## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat

## Monica
Universitas Andalas Padang ntamonica91@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 26 Desember 2022 Disetujui : 31 Januari 2023
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
The  Health  Conditions  of Local  Government  Finances  are  useful  for  viewing  and  assessing  the ability of local governments to manage their respective regional finances. Local governments are expected  to  maximize  revenue  and  all  the  potential  of  the  area  they  have.  This  is  what  triggers variations  in  the  Financial  Health  Conditions  in  Regional  Governments.  This  study  aims  to analyze the factors that influence variations in the Financial Health Conditions of Regency/City Regional  Governments  in  West  Sumatra  Province  in  2019-2021.  This  study  uses  57  Financial Report  data.  This  research  is  a  quantitative  study  using  multiple  regression  analysis  to  test  the effect  of  each  variable  on  the  Financial  Health  Conditions  of  the  Local  Government.  Data processing was carried out using SPSS version 26. The results showed that the factor influencing the  Financial  Health  Conditions  of  Local  Governments  was  Financial  Efficiency.  While population, community age profile, community welfare level, population density, local revenue, and  cost  of  goods  and  services  have  no  effect  on  the  condition  of  the  financial  health  of  local governments.  This  shows  that  the  Regency/City  Regional  Governments  in  West  Sumatra Province  have  been  able  to  manage  Regional  Government  expenditures,  especially  personnel expenditures, so that the Regional Governments can carry out Financial Efficiency well.
Keywords: Financial Efficiency; Financial Health Conditions; Local Government.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  pada  pemerintah  daerah  merupakan  isu  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah.  Seperti  yang  kita  ketahui,  bahwa  hanya  sedikit  daerah  yang  dapat mengelola  potensi  berbagai  jenis  pendapatan  daerahnya  secara  maksimal,  yang  pada  akhirnya pemerintah  daerah  tersebut  mampu  secara  nyata  dan  bertahap  dalam  mewujudkan  kemandirian keuangan  daerahnya  (Suryani.,  Basri,  &  Faisal.,  2016).  Demikian  juga  dengan  kreativitas  dan inisiatif  suatu  daerah  dalam  memanfaatkan  dan  mengelola  sumber-sumber  keuangannya,  akan sangat bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut (Suryani dkk.,  2016).  Otonomi  daerah  juga  memberikan  peluang  pada  pemerintah  daerah  untuk  dapat mengaktualisasikan  berbagai  potensi  terbaik  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  tersebut  dengan lebih optimal (Safitri, 2016). Pemerintah daerah harus berupaya untuk dapat mengelola berbagai potensi  daerah  yang  dimiliki  daerah  tersebut, seperti potensi  sumber  daya alam,  potensi  sumber daya  manusia  serta  potensi  sumber  daya  keuangan  dengan  lebih  optimal  (Rumapea  & Siringoringo,  2020).  Namun  kenyatannya  pada  saat  ini,  Sri  Mulyani  Indrawati  selaku  Menteri Keuangan  (Menkeu),  pernah  menyoroti  APBD  dan  alokasi  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa (TKDD). Sejauh ini, beberapa Pemda belum mampu memanfaatkan dana tersebut secara optimal (Koran Online Merdeka.com , 8 Desember 2021). Transfer APBN yang diberikan kepada daerah rupanya  belum  bisa  mendorong  pembangunan  di  daerah  (Koran  Online Merdeka.com ,  8
Desember  2021).  Menurut  Sri  Mulyani,  melihat  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  belum optimal  dengan  indikasi  besarnya  belanja  birokrasi,  seperti  belanja  pegawai  dan  belanja-belanja barang dan jasa, yang rata-rata mencapai 59 persen daripada total anggaran daerah, dalam waktu 3 tahun terakhir (Koran Online Merdeka.com , 8 Desember 2021). Hal ini membuat adanya variasi kondisi kesehatan keuangan Pemda.
Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dalam  mengeksplorasi  berbagai  potensi  sumber pendanaan baru yang nantinya Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi daerah yang mandiri untuk kedepannya (Maizunati, 2017). Hal ini mengakibatkan setiap Pemerintah Daerah (Pemda) akan memiliki berbagai program dan kegiatannya sendiri berdasarkan pandangan masyarakatnya, baik  dari  segi  ekonomi  maupun  dari  segi  politik.  Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  pada  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  bahwa  pemerintah  daerah  berhak  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi.  Program  dan  kegiatan  Pemda  tersebut  dilaksanakan dengan  dibiayai  menggunakan  anggaran  Pemda.  Karena  tiap-tiap  Pemda  mempunyai  program dan  kegiatan  yang  berbeda-beda,  maka  masing-masing  Pemda  juga  akan  mempunyai  alokasi anggaran  yang  berbeda-beda  juga.  Oleh  karena itu,  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  antara  Pemda yang satu dengan Pemda lainnya akan bervariasi (Yati & Asmara, 2020).
Pengalokasian  anggaran  Pemda  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan Keuangan  Pemda.  Mengetahui  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda  adalah  hal  yang  sangat penting  sebab  Pemda  berperan  sebagai  penyedia  utama  dalam  melakukan  pelayanan  secara langsung  pada  masyarakat.  Jika  suatu  daerah  keuangannya  baik  berarti  daerah  itu  mempunyai kemampuan keuangan dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah tersebut (Panjaitan, 2020). Kondisi kesehatan keuangan adalah kemampuan Pemda dalam melakukan penyediaan jasa yang memadai  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  yang  ada  saat  ini  dan  kewajiban  pada  masa  yang akan datang (Wang, Dennis, & Tu, 2007).
Kondisi Kesehatan Keuangan juga bisa disebut dengan istilah kondisi fiskal, kesehatan fiskal atau  kondisi  kesehatan  fiskal.  Namun  sebagian  ahli  lainnya  menggunakan  istilah  kesulitan keuangan,  tekanan  fiskal,  atau  krisis  fiskal.  Hal  ini  diperbolehkan  tergantung  bagaimana  kita memaknai  istilah  tersebut  (Honadle,  Costa,  &  Cigler,  2004).  Informasi  mengenai  kondisi kesehatan fiskal merupakan informasi penting, karena informasi ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana  kemampuan  Pemda  dalam  memberikanan  pelayanan  pada  masyarakat  (Casal  & Gomez,  2011).  Istilah  kondisi  kesehatan  keuangan  paling  banyak  diartikan  dengan  kemampuan sebuah  organisasi  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dengan  tepat  waktu  (Wang  et  al.,  2007). Kondisi  Kesehatan  Keuangan  ini  dianalisis  dengan  menggunakan  model  enam  dimensi  yang dikembangkan  oleh  Ritonga  (2014).  Teori  yang  digunakan  adalah  Teori  Permintaan  dan Penawaran yang dikembangkan oleh Keynes. Menurut Deacon (1978) dalam Ritonga et al . (2019) teori  permintaan  bisa  diterapkan  pada  pengeluaran  sektor  publik,  sebab  anggaran  sektor  publik pengalokasiannya  diantaranya  yaitu  untuk  layanan  dengan  menggunakan  metode  yang  hampir sesuai  dengan  rumah  tangga,  yaitu  melakukan  alokasi  pendapatan  pada  komoditas  swasta. Menurut  Ritonga et  al. (2019)  teori  permintaan  dan  penawaran  akan  menjadi  landasan  dasar untuk  menjelaskan  hubungan  antara  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda, diantaranya  Populasi  Penduduk,  Profil  Usia  Masyarakat,  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan, serta Biaya Barang dan Jasa. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  pernah  dilakukan  oleh  Ritonga et  al .,  (2019)  yang hasil  penelitiannya  menemukan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  kondisi  kesehatan  keuangan Pemerintah Daerah adalah jumlah penduduk, biaya produksi barang dan jasa, efisiensi keuangan, dan pendapatan daerah. Faktor yang tidak mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Daerah  adalah  kepadatan  penduduk,  profil  umur  masyarakat,  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis termotivasi ingin menguji kembali penelitian Ritonga et al ., (2019)  dengan  mengambil sampel  seluruh  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Penulis
ingin  melihat  apakah  hasil  penelitian  Ritonga et  al .,  (2019)  konsisten  ataukah  tidak  dengan mengambil sampel seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat tanpa terkecuali.
Informasi  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  merupakan  informasi  yang  sangat  penting,  karena informasi  ini  berguna  untuk  melihat  dan  menilai  kesehatan  Pemda  dalam  mengelola  keuangan daerahnya  sendiri. Monitoring terhadap  kondisi  kesehatan  keuangan  secara  periodik  juga merupakan  sesuatu  yang  wajib  dilakukan  dalam  membentuk  suatu  peringatan  dini  bagi  Pemda (Maizunati,  2017).  Sangat  rendahnya  kesadaran  Pemda  terhadap  kondisi  kesehatan  keuangan sebagai suatu sistem peringatan dini, akan menyebabkan pihak yang berkepentingan sulit dalam hal pengambilan keputusan (Priyono, 2015). Selain itu, hasil analisis kondisi kesehatan keuangan Pemda  juga  akan  meningkatkan  transparansi  serta  akuntabilitas  keuangan  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  pemangku  kepentingan  Pemda  (Rusmin,  Astami,  &  Scully,  2014).  Oleh sebab  itu,  para  pemangku kepentingan  juga  harus  mengetahui  faktor-faktor  apa saja  yang  dapat menyebabkan variasi dan perbedaan kondisi kesehatan keuangan Pemda tersebut.
Populasi  Penduduk  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Menurut Badan  Pusat  Statistik (2020)  Penduduk merupakan semua orang  yang  berdomisili  pada  wilayah geografis  Negara  Indonesia  dalam  waktu  enam  bulan  atau  lebih  dan  atau  semua  orang  yang berdomisili  dalam  waktu  kurang  dari  enam  bulan  namun  tujuannya  adalah  untuk  menetap. Peningkatan atau penurunan jumlah penduduk akan dihadapkan pada seberapa cepat kemampuan dalam  meningkatkan  sarana  pemuas  kebutuhan  tersebut  dan  juga  sarana  dan  prasarana  dalam memenuhi kebutuhan (Marseno & Mulyani, 2020). Adanya penambahan jumlah penduduk pada masing-masing  Pemda  akan  berdampak  pada  peningkatan  belanja  Pemda  (Marseno  &  Mulyani, 2020). Hal ini berarti, ketika terjadi peningkatan jumlah Populasi Penduduk maka akan menuntut peningkatan  pada  pengeluaran  Pemda,  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  kondisi  kesehatan keuangan Pemda (Wang et al., 2007).
H1: Populasi Penduduk berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah. Profil Usia Masyarakat berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Pemda yang  mempunyai  persentase  komposisi  masyarakat  yang  lebih  tinggi  dengan  Profil  Usia Masyarakat  non  kerja,  menyebabkan  Pemda  akan  menghadapi  tingginya  permintaan  belanja dibandingkan  dengan  Pemda  yang  mempunyai  masyarakat  dengan  persentase  Profil  Usia Masyarakat  non  kelompok  kerja  yang  lebih  rendah.  Hal  ini  menyebabkan  peningkatan  pada belanja Pemda, dan juga akan meningkatkan pengeluaran per kapita. Hal ini akan mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.
H2: Profil  Usia  Masyarakat  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemerintah Daerah.
Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan Pemda.  Kesejahteraan  masyarakat  dapat  terwujud  dengan  program  pembangunan  yang menfokuskan  pada  program  peningkatan  kemampuan  dasar  manusia,  diantaranya  adalah mendapatkan  penghasilan  yang  mencukupi  dengan  daya  beli  yang  layak  (Hamid,  2018).  Orang yang memiliki  pendapatan pribadi  yang lebih tinggi, maka  akan meningkatkan pengeluaran  dan juga daya beli (Wang et al., 2007). Oleh sebab itu, apabila sebuah daerah lebih didominasi oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, maka juga akan menyebabkan peningkatan pada  barang  dan  jasa  yang  disediakan  oleh  Pemda.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  adanya peningkatan pada pengeluaran Pemda dan juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemda.
H3: Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Kepadatan  Penduduk  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda. Kepadatan  Penduduk  merupakan  seberapa  banyak  jumlah  penduduk  pada  setiap  satuan  unit wilayah.  Kepadatan  penduduk  menjelaskan  jumlah  rata-rata  penduduk  per  km 2 pada  suatu wilayah  (Huda  et  al.,  2015).  Tingkat  Kepadatan  Penduduk  yang  tinggi  dapat  berpengaruh  pada penyediaan  layanan  pada  masyarakat  (Santis,  2020).  Peningkatan  yang  terjadi  pada  tingkat Kepadatan  Penduduk  diyakini  dapat  menyebabkan  berkurangnya  biaya  pada  setiap  unit  barang dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  Pemda.  Jika  terjadi  peningkatan  pada  Kepadatan  Penduduk  ini
berarti  Pemda  akan  memerlukan  lebih  banyak  sarana  dan  prasarana  sebagai  akibat  dari konsekuensi  logis  dari  adanya  kewajiban  pemerintah  dalam  hal  memberikan  pelayanan  pada publik yang dapat terwujud melalui anggaran belanja Pemda (Huda dkk., 2015).
H4: Kepadatan  Penduduk  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemerintah Daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Pendapatan  ini  berfokus  pada  dari  mana  Pemda  dapat  memperoleh  pendapatannya.  Jika  Pemda dapat menerima  sumber-sumber  keuangan  yang cukup  untuk  menjalankan fungsinya,  ini  berarti Pemda  dapat  menerapkan  desentralisasi  dengan  baik  (Nasution,  2010).  Prinsipnya  adalah ketergantungan  Pemda  pada  pemerintah  pusat  akan  semakin  kecil  apabila  semakin  besarnya sumbangan  PAD  pada  APBD.  Oleh  karena  itu,  jumlah  PAD  yang  kuat  akan  mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemda tersebut. Karena PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang digunakan dalam membiayai belanja Pemda.
H5: Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemerintah Daerah.
Efisiensi  Keuangan  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Efisiensi yaitu  capaian  output  yang  semaksimal  mungkin  dengan  menggunakan  input  terendah (Rondonuwu  et  al.,  2015).  Jika  suatu  produk  atau  hasil  kerja  tertentu  dapat  tercapai  dengan menggunakan  sumber  daya  dan  biaya  yang  paling  rendah  maka  proses  kegiatan  operasional tersebut  dapat  dikatakan  efisien  (Sumenge,  2013).  Oleh  karena  itu,  jika  Pemda  dapat melaksanakan efisiensi keuangan maka akan menurunkan juga biaya pada setiap unit barang dan jasa.  Dengan  demikian,  Pemda  bisa  melakukan  penyediaan  barang  dan  jasa  lebih  banyak  pada masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemda.
H6: Efisiensi Keuangan berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah. Biaya  Barang  dan  Jasa  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Upah minimum  Pemda  adalah  penentu  utama  dalam  melakukan  penyediaan  barang  dan  jasa  oleh Pemda.  Jika  terjadi  peningkatan  upah  minimum  Pemda,  maka  akan  menyebabkan  terjadinya peningkatan  transaksi  pada  barang  dan  jasa  didaerah.  Hasilnya,  perekonomian  akan  meningkat dan  berjalan  lebih  baik  serta  pendapatan  Pemda  yang  bersumber  dari  pajak  dan  retribusi  juga akan  meningkat.  Hal  ini  akan  mendorong  terjadinya  perbaikan  terhadap  Kondisi  Kesehatan Keuangan Pemda.
H7: Biaya  Barang  dan  Jasa  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemerintah Daerah.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Pada  penelitian  Ritonga et  al .,  (2019)  mengukur  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  dengan menggunakan  enam  dimensi  dan  terdiri  dari  19  indikator.  Enam  dimensi  tersebut,  yaitu: solvabilitas  jangka  pendek,  solvabilitas  anggaran,  solvabilitas  jangka  panjang,  solvabilitas tingkat  layanan,  fleksibilitas  keuangan,  dan  kemandirian  keuangan.  Menurut  Ritonga et  al ., (2019) menyatakan bahwa faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Daerah  adalah  jumlah  penduduk,  biaya  produksi  barang  dan  jasa,  efisiensi  keuangan,  dan pendapatan.  Faktor  yang  tidak  signifikan  yang  mempengaruhi  kondisi  keuangan  Pemerintah Daerah  adalah  kepadatan  penduduk,  profil  umur  masyarakat,  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat.
Menurut  Santis  (2020)  mengukur  kondisi  keuangan  atau  dalam  artikel  ini  menggunakan istilah  keberlanjutan  keuangan,  keberlanjutan  keuangan  diukur  dengan  menggunakan  laporan laba rugi karena sangat erat kaitannya dengan pendapatan. Menurut Santis (2020) menyatakan bahwa  kondisi  keuangan/keberlanjutan  keuangan  terdiri  dari  faktor  demografi  dan  faktor ekonomi.  Faktor  demografi  diantaranya  adalah:  ukuran  populasi  penduduk,  kepadatan penduduk, jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun, jumlah penduduk diatas usia 65 tahun, dan tingkat imigrasi. Dan faktor ekonomi diantaranya adalah: pendapatan saat ini, pengeluaran saat ini,  tingkat  otonomi  keuangan,  keseimbangan  saat  ini,  tingkat  utang,  dan  tingkat  investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografi diantaranya: ukuran populasi penduduk,
kepadatan penduduk, jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun, jumlah penduduk diatas usia 65 tahun,  dan  tingkat  imigrasi  tidak  berpengaruh  terhadap  keberlanjutan  keuangan  pemerintah daerah di Italia. Sementara faktor ekonomi diantaranya: tingkat otonomi keuangan dan tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di Italia.
Menurut  Suryawati  (2018)  menemukan  bahwa  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kondisi  kesehatan  fiskal  di  Kabupaten  Bondowoso  adalah  jumlah  penduduk,  sumber  utama pendapatan  daerah,  kemampuan  mengelola  belanja,  serta  jumlah  pegawai  yang  menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Pada  penelitian  ini,  penulis  termotivasi  ingin  menguji  kembali  penelitian  Ritonga et  al ., (2019)  dengan  mengambil  sampel  seluruh  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatera  Barat. Penulis  ingin  melihat  apakah  hasil  penelitian  Ritonga et  al .,  (2019)  konsisten  ataukah  tidak dengan  mengambil  sampel  seluruh  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatera  Barat  tanpa terkecuali. Penelitian ini dilakukan selama tiga tahun pengamatan, yaitu tahun 2019-2021. Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  BPK  Provinsi  Sumatera  Barat  dan BPS  Provinsi  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  menyempurnakan  kelemahan- kelemahan  yang  terdapat  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Berikut  adalah  gambaran mengenai kerangka model pada penelitian ini:
Gambar 1. Kerangka Berpikir

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.    Dalam  penelitian ini yang  dijadikan  populasi adalah seluruh  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Data  yang  digunakan  adalah  57  data  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  diperoleh  dari  Badan  Pengawas Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan Laporan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel atau biasa disebut  dengan  sensus.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda  dengan menggunakan software SPSS versi 26 untuk mengolah, menguji, dan menganalisis data.
Kondisi  Kesehatan  Keuangan  merupakan  kemampuan  sebuah  organisasi  dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu (Wang et al., 2007). Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan  dilakukan  menggunakan  model  enam  dimensi  yang  dikembangkan  oleh  Ritonga (2014).  Berikut  ini  merupakan  pengukuran  kondisi  kesehatan  keuangan  Pemda  menggunakan model enam dimensi Ritonga (2014):
Solvabilitas Jangka Pendek, terdiri dari:
Rasio A = (Kas + Setara Kas+ Investasi jangka pendek): Kewajiban Lancar
Rasio B = (Kas + Setara Kas + Investasi Jangka Pendek + Akun Piutang): Kewajiban Lancar
Populasi Penduduk (X 1 )

## Profil Usia Masyarakat (X 2 )

## Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (X 3 )
Kepadatan Penduduk (X 4 )
Pendapatan Asli Daerah (X 5 ) Efisiensi Keuangan (X 6 )
Biaya Barang dan Jasa (X 7 ) Kondisi Kesehatan Keuangan
Pemerintah Daerah (Y)
Rasio C = Aktiva Lancar: Kewajiban Lancar Solvabilitas Anggaran, terdiri dari:
Rasio A = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): (Total Belanja –Belanja Modal) Rasio B = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Belanja Operasional Rasio C = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Belanja Pegawai Rasio D = Total Pendapatan: Total Belanja Solvabilitas Jangka Panjang, terdiri dari:
Rasio A = Kewajiban Jangka Panjang: Total Aset Rasio B = Kewajiban Jangka Panjang: Ekuitas dan Investasi Rasio C = Ekuitas dan Investasi: Total Aset Solvabilitas Tingkat Layanan, terdiri dari: Rasio A = Total Ekuitas: Jumlah Penduduk Rasio B = Total Aset: Jumlah Penduduk Rasio C = Total Belanja: Jumlah Penduduk Fleksibilitas Keuangan, terdiri dari: Rasio A = (Total Pendapatan -Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Belanja Pegawai): (Pembayaran Pokok Pinjaman + Belanja Bunga) Rasio B = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Belanja Pegawai): Jumlah Kewajiban
Rasio C = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Belanja Pegawai): Kewajiban Jangka Panjang
Rasio D = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Jumlah Kewajiban Kemandirian Keuangan, terdiri dari:
Rasio A = Total Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Rasio B = Total Pendapatan Asli Daerah: Total Belanja
Berikut  ini  adalah  definisi  operasional  dan  pengukuran  yang  digunakan  terhadap  faktor- faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda:
Menurut Badan Pusat Statistik (2020)  Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili pada  wilayah  geografis  Negara  Indonesia  dalam  waktu  enam  bulan  atau  lebih  dan  atau  semua orang  yang  berdomisili  dalam  waktu  kurang  dari  enam  bulan  namun  tujuannya  adalah  untuk menetap. Populasi Penduduk diukur dengan menggunakan rumus:

## % 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 =
𝑃1 𝑃 x100%……………………………………………………………………..(1)
Keterangan:
P 1 = Jumlah Populasi Wilayah Kab/Kota/Provinsi P = Total Populasi Penduduk
Profil  usia  masyarakat  merupakan  pengkategorian  masyarakat  pada  kategori  berdasarkan usia produktifvitas. Profil Usia Masyarakat diukur dengan menggunakan rumus:
penduduk di bawah 18 tahun + penduduk di atas 60 tahun
Jumlah penduduk ………………………………..………(2)
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat merupakan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan barang dan jasa. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan menggunakan rumus:
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎ℎ𝑡𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 ……………....(3)
Kepadatan  penduduk  menjelaskan  jumlah  rata-rata  penduduk  per  km 2 pada  suatu  wilayah (Huda et al., 2015). Kepadatan Penduduk diukur dengan menggunakan rumus:
𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑦𝑢𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 ……………..…(4)
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  seluruh  sumber  pemasukan  kas  daerah  dalam  tahun anggaran  tertentu  yang  menjadi  hak  daerah  tersebut.  Pendapatan  Asli  Daerah  diukur  dengan menggunakan rumus:
Menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019–2021 PAD = PD +RD + HPKD +LPD Keterangan: PAD   = Pendapatan Asli Daerah PD      = Pajak Daerah RD      = Restribusi Daerah HPKD =Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan LPD = Lain – lain PAD yang sah DP = DBH + DAU + DAK Keterangan: DP    = Dana Perimbangan DBH = Dana Bagi Hasil DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus LPS = HIBAH + DD + PL Keterangan: LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah PD  = Dana Darurat Pl    = Pendapatan Lainnya Pengukuran pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

## Pendapatan daerah =
Realisasi Pendapatan Realisasi Anggaran x100%………………………….……………………(5)
Efisiensi keuangan terkait dengan belanja suatu daerah dalam hal belanja pegawai. Efisiensi Keuangan diukur dengan menggunakan rumus:
Efisiensi Keuangan = total pengeluaran pengeluaran pegawai ……………………………………………………..(6)
Biaya Barang dan Jasa merupakan upah tenaga kerja yang dikeluarkan dalam memproduksi barang dan jasa. Biaya Barang dan Jasa diukur dengan menggunakan rumus:
Biaya Barang dan Jasa = Upah Minimum Regional …………………...……….…………..(7)
Prosedur Penelitian:
Adapun  prosedur  penelitian  yang  dilakukan  didalam  perhitungan  Kondisi  Kesehatan Keuangan yang dilakukan oleh Ritonga (2014) adalah:
Prosedur  1:  Membangun  indeks  gabungan  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda  sebagai

## Variabel Dependen
1. Menghitung semua indikator yang membentuk dimensi kondisi keuangan.
2. Mengembangkan  indeks  indikator,  setiap  indikator  dihitung  dengan  menggunakan  rumus yaitu:
𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 = (𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑨𝒌𝒕𝒖𝒂𝒍 − 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑴𝒊𝒏)
(𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑴𝒂𝒙 − 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑴𝒊𝒏)
3. Menentukan  indeks  dimensi  dengan  menggunakan  mean  aritmatika,  dengan  rumus  sebagai berikut:
𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊 = ∑𝐈𝐑𝐗𝐢 𝒏 dimana =   IRXi : Indeks Rasio
n : Jumlah Rasio yang membentuk dimensi.
4. Mengembangkan Indeks Kondisi Keuangan Komposit (FCI), dengan rumus sebagai berikut:
𝑭𝑪𝑰 = ∑𝐃𝐈 𝒏 ………………………………………………………………(8)
Dimana =       FCI  : Indeks Kondisi Keuangan DI  : Indeks Dimensi
n : Jumlah Dimensi
5. Pengkategorian atas Indeks Komposit Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.
Tabel 1. Pengkategorian IKK No Penilaian Keterangan 1. Baik jika nilai IKK lebih besar dari nilai mean + (1 x standar deviasi)
2. Cukup Baik jika nilai IKK berada diantara nilai mean – (1 x standar deviasi) dan mean + (1 x standar deviasi). 3. Kurang Baik jika nilai IKK kurang dari nilai mean – (1 x standar deviasi)
Sumber: Ritonga (2014)
Prosedur 2: Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan. Digunakan model regresi berganda untuk menguji hipotesis. Model regresi berganda adalah:
β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 FCI = α+ X 6 + β 7 X 7 + ε dimana:
FCI   = indeks kondisi keuangan
α = suku intersep keseluruhan
β i = koefisien regresi
X 1 = Populasi Penduduk
X 2 = Profil Usia Masyarakat
X 3 = Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
X 4 = Kepadatan Penduduk
X 5 = Pendapatan Asli Daerah
X 6 = Efisiensi Keuangan X 7 = Biaya Barang dan Jasa
ε = nilai sisa
Kemudian, tahap ini diakhiri dengan menguji asumsi yang mendasari model regresi berganda.

## HASIL
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemda  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  berjumlah  57.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2019-2021. Sebelum  melakukan  uji  analisis  regresi  berganda,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  asumsi  klasik. Diantaranya  adalah  uji  normalitas,  uji  multikolonieritas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji autokorelasi.  Dari  hasil  analisis  dan  uji  data  yang  dilakukan, model  regresi  ini dinyatakan  lulus dari  uji  normalitas,  uji  multikolonieritas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji  autokorelasi.  Dan selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi berganda.
Tabel 2. Hasil Uji Statistik

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda (Fci) 57 .09 .50 11.25 .1974 .08303 Valid N (listwise) 57
Sumber : Data Penelitian, 2019-2021

## Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -.811 .529 -1.534 .132 Populasi Penduduk -.002 .003 -.105 -.810 .422 .585 1.708 Profil Usia Masyarakat .600 .488 .140 1.229 .225 .755 1.325 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat .477 .382 .150 1.249 .218 .683 1.464 Kepadatan Penduduk 1.534E- 5 .000 .221 1.904 .063 .727 1.376 Pendapatan Asli Daerah .042 .075 .075 .565 .574 .555 1.803 Efisiensi Keuangan .150 .037 .590 4.032 .000 .460 2.176 Biaya Barang dan Jasa - 2.594E- 8 .000 -.029 -.272 .786 .871 1.149
a. Dependent Variable: Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda (Fci)
Sumber : Data Penelitian, 2019-2021
Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  mengukur  pengaruh  antara  lebih  dari  satu variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini yaitu Populasi Penduduk (X 1 ), Profil Usia  Masyarakat  (X 2 ),  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  (X 3 ),  Kepadatan  Penduduk  (X 4 ), Pendapatan  Asli  Daerah  (X 5 ),  Efisiensi  Keuangan  (X 6 ),  Biaya  Barang  dan  Jasa  (X 7 )  sebagai variabel  independen  terhadap  Kondisi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Y)  sebagai  variabel dependen.
Jika  dilihat  dari  nilai  Sig.  Populasi  Penduduk,  nilai  Sig.  sebesar  0,422  >  0,05.  Artinya Populasi  Penduduk  tidak  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan.  Jika  dilihat  dari nilai t hitung sebesar -0,810, sementara nilai t tabel sebesar 2,009. Nilai t hitung lebih kecil dari nilai  t  tabel,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  Populasi  Penduduk  terhadap  Kondisi Kesehatan Keuangan.
Jika  dilihat  dari  nilai  Sig.  Profil  Usia  Masyarakat,  nilai  Sig.  sebesar  0,225  >  0,05.  Artinya Profil  Usia  Masyarakat  tidak  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan.  Jika  dilihat dari nilai t hitung sebesar 1,229 , sementara nilai t tabel sebesar 2,009. Nilai t hitung lebih kecil dari  nilai  t  tabel,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  Populasi  Penduduk  terhadap  Kondisi Kesehatan Keuangan.
Jika  dilihat  dari  nilai  Sig.  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat,  nilai  Sig.  Sebesar  0,218  > 0,05. Artinya  Tingkat Kesejahteraan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.  Jika  dilihat  dari  nilai  t  hitung  sebesar  1,249,  sementara  nilai  t  tabel  sebesar  2,009. Nilai  t  hitung  lebih  kecil  dari  nilai  t  tabel,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  Populasi Penduduk terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.
Jika  dilihat  dari  nilai  Sig.  Kepadatan  Penduduk,  nilai  Sig.  Sebesar  0,063  >  0,05.  Artinya Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar 1,904, sementara nilai t tabel sebesar 2,009. Nilai t hitung lebih kecil dari nilai  t  tabel,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  Populasi  Penduduk  terhadap  Kondisi Kesehatan Keuangan.
Jika dilihat dari nilai Sig. Pendapatan Asli Daerah, nilai Sig. Sebesar 0,574 > 0,05. Artinya Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan.  Jika  dilihat dari nilai t hitung sebesar 0,565, sementara nilai t tabel sebesar 2,009. Nilai t hitung lebih kecil dari  nilai  t  tabel,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  Populasi  Penduduk  terhadap  Kondisi Kesehatan Keuangan.
Jika  dilihat  dari  nilai  Sig.  Efisiensi  Keuangan,  nilai  Sig.  sebesar  0,00  <  0,05.  Artinya Efisiensi  Keuangan  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan.  Jika  dilihat  dari  nilai  t hitung sebesar 4,032, sementara nilai t tabel sebesar 2,009. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel,  artinya terdapat  pengaruh  antara  variabel  Populasi  Penduduk  terhadap  Kondisi  Kesehatan Keuangan.
Jika  dilihat  dari  nilai  Sig.  Biaya  Barang  dan  Jasa,  nilai  Sig.  Sebesar  0,786  >  0,05.  Artinya Biaya Barang dan Jasa tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar -0,272, sementara nilai t tabel sebesar 2,009. Nilai t hitung lebih kecil dari nilai  t  tabel,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  Populasi  Penduduk  terhadap  Kondisi Kesehatan Keuangan.
Tabel 4. Hasil Uji-F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .200 7 .029 7.530 .000 b Residual .186 49 .004 Total .386 56
a. Dependent Variable: Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda (Fci) b. Predictors: (Constant), Biaya Barang dan Jasa, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Populasi Penduduk, Profil Usia Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Kepadatan Penduduk, Efisiensi Keuangan
Sumber : Data Penelitian, 2019-2021
Uji  F  dilakukan  bertujuan  untuk  menguji  apakah  hasil  analisis  regresi  berganda  modelnya sudah fix atau belum, dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel  Populasi Penduduk (X 1 ), Profil Usia Masyarakat (X 2 ), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (X 3 ), Kepadatan Penduduk (X 4 ),  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 5 ),  Efisiensi  Keuangan  (X 6 ),  dan  Biaya  Barang  dan  Jasa  (X 7 ) sebagai variabel independen terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen secara keseluruhan atau secara simultan.
Kriteria  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini  adalah  membandingkan  nilai  Sig.  yang diperoleh dengan derajat signifikasi pada level α = 0,05. Apabila nilai Sig. yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikasi maka model yang digunakan sudah fix variabel  Populasi Penduduk (X 1 ), Profil Usia Masyarakat (X 2 ), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (X 3 ), Kepadatan Penduduk (X 4 ),  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 5 ),  Efisiensi  Keuangan  (X 6 ),  dan  Biaya  Barang  dan  Jasa  (X 7 ) sebagai  variabel  independen  berpengaruh  secara  keseluruhan  terhadap  Kondisi  Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen.
Dari Tabel 4 diatas dapat kita lihat bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,00 artinya < 0,05. Ini berarti  bahwa  variabel  Populasi  Penduduk,  Profil  Usia  Masyarakat,  Tingkat  Kesejahteraan Masyarakat,  Kepadatan  Penduduk,  PAD,  Efisiensi  Keuangan,  Biaya  Barang  dan  Jasa  secara simultan berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kondisi Kesehatan  Keuangan  Pemda,  diperoleh  hasil  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda adalah Efisiensi Keuangan.  Hal ini dikarenakan Pemda Kabupaten/ Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  sudah  mampu  mengelola  belanja  Pemda  khususnya  belanja pegawai,  sehingga  Pemda  dapat  melakukan  Efisiensi  Keuangan  dengan  baik  sehingga berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda. Hasil  ini  mendukung  penelitian Ritonga  et  al.,  (2019)  yang  juga  menemukan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda  adalah  Efisiensi  Keuangan.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap terjadi  peningkatan  pada  rasio  Efisiensi  Keuangan  juga  akan  meningkatkan  Kondisi  Kesehatan Keuangan  Pemda.  Sedangkan,  faktor  yang  tidak  mempengaruhi  Kondisi  Kesehatan  Keuangan Pemda  adalah  Populasi  Penduduk,  Profil  Usia  Masyarakat,  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat, Kepadatan  Penduduk,  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Biaya  Barang  dan  Jasa.  Hal  ini  disebabkan karena masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi kewajibannya baik dalam bentuk utang maupun dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Untuk  variabel  Populasi  Penduduk  merupakan  faktor  yang  tidak  mempengaruhi  Kondisi Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  Wang et  al .,  (2007)  dan  Santis (2020).  Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena  peningkatan  Populasi  Penduduk  yang  tidak  diiringi dengan peningkatan barang dan jasa yang disediakan oleh Pemda, sehingga pengeluaran Pemda dalam  menyediakan  layanan  untuk  publik  juga  tidak  meningkat.  Karena  itu  tidak  terdapat pengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Sementara  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Ritonga et  al .,  (2019),  Casal  &  Gomez  (2011),  Brusca et  al., (2015),  dan  Bolivar et  al., (2016)  yang  menyimpulkan  bahwa  Populasi  Penduduk  merupakan faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.
Untuk variabel Profil Usia Masyarakat merupakan faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  Ritonga et  al .,  (2019)  dan  Santis (2020)  yang  juga  menemukan  bahwa  Profil  Usia  Masyarakat  merupakan  faktor  yang  tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda karena mungkin Pemda tidak menyediakan fasilitas untuk Penduduk yang berusia dibawah 18 tahun maupun Penduduk yang berusia diatas
60  tahun  sehingga  Pemda  tidak  perlu  melakukan  pengeluaran  dalam  memenuhi  fasilitas  publik tersebut,  akibatnya  tidak  terjadi  variasi  peningkatan  pada  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda. Sehingga rasio Profil Usia Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.
Untuk  variabel  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  merupakan  faktor  yang  tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Hasil ini mendukung penelitian  Ritonga et al .,  (2019),  hal  ini  mungkin  disebabkan  karena  setiap  terjadi  peningkatan  pada  Tingkat Kesejahteraan  Masyarakat  tidak  diiringi  dengan  peningkatan  sumber  daya  dan  pendapatan  bagi Pemda  dalam  bentuk  pajak  dan  retribusi.  Sehingga  tidak  terdapat  pengaruh  terhadap  Kondisi Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Sementara  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh  Priyono  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  merupakan faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.
Untuk  variabel  Kepadatan  Penduduk  merupakan  faktor  yang  tidak  mempengaruhi  Kondisi Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  Ritonga et  al .,  (2019)  dan  Santis (2020), hal ini mungkin disebabkan karena setiap terjadi peningkatan pada Kepadatan Penduduk tidak  diiringi  dengan  peningkatan  fasilitas  publik.  Sehingga  hal  ini  tidak  akan  meningkatkan pengeluaran Pemda dalam segi belanja, karena itu hal ini tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Sementara berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brusca et  al., (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  Kepadatan  Penduduk  merupakan  faktor  yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.
Untuk  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  faktor  yang  tidak  mempengaruhi Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda,  hal  ini  mungkin  disebabkan  karena  setiap  terjadi peningkatan  PAD  tidak  diiringi  dengan  peningkatan  program  kerja  Pemda  dalam  membangun sarana  dan  prasarana  yang  memadai  sehingga  dapat  menunjang  terjadinya  peningkatan  PAD ditahun  berikutnya.  Sementara  hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Ritonga et  al .,  (2019)  yang  menyimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.
Untuk  variabel  Biaya  Barang  dan  Jasa  merupakan  faktor  yang  tidak  mempengaruhi  Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda, hal ini mungkin disebabkan karena setiap terjadi peningkatan pada Upah  Minimum  tidak  diiringi  dengan  peningkatan  transaksi  biaya  barang  dan  jasa  sehingga Pendapatan Pemda dalam bentuk pajak dan retribusi juga tidak meningkat. Hal ini juga tidak akan mempengaruhi  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda  kearah  yang  lebih  baik.  Sementara  hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Ritonga et al ., (2019) yang  menyimpulkan  bahwa  Biaya  Barang  dan  Jasa  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kondisi Kesehatan Keuangan dan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  untuk  tahun  2019-2021.  Analisis  Kondisi  Kesehatan  Keuangan dilakukan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Terdapat 57  data  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  digunakan dalam penelitian  ini.  Berdasarkan analisis  dan  uji  data  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  Efisiensi  Keuangan  berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sudah mampu mengelola belanja Pemda khususnya belanja pegawai, sehingga Pemda dapat melakukan Efisiensi Keuangan  dengan  baik.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda. Artinya  setiap  terjadi  peningkatan  pada  rasio  Efisiensi  Keuangan  juga  akan  meningkatkan Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemda.  Sementara  Populasi  Penduduk,  Profil  Usia  Masyarakat, Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat,  Kepadatan  Penduduk,  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Biaya Barang  dan  Jasa  tidak  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Kesehatan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.  Hal ini disebabkan karena masih banyak pemerintah daerah  yang  belum  mampu  memenuhi  kewajibannya  baik  dalam  bentuk  utang  maupun  dalam
memberikan pelayanan kepada publik. Hasil penelitian ini berkontribusi bagi pemerintah daerah khususnya  Pemda  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  agar  lebih  memperhatikan Efisiensi  Keuangan  apabila  ingin  memperbaiki  kondisi  keuangan  pemda  tersebut.  Karena Efisiensi  Keuangan  ini  merupakan  hal  yang  dapat  dikendalikan  oleh  masing-masing  Pemda. Efisiensi  Keuangan  ini  dapat  dilakukan  jika  Pemda  dapat  mengevaluasi  belanja  operasionalnya dan  juga  menetapkan  beberapa  strategi  untuk  mengurangi  belanja-belanja  pegawai  yang  tidak bermanfaat.  Kelemahan  pada  penelitian  ini  adalah  sulitnya  penulis  mendapatkan  beberapa  data pada sebagian pemda kabupaten/kota karena laporan keuangannya tidak lengkap.

## REFERENSI
Anwar,  C.  J., &  Andria, M.  P.  (2016). Hubungan  Variabel Makroekonomi  Dengan  Permintaan Uang di Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter. Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 6, Nomor 1., Halaman 68-80.
Bolivar, M. P. R., Galera, A. N., Munoz, L. A., & Subires, M. D. L. (2016). Analyzing Forces to the Financial Contribution of Local Governments to Sustainable Development. MDPI, 1- 18.
Brusca,  I.,  Rossi,  F.  M.,  &  Aversano,  N.  (2015). Drivers  for  the  Financial  Condition  of  Local Government:  A  Comparative  Study  Between  Italy  and  Spain. Lex  Localis  -  Journal  of Local Self-Government, Vol. 13, No. 2, pp. 161 - 184.
Casal, R. C., & Gomez, E. B. (2011). Impact Of Size And Geographic Location On The Financial Condition Of Spanish Municipalities. Transylvanian Review of Administrative Sciences, pp. 22-39.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, Volume 15, Nomor 1, 149-163.
Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
Hamid,  A.  A.  (2018). Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Tingkat Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten  Majalengka  –  Jawa  Barat. Jurnal  Sekuritas, Vol.1, No.4, 38-51.
Harahap,  I.  M.  (2013). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. (Pasca Sarjana). Universitas Sumatera Utara, Tesis.
Honadle, B. W., Costa, J. M., & Cigler, B. A. (2004). Fiscal Health for Local Government (An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies). California, USA.
Huda, A. S., Herwanti, T., & Pancawati, S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, Dan  Kepadatan  Penduduk  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di  Nusa  Tenggara  Barat. ASSETS, Volume 5 Nomor 2, 1-12.
Indriani,  I.  K.,  Lestari,  M.  P.,  &  Triani,  M.  (2020). Analisis  Kondisi  Keuangan  Pemerintah Kabupaten DiKalimantan. Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 2, 175-183.
Iqbal, M., Baga, L. M., & Hakim, D. B. (2017). Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal  Dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  Provinsi  Jawa  Barat). Jurnal BPPK, Volume 10 Nomor 1, Halaman 11 - 23.
Kioko,  S.  N.  (2013). Reporting  On  The  Financial  Condition  Of  The  States:  2002-2010 J.  Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 25 (1), 165-198.
Kooij,  J.,  &  Groot,  T.  (2021). Towards  A  Comprehensive  Assessment  System  Of  Local Government  Fiscal  Health. Maandblad voor  Accountancy en  Bedrijfseconomie 95(7/8), 233–244.
Maher, C. S., & Nollenberger, K. (2009). Revisiting Kenneth Brown's 10-Point Test
Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. Jurnal Riset Akutansi Keuangan Volume 2 No. 2, 139-162.
Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Jumlah  Penduduk  Dan  Luas  Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat Tahun 2016-2019). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No 4, 3452-3467.
Nasution,  N.  A.  (2010). Analisis  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad)  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Panjaitan, F. (2020). Analisis Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Mediasi, Vol. 2, No. 2, 136-148.
Priyono, C. (2015). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011- 2015. Jurnal UGM, 1-36.
Ritonga,  I.  T.  (2014). Developing  A  Measure  Of  Local  Government’s  Financial  Condition.
Journal of Indonesian Economy and Business Volume 29, Number 2, 142 – 164.
Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing Financial Condition Of Local Government  In  Indonesia:  An  Exploration. Public  and  Municipal  Finance,  Volume  1, Issue 2, 36-50.
Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. Journal of Accounting and Investment, Vol. 20 no. 2, 1- 25.
Romarina,  A.,  &  Makhfatih,  A.  (2010). Faktor-Faktor  Risiko  Fiskal  dalam  Penganggaran Daerah. Jurnal BPPK, Volume 1, Nomor 2.
Rondonuwu,  R.  H.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Budiarso,  N.  (2015). Analisis  Efisiensi  Dan  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 4 23-32.
Rumapea,  M.,  &  Siringoringo,  G.  (2020). Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist, Volume 3, Nomor 2, 150-164.
Rusmin,  R.,  Astami,  E.  W.,  &  Scully,  G.  (2014). Local  Government  Units  in  Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition. AABFJ, Volume 8, no. 2, 88-109.
Safitri,  S.  (2016). Sejarah  Perkembangan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Criksetra, Volume 5, Nomor 9.
Santis, S. (2020). The Demographic and Economic Determinants of Financial Sustainability: An Analysis of Italian Local Governments. MDPI, 12, 1-16.
Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 74-81.
Suryani.,  Basri,  H.,  &  Faisal.  (2016). Analisis  Kondisi  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di Aceh  dan  di  Sumatera  Utara. Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE)  Vol.  23,  No.1  63, Halaman 63 – 71
Suryawati,  D.  (2018). Analisis  Kesehatan  dan  Resiko  Fiskal  Daerah  Untuik  Mewujudkan  Tata Kelola Yang Efektif (Effective Governance) Dalam Perspektif Soft Systems Methodology. (Disertasi). Universitas Brawijaya, Malang.
Wang,  X.,  Dennis,  L.,  &  Tu,  Y.  S.  (2007). Measuring  Financial  Condition:  A  Study  Of  U.S. States. Article in Public Budgeting & Finance
Wulandari,  I.,  Nugraeni,  &  Wafa,  Z.  (2018). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Financial Distress Pemerintah Daerah. JRAMB, Volume 4 No. 2, 100-105.
Yati,  I.  M.,  &  Asmara,  J.  A.  (2020). Analisis  Indeks  Kondisi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Provinsi  Aceh  Tahun  2015-2017. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi (JIMEKA), Vol. 5, No. 2, Halaman 297-306.