## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING  DI PASAR MODAL INDONESIA
Emir Adzan Syazali 1 , Agus Irawan 2 , MS Alfarisi 3 , Albi Ternando 4 , Rahman 5 1,2,3,4,5 Universitas Adiwangsa Jambi
e-mail: emiradzansyazali26@gmail.com

## Abstrak
Praktek yang sering terjadi di Pasar modal dalam bentuk Kejahatan yakni perdagangan orang dalam (Insider trading) sudah lama terjadi, akan tetapi sangat  sedikit  kasus  yang  sampai  ke  pengadilan  Hal  ini  Menimbulkan permasalahan di pasar Modal dalam Jangan panjang. Tujuan dari penulisan ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis    Penyebab  penegakan  hukum dalam kasus Insider trading di pasar modal yang tidak pernah sampai ke pengadilan. Kegunaan penulisan ini  a.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  merupakan  sumbangan  pemikiran  guna  menambah  dan mengembangkan  khasanah  Ilmu  Hukum  khususnya  yang  menyangkut dengan    analisis  penegakan  hukum  dalam  insider  trading  di  pasar  modal Indonesia. b.Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sabagai bahan masukan dan saran terhadap pejabat yang berwenang atau pihak yang berkepentingan dalam menerapkan analisis penegakan hukum dalam  insider  trading  di  pasar  modal  Indonesia.    Tipe  penulisan    dengan menggunakan,  metode  hukum  Yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diketahui berbagai faktor yang menjadi penghambat kasus insider trading bisa masuk kepengadilan  dan  dari  hasil  penelitian  bisa  disimpulkan  bahwa  1.Dalam Hukum  Pasar  Modal  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  aparat penegak  hukum  pada  proses  penyelidikan    dalam  membuktikan  Kasus Insider Trading  yang terjadi di pasar modal Indonesia. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal perlu diamandemen, agar bisa menjangkau pelaku kejahatan di Pasar Modal,  Insider Traiding
KATA KUNCI : Penegakan Hukum, Pasar Modal, Insider Trading .

## 1.  PENDAHULUAN
Pasar  modal  yang  dipandang  sebagai  salah  satu  sarana  efektif untuk  mempercepat  pembangunan  suatu  negara,  karena  pasar  modal adalah suatu tempat yang mempunyai sistem yang mempertemukan pihak yang  membutuhkan  dana  (Perusahaan)  dengan  pihak  investor  yang membutuhkan perolehan (Gain) dari berbagai macam Instrumen keuangan (Surat  berharga)  investasi  tertentu,  pasar  modal  juga  sering  diartikan sebagai  tempat  transaksi  pihak  yang  membutuhkan  dana  (Perusahaan)
dan pihak yang kelebihan dana (pemodal). Secara umum, pengertian pasar modal dapat dipaparkan sebagai berikut
Pasar  modal  merupakan  tempat  kegiatan  perusahaan  dalam rangka mencari dana untuk pembiayaan usahanya, dan tempat bertemunya penjual dan pembeli di sini yang diperjual belikan adalah modal atau dana, jadi  pasar  modal  mempertemukan  penjual  modal  atau  dana  dengan pembeli modal atau dana, pembelian modal atau dana adalah mereka baik perorangan  maupun  kelembagaan  atau  badan  usaha  yang  menyisihkan kelebihan  dana/  uangnya  untuk  usaha  yang  bersifat  produktif  sedangkan penjual  modal/  dana  adalah  perusahaan  yang  memerlukan  dana  atau tambahan  modal  untuk  keperluan  usahanya. 1 Pasar  modal  salah  satu sarana pembiayaan perusahaan secara jangka panjang yang keberadaanya  bukan  hanya  sebagai  wahana  sumber  pembiayaan  saja, tetapi  juga  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraannya.
Untuk  menjamin  semua  aturan  main  dipatuhi  oleh  para  pelaku pasar  modal,  hukum  memainkan  peranan  yang  besar.  Peran  hukum  ini penting  bukan  hanya  apabila  terjadi  pelanggaran,  tetapi  juga  dalam pelaksannaan kegiatan sehari haridi pasar modal agar pasar modal dapat menjadi wadah investasi yang aman bagi investor. 2 Tujuan utama undang- undang  pasar  modal  adalah  untuk  pelaksanaan  prinsip  keterbukaan  atau penyediaan informasi fakta materiel dan untuk mencegah perbuatan curang dalam  perdagangan  saham,  prinsip  keterbukaan  tersebut  menjadi persoalan inti di pasar modal sekaligus dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara  rasional  dapat  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  pembelian atau penjualan saham.
Transparansi  atau  keterbukaan  informasi  ini  merupakan  suatu bentuk  perlindungan  hukum  kepada  investor,  dari  segi  substansi transparasni membuat publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan Fair dan efisien  apabila  semua  pemodal  memperoleh  informasi  dalam  waktu  yang bersamaan  disertai  kualitas  informasi  dalam  waktu  yang  bersamaan disertai  kualitas  informasi  yang  sama (egual  treatment) dalam  akses informasi, dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik
1 Raffles,”Analisis  Penerapan  Prinsip  Keterbukaan  di  Pasar  Modal  Dalam  kaitanya dengan Pengelolaan Perusahaan Ya ng Baik”,  Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 1.
2 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia , Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 6.
untuk  terus  mendapatkan  akses  penting  dengan  sanksi  untuk  hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan 3
Diantara beberapa kejahatan di pasar modal, perdagangan orang dalam  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah insider  trading merupakan jenis  kejahatan  yang  paling  terkenal  meskipun  sangat  sulit  untuk dibuktikan. 4 Perdaganggan  orang  dalam  ini  tidak  bisa  ditolelir  dan  bagi pelakunya harus diberikan sanksi, seperti yang dikemukakan oleh Becelius Ruru, perlindungan terhadap investor dan masyarakat antara lain dilakukan melalui kepastian dan penegakan hukum, pengawasan pasar, keterbukaan informasi,  sistem  dan  biaya  perdagangan  yang  efisien,  kejelasan  dan standar  profesi.  Dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  perbaikan  atau pernyempurnaan kelembagaan dari regulator, pelaku dan penunjang pasar modal. 5
Mendiskusikan  tentang  fenomena  perdagangan  orang  dalam  ini masih  lanjut  hingga  saat  ini,  terlebih  lagi  di  negeri  masih  langka  putusan pengadilan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dalam menangani kasus-kasus  perdagangan  orang  dalam,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Najiib A. Gisymar salah satu hal yang cukup kompleks dalam transaksi di pasar  modal  yakni  masalah  perdagangan  oleh  orang  dalam.  Dengan menyortir  berbagai  pendapat,  pakar  hukum  ini  mengemukakan, Insider Trading merupakan istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah mengacu  kepada  praktik  di  mana  orang  dalam (corporate  insider) melakukan  transaksi  sekuritas  dengan  menggunakan  informasi  eksekutif yang  mereka  miliki  yang  belum  tersedia  bagi  masyarakat  atau  investor, UUPM  sendiri  tidak  memberikan  batasan  tentang  apa  itu insider  trading UUPM hanya memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi. orang dalam dilarang memberlakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan  lain  yang  melakukan  transaksi  dengan  emiten  atau perusahaan publik yang bersangkutan. 6
Pendapat  yang  senada  dikemukakan  oleh  asril  sitompul; Zulkarnaen Sitompul; Bismar Nasution;  perdagangan orang dalam ( insider trading) merupakan satu hal yang telah lama menjadi topik pembahasan di kalangan  pasar  modal  di  seluruh  dunia.  Orang  dalam  perusahaan  tidak dilarang  melakukan  perdagangan  saham  perusahaan  yang  dipegangnya,
3 Dedi  Indra  Sari, Analisis  kasus  atas  dugaan  terjadinya  insider  trading  dalam perdagangan  saham  PT.  Perusahaan  Gas  Negara  (persero)  Tbk . Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Tahun ke 3 No. 4 Oktober-Desember 2007 Hlm. 576-593.
4 Rahadiyan, Pokok-pokok  Hukum  Pasar  Modal  Di  Indonesia ,  UII  Press Yogyakarta,Yongkyakarta, 2017, Hlm.159
5 Becelius  Ruru, penyelesaian  sengketa  di  Pasar  modal  melalui  mekanisme penyelesaian di luar pengadilan , termuat di sumber http://www.bapmi.org/ in/ref_articles 5. Php. Diunduh tanggal 6 Januari 2023.
6 Najib A Gisymar, Insider Trading dalam praktik, Bandung; Citra aditya Bakti, 1999, Hlm. 31.
akan  tetapi  jika  orang  dalam  perusahaan  tersebut  berencana  melakukan transaksi  efek  perusahaan  tersebut  dengan  perhitungan  yang  didasarkan pada  informasi  material  yang  ada  di  perusahaan  harus  sudah mempublikasikan  informasi  material  tersebut  secara  terbuka.  Masalah penegakan  hukum  di  pasar  modal  adalah  juga  satu  masalah  yang  cukup pelik. 7 Dalam praktiknya insider trading tidak pernah sampai ke penyidikan dan di putus hakim di pengadilan sehingga perbuatan insider trading tidak pernah di putus dengan kekuatan hukum tetap.
Predikat  negara  hukum  menggambarkan  bahwa  segala  sesuatu harus  berjalan  menurut  aturan  yang  jelas;  masyarakat  yang  merupakan warga  negara  hidup  dalam  ketertiban,  ketenangan,  keamanan  dan keadilan.  Hukum  dibuat  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  menciptakan kondisi demikian. Sebagai sebuah sarana, dia lebih berjalan pada proses. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka proses harus berjalan secara maksimal  pula.  H.L.A.  Hart  mengatakan  bahwa  untuk  menciptakan keadilan, hukum harus meliputi tiga unsur nilai, yakni kewajiban, moral dan aturan. Karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral. Jadi apabila  ingin  menciptakan  keadilan  dalam  masyarakat  maka  unsur  moral harus  dipenuhi.  Belum  terciptanya  rasa  keadilan  atau  dengan  kata  lain gagalnya penegakan hukum dalam masyarakat kita sampai saat ini karena belum adanya “pengawalan” moral dari aparat penegaknya. 8
Selain  itu  sedikitnya  kasus  insider  trading  yang  sampai kepengadilan membuat tanda tanya besar bagi pelaku pasar modal tentang penegakan  hukum  di  pasar  modal,  hal  ini  mengakibatkan  kurangnya kepercayaan  investor  untuk  berinvertasi  ke  pasar  modal,  inilah  yang menjadi  latar  belakang  penulis  melakukan  penelitian  ini.  Apa  Penyebab penegakan hukum dalam kasus Insider trading di pasar modal yang tidak pernah sampai ke pengadilan

## 2.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Yuridis  Normatif  Mengacu kepada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  diatas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  tipe  penelititan  normatif sering  juga  disebut  penelitian  yuridis  normatif.  Sifat  normatif  penelitian hukum  itu  sendiri,  karena  memiliki  metode  penelitian  senantiasa  dibatasi oleh  rumusan  masalah,  objek  yang  diteliti  dan  tradisi  keilmuan  hukum  itu sendiri   penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum  dan  sejarah  hukum.  Tipe penelitian  ilmu  hukum  tidak  dapat  disamakan  dengan  tipe  penelitian  ilmu sosial. menurut peter mahmud marzuki bahwa ilmu hukum merupakan studi
7 Santoso sembiring Hukum Pasar Modal, Nuansa Aulia, Cet 1, Bandung; 2019, Hlm.
184.
8 https://fis.uii.ac.id/blog/2007/08/03/mengawal-penegakan-hukum-dengan- moral/diakses diakses pada tanggal 7 Januari 2023.
tentang hukum. Dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang  kajianya  kebenaran  empiris.    Alasanya  adalah  ilmu  sosial  tidak memberi  ruang  untuk  menciptakan  konsep  hukum.  Selain  itu  studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan sering kali hanya  memberi  perhatian  mengenai  kepatuhan  individu  terhadap  aturan hukum.    Terhadap  hal  ini  Meuwissen  juga  berpadangan  sama  dengan membuat  klasifikasi  ilmu  hukum  menjadi  dogamtika  dan  ilmu  hukum empiris. Dimana ia menempatkan ilmu hukum dogamtika sebagai sesuatu yang  bersifat  Suigeneris,  artinya  tidak  ada  bentuk  lain  yang  dapat dibandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri.
Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini  karena  yang  menjadi  fokus  utama  adalah  ketentuan-ketentuan  yang mengatur penegakan hukum dalam kasus Insider trading di pasar modal.

## 2.1. Pendekatan yang digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  diatas,  maka pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan (normative approach),Pendekatan sejarah, (historial approach)

## a.   Pendekatan perundang-undang (Statue Approach)
Diterapkan  statue  approach  dalam  penelititan  ini  karena  secara logika  hukum  penelititan  normatif  didasarkan  pada  penelititan  yang dilakukan  terhadap  bahan  hukum  yang  ada.  Dengan  kata  lain  suatu penelitian  normatif  tentu  harus  harus  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  karena  yang  akan  diteliti  adalah  peraturan perundang-undangan  dari  undang-undang  sampai  dengan  perautran presiden yang berkaitan dengan penelitian ini.

## b.   Pendekatan konsep (Conceptual Approach)
Penggunaan  historical  approach  mutlak  digunakan  karena  dalam penelitian  ini  yang  dibahas  adalah  “penegakan  hukum  dalam  kasus
Insider trading di pasar modal ”, maka perlu dipaparkan sejarah dan latar belakangnya  sebagai  pedoman  dalam  memberikan  masukan  kepada pembuat kebijakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejahatan di pasar modal dapat dikatakan merupakan kejahatan yang dilakukan  dengan  tidak  menyebabkan  orang  yang  sebenarnya  dirugikan merasa  kehilangan  kekayaanya.  Mereka  yang  menjadi  korban  dari kejahatan  orang  dalam,  kejahatan  di  pasar  modal  memiliki  kharakteristik yang  khas  yaitu:  barang  yang  menjadi  objek  adalah  informasi,  selain  itu pelaku kejahatan tidak mengadalkan kemampuan fisik, tetapi kemampuan untuk  memahami  dan  membaca  situasi  pasar  untuk  kepentingan  pribadi.
Pembuktian  kejahatan  dipasar  modal  sangat  sulit  namun  akibat  yang ditimbulkan fatal dan luas. 9 a. Larangan Insider trading
Di  larangnya  praktek Insider  trading dalam  perdagangan  saham, karena  praktek  tersebut  dapat  merusak  tatanan  pasar  modal  yang  pada akhirnya  berdampak  bagi  perekonomian  dalam  arti  luas,  adapun  dasar pertimbangan  dilarangnya  praktek Insider  trading, antara  lain  sebagai berikut:
1. Insider  trading berbahaya  bagi  mekanisme  pasar  yang Fair dan Efisien hal ini disebabkan karena:
2.  Pembentukan  harga  yang  tidak Fair Bilamana  ada Insider trading, maka  tidak  akan  ada  terbentuk  kerja  yang Fair.
Karena kurangnya informasi  tentang  keadaan barang yang fair Tersebut  merupakan  sinyal  yang  akurat  mengenai jumlah barang yang perlu dialokasikan.
3.  Perlakuan yang tidak adil dianatra para pelaku pasar. Dalam suatu  pasar  yang fair ,  semua  anggota  pasar  akan
diperlakukan secara sama dan adil.
Demikian  pula  dalam  pasar  modal,  semua  pelaku  pasar tentunya  berhak  atas  informasi  yang  sama.  Bilamana  ada insider trading maka hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai informasi pasar.
4.  Berbahaya  bagi  kelangsungan  hidup  pasar  modal dikarenakan  keadaan  pasar  tidak  fair,  maka  sudah  pasti masyarakat  akan  meninggalkan  pasar  modal  dan  ini  akan mengancam keberadaaan pasar modal.
b. Insider trading berdampak negatif bagi para emiten.
Akibat Insider trading akan menghilangkan kepercayaan para investor kepada para emiten dan dilain pihak kerja saham akan berfluktuasi dan para  pelaku Insider  Trading akan  mengambil  keuntungan  dari  hal Tersebut.
1. Kerugian Materil bagi investor Akibat  dari Insider  Trading akan  mengakibatkan  para  investor mengalami  kerugian  secara  langsung  yaitu  para  investor  akan membeli saham dengan harga tinggi dari harga yang sebenarnya dan ketika menjual harga akan jatuh.
2. Kerahasian itu misalnya perusahaan Berdasarkan asas pengakuan hak milik intlektual, maka kerahasian itu  adalah  milik  perusahaan,  oleh  karena  itu  adalah  tidak  wajar rahasia  milik  perusahaan  itu  dimanfaatkan  pihak  lain  untuk keuntungannya.
9 Santoso sembirng, Op.Cit, Hlm. 182.
Penegakan  hukum  atas  pelaku Insider  Trading di  Indonesia dijalankan  oleh  OJK,  kejaksaan,  dan  pengadilan. 10 Seperti  yang dikemukakan  oleh  Rudi  Hartono,  tetapi  kenyataanya  di  dalam  hal penengakan supremasi hukum di lingkungan Pasar Modal  masih sangatlah membinggungkan di mana didalam UUPM telah diatur bahwa yang menjadi penyidik  di  dalam  hal  terjadi  tindak  pidana  di  lingkungan  Pasar  modal adalah Penyidik  Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam. Sementara menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 menyatakan bahwa yang menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam hal ini sesuai dengan pasal 101 ayat 6 kedudukan Polri hanyala sebagai pembantu penyidik Bapepam dalam  hal  terjadi  Tindak  Pidana  di  lingkungan  Pasar  modal.  Sehingga dalam  hal  menyidik  maupun  memproses  Tindak  Pidana  yang  terjadi  di pasar  modal  sampai  saat  ini  sangatlah  minim  yang  berhasil  diproses sampai  ke  pengadilan  .  Khusus  pelanggaran  di  pasar  modal  Indonesia masih tidak jelas sanksi hukumnya. 11
Praktik  Insider  trading  di  indonesia  tergolong  hal  yang  paling  sering dilakukan  oleh  pihak  pihak  terkaid,  apakah  itu  melibatkan  emitem  swasta atau  BUMN.  Perselingkuhan  di  pasar  modal  ini  memang  merupakan kegiatan yang paling besar untungnya karena spread ekonomis yang diraih sangat  besar.  Larangan  dan  ancaman  yang  diberikan  kepada  pelaku perdangan  orang  dalam  secara  tegas  dilarang  dalam  Undang-undang Pasar Modal.
Suburnya  paraktik  Insider  Trading  di  pasar  modal  Indonesia  salah satunya  disebabkan  oleh  adanya conflict  of  interes dan  tingginya  tingkat hubungan yang terafiliasi atau pihak-pihak yang tergolong sebagai insider (orang  dalam).  Karena  sistem  kegiatan  pasar  yang  masih  menganut “pertemanan”, terafiliasi atau sesama “kroninya”, sehungga jangan terlalu heran dan pura-pura tidak tahu bahwa di indonesia memang desain dalam sistem pasar yang cocok bagi mental pelaku pelanggaran. 12
Sanksi  yang  diberikan  terhadap  praktek  orang  dalam  dalam perdagangan di indonesia seringkali hanya berupa sanksi administratif yaitu denda.  Padahal,  didalam  peraturan  perundang  undangan  tentang  pasar modal  (UUPM)  disebut  bahwa  praktik insider  trading termasuk  dalam kejahatan  pidana.  Tindakan  Kejahatan insider  trading seharusnya  tidak hanya mendapat sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana agar dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya.
10 Arman  Nefi, Insider  Trading  Indikasi,  pembuktian,  dan  penegakan  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta; 2020, Hlm. 24.
11 Santoso sembirng, Loc .Cit, Hlm. 185.
12 Joko Sri Widodo, Penengakan Hukum Terhadap Insider Trading di pasar Modal dan Upaya Perlindungan terhadap Investor, Bams Mediatama,2013 hlm.82-83.
UUPM  mengatur  mengenai  pemberian  sanksi  administratif  serta mengatur pula mengenai sanksi pidananya, namun dalam pelaksanaannya pihak perusahaan hanya mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku dan  tidak  melaporkannya  kepada  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal mengatasi permasalahan ini. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal juncto Pasal 61 PP No.45 Tahun 1995,  Sanksi  administratif  dapat  berupa:  (1)  peringatan  tertulis  (2)  denda yaitu membayar sejumlah uang tertentu (3) pembatasan kegiatan usaha (4) pembekuan usaha (5) pencabutan izin usaha (6) pembatalan persetujuan (7)  pembatalan  pendaftaran,  sedangkan  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai sanksi  administratif  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Tidak dilaporkannya  kepada  pejabat  yang  berwenang  dalam  mengatasi  hal  ini dikarenakan  sanksi  administratif  dibedakan  menjadi  3  yaitu(  1)sanksi administratif ringan (2) sanksi administratif sedang (3) sanksi administratif berat,  sedang  dalam  kasus  ini  menggunakan  sanksi  administratif  ringan yaitu  tidak  dilaporkan  kepada  pejabat  yang  berwenang  hanya  diberikan sebuah peringatan tertulis, denda sejumlah uang dan lain sebagainya yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal.
Kejahatan ini walaupun terjadi dilingkungan suatu perusahaan namun subyek  pidananya  adalah  perseorangan  bukanlah  perusahaannya  tau korporasi,  sanksi  pidana  dalam  kejahatan  insider  trading  itu  sendiri  telah diatur  dalam  Pasal  104  UUPM,  yang  menyatakan  bahwa:  "Setiap  Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)." 13
Dalam  Undang-undang  Pasar  Modal  (UUPM)  Nomor  8  Tahun  1995 sebenarnya telah diatur mengenai siapa saja yang dapat  disebut sebagai orang  dalam dan  juga  sanksi-sanksi  yang  dapat  diberikan  jika  terjadi pelanggaran  termasuk  sanksi  pidana  .  Namun  pengaturan  mengenai perdangangan orang dalam  pada Undang-undang tersebut dirasa masih kurang  memadai  dan  belum  dapat  sepenuhnya  dilaksanakan,  khususnya ketentuan pidana. 14
Salah  satu  kekurangan  yang  didapat  dalam  ketentuan  UUPM mengenai  praktik insider  trading adalah  pengertian  “orang  dalam”  yang terdapat  dalam  penjelasan  pasal  95  UUPM  tersebut  hanya  mampu menjangkau  pelaku  yang  mempunyai  hubungan    fidusia  terhadap perusahaan.  Sedangkan  untuk  pelaku  yang  tidak  mempunyai  hubungan fidusia seperti mereka yang mendapatkan informasi secara tidak sengaja,
13 Siti Lailatul, Insider Traiding dalam Prospektif Hukum Pidana Di Indonesia , Dinamika Jurnal  Ilmu Hukum , Vol 26 no.3, 2020 Hal.377
14 Jefri  Telekonde, Kebijakan  Hukum    Pidana  terhadap  Praktik  Insider  Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal , Hermeneutika, 2021, Hlm.325.
UUPM  belum  dapat  memberikan  jawaban  yang  pasti  apakah mereka/pelaku dapat juga dikatakan sebagai insider trading. 15
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  tidak  ada  salahnya  jika  pasar modal Indonesia mengambil keputusan dari peraturan yang diterapkan  di negara lain khususnya Amerika serikat. Menurut ketentuan yang berlaku di Amerika, tidak hanya orang yang memiliki Fiduciary duty yang dapat disebut sebagai  insider  namun  orang  yang  tidak  memiliki  hubungan  sama  sekali atau dalam artian orang yang mendapatkan informasi secara tidak sengaja dapat dikatan sebagai insider. 16
Kelemahan lain dari Undang-undang pasar modal, dimana diakui oleh Bapepam  kurang  memperoleh  kewenangan  menembus  rekening  pelaku pasar  modal  yang  diduga  melakukan  pelanggaran. 17 Oleh  karena  itu, Bapepam meminta agar UUPM diamandemen agar memiliki “power” untuk mengakses  data  rekening  sekuritas,  bank  maupun  data-data  lembaga keuangan  lainnya.  Melalui  cara  ini,  diharapkan  pelanggaran  pasar  modal dapat  diminimalisasi.  Karena  saat  ini,  sangat  sulit  menelusuri  jejak  para pelaku  pelanggaran  pasar  modal,  Bapepam  tidak  memiliki  kewenangan untuk mengakses langsung data-data rekeningh orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran 18
Hal lainnya yang menyebabkan kasus insider trading ini tidak pernah sampai ke pengadilan adalah sulitnya melakukan pembuktian merupakan salah satu alasan utama tidak dilakukannya pengusutan secara serius dan akhirnya  kasus  ini  tidak  sampai  kepengadilan. 19 Masalah    lain  yang  yang sering dikeluhkan terutama disebabkan oleh perdagangan di pasar modal umumnya  dilakukan  dengan  sistem  elektronik,  sementara  di  lain  pihak hukum  kita  belum  secara  peuh  mengakomodir  pembuktian  secara elektronis.
Keluhan  lain  yang  sering  didengar  atas  tidak  dilaksanakannya penuntutan  terhadap  kejahatan  pasar  modal  ini,  karena  otoritas  pasar modal  menganggap  penyidikan  dan  penyelidikan  atas  kejahatan  di  pasar modal  sangat  sulit  dilakukan.  Otoritas  mengganggap  bahwa  kejahatan perdangan orang dalam misalnya sangat sulit dibuktikan karena umumnya orang  dalam  berlindung  di  belakang    rekening  efek  yang  mereka  buka.
15 Qomariyanti & Tavinayati, Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal 86.
16 Jefri Telekonde, Op.cit , Hlm. 325 17 Dadang  Iskandar ,Penegakan  Hukum  atas  kejahatan  Perdangan  Orang  Dalam (Insider trading) di Pasar Modal ,  YUSTISI Vol.4 No.1 Maret 2007, hlm 78
18 Jelita  G  , Kajian  terhadap  Tindaka    Insider  Trading  Sebagai  Bentuk  Pelanggaran Transaksi  Bisnis  di  Pasar  Modal  Pada  Era  Global ,  Lex  Et  Societatis  Vol.  IX/No.  1/Jan- Mar/2021, Hlm. 24
19 Ibid, Hlm. 77
Sehingga  banyak  orang  yang  beranggapan  bahwa  perdangangan  orang dalam sangat sulit untuk dilacak, dan hampir tidak mungkin. 20

## c.  Pembuktian Insider Trading
Hambatan  yang  dihadapi  oleh  OJK  dalam  melakukan  upaya Penegakan  Hukum Insider  Trading adalah  UUPM  dan  UUOJK  serta peraturan  pelaksanaannya  dianggap  belum  optimal  dan  efektif pelaksanaannya  di  dalam  Penegakan  Hukum  Pasar  Modal,  khususnya Penegakan  Hukum Insider  Trading .  Penegakan  Hukum  terhadap  Insider Trading yang merupakan salah satu dari tindak pidana di bidang keuangan hendaknya diperbaiki, diperbarui dan diperkuat.
OJK  mengalami  kesulitan  mengumpulkan  Alat  Bukti  dalam pemeriksaan kasus Insider Trading . Dari sekitar 20 dugaan kasus Insider Trading  (1995-2015)  yang  diperiksa  oleh  OJK  (Bapepam),  belum  ada satupun  yang  dinyatakan  dengan  tegas  bahwa  praktik  tersebut  adalah Insider Trading. Kejaksaan mengalami kesulitan menerima/atau mengakui Alat  Bukti  yang  diajukan  OJK  (Bapepam)  sebagai  dasar  dilakukannya penuntutan.  Apabila  Alat  Bukti  tidak  lengkap  dan  tidak  memenuhi  syarat sebagai Alat Bukti, proses penuntutan tidak dapat diteruskan.
Setelah diberlakukannya UUITE No. 11 Tahun 2008 yang mengakui data elektronik sebagai Alat Bukti yang sah di pengadilan (UUITE Pasal 5), seharusnya dapat mempermudah OJK atas rekomendasi PPNS Kemenkeu dalam  upaya  pembuktian.  Meskipun  cara  kerja  Insider  Trading  semakin canggih  dan  kompleks,  tetapi  dapat  diatasi  dengan  upaya  menjalin  MOU dengan berbagai pihak. OJK dibantu PPNS dapat lebih mudah dalam me- nelusuri  dugaan  Insider  Trading.  Kerugian  yang  terjadi  terhadap  korban sering  tidak  secara  langsung  terasa  oleh  para  korbannya,  bahkan  sering dianggap tidak dapat dihitung.
Hal itu yang mungkin menyebabkan belum adanya Penegakan Hukum yang  dilakukan  dengan  tegas  dan  mempunyai  efek  jera.  Hal  ini  dipersulit dengan  membuktikan  tindak  pidana  tersebut.  Para  korban  dari  praktik Insider  Trading misalnya,  tidak  pernah  menyadari  telah  menjual  saham pada harga yang seharusnya lebih tinggi atau membeli saham pada harga yang seharusnya lebih rendah 21
IOSCO (International Organization of Securities Commissions) dalam salah  satu  publikasinya  terkait  dengan  Insider  Trading  membagi  insider menjadi dua kategori

## 1) Primary Insider
Orang  Dalam  ini  mendapat  informasi  langsung  dari  sumbernya  dan memiliki kapasitas serta kewenangan mengakses informasi tersebut. Orang
20 Ibid, Hlm. 77-78
21 Arman Nefi, Loc .Cit., Hlm. 165
yang termasuk ke dalam kategori ini adalah organ dari perusahaan tersebut (direksi,  komisaris  dan  pemegang  saham  utama  serta  pemegang  saham pengendali).  Definisi  ini  terkadang  diperluas  dengan  dimasukkannya pegawai  dari  perusahaan  dan  pihak-pihak  terkait  yang  memberikan  jasa terhadap Emiten atau perusahaan publik tersebut yang dimasukkan dalam subkategori temporary insider.

## 2) Secondary Insider
Orang  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  orang  yang mempelajari  IOD  dari  orang  lain.  Mereka  dapat  mempelajari  informasi tersebut karena memiliki hubungan dengan Orang Dalam yang mengetahui IOD  yang  disebut  dengan  tippee.  IOSCO  menjelaskan  mengenai  Inside Information yang merupakan informasi yang nonpublik dan material. Untuk mendefinisikan  informasi  tersebut  harus  dikaitkan  dengan confidentiality dan materiality 22
d. Alat Bukti dan Pembuktian
Terdapat  3  (tiga)  teori  yang  menjelaskan  tentang  sampai seberapa jauh hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian suatu peristiwa, yaitu pertama, Teori Pembuktian Bebas. Teori ini  tidak  menghendaki  adanya  ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  hakim sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori  ini  dikehendaki  pendapat  umum  karena  akan  memberikan  kelong- garan  wewenang  kepada  hakim  dalam  mencari  kebenaran.  Kedua,  Teori Pembuktian  Negatif.  Teori  ini  hanya  menghendaki  ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang  berhubungan  dengan  pembuktian.  Jadi  hakim  dilarang  dengan pengecualian  (Pasal  169  HIR,  306  RBg,  1905  BW). 23 Ketiga,  Teori Pembuktian Positif. Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Hakim  diwajibkan,  tetapi  dengan  syarat  (Pasal  165  HIR,  285  RBg,  1870 BW). 24
Melakukan pembuktian dalam tindak pidana Pasar Modal tidak mudah Pengumpulan  Alat  Bukti  untuk  dapat  menyimpulkan  bahwa  pelaku melakukan  praktik  Insider  Trading  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi penyidik Para pelaku Insider Trading juga memiliki strategi yang sulit untuk
22 Ibid.
23 Pasal 169 HIR
Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. (KUHPerd. 1905; Sv. 376; IR. 300).
24 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg/Pasal 1870 BW, para ahli  menyimpulkan  bahwa  akta  autentik  merupakan  alat  bukti  yang  mengikat  dan sempurna. Mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercayai  oleh  hakim,  yaitu  harus  dianggap  sesuatu  yang  benar,  selama ketidakbenarannya  tidak  dibuktikan.  Sempurna  dalam  arti  bahwa  dengan  akta  autentik tersebut  sudah  cukup  untuk  membuktikan  sesuatu  peristiwa  atau  hak  tanpa  perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain
dilacak. Article di SEC menyebutkan salah satu cara yang digunakan insider agar terhindar dari pelacakan pengawas Pasar Modal, yakni:
"One  way  to  avoid  detection  is  to  trade  on  days  with  higher  trading volume, and we confirm that this is what insiders do. But insiders typically do not trade so much that they cause the volume on a day on which they are trading to be abnormally high in a statistical sense. We find no evidence that the trading intensity of insiders is higher closer to the  announcement day.  We  find  substantial  evidence  that  insiders  do  not  trade  on  days  that have  abnormal  market  or  individual  stock  returns  except  that  returns  on days  that  insiders  buy  stocks  have  unusually  high  returns  for  the  stock bought by the insiders. 25
UUPM Pasal 101 ayat (2) menyebutkan Alat Bukti dalam tindak pidana Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Alat Bukti yang dipakai mengacu kepada ketentuan dalam KUHAP Pasal 181 antara lain:
1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk
5) Keterangan terdakwa
Selain KUHAP, terdapat perluasan Alat Bukti yang mengacu kepada UUITE Pasal 5 yang mengatur:
1)  Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau hasil cetaknya merupakan Alat Bukti hukum yang sah;
2)  Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan perluasan dari Alat Bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Perluasan dari Alat Bukti ini menjadikan dasar hukum untuk mencari Alat Bukti yang dilakukan oleh pelaku Insider Trading dalam perdagangan Efek di Pasar Modal sudah menggunakan scripless (tanpa warkat). Dengan didukung  data  perdagangan  elektronik,  penyidik  dapat  menganalisis  dan mengumpulkan  Alat  Bukti  dari  pelaku  tersebut.  Salah  satu  contoh  dari penggunaan data perdagangan elektronik ini di AS, yakni sebagai berikut 26
"This  study  uses  data  for  common  stocks  for  firms  whose  officers, directors, controlling shareholders or others acting on information supplied by  them  have  been  accused  of  insider  trading  by  the  SEC.  We  extract
25 Securities Exchange Commission, www.sec.gov, diakses tanggal 07 Januari 2023.
26 Securities Exchange Commission, www.sec.gov, diakses tanggal 07 Januari 2023.
defendant  information  such  as  security  name,  dates  of  trades,  volumes, prices, date of trade, and date of the disclosure of the news on which the insider  trades  using  litigation  releases  from  1  November  2001  to  1 November  2007[1].  These  releases  comprise  all  cases  of  insider  trading filed by the SEC. However, the some data items may not be provided. The SEC releases comprise a set of 4,031 separate transactions, only 3,055 of which  are  for  equities.  We  exclude  all  trades  where  the  SEC  does  not provide a time- stamp for the insider transaction, narrowing the sample to 431 trades. We exclude cases in which the insider trades on the same day as the public announcement (one excluded). All newly listed shares which lack  a  150-day  period  of  daily  returns  have  also  been  removed  from  the sample. Finally, I exclude those episodes for which there is no intraday data. Daily data (including opening price, closing price, and volume) are sourced from the Bloomberg Professional service, with gaps (for merger targets now delisted)  supplemented  with  Thomson  Reuters  Datastream.  In  addition, Thomson Reuters Datastream provides daily values for the Frank Russell 3000  Index,  used  to  compute  the  market  model.  Exchange  volume  is obtained  from  the  NYSE  and  NASDAQ  fact  books[2]. Intraday  trade  data are  acquired  from  the  Securities  Industry  Research  Centre  of  the  Asia- Pacific's TAQTIC service using Reuters data."
Dari uraian di atas, terlihat bahwa SEC memerhatikan data-data dari perdagangan  baik  sebagai  salah  satu  Alat  Bukti  maupun  petunjuk  untuk melakukan  penyidikan.  Disebutkan  pula,  daily  data  transaction  sebagai sumber untuk melakukan analisisnya.
Sehingga  pelaku  pelaku  Insider  trading  dapat  dikenakan  sanksi berupa  ganti  rugi,  memang  dalam  hukum  pidana  dapat  terlaksana  “alat bukti yang dengan alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 yang berbunyi:  sah  meliputi  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk dan keterangan tersangka”. Hal ini amatlah sulit untuk dibuktikan selain itu alat  bukti  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  184  ini  tidak  cukup  untuk memenuhi pembuktian insider trading. Menurut undang-undang, ada lima macam  alat  pembuktian  yang  sah  yaitu;  surat  surat,  kesaksian, persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah  Jika  ditelaah,  alat  bukti  yang dimaksud dalam pasal tersebut maka insider trading tidak dapat dibuktikan karena bukti transaksi yang dilakukan di bursa merupakan hasil elektronik yaitu  berupa  print  out  dan  bukan  termasuk  kategori  surat  sebagaimana disebutkan dalam undang undang.
sekalipun  dengan  adanya  Undang  Undang  tentang  transaksi elektronik telah disahkan tidak menutup kemungkinan  bahwa pembuktian insider trading dalam hal secara tertulis sulit untuk dibuktikan Oleh karena pelakunya  melakukan  insider  trading  untuk  memperoleh  keuntungan berupa uang, maka dapat dilakukan perubahan konsep pidana dari ultimum remedium  ke  primum  remidium,  yaitu  diartikan  sebagai  Prinsip  Ultimum Remedium dalam hal adanya sanksi administratif dan sanksi pidana, sanksi
pidana tersebut baru akan digunakan efektif, jika sanksi administratif sudah dilaksanakan secara penuh 27
Dalam  penegakan  hukum  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mendorong dan menghambat dalam pelaksanaannya, yaitu :
1.  Hukumnya,  apakah  memadai  atau  tidak  dengan  kebutuhan  dan perkembangan masyarakat;
2.  Mentalitas  penegak  hukum,  dalam  arti  menghayati  atau  tidak terhadap tugas dan kewajibannya;
3.  Fasilitas, yang dapat memperlancar proses penegakan hukum;
4.  Masyarakat, dalam arti derajat kepatuhan warga masyarakat yang ditentukan  oleh  faktor  pengetahuan,  menghayati,  dan  mentaati (secara rela/ikhlas);
5.  Kebudayaan, akan mempengaruhi proses penegakan hukumnya. Secara  sosiologis  hukum  terdapat  pengaruh  timbal  balik  antara hukum dengan gejala sosial. Hukum yang

## 4. KESIMPULAN
a. Dalam Hukum Pasar Modal ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum pada proses penyelidikan dalam membuktikan dugaan  terjadinya  Insider  Trading    yang  terjadi  di  pasar  modal Indonesia.
b. Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal perlu  diamandemen,  agar  bisa  masuk  keranah  para  pelaku  atau pemain dalam suatu kejahatan Insider Trading di Pasar Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arman Nefi, Insider Trading Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
Dedi Indra Sari, Analisis kasus atas dugaan terjadinya insider trading dalam perdagangan saham PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk . Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan Tahun  ke  3  No.  4  Oktober- Desember 2007.
27 Prawitra Thalib & Anwar Rachman , Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Di Indonesia, Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 201 2 Hlm.181.
Jefri Telekonde, Kebijakan Hukum  Pidana terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal , Hermeneutika, 2021.
Joko  Sri  Widodo, Penengakan  Hukum  Terhadap  Insider  Trading  di  pasar Modal  dan  Upaya  Perlindungan  terhadap  Investor, Bams Mediatama,2013.
Najib  A  Gisymar, Insider  Trading  dalam  praktik, Bandung;  Citra  aditya Bakti, 1999.
Qomariyanti  &  Tavinayati, Hukum  Pasar  Modal  Indonesia .  Jakarta,  Sinar Grafika, 2009.
Rahadiyan, Pokok-pokok  Hukum  Pasar  Modal  Di  Indonesia ,  UII  Press Yogyakarta,Yongkyakarta, 2017.
Santoso  Sembiring, hukum  pasar  modal, Nuansa  Aulia,  Cet  1,  Bandung;
2019.
Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia , Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

## Jurnal
Becelius Ruru, penyelesaian sengketa di Pasar modal melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan , termuat di sumber http://www.bapmi.org/ in/ref_articles 5. Php
Dadang  Iskandar ,Penegakan  Hukum  atas  kejahatan  Perdangan  Orang Dalam (Insider trading) di Pasar Modal ,  YUSTISI Vol.4 No.1 Maret
2007
Dedi Indra Sari, Analisis kasus atas dugaan terjadinya insider trading dalam perdagangan saham PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk . Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan Tahun  ke  3  No.  4  Oktober- Desember 2007 Hlm. 576-593.
Raffles,”Analisis  Penerapan  Prinsip  Keterbukaan  di  Pasar  Modal  Dalam kaitanya  dengan  Pengelolaan  Pe rusahaan  Yang  Baik”,    Jurnal Ilmu Hukum.
Siti Lailatul, Insider Traiding dalam Prospektif Hukum Pidana Di Indonesia , Dinamika Jurnal  Ilmu Hukum , Vol 26 no.3, 2020
Jelita  G, Kajian  terhadap  Tindaka    Insider  Trading  Sebagai  Bentuk Pelanggaran  Transaksi  Bisnis  di  Pasar  Modal  Pada  Era  Global , Lex Et Societatis Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021,
Prawitra Thalib & Anwar Rachman , Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Di Indonesia, Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 201 2 .

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg/Pasal 1870 BW Pasal 169 HIR

## Internet
Securities Exchange Commission, www.sec.gov , http://www.bapmi.org/ in/ref_articles 5 https://fis.uii.ac.id/blog/2007/08/03/mengawal-penegakan-hukum-dengan- moral