INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14340-14353 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Intelijen Dalam Deteksi Dini Potensi Ancaman Radikalisme Pada Badan Usaha Milik Negara
Bahroji 1 ✉ , Muhammad Syaroni Roffi 2
Universitas Indonesia Email: ajisetiakarya@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah instansi yang memiliki peran penting dalam menopang perekenomian bangsa. Maka keberadaan BUMN tersebut membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya mempunyai keunggulan dalam keahlian namun juga harrus memiliki integritas kebangsaan dan nasionalisme  kemudian  bisa  membawa  kemajuan  BUMN  untuk  bangsa  dan  negara.  Disinilah persoalan  muncul.  Di  tengah  negara  fokus  dalam  pengembangan  BUMN,  kita  dihadapkan  pada potensi  Ancaman,  Gangguan,  Hambatan  dan  Tantangan  (AGHT).  AGHT  yang  paling  laten  adalah paham radikal (Radikalisme). Radikalisme adalah pandangan dan sikap yang menjustifikasi kekerasan dalam  menarasikan  kebencian  terhadap  negara.  Orang  yang  memiliki  pandangan  radikal, mengganggap bahwa negara tidak sesuai dengan imajinasi keyakinannya, sehinga negara dianggap dzolim  dan  harus  diperangi.  Negara  bagi  kaum  radikal  harus  mengikuti  apa  yang  dipikirkannya meskipun menabrak nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Mereka tak mengenal tenggangrasa dan tepasilira  alias  intoleran.  Pandangan yang  demikian  tersebut bisa  mendorong tahapan  selanjutnya yang  membahayakan  bukan  hanya  pada  negara  namun  juga  pada  personal  yakni  terorisme. Radikalisme  yang  negatif  tersebut  bisa  memproduksi  terorisme  yang  merusak  seluruh  sendi kebangsaan. Pandangan Radikalisme yang berujung pada terorisme ini telah masuk ke lingkungan BUMN. Maka dibutuhkan peran intelijen, sebagai deteksi dini dan peringatan dini potensi penyebaran radikalisme tersebut. Harapannya, radikalisme tidak boleh masuk ke lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada gilirannya akan menghambat atau bahkan merusak BUMN itu sendiri. Penelitian ini mencoba menggambarkan potensi ancaman radikalisme di lingkungan BUMN, kemudian langkah  deteksi  dini  dan  peringatan  dini  yang  dilakukan  oleh  manajemen  dalam  menghadang radikalisme tersebut. Serta upaya yang dilakukan komunitas intelijen di lingkungan BUMN dengan komunitas intelijen lainnya adalam menghadapi radikalisme tersebut.
Kata Kunci: BUMN, Radikalisme, Humint, Osint Intelijen Strategis, Komunitas Intelijen.
Abstract
State Owned Enterprises (BUMN) are agencies that have an important role in supporting the nation's economy. So the existence of these SOEs requires human beings who not only  have superiority in expertise but also must have national integrity and nationalism then be able to bring the progress of SOEs for the nation and state. This is where the problem arises. In the midst of a country focusing on the development of SOEs, we are faced with potential Threats, Disruptions, Obstacles and Challenges (AGHT). The most latent AGHT is radicalism (Radicalism). Radicalism is a view and attitude that justifies violence in narrating hatred against the state. People who have radical views, think that the state is not in accordance with the imagination of their beliefs, so the state is considered tyrannical and must be fought. The state for radicals must follow what they think even though it clashes with human and national values. They do not know tolerance and tepasilira alias intolerance. Such a view can encourage the next stage which is dangerous not only to the state but also to individuals, namely terrorism. This negative radicalism can produce terrorism which destroys the whole nation. This view of radicalism that led to terrorism has entered the SOE environment. So the role of intelligence is needed, as early detection and early warning of the potential spread of radicalism. The hope is that radicalism should not  enter  the  environment  of  State-Owned  Enterprises  (BUMN),  which  in  turn  will  hinder  or  even damage the BUMNs themselves. This research tries to describe the potential threat of radicalism in the BUMN environment, then steps for early detection and early warning carried out by management in dealing with this radicalism. As well as the efforts made by the intelligence community within BUMN and other intelligence communities in dealing with this radicalism.
