## STUDI PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG NAFKAH ISTRI PASCA IDDAH
(Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam)

## Oleh Musa Aripin
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email: musahutajulu@gmail.com

## Abstract
When  a  dissolutuion  on  marriage  happened  between  a  married couple,  there  are  some  obligations  wich  must  be  obeyed  by  the spouses  and  one  of  the  obligations  is  the  man  requesting  the divorce  is  obligated  to  give  a  living  to  the  divorce  women.  the living  is  accordance  with  the  economic  atatus  of  the  man (husband) (Based on the capability), the living is as a kind of long as the divorced woman in ‘iddah.

## Kata Kunci :  Nafkah, Mut’ah, Iddah

## A. Pengertian Nafkah
Nafkah  secara  etimologi  berasal dari”      ًقفىنا  “  yang  berarti  “belanja”, “kebutuhan  pokok”  dan  juga  berarti “biaya”  atau  pun  pengeluaran  uang, 1 sekilas  bisa  dipahami  kalau  nafkah  tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.
Sedang  menurut  Zakiyah  Darajat
dalam  bukunya  “  Ilmu  Fiqh”  beliau mendefinisikan  nafkah  berarti  “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan  oleh  seseorang  kepada  isteri, kerabat  dan  miliknya  sebagai  keperluan pokok  bagi  mereka,  keperluan  pokok seperti  makanan,  pakaian  dan  tempat
1 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al- Munawwir ,  cet.1  (Yogyakarta:  upbk.  Pp.  Al- Munawwir,1987), hal. 1548.
tinggal. 2
Definisi ini mengandung pengertian  bahwa  nafkah  adalah  segala macam  kebutuhan  hidup  manusia  bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi  orang  di  luar  dirinya.  Sulaiman Rasyid  mendefinisikan  nafkah  yaitu semua  hajat  dan  keperluan  yang  berlaku menurut keadaan dan tempatnya, 3 sehingga  tidak  dibatasi  apakah  mesti pokok,  tidak  pokok,  atau  pun  kebutuhan pelengkap,  sebab  kewajiban  nafkah menurut  beliau  yang  dimaksud  tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika  masing-masing  yang  memiliki  hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan  pokoknya,  sudah
2 Zakiyah  Darajat, Ilmu  Fiqh, cet.  1 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 141.
3 Sulaiman  Rasyid, Fiqh  Islam ,  Cet.  32 (Bandung: Sinar Baru, 1998), hal. 390.
terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan
meskipun kebutuhan  itu  tidak  pokok,  artinya kebutuhan  itu  tergantung  (Fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.
Menurut  hukum  Islam  nafkah dibagi  secara  global menjadi dua macam Pertama :  nafkah  untuk  dirinya  sendiri yakni  kewajiban seorang manusia untuk memikul  beban  tanggung  jawab  dalam rangka  memenuhi  kebutuhannya  sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya  sendiri. Kedua :  nafkah  untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah  anak  isteri  orang  tuanya  dan berbagai  macam  tanggung  jawab  nafkah bagi  orang-orang di  luar diri  manusia itu sendiri. 4
Sedang  pengertian  nafkah  dalam perceraian  sebagaimana  terdapat  dalam tafsir  as-Sabuni,  bahwa  nafkah  itu diartikan  sebagi mut'ah ,  yang  berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang,  pakaian  atau  pembekalan  apa  saja sebagai bantuan  dan  penghormatan kepada  isterinya  itu  serta  menghindari dari kekejaman talak  yang dijatuhkannya itu. 5
Dalam  hal  ini  nafkah  ( mut'ah ) juga  diartikan  sebagai  penghibur,  nafkah
4 Syeikh  'Abdullah  ibn  Hasan  al-Husain  al Kau Haji, Zadu Al-Mukhtaj bi Syarhi alminhaj , (Beirut : al Maktabah al 'Isriyah, t.t.) hal. 563. Menurut beliau nafkah untuk dirinya sendiri hadir karena sebab dirinya oleh  Allah  untuk  orang  diluar  dirinya  disebabkan, antara  lain  karena  adanya  pernikahan,  kekerabatan, maupun karena  unsur kehambaan.
5 M.  Ali  as-Sabuni, Rawai'  al-Bayan,  Tafsir Ayat al-Ahkam. (Makkah: Tnp,t.t.), II: 610.
sesuai dengan
kemampuannya sebagaimana  telah  tersebut  dalam  firman Allah:
هيقّخمنا يهع اّقح فَسعمناب عخم جقّهطمهنَ 6
Inti  dari  ayat  tersebut  merupakan perwujudan  mendapatkan  persesuaian kepada  hukum  Islam  dalam  hal  ini nafkah  setelah  nafkah  „iddah  habis. Mut‟ah  juga  berarti  sesuatu  yang dengannya dapat diperoleh suatu
(beberapa)  manfaat  atau  kesenangan. 7 Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  pemberian mut‟ah  seorang  suami  terhadap  isteri yang  telah  diceraikannya  adalah  dengan adanya  pemberian  tersebut  diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri  yang  telah  diceraikan  dan  dapat menjadi  bekal  hidup  bagi  mantan  isteri tersebut,  dan  juga  untuk  membersihkan hati  kaum  wanita  dan  menghilangkan kekhawatiran  terhadap  penghinaan  kaum pria terhadapnya. 8

## B. Ayat-ayat  yang  Berkaitan  Dengan Nafkah
Dalam  hal  ini  akan  dijelaskan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan  pemberian  nafkah  bagi  mantan isteri.
ّّ ّهٌَّزاضح لاَ مكدجَ هم مخىكس ثيح هم  ّهٌُىكسأ ّهٍيهع اُقفوأف ممح ثلاَأ  ّهك نإَ   ّهٍيهع اُقّيضخن
6 al-Baqarah (2): 241.
7 Tim  Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah, Ensiklopedi  Islam  Indonesia (Jakarta:  Djambatan, 1992), hal 707.
8 Maulana  Rasyid  Ridha,  diterj.    Afif Mohammad, Panggilan  Islam  terhadap  Wanita ,cet.  1 (Bandung: al-Bayan, 1986) hal. 159.
ّهٌزُجأ  ّهٌُحأف مكن هعضزأ نئف  ّهٍهمح هعضي يّخح ًن عضسخسف محسساعح نإَ فَسعمب مكىيب اَسمحأَ
ِسخأ
.
اّمم قفىيهف ًقشز ًيهع زدق همَ ًخعس هم تعسَد قفىين
سسع دعب الله معجيس اٍحأام ّلاإ اسفو الله فّهكيلا الله ًحأ
اسسي 9
Jumhur  Ulama  sepakat  bahwa ayat di atas merupakan dasar hukum dari kewajiban  pemberian  nafkah  terhadap isteri  baik  yang  ditalak  maupun  yang isteri yang sedang menyusui karena lafaz liyunfiq (menggunakan  huruf  lam  amar (perintah).” 10
Al-Qur‟an  surat  at-Talak  (65): ayat  6  tersebut  menjadi  landasan  hukum kewajiban  nafkah  berupa  tempat  tinggal dan  nafkah  terhadap  isteri  yang  hamil dan telah ditalak, maka kewajiban nafkah sampai isteri tersebut melahirkan. 11
َأ  ّهٌُّسمح من ام ءاسّىنا مخقّهط نإ مكيهع حاىج لا يزدق عسُمنا ّهع  ّهٌُعّخمَ تضيسف  ّهٍن اُضيسفح ّهع اقح فَسعمناب اعخم يزدق سخقمنا ّهعَ هيىسحمنا 12
Tidak  ada  suatu  kewajiban  bagi suami  untuk  membayar  sesuatu  baik berupa  mahar  atau  lainnya  ketika mentalak  isterinya  sebelum  menggauli mereka  dan  sebelum  ditetapkan  mahar untuk mereka. Jika telah menggauli maka wajib untuk membayar mahar
9 at-Talaq (65): 6-7.
10 M.  Ali  al-Sabuni, Rawa’i  al-Bayan., II:
610.
11 Ibid., II: 617.
12 al-Baqarah (2): 236.
13 Ahmad  Mustafa  al-Maraghi, Tafsir  al- Maraghi ,  Cet.3  (Mesir:  Mustafa  al-Baby  al-Halaby,
1953), II: 196-199.
14 Al-Baqarah (2):  240-241. 15 Ahmad  Mustafa  al-maraghi, Tafsir  al- Maraghi., II: 204-206 . 16 al-Ahzab (33): 49.
selengkapnya  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  diputuskan,  jika  belum ditetapkan  maka  wajib  membayar  mahar yang sepantasnya. Apabila telah dijatuhkan talak sebelum digauli, sedangkan  mahar  telah  ditentukan  maka wajib  membayar  setengah  dari  mahar yang  telah  ditentukan.  Berilah  wanita- wanita yang ditalak sebahagian dari harta sesuai  dengan  kemampuan  masing- masing.  Dalam  hal  ini  Allah  SWT  tidak menentukan  jumlah  atau  ukuran  yang tetap, tetapi sesuai dengan
kemampuannya masing-masing.
Jika  talak  itu  terjadi  sebelum suami  menyetubuhi  isterinya  sedangkan ia  telah  menentukan  maharnya  maka isteri  mendapatkan  separo  dari  mahar tersebut dan sisanya dikembalikan kepada suaminya, kecuali jika isteri yang ditalak  memaafkan  suaminya  dengan tidak  mengambil  separo  atau  sebahagian dari  mahar,  atau  jika  suami  memaafkan isterinya dengan tidak mengambil kembali  separo  maharnya  sebagai  tanda mata untuk isterinya yang dicerai. 13
مٍجاَشلأ تيصَ اجاَشأ نَزريَ مكىم نُفُخي هيرناَ حاىج لاف هجسخ نئف جاسخإ سيغ لُحنا ّنإ اعاخم صيصع اللهَ فَسعم هم هٍسفوأ يف ههعف ام يف مكيهع ميكح
هيقخمنا ّهع اقح فَسعمناب عاخم ثاقهطمهنَ 14 Orang-orang yang akan
meninggal  dunia  hendaknya  membuat
17 Tim  Tashihi  Departemen  Agama, Al- Quran  dan  Tafsirnya (Yogyakarta:  PT.  Dana  Bakti Wakaf, 1990),VII: 24-25.
18 Ibnu  Rusyd, Bidayatu  al-Mujtahid  wa nihayah  al-Muqtasid,” kitab  at-Talaq”,bab  fi  al-mut‟ah (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t,t.), II: 73.
wasiat  untuk  isteri-isteri  mereka  yang akan ditinggalkannya. Yakni untuk menciptakan  kesenangan  mereka  selama satu  tahun,  dan  selama  waktu  itu  isteri- isteri yang ditinggalkan dibolehkan untuk tinggal  di  rumah  suaminya  yang  telah meninggal  selama setahun penuh. Dalam masa  itu  sang  isteri  tidak  boleh dikeluarkan  dari  rumah  suaminya,  untuk mengenang  suaminya  yang  telah  tiada. Jika  atas  kemauannya  sendiri  untuk keluar  dari  rumah  suaminya  maka  bagi para  penerima  wasiat  tidak  berdosa  atas kepergian isteri-isteri itu selama mempunyai tujuan yang baik. Mut‟ah  atau  pemberian  untuk
penghibur  dari  seorang  suami  kepada isteri yang telah diceraikan itu diwajibkan, jika isteri yang diceraikan itu belum  disetubuhi,  jika  sudah  disetubuhi maka  pemberian  itu  hukumnya  sunnah, pemberian itu diberikan untuk menghilangkan  perasaan  dendam  antara mereka. 15
هٌُمخقهط مث ثاىمؤمنا مخحكو اذإ اُىماء هيرنا اٍيأاي اٍوَدخعح ةدع هم هٍيهع مكن امف هٌُسمح نأ مبق هم لايمج احاسس هٌُحسسَ هٌُعخمف 16
Pada  ayat  ini  Allah  menjelaskan bahwa  jika  terjadi  perceraian  antara seorang  mukmin  dan  isterinya  belum pernah dicampuri  maka perempuan yang
19 Tim  Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah, Ensiklopedi  Islam  Indonesia (Jakarta:  Djambatan: 1992), Artikel Mut‟ah, hal. 707.
20 Muhammad  Jawad  Mughniyyah, al- Akhwal  asy-Syakhsyiyyah  ‘ala  Mazahib  al-Khamsah , cet.1 (Beirut: Dar „Ilmi,t.t), hal. 102. Lihat juga Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang
Perkawinan, Cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 1.
telah  diceraikan  itu  tidak  mempunyai masa „iddah dan perempuan itu langsung bisa  kawin  lagi  dengan  laki-laki  lain, mantan  suami  yang  menceraikan  itu hendaklah  memberikan  mut‟ah,  yaitu suatu  pemberian  untuk  menghibur  dan menyenangkan hati isteri yang diceraikan  sebelum  dicampurinya  itu besar  kecilnya  mu‟tah  itu  tergantung kesanggupan suami. Apabila diperhatikan jika perempuan  itu  harus  meninggalkan rumahnya  maka  cara  mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak  menyebabkan  sakit  hatinya,  dan kepadanya  harus  diberikan  ongkos  dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar  merupakan  hiburan  yang meringankan  penderitaan  hatinya  akibat perceraian itu. 17

## C. Hukum  Pemberian  Nafkah  Bagi Mantan Isteri
Para  fuqaha  berbeda  pendapat, ada  Fuqaha  yang  berpendapat  bahwa nafkah  (mut‟ah)  itu  wajib  diberikan kepada isteri yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan  atau  belum,  dan  juga  kepada isteri  yang  telah  diceraikan  sebelum sempat  dicampurinya  apabila  maharnya telah ditentukan. Hasan Basri
berpendapat bahwa mut‟ah itu wajib, hal ini  didasarkan  pada  firman  Allah  dalam
21 M.  Ali  as-Sabuni, Rawai'  al-Bayan. III: 339.
Surat  al-Baqarah  (2):  241.  Persolan mut‟ah  juga  dimuat  dalam  Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut‟ah wajib diberikan oleh mantan  suami  dengan  syarat: a. Belum ditetapkan  mahar  bagi  isteri ba’da dukhul. b. Perceraian  itu  atas  kehendak suami.
Biaya  penghidupan  juga  diatur dalam  hukum  positif  di  Indonesia  yaitu yang  berlaku  di  Pengadilan  termuat dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974,  tentang  Perkawinan  pasal  41  c, yang berbunyi: Pengadilan dapat
mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan  sesuatu  kewajiban  kepada mantan isteri.
Sedangkan  menurut  Imam  asy- Syafi‟i,  diwajibkan  untuk  setiap  isteri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang  dari  pihak  suami,  fuqaha  Dahiri juga  sependapat  dengan  hal  ini,  Imam asy-Syafi‟i  memberikan  pengecualian bagi  isteri  yang  telah  ditentukan  mahar untuknya  dan  dicerai  sebelum  digauli, jumhur  ulama  juga  memegangi  pendapat ini. 18
Imam Malik berpendapat
sebaliknya,  hukum  memberikan  mut‟ah hanya  dianjurkan  ( mustasab )  dan  tidak wajib  untuk  semua  wanita  yang  ditalak, sedangkan  maskawin  belum  ditetapkan dan  dianjurkan  bagi  wanita  yang  ditalak dan maskawin telah ditentukan.19
22 Ibid. 23 Sulaiman Rasyid, Figh Islam., hal. 391.
Sedangkan dalam Kompilasi
Hukum  Islam  di  Indonesia,  Buku  I Hukum  Perkawinan  Bab  XVII  pasal  149 (a) pasal 158 yang berbunyi Pasal 149.
“Bilamana  perkawinan  putus karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib memberikan  mut‟ah  yang  layak  kepada bekas  isterinya,  baik  berupa  uang  atau benda  kecuali  bekas  isteri  tersebut qabla dukhul .”
Pasal  158  “Mut‟ah  wajib  diberikan  oleh bekas suami dengan syarat:
1. Belum  ditetapkan  mahar  bagi  isteri ba’da dukhul .
2. Perceraian itu atas kehendak suami.”
Dari  pasal-pasal  tersebut  dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang telah dicerai masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  pada pasal-pasal tersebut.

## D. Ukuran Nafkah
Dalam  Islam  juga  disinggung tentang  ketentuan  kadar  nafkah  dan  sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki  kaitan  erat  dalam  aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan  mengenai  kadar,  jenis  dan kemampuan nafkah secara orang perorang  dalam  pemenuhannya,  antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya. Dalam Kitab al-Akhwal asy-Syakhsyiyyah ‘ala  Mazahib  al-
Khamsah, bahwa  sebagian  ahli  hukum
Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah  adalah  pangan,  sandang  dan tempat  tinggal.  Sementara  ulama  yang lain  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud kebutuhan  pokok  hanyalah  pangan  saja tidak  menyangkut  di  dalamnya  sandang dan papan atau tempat tinggal. 20
Nafkah  dalam  perceraian  dikadar (dibatas)  dengan  keadaan  syara'  yaitu dibatas  dengan  keadaan  syara'  sendiri. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik berpendapat  bahwa  nafkah  tidak  ada batasnya,  baik  dalam  maksimal  maupun minimalnya.  21  Namun  demikian  Abu Hanifah  dalam  pendapatnya  memberikan batasan-batasan  kewajiban  nafkah,  yaitu sedikitnya  baju  kurung,  tusuk  konde, kudung,  tidak  boleh  lebih  dari  setengah mahar. 22 Sedang Imam Ahmad berpendapat  bahwa  mut'ah  berupa  baju kurung  dan  kudung  yang  sekedar  cukup dipakai  shalat,  dan  ini  sesuai  dengan kemampuan suami.
Meskipun demikian „ urf masyarakat  muslim  lebih  arif  dan bijaksana, persepsi mereka tentang nafkah  tidak  lain  adalah  meliputi makanan-minuman  (pangan),  pakaian
24 Ibid., hal. 391.
25 M.  Ali  as-Sabuni, Rawai'ul  al-Bayan  , III: 380.
26 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , "kitab at- Thalaq",  bab  man  ahaqqu  bi  anal-Walad"  (Beirut:  Dar al  Fikr,t.t),II:263  Hadis  No.  2276.  Hadis  Riwayat  Abu Dawud dari 'Abdullah ibn 'Amr.
27 Abdurrahman ibn Su‟aib an-Nasa‟i, Sunan an-Nasa’i (Mesir:  Mustafa  al-Baby  al-Halaby  wa Auladuhu,  1964),VI:  117.  Hadis  riwayat,  Ahmad  dan Nasa‟i dari Ahmad ibn Yahya.
dan perhiasan (sandang) dan juga tempat tinggal  yang  layak  huni.  Kecuali  bagi yang benar-benar tidak mampu, barangkali  pangan  itulah  yang  mereka sediakan. Selanjutnya mengenai kadar nafkah, dalam hal  ini adalah nafkah bagi mantan isteri, al-Qur'an tidak menyebutkan  ketentuannya,  al-Qur'an hanya  memberikan  pengarahan/anjuran yang  sangat  bijaksana,  yakni  dengan menyerahkan  kepada  mantan  suaminya dengan ukuran yang patut ( ma'ruf ) sesuai dengan  kemampuannya,  hal  ini  sesuai dengan  Firman  Allah  dalam  surat  al- Baqarah (2): 236.
Dalam hal ini H. Sulaiman Rasyid berpendapat diwajibkan  atas  suami memberikan  belanja  kepada  isteri  yang taat,  baik  makanan,  pakaian,  tempat tinggal  menurut  keadaan  di  tempat masing-masing  dan  tingkatan  suami. Banyaknya  menurut  hajat  dan  adat  yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.23  Intinya  yang  menjadi  ukuran berapa  besar  nafkah  adalah  kemampuan suami.  Lebih  lanjut  Sulaiman  Rasyid menguraikan  walaupun  sebagian  ulama mengatakan  nafkah  isteri  itu  dengan kadar yang tertentu tetapi yang
mu’tammad tidak  ditentukan,  hanya sekedar  cukup  serta  menginggat  keadaan suami. 24
Dengan  demikian  jelas  bahwa jika  kedapatan  suaminya  kaya  maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya.  Begitu  juga  sebaliknya. Seperti  firman  Allah  dalam  surat  al- Baqarah  (2):  223 dan juga surat  at-Talaq (65):  07,  Imam  Malik  menjelaskan bahwa nafkah itu tidak ada batasan  yang ma'ruf (patut),  dalam  sedikitnya  atau banyaknya. 25

## E. Hak-hak Isteri Pasca Cerai Talak
Sebagaimana  dalam  perkawinan yang  memuat  hak  dan  kewajiban  antara suami  dan  isteri,  demikian  juga  jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya.  Hal  ini  untuk  menjaga  adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka    pertama  kali  melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik
Salah  satu  tujuan  dibuat  Undang- undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa  yang menyakitkan  bagi  wanita  seharusnya tidak  lagi  membawa  penderitaan  terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya  yang seharusnya ia dapat.
Dengan  adanya  Undang-undang tersebut diharapkan, salah satunya adalah hak-hak  isteri  dapat  terlindungi,  hal  ini tentunya  merupakan  unsur  penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat
hak-hak  yang  dapat  diterima  oleh  isteri sebagai  akibat  dari  peceraian.  Hak-hak tersebut di antaranya:

## Hak pemeliharaan anak
Dalam Undang-undang No.1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Bab  X pasal  45,  kedua  orang  tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka  sebaik-baiknya.  Bagi  anak  yang masih  dibawah  umur  biasanya  hak perwalian  dan  pemeliharaan  diberikan langsung  kepada  ibunya.  Seperti  yang diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam tahun 1991 pasal  105,  yang menyatakan: bahwa  dalam  hal  terjadi  perceraian Pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun adalah  hak  ibunya.  Pemeliharaan  anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak  untuk  memilih  diantara  ayahnya atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya.
Biaya  pemeliharaan  ditanggung oleh ayahnya.
Juga dalam hadis disebutkan:
الله لُسزاي جناق ةأسما  ّنإ : ًن يىطب ناك ارٌ يىىبإ  ّنإ ءاُح ًهىسجحَ ءاقس ًن يبدثَ ءاعَ يىقّهط يابأ نأَ الله لُسز اٍن لاقف يّىم ًعسخي نأ دازأَ : ًب ّقحأ جوأ
ّحكىح منام 26
Di  samping  itu,  Undang-undang No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan pasal 50 juga menetapkan :
1. Anak  yang  belum  mencapai  umur  18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang
tiada  dibawah  kekuasaan  orang  tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang  bersangkutan  maupun  harta bendanya.
Pada  dasarnya  baik  ibu  maupun bapak  mempunyai  hak  yang  sama  untuk menjadi wali dari anak-anaknya
berdasarkan keputusan pengadilan.
Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan  jika  mereka  (baik  ibu  atau
bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

## Hak mendapatkan nafkah
Undang-undang  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  tidak  secara spesifik  mengatur  tentang  hak  nafkah bagi  mantan  isteri  yang  telah  dicerai. Pasal  41  c  dalam    Undang-undang tersebut  menjelaskan:  “pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi bekas isterinya”.
Namun  untuk  yang  beragama Islam  dan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  memang  ada  ketentuan  mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama Islam diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) pasal  149  menyatakan  bahwa  akibat
putusnya  perkawinan  karena  talak,  maka suaminya wajib:
a. Memberikan  mut'ah  yang  layak kepada  bekas  isterinya,  baik  berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul. b. Memberikan nafkah, maskan
(tempat  tinggal)    dan kiswah
(pakaian) kepada bekas isteri selama masa  „iddah,  kecuali  bekas  isteri telah  dijatuhi  talak  bain  atau nusyuz
dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila
qabla ad dukhul .
d. Memberikan  biaya hadanah untuk anak-anaknya  yang  belum  mencapai umur 21 tahun. Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut: 1. Perempuan  dalam  masa ‘iddah raj'iyyah berhak  menerima  dari mantan  suaminya  berupa  tempat tinggal,  pakaian  dan  nafkah,  kecuali isteri  yang  durhaka  tidak  berhak mendapatkan apa-apa. Sabda
Rasulullah SAW:
ناك اذإ ةأسمهن ّىكّسناَ تقفىنا امّوإ اٍن تعجسنااٍيهعاٍجَصن 27
2. Perempuan dalam ‘iddah ba'in kalau
mengandung maka ia berhak mengambil  kediaman,  nafkah  dan pakaian. Namun jika tidak
mengandung, ia hanya berhak mendapatkan  tempat  tinggal.  Sesuai
dengan  Firman  Allah  SWT  dalam surat  at-Talaq  (65):  6.  c).  Wanita yang  diceraikan  sebelum  dikumpuli maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan  dirinya.  Hal  ini sesuai  dengan  firman  Allah  SWT, dalam Surat al-Ahzab (33): 49.
Apabila  suami  adalah  seorang Pegawai  Negeri  Sipil,  maka  sesuai dengan  ketentuan  pasal  8  PP.  No.10 tahun  1983  berlaku  peraturan  sebagai berikut:
a) Apabila perceraian terjadi atas
kehendak  pegawai  negeri  sipil  pria,
maka ia wajib menyerahkan
sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.
b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud  dalam    ayat  1  ialah sepertiga  untuk  pegawai  negeri  pria yang  bersangkutaan,  sepertiga  untuk bekas  isterinya,  dan  sepertiga  untuk anaknya.
c) Apabila  dari  perkawinan  tersebut tidak  ada  anak  maka  bagian  gaji wajib  disertakan  oleh  pegawai  negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
d) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas  bagian  penghasilan  dari  bekas
suaminya
e) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam  ayat  (4)  tidak  berlaku,  apabila isteri minta cerai karena dimadu
f) Apabila  bekas  isteri  pegawai  negeri sipil  yang  bersangkutan  kawin  lagi, maka  haknya  atas  bagian  gaji  bekas suaminya  menjadi  hapus  terhitung mulai ia kawin lagi.

## F. Harta Bersama
Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam menetapkan:  “Bahwa  janda  atau  duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan”.
Mengenai harta bersama Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan juga menegaskan:
1. Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta  bawaan  dari  masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang di  peroleh  masing-masing  sebagai hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan  masing-masing  sepanjang para  pihak  tidak  menentukan  lain. Sementara  pada  kata,  “menentukan lain” berkaitan:
a) Mengenai harta bersama,
suami atau isteri dapat
bertindak  atas  persetujuan kedua belah pihak. b) Mengenai harta bawaan masing-masing,  suami  dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
hukum mengenai harta bendanya. G. Kesimpulan
Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan  tadi  dapat  ditarik  suatu kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah  itu  akan  lebih  baik  jika  diberikan dalam ukuran maksimalnya atau memberikan  pelayanan  yang  terbaik  dan termudah  yang  tentunya  disesuaikan dengan kemampuan suami.
Daftar Kepustakaan

## Abdurrahman ibn Su‟aib an-Nasa‟i,
Sunan an-Nasa’i (Mesir:
Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1964),VI: 117. Hadis riwayat, Ahmad dan Nasa‟i dari Ahmad ibn Yahya.
Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , "kitab at-Thalaq",  bab  man  ahaqqu  bi anal-Walad"  (Beirut:  Dar  al Fikr,t.t),II:263
Ahmad  Mustafa  al-Maraghi, Tafsir  al- Maraghi ,  Cet.3  (Mesir:  Mustafa al-Baby al-Halaby, 1953)
Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al- Munawwir ,  cet.1  (Yogyakarta: upbk. Pp. Al- Munawwir,1987)
Ibnu Rusyd, Bidayatu al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid,” kitab at- Talaq”,bab fi al-mut‟ah (Surabaya: Toko Kitab al- Hidayah, t,t.)
M.  Ali  as-Sabuni, Rawai'  al-Bayan,
Tafsir  Ayat  al-Ahkam. (Makkah:
Tnp,t.t.) Maulana  Rasyid  Ridha,  diterj.    Afif Mohammad, Panggilan  Islam terhadap Wanita ,cet. 1 (Bandung: al-Bayan, 1986) Muhammad Jawad Mughniyyah, al-
Akhwal asy-Syakhsyiyyah ‘ala Mazahib al-Khamsah , cet.1 (Beirut: Dar „Ilmi,t.t), hlm. 102. Lihat juga Kamal Mukhtar,
Asas-Asas Hukum Islam Tentang
Perkawinan, Cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam , Cet. 32 (Bandung: Sinar Baru, 1998)
Syeikh  'Abdullah  ibn  Hasan  al-Husain al Kau Haji, Zadu Al-Mukhtaj bi Syarhi  alminhaj ,  (Beirut  :  al Maktabah al 'Isriyah, t.t.)
Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah,
Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan: 1992)
Tim Tashihi Departemen Agama, Al- Quran dan Tafsirnya (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990)
Zakiyah  Darajat, Ilmu  Fiqh, cet.  1
(Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)