## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 2, Januari 2021, pp. 79-88 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone
Ardli Johan Kusuma 1* , Isabella Putri Maharani 1
1 Department of International Relations, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta Utara-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Dec 16, 2020 Diterima: Jan 22, 2021 Dipublikasi: Jan 31, 2021
Kata Kunci: CEDAW; Female Genital Mutilation; Maputo Protokol; Sierra Leone; World Health Organization;

## Koresponden:
Ardli Johan Kusuma Jurusan Hubungan Internasional Universitas  17  Agustus  1945 Jakarta
Email: ardli.johan@yahoo.com
Sitasi Cantuman: Kusuma,  A.,  J.  &  Maharani,  I. P . (2021).  Peran  World  Health Organization  dalam  Menangani Isu  Female  Genital  Mutilation di  Sierra  Leone. Journal  of Political  Issues.  2(2);    79-88. https://doi.org/10.33019/jpi.v2i 2 . 41
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v2i 2 . 41
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This study describes the role of WHO in explaining the issue of Female Genital Mutilation  in  Sierra  Leone.  In  this  study,  this  study  discusses  the  role  of  WHO  through CEDAW  and  the  Maputo  Protocol  which  has  been  ratified  by  Sierra  Leone  in  the implementation of FGM practices that involve the culture of the Sierra Leone community for women's processes to drive international movements and activities. FGM culture itself is a form against women. This study uses a qualitative method, with a descriptive analytic approach,  where  data  are  collected  by  literature  study.  In  explaining  this  research,  the researcher  obtained  data  through  journals,  books,  theses,  scientific  reports,  the  internet and  government  reports  as  well  as  international  organization  responses  submitted  to FGM  in  Sierra  Leone.  Theories  used  are  human  rights,  international  organizations  and roles.  The  data obtained  are  then  classified  and analyzed  using  the  theory  used  to draw conclusions.  From  the  results  of  the  analysis,  the  researchers  concluded  that  the application of cedaw by the Sierra Leone government on the issue of eliminating Female Genital  Mutilation  not  implemented  well  by  the  Sierra  Leone  government  because  the government does not include laws governing national laws related to the implementation of  traditional  agreements  involving  FGM.  The  government's  reason  is  feared  as  its national interest.
Abstrak Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  peran  WHO  dalam  menangani  isu Female Genital  Mutilation di  Sierra  Leone.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  berfokus  pada implementasi  peran  WHO  melalui  CEDAW  dan Maputo  Protocol yang  telah  diratifikasi oleh  Sierra  Leone  dalam  penghapusan  praktek  FGM  yang  merupakan  budaya  dari masyarakat  Sierra  Leone  untuk  proses  wanita  menuju  dewasa  serta  gerakan  dari  aktivisi internasional dan organisasi internasional yang berfokus pada penghapusan praktik FGM. Budaya  FGM  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  pendekatan  deskriptif  analitik, dimana  data-data  yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan  studi  pustaka.    Dalam menjelaskan penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui Jurnal, Buku, Tesis, Laporan Ilmiah,  internet  dan  laporan  pemerintah  serta  respon  organisasi  internasional  yang berfokus  pada  FGM  di  Sierra  Leone.  Teori  yang  digunakan  adalah  HAM,  Organisasi Internasional  dan  Peran.  Data-data  yang  diperoleh  kemudian  diklasifikasikan  untuk kemudian  dianalsis  dengan  menggunakan  teori  yang  digunakan  untuk  menarik kesimpulan.  Dari  hasil  analisi,  peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa  implementasi CEDAW  oleh  pemerintah  Sierra  Leone  dalam  masalah  penghapusan Female  Genital Mutilation tidak  diterapkan  secara  baik  oleh  pemerintah  Sierra  Leone  dikarenakan pemerintah  tidak  memasukan  undang-undang  kedalam  hukum  nasionalnya  mengenai penghapusan  praktik  tradisional  berbahaya  yaitu  FGM.  Alasan  pemerintah  adalah dikhwatirkan mengancam kepentingan nasionalnya.

## Tentang:
Ardli Johan Kusuma, menyelesaikan studi S3 pada prodi Ilmu Politik – Politik Islam di Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  pada  tahun  2020.  Saat  ini  penulis  merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan fokus kajian terkait isu-isu HAM, Human Security, dan Terorisme.
Isabella Putri Maharani, mendapatkan gelar sarjana pada prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2020.

## PENDAHULUAN
Kepercayaan  bahwa  negara  ialah  satu-satunya  aktor  yang  dapat  menyelesaikan  fenomena- fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  mulai  pudar  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  ke  II. Kondisi dunia internasional mulai berubah pasca perang dunia II, dimana mulai muncul aktor selain negara yang berperan juga untuk mengatasi kasus fenomena-fenomena yang terjadi di dunia  internasional,  yakni  Organisasi  Internasional.  Organisasi  Internasional  dibagi  menjadi dua tipe yaitu International Governmental Organization (IGO) seperti United Nations , North Atlantic  Treaty  Organization (NATO),  dan International  Monetary  Fund  ( IMF)  serta Non- Governmental  Organizations (NGO)  seperti Amnesty  International dan International Redcross .
Organisasi-organisasi  internasional  mulai  memberikan  peran  yang  signifikan  pada fenomena-fenomena sosial  yang terjadi di masyarakat karena memiliki rasa tanggung jawab atas  masyarakat.  Masing-masing  dari  organisasi  internasional  memiliki  konsentrasi  isu tersendiri  seperti  kebudayaan,  kelestarian  lingkungan,  kesehatan,  dan  semua  isu-isu  sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu contoh dari organisasi internasional yang memiliki bidang  pergerakan  yang  spesifik  adalah World  Health  Organization (WHO),  dimana organisasi ini secara khusus mengurusi masalah kesehatan.
WHO  ialah organisasi  internasional dibawah naungan United Nations yang bergerak di  bidang  kesehatan  yang  bermisi  menjamin  kesehatan  dunia  serta  memberikan  laporan secara  rutin  mengenai  angka  kesehatan  dari  suatu  negara.  Salah  satu  isu  yang  menjadi perhatian WHO untuk ditangani ialah FGM ( Female Genital Mutilation ) di Sierra Leone. Hal ini  disebabkan  oleh  tingginya  angka  persentase  perempuan  yang  menjalani  FGM.  Data menunjukkan bahwa perempuan berusia 15 hingga 49 tahun  yang mengalami  atau menjalni FGM  di  Sierra  Seone  mencapai  angka  90  persen.  Tinggnya  angka  tersebut  membuat  WHO memberikan perhatian untuk menangani fenomena yang terjadi terkait praktik FGM tersebut ( UNICEF,  2016 ).  Berdasarkan Fact  Sheet  No.  23,  Harmfull  Traditional  Practices  Affecting the Health of Women and Children ( Nations, 1995 ) yang dikeluarkan oleh Office of the High Commissioner  for  Human  rights ,  FGM  ( Female  Genital  Mutilation )  adalah  istilah  yang dipakai untuk mengacu pada tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian organ genital perempuan yang paling sensitif ( Refworld, 2020 ) FGM ( Female Genital Mutilation ) atau FGC ( Female Genital Cutting ) adalah segala prosedur  atau  tindakan  yang  ditujukan  untuk  menghilangkan  sebagian  atau  seluruh  organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan-alasan lain di luar alasan- alasan  kesehatan  atau  penyembuhan.  Praktik  FGM  ( Female  Genital  Muilation )  telah berlangsung  lebih  di  100  kelompok  etnis  yang  berada  di  40  lebih  negara  di  Afrika,  Timur Tengah, Amerika bagian selatan, Asia dan Australia. Kebanyakan dari praktik FGM ( Female Genital  Mutilation )  di  dunia  dilakukan  di  28  negara  Afrika  diantaranya  yang  terbesar  yaitu Djibouti,  Etrirea,  Sierra  Leone,  Somalia,  dan  Sudan  dimana  sekitar  90%  perempuannya mengalami praktik ini ( Anadia, 2017 ).
E-ISSN: 2685-7766
Sumber: UNICEF 2017
Praktek  ini  mulai  dari  adanya  konsekuensi  medis  seperti  pendarahan  dan  infeksi bahkan dapat  menyebabkan kematian. Hal  ini dipicu oleh penggunaan alat  alat pemotongan yang  tidak  higenis  atau  bahkan  bukan  alat  alat  sunat  pada  umumnya  atau  cenderung menggunakan  alat-alat  yang  bersifat  tradisional  seperti  pecahan  kaca,  batu  yang  tajam  atau bahkan  besi  yang  runcing.  Selain  alat-alat  yang  bersifat  tradisional  banyak  kegiatan  khitan perempuan  ini  dilaksanakan  saat  acara  adat  dimana  tidak  memadainya  fasilitas  Kesehatan ( WHO, 2020 ).
WHO  sebagai  organisasi  internasional  yang  fokus  pada  isu  kesehatan,  tentunya memiliki kepentingan dalam penanganan masalah FGM di Sierra Leone. Terlebih lagi angka persentase perempuan  yang mengalami FGM di  Seierra Leone sangat tinggi  yaitu mencapai angka  90  persen.  Tetapi  pada  kenyataanya,  masalah  FGM  di  negara  tersebut  masaih  saja dipraktikkan  oleh  masyarakatnya,  bahkan  seolah-olah,  pemerintah  Sierra  Leone  tidak berkontribusi  terhadap  masalah  yang  terjadi  dan  terkesan  membiarkan  fenomena  tersebut. Untuk  itu  penting  kiranya  untuk  diteliti  terkait  peran  yang  dilakukan  oleh  WHO  sebagai organisasi  kesehatan  dunia  dalam  penanganan  kasus  tersebut.  Untuk  itu  penelitian  ini berupaya  untuk  menjawab  pertanyaan  terkait  bagaimana  peran  WHO  dalam  menangani masalah FGM di Sierra Leone.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dimana  menurut  John  W.  Creswell penelitian kualitatif  dimaknai  sebagai metode-metode untuk  mengeksplorasi  dan memahami makna  dari  suatu  fenomena  yang  dianggap  bahwa  fenomena  tersebut  berasal  dari  masalah sosial  atau  kemanusiaan  ( Creswell,  2010 ).  Penelitian  ini  menggunakan  data-data  sekunder, dengan  menggunakan  pendekatan  studi  literatur,  dimana  data-data  diperoleh  dari  berbagai sumbers  litaretur  seperti:  Jurnal,  Buku,  Tesis,  Laporan  Ilmiah,  internet  dan  laporan pemerintah  serta  respon  organisasi  internasional  yang  berfokus  pada  FGM  di  Sierra  Leone. Dalam  penelitian  kualitatif,  penjabaran  atas  langkah-langkah  analisa  data  dan  penjelasan peneliti atas data yang dikumpulkan penting dalam memastikan bahwa data tersebut bersifat valid.  Analisis  data  dilakukan  melalui  proses  keberkelanjutan  yang  dengan  melakukan  re- fleksi secara terus-menerus terhadap data, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan ana-litis, yang  dilanjutkan  dengan  menulis  catatan  singkat  sepan-jang  penelitian,  untuk  mendapatkan hasil  analitis  dari  data  yang  diperoleh.  Metode  kualitatif  ini  menghasilkan  data  yang
Gambar 1 Persentase Anak Perempuan Berusia 0 Hingga 14 Tahun yang telah Menjalani FGM Berdasarkan Tempat Tinggal, Pendidikan dan Kelas Sosial di Sierra Leone
Ardli Johan Kusuma & Isabella Putri Maharani:
deskriptif menurut analisa serta fakta yang ada dari subjek atau objek yang diamati ( Creswell, 2010 ).
Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat interpretatif. Interpretatif berarti penulis menyertakan pendapatnya berdasarkan pengertian yang telah diperoleh setelah pengkajian  data.  Dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian,  jenis  penelitian  yang  digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah Deskriptif Analitis untuk mengetahui hubungan antar  unsur  yang  terkait  dengan  bagaimana  peran  WHO  dalam  penghapusan  praktik  FGM ( Female Genital Mutilation) di Sierra Leone. Pengertian dari penelitian deskriptif analitis itu sendiri  merupakan  penelitian  yang  melibatkan  penjabaran  unsur-unsur  di  dalam  pokok permasalahan yang kemudian akan dipersatukan dengan hubungan antar unsur tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  konteks  pola  hubungan  internasional  modern,  negara  bukanlah  aktor  tunggal. Mengingat  semakin  kompleksnya  fenomena  permasalahan  yang  terjadi  dalam  dunia internasional,  sehingga  dalam  kasus-kasus  tertentu  justru  peran  negara  harus  didukung dengan adanya peran dari aktor non-negara seperti organisasi internasional baik  yang dalam bentuk Interational  Governmental  Organization (IGO)  ataupun International  Non- Governmental  Organizations (INGO)  dalam  penanganan  masalah-masalah  yang  terjadi  di dunia internasional ( Kusuma & Sitorus, 2019 ). Terlebih lagi masalah yang berkaitan dengan kesehatan  di  suatu  masyarakat  memiliki  kompleksitas  yang  cukup  rumit.  Karena  masalah kesehatan  pada  suatu  masyarakat  berkaitan  dengan  budaya  kehidupan  masayarakat,  serta rendahnya  pengetahuan  tentang  ancaman  kesehatan  yang  dihadapi  ( Saputri  &  Tumangger, 2019 ).  Rendahnya  pengetahuan  tentang  kesehatan  ini  tidak  hanya  dialami  oleh  masyarakat awam,  tetapi  pada  kasus-kasus  tertentu,  tenaga  medis  juga  memiliki  pengetahuan  dan kesadaran  yang  minim  tentang  suatu  ancaman  kesehatan  karena  adanya  kebudayaan  dan keyakinan  yang  melekat  dalam  suatu  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  WHO  sebagai organisasi  kesehatan  internasional  tentunya  memiliki  perananan  yang  sangat  penting  dalam penyelesaian masalah FGM yang terjadi di dunia, termasuk yang terjadi di Sierra Leone.
Konsep peranan dalam terminologi hubungan internasional merupakan sebagai sebuah penjelasan  mengenai  prilaku  aktor  internasional  baik  individu  maupun  organisasi  yang dipahami  dalam  suatu  tatanan  sistem  internasional.  Konsep  teori  peranan  pertama  kali dikembangkan di dalam ilmu sosiologi. Peranan merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang punya status. Jika seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, maka seseorang/lembaga telah menjalankan suatu peranan ( role ).
Sementara itu, fungsi dari Organisasi Internasional sendiri menurut A.Le Roy Bannet ( Satrio, 2008 ) adalah:
1. Menyediakan  hal-hal  yang  dibutuhkan  bagi  kerjasama  yang  dilakukan  antar Negara dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintahan, sehingga ketika masalah muncul ke permukaan, ide-ide dapat bersatu.
WHO  sendiri  merupakan  bagian  dari  PBB  yang  merupakan  organisasi  internasional antar pemerintah negara terbesar di dunia. Organisasi internasional ini memiliki peran sangat penting  dalam  setiap  penyelesaian  masalah-masalah  yang  terjadi  di  dunia  internasional, terutama  yang  berkaitan  dengan  isu  kesehatan.  Jika  dilihat  secara  konseptual,  organisasi internasional memiliki beberapa peran dalam menangani suatu masalah yang terjadi di dunia internasional,  diantaranya  peran  sebagai  Inisiator,  Fasilitator,  Determinator,  dan  Mediator ( Aprinanda, 2016 ).
1. Inisiator Sebagai inisiator, organisasi internasional akan melakukan peranan dalam bentuk memprakarsai  kerja  sama  serta  mengajukan  suatu  masalah  maupun  fenomena pada komunitas internasional  untuk  mencari solusi  terhadap hal tersebut.  Bentuk kerja  sama  ini  dapat  dilakukan  dengan  negara,  organisasi,  masyarakat/komunitas hingga individu.
2. Fasilitator
Sebagai fasilitator, peranan yang dilakukan organisasi internasional adalah upaya untuk  menyediakan  fasilitas  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  masalah  dan mencapai tujuan organisasi.
3. Determinator
Peranan  organisasi  internasional  sebagai  determinator  adalah  upaya  dari organisasi  internasional  dalam  memberi  dan  mengambil  keputusan  pada  suatu masalah.
4. Mediator/rekonsiliator Sebagai  mediator/rekonsiliator,  organisasi  internasional  akan  melakukan  peranan sebagai penengah guna menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di antara anggotanya.
Peranan  dari  organisasi  internasional,  dalam  hal  ini  WHO  merupakan  kebutuhan pokok dalam penanganan masalah FGM di seluruh dunia termasuk di Sierra Leone. Adapun bentuk peranan yang dilakukan oleh WHO dalam penanganan FGM khsususnya yang terjadi di  Sierra  Leone,  yang  sesuai  dengan  konseptual  peranan  organisasi  internasional,  WHO hanya  menjalankan  tiga  dari  empat  peranan  organisasi  internasional,  yaitu  peran  sebagai Inisiator,  Fasilitator,  dan  Determinator.  Hal  ini  terjadi  karena  peran  sebagai  Mediator  tidak mungkin  dilakukan  oleh  WHO  dalam  penangnan  masalah  FGM  di  Sierra  Leone.  Peran sebagai Mediator dapat dijalankan ketika terjadi konflik antar anggota organisasi. Sementara kasus FGM ini bersifat internal negara anggor, sehingga WHO hanya bisa menjalankan tiga dari  empat  peran  yang  bisa  dijalankan  oleh  organisasi  internasional.  adapun  penjelasan tentang tiga peran tersebut antara lain adalah:
WHO Sebagai Fasilitator WHO sebagai organisasi internasional telah menjalankan perannya  sebagai  Fasilitator  dalam  menangani  isu  FGM  di  Sierra  Leone.  WHO  khususnya dan United  Nations pada  umumnya  telah  mendukung  penuh  penghapusan  FGM  atas  segala pertimbangan  tentang  konsekuensi  yang  berbahaya  bagi  perempuan  dan  anak  perempuan yang menjadi korban FGM. Selama beberapa tahun, pemerintah Sierra Leone didukung oleh PBB, dan telah berinvestasi dalam menyusun Strategi Nasional untuk mengurangi FGM yang dapat  membantu  menerjemahkan  komitmen  internasional  yang  telah  disepakati  oleh  negara tersebut  ke  dalam  tindakan  praktis.  Rancangan  strategi  telah  ditulis  setelah  dilakukan konsultasi  ekstensif  dengan  pemerintah,  Kepala  Paramount,  pemimpin  agama,  Soweis, kelompok masyarakat sipil, dan NGOs  ( UNFPA, 2017 ).
Sejalan  dengan  upaya  Pemerintah  untuk  menegakkan  semua  hak  asasi  perempuan, laki-laki,  anak  laki-laki  dan  perempuan  di  Sierra  Leone,  Pemerintah  didorong  dengan  cepat untuk  menyelesaikan  rancangan  strategi  nasional  dan  mengimplementasikannya,  dengan tujuan untuk memfasilitasi pendidikan publik dan keterlibatan masyarakat untuk mengakhiri praktik berbahaya FGM ( UNFPA, 2017 ).
WHO  Sebagai  Determinator Salah  satu  bentuk  perhatian  PBB  ialah  dengan menghasilkan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)  melalui  resolusi  A/RES/34/180  yang  merupakan  salah  satu  usaha  untuk mengeliminasi segala tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Salah  satu  negara  yang  masih  tinggi  tingkat  pelaksanaan  praktek  FGM  nya  di kawasan  Afrika  Barat  adalah  Sierra  Leone.  Budaya  yang  telah  secara  turun  temurun  ini
menjadi alasan mengapa praktik ini masih tetap dijalankan, padahal pemerintah Sierra Leone telah  menandatangani  konvensi  CEDAW  pada  21  September  1998  diikuti  dengan peratifikasiannya  pada  tanggal  11  November  1998  tanpa  sayarat  apapun  ( Ningtias,  2017 ). Konsekuensi  dari  ratifikasi  CEDAW  ialah  bahwa  Negara  Peserta  (peratifikasi  konvensi) memberi  komitmen,  mengikatkan  diri  untuk  menjamin  melalui  peraturan  perundang- undangan,  kebijakan,  program  dan  tindakan  khusus  sementara,  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan  antara  laki-laki  dan  perempuan  serta  terhapusnya  segala  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan ( Irianto, 2006 ).
Sierra  Leone  sebagai  salah  satu  Negara  yang  telah  meratifikasi  CEDAW  harus mematuhi  pasal  2f  dan  5a  dimana  Negara  peserta  konvensi  harus  memasukan  kebijakan  ini kedalam  peraturan  perudang-undangan  nasionalnya.  Konvensi  tentang  penghapusan  segala bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan atau CEDAW ini dapat  diartikan sebagai  konvensi yang  mewajibkan  Negara  untuk  mengambil  tindakan  terhadap  mutilasi  genital  perempuan atau FGM. Kewajiban setiap Negara yang menandatangani dan meratifikasinya sudah ditulis dalam pasal-pasal yang dibuat oleh konvensi ini, salah satunya yang berkaitan hubungannya dengan FGM adalah pasal 2 dan pasal 5 yang berbunyi ( Nations, 1979 ) : Pasal  2:  “ Negara-negara  Pihak  mengutuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  segala bentuknya,  setuju  untuk  mengejar  dengan  segala  cara  yang  sesuai  dan  tanpa  penundaan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan ”.
Pasal 5: “ Untuk memodifikasi pola-pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan  maksud  untuk  mencapai  penghapusan  prasangka  dan  adat  dan  semua  praktik  lain yang  didasarkan  pada  gagasan  inferioritas  atau  keunggulan  salah  satu  dari  jenis  kelamin atau pada peran stereotip untuk pria dan wanita ”.
Sierra Leone juga telah meratifikasi Maputo Protocol pada tahun 2015, piagam hak- hak  perempuan  Afrika,  yang  menyerukan  penghapusan  praktik-praktik  berbahaya  termasuk FGM,  tetapi  negara  itu  belum  sepenuhnya  menghapus  praktik  tersebut. Maputo  Protocol adalah protokol yang menjamin hak-hak komprehensif untuk perempuan yang diadopsi oleh African  Union pada  11  Juli  2003  di  Maputo  ( Union,  2016 ).  Menyusul  pengadopsiannya, Negara-negara anggota African Union dalam deklarasi tentang Kesetaraan Gender di Afrika melakukan penandatanganan dan meratifikasi Maputo Protocol pada akhir 2004. WHO  Sebagai  Inisiator Pada  tahun  2018,  WHO  meluncurkan  buku  pedoman tentang  FGM  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  penyedia layanan kesehatan dalam mencegah dan mengelola FGM.
WHO  bersama  NGOs  sedang  bekerja  dengan  Dewan  Sowei  untuk  memastikan bahwa mereka mengikuti larangan memotong  genital  anak perempuan dan  perempuan di  bawah  18  tahun.  Di  tingkat  lokal,  intervensi  masyarakat  terh adap  FGM  dalam banyak  kasus  lebih  berhasil  daripada  upaya  Pemerintah  Federal.  Para  pemimpin  di seluruh Sierra Leone telah mengesahkan peraturan daerah yang berkaitan dengan FGM seperti CEDAW dan Maputo Protocol melalui African Union .
Fatmata  Turay  yang  berumur  19  tahun  meninggal  setelah  menjalani  praktik  FGM yang diyakini sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat Bondo. Tiga anggota masyarakat Bondo  dan  seorang  perawat  telah  ditangkap  akibat  kejadian  ini.  Kematian  Fatmata  Turay juga memacu juru kampanye anti-FGM untuk melarang bahkan menghapus praktik FGM di seluruh Afrika Barat termasuk Sierra Leone ( This is Africa, 2016 ).
Kelompok-kelompok  hak  asasi  yang  melakukan  kampanye  anti-FGM  mendesak Sierra  Leone  untuk  melakukan  penyelidikan  menyeluruh  terhadap  kematian  korban  praktik FGM  tersebut.  Praktek  ini  masih  tersebar  luas  dan  diam-diam  dipraktikkan  di  beberapa
bagian negara.  Kelompok-kelompok hak asasi  yang berkampanye melawan FGM, termasuk FORWARD ( Foundation  for  Women’s  Health  Research  and  Development )  adalah yayasan  penelitian  dan  pengembangan  kesehatan  wanita  yang  telah  beroperasi  sejak 1993  di  Inggris.  Tujuan  organisasi  ini  adalah  untuk  mempromosikan  tentang  praktik kesehatan kepada para perempuan di Afrika dan  anak-anak internasional. Dalam hal ini FORWARD bekerja  dengan  Gerakan  Pemberdayaan Girl2Girl di  Sierra  Leone  telah menyerukan  Pengabaian  total  FGM  sebagai  bagian  dari  upacara  Bondo.  WHO  memiliki tanggung jawab khusus dalam pengembangan materi pelatihan, termasuk persiapan pedoman untuk  melengkapi  programnnya  yaitu  mencari  pekerja  dengan  pengetahuan,  keterampilan, dan sikap yang sesuai untuk mencegah dan mengeliminasi FGM serta mengelola komplikasi kesehatan  yang  dihasilkan  dari  praktik  tersebut.  WHO  akan  menggunakan  hubungan resminya dengan organisasi internasional untuk membangun kegiatan pelatihan yang ada dan mengembangkan materi pendidikan untuk para profesional.
Respon  Masyarakat  dan  Pemerintah  Sierra  Leone Ada  banyak  organisasi non-pemerintah internasional dan nasional, termasuk kemitraan seperti Forum against Harmful  Practices (FAHP)  dan National  Movement  for  Emancipation  and  Progress (NaMEP),  yang  bekerja  di  tingkat  akar  rumput  di  Sierra  Leone  untuk  memobi lisasi masyarakat  untuk  mengakhiri  FGM.  Beberapa  perubahan  positif  telah  diamati  dalam hal  peningkatan  kesadaran  dan  dialog  di  sekitar  subjek.  Namun,  upaya -upaya  ini masih  menghadapi  tantangan  besar  dan  tidak  didukung  sepenuhnya  karena  tidak adanya kebijakan dan legislasi nasional yang berkelanjutan dalam menangani iau FGM di Sierra Leone.
Tantangan  yang  dilaporkan  termasuk  perlawanan  berkelanjutan  para  Soweis terhadap  tekanan  internasional  untuk  mengakhiri  praktik  ini,  yang  mereka  rasakan mengancam  masyarakat  Bondo  tradisional.  Banyak  pemimpin  tradisional  juga  tetap enggan  untuk  secara  terbuka  mendukung  pengabaian  FGM  karena  mereka  bersama para  soweis  berharap  untuk  mempertahankan  status  mereka  di  masyarakat  serta mendapatkan secara finansial dari biaya inisiasi  yang dibayarkan oleh  keluarga setiap kali  seorang  gadis  melaksanakan  FGM.  Tekanan  masyarakat  dan  menyesuaikan  diri dengan tradisi tetap tertanam kuat dan dikatakan bahwa ini bukan masalah perempuan yang  memberikan  persetujuan  untuk  dipotong,  sebalikn ya  mereka  tidak  memiliki pilihan  dan  menghadapi  stigmatisasi  dari  masyarakat  jika  mereka  tidak  melakukan praktik FGM  ( 28TOOMANY, 2018 ).
Mereka  yang  tidak  menjalankan  praktik  tradisional  FGM  akan  dituduh  najis, tidak  bermoral  dan  bahkan  berpenyakit.  Para  Sowei  menganggap  jika  perempuan belum  melakukan  FGM  maka  masyarakat  disekitarnya  tidak  akan  berbicara  dengan mereka  (para  perempuan  yang  belum  melaksanakan  FGM)  serta  akan  diejek  di jalanan.  Tanpa  kebijakan  dan  undang-undang  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak perempuan  yang  belum  melaksanakan  FGM  dari  bahasa  dan  perilaku  yang  kejam seperti  itu,  tekanan  masyarakat  untuk  melaksanakan  praktik  FGM  akan  terus  menjadi kuat seperti sebelumnya ( 28TOOMANY, 2018 ).
FGM  dan  Hukum  Sierra  Leone Sierra  Leone  saat  ini  tidak  memiliki  hukum nasional yang secara eksplisit melarang praktik FGM. Upaya -upaya sebelumnya untuk mengkriminalkannya  belum  terwujud.  Perempuan  dan  anak  perempuan  yang  belum pernah melaksanakan FGM dilarang untuk mengambil bagian dalam fungsi komunitas tertentu. Praktik ini sebagian besar dilakukan oleh penyunat tradisional (soweis)  yang menghasilkan  banyak  kekuasaan  dan  kontrol  atas  fungsi  sosial  dan  politik  negara. Karena  kurangnya  itikad  politik,  kegagalan  Negara  untuk  langsung  mengutuk  FGM dan komentar dari berbagai pemimpin politik yang membenarkan praktik ini,  membuat pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut.
Beberapa  Organisasi  Internasional  terkait  isu  ini  meminta  pemerin tah  Sierra
Leone  untuk  secara  permanen  melarang  FGM  dengan  memberlakukan  dan menegakkan hukum anti FGM yang komprehensif. Selain itu pemerintah Sierra Leone juga  harus  mendukung  penjangkauan  pendidikan  untuk  komunitas  yang  relevan  serta kepala  daerah  tentang  bahaya  FGM,  melindungi  wanita  dan  gadis  yang  tidak menjalankan  praktik  FGM  dari  intimidasi  dan  pelecehan.  Tindakan -tindakan  ini  akan memastikan  bahwa  Sierra  Leone  menghormati  tugas  nasional,  regional  dan internasionalnya  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak  perempuan ( EqualityNow,  2020 ).  Menimbang  bahwa  tidak  ada  undang-undang  di  Sierra  Leone yang  mengkriminalkan  FGM  secara  eksplisit,  belum  ada  penuntutan  yang terdokumentasi  mengenai  FGM  di  Sierra  Leone.  Selain  itu,  karena  ketidaksetaraan gender yang ada di Sierra Leone, undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi dan  menegakkan  hak-hak  perempuan  dan  anak  perempuan  tidak  dilaksanakan sebagaimana mestinya ( EqualityNow, 2020 ).

## SIMPULAN
Female      Genital      Mutilation  dengan  tipe  apapun  merupakan      salah      satu      bentuk pelanggaran    HAM,    khususnya    HAP.    Beragam    regulasi    internasional    dan    nasional mengenai  HAM  telah  dilanggar  oleh  adanya  praktik  FGM  tersebut  dari  mulai  sebelum  dan sesudah prosedur, dampak dari praktinya hingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam praktik FGM. Praktik  FGM  juga  merupakan  sebuah  bentuk kekerasan  berbasis  gender karena    berakar    pada    tingkat    ketidaksetaraan    gender    dan  ketidakseimbangan  kekuasaan antara  pria  dan  wanita  yang  menghambat  perempuan  untuk  mendapatkan  penikmatan  yang sama atas hak asasi manusia mereka. Kepercayaan akan masyarakata Sierra Leone terhadap praktik tradisional FGM menjadikan pemerintah Sierra Leone tidak memasukan larangan atas praktik FGM kedalam konstitusi nasionalnya.
WHO  sebagai  organisasi  internasional  telah  melakukan  tugasnya  baik  sebagai Fasilitator,  Determinator  maupun  Inisiator.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  peran  WHO  melalui CEDAW, Maputo  Protocol ,  serta  kerjasama  internasional  bersama  organisasi  internasional dan  para  aktivis  dalam  penghapusan  FGM  di  Sierra  Leone.  Dalam  4  peran  WHO,  hanya  3 perannya  yang  dapat  di  implementasikan  pada  isu  FGM  di  Sierra  Leone,  karena  sesuai dengan pengertiannya WHO sebagai Mediator berperan sebagai penegah antara 2 belah pihak dalam  menyelesaikan  suatu  isu/masalah  internasional  dam  peran  WHO  sebagai  Mediator dirasa kurang tepat dalam mengangani isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone. WHO sebagai  organisasi  internasional  dalam  menangani  isu  FGM  di  Sierra  Leone  tidak  bisa mengintervensi  konstitusi  negara  tersebut.  Sierra  Leone  sebagai  negara  yang  telah meratifikasi  dan  menandatangani  konvensi  CEDAW  dan  Protokol  Maputo  tidak  dapat memasukan  larangan  penghapusan  praktik  FGM  dalam  undang-undangnya  karena  adanya kepentingan politik di negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
28TOOMANY. (2018, September). Sierra Leone: The Law and FGM . Diambil kembali dari 28TOOMANY:
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/sierra_leone_law_ report_v1_(september_2018).pdf
Anadia, F. P. (2017). Implementasi Kebijakan WHO (World Helath Organization) di Benin. Universitas Pasundan .
Aprinanda. (2016). Peran UNCHR Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon. Scholar Universitas Andalas , 15-17.
Creswell,  J.  W.  (2010). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
EqualityNow. (2020, June 29). Learn More: FGM in Sierra Leone . Diambil kembali dari A Just World For Women and Girls:
https://www.equalitynow.org/learn_more_fgm_in_sierra_leone
EqualityNow.  (2020,  June  20). Sierra  Leone:  Enact  a  Comprehensive  Anti-FGM  Law .
Diambil kembali dari
https://www.equalitynow.org/sierra_leone_enact_a_comprehensive_anti_fgm_law#:~ :text=Sierra%20Leone%20does%20not%20presently,part%20in%20certain%20com munity%20functions .
Irianto,  S.  (2006). Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang  Berperspektif  Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kusuma,  A.  J.,  &  Sitorus,  F.  E.  (2019).  Strategi  Diplomasi  Kemanusiaan  Pemerintah Indonesia  Dalam  Kasus  Krisis  Kemanusiaan  Yang  Dialami  Etnis  Rohingya  Di Myanmar Tahun 2017. MANDALA , 151-168.
Nations,  U.  (1979,  December  18). Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 . Diambil kembali dari United Nations: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
Nations,  U.  (1995,  August). Harmful  Traditional  Practices  Affecting  The  Health  of  Women And  Children .  Diambil  kembali  dari  United  Nations  Office  of  The  High Commissioner for Human Rights:
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/harmful-traditional-practices-affecting- the-health-of-women-and-children-fact-sheet-no-23/
Ningtias,  D.  A.  (2017).  Implementasi  Convention  on  the  Elemination  of  All  Form  of Discrimination  Against  Women  (CEDAW)  Dalam  Penghapusan  Praktik  Female Genital Mutilation (FGM) Di Sierra Leone Tahun 2008-2013. Repository Universitas Riau JOM Fisip , 3.
Ardli Johan Kusuma & Isabella Putri Maharani:
Refworld.  (2020,  July  15). Fact  Sheet  No.  23,  Harmful  Traditional  Practices  Affecting  the Health of Women and Children . Diambil kembali dari Refworld: https://www.refworld.org/docid/479477410.html
Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). HULU-HILIR PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA.
JPI:
Jurnal of Political
Issues , 1-9.
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2
Satrio,  A.  (2008).  Peran  PBB  Sebagai  Organisasi  Internasional  Dalam  Penyelesaian  Perang Internal Di Sierra Leone. FISIP UI , 13.
This  is  Africa .  (2016,  August  19).  Diambil  kembali  dari  This  is  Africa: https://thisisafrica.me/politics-and-society/sierra-leone-19-year-old-school-girl-dies- botched-fgm-operation/
UNFPA.  (2017,  February  6). Statement  by  the  United  Nations  in  Sierra  Leone  on  the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation . Diambil kembali dari  UNFPA: https://sierraleone.unfpa.org/en/news/statement-united-nations-sierra- leone-international-day-zero-tolerance-female-genital
UNICEF,  U.  C.  (2016). Statistical  Profile  on  Female  Genital  Mutilation/cutting:  Sierra Leone . Diambil kembali dari Refworld.org:
https://www.refworld.org/docid/5a17d3f14.html
Union, A. (2016, April 15). Status of Implementation of the Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa .  Diambil  kembali dari Relief Web International: https://reliefweb.int/report/world/status- implementation-protocol-african-charter-human-and-people-s-rights-rights- women#:~:text=As%20of%20October%202015%20however,ratified%20on%2030% 20October%202015 .
WHO. (2020). Female genital mutilation . Diambil kembali dari who.int: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation