## FUNGSI HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENGKAMPANYEKAN SUMEDANG SEBAGAI PUSEUR BUDAYA SUNDA (SPBS)
Abtract, Regional  autonomy  gives  opportunity  to the  leadership  of  the  district/city  to build  a  territory  independently  and  energized.  Sumedang  as  an  autonomous  region  PR utilize  the  functionality  of  territory  in  the  development  process  in  order  to  improve  or maintain the perception, image and reputation of both material and immaterial development of the public. The technique of communications made Sumedang Government Relations ie through  the  use  of  a  public  campaign  to  strengthen  city  branding  as  a  cultural  center  in West Java.
Key Word: Rigional Autonomy, Public Relations Function and City Branding
Abstrak, Adanya  otonomi  daerah  memberikan  peluang  kepada  pimpinan kabupaten/kota untuk membangun wilayahnya secara mandiri dan berdayasaing. Sumedang sebagai  daerah  otonomi  memanfaatkan  fungsi  Humas  pada  proses  pembangunan wilayahnya  dalam  rangka  meningkatkan  maupun  mempertahankan  persepsi,  citra  dan reputasi  pembangunan  secara  materi  maupun  immateri  dari  publiknya.  Adapun  teknik komunikasi  yang  dilakukan  Humas  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  yaitu  melalui pemanfaatan  kampanye  publik  dalam  menguatkan  city  branding  sebagai  pusat  budaya  di Jawa Barat.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Fungsi Humas dan Citra Kota

## A. PENDAHULUAN
Keberhasilan suatu lembaga terletak pada kemampuannya beradaptasi terhadap
berbagai perubahan yang muncul di lingkungan. Pemberdayaan  segala  potensi  yang dimiliki oleh suatu lembaga merupakan modal untuk mencapai suatu kemajuan. Unsur  budaya  yang  dimiliki  oleh lembaga pemerintahan, khususnya
dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat  suatu  kebijakan  yang  dapat mensejahterakan  dan  membanggakan bagi masyarakatnya.
Pemerintah  Kabupaten  Sumedang sebagai  salah  satu  unsur  pemerintahan mencoba menggulirkan suatu kebijakan mengenai budaya yang dapat menunjang sektor pembangunan kedaerahan.  Kebijakan  tersebut  berupa
Oleh :Aat Ruchiat Nugraha, Kokom Komariah, Priyo Subekti Program Studi Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Email: aatruchiat.nugraha@gmail.com
implementasi pembangunan untuk menjadikan  daerah  Sumedang  sebagai Puseur  Budaya  Sunda  (SPBS)  yang dapat  membentuk  identitas,  citra  dan reputasi  pemerintah  yang  mampu bersaing  dan  beradaptasi  terhadap perubahan lokal, nasional, regional dan internasional.  Sumedang  merupakan salah  satu  kota  di  Jawa  Barat,  yang memiliki  slogan  Sumedang  Tandang Nyandang Kahayang, memiliki berbagai  hal  yang  dapat  dijual  atau diperlihatkan  dalam  lingkup  budaya sehingga  beberapa  alasan  yang  tepat ketika  dikatakan  Sumedang  sebagai Puser Budaya Sunda (SPBS) yaitu:
1.  Mahkota  binokasih  yang merupakan  mahkota  kerajaan sunda  berada  di  Sumedang atau dalam istilah lain, Sumedang  merupakan  pusat pemerintahan  kerajaan  Sunda sehingga pantas dikatakan
bahwa Sumedang menjadi puseur budaya Sunda;
2.  Sumedang  merupakan  daerah yang masih menggunakan bahasa  sunda  sebagai  bahasa sehari-hari  berbeda  dengan
daerah lain yang menggunakan bahasa Indonesia,  yang paling terlihat yaitu dari para pelajar umumnya para pelajar sumedang berkomunikasi dengan bahasa sunda
sedangkan  para  pelajar  di daerah  lain  jarang  sekali menggunakan bahasa sunda;
3.  Sumedang  merupakan  daerah yang  memiliki  budaya  yang beraneka ragam, seperti upacara dalam bercocok tanam yang melahirkan sebuah  seni  tarawangsa,  dari upacara sunatan lahir kesenian dog-dog,  kuda  renggong  dan masih  banyak  yang  lain,  serta dari  segi  budaya  yang  lainnya seperti  goong  renteng,  tari umbul, tayuban, bangreng dan yang lain;
4.  Sumedang  melahirkan  tokoh- tokoh  dalam  budaya  sunda seperti Alm. Saleh Danasasmita,  Alm.  Makmur Danasasmita, Prof. Saini
Kosim,  Alm.  Rd.  Angga
Kusumadinata,  Anm.  Jenderal Wirahadikusumah
mantan wakil  presiden  RI  dan  para tokoh lainnya; dan
5.  Lahirnya  tokoh  muda  yang berasal  dari  sumedang  seperti
Lili  Suparli  S.Kar.,  M.Hum., Asep Zatnika, S.Sen., M.Hum.,  Dindin,  dan  banyak yang lain nya yang mengembangkan budaya Sunda. Keberanian Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap
kebijakan mengdeklarasikan  daerahnya  sebagai puseur (pusat) budaya Sunda (SPBS) di Jawa  Barat  ini,  tentunya  membawa konsekuensi  terhadap  berbagai  elemen masyarakat  maupun  pemerintah  dalam mengemban  amanah  tersebut  untuk mewujudkannya.  Salah  satu  bentuk partisipasi masyarakat dalam mengkampanyekan  Sumedang  sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS) ini, yaitu keterlibatan  mereka  dalam  berbagai macam  kegiatan  seni  dan  budaya  baik yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Sumedang  maupun  atas inisiatif dari mereka sendiri.
Sesungguhnya hal inilah yang diinginkan Pemerintah Kabupaten
Sumedang, ketika lembaga ini dihadapkan pada sebuah tuntutan untuk melaksanakan  amanat  undang-undang tentang  otonomi  daerah  dalam  upaya mensejahterakan masyarakatnya.
Berkaitan dengan program Sumedang  sebagai  Puseur  Budaya Sunda  (SPBS),  maka  peran  dan  fungsi Humas Pemerintah
Kabupaten Sumedang  semakin  dibutuhkan  dalam upaya untuk membangun suasana yang kondusif,  identitas,  citra,  dan  reputasi daerah  Sumedang,  melalui  teknik- teknik komunikasi tertentu (kampanye) yang disampaikan
pada stakeholders nya. Disamping itu,
Humas  Pemerintah  sebagai  pelaksana komunikasi pemerintahan dapat menjalankan  keleluasaan  yang  tinggi dalam mempertimbangkan dan menterjemahkan  kebijakan  tersebut yang
dikombinasikan dengan pandangan-pandangan stakeholders yang  dapat  mempengaruhi  citra  dan reputasi  lembaga.  Dengan  demikian, kinerja  Humas  Pemkab  Sumedang dalam melaksanakan kampanye
37 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
kehumasan  khususnya,  dituntut  untuk dapat  menjadi  inovator,  fasilitator  dan
agent development dalam mengkomunikasikan  berbagai  macam kebijakan  pemerintahnya,  khususnya tentang  Sumedang  sebagai  Puseur Budaya  Sunda  (SPBS)  ke  berbagai stakeholders yang  ada  di  wilayah Sumedang,  Jawa  Barat  dan  tingkat Nasional.
Sekarang  ini  Humas  Pemerintah dituntut  untuk  bisa  manghadapi  dan mempunyai  fungsi  yang  beragam (kreatif) dalam mengemas pesan maupun  ketika  menjadi  komunikator yang handal apalagi setelah diberlakukannya UU  KIP, maka fungsi dan peran humas harus lebih professional dalam menghadapi
berbagai  macam  publiknya.  Dengan demikian,  kepentingan  Humas  dalam sistem pemerintahan akan lebih terlihat jelas dengan adanya penerapan otonomi  daerah.  Sebab,  dalam  sistem pemerintahan seperti itu akan
memberikan  suatu  kesempatan  bagi
profesi Humas Pemerintah untuk menunjukkan  peran  dan  fungsinya sebagai  “panca  indera”  nya  suatu
lembaga/organisasi,  khususnya  dalam tanggung  jawab  bersama  mewujudkan pembangunan  seni  budaya  di  wilayah kabupaten Sumedang.
1. Perumusan Masalah
Berdasarakan latar belakang penelitian  diatas  dapat  dirumuskan permasalahan “Bagaimana fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang  dalam  Mengkampanyekan
Sumedang  sebagai  Puseur  Budaya Sunda (SPBS)?

## 2. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan  perumusan  masalah tersebut, kemudian diidentifikasikan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :
a. Apa latar belakang ditetapkannya Sumedang sebagai  Puseur  Budaya  Sunda (SPBS) oleh Pemerintah Kabupaten?
b. Bagaimana peran Humas Pemerintah dalam
mengkampanyekan  Sumedang sebagai  Puseur  Budaya  Sunda
(SPBS)?
c. Bagaimana fungsi Humas
Pemerintah dalam
38 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
mengkampanyekan  Sumedang sebagai  Puseur  Budaya  Sunda (SPBS)?
3. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu  penelitian  yang  memaparkan situasi  atau  peristiwa  atau  penelitian observasional seperti yang dikemukakan oleh Wood (1997, dalam Rahmat,  2004:25).  Lebih  jauh  Rahmat mengemukakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk: (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan  apa  yang  dilakukan  orang lain  dalam  menghadapi  masalah  yang sama  dan  belajar  dari  pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan  pada  waktu  yang  akan datang (Rakhmat, 2004:25) Suryabrata (1998:18-19) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat
pencandaraan  (deskripsi)  mengenai situasi-situasi  atau  keadaan.  Dengan kata  lain,  penelitian  deskriptif  adalah akumulasi  data  dasar  dalam  cara deskriptif  semata-mata  tidak  perlu mencari  atau  menerangkan  saling hubungan,  mentest  hipotesis,  membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi,  walaupun  penelitian  yang bertujuan  untuk  menemukan  hal-hal tersebut.
Ciri  lain  dari  metode  deskriptif ialah  titik  berat  pada  obseravsi  dan suasana  alamiah  ( naturalistik  setting ). Penelitian  ini  juga  bukan  menjabarkan (analitis),  tetapi  juga  memadukan (sintetis). Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Salah satu  kegunaan  lain  dari  penelitian deskriptif  adalah  penelitian  ini  sangat berguna dalam melahirkan atau menciptakan teori-teori tentatif. Barangkali  disinilah  letak  perbedaan mendasar  metode  deskriptif  kualitatif dibandingkan  dengan  metode  lainnya. Metode  deskriptif  tidak  menguji  teori, melainkan  mencari  teori.  Seringkali penelitian  deskriptif  timbul  karena suatu peristiwa yang menarik perhatian
39 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
peneliti,  tetapi  belum  ada  kerangka teoritis yang dapat menjelaskannya.
Ciri  lain  dari  metode  deskriptif adalah  titik  berat  pada  observasi  dan suasana  alamiah,  dimana  peneliti dipandang  sebagai  entitas  terpisah  dan tidak  dapat  mempengaruhi  fenomena. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat.  Ia  hanya  membuat  kategori perilaku,  mengamati  fenomena,  dan mencatatnya  dalam  catatan  observasi. Dengan  suasana  alamiah  dimaksudkan bahwa peneliti terjun ke lapangan tanpa berusaha  memanipulasikan  variabel karena jika itu terjadi peneliti memiliki kemungkinan  untuk  mempengaruhi perilaku  atau  gejala  yang  sedang diamati.
Penelitian  deskriptif  memerlukan kualifikasi-kualifikasi  yang  memadai. Pertama,  peneliti  harus  memiliki  sifat reseptif. Ia harus selalu mencari, bukan menguji.  Kedua,  ia  harus  memiliki kekuatan  integratif,  kekuatan  untuk memadukan berbagai macam informasi yang diterimanya menjadi satu keastuan  penafsiran  yang  tepat.  Jadi, penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan,  tetapi  juga  memadukan.
Bukan  saja  klasifikasi,  tetapi  juga organisasi,  maksudnya  adalah  data tersebut  tidak  hanya  dipaparkan  secara gamblang namun dipadukan disangkutpautkan  dengan  data  lain yang  berhubungan  sehingga  menjadi suatu  temuan  lapangan  yang  dapat menggambarkan secara jelas fenomena yang diteliti.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sekilas Tentang Program Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda Pada tahun 2009 Kabupaten Sumedang telah
dikukuhkan  oleh  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  sebagai Puseur  Budaya  Sunda,  yang diharapkan  dapat  menjadi  spirit bagi segenap komponen daerah, khususnya di Jawa Barat, untuk menguatkan jatidiri sebagai masyarakat yang memiliki budaya adiluhung melalui proses  pembangunan  karakter. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan  Peraturan  Bupati
40 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
Sumedang  Nomor  113  Tahun 2009  tentang  Sumedang  Puseur Budaya  Sunda  (SPBS).  Dengan demikian,  proses  pembangunan di  Kabupaten  Sumedang  ke depan akan menempatkan modal  sosial  dengan  basis budaya  lokal  sebagai  modal utama pembangunan.
Sumedang  Puseur  Budaya Sunda yang selanjutnya disingkat  SPBS  adalah  sebuah kebijakan inovatif untuk memfasilitasi pelestarian budaya  Sunda  di  Kabupaten Sumedang  guna  memperkokoh kebudayaan  Jawa  Barat  dan Nasional. Adapun budaya Sunda  yang  dimaksud  adalah keseluruhan  gagasan,  perilaku, dan  hasil  karya  masyarakat Sunda,  baik  yang  bersifat  fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui  proses  belajar  dan adaptasi terhadap
lingkungannya,  yang  diyakini
dapat  memenuhi  harapan  dan kebutuhan  hidup  masyarakat Sunda.
Kegiatan  SPBS  dilakukan di  seluruh  wilayah  Kabupaten Sumedang  dengan  melibatkan segenap  komponen  masyarakat yang  secara  sosio  kultural berkaitan  dengan  Sumedang yang meliputi a) wujud gagasan yaitu  suatu  kumpulan  dari  ide- ide,  nilai-nilai,  norma-norma dan  peraturan  yang  bersifat abstrak; b) wujud perilaku yaitu suatu  tindakan  berpola  dari manusia dalam masyarakat sebagai  sebuah  sistem  sosial; dan  c)  wujud  karya  yaitu  hasil dari  aktivitas  dan  perbuatan manusia dalam masyarakat berupa  benda-benda  atau  hal- hal  yang  dapat  diraba,  dilihat dan didokumentasikan.
Beberapa  kebijakan  SPBS  yang dilakukan  secara  terpadu  oleh Pemkab Sumedang adalah dengan memperhatikan:
a. nilai agama;
b. tradisi,  nilai,  norma,  etika dan hukum adat;
c. sifat kerahasiaan dan
kesucian unsur-unsur
budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat; d. kepentingan umum, kepentingan  komunitas  dan kepentingan kelompok
dalam masyarakat;
e. jatidiri bangsa;
f. kemanfaatan bagi
masyarakat;  dan  peraturan perundang-undangan. Kebijakan  SPBS  tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan  budaya  Sunda dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan  tujuannya  adalah
untuk  memperkokoh  jati  diri aparatur  pemerintahan  daerah dan masyarakat serta menguatkan daya saing daerah menuju terwujudnya Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (Sumedang SEHATI). Melalui pembangunan
berbasis budaya diharapkan akan  terjadi penguatan  harkat dan  martabat  manusia  dalam proses
pembangunan, akan lebih mencerahkan serta lebih berkeadilan dan manusiawi. Tolok ukur keberha silan dari pembangunan berbasis budaya  ini tidak  hanya dilihat dari  kecukupan  material belaka,  tetapi  oleh  eksistensi dan menguatnya nilai-nilai budaya dan kearifan
lokal dalam  kehidupan.  Budaya gotong royong misalnya, melalui  spirit  SPBS  diharapkan akan  lebih  berkembang  dan menjadi  benteng  utama  bagi Kabupaten  Sumedang  untuk menjinakkan  arus  globalisasi maupun kapitalisme global.
2. Latar Belakang Program
Sumedang  Puseur  Budaya Sunda (SPBS)
Program  SPBS  ini  tidak bersifat eksklusif, tetapi merupakan gerakan moral inklusif dari segenap komponen masyarakat  Sumedang  untuk mengantisipasi tantangan regional,  nasional  dan  global. Agar lebih sistematis dan mempunyai  kekuatan  hukum, pada  tahun  2009,  kebijakan SPBS  telah  berhasil  dituangkan dalam  wujud  Peraturan  Bupati Sumedang  Nomor:  113  Tahun 2009  tentang  Sumedang  Puseur Budaya  Sunda,  dan  awal  tahun 2010  mulai  dikenalkan  ke masyarakat  melalui  kegiatan Diseminasi Perencanaan Sumedang Puseur Budaya Sunda di seluruh warga masyarakat kecamatan di wilayah  Pemerintah  Kabupaten Sumedang. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari program SPBS
meliputi:
a. Nilai Filosofis, Insun
Medal  Insun  Madangan yang maknanya adalah
setiap  warga  masyarakat Sumedang  harus  memiliki semangat  dan  tekad  untuk memberikan sumbang pikiran  dan  karya  nyata yang  terbaik  dan  tanpa pamrih  bagi  kepentingan bangsa  dan  negara,  kapan pun dan dimana pun berada sehingga  warga  Sumedang harus  memiliki  karakter Bhirawa Anoraga yaitu berani tapi rendah hati.
b. Nilai  manajerial,  Rawayan
Jati  Sunda  yaitu  jati  diri yang  harus  dijaga  oleh masyarakat Sumedang sebagai  jembatan  antara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,  mulai  dari fase perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan  pengawasan  dan pertanggungjawaban, menuju tercapainya
43 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
masyarakat Sumedang SEHATI.  Adapun  nilai- nilai  sosial  budaya  Sunda yang berkembang di
tengah-tengah  masyarakat
Sumedang  yang  berkaitan dengan  fase  perencanaan meliputi  Sirna  Ning  Cipta,
Sirna Ning Rasa, dan  Sirna Ning Karsa; fase pengorganisasian  meliputi Sirna  Ning  Karya;  fase pelaksanaan  meliputi  Sirna Ning  Diri,  Sirna  Ning
Hirup,  dan  Sirna  Ning Hurip; dan fase pengawasan dan pertanggungjawaban meliputi Sirna Ning Wujud. c. Nilai  Operasional,  Dasa Marga Raharja yaitu sepuluh  perilaku  atau  sifat yang  harus  dimiliki  oleh masyarakat Sumedang untuk  dilaksanakan  dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,  sehingga
dapat  memberikan  daya guna dan hasil guna. Adapun  sepuluh  perilaku tersebut adalah taqwa, someah, surti, jembar, brukbrak,  guyub,  motekar, tarapti-taliti-ati-ati,  junun- jucung dan punjul-luhung. Dengan memiliki 10
(sepuluh)  sifat  dan  perilaku sebagaimana  diuraikan  di  atas, maka  akan  melahirkan  suatu situasi  dan  kondisi  kehidupan masyarakat  Sumedang  yang penuh  dengan  harmoni  dan kebersamaan dalam balutan semangat  “Silih  Asah-Silih Asih-Silih  Asuh”,  baik  sebagai mahkluk pribadi maupun sosial. Maknanya  adalah  terwujudnya sistem  sosial  dalam  kehidupan masyarakat  yang  didasari  oleh sikap  saling  mengasihi,  saling melindungi dan saling mengingatkan ke jalan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran, serta saling mengasah untuk menjadi
44 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
pribadi  yang  bertaqwa,  berilmu dan terampil. Rencana pembangunan pusat  pemerintahan  Kabupaten Sumedang berbasis budaya
Sunda serta isue strategis lainnya yang perlu mendapatkan  perhatian  serius dari  semua  pihak  dalam  rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah  dan  desa.  Tata  kelola pemerintahan  yang  baik  yang berbasis  budaya  ( local  culture led  good  governance )  yang
menempatkan  peranan  3  pilar utama perubahan; yakni pemerintah,  dunia  usaha,  dan masyarakat ( government,
enterprises,  society )  menurut proporsinya yang sesuai dengan bersandar  pada  prinsip-prinsip yang  bersifat  universal  dan berbasis  budaya  lokal  perlu disusun  serta  disosialisasikan dan  mulai  dilaksanakan  oleh semua pihak dalam penyelenggaraan  pemerintahan pelaksanaan  pembangnan  dan
kehidupan kemasyarakatan.
Tata  kelola  pemerintahan  yang baik  atau Good  Governance , khususnya  prinsip  transparasi, akuntabilitas,  partisipasi  dan profesionalitas pada setiap jenjang  struktur  pemerintahan perlu terus ditingkatkan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi,  serta  seiring  dengan bergulirnya pembangunan berwawasan budaya dalam kerangka  kebijakan  Sumedang Puseur  Budaya  Sunda  sebagai upaya  kultural  untuk  turut menjawab berbagai isu strategis yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dalam koridor  pencapaian  visi  dan misi  jangka  menengah  daerah sebagaimana  tertuang  dalam RPJMD  Kabupaten  Sumedang Tahun 2009-2013. Untuk mengefektifkan berbagai kegiatan  pembangunan    yang dilakukan  melalui  pendekatan
budaya serta semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) dilarutkan melalui berbagai kegiatan
dalam batasan kebijakan sebagai berikut:
a. melalui  berbagai  kegiatan pada  organisasi  perangkat daerah  secara  langsung. Maksudnya adalah pendekatan  dan  semangat
Sumedang  Puseur  Budaya Sunda  tercantum  secara langsung  dalam  dokumen perencanaan  dan  anggaran organisasi perangkat daerah sesuai  dengan  tugas  pokok dan fungsinya masing-
masing;
b. melalui  berbagai  kegiatan
pada  organisasi  perangkat daerah secara tidak langsung. Maksudnya adalah pendekatan dan semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda tidak tercantum  secara  langsung dalam dokumen perencanaan  dan  anggaran organisasi perangkat daerah, tetapi dengan menempatkannya sebagai media  pengayaan  dalam pelaksanaan kegiatan;
c. melalui  berbagai  kegiatan diluar  konstruksi  dokumen perencanaan  dan  anggaran organisasi perangkat daerah.  Maksudnya  adalah pendekatan  dan  semangat Sumedang  Puseur  Budaya Sunda  dilakukan  melalui kerja sama antara organisasi perangkat daerah dengan masyarakat/pihak
ketiga atau sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat/pihak ketiga.
Konsekuensi pembiayaan sepenuhnya  bersumber  dari swadaya  masyarakat  atau partisipasi pihak ketiga.
3. Tugas, Kedudukan dan
Peranan  Humas  Pemerintah dalam  Program  Sumedang
Puseur Budaya Sunda (SPBS) Dalam
bidang pemerintahan,  kegiatan  humas
pemerintah selain bertjuan untuk  memperoleh  pengertian
dan opini publik yang favourable, terutama untuk menciptakan  iklim  pendapat publik  yang  mendukung  setipa kebijkasanaan pemerintah, seperti  implementasi  peraturan maupun  perundang-undangan. Sehingga pada dasarnya, Humas Pemerintah berbeda dengan humas perusahaan/lembaga swasta lainnya.  Humas  di  lembaga swasta memiliki struktur organisasi  yang  lebih  ketat, sehingga peranan dalam menjalankan  profesinya  sangat spesifik. Sedangkan Humas pemerintah di samping bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan  lalu-lintas arus  informasi  ke  dalam  dan  ke luar organisasi, ia juga
berfungsi  sebagai  penyaring dari  komunikasi  timbal  balik dengan tujuan untuk menciptakan dan membina stabilitas  sosial.  Akibat  dari
dikotomi  pemaknaan  praktik peranan  Humas  di  lapangan memberikan stigma yang kurang  baik  bagi  posisi  Humas di  Pemerintahan  yang  dinilai bersifat statis dan kurang kreatif. Kehumasan sangat diperlukan  karena  merupakan kelanjutan dari proses
penetapan kebijaksanaan,
pemberian  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  sikap  yang disesuaikan dengan kepentingan orang  atau  golongan,  agar lembaga/instansi di mana Humas  itu  berada  memperoleh kepercayaan  dari  publiknya, yaitu  masyarakat  dalam  arti luas.  Tugas  Humas  Pemerintah adalah :
a. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat ten-tang
kebijakan, langkah- langkah, dan tindakan- tindakan  pemerintah,  serta memberikan pelayanan kepada  masyarakat  berupa
47 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
informasi  yang  diperlukan secara  terbuka,  jujur  dan obyektif.
b. Memberi  batuan  kepada media  berita  ( news  media )
berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah- langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas  peliputan  kepada media  berita  untuk  acara- acara  resmi  yang  penting. Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting  bagi  media,  karena itu sikap keterbukaan informasi sangat
diperlukan.
c. Mempromosikan  kemajuan
pembangunan ekonomi
dan  kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak  di  dalam  negeri maupun luar negeri.
d. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyampaikan  tanggapan
masyarakat  dalam  bentuk feedback kepada  pimpinan instansi-instansi pemerintah yang  bersangkutan  sebagai input.
Intinya humas bertugas untuk  membawa  masyarakat umum  dan  pemerintahan  ke hubungan  yang  lebih  harmonis. Dalam  melaksanakan  tugas, kedudukan  dan  peranan  Humas Pemkab Sumedang dalam mengkampanyekan program SPBS yaitu mencoba menterjemahkan konsep-konsep SPBS ke dalam bentuk kegiatan yang lebih konkret dan implementatif serta mudah dipahami oleh masyarakat
sehingga  diharapkan  terjalin informasi yang saling mendukung  guna  memajukan pembangunan  yang  berbasis keraifan lokal di wilayah Kabupeten Sumedang.
Menurut Setyaningrum
(2008:19)  bahwa  tugas  seorang
Humas adalah memotivasi publik  internal  agar  produktif,
memberikan  sales  after  service yang artinya memberikan perhatian secara kontinyu kepada  publiknya  agar  dapat menjadi  setia  hingga  dapat tercipta  word  of  mouth  di masyarakat mengenai kebijakan organisasinya.
Keberadaan  bagian  Humas Pemkab Sumedang secara struktural  berada  di  Setda, khususnya di bawah tanggungjawab Asisten Pemerintahan,  maka  Humas Pemkab  dalam  melaksanakan tugas, kedudukan dan peranannya selalu bersinggungan  dengan  Bagian Umum Sekretariat Daerah
(Setda)  sebab  Humas  disini diharapkan  dapat  mengarahkan berbagai  kebijakan  Pemkab, khususnya mengenai SPBS terhadap  lingkungannya.  Disisi lain,  Bagian  Umum  Setda biasanya  bergerak  untuk  tujuan menjaga  keseimbangan  antara kinerja dan lingkungan,
sehingga  tercapai  keserasian
antara sasaran organisasi dengan  tuntutan  lingkungan, dan  meningkatkan  kesediaan lingkungan  untuk  menerima kehadirannya. Menurut Tondowidjojo  (2004:6)  bahwa tugas,  kedudukan  dan  peranan bagian  Humas  secara  umum adalah  memberikan  informasi baik berupa kebijakan organisasi yang kemudian harus disampaikan atau dikomunikasikan melalui media tertentu kepada stakeholdersnya yang bersifat terarah agar tercapai  kesepahaman  sebagai wujud  penerimaan  informasi kebijkasanaan tersebut.
Kedudukan  Humas  dalam lembaga  pemerintah,  menurut Cultip & Center (2000) mengatakan  bahwa  idealnya
Humas  itu  dimasukkan  dalam staf  inti,  langsung  berada  di bawah pimpinan ( decision maker ),  atau  top  managers,
supaya lebih mampu menjalankan tugasnya. Sehingga  Humas  itu  dapat
berfungsi sebagai saluran langsung  dari  lingkungan  di mana terjadi proses pengambilan  keputusan  kepada masyarakat agar keputusan yang  dibuat  itu  dipahami  dan
diterima. Selain itu, Humas juga bertugas  menampung  suara- suara atau tanggapan masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh instansi atau lembaga  yang  bersangkutan.
Humas  pemerintah  merupakan subsistem dari sistem penerangan  secara  keseluruhan dan  merupakan  bagian  dari kegiatan komunikasi sosial. Dasar pembentukkan kegiatan  Humas  adalah  adanya anggapan bahwa jika masyarakat diberitahu
masalahnya,  maka  masyarakat akan bersikap wajar dan bijaksana. Karena pada dasarnya masyarakat itu merupakan  pihak  yang  tanggap dan  menginginkan  kebenaran.
Dengan demikian, Humas harus
menunjang  terwujudnya  tujuan organisasi  dan  mengusahakan agar masyarakat mau menerima dan mengakui pertanggungjawaban yang diberikan. Kegiatan Humas pada dasarnya disengaja
( deliberate )  dan  terencana ( planned ). Humas yang efektif, didasarkan pada kebijakan dan penampilan yang  sesungguhnya,  bertujuan untuk  memenuhi  kepentingan publik  dan  lembaga.  Humas bukan  kegiatan  komunikasi dalam bentuk penyebaran informasi  saja,  tetapi  harus terjadi sharing informasi, pertukaran informasi, atau komunikasi  dua arah,  sehingga humas  merupakan  bagian  dari pengambilan  keputusan  top manajemen.  Adapun  kegiatan humas  yang  biasa  dilakukan secara profesional mencakup: a. Events adalah  kegiatan humas  yang  terjadi  dalam kerangka  waktu  terbatas,
50 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
dan  jelas  kapan  dimulai dan  berakhirnya,  ditujukan untuk  satu  atau  beberapa publik terpilih.
b. Campaigns
adalah
kegiatan humas yang
hampir sama dengan event s,  namun  biasanya diadakan dalam waktu yang lebih  panjang  dan  dapat terdiri berbagai events.
c. Programs  adalah  kegiatan humas yang biasanya terdiri dari berbagai
event , yang biasanya
tidak  punya  batas  waktu yang jelas kapan berakhirnya, karena diadakan secara berkesinambungan. Merujuk pada definisi Harlow dalam Danandjaja
(2011:103)  menyatakan  bahwa peran  seorang  Humas  di  dalam organisasinya  adalah  sebagai Counseling,  reseracher,  media relations,  publicity,  employee relations dan goverment
relations .  Sedangkan  tugasnya
adalah sebagai pengaman kebijkasanaan pemerintah, pemberi  pelayanan,  penyebar pesan  atau  informasi  mengenai kebijakan hingga program- program kerjasama secara lokal dan nasional kepada masyarakat, menjadi komunikator  yang  sekaligus sebagai  mediator  yang  proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi
pemerintah  serta  menampung aspirasi  dan  memperhatikan keinginan-keinginan publiknya. Dengan  demikian,  institusi yang baik bagi publik adalah institusi  yang  mempunyai citra positif, sehingga membuat publik
"meletakkan"  keyakinannya pada  institusi  tersebut.  Dari fungsi tersebut,  dapat dilihat bahwa peran Humas
Pemerintah itu adalah sebagai,  komunikator  dan mediator.
Berkaitan
dengan optimalisasi  layanan  publik
prima  yang  berkualitas  yang dilakukan oleh instansi pemerintahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai partner
Kementerian  Dalam  Negeri telah menetapkan program revitalisasi kehumasan. Adapun tujuan  revitalisasi  kehumasan ini  adalah  untuk  mendorong terciptanya kehumasan di instansi pemerintah yang profesional  dengan  memiliki indikator pencapaian kesuksesan  kinerja  kehumasan di  bidang  pemerintahan  yaitu adanya standar operasional
optimalisasi  pelayanan  publik, tercapainya  opini  publik  yang positif, adanya sistem keakuratan,  kemudahan,  dan kecepatan  bagi  publik  untuk mendapatkan  informasi,  serta didukung oleh adanya keterbukaan saluran komunikasi internal dan eksternal.
4. Fungsi  Humas  Pemerintah dalam  Program  Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
Tugas  dan  fungsi  Humas pemerintah  sampai  sekarang  ini belum  tercipta.    Di  berbagai departemen dan lembaga nondepartemen pemerintahan tidak  ada  keseragaman.    Jadi belum ada standarisasi di kalangan
Humas-humas
pemerintah. Sehingga pada dasarnya  keberadaan  Humas sebagai  salah  satu  unit  di lembaga  pemerintahan  sudah tidak bisa ditawar lagi, mengingat  fungsinya  yang dapat  menunjang  kegiatan manajemen  untuk  mencapai tujuan organisasi. Fungsi seorang  Humas  dalam  dunia pemerintahan
adalah membantu  pemerintah  untuk memasarkan  program  dan kebijakan yang akan dikeluarkan agar dapat diterima  dengan  baik  oleh masyarakat,  serta  memiliki peran  yang  penting  dalam
52 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
pelaksanaan birokrasi. Selain itu juga seorang Humas harus  dapat  membuat  opini dan  citra  baik  di  mata masyarakat. Hal ini diperkuat dengan fungsi Humas menurut Harlow dalam Danandjaja (2011:103)  yaitu  mengabdi pada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik dan menitikberatkan moral dan perilaku yang baik berkenaan dengan profesionalisme pekerjaan. Dalam  kaitannya  dengan program  SPBS  pada  tahun 2012 ini, fungsi Humas Pemkab Sumedang telah berhasil  mengkomunikasikan nilai-nilai SPBS dalm bentuk sajian  buku  profil  selayang pandang Kabupaten Sumedang yang memuat
tentang  aplikasi  budaya  beserta tata  kelola  pemerintahannya, laporan-laporan  kegiatan  SPBS melalui  majalah  mangle,  siaran berbahasa  Sunda  di  Radio
Pemda, Penerbitan buku tentang lelucon-lelucon Sunda yang ditulis  oleh  Inohong  Sumedang dan  diterbitkan  oleh  Pemkab. Unggulan  SPBS  lainnya  pada tahun 2012 adalah telah terselesaikannya  gedung  induk pemerintahan atau pendopo Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai
implementasi  filosofi  budaya Sunda  yaitu  berbentuk  julang ngapak  dari  sisi  interior  dan eksterior.
Selain  itu,  fungsi  Humas Pemkab Sumedang dalam program  SPBS  lainnya  dalam diseminasi  informasi  program berbicara  dengan  bahasa  Sunda seharian sehingga akan tercapainya sasaran pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda malalui:
a. Terwujudnya kurikulum pendidikan  bahasa,  sastra dan aksara Sunda di sekolah dan kurikulum
pendidikan luar sekolah;
b. Terwujudnya kehidupan berbahasa Sunda yang lebih baik dan bermutu;
c. Terwujudnya apresiasi
masyarakat terhadap bahasa,  sastra  dan  aksara Sunda;
d. Terwujudnya  peran  serta masyarakat  dalam  upaya
pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda. Dilihat  dari  keberhasilan dari seorang Humas Pemerintah yang handal, yaitu dapat membawa perubahan  yang  nyata  di instasinya, sebagai
pembaharu informasi dan bertindak sebagai opinion leader .  Oleh  karena  itulah, peran  serta  fungsi  Humas dalam pemerintahan juga
dapat kita lihat dari
suksesnya program atau kebijakan  yang  telah  dibuat
oleh  pemerintah  itu  sendiri.
Suksesnya  tersebut  terlihat dari masyarakat yang menerima  apa  yang  telah menjadi keputusan pemerintah dapat dilaksanakan atau tidak, sehingga  dengan  demikian Pemerintah pun dapat mempertimbangkan  aspirasi dari  masyarakatnya  sebagai rujukan perencanaan komunikasi  selanjutnya  agar berjalan dengan efektif.
Program lainnya dari SPBS yang dikomunikasikan oleh
Humas Pemkab Sumedang adalah mengenai kampanye penggunaan  baju  adat  dan ragam hias Kasumedangan sebagai  pakaian  dinas  yang wajib  dipakai  oleh  segenap aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten
Sumedang dalam melaksanakan tugasnya pada hari-hari tertentu, seperti  digunakan  pada  saat penyambutan  upacara  Hari  Jadi Kabupaten Sumedang pada tanggal 22 April setiap tahunnya.  Adapun  tujuannya adalah 1) Melindungi, mengamankan dan melestarikan
54 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
keberadaan  pakaian  adat  dan ragam hias Kasumedangan
sebagai tinggalan budaya Sunda di  Kabupaten  Sumedang;  2) Meningkatan  kesadaran  dan apresiasi  masyarakat  terhadap penggunaan  pakaian  adat  dan ragam  hias  Kasumedangan;  3)
Meningkatkan pemahaman bahwa penggunaan pakaian adat dan  ragam  hias  Kasumedangan merupakan  karya  budaya  yang menjadi jati diri dan perlambang  kebanggaan  daerah dan  masyarakat  Sumedang;  4) Membangkitkan semangat kebersamaan,  cinta  tanah  air, nasionalisme  dan  patriotisme; 5)  Membangkitkan  motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas khasanah bagi
masyarakat  dalam  berkarya  di bidang kebudayaan; Program kampanye Humas  akan  berjalan  baik apabila Bagian Humas memiliki  perencanaan  yang matang dalam setiap tindakan yang akan
ditempuhnya. Langkah- langkah  model  perencanaan Humas dalam dunia pemerintahan  mengacu  pada Management  by  Objective (MBO) yang meliputi:
a. Penentuan  Klien;  Apa tujuan dilakukan komunikasi dalam menentukan kebijakan publik dan pelayanan publik,  dan  bagaimana mencapai tujuannya? Tujuan khususnya seperti membuta kesadaran  rakyat  atau masyarakat tentang
kebijakan publik dan pelayanan publik.
b. Penentuan
Khalayak/Publik;
Bagaimana mengetahui karakteristik  rakyat  atau masyarakat, dan bagaimana informasi demografis digunakan untuk  membuat  struktur
pesan.
c. Penentuan  tujuan  Publik;
Apa  yang  ingin  publik ketahui  dan  bagaimana menyampaikan pesan kepada publik yang sesuai  dengan  keinginan mereka.
d. Penentuan sasaran saluran Media: Memahami  keinginan  dari media  seperti  apa,  dan memahami  publikasi  apa yang  akan  menjadi  daya tarik.
e. Saluran  Media:  Bagaimana
dapat menggunakan
multisaluran  yang  dapat memperkuat  pesan  diantar publik-publik kunci.
f. Penentuan sumber dan pertanyaan: Siapa yang menjadi  sumber  informasi utama  dan  sekunder?  Siapa yang diwawancarai? g. Penentuan strategi komunikasi;  Apakah  faktor lingkungan memengaruhi penyebaran dan penerimaan
pesan?
h. Penentuan  esensi  Pesan; Apakah  komunikasi  yang direncanakan  memengaruhi publik?
i. Dukungan Nonverbal;
Bagaimana fotografis, grafis, artwork dapat memperjelas dan memperindah visualisasi pesan tertulis. Salah  satu  contoh  dari
peran dan fungsi Humas
Pemerintah  di  Indonesia  dapat kita  lihat  melalui  kegiatan, penguasaan informasi
merupakan  syarat  mutlak  bagi praktisi kehumasan (PR) sekarang ini, dalam mengemban tugasnya di dalam suatu organisasi, baik kedalam maupun  ke  khalayak  luar, informasi  merupakan  masukan yang harus dikuasai atau dimiliki. Selain itu juga, Humas
Pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam
menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat  cepat.  Sebagai  sebuah
56 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
kegiatan  komunikasi,  humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang  kondusif dalam  kerangka
" win-win  solutions ",  antara berbagai stakeholder organisasi, baik  internal  dan  eksternal untuk  membangun  citra  dari organisasi pemerintahan itu sendiri. Keberadaan Humas tidak  dapat  dipisahkan  dari kegiatan  dan  opini  publik. Termasuk  karena  pada  era sekarang ini, masyarakat sangat menuntut  adanya  transparansi terhadap  apa  yang  dilakukan oleh pemerintah.
Dengan merujuk pada pendapat Denny Griswold dalam  Danandjaja  (2011:  20- 21) adalah hubungan masyarakat  merupakan  suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan
kebijaksanaan dan prosedur dari seseorang atau sebuah organisasi atas dasar kepentingan publik, dan
merencanakan serta
menjalankan rencana kerja untuk  memperoleh  pengertian dan  penerimaan  yang  baik  dari publik.
Melihat  peran  dan  fungsi Humas Pemkab Sumedang dalam  menjalankan  program kampanye  SPBS  telah  sesuai dengan fungsi manajemen
Humas  dalam  suatu  organisasi, khususnya di instansi
pemerintahan yaitu yang dibuktikan dalam melaksanakan tugas  dan  perannya  selalu berkoordinasi  dan  bekerjasama dengan  bagian  lainnya  di  Setda Pemkab  Sumedang  dan  instansi lainnya dengan membentuk Tim
Akselerasi Pengembangan Sumedang Puseur Budaya Sunda,  Satuan  Tugas  (Satgas) dan  Kelompok  Kerja  (Pokja) diantara Setda Pemkab Sumedang dengan Bappeda dan MUI Kabupaten Sumedang. Fungsi humas
pemerintahan  perlu  diperkuat, karena humas tidak lagi semata- mata
mensosialisasikan
kebijakan institusi dan membangun serta mempertahankan citra instansinya, akan tetapi diharapkan  berfungsi  sebagai
Center Information Officer bagi publiknya  dan  fungsi  intelejen dari lembaganya.
C. SIMPULAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  diatas  dapat dikatakan  bahwa  hasil  penelitian ini dapat dikatakan telah menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan,  sehingga  penulis  dapat menyampaikan simpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:
a. Latar  belakang  diadakannnya program  Sumedang  Puseur
Budaya  Sunda  (SPBS)  yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat  pada  tahun  2009  telah sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan  dan  potensi  yang
dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten  Sumedang  dalam hal  budaya  Sunda  seperti
wisata  kuliner,  situs  sejarah, atraksi  budaya,  dan  kriteria lainnya  yang  sesuai  dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan  dalam  Peraturan Bupati No.113 Tahun 2009.
b. Secara struktur organisasional kedudukan Humas  Pemkab  Sumedang berada  di  bawah  Setda Pemkab Sumedang dan sudah  berada  dalam  keadaan berdiri sendiri dan bertanggung  jawab  kepada Asisten  Bidang  Pemerintahan Setda Pemkab Sumedang bertugas dalam hal
pengelolaan  data  dan  sistem informasi,  dokumentasi  serta pengelolaan pemberitaan mengenai  kebijakan  Pemkab kepada masyarakat dan media, khususnya mengenai
sosialisasi program SPBS. Adapun peran Bagian Humas  Pemkab  Sumedang dalam mengkampanyekan program SPBS telah berjalan  dengan  baik,  yang
dibuktian dengan posisi Humas  menjadi  fasilitator dalam menterjemahkan konsep-konsep  SPBS  dalam bentuk event dan  hubungan media yang dilakukan melalui penyebaran informasi-informasi  kepada masyarakat dan pihak media.
c. Secara umum fungsi Humas
Pemkab Sumedang diantaranya  adalah  sebagai penghubung kepentingan antara pihak Pemkab dengan  publiknya  secara internal dan eksternal.
Adapun  fungsinya  dalam mengkampanyekan program SPBS  yaitu  mendiseminasi perencanaan SPBS ke 26 (dua puluh  enam) Kecamatan  yang berada  di  lingkungan  Pemkab
Sumedang dan membuat Koordinasi bagi Tim Akselerasi Pengembangan Sumedang Puseur Budaya Sunda,  Satuan  Tugas  (Satgas) dan  Kelompok  Kerja  (Pokja) diantara Setda Pemkab Sumedang  dengan  Bappeda dan MUI Kabupaten Sumedang sebagai penyelenggara program SPBS.
2. Saran
a. Kebijakan program Sumedang Puseur  Budaya  Sunda  (SPBS) yang  telah  ditetapkan  oleh
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebaiknya  lebih  ditingkatkan kembali dalam hal sosialisasinya sehingga masyarakat  merasa  memiliki akan  program  tersebut  dan mampu mengaplikasikannya kearifan budaya lokal “Kesundaan” dalam
kehidupan sehari-hari.
b. Tugas, Kedudukan dan
Peran Humas Pemkab Sumedang  sebaiknya  lebih ditingkatkan  kembali  dari segi fungsionalnya agar tindak  kaku  dan  terbatas dalam memberikan informasi tentang
kebijakan, langkah, dan
tindakan pemerintah; memberi  bantuan  informasi kepada media massa; mempromosikan perkembangan ekonomi dan budaya bangsa; dan
memonitor opini publik.
c. Fungsi Humas Pemkab
Sumedang  secara  umum  telah berjalan  dengan  baik,  namun perlu adanya peningkatan
kualitas dan peningkatan
sarana  dan  prasarana  yang menunjang pada kegiatan fungsi Humas tersebut. Adapun dalam mengkampanyekan program SPBS,  fungsi  Humas  Pemkab Sumedang sebaiknya dilakukan lebih optimal melalui  peningkatan  kualitas dan  kuantitas  SDM,  yaitu dengan mempekerjakan seluruh  anggota  di  divisi Humas untuk
bekerja dengan  efektif,  maksudnya satu  orang  yang  memiliki keahlian  dan  kekhususan  di bidang  tertentu  harus  dapat
menguasai  bidang  lainnya apabila diperlukan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  M.  Linggar.  2000. Teori  & Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia .
Jakarta: Bumi Aksara.
Ardianto, Elvinaro dan Soleh Soemirat. 2003. Dasar-Dasar Public Relations .Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Ardianto, Elvinaro. 2004. Public Relations Suatu Pendekatan Praktis .  Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy.
Cutlip, Scoot M., Allen H. Center, and Glen  M.  Broom,  2000. Effective Public  Relations ,  Eight  Editions,
Prentice Hall Inc., New Jersey. Danandjaja.  2011. Peranan  Humas dalam Perusahaan .
Yogyakarta: Graha Ilmu Effendy,  Onong  U.  1992. Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
Fombrun, Charles J. 1996. Reputation:
Realizing Value from the
60 Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS)
Corporate Image . Boston:
Harvard Business Shool Press.
Kasali,  Rhenald.  1994. Manajemen
Public  Relations,  Konsep  dan
Aplikasinya di Indonesia , Jakarta:
Pustaka Utama graffiti.
Mulyana, Deddy. 2001. Nuansa- nuansa  Komunikasi .  Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Rakhmat,  Jalaluddin.  2004. Metode
Penelitian Komunikasi . Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Ruslan, Rosady.1997. Kiat dan Strategi
Kampanye Public Relations .
Jakarta: Grafindo.
Setyaningrum,  Shanti.  2008. I  am  a Public  Relations:  Living  It  &
Loving It. PT. Niaga Swadaya
Suryabrata,  Sumadi.  1998. Metodologi
Penelitian .  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo  Persada
Tondowidjojo,  John.  2004. Dasar  dan
Arah  Public  Relations .  Jakarta:
PT. Grasindo.
Venus, Antar.2004. Manajemen
Kampanye .  Bandung:  Simbiosa
Rekatama Media.