## PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
¹Suzanalisa, ²Nuraini Zachman
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Kota Jambi, Jambi. Email : suzanalisa@unbari.ac.id
Info Artikel: | Submission : 11 September 2020                | Revissions : 26 Oktober 2020                  | Accepted : 11 Desember 2020 : 10 November 2020 : 27 November 2020 : 3 Desember 2020

## Abstrack
Revolution  4.0  brought  major  changes  in  people's  lives  by  providing  positive  and  negative impacts.  In  relation  to  the  crime  of  prostitution,  the  mode  of  crime  has  changed  through  the internet,  known  as  Online  Prostitution.  Online  prostitution  in  seconds  is  rapidly  promoting  its workers,  transactions  between  customers  have  spread  in  Jambi  Province  where  online prostitution cases have seen an increase in cases handled by the Jambi Provincial Police ( Polda Jambi )  law  enforcement.  Efforts  to  enforce  the  law  continue  to  be  carried  out  by  the  Jambi Regional Police, but this crime continues to date and has not reached a further level in the law enforcement process. Through empirical juridical research methods. This study aims to explain and analyze law enforcement, obstacles and make efforts to evaluate and monitor the results of the Jambi Police on the criminal act of trafficking in persons through online prostitution can be minimized in its jurisdiction.
Keywords : Law Enforcement; Online Prostitution; Victims; Human Trafficking.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 99-112 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Dinamika  dalam  pengentasan  persoalan  prostitusi  di  tengah-tengah  masyarakat merupakan  masalah  yang rumit, dimana  banyak  hal  yang saling  berhubungan. Oleh karena itu,  masalah  ini  membutuhkan  perhatian  khusus  baik  oleh  pemerintah,  penegak  hukum maupun peran masyarakat. Prostitusi menjadi sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal  banyak,  hanya  beberapa  tubuh  yang  secara  profesional  bersedia  untuk  dibisniskan. Karena  itulah  sampai  kapanpun  bisnis  ini  tidak  akan  menemui  masa  masa  sulit.  Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan  tetapi  juga  berimbas  kepada  masyarakat  luas,  prostitusi  atau  pelacuran  bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar- benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu  akan  tetapi  sesudah  menjadi  gejala  sosial  dari  penyimpangan  seksualitas  yang normal dan juga agama.
Dalam  pengertian  yang  lain  kata  prostitusi  berasal  dari  perkataan  latin prostitute yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata prostrate artinya penjual, menjajakan. Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan  si pemakai  jasa pelacur  yang  memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. 1 Aktivitas dan praktik prostitusi di Indonesia secara garis besar terwujud  dalam  dua  bentuk  yaitu  prostitusi  yang  terdaftar  dan  terorganisir  serta  prostitusi yang  tidak  terdaftar.  Prostitusi  yang  terdaftar  dalam  menjalankan  aktivitasnya  dimana pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah  tertentu.  Penghuninya  secara  periodik  harus  memeriksakan  diri  pada  dokter  atau petugas  kesehatan,  dan  mendapatkan  suntikan  serta  pengobatan  sebagai  tindakan  dan keamanan umum. Sebagaimana W.A Bonger dalam tulisannya Maatschappelijke Oorzaken der  Prostitutie mendefinisikan  prostitusi  sebagai  gejala  kemasyarakatan  di  mana  wanita menjual  diri  melakukan  perbuatan-perbuatan  seksual  sebagai  mata  pencaharian.  Menurut pendapat  Bonger  tersebut  sangat  jelas  dinyatakan  adanya  peristiwa  penjualan  diri  sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. 2
