Jurnal Riset Bisnis Vol 6 (2) (April 2023) hal: 259 – 271 e - ISSN 2598-005X    p - ISSN 2581-0863 e-jurnal:  http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/
STRATEGI PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH MELALUI ALOKASI ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOGOR
Erik Harninta Putra 1* , A. Faroby Falatehan 2 , Harianto 3
1,2,3 Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia
*E-mail: erhapu@gmail.com

## Diterima 16 Oktober 2022, Disetujui 30 Maret 2023

## Abstrak
Pembangunan  manusia  menekankan  pada  perluasan  kesempatan  dan  peningkatan  kesejahteraan  manusia. Pendidikan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tujuan dari pembangunan manusia.  Pencapaian  pembangunan  bidang  pendidikan  dapat  dilihat  melalui  indikator  Rata-rata  Lama  Sekolah (RLS).  Kabupaten  Bogor  mempunyai  potensi  sumber  daya  manusia  dalam  jumlah  besar  yang  didominasi  oleh penduduk usia produktif namun pencapaian RLS Kabupaten Bogor masih tetap berada di bawah pencapaian RLS Provinsi Jawa Barat dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan RLS di  Kabupaten  Bogor.  Metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  SWOT  untuk  merumuskan  alternatif  strategi  dan QSPM untuk menentukan strategi prioritas. Hasil analisis menunjukan bahwa peningkatan kualitas pembangunan pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran bidang pendidikan yang produktif menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan  Rata-rata  Lama  Sekolah  di  Kabupaten  Bogor.  Kebijakan  yang  bisa  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bogor  dalam  meningkatkan  pembangunan  bidang  pendidikan  yakni  peningkatan  dan  pemerataan sarana prasarana pendidikan formal  dan non formal berupa program  kejar paket  A, B, dan C,  Proporsi alokasi belanja yang memberikan manfaat langsung senantiasa ditingkatan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi dan edukasi.
Kata kunci: RLS, pembangunan pendidikan, SWOT, QSPM

## Abstract
Human development emphasizes on enlarging people’s choices and improving their well-being. Education is a key to meet the goals of human development. It could be seen through Mean Years Schooling (MYS) as an indicator indicating education achievement  of  community.  Bogor regency has a potential  human resource dominated by productive age. However, their Mean Years Schooling is still under the Mean Years Schooling achievement  of West Java Province and national level. The purpose of this research was to formulate a strategy in improving Mean Years Schooling in Bogor regency. This study used SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) as analisis methods. There were seven alternative strategies formulated by SWOT analysis that then were prioritized using QSPM in order to obtain a priority strategy. It was finally determined that implementing a productive budget allocation on education development was the priority strategy for increasing Mean Years Schooling in Bogor Regency.
Keywords: MYS, education development, SWOT, QSPM
Erik dkk , Strategi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah Melalui Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan
Keberhasilan  pembangunan  tidak  hanya diukur melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi  namun  juga  melalui  pencapaian pembangunan  manusia  karena  pertumbuhan ekonomi  tinggi  tidak  secara  otomatis  mampu meningkatkan  derajat  kesejahteraan  manusia (Hasan,  2018). United  Nations  Development Programme (UNDP) dalam Human Development Report (1990)  mendefinisikan  pembangunan manusia  sebagai  proses  untuk  memperluas pilihan-pilihan  bagi  manusia.  (Siregar  et  al., 2018) menyebut dalam konsep tersebut manusia diposisikan  sebagai  tujuan  akhir  sedangkan proses  pembangunan  dipandang  sebagai  sarana mencapai tujuan tersebut.
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah  memberikan  kewenangan  luas  kepada pemerintah  daerah  dalam  mengelola  daerahnya untuk  kesejahteraan  masyarakat  (Thahir,  2019). Salah  satu  indikator  penting  untuk  mengukur kesejahteraan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau Human Development Index digunakan untuk mengetahui capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang  disusun  berdasarkan  tiga  dimensi  dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,  dan  standar  hidup  layak.  Dimensi umur  panjang  dan  hidup  sehat  diwakili  oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan  diwakili  oleh  indikator  harapan
lama sekolah (HLS) dan rata-rata sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh  pengeluaran  perkapita  yang  disesuaikan (BPS, 2019).
Pencapaian  IPM  suatu  daerah  sangat bergantung kepada tinggi rendahnya nilai indeks pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga indeks tersebut akan mempresentasikan mana  tingkat  pembangunan  di  masing- masing bidang. Indeks pendidikan dibentuk oleh dua  indikator  yaitu  rata-rata  lama  sekolah  dan harapan  lama  sekolah.  Rata-rata  sekolah didefinisikan  sebagai  jumlah  tahun  yang digunakan  oleh  penduduk  berusia  25  tahun  ke atas dalam menjalani pendidikan formal sedangkan  harapan  lama  sekolah  merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh  anak  berusia  7  tahun  ke  atas  di  masa mendatang.  Indeks  kesehatan  dibentuk  oleh indikator  angka  harapan  hidup  saat  lahir  yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat  ditempuh  oleh  seseorang  sejak  lahir. Indikator  ini  mencerminkan  tingkat  kesehatan suatu masyarakat. Dalam mencerminkan pencapaian  pembangunan  di  bidang  ekonomi, indikator  pengeluaran  per  kapita  disesuaikan digunakan  sebagai  pembentuk  indeks  ekonomi pada  IPM  (BPS,  2019).  Indeks  pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2015-2021 masih berada di  bawah  indeks  kesehatan  dan  indeks pengeluaran sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. IPM Kabupaten Bogor dan komponen pembentuknya
Sumber: BPS (2022)
Sebagai  salah  satu  komponen  pembentuk indeks pendidikan di Kabupaten Bogor, Rata-rata Lama  Sekolah  (RLS)  pada  tahun  2020 menunjukan angka 8,30 tahun atau setara dengan kelas  2  Sekolah  Menengah  Pertama.  Hal  ini merupakan  gambaran  pencapaian  pembangunan bidang  pendidikan  di  Kabupaten  Bogor  yang rata-rata  penduduk  usia  25  tahun  ke  atas  tidak secara  penuh  menamatkan  pendidikan  formal pada jenjang SMP. Padahal sebagai daerah yang memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  se- Indonesia mencapai 5.427.068 jiwa dimana lebih dari  70%  merupakan  penduduk  dengan  usia produktif  serta  berbatasan  langsung  dengan beberapa daerah aglomerasi Jabodetabek, Kabupaten Bogor memiliki potensi tinggi dalam keberhasilan  pembangunan  daerah  melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas  dan  berdaya  saing.  Todaro  et  al. (2011) menyatakan bahwa sumber daya manusia dari  suatu  bangsa  merupakan  faktor  paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan dan ekonomi dari bangsa. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat dikembangkan  bukan  hanya  untuk  menambah pengetahuan namun juga meningkatkan keterampilan  kerja  sehingga  mampu  menambah produktivitas  kerja  (Munir,  2016).  Anggorowati et  al.,  (2019)  mengartikan  bahwa  pendidikan sebagai  sektor  yang  menentukan  mutu  suatu
bangsa. Kajian Suratini (2017)  menunjukan jika pendidikan dapat dijangkau oleh semua masyarakat  maka  pertumbuhan  ekonomi  juga akan  tercapai.  Herdiansyah  (2020)  menyatakan pembangunan  pendidikan  yang  maksimal  akan signifikan  meningkatkan  IPM.  Investasi  modal manusia  bidang  pendidikan  akan  mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran,  dan  meningkatkan  penghasilan tenaga kerja (Yanti et al., 2020). Oleh sebab itu, pembangunan  sektor  pendidikan  menjadi  hal penting untuk terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development  Goals (SDGs)  yang  menempatkan pembangunan pendidikan bermutu harus tercapai sebelum  tahun  2030.  SDGs  menjamin  kualitas pendidikan  yang  adil  dan  inklusif  serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting dalam keberhasilan pembangunan bidang pendidikan  melalui  berbagai  kebijakan.  Salah satu  kebijakan  tersebut  adalah  melalui  belanja pemerintah  bidang  pendidikan.  Berdasarkan urian pada latar belakang tersebut perlu dilakukan kajian  tentang  bagaimana  strategi  peningkatan rata-rata  lama  sekolah  melalui  alokasi  anggaran bidang pendidikan di Kabupaten Bogor.
Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 IPM 69,13 69,69 70,65 70,40 70,60 Indeks Kesehatan 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 Indeks Pengeluaran 0,69 0,71 0,72 0,71 0,71 Indeks Pendidikan 0,60 0,60 0,62 0,62 0,62

## KAJIAN TEORI
United  Nations  Development  Programme (UNDP)  dalam Human  Development  Report (1990)  mendefinisikan  pembangunan  manusia sebagai proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi  manusia.  Tujuan  utama  dari  pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang  produktif. United  Nations  Development Program (UNDP)  sejak  1990  memperkenalkan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  sebagai indeks  komposit  untuk  mengukur  indikator pencapaian pembangunan manusia yang mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan  aspek  lain  dalam  kehidupan.  Hasil pengukuran  tersebut  kemudian  setiap  tahunnya rutin dipublikasikan dalam Human Development Report. Sebagai  ukuran  kualitas  hidup,  IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi  tersebut  mencakup:  umur  panjang  dan hidup sehat ( a long and healthy life ), pengetahuan ( knowledge );  dan  standar  hidup  layak  ( decent standard of living ).
Indeks  pendidikan  merupakan  salah  satu komponen  pembentuk  Indeks  Pembangunan Manusia yang diukur melalui tingkat pendidikan sebagai aspek pengetahuan (BPS 2015). Indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat pendidikan berdasarkan data IPM metode terbaru yang dikeluarkan oleh BPS adalah rata-rata lama sekolah (mean  years  of  schooling) dan  Harapan Lama  Sekolah (expected  years  of schooling) .
Pada  proses  pembentukan  Indeks  Pembangunan
Manusia,  rata-rata  lama  sekolah  dan  harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan  kedua  indikator  ini  digunakan sebagai  indeks  pendidikan  yang  akan  menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.
Rata-rata  Lama  Sekolah  didefinisikan sebagai  jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh penduduk  dalam  menjalani  pendidikan  formal (BPS  2015).  Diasumsikan  bahwa  dalam  kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan  turun.  Sedangkan  cakupan  penduduk  yang dihitung  dalam  penghitungan  Rata-rata  Lama Sekolah  adalah  penduduk  berusia  25  tahun  ke atas. Usia 25 tahun dipakai batasan berdasarkan rekomendasi UNDP.
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi  telah  memberikan  kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri  karena  lebih  memahami  kebutuhan  dan karakteristik daerahnya. Berdasarkan UU Nomor 23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah, klasifikasi  urusan  pemerintahan  terdiri  dari  3 urusan  yakni  urusan  pemerintahan  absolut, urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan pemerintahan umum.  Pada urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  wajib yang  salah  satunya  berbentuk  pelayanan  dasar berupa  pendidikan.  Pemerintah  Kabupaten/Kota bertanggungjawab  untuk  mengelola  pendidikan dasar  yang  meliputi  SD  dan  SMP,  PAUD,  dan pendidikan non-formal.
Pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan. Mangkoesoebroto (2016) menyatakan
pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Anggaran yang dialokasikan  untuk  suatu  bidang  menunjukan komitmen  pemerintah  terhadap  permasalahan pada  bidang  tersebut.  Hasil  kajian  (Soempena, 2021) menunjukan belanja pendidikan mempengaruhi peningkatan indeks pendidikan di Provinsi  Jawa  Barat.  Belanja  fungsi  pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM  (Fahmi  2018);  (Mongan,  2019);  (Hadinata dkk.,  2020);  (Harjunadhi  &  Rahmawati,  2020); (Iskandar, 2021). Kajian Margaretha &
Simanjuntak  (2020)  menunjukan  belanja  fungsi pendidikan berdampak terhadap kualitas pendidikan  di  Indonesia.  Peningkatan  alokasi belanja  bidang  pendidikan  juga  berpengaruh terhadap  peningkatan  RLS  di  Provinsi  Sulawesi Selatan (Basri et al. 2017).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskripsi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur  serta  kuesioner  terhadap  responden expert yakni  Kepala  Bidang  Pemerintah  dan Pembangunan  Manusia  serta  Kepala  Bidang Pendidikan  Bappedalitbang,  Kepala  Bagian Keuangan  Dinas  Pendidikan  dan  Kepala  bagian Anggaran  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah  yang  merupakan  pemangku  kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi pustaka dan laporan kinerja instansi terkait.
Gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor  dianalisis  berdasarkan  data  sekunder dalam  bentuk  tabulasi,  diagram,  dan  grafik. Alternatif strategi peningkatan RLS di Kabupaten dirumuskan  berdasarkan  hasil  analisis  faktor internal, eksternal, dan analisis SWOT. Pemilihan  strategi  prioritas  dilakukan  dengan menggunakan  analisis Quantitative  Strategic Planning Matrix (QSPM) yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan capaian RLS melalui alokasi anggaran bidang pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Pendidikan di Kabupaten Bogor
Nilai  indeks  pendidikan  Kabupaten  Bogor terus  mengalami  kenaikan  setiap  tahun.  Pada tahun  2019,  nilai  indeks  pendidikan  Kabupaten Bogor  mencapai  0,6227  yang  meningkat  0,01 dari  tahun  sebelumnya.  Meskipun  terjadi kenaikan, peringkat indeks pendidikan Kabupaten  Bogor  masih  berada  di  bawah pencapaian nilai indeks pendidikan Provinsi Jawa Barat  sebesar  0,6257.  Sebagai  daerah  dengan wilayah  yang  luas  dan  jumlah  penduduk  paling padat,  Kabupaten  Bogor  memiliki  nilai  indeks pendidikan yang bervariasi pada tingkat kecamatan. Pada tahun 2019, Kecamatan Gunung Putri  merupakan  daerah  dengan  perolehan  nilai indeks  pendidikan  tertinggi  sebesar  0,6755 sedangkan  perolehan  nilai  terendah  berada  di Kecamatan Sukamakmur sebesar 0,5473.
Gambar 1. Indeks pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2015-2021
Sumber: BPS (2021)
Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok usia  7-12  tahun  dan  13-15  tahun  menunjukan tren  kenaikan  dari  tahun  2015  sampai  2021. APS kelompok usia 7-12 tahun telah mencapai lebih  dari  99  persen  setiap  tahunnya  yang berarti kurang dari 1 persen penduduk berusia 7-12  tahun  yang  tidak  bersekolah  formal sedangkan  APS  kelompok  usia  13-15  tahun masih berada diatas 90 persen. Meskipun APS kelompok usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun mengalami  tren  positif,  hal  sebaliknya  justru terjadi pada pencapaian APS kelompok usia 16- 18  tahun  yang  masih  di  bawah  65  persen. Tingginya APS kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun menunjukan bahwa pembangunan pendidikan jenjang SD dan SMP yang menjadi
tanggung  jawa  pemerintah  Kabupaten  Bogor telah  banyak  diakses  oleh  penduduk  usia sekolah.  Angka  APS  kelompok  usia  16-18 tahun  yang  masih  dibawah  65  persen  perlu menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  karena  kelompok  usia  tersebut merupakan  usia  sekolah  pada  jenjang  SMA yang  pengelolaannya  telah  menjadi  tanggung jawab  pemerintah  provinsi  berdasarkan  UU No.23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah. APS  adalah  perbandingan  antara  jumlah kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah  pada  berbagai  jenjang  pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai  yang  dinyatakan  dalam  persentase (Gambar 2).
Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bogor
0.5869 0.5957 0.6066 0.6082 0.6227 0.6233 0.6239 0.5995 0.6067 0.6163 0.6175
0.6257 0.6322 0.6373 0.5600 0.5700 0.5800 0.5900 0.6000 0.6100 0.6200 0.6300 0.6400 0.6500 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Kab. Bogor Prov. Jawa Barat 99.05 99.85 99.92 99.25 99.72 99.78 99.77 89.24 92.42 91.22 91.27 91.40 91.68 91.46 62.23 63.71 59.6 52.76 55.03 54.81 55.52 0 20 40 60 80 100 120 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 Usia   7 - 12 tahun Usia 13 - 15 tahun Usia 16 - 18 tahun
Rata-rata  Lama  Sekolah  di  Kabupaten Bogor  juga  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun, RLS Kabupaten  Bogor  telah  meningkat  signifikan sebesar 0,54 poin menjadi 8,29 di tahun 2019.
Ini  berarti  rata-rata  penduduk  usia  25 tahun  ke  atas  telah  menamatkan  pendidikan sampai  dengan  kelas  2  SMP.  Meskipun  telah terjadi  peningkatan  namun  capaian  RLS Kabupaten  Bogor  sampai  dengan  tahun  2019 masih  belum  menunjukan  ketuntasan  wajib belajar  9  tahun  atau  tamat  pendidikan  tingkat Sekolah  Menengah  Pertama  atau  sederajat. Capaian  RLS  tahun  2019  menempatkan Kabupaten  Bogor  berada  di  peringkat  ke  13 dibawah RLS Provinsi Jawa Barat sebesar 8,37 tahun.  Bila  diamati  mendalam  pada  40 kecamatan, Pencapaian RLS tertinggi berada di Kecamatan  Cibinong  sebesar  9,10  tahun.  Hal ini  tidak  mengherankan  karena  Kecamatan Cibinong merupakan ibukota Kabupaten Bogor
yang  memiliki  sarana  dan  prasarana  bidang pendidikan memadai. Selain itu, RLS Kecamatan  Cibinong  menjadi  satu-satunya kecamatan yang berhasil menuntaskan program wajib  belajar  9  tahun.  Sementara  itu, pencapaian RLS terendah berada di Kecamatan Sukajaya sebesar 6,54 tahun yang artinya rata- rata penduduk usia 25 tahun ke atas di daerah tersebut hanya menamatkan pendidikan formal sampai  dengan  sekolah  dasar  atau  sederajat saja.  Terdapat  27  kecamatan  yang  memiliki RLS  diatas  RLS  Kabupaten  Bogor  dan  13 Kecamatan memiliki RLS dibawanya. Ayuningtyas  (2021)  dalam  penelitiannya menyatakan  untuk  mengurangi  ketimpangan kualitas  pendidikan  dapat  dilakukan  dengan membangun  sekolah  baru  yang  mudah dijangkau serta penyediaan sarana transportasi yang  mudah,  murah,  dan  layak  bagi  anak sekolah.
Tabel 2. RLS Kecamatan tahun 2019 Kecamatan RLS (tahun) Cibinong 9,1 Kemang 8,6 Gunung Sindur, Citeureup, Bojong Gede, Gunung Putri 8,5 Ciomas, Dramaga, Cigombong 8,4 Babakan Madang, Cileungsi, Sukaraja 8,3 Parung, Ciampea 8,2 Ciawi, Tmanasari, Parung Panjang 8,1 Cisarua, Tanjungsari, Ciseeng, Cariu, Megamendung 8,0 Pamijahan, Tenjo, Caringin, Tenjolya, Cibungbulang 7,9 Rancabungur, Rumpin, Leuwisadeng 7,7 Cijeruk, Klapanunggal 7,6 Nanggung, Jonggol, Leuwiliang 7,5 Jasinga 7,3 Cigudeg, Tahurhalang 7,1 Sukamakmur 6,9 Sukajaya 6,5
Sumber: Bappedalitbang Kab. Bogor, 2021
Indikator  selanjutnya  yang  menjelaskan kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor adalah rasio murid guru (RMG). Rasio Murid per Guru adalah  perbandingan  antara  jumlah  murid  dan jumlah  guru  pada  tingkat  pendidikan  tertentu. Semakin tinggi rasio murid per guru  memiliki arti  bahwa  semakin  banyak  murid  yang mendapatkan  pelayanan  dari  seorang  guru sehingga  akan  berdampak  terhadap  rendahnya kualitas  pengawasan  dan  pengajaran.  Pada 2019,  RMG  SD,  SMP,  dan  SMA  masing- masing mencapai 27, 35, 27. Capaian ini masih berada  diatas  kondisi  ideal  rasio  murid  guru berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 tahun  2008  tentang  guru  pasal  17  yang menetapkan  rasio  efektif  murid  per  guru sebagai  berikut:  RMG  untuk  SD  adalah  20, RMG  untuk  SMP  adalah  20,  dan  RMG  untuk SMA adalah 20.
Sarana  dan  prasarana  pendidikan  sangat mempengaruhi  kualitas  pembangunan  bidang pendidikan  di  Kabupaten  Bogor.  Sebagai daerah  dengan  wilayah  luas  dan  jumlah penduduk  nomor  satu  terpadat  se-Indonesia, pemerataan  dan  kondisi  sarana  dan  prasarana pendidikan  menjadi  hal  paling  mutlak.  Kajian (Mizan  dkk.,  2018)  menunjukan  peningkatan jumlah  bangunan  sekolah  akan  meningkatkan indeks  pendidikan.  Rahmatin  et  al.  (2017) menyatakan  jumlah  sekolah  berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah.
Ayuningtyas  (2020)  dalam  penelitiannya  juga menyatakan  untuk  mengurangi  ketimpangan kualitas  pendidikan  dapat  dilakukan  dengan membangun  sekolah  baru  yang  mudah dijangkau serta penyediaan sarana transportasi yang  mudah,  murah,  dan  layak  bagi  anak sekolah.  Kabupaten  Bogor  tercatat  memiliki ruang  kelas  paling  banyak  se-Jawa  Barat dengan  berbagai  kondisi  di  semua  jenjang pendidikan di tahun 2019. Pada tingkat sekolah dasar  terdapat  26  persen  ruang  kelas  dalam keadaan  baik,  63  persen  ruang  kelas  rusak ringan, 7 persen ruang kelas rusak sedang, dan sebanyak 4 persen ruang kelas rusak berat. Pada jenjang  sekolah  menengah  pertama  sebanyak 39 persen ruang kelas dalam keadaan baik, 53 persen rusak ringan, 5 persen rusak sedang, dan 3 persen rusak berat. Sementara untuk jenjang sekolah  menengah  atas,  ruang  kelas  dalam keadaan baik berjumlah 56 persen, rusak ringan 38  persen,  rusak  sedang  4  persen,  dan  rusak berat sebanyak 2 persen.
Secara  umum  proporsi  anggaran  bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015  sampai  2020  masih  berada  di  atas  20 persen  dari  APBD  sesuai  dengan  kebijakan mandatory  spending yang  diatur  dalam  UUD
1945  pasal  31  ayat  (4)  dan  UU  No.  20  tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
Gambar 3. Alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2015-2020 (miliar rupiah)
Sumber: Dis. Dik Kab. Bogor (2021)
Perumusan  Strategi  Dalam  Peningkatan RLS di Kabupaten Bogor
Perumusan  strategi  disusun  berdasarkan identifikasi  faktor  kunci  pada  lingkungan internal dan eksternal yang diperoleh dari hasil
wawancara  dengan  responden  ahli  di  bidang pendidikan  Kabupaten  Bogor.  Tabel  3 menyajikan  hasil  analisis Internal  Factor Analysis (IFAS) dan External Factor Analysis (EFAS).
Tabel 3. Matrik IFAS dan EFAS Faktor Internal Kekuatan (S) Bobot Rating Skor 1  Komitmen Kepala Daerah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat 0,1218 3,80 0,46 2  Komitmen dan political will DPRD dalam meningkatkan pendidikan masyarakat 0,1168 3,80 0,44 3  Peran aktif pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan 0,1066 4,00 0,43 4  Kesesuaian alokasi anggaran bidang pendidikan dengan peraturan perundang undangan 0,1117 3,80 0,42 5  Kesesuaian RPJMN. RPJMD. RKP dan RKPD bidang pendidikan 0,1168 3,60 0,42 6  Koordinasi antar unit kerja dalam pemerintah daerah pada upaya mendukung pembangunan bidang pendidikan 0,0914 3,60 0,33 Total (S) 0,6650 2,51 Kelemahan (W) 1  Validitas data pendidikan Kabupaten Bogor 0,0914 3,80 0,35 2  Pemerataan aksesibilitas hasil pembangunan bidang pendidikan 0,0863 3,60 0,31 3  Kuantitas dan kualitas sarana pendidikan 0,0863 3,60 0,31 4  Kuantitas, kualitas, dan distribusi sumber daya manusia bidang pendidikan 0,0711 3,80 0,27 Total (W) 0,3350 1,24 Total (S+W) 1,0000 3,75 Faktor Eksternal Peluang (O) Bobot Rating Skor 1  Dukungan pemerintah provinsi dan pusat pada bidang pendidikan 0,1183 4,00 0,47 2  Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 0,1183 4,00 0,47 3  Dukungan stakeholder (swasta) dalam pembangunan bidang pendidikan 0,1022 3,80 0,39 4  Partisipasi masyarakat pada perencanaan bidang pendidikan melalui musrembang 0,0860 3,80 0,33 5  Peran kelembagaan masyarakat di bidang pendidikan 0,0860 3,80 0,33 Total (O) 0,5108 1,99
1,910 1,780 1,918
2,255 2,451 2,264 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2015 2016 2017 2018
2019 2020
Ancaman (T) 1  Pengaruh jumlah penduduk terhadap pembangunan bidang pendidikan 0,1022 3,80 0,39 2  Pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan 0,0914 4,00 0,37 3  Pengaruh kondisi geografis terhadap pembangunan bidang pendidikan 0,1129 3,20 0,36 4  Kemampuan masyarakat untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya 0,0968 3,60 0,35 5  Pengaruh kemiskinan terhadap pencapaian pendidikan di masyarakat 0,0860 3,60 0,31 Total (T) 0,4892 1,77 Total (O+T) 1,0000 3,76 Sumber: Diolah (2022)
Berdasarkan  matrik  IFAS  dan  EFAS,
Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kemampuan  yang  baik  dalam  merespon  isu pada  faktor  lingkungan  internal  dan  eksternal sehingga  perumusan  strategi  yang  layak diaplikasikan  berada  pada  kuadran  I  yakni
strategi  tumbuh  dan  membangun.  Selanjutnya hasil  analisis  terhadap  faktor  strategis  pada faktor  lingkungan  internal  dan  eksternal digunakan untuk merumuskan beberapa alternatif  strategi  sebagaimana  disajikan  pada tabel berikut.
Tabel 4. Matrik SWOT dan alternatif strategi Strategi Strength-Opportunity (S-O) Strategi Weakness-Opportunity (W-O) 1. Meningkatkan  peran  aktif  stakeholders pada pembangunan bidang pendidikan (S1,
S2, S5, O1, O2, O4, O5)
2. Peningkatan  kualitas  pembangunan  bidang pendidikan  melalui  kebijakan  alokasi anggaran  yang  produktif  (S1,  S2,  S3,  S4, O2, O3) 1. Meningkatkan  kualitas  sarana,  prasarana, dan sumber daya manusia bidang pendidikan (W1, W2, W3, O1, O2, O3, O4, O5) 2. Meningkatkan ketersediaan data pendidikan  yang  akurat  dan  berkualitas (W4, O2, O4, O5) Strategi Strength-Threat (S-T) Strategi Weakness-Threat (W-T) 1. Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur yang merata (S1, S2, S3, S4, S5, S6, T1, T5)
2. Meningkatkan  program  pemberdayaan  di bidang  ekonomi  untuk  meningkatkan kemampuan  ekonomi  masyarakat  (S1,  S2,
S5, T2, T3, T4)
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya  pendidikan  dasar  dan  menengah melalui  sosialisasi  yang  berkelanjutan  (W1,
W2, W3, T2, T4, T5)

## Sumber: Diolah (2022)
Setelah  merumuskan  tujuh  alternatif strategi berdasarkan analisis SWOT maka perlu dilakukan penentuan strategi prioritas menggunakan  metode  QSPM  karena  tidak semua alternatif strategi
dapat diimplementasikan  oleh  pemerintah  daerah
karena adanya keterbatasan sumber daya  yang dimiliki.  Hasil  analisis  QSPM  berdasarkan tingkat
ketertarikan relatif/ relative attractiveness menunjukan  peringkat  prioritas dari tujuh alternatif strategi yang disajikan pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Qualitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Strategi TAS Prioritas 1. Peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran yang produktif 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata 8,23 7,82 1 2
3. Meningkatkan ketersediaan data pendidikan yang akurat dan berkualitas
4. Meningkatkan  peran  aktif  stakeholders  pada  pembangunan  bidang pendidikan
5. Meningkatkan  program  pemberdayaan  di  bidang  ekonomi  untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dan menengah melalui sosialisasi yang berkelanjutan
7. Meningkatkan  kualitas  sarana,  prasarana,  dan  sumber  daya  manusia bidang pendidikan 7,78 7,77 7,74 7,50 6,99 3 4 5 6 7
Sumber: Diolah (2022)
Hasil QSPM menunjukan bahwa peningkatan kualitas pembangunan pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran  yang  produktif  menjadi  strategi prioritas  pertama  dalam  upaya  meningkatkan capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten
Bogor. Pada tabel berikut disajikan  rancangan pelaksanaan  teknis  dari  strategi  prioritas pertama sampai dengan ketiga yang mencakup program  serta  kegiatan  pada  masing-masing strategi dalam upaya meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor.
Tabel 6. Perancangan strategi, program, dan kegiatan Strategi Program Tahun ke- Kegiatan Penanggung 1  2  3  4  5 Jawab 1. Peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi  anggaran pendidikan  yang produktif Perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran pendidikan 1. Optimalisasi  perencanaan melalui musyawarah perencanaan  pembangunan (musrembang)  yang  fokus kepada kebutuhan masyarakat 2. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang berhubungan langsung dengan program peningkatan pendidikan 3. Peningkatan bantuan operasional pendidikan kepada siswa tidak mampu 4. Optimalisasi kegiatan kejar paket A, B, dan C dengan melibatkan peran stakeholder Bappedalitbang, Dinas, Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata Peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan 1. Pembangunan sekolah baru dan  renovasi  sekolah  yang rusak pada jenjang pendidikan  dasar  (SD  dan SMP) 2. Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan untuk mempermudah memperoleh pelayanan pendidikan 3. Penyediaan sarana transportasi gratis bagi siswa Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
Strategi Program Tahun ke- Kegiatan Penanggung 1  2  3  4  5 Jawab 3. Meningkatkan ketersediaan  data pendidikan  yang akurat dan berkualitas Pembangunan data base pendidikan 1. Pelatihan  penyusunan  data bidang pendidikan 2. Optimalisasi  pemanfaatan Teknologi dan Informasi Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber: Diolah (2022)

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Meskipun alokasi anggaran bidang pendidikan di Kabupaten Bogor telah mencapai lebih  dari  20  persen  dari  APBD,  RLS Kabupaten Bogor masih berada di bawah RLS Provinsi  Jawa  Barat  dan  nasional  Terdapat 12 kecamatan dengan pencapaian RLS di atas RLS Kabupaten  Bogor  dan  28  Kecamatan  dengan RLS  di  bawahnya.  Hasil  analisis  SWOT  dan QSPM terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal  menunjukan  bahwa  strategi  prioritas dalam  meningkatkan  RLS  bahwa  Peningkatan kualitas  pembangunan  bidang  pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang produktif dan Peningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan capaian RLS Kabupaten Bogor.
Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam merumuskan
perencanaan  pembangunan  daerah  bidang pendidikan.

## Saran
1. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan dan pemerataan sarana prasarana
pendidikan
dalam menyelenggarakan  pendidikan  formal  dan non  formal  berupa  program  kejar  paket  A,
B, dan C sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan.
2. Proporsi  alokasi  belanja  yang  memberikan manfaat  langsung  terhadap  pelayanan pendidikan  perlu  selalu  ditingkatkan  untuk menjamin keberlanjutan pembangunan bidang pendidikan.
3. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  pendidikan  melalui  sosialisasi dan  edukasi  dengan  melibatkan  seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders).

## DAFTAR PUSTAKA
Anggorowati, E.  L., Shinta, A. A. M., Nafi’ah, E.
R.,  &  Lathif,  S.  (2019).  Peran  Pendidikan Karakter Sebagai Wujud Pendidikan Berkualitas  Sesuai  Tujuan  Sdgs. Prosiding Seminar Nasional V Universitas
Muhammadiyah Malang .
Ayuningtyas,  I.  (2021).  Ketimpangan  Akses Pendidikan  Di  Kalimantan  Timur. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 6 (2). Https://Doi.Org/10.24832/Jpnk.V6i2.2128
Basri  Bado,  &  Sitti  Hasbiah.  (2017).  Analisis Pertumbuhan  Belanja  Sektor  Pendidikan Terhadap  Capaian  Rata-Rata  Lama  Sekolah Di  Sulawesi  Selatan. Journal  Economics ,
5 (2017), 238–249.
Fahmi,  A.  (2018).  Pengaruh  Good  Governance,
Belanja  Fungsi  Pendidikan  Dan  Kesehatan, Dan  Pdrb  Perkapita  Terhadap  Ipm. Jurnal Manajemen Keuangan Publik , 2 (1). Https://Doi.Org/10.31092/Jmkp.V2i1.285
Hadinata, E., Valeriani, D., & Suhartono, S. (2020).
Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto Dan  Belanja  Pemerintah  Fungsi  Pendidikan Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sorot ,
15 (1).
Https://Doi.Org/10.31258/Sorot.15.1.43-53
Harjunadhi,  J.  T.,  &  Rahmawati,  F.  (2020). Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja Kesehatan,  Dan  Ump  Terhadap  Ipm  Di Indonesia  Tahun  2014–2018  . Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen , 16 (2), 241–249.
Herdiansyah,  D.,  &  Kurniati,  P.  S.  (2020).
Pembangunan  Sektor  Pendidikan  Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota  Bandung. Jurnal  Agregasi :  Aksi
Reformasi  Government  Dalam  Demokrasi , 8 (1).
Https://Doi.Org/10.34010/Agregasi.V8i1.27 65 Indeks Pembangunan Manusia 2019 . (2019).
Iskandar,  A.  (2021).  Desentralisasi  Dan  Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  Di  Propinsi  Sulawesi  Selatan. Info Artha , 5 (1). Https://Doi.Org/10.31092/Jia.V5i2.1139
Margaretha,  E.,  &  Simanjuntak,  R.  A.  (2020).
Dampak Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia. Info Artha , 4 (2). Https://Doi.Org/10.31092/Jia.V4i2.816
Mizan,  A.  Al,  Falatehan,  A.  F.,  &  Wahyuni,  E.  S.
(2018). Strategi Alokasi Belanja Pemerintah
Daerah Untuk Meningkatkan Indeks
Pendidikan  Di  Provinsi  Banten. Jurnal Manajemen  Pembangunan  Daerah , 10 .
Https://Doi.Org/10.29244/Jurnal_Mpd.V10i -.22711 Mongan,  J.  J.  S.  (2019).  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan  Terhadap  Indeks  Pembangunan
Manusia Di Indonesia. Indonesian Treasury Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan Negara  Dan  Kebijakan  Publik , 4 (2). Https://Doi.Org/10.33105/Itrev.V4i2.122 Munir, Ikhsan. (2016). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  Kabupaten  /  Kota  Di  Jawa  Timur.
Garuda.Ristekbrin.Go.Id , 4 .
Http://Garuda.Ristekbrin.Go.Id/Documents/ Detail/630075 Siregar, R., Fadillah, H., & Fatimah, S. (2018). Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan . 6 , 82–105.
Soempena,  G.  (2021). Pengaruh  Anggaran Pendidikan  Dan  Faktor  Lainnya  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Provinsi Jawa Barat .
Suratini.  (2017).  Future  Jurnal  Manajemen  Dan Akuntansi. Dalam Future: Jurnal
Manajemen Dan Akuntansi (Vol. 5, Issue 1). Www.Jurnal.Uniyap.Ac.Id/Index.Php.Futur e
Thahir,  B.  (2019).  Kebijakan  Sosial  Dan  Otonomi Daerah. Jurnal  Kebijakan  Pemerintahan , 2 ,
91–102.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (9 Ed.). Erlangga.
Yanti,  N.,  Nurtati,  N.,  &  Misharni,  M.  (2020).
Investasi Modal Manusia Bidang
Pendidikan:  Dampak  Pengangguran  Dan Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal  Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo ,
6 (1). Https://Doi.Org/10.35906/Jep01.V6i1.504 Zulfa  Rahmatin,  U.,  &  Ady  Soejoto,  P.  (2017).
Pengaruh  Tingkat  Kemiskinan  Dan  Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps)  Di  Kota  Surabaya.  Dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi (Vol. 01, Issue 2).