Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 191-195| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI
Ni Luh Putu Hinduswari, A A Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukariyati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia hinduswari@yahoo.com

## Abstrak
Aborsi  ialah  masalah  kesehatan  bagi  masyarakat  terutama  perempuan  karena  memberikan  dampak  pada kematian ibu, atau berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkan janin dari rahim.  Penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan ialah pendarahan dan infeksi. Setiap manusia menginginkan hukum agar ditegakkan lebih menjadi efektif tidak hanya berbentuk tata tertib saja. Salah satu  contoh kasus yaitu dalam Putusan Pengadilan Nomor  5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbndan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  mesti  ditegakkan.  Adapun rumusan  masalah  yang  diangkat  ialah  bagaimana  sanksi  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana aborsi  dan  bagaimanah  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  aborsi.  Pengkajian  ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  dalam  pengkajiannya  mengolah  secara  sistematis  bahan-bahan kepustakaan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  primer dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  judul  jurnal  ini.  Oleh  karena  itu, dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sanksi  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  aborsi  di  atur dalam KUHP, dan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn menjatuhkan Sanksi Pidana yakni penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 A ayat (1) jo, dan perlindungan hukumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, mesti ada upaya-upaya dari pemerintah maupun masyarakat dan orang tua untuk mencegah agar tidak terjadinya kasus aborsi dikalangan anak.
Kata kunci: Aborsi, Perlindungan Hukum, Sanksi Pidana

## Abstract
Abortion is a health problem for the community, especially women because it has an impact on maternal death or the end of pregnancy with a fetus removed from the womb. The main cause of death of pregnant women and childbirth is bleeding and infection. Every human wants the law to be enforced to be more effective not only in the form of order. One example of the cases is in Court Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbnd and legal  protection  for  children  that  must  be  upheld.  The  formulation  of  the  problem  raised  were  how  criminal sanctions against children who commit abortion and how legal protection for children who commit abortion is. This study used normative legal research that is in the study of systematically processing library materials. This research  was  conducted  using  secondary  data  obtained  from  primary  material  by  analyzing  the  laws  and regulations relating to the title of this journal. Thus, conclusions can be drawn that criminal sanctions against children who commit criminal acts of abortion are regulated in the Criminal Code, and Court Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Mbn imposed Criminal Sanction namely imprisonment for 6 (six) months and work training for 3 (three) months against the defendant in accordance with the provisions of article 77 A paragraph (1) jo, and legal protection is regulated in Law No. 36 of 2009 concerning  Health. In addition, there must be efforts  from  the  government  and  the  community  and  parents  to  prevent  the  occurrence  of  cases  of  abortion among teenagers.
Keywords: Abortion, Legal Protection, Criminal Sanction

## I. PENDAHULUAN
Anak ialah seseorang yang belum dewasa yang berumur dibawah 18 tahun yang harus dilindungi oleh orang  tuanya.  Aborsi  yaitu  salah  satu  perbuatan  yang  dikatakan  dengan  tindak  pidana  karena  telah mematikan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu ( Djamil, 2013 ; Saada, 2017 ; Trissafitri, 2018 ). Walapun  aborsi  perbuatan  yang  dilarang  akan  tetapi  tindakan  tersebut  sangat  marak  dilakukan. Perempuan yang melakukan tindakan aborsi tidak memikirkan kematian pada dirinya sendiri. Kasus
ini  menduduki  angka  800.000  hingga  2.000.000  kasus  di  Indonesia.  Hampir  hingga  50  persennya kasus  aborsi  yang  terjadi  di  Indonesia  itu  melakukannya  sendiri  ( Ansohor,  2009 ).  Di  dalam  hal tersebut  banyak  yang  menganggap  remeh  kasus  ini  padahal  kasus  ini  sangat  merugikan  perempuan yang ada di seluruh dunia maupun anak yang melakukan tindakan tersebut.
Ada  salah  satu  jenis  kasus  aborsi  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  yang  masih  berumur  15 tahun  diperbuat  oleh  WA,  yang  berasal  dari  Kabupaten  Batanghari  kasus  dengan  nomor  perkara 5/Pid.Sus-  Anak/2018/PN/Mbn.  Kasus  bermula  ketika  warga  menemukan  mayat  bayi  perempuan  di kebun  sawit,  Rabu  (30/5/2018).  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  anak  mesti  sesuai  dengan konvensi hak-hak anak, begitu juga yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Republik Indonesia dan dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.
Diundangkannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak  ialah  menggantikan  Undang-undang  No  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak (Lembaran  Negar  Republik  Indonesia  nomor  3668)  yang  dengan  tujuan  dilakukannya  agar  dapat terwujudnya  peradilan  yang  benar-benar  menjamin  terhadap  berbagai  kepentingan  perlindungan terbaik  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sebagai  penerus  bangsa  dan  terhadap  pelaku yang  melakukan  aborsi  secara  sengaja  maupun  tidak  akan  dikenakan  hukuman  sesuai  dengan peraturan yang berlaku ( Laonso, 2005 ). Hukum juga harus ditegakkan agar menjadi lebih konkrit dan tidak hanya berupa aturan-aturan saja melainkan juga adanya sanksi hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  studi  ini  dirumuskan  untuk menguraikan  bagaimana  sanksi  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  aborsi  dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  ini digunakan karena proses kerja penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum sebagai seperangkat aturan.  Artinya  adalah  penelitian  ini mengolah  bahan-bahan  kepustakaan  yang  berupa  norma  positif dalam instrumen perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berbentuk data sekunder dan data primer.  Data  skunder  yang  dimaksud  adalah  beberapa  buku  dan  pendapat  para  ahli  hukum  terkait tindak  pidana  aborsi.  Sedangkan  data  primer  berbentuk  Undang-Undang.  Pengumpulan  data dilakukan dengan library research karena studi ini merupakan studi kepustakaan. Setelah terkumpul, data  kemudian  dianalisis  dan  dipilah-pilah  secara  sistematis,  lalu  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi dengan menggunakan metode informal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi
Sanksi  pidana  ialah  perbuatan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  melakukan  tindak  pidana yang  sesuai  dengan  unsur-unsur  syarat  tertentu  ( Andrisman,  2009 ).  Karena  memiliki  sifat  kriminal, seseorang  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  tindakkan  aborsi  ( Achmad,  2015 ; Langie,  2014 ; Manohara,  2018 ).  Di  dalam  ketentuan  pasal  hal  tersebut  telah  diatur.  Tindak  pidana  yaitu  suatu perbuatan  yang  sangat  kriminal  yang  dilarang  oleh  hukum  dan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
Ada beberapa jenis-jenis sanksi pidana yaitu hukum pidana dapat di atur dalam pasal 10 KUHP:
1. Pidana  pokok  yaitu  jenis  pinada  yang  dilakukan  secara  sah  jika  terbukti  bersalah  dan melakukan tindakan tersebut.
2. Pidana tambahan yaitu jenis pidana yang dlakukan dalam hal-hal tertentu saja. Pada kasus di atas adapun surat Putusan No 5/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Mbn.

## MENGADILI
1. Terdakwa  WA  secara  sah  terbukti  bersalah  menjalankan  tindak  pidana  turut  serta melakanakan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungannya (aborsi).
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya itu kepada terdakwa WA, melalui pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memutusan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dilaluiWA, dari pidana yang dijatuhkan seluruhnya dikurangkan.
4. Memutuskan WA dalam tahanan tetap berada.
5. Memberikan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) buah telapak meja berwarna coklat
2) 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih
6. Memberikan anak membayar denda sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh rupiah)
Dalam  analisi  kasus  yang  sesuai  dengan  contoh  kasus  di  atas  yaitu  berdasarkan  fakta  yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini hakim memberikan hukuman serta membuktikan perkara ini  didalam  persidangan  ini.  Berdasarkan  pembacaan  putusanyang  dibacakan  oleh  Hakim  dalam persidangan putusan diatas, ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 77A ayat (1) jo.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  bahwa  secara  sah  anak tersebut terbukti bersalah dan memastikan membuat perbuatan tindak pidana tersebut dan melengkapi semua  kompenen-kompenen  yang  didakwakan  oleh  jaksa.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  anak  tersebut dapat dijatuhi salah satu sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 mengenai sanksi pidana dan Pasal 75 mengenai tindakan aborsi.
Putusan  Pengadilan  Nomor  5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn  menjatuhkan  Sanksi  Pidana  yakni pelatihan  kerja  selama  3  (tiga)  bulan  dan  penjara  selama  6  (enam)  bulan  dan  terdakwa  telah  sesuai dengan ketentuan pasal 77 A ayat (1) jo. Maka Hakim sangat berarti karena sanksi yang dijatuhkan mengharapkan dapat merubah sifat dan dapat memberikan efek jera agar anak tidak dapat membuat ulah  lagi  yang  akan  diperbuat  dikemudian  harinya  didalam  hal  ini  tidak  sanksi  yang  di  jatuhkan kepada seseorang harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  aborsi  dalam  pasal  50  hingga dengan pasal 68Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana perlindungan hukum mengupayakan bagi pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum ialah melindungi setiap manusia yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan dan aparat penegak hukum juga mengupayakan agar memberikan kenyaman baik secara fisik maupun pikiran dan dari berbagai ancaman yang berada diluar ( Dyani, 2017; Susanti, 2013 ).
Sistem peradilan anak ialah merehabilitasi pelaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan  melindungi  anak  dari  berbagai  ancaman  yang  dapat  membuat  kejahatan  bagi  anak  tersebut  dan supaya tidak terpengaruh oleh orang dewasa. Perlindungan bagi anak yaitu cara melindungi anak dari pergaulan orang dewasa karena anak merupakan bagian dari masyaratkat yang harus dilindungi dari kejahatan  dan  anak  juga  mempunyai  keterbatasan  secara  mental  ataupun  fisiknya  maka  dari  itulah anak yang dibawah umur harus dilindungi dan diawasi oleh orang tuanya agar terhindar dari hal-hal kejahatan terutama didalam hal kejahatan sexual yang dapat mengancam masa depan anak itu sendiri.
Adapun perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban kejahatan, yaitu:
1. Dengan rehabilitasi, yang ada di dalam lembaga masyarakat maupun di luar.
2. Memberi jaminan keselamatan bagi anak maupun korban secara fisik maupun secara mental
3. Untuk dapat memberikan aksebilitas mendapatkan informasi tentang adanya suatu perkara.
4. Memberikan identitas di media masa agar terhindar dari labelisasi
Adapun perlindungan terhadap anak yang melakukan tindakan aborsi yang berhadapat dengan hukum yaitu:
1. Anak harus diperlakukan dengan manusiawi bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum
2. Pemeriksaan yang dilakukan tempatnya harus dibedakan dari orang dewasa
3. Dalam proses peradilan wajib memperoleh bantuan hukum dengan secara efektif
4. Melakukan kegiatan liburan
5. Terhindar  dari  ancaman  yang  berupa  pukulan  maupun  siksaan  yang  diaanggap  tidak manusiawi dan sangat kejam
6. Tidak dijatuhan hukuman seumur hidup atau mati bagi anak yang berkonflik dengan hukum
7. Tidak dapat ditahan atau di penjarakan kecuali hal tersebut adalah upaya akhir
8. Melakukan  sidang  yang  tertutup  untuk  umum,  tidak  memihat  dan  memdapatkan  keadilan secara objektif untuk anak
9. Merahasiakan identitas anak dari media masa
10. Mendapatkan pendidikan
11. Mendapatkan pelayanan kesehatan
12. Mendapatkan sosial advokasi
13. Mendapatkan kehidupan pribadi
14. Mendapatkan aksebilitas bagi anak yang cacat
15. Mendapakan hak sesuai dengan perundang- undangan 16. Pendampingan orang tua/ wali yang di percaya oleh anak Sebagaimana  hal  yang  diatur  dalam  undang-undang  No.  36  tahun  2009  tentang  kesehatan, kesehatan  reproduksi  ialah  keadaan  secara  fisik,  mental  maupun  sosial  yang  harus  terbebaskan  dari bahaya penyakit dengan sistem reproduksi pria dan wanita. Pada pasal 71 ayat 2 yaitu: a. Dari saat hamil, hingga sampai lahiran.
Didalam  setiap  pemeriksaan  yang  ada  didalam  pengadilan  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang melakukan suatu tindak pidana dapat melalui sebuah proses yaitu dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan hingga sampai dalam hal pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.
a) Dalam proses penyidikan
Didalam  KUHP,  penyidikan  ialah  cara  untuk  memperoleh  data  dan  mengumpulkan  bukti- bukti  dengan  adanya  bukti  tersebut  penyidik  dapat  mebuat  keterangan  tentang  tindakan diperbuat dan dapat mendapatkan pelaku dalam itu telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
b) Dalam proses penangkapan
Penangkapan  ialah  tindakan  penyelidikan  dalam  upaya  mengekang  waktu  sebentar  dan membebaskan  terdakwa  ataupun  tersangka  guna  kepentingan  penyidik  dalam  mendapatkan bukti
c) Dalam proses penahan
Didalam pasal 1 anggka 21 KUHP, penahanan ialah menempatkan tersangka atapun terdakwa dalam  tempat  tertentu  setahlah  dilakukannya  setelah  tersangka  melalui  penangkapan  kurang lebih dari 1x 24 jam
d) Didalam proses penuntutan
Didalam pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan ialah bentuk dari segala tindakan dari penuntut umum  melimpahkan  perkara  ini  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang  didalam  hal  tersebut dan  supaya  permintaan  yang  diperiksa  dapat  diputuskan  oleh  hakim  didalam  persidangan dipengadialan tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  pembahasan  diatas,  adapun  beberapa  simpulan  yang  dapat  dibuat,  yaitu: pertama,  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  aborsi  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana yang diberikan, seperti contoh kasus di atas, bisa berupa pelatihan kerja, kurungan penjara, dan denda berupa uang. Kedua, selain dikenakan sanksi, anak yang melakukan tindak pidana aborsi juga diberi perlindungan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  75  Undang-Undang  kesehatan  Nomor  36  tahun  2009 tentang  kesehatan  reproduksi  dan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan anak.

## 2. Saran
Ada juga beberapa saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini,  yaitu:  bagi  anak-anak  muda,  untuk tidak  melakukan  tindakan  aborsi  karena  bisa mengakibatkan kematian,  bagi  orang  tua,  untuk  mengawasi  anak-anaknya  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  hal-hal tersebut, bagi pemerintah, untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya aborsi dan seks bebas, untuk beberapa  instansi  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan,  untuk  memberikan  pembelajaran  tentang menanamkan nilai-nilai moral yang bisa menjauhkan anak-anak dari pergaulan bebas, dan untuk para penegak  hukum,  untuk  menindak  tegas  para  pelaku  aborsi  dan  anak-anak  yang  telibat  pergaulan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  A.  (2015).  Kajian  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Aborsi  yang  Dilakukan  oleh  Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Crimen , 4 (6), 5–15.
Andrisman,  T.  (2009). Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandar  Lampung:
Unila. Ansohor, M. U. (2009). Aborsi Indonesia . Jakarta: Kompas. Djamil, M. N. (2013). Anak Tidak untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Dyani,  V.  A.  (2017).  Pertanggungjawaban  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  dalam Membuat Party Acte. Jurnal Lex Renaissance , 2 (1), 162–176.
Langie, Y. N. (2014). Tinjauan Yuridis atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado). Lex Et Societatis , 2 (2), 56. Laonso, H. (2005). Hukum Islam Aternatif . Jakarta: Insan Cendekia.
Manohara, I. B. M. P. (2018). Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Berlaku  (Kitab  Hukum  Pidana  dan  Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Jurnal Hukum Volkgeist , 3 (1), 2–14.
Saada,  M.  F.  (2017).  Tindakan  Aborsi  yang  Dilakukan  Seseorang  yang  Belum  Menikah  Menurut KUHP. Lex Crimen , VI (6), 46–54.
Susanti,  Y.  (2013).  Perlindungan  Hukum  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  aborsi  (abortus  provocatus)
Korban Perkosaan. FH.UNISBA. , 15 (2), 290–311. Trissafitri, A. N. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Vol. 10).