## Peran Bhabinkamtibmas Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Taman Agung Lampung Selatan
Aidil Fitriansyah 1 , Linje Anna Marpaung 2 , Erlina B 3
Program Pascasarjana Magister Fakultas Universitas Bandar Lampung Correspondence: linje@ubl.ac.id,erlina@ubl.ac.id
Abstrak. Polri  bertanggung  jawab  di  dalam  mengupayakan,  mencegah,  dan  mengeliminasi  dari  setiap  gejala yang  mungkin  muncul  dan  dapat  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  di  masyarakat.  Metode  penelitian pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris.  Dan  disimpulkan  dengan  cara  pikir  deduktif  sehingga menjadi  gambaran  umum  jawaban  permasalahan  berdasarkan  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  yaitu Implementasi Perkap Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2021sudah di Implementasikan akan tetapi belum efektif atau  sudah  dilaksanakan  tetapi  belum  terlaksana  secara  maksimal,  hal  ini  disebabkan  karena  sarana  dan prasarana  yang  kurang  memadai  serta  warga  belum  sepenuhnya  memahami  pentingnya  untuk  menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Faktor Penghambat Masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan aturan dan juga sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan keterbatasan anggaran. Saran yaitu Seluruh warga desa perlu mendukung semua program yang sudah di buat oleh bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan  ketertiban  dilingkungan  masyarakat,  meningkatkan  sosialisasi  dan  dialog  antara  warga  dan  anggota bhabinkamtibmas agar terciptanya hubungan kemitraan dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi, Bhabinkamtibmas, keamanan dan ketertiban.
Abstract.  The  National  Police  is  responsible  for  seeking,  preventing,  and  eliminating  any  symptoms  that  may appear  and  may  disrupt  security  and  order  in  the  community.  The  research  method  is  a  normative  juridical approach  and  an  empirical  approach.  And  concluded  with  a  deductive  way  of  thinking  so  that  it  becomes  a general description of the answer to the problem based on the results of the study. The results of the research are the Implementation of Perkap Article 1 paragraph (7) Number 1 of 2021 which has been implemented but has  not  been  effective  or  has  been  implemented  but  has  not  been  implemented  optimally,  this  is  due  to inadequate  facilities  and  infrastructure  and  residents  do  not  fully  understand  the  importance  of  maintaining security. and common order. Inhibiting Factors People who do not fully understand the rules and also facilities and infrastructure that are less supportive, and budget constraints. creating Suggestions that all villagers need to  support  all  programs  that  have  been  made  by  bhabinkamtibmas  in  security  and  order  in  the  community, increasing socialization and dialogue between residents and members of bhabinkamtibmas in order to create a good partnership relationship.

## Keywords: Implementation, Bhabinkamtibmas, security and order

## PENDAHULUAN
Sistem Pemerintahan NegaraIndonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam i penjelasan  UUD  1945  yang i mengandung  arti  bahwa  Negara,  termasuk  didalamnya Pemerintah i dan  Lembaga-lembaga i lainnya  dalam  melaksanakan  tindakan  apapun i harus  dilandasi dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 4 Pemerintah  Daerah i merupakan  subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  nasional memiliki  kewenangan  untuk  mengatur i dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.Kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  ini  mengandung i tiga  hal  utama  di  dalamnya  yaitu  Pertama, pemberian  tugas  dan i wewenang  untuk i menyelesaikan  suatu  kewenangan i yang  sudah  diserahkan kepada  Pemerintah i Daerah.Kedua, i pemberian  kepercayaan  dan  wewenang  untuk  memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.Ketiga dalam upaya memikirkan,  mengambil  keputusan  tersebut i mengikut  sertakan  masyarakat  baik  secara  langsung
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
4 Lintje  Anna  Marpaung,  2007, Prospektif  Tugas  dan  Wewenang  Komisi  Yudisial menurut  Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Vol 2, Nomor 2 Juli 2007
maupun melalui DPRD. 5
Keberadaan  suatu  Negara  pada  dasarnya  merupakan  suatu  bentuk  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara berupaya untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. 6 Berkembangnya kehidupan  perekonomian masyarakat  yang ada saat  ini juga  berdampak  pada semakin  kompleks  nya  tingkat  kejahatan  yang  terjadi.Kejahatan  yang  ada  semakin  menghawatirkan baik  dalam  segi  kuantitas  maupun  kualitas  modus  operandi  yang  dilakukan.Berkembangnya  tingkat kejahatan yang terjadi membuat masyarakat berharap pada institusi Polri guna menanggulangi segala kejahatan yang timbul.Polri sebagai institusi yang berwenang menjaga keteriban dan keamanan dalam negeri selalu diharapkan perannya dalam menjaga kondisi dan situasi yang aman dari ancaman tindak pidana.Diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,  kepolisian  difungsikan  sebagai instansi yang senantiasa berkewajiban menjaga keamanan di masyarakat.
Salah  satu  fungsi  kepolisian  dalam  menjaga  keamanan  adalah  dengan  melakukan  penegakan hukum  terhadap  terjadinya  suatu  tindak  pidana.Upaya  penegakan  hukum  yang  telah  diamanatkan dalam  Undang-Undang  tentang  Kepolisian  memberikan  wewenang  kepada  polisi  untuk  melakukan tindakan  yang  dapat  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana  tidak  terkecuali  tindak  pidana  yang kerap  terjadi  diantaranya  tindak  pidana  pencurian  baik  dengan  pemberatan,  maupun  disertai kekerasan.Banyaknya kasus pencurian atau pembegalan yang kerap terjadi membuat aparat kepolisian selalu siaga penuh untuk mengawasi dan mendeteksi segala kemungkinan terjadinya tindak pidana.
Sebagai  alat  perlengkapan  negara  di  didang  keamanan  dalam  negeri,  peran  kepolisian  sangat besar  dalam  menciptakan  kondisi  yang  aman  dan  tentram.  Keberadaan  polisi  yang  besar  perannya haruslah  di  imbangi  dengan  kemampuan  serta  kompetensi  yang  baik  dari  anggota  kepolisian berlandaskan  jiwa  profesionalitas.  Bahwa  dalam  rangka  melindungi,  mengayomi  dan  memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat,  kepolisian  haruslah  menyatu  dan  berbaur  dengan  masyarakat agar  tidak  ada  kesenjangan  diantaranya,  bahwa  dengan  adanya  peran  vital  kepolisian  makatidak jarang  kinerja  kepolisian  langsung  dievaluasi  oleh  masyarakat  karena  keberadaannya  selalu  hadir ditengah  masyarakat.  Bhabinkamtibmas  adalah  anggota  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (POLRI)  yang  bertugas  membina  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  Bhabinkamtibmas  juga ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
Bhabinkamtibmas  dapat  dikatakan  berperan  penting  dalam  penyelesaian  atau  pemecahan masalah  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  dan  mempunyai  peran  sebagai  mediator,  negoisator  dan fasilitator  dalam  penyelesaian masalah  yang masih bisa  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  masih bisa  diukur  berat  ringannya  suatu  kesalahan  dan  juga  dapat  dapat  diselesaikan  dengan  cara  adat istiadat di masing-masing daerah.
Permasalahan  pokok  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  meliputi  Bagaimanakah  Implementasi Pasal  1  ayat  (7)  Perkap  No  1  Tahun  2021  dalam  Menjaga  Stabilitas  Keamanan  Dan  Ketertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan dan Apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Pasal 1 ayat (7) PerKap No 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat DanAtau  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga Stabilitas  Keamanan  Dan Ketertiban  Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitan  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  dengan  menggunakan  dua pendekatan t karena dalam setiap penelitian tentunya menggunakan pendekatan t agar mempermudah didalam t melakukan  penelitian.  Adapun  pendekatan t penelitian  yang  digunakan  di  dalam permasalahan  yang  penulis  teliti  adalah  pendekatan  yuridis t normatif  dan  pendekatan t empiris. Pendekatan yuridis normatif t adalah pendekatan melalui studi t kepustakaan ( library research ) yakni dengan menggunakan t teori hukum sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang ada dan  juga  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan permasalahan dalam penelitian yakni tentang peran bhabinkamtibmas menjaga stabilitas keamanan
5 Setya Retnami. 2018. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Direktorat jenderal Otonomi Daerah Republik Undonesia , Jakarta. Hlm.8.
6 Agus razikin. 2010. analis kinerja pelayanan public. universitas sebelas maret , Surakarta, hlm. 1
dan  ketertiban  masyarakatdesa  taman  agung  lampung  selatan.  Selanjutnya  peneliti  juga menggunakan  Pendekatan  penelitian  empiris  yakni  melakukan  penelitian  dengan  mengacu  pada fenomena  yang  ada  dilokasi  penelitian  dengan  menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data seperti  wawancara,  observasi  dan  sebagainya.  Analisis  data  dilakukan  peneliti  yakni  dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan cara deskriptif.
2. Rancangan Kegiatan
Penelitian  dalam  mengungkap  permasalahan  yang  ada  penulis  melakukan  upaya  yakni menggunakan  rancangan  penelitian.  Adapun  rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti terkait  dengan  penelitian  yaitu  tentang  tentang  peran  bhabinkamtibmas  menjaga  stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakatdesa taman agung lampung selatan yakni dilakukan penelitian selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu bulan April sampai dengan bulan Juli 2022.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Penelitian  ini  penulis  membatasi  ruang  lingkup  dan  juga  obyek  penelitian.  Adapun  ruang lingkup  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai  permasalahan  tentang  implementasi  Peran Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat  Pada  Desa Taman  Agung  Polsek  Kalianda  Lampung  Selatan  serta  hambatan  Implementasi  Peran Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  KeamananDan  Ketertiban  Masyarakat  Pada  Desa Taman  Agung  Polsek  Kalianda  Lampung  Selatan.  Bahwa  kemudian  yang  dijadikan  obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu di Polsek Kalianda Lampung Selatan dan juga para perangkat desa di desa taman agung kecamatan Kalianda.
4. Bahan dan Alat Utama
Penelitian  yang  dilakukan  ini  menggunakan  beberapa  bahan  penelitian  dan  alat  dalam melakukan  penelitian  dalam  hal  ini  membahas  tentang  Implementasi  Peran  Bhabinkamtibmas Dalam  Menjaga  Stabilitas  KeamanandanKetertiban  Masyarakat  Pada  Desa Taman Agung  Polsek Kalianda  Lampung  Selatan  serta  hambatan  yang  muncul.  Oleh  karena  itu  dalam  melakukan pengumpulan  data  maka  peneliti  melakukan  beberapa  pengumpulan  data  diantaranya  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan juga data primer. Adapun pemaparannya sebagai berikut:
Data Sekunder
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  berasal  dari  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Bahwa  bahan  hukum  primer  yang diambil  diantaranya  beberapa  peraturan  dan  juga  undang  undang  mengenai  Peran Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  KeamanandanKetertiban  Masyarakat  Pada  Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer. dalam penelitian ini mengenai  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  KeamanandanKetertiban Masyarakat  Pada  Desa  Taman Agung  Polsek  Kalianda  Lampung  Selatan  maka  bahan  hukum sekunder diantaranya yaitu diambil dari beberapa literature atau buku-buku hukum yang sesuai dengan  topic  pembahasan,  jurnal  ilmiah,  artikel  hukum  dan  beberapa  tulisan  hukum  yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier i adalah bahan hukum i yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data  hukum i primer  dan  data  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  yang i memberikan  penjelasan mengenai  data  hukum  primer.  Dalam  penelitain  tentang  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam Menjaga  Stabilitas  KeamanandanKetertiban  Masyarakat  Pada  Desa  Taman  Agung  Polsek Kalianda  Lampung  Selatan  bahan  hukum  tersiernya  antara  lain  Kamus  Bahasa  Indonesia, Kamus  Bahasa  Inggris,  Kamus  Hukum,  majalah,  surat  kabar,  media  cetak  dan  media elektronik.
Alat  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  Peran i Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga Stabilitas  KeamanandanKetertiban  Masyarakat  Pada  Desa  Taman  Agung  Polsek  Kalianda Lampung  Selatan  ini  dimana  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  maka  alat utamanya yaitu dokumen yang terkait dengan permasalahan impelemtasi Peran Bhabinkamtibmas
Dalam Menjaga Stabilitas KeamananDanKetertiban Masyarakat Pada Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan dan faktor penghambatnya.

## 5. Tempat
Di  dalam  suatu  penelitian  untuk  menentukan  terjadinya  suatu  permasalahan  tentu  ada tempat. Tempat dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Kalianda dan juga di wilayah desa Taman Agung kecamatan Kalianda.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  tentang  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam Menjaga  Stabilitas  KeamananDanKetertiban  Masyarakat  Pada  Desa  Taman  Agung  Polsek Kalianda Lampung Selatan terdiri dari:
a. Studi Kepustakaan ( Library Research ) Pengumpulan t data  dilakukan  dengan  cara  mengadakan t studi  kepustakaan( Library  Research ). Studi  kepustakaan t dimaksudkan  untuk  memperoleh  arah  pemikiran  dan t tujuan  penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip t dan menelaah literatur yang t menunjang, t peraturan perundang-undangan  serta  bahan  bacaan t ilmiah  lainnya  yang  mempunyai  hubungan t dengan permasalahan t yang akan dibahas.
b. Studi Lapangan ( Field Research ) Pengumpulan data Lapangan ( Field Research ) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
1) Pengamatan ( Observation ) Pengamatan  ( Observation )  yaitu t pengumpulan  data t secara  langsung  terhadap t objek penelitian  untuk  memperoleh  data  yang  valid  dengan  melakukan a pengamatan  langsung sesuai t dengan permasalahan a di Kepolisian Sektor Kalianda dan juga di wilayah desa Taman Agung kecamatan Kalianda.
2) Wawancara ( Interview )
Wawancara  ( Interview )  ayaitu  pengumpulan  data t dengan  cara  melakukan  wawancara a ( interview )  secara t langsung  dengan  alat  bantu  daftar a pertanyaan  yang  bersifat  terbuka dengan t Narasumber  yang  berkaitan  dengan t permasalahan.  Wawancara  dilakukan  terhadap Anggota  Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Sektor  Kalianda  dan  juga  perangkat  desa  Taman Agung kecamatan Kalianda.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional a variabel  penelitian  merupakan t suatu  penjelasan  terkait  dengan t istilah yang  terdapat  memberikan t penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah t yang  ada  dalam t judul penelitian. a Untuk  itu,  definisioperasional  variabel  penelitian  pada  penelitian  tentang  eran Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat  Pada  Desa Taman Agung Polsek Kalianda Lampung Selatan sebagai berikut :
a. Bhabinkamtibmas a adalah  anggota  POLRI  yang a bertugas  membina  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  (kamtibmas).  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  kegiatan a Bhabinkamtibmas adalah a terwujudnya situasi a kamtibmas yang a baik dan dinamis dalam rangka mengamankan a dan menyukseskan pembangunan nasional.
b. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis t masyarakat yang ditandai t oleh terjaminnya tertib t dan tegaknya hukum serta terbinanya a ketentraman yang mengandung a kemampuan a membina serta mengembangkan a potensi  dan  kekuatan  masyarakat a dalam  menangkal, mencegah  dan menanggulangi  segala  bentuk a pelanggaran a hukum  dan  bentuk-bentuk a gangguan  lainnya  yang dapatmeresahkan masyarakat.
