Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, dan kepemilikan saham pemerintah terhadap tax avoidance
Rahmad Efendi 1* , Umi Muawanah 2 , Khohar Adi 3 1,2,3 Universitas Gajayana Malang, Indonesia

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate risk yang diukur dengan deviasi standar dari EBITDA dibagi dengan total aset , kompensasi ekesekutif, karakteristik eksekutif yang diproksikan dengan umur dan Pendidikan eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah terhadap tax avoidavce (ETR) .  Sampel penelitian perusahaan BUMN yang terdapat di website resmi bumn.go.id , dipilih dengan metode  purposive  sampling, diperoleh 31 perusahaan BUMN sebagai data  observasi  yang  memenuhi  kriteria sampel. Analisis untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen menggunakan Regresi Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa corporate risk memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance akan tetapi, hasil penenlitin ini, menjadi berbeda ketika peneliti mencoba untuk mengeluarkan perusahaan BUMN yang dikenai PPh final dari sampel penelitian. Dari hasi penelitian tersebut, ditemukan bahwa corporate risk tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . kompensasi ekesekutif, karakteristik eksekutif kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Penelitian lanjutan bisa menggunakan rasio keuangan, umur perusahaan atau proksi lainnya yang dimungkinkan berpengaruh terhadap tax avoidance . Selain itu, peneliti berikutnya diharapkan menggunakan perusahaan swasta sebagai pembanding praktik tax avoidance
Kata kunci: Stewardship theory, corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik, saham pemerintah dan tax avoidance
Permalink/DOI : https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6575 How to cite :  Efendi, R., Muawanah, U., & Adi, K. (2022). Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, dan kepemilikan saham pemerintah terhadaptax avoidance. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 181 (1), 86-100. Article info :  Received: Jan 2022; Revised: Feb 2022; Accepted: March 2022 *Corresponding Author: ISSN 0216-373X (print)
Universitas Gajayana Malang ISSN 2502-4578 (online)
Jl. Mertojoyo Blk. L, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur E-mail: rafendi88@gmail.com

## Jurnal Ekonomi Modernisasi
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO

## Abstract
This  research  expected  to  understand the effect of corporate risk as measured by the standard deviation of EBITDA divided by total assets, executive compensation, executive characteristics as proxied by age and executive education and government share ownership on tax avoidance (ETR). The research sample of state- owned enterprises found on the official website bumn.go.id, was selected using the purposive sampling method, and 31 state-owned enterprises were obtained as observation data that met the sample criteria. The analysis to examine the effect of each independent variable on the dependent uses Multiple Regression. The results of the study state that corporate risk has a significant influence on tax avoidance, however, the results of this research are different when the researcher tries to exclude state-owned companies that are subject to final income tax from the research sample. From the results of this study, it was found that corporate risk has no effect on tax avoidance. executive compensation, executive characteristics of government share ownership have no effect on tax avoidance. Further research can use financial ratios, company age or other proxies that may affect tax avoidance. In addition, future researchers are expected to use private companies as a comparison of tax avoidance practices.
Keywords: Stewardship theory, corporate risk, executive compensation, characteristics, government shares, tax avoidance
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(1) 2022, 86-100

## Pendahuluan
Pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara dikarenakan memiliki peran yang sangat strategis. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluran negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, negara akan berupaya sekeras mungkin untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu upaya dalam memaksimalkan kekayaan adalah dengan menekan semua aktivitas yang berpotensi menjadi beban/biaya. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak ( tax avoidance ). Menurut PSAK 46 laba perusahaan terbagi menjadi dua bagian yaitu laba menurut akuntansi (komersial) dan laba menurut fiskal (pajak). Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut perhitungan peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tax avoidance .
Upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan upaya yang sadar dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Keputusan untuk melakukan penghidaran pajak ( Tax avoidance) merupakan keputusan yang telah diputuskan oleh manajemen. Cara yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perusahaan tersebut telah melakukan tax avoidance atau tidak adalah dengan melihat nilai Effective Tax Rate (ETR)-nya. Secara langsung, pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan tax avoidance adalah pihak eksekutif perusahaan. Keberanian seorang eksekutif dalam mengambil keputusan tersebut tercermin pada nilai corporate risk di dalam sebuah perusahaan . Poligorova (2010) menyatakan bahwa Corporate risk perusahaan dapat diukur dengan menggunakan persamaan standart deviasi dari EBITDA (Earning Before
Interest Tax Depreciation and Amortitation) dibagi dengan total aset perusahaan.
Selain itu, masing-masing eksekutif, pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu determinan penting yang mempengaruhi eksekutif dalam pengambilan keputusan adalah faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pembuat keputusan. Faktor-faktor individual tersebut meliputi variabel- variabel yang merupakan ciri pembawaan lahir seperti umur, sex, kebangsaan dan sebagainya (Muawanah & Indriantoro, 2001). Semakin dewasa seorang individu maka akan semakin banyak pengalaman. Dari pengalaman inilah seseorang akan semakin tahu cara yang terbaik untuk menghasilkan laba atau pendapatan yang tinggi bagi perusahaan. Jakson dan Milliron (1986) menyatakan bahwa usia adalah faktor yang mempengaruhi seseorang patuh terhadap pajak, artinya, semakin tinggi usia eksekutif cenderung tidak melakukan tax avoidance. Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kedewasaan seseorang akan cenderung melakukan tindakan pelanggaran pajak (Torgler & Schaltegger, 2005). Kedewasaan seseorang menumbuhkan sensitifitas terhadap ancaman sanksi sehingga mereka cenderung menghindari pelanggaran aturan pajak (Torgler & Schaltegger, 2005).
Selain ciri-ciri tersebut, terdapat ciri lain yang termasuk kedalam faktor individual yaitu pendidikan. Karena level kesadaran seseorang dalam mengambil keputusan dapat dinaikkan melalui intervensi etis dan pendidikan formal (Muawanah, 2001).Faktor pendidikan merupakan faktor demografis yang juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan eksekutif untuk melakukan tax avoidance . Jakson dan Milliron (1986) menyatakan bahwa pendidikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang patuh terhadap pajak. Sehingga, dari argumen tersebut, pihak eksekutif akan cenderung untuk
Efendi, Muawanah & Adi / Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk
melakukan tax avoidance . Terdapat beberapa penelitian yang memperkuat argumen tersebut, bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi. Sehingga orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih patuh terhadap peraturan pajak (Mamun et al. , 2014; Torgler & Schaltegger, 2005). Akan tetapi, orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajakdan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara tax avoidance (Lewis, 1982).
Penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan (Budiman, 2012), yang diperkuat Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Hasil yang berbeda menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan (Irawan & Farahmita, 2012). Di sisi lain, Hanafi dan Harto  (2014) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Diperkuat hasil penelitian dari  Desai dan Dharmapala (2006) bahwa kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat tax avoidance perusahaan yang dipimpin lebih besar. Penelitian lain Haryani et al . (2015) dan Nugraha dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance . Dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh kompensasi eksekutif eksekutif terhadap tax avoidance masih layak diteliti kembali.
Selain faktor di atas, faktor kepemilikan saham oleh pemerintah juga mempengaruhi keputusan untuk melakukan tax avoidance. Penelitian Bradshaw et al. (2019) pada perusahaan BUMN di China menemukan bahwa BUMN melaporkan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan
perusahaan non BUMN (Swasta). Karena mayoritas perusahaan China adalah BUMN. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan tax avoidance di Tiongkok khususnya perusahaan pemerintah yang berukuran besar (memiliki aset besar), hal ini karena sebagian besar CEO dari BUMN telah mendapatkan insentif lain dari pemerintah. Penelitian ini pernah dilakukan di Indonesia oleh Rusydi dan Martani (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak mempengaruhi tindakan aggresive tax avoidance .  Hal ini mengindikasikan bahwa, masih belum adanya konsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, akan sangat menarik apabila dilakukan penelitian ulang.