Kata Kunci: BUMN, Radikalisme, Humint, Osint Intelijen Strategis, Komunitas Intelijen.

## PENDAHULUAN
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan  radikalisme  menjadi  kata  yang  sering diperbincangkan di khalayak umum. Hal tersebut wajar, mengingat BUMN sebagai institusi negara  yang  mengendalikan  kegiatan  ekonomi  memiliki  peran  strategis  dalam keberlangsungan dan kemajuan negara. BUMN adalah soko guru ekonomi Indonesia yang tidak hanya  bertujuan untuk mengurusi kebutuhan hajat  masyarakat Indoensia, namun juga  membangun  sendi-sendi  perekonomian  bangsa.  BUMN  adalah  garda  terdepan perekonomian negara.
Berdasarkan Pasal 1 No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.  Sementara  tujuan  BUMN  dalam  Undang-Undang tersebut  jelas  termaktub diantaranya (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya  dan  penerimaan  negara  pada  khususnya;  (2)  mengejar  keuntungan;  (3)
menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa  penyedia  baran  dan/atau  jasa  yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan  hajat hidup  orang  banyak;  (4)  menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Sumber  Badan  Pusat  Statistik  2021,  Saat  ini  BUMN  Menguasai  107  Perusahaan dengan  nilai  Aset  9.295  Triliun  Rupiah.  Jumlah  yang  fantastis  yang  tentu saja  sangat berpengaruh  terhadap  stabilitas  ekonomi  masyarakat.  Maka  tatkala  isu  radikalisme berhembus  kencang  dilingkungan  BUMN  hal  tersebut  menjadi  persoalan yang  cukup serius.
Lembaga  Riset  Alvara  Centre  dan  Mata  Air  Foundation  pernah  merilis  9,1% menyebut pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak setuju dengan Pancasila. (IDN Times, 12 Maret 2019,) Jumlah tersebut hampir sama dengan 182.000 pegawai dilingkungan BUMN.  Pegawai  BUMN  yang  terpapar  tersebut memiliki  tingkatan  yang  berbeda-beda yang  berpotensi  melahirkan  kelompok  terorisme  yang  mengancam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat  Juta Pegawai BUMN terpapar radikalisme.
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam sebuah Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (22 Januari 2022) menyebut, penyusupan paham radikal kepada  pegawai  BUMN  tidak  terlepas  strategi  untuk  mendapatkan  pengaruh  dan dukungan. Jaringan  terorisme  ini  mengincar  sumber daya  yang  dimiliki  oleh negara  (Tribun News, 25  Januari 2022)  . Penyusupan jaringan terorisme umumnya diawali dengan sikap radikal atau pandangan yang salah tentang  tafsir  agamanya.  Dan pandangan  radikalisme  tersebut  umumnya  menyerang  anak muda yang masih pelajar. Berdasarkan  monitoring  BNPT,  media  sosial  menjadi  transmisi  yang  efektif  dalam mentranfser paham radikalisme.
Boy  menguraikan  radikalisasi  melalui  ruang  digital  menjadi  cara  baru  kelompok teror mencuci otak sasarannya di era kemajuan teknologi hari ini. Tidak sedikit pengguna internet  terpengaruh  narasi  maupun  kajian  bernada  intoleran,  yang  condong  ke  arah radikal terorisme. Dampaknya muncul kelompok-kelompok yang eksklusif, maraknya tren lone-wolf atau aktor tunggal dalam aksi terorisme, motivasi untuk berangkat  ke daerah konflik, dan tindakan merugikan lainnya. Dalam analisanya, Boy menambahkan, penganut radikal ini umumnya menyampaikan seolah-olah berjuang atas nama agama dan sesuatu yang syahid.
Penyebaran  Pandangan  radikal  tersebut  memang  tidak  berdiri  sendiri,  namun didasari  oleh  berbagai  latar  belakang  kondisi  sosial  ekonomi.  Zuly  Qadir  (2013)  dalam Jurnal  Maarif  mengungkap  terdapat  beberapa  faktor  yang  memungkinkan  munculnya radikalisme di kalangan kaum muda dalam beragama; faktor tersebut adalah: pertama soal mental health. Mengutip Michael McCullough and Timothy Smith(2003), dalam Religion and  Health  :  Depressive  Symtoms  and  Mortality  asCase Studies,  melaporkan  bahwa kesehatan  mental  yang  ada  pada  dirikaum  muda  sebagai  posisi  yang  sangat  rentan, sehingga kaum mudagampang mengalami goncangan jiwa (depression) yang disebabkan olehberbagai faktor dalam hidup.
Ahmad Najib Burhani (2013) menyebut, radikalisme terjadi akibat dari penafsiran teks-teks agama secara literal tanpa melihat konteks historis dan sosiologis sehingga teks- teks  tersebut  sering  kali  diklaim  untuk  melegitimasi  tindakan  kekerasan.  Radikalisme adalah gerakan yang bersifat ideologis yang menginginkan perubahan secara drastis dan menolak  sistem  pemerintahan  dan  politik  yang  sedang  berkuasa,  namun  tidak  selalu menggunakan aksi kekerasan dan anarkisme. Makna radikal dalam kajian empiris modern dalam  bahasa  Inggris  telah  bergeser  diartikan  menjadi  ekstrem,  menyeluruh,  fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental (Hornby, 2000).
Radikalisme  telah  menjadi  ancaman  yang  berbahaya  untuk  keuntuhan  dan keberlangsungan bangsa. Radikalisme telah menjadi potensi ancaman yang bisa merusak keberagaman bangsa dan bahkan memunculkan pertikaian sosial dan horizontal diantara anak bangsa. Potensi radikalisme yang menjurus pada kekerasan bahkan terorisme adalah bentuk ancaman keamanan selain perang (nirmiliter) yang harus menjadi perhatian semua pihak.  Salah  satu  yang  berkontribusi  terhadap  pemikiran  tentang  keamanan  nirmiliter adalah adalan Barry Buzzan (1991).
Dalam  bukunya The  Evolution  The  International  Security  Studies  Buzzan menyampaikan  pasca  perang  dingin,  dimensi  keamanan  telah  berubah.  Yang  tadinya berpusat  pada  keamanan  negara  dimana  negara  sebagai  aktornya  dengan  kekuatan militer  sebagai  indikasi  utama  berubah  menjadi  konsep  keamanan  non  tradisional. Menurut Buzan,  keamanan non  tradisional  ini tidak hanya membahas  soal negara  dan militer tapi juga keamanan itu membahas perlindungan individu, kelompok, lingkungan dan bumi itu sendiri. Pemikiran dan tulisan Barry Buzzan bersama temannya Lenen Hansen (2009) yang tergabung dalam Copenhagen School mempengaruhi pemikiran dan konsep keamananan.  Poin  pemikiran  yang  penting  diantaranya  adalah  perlunya  pengetahuan terhadap sumber-sumber ancaman. Jika bercermin dari konsep Buzzan dan Hansen, jelas radikalisme  adalah  ancaman  selain  perang  yang  memiliki  efek  fatal  terhadap keberlangsungan negara.
Untuk  memotret  potensi  radikalisme  sebagai  sebuah  ancaman  ini  dibutuhkan tindakan  pengetahuan,  pengetahuan  dengan  melalui  proses,  badan  untuk  mencari pengetahuan dan sebuah laporan atau uraian dari organisasi tersebut. Itulah yang disebut oleh Hank Prunckun (2010) sebagai intelijen. Intelijen mempunyai serangkaian prosedur atau langkah yang membentuk suatu lingkaran atau siklus. Hal ini biasa disebut sebagai siklus intelijen ( intelligence cycles). Dalam siklus intelijen ini, Prunckun menjelaskan bahwa siklus terdiri dari tujuh langkah yang lima langkah awalnya merupakan fokus dari intelijen yaitu  : Direction  Setting,  Information  Collection;  Data  Collation;Data  Manipulation  and Processing; and Data Analysis. Kemudian lima siklus tersebut akan diikuti oleh dua langkah selanjutnya yaitu : Report writing; and Dissemination to decision makers.
Produk yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan, proses, integrasi, analisis dan evaluasi  serta  interpretasi  dari  bahan  keterangan.  Berdasarkan  UU  No.17/2011  tentang Intelijen  Negara,  Intelijen  negara  berperan  melakukan  upaya,  pekerjaan,  kegiatan  dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan  penanggunglangan  terhadap  setiap  hakikat  ancaman  yang  mungkin  timbul  dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
Peran  intelijen  untuk  deteksi  dan  peringatan  dini  dalam  identifikasi  paham radikalisme di lingkungan BUMN mutlak dilakukan. Ini untuk menghindari ancaman yang lebih  berbahaya  yakni  terorisme  sebagai  fase  lanjutan  dari  radikalisme.  Sesuai  dengan Undang-Undang Intelijen No.17 Tahun 2011 Pasal 8 jelas, Penyelenggaraan Intelijen Negara meliputi yaitu Intelijen Dalam Negeri dan Luar Negeri, Penyelenggaraan Intelijen Negara Pertahanan dan/atau militer, penyelenggaraan intelijen negara dalam rangka pelaksaan tugas kepolisian. Intelijen negara dalam rangka penegakan hukum dan intelijen negara dalam rangka pelaksaan tugas kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  metode kualitatif,  studi  kasus.    Yin  (1996)  menyatakan  bahwa  studi  kasus  adalah  pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana  batas-batas  antara  fenomena  dan  konteks  tidak  tampak  dengan  tegas  dan dimana multisumber bukti digunakan. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari  sebuah  entitas.  Studi  kasus  menghasilkan  data  untuk  selanjutnya  dianalisis  untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.
Penulis  menggunakan  data  primer    dari  berbagai  sumber  informasi  penting, dilingkungan  lembaga  BUMN.    Data  primer  itu  penulis  dapatkan  dengan  wawancara narasumber yang dinilai mengetahui dan memahami tentang topik yang sedang penulis teliti.    Pemilihan  narasumber  dan  responden  ini  didasarkan  pada  kompetensi  dan pengalaman yang dimiliki, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban saat ini berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti. Narasumber dibagi ke dalam beberapa bagian yakni Manajemen Perusahaan BUMN yang telah teridentifikasi dan terbukti menjadi tempat lahirnya pelaku  radikalisme (terorisme), yaitu PT. Krakatau Steel, PT. Kimia Farma, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Datasemen Khusus (Densus) 88  Anti  Teror  POLRI,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dan Komunitas  intelijen  yang  diberikan  tanggungjawab  serta  kewenangan  oleh  Undang- Undang, Diantaranya adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen dan  Keamanan (Baintelkam)  POLRI,  Badan  Intelijen  Strategis  (BAIS)  TNI,    narasumber  lainnya    adalah pengamat, akademisi yang telah intens dan memiliki kapasitas mengenai isu radikalisme dan terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BUMN Medan Baru Radikalisme
Pengamat  Intelijen  yang  juga  bekas  perekrut  kelompok    teroris  Negara  Islam Indonesia (NII) Ken Setiawan mengungkapkan, saat ini kaum radikal dan extremis telah merubah gaya dalam mewujudkan cita-citanya. Jika dulu mereka melakukan Tindakan- tindakan anarkis dan cenderung oposisi untuk menekan pemerintah, saat ini mereka telah masuk ke sendi- sendi instrument pemerintah untuk menjalankan “harakahnya” atau pergerakannya. Beberapa organ yang telah tergorganisir ini menyatu dan menjadi bagian  dalam  pemerintahan  yang  syah.  Mereka  masuk  lewat  partai  politik  untuk menguasai parlemen, menjadi tenaga atau aparatur sipil negara (ASN) dan juga masuk ke perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diwawancara Penulis pada 22 Juni 2022  Di  Slipi  Jakarta,  Ken  menguraikan  bahwa  BUMN  menjadi  sasaran  empuk mengingat  bekerja  di  institusi  ini  sangat  menguntungkan  untuk  doktrinasi  ideologi sekaligus juga untuk penggalangan dana.
“Mereka  masuk  BUMN  diawali  niat  agar  bisa  menggalang  dana  sekaligus  juga  menggalang jamaah.  Umumnya  mereka  professional  dengan  pengetahuan  yang  layak  dan  menduduki  posisi strategis, ”
Ken  juga  mengungkapkan  dengan  posisinya  yang  strategis  dan  akses  yang mudah  terhadap  pendanaan  membuat  organisasi  merekomendasikan  kepada kadernya  agar  masuk  dan  melakukan “da’wah”  kepada  pegawai  BUMN  dan  ASN. Alasannya dengan menaklukan BUMN dan ASN akan menjadi barometer masyarakat. Adapun metode yang mereka lakukan  dalam merekrut pegawai BUMN adalah melalui media sosial, pengajian terbatas dan penggalangan donasi. Mereka yang merespon atau tertarik biasanya terus didekati hingga akhir menjadi kader.
Selama  5  Tahun,    sejak  2018-2022,  setidaknya  ada  5  pegawai  BUMN  yang terlibat dalam aksi terorisme yang tersebar di beberapa perusahaan besar yakni di PT. Krakatau  Steel  (KS),  PT.  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  dan  PT.  Kimia  Farma.  Jika dibandingkan dengan jumlah pelaku teror sepanjang lima tahun ini, artinya 5 pegawai yang  tersebar  terbilang  kecil  jika  dibandingnya  seluruh  jumlah  pelaku  terror  yang mencapai hampir 500 orang selama lima tahun.
Tabel 1: Kasus Terorisme Sejak 2018-2022
Namun  Kepala  Badan  Penanggulangan  Extremisme  dan  Terorisme  (BPET) Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Muhammad  Syaukillah  mengatakan,  persoalan terorisme  di  sebuah  lembaga,  misalnya  di  BUMN  tidak  bisa  dilihat  dari  kuantifikasi, namun lebih kepada persepsi dan permasalahan yang memang terjadi. Banyak atau tidaknya aksi terorisme  bisa diidentifikasi di lembaga tersebut telah tumbuh benih- benih  radikalisme.    Ketua  Jurusan  Kajian  Terorisme    Universitas  Indonesia  (UI)  itu menilai, adanya pelaku terorisme pada lembaga terkait menunjukan adanya tindakan radikalisme  yang  harus  dibenahi.  Karena  itulah  pentingya  kontra  radikal  atau pencegahan radikalisme di BUMN. Syaukillah yang ditemui peneliti pada 27 November 2022,  menekankan Badan Usaha Milik Negara Agar tidak mengintrodusir  penceramah atau da’i yang menyebarkan ujaran atau kritikan yang tidak  berdasar bahkan isinya hanya bernuansa diskriminasi  dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam pandangan  Syaukillah, saat ini BUMN belum memiliki grand design dalam identifikasi aksi radikalisme  dan  ektremisme  di  lingkungannya.  Minimnya  wawasan  kebangsaan  dan  ideologi Pancasila,  sehingga  masih  ditemukan  beberapa  BUMN  yang  memberikan  ruang  kepada  para penda’i yang masih mencaci keberagaman dan kebhinekaan sebagai akar berbangsa.

## Pengawasan Ideologi Pada BUMN
QK,  Narapidana  Teroris  (Napiter)  disalah  satu  BUMN  PT.  Krakatau  Steel, Cilegon. Menurut atasan QK,  M. Syarif (General Manager di PT. KS), QK bekerja pada bagian pelayanan umum di Corporate Secretary (Corsec) PT. KS. Posisinya tidak terlalu bawah dan juga bukan top leader. “Posisi QK adalah level menengah yang punya pengaruh ke sekelilingnya. Beliau baik dan sopan, tapi memang tertutup, ”
Menurut Syarif dalam interaksi di kantor, QK tidak menunjukan keanehan. Syarif tidak  menduga  QK  ditangkap  Densus  AT  Mabes  POLRI.    Rahmat  Hidayat,  Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) yang diwawancara penulis di Kantor PT. Krakatau Steel, merasa  kecolongan  atas  penangkapan  QK.  Tapi  memang  pihaknya  tidak  bisa  jauh mengontrol  setiap  pegawai  yang  ada  di  lingkungannya.  Pasca  penangkapan  QK, manajemen  telah  mulai melakukan  kegiatan   preventif.   Misalnya memonitor setiap penda’i yang ada di lingkungan  PT. KS yang berjumlah 55 Mesjid
Manajemen  intensif  mengawasi  55  forum  Dewan  Kesejahteraan  Mesjid  dan melibatkan  Badan  Nasional  dan  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  untuk  aktif membantu menekan paham radikalisme. Syarif dan Rahmad mengaku di lingkungan kerjanya  telah tumbuh berbagai aliran muslim dan non muslim. Khusus untuk muslim, menurut Rahmad Semua Ormas ada  perusahaanya  dari mulai NU, Muhammadiyah, LDII, Al Khairiyah, Syiah, dan mereka saling menghormati satu sama lainnya.  Namun demikian  pihaknya  mengaku    sulit  untuk  mendapatkan  informasi  ketika  ada sekelompok orang yang memiliki sikap radikalisme. Di satu sisi, keduanya memahami ancaman  radikalisme  yang  cukup  berbahaya  dalam  keberlangsungan  perusahaan. Namun disisi lainnya, ia belum memiliki guide dalam menghalau paham non Pancasila ini.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Nurwahid mengungkapkan, akar ektremisme dan terorisme adalah radikalisme. Radikalisme yang tumbuh di berbagai lembaga itu terdiri dari ekstrem kanan, ektrem kirim dan ektrem lainnya. Ektrem kiri sudah muncul sejak kemerdekaan dan sudah dihabisi oleh order baru Orde Baru dengan adanya UU
Subbversi SPPS/11/1963. Saat order baru bangkit, mereka ektrem kanan memiliki ruang yang bebas sehingga masuk ke berbagai instansi, kampus dan sektor swasta lainnya. Mereka yang tumbuh subur saat ini, yakni ekstrem kanan adalah karena  dicabutnya Undang-Undang Subversi 19 Mei 1999.
Perubahan  Amandemen  dan  dicabutnya  Undang-Undang  Subversif  itu  telah mendorong perubahan pada bidang ideologi. Muncul komunitas atau kelompok yang membungkus  dirinya  dengan  kemasa  agama  namun  sesungguhnya  mereka  hanya politisasi agama. Ahmad menyebut menyebutkan misalnya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  yang  jelas  mengusuh  ideologi  Khilafah  yang  jelas  berseberangan  dengan  Pancasila. Kelompok-kelompok  yang  disebut  Ahmad  Ektrem  Kanan  (EKA)  ini  menurut  Ahmad  telah mencederai agama Islam yang hanya menonjolkan simbol-simbol ritual namun lemah secara spiritual. EKA menurut Ahmad mengkanalisasi Islam hanya pada urusan Sholat, Zakat Haji dan Zinah.  Ironisnya  pemahaman  EKA  ini  mengalir  ke  BUMN  lewat  ustad-ustad  yang  memiliki pengetahuan islam yang dangkal. Sementara

## Radikalisme Mengancam BUMN
Untuk  dapat  mengetahui  seberapa  besar  kekuatan  atau  ancaman  radikalisme terhadap  dapat  dianalisis  dengan  teori  ancaman  yang  dapat  dipelajari  dari  buku berjudul “Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis” yang ditulis oleh Hank Prunckun (2010). Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan teori ancaman adalah T (Threat)= I (Intention) x C (Capability) x C (Circuumstances).
Intention atau
niat terdiri dari desire (keinginan) dan expectation (harapan), sedangkan Capability atau  kapasitas/kemamapuan  terdiri  dari  ilmu  pengetahuan ( knowledge) dan sumber daya (resources), dikali Circuumstances yang merupakan kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau situasi terkini.
Langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah radikalisme benar-benar sebagai ancaman atau  tidak  adalah  dengan  menggunakan fishbone  analysis.  Dalam  langkah  ini,  diuraikan unsur-unsur atau data atau keterangan yang berhubungan dengan desire dan expectation, termasuk diuraikan fakta atau data yang menggambarkan knowledge dan resources yang dimiliki kelompok radikal. Langkah terakhirnya adalah memberikan skala koefisien ancaman terdiri  dari  ancaman  tersebut  berskala  dapat  diabaikan  ( negligible),  minimum,  medium, tinggi ( high) dan serius (acute). Skala negligible dengan koefisien 4-6; Skala minimum 7-10; Skala Medium 11-15; Skala tinggi 16-18; dan skala serius (acute) 19-20.

## Asssessment terhadap Kekuatan Kelompok Radikal
Assessment yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada informasi terbuka (open source) yakni berita media online,  wawancara  dengan key person atau narasumber yang memiliki kapasitas dan relevansi serta pengetahuan yang banyak kepada kelompok radikal dan BUMN.
Untuk  Pengukuran Intention  (niat)  yang  terdiri  dari  desire  (keinginan)  dan expectation  (harapan),  penulis  memakai  5  indikator  yakni  1.  Keinginan  untuk  melawan pemerintah  yang  sah.  2.  Keinginan  untuk  menguasai  dan  mengendalikan  sumberdaya BUMN  3.  Keinginan  Untuk  Mebenci  Pemerintah  Sah  4.  Keinginan  Melawan  Konstitusi  5. Keinginan Untuk mendirikan negara sendiri.
Untuk  Pengukuran Capability atau  kapasitas/kemamapuan  terdiri  dari  ilmu  pengetahuan ( knowledge) dan sumber daya (resources), penulis memakai 5 indikator yakni
1. Pemahaman Terhadap Doktrin
2. Memiliki Akses Terhadap Kelompok BUMN
3. Memiliki Jaringan Ke luar BUMN yang kuat
4. Didukung Financsial dan tim yang mapan
5. Mendapatkan Reward dan Apresiasi dari Tim

## KESIMPULAN
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  adalah  Badan  usaha  yang  kepemiliknya sahamnya, sepenuhnya atau sebagian besar dan sebagian kecilnya dimiliki orang negara. Negara  memiliki  kemampuan  untuk  mengembalikan  saham  untuk  kepentingan  hajat masyarakat banyak. Saat ini dengan Aset hampir Rp.9000 triliun, pendapatan  mencapai Rp.2,292 Triliun BUMN bisa meraih margin Rp.124,7 Triliun, menggerakan lebih dari 1 juta pekerja  dan  membiaya  puluhan  Proyek  Strategis  Nasional  yang  berdampak  pada masyarakat. BUMN menjadi penggerak Ekonomi negara.
Namun  demikian  di  tengah  arus  pembangunan  BUMN  yang  begitu  kuat, dihadapkan pada tantangan dan ancaman yang begitu tak kalah hebat.  Terbukti dalam lima  tahun  ini  terdapat  setidaknya  benih-benih  radikalisme  muncul  di  BUMN  bahkan terdapat  lima  pegawai  BUMN  yang  terbukti  menjadi  narapidana  teroris.  Dan  yang terungkap beberapa riset menyebutkan bahwa beberapa perusahaan terpapar radikalisme sebagai cikal bakal kelompok ektremis dan teroris. Jika kita potret dengan Teori Prunckun diatas,  jelas  kelompok  radikal  ini  berada  dalam Intention  dan  capability  skala  tinggi sehingga  jika  situasinya  tertentu  memberikan  peluang  mereka  betul-betul  akan mengendalikan  dan  menguasai  BUMN.  Karena  itulah  membutuhkan  keseriusan pemerintah  dalam  menjaga  dan  melindungi  BUMN,  salah  satunya  adalah  dengan melibatkan peran intelijen yang lebih maksimal untuk mendeteksi potensi radikalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Aa Kustia. (2007). Intelijen : Dilema & Tantangan. Jakarta. CSICI
Andrew,  C.,  Aldrich,  R.,  &  Wark,  W.  (2009). Secret  Intelligence:  A  Reader.London: Routledge.
