## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM RESI GUDANG PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUBANG
Yayat Sudrajat 1 ) * & Indra Kristian 2)
Universitas Subang, Indonesia 1)
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia 2)
Email: yayatunsub67@gmail.com *

## Abstract
The  general  problem  of  agriculture  in  Indonesia  is  the  fall  in  prices  during  the  main harvest season. Farmers cannot store their crops longer because they have run out of funds and  do  not  have  adequate  warehouses.  This  condition  is  exploited  by  middlemen  and moneylenders to make big profits, so that the farmers feel disadvantaged. Some of the reasons farmers sell their crops to middlemen are because middlemen are able to transport and take care of harvesting and transporting themselves. The buying process by middlemen for farmers is fairly cheap and the loyal customers of farmers are middlemen so whenever it's harvest time, farmers still entrust their sales to middlemen. The government then tried to overcome these problems  through  the  establishment  of  a  Commodity  Auction  Market,  a  People's  Business Credit,  and  a  Warehouse  Receipt  System,  hereinafter  referred  to  as  a  Warehouse  Receipt System (SRG).
Keywords: Agriculture, Farmers, Harvest, Warehouse Receipt System.

## Abstrak
Permasalahan umum pertanian di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan  para  tengkulak  dan  rentenir untuk   mengambil    untung    besar,  sehingga  para  petani  merasa  dirugikan.    Beberapa  alasan petani menjual  hasil panen ke tengkulak karena tengkulak mampu mengangkut dan mengurus sendiri  pemanenan  hingga  pengangkutan.  Proses  pembelian  yang  dilakukan  tengkulak  pada petani terbilang sangat murah dan pelanggan setia petani adalah tengkulak,  sehingga kapan pun masa panennya petani tetap mempercayakan penjualannya pada tengkulak. Permasalahan tersebut      oleh      pemerintah      kemudian      dicoba      diatasi    melalui  pendirian  Pasar  Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang atau Werehouse   Receipt   System selanjutnya disebut dengan Sistem Resi Gudang (SRG).
Kata kunci : Pertanian, Petani, Hail Panen, Sistem Resi Gudang.

## A. PENDAHULUAN
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat  dalam  suasana  perikehidupan  bangsa    yang  aman,  tenteram,    tertib    dan  dinamis. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah yang mana masyarakat  sebagai pelaku    utama  pembangunan    dan  pemerintah  berkewajiban  mengarahkan,    membimbing, melindungi,  serta  menumbuhkan  suasana  yang kondusif dalam menghadapi persaingan yang semakin sulit.
Permasalahan umum pertanian di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan  para  tengkulak  dan  rentenir untuk    mengambil    untung    besar,  sehingga  para  petani  merasa  dirugikan. Beberapa  alasan petani menjual  hasil panen ke tengkulak karena tengkulak mampu mengangkut dan mengurus sendiri  pemanenan  hingga  pengangkutan.  Proses  pembelian  yang  dilakukan  tengkulak  pada petani terbilang sangat murah dan pelanggan setia petani adalah tengkulak,  sehingga kapan pun masa  panennya  petani  tetap  mempercayakan  penjualannya  pada  tengkulak.  Permasalahan tersebut      oleh      pemerintah      kemudian      dicoba      diatasi    melalui  pendirian  Pasar  Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang atau Werehouse   Receipt   System selanjutnya   disebut   dengan   SISTEM   RESI GUDANG (SRG).
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  merupakan  salah  satu  instrumen  penting yang efektif dalam system  pembiayaan  perdagangan,  serta  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  ini  dapat  memfasilitasi pemberian  kredit  bagi  dunia  usaha  dengan  agunan  inventori  atau  barang  yang  disimpan  di gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang  ingin  dicapai.  Pencapaian  target  baru  akan  terealisasi  jika  kebijakan      tersebut      telah diimplementasikan.   Oleh   karena   itu   untuk   dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Kebijakan  merupakan  arah tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (Winarno, 2007:18). Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  merupakan  tindakan  yang  diusulkan  oleh sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisikan suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan. (Sudrajat,Y; Kristian, I; 2022).
Dye dalam Nugroho (2006: 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “segala  sesuatu  yang dikerjakan  pemerintah,  mengapa  mereka  melakukan  dan hasil apa yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda”. Sementara Laswell dalam Nugroho (2006: 4) mendefinisikan kebijakan publik “sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai- nilai dan praktik- praktik  tertentu”.  Berdasarkan  pendapat  tersebut  diketahui  bahwa  kebijakan  publik  merupakan suatu   yang   dikerjakan  oleh  pemerintah  sebagai  program   yang ditujukan untuk tujuan nilai- nilai  dan praktik-praktik  tertentu. kebijakan  publik  adalah  keseluruhan aktivitas  pemerintah  baik dilakukan sendiri maupun    melalui    berbagai    badan    yang    lain,    yang    dimaksudkan    untuk mempengaruhi   kehidupan   masyarakat,   dengan   kata   lain   kebijakan   publik ditempatkan sebagai “pengatur” dalam masyarakat.
Implementasi    kebijakan    pada    prinsipinya    adalah    cara    agar      sebuah  kebijakan    dapat mencapai  tujuannya.  Dalam  mengimplementasikan  kebijakan publik,  maka  ada  dua  pilihan langkah  yang  ada  yaitu  langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut Carl I. Friedrick  dalam  Nugroho  (2006:  4)  pengertian  implementasi  kebijakan  adalah  :  “Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu, dengan  ancaman  dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi  sekaligus  mengatasi  hambatan  yang  ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.
Selanjutnya  Dunn  (2003:80)  mengemukakan  bahwa  :  “Implementasi  kebijakan,  berarti pelaksanaan  dan  pengendalian  arah  dan  tindakan  kebijaksanaan  sampai  dicapainya  hasil kebijaksanaan,  Implementasi  kebijaksanaan  pada  dasarnya  merupakan  aktivitas  praktis  yang
dibedakan  dari  formulasi  kebijaksanaan,  yang  pada  dasarnya bersifat teoritis”. Berdasarkan pendapat  para  ahli  penulis  menyimpulkan  bahwa implementasi kebijakan publik dapat dikatakan suatu  keputusan  pemerintah  yang  menjadi   pedoman    tingkah    laku    guna    mengatasi    masalah publik,  mempunyai tujuan, rencana dan program dilaksanakan secara jelas dalam bentuk aturan- aturan maupun undang-undang baik oleh pemerintah, lembaga non pemerintah atau oleh orang, atau kelompok orang, dirumuskan dan dianalisis oleh ahli kebijakan, di implementasikan  oleh  aktor sesuai  prosedur  untuk  mencapai  tujuan  atau  hasil yang diliarapkan dan terus dievaluasi sepanjang pelaksanaannya.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yang bersifat  deskriptif,  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam sistem dan kehidupan kerja organisasi pemerintah.(Sudrajat,Y  ;Kristian,I:  2022)  Dalam  hal  penelitian  ini  penulis  mengungkapkan penelitian  kualitatif  dengan  penelitian  yang  dilakukan  dalam  setting  tertentu  yang  ada dalam kehidupan  sebenarnya  dengan  maksud  menginvestigasi  dan  memahami  fenomena  apa  yang terjadi yaitu efektivitas dan efisiensi bidang pengelolaan  hasil panen petani dengan pemakain implementasi  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)    di  Pemda  Kabupaten  Subang.  Alasan  penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Alur Skema Sistem Resi Gudang
Dimulai  dari  petani,  atau  kelompok  tani,  koperasi  atau  UKM  atau  pelaku  usaha, mendatangi  gudang  yang  ditunjuk  dengan  membawa  komoditi  yang  akan  diresigudangkan. Lembaga   Penilaian   Kesesuaian   akan   menguji   mutu   komoditi   dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang : nomor, tanggal terbit,  identitas  pemilik,  metode uji,  jenis,  sifat,  jumlah,  mutu,  kelas  barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan yang  berwenang.  Sementara  itu  Pengelola  Gudang  akan  membuat  Perjanjian  Pengelolaan Barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola Gudang juga akan menerbitkan Resi  Gudang  (setelah  menerima  kode  registrasi  dari  Pusat  Registrasi)  yang  berisi  informasi tentang  :  judul  Resi  Gudang,  nama  pemilik,  lokasi  gudang,  tanggal  penerbitan,  nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang serta harga pasar.
Pengelola  Gudang  menyampaikan  informasi  tersebut  pada  Pusat  Registrasi  dan  seluruh data  dan  informasi  dalam  Resi  Gudang  ini  ditatausahakan  oleh  Pusat  Registrasi.  Pengelola Gudang juga akan memberi tahu semua informasi tersebut pada Badan Pengawas. Jika semua proses ini telah dilakukan, Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang bisa diterima petani/pelaku  usaha  untuk  segera  diuangkan  pada  lembaga  pembiayaan  bank  atau  non-bank yang ditunjuk. Resi Gudang ini juga bisa disimpan sebagai sebuah aset, atau diperdagangkan /diperjualbelikan.
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## Gambar 1. Alur penerbitan, penjaminan dan penyelesaian transaksi serta Resi Gudang
Bagi  petani  dan  pelaku  usaha  informasi  harga  komoditi  berperan  penting  untuk mengetahui   dan   memproyeksikan   kapan   waktu   yang   tepat   untuk menyimpan dan menjual,  sedangkan  bagi  lembaga  keuangan  untuk  membantu  menentukan  besarnya  nilai pinjaman  yang  dapat  diberikan.  Informasi  harga  ini  dapat  diakses  melalui  internet  dengan alamat http://infoharga.bappebti.go.id. Idealnya, sistem informasi dalam Sistem Resi Gudang terintegrasi  di  semua  pihak-pihak  yang  terkait,  secara  online  dan  real  time  di  mana  setiap Pengelola  Gudang  dilengkapi  dengan  perangkat  sistem  terhubung  secara  online  ke  Pusat Registrasi dengan sistem komputer, baris data local, komunikasi melalui dial-up, leased lines, VPN,  atau  internet.  Sementara  Pusat  Registrasi  menyediakan  sistem  dan  jaringan  informasi yang terhubung dengan stakeholders SRG (Pengelola Gudang, LPK, Penguji Mutu, Asuransi, Perbankan  BAPPEBTI)  untuk  menata-usahakan  Resi  Gudang  (verifikasi,  konfirmasi, registrasi, pengamanan, query, early warning system ).

## Standar Sasaran Kebijakan
Implementasi  Kebijkakan  dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  dari ukuran dan tujuan kebijakan  yang  bersifat  realistis  dengan  sosio  kultur  yang  ada  di  level  pelaksana  kebijakan. Standar/ukuran  dalam  suatu  kebijakan  sangat  diperlukan,  agar  kebijakan  tersebut  ketika diimplementasikan  tidak akan  kabur  dari tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Begitupun dengan  kejelasan  dan  konsistensi    standar/ukuran    dan    sasaran    kebijakan    juga    sangat diperlukan    agar  tidak  terjadi  multitafsir  bagi  penerima  kebijakan.  Sedangkan  sasaran merupakan  tujuan  yang  akan  dicapai  dari  kebijakan  tersebut  dalam  jangka  waktu  tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan  ingin dicapai.  Implementasi  kebijakan  Sistem  Resi  Gudang  menentukan sasaran target penerbitan resi gudang perperiodenya selama satu tahun sekali. Dinas  Koperasi  UMKM  Perdagangan dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang sendiri memiliki sasaran atau tujuan yang hendak dan ingin dicapai yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Subang.
Standar/ukuran dan sasaran kebijakan sudah jelas adanya dan aturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU No.9 Tahun 2006 tentang SRG  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2013,    agar mudah dipahami dan  dimengerti   oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha terutama petani maka sebaiknya     Dinas Koperasi  UMKM  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kab.  Subang melakukan  sosialisasi kepada pelaku usaha terutama petani mengenai Peraturan Pemerintah tersebut.    Dikarenakan  masih  ada    sebagian    pelaku  usaha    terutama    petani    yang  hanya mengetahui  dan memahami  apa itu  Sistem  Resi  Gudang.  Seperti  yang dikatakan salah satu petani bahwa sosialisasi   mengenai  Sistem Resi Gudang kurang optimal, karena masih hanya terfokus pada satu wilayah.
standar/ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal dalam penetapan target penerbitan resi gudang di Kabupaten Subang. Inilah sebabnya penetapan target harus realistis sesuai dengan potensi yang ada sehingga tujuan kebijakan Sistem Resi Gudang ini bisa optimal. Padahal jika
realisasi  resi  gudang  benar-  benar  sudah sesuai  dengan  potensi  yang  sudah  ada  maka  target yang ditetapkan pemerntah juga   seharusnya dapat rnelebihi yang selama ini   ditetapkan dan disesuaikan dengan potensi yang sudah ada.
Apabila  dikaitkan  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Hom  (Rusli,2015:105)  mengenai standar/ukuran dan sasaran kebijakan yaitu   kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga   diakhir program dapat diketahui  keberhasilan  atau  kegagalan  dari kebijakan       atau  program  yang dijalankan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan  kebijakan sistem resi gudang terlalu ideal untuk dilaksanakan di level kelompok sasaran (pelaku usaha terutama petani), maka agak sulit merealisasikan kebijakan  sistem resi gudang tersebut hingga titik  yang  dapat  di  katakan  berbasil. Dengan  begitu  implementasi kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang belum optimal dalam sasaran kebijakannya.
Menurut  teori  dari Mazmanian  dan Sabatier  mengenai   keje1asan dan konsistensi tujuan (Rusli, 2015: 108-109)  bahwa adanya kejelasan isi dan tujuan yang hedak dicapai dalam suatu implementasi  kebijakan,  menentukan  sasaran  atau tujuan    (waktu    tercapainya    dan    jumlah sasaran  yang  tercapai  sesuai  rencana), dalam menentukan target yang realistis. Menurut teori dari      Weimer  dan  Aidan  (Pasolong,  2010:59)  bahwa    logika    yang  digunakan  oleh    suatu kebijakan, yaitu sarnpai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang   dilakukan dengan tujuan atau sasaran  yang telah    ditetapkan    dengan    adanya        kepastian        hukum    dan    adanya  kesesuaian  antara perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi kejelasan dari standar/ukuran    dan   sasaran   kebijakan sistem resi gudang sangat diperlukan agar mudah   dipaharni   oleh   sasaran   kebijakan   yaitu pelaku usaha terutama petani dan agar tujuan   dari   kebijakan sistem resi gudang bisa tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan pemerintah.
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber  daya  yang  tersedia.  Sumber  daya  yang  harus  ada  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan terdiri dari sumber daya   manusia (SDA). Sumber dana atau anggaran dan fasilitas sarana dan   prasarana. Pelaksanaan kebijakan   harus   didukung   oleh   sumber   daya-sumber daya      yang   dapat memberikan  pengaruh  yang  signifikan  agar  pelaksanaannya    dapat berjalan  dengan  baik,  Jika  tidak  ada  sumber    daya    yang  memadai    maka          pelaksanaan kebijakan akan terhambat.
Sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan  sistem  resi  gudang  pada Dinas Koperasi UMKM  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  dikatakan  sudah  optimal  atau belum dapat diukur dengan indikator kuantitas dan kualitas   SDM,   ketepatan   alokasi   sumber dana   dan   ketersediaan   fasilitas pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia (SDM)  yang tersedia saat ini di Kabupaten Subang belum   mencukupi   dari segi   kuantitas   untuk   memenuhi   dan   menunjang pelaksanaan kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang. Serta jumlah pengelola  gudang  dan  gudang   SRG  itu  sendiri  yang tidak    sebanding    dengan  jumlah  wilayah  kebijakan  tentu  akan  mempengaruhi  kelancaran implementasi kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang. Maka perlu ada tambaban pengelola  gudang  dan  gudang  SRG  di  Kabupaten  Subang.  Jika  dilihat  dari  segi  kualitasnya Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sudah cukup baik dengan terus mengupayakan SDM yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan pelarihan- pelarihan  agar  mengahasilkan  pengelola  gudang  yang  komitmen  dan  kompeten  dalam melaksanakan  tugasnya.
Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Hom (dalam Rusli, 2015:105) bahwa sumber daya   menunjuk   kepada   seberapa   besar dukungan sumber daya manusia, biaya, dan  waktu  untuk  melaksanakan  program  atau  kebijakan  untuk  menghasilkan  implementasi kebijakan dengan kinerja baik  dan dapar menjelaskan nilai yang efisien. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan
unmk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu  merupakan  bagian  yang  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  karena  waktu  sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya wakm merupakan      penentu  pemerintah dalam implementasi  kebijakan  sistem  resi gudang pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang belum berjalan optimal dari segi Sumber daya.
Implementasi kebijakan bisa dilaksanakan dengan optimal, jika apa yang menjadi    standar tujuan        kebijakan        dipahami        oleh        para        individu        yang  bertanggungjawab    atas pencapaian    standar    dan    tujuan    kebijakan,    karena    itu  standar  dan  tujuan  harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan. Dengan demikian, prospek  implementasi kebijakan  sistem  resi  gudang  yang optima sangat ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam  mengkomunikasikan  standar  dan  tujuan  kebijakan,  disamping  itu  koordinasi  juga membantu mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.
Komunikasi  antar  organisasi  implementasi  kebijakan  sistem  resi  gudang  pada  Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang dikatakan  sudah  optimal atau  belum  bila  dapat  di  ukur  dengan  indikator koordinasi dan sosialisasi antar organisasi. Berdasarkan hat tersebut terlihat bahwa pengelola gudang sudah mengerti dengan tupoksinya masing-masing sehingga dalam melaksanakan tugas pun berjajan dengan baik dan sesuai yang diharapkan  atasan  juga  penuh  tanggungjawab.    Disamping  itu,  semakin  baik  koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian juga sebaliknya. Koordinasi bisa dikatakan suatu kerjasama yang dilakukan  oleh  berbagai  pihak  dalam  melakukan    kegiatan  yang  berbeda-beda  agar  berjalan optimal  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  awal,  termasuk    kerjasama    antara    Dinas Koperasi   UMKM   Perdagangan  dan Perindustrian dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan implementasi kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang yaitu dengan Bank BJB dan BAPPEBTI.  Tanpa  adanya  koordinasi  yang  baik,  maka  kemungkinan  masing-masing  orang tersebur  akan  bekerja  sendiri-sendiri  yang  tentunya  tidak  menutup  kemungkinan mengakibatkan suatu hambatan terhadap usaha-usaha pencapaian tujuan instansi.
Karakteristik  agen  pelaksana  mencakup  struktur  birokrasi,    norma-norma  dan  pola-pola hubungan    yang  terjadi    dalam    birokrasi    yang    semuanya    itu  akan  mempengaruhi implementasi.  Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya  kerjasama  banyak  orang, ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang  tersedia,  maka  hal  ini  akan mengabaikan jalannya  kebijakan.  Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dan pembagian wewenang yang baik.

## E. SIMPULAN
Implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan  dan Perindustrian    Kabupaten    Subang  belum    optimal  berdasarkan  konsep  kebijakan  yang diperkenalkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn.    Maka  berdasarkan    hasil    penelitian    dan pembahasan  yang dilakukan penulis mengenai Implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang ini dapat disimpulkan sebagai berikut:Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan. Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan belum  optimal  karena  kurang  tepat  dalam penetapan  target  penerbitan  resi  gudang  terlalu ideal sehingga  tujuan  kebijakan  sistem  resi  gudang  belurn  tercapai  karena  realisasi  penerbitan  resi gudang tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Sumber Daya, baik dari segi sumber daya  manusia  (SDM)  maupum  Sumber  dana  di  Dinas  Koperasi  UMKM  Perdagangan  dan Perindustrian belum optimal. Komunikasi antar Organisasi, komunikasi antar organisasi pelaksana dilihat dari komunikasi dan koordinasi di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian sudah berjalan dengan baik, juga antara Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian
dengan  pihak-pihak  terkait  yaitu  BAPPEBTI  dan  Bank  BJB.  Karakteristik  Agen  Pelaksana, karakteristik.  agen  pelaksana  dalam  implementasi  Kebijakan  Sistem  Resi  Gudang  di  Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sudah optimal. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik di Kabupaten Subang cukup kondusif dalam mendukung pelaksanaan implementasi  kebijakan  sistem  resi  gudang  pada  dinas  Koperasi  UMKM  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Subang. Disposisi implementator, sikap  pelaksana  dalam  implemetasi kebijakan  sistem  resi  gudang menunjukkan sikap positif dan mendukung berjalannya pelaksanaan implernetasi kebijakan sistem resi gudang di Kabupaten Subang ini.

## REFERENSI
Abdul  Wahab,  Solichin,  2004.  Analisis  Kebijaksanaan,  Dari  Formulasi  ke  lmplementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. AG,
Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. lmplementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media Badan Pusat Statistik, 2020, Kabupaten Subang Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Subang Burhan,  Bungin,  Prof,  Dr,  H,  M,  S.Sos,  M.Si,2007,  Penelitian  Kualitatif,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group
Dunn,  William  N,  2003,  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Terjemaahan  Edisi  ke-III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media. Yogyakarta. Kristian, I; Pancasila dan Kewarganegaraan Alfabeta 2019 Kristian  I,  Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Pamulihan Kabupaten Garut. Jurnal Dinamika Vol 9, No 1 (2022) 23-37
LAN RI. 1999. Pengukuran  Kinerja Suatu Tinjauan Terhadap Instansi Pemerintah. Jakarta : LAN RI Press
Nugroho, Riant, D 2006, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Cetakan Kedua, Jakarta: PT EMK Gramedia. Subarsono, AG, 2006, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Pasolong, Harbani. 2009. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta Rusli, Budiman. 2015. Kebijakan Publik. Bandung, CV. ADOYA Mitra Sejahtera Subarsono.  2005.  Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi,  Yogyakarta  :
Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta Y  Sudrajat,  I  Kristian,  Implementasi  Aplikasi  E-Retribusi  di  Pasar  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Subang- Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen, 2022 3 (2), 116-127