## Teori Stewardship
Teori Stewardship merupakan bagian dari agency theory dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu atau kepentingan pribadi manajer akan tetapi untuk kepentingan organisasi/ institusi dan keinginan prinsipal (Donalson & Davis, 1991). Teori ini merupakan sebuah teori baru yang muncul akibat dari perkembangan ilmu akuntansi yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu lainnya yaitu ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Sehingga, berdasarkan teori ini organisasi dikelola berdasarkan kepada hubungan yang harmonis antara jajaran eksekutif dengan prinsipal di dalam mencapai tujuan bersama. Pola hubungan di dalam internal perusahaan antara eksekutif dengan bawahan dibangun dengan pola situasional yang memfokuskan pada tujuan perusahaan. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan kepentingan steward, maka steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya, karena steward merasa kepentinan prinsipal dan berperilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(1) 2022, 86-100
pertimbangan yang rasional. Karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan yang harmonis antara prinsipal dengan manajemen biasanya terbentuk di lembaga/departemen pemerintahan atau perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah yaikni BUMN. Oleh karena itu, perusahaan BUMN semestinya tidak akan malakukan tax avoidance . Disini, bisa disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN diharapkan mampu memberikan sumbangan pendapatan bagi negara dari sektor pendapatan pajak. Sehingga hubungan antara kepemilikan saham pemerintah dengan tax avoidance adalah hubungan yang negatif. Artinya, semakin tinggi kepemilikan saham perintah maka semakin kecil terjadinya tax avoidance . Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk membuktikan apakah tax avoidance corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah yang terdapat pada perusahaan BUMN berpengaruh terhadap tax avoidance .
Pengaruh corporate risk terhadap Tax Avoidance Stewardship theory menjelaskan bahwa eksekutif akan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini memicu para eksekutif untuk melakukan efisiensi supaya dapat meningkatkan jumlah pendapatan. Salah satu keputusan yang bisa dilakukan dengan melakukan penekanan terhadap beban pajak. Sehingga terdorong untuk melakukan tax avoidance . Eksekutif risk taker akan selalu melakukan keputusan- keputusan dengan resiko yang tinggi.Keberanian dalam mengambil sebuah keputusan besar juga akan mempengaruhi kebijakan terhadap pajak perusahaan.Salah satu kebijakan tersebut adalah melakukan tax avoidance. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari nilai corporate risk. Jika nilai corporate risk- nya tinggi maka perusahaan telah melakukan tax avoidance.
Penelitian terdahulu menunjukkan Corporate risk memiliki pengaruh yang sangat
signifikan terhadap tax avoidance (Dyreng et al ., 2008), didukung hasil penelitian Maharani dan  Suardana (2014), Oktamawati (2017), Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa corporate risk berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance . H 1 : Corporate risk berpengaruh terhadap tax avoidance
Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap Tax Avoidance Budiman (2012) dan Armstrong et al.
(2012) menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak perusahaan, ditemukan hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan. Sedangkan Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Diperkuat penelitian Desai dan Dharmapala (2006) bahwa kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula.
H 2 : Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance
Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Karakter seorang eksekutif dalam menjalankan perannya dapat dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan dan kompensasi yang diterima. Umur eksekutif dan pendidikan eksekutif  berpengaruh terhadap tax avoidance . Semakin dewasa dan semakin tinggi pendidikan eksekutif mempermudah eksekutif memahami dan mewujudkan tujuan dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan penerapan dari Stewardship Theory, sehingga akan cederung mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan termasuk juga kebijakan
yang berkaitan dengan pajak perusahaan. Salah satu kebijakannya adalah dengan malakukan tax avoidance . Togler & Valev (2006) menyatakan bahwa kedewassan seseorang akan cenderung melakukan tindakan pelanggaran pajak. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara tax avoidance (Lewis, 1982). Dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan, biasanya investor atau pemerintah akan melakukan berbagai cara supaya pihak manajemen bisa bekerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan dari perusahaan. Salah satunya adalah dengan memberikan beberapa kompensasi kepada para eksekutif perusahaan.
H 3a : Umur eksekutif  perpengaruh terhadap tax avoidance H 3b : Pendidikan eksekutif perpengaruh terhadap tax avoidance
Pengaruh kepemilikan modal pemerintah terhadap Tax Avoidance Stewardship theory membuat fokus eksekutif tertuju hanya pada tujuan sebuah orgaisasi. Pemerintah sebegai pemegang saham sebuah perusahaan pastinya menginginkan pendapatan/laba perusahaan tinggi tanpa menekan jumlah pajak yang harus dibayar ke negara. Hal ini dikarenakan, pajak merupakan sumber devisa yang bisa digunakan untuk
membiayai neraca perdagangan. Bradshaw et al. (2019) menyatakan bahwa BUMN melaporkan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non BUMN (Swasta).Semakin besar saham yang dimilki oleh pemerintah maka semakin kecil enggan untuk melakukan tax avoidance.
H 4 : Kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap tax avoidance

## Metode
Penelitian menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau explanatory research. Objek Penelitian adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di website resmi www.bumn.go.id . Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling (Tabel 1).
C orporate risk diukur dengan deviasi standar dari EBITDA ( Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization ) dibagi dengan total asset perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi finansial yang diberikan perusahaan kepada jajaran komisaris dan direksi di perusahaan BUMN. Kompensasi ini bisa berupa tambahan gaji, bonus, Tabel 1. Sampel Penelitian Kriteria pemilihan sampel penelitian Jumlah BUMN di Indonesia 126 Perusahaan  BUMN yang tidak memiliki website dan tidak dapat diakses oleh publik/tidak aktif (10) Perusahaan BUMN yang tidak menyajikan profil direktur utama dengan lengkap (28) Perusahaan BUMN yang tidak merilis annual report/laporan tahunan 2020 di website perusahaan (46) Perusahaan BUMN yang mengalami kerugian selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2018-2020 (11) Jumlah sampel penelitian 31
Efendi, Muawanah & Adi / Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(1) 2022, 86-100
tunjangan atau numerasi lainnya.  Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti Armstrong et al. (2012) dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh jajaran komisaris dan direksi selama satu tahun. Karateristik eksekutif dalam penelitian ini adalah karakter seorang direktur utama di dalam perusahaan BUMN yang diproksikan dengan umur eksekutif dan pendidikan eksekutif. Kepemilikan saham merupakan suatu proporsi kepemilikan pemerintah yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan jumlah saham pemerintah yang ditanamkan dalam perusahaan dalam bentuk prosentase.Variabel kepemilikan saham pemerintah dapat dilihat dari anual report atau laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Sedangkan tax avoidance diukur dengan ETR yang diperoleh dari nilai beban pajak dibagi laba sebelum pajak.
Uji asumsi klasik meliputi Uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan uji Heterokedaktisitas. Teknik analisis data dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Uji hipotesis menggunakan uji parsial dengan kriteria. Signifikasi t < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima tetapi jika Signifikasi t > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak.

## Hasil
Variabel penelitian adalah corporate risk , karakter eksekutif, kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah sebagai variabel independen sedangkan tax avoidance sebagai variabel dependen. Hampir semua perusahaan mengalami penurunan laba di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Jika diperhatikan dengan pergerakan perubahan nilai EBITDA, hanya terdapat empat perusahaan yang mengalami kenaikan profit di tahun 2020 yakni PT Tekom Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Kimia Farma dan PT Indofarma. Jika dicermati, keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di sektor vital. PT
BRI unggul dalam memberikan kompensasi kepada eksekutif dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di lembaga keuangan lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Danamon maupun Bank BNI dikarenakan begitu banyak torehan prestasi yang di dapat oleh Bnak BRI selama tahun 2020. Salah satu prestasinya adalah Bank BRI berhasil mencatat kinerja positif yang tumbuh di atas industry perbankan nasional dengan total asset mencapai 1.511,8 trilyun atau tumbuh 6,7% yoy. Rentang usia eksekutif dari 31 perusahaan BUMN memiliki selisih yang tidak terlalu besar. Usia tertua seorang eksekutif adalah direktur utama PT PLN yakni berusia 68 tahun sedangkan usia paling muda paling muda adalah direktur utama PT Rajawali Nusantara Indonesia yakni berusia 47 tahun. Sedangkan latar balakang pendidikan direktur utama di masing-masing perusahaan terdiri dari 6 orang lulusan S-1 (sarjana), 24 orang lulusan S-2(pasca sarjana) dan 1 orang lulusan S-3(doktoral). Dari sekian banyak direktur utama lulusan S-2 ada beberapa yang telah menyelesaikan studinya S-2 nya di luar negeri. dari keseluruhan perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian, tidak semua saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah hanya memiliki 12 dari 31 perusahaan atau 38,7% saja yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan sisanya telah terbagi dengan kepemilikan swasta/publik. Perbandingan prosentase kepemilikan saham pemerintah dengan kepemilikan saham publik pada masing-masing perusahaan.

## Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memilki distribusi normal. Ghozali (2016) menyatakan bahwa untuk mengetahui data terdistribusi secara normal atau tidak, dapat menggunakan grafik PP Plot. Berdasarkan gambar 1 (lampiran), data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogram sehingga dapat diartikan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ghozali (2016)  menyatakan bahwa ada multikolinearitas apabila nilai Tolerence < 0.10 atau  nilai VIF > 10.
Berdasarkan tabel 1, nilai VIF corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif (usia dan pendidikan) dan kepemilikan saham pemerintah adalah kurang dari 10 sedangkan nilai Tolerance adalah lebih dari 0,10 sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastitas pada gambar 2 (lampiran) menunjukkan tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedaktisitas.

## Uji Hipotesis
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan dari tiap- tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Ghozali (2016) jika nilai sig <0.05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Tetapi, apabila ) jika nilai sig > 0.05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari keseluruhan variabel bebas atau beberapa kemampuan keseluruh variabel bebas untuk
menjelaskan variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan dalam model yang digunakan. Nilai adjust R square sebesar 0,153 nilai ini kurang baik, karena di bawah nilai 0,5.  Hasil analisis ini memberikan informasi bahwa 15,4%  variabel dependen dipengaruhi dan dijelaskan oleh kelima variabel independen, sedangkan 84,6% dijelaskan oleh faktor-faktor  yang lain di luar model. Masih besarnya kontribusi variabel di luar variabel penelitian yang memberikan pengaruh terhadap tax avoidance memberikan kesempatan bagi penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian baru dengan menggunakan variabel lainnya.
Hasil uji hipotesis pada tabel 3 diperoleh nilai sig. corporate risk sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 maka corporate risk berpengaruh dan signifikan terhadap tax avoidance . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menerima H 1 . Nilai sig. dari kompensasi eksekutif sebesar 0,439 lebih besar dari 0,05 maka kompensasi eksekutif  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menolak H 2 . Nilai sig. dari umur eksekutif (direktur utama) sebesar 0,106 lebih besar dari 0,05 maka umur eksekutif (direktur utama)  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menolak H 3a . Nilai sig. dari pendidikan eksekutif (direktur utama) sebesar 0, lebih besar dari 0,05 maka pendidikan eksekutif (direktur utama) tidak berpengaruh terhadap tax
Tabel 2. Uji Multikolinieritas
Sumber: Data diolah
Variabel Tolerance VIF Keterangan Corporate Risk .934 1.070 Tidak terjadi multikolinieritas Kompensasi Eksekutif .984 1.016 Tidak terjadi multikolinieritas Umur .976 1.025 Tidak terjadi multikolinieritas Pendidikan .948 1.055 Tidak terjadi multikolinieritas Kepemilikan Saham Pemerintah .973 1.028 Tidak terjadi multikolinieritas Efendi, Muawanah & Adi / Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(1) 2022, 86-100
avoidance . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menolak H 3b . Nilai sig. dari kepemilikan saham pemerintah sebesar 0,444 lebih besar dari 0,05 maka kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menolak H 4 .
Selanjutnya dilakukan analisis dengan mengeluarkan 6 perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Adi Karya, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Yodya Karya dan PT Brantas Abipraya. Hal ini perlu dilakukan karena keenam perusahaan tersebut dikenai PPh final yang menjadikan omset sebagai dasar pengenaan pajak. Berikut adalah hasil uji hipotesis terhadap 25 perusahaan BUMN.
Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai sig berubah menjadi 0.128. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan hasil penelitian dimana corporate risk tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Sedangkan variabel bebas lainnya memiliki
hasil hubungan yang sama terhadap tax avoidance .

## Pembahasan
Pengaruh corporate risk terhadap Tax avoidance
Eksekutif akan selalu bertindak berdasarkan keinginan prinsipal dan akan melakukan segala aktivitas usaha sesuai dengan keinginan dan tujuan dari prinsipal. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan terhadap pajak yang dibayarkan ke negara. Walaupun eksekutif tersebut merupakan eksekutif yang risk averse atau eksekutif yang yang tidak berani dalam mengambill resiko, akan dituntut untuk tetap melakukan pengambilan sebuah keputusan yang berisiko tinggi sesuai dengan keinganan dari prinsipal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dyreng et al. (2008), Maharani dan Suardana (2014), dan  Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa corporate risk berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance . Hasil
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis
Sumber: Data diolah
Model B t Sig Hipotesis Corporate Risk 1.571 2.154 .041 Diterima Kompensasi Eksekutif .018 .787 .439 Ditolak Umur .007 1.679 .106 Ditolak Pendidikan -5.244 -.654 .519 Ditolak Kepemilikan Saham Pemerintah .140 .777 .444 Ditolak R 2
Adjusted R 2 .294 .153
Tabel 4. Tabel coefisien dengan menggunakan 25 sampel
Sumber: Data diolah
Model
T Sig (Constant) .571 .575 Corporate Risk 1.590 .128 Kompensasi Eksekutif .371 .715 Umur 1.110 .281 Pendidikan -.711 .486 Kepemilikan Saham Pemerintah 1.042 .310
penelitian ini mendukung Teori Stewardship (Donalson & Davis, 1991) yang menyatakan bahwa para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dan memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani prinsipal. Di sinilah letak perbedaan antara Teori Stewardship dengan Teori Agensi. Pada Teori Stewardship, para manajer mendeklarasikan diri menjadi pelayan, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal. Eksekutif yang bertindak berdasarkan keinginan principal dan akan melakukan segala aktivitas usaha sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan terhadap pajak yang dibayarkan ke negara. Walaupun eksekutif tersebut merupakan eksekutif yang risk averse atau eksekutif yang yang tidak berani dalam mengambill resiko, akan dituntut untuk tetap melakukan pengambilan sebuah keputusan yang berisiko tinggi sesuai dengan keinganan dari prinsipal. Menurut Teori Stewardship para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dan memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani prinsipal. Ketika kepentingan steward dan prinsipal berbeda, steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya, karena steward merasa kepentingan prinsipal dan berperilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan bersama (Donalson & Davis, 1991). Sedangkan di dalam Teori Agensi, memunculkan celah perbedaan kepentingan walaupun manajer (sebagai agen) diberikan wewenang untuk melakukan tindakan dalam hal kepentingan prinsipal. Sehingga, Teori
Agensi dapat digunakan untuk memahami konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dengan agen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan corporate risk terhadap tax avoidance . Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang besar prinsipal terhadap eksekutif perusahaan, terutama terkait masalah perpajakan. Tindakan eksekutif melakukan agresivitas pajak untuk mememnuhi tujuan prinsipal, antara lain didorong/dimotivasi oleh simpulan ini. Dengan demikian Teori Stewardship mendapatkan dukungan empiris penelitian ini.
Akan tetapi, ketika peneliti bereksperimen melakukan uji hipotesis dengan mengeluarkan 6 Perusahaan BUMN yang menggunakan PPh final yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Adi Karya, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Yodya Karya dan PT Brantas Abipraya, diketahui bahwa corporate risk tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Hal ini mungkin disebabkan ETR tidak cocok untuk mengukur tax avoidance pada perusahaan yang dikenai PPh final, karena dasar pengenaan pajak (DPP) PPh final adalah berdasarkan omset/nilai kontrak. Omset atau nilai kontrak kerja terbebas dari keinganan manajemen untuk melakukan tax planning dibandingkan dengan perusahaan yang dikenai PPh tidak final dimana proses penghitungannya harus didahului dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.
Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance (Desai & Dharmapala, 2006; Hanafi & Harto, 2014; Haryani et al., 2015; Nugraha & Mulyani, 2019). Dan juga berbeda dengan hasil penelitian  Budiman (2012)

## Efendi, Muawanah & Adi / Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(1) 2022, 86-100
walaupun kompensasi eksekutif berpengaruh negative signifkan teradap tax avoidance . Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitianyang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015), Irawan & Farahmita (2012) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Tidak berpengaruhnya kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance disebabkan karena kurang menariknya komponen gaji dan tunjangan bagi eksekutif untuk melakukan tax avoidance . Pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada eksekutif supaya mereka mau melakukan tax avoidance ternyata tidak terlalu efektif. Hal ini bertentangan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang sukarela membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan selalu menentang untuk menghindari pajak. Teori kepatuhan juga menyatakan bahwa seorang individu akan melakukan suatu tindakan hanya jika ia memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Sebenarnya kebijakan mengenai efisiensi pajak perusahaan dikendalikan oleh manajemen di dalam perusahaan tersebut, manajemen yang dimaksud adalah pihak eksekutif. Di tengah wabah Covid-19 ini, pastinya banyak perusahaan yang melakukan pengambilan berbagai macam keputusan untuk menjaga stabilitas perusahaan, terutama melakukan efisiensi terhadap pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dari asumsi tersebut. Hal ini dikarenakan, banyak keputusan eksekutif perusahaan yang masih dikendalikan oleh prinsipal. Prinsipal lebih menginginkan perusahaan menjalankan program insentif pajak dibandingkan dengan melakukan tax avoidance . Dari pemaparan tersebut, mengindikasikan bahwa teori stewardship mempengaruhi hubungan antara kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance . Hal ini, dibuktikan dengan adanya kepatuhan eksekutif terhadap keinginan prinsipal untuk memanfaatkan program insentif pajak dibandingkan dengan keinginan eksekutif untuk melakukan penghematan pajak. Kebijakan insentif pajak
memberikan efek yang positif bagi perusahaan.
Pengaruh umur eksekutif terhadap Tax avoidance
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris umur tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini berbeda dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jakson dan Milliron (1986) menyatakan bahwa usia adalah faktor yang mempengaruhi seseorang patuh terhadap pajak. Semakin tinggi usia eksekutif cenderung tidak melakukan tax avoidance. Begitu juga berbeda dengan hasil penelitian Torgler & Valev (2006) yang menyatakan bahwa kedewasan seseorang akan cenderung melakukan tindakan pelanggaran pajak. Tidak adanya pengaruh usia terhadap tax avoidance memberikan sinyal bahwa usia seorang eksekutif tidak bisa dijadikan faktor penentu apakah eksekutif tersebut melakukan tax avoidance . Di sini bisa diketahui bahwa, peran prinsipal dalam setiap keputusan sangat besar pengaruhnya. Eksekutif yang berusia muda atau tua tidak menjadi patokan untuk patuh terhadap keinginan dari prinsipal. Berapapun usia eksekutif, mereka akan menjalankan usaha sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hal ini sebagai tolak ukur bahwa teori stewardship berpengaruh terhadap hubungan antara umur eksekutif dengan tax avoidance .
Pengaruh pendidikan eksekutif terhadap Tax avoidance Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris pendidikan eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Song dan Yarbrough (1978); Torgler dan Schaltegger (2005); Mamun et al. (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi. Sehingga orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih
patuh terhadap peraturan pajak. Karena, orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara tax avoidance (Lewis, 1982). Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tidak adanya pengaruh antara pendidikan eksekutif terhadap tax avoidance memberikan informasi bahwa pendidikan bukan faktor penentu eksekutif untuk melakaukan tax avoidance . Hal ini disebabkan, masih tingginya intervensi prinsipal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Sehingga, setinggi apapun pendidikan eksekutif tidak akan mempengaruhi eksekutif untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan prinsipal atau tujuan perusahaan. Mungkin, ada peluang bagi eksekutif untuk melakukan tindakan tax avoidance dikarenakan adanya pengetahuan yang lebih terkait dengan perpajakan (Lewis, 1982). Akan tetapi, keinginan tersebut dikesampingkan dan eksekutif lebih mementingkan keinginan dari prinsipal. Prinsipal menginginkan untuk tidak melakukaan tax avoidance melainkan memanfaatkan program insentif tarif pajak sesuai instruksi dari menteri keuangan (bisnis.com). Dengan demikian teori stewardship mendapatkan dukungan empiris penelitian ini.
Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap Tax avoidance Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris kepemilkan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bradshaw et al. (2019) dan Zhang (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan tax avoidance di Tiongkok khususnya perusahaan pemerintah yang berukuran besar (memiliki aset besar),hal ini karena sebagian besar CEO dari BUMN telah mendapatkan insentif lain dari pemerintah. Akan tetapi, hasil penelitian ini
sama dengan hasil penelitian Rusydi dan Martani (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah tidak mempengaruhi tindakan aggressive tax avoidance . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya saham pemerintah di dalam perusahaan BUMN tidak menjadi unsur penting dalam melakukan tax avoidance . Artinya, pemerintah selaku pemilik perusahaan yang leading sector di setiap kebijakan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan tax avoidance . Di dalam penelitian ini, kebijakan pajak dijalankan perusahaan sejajar dengan keinginan pemerintah. Buktinya, selama pandemi covid-19, BUMN tetap menjaga kepatuhannya dalam membayar pajak ke negara. Hal ini, dikarenakan untuk membantu menjaga arus kas (cash flow) dari pemerintah. Selama tahun 2019, BUMN telah menyetorkan pajak sebesar Rp 283 triliun dan merupakan setoran pajak tertinggi sejak tahun 2011 kemudian membayar pajak Rp 55,51 triliun pada triwulan I tahun 2020 (kompas.com). Dari data tersebut, adanya konsistensi pembayaran pajak yang dilakukan oleh BUMN.  Fenomena ini memberikan informasi bahwa adanya sinergisitas antara tujuan perusahaan dengan program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari perusahaan BUMN akan tujuan dibentuknya perusahaan. Perusahaan tidak melakukan keinginan pribadi yaitu melakukan tax avoidance dan lebih mengutamakan kepentingan pemerintah (prinsipal) walaupun jumlah kepemilikan saham pemerintah masih tinggi maupun sudah berkurang. Dengan demikian Teori Stewardship mendapatkan dukungan empiris dari penelitian ini.

## Tax Avoidance dalam kerangka Stewardship Theory
Teori stewardship merupakan bagian dari agency theory dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu atau kepentingan pribadi manajer akan tetapi untuk kepentingan organisasi/

## Efendi, Muawanah & Adi / Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(1) 2022, 86-100
institusi dan keinginan prinsipal (Donalson & Davis, 1991). Berdasarkan teori ini organisasi dikelola berdasarkan kepada hubungan yang harmonis antara jajaran eksekutif dengan prinsipal di dalam mencapai tujuan bersama. Pola hubungan di dalam internal perusahaan antara eksekutif dengan bawahan dibangun dengan pola situasional yang memfokuskan pada tujuan perusahaan. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan kepentigan antara prinsipal dan kepentingan steward, maka steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya, karena steward merasa kepentinan prinsipal dan berperilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan pertimbangan yang rasional. Karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, steward memandang utilitas yang diperoleh dari orang yang pro-organisasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang bersifat individual. Orang yang pro- organisasi merupakan orang-orang yang memiliki loyalitas yang tinggi. Mereka akan mencurahkan seluruh usahanya untuk kebaikan organisasi sehingga memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan.Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah baik secara parsial atau simultan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance di perusahaan BUMN. Hal ini membuktikan bahwa loyalitas eksekutif perusahaan terhadap prinsipal sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitia bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh eksekutif masih didominasi oleh kepentingan prinsipal. Sehingga, ketika eksekutif hendak menjalankan suatu keputusan harus sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Pada kondisi sekarang ini, dimana seluruh negara termasuk Indonesia mengalami permasalahan akibat covid’19 yang berdampak buruk pada seluruh bidang kehidupan. Sehingga, membuat pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menuntaskan
permasalah tersebut dengan mengoptimalkan kinerja organisasi- organisasi milik pemerintah termasuk BUMN. Oleh karena itu, dibutuhkan jiwa pro organsasi dan loyalitas yang tinggi dari eksekutif perusahaan. Dari argumen tersebut, dapat dijadikan dasar bahwa kebijakan untuk melakukan tax avoidance atau tidak di dalam perusahaan BUMN sangat dipengaruhi oleh keputusan prinsipal. Variable bebas pada penelitian ini yaitu corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah yang diduga dapat mempengaruhi eksekutif untuk melakukan tax avoidance , ternyata tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dimana secara silmultan tidak ada pengaruh antara corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah terhadap tax avoidance . Sehingga, secara empiris penelitian ini mendukung adanya pengaruh teori stewardship di dalam hubungan antara corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah terhadap tax avoidance .

## Simpulan
Corporate risk memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance . Ketika peneliti bereksperimen dengan mengeluarkan 6 perusahaan BUMN yang masuk ke dalam kategori penggunakaan PPh final, maka hasil penelitian mencerminkan hasil yang berbeda yakni corporate risk tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Adanya wabah covid’19 membuat perusahaan jauh dari teori kepatuhan karena perusahaan cenderung memanfaatkan berbagi insentif pemerintah. Umur sebagai proksi karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Hasil penelitian ini memberikan sinyal sinyal bahwa usia seorang eksekutif tidak bisa dijadikan faktor penentu apakah eksekutif tersebut
melakukan tax avoidance .  Di sini bisa diketahui bahwa, peran prinsipal dalam setiap keputusan sangat besar pengaruhnya. Hal ini sebagai tolak ukur bahwa teori stewardship berpengaruh terhadap hubungan antara umur eksekutif dengan tax avoidance .  Pendidikan sebagai proksi karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Tingginya intervensi prinsipal terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan membuat umur dan pendidikan tidak mempengaruhi kebijakan untuk melakukan tax avoidance. Buktinya, ekskutif memilih untuk memanfaatkan program insentif tarif pajak sesuai instruksi Negara. Dengan demikian teori stewardship mendapatkan dukungan empiris penelitian ini.  Kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . Hal ini, dikarenakan adanya sinergisitas antara tujuan perusahaan dengan program pemerintah yakni pemanfaatan insentif perpajakan. Perusahaan tidak melakukan tax avoidance dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan atau pemerintah dibandingkan dengan kepentingan pribadi perusahaan. Dengan demikian, teori stewardship mendapatkan dukungan empiris dari penelitian ini. Corporate risk , kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah secara simultan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance .
Keterbatasan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga analisis data tergantung pada publikasi data yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, banyak sampel yang terbuang dari penelitian dikarenakan tidak masuk dalam kriteria sampel, masih sedikitnya jumlah sampel penelitian dan ETR tidak cocok untuk mengukur tax avoidance pada BUMN yang dikenai PPh final. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan variabel lain seperti rasio keuangan, umur perusahaan atau proksi lainnya yang dimungkinkan berpengaruh terhadap tax avoidance . Penelitian berikutnya dapat lebih fokus mengupas tentang praktik
tax avoidance di tengah wabah covid-19. Selain itu, peneliti berikutnya diharapkan menggunakan perusahaan swasta sebagai pembanding prakti tax avoidance .

## Daftar Pustaka
A.Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high- powered incentives. Journal of Financial Economics , 79 (1), 145–179. https:// doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002
Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. Journal of Accounting and Economics , 53 (1–2), 391–411. https:// doi.org/10.1016/ j.jacceco.2011.04.001
Bradshaw, M., Liao, G., & Ma, M. S. (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major shareholder. Journal of Accounting and Economics , 67 (2–3), 255–277. https:// doi.org/10.1016/ j.jacceco.2018.10.002
Budiman, J. (2012). Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance). Simposium Nasional Akuntansi .
Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high- powered incentives. Journal of Financial Economics , 79 (1), 145–179. https:// doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002
Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh insentif eksekutif, corporate risk dan corporate governance pada tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 13 (1), 50–67.
Donalson, L., & Davis, J. F. (1991). Manajemen Keuangan . Jakarta: Salemba Empat.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long ‐ Run Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review , 83
Efendi, Muawanah & Adi / Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18(1) 2022, 86-100
(1), 61–82. https://doi.org/10.2308/ accr.2008.83.1.61
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Edisi Delapan. Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang .
Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 1162–1172.
Haryani, E., Zirman, Z., & Mayangsari, C.
(2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). In Disertasi .
Riau University.
Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi .
Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. Journal of Accounting Literature , 5 (1), 125–165.
Lewis, A. (1982). The social psychology of taxation. British Journal of Social Psychology , 21 (2), 151–158. https:// doi.org/10.1111/j.2044-
8309.1982.tb00523.x
Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A.
(2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 9 (2), 525–539.
Mamun, A. Al, Entebang, H., Mansor, S. A., Yasser, Q. R., & Nathan, T. M. (2014). The impact of demographic factors on
tax compliance attitude and behavior in Malaysia. Journal of Finance, Accounting and Management , 5 (1), 109– 124.
Muawanah, U., & Indriantoro, N. (2001). Perilaku auditor dalam situasi konflik audit: peran locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis. The Indonesian Journal of Accounting Research , 4 (2). https:// doi.org/10.33312/ijar.55
Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. Jurnal Akuntansi Trisakti , 6 (2), 301–324. https:// doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575
Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Jurnal Akuntansi Bisnis , 15 (1), 23–40. https:// doi.org/10.24167/jab.v15i1.1349
Paligorova, T. (2010). Corporate risk taking and ownership structure . Bank of Canada Working Paper.
Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 1077–1089.
Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive tax avoidance. Simposium Nasional Akuntansi , 17 (1– 39).
Song, Y., & Yarbrough, T. E. (1978). Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey. Public Administration Review ,
442–452.
Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005).
Tax morale and fiscal policy . CREMA Working Paper.
Torgler, B., & Valev, N. T. (2006). Corruption and age. Journal of Bioeconomics , 8 (2), 133–145. https:// doi.org/10.1007/s10818-006-9003-0
Zhang, H. (2012). How does state owernership effect tax avoidance?evidance from China . Singapore Management Univercity.

## Lampiran
Gambar 1 Uji Normalitas Metode Grafik PP Plot
Gambar 2 Uji Heterokedaktisitas dengan Grafik Scatterplot
Efendi, Muawanah & Adi / Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk