1 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH

## DEMOKRASI DALAM AL-QUR’AN: IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA

## Farida Nur ‘Afifah
Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Email: faridanurafifah204@gmail.com

## Abstrak
Kedudukan  demokrasi  di  Indonesia  sangatlah  penting,  terlebih demokrasi  dijadikan sebagai  cara bukan sebuah tujuan. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk merdeka, dengan cara demokratisasi diharapkan dapat  menyamakan  derajat  dan  kedudukan  warga  negara  di  muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin  dan  lain-lain.  Demokrasi  merupakan  salah  satu  ajaran  dalam al-Qur’an, terutama  pada  masalah  pemerintahan.  All-Qur’an memberikan  berbagai  macam  aturan  dan  prinsip  sebagai  landasan demokrasi  yang  kemudian  diimplementasikan  di  Indonesia.  Dalam artikel  ini  akan  dibahas  mengenai  pengertian  demokrasi,  demokrasi  di Indonesia, pandangan ulama tentang demokrasi, demokrasi menurut al- Qur’an  dan  kemudian  implementasinya  di  negara  Indonesia.  Adapun kesimpulan dari penulisan ini, demokrasi merupakan satu-satunya cara yang  paling  dekat  dengan  Islam,  tentunya  dengan  berladasan  pada prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  al-Qur’an.  Demokrasi  ini  dapat mengejawantahkan  nilai-nilai  Ilahi  dalam  segala  kehidupan,  seperti halnya  yang  telah  diterapkan  Rasulullah  pada  masyarakat  Madinah yang tercantum dalam piagam Madinah. Sebagaimana negara Indonesia sudah  melakukan  demokratisasi  walaupun  belum  sepenuhnya  sampai tahap akhir.
Kata Kunci: demokrasi, al-Qur’an, indonesia, implementasi

## Pendahuluan
Misi  utama  al-Qur’an  dalam  kehidupan  bermasyarakat  adalah menegakkan  prinsip  persamaan  dan  mengikis  habis  segala  bentuk fanatisme  golongan  maupun  kelompok.  Dengan  persamaan  tersebut sesama  anggota  masyarakat  dapat  melakukan  kerja  sama  sekalipun banyak  perbedaan  diantara  masyarakat.  Perbedaan  yang  ada  bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap
Volume 10, Nomor 1 (Februari 2020) 2
yang  lain,  melainkan  untuk  saling  mengenal  dan  menegakkan  prinsip persatuan, persaudaraan, peramaan, dan kebebasan.
Salah  satu  wacana  yang  cukup  kontoversial  di  kalangan intelektual Muslim pada akhir dasawarsa abad ke-20 adalah demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi merupakan suatu hal asing yang datang dari  dunia  barat.  Tentu  saja  hal  ini  menjadi  perbincangan  yang  belum tuntas  sampai  sekarang.  Demokrasi  yang  datang  dari  Barat  tentu  saja memiliki  akar  historis  dan  pandangan  dunia  yang  berbeda  dengan pandangan  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadits. 1 Adapun pembicaraan  yang  mendominasi  perkembangan  politik  Indonesia adalah soal hubungan antara  Islam dan negara. 2 sebagai  suatu institusi yang  mempunyai  klaim  atas  kebenaran  yang  transenden  dan  absolut, agama  bisa  menjadi  faktor  laten  bagi  bahaya  disintregasi  suatu masyarakat.  Klaim  yang  dimiliki  agama  sering  kali  tidak  bisa menerima kehadiran agama lain sebagai suatu kenyataan. Agama  yang terus menuntut prevellege atas dirinya. 3
Demokrasi  sering  diartikan  sebagai  sebuah  penghargaan terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  partisipasi  dalam  mengambil keputusan  dan  persamaan  hak  di  hadapan  hukum.  Hal  ini  menjadikan munculnya  idiom-idiom  demokrasi  seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human  right (hak  asasi manusia),  dan  lain  sebagainya.  Demokrasi  berkeinginan  menyamakan derajat  dan  kedudukan  warga  negara  di  muka  undang-undang,  dengan tidak  memandang  asal-usul  etnis,  agama,  jenis  kelamin  dan  lain-lain. Sebagaimana  dijelaskan,  pembahasan  kembali  tentang  demokrasi menurut al-Qur’an kiranya penting untuk bisa mengetahui sejauh mana negara  Indonesia  menerapkan  demokrasi  sesuai  dengan  yang  tertera dalam al-Qur’an.
1 Aat Hidayat , “ Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an”, ( ADDIN , Vol. 9, No. 2, Agustus 2015),  402.
2 Untuk  mengupas  masalah  hubungan  Islam  dengan  negara,  Natsir  mendasarkan uraian tersebut dalam al-Qur’an: “ dan kami tidak jadikan jin dan manusia, melainkan supaya  mereka  menyembah  kepada-Ku” .  (QS.  27:  56).  Dari  ayat  tersebut,  Natsir mengembangkan teorinya dengan mengatakan “ ... seorang Islam hidup di atas bumi ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya,  yakni  hamba  Allah  yang  mencapai  kejayaan  dunia  dan  kemenangan akhirat. Dunia dan akhirat bagi kaum Muslim tidak mungkin dipissahkan sama sekali dari  ideologi  mereka.  Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dan  Pancasila  sebagai  Dasar
Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante (Bandung: Mizan, 2017),  175.
3 Hairus Salim HS (ed), ICMI Negara dan Demokratisasi: Catatan Kritis Kaum Muda ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),  11.

## 3 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH

## Islam, Indonesia dan Demokrasi
Demokrasi  dalam  sejarah  peradaban  diyakini  sudah  muncul sejak  zaman  Yunani  kuno.  Capaian  praktis  dari  pemikiran  Demokrasi Yunani adalah munculnya apa yang disebut “ negara kota (polis), yang menjadi  bentuk  demokrasi  pertama.  Istilah  demokrasi  berasal  dari penggalan kata Yunani " demos " yang berarti "rakyat" dan kata " kratos " atau " cratein " yang berarti "pemerintahan," sehingga kata "demokrasi" berarti  suatu  pemerintahan  oleh,  dari,  dan  untuk  rakyat. 4 Istilah demokratis  mulai  dipakai  di  Athena  sekitar  pertengahan  abad  ke-5  M. Abraham Lincoln (1808-1865) adalah presiden AS yang ke- 16, pernah mengatakan  bahwa  demokrasi  adalah  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Demokrasi  sendiri  diakui  oleh  banyak  orang dan negara sebagai sesuatu yang sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia menjadi lebih baik. 5 Pemahaman  tentang  demokrasi,  terutama  di  Indonesia  harus diperbaiki.  Demokrasi    bermakna  sebagai  cara  bukan  tujuan,  suatu bentuk  demokrasi  tidak  dapat  diterapkan  begitu  saja  secara  kaku  dan dogmatis.  Jika  diperkirakan  justru  palah  merusak  atau  mengganggu hasil-hasil  positif  perkembangan  negara  yang  telah  dicapai.  Menurut Willy  Eichler  demokrasi  bukanlah  suatu  nilai  statis  yang  terletak  di suatu  tempat  di  depan  kita,  kemudian  kita  bergerak  menuju  ke  sana untuk  mencapainya.  Demokrasi  merupakan  suatu  nilai  dinamis  karena nilai esensialnya adalah proses ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Yang  paling  terpenting  adalah  dalam  suatu  masyarakat  atau  negara terdapat  proses  terus  menerus,  secara  dinamis,  dalam  gerak perkembangan  dan  pertumbuhan  kearah  yang  lebih  baik.  Masyarakat
4 Kata "pemerintahan oleh rakyat" memiliki  beberapa makna (1) suatu pemerintahan yang  "dipilih"  oleh  rakyat"  dan  (2)  suatu  pemerintahan  "oleh  rakyat  biasa"  (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan  miskin {government  by  the  poor)  atau  yang  sering  distilahkan  dengan  "wong  cilik'.  Akan tetapi  yang  paling  penting  dari  sebuah  demokrasi  adalah  praktek  atau  cara  seorang pemimpin  itu  memimpin  rakyat.  Jika  seorang  pemimpin  tanpa  melihat  kondisi  dan situasi rakyat dan  memimpin  hanya  sebatas  yang pemimpin inginkan tanpa  melihaat aturan-aturan  yang  ada  maka  demokrasi  hanya  berarti  pemolesan  dari  tirani  oleh kaum  bangsawan  menjadi  tirani  oleh  masyarakat  bawah.  Dan  hal  tersebut  sama  saja bahayanya,  bahkan  lebih  berbahaya  sebagaimana  telah  ditunjukkan  oleh  sejarah demokrasi. Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah:
Ditinjau dari Pandanagan Alquran (Yogyakarta: Ombak, 2014) 43.
5 Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013 ), 261-262.
dianggap  demokratis  selama  masyarakat  tersebut  terus  mau  bergerak maju. 6
Demokrasi merupakan dasar hidup yang kuat dalam hati seluruh bangsa  Indonesia.  Diantara  prinsip-prinsip  yang  terkenal  adalah golongan  yang  berkuasa  harus  mendapat  persetujuan  dari  golongan terbesar (mayority), kemudian golongan-golongan kecil yang berlainan pendapat dari mayority dijamin hak-haknya dalam masyarakat. Adapun konsekuensi  dari  prinsip  tersebut  adalah  jika  dipakai  untuk  mebentuk sebuah  negara,  tidak  lain  negara  itu  harus  mencerminkan  apa  yang sesungguhnya hidup, terutama falsafah hidup sebagian besar rakyatnya. Selain  itu,  prinsip-prinsip  tersebut  juga  memberi  ruang  hidup  bagi golongan yang memiliki perbedaan pendapat. 7
Secara  umum,  konsep  dan  tatanan  demokrasi  di  Indonesia masih  menjadi  harapan  di  kalangan  masyarakat.  Perlu  diakui  promosi demokrasi tidak lepas tekanan dari luar, mengingat ide demokrasi lahir dari barat. Akan tetapi, karena sifatnya yang universal dan memberikan tempat bagi individu untuk dihormati hak-haknya, setidaknya begitulah dalam idealismenya, penerimaan ide demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia  lumayan  besar.  Sebagai  produk  modernitas  bersamaan lahirnya  ide  kesetaraan,  kebebasan,  keadilan,  dan  kesejahteraan,  ide demokrasi  menghipnotis  para  elite  dan  kelas  menengah  di  Indonesia
6 Nurcholish  Madjid, Tradisi  Islam:  Peran  dan  Fungsinya  dalam  Pembangunan  di Indonesia (Jakarta:  PARAMADINA,  1997),    210-211.  Ada  empat  prasyarat  yang dapat  menjadikan  demokrasi  menjadi  lebih  memberikan  harapan. Pertama , peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan Lipset yaitu semakin sejahtera sebuah bangsa, maka semakin besar peluangnya untuk mengembangkan  dan  mempertahankan  demokrasi.  Peningkatan  ekonomi  akan memungkinkan  peningkatan  pendidikan,  penyebaran  media  massa  dan  sekaliguss memperkecil  peluang  konflik  di  antara  berbagai  laapisan  masyarakat. Kedua, pembangunan  budaya  politik  yang  lebih  demokratis. Ketiga ,  pengembangan  dan pemberdayaan  kelompok-kelompok  masyarakat  yaang favorable bagi  pertumbuhan demokrasi. Keempat ,  hubungan  internasional  yang  lebih  adil  dan  seimbang.  Artinya lebih  mempertimbangkan  secara  cermat  faktor  dan  mengatur  sebuah  sistem  dan mekanisme  dimana  faaktor  eksternal  tersebut  tidak  menjadi stumbling  block bagi transisi menuju demokrsi. Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara:
Merajut Kerukunan Antarumat, 27-28. Demokrasi dapat tercipta jika kebebasan yang bertanggung jawab dapat diwujudkan dan HAM telah ditegakkan. Bukan semata-mata pada kelompok dan bukan pula untuk tujuan menghimpun aneka kekuatan sosial yang ada.  M.  Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an  Jilid  2, (Jakarta:  Lentera  Hati, 2010),  399-400.
7 Mohammad Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara: Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959) (Bandung: Sega Arsy, 2004),  26.
sejak  Nusantara  mengenal  pendidikan  barat  yang  diberikan  penjajah Belanda. Perlu diingat bahwa pada saat itu dan sebelumnya, Indonesia adalah negara yang otoriter dengan sistem politik monarki dan otokrasi, rakyat  hidup  dengan  kebiasaan  patuh  pada  Raja  tidak  ada  demokrasi, keadilan dan kesetaraan. 8 Akan tetapi seiring berjalannya waktu, negara
Indonesia menjadi negara demokrasi berdasarkan pada Pancasila.
Demokrasi  politik  berdasarkan  pancasila  pada  hakikatnya adalah  wujud  dari  kedaulatan  di  tangan  rakyat  yang  diselenggarakan melalui  musyawarah  atau  perwakilan,  berdasarkan  nilai-nilai  luhur pancasila.  Demokrasi  pancasila  mengandung  makna  bahwa  setiap  ada masalah  yang  menyangkut  dengan  kemasyarakatan,  berbangsa,  dan bernegara  maka  jalan  yang  ditempuh  adalah  musyawarah  untuk mufakat.  Dalam  demokrasi  pancasila  yang  menganut  paham kekeluargaan  tidak  kenal  dengan  bentuk  oposisi,  diktatur  mayoritas, dan tirani minoritas. Hubungan antara lembaga pemerintahan dan antar lembaga  pemerintahan  dengan  lembaga  lainnya  senantiasa  dilandasi dengan kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan  yang bertanggung jawab. 9 Sistem  poltik  Islam  merupakan  bentuk  demokrasi  yang sempurna,  tentu  saja  sangat  jauh  berbeda  dengan  demokrasi  di  Barat.
Demokrasi Barat adalah semacam wewenang mutlak yang menjalankan kekuasaan-kekuasaannya  dengan  cara  yang  bebas  dan  tak  terkontrol, sedangkan  demokrasi  Islam  adalah  kepatuhan  kepada  hukum  Tuhan, dan  melaksanakan  wewenangnya  sesuai  dengan  perintah-perintah Tuhan  dan  dalam  batas-batas  yang  telah  digariskan  oleh-Nya. 10 Berdasarkan  kenyataan  itu,  dapat  dilihat  bahwa  Indonesia  mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan bangsa. 11
8 Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik, 325. Transisi menuju demokrasi tidak akan berhasil baik jika tidak disertai dengan perubahan budaya politik. Untuk menuju dari  rezin  non-demokjratis  menuju  demokratis  berlangsung  di  Indonesia membutuhkan proses yang lama dan tumpang tindih. Pertama, tahap perssiapan yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang membawa kepada runtuhnya rezim  non-demojratis.  Kedua,  tahap  penentuan  yang  unsur-unsurnya  sangat  jelas demokrasi  dibangun  dan  dikembangkan.  Ketiga,  tahap  konsolidasi.  Pada  tahap  ini demokrasi  baru  dikembangkan  lebih  lanjut  dan  praktik-praktik  demokrasi  menjadi bagian yang mapan dari budaya politik. Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat ( Jakarta: KOMPAS, 2002),  21.
9 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), 174-175.
10 Abdul  A’la  Maududi, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam (Bandung:  Penerbit Pustaka, 1985),  4-7.
11 Nurcholish Madjid, Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia, 211.
Proses  demokratisasi  dapat  mengubah  keterceraiberaian  arah masing-masing  kelompok,  menjadi  berputar  bersama-sama  menuju arah  kedewasaan,  kemajuan  dan  integritas  bangsa.  Dengan  demikian proses demokratisasi dapat menjadi tumpuan harapan dari mereka yang menolak  pengagamaan  negara,  sekaligus  memberikan  tempat  bagi agama.  Jika  suatu  masyarakat  itu  demokratis  Islam  akan  terjamin.  Ini merupakan appeal atau himbauan untuk orang-orang yang fanatik yang sedang  mencari  identifikasi  Islam.  Sementara  bagi  orang  yang  tau Islam, demokratisasi akan menjadi jaminan perlindungan dari Islam. 12
Islam  Indonesia  termasuk  yang  beruntung  dalam  hal penerimaan  prinsip  demokrasi.  Bahkan  ada  partai  politik  Islam Masyumi  yang  telah  martuir  karena  membela  dmokrasi  dan  konstitusi yang  dipermainkan  oleh  penguasa.  Mayoritas  umat  Islam  Indonesia adalah pendukung sistem demokrasi. Secara teoritik melalui demokrasi cita-cita  kemasyarakatan  dan  kenegaraan  Islam  akan  lebih  mudah diperjuangkan.  Secara  praktik,  demokrasi  di  muka  bumi  selalu menuntut  tiga  atau  empat  syarat  yang  saling  melengkapi  yaitu,  rasa tanggung  jawab,  lapang  dada,  rela  menerima  kekalahan  secarasportif, dan  tidak  membiarkan  kesadaran  nembeku.  Dalam  demokrasi  rakyat diberi  akses  untuk  mengetahui  secara  terbuka  tentang  baagaimana mesin  kekuasaan  itu  dijalankan,  bagaimana  sumber-sumber  ekonomi keuangan  ditata  dan  dilokasikan.  Mereka  mempunyai  hak  dasar  untuk turut memimpin  secara langsung perputaran mesin kekuasaan. Mereka benar-benar menjadi manusia merdeka dalam sistem demokrasi. 13

## Pandangan Ulama tentang Demokrasi
Demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan dinamikanya, terutama  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  di  waktu  belakangan  ini. tantangan  utama  terdiri  dari  berbagai  kelompok  sosial  dan  keagamaan yang menganggap bahwa demokrasi  adalah produk Barat,  yang sering mereka  sebut  “kufur”,  dan  karenanya  merupakan  suatu  hal  yang “haram”.  Merekalah  yang  paling  menolak  kata  demokrasi  maupun turunan-turunan  tatanan  dan  kebijakannya.  Adapun  kelompok  lain, seperti  kelompok  kiri  yang  tumbuh  dalam  gerakan  politik  radikal (kelompok  partai  rakyat  demokratis  dan  varian-variannya),  kelompok
12 Abdurrahman  Wahid  (ed), Islam  Demokrasi Atas  Bawah:  Polemik  Strategi Perjuangan  Umat  Model  Gus  Dur  dan  Amien  Rais (Yogyakartaa:  Pustaka  Pelajar, 1997),  117-118.
13 Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan: sebuah Refleksi Sejarah ( Bandung: Mizan, 2009),  148-151.
ini jelas merupakan pendukung demokrasi dan hak asasi manusia serta tidak menggunakan pendekatan agama. 14
Kalangan ulama dan intelektual Muslim di dunia memiliki tiga pandangan  tentang  hubungan  antara  ajaran  Islam  dengan  masalah kenegaraan. Pertama, kelompok  konservatif  yang  tetap  berpegang teguh  atas  integritas  antara  Islam  dan  negara,  karena  menurut  mereka Islam sudah secara lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Diantara yang  tergolongan  dalam  kelompok  ini  adalah  tradisionalis  yang  tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam klasik atau pertengahan. Kedua, fundamentalis yaitu mereka yang ingin melakukan reformasi  sistem  sosial  dengan  kembali  pada  ajaran  Islam  secara  total dan menolak sisstem yang dibuat manusia. Kedua, kelompok modernis yang  berpendapat  bahwa  Islam  hanya  mengatur  masalah  keduniaan (kemasyarakatan)  secara  dasar  saja,  dan  adapun  secara  teknis  didapat dari  sisstem  lain  yaitu  sistem  Barat  yang  sudah  menunjukkan kelebihannya. Ketiga, kelompok  sekuler  yaitu  mereka  yang  ingin memisahkan  antara  Islam  dan  negara.  menurut  mereka  Islam  seperti agama  lain  yang  tidak  mengatur  masalah  keduniaan,  sebagaimana praktik  kenegaraan  di  Barat. 15 Berikut  beberapa  pandangan  ulama tentang demokrasi: 16
a. Al- Maududi
Al-Maududi  merupakan  salah  satu  ulama  yang  menolak demokrasi.  Menurutnya  Islam  tidak  mengenal  paham  demokrasi  yang memberikan  kekuasan  besar  kepada  rakyat.  Demokrasi  merupakan buatan  manusia  sekaligus  produk  dari  pertentangan  Barat  terhadap agama  sehingga  cenderung  sekuler.  Ia  menganggap  demokrasi merupakan  suatu  hal  yang  syirik,  Islam  menganut  paham  teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan).
b. Muhammad Iqbal Menurutnya  demokrasi  yang  diyakini  dari  rakyat  oleh  rakyat, dan  untuk  rakyat  telah  mengabaikan  keberadaan  agama.  Parlemen sebagai  salah  satu  pilar  demojrasi  dapat  saja  menetapkan  hukum  yang bertentangan  dengan  nilai  agama  kalau  anggotanya  menghendaki.
14 Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik, 323.
15 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993) (Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, 1999),  57.
16 Halmiah Palamban (ed), dalam Al-Qur’an dan Isu- Isu Kontemporer, 84-91.
Untuk  itu,  Muhammad  Iqbal  tidak  bisa  menerima  model  demokrasi Barat  yang  telah  kehilangan  bassis  moral    spiritual.  Ia  menawarkan sebuah demokrasi yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan.
c. Yusuf al-Qardhawi
Yusuf al-Qardhawi memandang demokrasi sudah sesuai dengan Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal  diantaranya: pertama, dalam pemilihan kandidat pemimpin melibatkan banyak orang. Kedua, pementapan  hukum  yang  berdasarkan  suara  mayoritas  juga  tidak bertentangan  dengan  prinsip  Islam. Ketiga ,  kebebasan  pers  dan mengeluarkan pendapat,  serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.
d. Salim Ali al-Bahnasawi Demokrasi  mengandung  sisi  yang  baik  dan  tidak  bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi  baiknya  adalah  adanya  kedaulatan  rakyat  selama  tidak bertentangan  dengan  Islam.  Sedangkan  sisi  buruknya  adalah penghunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram.
e. Muhammad Imara
Beliau  tidak  menolak  dan  tidak  menerima  secara  mutlak demokrasi  yang  ada,  dalam  demokrasi  kekuasaan  legilatif  secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan  tersebut  merupakan  wewenang  Allah.  Allahlah  pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip  yang digariskan Tuhan secara berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Demokrasi dalam al-Qur’an dan Implikasinya Dalam  kenyataan  sosial,  karakter  manusia  sebagai  makhluk sosial  membutuhkan  kerja  sama  antara  satu  dengan  lainnya.  Para filosof dan sosiolog berpendapat bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk  sosial  atau makhluk politik  yang suka berkumpul dan bekerja  sama  yang  memerlukan  pengorganisasian. 17 Berbicara  tentang prinsip- prinsip demokrasi dan al-Qur’an tentu saja tidak lepas dari kata Islam.  Demokrasi  adalah  suatu  konsep  sistem  politik,  bahkan sebelumnya,  telah  disepakati  bahwa  dalam  ajaran  Islam  tekandung prinsip-prinsip  demokrasi.  Demokrasi  sendiri  dapat  berupa  lembaga dan  sistem  nilai.  Berdasarkan  hal  ini,  Islam  seharusnya  berdasarkan
17 Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandanagan Alquran, 144-145.
9 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
pada  konsep  sistem  politik  atau  konsep  negara  demokrasi. 18 Sebab,
setelah  sistem  nilai  demokrasi  "diislamkan",  preferensi  sistem  politik yang  semula  kosong  menjadi  berisi.  Islam  dan  demokrasi  saling melengkapi,  dimana  Islam  mengisi  preferensi  nilai,  sedangkan demokrasi  memberikan  konsep  atau  bentuk  sistem  politik.  Dengan demikian,  Islam  mampu  memberikan  sumbangan  berupa  proses demokratisasi  selama  yang  dianut  adalah  Islam  yang  berusaha “membebaskan”. 19
Demokrasi  ditemukan  dalam  ajaran  Islam  karena  keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Di dalam ajaran Islam ditemukan banyak  prinsip  yang  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi. 20 Demokrasi  ditemukan  dalam  ajaran  Islam  karena  keduanya  memiliki kandungan  etik  yang  sama.  Di  dalam  ajaran  Islam  ditemukan  banyak prinsip  yang  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan
18 Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal, umat Islam Indonesia, modernis, dan  sayap  pesantren  telah  memiliki  sistem  politik  demokrasi.  Menurut  mereka, demokrasi  adalah  mekanisme  politik  yang  lebih  baik  yang  dapay  digunakan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  dan  cita-cita  politik  Ilam.  Golongan  modernis  khususnya sebagai  pembela  demokrasi  yang  tangguh  dalam  menentang  gerakan  politik otoriyarian  Sukarno  pada  akhir  1950-an  yang  kemudian  membuahkan  Demokrasi Terpimpin. Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante ,  171 19 Mochamad Parmudi,  Laporan Hasil Penelitian Individual Islam dan Demokrasi di Indonesia:  (Dalam  Perspektif  Pengembangan  Pemikiran  Politik  Islam),  Iain Walisongo Semarang 2014  37.
20 Pada  dasarnya  banyak  kalangan  yang  skeptis  akan  kesesuaian  Islam  dengan demokrasi.  Dari  hasil  penelitian Freedom  House pada  Desember  2001  menyatakan baahwa  di  antara  negara-negara  yang  ada  di  dunia,  kawasan  Islam  tidak  ada  yang masuk  dalam  kategori  demokratis.  Dan  yang  paking  tragis  adalah  dari  penelitian tersebut  disimpulkan  ,  negara-negara  yang  tidak  dikategorikan  demokratis  sekalipun seperti Korea Utara dinilai mempunyai kemungkinan tiga kali lipat lebih besar untuk menjadi negarademokratis dibandingkan dengan Negara Islam seperti Iran yang nota benenya juga tidak demokratis. Tentu saja hal ini mendapat beragam respon diantara respon  positif  adalah  tanggapan  dari  kalangan  Islam  yang  meyakini  bahwa  Islam sesuai  dengan  demokrasi.  Tokoh  revolusioner,  Mohammad  Natsir  yang  paling  gigih dalam  mempertahankan  pembelaannya.  Hanya  saja  politisi  Masyumi  menambahkan kata  teo  atau  teistik  di  depan  kata  demokrasi.  Dimungkinkan  Natsir  menginginkan demokrasi  yang  diimbangi  dengan  nilai-nilai  Islam.  Halmiah  Palamban, Syuro, Demokrasi  dan  Khilafah  Islamiyah dalam  Sahiron  Syamsuddin  (ed), Al-Qur’an  dan Isu- Isu Kontemporer (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011),  78-79.
bernegara  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi. 21 Ada beberapa prinsip Islam yang selaras dengan demokrasi, yaitu:
1. Musyawarah
Kata  musyawarah  berasal  dari  bahasa  Arab  musyawarah  yang merupakan  bentuk  isim  mashdar  dari  kata  kerja syawara,  yusyawiru, diambil dari kaata sya, wau, dan ra yang bermakna pokok pengambilan sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu. dalam al-Qur’an kata syawara  dengan  segala  perubahannya  terulang  sebanyak  empat  kali; asyarah, syawir, syura  dan tasyawur. 22 Menyelesaikan  perselisihan dengan  damai  dan  secara  melembaga.  Dalam  alam  demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan  harus  diselesaikan  dengan  perundingan  atau  musyawarah dan  dialog,  untuk  mencapai  kompromi,  konsensus,  atau  mufakat. Musyawarah  merupakan  forum  komunikasi  untuk  membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota menjadinkunci
terlaksanakannya musyawarah. Untuk itu, setiap masyarakat harus ikut berperan  aktif  dan  saling  membantu  untuk  melaksanakan  keputusan musyawarah. 23
ُقِفَُُْ ْىُهُْٰق َش َز بًَِّي َو  َْۖىُهََُُْب ي ٰز ْىُش ْىُه ُسْيَا َو ََۖةىٰهَّصنا اىُيبَقَا َو ْىِهِّب َسِن ا ْىُببَجَتْسا ٍََِْرَّنا َو
ٌَ ْى
“ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat,  sedang urusan  mereka (diputuskan) dengan
21 Pada  dasarnya  banyak  kalangan  yang  skeptis  akan  kesesuaian  Islam  dengan demokrasi.  Dari  hasil  penelitian Freedom  House pada  Desember  2001  menyatakan baahwa  di  antara  negara-negara  yang  ada  di  dunia,  kawasan  Islam  tidak  ada  yang masuk  dalam  kategori  demokratis.  Dan  yang  paking  tragis  adalah  dari  penelitian tersebut  disimpulkan  ,  negara-negara  yang  tidak  dikategorikan  demokratis  sekalipun seperti Korea Utara dinilai mempunyai kemungkinan tiga kali lipat lebih besar untuk menjadi negarademokratis dibandingkan dengan Negara Islam seperti Iran yang nota benenya juga tidak demokratis. Tentu saja hal ini mendapat beragam respon diantara respon  positif  adalah  tanggapan  dari  kalangan  Islam  yang  meyakini  bahwa  Islam sesuai  dengan  demokrasi.  Tokoh  revolusioner,  Mohammad  Natsir  yang  paling  gigih dalam  mempertahankan  pembelaannya.  Hanya  saja  politisi  Masyumi  menambahkan kata  teo  atau  teistik  di  depan  kata  demokrasi.  Dimungkinkan  Natsir  menginginkan demokrasi  yang  diimbangi  dengan  nilai-nilai  Islam.  Halmiah  Palamban, Syuro, Demokrasi  dan  Khilafah  Islamiyah dalam  Sahiron  Syamsuddin  (ed), Al-Qur’an  dan Isu- Isu Kontemporer ,  78-79.
22 Ali  Nurdin, Quranic  Society:  Menelusuri  Konsep  Masyarakat  Ideal  dalam  Al- Qur’an (Jakarta: Erlangga, 2006),  226.
23 Dalam menangani dan mengatur masalah sosial-politik umat, diantara prinsip yang paling  penting  dan  harus  diikuti  menurut  Natsir  adalah  prinsip syura .  Ahmad  Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante ,  177.
11 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
musyawarah  antara  mereka;  dan  mereka  meninfakkan  sebagian  dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.(QS. Al-Syura’: 38). 24
Dalam  tafsir  kemenag  dijelaskan  kenikmatan  ukhrawi  yang diperoleh  oleh  orang-orang  yang  menghindarkan  diri  dari  perbuatan dosa  besar.  Ayat  ini  juga  menerangkan  bahwa  kenikmatan  ukhrawi yang  lebih  baik  dan  lebih  kekal  itu  juga  akan  diperoleh  oleh  orang- orang  yang menerima seruan Tuhan mereka. Dan kenikmatan ukhrawi itu  akan  di  anugerahkan  pula  kepada  orang-orang  yang  menerima  dan mematuhi  seruan  Tuhan  melalui  para  rasul  dan  wahyu-wahyu  yang  di sampaikan  kepada  mereka  dan  orang-orang  yang  melaksanakan  salat, sebagai  salah  satu  kewajiban  yang  diwajibkan  kepada  mereka,  sedang urusan  mereka  yang  berkaitan  dengan  persoalan  dunia  dan kemaslahatan  kehidupan  mereka,  diputuskan  dengan  musyawarah antara  mereka.  Dan  yang  juga  menerima  kenikmatan  ukhrawi  itu adalah  mereka  yang  menginfakkan  di  jalan  Allah  dengan  tulus  dan ikhlas  sebagian  dari  rezeki  mereka,  baik  dalam  bentuk  harta  maupun lainnya yang Kami berikan kepada mereka. 25
Penjelasan  lain  juga  menyebutkan  bahwa  kenikmatan  abadi  itu disiapkan  juga  bagi  orang-orang  yang  benar-benar  memenuhi  seruan Tuhan  mereka  melaksanakan  shalat secara  bersinambung  dan sempurna,  yakni  sesuai  rukun  serta  syaratnya  juga  dengan  khusyu’ kepada  Allah,  dan  semua  urusan  yang  berkaitan  dengan  masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka
memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat  otoriter  dengan  memaksakan  pendapatnya,  dan  disamping  itu mereka  juga  dari  sebagian  rezeki  yang  Kami  anugerahkan  kepada mereka  baik  harta  maupun  selainnya,  mereka  senantiasa  nafkahkan secara  tulus  serta  bersinambung  baik  nafkah  wajib  maupun  sunnah. 26
24 Seperti  ketika  Rasulullah  menyeru  pasukan  berperang  yang  tidak  mematuhi perintah  beliau.  Mereka  melakukan  kesalahan  akan  tetapi  tetap  diperlakukan  secara baik.  Sebagaimana  dalam  firman  Allah:  “maka  disenankan  rahmat  dari  Allah  kamu berlaku  lemah  lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  kau  bersikap  keras  lagi  berhati kasar,  tentu  mereka  menjauh  dari  sekelilingmu.  Karena  itu,  maafkanlah  mereka, mohonkan  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaralah  dengan  mereka  dalam  segala urusan  ketika  kamu  telah  membulatkan  tekad.”  Ziauddin  Sardar, Ngaji  Qur’an  di Zaman Edan: Sebuah Tafsir untuk Menjawab Persoalan Mutakhir,  terj. Reading the
Qur’an , (Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta, 2014),  510.
25 Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an  (LPMQ), Tafsir  Ringkas  Al-Qur’an Kemenag in MS. Word (Jakarta: Tim IT LPMQ, 2019).th.
26 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an Volume 12 (Jakarta : Lentera Hati, 2017),  511-513.
Dari  ayat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  musyawarah  merupakan salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain.  Al-  Maraghi  berpendapat  bahwa  musyawarah  sebenarnya merupakan  fitrah  manusia. 27 Hal  ini  berdasar  pada  penafsiran  al- Maraghi  dalam  QS.  Al-Baqarah:  30  tentang  keberatan  malaikat  atas pengangkatan Adam sebagai khalifah di bumi. Ayat ini merupakan ayat mutasyabihat.  Allah  bermusyawarah  bersama  para  malaikat  terkait  hal tersebut. 28 Pandangan  lain  dari  Fazlur  Rahman  yaitu  musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntutan al-Qur’an untuk pertama kali, melainkan  suatu  tuntutan  abadi  dan  kodrat  manusia  sebagai  makhluk sosial. 29 Musyawarah  merupakan  salah  satu  kaidah  syariat  dan ketentuan  hukum  yang  harus  ditegakkan. 30 Al-Qurtubi  berpendapat bahwa  ketika  seorang  pemimpin  tidak  mau  bermusyawarah  dengan seorang ahli ilmu dan agama maka harus dipecat. Dalam tatanan politik musyawarah merupakan salah satu pranata kunci dalam menyelenggarkan pemerintahan yang berkeadilan. 31 Dengan
beriringnya  waktu  pemimpin  yang  seperti  itu  akan  menjadi  musuh masyarakat.  Karena  dorongan  pada  diri  pemimpin  untuk  bertindak sewenang-wenang karena merasa diri sendiri paling baim dan benar. 32
Contoh  demokrasi  yang  sudah  ada  di  Indonesia  diataranya, sebuah  budaya  “tradisi    berembug”.  Hal  ini  adalah  modal  yang  baik
27 Zafir  al-Qasimi  memberikan  pandangan  yang  berbeda  mengenai  musyawarah,  ia beranggapan  bahwa  musyawarah  bukanlah  produk  sosial  melainkan  intuisi  yang dihasilkan  oleh  wahyu  yang  diturunkan  kepada  Rasulullah  saw.  anggapan  ini bertujuan untuk mengunggulkan ajaran Islam dengan menyatakan bahwa musyawarah merupakan  sesuatu  yang  orisinil  dari  al-Qur’an.  Ali  Nurdin, Quranic  Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, 231.
28 Syaikh Ahmad Musthofa Al-Maroghi, Tafsir al- Marahgi jilid 1 (Musthofa Al-Babi Al-Halabi,  Mesir,  1946),    74-78.  Lihat  juga  Imam  Tufiq, Al-Quran  Bukan  Kitab Teror:  Membangun  Perdamaian  Berbasis  Al-Quran (Yogyakarta:  PT  Bentang Pustaka, 2016) , 215-216.
29 Ali  Nurdin, Quranic  Society:  Menelusuri  Konsep  Masyarakat  Ideal  dalam  Al- Qur’an, 230. 30 Pendapat  tersebut  senada  dengan  pendapat  Syahrur, syura adalah  norma kemanusiaan  yang  harus  diyakini,  sebagaimana  keyakinan  akan  kewajiban mendirikan  sholat  dari  segi  spiritual,  keyakinan  akan  wajibnya  sedekah  dari  segi kemasyarakatan.  Hal  ini  didasarkan  pada  firma  Allah  QS.  Asy-Syura:  38.  Halmiah Palamban, Syuro,  Demokrasi  dan  Khilafah  Islamiyah dalam  Sahiron  Syamsuddin (ed), Al-Qur’an dan Isu- Isu Kontemporer , hal 69.
31 Imam Tufiq, Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al- Quran, 217.
32 Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, 195.
bagi  pertumbuhan  demokrasi  karena  mendorong  warga  masyarakat untuk  mau  berbicara,  mengutarakan  pendapat,  mengutarakan persetujuan, dan mengutarakan ketidaksetujuan atau kejengkelan. Kerja sama sukarela lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk-bentuk aturan, pertukaran, timbal  balik dan jaringan kesepakatan antar warga. Saat  ini  misalnya,  isu  korupsi  merupakan  isu  yang  paling  aktual  dan strategis,  baik  dalam  konteks  nasional  maupun  lokal.  Gerakan demokrasi dapat menfokuskan gerakannya untuk membantu
meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dengan  membantu  mengusut tuntas  kasus-kasus  korupsi  dan  menuntut  para  pelakunya  diadili.
Membangun kepercayaan rakyat  berati juga  melibatkan mereka secara aktif  dalam  setiap  proses  politik  dengan  memenangkan  tuntutan- tuntutan yang menjadi kebutuhan mereka. 33
2. Keadilan
Kata adil diambil dari bentuk masdar fiil madhi لدع  yakni لادع yang  berati  menyamakn  atau  meratakan.  Sedangkan  menurut  istilah syara’  berarti  “  bersikap  tengah-tengah  pada  dua  persoalan”. 34
Menjamin  tegaknya  keadilan.  Dalam  masyarakat  demokratis,  keadilan merupakan  cita-cita  bersama,  yang  menjangkau  seluruh  anggota masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah:
و ْىَق  ٌُٰبََُش ْىُكََُّي ِسْجََ  َلا َو  َِۖطْسِقْنبِب َءۤاَدَهُش ِ ه ِلِلّ  ٍَُِْيا َّىَق ا ْىَُ ْىُك ا ْىَُُيٰا  ٍََِْرَّنا بَهََُّبَٰٰٓ
ۗا ْىُنِدْعِاۗ ا ْىُنِدْعَت  َّلاَا ًٰٰٓهَع َو  َۖي ٰىْقَّتهِن  ُة َسْقَا  َىُه ٌَ ْىُهًَْعَت بًَِب  ٌۢ سُِْبَخ َ هلِلّا ٌَِّاۗ َ هلِلّا اىُقَّتا
“wahai  orang-orang  beriman!  Jadilah  kamu  sebagai  penegak keadilan  karena  Allah,  (ketika)  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sunggu  Allah  Maha  Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8) Dalam tafsir kemenag diterangkan agar umat Islam berlaku adil, tidak  hanya  kepada  sesama  umat  Islam,  tetapi  juga  kepada  siapa  saja walaupun  kepada  orang-orang  yang  tidak  disukai.  Wahai  orangorang yang  beriman!  Jadilah  kamu  sebagai  penegak  keadilan,  yakni  orang yang  selalu  dan  bersungguh-sungguh  menegakkan  kebenaran,  karena
33 Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik, 367-369.
34 Abdul  Malik,  Analisis  Terhadap  Konsep  Demokrasi  Menurut  Al-Qur’an,  Liberal, dan  Pancasila  (Study  Perbandingan),  skripsi  diajukan  pada  Fakultas  Syari’ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, 1992,  22.
Allah,  ketika  kalian  menjadi  saksi  maka  bersaksilah  dengan  adil.  Dan janganlah  kebencianmu  terhadap  suatu  kaum,  yakni  kepada  orang- orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah  dengan mengerjakan  perintah-Nya  dan  meninggalkan  larangan-Nya,  sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan. 35
Dengan  demikian  al-  Qur’an  mewajibkan  umat  Islam  agar memutuskan  setiap  perkara  dengan  adil,  tidak  berat  sebelah,  dan menepati  janji. 36 Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  keadilan  adalah salah  satu  sifat  yang  dekat  kepada  takwa.  Takwa  secara  sederhana dapat  diartikan  sebagai  melaksanakan  perintah  Allah  dan  menjauhi setiap  larangan-Nya.untuk  dapat  memilih  antara  perintah  dan  larangan membutuhkan pertimbangan yang adil. Dalam kehidupan bermasyarakat,  sikap  adil  harus  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin. 37
Prinsip  keadilan  dalam  sebuah  negara  sangatlah  diperlukan,  sehingga ada  sebuah  ungkapan  yang  begitu  ektrim,  yaitu  “  negara  yang berkeadilan  akan  lestari  jika  ia  negara  kafir,  sebaliknya  negara  yang zalim akan hancur meskipun ia negara yang mengatasnamakan Islam”.
Ungkapan ini ada dalam buku Ibn Taimiyyah “   ,سفكناو لدعنا عي وودت بَُدنا ولاسلااو ىهظنا  عي وودت لاو “ artinya:  Dunia bertahan  bersama keadilan dan kekafiran, tetapi tidak bertahan dengan kezaliman dan Islam. Dalam al- Qur’an  ada  ancaman  Allah  untuk  membinasakan  suatu  negeri  juka  di negeri  itu  tidak  ada  rasa  keadilan,  dengan  indikasi  leluasnya  hidup
35 Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an  (LPMQ), Tafsir  Ringkas  Al-Qur’an Kemenag in MS. Word , th.
36 Dari  banyak  ketentuan  keakhlakan  yang  paling  menentukan  bertahan  atau hancurnya suatu bangsa ialah akhlak keadilan. Menurut ajaran Islam keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh jagad raya. Oleh sebab itu, ketika melanggar sebuah keadilan maka melanggar hukum kosmis, dan dosa keadilan akan mempunyai dampak  kehancuran tataran  masyarakat  manusia. Hal  ini tidak  memandang dari segi agama.  Hal  ini  seperti  yang  dikatakan  oleh  Ibnu  Taimiyyah  “  sesungguhnya  Allah menegakkan kekuasaan yang adil sekalipun kafir, dan tidak menegakkan yang zalim meskipun  Muslim.”  Nurcholis  Madjid, Islam  Agama  Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (Jakarta: PARAMADINA, 2003),  174.
37 Imam Taufiq, Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al- Quran, 234. Lihat juga Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, 184.
mewah  dan  tidak  peduli  dengan  keadaan  masyarakat  sekelilingnya yang kurang beruntung. 38
Nabi  Muhammad  saw.  pernah  berpesan  dalam  sebuah  khutbah agar masyarakat memperhatikan nasib kaum buruh. Mereka yang tidak mau  memperhatikan  kaum  uruh  maka  akan  menjadi  musuh  Nabi Muhammad  secara  pribadi  di  hari  kiamat.  Adapun  implikasi  dari menegakkan  keadilan  adalah  memperjuangkan  golongan  yang  tidak beruntung  nasibnya  di  bumi,  termasuk  mereka  yang  dalam  al-Qur’an disebutkan  hidup  berkalang  tanah.  Seperti  dalam  surat  Muhammad disebutkan bahwa jika ada golongan yang tidak menolong dan bersedia menyisihkan  hartanya  untuk  dijalan  Allah,  maka  Allah  akan menggantinya  dengan  golongan  lain  dan  membinasakan  golongan tersebut. 39
Dalam  upaya  menegakkan  keadilan,  Ridha  menjelaskan  bahwa menetapkan  keadilan  bisa  melalui  kekuasaan  umum,  peradilan  dan tahkim  dalm  kasus-kasus  tertentu.  Artinya  siapa  saja  yang  diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain,
kepemimpinannya  harus  difungsikan  untuk  menegakkan  keadilandan harus berlaku adil. Dua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan dalam unit sosial  terkecilpun  seperti  keluarga  keadilan  seorang  suami  terhadap istri-istrinya.  Tidak  boleh  ada  monopoli  pihak  tertentu  terlebih pemegang kekuasaan atau penguasa. 40

## 3. Prinsip persamaan
Pada  dasarnya  semua  manusia  itu  sama,  karena  semuanya adalah makhluk Allah, yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah. 41 Kata  persamaan  berasal  dari  bahasa  Indonesia  yang mempunyai  awalan  per  dan  mendapat  akhiran  an  yang  berarti  sejajar.
38 Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, 174-175. 39 Ibid., 184-185.
40 Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandanagan Alquran, 264.
41 Secara mutlak tidak ada seorang pun yang menyetujui manusia sama dalam semua ada  beberapa  hal  yang  manusia  miliki  dan  tidak  sama  seperti  halnya  usia  manusia, seks,  kesehatan,  kekuatan  jasmani,  kecerdasan,  dan  pemberian-pemberian  alam lainnya.oleh  karena  itu,  masyarakat  Barat  lebih  mengakui  “  persamaan  di  muka hukum”,  yang  secara  aktual  menjadi  tujuan  politik  yang  menandai  masyarakat demokratis.  Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), 112.
Jadi prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam  sistem  perundang-undangan  dan  politik  dewasa  ini.  Namun prinsip  tersebut  baru  di  agung-agungkan  sejak  deklarasi  hak  asasi manusia.  Di  Prancis  pada  tahun  1789  yang  mendapat  perhatian parapolitisi  di  seluruh  dunia.    Akan  tetapi  Islam  sudah  menerapkan sistem  persamaan  sejak  periode  Madinah  sampai  pada  perkembangan Islam. 42 Karena  banyaknya  masalah-masalah  yang  bermunculan  di kalangan  masyarakat  pada  saat  itu  yang  terklepas  dari  nilai  hak  asasi manusia.
Persamaan  bukan  berati  sama  dalam  arti  konkrit,  akan  tetapi lebih  merujuk  pada  pernyataan  etis,  dimana  masyarakat  setara  dan harus mendapar perlakuan yang sama . seperti halnya dalam pernyataan dari Rosseau:
“Saya memahami dua macam ketidaksamaan pada rumpun manusia: pertama, yang  saya  sebut  ketidaksamaan  alamiah  atau  fisik,  karena  hal  itu  diciptakan oleh  alam  dan  mencakup  perbedaan-perbedaan  dalam  hal  umur,  kesehatan, kekuatan jasmani, dan kualitas pikiran atau jiwa. Kedua, yang disebut dengan ketidaksamaan moral atau politik, atau paling tiak disusun dengan persetujuan manusia.  Yang  belakangan  ini  terlepas  karena  perbedaan  keistimewaan- keistimewaan  bahwa  sejumlah  orang  menikmati  prasangka  yang  lain., misalnya  menjadi  lebih  kaaya,  lebih  berkuaasa,  atau  bahkan  menjadikan dirinya sendiri untuk dipatuhi oleh orang lain.” 43
Prinsip  tentang  persamaan  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  surat  an-Nisa’ ayat 1
ُِْي  َّثَب َو بَهَج ْو َش بَهُِْي  َقَهَخ َّو  ةَد ِحا َّو   سْفََّ  ٍِّْي ْىُكَقَهَخ  ٌِْرَّنا ُىُكَّب َز ا ْىُقَّتا  ُسبَُّنا بَهََُّبَٰٰٓ
ا ا سَُِِْك  ا لابَج ِز بًَُه
َُْهَع ٌَبَك َ هلِلّا ٌَِّا ۗ َوبَح ْزَ ْلاا َو  ٖهِب ٌَ ْىُنَءۤبَسَت ٌِْرَّنا َ هلِلّا اىُقَّتا َو   ا ءۤبَسَِ َّو با بُِْق َز ْىُك
“Hai  sekalian  manusia,  bertaqwalah  kepada  Tuhanmu  yang  telah menciptakan  kamu  dari  diri  yang  satu,  dan  daripadanya  Allah
42 Persamaan  itu  tercantum  dalam  piagam  Madinah,  dimana  dalam  piagam  Madinah tidak  mengenal  kategori  dikotomi  di  atara  manusia.  Golongan  Islam  dan  penduduk lain  sama-sama  diakui  hak-hak  sipilnya,  tidak  ada  satu  golonganpun  yang diistimewakan.  Diatara  yang  tercantum  dalam  piagam  Madinah  adalah  persamaan dari unsur kemanusiaan tampak dalam ketetapan yang menyatakan seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu atau umat-umat yang mempunyai status sama dalam kehidupan  sosial  (pasal  25-35),  hak  membela  diri  (pasal  36  b),  persamaan  tanggung jawab  dalam  mempertahankan  keamanan  kota  Madinah  (pasal  44),  dan  lain sebagainya.  Lihat  di  Suyuti  Pulungan, Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam
Madinah: Ditinjau dari Pandanagan Alquran, 173. 43 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993) ,    112-113.  Lihat  juga Suyuti  Pulungan, Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah:  Ditinjau dari Pandanagan Alquran, 176.
17 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada rabbakum tidak menggunakan  kata  Allah,  untuk  lebih  mendorong  semua  semua manusia  berbuat  baik,  karena  Tuhan  yang  memerintahkan  adalah rab , yakni  yang  memelihara  dan  membimbing.  Pemilihan  kata  ini membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan-Nya, sekaligus menuntut  agar  setiap  orang  senantiasa  memelihara  hubungan  antara manusia  dengan  sesamanya. 44 Surat  al-A’raf  ayat  189  dan  surat  al- Zumar ayat 6 juga menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari diri  yang satu.  Kemudian dalam surat  Fathir ayat  11 dan surat  al- Mu’min  ayat  67  diterangkan  asal  usul  kejadian  manusia,  yaitu  dari tanah  kemudian  dari  setetes  air  mani,  dan  sesudah  itu  segumpal  darah dan  seterusnya.  Ayat-ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  dari  segi penciptaan  pada  hakikatnya  tidak  ada  perbedaan.  Atas  dasar  asal-usul penciptaan  manusia  inilah  seluruhnya  adalah  sama,  maka  tidak  layak ketika ada segolongan atau seseorang membanggakan dirinya terhadap orang lain. 45
Implementasi  prinsip  persamaan  dalam  perspektif  al-Qur’an pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat  dan  martabat  kemanusiaanya  dan  dapat  mengembangkan potensinya  secara  wajar  dan  layak.  Prinsip  persamaan  juga  akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam runag lingkup sosial yang luas. 46

## 4. Prinsip Amanah
Ayat  yang  secara  langsung  memerintahkan  manusia  untuk menunaikan amanah adalah:
ِب ا ْىًُُكْحَت  ٌَْا  ِسبَُّنا  ٍََُْب ْىُتًَْكَح اَذِا َو ۙبَهِهْهَا ًٰٰٓنِا ِتُٰ ٰيَ ْلاا اوُّدَؤُت  ٌَْا ْىُك ُسُيْأََ َ هلِلّا  ٌَِّا
بًَِّعَِ َ هلِلّا  ٌَِّا ۗ ِلْدَعْنب ا ا سُْ ِصَب ٌۢبا عًَُِْس ٌَبَك َ هلِلّا ٌَِّا ۗ  ٖهِب ْىُكُظِعََ
“ Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak  menerimanya,  dan  apabila  menetpkan  hukum  di  antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik  yang  memberi  pengajaran  kepadamu.  Sungguh  Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. Al-Nisa’ [4]: 58).
44 Muchlis  M.  Hanafi  (ed), Al-Qur’an  dan  Kebinekaan  (Tafsir  Al-Qur’an  Tematik),
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011 ),  271.
45 Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandanagan Alquran, 174-175.
46 Ibid., 178.
Tafsir  kemenag  menjelaskan  al-Qur’an  mengajarkan  suatu tuntunan  hidup  yakni  tentang  amanah.  Sungguh,  Allah  Yang  Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan  Allah  juga  menyuruh apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  yang  berselisih hendaknya  kamu  menetapkannya  dengan  keputusan  yang  adil. Sungguh,  Allah  yang  telah  memerintahkan  agar  memegang  teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran  kepadamu.  Sungguh,  Allah  adalah  Tuhan  Yang  Maha
Mendengar, Maha Melihat. 47
Pengertian  amanah  dalam  ayat  tersebut  diperselisihkan  oleh para  mufasir.  Ath-Thabari  berpendapat  bahwa  ayat  tersebut ditunjukkan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak- hak  umat  Islam  dan  menyelesaikan  masalah  mereka  dengan  baik  dan adil. Sementara al- Maraghi membagi amanah menjadi tiga jenis, yaitu: amanah  dari  Tuhan;  amanah  dari  sesama  manusia;  dan  amanah  untuk diri  sendiri. 48 Dalam  pemerintahan  prinsip  amanah  sangatlah  penting, seorang  penguasa  harus  amanah  dalam  segala  hal.  Adapun  salah  satu tujuan  dari  prinsip  amanah  ini  untuk  mengurangi  adanya  korupsi, khususnya di Indonesia yang tergolong dalam peringkat tinggi masalah korupsi.  Seorang  pemimpin  yang  amanah  tentu  saja  akan  bisa mengayomi  rakyat  dengan  tidak  korupsi  atas  uang  rakyat.  Sehingga rakyat dapat memperoleh hak mereka.

## 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila  diberi  kesempatan  untuk  ikut  merumuskan  kebijakan.  Shirin Ebadi  seseorang  yang  menerima  hadiah  Nobel  Perdamaian  2003, menyatakan  bahwa  menjadi  seorang  muslim  bukan  berati  tidak  bisa menjadi pendukung demokrasi yang baik seperti orang barat. Bahkan ia dengan  percaya  diri  mengatakan  bahwa  Islam  sejalan  dengan demokrasi. Tidak ada satupun ayat  al-Qur'an yang kontradiktif dengan hak asasi manusia (HAM). a. Hak Persamaan Manusia
47 Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an  (LPMQ), Tafsir  Ringkas  Al-Qur’an Kemenag in MS. Word , th.
48 Imam Tufiq, Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al- Quran ( Bandung: PT. Bentang Pustaka, 2016),  211-212.
19 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
ِّي  ْىُكُْٰقَهَخ  بََِّا  ُسبَُّنا  بَهََُّبَٰٰٓ
ِ هلِلّا َدُِْع  ْىُكَي َسْكَا  ٌَِّا    ا ْىُف َزبَعَتِن  َمِٕىۤبَبَق َّو  با ب ْىُعُش  ْىُكُْٰهَعَج َو  ًَُِْٰا َّو   سَكَذ  ٍْ
ۗ ْىُكىٰقْتَا ىُِْهَع َ هلِلّا ٌَِّا سُِْبَخ Artinya:  “  Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah orang  yang  paling  bertakwa.  Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: 13) Tafsir  kemenag  menjelaskan  Allah  Kami  telah  menciptakan hambaNya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja  derajat  kemanusiaannya,  tidak  ada  perbedaan  antara  satu  suku dengan suku lainnya. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan  bersuku-suku  agar  kamu  saling  mengenal  dan  dengan  demikian saling  membantu  satu  sama  lain,  bukan  saling  mengolok-olok  dan saling  memusuhi  antara  satu  kelompok  dengan  lainnya.  Allah  tidak menyukai  orang yang  memperlihatkan  kesombongan  dengan keturunan,  kekayaan  atau  kepangkatan  karena  sungguh  yang  paling mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa. Karena  itu  berusahalah  untuk  meningkatkan  ketakwaan  agar  menjadi orang  yang  mulia  di  sisi  Allah.  Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui segala  sesuatu  baik  yang  lahir  maupun  yang  tersembunyi,  Mahateliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya. 49
a. Hak untuk Hidup Aman ۛ  َكِنٰذ  ِمْجَا  ٍِْي
بًََََّبَكَف  ِض ْزَ ْلاا ًِف   دبَسَف  ْوَا   سْفََ  ِسَُْغِب ٌۢبا سْفََ  َمَتَق  ٍَْي  ٗهَََّا  َمَِْءۤا َسْسِا  ٍَُِْٰٓب ًٰهَع بَُْبَتَك َبْنبِب بَُُهُس ُز ْىُهْتَءۤبَج ْدَقَن َوۗ با عًَُِْج  َسبَُّنا بَُْحَا ٰٓبًََََّبَكَف بَهبَُْحَا  ٍَْي َو ۗبا عًَُِْج  َسبَُّنا  َمَتَق
ُُِّٰ
ا ا سَُِِْك  ٌَِّا َّىُث  ِت
ٌَ ْىُف ِسْسًَُن  ِض ْزَ ْلاا ًِف  َكِنٰذ َدْعَب ْىُهُِّْي Artinya:  “  Oleh  karena  itu  Kami  tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  Bani Israil,  bahwa  barangsiapa  membunuh  seseorang,  bukan  karena  orang itu  membunuh  orang  lain,  atau  bukan  karena  berbuat  kerusakan  di bumi,  maka  seakan-akan  dia  telah  membunuh  semua  manusia. Barangsiapa  memelihara  kehidupan  seorang  manusia,  maka  seakan- akan  dia  telah  memelihara  kehidupan  semua  manusia.  Sesungguhnya Rasul  Kami  telah  datang  kepada  mereka  dengan  (membawa) keterangan-keterangan  yang  jelas.  Tetapi  kemudian  banyak  di  antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(QS. Al-Maidah: 32).
49 Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an  (LPMQ), Tafsir  Ringkas  Al-Qur’an Kemenag in MS. Word ,th.
Tafsir  kemenag  menerangkan  Pembunuhan  yang  dilakukan Qabil  ini  ternyata  berdampak  panjang  bagi  kehidupan  manusia.  Oleh karena itu, kemudian Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, dan juga bagi seluruh masyarakat manusia, bahwa barang siapa membunuh seseorang  tanpa  alasan  yang  dapat  dibenarkan,  dan  bukan  pula  karena orang  itu  membunuh  orang  lain,  atau  bukan  karena  berbuat  kerusakan di  bumi,  maka  dengan  perbuatannya  itu  seakan-akan  dia  telah membunuh  semua  manusia,  karena  telah  mendorong  manusia  lain untuk  saling  membunuh.  Sebaliknya,  barang  siapa  yang  siap  untuk memelihara  dan  menyelamatkan  kehidupan  seorang  manusia,  maka seakan-akan,  dengan  perilakunya  itu,  dia  telah  memelihara  kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, untuk menjelaskan ketetapan ini, Rasul Kami  telah  datang  kepada  mereka  dengan  membawa  keterangan- keterangan  yang  jelas  untuk  mereka  dan  juga  semua  manusia sesudahnya.  Tetapi  kemudian  banyak  di  antara  manusia  yang  tidak memperhatikan  dan  melaksanakannya,  sehingga  mereka  setelah  itu bersikap  melampaui  batas  dan  melakukan  kerusakan  di  bumi  dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya. 50
b. Hak Kebebasan Keyakinan Beragama
ِن بَََُّّ َش  َكِنٰرَك  ۗ ىْهِع  ِسَُْغِب ٌۢا ا وْدَع َ هلِلّا اىُّبُسََُف ِ هلِلّا  ٌِ ْوُد  ٍِْي ٌَ ْىُعْدََ  ٍََِْرَّنا اىُّبُسَت  َلا َو
ًٰنِا َّىُث  َْۖىُهَهًََع  تَّيُا ِّمُك
ٌَ ْىُهًَْعََ ا ْىَُبَك بًَِب ْىُهُئِّبََُُُف ْىُهُع ِج ْسَّي ْىِهِّب َز
Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  memaki  sesembahan  yang  mereka sembah  selain  Allah,  karena  mereka  nanti  akan  memaki  Allah  dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap  umat  menganggap  baik  pekerjaan  mereka.  Kemudian  kepada Tuhan tempat  kembali  mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am: 108) Tafsir  kemenag  menerangkan  ayat  ini  secara  khusus  ditujukan kepada  kaum  muslim  tentang  bagaimana  seharusnya  bersikap menghadapi  sesembahan  kaum  musyrik.  Dan  janganlah  kamu,  wahai kaum muslim, memaki sesembahan seperti berhala-berhala dan lainnya yang mereka sembah selain Allah, karena jika kamu memakinya, maka akibatnya  mereka  nanti  akan  memaki  Allah  dengan  melampaui  batas atau  tanpa  berpikir  dan  tanpa  dasar  pengetahuan.  Demikianlah,  sudah menjadi  sebuah  ketentuan  yang  berlaku  sepanjang  masa  bahwa  Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan  perbuatan  mereka.  Kemudian  pada  saat yang telah ditentukan, kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia
50 Ibid,.
akan  memberitahukan  kepada  mereka  apa  yang  telah  mereka  kerjakan untuk mendapatkan balasan yang setimpal. 51
Saat  ini  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  adalah  dua  hal  ang saling  terkait.  Tidak  ada  demokrasi  tanpa  adanya  hak  asasi  manusia, dan pada umumnya hak asasi manusia tidak   dapat eksis tanpa adanya demokrasi. 52 Demokrasi  itu  isinya  memberi  dan  menerima.  Misalnya tidak  ada  orang  yang  bisa  memaksa  untuk  menanggalkan  keyakinan agamanya.  Salah  satu  dari  hak  asasi  manusia  adalah  kebebasan  dalam beragama. Pluralisme sendiri terjaga karena adanya demokrasi, dengan menjaga  pluralistik  maka  bangsa  akan  kaya  dan  semakin  kuat. 53 Adapun  isu  HAM  di  masyarakat  yang  banyak  dijumpai  adalah  terkait dengan  bidang  agama,  diantaranya  tentang  perkawinan,  penyiaran agama,  isu  aborsi  dan  keluarga  berencana,  isu  hak  anak  di  luar pernikahan,  isu  pekerja  seks,  isu  gay  dan  lesbian.  Dari  salah  satu  isu tersebut  yaitu  perkawinan  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  UUD 1945. Perkawinan  yang  dikaitkan  dengan  persoalan  HAM  merebak dengan lahirnya UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan  peraturan  pelaksanaannya  Peraturan  Pemerintahan  No.  9  tahun 1975. Melalui UU tersebut pemerintah bermaksud melakukan unifikasi di  bidang  hukum  yang  berati  menghapus  keanekaragaman  hukum perkawinan di Indonesia. Menanggapi isu HAM yang berkaitan dengan UU Perkawinan No. 1/1974 tersebut hendaknya disadari bahwa sebagai suatu  perangkat  hukum,  UU  ini  bukanlah  produk  final,  melainkan langkah  awal  yaang  masih  memerlukan  tindakan  lanjutan  demi penyempurnaan dan kelengkapan. Oleh sebab itu, dalam era reformasi sekarang dan dengan prinsip bahwa UU tidak mungkin lengkap, sudah sepatutnya  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  UU  tersebut  agar tetap  relevan  dengan  tuntutan  zaman. 54 Dengan  adanya  ketentuan  dan berdasarkan  prinsip  demokrasi  yaitu  pengakuan  dan  perlindungan HAM,  maka  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dapat teratasi seperti permasalahan anak dari perkawinan.
51 Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an  (LPMQ), Tafsir  Ringkas  Al-Qur’an Kemenag in MS. Word , th.
52 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) ,  95.
53 Abdurrahman  Wahid  (ed), Islam  Demokrasi Atas  Bawah:  Polemik  Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais ,  119.
54 Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi ( Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010)  35-38

## Kesimpulan
Demokrasi  bukanlah  akhir  dari  sebuah  sistem  yang  dijadikan landasan  bagi  sebuah  negara,  karena  pada  dasarnya  demokrasi  adalah suatu  cara  bukan  tujuan.  Akan  tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa demokrasi  merupakan  satu-satunya  cara  yang  paling  dekat  dengan Islam, tentunya dengan berladasan pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur’an.  Demokrasi  juga  merupakan  sebuah  cara  untuk  memahami rakyat  dalam  suatu  Negara,  yang  membutuhkan  pertolongan  melalui ide dan  gagasan untuk  menciptakan kebijaksanaan  yang tepat,  berbuat adil,  bermusyawarah  adalah  bentuk  kewajiban  dan  anjuran  yang diajarkan  al  qur’an  yang  mencerminkan  ajaran  demokrasi.  Demokrasi memiliki  prinsip  yang  sesuai  dengan  al-Qur’an  seperti  prinsip syura , persamaan,  kemerdekaan,  persamaan  HAM  dan  keadilan.  Demokrasi ini  dapat  mengejawantahkan  nilai-nilai  Ilahi  dalam  segala  kehidupan, seperti  halnya  yang  telah  diterapkan  Rasulullah  pada  masyarakat Madinah  yang  tercantum  dalam  piagam  Madinah.  Dari  pernyataan  di atas  dapat  dilihat  bahwa  negara  Indonesia  sudah  melakukan demokratisasi walaupun belum sepenuhnya sampai tahap akhir.

## 23 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Masykuri, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon Intelektual  Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993) , Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999. Afandi,  Arief  (ed), Islam  Demokrasi Atas  Bawah:  Polemik  Strategi Perjuangan  Umat  Model  Gus  Dur  dan  Amien  Rais , Yogyakartaa: Pustaka Pelajar, 1997.
Al-Maraghi,  Syaikh  Ahmad  Musthofa, Tafsir  al- Marahgi,  jilid  1,
Musthofa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1946.
Azra,  Azyumardi, Reposisi  Hubungan  Agama  dan  Negara:  Merajut
Kerukunan Antarumat, Jakarta: KOMPAS, 2002.
Ebyhara,  Abu  Bakar, Pengantar  Ilmu  Politik, Yogyakarta:  Ar-Ruzz
Media, 2013.
Hanafi, Muchlis M. (ed), Al-Qur’an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur’an Tematik), Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an, 2011.
Hidayat , Aat,  “ Syura dan  Demokrasi  dalam  Perspektif  Al-Qur’an”,
ADDIN , Vol. 9, No. 2, Agustus 2015.
Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an  (LPMQ), Tafsir  Ringkas  Al- Qur’an Kemenag in MS. Word , Jakarta: Tim IT LPMQ, 2019.
Lubis, Ridwan, Cetak Biru Peran Agama: Merajut Kerukunan Gender dan  Demokratisasi  dalam  Masyarakat  Multikultural, Jakarta: Departemen  Agama  Badan  Litbang  Agama  dan  Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005.
Maarif,  Ahmad  Syafii, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan Kemanusiaan: sebuah Refleksi Sejarah , Bandung: Mizan, 2009.
____________________ Islam  dan  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante , Bandung: Mizan, 2017.
Madjid,  Nurcholis, Islam  Agama  Kemanusiaan : Membangun  Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, Jakarta: PARAMADINA, 2003.
_________________, Tradisi  Islam:  Peran  dan  Fungsinya  dalam
Pembangunan di Indonesia , Jakarta: PARAMADINA, 1997. Malik,  Abdul,  Analisis  Terhadap  Konsep  Demokrasi  Menurut  Al- Qur’an,  Liberal,  dan  Pancasila  (Study  Perbandingan),  skripsi diajukan pada Fakultas Syari’ah Surabaya IAIN Sunan Ampel,
1992.
Abdul  A’la  Maududi, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
Mulia,  Musdah, Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Konsep  dan Implementasi, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010. Natsir,  Mohammad, Iskam  Sebagai  Dasar  Negara:  Pidato  di  Depan Sidang  Majelis  Konstituante  untuk  Menentukan  Dasar  Negara RI (1957-1959) , Bandung: Sega Arsy, 2004. Nurdin,  Ali, Quranic  Society:  Menelusuri  Konsep  Masyarakat  Ideal dalam Al-Qur’an , Jakarta: Erlangga, 2006.
Parmudi,  Mochamad,  Laporan  Hasil  Penelitian  Individual  Islam  dan Demokrasi  di  Indonesia:  (Dalam  Perspektif  Pengembangan
Pemikiran Politik Islam), Iain Walisongo Semarang 2014.
Pulungan,  Suyuti, Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam Madinah:  Ditinjau  dari  Pandanagan  Alquran, Yogyakarta: Ombak, 2014.
Sardar,  Ziauddin, Ngaji  Qur’an  di  Zaman  Edan:  Sebuah  Tafsir  untuk Menjawab  Persoalan  Mutakhir,  terj.  Reading  the  Qur’an , Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta, 2014.
Salim  HS,  Hairus  (ed), ICMI  Negara  dan  Demokratisasi:  Catatan Kritis Kaum Muda , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
Shihab, M.  Quraish, Membumikan Al-Qur’an, Jilid 2, Jakarta:  Lentera Hati, 2010.
__________________, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 12 , Jakarta: Lentera Hati, 2017. Syamsuddin,  Sahiron  (ed), Al-Qur’an  dan  Isu-  Isu  Kontemporer , Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
Tufiq,  Imam, Al-Quran  Bukan  Kitab  Teror:  Membangun  Perdamaian
Berbasis Al-Quran, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2016.