Revolusi  4.0  membawa  kemajuan  teknologi  dan  informasi  yang  pesat  telah memberikan  banyak  keuntungan  di  setiap  lapisan  masyarakat  dan  di  berbagai  bidang. Kemajuan  teknologi  dimaksud  adalah  adanya  jaringan  internet  yang  dapat  diakses  oleh siapapun dan dimanapun, namun kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh siapapun ini telah  menjadi  peluang  untuk  dilakukan  kejahatan  yang  menguntungkan  pribadi  maupun korporasi  untuk  proses  lebih  cepat  dan  biaya  ringan.  Salah  satu  kejahatan  yang
1 Simanjuntak Simanjuntak, Patologi Sosial (Bandung: Tarsito, 1985). Hlm. 112
2 Kartini Kartono, Patologi Sosial , Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Hlm. 214
memanfaatkan  fasilitas  internet  adalah  pelacuran  atau  prostitusi.  Prostitusi  ini  dikenal dengan  istilah prostitusi  online. Prostitusi  online  berbeda  dengan  prostitusi  yang  tidak terdaftar, dimana  dalam  menjalankan aktivitasnya yaitu  mereka yang melakukan prostitusi secara  gelap-gelapan  dan  liar,  baik  secara  perorangan  maupun  dalam  kelompok. Perbuatannya  tidak  terorganisir,  tempatnya  pun  tidak  tertentu.  Bisa  di  sembarang  tempat, baik  mencari  mangsa  sendiri  maupun  melalui  calo-calo  dan  panggilan.Mereka  tidak mencatatkan  diri  kepada  yang  berwajib.  Sehingga  kesehatannya  sangat  diragukan,  karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.
Selanjutnya  bila dibandingkan dengan prostitusi online, kegiatan  yang dilaksanakan telah  terorganisir  dimana  terdiri  pekerja  seks  komersial , mucikari  atau  germo (pimp) dan pelanggannya (client) ditambah dengan kemajuan teknologi  melalui  internet dimana  media ini  memang  lebih  aman  jika  dibandingkan  dengan  langsung  menjajakan  di  pinggir  jalan ataupun  tempat  lokalisasi.  Dengan  adanya  media  ini  seseorang  bisa  lebih  leluasa  dalam bertransaksi,  tidak  harus  saling  bertemu  langsung  antara  seorang  pelaku  prostitusi  dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di  Indonesia  cara  kerja  dimulai  Pekerja  seks  komersial  akan  mempromosikan  dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan disambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung  belang  diharapkan  memberi down  payment terlebih  dahulu  untuk  meyakinkan pekerja  seks.  Dalam  iklan  yang  dipromosikan  di  media  sosial  para  pekerja  seks  sudah menentukan  secara  lengkap  layanan  yang  akan  diterima  oleh  para  pria  hidung  belang tersebut.Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp , maka akan menentukan dimana tempat  pelaksanaannya.  Setelah  selesai  biasanya  lelaki  hidung  belang  akan  langsung meminta  nomor  telepon  untuk  mempermudah  memanggilnya  kembali  suatu  saat  jika dibutuhkan.  Cara  kerja  yang  telah  diuraikan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi Republik  Indonesia  sampai  tahun  2016  telah  memblokir  situs  sebanyak  900.000,-  yang memiliki  muatan  porno  dan  prostitusi  berdasarkan  Peraturan  Menkominfo  No.19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negatif terhadap Negara Indonesia  antara  lain  merusak  moral  bangsa  terutama  generasi  penerus  bangsa  sebagai estafet penerus  bangsa sehingga dapat  mengancam kelangsungan  hidup bangsa dan Negara di masa mendatang. 3 Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan sosial akan tersisihkan  dan  hanya  akan  tertinggal  kebudayaan  liberalisme. 4 Prostitusi  dapat dimanfaatkan  oleh  pihak  luar  untuk  merusak  ketahanan  nasional,  menjatuhkan  jati  diri bangsa  Indonesia  yang  tersohor  dengan  luhur  budinya  dan  menjunjung  tinggi  nilai  budaya ketimuran  dan  agamanya  dan  prostitusi  online  dapat  menimbulkan  dan  menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit.
3 Moh. Rasyid, Pendidikan Seks (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007).
4 Mudjijono Mudjijono, Sarkem : Reproduksi Sosial Pelacur (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 99-112 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Prostitusi  online  merupakan  tindak  pidana  dan  untuk  itu  dibutuhkan  kehadiran hukum pidana, maka diperlukan kehadiran hukum pidana, pada dasarnya, kehadiran hukum pidana  di  tengah  masyarakat  dimaksudkan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  individu maupun  kelompok  dalam  masyarakat  dalam  melaksanakan  aktifitas  kesehariannya.  Tindak pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  aturang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah  atau  disebut  dengan  hukum  dan  akan  diberikan  sanksi  pidan  bagi  pelaku  yang melakukan tindakan hukum, kekerasan merupakan suatu  perbuatan sewenang-wenang yang bertujuan untuk melukai orang lain fisik maupun psikis. 5
Prostitusi online yang  telah diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi semenjak tahun 2018  sampai  dengan  tahun  2019   bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Daerah  khususnya Instansi  Satuan  Pamong  Praja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi,  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Pengendalian  Penduduk  Provinsi  Jambi  sebanyak  35 kasus. Namun jumlah kasus ini tidak ada satupun  kasus yang mengalami proses penegakan hukum selanjutnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  yaitu  Provinsi Jambi  dengan  pendekatan  Yuridis  Empiris  yakni  mempelajari  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  kemudian  dihubungkan  dengan  pelaksanaannya  dalam  penegakan hukum  tindak  pidana  prostitusi  online  sebagai  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang. Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran dan uraian penegakan  hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. Sumber data yang digunakan berasal dari Penelitian  Kepustakaan dan  Lapangan dalam rangka  menghimpun data primer dilakukan  wawancara  berdasarkan  kriteria  responden  yang  ditentukan  berdasarkan kebutuhan.  Dari  semua  data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  yang telah  dikumpulkan,  diseleksi  dan  data  tersebut  diklasifikasikan.  Setelah  diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif. Data  yang  terkumpul  diseleksi  dan  diklasifikasi  sesuai  dengan  karakteristiknya,  lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif. 6

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Penegakan  Hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  prostitusi online  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  menurut  peraturan  perundang undangan  dan  melalui  sistem  peradilan  pidana  Negara  Republik  Indonesia  dikarenakan
5 Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3, No. 1 (2019): 41–52, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992.
6 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
tindak  pidana  prostitusi  online  merupakan  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Adapun dasar  hukum  prostitusi  online  merupakan  suatu  modus  baru  perdagangan  orang  akibat perkembangan  teknologi dan  informasi. 7 Pemerintah Indonesia telah  memiliki peraturan perundang  undangan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  prostitusi  online  yang  marak terjadi di Indonesia yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang- Undang  RI  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  Undang-Undang  RI  No.19  Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di  dalam  KUHP,  terdapat  3  (tiga)  Pasal  yang  berhubungan  dengan  perbuatan prostitusi  yang  memberikan  penjelasan  lebih  jelas  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana prostitusi yang yang selengkapnya menyatakan bahwa :
a. Pasal  296  :  “Barangsiapa  dengan  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau kebiasaan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”;
b. Pasal  297  :  “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”; dan
c. Pasal  506  :  “Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.
Penelusuran  selanjutnya  pada  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia yang menggariskan bahwa :
a. Dalam Pasal 23:
1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; dan
2) Setiap  orang  bebas  untuk  mempunyai,  mengeluarkan  dan  menyebarluaskan pendapat  sesuai  hati  nuraninya,  secara  lisan  dan  atau  tulisan  melalui  media cetak  maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
b. Pasal 73 : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi  oleh  dan  berdasarkan  undang-undang,  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.
Tindak pidana Prostitusi online merupakan tindakan perdagangan orang, maka hal ini  melanggar  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Perdagangan  orang  dimaksud  dalam tulisan  ini  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
7 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakkan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang (Semarang: Pustaka Magister, 2013).

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 99-112 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan  dari  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  dalam  Negara  maupun  antar Negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  tereksploitasi.  Ketentuan  sanksinya beragam,  yaitu  penjara  berkisar  minimum  tiga  tahun  hingga  seumur  hidup  dan  denda berkisar  minimum  Rp.  120.000.000,-  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  hingga  Rp. 5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah),  tergantung  pada  kategori  tindakannya  sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menyatakan  sebagaimana diatur dalam Pasal 2 :
1) Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
2) Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Unsur-unsur  pidana  yang  dipenuhi  di  dalam  Undang  Undang  ini  adalah    setiap orang,  yang  melakukan:  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan  dari  orang  lain  tersebut.  Selanjutnya  perbuatan  tersebut  di  atas  harus mempunyai  tujuan  untuk  mengeksploitasi  (perhatikan  ketentuan  pasal  2  ayat  (1))  atau mengakibatkan tereksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat (2)).
Konten-konten  yang ditawarkan  mengenai kriteria, ciri-ciri,  foto-foto pekerja  seks dan  jasa  prostitusi  di  dalam  situs-situs  prostitusi  online  juga  telah  melanggar  Undang- Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lengkapnya terdapat pada Pasal- Pasal sebagai berikut :
a) Pasal 4 :
1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara  eksplisit  ketelanjangan  atau  tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung layanan seksual.
b) Pasal  7  :  Setiap  orang  dilarang  mendanai  atau  memfasilitasi  perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
c) Pasal  29  :  “Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,  mengekspor, menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
d) Pasal  30  :  “Setiap  orang  yang  menyediakan  jasa  pornografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
Tindak pidana prostitusi online  selanjutnya  melanggar Undang Undang RI  No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI  No.19 Tahun 2016  merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  keamanan  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis  perlu  dilakukan  perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian  hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 ,  berbunyi. Setiap Orang dengan  sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  dengan ancaman  pidana  diatur  didalam  Pasal  45  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Setiap  Orang  yang

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 99-112 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  27 ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kepolisian Daerah Jambi telah melakukan berbagai upaya-upaya penegakan hukum antara lain :
1. Penguatan dan sinergitas lembaga-lembaga di seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi  dan  seluruh  Polres  Polda  Jambi  yang  terkait  dengan  penanggulangan  dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online.
2. melakukan  razia-razia    dengan  waktu  yang  tidak  ditentukan  di  wilayah  hukum Polda  Jambi  bekerjasama  dengan  semua  Polres  di  wilayah  hukum  Polda  Jambi terutama di lokasi kontrakan, penginapan dan/atau hotel-hotel.
3. Melaksanakan operasi rutin setiap sabtu malam minggu di semua jajaran  Polsek di Polda  Jambi,  disebabkan  pada  malam  ini  banyak  penduduk  melakukan  aktivitas liburan.
4. Melaksanakan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  dikelola  oleh  Bimbingan Masyarakat di seluruh Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online.
5. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala-gejala di media sosial terutama pada komentar dan tanggapan yang mengandung unsur-unsur perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi
2. Hambatan-Hambatan  yang  Mempengaruhi  Proses  Penegakan  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  Di  Wilayah  Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Hambatan-hambatan  yang dihadapi oleh penyidik Polda  Jambi dalam penegakan hukum  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  prostitusi  online  di  wilayah  hukum Kepolisian Daerah Jambi sebagai berikut :
1. Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja dimana jumlah  kasus  prostitusi  online  mengalami  peningkatan  dengan  modus  berbagai model  sehingga  mempengaruhi  kinerja  setiap  personil  melebihi  batas  sehingga  dari jumlah  personil  yang  kurang  memadai  tersebut  membuat  personil  polisi  sebagai penyidik mengalami permasalahan terhadap beban kerja.
2. Anggaran  yang  dimiliki  oleh  Polda    Jambi  yang  terbatas  dimana  anggaran  yang dimiliki oleh Polda Jambi dalam proses pencegahan dan penegakan hukum terhadap semua  tindak  pidana  dan  khususnya  penegakkan    hukum  prostitusi  online dibandingkan sangat sedikit dengan perbandingan 0,1 : 100 dikarenakan pembagian dengan satuan kerja polres lain yang ada di Polda Jambi. Hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan  razia  yang  tertangkap  tangan  sangat  sedikit  sekali  itu  dibarengi  dengan
tindak  pidana  lainnya  seperti  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Selanjutnya  juga diperoleh bahwa segi profesional dengan anggaran yang minim hal ini bisa menjadi faktor  ketidakseriusan  personil  dalam  melakukan  razia  dan  untuk  memberikan  rasa aman  kepada  masyarakat,  dengan  memaksimalkan  tugas  polisi  dapat  melakukan razia  lebih  rutin  melalui  pembiayaan  dana  bersama  dengan  pemerintah  daerah  dan lembaga lainnya.
3. Profesionalitas atau keahlian serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang  kurang  memadai  dapat  dilihat  dari  personil  penyidik  di  Ditreksrimum  Polda Jambi  sebagai  unit  yang  diberi  tanggung  jawab  dalam  penegakan  hukum  prostitusi online  terdiri  dari  personil  yang  terbatas  terhadap  pemahaman  tentang  teknologi informasi terkait modus prostitusi online di media internet.
4.  Masih  ditemui  oknum  personil  polisi  yang  belum  bisa  melaksanakan  sebagaimana kode  etik  profesi  polisi  dalam  pencegahan,  penanggulangan  dan  penegakan  hukum prostitusi online yaitu :
a) Etika pengabdian  merupakan komitmen  moral  setiap personil  Kepolisian Negara Republik  Indonesia  terhadap  profesinya  sebagai  pemelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  penegak  hukum  serta  pelindung,  pengayom  dan  pelayan masyarakat.
b) Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik  Indonesia  terhadap  institusinya  yang  menjadi  wadah  pengabdian  yang patut  dijunjung  tinggi  sebagai  ikatan  lahir  batin  dari  semua  insan  Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
c) Etika  kenegaraan  merupakan  komitmen  moral  setiap  personil  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  politik,  golongan  dalam  rangka  menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adanya  kelemahan  integritas  (konsistensi  dan  keteguhan  yang  tak  tergoyahkan dalam menjunjung tinggi profesi polisi) pada saat ditemukan adanya pelaku kurir ataupun pemilik  dengan  sigap  memberikan  sejumlah  uang  yang  telah  disepakati  kedua  belah pihak  sehingga  proses  tidak  masuk  dalam  tahap  selanjutnya  dan  adanya  oknum  polisi yang  memberikan  informasi-informasi  akan  diadakan  razia  sehingga  pada  saat  razia  di lokasi yang menjadi target tidak adanya operasi tangkap tangan.
Hambatan-hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polda Jambi antara lain :
1. Tidak  adanya  kerjasama  dari  pihak  masyarakat  pada  saat  penangkapan  pelaku pelaku prostitusi online
Sering  kali  upaya  represif  yang  dijalankan  oleh  polisi  dirasakan  memaksakan rakyat  dan  menekan  kebebasan  rakyat.  Untuk  itulah  partisipasi  masyarakat diperlukan agar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga kasus-kasus  yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam  masyarakat. Namun demikian, kenyataannya  yang  sering  terjadi  dalam  masyarakat  kita  adalah  tidak  ada partisipasi  dari  masyarakat  terutama  dalam  hal  penangkapan.  Untuk  itulah

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 99-112 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kerjasama  antara  aparat  penegak  hukum  dengan  masyarakat  harus  diutamakan terutama  demi  tegaknya  hukum  di  Indonesia.  Kenyataan  yang  terjadi  pada  saat razia pelaku prostitusi online
2. Kurangnya  koordinasi  antara  penegak  hukum,  aparat  pemerintah,  tokoh masyarakat di dalam menanggulangi prostitusi online Kesadaran hukum baik aparatur penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta  pula  kesadaran  bahaya  prostitusi  online  dengan  baik  demi  mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pembangunan berkelanjutan. Efektivitas penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  hendaknya  mendapat  dukungan yang  bersifat kooperatif dari  semua pihak,  baik pihak pemerintah  maupun tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Kenyataannya masih ditemukan antara aparat penegak  hukum,  aparatur  pemerintahan  dan  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama belum  tercipta  suatu  koordinasi  yang  kooperatif  dalam  pemberantasan  tindak pidana prostitusi online.Ini juga menjadi salah satu kendala melakukan penegakan hukum prostitusi online.
3. Upaya  Kepolisian  Daerah  Jambi  Menghadapi  Hambatan-Hambatan  Dalam Penegakan Hukum  Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Hambatan-hambatan    yang  dihadapi  oleh  Polda  Jambi  dalam  melakukan penegakan hukum prostitusi online di wilayah hukum Polda Jambi, maka perlu dilakukan optimalisasi melalui pengkajian ulang (evaluasi dan monitor) terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam penegakan hukum prostitusi online yang dilakukan. Evaluasi dan  monitor sebagai  upaya untuk  mencapai optimalisasi penegakan  hukum  yang  efektif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 8
1. Fokus  terhadap  pemahaman  mengenai  resiko  dan  masalah  dari  perilaku  yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran;
2. Desain  untuk  merubah  “ life  trajectory ”  dari  kelompok  sasaran,  dengan menyediakan  pilihan  dan  kesempatan  dalam  jangka  panjang  yang  sebelumnya tidak tersedia;
3. Kesempatan  untuk  mempelajari  keterampilan  hidup  baru  yang  dapat  membantu partisipan  untuk  menghadapi  stres  dengan  lebih  efektif  dengan  dukungan  sosial yang ada;
4. Fokus  dalam  menguatkan  dukungan  dasar  dari  keluarga,  komunitas  atau lingkungan sekolah; dan
5. Koleksi  dari  penelitian  yang  memiliki  kualitas  yang  baik  menjadi  bukti  dalam keefektivitasan dokumen.
Pada  hakikatnya,  pembaharuan  hukum  pidana  harus  ditempuh  dengan pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan (policy-oriented  approach) dan  sekaligus pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai (value-oriented  approach) karena  ia  hanya
8 Yunita Yunita, Pencegahan Kekerasan (Jakarta: L’Abate, 1990). hlm. 10
Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
merupakan  bagian  dari  suatu  langkah  kebijakan  atau policy (yaitu  bagian  dari  politik hukum/penegakan  hukum,  politik  hukum  pidana,  politik  kriminal,  dan  politik  sosial). Pendekatan  kebijakan  dan  pendekatan  nilai  terhadap  sejumlah  perbuatan  asusila dilakukan  dengan  mengadopsi  perbuatan  yang  tidak  pantas/tercela  di  masyarakat  dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. 9 Lebih jelasnya kebijakan penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  non  penal  (pencegahan)  hanya  meliputi penggunaan  sarana  sosial  untuk  memperbaiki  kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan  suatu  sanksi  pidana.  Memang  tidak  mungkin  semua  perbuatan  yang  tercela  dan sebagainya  itu  dijadikan  tindak  pidana.  Empat  kriteria  yang  perlu  diperhatikan  sebelum memberi  ancaman  pidana  (mengkriminalisasi),  yaitu  tujuan  hukum  pidana;  penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.
Sehingga  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka  upaya  optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam melakukan penegakan hukum prostitusi online di Polda Jambi sebagai berikut :
1. Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga di seluruh Polres se Provinsi Jambi dalam  penanggulangan dan penegakan  hukum prostitusi online di Polda Jambi
2. Lebih  meningkatkan  razia-razia    tanpa  menentukan  waktu  terutama  di  rumah- rumah kost, hotel-hotel di seluruh wilayah Provinsi Jambi
3. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, perguruan tinggi,  desa-desa,  sampai  kepada  instansi  pemerintah  tentang  bahaya  prostitusi online
4. Pendeteksian    pengamatan  yang  dilakukan  dengan  mengamati  setiap  gejala kecenderungan  praktik  prostitusi  online  terutama  di  media  social  dengan membentuk  jaringan  sumber  informasi,  dan  analisa  dampak  kebijaksanaan melalui  bimbingan  masyarakat  dan  pengayom  masyarakat  untuk  lebih  mudah masuk  ke  dalam  masyarakat  sehingga  kepolisian  yang  telah  berbaur  dengan masyarakat dapat melakukan pendeteksian terhadap kecenderungan atau indikasi adanya praktik prostitusi online
5. Peningkatan  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  jiwa  nasionalis kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan  –  penyuluhan  dengan  bekerja  sama dengan  tokoh  agama  dan  masyarakat  melalui  penguatan  peranan  orang  tua kepada  anak  dikarenakan  keluarga  adalah  pondasi  dasar  pembentukan masyarakat.
9 Hasuri Hasuri, “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 167–84, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 99-112 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
6. Menindak  lebih  tegas  oknum  polisi  yang  telah  melanggar  kode  etik  sebagai penegak  hukum  dan  lebih  meningkatkan  integritas  anggota  polisi  dengan melakukan  baik  yang  bersifat  pelatihan,  penyadaran  maupun  kegiatan penggeledahan  rutin  dan  insidentil,  dalam  intensitas  secara  sistemik  dan simultan  berupa  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  terhadap  personel  polisi tersebut dalam rangka memberikan efek jera bagi personel polisi yang terlibat di dalam tindakan prostitusi online.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  permasalahan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  penegakkan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  prostitusi online sebagai berikut :
1. penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi menurut sistem peradilan pidana dan  aturan  yang  mengatur  antara  lain  :  telah  diatur  di  dalam  Undang  Undang  RI No.19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI  No.19 Tahun 2016 merupakan  perubahan  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang    Informasi dan Transaksi.
2. Hambatan-hambatan  yang  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana  perdagangan  orang  melalui  prostitusi  online  di  wilayah  hukum  Kepolisian Daerah  Jambi  tidak  berlanjut  bersumber  dari  dalam  dan  luar  Kepolisian  Daerah Jambi.
3. Upaya  Kepolisian Daerah Jambi  menghadapi  hambatan-hambatan dalam penegakan hukum  tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online antara lain :
a. Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga di seluruh Polres di Provinsi Jambi  dalam    penanggulangan  dan  penegakan  hukum  prostitusi  online  di wilayah hukum Polda Jambi;
b. Lebih  meningkatkan  razia-razia    tanpa  menentukan  waktu  terutama  di  rumah- rumah kost, hotel-hotel di seluruh wilayah Provinsi Jambi;
c. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, perguruan tinggi,  desa-desa,  sampai  kepada  instansi  pemerintah  tentang  bahaya  prostitusi online;
d. Pendeteksian    pengamatan  yang  dilakukan  dengan  mengamati  setiap  gejala kecenderungan  praktik  prostitusi  online  terutama  di  media  sosial  dengan membentuk jaringan sumber informasi;
e. Peningkatan  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  jiwa  nasionalis kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan  –  penyuluhan  dengan  bekerja  sama dengan  tokoh  agama  dan  masyarakat  melalui  penguatan  peranan  orang  tua
kepada  anak  dikarenakan  keluarga  adalah  pondasi  dasar  pembentukan masyarakat; dan
f. Menindak  lebih  tegas  oknum  polisi  yang  telah  melanggar  kode  etik  sebagai penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhini,  Alycia  Sandra  Dina,  and  Ridwan  Arifin.  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2019): 41–52. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992.
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Hasuri, Hasuri. “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan  Hukum.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.  3,  No.  2  (2019):  167–84. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879.
Kartono, Kartini. Patologi Sosial . Ed. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Mudjijono,  Mudjijono. Sarkem :  Reproduksi  Sosial  Pelacur .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2005.
Rasyid, Moh. Pendidikan Seks . Semarang: Syiar Media Publishing, 2007.
Simanjuntak, Simanjuntak. Patologi Sosial . Bandung: Tarsito, 1985.
Siswanto,  Heni. Rekonstruksi  Sistem  Penegakkan  Hukum  Pidana  Menghadapi  Kejahatan Perdagangan Orang . Semarang: Pustaka Magister, 2013. Yunita, Yunita. Pencegahan Kekerasan . Jakarta: L’Abate, 1990.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 99-112 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi