## MANAJEMEN MUTU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Mila Mahmudah
STAI Taruna Surabaya
Email milamahmudah91495@gmail.com
Abstract: The  term  management  has  many  meanings,  management  is  directing  /  leading something  of  effort  through  planning,  organizing,  coordinating  and  controlling  human resources  and  materials  aimed  at  achieving  predetermined  goals.  In  the  science  of management there is the concept of problem solving that is placed in the workplace, namely the  P-D-C-A  approach  as  a  process  of  solving  problems  with  a  continuous  and  systematic pattern. While management  can also  be defined as a process  of organizing and utilizing the resources of the organization through the cooperation of members to  achieve organizational goals effectively and efficiently. The practice of organizing education can be analogous to the production  process  in  a  company  (industry).  It's  just  that  the  products  produced  by educational institutions in the form of services. Therefore educational institutions can be said as  service  companies.  From  this  perspective,  the  quality  and  quality  of  services  (services) produced  is  a  measure  of  the  quality  of  an  educational  institution.  Namely  the  extent  of customer  satisfaction  with  the  services  produced.  What  is  meant  by  customers  here  are internal  customers,  namely  teachers  and  other  education  personnel,  and  external  customers, namely students and related parties outside the educational institution. Thus, schools are said to  be  of  good  quality  if  they  are  able  to  provide  services  according  to  or  even  exceed  the expectations  of  teachers,  employees,  students,  and  other  related  parties  such  as  parents, funders, the government or the world of work of users of graduates.
Keywords: quality management, educational institutions

## Pendahuluan
Upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  merupakan  titik  strategis  dalam  upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu pilar  pembangunan  bagi  suatu  bangsa  melalui  pengembangan  potensi  individu.  Karenanya, dapat dikatakan bahwa masa depan suatu bangsa terletak pada mutu dan  kualitas pendidikan yang  dilaksanakan.  Untuk  menjamin  mutu  dan  kualitas  pendidikan,  diperlukan  perhatian yang  serius,  baik  oleh  penyelenggaran  pendidikan,  pemerintah,  maupun  masyarakat.  Sebab, dalam sistem pendidikan nasional sekarang ini, konsentrasi terhadap mutu dan kualitas bukan semata-mata  tanggungjawab  sekolah  dan  pemerintah,  tetapi  merupakan  sinergi  antara berbagai komponen termasuk masyarakat.
Oleh  karena  itu,  masyarakat  harus  sadar  dan  berkonsentrasi  terhadap  peningkatan mutu pendidikan. Untuk melaksanakan penjaminan mutu tersebut, diperlukan kegiatan  yang sistematis  dan  terencana  dalam  bentuk  manajemen  mutu.  Manajemen  mutu  dalam pendidikan merupakan cara dalam mengatur semua sumber daya pendidikan, yang diarahkan agar semua orang yang terlibat di dalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi  dalam  perbaikan  pelaksanaan  pekerjaan  sehingga  menghasilkan  jasa  yang sesuai bahkan melebihi harapan pelanggan.
Menurut Mulyasa, sebagai  industri jasa, mutu lembaga pendidikan dapat diukur dari pelayanan  yang  diberikan  oleh  pengelola  pendidikan  beserta  seluruh  karyawan  kepada  para pelanggan  sesuai  dengan  standar  mutu  tertentu,  bukan  hanya  dalam  bentuk  kualitas lulusannya.  Pendidikan  yang  bermutu  tidak  dapat  hanya  dilihat  dari  kualitas  lulusannya, tetapi  juga  mencakup  bagaimana  lembaga  pendidikan mampu memenuhi  dan  melayani kebutuhan pelanggan sesaui dengan standar mutu yang berlaku.
Untuk menjamin pelaksanaan standarisasi mutu dan kualitas pendidikan, manajemen mutu  mempunyai  peranan  penting.  Sebab,  kegiatan  dalam  manajemen  mutu  bukan  sekedar berupaya agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, tetapi lebih difokuskan pada bagaimana  proses  produksi  bisa  terlaksana  dengan  baik,  sesuai  dengan  prosedur  yang seharusnya  dilakukan  agar  dapat  menghasilkan  produk  yang  memuaskan  pelanggan, khususnya masyarakat pengguna jasa pendidikan

## Konsep Dasar Manajemen Mutu
Di dalam ilmu manajemen  ada konsep probllem solving yang ditempatkan di tempat kerja,  yaitu pendekatan  P-D-C-A sebagai  proses penyelesaian masalah.   P-D-C-A.  pertama kali  dikemukakan  oleh  Walter  Shewhart.  Dalam  bahasa  pengendalian  kualitas,  P-D-C-A dapat  diartikan  sebagai  proses  penyelesaian  dan  pengendalian  masalah  dengan  pola  runtun dan sistematis. 1
Secara ringkas , proses P-D-C-A dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. P ( Plan = Rencanakan)
Artinya    merencanakan  sasaran  dan  proses  apa  yang  dibutuhkan  untuk menentukan hasil yang ditetapkan. Plan harus diterjemahkan secara detail dan per sub-sitem.
1) Perencanaan  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  sasaran  dan  poses dengan  mencari  tahu  hal-hal  apa  saja  yang  tidak  beres  kemudian  mencari solusi dan ide-ide untuk memecahkan masalah
2) Mengacu  pada  aktivitas  identifikasi  peluang  perbaikan  dan/atau identifikasi terhadap cara-cara mencapai peningkatan dan perbaikan
3) Terakhir mencari dan memilih penyelesaian masalah.
b. D (Do = kerjakan)
Artinya  melakukan  perencanaan  proses  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Ukuran-ukuran  proses  ini  juga  telah  ditetapkan  dalam  tahap  PLAN.  Dalam konsep  DO  ini  kita  harus  benar-benar  menghindari  penundaan,  semakij  kita menunda  pekerjaan  semakin  terbuang  dan  yang  pasti  pekerjaan  akan bertambah banyak.
Dalam langkah ini, yaitu
1) melaksanakan  rencana  yang  telah  disusun  sebelumnya  dan memantau proses pelaksanaan dalam skala kecil (uji coba).
2) mengacu  pada  penerapan  dan  pelaksanaan  aktivitas  yang direncanakan.
1 https//sites.google.com
c. C (Chek = evaluasi )
Artinya melakukan evaluasi terhadap sasaran  dan proses serta melaporkan apa saja hasilnya. Kita mengecek kembali apa yang sudah kita kerjakan, sudahkah sesuai dengan standart yang ada atau  masih ada kekurangan.
1) Memantau  dan  mengevaluasi  proses  dan  hasil  terhadap  sasaran  dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya.
2) Dalam  pengecekan  ada  dua  hal    yang  perlu  diperhatikan,  yaitu memantau  dan  mngevaluasi  proses  dan  hasil  terhadap  sasaran  dan spesifikasi.
3) Teknik  yang  digunakan  adalah  observasi  dan  survei.  Apabila  masih menemukan kelemahan-kelemahan, maka disusunlah rencana perbaiakan  untuk  dilaksanakan  selanjutnya.  Jika  gagal,  maka  cari pelaksanaan lain, namun jika berhasil dilakukan rutinitas.
4) Mengacu  pada  verifikasi  apakah  penerapan  tersesbut  sesuai  dengan rencana peningkatan dan perbaikan yang diinginkan.
d. A (act = menindaklanjuti)
Artinya  melakukan  evaluasi  total  terhadap  Hasil  sasaran  dan  proses  dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah kita kerjakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, segera lakukan action untuk  memperbaiki,  proses  ACT  ini  sangat  penting  artinya  sebelum  kita melangkah lebih jauh ke proses perbaikan selanjutnya.
1) Menindaklanjuti  hasil  untuk  membuat  perbaikan  yang  diperlukan.  Ini berarti  juga  meninjau  seluruh  langkah  dan  memodifikasi  proses  untuk memperbaiaki sebelum implementasi selanjutnya.
2) Menindak  lanjuti  hasil  berarti  melakukan  standarisasi  perubahan, seperti  mempertimbangkan  area  mana  saja  yang  mungkin  diterapkan, merevisi  proses  yang  sudah  diperbaiki,  melakukan  modifikasi  standart, prosedur  dan  kebijakan  yang  ada,  mengkomunikasikan  kepada  seluruh staf,  prosedur  dan  kebijakan  yang  ada,  mengembangkan  rencana  yang jelas, dan mendokumentasikan proyek.
Istilah  manajemen  memiliki  banyak  arti,  tergantung  orang  yang  mengartikannya. Menurut  Moefti  Wiriadihardja,  manajemen  adalah  mengarahkan/memimpin  sesuatu  daya usaha  melalui  perencanaan, pengorganisasian ,  pengkordinasian  dan  pengendalian  sumber daya  manusia  dan  bahan  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya. 2 Sedang  Syafaruddin  mendefinisikan    manajemen  sebagai  suatu  proses pengaturan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  organisasi  melalui  kerjasama  para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 3
Dari dua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dalam  sebuah  organisasi  dalam  rangka mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  mutu,  secara  essensial digunakan  untuk  menujukkan  kepada  suatu  ukuran  penilaian  atau  penghargaan  yang diberikan  atau  dikenakan  kepada  barang  ( product )  dan/atau  jasa  ( service )  tertentu berdasarkan  pertimbangan  obyektif  atas  bobot  dan/atau  kinerjanya. 4 Jasa/pelayanan  atau produk  tersebut  dikatakan  bermutu  apabila  minimal  menyamai  bahkan  melebihi  harapan pelanggan.  Dengan  demikian,  mutu  suatu  jasa  maupun  barang  selalu  berorientasi  pada kepuasaan  pelanggan.  Apabila  kata  mutu  digabungkan  dengan  kata  pendidikan,  berarti menunjuk  kepada  kualitas product yang  dihasilkan  lembaga  pendidikan  atau  sekolah.  Yaitu dapat  diidentifikasi  dari  banyaknya  siswa  yang  memiliki  prestasi,  baik  prestasi  akademik maupun yang lain, serta lulusannya relevan dengan tujuan. 5
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu adalah suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  secara  konsisten  dan  mencapai  peningkatan secara  terus  menerus  dalam  setiap  aspek  aktivitas  organisasi.  Sasaran  yang  dituju  dari manajemen    mutu  adalah  meningkatkan  mutu  pekerjaan,  memperbaiki  prodiktivitas  dan efisiensi  melalui  perbaikan  kinerja  dan  peningkatan  mutu  kerja  agar  menghasilkan  produk yang  memuaskan  atau  memenuhi  kebutuhan  pelanggan.  Jadi,  manajemen  mutu  bukanlah
2 Wiriadihardja, Moefti, Dimensi Kepemimpinan dalam Manajemen (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 30.
3 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 42
4 Aan Komariah dan Cepi Tiratna, Visionary Leadership, Menuju Sekolah Efektif . (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),
9.
5 Ibid., 8.
seperangkat  peraturan  dan  ketentuan  yang  kaku  yang  harus  diikuti,  melainkan  seperangkat prosedur proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. 6
Dalam manajemen produksi  ada  suatu  mekanisme  penjaminan  agar  produk  yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu. Untuk itu pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal  perencanaan.  Apabila  pengendalian  mutu  dilakukan  setelah  produk  dihasilkan  bisa menghadapi  resiko  terjadinya  sejumlah  produk  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  yang diharapkan.  Dalam  paradigma  demikian,  tujuan  utama  manajemen  mutu  adalah  untuk mencegah  dan  mengurangi  resiko  terjadinya  kesalahan  dalam  proses  produksi,  dengan  cara mengusahakan  agar  setiap  langkah  yang  dilaksankan  selama  proses  produksi  dapat  berjalan sebaik-baiknya sesuai standar.
Dengan demikian dalam manajemen mutu bukan sekedar berupaya agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, tetapi lebih difokuskan pada bagaimana proses produksi bisa  terlaksana  dengan  baik,  sesuai  dengan  prosedur  yang  seharusnya  dilakukan.  Dengan proses produksi yang baik, tentu akan dapat menghasilkan produk yang baik pula.

## Manajemen Mutu Pendidikan
Pendidikan  yang  bermutu  dan  berkualitas  merupakan  harapan  dan  dambaan  bagi setiap warga negara ini. Masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan, maupun  orang  tua/wali  murid,  sangat  berharap  agar  murid  dan  anak-anak  mereka mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu  agar  kelak  dapat  bersaing  dalam  menjalani kehidupan.  Untuk  menjawab  harapan  masyarakat  tersebut,  setiap  lembaga  pendidikan hendaknya  selalu  berupaya  agar  pendidikan  yang  dikelolanya  dapat  menghasilkan  produk yang berkualitas, yaitu produk yang dapat memuaskan para pelanggan.
Praktek  penyelenggaraan  pendidikan  dapat  dianalogikan  dengan  proses  produksi dalam sebuah perusahaan (industri). Hanya saja, produk yang dihasilkan lembaga pendidikan dalam bentuk jasa. Oleh karena itu lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai perusahaan jasa. 7 Dari prespektif ini, mutu dan kualitas layanan (jasa) yang dihasilkan merupakan ukuran mutu  sebuah  lembaga  pendidikan.  Yaitu  sejauh  mana  kepuasaan  pelanggan  terhadap  jasa yang dihasilkan.
6 Mohammad  Ali,  “ Penjaminan  Mutu  Pendidikan ”  dalam  Mohammad  Ali,  Ibrahim,  R.,  Sukmadinata,  N.S., Sudjana,  D.,  dan  Rasjidin,  W.  (Penyunting),  Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan.  Jilid  II  (Bandung:  Pedagogiana Press. 2007), 344.
7 Ibid., 346.
Menurut Mulyasa, sebagai  industri jasa, mutu lembaga pendidikan dapat diukur dari pelayanan  yang  diberikan  oleh  pengelola  pendidikan  beserta  seluruh  karyawan  kepada  para pelanggan  sesuai  dengan  standar  mutu  tertentu,  bukan  hanya  dalam  bentuk  kualitas lulusannya.  Pendidikan  yang  bermutu  tidak  dapat  hanya  dilihat  dari  kualitas  lulusannya, tetapi  juga  mencakup  bagaimana  lembaga  pendidikan mampu memenuhi  dan  melayani kebutuhan pelanggan sesaui dengan standar mutu yang berlaku.
Yang  dimaksud  pelanggan  di  sini  adalah  pelanggan  internal,  yaitu  guru  dan  tenaga kependidikan  lainya,  dan  pelanggan  eksternal  yaitu peserta didik  dan  pihak-pihak  terkait  di luar  lembaga  pendidikan  tersebut. 8 Dengan  demikian,  sekolah  dikatakan  bermutu  apabila mampu memberi layanan sesuai atau bahkan melebihi harapan guru, karyawan, peserta didik, dan pihak-pihak lain yang terkait seperti orang tua, penyandang dana, pemerintah atau dunia kerja pengguna lulusan.
Untuk  memberikan  jaminan  terahadap  mutu  dan  kualitas,  lembaga  pendidikan  harus mengetahui  dengan    pasti  apa  yang  dibutuhkan  oleh  pelanggannya.  Lembaga  pendidikan hendaknya  selalu  berupaya  mensinergikan  berbagai  komponen  untuk  melaksanakan manajemen  mutu  pendidikan  yang  dikelolanya  agar  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi kependidikan.  Untuk  itu,  kerjasama  dengan  semua  komponen  sekolah  dalam  manajemen harus  menjadi  prioritas.  Komponen  sekolah  dimaksud  adalah  para  pendidik,  karyawan, peserta  didik,  orang  tua/wali,  maupunmasyarakat.  Kerjasama  dengan  komponen  sekolah dimaksudkan  untuk  melibatkan  dan  memberdayakan  mereka  dalam  proses  organisasi  baik dalam pembuatan keputusan mupun pemecahan masalah.
Oleh  karena  itu,  pada  saat  ini  telah  mengejala  hampir  di  seluruh  dunia  sebuah  cara untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  yaitu school  based  management yang  di  Indonesia dikenal  dengan  istilah  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  Pada  sistem  MBS,  sekolah dituntut  secara mandiri untuk  menggali,  mengalokasikan,  menentukan  prioritas, mengendalikan,  dan  mempertanggungjawabkan  pemberdayaan  sumber-sumber,  baik  kepada masyarakat maupun pemerintah. 9
Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pembaharuan  pendidikan, yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk  meneyelenggarakan pendidikan agar produk  yang dihasilkan  sesuai  dengan  lingkungan.  Kecuali  pemberian  kewenangan  yang  cukup  besar
8 Mulyasa, E., Menjadi Kepala Sekolah Profesional , Cet. Ke-5 ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 266.
9 HA.Mukti Ali Beberapa Madrasah Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta  :Yayasan Nida 1971) ,24.
tersebut,  pelaksanaan  MBS  juga  memberikan  beban  pertanggungjawaban  pengelolaan sumber  daya  yang  ada  kepada  sekolah  yang  bersangkutan.  Karena  itu,  MBS  menekankan keterlibatan  maksimal  berbagai  pihak,  sehingga  menjamin  partisipasi  semua  komponen pendidiikan yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong komitmen mereka terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Yang pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. 10
Keberhasilan manajemen mutu dalam dunia pendidikan (sekolah) dapat diukur tingkat kepuasaan  pelanggan.  Sekolah  dapat  dikatakan  berhasil  jika  mampu  memberikan  layanan sesuai  harapan  pelanggan.  Menurut  Depdiknas  (1999),  sebagaimana  dikutip  Syafaruddin menyebutkan 4 (empat) hal yang merupakan cakupan keberhasilan manajemen sekolah, yaitu
a. Siswa  puas  dengan  layanan  sekolah,  yaitu  dengan  pelajaran  yang diterima,  perlakuan  guru,  pimpinan,  puas  dengan  fasilitas  yang  disediakan sekolah atau siswa menikmati situasi sekolah dengan baik.
b. Orang  tua  siswa  merasa  puas  dengan  layanan  terhadap  anaknya,
layanan  yang  diterimanya  dengan  laporan  tentang  perkembangan  kemajuan belajar anaknya dan program yang dijalankan sekolah
c. Pihak pemakai lulusan puas karena menerima lulusan dengan kualitas tinggi dan sesuai harapan, dan
d. Guru  dan  karyawan  puas  dengan  layanan  sekolah,  dalam  bentuk pembagian  kerja,  hubungan  dan  komunikasi  antar  guru/pimpinan,  karyawan, gaji/honor yang diterima dan pelayanan.
Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah  membawa  dampak pada  pengelolaan  pendidikan  di  daerah,  dengan  diberlakukannya  desentralisasi  pendidikan. Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap tumbuhnya  lembaga  pendidikan  yang  berkualitas.  Setiap  lembaga  pendidikan  diharapkan mampu menggali sumber daya dan potensi daerah berbasis keunggulan lokal.
Konsekuensi  yang  tidak  bisa  dihindarkan  dari  desentralisasi  pendidikan  tersebut, karena budaya dan potensi daerah yang sangat beragam, adalah lulusan yang bervariasi. Oleh karena  itu,  upaya  standarisasi  mutu  dan  jaminan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan
10 Ibid. 26.
memenuhi  standar  mutu  harus  menjadi  fokus  perhatian  dalam  upaya  memelihara  dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. 11
Mohammad  Ali  memaparkan,  bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya  pendidikan sesuai  dengan  standar  mutu,  diperlukan  penilaian  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan terhadap kelayakan dan kinerja yang dilakukan dalam rangka melakukan pebaikan  dan  peningkatan  mutu  sekolah.  Penilaian  terhadap  kelayakan  dan  kinerja  secara berkesinambungan  tesebut  tidak  dapat  dilepaskan  kaitannya  dengan  manajemen,  khususnya manajemen mutu sekolah, yang mempunyai tujuan utama mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam proses produksi, dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksankan selama proses produksi dapat berjalan sebaik-baiknya sesuai standar. 12
Dari paparan di  atas,  dapat  ditarik  pemahaman  bahwa untuk menjamin  pelaksanaan standarisasi  mutu  dan  kualitas  pendidikan,  manajemen  mutu  mempunyai  peranan  penting. Sebab,  kegiatan  dalam  manajemen  mutu  bukan  sekedar  berupaya  agar  produk  yang dihasilkan memenuhi standar mutu, tetapi lebih difokuskan pada bagaimana proses produksi bisa  terlaksana  dengan  baik,  sesuai  dengan  prosedur  yang  seharusnya  dilakukan  agar  dapat menghasilkan  produk  yang  memuaskan  pelanggan,  khususnya  masyarakat  pengguna  jasa pendidikan.

## Manajemen Mutu di Madrasah
Pada masa awal  berdirinya,  sebagian  madrasah  di  Indonesia  masih  lebih  banyak memberikan  ilmu-ilmu  keagamaan  daripada  ilmu-ilmu  umum.  Namun  terjadilah  perubahan yaitu  setelah  keluarnya  Surat  Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri  (  SKB  3  Menteri)  yaitu Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  :  maka semua madrasah mengubah kurikulumnya menjadi 70% bidang studi umum, dan 30% bidang studi agama. Hal ini berlaku bagi madrasah yang dikelola oleh Departemen Agama dalam hal ini  madrasah  negeri,  sedangkan  madrasah  yang  dikelola  swasta  ada  beberapa  variasi  yakni
11 UU No 22 Tahun 1999
12 HA.Mukti Ali Beberapa Madrasah Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta  :Yayasan Nida 1971) , 342
ada 60% bidang studi agama dan 40% bidang studi umum dan ada juga yang memang masih tetap yakni 70% bidang agama dan 30% bidang studi umum. 13
Tujuan  peningkatan  mutu  pendidikan  pada  madrasah  adalah  agar  mata  pelajaran umum  dari  madrasah  mencapai  tingkat  yang  sama  dengan  mata  pelajaran  umum  disekolah umum  yang  setingkat.  Agar  mata  pelajaran umum di  madrasah  mencapai  tingkat  mata pelajaran disekolah umum, dilakukan peningkatan-peningkatan di bidang ; 14
a. Kurikulum
b. Buku pelajaran, alat pendidikan dan sarana pendidikan pada umumnya
c. Pengajar.
Dengan demikian berarti ;
a. Eksistensi  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  menjadi mantap dan kuat.
b. Pengetahuan umum pada madrasah akan lebih baik
c. Adanya civil effect terhadap ijazah madrasah.
Untuk  mencapai  tujuan  peningkatan  mutu  pendidikan  umum  pada madrasah ditentukan agar madrasah menyesuaikan pelajaran umum yang diberikan setiap tahun disemua tingkat sebagai berikut ;
a. Pelajaran  umum  di  Madrasah  Ibtidaiyah,  sama  dengan  standar pengetahuan umum di Sekolah Dasar.
b. Pelajaran  umum  di  Madrasah  Tsanawiyah,  sama  dengan  standar pengetahuan umum pada Sekolah Menengah Pertama.
c. Pelajaran  umum  pada  Madrasah  Aliyah,  sama  dengan  standar pengetahuan umum pada Sekolah Menengah Atas. 15

## Manajemen Mutu di Pondok Pesantren
Pondok pesantren adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan dan keagamaan yang ada  di  Indonesia.  Secara  lahiriyah,  pesantren  pada  umumnya  merupakan    suatu  komplek bangunan  yang  terdiri  dari  rumah  kyai,  masjid,  pondok  tempat  tinggal  para  santri  dan
13 Prof. DR.HM. Ridlwan Nasir,MA Mencari Tipologi Format Pendidikan Islam (PUSTAKA PELAJAR Yogyakarta 2005 ), 91
14 Ibid hal 92
15 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975  bab III
ruangan  belajar.  Di  sinilah  para  santri  tinggal  beberapa  tahun  belajar  langsung  dari  kyai dalam  satu  hal  ilmu  agama.  Meskipun  dewasa  ini  pondok pesantren telah  tumbuh  dan berkembang secara bervariasi. 16
Ada lima klasifikasi pondok pesantren menurut HA. Mukti Ali, yaitu ;
a. Pondok  Pesantren  Salaf/Klasik  ;  yaitu  Pondok  Pesantren  yang  didalamnya terdapat  sistem  pendidikan  salaf  (weton  dan  sorogan),  dan  sistem  klasikal (madrasah) salaf.
b. Pondok  Pesantren  Semi  berkembang,  yaitu  Pondok  Pesantren  yang didalamnya  terdapat  pendidikan  salag  dan  sistem  klasikal  swasta  dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum.
c. Pondok  Pesantren  Berkembang,  yaitu  Pondok  Pesantren  seperti  semi berkembang,  hanya  saja  sudah  lebih  bervariasi  dalam  bidang  kurikulumnya, yakni 70% agama dan 30% umum. Disamping itu juga diselenggarakan madrasah SKB Tiga Menteri dengan penambahan diniyah.
d. Pondok  Pesantren  Khalaf/Modern  :  yaitu  seperti  bentuk  pondok  pesantren berkembang,  hanya  saja  sudah  lebih  lengkap  lembaga  pendidikan  yang  ada  di dalamnya,  antara  lain  diselenggarakan  sistem  pendidikan  yang  ada  didalamnya, antara lain diselenggrakannya sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktek  membaca  kitab  salaf),  perguruan  tinggi  (baik  umum  maupun  agama), bentuk koperasi dan dilengkapi sengan takhasus (bahasa Arab dan Inggris).
e. Pondok Pesantren Ideal, yaitu sebagaimana bentuk pondok pesantren modern hanya  saja  lembaga  pendidikan  yang  ada  lebih  lengkap,  terutama  bidang ketrampilan  yang  meliputi  pertanian,  teknik,  perikanan,  perbankan,  dan  benar- banar  memperhatikan  kualitasnya  dengan  tidak  menggeser  ciri  khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/perkembangan  zaman.  Dengan  adanya  bentuk  tersebut  diharapkan alumni pondok pesantren benar-banar berpredikat khalifah fil ardli.
Pondok  pesantren  yang  ideal  adalah  pondok  pesantren  yang  mampu mengantisipasi  adanya  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  alumni  pondok pesantren tidak berkualitas. Oleh sebab itu, sasaran utama yang diperbarui adalah
16 Prof. DR.HM. Ridlwan Nasir,MA Mencari Tipologi Format Pendidikan Islam (PUSTAKA PELAJAR; Yogyakarta 2005), 81
mental ,  yakni  mental  manusia  dibangun  hendaknya  diganti  dengan  mental membangun. 17 .
Dengan  memperbaiki  mental  ini,  maka  sudah  barang  tentu  berakibat pembaharuan kurikulum  pondok  pesantren.  Karena  sampai  saat  ini  ,  sebagian sistem  pendidikan  dan  pengajaran  pondok  pesantren  lebih  banyak  ditekankan kepada  agama,  mental  dan  intelek. Pendidikan Yang  berhubungan  dengan ketrampilan  kerja  tangan  belum  mendapat  perhatian.  Oleh  sebab  itu,    perlu adanya  peningkatan  dalam  memberikan  pelajaran-pelajaran  yang  menimbulkan ketrampilan  kerja  tangan  sehingga  dapat  melahirkan  tenaga-tenaga  produsen, bukan tenaga-tenaga konsumen. 18

## Manajemen Mutu di Perguruan Tinggi Islam

## a. Konsep dan Kedudukan Perguruan Tinggi
Sistem  pendidikan  nasional  dibangun  melalui  berbagai  kelembagaan/ organisasi pendidikan yang berperan sebagai unit-unit yang melaksanakan sistem pendidikan dalam  upaya  untuk  membangun  bangsa.  Lahirnya  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  sisdiknas menunjukan  bahwa  bangsa  Indonesia  menginginkan  suatu  manajemen  pendidikan  secara nasional yang tertata, terarah serta terstruktur dalam satu kesatuan, sehingga siapa pun dan di mana  pun  seseorang  tinggal  dapat  menjadi  bagi  terintegrasi  dalam  berkontribusi  bagi peningkatan  mutu  kehidupan  bangsa  melalui  kesempatannya  mengikuti  pendidikan  yang menyatukan dan memperkuat kesatuan serta persatuan bangsa. 19
Qomar,  membagi  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (PTAI)  dari  segi  tanggung  jawab pengelolaan, dibagi menjadi dua, yakni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Pergururuan  Tinggi  Agama  Islam  Swasta  (PTAIS).  PTAIN  hampir  sepenuhnya  didanai pemerintah, sedangkan PTAIS hampir sepenuhnya didanai oleh masyarakat. 20
Secara sederhana pendidikan dapat dipahami dari sudut pandang tingkatannya, namun pendidikan tinggi telah mendapat muatan makna yang di dalamnya mengandung berbagai hal
17 HA.Mukti Ali Beberapa Madrasah Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta : Yayasan Nida 1971) , 19
18 Prof. DR.HM. Ridlwan Nasir,MA Mencari Tipologi Format Pendidikan Islam (PUSTAKA PELAJAR Yogyakarta 2005 ), 89
19 UU NO 20 tahun 2003
20 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2007), 101.
