## PENDAFTARAN MEREK ASOSIASI SEBAGAI MEREK KOLEKTIF
(KAJIAN TERHADAP ASOSIASI RAJUT INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH)

## Yudhitiya Dyah Sukmadewi ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  pendaftaran  merek  kolektif  yang dimiliki  oleh  Asosiasi  Rajut  Indonesia  wilayah  Jawa  Tengah  (ARI  Jateng) terhadap  produk  kerajinan  rajut  yang  diproduksi  dan  dipasarkan  secara  mandiri. Selain itu, pengkajian dilakukan terhadap mekanisme pendaftaran merek kolektif pada  lembaga  terkait.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis empiris.  Aspek  yuridis  didasarkan  atas  Undang-Undang  No.20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  serta  peraturan  perundang-undangan terkait,  sedangkan  aspek  empiris  mengkaji  mengenai  kegiatan  bisnis  yang dilakukan ARI Jateng. Hasil kajian menunjukkan bahwa label merek ARI Jateng telah  memenuhi  unsur  merek  yang  dapat  didaftarkan  sebagai  merek  kolektif dengan  domisili  pendaftaran  pada  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Kata Kunci : Pendaftaran, Merek, Kolektif

## ABSTRACT
This  study  examines  the  registration  of  collective  marks  owned  by  the Association  of  Knitting  Indonesia  Central  Java  (Java  ARI)  on  the  knitting  craft products  manufactured  and  marketed  independently.  In  addition,  the  assessment conducted  on  the  mechanism  of  collective  trademark  registration  in  the  relevant institutions.  The  research  method  used  juridical  empirical  approach.  Juridical aspect  is  based  on  Law  No.20  of  2016  on  Marks  and  Geographical  Indications and  related  legislation,  while  reviewing  the  empirical  aspects  of  the  business activities carried on ARI Java. The results showed that ARI Java brand label have met  the  brand  element  that  can  be  registered  as  a  collective  trademark registration  with  domicile  at  the  Directorate  General  of  Intellectual  Property  of the Ministry of Law and Human Rights in Central Java.
Keyword: Registration, Trademark, Collective

## PENDAHULUAN
Merek merupakan unsur penting  yang  melekat  pada  suatu produk  sebagai  tanda  pembeda dengan  produk  lain  yang  sejenis sekaligus  sebagai  bukti  kepemilikan.
Merek  erat  pula  kaitannya  dengan barang  maupun  jasa  yang  digunakan manusia  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Khususnya,  merek  digunakan dalam  berbagai  kegiatan  bisnis,  baik secara nasional maupun
internasional, sehingga dimungkinkan rentan terjadi peniruan suatu merek oleh seseorang sebagai  pelaku  usaha  secara  sengaja maupun tidak sengaja. Pada
dasarnya,  merek  merupakan  bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil kreasi manusia,
sehingga dapat diberikan perlindungan  hukum  bagi  pemilik merek.  Dengan  demkian,  pemilik merek dapat melakukan upaya hukum  dalam  hal  terjadi  peniruan merek terdaftar.
Adanya hubungan yang sangat  erat  antara  perlindungan  HKI dengan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  domestik  sebuah  Negara sudah  pasti  tidak  dapat  disangkal lagi 1 .  Amerika  Serikat    misalnya, mendapatkan  keuntungan  ekonomi dalam  jumlah  besar  dari  produk- produk HKI. Sebagai ilustrasi, Negara  adidaya  ini  memperoleh pemasukan  sebesar  lebih  dari  US$8 miliar per tahun melalui pembayaran
1 T.S Utomo,2009. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global . Yogyakarta : Graha Ilmu,dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2014. Pokok-pokok Hukum Bisnis . Jakarta : Salemba Empat. Hlm. 196
royalti 2 .  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  perlindungan  HKI  membawa kontribusi
penting
bagi pembangunan  ekonomi  di  Indonesia, termasuk  perlindungan  hak  katas merek. Namun, merek yang digunakan  oleh  pelaku  usaha  dalam kegiatan  bisnis,  tidak  semua  sudah dilakukan upaya pendaftaran. Bahkan  masih  banyak  pelaku  usaha yang  tidak  mengetahui  fungsi  merek sebagai perlindungan hukum.
Pada kenyataannya di lapangan,  rendahnya  pengetahuan mengenai perlindungan merek sangat mempengaruhi pula rendahnya upaya pendaftaran  merek,  khusunya  bagi pemilik  merek  pada  usaha  UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).  Padahal  produk  yang dihasilkan  tidak  kalah  kreatif  dan inovatif  dengan  produk  lain  yang sejenis, bahkan dengan produk impor dari Negara-negara lain. Namun, ada pula  pelaku  usaha  yang  sudah mengetahui  fungsi  tersebut,  namun tidak  mengetahui  mekanisme  untuk memperoleh  perlindungan  hak  atas
2 Kastemeier& Beier, dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2014. Pokok- pokok Hukum Bisnis . Jakarta : Salemba Empat. Hlm. 196
merek.  Alasan  keterbatasan  biaya- pun menjadi salah satu pertimbangan belum dilakukannya pendaftaran merek, karena pada dasarnya,
UMKM  masih  bersifat  merintis usaha.  Padahal,  kelalaian  seseorang dalam  mendaftarakan  suatu  merek, dapat  berakibat  diklaim/didahului oleh  pihak  lain  dalam  mendaftarkan merek  yang  sama  atau  mirip  untuk produk  barang  atau  jasa  sejenis, sehingga seseorang dapat kehilangan hak  untuk  menggunakan  mereknya sendiri  yang  sebenarnya  sudah  lebih dahulu dipergunakan.
Suatu  merek  yang  melekat pada  produk  barang  maupun  jasa dapat  pula  dimiliki  oleh  suatu komunitas  atau  asosiasi,  selama merek  tersebut  digunakan  dalam kegiatan  bisnis.  Tentunya,  merek tersebut telah disepakati untuk digunakan  bersama  oleh  seluruh anggota  sebagai  pemilik  merek. Salah satunya terdapat Asosiasi Rajut
Indonesia (ARI) wilayah Jawa
Tengah  (selanjutnya  disebut  ARI Jateng) yang merupakan suatu wadah /  komunitas  dari  sekumpulan  perajut yang  secara  langsung  memproduksi dan  memasarkan  secara  mandiri
produk yang  dihasilkan  berupa kerajinan  tangan  rajut  dari  berbagai produk,  seperti  tas,  sepatu,  dompet, boneka, pakaian dan produk lainnya. Produk  tersebut  sangat  kreatif  dan inovatif,  karena  proses  merajut dilakukan  tanpa  mesin  melainkan secara  langsung  dengan  tangan. Produk  rajut  yang  dihasilkan  juga berbeda dengan produk rajut lainnya. Pada  umumnya  produk  rajut  yang dihasilkan  produsen  lain,  hanya meliputi  satu  produk  saja  seperti  tas saja  atau  sepatu  saja,  sedangkan produk  yang  dihasilkan  ARI  Jateng sangat  bervariatif  dengan  tingkat kesulitan  pembuatan  yang  tinggi. Selain  itu,  motif  dan  desain  produk tidak  monoton,  karena  dipadukan dengan  desain  dan  motif  yang diciptakan  sendiri,  sehingga  tentu berbeda dengan produk rajut lain.
ARI Jateng mengusung slogan  ―Uniqely  Handmade‖  dengan filosofi  produk  rajut  nan  unik  yang khusus  dibuat  dengan  tangan  sendiri yang  tentunya  memiliki  kualitas tersendiri dan berbeda dengan produk  lain  sejenis.  Oleh  karena  itu, untuk  membedakan  dengan  produk lain  sejenis,  maka  ARI  Jateng
memproduksi dan memasarkan produknya  dengan  menggunakan merek ―ARI Jateng‖ yang merupakan kombinasi warna, huruf dan gambar. Namun, merek tersebut belum didaftarkan  kepada  lembaga  terkait karena  beberapa  alasan.  Oleh  karena itu, Peneliti akan mengkaji mengenai upaya pendaftaran  merek yang dimiliki oleh ARI Jateng.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan  yang  akan  dikaji, meliputi :
1. Apakah merek milik ―ARI Jateng‖ yang melekat pada produk
kerajinan rajut dapat
didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ? 2. Bagaimana mekanisme pendaftaran  merek  ―ARI Jateng‖ pada Kantor Kementerian  Hukum  dan HAM ?

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan untuk
mengkaji permasalah yaitu metode pendekatan
yuridis  empiris  dengan  pengkajian data  yang  digunakan  utamanya menggunakan  data  primer.  Aspek yuridis  dalam  penelitian  ini  dimulai dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  penelitian,  yaitu  Undang- Undang  No.20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya,  aspek  empiris  yang dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah merek yang dimiliki ARI Jateng pada produk  rajut  yang  diproduksi  dan dipasarkan
secara
mandiri.Spesifikasi  penelitian  yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menetapkan responden penelitian,  yaitu  Ibu  Anik  Murwarni selaku  penasehat  ARI  Jateng,  Ibu Gujanti  selaku  Ketua  ARI  Jateng, dan  Ibu  Sari  Wulandari  selaku Koordinator  ARI  Jateng  wilayah Semarang.Jenis data yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini adalah data primer dan data sekunder.
Dalam  penelitian  ini,  Peneliti terlebih  dahulu  mengumpulkan  data primer  kemudian  dilengkapi  melalui data sekunder. Data primer diperoleh melalui  wawancara  secara  langsung
kepada  Narasumber  serta  dilakukan pula observasi secara
langsung.Sedangkan,  data  sekunder menggunakan data kepustakaan yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer , yaitu  Undang-Undang  No.15  Tahun
2001 tentang Merek, Undang-
Undang  No.20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah, PP No.24 Tahun 1993 tentang  Kelas barang  atau  Jasa  bagi  Pendaftaran Merek,  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  RI  No.67  Tahun  2016 tentang  Pendaftaran  Merek.  Bahan hukum sekunderyangterdiri dari buku-buku;  jurnal  ilmiah;  hasil-hasil penelitian;  berbagai  hasil  seminar atau  kegiatan  ilmiah  lainnya  yang berkaitan  dengan  merek,  serta  bahan hukum tertieryangmeliputi arsip- arsip,  kamus-kamus  ,  serta  website yang terkait dengan merek.
Data  yang  telah  terkumpul
akan diolah melalui proses editinguntuk selanjutnya dilakukanpenyusunan  data  secara sistematis. Setelah data tersusun,kemudian  dilakukan  analisa /  pengkajian.Metode  analisis  data yang  digunakan  adalah  analisis  data kualitatif
,dengan penarikan
kesimpulan  menggunakan  metode induktif.

## PEMBAHASAN
Pendaftaran  Merek  “ARI  Jateng” pada  Produk  Kerajinan  Rajut Berdasarkan Undang-Undang No.20  Tahun  2016  tentang  Merek dan Indikasi Geografis
SejakUndang-Undang  No.20
Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut  UU  Merek)  disahkan  oleh Pemerintah,  maka  Undang-Undang No.15  Tahun  2001  tentang  Merek, dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa  semua  hal  terkait  merek termasuk  pendaftaran  merek,  tunduk pada regulasi baru tersebut. Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU Merek  dijelaskan  bahwa  merek merupakan  tanda  yang  ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo, nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan warna,  dalam  bentuk  dua  dimensi atau  tiga  dimensi,  suara,  hologram, atau  kombinasi  dari  dua  atau  lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam kegiatan  perdagangan  barang  dan
atau  jasa.  Sedangkan  pada  Pasal  1 angka  6  dijelaskan,  yang  dimaksud dengan  hak  atas  merek  adalah  hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek  yang terdaftar untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan  sendiri  merek  tersebut atau  memberikan  izin  kepada  pihak lain untuk menggunakannya.
Pada dasarnya, merek
memiliki  berbagai  fungsi 3 ,  yaitu, sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang  lain  ( product  identity ),  sarana promosi  dagang  ( means  of  trade promotion ), jaminan atas mutu barang  atau  jasa  ( quality  guarantee ) dan penunjukan asal barang atau jasa yang  dihasilkan  ( source  of  origin ).
Dengan  adanya  hak  atas  merek, maka  fungsi  merek  dapat  pula sebagai  legalitas  terhadap  produk barang atau jasa sejenis agar terhindar  dari  peniruan  pihak  lain. Untuk  jenis  merek  itu  sendiri  dapat
3 Abdulkadir Muhammad, 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual . Bandung : Citra Aditya, Hlm.120-121, dalam Agus Mardianto, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001 , Jurnal Dinamika Hukum,Vol.11 No.3 Tahun 2011, Hlm.461
berupa  merek  dagang  dan  merek jasa.
Merek  atas  barang  lazim disebut  sebagai  merek  dagang,  yaitu merek  yang  digunakan/ditempelkan pada  barang  yang  diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang atau badan hukum, sedangkan merek jasa  adalah  merek  yang  digunakan pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  atau badan  hukum 4 .  Selain  itu,  terdapat pula merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan  karakteristik  yang  sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang
diperdagangkan  oleh  beberapa  orang atau  badan  hukum  secara  bersama- sama  untuk  membedakan  dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya 5 . Tentunya, ketiga jenis merek tersebut sama-sama dapat memperoleh perlindungan hukum melalui hak atas merek.
4 Adrian Sutedi, 2013. Hak atas Kekayaan Intelektual . Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.91
5 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Suatu merek dapat membentuk  ― brand  image” dan  hal tersebut  sangat  mempengaruhi  minat konsumen dalam memutuskan menggunakan suatu produk.
Sehingga, brand  image tersebut mencerminkan  kualitas  suatu  produk dagang  maupun  jasa.Merek  adalah aset  ekonomi  bagi  pemiliknya,  baik perorangan maupun perusahaan
(badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar,
tentunya  bila  didayagunakan  dengan memperhatikan  aspek  bisnis  dan proses manajemen yang baik 6 . Demikian pentingnya peranan merek ini,  maka  terhadapnya  dilekatkan perlindungan  hukum,yakni  sebagai objek  terhadapnya  terkait  hak-hak perseorangan atau badan hukum 7 . ARI  Jateng  yang  merupakan objek  penelitian  memiliki  merek yang  melekat  pada  produk  kerajinan rajut.  Berdasarkan  jenisnya,  maka merek  tersebut  merupakan  merek kolektif,  karena  digunakan  untuk kegiatan perdagangan secara bersama-sama oleh sekumpulan perajut  yang  berdomisili  di  Jawa
6 Ibid, Hlm.92 7 ibid
Tengah. Mengingat produk kerajinan rajut  yang  diproduksi  oleh  ARI Jateng  sangat  kreatif  dan  inovatif, maka  muncul  kesadaran  ARI  Jateng untuk menggunakan mereknya sebagai merek kolektif yang terdaftar dan  dilindungi  oleh  Negara.  Upaya mendapatkan  hak  eksklusif  atas kepemilikan merek tersebut dilakukan  dengan  tujuan,  untuk membedakan kualitas produknya dengan  produk  lain  yang  sejenis, serta untuk menunjukkan kepemilikan  terhadap  produk  rajut tersebut.  Dengan  mendapatkan  hak atas  merek,  ARI  Jateng  ingin menunjukkan  eksistensi  produknya sebagai  produk  rajut  buatan  tangan unggulan  di  jawa  tengah,  dan  dapat pula dikenal di Negara-negara dunia.
Merek  yang  dimiliki  dan digunakan  oleh  ARI  Jateng  secara bersama  oleh  sekumpulan  perajut yang  berdomisili  di  Jawa  Tengah dengan  produk  yang  sama  yaitu produk kerajinan tangan rajut. Merek tersebut dapat diklasifikasikan sebagai  merek  kolektif  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Merek. Disebut sebagai merek kolektif apabilamerek digunakan
pada  barang  dan  atau  jasa  dengan karakteristik  yang  sama  mengenai sifat,  ciri  umum  dan  mutu  barang atau  jasa  serta  pengawasannya  yang akan  diperdagangkan  oleh  beberapa orang  atau  badan  hukum  secara bersama-sama  untuk  membedakan dengan  barang  dan  atau  jasa  sejenis lainnya. Unsur pertama adalah merek yang  dimaksud  merek  adalah  label merek  ―ari  jateng  ‖  dengan kombinasi gambar dan warna. Unsur kedua digunakan pada barang dengan karakteristik  yang  sama  mengenai sifat,  ciri  umum  dan  mutu  barang serta  pengawasannya,  dalam  hal  ini produk  yang  dihasilkan  tiap  perajut adalah  sama  yaitu  produk  rajutan seperti  tas,  sepatu,  dompet,  pakaian, aksesoris, dan lain sebagainya dengan  sifat,  ciri  umum  dan  mutu barang  serta  pengawasan  yang  sama dibawah  naungan  Asosiasi.  Unsur ketiga, diperdagangkan oleh beberapa  orang  secara  bersama- sama,  dalam  hal  ini  diperdagangkan oleh  sekumpulan  perajut  di  wilayah Jawa  Tengah  secara  bersama-sama dengan  hasil  keuntungan  dibagi  pula secara bersama, sehingga membentuk  suatu  komunitas  yang
disebut  ARI  Jateng.  unsur  keempat, untuk  membedakan  dengan  barang lain  sejenis,  tentunya  merek  tersebut digunakan untuk membedakan dengan produk rajutan yang dihasilkan oleh pihak lain
Pada  dasarnya,  perlindungan HKI  dapat  dilaksanakan  dengan  dua sistem,  yaitu  sistem  deklaratif  dan konstitutif 8 . Termasuk pula, terhadap perlindungan hak atas merek. Sistem perlindungan  deklaratif  yaitu  suatu sistem  dimana  yang  memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan 9 . Singkatnya,
perlindungan  hak  atas  merek  timbul bukan melalui
pendaftaran, melainkan melalui pengumuman sebagai  pemakai  pertama  atas  merek tertentu.  Sistem  ini  diadopsi  dari Undang-Undang  No.21  Tahun  1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dan sistem tersebut saat ini sudah tidak berlaku. Sistem perlindungan konstitutif yaitu
8 Herlina Ratna SN, Analisis Perlindungan Hukum atas Merek Terdaftar sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung), Jurnal Keadilan Progresif Vol.7 No.2, September 2016, Hlm.154
9 ibid
pendaftaran  merupakan  keharusan agar  dapat  memperoleh  hakatas merek 10 .  Artinya,  untuk  memperoleh hak atas merek, maka pemilik merek wajib melakukan pendaftaran berdasarkan itikad baik.  Tanpa adanya  pendaftaran,  maka  pemilik
merek tidak
mendapatkan
perlindungan  terhadap  mereknya. Sistem ini diberlakukan mulai
Undang-Undang  No.19  Tahun  1992 tentang  Merek,  kemudian  Undang- Undang  No.15  Tahun  2001  tentang merek,  dan  hingga  saat  ini  melalui Undang-Undang  No.20  Tahun  2016
tentang Merek dan Indikasi
Geografis.
Dengan demkian, ARI Jateng sebagai  pemohon,  wajib  melakukan pendaftaran  terlebih  dahulu  atas merek yang dimiliki guna memperoleh  hak  eksklusif  sebagai pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu,  merek  yang  dimiliki  ARI  Jateng harus  memenuhi  unsur-unsur  merek yang  dapat  didaftarkan  terlebih dahulu,  sebagaimana  diatur  dalam UU  Merek.  Berikut  ini  merupakan label  merek  yang  dimiliki  ARI Jateng :
10 ibid

## Gambar 1
Label Merek ARI Jeteng pada Produk Kerajinan Rajut
Merek tersebut merupakan kombinasi huruf, gambar dan  warna. Adapun  makna  dari  masing-masing komponen dijelaskan oleh Ibu Gujanti  selaku  Ketua  ARI  Jateng yang  dilakukan  melalui  wawancara secara  langsung  pada  hari  Senin, tanggal  26  Maret  2017  Pukul  10.00 WIB  di  Jalan  Sidoluhur  1  No.6, Tlogosari, Semarang. Dengan kutipan  wawancara  sebagai  berikut, pertanyaan  :  ―merek  yang  dimiliki ARI  Jateng  siapa  yang  merancang bu?‖.  Jawaban  :―desain  ini  kami rancang  bersama-sama  rekan  ARI Jateng.  Sudah  kesepakatan  bersama mbak,  dan  merek  tersebut  ada maknanya tersendiri. Kata ari merupakan  singkatan  dari  asosiasi rajut  Indonesia  yang  ditulis  dengan
menggunakan huruf kecil dan bentuk menyerupai  aksara  jawa.  Kemudian ada  gambar  benang  rajut  dan  jarum rajut yang merupakan simbol produk rajutan.  Kami  menambahkan  pula kata  Jateng  karena  produk  kami berasal  dari  Jawa  Tengah  dan diharapkan  nantinya  dapat  menjadi salah  satu  produk  unggulan  Jawa
Tengah. Tulisan Jateng
menggunakan  bentuk  huruf  latin. Keseluruhan  gambar  dan  huruf menggunakan  warna  merah  yang bermakna  berani  untuk  berkarya  dan berinovasi‖.Kemudian,  pada  waktu dan  tempat  yang  sama,  kami  juga mewawancarai  Ibu  Sari  Wulandari selaku  Koordinator  ARI  Jateng wilayah  Semarang,  sebagai  berikut, pertanyaan  :  ―merek  ARI  Jateng sudah  berapa  lama  digunakan  bu?‖. Jawaban : ―sejak Asosiasi ini berdiri, kami  sudah  menggunakan  merek tersebut.  Baru  sekitar  7  bulan  bu,
sejak September 2016 sampai
sekarang‖.
Sebuah  merek  dapat  disebut
merek  jika  memenuhi  syarat  mutlak berupa  adanya  daya  pembeda  yang
cukup  ( capable  of  distinguishing ) 11 . Maksudnya,  tanda  yang  dipakai ( sign )  tersebut  mempunyai  kekuatan untuk  membedakan  barang  dan  atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan
lainnya 12 . Tentunya merek milik ARI Jateng memenuhi kualifikasi tersebut,  karena  label  merek    milik ARI  Jateng  jelas  dapat  membedakan dengan  produk  barang  sejenis  yaitu produk  kerajinan  rajutan.  Sebagai contoh,  sama-sama  memiliki  produk kerajinan  rajutan,  namun  dapat membedakan  dengan  merek  lain seperti Gendhis dan Dowa yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang No.20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  pada Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  dijelaskan bahwa  kriteria  usaha  mikro  apabila memiliki  hasil  penjualan  tahunan paling banyak Rp.300.000.000. Dengan  demkian,  ARI  Jateng  masuk dalam klasifikasi usaha mikro karena penjualan  per  tahun  belum  melebihi
11 M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung : PT.Citra
Aditya Bakti, Hlm.225
12 ibid
Rp.300.000.000.  Dijelaskan  secara langsung  oleh  Ibu  Ani  Murwani selaku Penasehat ARI Jateng melalui wawancara langsung pada hari Senin,  tanggal  26  Maret  2017  Pukul 11.30 WIB bertempat di Jl.Sidoluhur 1 No.6, Tlogosari, Semarang, dengan hasil  sebagai  berikut,  pertanyaan  : ―kisaran  penghasilan  dari  penjualan produk  rajut  ARI  Jateng  tiap bulannya  berapa  bu?‖.  Jawaban  : ―karena  kami  masih  baru  merintis, jadi  pendapatannya  juga  masih belum  banyak  bu,  laba  kotor  per bulan sekitar Rp.8.000.000‖. Dengan demikian,  kisaran  laba  kotor  yang diperoleh  ARI  Jateng  baru  sekitar Rp.96.000.000  per  tahun.  Terhadap pendaftaran mereknya,-pun juga menyesuaikan untuk
UMKM.
Apabila  UMKM  tersebut  memiliki
hak atas merek, maka dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan para perajut.
Pemegang  merek  baru  akan
diakui  atas  kepemilikan  mereknya
kalau merek itu dilakukan
pendaftaran 13 . Demikian pula dengan
13 Novi Dharmawati,dkk. Analisis Pelanggaran Merek Dagang dalam Kasus
merek  yang  dimiliki  ARI  Jateng harus  dilakukan  pendaftaran  untuk memperoleh hak atas merek. Sebelum dilakukan pendaftaran, merek  tersebut  perlu  dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar tidak bertentangan  dengan  Pasal  20  UU Merek.    Berdasarkan  ketentuan tersebut,  merek  tidak  dapat  didaftar jika :
a. bertentangan
dengan ideologi  negara,  peraturan perundang-undangan, moralitas, agama,
kesusilaan  atau  ketertiban umum
b. sama  dengan,  berkaitan dengan, atau hanya menyebut  barang  dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
c. memuat  unsur  yang  dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas,
jenis, ukuran, macam,
tujuan  penggunaan  barang dan atau jasa yang
Persamaan Bentuk Kemasan oleh PT.Sinde Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Wen Ken Drug Co. (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga), Jurnal Privat Law, Vol.2 No.5, Juli 2014, Hlm.16
dimohonkan pendaftarannya atau merupakan  nama  varietas tanaman  yang  dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis d. memuat  keterangan  yang
tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat  dari  barang  dan atau jasa yang diproduksi
e. tidak memiliki daya pembeda
f. merupakan  nama  umum
dan  atau  lambang  milik umum
Oleh  karena  itu,  label  merek  ARI Jateng  juga  tidak  boleh  bertentangan dengan ketentuan tersebut.
Label  merek  milik  ARI Jateng  tidak  melanggar  ketentuan Pasal  20  huruf  a  UU  Merek,  karena merek  tersebut  tidak  bertentangan dengan ideologi negara. Unsur merek tersebut  tidak  terkait  dengan  unsur Pancasila  sebagai  ideologi  negara. Kemudian, merek tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan  terkait,  karena tidak  mencantumkan  unsur  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-
undangan manapun. Tidak bertentangan  pula  dengan  moralitas agama,  karena  unsur  merek  tersebut tidak  mencantumkan  unsur  dalam ajaran agama atua keyakinan manapun.  Selanjutnya,  merek  milik ARI  Jateng  tidak  bertentangan  pula dengan  kesusilaan,  karena  unsur merek  tersebut  tidak  terkait  dengan tatanan  kesusilaan  yang  terdapat dalam  masyarakat.  Penjelasan  Pasal 20  UU  Merek  huruf  a  menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban
umum  adalah  tidak  sejalan  dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya
menyeluruh  seperti  menyinggung perasaan  masyarakat  atau  golongan, menyinggung  kesopanan  atau  etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.  Secara  jelas,  label  merek ARI  Jateng  tidak  memenuhi  unsur bertentangan dengan ketertiban umum.
Unsur  yang  terdapat  dalam Pasal  20  huruf  b  UU  Merek,  tidak terdapat  pada  merek  milik  ARI Jateng.  Pada  penjelasan  Pasal  20 huruf b UU Merek dijelaskan bahwa
maksud  Pasal  tersebut  adalah  merek berkaitan  atau  hanya  menyebutkan barang dan atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya, sedangkan  label  merek  ARI  Jateng justru  tidak  menyebutkan  nama barang yang dimohonkan pendaftarannya yaitu produk
kerajinan  rajut.  Selanjutnya,  unsur dalam  Pasal  20  huruf  c  UU  Merek juga  tidak  berhubungan  dengan merek  ARI  Jateng,  karena  label tersebut tidak menyebutkan mengenai    kualitas,  jenis,  ukuran, macam,  maupun  tujuan  penggunaan, hanya menyebutkan asal barang yaitu Jateng, namun tidak bersifat menyesatkan, karena produk tersebut benar-benar  diproduksi  oleh  para perajut  yang  berasal  dari  wilayah Jawa Tengah. Selain itu, label merek ARI  Jateng  tidak  mencantumkan pula  nama  varietas  tanaman  yang dilindungi.
Mengenai  unsur  pada  Pasal 20  huruf  d  juga  tidak  bertentangan dengan  merek  milik  ARI  Jateng, karena  pada  label  merek  tidak mencantumkan  mengenai  kualitas, manfaat  atau  khasiat  dari  barang yang  diproduksi,  hanya  tercantum
kata ari dan jateng dan dikombinasikan dengan gambar benang  rajut  dan  jarum  rajut  serta keseluruhan  merek  berwarna  merah. Tidak mencantumkan kualitas seperti rajut kualitas unggulan atau rajut anti rusak.  Pasal  20  huruf  e  UU  Merek juga tidak terkait dengan merek  ARI Jateng, karena, merek tersebut bukan merupakan merek yang tidak memiliki daya
pembeda.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  20 huruf  e,  bahwa  tanda  dianggap  tidak memiliki  daya  pembeda  apabila tanda  tersebut  terlalu  sederhana seperti  satu  tanda  garis  atau  satu tanda  titik,  ataupun  terlalu  rumit sehingga  tidak  jelas.  Sedangkan, merek ARI Jateng merupakan merek yang  jelas  sebagai  tanda  pembeda yang  tidak  bersifat  sederhana  dan tidak rumit. Jelas tercantum nama ari dan  jateng  dan  jelas  berupa  gambar benang  rajut  dan  jarum  rajut  serta jelas berwarna merah.
Unsur  yang  terakhir  yaitu pada  Pasal  20  huruf  f  UU  Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama  umum  atau  lambang  milik umum.  Merek  ARI  Jateng  tidak
mencantumkan  nama  umum  seperti kata  ―rajut‖  untuk  produk  rajutan, dan  tidak  mencantumkan  lambang milik  umum,  karena  lambang  yang dicantumkan bukan merupakan milik umum.  Lambang  tersebut  berupa benang rajut dengan diatasnya terdapat  jarum  rajut  menancap  pada benang,  dengan  sisa  benang  pada posisi  horizontal  yang  memisahkan kata ari dengan Jateng.
Pada  Pasal  22  UU  Merek dijelaskan  bahwa  Terhadap  merek terdaftar  yang  kemudian  menjadi nama  generik,  setiap  Orang  dapat mengajukan permohonan merek dengan  menggunakan  nama  generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.
Berdasarkan pengertian dalam
Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia versi online , makna generik diartikan sebagai umum atau lazim digunakan 14 . Dikaitkan dengan merek  yang  dimiliki  ARI  Jateng, maka  unsur  kata  Jateng  yang merupakan  singkatan  Jawa  Tengah, merupakan  merek  generik,  karena dimungkinkan  kata  tersebut  banyak
14 http://kbbi.web.id/generik , diakses pada hari Senin, 27 Maret 2017, Pukul 11.30 WIB
digunakan  sebagai  merek  dan  telah terdaftar.  Namun,  berdasarkan  Pasal tersebut,  maka  kata  Jateng  masih dapat  digunakan  dan  dimohonkan untuk pendaftaran, karena kata Jateng tidak berdiri sendiri melainkan sebelumnya telah didahului kata ―ari‖. Mekanisme  Pendaftaran  Merek “ARI Jateng” pada Kantor

## Kementerian Hukum dan HAM
ARI
Jateng merupakan asosiasi  perajut  yang  berdomisili  di Jawa  Tengah,  dengan  sifat  usaha yang  dijalankan  adalah  usaha  mikro. Meskipun  usaha  yang  dijalankan masih  bersifat  mikro,  namun  ARI Jateng  sudah  memiliki  kesadaran untuk  mendaftarkan  merek  yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan  bisnisnya  secara  kolektif. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah dikaji bahwa label merek ARI Jateng tidak bertentangan dengan  Pasal  20  dan  Pasal  22  UU Merek,  sehingga  merek  tersebut dapat  didaftarkan.  Karena  domisili ARI Jateng berada di Kota Semarang,  maka  pendaftaran  dapat dilakukan  di  Kantor  Kementerian Hukum  dan  HAM  Wilayah  Jawa
Tengah (selanjutnya disebut Kemenkumham Jateng), pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Berdasarkan  situs  layanan elektronik Direktorat Jendral
Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya disebut  Ditjen  KI)  Kemenkumham Jateng,  terdapat  sistem  klasifikasi merek  yang  merupakan  klasifikasi kelas  barang  terhadap  produk  yang akan didaftarkan mereknya.
Berdasarkan sistem tersebut, terdapat 45  kelas  barang  yang  produknya berbeda-beda.  Untuk  produk  rajutan, masuk dalam klasifikasi kelas barang 24  dengan  serial  nomor  (E)  K  0051, nama  barang  bahan  rajutan,  nomor dasar  240092,  serial  nomor  (Fr)  T 0519.  Sedangkan,  untuk  pakaian rajut  masuk  dalam  klasifikasi  kelas barang 25 dengan serial nomor (E) K 0054,  nama  barang  baju  rajut (pakaian),  nomor  dasar  250071, serial  nomor  (Fr)  T  0520.  Dengan demikian,  produk  kerajinan  ARI Jateng  dapat  didaftarkan  mereknya dengan 2 pendaftaran kelas barang.
Apabila  dikaji  berdasarkan PP No.24 Tahun 1993 tentang  Kelas barang  atau  Jasa  bagi  Pendaftaran
Merek,  kelas  barang  dalam  sistem Ditjen  KI  Kemenkumham  Jateng terdapat perbedaan.  Pada PP tersebut bagian lampiran kelas barang dijelaskan  bahwa  kelas  barang  24, terdiri  dari tekstil  dan  barang-barang tekstil,  yang  tidak  termasuk  dalam kelas-kelas  lain;  tilam-tilam  tempat tidur  meja,  sedangkan  pada  kelas barang  25  terdiri  dari  pakaian,  alas kaki,  dan  tutup  kepala.  Sehingga tidak  ditemukan  secara  spesifik produk  rajutan.  Berdasarkan  kajian tersebut, maka dapat ditelusuri bahwa  kelas  barang  dalam  PP tersebut hanya mendefinisikan secara singkat produk-produknya, sedangkan  pada  sistem  Ditjen  KI sudah  dilakukan  perluasan  dari produk  pada  PP  tersebut,  sehingga barang  yang  diklasifikasikan  lebih rinci  dan  detail,  termasuk  menyebut produk  rajutan.  Oleh  karena  itu, pendaftaran kelas barang ARI Jateng menyesuaikan  dengan  sistem  yang terdapat dalam Ditjen KI
Kemenkumham Jateng.
Secara  teknis,  pendaftaran merek dapat dilakukan secara manual atau konvensional dengan datang dan mengurus  secara  langsung  ke  kantor
Kemenkumham terkait. Namun,
seiring perkembangan teknologi, maka  saat  ini  pendaftaran  dapat dilakukan secara online atau elektronik, sehingga lebih memudahkan pendaftar dalam melakukan  pendaftaran,  utamanya
bagi pendaftar yang memiliki keterbatasan waktu. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 3  Peraturan  Menteri  Hukum  dan
HAM  RI  No.67  Tahun  2016  tentang Pendaftaran Merek bahwa permohonan pendaftaran merek dapat  dilakukan  secara  elektronik atau  non  elektronik.  ARI  Jateng selaku  pemohon  pendaftaran  dapat menyesuaikan dengan dua mekanisme tersebut, apabila
dilakukan  secara  elektronik  maka tunduk pada Pasal 7 bahwa pemohon melakukan pendaftaran melalui laman  resmi  Ditjen  dengan  mengisi formulir secara elektronik dan mengunggah  dokumen  kelengkapan. Jika  pendaftaran  dilakukan  secara non  elektronik  maka  tunduk  pada Pasal  8  bahwa  permohonan  diajukan secara tertulis kepada Menteri
Hukum  dan  HAM  disertai  dokumen kelengkapan yang dibutuhkan.
Permohonan pendaftaran yang  harus  dipenuhi  ARI  Jateng selaku  pemohon  harus  memeuhi ketentuan  Pasal  3Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  No.67  Tahun 2016  tentang  Pendaftaran  Merek  , meliputi  pengisian  formulir  rangkap 2  yang  berisi  waktu  permohonan, identitas  pemohon,  identitas  kuasa (jika  melalui  kuasa),  nama  negara dan  tanggal  permintaan  merek  yang pertama kali jika permohonan diajukan  dengan  hak  prioritas,  label merek,  warna  jika  merek  yang dimohonkan  menggunakan  unsur warna, kelas barang serta uraian jenis barang.  Adapun  kelengkapan  yang harus  dipenuhi  sebagai  lampiran permohonan meliputi bukti pembayaran biaya permohonan, label merek  sebanyak  tiga  lembar  dengan ukuran  minimal  2  x  2  cm  dan maksimal 9 x 9 cm, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa (jika dengan  kuasa),  surat  pernyataan kepemilikan  merek,  bukti  prioritas (jika  menggunakan  hak  prioritas), bila merek berupa bentuk 3 dimensi, suara,  hologram  dilampirkan  syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam  Peraturan  tersebut.  Dalam  hal
ini, ARI Jateng melakukan pendaftaran  dengan  kuasa  sehingga wajib  melampirkan  surat  kuasa, namun  tidak  perlu  melampirkan bukti prioritas karena tidak mengajukan permohonan dengan hak prioritas.  Selain  itu,  tidak  perlu melampirkan  pula  bukti  merek  3 dimensi, surara dan hologram karena tidak  menggunakan  bentuk  merek tersebut.
Selain  itu,  ARI  Jateng  juga wajib melengkapi dokumen pendaftaran  merek  kolektif,  karena berdasarkan  jenisnya  merek  tersebut merupakan  merek  kolektif  yang digunakan secara bersama-sama oleh sekumpulan  perajut  yang  berada  di wilayah  Jawa  Tengah.  Ketentuan tersebut  diatur  dalam  pasal  47 sampai  dengan  Pasal  49  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun  2016  tentang  Pendaftaran Merek.  Dalam  permohonan  jelas dinyatakan  bahwa  merek  tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif,  dengan  disertai  ketentuan penggunaan  merek  tersebut  sebagai merek kolektif yang minimal memuat  pengaturan  mengenai  sifat, ciri  umum,  atau  mutu  barang  dan
atau  jasa  yang  akan  diproduksi  dan diperdagangkan,  pengawasan  atas penggunaan  merek  kolektif  dan sanksi  atas  pelanggaran  ketentuan penggunaan  merek  kolektif.  Namun, merek  kolektif  yang  sudah  terdaftar yang  digunakan  oleh  komunitas merek  kolektif  dimaksud  dan  tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.
Tahap  selanjutnya,  dijelaskan pada  Pasal  4  dan  Pasal  5  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun  2016  tentang  Pendaftaran Merek,  bahwa  setelah  persyaratan dokumen  terpenuhi  maka  pemohon diberikan  tanda  penerimaan  dan Menteri mengumumkan permohonan dala berita resmi merek. Pengumuman  tersebut  berlangsung selama  2  bulan  ,  dan  dalam  jangka waktu  tersebut  setiap  pihak  dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan yang bersangkutan. Terhadap keberatan tersebut, pemohon  atau  kuasanya  berhak  pula mengajukan sanggahan secara tertulis  dan  diajukan  dalam  waktu maksimal  2  bulan  sejak  tanggal pengiriman  salinan  keberatan  yang disampaikan oleh Menteri.
Setelah permohonan dan kelengkapan berkas dinyatakan lengkap, dan telah melampaui jangka waktu  permohonan,  maka  dilakukan pemeriksaan substantif oleh
Pemeriksa.  Dalam  hal  pada  masa pengumuman  terdapat  keberatan,
maka pemeriksaan substantive dilakukan dalam jangka waktu
maksimal  30  hari  sejak  tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan, namun apabila tidak terdapat keberatan pada saat  dilakukan  pengumuman,  maka pemeriksaan  substantive  dilakukan dalam  jangka  waktu  maksimal  30 hari sejak berakhirnya pengumuman. Pemeriksaan  ini  berlangsung  selama 150  hari.  Ketentuan  ini  diatur  dalam Pasal  12  dan  13  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  No.67  Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
Pemeriksaan substantif dilakukan  dengan  tujuan  memeriksa apakah  merek  tersebut  bertentangan dengan Pasal 20 UU Merek
mengenai  merek  yang  tidak  dapat didaftar. Kemudian pemeriksaan terhadap  Pasal  21  UU  Merek  bahwa permohonan  merek  ditolak  apabila memiliki  persamaan  pada  pokoknya
atau  keseluruhannya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain  atau dimohonkan  lebih  dahulu  oleh  pihak lain  yang  sejenis,  merek  terkenal milik  pihak  lain  yang  sejenis,  merek terkenal  milik  pihak  lain  yang  tidak sejenis, dan indikasi geografis terdaftar dan permohonan juga ditolak jika merek tersebut merupakan  atau  menyerupai  nama atau  singkatan  nama  orang  terkenal, foto  atau  nama  badan  hukum  yang dimiliki  orang  lain,  tiruan  atau menyerupai  nama  atau  sigkatan nama,  bendera, lambang  atau  simbol atau  emblem  suatu  negara,  atau lembaga nasional maupun internasional, dan tiruan atau menyerupai  tanda/cap/stampel  resmi yang  digunakan  oleh  negara  atau lembega  pemerintah.  Selain  itu, permohonan juga ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
Setelah dilakukan pemeriksaan  substantif,  permohonan merek dapat dinyatakan diterima atau ditolak.  Dijelaskan  dalam  Pasal  24 UU  Merek,  bahwa  dalam  hal permohonan  merek  diterima,  maka Menteri mendaftarkan merek
tersebut,
memberitahukan pendaftaran  merek  kepada  pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat merek dan
mengumumkan pendaftaran  merek  tersebut  dalam berita  resmi  merek  secara  elektronik dan  non  elektronik.  Namun,  dalam hal  permohonan  tidak  dapat  didaftar atau ditolak, maka Menteri
memberitahukan secara tertulis kepaa  pemohon/kuasanya  dengan tercantum  alasannya.  Dalam  jangka waktu 30 hari sejak tanggal tersebut,
pemohon/kuasannya
dapat
menyampaikan tanggapan secara
tertulis  beserta  alasannya.  Namun, apabila tidak menyampaikan
tanggapan maka permohonan ditolak.
Jika  tanggapan  disampaikan  dan tanggapan  tersebut  diterima  maka
Menteri mendaftarkan merek
tersebut. Sebaliknya,
apabila
pemohon/kuasanya menyampaikan
tanggapan  dan  tanggapan  tersebut tidak diterima, maka menteri
menolak permohonan.
Terhadap  permohonan  yang ditolak,  maka  pemohon  /  kuasanya masih  dapat  mengajukan  upaya permohonan  banding  yang  diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal
32  UU  Merek.  Permohonan  tersebut dapat diajukan kepada Komisi
Banding  Merek  yang  diatur  dalam Pasal  33  dan  Pasal  34  UU  Merek. Dalam hal merek dinyatakan didaftarkan  maka  pemohon  berhak menerima  sertifikat  merek  sebagai bukti kepemilikan atas merek terdaftar.  Sejak  saat  itulah  hak eksklusif  atas  merek  dapat  diberikan oleh  pemerintah.  Berdasarkan  Pasal 35  UU  Merek  dinyatakan  bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan  hukum  untuk  jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang  dalam  jangka  waktu sama  selama  merek  tersebut  masih dipergunakan dalam kegiatan bisnis.
Secara  singkat,  hasil  kajian dapat  dilihat  berdasarkan  bagan berikut :

## Bagan 1

## Alur Pendaftaran Merek Kolektif ARI Jateng
Berdasarkan  gambar  tersebut dapat  dijelaskan  bahwa  mekanisme pendaftaran  merek  kolektif  milik ARI  Jateng  menyesuaikan  dengan Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis. Terlebih saat ini
Kemenkumham telah melakukan
inovasi dengan mempermudah proses  pendaftaran  merek  melalui sistem online .

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan terhadap  rumusan  masalah,  dapat disimpulkan dua hal. Pertama, bahwa ARI Jateng yang merupakan Asosiasi
Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah  yang  menjalankan  usaha bersifat  mikro  memiliki  label  merek yang  digunakan  dalam  kegiatan bisnis  dan  melekat  pada  produk kerajinan tangan rajut. Produk tersebut  diproduksi  dan  dipasarkan secara  mandiri  oleh  sekumpulan perajut  yang  berdomisili  di  Jawa Tengah.  Produk  tersebut  sangat kreatif  dan  inovatif  sehingga  timbul kesadaran untuk mendaftarkan mereknya  agar  memperoleh  hak  atas merek  dan  perlindungan  dari  negara. Berdasarkan  kajian,  merek  tersebut telah memenuhi unsur sebagai merek kolektif  dan  telah  memenuhi  unsur sebagai  merek  yang  dapat  didaftar berdasarkan  Undang-Undang  No.20 tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.
Kedua,  pendaftaran  merek dapat  dilakukan  secara  elektronik maupun  non  elektronik  oleh  ARI Jateng  sebagai  pemohon  kepada Direktorat
Jendral Kekayaan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah Non elektroni ARI Jateng sebagai Pemohon Elektro nik 1. pengisian formulir pendaftaran secara tertulis 2.kelengkapan dokumen lampiran Pendaft aran merek 1. pengisian formulir melalui laman resmi 2. unduh dokumen lampiran Pengumuman Pendaftaran diterima : merek didaftarkan; pendaftaran diberitahukan kepada pemohon; penerbitan sertifikat merek; mengumumkan pendaftaran merek Pemeriks aan
Pendaftaran ditolak
Keberatan Sanggahan Permohonan banding kepada
Komisi Banding Merek
Intelektual  Kementerian  Hukum  dan HAM  wilayah  Jawa  Tengah  untuk
permohonan pendaftaran merek kolektif.  Pendaftaran  tersebut  wajib
memenuhi  syarat  adminisatif  beserta kelengkapan dokumen, dan kelengkapan dokumen khusus
mengenai  syarat  pendaftaran  merek kolektif  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI  No.67  Tahun  2016  tentang
Pendaftaran Merek. Kemudian dilakukan pula pemeriksaan
substantif terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut.

## SARAN
Peneliti  memberikan  saran kepada  pemerintah,  khususnya  bagi pemerintah  daerah  propinsi  Jawa Tengah  untuk  lebih  memperhatikan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dalam  hal  membantu pendaftaran  merek  untuk  produk kreatif  dan  inovatif.  Pendaftaran tersebut  sebagai  upaya  melindungi kreasi  masyarakat,  agar  memperoleh peningkatan kesejahteraan hidup dan pengembangan usaha di masa mendatang,  serta  dapat  bersaing denga  produk-produk  dari  negara lain.

## REFERENSI
Asikin, Zainal. 2013. Hukum Dagang .  Jakarta  :  PT.Raja
Grafindo Persada Djumhana,  M.  dan  R.Djubaedillah. 2014. Hak  Milik  Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia ,
Bandung  :  PT.Citra  Aditya
Bakti Gunawati, Anne. 2015. Perlindungan Merek  Terkenal  Barang  dan Jasa  Tidak  Sejenis  Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung : PT.ALUMNI Bandung
Sari,  Elsi  Kartika  dan  Advendi Simangunsong,  2008. Hukum dalam  Ekonomi ,  Jakarta  :
PT.Grasindo
Silondae,  Arus  Akbar  dan  Wirawan
B.Ilyas.  2014. Pokok-pokok Hukum Bisnis . Jakarta
:Salemba Empat
Sutedi,  Adrian.  2013. Hak  atas Kekayaan  Intelektual . Jakarta
: Sinar Grafika,
Jurnal ilmiah Dharmawati,Novidkk. 2014. Analisis Pelanggaran  Merek  Dagang dalam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan oleh PT.Sinde  Budi  Sentosa  (Cap Badak)  Terhadap  Wen  Ken Drug Co. (PTE) LTD. (Cap  Kaki  Tiga) ,  Jurnal
Privat Law, Vol.2 No.5 Agus  Mardianto,2011. Akibat  Hukum Pembatalan Pendaftaran
Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut  UU  No.15  Tahun 2001 , Jurnal Dinamika Hukum,Vol.11 No.3
Herlina  Ratna  SN,  2016. Analisis Perlindungan  Hukum  atas Merek Terdaftar sebagai Hak
atas  Kekayaan  Intelektual (Studi  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Provinsi  Lampung) , Jurnal Keadilan Progresif
Vol.7 No.2 Website
http://skm.dgip.go.id/ ,  diakses  pad hari  Senin,  27  Maret  2017,  Pukul 11.00 WIB http://kbbi.web.id/generik ,  diakses pada  hari  Senin,  27  Maret  2017, Pukul 11.30 WIB