## SISTEM PERADILAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Ihat Subihat Universitas Wiralodra Email : Ihat_s2001@yahoo.com

## ABSTRACT
A  country’s  judicial  system  cannot  be  separated  from  the  legal  system  in  force  in  the country. In other words, a country’s justice system is a sub-system of the country’s justice system. Because the legal system that applies in Indonesia is a legal system  based on the Pancasila  and  the  1945  constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  the  judicial  system  in Indonesia must also be based on Pancasila values and articles in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study was conducted by using normative juridical method by  reviewing  various  legal  materials;  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials. While  the  data  collection  method  was  carried  out  through  library  studies.  The  analysis technique  used  descriptive  method  with  prescriptive  approach.  The  result  of  this  study showed  that  the  four  judicial  environments  are  under  the  Indonesia  Supreme  Court; general  justice,  religious  justice,  military  justice  and  state  administrative courts, as  sub- judicial  systems  in  Indonesia,  each  of  which  has  an  institutional,  authority  and  legal structure  separate  events  that  differ  from  one  another  according  to  the  specificity  and absolute  competence  of  each  that  cannot  be  mixed  up.  In  contrast  to  other  judicial environments  which  have  adjusted  to  the  changes  in  the  new  judicial  power  law,  the institutional structure and authority of the courts within the military court which is part of the judicial system under the Supreme court of the Republic of Indonesia is still regulated in  Law  Number  31  of  1997  concerning  Military  justice  and  not  yet  adjusted  to  Lay Number 14 of 2004 concerning Judicial Power, because the Amendment Draft to the Law on Military Justice which had been discussed since 2005 has not yet been agreed upon by the DPR and the Government. Even when the Lay on Military Justice cannot be adjusted to Law Number 4 of 2004, on October 29, 2009 Law Number 4 of 2004 was revoked and then replaced with Law Number 48 of 2009 concerning the latest Judicial Power.
Keywords: Justice System, 1945 Constitution, Judicial Power

## I. PENDAHULUAN
Menurut Bagir Manan, 67 sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi,  yaitu: Pertama,  sistem  peradilan  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan penyelenggaraan  peradilan.    Disini,  sistem  peradilan  akan  mencakup  kelembagaan, sumber  daya,  tata  cara,  prasarana  dan  sarana,  dan  lain-lain;    Kedua,  sistem  peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).
67 Bagir  Manan, Sistem Peradilan Berwibawa  (Suatu  Pencarian) , Mahkamah  Agung  RI, Jakarta, 2007, hal.17.
Sistem  peradilan  suatu  negara  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  hukum  yang berlaku  di  negara  tersebut.    Dengan  kata  lain,  sistem  peradilan  suatu  negara  merupakan sub sistem dari sistem hukum negara tersebut.   Oleh karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Negara  RI  Tahun 1945, maka sistem peradilan di Indonesia juga harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
Berdasarkan  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  (hasil  Amandemen Ketiga  Tahun  2001)  ditentukan  bahwa:  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Sebagai penjabaran Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, maka ditetapkanlah UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman yang menggantikan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,  dan UU Nomor 5  tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah Agung, serta UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  Pasal  24  C  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  dan  UU  Nomor  24  tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  ditentukan  bahwa  Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan  negara  setingkat  dengan  Mahkamah  Agung  yang  mempunyai  kewenangan mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  (yang  putusannya  bersifat  final)  untuk: menguji  undang-undang  terhadap  UUD;  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD;  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.
Sedangkan mengenai struktur kelembagaan peradilan di bawah Mahkamah Agung dapat  dibedakan  antara  susunan horizontal dan  susunan vertikal .    Susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan seperti tersebut dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.  Selain itu ada juga badan-badan peradilan khusus  yang berada  di  lingkungan  peradilan  umum,  dan  juga  mahkamah  syar’iah  yang  berada  di lingkungan peradilan agama.  Keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut  masing-masing  memiliki  struktur  tersendiri  yang  semuanya  bermuara  pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi.  Susunan vertikal terdiri dari: pengadilan  tingkat  pertama  dan  pengadilan  tingkat  banding  yang  ada  pada  keempat
lingkungan  peradilan,  serta  pengadilan  tingkat  kasasi  yang  ada  pada  Mahkamah  Agung sebagai muara dari keempat lingkungan peradilan di bawahnya.
Mengenai pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman, dalam  Pasal  13  UU  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ditentukan bahwa:
”(1)  Organisasi,   administrasi,   dan   finansial  Mahkamah  Agung   dan   badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  berada  di  bawah  kekuasaan  Mahkamah Agung.
(2)  Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
(3)  Ketentuan  mengenai  organisasi,  administrasi,  dan  finansial  badan  peradilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  masing-masing  lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.”
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwa keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,  dan  peradilan  tata  usaha  negara,  masing-masing  mempunyai  kekhususan  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  di  bidang  peradilan,  sehingga  oleh  karenanya masing-masing lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung diatur dengan undang- undang tersendiri,  yang tentunya harus mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2004 sebagai undang-undang  induk  yang  mengatur  tentang  sistem  peradilan  di  Indonesia  yang  telah disesuaikan  dengan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.      Dalam  perkembangannya,  pada tanggal 29 Oktober 2009 UU Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan kemudian diganti dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Mengenai  kewenangan  badan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  RI, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
”a.  Peradilan    umum    berwenang    memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.  Peradilan    agama    berwenang    memeriksa,      mengadili,    memutus,      dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.  Peradilan    militer  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d.  Peradilan  tata  usaha  negara  berwenang  memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”
Kewenangan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  dan  peradilan  tata  usaha  negara yang disebutkan dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 pada dasarnya sama dan tidak mengalami perubahan jika dibanding dengan undang-undang sebelumnya  yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Namun mengenai kewenangan peradilan militer mengalami perubahan  yang  signifikan,  yaitu  dari  yang  sebelumnya  peradilan  militer  berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ’tindak pidana’ (umum maupun militer) yang dilakukan  prajurit  atau  yang  dipersamakan  dengan  prajurit,  maka  dalam  UU  Nomor  48 Tahun  2009  diubah  menjadi  hanya  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara ’tindak pidana militer’ saja.
Untuk  memberi  gambaran  yang  lebih  lengkap  mengenai  sistem  peradilan  di Indonesia,  berikut  ini  akan  diuraikan  mengenai  sistem  peradilan  di  Indonesia,  yang diartikan  sebagai  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  peradilan  yang mencakup  kelembagaan  dan  kewenangan  masing-masing  lingkungan  peradilan  di  bawah Mahkamah  Agung  RI  sebagai  sub-sub  sistem  peradilan  di  Indonesia,  serta  proses penyelesaian  perkara  pidana  di  lingkungan  peradilan  umum  dan  di  lingkungan  peradilan militer.

## II. METODE
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  pendekatan  Yuridis Normatif , yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan  perundang-undangan  penelitian  yang menitikberatkan  pembahasan pada data-data sekunder berupa  bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang didukung data primer.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan   yakni untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. 68 Bahan hukum primer  adalah  bahan-bahan  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain UUD  1945,  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  Nomor  5 tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah Agung, serta UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Bahan-bahan  hukum  sekunder  berkaitan  dengan  bahan-bahan  hukum  yang menjelaskan peraturan perundang-undangan, yakni RUU Industri Pertahanan, Doktrin, dan
68 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di  Indonesia  Pada Akhir Abad ke-20 , Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.
lain-lain.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier  berupa  tulisan-tulisan  dari  jurnal,  majalah, media  social,  dan  lain-lain.  Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah deskriptif  analisis  normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan perundang-undangan secara kualitatif.

## III.      PEMBAHASAN

## 3.1.      Sub Sistem Peradilan Umum

## 3.1.1    Struktur Kelembagaan Dan Kewenangan
Struktur kelembagaan dan kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan umum yang merupakan bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung RI diatur dalam UU  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  yang  diubah  dengan  UU  Nomor  8 Tahun  2004,  dan  kemudian  diubah  lagi  dengan  UU  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
Sesuai Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor 49 Tahun 2009, Peradilan Umum  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  dan  perkara  pidana  bagi rakyat  pencari  keadilan  pada  umumnya.    Untuk  melaksanakan  kewenangannya  tersebut, peradilan umum membagi wilayah hukum sesuai dengan tingkatan pengadilan, yaitu:
-     Pengadilan  Negeri,  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama,  berkedudukan  di  ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/ Kota;
-    Pengadilan  Tinggi,  sebagai  pengadilan  tingkat  banding  berkedudukan  di  ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
Dalam  perkembangannya,  selain  mempunyai  wewenang  penyelesaian  perkara perdata  dan  pidana  yang  bersifat  umum,  sesuai  ketentuan  Pasal  8  UU  Nomor  49  Tahun 2009 dan penjelasannya, di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan  khusus,  misalnya  pengadilan  anak,  pengadilan  niaga,  pengadilan  hak  asasi manusia,  pengadilan  tindak  pidana  korupsi,  pengadilan  hubungan  industrial,  dan pengadilan perikanan.
Pada saat ini telah ada beberapa pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, yaitu: Pengadilan Niaga (pada PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya, dan  PN  Makasar),  Pengadilan  HAM  (PN  Jakpus,  PN  Medan,  PN  Surabaya,  dan  PN Makasar), Pengadilan Tipikor (ada di setiap PN ibukota Propinsi), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Perikanan.
Sebagai  sub  sistem  peradilan,  yang  salah  satu  kewenangannya  adalah menyelenggarakan peradilan pidana, penyelenggaraan peradilan pidana di peradilan umum harus  memperhatikan  konsepsi  ” Integrated  Criminal  Justice  System ”  atau  Sistem Peradilan  Pidana  Yang  Terintegrasi.  Dalam  konsepsi  ” Integrated  Criminal  Justice System ”, penyelenggaraan peradilan pidana merupakan wujud interaksi penegakan hukum yang  melibatkan  berbagai  komponen  aparat  penegak  hukum  sebagai  sub  sistem,  yaitu: Penyidik,  Penuntut  Umum,  Pengadilan,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.      Dengan  proses peradilan  pidana  yang  seperti  itu,  kinerja  masing-masing  komponen  aparat  penegak hukum  merupakan  satu  cakupan  atau  rangkaian  yang  berada  di  dalam  komplek manajemen  peradilan  pidana,  yang  tidak  hanya  ditentukan  oleh  proses  penyelesaian perkara  pidana  di  pengadilan,  tetapi  juga  meliputi  proses  penyelesaian  perkara  sejak seseorang  tersangka  dilakukan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dan pemutusan perkaranya di pengadilan, dan juga proses pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. 69

## 3. 1.2.  Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Peradilan Umum
Hukum acara  yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana di lingkungan peradilan umum adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  beberapa  undang-undang  baru  yang  didalamnya  juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan khusus, seperti UU Kejaksaan, UU Bea Cukai, UU Keimigrasian, UU Tipikor, dan sebagainya.
Sesuai  KUHAP  sebagai  undang-undang  inti  yang  mengatur  acara  pidana  di lingkungan peradilan umum, proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum dilaksanakan melalui tahap-tahap yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1) Tahap Penyelidikan.
Sesuai  Pasal  1  angka  5  KUHAP,  yang  dimaksud  dengan  ”penyelidikan”  adalah serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP.    Yang  bertindak  sebagai  ’penyelidik’  dalam KUHAP adalah setiap pejabat Polri.
69 Djoko Sarwoko, Perlindungan HAM Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan , dalam Mahkamah Agung RI, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia , Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002, hal.231-232.
Sehubungan  dengan  tugas  dan  kewajibannya  tersebut,  sesuai  Pasal  5  KUHAP, Penyelidik berwenang :
”a)    Menerima    laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak pidana;
b)   Mencari keterangan dan barang bukti;
c)    Menyuruh    berhenti      seseorang      yang      dicurigai     dan     menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri;
d)   Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
e)   Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
(1) Penangkapan,  larangan  meninggalkan  tempat,  penggeledahan  dan penyitaan;
(2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
(3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
(4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.”
Atas  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  tersebut,  Penyelidik  membuat  dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada Penyidik.

## 2) Tahap Penyidikan
Sesuai  Pasal  1  angka  2  KUHAP,  yang  dimaksud  dengan  ”penyidikan”  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.    Yang  bertindak  sebagai ’penyidik’  dalam  KUHAP  adalah  Pejabat  Polri  dan  Pejabat  PNS  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang.    Sesuai  ketentuan  Pasal  106  KUHAP,  penyidik yang  mengetahui,  menerima  laporan  atau  pengaduan  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
Sehubungan  dengan  tugas  dan  kewajibannya  tersebut,  sesuai  Pasal  7 KUHAP, Penyidik berwenang :
”a)  Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c) Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h) Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
i) Mengadakan penghentian penyidikan;
j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.”
Atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut, penyidik membuat berita acara sesuai jenis tindakan yang dilakukan, dan kemudian disusun dalam bentuk berkas perkara guna diserahkan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut, penyidik diberi wewenang untuk  menahan  seseorang  tersangka  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  lima  tahun  atau  lebih,  dan  dikhawatirkan  seseorang tersangka  tersebut  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.  Wewenang penahanan yang ada pada penyidik hanya berlaku  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari,  yang  jika  diperlukan  untuk  kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk  waktu  paling  lama  40  (empat  puluh)  hari.    Penahanan  tersebut  dapat  berupa: penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, atau penahanan kota.  Setelah waktu enam  puluh  hari  terlampaui,  penyidik  harus  mengeluarkan  tersangka  dari  tahanan  demi hukum. 70

## 3) Tahap Penuntutan
Sesuai  Pasal  1  angka  7  KUHAP,  yang  dimaksud  dengan  ”penuntutan”  adalah tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  negeri  yang berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP  dengan  permintaan supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.    Penuntut  umum  adalah jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  KUHAP  untuk  melakukan  penuntutan  perkara  tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya, dan melaksanakan penetapan hakim.
Sehubungan  dengan  tugas  dan  tanggung-jawabnya  tersebut,  sesuai  Pasal  14 KUHAP, penuntut umum berwenang :
”a)  Menerima  dan  memeriksa  berkas  perkara  penyidikan  dari  penyidik  atau penyidik pembantu;
b)  Mengadakan  prapenuntutan  apabila  ada  kekurangan  pada  penyidikan  dengan memperhatikan  ketentuan  Pasal  110  ayat  (3)  dan  ayat  (4),  dengan  memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c)  Memberikan  perpanjangan  penahanan,  melakukan  penahanan  atau  penahanan lanjutan  dan/atau  mengubah  status  tahanan  setelah  perkaranya  dilimpahkan oleh penyidik;
d)  Membuat surat dakwaan;
e)   Melimpahkan perkara ke pengadilan;
70 Disarikan dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 KUHAP
f)    Menyampaikan  pemberitahuan  kepada  terdakwa  tentang  ketentuan  hari  dan waktu  perkara  disidangkan  yang  disertai  surat  panggilan,  baik  kepada terdakwa  maupun  kepada  saksi,  untuk  datang  pada  sidang  yang  telah ditentukan;
g)  Melakukan penuntutan;
h)  Menutup perkara demi kepentingan hukum;
i)    Mengadakan  tindakan  lain  dalam  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
j)  Melaksanakan penetapan hakim.
Setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari  penyidik,  penuntut  umum  segera mempelajari  dan  meneliti  kelengkapan  berkas  perkara.    Dalam  hal  hasil  penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai  petunjuk  tentang  hal  yang  harus  dilakukan  untuk  dilengkapi,  dan  dalam  waktu empat  belas  hari  penyidik  harus  sudah  menyampaikan  kembali  berkas  perkara  tersebut kepada  penuntut  umum.    Dalam  hal  berkas  perkara  pidana  telah  lengkap  dan  memenuhi syarat  untuk  dilakukan  penuntutan,  penuntut  umum  membuat  surat  dakwaan,  dan selanjutnya  segera  melimpahkan  perkara  tersebut  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang dengan  permintaan  agar  segera  mengadili  perkara  tersebut  disertai  dengan  surat dakwaan. 71
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung-jawabnya  tersebut,  penuntut  umum diberi wewenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap terdakwa/tersangka  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  lima  tahun  atau  lebih,  dan  dikhawatirkan  seseorang  terdakwa/tersangka tersebut  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti,  dan/atau mengulangi  tindak  pidana.    Penahanan  tersebut  dapat  berupa:  penahanan  rumah  tahanan negara,  penahanan  rumah, atau  penahanan  kota  untuk  waktu  paling  lama  20  (dua puluh) hari.    Jika  waktu  selama  dua  puluh  hari  tersebut  tidak  cukup,  untuk  kepentingan pemeriksaan  yang  belum  selesai,  masa  penahanan terhadap  terdakwa  dapat  diperpanjang oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  untuk  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh) hari.    Setelah  waktu  50  (lima  puluh)  hari  terlampaui,  terdakwa  harus  dikeluarkan  dari tahanan demi hukum. 72

## 4) Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
71 Disarikan dari ketentuan Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.
72 Disarikan dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 KUHAP
Setelah  menerima  surat  pelimpahan  perkara  pidana  dari  penuntut  umum,  Ketua Pengadilan  Negeri  mempelajari apakah  perkara itu termasuk  wewenang  pengadilan  yang dipimpinnya.    Dalam  hal  perkara  tersebut  termasuk  wewenang  pengadilan  negeri  yang dipimpinnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut,  dan  hakim  yang  ditunjuk  itu  menetapkan  hari  sidang  untuk  memeriksa  dan mengadili perkara pidana yang telah siap untuk disidangkan.
Menurut KUHAP ada empat jenis acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri,  yaitu:  acara  pemeriksaan  biasa,  acara  pemeriksaan  koneksitas,  acara  pemeriksaan singkat,  dan  acara  pemeriksaan  cepat.    Perbedaan  tata  cara  pemeriksaan  tersebut didasarkan pada pertimbangan: berat atau ringannya ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan mudah atau sulitnya pembuktian perkara pidana yang akan disidangkan.
a) Acara pemeriksaan biasa.
Yang  dimaksud  ”acara  pemeriksaan  biasa”  adalah  proses  pemeriksaan  perkara pidana  di  pengadilan  yang  dilaksanakan  secara  biasa,  yaitu  dengan  tatacara  pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan  pembacaan  surat  dakwaan  oleh  penuntut  umum.    Demikian  juga  mengenai pembuktian  dan  alat  bukti  yang  dipergunakan  harus  berpedoman  pada  ketentuan  yang telah digariskan oleh undang-undang. 73
Dalam  KUHAP,  ketentuan  mengenai  proses  penyelesaian  perkara  pidana  dengan acara  pemeriksaan  biasa  diatur  dalam  Bab  XVI,  Bagian  Ketiga  dan  Keempat,  Pasal  152 s/d  202  KUHAP.    Acara  pemeriksaan  biasa  juga  disebut  sebagai  pemeriksaan  perkara ’dengan  surat  dakwaan’.    Pemeriksaan  perkara  dengan  memakai  surat  dakwaan  inilah yang membedakan perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dengan perkara lain yang diperiksa dengan ”acara pemeriksaan singkat” atau ”acara pemeriksaan cepat”.
Ditinjau  dari  segi  pengaturan  dan  kepentingannya,  acara  pemeriksaan  biasa  yang paling  utama  dan  paling  luas  pengaturannya.    Hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa dalam  acara  pemeriksaan  biasa  inilah  dilakukan  pemeriksaan  perkara-perkara  tindak pidana  kejahatan  berat,  sehingga  fokus  pengaturan  acara  pemeriksaan  pada  umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa. Perkara tindak pidana yang  sifatnya tidak sederhana, ancaman hukumannya 5 tahun atau
73 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali , Edisi  Kedua,  Cetakan  Kesembilan,  Sinar  Grafika, Jakarta, Oktober 2007, hal.109
lebih,  pembuktian  dan  penerapan  hukumnya  tidak  mudah,  dan  memerlukan  pemeriksaan yang  seksama  dan  cermat,  pada  umumnya  diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan  biasa. Sedang  perkara  yang  ancaman  hukumannya  ringan,  dan  pembuktian  tindak  pidananya dinilai mudah, biasanya diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

## b) Acara pemeriksaan koneksitas.
Acara pemeriksaan koneksitas digunakan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak  pidana  koneksitas,  yaitu  tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh mereka  yang  termasuk  lingkungan  peradilan  umum  dan  lingkungan  peradilan  militer. Sesuai ketentuan Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakiman  dan  Pasal  89  KUHAP,  tindak  pidana  koneksitas  diperiksa  dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan  dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman perkara  itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Dalam  perkembangannya,  sesuai  Pasal  22  UU  Nomor  35  Tahun  1999  tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  yang  diganti  dengan  Pasal  24  UU  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  dan  diganti  lagi  dengan  Pasal  16  UU  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  tindak  pidana  koneksitas  diperiksa  dan  diadili  oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ’dalam keadaan tertentu’ menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Sesuai  Penjelasan  Pasal  16  UU  Nomor  48  Tahun  2009,  yang  dimaksud  dengan ”dalam  keadaan  tertentu”  adalah  dilihat  dari  titik  berat  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam  hal  perkara  tindak  pidana  koneksitas  diadili  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  umum,  majelis  hakim  terdiri  dari:  hakim  ketua  dari  lingkungan peradilan  umum,  dan  hakim  anggota  ditetapkan  secara  berimbang  masing-masing  dari peradilan umum dan peradilan militer.  Cara pemeriksaan dan pembuktian di persidangan perkara tindak pidana koneksitas menggunakan acara pemeriksaan biasa.

## c)
Acara pemeriksaan singkat.
Ketentuan  mengenai  acara  pemeriksaan  singkat  diatur  dalam  Bab  XVI,  Bagian Kelima, Pasal 203 dan 204 KUHAP.  Sesuai ketentuan Pasal 203 KUHAP, yang diperiksa menurut  acara  pemeriksaan  singkat  ialah  perkara  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  tidak termasuk  perkara  yang  dapat  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan, tetapi menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
Adapun  ciri  dan  tata  cara  pemeriksaan  perkara  kejahatan  atau  pelanggaran  yang dapat diperiksa dan diadili dengan ’acara pemeriksaan singkat’ adalah sebagai berikut: 74
(1) Pembuktian  dan  penerapan  hukumnya  mudah,  dan  sifatnya  sederhana.    Hal  itu dapat  dilihat  dari  kenyataan  di  berkas  perkara  bahwa  terdakwa  pada  waktu pemeriksaan  penyidikan  telah  mengakui  sepenuhnya  atas  perbuatan  pidana  yang didakwakan,  yang  didukung  dengan  alat  bukti  lain  yang  cukup  membuktikan kesalahan  terdakwa  secara  sah  menurut  undang-undang,  sehingga  pemeriksaan perkara di persidangan diperkirakan tidak akan memakan waktu yang lama.
(2) Ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang maupun perkiraan hukuman yang  akan  dijatuhkan  oleh  hakim  tidak  berat.    Biasanya  dalam  praktek  peradilan umum,  hukuman  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dalam  acara pemeriksaan  singkat  tidak  lebih  dari  3  bulan  penjara.    Kalau  penuntut  umum menilai dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tidak akan lebih dari 3 bulan penjara, penuntut umum dapat mengajukan perkara tersebut untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.
(3) Tata  acara  pemeriksaan  singkat  pada  umumnya  berpedoman  pada  tata  acara pemeriksaan biasa, kecuali beberapa penyederhanaan sebagai berikut:
(a) Perkara dengan acara pemeriksaan singkat dilimpahkan pada hari sidang yang telah ditentukan pengadilan.  Pengadilan telah menetapkan hari tertentu dalam setiap  minggu  untuk  memeriksa  perkara  dengan  acara  pemeriksaan  singkat. Hari  tertentu  tersebut  diberitahukan  kepada  kejaksaan,  sehingga  pada  setiap hari  tertentu  tersebut  penuntut  umum  langsung  membawa  dan  melimpahkan perkara  singkat  di  sidang  pengadilan  tanpa  surat  pelimpahan  perkara  dan boleh tanpa surat dakwaan terlebih dahulu.
74 M. Yahya Harahap, Ibid , hal.396-421.
(b) Jika  tanpa  surat  dakwaan,  penuntut  umum  memberitahukan  secara  lisan kepada  terdakwa  di  sidang  pengadilan  tentang  tindak  pidana  yang didakwakan.
(c) Biasanya pemeriksaan berlangsung selama satu hari, dan putusan tidak dibuat secara  khusus/  tersendiri,  melainkan  putusan  disatukan  dan  dicatat  dalam ’berita acara sidang’.
d) Acara pemeriksaan cepat.
Dalam KUHAP, acara pemeriksaan cepat diatur dalam Bab XVI, Bagian Keenam, Pasal 205 s/d Pasal 216 KUHAP. Pemeriksaan perkara pidana dengan ’acara pemeriksaan cepat’ terbagi dalam dua paragraf, yaitu:
(1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan
(2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.
Sesuai  ketentuan  Pasal  205  KUHAP,  yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan tindak  pidana  ringan  ialah:  perkara  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan paling  lama  tiga  bulan  dan/atau  denda  sebanyak-banyaknya  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah; dan penghinaan ringan.
Dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan tindak pidana ringan, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, penyidik  atas  kuasa  penuntut  umum  menghadapkan  terdakwa  beserta  barang  bukti,  dan saksi  ke  sidang  pengadilan.    Selanjutnya  pengadilan  mengadili  perkara  pidana  yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ’hakim tunggal’ tanpa dihadiri  jaksa/penuntut  umum.    Putusan  hakim  pada  acara  pemeriksaan  tindak  pidana ringan  merupakan  putusan  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir,  dalam  arti  tidak  dapat diajukan upaya hukum, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
Sesuai  ketentuan  Pasal  207  KUHAP,  dalam  menyelesaikan  perkara  dengan  acara pemeriksaan  tindak  pidana  ringan,  pengadilan  harus  segera  menyidangkan  perkara  pada hari  itu  juga  saat  diterimanya  berkas  perkara  dari  penyidik.    Oleh  karena  itu  pengadilan telah menetapkan satu hari tertentu dari tujuh hari yang ada sebagai hari yang disediakan untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
Mengenai  acara  pemeriksaan  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  jalan  diatur  dalam Pasal  211  s/d  Pasal  216  KUHAP.    Yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  perkara pelanggaran  lalu  lintas  jalan  adalah  perkara  pelanggaran  tertentu  terhadap  peraturan
perundang-undangan  tentang  lalu  lintas  jalan.    Dalam  acara  pemeriksaan  perkara pelanggaran  lalu  lintas  jalan  di  pengadilan  negeri,  persidangan  tidak  perlu  dihadiri  oleh jaksa/penuntut  umum,  melainkan  penyidik  mencatat  dan  memberitahukan  secara  tertulis kepada  terdakwa  tentang  hari,  tanggal,  jam,  dan  tempat  ia  harus  menghadap  sidang pengadilan,  dan  selanjutnya  catatan  bersama  berita  acara  pelanggaran  lalu  lintas  (Balang Lalin)  diserahkan  kepada  pengadilan  untuk  disidangkan  pada  hari  sidang  tertentu  yang telah  ditetapkan  oleh  pengadilan  negeri.    Persidangan  dengan  acara  pemeriksaan perkara pelanggaran  lalu  lintas  jalan  tetap  dilanjutkan  walaupun  terdakwa  tidak  hadir.    Putusan hakim terhadap perkara pelanggaran lalu lintas jalan bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya  hukum,  kecuali  jika  putusan  tersebut  berupa  pidana  perampasan  kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung-jawabnya  tersebut,  pengadilan  diberi wewenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap terdakwa yang diduga telah  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  lima  tahun  keatas atau  tindak  pidana  tertentu,  yang  dikhawatirkan  terdakwa  akan  melarikan  diri,  merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.  Wewenang untuk melakukan penahanan tersebut diberikan kepada :
a) Hakim Ketua pada  pengadilan negeri untuk menahan  terdakwa selama 30 hari, yang dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk waktu paling lama 60 hari;
b) Hakim Ketua pada pengadilan tinggi (dalam hal terdakwa mengajukan banding) untuk menahan  terdakwa  selama  30  hari,  yang  dapat  diperpanjang  oleh  Ketua  Pengadilan Tinggi untuk waktu paling lama 60 hari;
c) Hakim  Ketua  pada  Mahkamah  Agung  RI  (dalam  hal  terdakwa  mengajukan  kasasi) untuk  menahan  terdakwa  selama  50  hari,  yang  dapat  diperpanjang  oleh  Ketua Mahkamah Agung RI untuk waktu paling lama 60 hari.

## 5) Tahap Pelaksanaan Putusan
Sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.  Putusan pengadilan negeri yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dapat  berupa:  pidana  mati,  pidana  penjara  atau kurungan,  pidana  denda,  pidana  bersyarat,  dan/atau  membayar  ganti  kerugian  dalam  hal pihak  yang  dirugikan  dalam  perkara  pidana  meminta  penggabungan  gugatan  ganti  rugi pada perkara pidana yang sedang diperiksa.
Sesuai  ketentuan  Pasal  271  KUHAP,  pelaksanaan  pidana  mati  dilakukan  tidak  di muka  umum  dan  dilakukan  menurut  ketentuan  undang-undang.    Menurut  UU  Nomor 2/Pnps/1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Yang  Dijatuhkan  Oleh Pengadilan  Di  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Militer,  pelaksanaan  pidana  mati  bagi terpidana yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak dari Brigade Mobil Polri di bawah pimpinan seorang  perwira  atas  perintah  Jaksa  Tinggi  /  Jaksa  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan pidana mati.  Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum, melainkan harus dilaksanakan di suatu tempat yang tidak dilihat oleh umum, dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama. 75
Pelaksanaan  ’pidana  penjara  atau  kurungan’  bagi  Terpidana  yang  telah  dijatuhi hukuman  berupa  pidana  penjara  atau  kurungan  oleh  peradilan  umum  dilaksanakan  di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).    Sesuai  UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  Lapas  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  bagi  narapidana dan  anak  didik  pemasyarakatan.    Narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana hilang kemerdekaan di Lapas; sedangkan anak didik pemasyarakatan adalah: 76
1).  Anak  Pidana,  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  menjalani  pidana  di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
2)  Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas  Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; dan
3)  Anak  Sipil,  yaitu  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua  atau  walinya  memperoleh penetapan  pengadilan  untuk  dididik  di  Lapas  Anak  paling  lama  sampai  berumur  18 tahun.
Sesuai  ketentuan  Pasal  2  UU  Nomor  12  Tahun  1995,  sistem  pemasyarakatan diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  terdiri dari  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan,  dan  klien  pemasyarakatan,  agar  menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab.  Oleh karena itu sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga
75 Disarikan dari ketentuan Pasal 1 s/d  Pasal 16 UU Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.
76 Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Mengenai pelaksanaan ’pidana bersyarat’, terpidana yang sedang menjalani pidana bersyarat  dinamakan  ’klien  pemasyarakatan’.  Klien  Pemasyarakatan  adalah  seseorang yang  berada  dalam  bimbingan  Balai  Pemasyarakatan.    Balai  Pemasyarakatan diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM,  dan  dilaksanakan  oleh  petugas pemasyarakatan.    Setiap  klien  pemasyarakatan  wajib  mengikuti  secara  tertib  program bimbingan yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan. 77
Mengenai  pelaksanaan  ’pidana  denda’,  sesuai  ketentuan  Pasal  273  KUHAP,  jika pengadilan  menjatuhkan  putusan  yang  berupa  pidana  denda,  maka  kepada  terdakwa diberikan jangka waktu selama satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali pidana denda  dalam  putusan  acara  pemeriksaan cepat  yang  harus  dilunasi  seketika  pada hari  itu juga.  Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu pelaksanaan pidana denda dapat diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan.
Mengenai  pelaksanaan  hukuman  yang  berupa  kewajiban  bagi  terpidana  untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dalam perkara gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana yang sedang disidangkan, menurut Pasal 274 KUHAP pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata, yaitu dilaksanakan oleh juru sita  pengadilan  negeri.    Sesuai  ketentuan  Pasal  99  ayat  (2)  KUHAP,  besarnya  ganti kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah hanya sebesar beaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.

## 3. 2.     Sub Sistem Peradilan Agama
Struktur kelembagaan dan kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung RI diatur dalam UU  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  diubah  dengan  UU  Nomor  3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Sesuai UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  antara  orang-
77 Disarikan dari isi Pasal 39 s/d 43 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  a.  Perkawinan;  b.  Kewarisan,  Wasiat,  dan  Hibah yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam;  serta  c.  Wakaf,  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah. Kemudian  berdasarkan  UU  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  tugas  dan  kewenangan  Peradilan  Agama  seperti yang  telah  ditentukan  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  1989  tersebut  ditambah  dengan  d. Bidang perekonomian syari’ah.
Untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  tersebut,  sama  dengan  peradilan umum, peradilan agama membagi wilayah hukumnya sesuai dengan tingkatan pengadilan, yaitu: 78
a. Pengadilan  Agama,  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama,  berkedudukan  di  ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;
b. Pengadilan  Tinggi  Agama,  sebagai  pengadilan  tingkat  banding  berkedudukan  di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
Berdasarkan  UU  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 3A UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk Peradilan Syariah Islam atau Mahkamah Syar’iyah  sebagai  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan  peradilan  agama  sepanjang kewenangannya  menyangkut  kewenangan  peradilan  agama,  dan  merupakan  pengadilan khusus  dalam  lingkungan  peradilan  umum  sepanjang  kewenangannya  menyangkut kewenangan peradilan umum.
Dalam  perkembangannya,  Mahkamah  Syar’iyah  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  selain  berwenang  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  peradilan  agama,  ia juga  berwenang  memeriksa  dan mengadili  perkara-perkara  pidana  Islam  (jinayah)  secara bertahab, yang dimulai dari perkara perjudian ( maisir ), kesusilaan ( khalwat ), dan mabuk- mabukan ( khamr ).

## 3.3.     Sub Sistem Peradilan Militer
3.3.1.   Struktur Kelembagaan dan Kewenangan
78 Disarikan dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.
Struktur  kelembagaan  dan  kewenangan  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan militer yang merupakan bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, saat ini  masih  diatur  dalam  UU  Nomor  31 Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer,  yang  dapat disebut sebagai UU Peradilan Militer.  UU Peradilan Militer tersebut hingga saat ini belum disesuaikan  dengan  UU  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  karena Rancangan Perubahan terhadap UU Peradilan Militer yang telah dibahas sejak tahun 2005 hingga  sekarang  belum  disepakati  oleh  DPR  dan  Pemerintah.    Bahkan  ketika  UU Peradilan Militer belum dapat disesuaikan dengan UU Nomor 4 Tahun 2004, pada tanggal 29  Oktober  2009  UU  Nomor  4  Tahun  2004  telah  dicabut  dan  kemudian  diganti  dengan UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  terbaru.    Dengan demikian  di  masa  mendatang  perubahan  terhadap  UU  Peradilan  Militer  tidak  lagi disesuaikan  dengan  UU  Nomor  4  Tahun  2004,  tetapi  disesuaikan  dengan  UU  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Selain  mengatur  tentang  susunan  dan  kekuasaan  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Militer,  UU  Peradilan  Militer  juga  mengatur  tentang  susunan  dan  kekuasaan Oditurat Militer, Hukum Acara Pidana Militer, dan Hukum Acara Tata Usaha Militer.
Dalam  Pasal  5  UU  Peradilan  Militer  disebutkan  mengenai  kedudukan  Peradilan Militer dan Oditurat Militer adalah sebagai berikut:
”(1)  Peradilan  Militer  merupakan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan Angkatan  Bersenjata  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara . (2)  Oditurat  merupakan  badan  pelaksana  kekuasaan  pemerintahan  negara  di bidang  penuntutan  dan  penyidikan  di  lingkungan  Angkatan  Bersenjata berdasarkan  pelimpahan  dari  Panglima,  dengan memperhatikan  kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara .”
Dalam  Pasal  9  UU  Peradilan  Militer  disebutkan  bahwa  pengadilan  dalam lingkungan peradilan militer mempunyai tugas dan wewenang:
”1. Mengadili  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  pada  waktu melakukan tindak pidana adalah:
a.   Prajurit;
b.   Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
c.  Anggota  suatu  golongan  atau  jawatan  atau  badan  atau  yang  dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
d.  Seseorang  yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi  atas  keputusan  Panglima  dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  rugi  dalam  perkara  pidana  yang bersangkutan  atas  permintaan  dari  pihak yang  dirugikan  sebagai  akibat  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  yang  menjadi  dasar  dakwaan,  dan  sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.”
Sesuai  UU  Peradilan  Militer,  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya tersebut, pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari :
1) Pengadilan  Militer ,  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  bagi  militer  yang berpangkat  Kapten  kebawah  yang  melakukan  tindak  pidana.    Pengadilan  Militer berkedudukan di kota tempat markas Kodam atau markas Korem, dengan wilayah hukum disesuaikan pemusatan pasukan di suatu daerah, berdasarkan pertimbangan kepentingan militer yang ditetapkan oleh Panglima TNI.
Sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, pada saat ini terdapat 19 Pengadilan Militer di Indonesia, yaitu: Pengadilan Militer (Dilmil)  I-01  Banda  Aceh,  Dilmil  I-02  Medan,  Dilmil  I-03  Padang,  Dilmil  I-04 Palembang,  Dilmil  I-05  Pontianak,  Dilmil  I-06  Banjarmasin,  Dilmil  I-07 Balikpapan,  Dilmil  II-08  Jakarta,  Dilmil  II-09  Bandung,  Dilmil  II-10  Semarang, Dilmil II-11 Jogyakarta, Dilmil III-12 Surabaya, Dilmil III-13 Madiun, Dilmil III- 14 Denpasar, Dilmil III-15 Kupang, Dilmil III-16 Makasar, Dilmil III-17 Manado, Dilmil III-18 Ambon, dan Dilmil III-19 Jayapura.   .
2) Pengadilan  Militer  Tinggi ,    merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  bagi  militer yang berpangkat Mayor keatas yang melakukan tindak pidana; sebagai pengadilan tingkat  pertama  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  sengketa  tata  usaha militer; dan sebagai pengadilan tingkat banding bagi  perkara pidana yang diputus oleh pengadilan militer di wilayah hukumnya.
Sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, pada  saat  ini  ada  3  Pengadilan  Militer  Tinggi  di  Indonesia,  yaitu:  Pengadilan Militer  Tinggi  I  yang  berkedudukan  di  Medan,  dengan  wilayah  hukum  meliputi provinsi-provinsi (wilayah Kodam) di Pulau Sumatera dan Kalimantan; Pengadilan Militer  Tinggi  II  yang  bekedudukan  di  Jakarta,  dengan  wilayah  hukum  meliputi provinsi-provinsi  (wilayah  Kodam)  Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta; dan Pengadilan Militer Tinggi III yang berkedudukan di  Surabaya,  dengan  wilayah  hukum  meliputi  provinsi-provinsi  (wilayah  Kodam)
Jawa Timur, Pulau Sulawesi, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
3) Pengadilan  Militer  Utama ,  merupakan  pengadilan  tingkat  banding  bagi  perkara pidana  yang  diperiksa  pada  tingkat  pertama  oleh  Pengadilan  Militer  Tinggi,  dan sebagai pengadilan tingkat banding bagi perkara sengketa tata usaha militer.
Di  Indonesia  hanya  ada  satu  Pengadilan  Militer  Utama  yang  berkedudukan  di Jakarta,  dengan  wilayah  hukum  meliputi  seluruh  wilayah  negara  Republik Indonesia.
4) Pengadilan  Militer  Pertempuran ,  merupakan  pengadilan  khusus  dalam lingkungan  peradilan  militer  yang  bersifat  mobil  mengikuti  gerakan  pasukan  di daerah  pertempuran,  berkedudukan  dan  berdaerah  hukum  di  daerah  pertempuran, dengan  tugas  dan  wewenang  memeriksa  dan  memutus  pada  tingkat  pertama  dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh yustisiabel peradilan militer di daerah pertempuran.
Pengadilan  Militer  Pertempuran  merupakan  organisasi  kerangka  yang  baru  akan dibentuk  setelah  terjadi  keadaan  perang,  dan  dibentuk  berdasarkan  keputusan panglima TNI.
Dalam  konsepsi Integrated  Criminal  Justice  System ,  peradilan  pidana  merupakan wujud  interaksi  penegakan  hukum  yang  melibatkan  berbagai  komponen  aparat  penegak hukum  sebagai  sub  sistem,  yaitu:  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Pengadilan,  dan  Lembaga Pemasyarakatan.    Di  lingkungan  peradilan  militer,  keempat  komponen  aparat  penegak hukum tersebut adalah Polisi Militer selaku penyidik, Oditur Militer selaku penyidik dan penuntut umum, Pengadilan Militer selaku yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan prajurit TNI, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil) sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara bagi prajurit TNI yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
Setelah  ditetapkannya  UU  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman pada  tanggal  15  Januari  2004,  yang  menentukan  bahwa  organisasi,  administrasi,  dan finansial  lembaga  peradilan  berada  dibawah  pembinaan  Mahkamah  Agung,  maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004, organisasi, administrasi,  dan  finansial  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer  dari  yang semula  (berdasarakan  UU  Peradilan  Militer)  berada  di  bawah  pembinaan  Mabes  ABRI
(TNI),  terhitung  sejak  tanggal  30  Juni  2004  dialihkan  menjadi  di  bawah  pembinaan Mahkamah Agung RI. 79
Walaupun  telah  ditentukan  bahwa  organisasi,  administrasi,  dan  finansial pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer  berada  di  bawah  pembinaan  Mahkamah Agung RI, namun untuk pembinaan personil militer yang berdinas di lingkungan peradilan militer masih dilaksanakan oleh Mabes TNI bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, yaitu meliputi antara lain : 80
1) Pendidikan  pengembangan  umum  dan  pendidikan  pengembangan  spesialisasi keprajuritan  dilaksanakan  oleh  Mabes  TNI  berkoordinasi  dengan  Mahkamah  Agung RI.
2) Pendidikan  profesi  dan  pembinaan  kemampuan  teknis  yudisial  Hakim  dan  Panitera pada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung RI.
3) Prajurit  yang  menduduki  jabatan  struktural  dan/atau  jabatan  fungsional  pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berstatus sebagai prajurit aktif.
4) Kenaikan  pangkat  dan  pemberhentian  dari  dinas  keprajuritan  bagi  prajurit  yang bertugas  pada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer  diproses  dan/atau ditentukan oleh Mabes TNI atas usul Mahkamah Agung RI dan/atau atas pertimbangan Mabes TNI.
5) Dalam hal organisasi TNI memerlukan, Panglima TNI dapat menarik kembali prajurit yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ke Mabes TNI.
Sesuai  kebijakan  di  atas,  walaupun  undang-undang  telah  menetapkan  bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan di lingkungan peradilan militer berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI, namun dalam kenyataannya Mahkamah Agung RI  tidak  dapat  membina  sepenuhnya  personil  militer  yang  berdinas  di  lingkungan peradilan  militer.    Dengan  kata  lain,  pembinaan  personil  militer  yang  berdinas  di lingkungan peradilan militer, termasuk hakim militer, belum sepenuhnya dapat dilepaskan dari  Mabes  TNI.    Hal  itu  terjadi  karena  pembinaan  personil  militer,  terutama  yang berkaitan  dengan  administrasi  kepangkatan  militer,  sangat  berbeda  dengan  pembinaan
79 Pasal 2 Keppres RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar TNI Ke Mahkamah Agung RI.
80 Disarikan  dari  Surat  Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  dan  Panglima  TNI  Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan  Nomor:  Skep/420/IX/2004 tanggal 01 September 2004 tentang  Kerja Sama Dalam Pembinaan Personil Militer Bagi Prajurit  TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan  Dalam Lingkungan Peradilan Militer.
personil  ’sipil’,  sehingga  Mahkamah  Agung  RI  sebagai  lembaga  sipil  masih  ’harus’ bekerja  sama  dengan  Mabes  TNI  untuk  membina  administrasi  personil  militer  yang bertugas  di  lingkungan  peradilan  militer.  Hal  demikian  menyebabkan  pembinaan administrasi personil hakim di lingkungan peradilan militer dalam kedudukannya sebagai ’prajurit  aktif’  masih  bergantung  pada  Mabes  TNI.    Bahkan  jika  organisasi  TNI memerlukan,  Panglima  TNI  setiap  saat  dapat  menarik  kembali  prajurit  yang  bertugas  di lingkungan peradilan militer ke Mabes TNI, tanpa harus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung RI. Keadaan demikian dapat berpengaruh negatif pada kemandirian dan kebebasan hakim  di  lingkungan  peradilan  militer  dalam  memutuskan  perkara  yang  ditangani  yang seharusnya  ’bebas’  dari  pengaruh  siapapun.    Walaupun  belum  sepenuhnya  bisa  mandiri seperti  yang  diharapkan,  namun  pengalihan  pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan finansial  lembaga  peradilan  militer  ke  Mahkamah  Agung  RI  telah  membuat  lembaga peradilan militer jauh lebih mandiri dibanding sebelumnya.

## 3.3.2    Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Peradilan Militer
Pada saat ini hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana di lingkungan peradilan militer adalah UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dapat disebut sebagai UU Peradilan Militer.  Sesuai Penjelasan Umum UU Peradilan Militer,  hukum  acara  pidana  pada  peradilan  militer  yang  diatur  dalam  UU  Peradilan Militer disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum  acara  pidana  nasional  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1981  (KUHAP) dengan  berbagai  kekhususan  acara  yang  bersumber  dari asas  dan  ciri-ciri tata  kehidupan militer.    Berdasarkan  pendekatan  kesisteman  tersebut,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  asas  dan  ciri-ciri  tata  kehidupan  militer,  berbagai  konsepsi  dan  rumusan  hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHAP diakomodasikan ke dalam hukum acara pidana militer, yang muatannya mencakup tahap-tahap penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan  militer  yang  terdiri  dari:  tahap  penyidikan,  tahap  penyerahan  perkara  yang didalamnya  tercakup tahap  penuntutan, tahap  pemeriksaan  dalam  persidangan,  dan  tahap pelaksanaan putusan, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah.
Dalam  UU  Peradilan  Militer  tidak  secara  khusus  diatur  tentang  ’penyelidikan’ sebagai  salah  satu  tahap  penyelesaian  perkara  pidana  di  lingkungan  peradilan  militer, karena  penyelidikan  tindak  pidana  yang  diduga  dilakukan  oleh  prajurit  TNI  merupakan
fungsi yang melekat pada komandan kesatuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh provos kesatuan selaku penyidik pembantu.

## 1) Tahap Penyidikan.
Yang  dimaksud  dengan  ”penyidikan”  menurut  UU  Peradilan  Militer  adalah serangkaian tindakan Penyidik ABRI (TNI) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU  Peradilan  Militer  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.  Dalam Pasal 69 UU Peradilan Militer ditentukan bahwa:
(1)  Penyidik adalah: 81
a.  Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum);
b.  Polisi Militer (Pom); dan
c.  Oditur.
(2)  Penyidik Pembantu adalah: 82
a.  Provos TNI AD; b.  Provos TNI AL; c.  Provos TNI AU; dan d.  Provos Polri.
Setelah keluarnya Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri,  dan  kemudian  dengan  ditundukkannya  anggota  Polri  pada  yurisdiksi  peradilan umum,  Provos  Polri  tidak  lagi  sebagai  ’penyidik  pembantu’  di  lingkungan  peradilan militer.
Sesuai Pasal 71 UU Peradilan Militer, dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik mempunyai wewenang:
”a)   Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  terjadinya  suatu peristiwa yang diduga tindak pidana;
81 ”Atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum)”  adalah  atasan  langsung  yang  mempunyai  wewenang untuk  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  setiap  prajurit  TNI  yang  berada  di  bawah  wewenang komandonya  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  berwenang  melakukan penyidikan berdasarkan UU Peradilan Militer.  Sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005, Ankum  yang  diberi  kewenangan  penuh,  termasuk  untuk  menahan  anggotanya  dalam  rangka  penyidikan, adalah para Komandan Kesatuan setingkat Batalyon (Dan Yon) ke atas.   ”Penyidik Polisi Militer (Pom)” adalah  salah  seorang  pejabat  yang  mendapat  pelimpahan  wewenang  dari  panglima  TNI  selaku  Ankum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.  ”Oditur” yang terdiri dari Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer  atau  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dalam  perkara  pidana,  dan  sebagai  penyidik sesuai ketentuan UU Peradilan Militer.
82 ”Provos”  adalah  bagian  organik  satuan  yang  tugasnya  membantu  Komando/Pimpinan  pada markas/kapal/ksatrian/pangkalan  dalam  menyelenggarakan  penegakan  hukum,  disiplin,  tata  tertib,  dan pengamanan  lingkungan  kesatuannya.    Provos  sebagai  penyidik  pembantu  mempunyai  kewenangan  yang sama  dengan  penyidik  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  71  dan  Pasal  72  UU  Peradilan  Militer terhadap tindak pidana yang terjadi di kesatuannya, kecuali dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat Militer.
b)  Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
c)  Mencari keterangan dan barang bukti;
d)  Menyuruh  berhenti  seseorang  yang  diduga  sebagai  tersangka  dan  memeriksa tanda pengenalnya;
e)  Melakukan  penangkapan,  penggeledahan,  penyitaan,  dan  pemeriksaan  surat- surat;
f)  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g)  Memanggil  seseorang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi;
h)  Meminta  bantuan  pemeriksaan  seorang  ahli  atau  mendatangkan  orang  ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
i)  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”
Walaupun  penyidik  di  lingkungan  peradilan  militer  ada  tiga  pejabat/lembaga, yaitu:  Ankum,  Pom,  dan  Oditur,  namun  sesuai  Pasal  74  UU  Peradilan  Militer, kewenangan Ankum sebagai penyidik adalah terbatas, yaitu:
”a)  Ankum hanya melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di  bawah  wewenang  komandonya,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh penyidik Pom atau penyidik Oditur;
b)  Ankum  menerima  laporan  pelaksanaan  penyidikan  dari  penyidik  Pom  atau penyidik Oditur;
c)  Ankum  menerima  berkas  perkara  hasil  penyidikan  dari  penyidik  Pom  atau penyidik Oditur; dan
d)  Ankum  berwenang  melakukan  penahanan  sementara  paling  lama  20  hari terhadap tersangka yang ada di bawah wewenang komandonya.”
Sesuai penjelasan Pasal 74 UU Peradilan Militer, terbatasnya kewenangan Ankum selaku  penyidik  dimaksudkan  agar  pelaksanaan  kewenangan  penyidikan  yang  ada  pada Ankum  dapat  lebih  efektif  dan  Ankum  dapat  lebih  memusatkan  perhatian  pada pelaksanaan  tugas  pokoknya.    Oleh  karena  itu  pelaksanaan  penyidikan  terhadap  prajurit bawahan Ankum dilakukan oleh penyidik Pom atau Oditur, dan Ankum cukup menerima laporan  pelaksanaan  penyidikan  dari  penyidik  Pom  atau  Oditur.    Sebaliknya,  sebagai penanggung  jawab  keadaan  satuan  dan  anggotanya,  hanya  Ankum  yang  berwenang mengeluarkan surat penahanan sementara bagi prajurit di bawah wewenang komandonya yang sedang menjalani proses penyidikan.
Dalam penyelesaian perkara di peradilan militer, Ankum diberi wewenang sebagai penyidik, karena sesuai ’asas kesatuan komando’, 83 Komandan bertanggung jawab penuh
83 Yang  dimaksud  ’asas  kesatuan  komando’  dalam  kehidupan  militer  ialah  bahwa  dalam  kehidupan militer  dengan  struktur  organisasinya,  hanya  ada  satu  komando/pimpinan,  yaitu  Panglima  TNI,  yang kemudian Panglima TNI sebagai pemegang komando secara berjenjang dapat mendelegasikan komandonya kepada  para  komandan  kesatuan  dibawahnya.    Oleh  karena  itu  seorang  komandan  kesatuan  mempunyai kedudukan  yang  sentral  dan  bertanggung  jawab  penuh  kepada  Komandan  diatasnya  atas  segala  hal  yang
terhadap  kesatuan  dan  anak  buahnya.    Oleh  karena  itu  wewenang  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  prajurit  yang  berada  di  bawah  wewenang komandonya  merupakan  wewenang  yang  melekat  pada  Ankum,  yang  maksudnya  agar Ankum  dapat  ikut  menentukan  nasib  anggotanya  tersebut  dalam  penyelesaian  perkara pidana.    Namun  demikian  wewenang  penyidikan  yang  ada  pada  Ankum  tersebut  tidak dilaksanakan  sendiri  oleh  Ankum,  melainkan  dilaksanakan  oleh  penyidik  Pom  dan/atau Oditur.    Pelaksanaan  wewenang  penyidikan  Ankum  oleh  Pom  dan/atau  Oditur  tersebut adalah  dalam  hal  pembuatan  berkas  perkara  dan  pelimpahannya  kepada  Oditurat  Militer untuk dilakukan tindakan penuntutan. 84
Sesuai  Pasal  72  UU  Peradilan  Militer,  atas  tindakan  penyidikan  yang  dilakukan, penyidik  membuat  berita  acara  tentang  pelaksanaan  tindakan  penyidikan,  kemudian penyidik  membuat  berkas  perkara  hasil  penyidikan,  dan  selanjutnya  berkas  perkara tersebut  diserahkan  kepada  Papera,  Ankum,  dan  Oditur  selaku  penuntut  umum.    Untuk penyerahan  berkas  perkara  kepada  Oditur  penuntut  umum  disertai  dengan  penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
Mengenai  kewenangan  menahan,  berbeda  dengan  sistem  yang  berlaku  di lingkungan  peradilan  umum,  di  mana  penyidik  maupun  penuntut  umum  masing-masing mempunyai  kewenangan  untuk  menahan  tersangka/terdakwa  yang  sedang  menjalani proses  penyidikan  dan/atau  penuntutan,  maka  Penyidik  Pom  dan  Oditur  di  lingkungan peradilan militer tidak mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka prajurit TNI.
Sesuai  Pasal  78  UU  Peradilan  Militer,  yang  berwenang  melakukan  penahanan terhadap tersangka prajurit TNI  yang sedang menjalani proses penyidikan adalah Ankum yang  bersangkutan  untuk  waktu  paling  lama  20  hari.    Dalam  hal  masih  diperlukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan  yang belum selesai, masa penahanannya dapat diperpanjang  oleh  Papera 85 yang  berwenang  untuk  setiap  kali  perpanjangan  selama  30
terjadi pada kesatuan dan anak buahnya.   Sebagai bentuk tanggung jawab komandonya, seorang komandan diberi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana  yang  diduga  dilakukan  oleh  anak  buahnya,  serta  berkewajiban  untuk  menyelesaikan  sengketa  tata usaha militer yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.
84 Disarikan dari ketentuan Pasal 73 dan Penjelasan Pasal 69 UU Peradilan Militer
85 Perwira  Penyerah  Perkara  (Papera)  adalah  perwira  yang  oleh  atau  atas  dasar  undang-undang  diberi wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer  atau  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum.    Sesuai  Pasal  122  UU  Peradilan  Militer,  yang berwenang  sebagai  Papera  adalah  Panglima  TNI  sebagai  Papera  tertinggi  di  lingkungan  TNI,  dan  Kasad, Kasal,  serta  Kasau  sebagai  Papera  di  lingkungan  angkatan  masing-masing.    Para  Papera  tersebut  dapat menunjuk  para  Komandan/Kepala  kesatuan  dibawahnya    paling  rendah  setingkat  dengan  Komandan Korem/Lanal/Lanud/Brigade, untuk bertindak selaku Papera.
hari, dan paling lama 180 hari.  Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari kewenangan menahan oleh  Ankum  dan  Papera  habis,  tersangka  yang  masih  dalam  penahanan  sementara  harus dikeluarkan  dari  tahanan  demi  hukum.    Sesuai  Penjelasan  Umum  UU  Peradilan  Militer, penahanan  oleh  Ankum  dan  Papera  hanya  dapat  dilaksanakan  di  rumah  tahanan  militer, karena  di  lingkungan  peradilan  militer  hanya  dikenal  satu  jenis  penahanan,  yaitu penahanan  di  rumah  tahanan  militer.    Dengan  kata  lain,  di  lingkungan  peradilan  militer tidak dikenal istilah penahanan rumah maupun penahanan kota.
Sesuai  Pasal  79  UU  Peradilan  Militer,  penahanan  atau  perpanjangan  penahanan dapat  dilakukan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  prajurit  TNI  yang  diduga  telah melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  penjara  3  (tiga)  bulan  atau  lebih, dikhawatirkan  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti,  atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.

## 2) Tahap Penyerahan Perkara
Yang dimaksud ”Penyerahan Perkara” adalah tindakan Papera untuk menyerahkan perkara pidana ke pengadilan dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang.    Penyerahan  perkara  tersebut  dilakukan berdasarkan keputusan Papera dan dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan perkara ke pengadilan militer yang berwenang.
Sesuai  Penjelasan  Umum  UU  Peradilan  Militer,  wewenang  penyerahan  perkara pidana  yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI  kepada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan militer maupun pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (dalam perkara koneksitas) ada  pada  Papera.    Dalam  hukum  acara  pidana  militer,  tahap  penuntutan  termasuk  dalam tahap  penyerahan  perkara,  dan  pelaksanaan  penuntutan  dilakukan  oleh  Oditur  selaku penuntut  umum  yang  secara  teknis  yuridis  bertanggung  jawab  kepada  Oditur  Jenderal (Orjen) TNI, dan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera.
Setelah  Oditur  selaku  penuntut  umum  menerima  berkas  perkara  hasil  penyidikan dari  penyidik  Pom  atau  penyidik  Oditur,  maka  Oditur  Penuntut  Umum  lalu  meneliti  dan mengolah  berkas  perkara  untuk  diselesaikan  sesuai  ketentuan  undang-undang  yang berlaku, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut : 86
a) Oditur segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
86 Disarikan dari ketentuan Pasal 124 s/d Pasal 131 UU Peradilan Militer.
b) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Oditur dapat melengkapi sendiri dengan  melakukan  pemeriksaan  tambahan,  atau  Oditur  mengembalikan  berkas perkara  kepada  penyidik  Pom  disertai  petunjuk  tentang  hal-hal  yang  harus dilengkapi.
c) Setelah  berkas  perkara  lengkap  dan  memenuhi  syarat,  Oditur  lalu  membuat  dan menyampaikan  pendapat  hukum  kepada  Papera,  yang  isinya  dapat  berupa permintaan  agar  perkara  diserahkan  kepada  pengadilan,  atau  perkara  diselesaikan menurut  hukum  disiplin,  atau  perkara  ditutup  demi  kepentingan  hukum/demi kepentingan umum/demi kepentingan militer. 8721
d) Berdasarkan  pendapat  hukum  dari  Oditur  tersebut,  Papera  lalu  mengeluarkan  Surat Keputusan  Penyerahan  Perkara  (Skeppera),  atau  Surat  Keputusan  Penyelesaian Perkara  Menurut  Hukum  Disiplin  (Skepkumplin),  atau  Surat  Keputusan  Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum (Skeptupra).
e) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Oditur dan Papera tentang penyelesaian perkara  prajurit  yang  berada  di  bawah  wewenang  komandonya,  yaitu  Papera menghendaki  agar  perkara  diselesaikan  di  luar  pengadilan  sedangkan  Oditur berpendapat bahwa perkara harus diajukan ke pengadilan, maka perbedaan pendapat tersebut diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) dalam sidang yang memeriksa  permohonan  dan  alasan  Oditur,  pendapat  tertulis  Papera,  dan  pendapat Orjen TNI.
f) Setelah  mendengar  pendapat  Orjen  TNI,  Hakim  Dilmiltama  memutuskan  tentang apakah  perkara  tersebut  diajukan  atau  tidak  diajukan  ke  pengadilan.    Dalam  hal Dilmiltama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan, maka Papera wajib  segera  melaksanakan  penyerahan  perkara  tersebut  ke  pengadilan  melalui oditurat, dengan mengeluarkan Skeppera;
g) Berdasarkan  Skeppera  dari  Papera,  Oditur  melimpahkan  berkas  perkara  kepada pengadilan  yang  berwenang  dengan  disertai  surat  dakwaan.    Salinan  skeppera  dan surat  dakwaan  disampaikan  kepada  Tersangka  pada  saat  bersamaan  dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada penyidik.

## 3)        Tahap Pemeriksaan Di Persidangan Pengadilan
21 Sesuai  Pasal  126  ayat  (2)  UU  Peradilan  Militer,  kewenangan  mengeluarkan  Surat  Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer hanya ada pada Panglima TNI setelah mendengar pendapat dari Orjen TNI dan jika dipandang perlu juga pendapat dari pejabat lain.
Tata  cara  pemeriksaan,  pembuktian,  upaya  hukum,  dan  kewenangan  pengadilan untuk  menahan  terdakwa  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  di  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  militer  pada  dasarnya  sama  dengan  proses  penyelesaian  peraka pidana di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.  Adapun hal yang berbeda dalam proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer jika dibandingkan dengan proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum adalah sebagai berikut : 88
a) Jika jenis acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri terdiri dari: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Koneksitas, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara  Pemeriksaan  Cepat;  maka  jenis  acara  pemeriksaan  perkara  pidana  di pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer  terdiri  dari:  Acara  Pemeriksaan Biasa,  Acara  Pemeriksaan  Koneksitas,  Acara  Pemeriksaan  Cepat,  dan  Acara Pemeriksaan  Khusus.    Acara  pemeriksaan  biasa  di  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan militer sama dengan acara pemeriksaan biasa di pengadilan negeri.
b) Dalam  hal  tindak  pidana  koneksitas  diadili  di  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  militer,  maka  majelis  hakim  terdiri  dari:  hakim  ketua  dari  lingkungan peradilan  militer,  dan  hakim  anggota  ditetapkan  secara  berimbang  masing-masing hakim dari lingkungan peradilan militer dan hakim dari lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat ’militer tituler’. 89 Adapun tatacara pemeriksaan dan pembuktian dalam  acara  pemeriksaan  koneksitas  di  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan militer pada dasarnya sama dengan yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
c) Jika  acara  pemeriksaan  cepat  di  pengadilan  negeri  digunakan  untuk  memeriksa perkara tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan,  penghinaan  ringan,  dan  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  jalan;  maka  acara pemeriksaan  cepat  di  peradilan  militer  hanya  digunakan  untuk  memeriksa  perkara pelanggaran  lalu  lintas  jalan  saja.    Sedangkan  perkara  tindak  pidana  ringan  yang
88 Disarikan dari ketentuan Pasal 132 s/d Pasal 253 UU Peradilan Militer.
89 Sesuai PP Nomor 36 Tahun 1959 jo PP Nomor 13 Tahun 1983, yang dimaksud pangkat ”militer tituler” adalah pangkat yang diberikan oleh Menteri Pertahanan kepada komponen sipil atau tenaga non militer yang karena kepentingan tugas dan jabatannya ’dalam keadaan darurat untuk kepentingan pertahanan negara’ memerlukan pangkat militer.  PNS yang diangkat menjadi militer dengan pangkat tituler tetap berstatus sebagai PNS, sehingga kepangkatan militernya pun mengikuti administrasi kepangkatan PNS, karena pemberian pangkat tituler bersifat sementara sesuai dengan kebutuhan Dephan/TNI.  Namun dengan diangkatnya PNS menjadi anggota militer tituler membawa akibat pada bertambahnya beban tugas dan kewajiban PNS yang bersangkutan serupa dengan anggota militer pada umumnya.  Oleh karena itu sebagai imbangannya kepada anggota militer tituler diberikan hak perawatan personil dan tunjangan-tunjangan lain yang diperoleh anggota militer pada umumnya.
diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan,  dapat  diselesaikan  oleh Ankum  melalui  prosedur  penyelesaian  perkara  pelanggaran  hukum  disiplin  militer; dan  perkara  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  atas  tiga  bulan, harus diselesaikan melalui acara pemeriksaan biasa di pengadilan.
d) Pada  prinsipnya  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer  bersidang  dengan Hakim Majelis, kecuali dalam acara pemeriksaan cepat pengadilan militer bersidang dengan Hakim Tunggal.
e) Kehadiran  Terdakwa  di  persidangan  pengadilan  militer  pada  dasarnya  adalah melaksanakan  ’perintah  dinas’  dari  Ankum/Papera.    Oleh  karena  itu  pemanggilan Terdakwa  ke  persidangan  pengadilan  militer  harus  melalui  Komandan  kesatuan selaku Ankum terdakwa.
f) Untuk  kepentingan  pembelaan  perkaranya,  pada  prinsipnya  tersangka/  terdakwa berhak untuk didampingi penasehat hukum di semua tingkat pemeriksaan, baik dari militer  maupun  dari  sipil.    Jika  penasehat  hukum  dari  militer  harus  atas  perintah Papera,  dan  jika  penasehat  hukum  dari  sipil  harus  atas  izin  Papera.    Dalam  hal terdakwa  wajib  didampingi  oleh  penasehat  hukum,  karena  terdakwa  diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, maka Papera wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa.
g) Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Pertempuran untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  pidana  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir,  yang dilakukan oleh prajurit TNI di daerah pertempuran.  Terhadap  putusan dalam acara pemeriksaan  khusus  tersebut,  terdakwa  atau  oditur  hanya  dapat  mengajukan  kasasi ke Mahkamah Agung RI.

## 4) Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Sesuai Pasal 254 UU Peradilan Militer, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur.  Putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, atau hanya pidana pokok saja.  Pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda.  Pidana tambahan berupa: pemecatan dari dinas  militer;    penurunan  pangkat;  pencabutan  hak-hak  yang  disebutkan  pada  Pasal  35 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP.
Sesuai  Pasal  26  jo  Pasal  6  KUHPM,  Terdakwa  prajurit  TNI  yang  dijatuhi  pidana mati  atau  pidana  penjara,  kepadanya  dapat  dijatuhkan  ’pidana  tambahan’  yang  berupa pemecatan  dari  dinas  militer.    Pemecatan  dari  dinas  militer  tersebut  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  dengan  kejahatannya  tersebut,  terdakwa  dipandang  tidak  layak  lagi tetap berada dalam kalangan militer.
Menurut  S.R.  Sianturi, 90 ukuran  penjatuhan  pidana  tambahan  ’pemecatan  dari dinas  militer’  di  samping  beratnya  pidana  pokok  ialah  ’pandangan  hakim  militer’ mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan ’nilai’ sebagai tidak layak lagi  dipertahankan  dalam  kehidupan  masyarakat  militer.    Apabila  kepada  terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka dalam pandangan hakim militer itu harus tercakup atau tersirat suatu makna bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer,  kehadiran  kembali  terpidana  dalam  masyarakat militer  –setelah  ia  selesai  menjalani  pidananya-  akan  menggoncangkan  sendi-sendi ketertiban  dalam  masyarakat  militer.    Oleh  karena  itu  hanya  ’hakim  militer’  yang berwenang  menjatuhkan  pidana  tambahan  ’pemecatan  dari  dinas  militer’.    Dengan  kata lain,  hakim  peradilan  umum  tidak  berwenang  menjatuhkan  pidana  tambahan  ’pemecatan dari  dinas  militer’  terhadap  terdakwa  prajurit  TNI.    Karena  pidana  tambahan  pemecatan dari dinas militer bersifat khas militer, sehingga hakim militer dipandang lebih mengetahui seluk  beluk  dan  tata  kehidupan  militer,  yang  dengan  pengetahuannya  tersebut  hakim militer lebih mendalami hal-hal yang layak atau tidak layak bagi kehidupan militer.
Mengenai pelaksanaan ’pidana mati’ bagi prajurit TNI yang dijatuhi pidana mati, sesuai  ketentuan  Pasal  255  UU  Peradilan  Militer  jo  UU  Nomor  2  /  Pnps  /  1964  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Yang  Dijatuhkan  Oleh  Pengadilan  Di  Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Militer,  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  cara  ditembak  sampai mati oleh regu tembak dari Polisi Militer di bawah pimpinan seorang perwira atas perintah Oditur  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pidana  mati.    Pelaksanaan  pidana  mati tidak boleh dilakukan di muka umum, melainkan dilaksanakan di suatu tempat yang tidak dilihat  oleh  umum,  dalam  daerah  hukum  pengadilan  yang  menjatuhkan  putusan  pada tingkat pertama. 91
90 S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia , Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Cetakan Kedua: 1985, hal.96-99
91 Disarikan dari ketentuan Pasal 1 s/d  Pasal 17 UU Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.
Sesuai Pasal 256 UU Peradilan Militer, pelaksanaan ’pidana penjara’ atau ’pidana kurungan’  bagi  terpidana  yang  telah  dijatuhi  hukuman  berupa  pidana  penjara  atau kurungan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dilaksanakan di:
a) Lembaga  Pemasyarakatan  Militer  (Lemmasmil)  atau  di  tempat  lain  menurut ketentuan undang-undang;
b) Dalam  hal  terpidana  juga  dijatuhi  pidana  tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer, maka pidana penjaranya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas).
Pelaksanaan  pidana  penjara  bagi  terpidana  militer,  selama  ia  belum  dipecat  dari dinas militer, adalah merupakan pendidikan atau pembinaan agar setelah selesai menjalani pidananya  nanti  Ia  dapat  kembali  menjadi  militer  yang  baik  dalam  kesatuannya.    Oleh karena  itu  tujuan  pemidanaan  di  peradilan  militer  dan  juga  tujuan  pembinaan  narapidana di  Lemmasmil,  selain  untuk  menjadikan  prajurit  yang  terlanjur  bersalah  agar  dapat kembali  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  lagi  tindak  pidana,  sehingga  setelah  keluarnya  ia  dari  Lemmasmil  dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakatnya. 92 Sedang  tujuan  yang  lebih  penting adalah  agar  terpidana  tersebut  setelah  keluar  dari  Lemmasmil  dapat  kembali  menjadi prajurit yang baik dan bertanggung-jawab sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. 93
Sehubungan  dengan  tujuan  pembinaan  narapidana  militer  di  Lemmasmil,  sesuai Keputusan  Panglima  TNI  Nomor:  Kep/24/VIII/2005  tanggal  10  Agustus  2005  tentang Organisasi  dan  Prosedur  Badan  Pembinaan  Hukum  TNI,  pada  pokoknya  tugas  pokok Lemmasmil adalah :
a) Melaksanakan pembinaan mental Sapta Marga terhadap narapidana TNI;
b) Melaksanakan pendidikan dan latihan terhadap narapidana TNI sebagai rehabilitasi;
c) Melaksanakan pembinaan jasmani militer bagi narapidana TNI;
d) Melaksanakan  pengamanan,  tata  tertib,  dan  disiplin  di  lingkungan  pemasyarakatan militer
92 Tujuan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan umum menurut Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
93 Falsafah Sapta Marga adalah falsafah hidup yang menjadi landasan kejuangan dan tekad setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya.  Sapta Marga terdiri dari tujuh butir tekad prajurit, yaitu: 1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila; 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung-jawab dan tidak mengenal menyerah; 3. Kami ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan; 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia; 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit; 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa;  7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.
Mengenai pelaksanaan ’pidana denda’, sesuai Pasal 258 UU peradilan Militer, jika pengadilan  menjatuhkan  pidana  denda,  kepada  terpidana  diberikan  jangka  waktu  selama satu  bulan  untuk  membayar  dendanya,  sedangkan  pidana  denda  dalam  putusan  acara pemeriksaan  cepat  dilunasi  seketika  pada  hari  itu  juga.    Dalam  hal  terdapat  alasan  yang kuat, jangka waktu pelaksanaan pidana denda dapat diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan.
Mengenai pelaksanaan ’pidana bersyarat’ bagi terpidana prajurit TNI yang dijatuhi pidana  bersyarat,  Oditur  menyerahkan  Terpidana  prajurit  TNI  kepada  Ankumnya  untuk dilakukan  pengawasan  dan  pembinaan  agar  terpidana  tidak  melanggar  syarat  umum maupun  syarat  khusus  yang  telah  ditentukan.    Sesuai  ketentuan  Pasal  16  KUHPM,  yang menjadi  syarat  umum  dalam  penjatuhan  pidana  bersyarat  adalah  selain  terpidana  tidak boleh  melakukan  tindak  pidana  lagi  selama  dalam  masa  percobaan  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Pasal  14a  KUHP,  terpidana  juga  tidak  boleh  melakukan  pelanggaran disiplin militer  yang bersifat berat, dalam arti dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat oleh Ankum selama dalam masa percobaan.
Sesuai ketentuan Pasal 186 UU Peradilan Militer, hukuman yang berupa kewajiban bagi  terpidana  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan  dalam  perkara gugatan  ganti  rugi  yang  digabungkan  dengan  perkara  pidana  yang  sedang  disidangkan, pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kepala  Kepaniteraan  (Panitera)  Pengadilan  Militer  yang karena jabatannya adalah ’juru sita’, khusus untuk pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.  Sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2)  UU  Peradilan  Militer,  besarnya  ganti  kerugian  yang  dapat  dikabulkan  oleh  hakim adalah hanya sebesar beaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan terpidana.

## 3.4. Sub Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.
Struktur  kelembagaan  dan  kewenangan  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan tata  usaha  negara  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  di  bawah  Mahkamah Agung  RI  diatur  dalam  UU  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha Negara, yang  diubah  dengan  UU  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Sesuai  Pasal  6  UU  Nomor  9  Tahun  2004  jo  Pasal  1  UU  Nomor  51  Tahun  2009, Peradilan  Tata  Usaha  Negara adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat pencari keadilan terhadap ’sengketa tata usaha negara’.  Yang dimaksud dengan ”sengketa tata  usaha  negara”  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara  antara orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  ’keputusan  tata  usaha  negara’, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan ”keputusan tata usaha negara” adalah suatu penetapan tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan atau  Pejabat tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku,  yang bersifat  konkret,  individual,  dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang atau badan hukum perdata.
Sesuai  Pasal  2  UU  Nomor  9  Tahun  2004,  tidak  termasuk  dalam  pengertian ‘keputusan tata usaha negara’, yakni:
”a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang besifat umum;
c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;
d. Keputusan  tata  usaha  negara  yang  dikeluarkan  berdasarkan  ketentuan  KUHP dan  KUHAP  atau  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersifat  hukum pidana;
e. Keputusan  tata  usaha  negara  yang  dikeluarkan  atas  dasar  hasil  pemeriksaan badan  peradilan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang belaku;
f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TNI;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, peradilan tata usaha negara membagi wilayah hukum sesuai tingkatan pengadilannya, yaitu: 94
a. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN),  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama, berkedudukan  di  ibukota  Kabupaten/Kota,  dengan  wilayah  hukum  meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
b. Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PTTUN),  sebagai  pengadilan  tingkat banding  berkedudukan  di  ibukota  Provinsi,  dengan  wilayah  hukum  meliputi wilayah Provinsi.
94 Disarikan dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 51 Tahun 2009.
Walaupun ditentukan wilayah hukum PTUN meliputi wilayah kabupaten/kota, dan wilayah  hukum  PTTUN  meliputi  wilayah  propinsi,  namun  saat  ini  PTUN  hanya  ada  di setiap ibukota  provinsi  yang  wilayah  hukumnya  meliputi  wilayah  provinsi,    dan  PTTUN hanya  ada  di  beberapa  ibukota  provinsi,  yaitu:  Medan,  Jakarta,  Surabaya,  dan  Makasar, yang wilayah hukumnya masing-masing meliputi beberapa provinsi.
Dalam perkembangannya, sesuai Pasal 9 A UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51  Tahun  2009,  selain  mempunyai  wewenang  penyelesaian  perkara  sengketa  tata  usaha negara,  di  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara  dapat  diadakan  pengadilan  khusus dibidang  perpajakan  yang  diatur  dengan  undang-undang;  dan  pada  pengadilan  khusus tersebut dapat diangkat Hakim Ad Hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang  memerlukan  keahlian  dan  pengalaman  dalam  bidang  tertentu  dan  dalam  jangka waktu tertentu.

## IV. PENUTUP
Sistem  peradilan  suatu  negara  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  hukum  yang berlaku  di  negara  tersebut.    Dengan  kata  lain,  sistem  peradilan  suatu  negara  merupakan sub sistem dari sistem hukum negara tersebut.   Oleh karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Negara  RI  Tahun 1945,  maka  sistem  peradilan  di  Indonesia  juga  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan pasal-pasal yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
Berdasarkan  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  (hasil  Amandemen Ketiga  Tahun  2001)  ditentukan  bahwa:  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Keempat  lingkungan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  RI,  yaitu:  peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan  tata  usaha  negara,  sebagai  sub- sub  sistem  peradilan  di  Indonesia,  masing-masing  memiliki  stuktur  kelembagaan, kewenangan,  dan  hukum  acara  tersendiri  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya  sesuai dengan  kekhususan  dan  kompetensi  absolut  masing-masing  yang  tidak  bisa  dicampur- adukkan.    Walaupun  keempat  lingkungan  peradilan  tersebut  masing-masing  mempunyai kekhususan dan kompetensi yang berbeda dan tidak bisa dicampur-adukkan, namun pada akhirnya  keempat  lingkungan  peradilan  tersebut  bermuara  ke  Mahkamah  Agung  RI sebagai  pengadilan  negara  yang  tertinggi  yang  mengontrol  dan  mengawasi  keempat lingkungan  peradilan  di  bawahnya,  baik  pengawasan  di  bidang  administrasi,  personil,
keuangan,  dan  juga  penanganan  perkara  di  empat  lingkungan  peradilan,  maupun pengawasan dalam bentuk pemeriksaan perkara kasasi oleh Mahkamah Agung RI.
Berbeda  dengan  lingkungan  peradilan  yang  lain  yang  telah  menyesuakan  dengan perubahan  undang-undang  kekuasaan  kehakiman  yang  baru,  struktur  kelembagaan  dan kewenangan  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan militer  yang  merupakan  bagian  dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, hingga saat ini masih diatur dalam UU Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer  dan  belum  disesuaikan  dengan  UU Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  karena  Rancangan  Perubahan terhadap  UU  Peradilan  Militer  yang  telah  dibahas  sejak  tahun  2005  hingga  sekarang belum disepakati oleh DPR dan Pemerintah.  Bahkan ketika UU Peradilan Militer belum dapat  disesuaikan  dengan  UU  Nomor  4  Tahun  2004,  pada tanggal  29  Oktober  2009  UU Nomor  4  Tahun  2004  telah  dicabut  dan  kemudian  diganti  dengan  UU  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  terbaru.    Belum  adanya  kesepakatan  tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang tajam antara Pemerintah dengan DPR tentang perubahan kompetensi peradilan militer, yang mana DPR menghendaki peradilan militer hanya memeriksa dan mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer saja,  sedangkan  Pemerintah  menghendaki  kewenangan  peradilan  militer  tetap  seperti semula,  yaitu  peradilan  militer  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  prajurit  TNI  yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.
Selain  mengatur  tentang  susunan  dan  kekuasaan  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Militer,  UU  Peradilan  Militer  juga  mengatur  tentang  susunan  dan  kekuasaan Oditurat Militer, Hukum Acara Pidana Militer, dan Hukum Acara Tata Usaha Militer.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku :
Bagir  Manan,  2007, Sistem  Peradilan  Berwibawa  (Suatu  Pencarian) ,  Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Djoko  Sarwoko,  2002, Perlindungan  HAM  Bagi  Terdakwa  Dalam  Proses  Persidangan , dalam  Mahkamah  Agung  RI, Kapita  Selekta  Hak  Asasi  Manusia ,  Mahkamah Agung RI, Jakarta.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali ,  Edisi  Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2007.
S.R. Sianturi, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia , Cetakan Kedua, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta.

## B. Undang-undang :
Undang-Undang    Nomor  2/Pnps/1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
UU  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  3  Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-  undang Nomor 2 Tahun 1986   tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
Undang-Undang    Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas    UU  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 jo PP  Nomot 18 Tahun 1977 jo. PP Nomor 13 Tahun 1983 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Keppres  RI  Nomor  56  Tahun  2004  tentang  Pengalihan  Organisasi,  Administrasi,  Dan Finansial  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Militer  Dari  Markas  Besar  TNI  Ke Mahkamah Agung RI.
Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005
Surat  Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  dan  Panglima  TNI  Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004  dan  Nomor:  Skep/420/IX/2004  tanggal  01  September  2004 tentang Kerja Sama Dalam Pembinaan Personil Militer Bagi Prajurit TNI Yang  Bertugas Pada Pengadilan  Dalam Lingkungan Peradilan Militer.