yang perlu menjadi bagian dari keberadaan pendidikan tinggi dalam masyarakat dan bangsa. Menurut Barnet dalam Uhar Suharsaputra terdapat empat konsep penting tentang pendidikan tinggi,  yaitu: “Higer  education  as  a  production  of  qualified  human  resources,  higer education as a training for research career, higer education as a the efficient management of teaching provision, and higer education as a matter of extending life chance.” 21
Pemahaman  konsep  di  atas  nampak  bahwa  pendidikan  tinggi  merupakan  penghasil sumberdaya  manusia  yang  berkualifikasi  dengan  keahlian  tertentu,  sehingga  SDM  yang dihasilkan  akan  memiliki  kompetensi  yang  dapat  berkontribusi  bagi  pembangunan masyarakat.  Dalam  pendidikan  tinggi,  pelatihan  karir  penelitian  merupakan  hal  yang  terjadi dalam  prosesnya  sehingga  diharapkan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dapat  terus  terjadi serta  dapat  lahir  ilmuwan  bermutu  yang  dapat  mengembangkan/berinovasi  batas-batas pengetahuan.
Pendidikan  tinggi  juga  merupakan  penyedia  pembelajaran  dengan  manajemen  yang efesien  sehingga  pencapaian  tujuan  pendidikan  dapat  berjalan  dengan  baik,  disamping  itu pendidikan  tinggi  juga  melakukan  perluasan  kesempatan  hidup  bagi  mereka  yang mengikutinya  sehinga  dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan  melalui  pendidikan  yang fleksibel dan berkelanjutan. 22
Sementara itu menurut  UU Pendidikan Tinggi,  disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi adalah  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  mencakup  diploma,  program sarjana,  program  magister,  program  doctor,  dan  program  profesi,  serta  program  spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 23
Pengertian pendidikan tinggi menurut UU tersebut hanya menunjukkan jenis dari apa yang disebut pendidikan tinggi, meskipun dalam keseluruhan isi UU disebutkan berbagai hal yang  perlu  menjadi  bagian  pendidikan  tinggi,  sehingga  empat  konsep  dan  pengertian pendidikan tinggi tersebut pada dasarnya bersifat melengkapi dalam memberi kejelasan akan makna  pendidikan  tinggi/perguruan  tinggi  sebagai  lembaga  penting  bagi  peradaban  umat manusia.
Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi merupakan sub sistem dari sistem  pendidikan  nasional,  perguruan  tinggi  adalah  satuan  pendidikan  yang
21 Uhar Suharsaputra, Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 22.
22 Ibid. 23.
23 UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  maka  perguruan  tinggi  berlaku  kebebasan akademik  dan  kebebasan  mimbar  akademik  serta  otonomi  keilmuan,  serta  perguruan  tinggi memiliki  otonomi  untuk  mengelola  sendiri  lembaga  sebagai  pusat  penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. 24
Dalam  konteks  sistemik,  perguruan  tinggi  sebagai  lembaga  formal  yang menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  akan  menentukan  bagi  keberhasilan  pendidikan  secara nasonal  (makro)  melalui  kontribusi  langsungnya  pada  berkembangnya  pendidikan  tinggi (messo)  dengan  pelaksanaan  kewajiban  perguruan  tinggi  dalam  melaksanakan  Tridharma pada masing-masing perguruan tinggi (mikro).
Dalam konteks jenjang pendidikan, perguruan tinggi menempati posisi teratas dimana peserta  didik  hanya  bisa  mengikutinya  bila  sudah  menyelesaikan  pendidikan  dasar  dan menengah,  yang  dalam  konteks  pendidika  nasional  dengan  tingkat  ‘Angka  Transisi’  pada pendidikan  yang lebih tinggi  masih  rendah,  artinya masih  banyak terdapat  masyarakat  yang tidak dapat menyelesaikan/mengikuti pendidikan di atasnya, dan hal ini merupakan tantangan yang  harus  disikapi  dengan  manajemen  pendidikan  perguruan  tinggi  yang  efektif,  efesien, dan  bermutu  dalam  mengembangkan  kemampuannya  untuk  makin  mendorong  dan memperluas  kemampuan  akomodir  atas  potensi  mengikuti  pendidikan  yang  masih  terbuka luas.
Dalam konteks kesisteman dan juga kejenjangan dalam pendidikan formal, perguruan tinggi  sebagai  penyelenggara  pendidikan  tinggi  masih  memerlukan  berbagai  upaya  dan kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  angka  melanjutkan  masyarakat  agar  perannya  makin meningkat  dalam  kuantitas  dengan  tetap  mendasarkan  pada  peningkatan  mutu berkelanjutan. 25
Fungsi    Perguruan  Tinggi  merujuk  pasal  58  Undang-undang  nomor  12  tahun  2012 adalah:
1. Wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat.
2. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa.
3. Pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
24 UU no. 12 tahun 2012, Pasal 24.
25 Ibid. 25.
4. Pusat  kajian  kebajikan  dan  kekuatan  moral  untuk  mencari  dan  menemukan kebenaran.
5. Pusat pengembangan peradaban bangsa. 26
Untuk  mewujudkan  fungsi-fungsi  di  atas,  dalam  pelaksanaan  tridharma  perguruan tinggi  sebagai  suatu  keharusan  yang  dilaksanakan  secara  seimbang  dalam  melaksanakan pendidikan  tinggi.  Pelaksanaan  fungsi  proses  yang  bermutu  akan  mendorong  pada terwujudnya  fungsi  dampak  yang  bermutu  pula.  Seluruh  sivitas  akademika  dan  pemangku kepentingan  pendidikan  tinggi  harus  mensinergikan  perhatian  dan  dukungannya  bagi terlaksananya  proses  yang  bermutu,  sehingga  tuntutan  akan  dampak  pendidikan  yang signifikan bagi masyarakat akan benar-benar terwujud.
Dengan pengembangan dan penguatan fungsi-fungsi tersebut, pendidikan tinggi akan mampu  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  melalui  berbagai  tingkatan  tujuan  yang  telah direncakan dan ditetapkan sehingga pendidikan tinggi dapat mewujudkan tujuannya yaitu:
1. Berkembang  potensi  mahasiswa  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya  lulusan  yang  menguasai  cabang  Ilmu  Pengetahuan  dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  melalui  penelitian  yang memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  Humaniora  agar  bermanfaat  bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. terwujudnya  pengabdian  kepada  masyarakat  berbasis  penalaran  dan  karya penelitian  yang  bermanfaat  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 27
Tujuan-tujuan  di  atas  pada  dasarnya  memperjelas  apa  yang  menjadi  kewajiban  yang harus  dilakukan  perguruan  tinggi  perguruan  tinggi  yaitu  tridharma  yang  esensinya menjadikan perguruan tinggi sebagai ‘ Center for excelence ’ dalam bidang pendidikan bangsa yang  menghasilkan  lulusan  yang  bertakwa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,
26 UU no. 12 tahun 2012, Pasal 58.
27 UU no. 12 tahun 2012, Pasal 5.
mandiri,  terampil,  kompeten,  dan  berbudaya,  serta  menguasai  Iptek;  pengembangan penelitian  sehingga  menghasilkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi;  pengembangan pengabdian pada masyarakat dengan dasar nalar dan riset. 28
Dengan  demikian,  penguatan  fungsi  dan  pengembangan  perguruan  tinggi  menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan tujuan dan proses pendidikan tinggi yang bermutu, baik dilihat dari segi proses, output , maupun outcome , bahkan dalam siatusi tertentu pengontrolan terhadap input pun perlu mendapat perhatian meskipun dalam banyak kasus, perguruan tinggi sering menghadapi kondisi dimana pengontrolan input cukup sulit dilakukan karena berbagai hal, namun demikian dengan input yang ada tetap proses pendidikan harus dilakukan secara profesional  agar  dampak  pada output dan outcome dapat  berhasil  optimal,  sehingga kemampuan  lulusan  perguruan  tinggi  dapat  tetap  menjadi  bagian  penting  bagi  tumbuh kembangnya  peradaban  bangsa  dengan  fondasi  kekuatan  moral  dan  kebenaran,  serta kebajikan.
Jadi,  perguruan  tinggi  dalam  melaksanakan  kewajiban,  fungsi,  tujuan,  dan  perannya harus mampu mengejewantahkan fungsi dan tujuan dalam suatu kerangka organisasi/kelembagaan  perguruan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  perguruan  tinggi  perlu  ditata, dikelola,  dan  dipimpin  sesuai  arah  pendidikan  tinggi  yang  diharapkan,  serta  mengacu  pada prinsip profesionalitas sebagai ciri penting knowledge society.
Pendidikan  tinggi  hendaknya  diselenggarakan  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip manajemen  yang  fleksibel  dan  dinamis  agar  memungkinkan  setiap  perguruan  tinggi  untuk berkembang  sesuai  dengan  potensinya  masing-masing  dan  tuntutan  eksternal  yang dihadapinya.  Manajemen  sering  diartikan  sebagai  ilmu,  kiat/seni,  dan  profesi.  Lebih  lanjut Nanang  Fattah  menjelaskan  pandangan  para  ahli  tentang  manajemen,  Luther  Gulick mengatakan  manajemen  sebagai  ilmu,  karena  manajemen  dipandang  sebagai  suatu  bidang pengetahuan  yang  secara  sistematik  berusaha  memahami  mengapa  dan  bagaimana  orang bekerjasama. Follet dalam Fattah mengatakan sebagai kiat/seni, karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas.
Disisi  lain,  manajemen  dipandang  sebagai  profesi  karena  manajemen  dilandasi  oleh keahlian  khusus  untuk  mencapai  suatu  prestasi  manajer,  dan  para  profesional  dituntut  oleh
28 Uhar Suharsaputra, Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 28.
suatu kode untuk  mencapai  tujuan tertentu  yang  telah dirumuskan sebelumnya. 29 Pendidikan bermutu  lahir  dari  sebuah  proses  panjang.  Proses  itu  mencakup  keseluruhan  tahapan  dalam sebuah  tata  kelola  atau  yang  lebih masyhur (dikenal)  dengan  kata  manajemen.  Manajemen mutu telah lama menjadi kata yang booming (membumi) di banyak organisasi baik organisasi pemerintah  maupun  organisasi  non-pemerintah  (NGO).  Beberapa  ahli  mendefinisikan manajemen sebagai berikut:
James  A.F  Stoner  dan  Charles  Wankel  mendefinisikan  manajemen  dengan  istilah “ The art  of  getting  things  done through people ”, dalam bahasa sederhana manajemen dapat didefinisikan  sebagai  seni  mendapatkan  sesuatu  dengan  memberdayakan  sumber  daya manusia  yang  ada. 30 Luther  Gulick  dalam  disertasi  Latifah  memahami  manajemen  sebagai pengetahuan  sistemik  dengan  berusaha  memahami  mengapa  dan  bagaimana  orang  bekerja sama.  Kata  sistemik  pada  definisi  Gulick  ditafsirkan  sebagai  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  teratur,  tertib  dan  dengan  tinjauan  analisa  segala  macam  resiko  yang akan terjadi. 31
Menurut  Moefti  Wiriadihardja,  manajemen  adalah  mengarahkan  atau  memimpin suatu daya usaha melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengendalian sumber  daya  manusia  dan  bahan  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya. 32 Sedang  Syafaruddin  mendefinisikan  manajemen  sebagai  suatu  proses pengaturan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  organisasi  melalui  kerjasama  para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 33
Rchardus  Djokopranoto  dan  Rchardus  Eko  Indrajit  menjelaskan  beberapa  aplikasi fungsi  manajemen  umum  dalam  manajemen  perguruan  tinggi  ada  empat,  perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 34
Keempat fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
29 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 1.
30 James A.F Stoner dan Charles Wankel. Management ( Third Edition ), (Prentice Hall International, Englewood Cliffs, N.J. 1986), 3.
31 Luther Gulick, Morphet dkk. “ Efektivitas Manajemen Mutu Pesantren (Studi Kasus pada Pesantren Yayasan Bhakti Sarjana dan Pemuda Babakan, Pesantren  Kebon Jambu Al-Islamy dan Pesantren Al-Ikhlas di Babakan Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon  Periode  2005-2010)”, dalam  (Latifah,  UPI  Bandung:  Disertasi  Administrasi Pendidikan, 2012), 27.
32 Moefti Wiriadihardja, Dimensi Kepemimpinan dalam Manajemen , (Jakarta: Balai Pustaka, 1987). 30.
33 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam ( Jakarta: Ciputat Press, 2005), 42
34 Rchardus  Eko  Indrajit  dan  Rchardus  Djokopranoto, Manajemen  Perguruan  Tinggi  Modern (Jakarta:  tp., 2004), 49. dalam Peranan Manajemen Perguruan Tinggi Dan Implementasinya Di Fakultas Agama Islam (FAI) UNSIKA, Amiruddin, Passion of the Islamic Studies Center.
Perencanaan .  Perencanaan  program  kerja  termasuk  perencanaan  anggaran,  bukan merupakan  hal  yang  baru  bagi  perguruan  tinggi,  baik  perencanaan  lima  tahunan  maupun perencanaan tahunan. Namun perencanaan perlu juga dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu  perencanaan  yang  menentukan  hidup  matinya  dan  berkembang  tidaknya  suatu universitas.
Pengorganisasian .  Fungsi  pengorganisasian  termasuk  fungsi  pengisian  staf  yang sesuai  untuk  setiap  tugas  atau  kedudukan.  Mengenai  beberapa  model  organisasi  perguruan tinggi.  Mengenai  pengisian  staf  atau  karyawan,  perlu  dibedakan  beberapa  jenis  karyawan yang  bekerja  di  suatu  universitas,  yang  masing-masing  mempunyai  tugas  khas  dan mempunyai  karakteristik  sendiri-sendiri.  Ada  sekurang-kurangnya  empat  jenis  kelompok karyawan yang mempunyai tugas yang berbeda:
1. Karyawan  akademi.  Adalah  para  dosen  dan  para  peneliti  yang  bertugas mengajar dan melakukan penelitian ilmiah.
2. Karyawan administrasi. Adalah karyawan yang bekerja di rektorat, keuangan, pendaftaran, personalia dan sebagainya.
3. Karyawan  penunjang akademi. Adalah mereka yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan, laboratorium, bengkel latihan, dan sejenisnya.
4. Karyawan penunjang lain. Adalah karyawan lain seperti sopir, tukang kebun, petugas pembersihan gedung, petugas pemeliharaan, dan sejenisnya.
Menurut Manullang, inti pengadaan sumberdaya manusia (SDM) adalah menyediakan tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  suatu  organisasi  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Secara kuantitatif, ditentukan melalui analisis beban kerja ( work load analysis ) dan analisis angkatan kerja ( work force analysis ). Tenaga kerja secara kualitatif ditentukan melalui analisis jabatan ( job analysis ) yang menghasilkan, baik perincian tugas ( job description ) maupun spesifikasi tugas ( job spesification ). 35
Qomar  menyatakan  bahwa  tipologi  manusia  profesional-intelektual  membutuhkan pelatihan,  pendidikan,  pengalaman  dan  keahlian  yang  diproses  dalam  waktu  yang  relatif panjang.  Karena  disamping  terdapat  unsur  penanaman  pengetahuan  juga  pembiasaan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Unsur  penanaman  mungkin  dapat  dicapai  dalam  waktu  yang  cepat,
35 M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2012), 201.
tetapi pembiasaan membutuhkan proses berkesinambungan, sehingga diperlukan penguatan- penguatan akademis. 36
Untuk penguatan akademis itu, Malik Fadjar melihat ada beberapa pemikiran praktis yang perlu diperhatikan berikut ini: 37
1. Pemeliharaan dan peningkatan stabilitas kelembagaan. Dengan demikian, citra sebagai lembaga keilmuan melalui berbagai model dialog, komunikasi timbal balik, keterbukaan dan kebebasan yang bertanggung jawab tetap terjaga.
2. Pemeliharaan    serta  peningkatan  sistem  akademik  dan  kemahasiswaan. Dengan demikian, perguruan tinggi  Islam dapat  menjadi  lembaga pendidikan tinggi  yang  menunjang  pelaksanaan  manajemen  belajar-mengajar  yang mantap,  dengan  melalui  pembenahan  serta  pemenuhan  berbagai  sarana prasarana.
3. Menciptakan  suatu  model  belajar  privat  (tambahan),  yaitu  “ student  day ” (misalnya  setiap  Sabtu)  sebagai  model  pengembangan  daya  kreasi  dan apresiasi kehidupan kampus.
4. Pembentukan lembaga studi/kajian, seperti pusat studi islam, pusat penelitian, dan pusat pembibitan.
Pemberian keleluasaan pada tiap-tiap fakultas/jurusan untuk mengembangkan dan  meningkatkan  kegiatan  kuliah  tamu  dan  latihan-latihan  keahlian  dalam berbagai bidang, seperti bahasa, perpajakan, perbankan, dan sebagainya.
Penggerakan .  Tugas  penggerakan  ( actuating )  adalah  tugas  menggerakkan seluruh  manusia  yang  bekerja  dalam  suatu  perusahaan  agar  masing-masing bekerja  sesuai  dengan  yang  telah  ditugaskan  dengan  semangat  dan kemampuan maksimal. Ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen  karena  menyangkut  manusia,  yang  mempunyai  keyakinan, harapan,  sifat,  tingkah  laku,  emosi,  kepuasan,  pengembangan,  akal  budi  dan menyangkut  hubungan  antar  pribadi.  Oleh  karena  itu,  banyak  yang mengatakan  bahwa  fungsi  ini  adalah  fungsi  yang  paling  penting  dan  juga paling sulit dalam keseluruhan fungsi manajemen.
36 Mujamil  Qomar, Manajemen  Pendidikan  Islam;  Strategi  Baru  Pengelolaan  Lembaga  Pendidikan  Islam (Jakarta: Erlangga, 2007), 106.
37 A.  Malik  Fadjar,  1998, Visi  Pembaharuan  Pendidikan  Islam (Jakarta:  Lembaga  Pengembangan  Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998), 178-179.
Fungsi  ini  berada  pada  semua  tingkat,  lokasi,  dan  bagian  perusahaan.  Dalam fungsi  ini  termasuk  memberikan  motivasi,  memimpin,  menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbal jasa, mengembangkan para manajer  dan  sebagainya.  Fungsi  penggerakan  kadang-kadang  diganti  dengan istilah lain misalnya fungsi kepemimpinan ( leading ). 38
Pengawasan .  Pengawasan  adalah  fungsi  terakhir  manajemen,  namun  bukan berarti  yang  paling  kurang  penting.  Pengawasan  adalah  pengamatan  dan pengukuran,  apakah  pelaksanaan  dan  hasil  kerja  sudah  sesuai  dengan perencanaan  atau  tidak.  Kalau  tidak,  apa  kendalanya,  dan  bagaimana menghilangkan  kendala  tersebut,  agar  hasil  kerja  dapat  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Fungsi  pengawasan  tidak  harus  hanya  dilakukan  setiap  akhir tahun  anggaran,  tetapi  justru  harus  secara  berkala  dalam  waktu  yang  lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan, tidak terlambat dilaksanakan. 39
Peranan  pendidikan  tinggi  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  dapat dicirikan pada tiga hal ;
1. Mencetak  manusia  yang  bertanggung  jawab.  Menurut  Azizi,  bahwa  ada kaitan  antara  fitrah,  akhirat  dan  tanggung  jawab.  Setiap  perbuatan  pasti  ada tanggung  jawabnya  yang  berkonsekuensi  di  akhirat.  Tanggung  jawab  tidak hanya  sekedar  administratif  di  dunia,  tetapi  lebih  jauh  secara  substantif  di akhirat. Melalui tanggung jawab inilah akan tercipta etika sosial, karena setiap tindakan dalam bentuk apapun akan memiliki nilai tanggung jawab baik dunia maupun akhirat.
2. Peran  kebebasan  berpikir.  Kebebasan  berpikir  mengajarkan  pada  kita  bahwa ilmu  pengetahuan  adalah  sarana  untuk  membebaskan,  dalam  arti  bahwa melalui kemampuan berpikir manusia diajarkan untuk menemukan (discovery) tentang  sesuatu  dalam  bidangnya.  Kebebasan  dalam  konteks  ini  adalah kebebasan untuk  menemukan sesuatu, merevisi, atau menguatkan suatu dalil, teori dan konsep yang telah ada untuk kemaslahatan.
38 Rchardus Eko Indrajit dan Rchardus Djokopranoto, Manajemen Perguruan Tinggi Moderen, 49.
39 Ibid.
3. Penguasaan  terhadap  kompetensi.  Pendidikan  harus  mengarahkan  peserta didik  pada  keahlian  tertentu  sehingga  menjadi  sarana  untuk  mengakses kehidupan.  Oleh  karena  itu  maka  pendidikan  tinggi  harus  dirancang  untuk mewujudkan sarjana yang profesional sesuai dengan keahliannya. 40
Upaya tokoh-tokoh Islam untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia dalam jalur pendidikan  juga  diwujudkan  dengan  mendirikan  perguruan  tinggi  Islam sebagai  sebuah  lembaga  lanjutan.  Upaya  ini  disempurnakan  secara berkesinambungan  mulai  awal  hingga  sekarang  dengan  berbagai  terobosan yang  besrifat  politis,  kultural,  sosial,  maupun  birokratik.  Secara  kualitatif, upaya tersebut dapat dinilai berhasil karena belakangan ini telah bermunculan berbagai perguruan tinggi yang berlabel Islam. 41
Sementara itu, pelaksanaan pendidikan Islam tidak lepas dari peran serta masyarakat. Sebagian masyarakat di Indonesia masih memandang agama sebagai hal yang urgen dalam kehidupan. Oleh karena itu mengetahui dan memahami persoalan agama  merupakan  hal  yang  wajib.  Maka  wajar  jika  di  Indonesia  terdapat beberapa pesantren dan lembaga pendidikan Islam dengan jumlah santri yang relatif banyak. Kondisi seperti itu dapat menunjang kuantitas mahasiswa.
Sedangkan dalam kebijakan strategis perguruan tinggi Islam, menurut Feisal adalah: 42
1. Membina  dan  memperbarui  keimanan  mahasiswa  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan Islam yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunah, dan ijtihad atau pemikiran  skolastik  yang  menggambarkan  cara  berfikir  normatif  dan  berfikir deskriptif empiris;
2. Mengembangkan rasa, sikap, dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang universal;
3. Mengembangkan  kemampuan  intelektual  sehingga  mampu  berpikir  ilmiah rasional dan logis;
Mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu untuk dapat secara nyata menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehari-hari.
40 A.  Azizi  Qadri, Pendidikan  (agama)  untuk  Membangun  Etika  Sosial:  Mendidik  Anak  Sukses  Masa  Depan: Pandai dan Bermanfaat (Semarang: Aneka Cipta, 2001), 122.
41 Prof.Dr. Mujamil Qohar. Manajemen Pendidikan Islam.  9Erlangga  2002 0 100
42 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press., 1995), 155.

## Simpulan
Lembaga  pendidikan  harus  mengetahui  dengan    pasti  apa  yang  dibutuhkan  oleh peserta  didik.  Lembaga  pendidikan  hendaknya  selalu  berupaya  mensinergikan  berbagai komponen  untuk  melaksanakan  manajemen  mutu  pendidikan  yang  dikelolanya  agar  dapat menjalankan tugas dan fungsi kependidikan. Untuk itu, kerjasama dengan semua komponen pendidikan  dalam  manajemen  harus  menjadi  prioritas.  Komponen  pendidikan  dimaksud adalah para pendidik, karyawan, peserta didik, orang tua/wali, maupun masyarakat.
Manajemen  mutu  dalam  pendidikan  merupakan  cara  mengatur  semua  sumber  daya pendidikan, yang terorganisir dan terencana dalam pergerakan dan pengawasan yang terarah agar  semua  yang  terlibat  di  dalamnya  melaksanakan  tugas  dengan  penuh  semangat  dan berpartisipsi  dalam  perbaikan  pelaksanaan  proses  pendidikan  sehingga  menghasilkan  mutu pendidikan yang sesuai harapan.
Setiap  lembaga  pendidikan  harus  mampu  meningkatkan  manajemen  mutu  sesuai dengan jenjangnya dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga tercipta lulusan yang terbaik  dan  berkompetensi  sehingga  mampu  terjun  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dengan bekal ilmu yang dimiliki.

## Daftar Pustaka
https//sites.google.com
Wiriadihardja,  Moefti, Dimensi  Kepemimpinan  dalam  Manajemen Jakarta:  Balai Pustaka, 1987.
Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Jakarta: Ciputat Press, 2005 Komariah  Aan  dan    Tiratna  Cepi,  Visionary  Leadership, Menuju  Sekolah  Efektif . Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
Ali Mohammad, “ Penjaminan Mutu Pendidikan ” dalam Mohammad Ali, Ibrahim, R., Sukmadinata,  N.S.,  Sudjana,  D.,  dan  Rasjidin,  W.  (Penyunting),  Ilmu  dan  Aplikasi Pendidikan. Jilid II, Bandung: Pedagogiana Pres, 2007.
Mulyasa,  E., Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2005.
Ali Mukti Beberapa Madrasah Pendidikan di Indonesia ,Yogyakarta  :Yayasan Nida, 1971
Nasir  Ridlwan Mencari  Tipologi  Format  Pendidikan  Islam ,  Yogyakarta  :Pustaka Pelajar, 2005 .
Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975  bab III
UU NO 20 tahun 2003
Qomar Mujamil, Manajemen Pendidikan Islam Jakarta: Erlangga, 2007.
Suharsaputra Uhar, Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, Bandung ; PT. Refika Aditama, 2015.
Fattah  Nanang, Landasan  Manajemen  Pendidikan Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2013.
Stoner  James  dan    Wankel.  Charles Management Third  Edition ,  Prentice  Hall International, Englewood Cliffs, N.J. 1986.
Gulick  Luther,  Morphet  dkk.  “ Efektivitas  Manajemen  Mutu  Pesantren  (Studi  Kasus pada Pesantren Yayasan Bhakti Sarjana dan Pemuda Babakan, Pesantren Kebon Jambu Al- Islamy  dan  Pesantren  Al-Ikhlas  di  Babakan  Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon  Periode  2005- 2010)”, dalam UPI Bandung: Disertasi Administrasi Pendidikan, 2012.
Wiriadihardja  Moefti, Dimensi  Kepemimpinan  dalam  Manajemen ,  Jakarta:  Balai Pustaka, 1987.
Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam , Jakarta: Ciputat Press, 2005.
Indrajit  Eko  dan  Djokopranoto, Manajemen  Perguruan  Tinggi  Modern Jakarta:  tp., 2004 dalam Peranan Manajemen Perguruan Tinggi Dan Implementasinya Di Fakultas Agama Islam (FAI) UNSIKA, Amiruddin, Passion of the Islamic Studies Center
Manulang M, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2012.
Qomar Mujamil, Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam ,Jakarta: Erlangga, 2007.
Fadjar  A.  Malik, Visi  Pembaharuan  Pendidikan  Islam ,  Jakarta:  Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998.
Qadrin A. Azizi Pendidikan (agama) untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Sukses Masa Depan: Pandai dan Bermanfaat, Semarang: Aneka Cipta, 2001.
Qohar Mujamil, Manajemen Pendidikan Islam , Erlangga 2002.
Faisal Jusuf Amir, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.