Azyumardi  Azra,  (2016). Transformasi  politik  Islam:  radikalisme,  Khilafatisme,  dan Demokrasi, Jakarta; Prenada Media Group
Audit  Commission  (2008) Preventing  Violent  Extremism:  Learning  and  Development Exercise. Report to the Home Office and Communities and Local Government,
Bagus Takwin, 2016  Dkk- Studi Tentang Toleransi Dan Radikalisme di Indonesia.
Jakarta; INFID
Buzan Barry & Hansen, Lene (2009), The Evolution Internasional Security Studies, London; Cambridge Press
Don McDowell. (2009). Strategic Intelegence; A Handbook Fot Practitioners, Managers And Users. Maryland; Scarecrow
Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (1994). Handbook  of  Qualitative  Research. London: Cambridge.
David Kahn, 2009, “ An Historical Intelligence Theory”. Intelligence Theory “Key Questions and Debate” ,  Ed.  Peter  Gill,  Stephen  Marrin,  and  Mark  Phytian, New  York, Routledge,
Esparza, D., & Bruneau, T. C. (2019). Closing the Gap Between Law Enforcement and National Security Intelligence: Comparative Approaches. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, ISSN: 0885-0607 (Print) 1521-0561 (Online) Journal.
Gitelman, L. D., Kozhevnikov, M. V., & Chebotareva, G. S. (2021). Strategic Intelligence Of
An Organization Amid Uncertainty. Int. J. of Energy Prod. & Mgmt, Vol. 6, No. 3
(2021) 294 – 305.
Hanita, M. (2019). Pemikiran-pemikiran Stratejik Intelijen. Jakarta: UI Publishing.
Hendroprioyono,A.M, (2014). Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia, Jakarta; Kompas Media Nusantara
Michael Bazzel. (2018). Open Source Intellegence Techniques; Resource For Searching And Analyzing Online Information.
Kementerian  BUMN  (BUMN),    Kami  Bertranformasi,    Laporan  Tahunan  BUMN,  Jakarta. Kementerian  BUMN
Kolodziei,  E.  (2007). Security  and  International  Relations.  Bucharest:  Polirom Publishing House.
Nachrawi, Gunawan, 2017,  Reinveting BUMN; Pengelolaan BUMN dalam Perspektif Pasal 33 UUD NKRI 1945, Jakarta; Cendekia Press
Neuman,  W.  (2014). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches Seventh Edition. Assex: Pearson Education Limited.
Neumann, S. (2010). Traditional Security. Timişoara: Western University.
Prunckun, H. (2010). Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis. Toronto: Scarecrow Press, Inc.
Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara.
Sahrasad  &  Chaidar,  2017, Fundamentalisme,  Terorisme  dan  Radikalisme,  Persfektif atasAgama, Masyarakat dan Negara, Jakarta; Freedom Foundation & CSS-U
Schroeder,  T.  L.  (1983). Intelligence  Specialist  3  &  2,  vol.  1.  Washington  DC: Naval Education and Training Program Development Center.
Usman, W. (2003). Daya Tahan Bangsa. Jakarta: Universitas Indonesia.
Widdowson, D. (2020). Managing customs risk and compliance: an integrated approach.
World Customs Journal, Volume 14, Number 2. 63-79.
Yin,  R.  K.  (1996). Study  Kasus:  Desain  dan  Metode.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.

## Sumber Online
https://www.bnpt.go.id/lawan-radikalisme-di-lingkungan-bumn-boy-rafli-jangan-sampai- pegawai-bumn-terperangkap
Kepala BNPT Berbagi Langkah Praktis Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Perusahaan Swasta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Detail  Dokumen  -  Panduan  Pencegahan  Radikalisme  :  Di  Lingkungan  Kerja  BUMN  &
Perusahaan Swasta (bnpt.go.id)
Partisipasi  Aktif  Masyarakat  Mendorong  Penurunan  Indeks  Resiko  Dan  Indeks  Potensi Radikalisme  Dan  Terorisme  Tahun  2022  -  Badan  Nasional  Penanggulangan
Terorisme (bnpt.go.id)
https://jurnalintelijen.net/2016/07/24/peran-intelkam-polri-dalam-pencegahan- terorisme/