Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan | 249 Volume 05 Nomor 02 Februari 2021 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2705

## Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Karawang
Agnes Maulida Putri Pamungkas Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK
Kota merupakan pusat konsentrasi permukiman dan aktivitas penduduk. Sebagai tempat konsentrasi  penduduk,  maka  kota  menjadi  pusat  inovasi  kehidupan  perkotaan.  kota sebagai  jantung  perekonomian  nasional  memiliki  peran  yang  sangat  besar  bagi pembangunan. Untuk menghindari terjadinya masaiah-masalah perkotaan yang semakin rumit  pada masa yang  akan  datang  dan menghindari  masalah-masalah  perkotaan yang telah  terjadi  dimasa  lampau,  perlu  dilakukan  Evaluasi  terhadap  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Terdahulu dan mengarahkan rencana untuk kedepan. Kabupaten Karawang sama halnya  dengan  kota-kota  lain  di  Indonesia  yang  terus  mengalami  peningkatan  jumlah penduduk. Penataan kota harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelayakan huni  merupakan  suatu  persoalan  yang  harus  segera  ditangani  dan  dicarikan  jalan keluarnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

## Kata Kunci : Evaluasi, Tata Ruang Wilayah, Perkotaan, Kabupaten Karawang

## I. Pendahuluan
Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu.  Jumlah  penduduk  di  suatu  negara  yang  terus  meningkat  akan  menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Suatu tata ruang yang dinamis tetap memelihara  kelestarian  kemampuan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  pembangunan berwawasan  lingkungan  yang  berlandaskan  pada  Wawasan  Nusantara  dan  Ketahanan Nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota merupakan pusat konsentrasi permukiman dan aktivitas penduduk. Sebagai tempat konsentrasi  penduduk,  maka  kota  menjadi  pusat  inovasi  kehidupan  perkotaan.  Kota berperan  penting  dan  sangat  dominan  dalam  penghidupan  dan  kehidupan  warganya, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik dan tatanan budayanya.
Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, perlu penataan ruang dan wilayah perkotaan yang efektif dan bekelanjutan. Penataan ruang dan wilayah itu menjadi masalah umum yang terjadi di banyak kota besar dan metropolitan. Permasalahan tata ruang, tidak saja karena  kota  sejak  awal  telah  dibangun  dan  bertumbuh  secara  alami,  akan  tetapi perkembangan kota yang mengalami pertumbuhan pesat, sering lebih cepat dari konsep tata  ruang  yang  diundangkan  karena  cepatnya  laju  pembangunan  di  perkotaan.  Untuk
menghindari terjadinya masaiah-masalah perkotaan yang semakin rumit pada masa yang akan  datang  dan  menghindari  masalah-masalah  perkotaan  yang  telah  terjadi  dimasa lampau, perlu dilakukan penilaian terhadap Rencana Terdahulu dan mengarahkan rencana untuk  kedepan  sesuai  dengan  arah  pembangunan  sekarang  dengan  dibuat  pedoman pengaturan  dan  program-program  pembangunan  kota  jangka  panjang  yang  berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kabupaten  Karawang  sama  halnya  dengan  kota-kota  lain  di  Indonesia  yang  terus mengalami  peningkatan  jumlah  penduduk.  Luas  wilayah  Kabupaten  Karawang  sebesar 1.753,27 km2 atau 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang pesat.
Kabupaten  Karawang  dengan  jumlah  laju  pertumbuhan  penduduk  tidak  dibarengi dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  yang  ada,  walaupun  Kabupaten  Karawang  sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah namun masih ditemukan adanya masalah-masalah penataan wilayah perkotaan, seperti:
a. Terbatasnya  lahan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  wilayah perkotaan
b. Kurang  maksimalnya  penataan  kawasan  seperti  zona  industri,  zona  pertanian, serta zona pemukiman penduduk sehingga rentan terjadinya banjir
c. Aktivitas  manusia  dalam  menciptakan  ruang-ruang  terbangun  akhirnya sering mengakibatkan masalah dikemudian hari
Penataan kota harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelayakan huni merupakan  suatu  persoalan  yang  harus  segera  ditangani  dan  dicarikan  jalan  keluarnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sehingga kualitas penataan kota tersebut menjadi lebih baik, memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan kesehatan.

## II. Tinjauan Pustaka

## 1. Pengertian Evaluasi
Istilah  evaluasi  mempunyai  arti  yang  berhubungan,  masing-masing  menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah  evaluasi  dapat  disamakan  dengan  penafsiran (approach), pemberian  angka (rating), dan  penilaian (assesment), kata-kata  yang  menyatakan  untuk  menganalisis suatu  hasil  kebijakan  dalam  arti  satuan  nilainya.  Evaluasi  berkenaan  dengan  produk informasi mengenai nilai atau manfaat suatu hasil kebijkan. Ketika hasil suatu kebijkaan pada kenyataannnya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran (Dunn, 2000).
1.1. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut  Samudra  dan  kawan-kawan  dalam  Nugroho  (2003:186-187),  evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:
a. Eksplanasi.  Melalui  evaluasi  dapat  dipotret  realitas  pelaksanaan  program  dan dapat  dibuat  suatu  generalisasi  tentang  pola-pola  hubungan  antar  berbagai
dimensi  realitas  yang  diamatinya.  Dari  evaluasi  ini  evaluator  dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para  pelaku,  baik  birokrasi  maupun  pelaku  lainya  sesuai  dengan  standar  dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
c. Audit.  Melalui  evaluasi  dapat  diketahui,  apakah  output  benar-benar  sampai  ke tangan  kelompok  sasaran  kebijakan,  atau  justru  ada  kebocoran  atau penyimpangan.
d. Akunting.  Dengan  evaluasi  dapat  diketahui  apa  akibat  social  ekonomi  dari kebijakan tersebut.
Menurut  Soeprapto  (2000:60):  Isu  yang  kritis  dalam  evaluasi  dampak  kebijakan adalah apakah suatu program telah telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi  secara  alami  meskipun  tanpa  intervensi  atau  dibandingkan  dengan  intervensi alternatif.  Tujuan  pokok  penilaian  dampak  adalah  untuk  menafsirkan  efek-efek  yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Rossi dan Freeman (dalam  William  Dunn,  2000:  36).  Mendefinisikan  penilaian  atas  dampak  adalah  untuk memperkirakan apakah intrvensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti  ini  tidak  menghasilkan  jawaban  yang  pasti  tapi  hanya  beberapa  jawaban  yang mungkin masuk akal.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  evaluasi sistematis  kebijakan  adalah  aktivitas  untuk  menjawab  pertanyaanpertanyaan  seperti apakah  kebijakan  yang  dijalankan mencapai tujuan  sebagaimana yang  telah  ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang di keluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.
2. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah
Menurut Daud Silalahi (2001, 82), yang mengemukakan bahwa rencana tata ruang wilayah  merupakan  suatu  pengertian  yang  secara  eksplisit  tersirat  cakupan  yang  luas mengandung arti bahwa :
a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
b. Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan kekayaan nasional
c. Hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dan  bumi,  air  serta  ruang  angkasa termasuk bagian hubungan yang bersifat abadi.
d. Dalam  pengertian  bumi,  selain  permukaan  bumi  termasuk  pula  tubuh  bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
e. Dalam  pengertian  air  termasuk  baik  perairan  pedalaman  maupun  laut  wilayah Indonesia.
f. Yang  dimaksud  dengan  ruang  angkasa ialah  ruang  di  atas  bumi  dan  air  adalah yang berada didalam bumi.
Keenam  point  tersebut  di  atas  secara  tersirat  mengandung  pemaknaan  terhadap ruang suatu wilayah yang perlu ditata khususnya yang berkaitan  dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terdapat dalam suatu wilayah. Menurut Solihin (2004,
18  )  memberikan  pengertian  rencana  tata  ruang  wilayah  adalah  Mengatur,  mengelola, menangani,  mempotensikan  segala  hal  yang  ada  di  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang tinggal dalam ruang tersebut untuk memenuhi  kepentingannya  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur penggunaan ruang.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Karawang  Tahun  2011  –  2031  memberikan pengertian bahwa: Rencana tata ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam mengelola dan  menata  suatu  ruangan  berdasarkan  pemanfaatan  pengelolaan  sumber  daya  alam yang  beraneka  ragam  di  dataran,  di  lautan  dan  di  udara,  yang  perlu  dilakukan  secara terkoordinasi  dan  terpadu  dalam  pola  pembangunan  berkelanjutan  dengan mengembangkan  tata  ruang  dalam  satu  kesatuan  tata  lingkungan  yang  dinamis  serta tetap  terpeliharanya  kelestarian  kemampuan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan pembangunan  berwawasan  lingkungan,  yang  menjadikan  rencana  tata  ruang  wilayah menjadi penting dan utama, sehingga diberikan adanya pengertian yang dapat dibedakan menurut  peraturan  daerah  pengertian  ruang,  tata  ruang,  rencana  tata  ruang  wilayah, rencana tata ruang dan wilayah.
Penjelasan  uraian  tersebut  di  atas  maka  dapat  dibedakan  pengertian  yang memberikan  keutuhan  atas  pengertian  rencana  tata  ruang  wilayah  yang dikemukakan oleh Sadli Samad (2003, 42 )yaitu sebagai berikut:
a. Ruang  adalah  wadah  yang  meliputi  ruang  daratan,  ruang  lautan  dan  makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya
b. Tata  ruang  adalah  wujud  struktural  dan  pola  pemanfaatan  ruang  baik direncanakan maupun tidak
c. Rencana  tata  ruang  wilayah  adalah  proses  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
d. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang dan,
e. Wilayah  adalah  ruang  yang  merupakan  kesatuan  geografis  beserta  segenap unsur  terkait  padanya  ruang  batas  dan  sistem  ditentukan  berdasarkan  aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
Atas  uraian  dan  tinjauan  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  diambil  suatu kesimpulan  bahwa  rencana  tata  ruang  wilayah  diartikan  sebagai  bentuk perumusan  kebijakan  pokok  dalam  memanfaatkan  ruang  dalam  suatu  wilayah yang  mewujudkan  keterpaduan,  keterkaitan  dan  keseimbangan  perkembangan antara  wilayah  serta  keserasian  antara  sektor  dalam  mengeksiskan  pentingnya rencana tata ruang wilayah yang diterapkan di Kabupaten Karawang

## III. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan penelitian  Kualitatif.  Dilakukan  dengan  cara  pengamatan  langsung  dan  wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Kemudian, data yang ditemukan dari hasil  wawancara  dan  pengamatan  tersebut  akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Sugiyono (2017:9)  menjelaskan  pengertian  tentang  metode  penelitian  kualitatif  diartikan  sebagai metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  pospositivisme,  digunakan  untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  indukti/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder karena dalam mengolah informasi peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan langsung dari objek pertama yang  akan  diteliti  yaitu  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten  Karawang.  dan peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi dari literasi–literasi buku, artikel, jurnal atau  berita  media  online  maupun  cetak  mengenai  konsep  evaluasi  organisasi  serta masalah-masalah Rencana tata ruang wilayah perkotaan Kabupaten Karawang.
Peneliti menggunakan bermacam-macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.

## IV. Pembahasan
1. Efektivitas (effectiveness) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Karawang.
Efektivitas ( effectiveness ) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Efektivitas dalam penelitian ini, membahas mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kabupaten Karawang. efektifitas yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karawang masih banyak kendala dalam melakukan evaluasi, evaluasi yang baik harus terencana, terprogram serta dapat dirasakan oleh  semua  masyarakat.  Dalam  evaluasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Perkotaan  di Kabupaten  Karawang,  masih  terus  mengalami  perubahan-perubahan  tiap  tahunnya mengikuti perkembangan yang ada di Kabupaten Karawang.
2. Efisiensi (efficiency) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Karawang.
Efisiensi  ( efficiency )  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi,  yang  merupakan  sinonim  dari rasionalitas  ekonomi,  adalah  merupakan  hubungan  antara  efektivitas  dan  usaha,  yang terakhir  umumnya  diukur  dari  ongkos  moneter.  Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Efisiensi pada penelitian ini mengarah pada  jumlah  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  finansial  yang  dikeluarkan  untuk melaksanakan program. efisiensi dalam evaluasi yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan  Daerah  Perkotaan  Kabupaten  Karawang  masih  terdapat  kendala-kendala dalam pelaksanaanya. Belum efisiensinya Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karawang dikarenakan dalam pelaksanaanya belum memenuhi syarat-syarat kelayakan  yang  baik.  Setiap  pembangunan  harus  melalui  perencanaan  yang  baik  dan matang sehingga hasil yang didapat maksimal, selain itu sumberdaya yang ada di Bappeda belum  terpenuhi  dengan  kualitasnya,  dengan  pembangunan  yang  terus  meningkat  dan cepat  membutuhkan  sumberdaya  manusia  dan  modal  yang  besar  untuk merealisasikannya.
3. Kecukupan (adequacy) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di
Kabupaten Karawang.
Kecukupan  ( adequacy )  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya masalah.  Kriteria  kecukupan  menekankan  pada  kuatnya  hubungan  antara  alternatif kebijakan  dan  hasil  yang  diharapkan.  Kecukupan  pada  penelitian  ini  mengarah  pada pencapaian  program  dan  kaitannya  dengan  pemecahan  masalah,  dan  apakah  alternatif pemberian bantuan telah cukup untuk mengatasi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan  adanya  masalah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Perkotaan  Kabupaten Karawang.  kecukupan  dalam  evaluasi  yang  dilakaukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Kabupaten Karawang masih belum melibatkan masyarakat dalam membuat suatu program yang berkelanjutan. Masih banyak masyarakat yang belum tahu evaluasi yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Kabupaten  Karawang  itu seperti apa. Pembangunan yang baik harus ada peran serta masyarakat dalam prosesnya, sehingga masyarakat menjadi sadar dan mengerti perencanaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabuparen Karawang.
4. Kesamaan (equity) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Karawang.
Kriteria kesamaan/perataan ( equity ) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial  dan  menunjuk  pada  distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang
berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Perataan dalam penelitian ini membahas  tentang  distribusi  informasi  program  (sosialisasi  program)  dan  distribusi program  kepada  kelompok  sasaran.  Dari  penelitian  diatas  dapat  digambarkan  bahwa sosialisasi  serta  distribusi  program  kerja  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Kabupaten Karawang dalam melakukan evaluasi wilayah perkotaan masih belum optimal, belum semua masyakat dapat informasi yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kabupaten Karawang, selain itu melalui pengamatan yang ada,  perencanaan  dan  pembangunan  masih  terpusat  di  wilayah  karawang  kota,  pada dasarnya pembangunan suatu wilayah harus melihat dari segi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Tapi dalam pelaksanaanya pembangunan yang dilakukan masih belum optimal banyak  sekali  perencanaan-perencaan  yang  tidak  sesuai  dengan  waktunya  serta pembangunannya yang terlalu terburu-buru sehingga hasil yang didapat kurang maksimal.
5. Responsivitas (responsiveness) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Karawang.
Responsivitas  ( responsiveness )  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  kebijakan  atau program  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok masyarakat  di  Kabupaten  Karawang.  Dari  hasil  wawancara  dengan  para  narasumber menerangkan  responsivitas  terkait  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Karawang harus  mengacu  kepada  rencana  strategis  yang  dibuat  sebelumnya.  Dan  akan  terus mengalami  pembaharuan-pembaharuan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada.  Serta sosialiasi terkait rencana tata ruang wilayah perkotaan Kabupaten Karawang masih belum optimal  dalam  pelaksanaanya.  Sosialisasi  yang  baik  harus intens dan  bekelanjutan sehingga  hasil  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Karawang dapat secara optimal.
6. Ketepatan (appropriateness) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di
Kabupaten Karawang.
Kriteria  ketepatan  ( appropriateness )  secara  dekat  berhubungan  dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan  satuan  kriteria  individu  tetapi  dua  atau  lebih  kriteria  secara  bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang  melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  Pada  penelitian  ini,  ketepatan  membahas mengenai  ketepatan  waktu  dan  ketepatan  program  dalam  menyelesaikan  masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan di Kabupaten Karawang.   Dari penelitian diatas terkait  dengan  ketepatan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang belum optimal banyak kendala dalam pelaksanaanya, banyak
pekerjaan-pekerjaan  yang  tidak  tepat  waktu  dalam  pekerjaanya  serta  dana  yang digunakan masih minim, kendala-kendala tersebut  dapat menghambat  pengerjaan yang seharusnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

## V. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembanhasan masalah penelitian, maka peneliti melakukan penyimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Karawang
a. Efektifitas  yang  dilakukan  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Kabupaten Karawang  masih  banyak  kendala  dalam  melakukan  evaluasi,  evaluasi  yang  baik harus terencana, terprogram serta dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dalam evaluasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Perkotaan  di  Kabupaten  Karawang,  masih terus  mengalami  perubahan-perubahan  tiap  tahunnya  mengikuti  perkembangan yang ada di Kabupaten Karawang.
b. Efisiensi  dalam  evaluasi  yang  dilakukan  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah  Perkotaan  Kabupaten  Karawang  masih  terdapat  kendala-kendala  dalam pelaksanaanya. Belum efisiensinya Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten  Karawang  dikarenakan  dalam  pelaksanaanya  belum  memenuhi  syarat- syarat kelayakan yang baik. Setiap pembangunan harus melalui perencanaan yang baik dan matang sehingga hasil yang didapat maksimal, selain itu sumberdaya yang ada  di  Bappeda  belum  terpenuhi  dengan  kualitasnya,  dengan  pembangunan  yang terus  meningkat  dan  cepat  membutuhkan  sumberdaya  manusia  dan  modal  yang besar untuk merealisasikannya.
c. Kecukupan  dalam  evaluasi  yang  dilakaukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Kabupaten  Karawang  masih  belum  melibatkan  masyarakat  dalam membuat suatu program yang berkelanjutan. Masih banyak masyarakat yang belum tahu evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karawang itu seperti apa. Pembangunan yang baik harus ada peran serta masyarakat dalam  prosesnya,  sehingga  masyarakat  menjadi  sadar  dan  mengerti  perencanaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabuparen Karawang.
d. Kesamaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan di Kabupaten Karawang, sosialisasi serta distribusi program kerja yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan  Kabupaten  Karawang  dalam  melakukan  evaluasi  wilayah  perkotaan masih  belum  optimal,  belum  semua  masyakat  dapat  informasi  yang  berkaitan dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Perkotaan  Kabupaten  Karawang,  selain  itu melalui  pengamatan  yang  ada,  perencanaan  dan  pembangunan  masih  terpusat  di wilayah karawang kota, pada dasarnya pembangunan suatu wilayah harus melihat dari  segi  jumlah  penduduk  di  wilayah  tersebut.  Tapi  dalam  pelaksanaanya pembangunan  yang  dilakukan  masih  belum  optimal  banyak  sekali  perencanaan- perencaan yang tidak sesuai dengan waktunya serta pembangunannya
e. yang terlalu terburu-buru sehingga hasil yang didapat kurang maksimal.Responsivitas terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang harus mengacu kepada rencana strategis yang dibuat sebelumnya. Dan akan terus mengalami pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Serta sosialiasi terkait rencana tata ruang wilayah perkotaan Kabupaten Karawang masih belum  optimal  dalam  pelaksanaanya.  Sosialisasi  yang  baik  harus intens dan bekelanjutan  sehingga  hasil  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang dapat secara optimal.
f. Ketepatan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Karawang belum optimal banyak kendala dalam pelaksanaanya, banyak pekerjaan-pekerjaan  yang  tidak  tepat  waktu  dalam  pekerjaanya  serta  dana  yang digunakan masih minim, kendala-kendala tersebut dapat menghambat  pengerjaan yang seharusnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penenlian  dan  kesimpulan  yang  telah  peneliti  paparkan  di  atas maka peneliti mencoba memberikan saran terhadap hasil penelitian agar dapat membantu para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Perkotaan  Di  Kabupaten  Karawang  Sesuai  dengan tujuan program yang telah di gariskan sebagai berikut:
1. Melakukan perencanaan dan pembangunan yang telah ditetapkan secara intens dan terarah. Mekaksimalkan peran dari lembaga-lembaga dinas terkait secara bersinergi, upaya  ini  agar  adanya  peningkatan  kualitas  perencanaan  dan  penyelengaraan pembangunan  wilayah  perkotaan  melalui  peningkatan  kapasitas  dan  kordinasi berbagai elemen lembaga kepentingan
2. Harus  membuat  perencanaan-perencanaan  yang  matang  dan  berkelanjutan sehingga  pelaksanaan  perencanaan  dan  pembangunan  wilayah  perkotaan  tertata dengan baik dan efisien, serta harus mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di Kabupaten Karawang secara optimal.
3. Memberikan  edukasi-edukasi  kepada  masyarakat  terkait  pembangunan- pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga masyarakat turut adil dalam pemajuan wilayahnya.
4. Sosialisasi  yang  dilakukan  harus  mengedepankan  prinsip  sesamaan  kesetiap masyarakat di Kabupaten Karawang serta program-program yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karawang harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat.
5. Melakukan  upaya-upaya  pendataan  masyarakat  dengan  memaksimalkan  peran RT/RW  untuk  memberikan  arahan  serta  sosialisasi  dalam  menentukan  kegiatan pembangunan  serta  melakukan  musyawarah  untuk  mengatasi  permasalahan  dan menemukan solusi bersama-sama.
6. Membuat schedule yang  matang  dalam  perencanaan  dan  terus melakukan  upaya monitoring  terhadap  program-program  yang  dibuat  dalam  pembangunan  wilayah perkotaan di Kabupaten Karawang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Daud silalahi, hukum lingkungan, dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia , alumni, 2001, hlm. 82
Dunn,  William  N.  2005. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hermawan sumantri, hukum tata ruang perkotaan , PT. alumni bandung, 2004, hlm. 48
Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy  Dinamika  Kebijakan-Analisis  Kebijakan  Manajemen Kebijakan . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Nurhadi, rencana tata ruang wilayah perkotaan , tarsito, 2002, hlm. 70
Sadli samad, hukum rencana tata ruang wilayah , gramedia pustaka, 2003, hlm. 42
Siagian,  Sondang  P.  2012. Administrasi  Pembangunan  Konsep,  Dimensi,  dan Strateginya . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Solihin, pengaturan hukum rencana tata ruang wilayah dan interior perkotaan , gramedia pustaka, 2004, hlm. 18
Sugianto , teori-teori hukum tata ruang , rajawali press, 2004, hlm. 82
Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D . Bandung : Alfabeta Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus . Edisi dan Revisi Terbaru. Jakarta : PT. Buku Seru CAPS

## Dokumen
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang 2017
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang