PUTUSAN PEMIDANAAN SEBAGAI PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DIBAYAR OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Eko Setiawan 1 , Ifrani 2
1 Pengadilan Negeri Kandangan, E-mail: ekosetiano1@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail:ifrani99@gmail.com

## Abstract :
The  aims  of  this  research  are  to  study  the  types  of  punishment  decided  by  the  court  as substitution to fine punishment which is not paid by corporation in environmental crime and to study the ideal type of decided by the court as substitution to fine punishment which is not paid by corporation in environmental crime. The kind of this research is normative legal research by using case approach which results are presented as descriptive analysis. From the results of the research  it  can  be  inferred  that  there  are  three  types  of  punishment  decided  by  the  court  as substitution to fine punishment which is not paid by corporation in environmental crime. Firstly : only  fine  punishment  without  imposing  other  alternative  punishment,  secondly  :  giving  other alternative punishment, confinement to the person representing the corporation before the court, and thirdly : seizure of the corporation’s assets. In the seizure of the corporation’s assets there are verdicts which do not determine the time limit and procedure of the execution and there are also verdicts which determine the limit and procedure of the execution. From the three types of punishment, the seizure of the corporation’s assets which determine the time limit and procedure of the execution is the ideal types of punishment to be decided by the court as substitution to fine punishment  which  is  not  paid  by  corporation  in  environmental  crime  and  in  case  the corporation’s assets are not sufficient to pay the fine punishment, then the public prosecutor may close or dissolve the corporation .
Keywords: Implementation of Principle of Harmony, Land Procurement, Public Interest

## Abstrak :
Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau  kurungan  tetapi  hanya  dapat  dipidana  denda.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tidak  mengatur  pidana  pengganti denda  apabila  korporasi  tidak  membayar  denda,  sedangkan  pidana  kurungan  sebagai pengganti  denda  yang  tidak  dibayar  dalam  pasal  30  KUHP  tidak  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  jenis  pidana  yang  telah  dijatuhkan  pengadilan  sebagai  pengganti  pidana  denda yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dan  untuk mengetahui  jenis  pidana  yang  ideal  untuk  dijatuhkan  pengadilan  sebagai  pengganti  pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum normatif dengan pendekatan kasus atau “case approach” yang hasilnya  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat tiga jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak  dibayar  oleh korporasi  dalam  tindak pidana  lingkungan hidup.  Pertama  :  pidana denda  saja  tanpa  memberikan  alternatif  jenis  pidana  lain,  kedua  :  pidana  kurungan  kepada orang yang mewakili korporasi di pengadilan dan ketiga : pidana perampasan aset korporasi. Dalam  pidana  perampasan  aset  korporasi  terdapat  putusan  yang  tidak  menentukan  batas
waktu dan tata cara pelaksanaannya dan terdapat pula putusan yang menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya.
Kata kunci: Implementasi Asas Keselarasan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sudah  menjadi  pengetahuan  umum  di masyarakat bahwa subyek hukum pidana itu hanya  orang  sebagai  “ naturlijke  personen” , sehingga  hanya  orang  saja  yang  dapat melakukan  tindak  pidana  dan  hanya  orang saja  yang  dapat  dipidana. 1 Hal  ini  dapat diketahui  dari  perumusan  tindak  pidana yang  selalu  diawali  dengan  frasa  “ hij  die” 2 atau “ barangsiapa”  atau  “setiap  orang”.
Frasa  “ hij  die ”  atau  “barangsiapa”  atau “setiap  orang”  ini  tidak  dapat  diartikan  lain selain  dari  pada  “orang”. 3 Frasa  “ hij  die” yang  digunakan  dalam  rumusan  berbagai “ strafbaar  feit” atau tindak  pidana  dalam “ Wetboek  van  Strafrecht  (WvS)” apabila diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia artinya “barangsiapa” yang berarti “siapapun”. Karena dalam bahasa Indonesia kata  “siapa”  merujuk  kepada  “manusia”, maka  kata  “barang  siapa”  atau  “siapapun” berarti  ‘setiap  manusia”. 4 Demikian  halnya dari perumusan pidana yang dapat
1 Sudarto.  2013. Hukum  Pidana  I  (Edisi  Revisi) . Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 100 2 Jan  Remmelink.  2003. Hukum  Pidana. Komentar  Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama., hlm. 97
3 Sudarto. Op. Cit , hlm. 101
4 Sutan Remy Sjahdeini. 2017. Ajaran Pemidanaan  :  Tindak  Pidana  Korporasi  dan  Seluk Beluknya . Jakarta : Kencana, hlm. 17
dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  10 KUHP  yang  hanya  dapat  dijatuhkan  kepada orang atau manusia.
Dari  formulasi  pasal  59  KUHP  juga dapat  disimpulkan  bahwa  korporasi  tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam KUHP.  Semangat  pasal  59  KUHP  tersebut adalah tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh  korporasi  tetapi  oleh  penggurusnya. 5
Demikian  juga  dalam  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  yang  lama  (HIR) maupun  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yang  hanya  mengatur  tata  cara penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana yang  berupa  orang  atau  manusia.  KUHAP tidak mengatur tata cara penuntutan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  berupa korporasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pengertian  siapa  yang  dimaksud  dengan “tersangka”,  “terdakwa”,  “rehabilitasi”, “pengaduan” dan “terpidana” dalam pasal 1 KUHAP.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam  KUHAP  hanya  menunjuk  kepada “orang”  atau  “manusia”  dan  tidak  kepada yang  bukan  manusia  misalnya  korporasi. Kesimpulannya  adalah  hanya  manusia  saja
5 Ibid , hlm. 19
yang  dapat  dituntut  dan  karena  itu  juga hanya  manusia  saja  yang  dapat  dipidana karena telah melakukan tindak pidana. 6
Selain  itu  pemeriksaan  dalam  perkara pidana  dan  sifat  dari  hukum  pidana  yang selalu melihat kesalahan terdakwa atau “ gen straf  zonder  schuld” menunjukkan  bahwa yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai pelaku  tindak  pidana  itu  hanyalah  orang, karena  pengertian  kesalahan  baik  berupa kesengajaan  dan  kealpaan  itu  hanya  ada  di dalam  sikap  batin  manusia. 7 Selama  ini banyak  sekali  kalangan  yang  tidak  dapat menerima  badan  hukum  sebagai  subyek hukum pidana karena adegium “Universitas Delinquere  Non  Potest” atau  badan  hukum tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana  oleh karenanya  tidak  dapat  dipidana, 8 karena korporasi  tidak  memiliki  badan  dan  jiwa, tidak memiliki “ mens  rea” atau  berbuat  “ in propria  persona  (In  one’sown  person  or personality)” , bahkan korporasi tidak memiliki  “ judicial  capacity”, sehingga korporasi  tidak  dapat  dipidana,  karena korporasi  tidak  memiliki  tubuh  nyata  yang dapat  dibebani  penderitaan  dan  tidak memiliki jiwa yang harus dipersalahkan atau
6 Ibid , hlm. 17-19
7 Sudarto. Op. Cit , hlm. 101
8 Munir  Fuady.  2004. Bisnis  Kotor  Anatomi Kejahatan  Kerah  Putih .  Bandung  :  Citra  Aditya  Bhakti, hlm. 31
dikutuk 9 atau  “ No  soul  to  be  dammed  and no body to be kicked”. 10
Seiring dengan munculnya era industrialisasi, globalisasi, modernisasi teknologi  dan  pembangunan  ekonomi, lahirlah  korporasi  yang  disatu  sisi  telah memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan  perekonomian  negara  dan pembangunan nasional. Di sisi lain korporasi  telah  menjadi  pelaku  tindak pidana  maupun  sebagai  tempat  untuk melakukan pencucian uang atau menyembunyikan  atau  menyimpan  hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dengan maksud untuk mengaburkan  tindak  pidana  pokoknya. Sehingga  kedudukan  badan  hukum  mulai bergeser dari subyek hukum perdata menjadi subyek  hukum  pidana  yang  dapat  berperan sebagai  pelaku  tindak  pidana,  alat  untuk melakukan  tindak  pidana,  maupun  objek tindak  pidana. 11 Bahkan  hampir  semua tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dapat pula dilakukan oleh korporasi, kecuali tindak  pidana  yang  sama  sekali  tidak mungkin  dilakukan  oleh  korporasi,  seperti bigami,  sumpah  palsu,  pemerkosaan  serta
9 Muladi  dan  Diah  Sulistyani  RS.  2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate
Criminal Responsibility) . Bandung : Alumni, hlm. 1-2
10 Widyo  Pramono.  2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta . Bandung : Alumni, hlm. 145
11 Surya  Jaya.  2017. Corporate  Criminal Liability. Implementasi Perma No. 13 Tahun 2016 . Aritkel dalam  Majalah  Dandapala  Penjaga  Keadilan  Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017, hlm. 72
tindak  pidana  lain  yang  satu-satunya pidananya adalah penjara dan pidana mati. 12
Tindak pidana yang dilakukan korporasi telah  mengakibatkan  kerugian  yang  sangat besar  bagi  negara  dan  pembangunan nasional.  Kerugian  tersebut  tidak  hanya dirasakan  secara  langsung  saat  ini  bahkan untuk waktu yang sangat panjang akibat dari tindak  pidana  tersebut  masih  terus  bisa dirasakan.  Akibat  yang  ditimbulkan  secara langsung terhadap masyarakat adalah kerugian  finansial,  kehilangan  pekerjaan, kemandulan, kecacatan dan bahkan kehilangan  jiwa.  Sementara  akibat  jangka panjang  dari  tindak  pidana  tersebut  dapat menimbulkan  kerusakan  lingkungan  hidup dan  gangguan  kesehatan. 13 Misalnya  tindak pidana  pembukaan  lahan  gambut  dengan cara  membakar  yang  dilakukan  oleh  PT. Kallista  Alam  (PT.  KA); PT.  Platindo  Agro Subur  (PT.  PAS);  PT.  Surya  Panen  Subur (PT.  SPS);  PT.  Antang  Sawit  Perkasa  (PT. ASP); dan PT. Adei Plantation dan Industry (PT.  API)  telah  mengakibatkan  kerusakan tanah dan lingkungan; kerusakan lingkungan sifat kimia tanah; kerusakan lingkungan sifat biologi  tanah;  kerusakan  lingkungan  fisik tanah; kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna;  meningkatnya  gas  emisi  rumah  kaca di atmosfer dan lahan gambut tidak bisa lagi menyimpan  air  sehingga  mengakibatkan kerusakan geologis dan plasma nutfah.
12 Hasbullah F.
Sjawie. 2015.
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  pada  Tindak Pidana Korupsi . Jakarta : Kencana, hlm. 66 – 67 13 Sutan Remy Sjahdeini. Op. Cit , hlm. 22
Selanjutnya
tindak pidana menghasilkan  limbah  B3,  dumping  limbah ke  lingkungan,  pelanggaran  baku  mutu  air limbah  dan  tidak  melalukan  penggelolaan limbah  yang  dilakukan  oleh  PT.  Karawang Prima  Sejahtera  Steel  (PT.  KPSS);  PT. Albasi Priangan Lestari (PT. APL); PT. Indo Bharat  Rayon  (PT.  IBR);  PT.  Koyama Casting Indonesia (PT. KCI); PT. Dongwoo Environmental  Indonesia  (PT.  DEI);  PT. Indomico  Mandiri  (PT.  IM)  berpotensi untuk  menimbulkan  berbagai  macam  jenis penyakit  seperti  halnya  dalam  kasus minamata  di  Jepang.  Karena  akibat  dari “ corporate crime” tersebut telah menimbulkan  kerusakan  sosial  yang  jauh lebih  besar  bila  dibandingkan  dengan gabungan  dari  seluruh  “ street  crime”, 14 sehingga  tindak  pidana  korporasi  atau “ corporate crime” itu menjadi tindak pidana yang paling serius bila dibandingkan dengan semua  jenis  tindak  pidana,  kemudian  badan hukum  mulai  diterima  sebagai  subyek hukum  pidana  yang  dapat  melakukan kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan  yang  disebut  dengan  “ corporate crime” atau  “kejahatan  korporat” yang disebut dengan istilah “kejahatan korporasi” atau
“kejahatan organisasi” atau “ organizational crime”.
15
Akhirnya adegium “ Universitas Delinquere Non  Potest ” mulai ditinggalkan, sehingga muncul berbagai macam teori atau
14 Ibid , hlm. 26
15 Munir Fuady. Op. Cit , hlm. 27
ajaran  hukum  pidana  yang  dipakai  untuk dapat membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada
korporasi.  Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini, teori atau ajaran tersebut diantaranya adalah
“ajaran pertanggungjawaban mutlak (doctrine  of  strict  liability)”;  “ ajaran pertanggungjawaban pidana pengganti (doctrine  of  vicarious  liability)”;  “ ajaran identifikasi (doctrine  of  identification)”;
“ ajaran delegasi (doctrine of delegation)”;” ajaran  agregasi (doctrine  of agregation)”; “ model budaya kerja perusahaan”; “ reactive corporate fault”; dan “ajaran  gabungan” . 16 Sedangkan  menurut Munir  Fuady,  teori-teori  yang  berlaku terhadap  proses  pemidanaan  suatu  badan hukum  antara  lain  :  “ ultra  vires”;  “ teori keagenan”;  “teori  surat  kuasa”;  “ alter ego”,”respondeat  superior”;  “piercing  the corporate  veil”;  “deep  pocket  theory”; “strict  liability”;  “vicarious  liability”; “ pembuktian  terbalik”;  “ fiduciary  duty”;
“in  house  management  rule dan insider trading.” 17
Formulasi pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH) ada  dalam  pasal  116  ayat  (1)  yaitu  : “Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha,  tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana
16 Sutan Remy Sjahdeini. Op. Cit , hlm. 6 17 Munir Fuady. Op. Cit , hlm. 206-207
dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b.  orang  yang  memberi  perintah  untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang  bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan dalam  tindak  pidana  tersebut”.  Ketentuan pasal  116  ayat  (1)  UUPPLH  tersebut  hanya mengatur  tuntutan  yang  ditujukan  kepada badan  usaha  dan  atau  orang  yang  memberi perintah, sedangkan ketentuan pidana dalam pasal  98  -  115  UUPPLH  sebatas  mengatur pidana  penjara  dan  denda  tetapi  tidak menentukan secara jelas sanksi pidana  yang relevan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan hidup.  Sehingga UUPPLH  tidak menentukan  secara  jelas  jenis  pidana  pokok yang  tepat  untuk  dijatuhkan  terhadap korporasi. 18
Pengaturan  pidana  tambahan  atau tindakan  tata  tertib  kepada  korporasi  dalam pasal  119  UUPPLH  yang  menyatakan bahwa  :  “Selain  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap  badan  usaha  dapat  dikenakan pidana  tambahan  atau  tindakan  tata-tertib berupa:  a.  perampasan  keuntungan  yang diperoleh  dari  tindak  pidana;  b.  penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;  c.  perbaikan  akibat  tindak  pidana; d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan  di  bawah  pengampuan  paling
18 Mispansyah. Bahan  Kuliah  Kapita  Selekta Hukum  Pidana.  Kejahatan  Sumber  Daya  Alam  Oleh Korporasi . hlm. 65 – 66
lama  3  (tiga)  tahun”  terkesan  begitu  tiba- tiba.  Seharusnya  UUPPLH  menentukan terlebih  dahulu  jenis  pidana  pokok  terhadap korporasi,  setelah  itu  baru  kemudian dilanjutkan  dengan  ketentuan  mengenai pidana  tambahan  atau  tindakan  tata  tertib. Sedangkan  jenis  pidana  yang  diatur  dalam pasal 98 sampai dengan pasal 115 UUPPLH adalah  pidana  penjara  dan  pidana  denda tanpa  mengatur  jenis  pidana  pokok  yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Sehingga  sangat  tidak  mungkin  apabila korporasi dijatuhi pidana penjara. 19
Karena  korporasi  yang  melakukan tindak  pidana  lingkungan  hidup  tersebut tidak  memiliki  badan,  maka  pidana  yang dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi  tersebut sudah  pasti  berbeda  dengan  pidana  yang dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi atau  pemberi  perintah  atau  pemimpin kegiatan  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup.  Di  mana  kepada  mereka  yang melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup untuk  atau  atas  nama  korporasi  dalam pemidanaannya tidak menimbulkan permasalahan,  karena  semua  jenis  pidana seperti  pidana  penjara,  kurungan,  denda, pidana  tambahan  dan  tindakan  tata  tertib dapat  dijatuhkan  kepada  mereka.  Terhadap pidana  denda  yang  tidak  dibayar  pun  juga sudah  ada  alternatif  penyelesaiannya.  Di mana  kalau  menurut  pasal  30  KUHP, apabila  pidana  denda  tidak  dibayar,  masih
19 Ibid , hlm. 67
bisa diganti dengan pidana kurungan. Tetapi ketentuan  pasal  30  KUHP  tersebut  hanya dapat berlaku untuk pengurus korporasi atau pemberi  perintah  atau  pemimpin  kegiatan dalam  tindak pidana lingkungan hidup  yang merupakan  subyek  hukum  pidana  yang berupa orang atau manusia.
Sedangkan untuk subyek hukum pidana yang  berupa  korporasi,  jenis  pidana  pokok yang relevan untuk dapat dijatuhkan kepada korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup  adalah  pidana  denda selain  pidana  tambahan  dan  tindakan  tata tertib.  Namun  karena  UUPPLH  tidak memberikan  pilihan  yang  dimungkinkan untuk  menggantikan  pidana  denda  apabila pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  dan mekanisme pembayarannya, sedangkan ketentuan  pasal  30  KUHP  tidak  dapat diberlakukan kepada korporasi yang melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup, sehingga  terjadi  kekosongan  pengaturan alternatif  jenis  sanksi  pidana  sebagai pengganti  pidana  denda  apabila  pidana denda  tidak  dibayar  oleh  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup. Akibatnya  terjadi  ketidakseragaman  dalam penerapan  jenis  pidana  pengganti  denda yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  kepada korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup  apabila  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup tersebut  tidak  membayar  pidana  denda.
Sehingga  putusan  pengadilan  yang  berbeda tersebut sangat menarik untuk diteliti.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  penulis  membatasi penelitian  ini  ke  dalam  dua  permasalahan pokok yaitu :
1. Jenis  pidana  apa  yang  telah  dijatuhkan pengadilan  sebagai  pengganti  pidana  denda yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi  dalam tindak pidana lingkungan hidup ?.
2. Jenis  pidana  apa  yang  ideal  untuk dijatuhkan  pengadilan  sebagai  pengganti pidana  denda  yang  tidak  dibayar  oleh korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup ?.

## PEMBAHASAN
Jenis  Pidana  Yang  Telah  Dijatuhkan Pengadilan  Sebagai  Pengganti  Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana

## Lingkungan Hidup
Dari  formulasi  ketentuan  pidana  dalam pasal  98  s/d  120  UUPPLH,  sanksi  pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana  lingkungan  hidup  adalah  pidana penjara  dan  pidana  denda.  Frasa  “dan” dalam  pasal-pasal  di  ketentuan  pidana tersebut  mengharuskan  kedua  jenis  pidana tersebut  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak pidana lingkungan hidup. Sedangkan pelaku tindak  pidana  lingkungan  hidup  adalah orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbadan  hukum  maupun  yang  tidak
berbadan  hukum  (korporasi).  Kepada  orang perseorangan  sebagai  subyek  hukum  pidana yang  merupakan  orang  atau  manusia  masih bisa  dipidana  penjara.  Sedangkan  kepada badan  usaha,  baik  yang  berbadan  hukum maupun  yang  tidak  berbadan  hukum (korporasi),  tidak  mungkin  untuk  dipidana penjara.  Sehingga  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup hanyalah pidana denda.
UUPPLH  tidak  mengatur  jenis  sanksi pidana  lain  sebagai  pengganti  (alternatif) pidana  denda  apabila  korporasi  yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan  hidup  tidak  mau  membayar pidana  denda  yang  dijatuhkan  pengadilan. Dengan  mengacu  pada  pasal  103  KUHP, maka  ketentuan-ketentuan  dalam  Bab  I sampai  Bab  VIII  KUHP  juga  berlaku  bagi tindak  pidana–tindak  pidana  yang  oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika peraturan perundang-undangan tersebut menentukan lain. Sehingga KUHP memberikan  peluang  untuk  menjadikan pidana kurungan sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Dengan demikian  ketentuan  pasal  30  dan  pasal  31 KUHP  berlaku  juga  bagi  ketentuan  pidana yang  telah  diatur  dalam  pasal  98  s/d  120 UUPPLH.  Pasal  30  KUHP  menentukan bahwa  jika  pidana  denda  yang  dijatuhkan
pengadilan  tidak  dibayar  maka  diganti dengan pidana kurungan.
Pelaku tindak pidana  lingkungan hidup adalah  orang  perseorangan  atau  badan usaha,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun yang  tidak  berbadan  hukum  (korporasi). Kepada  mereka  yang  melakukan  tindak pidana  lingkungan  hidup  untuk  atau  atas nama korporasi dalam pemidanaannya tidak menimbulkan  permasalahan,  karena  semua jenis  pidana  dapat  dijatuhkan  kepada mereka.  Terhadap  pidana  denda  yang  tidak dibayar  pun  juga  sudah  ada  alternatif penyelesaiannya.  Di  mana  kalau  menurut ketentuan  pasal  30  KUHP  di  atas,  apabila pidana  denda  yang  dijatuhkan  pengadilan tidak  dibayar  dapat  diganti  dengan  pidana kurungan.  Tetapi  ketentuan  pasal  30  KUHP tersebut  hanya  berlaku  untuk  pengurus korporasi  atau  pemberi  perintah  atau pemimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana lingkungan  hidup  yang  merupakan  subyek hukum  pidana  yang  berupa  orang  atau manusia  tidak  untuk  subyek  hukum  pidana yang  berupa  badan  usaha,  baik  yang berbadan  hukum  maupun  yang  tidak berbadan hukum (korporasi).
Sehingga terjadi kekosongan pengaturan (rechtsvacuum) jenis  sanksi pidana  sebagai  pengganti  (alternatif)  pidana denda  apabila  korporasi  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan  pengadilan.  Akibatnya  terjadi
ketidakseragaman  dalam  penerapan  jenis sanksi  pidana  sebagai  pengganti  (alternatif) pidana  denda  yang  dijatuhkan  pengadilan kepada  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  lingkungan  hidup  apabila  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan hidup  tersebut  tidak  membayar  pidana denda. Diantaranya terdapat putusan pengadilan  yang  hanya  menjatuhkan  pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana  lain  sebagai  pengganti  denda  yaitu kepada  PT.  Kalista  Alam;  PT.  Karawang Prima  Sejahtera  Steel  (PT.  KPSS);  PT. Surya Panen Subur (PT. SPS); PT. National Sago  Prima  (PT.  NSP);  PT.  Indo  Bharat Rayon (PT. IBR); PT. Plantindo Agro Subur (PT.  PAS)  dan  PT.  Antang  Sawit  Perkasa (PT.  ASP),  ada  putusan  pengadilan  yang menjatuhkan pidana kurungan kepada pengurus korporasi yang mewakili korporasi di  pengadilan  sebagai  pengganti  pidana denda  yaitu  dalam  perkara  PT.  Adei Plantation  &  Industry  (PT.  API)  dan  PT. Dongwoo  Environmental  Indonesia  (PT. DEI) dan ada pula putusan pengadilan  yang menjatuhkan  perampasan  aset  korporasi sebagai pengganti pidana denda yaitu dalam perkara  PT.  Albasi  Priangan  Lestari  (PT. APL);  PT.  Koyama  Casting  Indonesia  (PT. KCI); PT. Indominco Mandiri (PT. IM) dan PT. Jatimjaya Perkasa (PT. JP).
Dalam  putusan  pertama  yang  hanya menjatuhkan  pidana  denda  saja  tanpa memberikan  alternatif  jenis  pidana  lain
sebagai  pengganti  pidana  denda  apabila korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup  tidak  membayar  pidana denda.  Menurut  penulis  penjatuhan  pidana denda  saja  tanpa  disertai  alternatif  pidana pengantinya tidak efektif untuk menjerat dan memberi  efek  jera  kepada  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup sehingga  penjatuhan  pidana  denda  kepada korporasi  tidak  akan  efektif.  Seperti  yang dikatakan  oleh  Hakim  Agung  Surya  Jaya bahwa  :  “...  penjatuhan  pidana  denda  bagi korporasi tidak efektif. Sanksi pidana denda hanya  menjadi  macan  kertas  saja.”  Munir Fuady juga mengatakan bahwa pidana denda yang  dijatuhkan  kepada  korporasi  tidak efektif  karena  korporasi  akan  menjadikan pengeluaran  dana  untuk  denda  ini  sebagai pos pengeluaran biasa  yang  merupakan cost of business korporasi tersebut dan jika denda dianggap  sudah  terlalu  membebankan, korporasi  dapat  mengajukan  dirinya  untuk dipailitkan. 20 Adapun  upaya  yang dilakukan oleh Jaksa apabila korporasi tidak membayar  pidana  denda  yang  dijatuhkan kepadanya  adalah  dengan  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat dengan  dasar  korporasi  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  karena  tidak membayar  pidana  denda  yang  dijatuhkan kepadanya. Dalam gugatan tersebut disertakan  permohonan  agar  putusan  dapat dilaksanakan  meskipun  ada  upaya  hukum
20 Munir Fuady. Op. Cit , hlm. 28
banding,  kasasi  dan  peninjauan  kembali (putusan serta merta/ uitvoerbaar bij voorraad ).
Sedangkan  dalam  putusan  kedua  yang menjatuhkan pidana kurungan kepada pengurus korporasi yang mewakili korporasi di  pengadilan  sebagai  pengganti  pidana denda  apabila  korporasi  yang  melakukan tindak  pidana  lingkungan  hidup  tersebut tidak  membayar  pidana  denda,  menurut penulis putusan pengadilan ini akan menimbulkan  banyak  permasalahan  dalam praktek  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana- nya.  Permasalahan  pertama  adalah  siapa yang  akan  menjalani  pidana  kurungan tersebut  apabila  PT.  DEI  dan PT. API  tidak mau  membayarnya  ?  Apakah  Kim  Young Woo  dan  Sdr.  Tan  Kei  Yoong  ?  Dalam kapasitas sebagai apa mereka akan dikenakan  kurungan  ?  Apakah  dalam kapasitasnya  sebagai  Presiden  Direktur  dan Direksi/Managing  Director  atau  sebagai pribadi  ?  Bagaimana  jika  ternyata  telah terjadi  pergantian  jabatan  Presiden  Direktur di  PT.  DEI  dan  Direksi/Managing  Director PT. API ?  apakah  yang menjalani  kurungan tetap  Kim  Young  Woo  dan  Sdr.  Tan  Kei Yoong  atau  Presiden  Direktur  PT.  DEI  dan Direksi/Managing  Director  PT.  API  yang pada  saat  itu  menjabat  ?    Presiden  Direktur PT.  DEI  dan  Direksi/  Managing  Director PT.  API  yang  baru  yang  mengantikan  Kim Young  Woo  dan  Sdr.  Tan  Kei  Yoong  pasti akan  keberatan  dan  menolak  menjalani
pidana  kurungan  mengantikan  PT.  DEI  dan PT. API.
Permasalahan  kedua  adalah  permasa- lahan  perumusan  subyek  yang  telah  terjadi sejak  dari  tingkat  pertama.  Jika  perumusan subyeknya sebagaimana ditulis dalam putusan  tingkat  pertama  dan  banding,  maka sebenarnya yang menjadi terdakwa bukanlah PT.  DEI,  namun  diri  pribadi  dari  Kim Young  Woo.  Sementara  itu  jika  dalam perkara  ini  yang  diadili  adalah  diri  pribadi dari  Kim  Young  Woo,  maka  perkara  ini melanggar  asas Ne  Bis  In  Idem ,  mengingat terhadap diri pribadi Kim Young Woo telah diperiksa  dan  diputus  juga  dalam  berkas perkara yang tersendiri bersama-sama dengan Kim Byung Seop dengan kualifikasi tindak pidana sebagai orang yang menyuruh melakukan  pencemaran  lingkungan  hidup dan  dipidana  6  (enam)  bulan  penjara  dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  Subsidair  3  (tiga)  bulan  kurungan. Hal yang sama tidak menutup kemungkinan akan  menimpa  Tan  Kei  Yoong  sebagai Direksi/ Managing Director PT. API. Permasalahan ketiga adalah sejak tahap penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan yang menjadi tersangka adalah PT. DEI dan PT.  API  bukan  Kim  Young  Woo  dan  Sdr. Tan  Kei  Yoong.  Demikian  halnya  dalam surat dakwaan dan dalam proses pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  yang menjadi  terdakwa  adalah  PT.  DEI  dan  PT. API  bukan  Kim  Young  Woo  dan  Sdr.  Tan
Kei  Yoong.  Kim  Young  Woo  dan  Sdr.  Tan Kei  Yoong  hanya  tampil  untuk  mewakili PT.  DEI  dan  PT.  API  di  sidang  pengadilan dalam kapasitasnya sebagai Presiden Diektur  PT.  DEI  dan  Direksi/Managing Director  PT.  API.  Sehingga  menurut penulis, menjatuhkan pidana kepada pengurus  tanpa  melalui  statusnya  sebagai tersangka/terdakwa sejak tahap penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan hingga  pemeriksaan  di  persidangan  dalam kaitannya  dengan  kesalahan  korporasi  yang diajukan  sebagai  terdakwa,  telah  melanggar hukum  acara  pidana  yang  berlaku  yang menjamin  dan  memberikan  perlindungan terhadap  hak-hak  tersangka/  terdakwa  sejak penyelidikan hingga proses persidangan. Selanjutnya dalam putusan ketiga  yang menjatuhkan  perampasan  aset  korporasi sebagai  pengganti  pidana  denda  apabila korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup  tersebut  tidak  membayar pidana  denda,  dari  hasil  penelitian  penulis terhadap  keempat  putusan  yang  menjatuh- kan  perampasan  asset  korporasi  sebagai pengganti  pidana  denda,  terdapat  ketidak- seragaman  dalam  redaksi  amarnya  dan  juga terdapat  putusan  yang  tidak  menentukan batas  waktu  pelaksanaannya.  Ketidaksera- gaman  tersebut  misalnya  putusan  dalam perkara    PT.  APL;  PT.  KCI    dan  PT.  IBR. Dalam  perkara    PT.  APL,  pengadilan menyatakan  “…    dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  sebagian
asset  harta  terdakwa  II  disita  dan  dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah  denda  dimaksud”,  sedangkan  dalam perkara  PT.  KCI,  pengadilan  menyatakan “…dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  perampasan asset  PT.  KCI  oleh  Penuntut  Umum  untuk dijual  lelang  menutupi  denda  sejumlah tersebut”  dan  dalam  perkara  PT.  IBR, pengadilan menyatakan “…dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  diganti  dengan  perampasan  asset terdakwa  PT.  IBR  oleh  Penuntut  Umum untuk  dijual  lelang  menutupi  sejumlah pidana  denda  tersebut”.  Meskipun  hakikat dari ketiga putusan tersebut sama, sebaiknya pengadilan melakukan penyeragaman redaksinya.
Ketiga  putusan  dalam  perkara    PT. APL;  PT.  KCI    dan  PT.  IBR  tersebut  juga tidak  menentukan  batas  waktu  pelaksanaan- nya  sehingga  akan  terjadi  ketidakpastian hukum. Menurut penulis, hal yang demikian terjadi  karena  ketiga  putusan  tersebut diputus sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  13  Tahun 2016  Tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi (PERMA  No.  13  Tahun  2016).  Berbeda dengan  putusan  dalam  perkara  PT.  IM  dan PT. JP yang sudah seragam dan menentukan batas waktu pelaksanaanya sehingga terdapat  kepastian  hukum  dalam  pelak- sanaannya,  karena  diputus  sesudah  terbinya
PERMA  No.  13  Tahun  2016.  Di  mana dalam  perkara  PT.  IM  dan  PT.  JP, pengadilan  menyatakan  bahwa  “…  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan sejak  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap, maka harta benda terdakwa PT.  IM dan PT. JP  disita  dan  dilelang  untuk  membayar sejumlah  denda  tersebut. ” Namun  demikian menurut  penulis,  putusan  ini  tidak  secara serta  merta  dapat  dieksekusi  oleh  Jaksa. Sebab  belum  ada  tata  cara  dalam  hukum acara  pidana  yang  mengaturnya.  Masih diperlukan  peraturan  pelaksanaannya  baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah.  Sebelum  undang-undang  atau peraturan  pemerintah  terbit,  maka  Jaksa dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri  setempat  dengan  dasar  korporasi telah  melakukan perbuatan melawan hukum karena  tidak  membayar  pidana  denda  yang dijatuhkan  kepadanya  disertai  permohonan agar  putusan  dapat  dilaksanakan  meskipun ada  upaya  hukum  banding,  kasasi  dan peninjauan kembali (putusan serta merta/ uitvoerbaar bij voorraad ).
Jenis Pidana Yang Ideal Untuk Dijatuhkan Pengadilan Sebagai Penggan- ti  Pidana  Denda  Yang  Tidak  Dibayar Oleh  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup
Diuraikan  dimuka  bahwa  UUPPLH mengalami kekosongan pengaturan alternatif jenis pidana lain sebagai pengganti pidana  denda  apabila  pidana  denda  tersebut
tidak dibayar oleh korporasi yang melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup. Sedangkan  pidana  denda  yang  dijatuhkan pengadilan  tidak  mungkin  berdiri  sendiri (mandiri)  tetapi  diperlukan  adanya  pidana pengganti  denda  jika  pidana  denda  tidak dibayar. Pidana pengganti denda ini bertujuan  agar  sanksi  pidana  denda  dapat lebih  efektif  diterapkan.  Dalam  konteks pidana  pengganti  denda  yang  tidak  dibayar oleh  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  liungkungan  hidup  adalah  pidana pengganti  tersebut  berfungsi  agar  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan hidup  tidak  terlepas  dari  pertanggung- jawaban    pidana  sebagai  subjek  hukum pidana.
Sedangkan  hakim  tidak  boleh  menolak perkara  yang  diajukan  kepadanya  karena adegium  atau  pepatah  yang  mengatakan ius curia  novit atau iura  novit  curia, yang bermakna  bahwa  hakim  dianggap  tahu hukum (de  rechtbank  kent  recht atau the court knows the law) yang berarti pengadilan bertanggung jawab untuk menentukan hukum yang berlaku. Pengadilan  secara ex  officio memiliki kewenangan  hukum  untuk  memberikan pertimbangan  yang  tidak  terbatas  pada argumen  hukum  yang  diajukan  oleh  para pihak.  Pengadilan  dapat  menetapkan  teori hukum yang berlaku meskipun hal itu belum diajukan  oleh  para  pihak  yang  berperkara. Sedangkan  para  pihak  dibebaskan  dari
kewajiban menentukan apa hukumnya untuk kasus yang diajukan. 21
Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  telah  menegaskan  bahwa  : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  kepadanya  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. ” Oleh karena itu, hakim harus mengisi kekosongan tersebut dengan mengadakan  penemuan  hukum  baru  dalam peristiwa konkret yang dihadapinya. 22 Tugas penemuan hukum ini dijalankan oleh hakim untuk  menjamin  penerapan  perundang- undangan  atau  hukum  pada  umumnya  tetap aktual  dan  adil.  Hakim  harus  melakukan penafsiran hukum, konstruksi hukum, penghalusan hukum atau menerapkan prinsip argumentum  a  contrario .  Hakim tidak  boleh  sekadar  menjadi “ mulut  atau corong  undang-undang (spekbius  van  de wet, bouche de la loi) ” . Hakim adalah mulut keadilan dan kebenaran. 23
Hakim  dalam menangani  perkara tindak  pidana  lingkungan  hidup  harus
21 Dahlan  Sinaga.  2015. Kemandirian  dan Kebebasan  Hakim  Memutus  Perkara  Pidana  Dalam Negara  Hukum  Pancasila.  Suatu  Perspektif  Teori Keadilan  Bermartabat. Bandung  :  Nusamedia,  hlm. 130 – 131
22 Hartiwiningsih. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan. Surakarta : UNS Press, hlm. 41 – 42 23 Bagir  Manan. Pembaruan  Undang- Undang  Pos  (Undang-Undang  No.  38  Tahun  2009). Majalah Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 38 Maret 2018, hlm. 6
bersikap  progresif.  Hakim  harus  berani menerapkan  prinsip-prinsip  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  antara lain  prinsip  kehati-hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism. 24 Judicial  activism adalah  suatu filosofi  dari  pembuatan  putusan  peradilan, dimana  hakim  mendasarkan  pertimbangan- pertimbangan  putusannya  antara  lain  pada pandangan hakim tersebut terdapat perkembangan  baru  atau  kebijakan  publik yang  berkembang  dan  sebagainya.  Hakim dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara lingkungan  hidup  harus  terlebih  dahulu memahami  asas-asas  kebijakan  lingkungan (principles  of  environmental  policy) agar hakim  dapat  berperan  dalam  pemulihan lingkungan  dengan  menjatuhkan  putusan yang  tidak hanya  bersifat punitif  tetapi  juga mengedepankan proses pemulihan lingkungan. 25
Bagian  terpenting  dalam  penegakkan hukum  pidana  lingkungan  hidup  terhadap korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup  adalah  penentuan  jenis sanksi,  penjatuhan  sanksi  dan  pelaksanaan pidananya yang semuanya harus diorientasikan  dan  didasarkan  pada  tujuan
24 Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  :  36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, hlm. 4
25 Indonesia  Center  For  Environmental  Law (ICEL). 2014. Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Serifikasi  Hakim  Lingkungan  Hidup .  Jakarta  : Indonesia  Center  For  Environmental  Law  (ICEL) bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis  Peradilan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, hlm. 29
pemidanaan.  Setelah  tujuan  pemidanaan ditetapkan,  barulah  ditentukan  jenis  dan bentuk  sanksi  apa  yang  paling  tepat  untuk dikenakan kepada pelaku kejahatan. 26 Selain itu, sanksi yang dijatuhkan harus berorientasi  sama  dengan  orientasi  tindak pidana  yang  dilakukan  sehingga  tujuan pemidanaan dapat tercapai. Menurut Wahyu Yun  Santoso,  peranan  pidana  dalam  hukum lingkungan  adalah  sebagai  daya  paksa berupa injucntion (untuk pemulihan lingkungan hidup) dan remidi (ganti rugi). 27
Secara  umum  tujuan  dibentuknya  peraturan perundang-undangan  di  bidang  lingkungan hidup  adalah  untuk  mewujudkan  konservasi lingkungan  hidup  melalui  tiga  hal,  yaitu perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati (pelestarian), dan pemanfaatan secara lestari. 28
Suatu  peraturan  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  konservasi  lingkungan  hidup harus mengatur sanksi pidana yang jelas dan tepat.  Ketiga  hal  yaitu  perlindungan  sistem penyangga kehidupan, pengawetan keaneka- ragaman hayati (pelestarian), dan pemanfaatan  secara  lestari  dapat  dilaksana- kan  apabila  sanksi  yang  diatur  dalam peraturan  di  bidang  lingkungan  hidup  juga
26 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah.  2005. Politik  Hukum  Pidana.  Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 86
27 Mahrus  Ali  dan  Ayu  Izza  Elvany.  2014. Hukum  Pidana  Lingkungan.  Sistem  Pemidanaan Berbasis  Konservasi  Lingkungan  Hidup. Yogyakarta : UII Press, hlm. 165
28 Ibid
berorientasi  pada  konsevasi  lingkungan hidup. 29 Menurut  Zaihirin  Harahap,  suatu peraturan  di  bidang  lingkungan  hidup  yang dibentuk  dengan  tujuan  untuk  membela kepentingan  lingkungan  hidup,  mempunyai konsekuensi  dalam  penegakannya  harus bertujuan  untuk  melindungi  lingkungan hidup.  Sanksi  pidana  sebagai  salah  satu sanksi  yang  diatur  didalamnya  harus diterapkan  dengan  tujuan  untuk  melindungi lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu sistem  pemidanaan  di  bidang  lingkungan hidup  yang  berbasis  konservasi  lingkungan hidup demi terwujudnya pengelolaan lingkungan  hidup  yang  disertai  dengan perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan hidup. 30
Muladi,  Dwidja  Priyatno,  Hasbullah  F. Sjawie,  Mahrus  Ali  dan  Sutan  Remy Sjahdeini  menyepakati  bahwa  hanya  pidana denda  saja  yang  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi  sebagai  pidana  pokok,  mereka juga mengusulkan jenis sanksi tindakan atau tata  tertib  sebagai  pidana  tambahan,  tetapi mereka  tidak  secara  jelas  mengusulkan  apa jenis  sanksi  pidana  yang  dapat  dijadikan sebagai  substitusi  pidana  denda.  Sedangkan Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  sendiri telah  mengatakan  bahwa  untuk  menjamin terlaksananya  sanksi  pidana  denda  tersebut perlu dipertimbangkan batas waktu pelaksanaan pembayaran denda dan tindakan-tindakan  paksaan  yang  diharapkan
29 Ibid , hlm. 166 30 Ibid
dapat  menjamin  pembayaran  denda  apabila terpidana  tidak  dapat  membayarnya  dalam batas  waktu  yang  telah  ditetapkan. 31
Beberapa jenis sanksi pidana yang diusulkan oleh Muladi,  Dwidja Priyatno,  Hasbullah  F. Sjawie,  Mahrus  Ali  dan  Sutan  Remy Sjahdeini  merupakan  pidana  tambahan  atau tindakan tata tertib  yang sudah diatur dalam pasal 119 UUPPLH.
Menurut  penulis,  terhadap  pidana denda yang tidak dibayar terpidana diperlukan pengganti dendanya dan beberapa  jenis  sanksi  pidana  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  subsitusi  pidana  denda. Caranya  adalah  sanksi  pidana  seperti penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat usaha dan/atau kegiatan  korporasi  yang saat ini  merupakan  pidana  tambahan  atau tindakan  tata  tertib  tidak  lagi  ditetapkan sebagai  pidana  tambahan  tetapi  dijadikan sebagai  pengganti  pidana  denda.  Karena pidana  pengganti  denda  ini  dimaksudkan untuk  memaksa  atau  menekan  terpidana untuk  membayar  pidana  denda  yang dijatuhkan pengadilan kepadanya. 32 Menurut Barda  Nawawi  Arief,  pidana  paksaan  untuk menegakkan  pidana  denda  adalah  dengan penyitaan  harta  milik  terpidana (seizure  of property), penyitaan  barang  tetap  terpidana (seizure  of  real  estate) dan  penahanan
31 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1992. Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana . Bandung : Alumni, hlm. 181
32 Suhariyono.  2012. Pembaruan  Pidana Denda  Di  Indonesia.  Pidana  Denda  Sebagai  Sanksi Alternatif. Jakarta : Papas Sinar Sinanti, hlm. 252
( detention). 33 Sehingga  sedapat  mungkin pidana  denda  itu  harus  dibayar  oleh terpidana dan untuk pembayarannya ditetapkan  tenggang  waktu.  Untuk  itu, Suhariyono  mengusulkan  jika  pidana  denda itu  tidak  dibayar  penuh  dalam  tenggang waktu  yang  telah  ditetapkan,  maka  untuk pidana  denda  yang  tidak  dibayar  tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. 34
Demikian  pula  Dwidja  Priyatno  yang mengusulkan  agar  apabila  pidana  denda tidak dibayar oleh korporasi, maka pembayarannya  hanya  dibatasi  atau  diambil dari  harta  kekayaan  korporasi  itu  sendiri. 35
Sutan  Remy  Sjahdeini  mengusulkan  agar korporasi  yang  dijatuhi  pidana  denda  juga harus  dinyatakan  pailit  apabila  tidak sanggup  membayar  besarnya  denda  yang dijatuhkan  kepada  korporasi  tersebut. 36
Menurut  Syaiful  Bakhri,  jika  seseorang dijatuhi  pidana  denda  oleh  pengadilan kemudian  tidak  membayar  pidana  denda  itu dalam  waktu  30  hari  sejak  pengadilan menjatuhkan putusannya, maka harta bendanya  dapat  disita  untuk  membayar denda  itu  atau  ia  akan  dikurung  sebagai
33 Barda  Nawawi  Arief.  2003. Beberapa Masalah Perbandingan Hukum . Jakarta : RadjaGrafindo Persada, hlm. 24 34 Suhariyono. Op. Cit , hlm. 362
35 Dwidja Priyatno. 2017. Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Kebijakan Legislasi. Depok : Kencana, hlm. 122 36 Sutan Remy Sjahdeini. Op. Cit , hlm. 8
pengganti denda itu. 37 Dari pendapat Syaiful Bakhri  tersebut,  menurut  penulis  hanya penyitaan  terhadap  harta  benda  saja  yang dapat diterapkan kepada korporasi sedangkan  pidana  kurungan  tidak  dapat diterapkan terhadap korporasi.
Adriano  mengusulkan  agar  dalam penjatuhan  pidana  denda  kepada  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan hidup,  sepatutnya  diikuti  dengan  perintah kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan  penyitaan  terhadap  harta  benda milik  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  lingkungan  hidup  tersebut.  Apabila dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan sesudah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup tidak membayar denda yang telah dijatuhkan, harta benda milik korporasi yang melakukan  tindak  pidana  tersebut  dilelang sebagai  pengganti  pidana  denda  yang  tidak dibayar  dan  apabila  tidak  mencukupi, korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup  tersebut  dibubarkan. 38
Perintah  penyitaan  terhadap  harta  benda milik  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  lingkungan  hidup  sangat  penting untuk  menjamin  terlaksananya  pembayaran denda.  Selain  itu  perlu  juga  adanya  sanksi
37 Syaiful  Bakhri.  2016. Pidana  Denda  : Dinamikanya  Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Praktek Peradilan. Jakarta : Kreasi Total Media, hlm. 311 38 Adriano.2016. Pemikiran  Dan  Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi.  Dengan  Fiksi  Perkara  Lingkungan . Bandung : Mandar Maju, hlm. 5
pidana  yang  lebih  berat  yaitu  pidana pembubaran  korporasi  yang  tentunya  akan membawa dampak pada terjadinya dilikuidasinya  korporasi  yang  melakukan tindak pidana lingkungan hidup. 39
Jika  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  lingkungan  hidup  itu  dijatuhi  pidana denda  dan  harta  bendanya  disita  kemudian dilelang  ternyata  tidak  mencukupi  untuk membayar  denda,  maka  korporasi  tersebut tidak mempunyai kemauan untuk membayar denda  dan  kemampuan  untuk  menghidupi dirinya  sendiri  serta  memiliki  kecenderung- an untuk merugikan, sehingga demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum korporasi tersebut harus dibubarkan. 40
Suzuki  dalam  disertasi  Rofinus  Hotmaulana mengingatkan  agar  dalam  menjatuhkan pidana  terhadap  korporasi  harus  diterapkan secara  hati-hati  sebab  akan  berdampak terhadap  pihak  yang  tidak  bersalah  seperti pegawai korporasi, pemegang saham/ stakeholders, dan  konsumen. 41 Demikan juga  Hakim  Agung  Surya  Jaya  yang mengatakan  agar  hakim  harus  memiliki sikap kehati-hatian, kecermatan dan kearifan dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap korporasi.  Sebab,  penjatuhan  hukuman terhadap  korporasi  berupa  pidana  denda hingga  penjatuhan  penutupan  perusahaan akan  berdampak  pada  kondisi  sosial  dan
39 Ibid , hlm. 6
40 Ibid , hlm. 7
41 Muladi dan Diah Sulistyani RS. Op. Cit , hlm. 72
ekonomi  masyarakat.  Karena  tidak  jarang sebuah  korporasi  berkontribusi  besar  bagi masyarakat  dan/atau  negara  dari  sisi  sosial ekonomi demi pembangunan yang berkelanjutan. 42
Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  I Dewa Made Suartha, agar dalam menjatuhkan pidana pembubaran atau penutupan  seluruh  atau  sebagian  usaha korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup  harus  dilakukan  secara hati-hati.  Sebab  dampak  dari  putusan pemidanaan  tersebut  sangat  luas.  Tidak hanya  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  lingkungan  hidup  yang  mengalami penderitaan  akibat  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  tetapi  juga  orang-orang  tidak berdosa  yang  bekerja  di  korporasi  tersebut, pemegang  saham  dan  konsumen. 43 Menurut Mahrus Ali, penutupan seluruh atau sebagian korporasi merupakan sanksi pidana yang  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  dan menimbulkan  dampak  yang  luas  serta korban  yang  sangat  banyak. 44 Penutupan korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu
42 Tim  Dandapala. 2017. Menyelematkan Perusahaan  Dari  Jerat  Pidana  Korporasi .  Artikel dalam Majalah Dandapala Penjaga Keadilan Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017, hlm. 21
43 I  Dewa  Made  Suartha.  2015. Hukum Pidana  Korporasi.  Pertanggungjawaban  Pidana Dalam  Kebijakan  Hukum  Pidana  Indonesia. Malang : Setara Press, hlm. 45 44 Mahrus  Ali.  2015. Asas-Asas  Hukum Pidana  Korporasi .  Jakarta  :  RajaGrafindo  Persada, hlm. 274
sanksi  yang  ampuh  untuk  menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup. 45
Pencabutan  izin  atau  penutupan  korporasi merupakan  sanksi  yang  paling  ditakuti  oleh korporasi. 46

## PENUTUP
Setelah  penulis  menguraikan  hasil penelitian  dan  pembahasan,  sampailah  pada simpulan dari penulis sebagai berikut : 1. Terdapat  tiga  jenis  pidana  yang  telah dijatuhkan  pengadilan  sebagai  pengganti pidana  denda  yang  tidak  dibayar  oleh korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup  yaitu  pertama  :  pidana  denda  saja tanpa  memberikan  alternatif  jenis  pidana lain,  kedua  :  pidana  kurungan  kepada pengurus korporasi yang mewakili korporasi di pengadilan dan ketiga : pidana perampasan  aset  korporasi.  Dalam  pidana perampasan  aset  korporasi  terdapat  putusan yang  hanya  menyatakan  apabila  pidana denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan perampasan  asset  korporasi  untuk  dijual lelang  guna  menutupi  pidana  denda  yang dijatuhkan  pengadilan  tanpa  menentukan batas  waktu  dan  tata  cara  pelaksanaannya. Selain itu terdapat putusan yang menentukan batas  waktu  dan  tata  cara  pelaksanaannya dengan  menyatakan  apabila  pidana  denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu)  bulan  sejak  putusan  berkekuatan hukum  tetap,  maka  sebagian  asset/harta
45 Ibid , hlm. 275
46 Tim Dandapala. Op. Cit , hlm. 21
korporasi  disita  dan  dijual  lelang  sekedar mencukupi untuk membayar sejumlah pidana  denda  yang  dijatuhkan  pengadilan.
Dengan ketiga jenis pidana ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dan ketidakkonsistenan pengadilan dalam menentukan  jenis  pidana  sebagai  pengganti pidana  denda  yang  tidak  dibayar  oleh korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup.  Penulis  sendiri  dapat  menerima  dan menyetujui putusan pengadilan yang terakhir yang menjatuhkan pidana perampasan asset korporasi dengan menentukan  batas  waktu  dan  tata  cara pelaksanaannya.
2. Dari  ketiga  jenis  pidana  yang  telah dijatuhkan  pengadilan  sebagai  pengganti pidana  denda  yang  tidak  dibayar  oleh korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup  tersebut  di  atas,  jenis  sanksi  pidana berupa  perampasan  aset  korporasi  adalah jenis  pidana  yang  ideal  untuk  dijatuhkan pengadilan  sebagai  pengganti  pidana  denda yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi  dalam tindak pidana lingkungan hidup. Jenis sanksi pidana  berupa  perampasan  aset  korporasi sebagai  pengganti  pidana  denda  yang  tidak dibayar  oleh  korporasi  dalam  tindak  pidana lingkungan  hidup  ini,  akan  menjadi  lebih bermakna  atau  berharga,  apabila  dalam putusan tersebut ditentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya, dengan menyatakan  dalam  putusan  apabila  pidana denda  tersebut  tidak  dibayar  dalam  jangka
waktu  1  (satu)  bulan  sejak  putusan berkekuatan  hukum  tetap,  maka  sebagian asset/harta korporasi disita dan dijual lelang sekedar mencukupi untuk membayar sejumlah  pidana  denda  yang  dijatuhkan pengadilan.  Batas  waktu  dan  tata  cara pelaksanaan  putusan  pidana  denda  yang dijatuhkan  pengadilan  kepada  korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ini di atur dalam pasal 25 ayat (2) jo pasal 28 ayat (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 13  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh Korporasi.
Dari  simpulan  yang  telah  diuraikan  di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk menjaga keseragaman dan konsistensi  dalam  menentukan  jenis  sanksi pidana sebagai pengganti pidana denda yang tidak  dibayar  oleh  korporasi  dalam  tindak pidana  lingkungan  hidup  maupun  dalam tindak  pidana  lain,  serta  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  untuk  menghindari korporasi  sebagai  terpidana  menunda-nunda pembayaran  pidana  denda  yang  dijatuhkan kepadanya  dengan  alasan  tidak  ada  batas waktu  pembayarannya,  sebaiknya  hakim yang  menangani  perkara  tindak  pidana lingkungan hidup maupun tindak pidana lain yang  dilakukan  oleh  korporasi, harus  secara jelas  dan  tegas  sehingga  tidak  ditafsirkan lagi,  menyebutkan  dalam  amar  putusannya bahwa  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak
dibayar  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum  tetap,  maka  memerintahkan  kepada jaksa  untuk  menyita  harta  benda  korporasi untuk  dilelang  untuk  membayar  pidana denda tersebut. Apabila harta benda korporasi  setelah  dilelang  tidak  mencukupi untuk  membayar  pidana  denda  tersebut, maka  memerintahkan  kepada  jaksa  untuk melakukan  penutupan  atau  pembubaran terhadap korporasi tersebut.
Putusan  pemidanaan  berupa  perampas- an  aset  korporasi  sebagai  pengganti  pidana denda  yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi dalam  tindak  pidana  lingkungan  hidup  ini tidak  diatur  dalam  UUPPLH,  KUHP  dan KUHAP.  Sehingga  pemidanaan  berupa perampasan  aset  korporasi  ini  dapat  dijadi- kan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap  UUPPLH,  KUHP  dan  KUHAP serta  peraturan  perundang-undang  pidana lain  di  luar  KUHP  terkait  formulasi  atau pengaturan  sistem  pemidanaan  terhadap korporasi khususnya sanksi pidana penggan- ti denda apabila pidana denda tersebut tidak dibayar  oleh  korporasi.  Untuk  itu  kepada pembentuk  undang-undang  dalam  hal  ini adalah  pemerintah  bersama-sama  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia  (DPR RI)  agar  segera  melakukan  revisi  atau perubahan terhadap formulasi atau pengatur- an  sistem  pemidanaan  terhadap  korporasi khususnya  sanksi  pidana  pengganti  denda
apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar oleh  korporasi  bai  dalam  UUPPLH,  KUHP dan KUHAP dengan mempedomani putusan pemidanaan sebagai pengganti pidana denda yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi  dalam tindak  pidana  lingkungan  hidup  ini  dalam angka satu dari saran penulis di atas..

## DAFTAR PUSTAKA
Adriano.  2016. Pemikiran  Dan  Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap  Korporasi.  Dengan Fiksi Perkara
Lingkungan .
Bandung : Mandar Maju
Ali,  Mahrus  dan  Ayu  Izza  Elvany.  2014.
Hukum Pidana Lingkungan.
Sistem Pemidanaan Berbasis
Konservasi  Lingkungan  Hidup .
Yogyakarta : UII Press
Ali,  Mahrus.  2015. Asas-Asas  Hukum
Pidana  Korporasi .  Jakarta  :
RajaGrafindo Persada
Arief,  Barda  Nawawi.  2003. Beberapa
Masalah  Perbandingan  Hukum .
Jakarta : RadjaGrafindo Persada
Bakhri,  Syaiful.  2016. Pidana  Denda  : Dinamikanya Dalam Hukum
Pidana  Dan  Praktek  Peradilan .
Jakarta : Kreasi Total Media
Fuady,  Munir.  2004. Bisnis  Kotor  Anatomi Kejahatan Kerah Putih. Bandung
: Citra Aditya Bhakti
Hartiwiningsih.  2007. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi
Penegakkan
Hukum Pidana Lingkungan. Surakarta : UNS Press
Indonesia  Center  For  Environmental  Law (ICEL). 2014. Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan
Serifikasi  Hakim  Lingkungan Hidup. Jakarta : Indonesia Center For  Environmental  Law  (ICEL) bekerja  sama  dengan  Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  Teknis Peradilan Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1992.
Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Alumni
Muladi  dan  Diah  Sulistyani  RS.  2015.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  (Corporate  Criminal Responsibility). Bandung : Alumni Pramono, Widyo. 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak  Cipta. Bandung :
Alumni
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim
Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana. Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar Priyatno, Dwidja. 2017. Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Dalam Kebijakan
Legislasi. Depok : Kencana
Remmelink,  Jan.  2003. Hukum  Pidana.
Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting  Dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Belanda Dan  Padanannya  Dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia. Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama
Sinaga,  Dahlan.  2015. Kemandirian  dan
Kebebasan Hakim Memutus
Perkara  Pidana  Dalam  Negara Hukum Pancasila. Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Bandung : Nusamedia
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  2017. Ajaran Pemidanaan  :  Tindak  Pidana Korporasi  dan  Seluk  Beluknya.
Jakarta : Kencana Sjawie, Hasbullah F.. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  pada  Tindak  Pidana
Korupsi. Jakarta : Kencana Sudarto.  2013. Hukum  Pidana  I  (Edisi
Revisi). Semarang  :  Yayasan
Sudarto
Suhariyono.  2012. Pembaruan  Pidana
Denda  Di  Indonesia.  Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif.
Jakarta : Papas Sinar Sinanti
Suartha,  I  Dewa  Made.  2015. Hukum Pidana Korporasi.
Pertanggungjawaban
Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana
Indonesia. Malang : Setara Press Abby,  F.  A.. Bahan  Kuliah  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup
Manan,  Bagir. Pembaruan  Undang-Undang Pos  (Undang-Undang  No.  38 Tahun  2009). Majalah  Varia Peradilan  Tahun  XXXIII  No.  38 Maret 2018
Mispansyah. Bahan  Kuliah  Kapita  Selekta
Hukum Pidana. Kejahatan Sumber Daya Alam Oleh
Korporasi
Jaya,  Surya.  2017. Corporate  Criminal Liability.  Implementasi  Perma No.  13  Tahun  2016 .  Aritkel dalam Majalah Dandapala Penjaga Keadilan Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017
Tim  Dandapala.  2017. Menyelematkan
Perusahaan  Dari  Jerat  Pidana
Korporasi . Artikel dalam Majalah Dandapala Penjaga Keadilan Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017