Persaingan  bisnis  yang  semakin  ketat menuntut  perusahaan  agar  terus  dapat meningkatkan  proses  operasionalnya.  Salah satu  strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh perusahaan yaitu dengan memperluas jaringan usaha, baik secara internal (mengembangkan  fasilitas  yang  dimilikinya) atau secara eksternal (mengakuisisi pengendalian  entitas  lain  dalam  kombinasi bisnis).
Kombinasi  bisnis  terjadi  ketika  suatu perusahaan bergabung dengan satu perusahaan  lain  atau  lebih  menjadi  satu entitas.  Hasil  penggabungan  entitas-entitas yang  semulanya  terpisah  merupakan  salah satu  cara  untuk  perusahaan  memperluas usahanya.  Mengingat  bahwa  tujuan  utama dari  kombinasi  bisnis  adalah  profitabilitas, namun  jika  melihat  manfaat  lain  yang  dapat diperoleh dengan menghasilkan operasi yang efisien  melalui  integritas  operasi  maupun diversifikasi risiko melalui konglemeransi.
Hubungan  antara  entitas  induk dengan  entitas  anak  yang  terjadi  di  dalam kombinasi  bisnis  sebagaimana  perusahaan induk membeli saham atau aset perusahaan lainnya  untuk  melakukan  penggabungan menjadi  satu  entitas  atau  dengan  kata  lain perusahaan induk melakukan restrukturisasi bisnis  dengan  mengakuisisi  atas  entitas
yang  masih  dalam  satu  grup  yang  sama dengan  tujuan  untuk  mempertahankan usahanya.  Akuisisi  yang  seperti  ini memiliki karakteristik kepemilikan mayoritas  usaha  yang  disebut  dengan entitas sepengendali. Dimana kepemilikan mayoritas dan atau pengendalian merupakan satu pihak yang sama. Perusahaan induk perlu melakukan penyajian  dalam  pelaporan  keuangan konsolidasian  serta  pengungkapan  Selisih Nilai  Transaksi  Entitas  Sepengendali (SNTRES)  yang  terjadi  ketika  pelepasan atau  pengalihan  aset,  liabilitas,  saham atau  kepemilikan  instrument  lainnya  dari entitas  anak  dan  menjadi  bagian  dari ekuitas perusahaan induk tersebut. Sebagaimana penerapan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK yang berlaku.
Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK)  adalah  standar  yang  digunakan untuk  pelaporan  keuangan  di  Indonesia. PSAK  sebagai  pedoman  akuntan  dalam penyusunan  laporan  keuangan.  Laporan keuangan  pada  dasarnya  disusun  untuk mempermudah pengguna laporan keuangan  untuk  memahami  informasi yang  ada  didalamnya.  Standar  akuntansi Indonesia mengadopsi International

## Implikasi PSAK 38 : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendalian Pada Pencatatan Laporan Keuangan PT Matahari Prima Tbk
NURINDAH FEBRIYANI 1* ; GADING DWI PERMATASARI 2 ; LIA UZLIAWATI 3
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jln. Raya Palka KM 3 Kota Serang Telp. (+62254) 280330 E-mail : 5552200118@untirta.ac.id (korespondensi)
Submit : 2023-04-24 Review : 2023-05-15 Publish :  2023-05-26
Abstract :  PSAK  38  is  a  statement  of  accounting  standards  that  regulates  the  accounting treatment of  business entities under  common  control. PSAK 38 was  formed to comply  with PSAK  22  Business  Combinations,  creating  a  business  that  is  carried  out  in  the  context  of reorganizing entities that are under the same control. The purpose of this study is to compare the  application  of  PSAK  38  (revised  2012)  with  PSAK  38  (revised  2004)  to  the  combined financial statements of the company PT Matahari Prima Tbk based on previous researchers, as evidence for the application of PSAK 38.
Keywords: Kombinasi  Bisnis,  Akuisisi,  Entitas  Sepengendali,  Metode  Penyatuan Kepemilikan
276
Financial  Reporting  Standard (IFRS)  agar pelaporan  keuangan  memberikan  informasi yang  dapat  diterima  secara  global,  dalam arti  luas  dapat  dipahami  sampai  pada tingkat internasional.
Standar akuntansi keuangan diibaratkan  sebagai  sebuah  cermin,  dimana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. PSAK-22 (revisi 2012)
mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi  bisnis  karena  adanya  akuisisi suatu  perusahaan  oleh  perusahaan  lainnya dan kemudian melakukan penyatuan kepemilikan  apabila  akuisisi  tidak  dapat diidentifikasikan. Pernyataan tersebut hanya  mengatur  transaksi  penggabungan usaha antara entitas yang tidak sepengendali atau entitas yang tidak berada di bawah pengendalian yang sama. Sedangkan  transaksi  kombinasi  bisnis entitas  sepengendali  di  atur  dalam  PSAK- 38  yang  mengatur  pengalihan  bisnis  yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas  yang  berada  dalam  suatu kelompok  yang  sama,  bukan  merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi  sehingga  transaksi  tersebut  tidak menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha  secara  keseluruhan  maupun  bagi entitas  individual  dalam  kelompok  usaha tersebut.  Di  dalam  pelaporan  keuangan entitas  sepengendali  terdapat  aturan  - aturan perihal penyajian dan pengungkapan sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan yang  berlaku,  yaitu  PSAK-38  (revisi  2012) tentang Kombinasi Bisnis
Entitas Sepengendali.
Untuk memperjelas bagaimana
PSAK  38  diterapkan  dalam  penyusunan laporan kombinasi bisnis entitas sepengendali,  penulis  mengambil  laporan keuangan  pada  perusahaan  PT  Matahari Prima Tbk tahun 2012 dan 2013 sebagaimana  PSAK  38  (revisi  2012)  mulai efektif  dimplementasikan.  Dengan  tujuan untuk melihat perbandingan dalam penyusunan laporan keuangan entitas sepengendali  berdasarkan  PSAK  38  (revisi 2004) dengan PSAK 38 (revisi 2012).

## METODE
Adapun  metode  yang  digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan  metode  literatur.  Dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mencatat  serta  mengelola  bahan  penelitian. Teknik  ini  dilakukan  bertujuan  untuk mengungkapkan  berbagai  teori-teori  yang relavan  dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti  sebagai  bahan  rujukan  dalam pembahasan hasil penelitian.

## HASIL Perkembangan PSAK
PSAK  atau  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  merupakan  pedoman utama  bagi  akuntan  dalam  melakukan penyusunan laporan keuangan entitas. Pada tahun 1602-1799 saat zaman kolonial untuk pertama kalinya standar akuntansi keuangan di  Indonesia  dimulai  pada  saat  ini  telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800  –  1942  saat  zaman  penjajahan Belanda  telah  dilakukan  pencatatan  debit dan  kredit.  Lalu  di  tahun  1942  –  1945 pencatataan  tetap  menggunakan  debit  dan kredit  namun  belum  terdapat  banyak perubahan  dalam  standar  untuk  pencatatan akuntansi  sedangkan  pada  tahun  1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi  terhadap  standar  keuangan salah  satunya  harmonisasi  pada  standar IFRS (Internasional  Financial  Accounting Standard ).
IAI  memutuskan  untuk  melakukan harmonisasi  terhadap  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK) dengan International  Financial  Reporting  Standard (IFRS)  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan konvergensi  terhadap  IFRS.  Harmonisasi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan adanya hambatan pada arus modal di internasional dengan meminimalisirkan perbedaan dalam ketentuan  pelaporan  keuangan.  PSAK adalah aturan baku yang mengatur pencatatan,  penyusunan,  perlakuan,  dan penyajian  laporan  keuangan  sedangkan IFRS sendiri merupakan Standar Akuntansi Internasional.
Vol. 6, No. 2, Mei 2023
PSAK  merupakan  perubahan  nama terbaru  dari  SAK  yang  telah  disusun  dan diterbitkan  oleh  DSAK  pada  tahun  2012. Penyusunan  PSAK  ini  mengikuti  standar yang digunakan oleh IFRS dengan menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia.
PSAK 38 – Kombinasi Bisnis

## Sepengendalian
PSAK  38  merupakan  pernyataan standar  akuntansi  yang  mengatur  perlakuan akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali.  PSAK  38  terbentuk  untuk memenuhi  PSAK  22  kombinasi  bisnis, dengan  penambahan  pada  pengaturan  entitas yang  menerima  bisnis  dan  yang  melepas bisnis.  PSAK  38  tidak  diperuntukkan  untuk mengatur  kombinasi  bisnis  antara  entitas yang  sepengendali  atau  entitas  yang  tidak berada  di  bawah  pengendalian  yang  sama. PSAK  38  telah  melalui  tiga  kali  revisi, pertama  kali  dikeluarkan  pada  5  september 1997 lalu dilakukan revisi kedua pada 20 Juli 2004  dan  revisi  ketiga  mulai  efektif diterapkan  pada  tahun  2013  hingga  sampai saat ini.
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia (IAI)  dalam  PSAK  22  (2012)  pada  lampiran B menjelaskan bahwa kombinasi bisnis yang melibatkan  entitas  atau  bisnis  sepengendali yaitu kombinasi bisnis yang melakukan pada seluruh  entitas  atau  bisnis  yang  bergabung, dengan  pengendalian  dilakukan  oleh  pihak yang  sama  atau  satu  pihak  yang  sama  baik sebelum  atau  setelah  adanya  kombinasi bisnis  dan  berjangka  panjang  (tidak  bersifat sementara). Pengendali suatu entitas ditentukan
berdasarkan kesepakatan
kontraktual  dengan  memilih  secara  kolektif pihak  yang  memiliki  kekuasaan  untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional  entitas  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  manfaat  dari  aktivitas  entitas dan penggabungan usaha dapat berkelanjutan (tidak  sementara).  Untuk  pencatatannya sendiri entitas yang bergabung tidak dimasukkan  ke  dalam  laporan  keuangan konsolidasian  yang  sama  agar  suatu  bisnis dianggap  sebagai  kombinasi  bisnis  yang
melibatkan  entitas  sepengendali.  Dalam menentukan apakah kombinasi bisnis melibatkan  entitas  sepengendali  tidak berdasarkan  pada  besarnya  kepentingan nonpengendali  pada  setiap  entitas  yang bergabung.  Begitupun  pada  entitas  anak yang  dihapus  dari  laporan  keuangan konsolidasian  tidaklah  relavan  sebagai penentu  apakah  kombinasi  melibatkan entitas sepengendali.
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia (IAI)  dalam  buku  Standar  Akuntansi Keuangan  (2012)  pada  dasar  kesimpulan (DK)  : DK01. PSAK-38 (2004):  Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali mendefinisikan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali ( restructuring transactions under common control entitas ) adalah transaksi pangalihan aset, kewajiban, saham  atau  bentuk  instrumen  kepemilikan lainnya  antara  pihak-pihak  (perorangan, perusahaan,  atau  bentuk  entitas  lainnya) yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengandalkan  atau  dikendalikan  oleh  atau berada  dibawah  pengendaliaan  yang  sama. Bentuk  pengalihan  berupa  aset,  liabilitas atau  instrumen  kepemilikan  lain  secara material dapat mempengaruhi ruang lingkup  kegiatan  suatu  usaha  entitas termasuk  dalam  kategori  restrukturisasi. Namun  dari  pengertian  tersebut  banyak menimbulkan perbedaan dalam penerapannya.  Beberapa  transaksi  yang seharusnya  bukan  transaksi  restrukturisasi entitas  sepengendali,  misalnya  seperti pengalihan aset diperlakukan sebagai restrukturisasi entitas sepengendali berdasarkan PSAK-38 (2004). Tabel 1  Perbedaan  PSAK  38  (revisi  2012) dengan PSAK 38 (2004) Perihal ED PSAK 38 (revisi 2012) PSAK 38 (2004) Ruang Lingkup Kombinasi bisnis entitas sepengend alian Transaksi restrukturisa si entitas sepengendali
Vol. 6, No. 2, Mei 2023
278 Perihal ED PSAK 38 (revisi 2012) PSAK 38 (2004) Definisi Sepengend alian Tidak bersifat sementara Tidak dijelaskan apakah bersifat sementara atau tidak Kriteria Pengendali an Sesuai dengan PSAK 4 (revisi 2004) Sesuai dengan PSAK 4 (1994) Selisih antara Jumlah Imbal dari Nilai Buku Bagian dari modal Bagian dari ekuitas dan direklasifika sikan ke laba rugi ketika hilang sepengendali an dan pengalihan ke pihak tidak sepengendali Entitas yang melepas bisnis/ hilang sepengendalian Mengguna kan metode disposal yang diakui di ekuitas. Selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat dari bisnis yang dilepas diakui di ekuitas dan disajikan pada pos “Tambahan Modal Disetor” Ketika hilang sepengendali an, selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali diakui di “laba rugi”
Penyajian  dan  Pengungkapan  Laporan Keuangan
Perusahaan Berdasarkan PSAK 38 (REVISI 2012) PSAK 38 Kombinasi
Bisnis Sepengendalian  memangku  metode de- pooling  of  interest atau  metode  penyatuan
kepemilikan.  Metode  ini  dianggap  sebagai metode yang paling tepat untuk mencerminkan  sifat  transaksi  kombinasi bisnis  sepengendalian  yang  pada  dasarnya tidak  mengakibatkan  perubahan  substansi ekonomi  pada  perubahan  kepemilikan. Metode  penyatuan  kepemilikan  dianggap tidak  bertetangan  dengan  IFRS  yang berlaku  saat  ini  karena  tidak  diatur  secara spesifik dalam IFRS.
Entitas  yang  menerima  bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendalian  mengakui  selisih  antar jumlah  imbalan  yang  dialihkan  dan  jumlah tercatat  dari  setiap  transaksi  kombinasi bisnis  entitas  sepengendali  di  ekuitas  dan menyajikannya  dalam  pertambahan  modal disetor.
Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilkan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung untuk periode  terjadinya  kombinasi  bisnis  entitas sepengendali  dan  untuk  periode  komperatif sajian,  disajikan  sedemikian  rupa  seolah- olah  penggabungan  tersebut  telah  terjadi sejak  awal  periode  entitas  yang  bergabung berada  dalam  sepengendalian.  Jumlah tercatat  dari  unsur-unsur  laporan  keuangan tersebut  merupakan  jumlah  tercatat  dari entitas  yang  bergabung  dalam  kombinasi bisnis entitas sepengendali. Laporan keuangan  entitas  tidak  boleh  memasukkan adanya  penyatuan  kepemilikan  walaupun entitas tersebut adalah salah satu pihak yang terlibat  jika  penyatuan  kepemilikan  terjadi pada  suatu  tanggal  setelah  akhir  periode pelaporan.
Kebijakan akuntansi yang seragam  diterapkan  pada  entitas  yang berkombinasi  tersebut.  Oleh  karena  itu, entitas  hasil  kombinasi  mengakui  aset  dan liabilitas  dari  masing-masing  entitas  yang kombinasi sepengendalian berdasarkan pada  jumlah  tercatatnya.  Penyesuaian terhadap  jumlah  tercatat  hanya  dilakukan untuk  menyesuaikan  kebijakan  akuntansi entitas yang berkombinasi dengan kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  oleh entitas hasil kombinasi serta menerapkannya pada seluruh periode
Vol. 6, No. 2, Mei 2023
279
sajian.  Pengaruh  yang  timbul  sebagai  akibat dari transaksi intra-entitas yang berkombinasi yang timbul sejak awal terjadinya sepengendalian, dieliminasi dalam penyusunan  laporan  keuangan  entitas  hasil kombinasi.
Pengeluaran  yang  terjadi  sehubungan dengan  kombinasi  bisnis  mencangkup  biaya advis (surat pemberitahuan tertulis dari bank kepada nasabah mengenai penerimaan pembayaran,  transfer  dana  dan  sebagainya), hukum,  akuntansi,  penilaian  dan  biaya professional  atau  konsultasi  lainnya;  biaya administrasi umum, termasuk biaya pengelolaan  departemen  akuisisi  internal; dan  biaya  pendaftaran  serta  penerbitan  efek utang dan efek ekuitas. Biaya tersebut diakui sebagai  beban  pada  periode  terjadinya, dengan  suatu  pengecualian.  Biaya  untuk menerbitkan  efek  utang  dan  efek  ekuitas diakui sesuai PSAK 55: Instrumen Keuangan dan  Pengukuran  dan  PSAK  50:  Instrumen Keuangan  Penyajian.  Pengeluaran  ini  juga termasuk  biaya  atau  kerugian  yang  timbul akibat kombinasi kegiatan entitas atau bisnis yang  sebelumnya  merupakan  entitas  atau bisnis yang saling terpisah.
Dalam  kombinasi  bisnis  antar  entitas tidak  sepengendali,  metode  yang  digunakan adalah metode akuisisi (PSAK 22: Kombinasi  Bisnis).  Sedangkan  PSAK  38 yang  lama  menggunakan  metode  penyatuan kepemilikan  (metode  akuntansi  yang  tidak dapat  digunakan  dalam  kombinasi  bisnis entitas tidak sepengendali).
Penyajian  selisih  imbalan  dan  jumlah tercatat  berdasarkan  PSAK  sebelumnya (revisi 2004) disajikan pada tambahan modal disetor,  penghasilan  komprehensif  lain  dan tambahan  modal  disetor  jika  selisih  positif dan  disajikan  pada  saldo  laba  jika  selisih negatif.  Namun  penyajian  selisih  tersebut dianggap tidak konsisten dengan substansinya  sebagai  bagian  dari  transaksi ekuitas, juga penyajian pada pos penghasilan komprehensif  lain  dianggap  tidak  konsisten sebab  suatu  transaksi  diperlakukan  berbeda sebagai  transaksi  ekuitas  dalam  kondisi tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  transaksi ekuitas dalam kondisi lain. Alternatif tersebut
lebih  menekankan  pada  aspek  hukum korporasi terkait agio dan disagio.
IAI  memutuskan  untuk  menyajikan selisih  tersebut  pada  pos  tambahan  modal disetor  karena  kombinasi  bisnis  entitas sepengendalian  yang  merupakan  transaksi ekuitas.  Larangan  secara  hukum  untuk disagio  dipandang  hanya  terkait  dengan penyetoran  awal  modal,  sehingga  selisih negatif  dari  kombinasi  bisnis  entitas sepengendalian  yang  disajikan  pada  pos tambahan  modal  disetor  tidak  relavan dengan  masalah  disagio.  Selain  itu,  unsur pos  tambahan  modal  disetor  tidak  hanya meliputi agio dan disagio.
Pencatatan pada selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendalian  yang  sebelumnya  diakui secara  langsung  di  ekuitas  akan  diakui dalam  laba  rugi  ketika  hilangnya  status substansi  sepengendali  antara  entitas  yang pernah  bertransaksi  atas  suatu  kepemilikan yang  mana  pengaturan  ini  tidak  diatur dalam  PSAK  38  (1997)  dengan  kata  lain tidak  ada  reklasifikasi  dari  ekuitas  ke  laba rugi  dan  menyatakan  SNTRES  tidak berubah  ketika  pelepasan  aset,  liabilitas, saham  atas  instrument  kepemilikan  lain yang  mendasari  terjadinya  selisih  transaksi restrukturisasi entitas sepengendali ke pihak lain  yang  tidak  sepengendali.  Oleh  itu  IAI memutuskan  untuk  merevisi  pengaturan mengenai pengakuan selisih antara imbalan dari  jumlah  tercatat  dalam  kombinasi  dan pelepasan  bisnis  entitas  sepengendalian yang dulunya direklasifikasikan dari ekuitas ke  laba  rugi  ketika  hilang  sepengendalian juga  pada  ketika  pelepasan  hal  yang mendasari  kombinasi  dan  pelepasan  bisnis kepada  pihak  lain  yang  tidak  sepengendali. Kombinasi  dan  pelepasan  bisnis  entitas sepengendali  dipandang  sebagai  transaksi ekuitas  yaitu  transaksi  dengan  pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, karena entitas yang melakukan transaksi dikendalikan  oleh  satu  pihak  yang  sama. Sehingga  tidak  relavan  untuk  dikaitkan dengan  perubahan  kepemilikan  atas  entitas tersebut serta pelepasan hal yang mendasari
280
kombinasi  dan  pelepasan  bisnis  tersebut kepada pihak lain yang tidak sepengendali.
Kombinasi  dan  pelepasan  bisnis entitas sepengendali dipandang bukan sebagai penghasilan komprehensif lain dikarenakan kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak memenuhi kriteria penghasilan  dan  beban  dalam  Kerangka Konseptual  Pelaporan  Keuangan.  Setelah transaksi  kombinasi  dan  pelepasan  bisnis entitas  sepengendali,  selisih  imbalan  dan jumlah  tercatat  aset  neto  dalam  kombinasi dan  pelepasan  bisnis  entitas  sepengendali tersebut tidak dapat diakui dalam laba rugi.
Selisih tersebut juga tidak direklasifikasikan sebagai saldo laba sebagaimana  alasan  bahwa  jenis  untuk transaksi  untuk  kombinasi  dan  pelepasan bisnis entitas sepengendali dipandang sebagai transaksi ekuitas, sebagaimana bahwa  saldo  laba  dipandang  mencerminkan kinerja  keuangan  yang  tidak  tepat  dilakukan reklasifikasi.
Dalam  transaksi  kombinasi  bisnis yang melibatkan entitas yang tidak sepengendalian  dan  menyebabkan  terjadinya sepengendalian.  Imbalan  ini  diakui  pada bisnis  yang  dialihkan  sesuai  jumlah  tercatat yang digunakan dalam penyatuan kepemilikan (push down accounting). Namun penerapan push  down  accounting seringkali dianggap  tidak  praktis  untuk  diterapkan, seperti ketika kombinasi bisnis yang menyebabkan terjadinya sepengendalian yang dilakukan antar entitas yang terdaftar di luar negeri.
Pendapat  lain  menyatakan  bahwa penerapan push down  accounting dilakukan jika pihak pengakuisisi di dalam kombinasi bisnis yang menyebabkan terjadinya  sepengendalian  merupakan  entitas yang  terdaftar  di  Indonesia,  ini  dipandang lebih praktis untuk diterapkan.
Ukuran  praktis  atau  tidaknya  juga disesuaikan  pada  masing-masing  entitas sebagaimana pedoman yang diberikan dalam SAK,  contohnya  PSAK  25  Kebijakan Akuntansi,  Perubahan  Estimasi  Akuntansi dan Kesalahan. Pertimbangan yang dilakukan untuk  menentukan  akuntansi  bukan  didasari
oleh  faktor  kepraktisan,  melainkan  pada faktor konsep akuntansi.
Kesesuian secara konseptual merupakan  merupakan  faktor  utama  dalam menetapkan  ketentuan  akuntansi.  Akan tetapi,  kendala  penerapan  dalam  praktik merupakan  hal  lain  yang  juga  harus dipertimbangkan. Jika masalah ketidakpraktisan  (untuk  menerapkan  push down  accounting  dalam  kombinasi  bisnis entitas  sepengendali)  diserahkan  kepada entitas  untuk  menentukannya,  maka  dapat menyebabkan  keragaman  dalam  praktik. Oleh  karena  itu,  DSAK  IAI  memutuskan bahwa  push  down  accounting  tidak  praktis untuk  dilakukan  dalam  kombinasi  bisnis entitas  sepengendali  dan  tidak  memberikan pilihan  untuk  menerapkan  dalam  kondisi tertentu.
DSAK IAI juga mempertimbangkan bahwa  PSAK  38  ini  merupakan  SAK  yang bersifat  sementara  karena  hal  ini  belum diatur  di  IFRS.  Jika  sudah  ada  IFRS  yang mengatur kombinasi bisnis entitas sepengendali  dan  pengaturan  tersebut berbeda  dengan  pengaturan  dalam  PSAK 38 ini, maka PSAK 38 akan disesuaikan di kemudian hari.

## Hubungan dengan PSAK 1
PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan mengatur dalam keadaan tertentu jika  dilakukan  penyajian  kembali  laporan keuangan, maka entitas menyajikan tambahan  laporan  posisi  keuangan  awal periode  komperatif  yang  disajikan.  Terkait dengan  penerapan  pernyataan  kepemilikan dalam PSAK 38. DSAK IAI mengonfirmasi bahwa  jika  penggabungan  unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dilakukan sejak sebelum periode berjalan maka diterapkan pengaturan dalam PSAK  1  tersebut.  Sehingga  entitas  harus menyajikan tambahan laporan posisi keuangan  awal  periode  komperatif  yang disajikan.  Akan  tetapi,  jika  penggabungan unsurunsur  laporan  keuangan  dari  entitas yang  bergabung sejak  awal  periode berjalan,  maka  hal  ini  tidak  menyebabkan entitas menyajikan tambahan laporan posisi
Vol. 6, No. 2, Mei 2023
281
keuangan  awal  periode  komperatif  yang disajikan,  sebagaimana  yang  diatur  dalam PSAK 1.

## PEMBAHASAN
Penerapan  PSAK  38  pada  Laporan Keuangan PT Matahri Putra Prima Tbk.
Pada  bulan  November  dan  Desember 2012,  PT.  Matahari  Putra  Prima  Tbk. Menjual  piutang  dan  kepemilikan  saham entitas  anaknya  yakni  PT  Matahari  Pasific dan  PT  Nadya  Putra  Investama  kepada  PT Multipolar  Tbk.  Sehingga  pada  tanggal  31 Desember  2013  dan  2012  hanya  memiliki satu  entitas  anak  yaitu  PT  Matahari  Super Ekonomi  yang  sudah  mulai  lebih  dahulu beroperasi  sejak  1994  yang  bergerak  dalam bidang  penjualan  eceran  dengan  persentase kepemilikan  PT  Matahari  Putra  Prima  Tbk sebesar  99,2%.  Diketahui  besar  jumlah  aset PT  Matahari  Super  Ekonomi  sebesar  Rp 3.757.000.000 dan Rp 3.736 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
Diketahui  bahwa  total  nilai  transaksi dalam menjual piutang dan seluruh saham PT Matahari  Pasific  dan  PT  Nadya  Putra Investama kepada PT Multipolar Tbk sebesar Rp 3.228.275.000.000.
Tabel 2  Restrukturisasi  Entitas  Sepengenda lian  SNTRES  PT  Matahari  Putra
Prima Tbk (dalam jutaan Rupiah) Deskripsi 31-Des-13 31-Des-12 Saldo awal 44.848 Reklasifikasi karena penerapan PSAK 38 (revisi 2012) (44.484) Nilai transaksi -   3.228.275 Nilai buku tercatat -   (2.669.203) Efek pajak penghasilan atas transaksi - (120.900) Efek SNTRES yang tidak tereliminasi - 6.676 Saldo akhir 444.848 Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT
Matahari Putra Prima, Tbk Tahun 2015
Berdasarkan
sumber yang didapatkan dari transaksi entitas
sepengendali pada tahun 2012 PT Matahari Tbk.  Diatas  diketahui  total  saldo  akhir selisih  nilai  transaksi  restrukturisasi  entitas sepengendali   adalah  sebesar Rp444.848.000.000. total atas “laba pengalihan  aset  ke  entitas  sepengendali dicatat  berdasarkan  penerapan  PSAK  38 (revisi  2004)  yakni  selisih  antara  nilai transaksi  dengan  nilai  buku  tercatat disajikan  ke  saldo  akun  selisih  nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali  sebesar  RP  559.072.000.000. Tercatat dengan pajak sebesar Rp 483.598.000.000 yang dikenakan tarif pajak sebesar  25%  dari  total  laba  pengalihan entitas  sepengendali  yaitu  sebesar  Rp 120.900.000.000. atas pajak laba pengalihan  aset  ke  entitas  sepengendali yang dibebankan ke akun ekuitas. Kemudian  terdapat  selisih  nilai  transaksi restrukturisasi  entitas  sepengendali  yang tidak tereliminasi sebesar Rp
6.676.000.000.  Total  hasil  pengalihan  dari transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali  adalah  sebesar  Rp  444.  848 juta  pada  31  Desember  2012  masih  dicatat dan  disajikan  pada  akun  “selisih  nilai transaksi
restrukturisasi entitas sepengendali”.
Pada  tahun  2013,  PT  Putra  Prima Tbk.  Melakukan  peralihan  sewa  dengan pembayaran  dimuka  untuk  beberapa  lokasi yang  dimiliki  oleh  PT  Mulia  Persada Pertiwi,  pihak  berelasi  dengan  total transaksi  sebesar  Rp  126.670.000.000. Transaksi  pengalihan  sewa  dibayar  dimuka tersebut  dicatat  dan  disajikan  langsung  ke akun  “Tambahan  Modal  Disetor”,  sesuai dengan  PSAK  38  (revisi  2012)  yang megharuskan seluruh transaksi restrukturisasi  entitas  sepengendali  dicatat dan  diakui  sebagai  kelompok  ekuitas  pada “Tambahan Modal Disetor”, yang disajikan pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian perusahaan.
282
Tabel 3  Restrukturisasi Entitas Sepengendali SNTRES  PT  Matahari  Putra  Prima Tbk (dalam jutaan Rupiah) Saldo awal - Reklasifikasi karena penerapan PSAK 38 (revisi 2012) 44.848 Nilai transaksi 126.670 Nilai buku tercatat (120.520) 6.150 Efek pajak penghasilan atas transaksi (1.538) Total - 4.613 Saldo akhir 449.460 Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Matahari Putra Prima, Tbk Tahun 2015 Berdasarkan tabel diatas telah disajikan  saldo  akhir  “selisih  nilai  transaksi restrukturisasi entitas sepengendali” di tahun 2012  dan  sebesar  Rp  444.848.000.000.  yang dijumlahkan  dengan  hasil  total  selisih  nilai transaksi  restrukturisasi  entitas  sepengendali sebesar  Rp  4.613.000.000.  pada  tahun  2013, kemudian total  saldo  akhir  diketahui  sebesar Rp  449.460.000.000.  Kemudian  berdasarkan penerapan PSAK-38 (revisi 2012) total saldo “selisih  nilai  transaksi  resrtukturisasi  entitas sepengendali tersebut harus direklasifikasikan  ke  akun  “tambahan  modal disetor”.
Akun  tambahan  modal  disetor,  total  dari selisih  nilai  transaksi  restrukturisasi  entitas sepengendali  yang  ditambhkan  pada  akun tambahan  modal  disetor  pada  catatan  laporan keuangan  PT  Matahari  Prima  Tbk.  31  Desember 2013.  Pada  akun  “selisih  nilai  transaksi restrukturisasi  entitas  sepengendali”  sebesar  Rp 444.848.000.000,  kemudian  pada  akhir  tahun 2013  direklasifikasikan  ke  akun  “tambahan modal  disetor”  sehingga  “nilai  transaksi restrukturisasi  entitas  sepengendali  pada  akhir 2013  bersaldo  nol.  Untuk  transaksi  entitas sepengendali  yang  terjadi  atas  pengalihan  sewa dibayar  dimuka  pada  tahun  2013  sebesar  Rp 4.613.000.0000  langsung dicatat dan ditambahan ke  akun  “Tambahan  Modal  Disetor”  sesuai dengan  penerapan  PSAK-38  (revisi  2012)  yang telah efektif diterapkan pada 1 Januari 2013.
Tabel 4  Ekuitas  PT  Matahari  Putra  Prima Tbk.
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali data saham) 31 Desember 2013 (Rp) 2012 (Rp) Ekuitas Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Modal saham-Nilai Nominal per saham pada 31 Desember 2011 Modal dasar - 10.800.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 5.377.962.800 saham pada 31 Desember 2013 dan 5.576.546.800 saham pada 31 Desember 2012 268.898 278.827 Tambahan modal disetor - neto 774.578 324.652 Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - 444.848 Saham treasuri - (33.873) Saldo laba 28.000 26.000 Telah ditentukan penggunanya Belum ditentukan penggunanya 2.223.464 2.805.270 Pendapatan komprehensif lainnya - - Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik Entitas Induk 3.294.940 3.845.724 Kepentingan non- pengendali 30 30 Jumlah Ekuitas 3.294.970 3.845.754
* Sumber:  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  PT Matahari Putra Prima, Tbk Tahun 2015

## SIMPULAN
PSAK 38 merupakan pernyataan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali. PSAK 38 terbentuk memenuhi  PSAK  22  Kombinasi  Bisnis,
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 6, No. 2, Mei 2023 283 Sebagaimana pengaturan untuk restrukturisasi  entitas  sepengendali  yang memerlukan  adanya  pengaturan  khusus karena  tidak  dapat  mengikuti  pengaturan berdasarkan PSAK 22.
Beberapa penerapan standar akuntansi  dalam  PSAK  38  (revisi  2012) tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali,  yang  menggantikan  PSAK  38 (revisi 2004)
tentang “Kombinasi
Restrukturisasi Entitas Sepengendali”. PSAK
38  (revisi  2012)  mulai  efektif  diterapkan pada  1 Januari  2013.  Menurut  IAI  penyajian dalam kombinasi bisnis sepengendali berdasarkan  PSAK  38  sebelumnya  dianggap kurang  efektif,  namun  mengingat  PSAK  38 merupakan  SAK  yang  bersifat  sementara, belum diatur di IFRS dan tidak bertentangan dengan IFRS. Jika sudah terdapat IFRS yang mengatur kombinasi bisnis entitas sepengendali dan pengaturan tersebut berbeda  dengan  pengaturan  dalam  PSAK  38 ini,  maka  PSAK  38  akan  disesuaikan  di kemudian hari. Juga dengan melihat pencatatan laporan keuangan pada perusahaan PT Matahari Prima Tbk. kombinasi bisnis entitas sepengendalian yang telah  menerapkan  PSAK  38  (revisi  2004) dengan  peralihan  pencatatan  yang  dilakukan oleh  perusahaan  dengan  menerapkan  PSAK 38 (revisi 2012)

## DAFTAR RUJUKAN
IAI.  (2012). Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  Kombinasi  Bisnis  Entitas Sepengendali . September . https://iaicabangsolo.files.wordpress.c om/2012/08/ed-dan-psak-38.pdf
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T.
D.  (2011). Akuntansi  Intermediate
(2nd ed.). Erlangga.
Sulistiyowati,  L.  (2010). Panduan  Praktis Memahami  Laporan  Keuangan .  Elex Media Komputindo.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). Akuntansi Intermediate (1st ed.). Erlangga.
Beams,  F.  A.,  Anthony,  J.  H.,  Clement,  R.
P.,  &  Lowenshon,  S.  H.  (2009). Akuntansi Lanjutan (Advanced Accounting) (9th ed.). Erlangga. Maimunah, S., Darmawan, A., & Maimunah,  S.  (2016). INDONESIA TENTANG  KOMBINASI  BISNIS PADA  LAPORAN  KEUANGAN  PT TELEKOMUNIKASI  INONESIA  ( PERSERO  )  TBK  PERIODE  2012- 2014  dianggap  sebagai  tujuan entitas  bisnis  .  laporan  keuangan yang memberikan dengan Keerangka  Dasar  Penyusunan  dan Penyajian  Laporan  Keuanga . 2 (1),
23–45.
LUQIANA,  H.,  &  TIRTA,  A.  (2015). the Implementation of Psak-38 (Revised 2012)  Re:  Business  Combination  of Entities  Under  Common  Control  on the Presentation … . 38 (April), 0–11. https://www.researchgate.net/profile /Aming- Tirta/publication/332751179_THE_ IMPLEMENTATION_OF_PSAK- 38_REVISED_2012_RE_BUSINES S_COMBINATION_OF_ENTITIE S_UNDER_COMMON_CONTRO L_ON_THE_PRESENTATION_A ND_DISCLOSURE_OF_FINANCI AL_STATEMENTS_OF_PUBLIC LY_LISTED_COMPAN