8. Teknik Analisis
Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi  lapangan a kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatifyaitu  dengan  mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang  disusun secara  sistematis.  Setelah  dilakukan a analisis  data maka  kesimpulan  secara  deduktif suatu  cara  berfikir  yang  didasarkan  fakta-fakta  yang  bersifat a umum  kemudian  ditarik a suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Pemolisian Masyarakat  Dan  Atau  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  Keamanan  Dan Ketertiban Masyarakat.
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, semua yang berlatar belakang guna  pembangunan  stabilitas  nasional  dan  perlindungan  tehadap  masyarakat  harus  menitik  beratkan pada kepastian hukum agar didalam kehidupan bermasyarakat terciptanya rasa aman dan tentram. 7 Bhabinkamtibmas  merupakan  satuan  dari  kepolisisan  yang  diberikan  kewenagan  untuk  dapat membina masyarakat dibidang keamanan serta ketertuban umum di lingkungan masyarakat, di dalam menjalankan  tugasnya  Bhabinkamtibmas  juga  mempunyai  tujuan  yang  harus  dicapai  yakni memberikan  rasa  aman  bagimasyarakat  sehingga  terwujudnya  situasi  yang  dapat  menstabilikan pembangunan nasional, sehingga apa yang yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia guna membangun masyarakat  adil  dan  sejahtera  dapat  terwujud  dengan  baik.  Kamtibmas  dapat  pula  diartikan  sebagai keadaan dinamismasyarakat, tentu saja hal ini dapat terlihat dengan adanya jaminan keamanan yang diberikan  olah  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  di  dalam  pengendalian  keamanan  serta terbinanya  masyarakat  dalam  menghambat  potensi-potensi  dari  luar  yang  dapat  mengakibatkan pelanggaran hukum serta penagulangan nya. 8
Sesuai  dengan \ Keputusan  Kapolri  Nomor:  Kep/618/VII/2014  tentang  Buku u Pintar Bhabinkamtibmas  yaitu  membina  masyarakat  agar t tercipta  kondisi  yang m menguntungkan  bagi pelaksanaan m tugas  Polri  di  desa/kelurahan.  Sesuai  rumusan  tugas s pokoknya,  maka  lingkup p tugas bhabinkamtibmas s meliputi:
1. Melakukan pembinaan t terhadap warga masyarakat y yang menjadi tanggung jawabnya u untuk dapat meningkatkan p partisipasi masyarakat, kesadaran hukum d dan ketaatan warga a masyarakat terhadap hukum a dan perundang-undangan yang g berlaku; 2. Melakukan  upaya a kegiatan  kerjasama  yangibaik  dan  harmonis  dengan a aparat  desa,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,tokoh  pemuda,tokoh  adat  dan  para  sesepuh i yang  ada  didesa a atau kelurahan;
3. Melakukan pendekatan i dan membangun kepercayaan s terhdap masyarakat; 4. Melakukan upaya a pencegahan tumbuhnya penyakit t masyarakat dan membantu penanganan i rehabilitasi yang tergangu;
5. Melakukan upaya a peningkatan daya tangkal l dan daya cegah w warga masyarakat terhadap p timbulnya gangguan kamtbmas;
6. Membimbing  masyarakat g untuk  berpartisipasid d aktif  dalam r rangka  pembinaan k kamtibmas secara s swakarsa di desa/kelurhan; 7. Melakukan  kerjasama a dan  kemitraan  dengan e potensi d masyarakat  dan  kelompok k atau  forum kamtibmas s guna  mendorong i peran  sertanya d dalam  binkamtibmas s dan  dapat  mencari e solusi dalam  penganani  permsalahan  atau  potensi  gangiguan  dan  ambang  ganggan  yang  terjadi  di masyrakat agar tidak berkembang manjadi gangguan e nyata kamtibsmas; 8. Menmbuhkan kesadaran a dan ketaatan terhadap i hukum & perundang-undangn; 9. Memberikan  bantuan y dalam  rangka  penyelsaian  perselisihan y warga  masyrakat  yang  dapat mengganggu i ketertiban n umum; 10. Memberikan petunjuk y dan melatih masyarakat t dalam rangka a pengaimanan lingkugan; 11. Memberikan  pelayanan y terhadap  kepentingn  warga  masyarakat y untuk  sementara a waktu y sebelum ditangani y phak yang berwenang;
12. Mengimpun  informasi e dan  pendapat  dari e masyarakat  untuk a memperoleh  masukan n atas berbagai e isue  atau  kisaran  suara a yang  tentang  penyelenggaran  fungsi  dan  tugas e pelayanan kepolisian n serta permasalhan yang berkembang e dalam masyarkat.
7 Ronny  Lihawa  dkk.2009. Wajah  Pemolisian  Masyarakat ,  Kompolnas,  Jakarta.Marbun  SF.  Dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara , UII Press.Yogyakarta.
8 Abdul Aziz Hakim.2011 . Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia . Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur. Yogyakarta
Selanjutnya Fungsi e Bhabinkamtibnas yaitu 1. Membimbing dan menyuluhikan dibidang hukuman dan kamtibmas s
2. Melayani masyarakat mengebai tentang kaitan hukun dan masalah-masalah seputar kamanan
3. Membina ketertibanya masyarakat t terhadap norma-norma n yang berlaku 4. Memediasikanya dan menfasilitasinya supaya pemecahan e masalah yang terjadi e dimasyrakat. 5. Mendinamisirkanya setiap aktipitas masyarakat t yang bersifat e positif 6. Mengkordinasikan upaya pembinaan e kamtibmas s dengan perangkat Desa/kelurahan, e Babinsa, dan pihak-pihak y terkait lainnya.
Adapun peranan n Bhabinkamtibmas s yaitu: 1. Pembimbing  masyarakatya  bagi  terwujudkan  kesadaran  hukum  dan  kamtibmas  serta meningkatkann partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan
2. Pelindung,  pengayom  dan  pelayan  masyarakat  bagi  terwujudnya  rasa  aman  dan  tentram  di masyarakat Desa/kelurahan
3. Mediator,  negoisator,  dan  efasilitator  dalam  penyelesaian  ppermaslaahan  permasalahanesosial yang terjadie dimasyarakat desa/kelurahan
4. Dinamisisator  dan  emotifator  aktivitas  masyarakate  yang  bersifat  epositif  dalam  rangka menciptakan dan memeliharaa kamtibmas.
Terkait  dalam  penerapan  suatu  program  ini  memiliki  kesamaan  dengan  teori  utama  yang digunakan sebagai analisa pembahasan menggunakan:
Teori sistem Lawrence M. Friedman, dalam teori tersebut diungkapkan suatu keberhasilan dari suatu kinerja  penegak  hukum  dalam  kefektifan  dan  keberhasilannya  tentunya  akan  tergantung  pada  suatu sisten unsur hukum yang terdapat tiga sisten yaitu;
a. Subtansi hukum ( substance of the law ) b. Struktur hukum ( struktur of law ) c. Budaya hukum ( legal culture ) 9
Pengertian terhadap teori di atas adalah : 1. Subtansi Hukum
Subtansi adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu,  subtansi  juga  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  didalam  sistem  hukum itu,  mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka  susun  terkait  hal  ini diliahat  dari  subtansi  hukumnya  maka  dapat  di  ketahui  bahwa  Implementasi  Peraturan  Kapolri Nomor  1 Tahun  2021 Tentang  Pemolisian  Masyarakat  Dan Atau  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam Menjaga  Stabilitas  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat,  menurut  bapak  Briptu  Ronal  sesuai dengan  peraturan  yang  tertuang  di  dalam  PerkapPasal  1  ayat  (7)  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang Pemolisian  Masyarakat  Dan Atau  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  Keamanan Dan  Ketertiban  Masyarakat,  Pemolisian  Masyarakat  dimana  merupakan  suatu  bentuk  kegiatan untuk  mengajak  masyarakat  melalui  kemitraan  anggota  Polri  dan  masyarakat,  sehingga  mampu mendeteksi  dan  mengidentifikasi  masalah  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas)  di lingkungan sertai untuk masyarakat Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.
9 Lawrence  M.  Friedman,  1993, Teori  dan  Filsafat  hukum:  Telaah  kritis  atasi  Teori-Teori  Hukum (Susunan I), judul asli Legal Theory , cetakan kedua , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Upaya penangkalan serta pencegahan ancaman dan gangguan Kamtibmas dilakukan dalam kemitraan  yang  setara  dengan  kepolisian,mulai  dari  menentukan  kebijakan  dengan implementasinya  dan  juga  melibatkan  masyarakat,  pemerintah  melalui  berbagai  metode,  Dalam pelaksanaan  peran  pertama,  yaitu  sebagai  pengelola  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (Kamtibmas),  polri  menjalankan  kewajiban  dalam  mengantisipasi,  menjaga  dan  melindungi masyarakat  dari  perilaku  kriminalitas.  Polisi  bersama  dengan  masyarakat  membuat  upaya pencegahan  dalam  mencegah  kejahatan.  Peraturan  tersebut,  menyebutnya  dengan  istilah Pemolisian Masyarakat atau Polmas, bukan Perpolisian Masyarakat.Isinya menekankan kemitraan petugas  polisi  dengan  masyarakat  dan  penyelesaian  masalah  yang  ada  di  masyarakat  dengan pelibatan  Forum  Kemitraan  Polisi  dan Masyarakat (FKPM).  Di  Biasanya  dilakukan  oleh  petugas Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat  (Bhabinkamtibmas)  di tingkat  desa atau kelurahan. Jadi, esensi kegiatan Polmas pada dasarnya merubah cara pandang. Jika sebelumya masyarakat dijadikan obyek dalam kegiatan kepolisian, sekarang menjadi subyek atau mitra sejajar dalam mengelola keamanan dan ketertiban wilayahnya.
Peraturan  tersebut  sudah  diterapkan  sebagai  mana  di  maksud  Peran  Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan atau bantuan pengamanan mengingat tidak adanya  kantor  polisi  di  kelurahan  ataupun  di  desa-desa  Jadi  Bhabinkamtibmas  merupakan penghubung  langsung  antara  Institusi  Polri  dengan  masyarakat  dan  mengatasi  permasalahan- permasalahan yang ada di desa khususnya desa taman agung.
2. Struktur Hukum
Berdasarkan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  Meir  Friedman  di  atas dapat di analisis bahwa apabila suatu asas Peraturan tidak berjalan dengan maksimal, hal ini karena di  pengaruhi  oleh  sistem  hukum  itu  sendiri  terdiri  dari  kepala  desa,  sekertaris  desa  dan  juga perangkat desa yang termasuk didalam struktur ini, ada beberapa persoalan kamtibmas yang masih sering di hadapi petugas dan masyarakat dalam bentuk pelanggaran norma agama dan adat istiadat di  sekitar  dan  juga  pelanggaran  pidana,  contohnya  informasi  yang  di  dapat  bahwa  ada  beberapa kegiatan  di  malam  hari  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  tujuannya  untuk  berjaga  malam tetapi ada beberapa warga malah sedang melakukan tindak yang melanggar aturan seperti bermain judi,  minum-minuman  yang  mengandung  alcohol,  perkelahian,  penyalahgunaan  obat-obatan terlarang.jadi  antara aparatur  desa  yang  dalam  hal ini  kepala  desa  dan  anggota bhabinkamtibmas agar selalu bersinergi dikarenakan dengan adanya polisi masyarakat (polmas) masih dirasa belum sesuai  sepenuhnya  oleh  masyarakat  karena  masyarakat  sendiri  kurang  bias  menyesuaikan  situasi untuk berhubungan langsung dengan anggota bhabinkamtibmas yang ada di desa.
3. Kultur Hukum
Kultur  Hukum  adalah  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum,  nilai  pemikiran serta harapannya, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, yang sering terjadi  dilapangan  bahwa  kurangnya  peran  dan  kesadaran  masyarakat  dalam  berperan  aktif menjaga  keamanan  dan  ketentraman  di  desa,  semakin  tinggi  kesadaran-kesadaran  hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai  hukum  selama  ini,  adapun  faktor  kendala  apabila  dilihat  dari  sisi  kultur  hukumnya  di antaranya  adalah  kurangnya  partisifasi  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan  di  desa-desa disebabkan  karena  kurangnya  fasilitas  umum  atau  Poskamling  maka  dari  itu  kegiatan  penjagaan kurang  efektif,  sehingga  komunikasi  antara  warga  desa  dan  anggota  Bhabinkamtibmas  kurang terjalin  dengan  baik,  Peraturan  tersebut  sudah  di  Implementasikan  tetapi  belum  berjalan  secara maksimal, hal ini disebabkan karena antara Bhabinkamtibmas serta warga setempat harus menjalin Hubungan  yang  baik  dan  menjadi  mitra  untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  bersama. Menciptakan  rasa  aman  warga  masyarakat  dan  suasana  keamanan  lingkungan  hidup  warga setempat.Budaya  hukum  ini  pun  dimaknai  melalui  sikap  berpikir  dan  tingkah  laku  social  yang dapat menjadi  acuan  dalam  bertindak apakah  tepat  atau salah  dalam  mengambil  suatu keputusan tergantung dengan sikap masyarakat yang mensikapinya.
Bahwa  berdasarkan  teori  dan  uraian  tersebut  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  Peraturan Kapolri  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Pemolisian  Masyarakat  Dan  Atau  Peran  Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakatsaat ini dirasa belum efektif Hal ini tentunya  disebabkan  oleh  perkembangan  dan  dinamika  peraturan,  berbagai  hambatan  dalam
pelaksanaan dari peraturan itu sendiri sehingga berdampak pada tidak maksimalnya Asas Keterbukaan Tersebut,  Dalam  hal  ini  Pemerintahdalam  hal  ini  Polri  perlu  untuk  Mengkaji  kembali Peraturantersebut  karena Legal  Culture sebagaimana  pernyataan  dari  teori  Lawrence  M  Friedman yang  artinya  bahwa  peran  anggota  Bhabinkamtibmas  dalam  menjalankan  tugasnya  bisa  terlaksana dengan baik sertakesejahteraan masyarakattercapai dan asas pemerintahan berjalan dengan maksimal.

## Faktor  PenghambatImplementasi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Lembaga  kepolisian  diberikan  kewenangan  untuk  menegakkan  hukum  yakni  dengan memproses  pelaku  kejahatan  yang  perbuatannya  dikategorikan  tindak  pidana  dengan  melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan guna sebagai dasar bagi jaksa untuk dilakukan penuntutan dan kemudian  oleh  hakim  diberikan  putusan  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukannya.  Dengan berjalannya hukum sesuai dengan koridor hukum maka tujuan hukum dipastikan tercapai yakni untuk menciptakan masyarakat yang adil, tentram dan makmur. Sebagai garda terdepan penegakan hukum kepolisian  selalu  hadir  ditengah-tengah  masyarakat  untuk  selalu  berusaha  menyelesaikan  persoalan yang timbul sehingga tidak menimbulkan dampak yang meluas.
Keberadaan  polisi  ditengah  masyarakat  memiliki  tujuan  penegakan  hukum  karena  situasi  dan kondisi  dimasyarakat  yang  semakin  berkembang,  hal  inilah  pentingnya  polisi  hadir  dimasyarakat karena  adanya  harapan  dan  juga  tuntutan  dari  masyarakat  akan  pelayanan  yang  professional,  cepat dan  transparan  sehingga  masyarakat  mendapatkan  perlindungan  yang  maksimal  dari  adanya kepolisian. Kemudian karena adanya peningkatan jumlah tindakan criminal dengan ditunjang dengan semakin  kompleksnya  modus  operandi  hal  ini  karena  disebabkan  karena  meningkatnya  teknoologi informasi,  bahwa  meningkatnya  potensi  ancaman  kejahatan  tersebut  dibutuhkannya  anggota kepolisian  yang  bergerak  cepat,  tepat  dan  efektif  dalam  mencegah  dini  potensi  kriminalitas  di masyarakat, oleh karena itu dibentuklah Bhabinkamtibmas.
Bhabinkamtibmas  memiliki  peran  yang  vital  dalam  menjaga  kamtibmas  sebab  adanya Bhabinkamtibmas maka  dapat menyelesaikan  suatu  potensi kriminalitas  dengan menggunkan  sarana preemtif  dan  juga  preventif  serta  dengan  menerapkan  pendekatan  yang  humanis  dan  menggunakan cara-cara  kekeluargaan  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  timbul  dimasyarkat  hal  ini  berdampak positif terhadap kehidupan di masyarakat. 10
Bhabinkamtibmas bisa dikatakan sebagai mediator atau Fasilitator dalam penyelesaian masalah dengan melibatkan para pihak yang bertikai yakni korban dan pelaku serta perangkat dari desa.
Berkaitan  dengan  peran  polisi  di  masyarakat  maka  butuh  adanya  anggota  polisi  yang  dekat dengan masyarakat, yang mampu menjadi pendengar, pemecah permasalahan dan memberikan arahan dan  edukasi  khususnya  mengenai  aturan  hukum  kepada  masyarakat,  oleh  karena  itu  pimpinan  polri membentuk suatu unit tugas yang diberinama Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Bahwa  Bhabinkamtibmas  ini  dikembangkan  untuk  mampu  mengatasi  persoalan  yang  muncul dimasyarakat  dan  mampu  menekan  terjadinya  gejolak  dan  membantu  pemahaman  terhadap  hukum khususnya bagi para kaum muda yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal negative.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Widodo  selaku  Kepala  Desa  Taman  Agung Kecamatan Kalianda kabupaten lampung selatan, ada beberapa faktor penghambat yang kami ketahui antara lain masih terbatasnya pengalokasian dana Oprasional, masih sangat minimnya pasilitas umum seperti  tempat  penjagaan  (Poskamling),  sehingga  warga  yang  ingin  berjaga  malam  bisa  merasakan kenyamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum . Seharusnya ini menjadi prioritas dari aparatur  desa  untuk mengadakaan fasilitas  umum tersebut.Selain itu perlu  nya  kesadaran atau  peran masyarakat untuk saling menjaga dan memelihara keamanan bersama dengan begitu polri menjadikan warga  setempat  sebagai  mitra  agar  tercapainya  keamanan  dan  ketertiban  di  desa  Taman  Agung kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat  Implementasi Perkap  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Pemolisian  Masyarakat  Dan  Atau  Peran  Bhabinkamtibmas
10 Erlina B, 2018, Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya  (Tahura)  Wan  Abdurahman  Propinsi  Lampung  Sebagai  Kawasan  Hutan  Konservasi  Berbasis Masyarakat , keadilan Progresif Volume 9 Nomor 2 September 2018
Dalam  Menjaga  Stabilitas  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakatsudah  diterapkan  sesuai  dengan  di atas  akan  tetapi  belum  efektif,  masih  ditemukan  faktor  penghambat  didalamnya,  sehingga  peraturan tersebut dirasa perlu untuk dikaji kembali.
Menurut  Thomas  R.  Dye  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  apapun a yang  dipilih oleh a pemerintah  untuk  dilakukan a atau  tidak  dilakukan,  dan  apabila  pemerintah a memilih  untuk melakukan  sesuatu  maka  harus a ada  tujuannya  (Objeknya  )  karena  kebijakan  publik a itu  meliputi semua a tindakan  dari  pemerintah.  Jadi  bukan  semata-mata  merupakan  pernyataan  keinginan pemerintah  atau  pejabat a pemerintah  saja a disamping  itu  sesuatu  yang a tidak  dilaksanakan  oleh pemerintah  pun a termasuk  kebijaksanaan  pemerintah a itu  sendiri.  Maka  hal  ini  disebabkan  karena sesuatu a yang  tidak  dilakukan  oleh a pemerintah  akan  mempunyai  pengarus a (dampak)  yang sama a besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi teori  kebijakan  yang a dikemukakan oleh  Tomas  R.  Dye  adalah  bahwa  kebikan  publik itu hanya bisa a dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi. R. Dye menegaskan a juga bahwa kebijakan publik  tersebut a menyangkut  pilihan  yang  di  ambil  pemerintah  merupakan a kesengajaan untuk a melakukan  atau  tidak  melakukan a sesuatu. a R.  Dye  menegaskan  bahwa a pemerintah  memilih untuk  melakukan  sesuatu,  maka a harus  ada  tujuannya  dan  kebijakan a publik  itu  meliputi semua a tindakan  pemerintah  atau  pejabat.  Jadi a bukan a semata-mata  merupakan  pernyataan  keinginan pemerintah  atau  pejabat a pemerintah  saja.Kebijakan  adalah  keputusan  yang a dibuat  oleh a suatu lembaga a pemerintahan  atau  organisasi  yang  bersifat  mengikat a para  pihak a yang  terkait  dengan lembaga tersebut.
Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  dapat  di  analisis  bahwa  faktor  penghambat Implementasi  Peraturan  Kapolri  Pasal  1  ayat  (7)  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Pemolisian Masyarakat Dan Atau Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat  di  desa  Taman Agung  Kecamatan  Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatanadalah  karena pelaksanaan  kurang  optimal  walaupun  peraturan  yang  mengatur  hal  tersebut  sudah  dibuat  dan diberlakukan namun masih ada hambatan terhadap penerapan dilapangan, sarana dan prasarana yang kurang  memadai,  dan  keterbatasan  anggaran.  Kurang  nya  personil  di  tiap-tiap  desa  sehinggaperlu adanya kebijakan dan strategi serta pengawasan yang optimal untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di masing-masing desa binaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  Bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Implementasi Perkap Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Dan Atau  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  Keamanan  Dan  Ketertiban Masyarakatsudah  di  Implementasikan  akan  tetapi  belum  efektif  atau  sudah  dilaksanakan  tetapi belum  terlaksana  secara  maksimal,  hal  ini  disebabkan  karena  sarana  dan  prasarana  yang  kurang memadaiserta  warga  belum  sepenuhnya  memahami  pentingnya  untuk  menjaga  keamanan  dan ketertiban bersama.
2. Faktor PenghambatImplementasi Perkap Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat  Dan  Atau  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Menjaga  Stabilitas  Keamanan  Dan Ketertiban  Masyarakatadalah  karena  pelaksanaan  kurang  optimal  walaupun  peraturan  yang mengatur  hal  tersebut  sudah  dibuat  dan  diberlakukan  namun  masih  ada  hambatan  terhadap penerapan  dari  pada  aturan  yang  sudah  dibuat  dan  jugasarana  dan  prasarana  yang  kurang mendukung, dan keterbatasan anggaran.perlu adanya kebijakan dan strategi serta pengawasan yang optimal  untuk  mewujudkan  agar  terjalinnya  hubungan  antara  anggota  Bhabinkamtibmas  dengan warga setempat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul  Aziz  Hakim.2011 .  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia .  Penerbit  Pustaka  Pelajar Celeban Timur. Yogyakarta
Agus razikin. 2010. analis kinerja pelayanan public. universitas sebelas maret , Surakarta, hlm. 1
Erlina B, 2018, Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya  (Tahura)  Wan  Abdurahman  Propinsi  Lampung  Sebagai  Kawasan  Hutan  Konservasi Berbasis Masyarakat , keadilan Progresif Volume 9 Nomor 2 September 2018 Hadari Nawawi,1992, Metode Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 122. Lawrence.  M.  Friedman.  1993. Teori  dan  Filsafat  Hukum:  telaah  kritis  atas  Teori  –Teroi  Hukum. cetakan kedua . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Lintje  Anna  Marpaung.  2014.  Reformasi  Politik  Hukum  Perundang-Undangan  Yang  Berwatak Responsif, Jurnal vol.1, Jurnal Mediasi: Jurnal Hukum dan Keadilan
Setya  Retnami.  2018. Sistem  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia.  Direktorat  jenderal  Otonomi Daerah Republik Undonesia , Jakarta.Hlm.8. Soerjono  Soekanto,  2014, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Rajawali  Press, Jakarta
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta Ronny  Lihawa  dkk.  2009. Wajah  Pemolisian  Masyarakat ,  Kompolnas,  Jakarta.Marbun  SF.  Dkk.
2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara , UII Press. Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  1999  tentang  Kerja  Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara Bahasa  Indonesia .  Balai  Pustaka, jakarta.

## Sumber Lainnya
Ali. Muhammad. 1980. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern . Pustaka Amani. Jakarta. Andi Hamzah. 2005 . Kamus Hukum . Ghalia Indonesia. Jakarta