  dirujuk.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  di
11 Abdurrahman,  ―Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Politik Hukum Nasional‖, Mimbar Hukum dan Peradilan, (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), No. 68 Februari 2009), hlm. 90.
12 Muhammad Syafi‗i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 137.
Indonesia seperti halnya juga hukum adat, sering dipandang sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. 13
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  umat  Islam  yang  menghendaki pemberlakuan ekonomi Syariah sebagai hukum positif juga harus mengupayakan politik  hukum  melalui  legilasi  dengan  menyusun  draft  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  yang  diajukan  kepada  badan  legislative  (DPR)  untuk mendapatkan  persetujuan. 14 Berkenaan  dengan  proses  legislasi,  dapat  dikatakan mencakup  kegiatan  mengkaji,  merancang,  membahas  dan  mengesahkan  undang- undang.  Pengajuan  RUU  bisa  melalui  Presiden  atau  melalui  inisiatif  DPR. 15 Mentransformasikan hukum ekonomi Syariah dalam bentuk Peraturan Perundang- undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memenuhi empat landasan, yakni: landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis.
Landasan  filosofis  berisi  nilai-nilai  moral  atau  etika  dari  bangsa  tersebut, moral  dan  etika  pada  dasarnya  berisi  nilai-nilai  baik  dan  tidak  baik,  sedangkan nilai  yang  baik  merupakan  pandangan  dan  cita-cita  yang  dijunjung  tinggi  yang didalamnya  ada  nilai  kebenaran,  keadilan  dan  kesusilaan  serta  berbagai  nilai lainnya yang dianggap baik.
Landasan  sosiologis,  ketentuan-ketentuannya  harus  sesuai  dengan keyakinan  umum  atau  kesadaran  hukum  masyarakat.  Hal  ini  penting  agar perundang-undangan  yang dibuat ditaati oleh masyarakat.  Hukum  yang dibentuk harus  sesuai  dengan  ―hukum  yang  hidup‖  ( the  living  law )  dalam  masyarakat, namun  produk  perundang-undangan  tidak  sekedar  meredam  keadaan  seketika, sebab jika masyarakat berubah, nilai-nilaipun berubah, kecendrungan dan harapan masyarakat  harus  dapat  diprediksi  dan  terakumulasi  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berorientasi masa depan.
13 Rifyal  Ka‘bah,  ―Kodifikasi  Hukum  Islam  Melalui  Perundang-Undangan  Negara  di Indonesia‖ , Majalah Hukum Suara Uldilag, Vol. II No. 5 Jakarta, September 2004, hlm. 50.
14 Sri Wahyuni, ―Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)‖, Jurnal Mimbar Hukum , No. 59 Thn XIV, Al-Hikmah, 2003, hlm. 84.
15 Jimly  Ash-Shiddiqie, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-pilar  Demokrasi  (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM) , (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 29.
Landasan  yuridis,  merupakan landasan hukum  ( yurisdische gelding )  yang menjadi  dasar  kewenangan 16 dasar  hukum  kewenangan  membentuk  peraturan perundang-undangan  sangat  diperlukan,  tanpa  disebutkan  dalam  peraturan perundang-undangan  seorang  pejabat  atau  suatu  badan  adalah  tidak  berwenang mengeluarkan peraturan.
Landasan  politis,  merupakan  garis  kebijaksanaan  politik  yang  menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan Negara. Tegasnya, sejalan dengan program legislasi nasional. 17
Kecendrungan  model  pengembangan  hukum  Islam  di  Indonesia berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur legislasi (melalui perundang-undangan) dan jalur non legislasi (yang berkembang di luar undang-undang). Di antara kedua jalur  tersebut,  kecendrungan  pada  jalur  kedua  lebih  banyak  mewarnai  praktek penerapan  hukum  Islam  di  Pengadilan  Agama.  hal  ini  dimaklumi  karena  proses legislasi  hukum  Islam  di  Indonesia  selalu  menghadapi  kendala  struktural,  dan kultural,  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Secara  internal,  para  pendukung sistem  hukum  Islam  belum  tentu  beranggapan  bahwa  hukum  Islam  itu  sebagai suatu  sistem  yang  belum  final,  perlu  dikembangkan  dalam  konteks  hukum nasional. Sedangkan kendala eksternal yakni struktur politik yang ada belum tentu mendukung proses legislasi hukum Islam.
Kendatipun  dalam  prakteknya  legislasi  bukan  merupakan  kecendrungan, namun  pengembangan  hukum  Islam  melalui  jalur  legislasi,  terutama  yang mengatur  bidang  ekonomi  Syariah  tetap  diperlukan  dengan  alas  an  sebagai berikut:
1. Pengaturan  terhadap  bidang  ekonomi  Syariah  sifatnya  urgen  terakit  dengan kewenangan  baru  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  dalam bidang  tersebut,  sebagaimana  bunyi  Pasal  49  Undang-Undang  No.  3  Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21
16 Suhartono,  ―Menggagas  Legislasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  ke  Ranah  Sistem  Hukum Nasional‖, www,badilag.net. Akses 9 November 2009.
17 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan , (Jakarta: Maju Mundur, 1998), hlm. 43-44.
Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah.  juga  melihat  kebutuhan  hukum dewasa  ini,  legislasi  merupakan  tuntutan  obyektif,  karena  akan  mendukung implementasi hukum Islam secara pasti dan mengikat secara yuridis formal.
2. Materi hukum ekonomi Syariah adalah merupakan hukum privat Islam bukan hukum  public,  sehingga  ini  diangkat  ke  Jalur  legislasi  tidak  akan memunculkan konflik serius, baik ditingkat internal maupun eksternal karena sifatnya yang universal dan netral.
Di  samping  itu,  dalam  mengusung  hukum  ekonomi  syariah,  ke  jalur legislasi perlu memperhatikan tiga hal yaitu substansi, bentuk dan proses. Dalam hal  substansi  yakni  berupa  doktrin-doktrin  yang  ada  dalam  bentuk  yurisprudensi dan  yang  sudah  terakomodir  dalam  peraturan  perundang-undangan—khususnya KHES—merupakan  acuan  yang  tidak  dapat  diabaikan.  Dalam  hal  bentuk,  yang perlu  diperhatikan  yakni  jangkauan  berlakunya  disesuaikan  dengan  tingkatkan hirarkis  perundang-undangan  di  Negara  Republik  Indonesia  menurut  Tap  MPRS Nomor  XXX/1966.  Sedangkan  dalam  hal  proses  tergantung  pada  yang  dipilih, karena legislasi hukum ekonomi Syariah menjurus dalam bentuk undang-undang, prosesnya  lebih  sulit  daripada  bentuk  peraturan  pemerintah  dan  peraturan- peraturan  di  bawahnya,  namun  demikian  melihat  kenyataan  yang  ada,  lahirnya undang-undang tentang  ekonomi Syariah mempunyai  peluang  yang  cukup besar, beberapa hal penting yang berpotensi sebagai faktor pendukung yakni antara lain:
1. Substansi  hukum  ekonomi  syariah  yang established (sudah  mapan), disamping telah adanya KHES, penggunaan fikih-fikih produk imam mazhab, yang  sudah  teruji  pelaksanaannya  baik  dilingkungan  Pengadilan  Agama maupun dalam masyarakat, juga ditunjang beberapa pemikiran fikih mazhab Indonesia yang telah lama digagas oleh para pakar hukum Islam di Indonesia.
2. Produk  legislasi  adalah  produk  politik,  sehingga  untuk  berhasil memperjuangkan  legislasi  hukum  Islam  harus  mendapatkan  dukungan  suara mayoritas  di  lembaga  pembentuk  hukum  dan  fakta  politik  menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, namun memperhatikan  konfigurasi  politik  dalam  dasawarsa  terakhir  cukup  member
angin  segar  bagi  lahirnya  produk-produk  hukum  nasional  yang  bernuansa Islami. Seperti halnya :
a. Lahirnya  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
b. Lahirnya  Undang-Undang No. 23  Tahun 1999 tentang bank  Indonesia,  yang semakin memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi Syariah di Indonesia.
c. Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan haji;
d. Lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat;
e. Lahirnya  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2001  tentang  Nangroe  Aceh Darussalam  yang  memberi  otonomi  khusus  kepada  daerah  Istimewa  Aceh untuk  menerapkan  Syariat  Islam,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  ajaran  Islam telah terimplementasi dalam kehidupan seahri-hari masyarakat Islam.
f. Lahirnya  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  sebagai  amandemen  terhadap Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang memberikan  kewenangan  baru  berupa  penyelesaian  sengketa  ekonomi Syariah.
g. Lahirnya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. diharapkan  menjadi  kran  pembeuka  terhadap  Undang-Undang  ekonomi Syariah.
h. Lahirnya  PERMA  No.  02  Tahun  2008  pada  tanggal  10  September  2008 tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  meskipun  saat  ini kedudukannya  hanya  sebagai  kitab  pedoman,  namun  ke  depan  dapat diperjuangkan melalui jalur legislasi sebagai kitab Undang-Undang.

## Penutup
Kehadiran undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi syariah tidak perlu  diperdebatkan  keberadaannya,  karena  di  satu  sisi  untuk  memenuhi kebutuhan  hukum  masyarakat  terutama  pelaku  bisnis  syariah,    dan  di  sisi  lain secara  substansi  akan  dijadikan  sebagai  landasan  yuridis  bagi  hakim  Pengadilan Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Selanjutnya, sebagaimana  teori  kontrak  sosial,  maka  diperlukan  intervensi  negara  dalam
pembentukan  dan  pengaturannya  karena  berhubungan  dengan  ketertiban  umum dalam pelaksanaannya.
Untuk  itu  dimasa  yang  akan  datang  semoga  tidak  saja  hukum  ekonomi Syariah  yang  dapat  diundangkan  dalam  peraturan  negara,  tetapi  yang  sangat diharapkan  dapat  berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia  secara  komprehensif, seperti  Jinayah  (Hukum  Pidana  Islam).  Dan  umat  Islam  Indonesia  akan  bebas melaksanakan ajaran Agamanya sesuai dengan UUD 1945.

## Bibliografi
Abdurrahman  ( et.al) , Prospek  Bank  Syariah  di Indonesia,  Bandung:  Pusat Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  (PPHIM)  Jawa  Barat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2005.
Abdurrahman, ―Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum  Nasional‖, Mimbar  Hukum  dan  Peradilan, Jakarta:  Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), No. 68 Februari 2009.
Ahmad  Azhar  Basyir,  ―Hukum  Islam  di  Indonesia  dari  Masa  ke  Masa―,  dalam
Dadan  Mutaqien,  ( ed. ), Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1999.
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2003.
Jimly  Ash-Shiddiqie, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-pilar  Demokrasi  (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM) , Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
______,  ―Aktualisasi  Hukum  Islam  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional‖, Bahan Keynote Speaker pada Acara Internasional Seminar Islamic Law in Southeast Asia: Oportunity & Chalenge , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7 Desember 2007.
Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
Muhammad Syafi‗i Antonio, Bank Syariah dari  Teori  ke  Praktik , Jakarta:  Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001.
Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
______,  ―Kodifikasi  Hukum  Islam  Melalui  Perundang-Undangan  Negara  di Indonesia‖ , Majalah  Hukum  Suara  Uldilag, Vol.  II  No.  5  Jakarta, September 2004.
Rosjidi  Ranggawidjaja, Pengantar  Ilmu  Perundang-Undangan ,  Jakarta:  Maju Mundur, 1998.
Sri  Wahyuni,  ―Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Studi  Terhadap  Legislasi Kompilasi Hukum Islam)‖, Jurnal Mimbar Hukum , No. 59 Thn XIV, Al- Hikmah, 2003.
Suhartono,  ―Menggagas  Legislasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  ke  Ranah  Sistem Hukum Nasional‖, www,badilag.net.
Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-lembaga  Terkait , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.