## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ImplementasI peraturan menterI lIngkungan HIdup no 9 taHun 2021 dalam percepatan perHutanan sosIal terkaIt Hutan kemasyarakatan (study kasus dI desa aIq BerIq kaBupaten lomBok tengaH)
ImplementatIon of mInIster of envIronment regulatIon no. 9 of 2021 In acceleratIng socIal forestry related to communIty forests (a case study In aIq BerIq vIllage,
central lomBok dIstrIct)

## Fatria Hikmatiar al qindy
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Email: fatriahikmatiar_fh@ unram.ac.id

## allan mustafa umami
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Email: allanumami@unram.ac.id
Hera alvina satriawan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Email: heraalvianas@unram.ac.id
Wahyuddin Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Email: wahyulukman1985@gmail.com

## abstrak
Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak zaman kolonial hingga saat ini. Salah satu respons pemerintah terhadap tantangan tersebut adalah melalui program Percepatan Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia saat ini adalah menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan yang mendukung ekonomi rakyat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari “hutan untuk negara” menjadi “hutan untuk rakyat” telah menjadi prioritas. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk implementasi dari perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Program ini memberikan akses dan hak pengelolaan kepada masyarakat terkait klaim mereka dalam penguasaan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 terkait Hutan Kemasyarakatan di Desa Aiq Beriq, Kabupaten Lombok Tengah. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi juga akan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, deduktif, dan induktif. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program perhutanan sosial terkait Hutan Kemasyarakatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.
Kata Kunci : Peraturan Menteri, Lingkungan Hidup, Perhutanan Sosial , Hutan Kemasyarakatan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 44~52

## abstract
forest management in Indonesia has experienced various dynamics from colonial times to the present. one of the government’s responses to these challenges is through the social forestry acceleration program, aimed at empowering communities around forests. the main focus of the Indonesian ministry of environment and forestry is currently to make forests a source of livelihood, supporting the economy, and increasing community participation in forestry development. the paradigm shift in forest development from “forests for the state” to “forests for the people” has become a priority. community forests (Hkm) is one form of implementation of social forestry aimed at improving the welfare of communities inside and around forests. this program provides access and management rights to communities related to their claims over forest areas. this research aims to evaluate the implementation of minister of environment regulation no. 9 of 2021 regarding community forests in aiq Beriq village, central lombok district. the inhibiting factors in implementation will also be analyzed. the research method used is empirical legal research with legal, conceptual, and sociological approaches. data were obtained through interviews and literature studies, then analyzed qualitatively using descriptive, deductive, and inductive approaches. Hopefully, this research can provide a clear overview of the implementation of social forestry programs related to community forests and the factors influencing their implementation.

## Keywords: Ministerial Regulation, Environment, Social Forestry, Community Forests

## a. pendaHuluan
Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki hutan. Pengelolaan Hutan Indonesia sejak masa kolonialisme hingga kini mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan dan dinamika dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan membuat program Percepatan Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial merupakan program yang saat ini menjadi fokus utama Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pemerintah berusaha merubah paradigma pembangunan kehutanan dari sebelumnya forest to state menjadi forest to people .
Saat ini Pemerintah telah merubah paradigma pembangunan kehutanan dari sebelumnya forest to state menjadi forest to people. Pembangunan kehutanan adalah terwujudnya kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi rakyat, mendukung perekonomian nasional bagi kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
Keberadaan Hutan Kemasyarakatan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
HKm merupakan hutan Negara di area kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam kawasan hutan berupa kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Salah satunya program pemerintah melalui Perhutanan Sosial . Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk
meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan,dinamika sosial dan budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Kemitraan.
Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga desa dengan tujuan untuk mensejahterakan suatu desa. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan system silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan.
Hutan Adat adalah hutan yang dimiliki masyakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan atau yang dikenal dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditunjukan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal didalam maupun dikawasan hutan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) tersebar di wilayah Indonesia. Salah satunya di Desa Aiq Beriq Kecamatan BatuKliang yang mendapatkan izin dari kementrian kehutanan pada tahun 2007. Desa Aiq Beriq memiliki luas 4.187Ha dan mendapatkan HKm 840Ha. Dari luas total wilayah Desa terdiri dari sawah 418 Ha, dan lahan kering 3.765Ha. Lahan lahan itu digunakan untuk kebun rakyat 236Ha, tanah pekarangan 42Ha, lain-lain 8 Ha dan Hutan Negara 3.483Ha. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 840Ha dan merupakan bagian dari Hutan Negara.
Keberadaan Hukan Kemasyarakatan (HKm) menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak pengelola terkait klaim masyarakat dalam pengawasan Kawasan hutan, dalam konteks tersebut HKm diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi, budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatadi dalam sekitar wilayah hutan.
Dengan adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini diharapkan memrikan dampak positif terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui status hutan yang berada disekitar tempat mereka sehingga masyarakat disekitar hutan memiliki kesadaran dan dapat mengelola dan menjaga kelestarian hutan.
Hutan kemasyarakatan (HKm) memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar hutan karena dengan adanya peningkatan produksi dan masyarakat diberikan izin untuk mengelola Kawasan hutan dengan prinsip lestari.  Dengan melihat potensi ekomomi dari kekayaan alam yang berada di Kawasan hutan kemasyarakatan Aiq Beriq, diharapkan adanya upaya untuk mempercepat pendistribusian aspek legal pemanfaatkan perhutanan sosial bagi masyarakat Aiq beriq sehingga penulis mengangkat judul dalam penelitian ini “ ImplementasI peraturan menterI lIngkungan HIdup nomor 9 taHun 2021 dalam percepatan perHutanan sosIal terkaIt Hutan kemasyarakatan (study kasus dI desa aIq BerIq kaBupaten lomBok tengaH).”
Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi dan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan di desa Aiq Beriq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Apa saja faktor penghambat dalam implemntasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan di Desa Aiq Beriq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 46~52

## B. metode
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Adapun metode pendekatan yang di gunaakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang ( statute approach), pendekatan konseptual ( conceptual approach) dan pendekatan sosiologis ( sociological approach ). Teknik pengumpulan data meliputi Teknik wawacara dan Teknik kepustakaan. Analsisis data yang di gunakan yaitu data yang berhasil  dikumpulkan, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh suatu jawaban tentang Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peraturan Sosial Terkait Kehutanan Dalam Bidang Pariwisata Di Wilayah Desa Aiq Beriq, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat melalui metode deskriptif yaitu dalam bentuk uraian yang dirumuskan dengan pola pikir yang runtun dan logis. Analisis kulitatif dilakukan dengan cara deduktif induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti.

## c. pemBaHasan
1. Implementasi peraturan menteri lingkungan Hidup nomer 9 tahun 2021 dalam percepatan perhutanan sosial terkait Hutan kemasyarakatan (studi di desa aik Berik kabupaten lombok tengah)

## a. gambaran umum tentang desa aiq Berik
Desa Aik Berik adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Batukliang Utara yang merupakan desa hasil pemekaran dari desa Teratak pada tahun 1996, sehingga Aik Berik tercatat lahir ada tahun 1996 yang wilayahnya terdiri dari 8 dusun kemudian dimekarkan menjadi 14 dusun. Pada tahun 1930, wilayah dibagian utara Lombok Tengah masih berupa hutan belantara yang merupakan bagian dari Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Desa aik berik mempunyai luas wilayah 82,26 km dengan batas-batas wilayah Desa aik berik sebagai berikut: 1
a)  Sebelah utara berbatasan dengan Kawasan Hutan Nasional Gunung Rinjani (TNGR) b) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Teratak
c) Sebelah timur berbatasan dengan desa Setilling dan Desa Aik Bukak d) Sebelah barat berbatasan dengan desa Lantan.
Dari luas wilayah tersebut proporsi terbesar dari pola pemanfaatan lahan di Desa Aik Berik adalah perkebunan, hutan dan pertanian tanaman pangan. Luas Kawasan hutan Desa Aik Berik 3.482 Hektar dengan luas lahan kering sebanyak 3.839 Hektar sedangkan untuk penggunaan lahan pertanian dan perkebuanan atau ladang masing- masing seluas 347 Hektar dan 316 Hektar bangunan atas pemukiman di desa Aik Berik mengambil porsi lahan hanya seluas 32 Hektar lainnya hanya 9 Hektar.

## b. sarana atau obyek wisata desa
Desa Aik Berik merupakan salah satu desa di ombok Tengah yang memiliki potensi alam sebagai daya Tarik pariwisata. Kondisi alam dan sumber mata air di Desa Aik Berik yang dapat dijadikan daya Tarik wisata diataranya :
1.  Air terjun Benang Setokel ;
2.  Air terjun Benang Kelambu ;
1 Profile Desa Aik Berik
3.  Air terjun batu Pertapa atau Makam Janggot ; dan 4.  Objek wisata jembatan Maiq Meres.
Pemanfaatan Aliran air terjun yang terdapat di Desa Aik Berik dipergunakan untuk saluran irigasi pertanian dan air minum yang dikelola oleh PDAM Lombok Tengah untuk pemerataan Air bersih untuk Lombok tengah bagian Tengah dan Selatan. 2 Pada akhir tahun 2001 Desa Aiq Berik diberikan proyek mengelola Hutan Kemasyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lobok Barat. Pogram penanaman pohon Mahoni oleh masyarakat pada tahun 2002 dan kebijakan proyek HKm kemudian berubah menjadi kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan hutan dengan pola tumpang sari ( poly culture ) 3 dan selanjutnya masyarakat mulai menanam pohon pisang dan beberapa jenis tanaman lainnya seperti kopi, duren, coklat, alpukat, nangka. Sejalan dengan geliat tersebut maka mulailah terkenal air terjun Benang Kelambu, Benang Setokel dan Wisata Air terjun Batu Pertapa.
Masyarakat kawasan HKm di desa Aik Berik memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk dijual atau dikonsumsi kembali seperti madu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Menurut Keputusan Mentri Kehutanan No 35 Tahun 2007 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati yang berupa tumbuhan dan satwa, serta hasil produk turunannya, budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Hasil Hutan Bukan Kayu (HBBK) adalah semua bahan yang berwujud atau bukan kayu yang diambil dalam hutan yang dimanfaatkan dalam rangka kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar hutan. Hasil Kayu Bukan Hutan (HHBK) pada umumnya merupakan hasil sampingan pohon seperti daun, getah, buah- buahan, kulit kayu, atau beberapa tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti bambu, rotan dan sebagainya.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 54 Tahun 2013 daftar komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HBBK) yang menjadi komoditas unggulan di desa Aik Berik antara lain, durian, aren, nangka, alpukat,pinang, empon-empon, bambu dan ketak. Bagi Masyarakat sekitar memungut Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan secara tradisional dengan langsung memetik, menjual atau memanfaatkan langsung HHBK untuk kebutuhan sehari-hari. Selain memanfaatkan HKm sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu, HKm aik berik juga dimanfaatkan melalui jasa lingkungan.
Jasa lingkungan merupakan produk sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan jasa lingkungan yang dilakukan dalam HKm desa Aik Berik adalah: 4
1. Ekowisata;
2.  Pemanfaatan aliran air;
3.  Perlindungan Keanekaragaman hayati ; dan
4.  Keindahan alam. Sungai merupakan salah satu potensi ekowisata yang dimiliki Desa Aik Berik.
Sungai-sungai yang ada di Desa Aik Berik memiliki air jernih dan debit air yang sangat besar. Sumber air Sungai datang dari sumber mata air yang bermunculan termasuk beberapa air terjun seperti Air terjun Benang Setokel, Benang kelambu dan Air Terjun Klewon. Ketiga air terjun ini merupakan daya Tarik yang sangat diminati wisatwan. Air terjun ini berada disekitar Hutan Lindung Desa Aik Berik. 5 Selain Air terjun Potensi yang dimiliki oleh Desa Aik Berik adala potensi alamnya sehingga UNESCO
2 Hadi, Agus, Purbahatin 2010, laporan Hasil Perencanaan Partisipatif Masyarakat di Desa Aik Berik, Nusa Tenggara Barat; Aliansi Lembaga Adidaya Masyarakat 3 Poly culture tau tumpeng sari adalah system tanam diantara tegakan pohon
4 Hasil wawancara dengan Tokoh Perhutanan Soial Bapak Marwi pada tanggal
5 Murianto, Potensi dan persepsi Masyarakat serta wisatawan terhadap pengembangan ekowisataa di Desa Aik Berik, Lombok tnegah.Jumpa volume 01, nomor 01 juli 2014, hal 8
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 48~52
menetapkan Aik Berik sebagai cagar biosfer dan cagar geologi yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
Desa Aik Berik merupakan bagian dari HKm di Kecamatan Batukliang. Desa ini memiliki luas 4.187 hektar, seluas sawah 418 hektar dan lahan kering 3.765 hektar . Penggunaan lahan di desa ini sebgai pekarangan 42 hektar dan lain-lain 8 hektar dan hutan negara 3.483 hektar. Dalam Hutan negara ini terdapat HKm seluas 840 hektar. Berdasarkan wawancra dengan salah satu Tokoh Perhutanan Sosial, Bapak Marwi mengatakan sebelum mendapatkan hak kelola masyarakat sulit untuk mendapatkan akses masuk ke dalam hutan. Perizinan Hkm di desa aik berik melalui poses yang lama dimulai pembahasan pada tahun 1995, lalu pra kondisi 1999-2000. Pada tahun 2000 mendapat izin sementara seluas 1.042 hektar di kecamatan batukliang. Baru pada tahun 2007 dan izin HKm keluar dari Mentri Kehutanan.
Izin Usaha Pemanfataan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada Kawasan hutan lindungdan/ atau kawasan hutan produksi. Perizinan HKm bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan hutan, IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diangunkan, dn atau dipergunakan untuk kpentingan lain diluar rencana pengelolaan yang sudah di sahkan serta diarang mengubah status dan fungsi Kawasan hutan. Berdasarkan penetapan areal kerja HKm dan fasilitasi, maka dapat diberikan izin oleh: a) Gubernur, pada arela kerja HKm lintas kabupaten / kota yang ada di dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKM dengan tembusan Menteri, Dirjen BPDAS-PS, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH; b) Bupati/ Walikota, pada areal kerja HKm yang wilayah kewenangannya memebrikan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri, dirjen BPDAS-PS, Gubernur, dan Kepala KPH. IUPHKm diberikan untuk angka waktu 35 ( tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali. 6 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara berlaku selama 35 tahun yang dimulai dari tahun 2010. Untuk di Aik Berik sekitar 842 hektar termasuk untuk Kawasan Hutan Lindung (lenskap air) dan lereng serta khusus di Kawasan air terjun dibebaskan sekitar 16 hektar.  Dan yang dimanfaatkan sekitar 600 hektar.  Desa Aik Berik termasuk dalam Kawasan hutan lindung yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem peyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi . mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. 7 Dasar dalam penerbitan IUPHKm adalah PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) adalah peta yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 4865 tahun 2017. Peta ini memiliki skala 1:250.000. PIAPS merupaan instrument yang disiapkan untuk memberikan arahan Kawasan hutan yang dapat dikelola oleh Masyarakat dibawah sekama Perhutanan Sosial. Peta ini biasanya diusun berdasarkan data dan informasi dari Dirjen Planology dan Tata Lingkungan, dirjen KSDAE serta CSO terkait. Secara bertahap sebelum ditetpkan oleh Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PIAPS dikonsultasikan dengan pemerintah dan para pihak terkait didaerah. PIAPS juga direvisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah ditetapkan. 8 Pengelolaan HKm Aik Berik yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan yang tergabung dalam gabungan Kelompok Tani Rimba Lestari sejumlah 54 kelompok dengan anggota sebanyak 1.261 orang dengan luas Garapan 785.000 Hektar. Ditinjau dari
6 Risnawati , Hambatan masyarakat dalam mengelola Hutan kemasyarakatan sujun manai desa kayu loe kabupaten Bantaeng . Tahun 2020, hlm 21
7 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
8 https:/elang.or.id/sekilas-tentangpiapas-peta-indikatif-areal-perhutanan-sosial. Diakes pada tanggal 1 okto- ber 2023
E-ISSN 2775-362X bentuknya, pemimpin Kelompok Tani HKm di Desa Aik berik berada pada seorang ketua kelompok dengan jenjang organisasi teratas dipimpin oleh Gabungan Kelompok Tani. Berdasarkan hasil observasi menunjukan dengan jumlah petani yang mencapai ribuan menjadikan tidak efektifnya KTH yang di ketuai oleh 54 orang. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rimba Lestari merupakan Lembaga yang mendapatkan izin langsung dalam pengelolaan HKm. Gapoktan selaku pengurus setiap kelompok tani yang ada di desa Aik Berik. Dengan diterbitkannya SK Bupati Lombok Tengah Nomer 155 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) HKm Rimba Lestari maka Gapoktan memiliki tanggung jawab yang besar dalam operasionalisasi pemanfaatan hutan dan mengintegrasikan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menjadi naungannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh Perhutanan Sosial dan tokoh Masyarakat yaitu Bapak Marwi proses pengajuan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada Desa Aik Berik sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 9 tahun 2021 dimana permohonan persetujuan pengajuan pengelolaan HKm diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh: 9 a) Ketua kelompok Masyarakat;
b) Ketua kelompok tani tau kelompok tani hutan;
c) Ketua gabungan kelompok tani hutan; atau d) Ketua pengurus koperasi.
Permohonan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1dilengkapi dengan:
a.Identitas pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm meliputi :
1.  Daftar nama penggurus dan anggota :
a.  Kelompok Masyarakat;
b.  Kelompok tani atau kelompok tani hutan;
c.  Gabungan kelompok tani hutan;
d. Koperasi
Yang diketahui oleh kepala desa/lurah, atau camat setempat; dan
2.  Fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam bentuk cetak dan digital.
b. Gambaran umum wilayah dapat berupa keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan:
1.  Keadaan biofisik yang menggambarka topografi dan penutupan lahan;
2. Sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah pendududk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau demografi desa;
3. Potensi Kawasan berupa jenis tanaman /hewan yang akan diusahakan, jenis tumbuhan dan hewan dan biofisik yang ada dalam areal usulan dan identifikasi potensi usaha dan;
4. Pada fungsi ekosistem Gambut memuat informasi usaha yang akan dimanfaat- kan sesuai fungsinya.
c. Peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 yang di tandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani, kelompok ketua tani hutan, atau ketua pengurus koperasi hutan dan diketahui oleh Kepala KPH atau kepala POKJA PPS berupa cetakan atau shape file
d. Pakta integritas bermaterai yang di tandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua kelompok koperasi pemohon
9 Pasal 23  ayat 1

## 50~52
e. Surat pembentkan kelompok-kelompok tani , kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, atau akat pendirian koperasi.
Setelah dilakukan permohonan maka tahap selanjutnya adalah Verifikasi Tehnis (Vertek). Maksud dari Verifikasi Tehnis (Vertek) adalah untuk memvalidasi dokumen permohonan yang disampaikan kepada Kementrian Linkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan pengecekan secara langsung ke lapangan. Sedangkan tujuan dari verifikasi tehnis adalah : 10
1.  Kebenaran dan kesesuaian tehnis dokumen permohonan;
2.  Kebenaran dan kesesuaian tehnis kelembagaan pemohon ;
3.  Kebenaran dan kesesuaian tehnis obyek ;
4.  Kebenaran dan kesesuaian tehnis subyek ;
5.  Potensi komoditas serta pemanfaatan yang telah dan akan diusahakan ;
6.  Permasalahan dan potensi konflik sosial/tenurial di lapangan ; dan
7.  Keterangan Masyarakat terhadap areal yang dimohon dan/atau mata pencaharian. Dalam mengelola HKm di Desa Aik Berik , Masyarakat pengelola HKm diwajibkan untuk membayar provisi sebesar 6% dari jumlah penghasilan hutan selama setahun. Hasil observasi penulis Masyarakat pengelola HKm merasa terbebani dengan hal tersebut karena hasil hutan yang fluktuatif tidak sesuai dengan kedaan cuaca sehingga hasil pemanfaatan Hasil Kayu Bukan Hutan (HKBH) tidak maksimal. Masyarakat Aiq Beriq merasa kesulitan menghitung provisi tiap bulan. Dalam kegiatan pengelolaan HKm di Desa Aik Berik Masyarakat tetap di dalam pengawasan dan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melakukan penyuluhan baik mengenai reboisasi maupun menanam dengan pola agroforesty , silvopastura maupun agrosilvopastura serta  tetap pada tahun 2017 evaluasi sudah dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Evaluasi terhadap HKm di Desa Aik Berik yaitu sesuai dengan aturan pasal 188 ayat 2 yang dilaksanakan untuk menilai :
1.  Pemenuhan hak;
2.  Pemenuhan kewajiban;
3.  Kepatuhan terhadap larangan; dam
4.  Kegiatan perhutanan sosial.
Dalam evaluasi kegiatan perhutanan sosial di Desa Aik Berik ada 3 evaluasi yang dilakukan diantaranya 11 :
1.  Evaluasi ekologi dimana kedaan di HKm Aik Berik menandakan kelestarian alam masih terjaga dengan baik hal ini ditandai dari masih banyaknya habotat burung dan keadaan debit air yang masih deras
2.  Evaluasi sosial, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan Masyarakat pengelola HKm di Desa Aik Berik sudah mulai  mendapatkan kesejahteraan sejak mengelola HKm. Karena hasil dari hutan dapat dijadikan komoditas usaha sehingga menaikan taraf kehidupan bagi masyrakat pengelola HKm.
3.  Evaluasi ekonomi terhadap HKm di Desa Aik Berik untuk tata kelola sumber daya hutan bersifat fluktuatif yang disebakan oleh cuaca ekstrem yang terjadi. Pada Bulan Mei yang seharusnya Masyarakat dapat memanen buah durian ternyata buah durian yang di harapkan tidak ada. Hal ini dikarenakan bunga-bunga buah durian gugur karena cucaca yang berubah-berubah dan ektrem.
Evaluasi yang dilakukan dengan metode studi litelatur dan diskusi kelompok yang terfokus/ focus group discussion (FGD) dan pemeriksaan lapangan.
10 http://dlh.palangkaraya.go.id diakases pada tanggal 10 september 2023 11   Hasil wawancara dengan bapak Hendro, SP Penyuluh kehutanan Pada Dinas Lingkungan Hidup dna Ke- hutanan NTB pada tanggal 14 september 2023
2. Faktor penghambat dalam implemntasi peraturan menteri lingkungan Hidup nomer 9 tahun 2021 tentang percepatan perhutanan sosial terkait Hutan kema- syarakatan di desa aik Berik kecamatan Batukliang utara kabupaten lombok tengah
Partisipasi Masyarakat dalam pemanfataan hutan secara Lestari sangat dibutuhkan. Aspek-aspek kunci Pembangunan keberlanjutan meliputi pemberdayaan Masyarakat lokal, swasembada dan keadilan sosial. Faktor penghambat data diartikan sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya implemntasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup di Desa Aiq Berik yang berasal dari beberapa faktor. Faktor penghambat juga membengaruhi elaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan teridentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan HKm di Desa Aik Berik. Ada beberapa faktor yang masih sangat diperlukan dalam pegelolaan Kawasan yang belum mereka milki dan menjadi faktor penghambat dalam pengelolaanya sehingga tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat dibidang ekonomi yaitu Tata Kelola Kawasan hutan dimana Masyarakat Pengelola HKm kesulitan untuk menghitung jumlah provisi tiap tahun dari hasil pemanfataan HKm, dan keterbatasan modal yang dialami oleh Masyarakat pengelola HKm sehingga dalam memasarkan hasil hutan belum maksimal. Ketika Masyarakat pengelola HKm ingin meminjam modal usaha ke bank mereka kesulitan karena tidak ada kepercayaan dari pihak bank. Faktor Yuridis: kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan maupun kebijakan mengenai Perhutanan Sosial dan tumpang tindih aturan yang juga mempengaruhi keberhasilan program HKm. Faktor kelembagaan: kurangnya peran sinegritas diantara para pihak ( stakeholder ) baik dari pusat maupun daerah. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya program HKm di Desa Aiq Berik.

## d. kesImpulan
Masyarakat kawasan HKm di desa Aik Berik memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk dijual atau dikonsumsi kembali seperti madu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagi Masyarakat sekitar memungut Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan secara tradisional dengan langsung me-metik, menjual atau memanfaatkan langsung HHBK untuk kebutuhan sehari-hari. Selain memanfaatkan HKm sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu, HKm aik berik juga dimanfaatkan melalui jasa lingkungan. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara berlaku selama 35 tahun yang dimulai dari tahun 2010. Untuk di Aik Berik sekitar 842 hektar termasuk un-tuk Kawasan Hutan Lindung (lenskap air) dan lereng serta khusus di Kawasan air terjun dibebaskan sekitar 16 hektar.  Dan yang dimanfaatkan sekitar 600 hektar.
Desa Aik Berik termasuk dalam Kawasan hutan lindung yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sis-tem peyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi. mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh Perhutanan Sosial dan tokoh Masyarakat yaitu Bapak Marwi proses pengajuan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada Desa Aik Berik sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 9 tahun 2021. Dalam mengelola HKm di Desa Aik Berik, Masyarakat pengelola HKm diwajibkan untuk membayar provisi sebesar 6% dari jumlah penghasilan hutan selama setahun. Dalam kegiatan pengelolaan HKm di Desa Aik Berik masyarakat tetap di dalam pengawasa dan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melakukan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,
52~52
penyuluhan baik mengenai reboisasi maupun menanam dengan pola agroforesty , silvopastura maupun a grosilvopastura serta tetap pada tahun 2017 evaluasi sudah dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan 5 (lima) tahun sekali.

## e. saran
Diharapkan koordinasi beberapa elemen agar penerapan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang Percepatan Perhutanan Sosial terkait Hutan Kemasyarakatan. Koordinasi ini, dilakukan dalam upaya seperti: peningkatan kapasitas anggota pengelola HKm, pembiayaan, pengawasan dan pelibatan PEMDES (Pemerintah Desa) dalam pembiayaan terkait Hutan Kemasyarakatan (HKm).

## daFtar pustaka

## Buku
Awang, S.A. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMHD). France: CIRAD.
Gunawan Wirardi, Endriatmo Soetarto, dkk Reforma Agraria di Kehutanan: Ragam Masalah dan Tantangan Edisi Revisi, PT Penerbit IPB
Suharjito, Didik. 2000. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Pustaka Jaya,Jakarta
Ismatul H. 2010.   Social   Forestry   Menuju   Restorasi   Pembangunan   Kehutanan Berkelanjutan. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan PerubahanIklim dan Kebijakan.
Hadi, Agus, Purbahatin 2010. Laporan Hasil Perencanaan Partisipatif Masyarakat di Desa Aik Berik, Nusa Tenggara Barat; Aliansi Lembaga Adidaya Masyarakat Risnawati. 2020. Hambatan Masyarakat dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng.

## Internet
https:/elang.or.id/sekilas-tentangpiapas-peta-indikatif-areal-perhutanan-sosial. Diakes pada tanggal 1 oktober 2023
http://dlh.palangkaraya.go.id diakases pada tanggal 10 september 2023

## Wawancara
Hasil wawancara dengan Tokoh Perhutanan Soial Bapak Marwi pada tanggal Hasil wawancara dengan bapak Hendro, SP Penyuluh kehutanan Pada Dinas Lingkungan Hidup dna Kehutanan NTB pada tanggal 14 september 2023

## undang-undang
UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan