## PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

## Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail : Nabilanisa262@yahoo.com

## Abstract
Election  is  a  process  to  produce  a  fair  leaders,  have  integrity,  prioritize  a  welfare  of  the  people. Conceptually,  elections  are  realizing  people's  sovereignty.  By  the  election,  the  legitimacy  of people's power is realized through the surrender of people's power and rights to their representatives who  have  a  power  in  government  and  parliament.  However,  in  fact,  there  were  violations  in  the election  process,  especially  during  the  campaign.  Type  of  campaign  violation  that often  occurs  in elections  is  money  politics.  money  politics  deviations  take  the  form  of  giving  money  to sympathizers  public  so  they  elect  their  candidates  during  the  elections,  in  a  country  that  has  a democratic  system,  the  rise  of  political  money  will  slowly  undermine  the  principle  of  democracy itself, because of people voice as holders of the highest sovereignty can be redeemed with rupiah.

## Keyword : general election, money politic, democracy

## Abstrak
Pemilu adalah suatu  proses untuk melahirkan  pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Secara  konseptual,  pemilu  adalah  sarana  perwujudan kedaulatan  rakyat.Dengan  jalan  pemilu,  legitimasi  kekuasaan  rakyat  diwujudkan  melalui penyerahan  sebagian  kekuasaan  dan  hak  rakyat  kepada  wakilnya  yang  duduk  di  pemerintahan maupun  parlemen.Tetapi,  dalam  faktanya,  proses  dalam  pemilu  banyak  terjadi  pelanggaran utamanya  pada  saat  dilaksanakanya  kampanye,  Jenis  pelanggaran  kampanye  yang  sering    terjadi dalam pemilihan umum adalah money politic. money politic termasuk tindakan penyimpangan dari kampanye  yang  bentuknya  dengan  cara  memberikan  uang  kepada  simpatisan  ataupun  masyarakat agar mereka agar mereka memilih kandidat tersebut pada saat diselenggarakanya pemilu, di Negara yang  mengaut  sistem  demokrasi  ini,  maraknya  money  politik    perlahan  akan  menggerus  prinsip demokrasi  itu  sendiri,  karena  suara  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dapat  ditebus dengan rupiah.
Kata kunci : pemilu, politik uang, demokrasi

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  dengan  keberagaman  suku,  budaya,  bahasa,  dan  adat istiadat,  karena  keberagaman  inilah  maka  diperlukan  suatu  sistem  politik  yang  dapat menyatukan  keberagaman  ini.Pada  saat  ini,  sistem  politik  demokrasi  Indonesia  menganut Demokrasi Pancasila.Demokrasi mengizinkan warga Negaranya untuk ikut berpartisipasi baik secara  langsung  maupun  melalui  perwakilan,  dalam  perumusan,  pengembangan  dan pembuatan  hukum.  Demokrasi  juga  mencakup  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang memungkinkan praktek adanya kebebasan politik yang bebas dan setara.
Indonesia  sangat  menjunjung  tinggi  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Hak asasi terdiri dari banyak jenis termasuk hak dalam berpolitik. Hak politik yang dimiliki rakyat adalah  dengan  memberikan  suara  pada  saat  pemilu  berlangsung.Pemilu  adalah  sarana kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945(Peraturan  KPU  No  23  Tahun  2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, n.d.).
Sistem  pemilu  memberikan  peluang  kepada  rakyat  untuk  dapat  menggunakan  hak pilihnya secara langsung.(Handayani, 2014)Hak tersebut merupakan hak dasar setiap individu atau  warga  Negara  yang  harus  dijamin  pemenuhanya  oleh  Negara.Pemilu  dewasa  ini  dapat dikatakan sebuah aktifitas politik di  mana pemilu merupakan  lembaga sekaligus  juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.(Haris, 1998)
BerdasarkanUndang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan  Umum  pasal  1  ayat  1,  Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan secara  langsung, umum,  bebas, rahasia,  jujur, dan adil dalam Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.(Undang-Undang  No  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  2012)Asas  pemilu  yang  dijadikan  landasan,  yaitu  asas  “Luber”  (langsung, umum,  bebas  dan  rahasia)  dan  asas  “jurdil”  (jujur  dan  adil).(Kristiadi,  1997)Pemilu  yang terselenggara  secara  langsung,  jujur  dan  adil  adalah  syarat  mutlak  untuk  melahirkan  wakil rakyatyang  berkualitas,  berkompeten,  dapat  dipercaya  dan  dapat  menjalankan  fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.
Sejalan  dengan  diselenggarakanya  pemilu,  kegiatan  kampanye  mutlak  harus  menjadi bagian dari rangkaian proses tersebut, karena kampanye merupakan salah satu prosedur yang harus  dilalui  untuk  bisa  diadakanya  sebuah  pemilu.Kampanye  digunakan  sebagai  upaya memperkenalkan profile para calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Tidak bisa di  pungkiri  bahwa  melalui  kegiatan  kampanye tersebut, aktor politik  bisa dengan leluasa  dalam  mencari  seluruh  segmen  pemilih  untuk  mendapatkan  dukungan  nantinya. kampanye  sebagai  serangkaian  tindakan  komunikasi  yang  terencana  dengan  tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.(Roger, 2010)
Di  sisi  lain,  kampanye  Pemilu  merupakan  sebuah  proses  yang  bersifat  persuasive terhadap  khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai  atau  kandidat  yang  dikampanyekan.(Anwar,  M  Khoirul  dan  Selviana,  2006)  Dalam kegiatannya, kampanye Pemilu yang tujuan utamanya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap  partai  atau  tokoh  yang  direpresentasikan,  justru  memainkan  peranan  pokok  bagi seseorangdalam menentukan keputusan terhadap kandidat yang akan menjadi pilihannya.
Tujuan  kampanye  adalah  untuk  mengenal  para  kandidat  guna  melahirkan  pemimpin yang terbaik dalam pemilu, berintegritas dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut akan dapat dicapai  apabila  didukung  oleh  beberapa  komponen  penting  yang  meliputi  penyelenggara pemilu, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan  kegiatan  kampanye,  tahapankampanyedigunakan  sebagai  sarana  untuk  dapat menarik perhatian publik. Para calon anggota legislatif akan berkompetisi untuk mendapatkan pemilih  sebanyak  mungkin.  karena  persaingan  itulah  para  calon  legislatif  tak  jarang  yang melakukan  berbagi  macam  cara  untuk  meraup  suara  terbanyak  dalam  proses  kampanye, sehingga  dapat  menimbulkan  terjadinya  pelanggaran  dalam  kampanye.  Karena  itulah  suara para  pemilih    menjadi  kurang  berarti  karena  proses  yang  penuh  kecurangan,  ketidak  adilan, dan  tidak  demokratis  seperti  yang  diharapkan.Oleh  karena  itu,  kampanye  bisa  dikatakan sebagai  tindakan  komunikasi  yang  terorganisir  yang  diarahkan  pada  khalayak  tertentu,  pada periode tertentu gunamencapai tujuan tertentu.(Heryanto, 2013)
Adanya  suatu  pelanggaran    manandakan  tidak  adanya  ketaatan  terhadap  Undang- undang  yang  dibuat  dan  disahkan  oleh  DPR  dan  Presiden.(Priyanto,  2004)Walaupun  sudah diatur  dengan  Undang-undang,  tetapi  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran  dan  kecurangan baik  menyangkut  partai  politik  dan  perorangan.  Setiap  kali  diadakan  pemilu  di  Indonesia, selalu  terjadi  tindak  pidana  pelanggaran  Pemilu  khususnya  pelanggaran  kampanye  atau
melanggar atauran kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik atau calon anggota legislatifwalaupun  peraturan  perundang-undangan  dengan  tegas  melarang  perbuatan  yang digolongkan kedalam perbuatan tindak pidana kampanye.
Contoh  pelanggaran  kampanye  adalah money  politic .  Caranya  ialah  mereka memberikan  sejumlah  uang  kepada  rakyat  dengan  harapan  agar  rakyat  memilih  mereka,  hal ini  merupakan  sebuah  penyimpangan  dari  nilai-nilai  demokrasi.  Sungguh  hal  inilah  yang merusak  esensi  dari  demokrasi.Tetapitidak  sedikit  masyarakat  yang  lebih  rasional,  yaitu memanfaatkan  mereka  dengan  cara  tetap  menerima  sejumlah  uang  dari  para  calon  anggota legislatiftetapi  masyarakat tidak  memilih  mereka  ketika  pemilu. Mereka  memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional.
Pada  umumnya  calon  legistatif  DPRD  Kabupaten/Kota,  DPRD  provinsi  DPD  dan maupun DPR-RI mempunyai sistem atau metode kampanye yang hampir serupa yaitu dengan sistem money  politic atau  yang  sering  disebut  dengan  politik  uang. Misalnya  saja  di  daerah kabupaten/kota moneypolitic terlihat  sangat  kontras,  para  kandidat  langsung  membeli  suara dari masyarakat dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang tunai yang nominalnya hingga ratusan  ribu  rupiah  untuk  perorangnya.  Dalam  situasi  di  atas,  rakyat  sebagai  konstituen  bisa memiliki  harga  tawar  yang  cukup  tinggi.  Pertarungan  para  caleg  untuk  menapatkan  dan memiliki suara rakyat.
Pelanggaran  politik  uang  telah  terjadi  berulang  kali  dan  membudaya  dalam  setiap periode  pemilu.  Jika  hal  seperti  ini  terus  dibiarkan,  cita-cita  untuk  mendapatkan  pemimpin yang  jujur,  adil  berintegritas  dan  bekerja  untuk  rakyat  akan  sulit  dicapai  karena  pemimpin- pemimpin  tersebut  lahir  dengan  cara-cara  yang  tidak  dibenarkan.  Hal  ini  tentu  berdampak pada  tatanan  demokrasi  yang  sedang  dibangun  oleh  pemerintah.  Kondisi  ini  menimbulkan penilaian  bahwa  penyelenggara  dikhawatirkan  akan  banyak  terpengaruhioleh  kepentingan tertentu,  sehingga  akan  menghambat  pengembangan  nilai  demokrasi,  azas  jujur  dan adil.(Muchtar, 1999)

## Kerangka Teori
Teori  yang  digunakan  digunakan  untuk  mengkaji  fenomena  di  atas  adalah  teori hubungan  masyarakat.  Teori  hubungan  masyarakat  menganggap  bahwa  sebuah  konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan/persaingan di antara beberapa kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
Berdasarkan  teori  konflik  ini  bisa  kita  menyimpulkan  bahwa  seharusnya money politic dapat  terjadi  apabila  para  calon  legislatif  memiliki  hubungan  baik  dengan masyarakat.para  caleg  tidak  perlu  membeli  suara masyarakat  dengan  uang,  masyarakat  pasti
memilih  mereka  karena  sebelumnya  telah  memiliki  hubungan  baik  dengan  masyarakat. Memang  tidak  dapat  dihindari  bahwa  di  zaman  sekarang  sulit  untuk  mencari  orang  yang demikian  karena  masyarakat  lebih  percaya  kepada  uang,  dibandingkan  dengan  para  caleg yang  hanya  bermodalkan  janji  manis  kampanye,  tanpa  ada  perjuangan  nyata  untuk merealisasikan  harapan  masyarakat.  Tapi  budaya  ini  dapat  dihalangkan  apabila  cara  yang dilakukan oleh para calon legislatif dengan cara pendekatan dan memiliki hubungan/komunikasi yang baik terlebih dahulu dengan masyarakat.

## Perumusan Masalah
Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain  :
a. Apakah  faktor-faktor yang  mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota legislatif ?
b. Bagaimanakah akibat atas terjadinya  Money Politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia ?

## Orisinalitas Penelitian
Penulis menemukan adanya kemiripan dengan 3 penelitian lainnya yang juga dalam bentuk  jurnal,  yaitu  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya  dengan  judul  Urgensi Pengaturan  Batasan  Dana  Kampanye  untuk  Menciptakan  Sistem  Pemilu  yang  Demokratis yang  ditulis  olehKrisno  Jatmiko,(Jatmiko,  M  Krisno,  Safa’at,  M  Ali,  Dahlan,  2014)Jurnal dengan judul Paradigma Baru Demokrasi di Indonesiayang ditulis oleh Hasbi Umar,(Umar, 2008)Jurnal Hukum  dengan  judul Pemilu dan Pendidikan Demokrasi oleh  Dr. H. Suwarma Al Muchtar, SH., M. Pd dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.(Muchtar, 1999)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  yang  ditulis  dalam  bentuk jurnal  dengan  judul  Pengaruh  Money  Politik  dalam  Pemilihan  Anggota  Legislatif  terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia  yang akan membahas pokok permasalahan  faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota legislatif danakibat atas terjadinya Money Politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini memiliki perbedaan dengan penelitian dalam  bentuk  jurnal  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Perbedaan  tersebut  dapat  dilihat dari  fokus  atas  pokokpermasalahan  yang  akan  dibahas,  dalam  jurnal  Urgensi  Pengaturan Batasan  Dana  Kampanye  untuk  Menciptakan  Sistem  Pemilu  yang  Demokratis  yang  ditulis olehKrisno  Jatmikomembahas  pokok  permasalahan  mengenaibagaimana  pengaturan  dana kampanye  di  Indonesia,  apakah  batasan  dana  kampanye  perlu  diatur  serta  pengaturan batasan  dana  kampanye  untuk  menciptakan  sistem  pemilu  yang  demokratis,(Jatmiko,  M Krisno, Safa’at, M Ali, Dahlan, 2014) sedangkan dalam jurnal Paradigma Baru Demokrasi
di Indonesiayang ditulis oleh Hasbi Umarmembahas pokok permasalahan tentang Paradigma dalam  sistem  Demokrasi  dengan  pendekatan  terhadap  Pemilu,(Umar,  2008)serta  Jurnal Hukum dengan judul Pemilu dan Pendidikan Demokrasi yag ditulis oleh Dr. H. Suwarma Al Muchtar,  SH.,  M.Pd  membahas  tentang  bagaimana  kualitas  pemilu  dalam  meningkatkan kadar kualitas pendidikan demokrasi waraga Negara.(Muchtar, 1999)
Dalam  penelitian  jurnal  ini  penulis  memfokuskan  pokok  permasalahan  mengenai money politic yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan  umum  anggota  Legislatif  dan  Akibat  atas  terjadinya money  politic terhadap keberlangsungan  Demokrasi  di  Indonesia,  sedangkan  tiga  jurnal  yang  penulis  jadikan sebagai  sumber  referensi  memfokuskan  penelitian  tentang  :  yang  pertama  mengenai pengaturan dana kampanye di Indonesia di era sistem pemilu yang demokratis,(Jatmiko, M Krisno,  Safa’at,  M  Ali,  Dahlan,  2014)yang  kedua  mengenai  paradigma  atau  metode  yang digunakan  dalam  sistem  demokrasi  dengan  pendekatan  terhadap  pemilu,(Umar,  2008)  dan yang  terakhir  membahas  mengenai  kuaitas  pemilu  dalam  meningkatkan  pendidikan demokrasi  di  Indonesia  mengingat  di  era  sistem  demokrasi  pemilu  seharusnya  menjadi pendorong berbagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi.(Muchtar, 1999)

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  yang  mana  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran- gambaran  dan  memaparkan  objek  penelitian  berdasarkan  kenyataan  secara  sistematik.Metode yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  politik  uang  dalam  pemilihan  umum anggota Legislatif
a) Sistem pemilu di Indonesia
Sistem  Pemilu  merupakan  suatu  instrumen  yang  menginterpretasikan  jumlah perolehan  suara  dalam  Pemilu  ke  dalam  kursi-kursi  pemerintahan  yang  telah dimenangkan  oleh  partai  atau  kandidat  tertentu.  Bentuk  bentuk  sistem  pemilu  di Indonesia:
1) SistemDistrik
Sistim  ini  merupakan  sistim  pemilihan  yang  paling  tua  yang  didasarkan  atas kesatuan  geografis.  Setiap  kesatuan  geografis  yang  dinamakan  sebagai  distrik
memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya.
2) SistemProporsional
Dalam  sistim  ini,  presentase  kursi  di  lembaga  perwakilan  rakyat  dibagikan kepada  tiap-tiap  partai  politikdisesuaikan  dengan  presentase  jumlah  suara  yang diperoleh tiap-tiap partai politik.
Sistim  proporsional  terbagi  dua,  yaitu  sistem  daftar  tertutup  dan  sistim  daftar terbuka.  Dalam  sistim  daftar  tertutup,  para  pemilih  harus  memilih  partai  politik  dan bukan  calon  anggota  legislatifnya.  Sedangkan  dalam  sistim  daftar  terbuka,  para pemilihselain  memilih  gambar  partai  politikjuga  memilih  gambar  kandidat  yang diusung oleh partai politik tersebut.
Indonesia  sejak  pemilu  tahun  2009    dalam  penyelenggaraan  pemilu  telah menerapkan    sistem  daftar  terbuka  secara  penuh,  dimana  pemilih  harus  memilih langsung  nama  calon,  dan  calon  terpilih  kemudian  ditetapkan  berdasarkan  perolehan suara terbanyak.
Dalam  sistem  proporsional  terbuka  ini,  pemerintah  membuat  Daerah Pemilihan(DP)  yang  lebih  kecil  sehingga  para  wakil  rakyat  (DPRD)  di  dalam  masing- masing  daerah  pemilihan  tersebut  bisa  lebih  mudah  dekat  dengan  konstituenya.Pemilu dengan  sistem  proporsional  terbuka  dapat  mempengaruhi  perilaku  pemilih  masyarakat untuk mendapatkan suara terbanyak dengan cara caleg menggunakan kekayaanya untuk melakukan pendekatan-pendekatan finasial yang bertujuan untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarkat.
Pada  dasarnya,  tujuan  dari  pemilu  dengan  sistem  proporsional  terbuka  adalah adalah  agar    masyarkat  dapat  mengenal    calon  pemimpin  mereka  di  masa  depan,  agar masyarakat bisa dengan tepat  dalam  memilih, karena pada  masa kampanye ada waktu- waktu untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang mana dengan pendekatan tersebut seharusnya  para  calon  anggota  legislatif  bisa  mendekatkan  diri  dengan  masyarakat dengan  membawa  program-program  yang  dapat  menunjang  kesjahteraan  masyarakat. Namun  sangat  disayangkan  ketika  pendekatan  yang  seharusnya  menjadi  ajang kompetisi  program  bagi  caleg  justru  berubah  menjadi  ajang  pembagian  uang  untuk membeli suara para pemilih.
b) Struktur Kelembagaan Pemilu
Penyelenggara  Pemilu  adalah  lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilu  yang terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  sebagai  satu
kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  Pemilu  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Presiden  dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
Penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh KPU. tahapan dalam penyelenggaraan pemilu  diawasi  oleh  panitia  pengawas  pemilu  untuk  wilayah  Kabupaten/Kota, selanjutnya  untuk  wilayah  kecmatan  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  diawasi  oleh Panwaslu  Kecamatan,  dan  terakhir  untuk  pengawasan  pemilu  lapangan  diawasi  oleh pengawas pemilu lapagan di tingkat desa/kelurahan.
Tahapan-tahapan  penyelenggaraan  pemilu  dari  mulai  masa  kampanye  hingga hari  diselenggarakanya  pemilu  telah  ada  badan  yang  mengawasinya.  Meskipun  telah ada  badan  yang  mengawasi,  namun  para  penyelenggara  kampanye  tetap  melakukan pelanggaran, mulai dari iklan kampanye di media, penolakan dan gangguan kampanye, penggunaan  fasilitas  negara,  pelibatan  anak  di  bawah  umur.  Dan  hal  terburuk  yang terjadi  adalah    pelanggaran  bukan  hanya  dilakukan  oleh  pelaksana  kampanye.  Banyak terjadi  pada  saat  hari  dilaksanakanya  pemilihan  umum,  para  panitia  penyelenggara pemilu juga ikut andil dalam mendpatkan suara pemilih dengan cara memberikan uang kepada pemilih sebelum dilaksanakanya pemilihan guna mendorong para pemilih untuk memberikan hak suaranya pada kandidat tertentu.
Dari  kasus-kasus  pelanggaran  kampanye  dalam  pemilu,  terlihat  bahwa pelanggaran  tersebut  tidak  terjadi  secara  kebetulan,  tapi  merupakan  pelanggaran  yang terorganisir dan sistematis. Bertujuan untuk mengejar ambisi poitik para kandidat. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa banyak pelanggaran tersebut melibatkan berbagai pihak sekaligus dan dilakukan secara terbuka.
c) Masyarakat sebagi peserta dan pemilih dalam Pemilu
Terjadinya  politik  uang  dalam  setiap  pemilihan  umum  bukan  sepenuhnya kesalahan dari calon anggota legislatif, karena masyarakat sebagai pihak penerima uang juga  mempunyai  peran.  Maraknya  politik  uang  dalam  setiap  periode  pemilu  ini  juga dikarenakan oleh  sebab-sebab sosial, diantaranya adalah :
d) Kebisaaan politik
Dalam hal ini kebisaaan politik dalam kampanye bersumber dari 2 pihak, yaitu :
1. Kebisaaan politik dari calon legislatif sebagai peserta pemilu.
Money  politic terjadi  karena  jumlah  kursi  yang  diperebutkan  dan  jumlah kandidat  yang    tidak  sebanding,  sehingga  baik  dari  calon  legislatif  maupun  tim
sukses  akan  melakukan  segala  cara  termasuk  tindakan  atau  perbuatan  curang  untuk merebut simpati dan suara dari pemilih.
2. Kebisaaan politik dari masyarakat.
Banyak  masyarakat  menganggap  bahwa  menerima  uang  pembelian  suara adalah hal yang lumrah dalam setiap diselenggarakanya pemilu, karena hal itu, setiap dilakukanya  pemilu,  presentase  terjadinya    politik  uang  bukan  semakin  menurun namun menjadi semakin meningkat.
e) Kondisi ekonomi masyarakat
Kondisi  ekonomi  rakyat  Indonesia  masih  banyak  yang  kehidupanya  jauh  di bawah standar kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian uang kepada pemilih menjadi  semacam  gambaran  kekurangan  ekonomi  suatu  masyarakat.(Triningsih, 2014)Oleh  karena  itu,  pada  saat  pemilu  mereka  memanfaatkan  segai  ajang  untuk menambah pendapatan.
f) Pendidikan politik rendah
Praktik money  politic pada  pemilu  salah  satunya  disebabkan  karena  minimnya pengetahuan  politik  atas  suatu  masyarakat.  Padahal  pemilu  tidak  sekedar  perihal memilih  dan  dipilih,  namun  merupakan  salah  satu  wahana  atau  sarana  pendidikan politik  bagi  masyarakat.  Pendidikan  politik  merupakan  proses  pembelajaran  dan pemahaman  tentang  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  setiap  warga  negara  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
g) Minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu
Minimnya  pemahaman  pemilih  tentang  akibat  hukumkhususnya  pidana  dalam pemilu,  sehingga  ketika  terjadi  praktik money  politic ,  pemilih  tidak  memiliki  inisiatif untuk melapor kepada pihak yang berwenang yaitu Panwaslu.
h) Belum memahami hakekat/tujuan pemilu
Masyarakat  (pemilih)  belum  memahami  hakekat pemilu    dengan  benar.  Hal  ini dapat diukur dengan terus meningkatnya presentase praktik moneypolitic di masyarakat. Hal  ini  tentu  berdampak  pada  tatanan  demokrasi  yang  sedang  dibangun  oleh pemerintah.
Selain itu faktor penting penyebab terjadinya money politic dan harus menjadi concern para  penegak  hukum  adalah    kurang  tegasnya  hukum  di  Indonesia.  Dalam  pasal  73  ayat  3 Undang  Undang  No.  3 tahun  1999  berbunyi:  "Barang  siapa  pada  waktu  diselenggarakannya pemilihan  umum  menurut   undang-undang  ini  dengan  pemberian  atau  janji  menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia
menjalankan  haknya  dengan  cara  tertentu,  dipidana  dengan  pidana  hukuman  penjara  paling lama  tiga  tahun.  Pidana  itu  dikenakan  juga  kepada  pemilih  yang  menerima  suap  berupa pemberian  atau  janji  berbuat  sesuatu(Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1999  tentang Pemilihan Umum, 1999).

## 2. Akibat  atas  terjadinya  Money  Politic  terhadap  keberlangsungan  Demokrasi  di Indonesia
Pemilihan  umum  merupakan  sarana  untuk  memfasilitasi  proses  perebutan  mandat rakyat  untuk  memperoleh  kekuasaan.  Dalam  pemilu,  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan negara berhak memilih pemimpin  yang nantinya akan menentukan nasib pemerintahan untuk lima  tahun  ke  depan.(Wahyudi,  2009)  Dalam  proses  perebutan  suatu  mandat,  diperlukan adanya kampanye  yang  merupakan satu hal  lumrah  yang seringkali ditemukan dalam proses pertarungan  politik  dalam  pemilu.Dengan  demikian  pemilu  merupakan  sarana  yang  penting untuk  rakyat  dalam  kehidupan  bernegara,  yaitu  dengan  jalan  memilih  wakil-wakilnya  yang pada  gilirannya  akan  mengendalikan  roda  pemerintahan.  Hasil  pemilihan  umum  yang diselengarakan  dalam  suasana  keterbukaan  dengan  kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan berserikat,  dianggap  mencerminkan  dengan  cukup  akurat  aspirasi  dan  partisipasi masyarakat.(Umar, 2008)
Kampanye  politik  adalah  sebuah  upaya  yang  terorganisir  bertujuan  untuk memengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  para  pemilih  dan  kampanye  politik  selalu merujuk  pada  kampanye  pada  pemilihan  umum.  Adapun  menurut  Kotler  dan  Roberto, kampanye  ialah  sebuah  upaya  yang  diorganisasi  oleh  satu  kelompok  (agen  perubahan)  yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.(Cangara, 2011)
Namun  tak  bisa  dipungkiri  bahwa  dalam  proses  tahapan  pelaksanaan  kampanye, sering  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran  dalam  kampanye.Pelanggaran  dalam  kampanye yang berulang kali terjadi bahkan telah menjadi budaya dalam politik di setiap periodepemilu adalah politik uang atau yang bisa kita kenal dengan istilah Money politic. Money politic tentu berdampak buruk bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi  mengizinkan  warga  negara  berpartisipasi  baik  secara  langsung  atau melalui  perwakilan  dalam  perumusan,  pengembangan,  dan  pembuatan  hukum.Secara filosofis, konstitusional dan sosiologis demokrasi dipahami sesuatu tentang masyarakat.Sebuah  Pemilu  yang  demokratis  setidaknya  memiliki  lima  persyaratan.
Pertama ,  Pemilu  harus  bersifat  kompetitif. Kedua ,  Pemilu  harus  diselenggarakan  secara berkala. Ketiga , Pemilu haruslah inklusif. Keempat , pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan  dan  mendiskusikan  alternatif  pilihannya  dalam  suasana  yang  bebas, tidak  dibawah  tekanan,  dan  akses  memperoleh  informasi  yang  luas.  Dan, Kelima , penyelenggara  Pemilu  yang  tidak  memihak  dan  independen.(Marwani,  2012)Dalam  point yang  ke  empat,  masyaraat  Indonesia  tidak  mendapatkan  keleluasaan  dalam  menentukan pilihanya,  hal  ini  terkait  dengan  tekanan  pada  saat  dilaksanakanya  kampanye  yang merupakan akibat dari konsekuensi money politic .Berikut beberapa akibat membudayanya Money Politic dalam sistem demokrasi di Indonesia:
a. Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat.
Para  calon  legisltifatau  Partai  tertentu  yang  menggunakan  Politik  Uang  untuk membeli  hak  pilih  rakyat  telah  secara  nyata merendahkan  martabat  rakyat.  Suara  dan martabat  Rakyat  mereka  nilai  dengan  uang  yang  sebenarnya  nilainya  tidak  akan  pernah sebanding  dengan  apa  yang  akan  mereka  dapat  untuk  5  tahun  kedepan.  Proses  ini merupakan suatu pembodohan publik karena rakyat dikelabuhi dengan mengeksploitasihak pilih mereka hanya untuk kepentingan sesaat mereka.
Merendahkan  martabat  rakyat  terjadi karena  kurang  dijungjungnya  Hak  Asasi Manusia. Para calon  legislatif  memberikan  sejumlah  uang  berharap agar masyarakat yang menrimanya  memilih  mereka  ketika  Pemilu,  hal  itu  merupakan  suatu  pelanggaran  Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (2) berbunyi : “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan  hati  nuraninya  .(Undang-Undang  Dasar  NRI  1945,  1945)”.  Atas  dasar  karena mereka  telah  mendapatkan  uang  dari  para  caleg,  akhirnya  mereka  harus  memilih  calon yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, namun karena atas dasar balas budi kepada calon legislatif yang telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
b. Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat.
Seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai carauntuk mencapai tujuannya sebenarnya  sedang  menyiapkan  perangkap  untuk  menjebak  rakyat.  dalam  hal  ini  rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan hanya  untuk  memenangkan  sang  calon  semata.  Setelah  calon  terpilih  maka  tidak  ada sesuatu  yang  akan diperjuangkan  karena  sang  calon  akan  sibuk  selama  5  tahun  atau periode  tertentu  untuk  mengumpulkan  pundi-pundi  rupiah  guna  mengembalikan  semua kerugiannya yang telah digelontorkan untuk menyuap para pemilih.
c. Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik.
Kaderisasi  Politik  perlahan  akan  tidak  berguna  jika  terjadi  Politik  Uang  dalam Pemilu.  Sang  calonakan  merasa  tidak  terbebani  kepada  pemilih  karena  menganggap keheberhasilannya  dalam  meraih  kursi  politik  adalah  hasil  dari  transaksi  jual-beli  suara. sebagai konsekuensinya sang calon akan disibukkan untuk mempertahankan kekuasaannya di  posisi  tersebut  dan  akan  tetap  maju  sebagai  kandidat  di  periode  selanjutnya dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Sumber  daya  politik  dan  dana  yang  berhasil  dikumpulkan  akan  dipakai  untuk kepentingan  diri  sendiri  dari  periode  ke  periode.  Disinilah  terjadi  penggerusan  fungsi kaderisasi  karena  sang  calon  tidak  akanmudah  melepaskan  kekuasaan  yang  diraih  karena memang  tidak  ada  kader  yang  dia  siapkan.  Berbagai  bukti  bisa  kita  temui  di  berbagai daerah dimana seorang anggota legislatif tetap menempati posisi tersebuthingga  beberapa periode, bahkan meninggal dalam posisi sebagai anggota legislatif aktif.
d. Politik Uang akan Berujung pada Korupsi.
Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi  kerjasama  antara  eksekutif  dan  legilatif.Kehadiran  Legislatif  yang  mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Poin ini berkaitan dengan point kedua, dimana  motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk  mengembalikan kerugian  yang  terjadi  pada  saat  kampanye  dimana  sang  calon  menggunakan  cara  Politik Uang dalam membeli suara rakyat.
e. Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.
Transformasi  atau  perubahan  suatu  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik  akan menjadi  terhambat,  jika  dalam  menjalani  sistem  demokrasi  selalu  didominasi  dengan Politik  Uang.  Perubahan  yang  diharakanakan  sulit  terwujud  karena  sang  calon,  ketika berhasil,  akanmenghabiskan  seluruh  energy  dan  fikiranya  untuk  mengembalikan  semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli  suara  dalam  kerangka  Politik  Uang.  Sang  Calon  secara  nyata  tidak  akan  merasa terbeban  karena  menganggap  bahwa  dia  telah  membeli  suara  dan  kondisi  keterpurukan masyarakat tidak menjadi urusan dia.
Penyelenggaraan Pemilu secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan kecurangan didalamnya,  maka kehendak  rakyat  yang  sesungguhnya  bakal  tidak  terwujud.  Kemudian  tujuan  atau  sasaran tidak  langsung  dari  Pemilu  berupa  pembudayaan  dan  pelembagaan  politik  (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai.(Donald, 1997)
Salah  satu  cara  yang  paling  efektif  dalam    mendudukkan  demokrasi  secara  baik  dan benar,yakni  dengan  menegakkan  system  hukum  yang  baik  dan  benar  pula.Hukum  dan demokrasi  harus  berjalan  beriringan. Demokrasi tanpa diimbangi dengan   penegakan  hukum yang baik dan benar, akan berubah menjadi anarki. Selain penegakan  hukum, yang tak kalah penting  dalam  menciptakan  iklim  demokrasi  yang  sehat,    adalah  dengan  memberikan pelajaran kepada masyarakat akan makna demokrsi itu sendiri.
Jika Money  Politics terus  membudaya,  makaprediksi  bahwa  dunia  perpolitikan Indonesia  akan  menjadi  semakin  rusak  akan  menjadi  kenyataan.  Demokrasi  hanya  akan menjadi  jembatan  bagi  para  kaum  medioker,  yaitu  mereka  yang  tidak  memiliki  prestasi memadai  untuk  meraih  kekuasaan.  Bahkan  sangat  mungkin  demokrasi  akan  dimanfaatkan oleh  mereka  yang  memiliki  keinginan  kuat  untuk  menguasai  harta  kekayaan  negara.  Karena itu,  segala  macam  cara  mereka  tempuh  untuk  mendapatkan  kekuasaan.  Dan  kekuasaan  itu yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  mengembalikankerugian  akibat  politik  uang.  Karena itulah, Money Politics dianggap sebagai kejahatan yang serius dalam dunia politik yang harus dilawan  dan  dienyahkan  secara  bersama-sama.Untuk  melawan  praktik Money  Politics , diperlukan  peran  para  politisi  sejati  yang  benar-benar  memahami  bahwa  makna  dari  politik adalah  seni  menata  negara  dan  tujuannya  adalah  menciptakan  kebaikan  bersama  semata  – mata untuk kesejahteraan rakyat.Politik memerlukan orang-orang baik di dalamnya, memiliki keunggulan  komparatif  dalam  artian  memiliki  kompetensi,  dan  sekaligus  juga  memiliki keunggulan  kompetitif.  Sebab,  kebaikan  dalam  politik  perlu  diperjuangkan  sampai  ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.
Pemilu  Legislatif  adalah  amanah  rakyat  untuk  melahirkan  kepemimpianan  yang efektif dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan,keadilan, dan kepastian hukum. Menempatkan rakyat sebagai aktor terpenting dan harus prioritas utama dalam setiap proses ataupun tahapan pelaksanaannya. Sesungguhnya inti demokrasi  adalah  rakyat  itu  sendiri.  Karena  demokrasi  merupakan  proses  Politic  yang dilakukan  atas  kehendak  menata  kehidupannya  sebuah  masyarakat.  Rakyat  adalah  aktor utama  dalam  menyepakati  berbagai  konsensus  dan  tata  krama  aturan  main  demokrasi  demi tujuan kesejahteraan bersama.
Dengan  demikian,  keberhasilan  dan  kegagalan  atas  penyelenggaraan  pemilu  sangat tergantung  pada  actor  dalam  pemilu  dan  bagaimana  lembaga  penyelenggara  pemilu  bekerja secara  objektif  dan  professional  pada  satu  sisi.  Penyelenggara  pemilu  adalah  lembaga  yang menyelenggarakan  Pemilu  yang  terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Badan  Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat,  serta  untuk  memilih  gubernur,  bupati,  dan walikota secara demokratis.(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 2011)Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergangtung pada bagaimana  lembaga  penyelenggara  pemilu  ini  apakah  bekerja  berdasarkan  asas ketidakberpihakan  ataukah  bekerja  secara  tidak  netral/berpihak  pada  suatu  objek tertentu.(Pramusinto, 2009)

## D. Simpulan
Hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  dan  diuraikan  dalam  bab-bab sebelumnya  dalam  penulisan  hukum  yang  berjudul  “Pengaruh  Money  Politic  dalam  Pemilihan Umum  Anggota  Legisltif  terhadap  keberlangsungan  Demokrasi  di  Indonesia  ”dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  politik  uang  adalah  sistem  pemilu  yang mana terbagi atas sistem distrik yaitu sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis dan sistem  proporsional  yaitu  sistem  yang  dalam  pembagian  kursi  di  lembaga  perwakilan  rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol.Jenis  faktor  yang  kedua  adalah  struktur  kelembagaan  pemilu  dimana  terdiri  atas  Komisi Pemilihan  Umum  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  yang  merupakan  satu  kesatuan  fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD.  Dan faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat  sebagai  peserta  dan  pemilih  dalam  pemilu,  terjadinya  politik  uang  tidak  lepas  dari faktor masyarakat sebagai pihak penerima uang dan  masyarakat (peserta pemilu) sebagai pihak pemberi  uang,  hal  itu  dikarenakan  kebisaaan  politik  masyarakat,  kondisi  ekonomi  masyarakat, pendidikan  politik  rendah,  minimnya  pemahaman  tentang  ketentuan  pidana  daam  pemilu,  dan belum memahami hakekat atau tujuan atas diselenggarakanya pemilu.
Akibat atas terjadinya Money Politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia, Pelanggaran  dalam  kampanye  yang  berulang  kali  terjadi  bahkan  telah  menjadi  budaya  dalam politik  di  setiap  periodepemilu  adalah  politik  uang  atau  yang  bisa  kita  kenal  dengan  istilah Money  politic, Berikut  beberapa  akibat  membudayanya Money  Politic dalam  sistem  demokrasi di  Indonesia  :  Politik  Uang  Merendahkan  Martabat  Rakyat,  Politik  Uang  merupakan  Jebakan buat  Rakyat,  Politik  Uang  Mematikan  Kaderisasi  Politik,  Politik  Uang  akan  Berujung  pada Korupsi, Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anwar, M Khoirul dan Selviana, V. (2006). Perilaku Partai Politik . Malang: UMM Press.
Cangara, H. (2011). Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi, . Jakarta: Rajawali Pers.
Donald, P. (1997). Menggugat Pemilu . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Handayani, T. I. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Telivisi sebagai Media Kampanye . Universitas Hasanudin.
Haris, S. (1998). Menggugat Politik Orde Baru . Jakarta: Grafiti Press.
Heryanto, G. (2013). Komunikasi Politik Sebuah Pengantar . Bogor: Ghalia Indonesia.
Kristiadi, J. (1997). Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil . Bandung: CSIS. Marwani. (2012). Menjelang Pemilu 2009: Qou Vadis Suara Perempuan . Yogyakarta: Genta Publishing.
Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum .
Pramusinto, A. (2009). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Priyanto. (2004). Analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang Pemilu . IAIN Sunan Ampel.
Roger, S. (2010). Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009 . salatiga: Pustaka Pelajar.
Triningsih, R. (2014). Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic .
Wahyudi, M. Z. (2009). Menjaga Pemilu tetap luber,jurdil . 7.

## Jurnal
Jatmiko, M Krisno, Safa’at, M Ali, Dahlan, M. (2014). urgensi pengaturan batasan dana kampanye untuk menciptakan sistem emilu yang demokratis. Jurnal Hukum , 3.
Muchtar, A. S. (1999). Pemilu dan Pendidikan Demokrasi . 5.
Umar, H. (2008). Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD . Vol.VII , 315.
Peraturan Per Undang - Undangan
Undang-Undang Dasar NRI 1945 . , (1945).
Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . , (2012).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum . , (2011). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum . , (1999).