## MENAKAR EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLASS ACTION DALAM SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN
Itok Dwi Kurniawan, Avisenna Puntoaji, Dyna Wahyu Rahmalya, Mochamad Ilham Maulana,
Nurul Jinan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Perlindungan konsumen mulai dikenal di Indonesia semenjak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini beriringan dengan semakin berkembangnya konsumen  dengan  pelaku  usaha  yang  terus  mengkikuti  perkembangan  zaman.  Kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan prduksinya secara massal. Dalam proses produksi massal tersebut sering terjadi kesalahan baik yang dilakukan decara sengaja  maupun  tidak  disengaja  yang  dapat  merugikan  konsumen  dikarenakan  produk  yang dihasilkan  tidak  layak  untuk  digunakan  atau  dikonsumsi.  Konsumen  yang  dirugikan  dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha namun seringkali jumlah ganti kerugian yang diminta jumlahnya kecil sehingga dirasa tidak efektif apabila mengajukan gugatan secara individu. Metode Class Action atau disebut juga gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu upaya efektif untuk memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Saat ini upaya perlindungan konsumen masih harus terus disuarakan agar para konsumen lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya dan penyempuranaan metode Class Action masih harus dilakukan agar dapat diterima dan memberikan manfaat bagi konsumen di Indonesia.
Kata Kunci : Class Action, Perlindungan Konsumen

## Abstract
Consumer protection began to be known in Indonesia since the Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is in tandem with the development of consumers with businesses that continue to keep abreast of the times. Consumer needs for goods and services require business actors to increase their production en masse. In the process of mass production, mistakes occur either intentionally or unintentionally which can harm consumers because the products produced are  not  suitable  for  use  or  consumption.  Consumers  who  suffer  losses  can  file  claims  against business  actors,  but  often  the  amount  of  compensation  requested  is  small,  so  it  is  deemed
ineffective  if  they  file  a  lawsuit  individually.  The  Class  Action  method  or  also  known  as  class action  lawsuit  is  one  of  the  effective  efforts  to  fight  for  consumer  rights  that  have  been disadvantaged by business actors. Currently, consumer protection efforts must continue to voice so that consumers are more courageous in fighting for their rights and the refinement of the Class Action method still has to be done in order to be accepted and provide benefits to consumers in Indonesia.
Keywords: Class Action Lawsuit, Consumer protection

## 1. PENDAHULUAN
Semua tentang aturan yang menjamin agar ditaatinya hukum materiil melalui perantara hakim telah diatur dalam hukum acara. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali gugatan yang menggunakan prosedur Class Action . Di Indonesia Class Action sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Undang-Undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam bidang Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2004  dalam  bidang  Penegakan  Hukum  Kehutanan  dan  Undang- Undang lainnya. Di Indonesia Class Action atau gugatan  perwakilan kelompok sudah dikenal sejak  tahun  2002  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2002, tanggal 26 April 2002. (M. Yahya Harahap, 2012: 138-139).
Dalam  menangani  gugatan  yang  diajukan  secara  kelompok,  prosedur  gugatan Class Action ini  dinilai  lebih  efektif  dan  efisien,  dikarenakan  tidak  memakan  biaya  yang  banyak. Dalam PERMA No. 1 tahun 2002. Menurut pasal 2, gugatan dengan prosedur Class Action dapat diajukan apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:
a. Jumlah  anggota  kelompok  yang  banyak  maka  lebih  efektif  dan  efisien  jika  gugatan dilakukan secara bersama – sama dalam satu gugatan.
b. Adanya  kesamaan  fakta  atau  peristiwa,  dan  dasar  hukum  yang  digunakan  serta  terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
c. Kejujuran  dan  kesungguhan  harus  dimiliki  oleh  wakil  kelompok  untuk  melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili.
Akhir-akhir  ini  di  Indonesia  sering  terjadi  permasalahan  antara  konsumen  dengan produsen . Peristiwa  ini  konsumen  tidak  mempunyai  keududukan  yang  “aman”,  padahal
konsumen juga membutuhkan perlindungan, yang mana hal ini terdapat beberapa kelemahan terhadap  konsumen.  Para  konsumen  menuntut  hak  nya  karena  merasa  dirugikan  oleh  suatu produk maupun jasa, hal ini lah yang sering terjadi dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen.. Dalam hal ini setidaknya ada 3 (tiga) masalah yang sering menjadi bahan diskusi, yaitu :
a. Dalam sistem pembuktian yang di dalamnya terdapat prinsip ganti rugi.
b. Peranan lembaga-lembaga di luar Pengadilan yang mana dalam hal ini mengenai masalah lembaga tempat penyelesaian sengketa.
c. Cara  mengajukan  tuntutan  hak  (gugatan)  apakah  harus  selalu  individu  atau  boleh berkelompok (class/representative action) .
Dalam  pengajuan  suatu  gugatan  oleh  beberapa  pihak  dari  Konsumen,  umumnya diperlukan surat kuasa khusus kepada pengacara, hal ini dinilai sangat tidak efisien mengingat apabila jumlah pihak yang merasa dirugikan dan hendak menuntut gugatan ganti rugi sangatlah banyak, pada saat putusan telah bersifat berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan mengabulkan gugatan konsumen tersebut atas ganti kerugian, maka pihak yang dapat melaksanakan putusan tersebut  adalah  hanya  pihak-pihak  yang  secara  formal  telah  mengajukan  gugatan  tersebut. Sehingga,  untuk  mempersingkat  proses  gugatan  ini  maka  dibutuhkan  gugatan  yang dilaksanakan secara efisien. Gugatan Class Action dalam hal ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan  dalam  membantu  kepentingan  konsumen  dalam  satu  permasalahan  yang  hampir sama,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  mengenai  “Menakar  Efektivitas Class  Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen”.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip  - prinsip  hukum,  maupun  doktrin  -  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based , yakni bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga penulisan hukum ini akan menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Data penelitian ini berupa data sekunder. Pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan studi pustaka. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

## 3. PEMBAHASAN
A. Pengaturan Gugatan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen Class action atau disebut pula dengan action popularis atau gugatan perwakilan kelompok ( NHT  Siahaan:  2006:214). Gugatan  perwakilan  kelompok  adalah  tata  cara beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak bagi perwakilan kelompok, satu atau banyak  orang,  yang  mewakili  kelompoknya  demi  memperjuangkan  kepentingan kelompoknya.  Orang  yang  mewakili  kelompok  sebagai  penggugat  disebut  wakil  kelas ( class  representative ),  sedangkan  orang  yang  diwakilinya  sisebut  dengan class  member ( Mas Achmad Santosa: 1998:10).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menerjemahkan class action dengan gugatan perwakilan. Undang-Undang secara spesifik memang  tidak  mengatur  mengenai  definisi  dari  gugatan  perwakilan,  namun  yang  diatur adalah mengenai mengajukan gugatan perwakilan, yaitu : Hak kelompok kecil masyarakat untuk  bertindak  mewakili  masyarakat  dalam  jumlah  besar  yang  dirugikan  atas  dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Dari beberapa pengertian class action , maka didapatkan unsur-unsur class action yang terdiri dari ( Emerson Yuntho: 2007:2) :
1) Gugatan secara perdata
Gugatan perwakilan kelompok termasuk ke dalam rumpun hukum perdata.
2) Wakil Kelompok ( Class Representative )
Wakil  kelompok  merupakan  orang  yang  mengalami  kerugian  yang  mengajukan gugatan ke pengadilan dengan sekaligus mewakili anggota kelompoknya.
3) Anggota Kelompok ( Class Member )
Anggota  kelompok  merupakan  orang  yang  mengalami  kerugian  yang  diwakili gugatannya di pengadilan oleh wakil kelompok.
4) Adanya kerugian
Terdapat kerugian dari wakil kelompok maupun anggota kelompok atau disebut juga concrete injured parties .
5) Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum
Terdapat  fakta  yang  sama  antara  wakil  kelompok  dengan  anggota  kelompok  yang menjadi dasar dari gugatan ke pengadilan.
Tahun  1997,  pertama  kalinya  negara  Indonesia  memperkenalkan  gugatan perwakilan  kelompok  melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut mengatur hak masyarakat untuk dapat  mengajukan  gugatan  perwakilan  kelompok  ke  pengadilan  atau  melaporkan  ke penegak hukum jika terjadi masalah dalam lingkungan hidup yang mengganggu kehidupan masyarakat. Meskipun pada saat itu belum ada yang aturan hukum mengatur secara tegas mengenai class  action, namun  kasus-kasus  yang  diajukan  secara class  action tetap diperiksa dan diadili, karena berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  mengatur  bahwa  Pengadilan  tidak boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
B. Faktor Penghambat gugatan Class Action dalam Sengketa Perlindungan Konsumen Pengajuan sengketa konsumen oleh sekelompok orang dalam hal  ini menyerupai
Class  Action, terdapat  penjelasannya  pada  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK).  Menurut  UUPK,  definisi  konsumen  adalah  setiap  individu  sebagai pemakai atas barang dan/atau jasa yang peruntukkannya untuk diri pribadi maupun orang lain  dan  tidak  untuk  diperjual  belikan  lagi. Dalam  gugatan  mengenai  pelanggaran  pada pengusaha dalam upayanya untuk mendapatkan perlindungan konsumen, dapat dilakukan oleh  badan  hukum  yang  mencantumkan  secara  jelas  dalam  tujuan  organisasinya  bahwa mengindahkan perlindungan terhadap konsumen ( Emerson Yuntho , 2007:5). Namun pada prakteknya terdapat kesulitan atau seringnya terjadi permasalahan dalam pengajuan gugata Class Action ini, beberapa poin permasalahannya antara lain mengenai:
1) Surat Kuasa Khusus
Hal  ini  penting  untuk  diperhatikan.  Mengingat  masih  banyaknya  Tergugat  yang membantah  gugatan Class  Action dengan  dalil  bahwa  Penggugat  yang mengatasnamakan  banyak  pihak  dalam  gugatannya  (gugatan Class  Action) patut dipertanyakan  lagi  keabsahannya  sebagai  wakil  yang  mengatasnamakan  anggota kelompok.  Menurut  pasal  213  HIR,  seseorang  yang  diberi  amanat  menjadi  kuasa hukum  wajib  memiliki  Surat  Kuasa  Khusus  dari  pihak  yang  memberikan  kuasa tersebut.
2) Mengenai Surat Gugatan
Pada  gugatan Class  Action masih  terdapat  banyak  kekeliruan  Penggugat.  Pada umumnya  Penggugat  kurang  cermat  dan  teliti  sehingga  tidak  mencantumkan  atau menegaskan  bahwa  gugatannya  tersebut  merupakan  gugatan Class  Action ,  tidak terdapat  adanya  definisi  dari  gugatan  perwakilan  kelompok,  sehingga  menimbulkan pertanyaan  apakah  wakil  kelompok  tersebut  (Penggugat)  sudah  benar  dan  sesuai mewakili kepentingan yang sama dengan anggota kelompok yang lain.
3) Kurangnya Pemberitahuan
Di Indonesia sendiri, mengenai gugatan Class Action, masih belum adanya pengaturan bagaimana tata cara pelaksanaan atau hukum acaranya dalam memeriksa dan mengadili perkara Class  Action .  Sehingga  hal  ini  membuat  kurangnya  perhatian  pada  perintah notifikasi dan pemberitahuan dalam proses berperkara.
4) Pembagian Ganti Kerugian
Pada  kebanyakkan  contoh  perkara  mengenai Class  Action, Penggugat  atau  wakil kelompok  biasanya  tidak  menyebutkan  secara  rinci  pembagian  distribusi  ganti kerugian,  terutama  dalam  bentuk  uang,  kepada  setiap  anggota  kelompok  pada positanya sehingga hal ini menjadi salah satu kendala.
5) Penafsiran mengenai gugatan Class Action dan gugatan legal standing.
Terdapat  perbedaan  di  keduanya,  namun  masih  banyak  praktisi  hukum  yang menganggap persamaan dari definisi gugatan Class Action dan gugatan legal standing. Bahwa  pada  gugatan Class  Action dapat  diajukan  oleh  seorang  atau  beberapa  orang mewakili anggota kelompok yang memiliki kepentingan sama dan  merasa dirugikan dan  menuntut  ganti  kerugian  dalam  bentuk  uang,  sedangkan  pada  gugatan legal
standing ,  yang  dapat  mengajukan  hanyalah  adalah  LSM/Kelompok  Organisasi  yang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup contohnya ( Emerson Yuntho, 2007:21).

## 4. KESIMPULAN
Gugatan Class Action secara sah dan resmi telah dilindungi dan diakui oleh Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, dengan pengaturnannya sendiri terdapat didalam Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  1  Tahun  2002  tentang  Tata  Cara  Penerapan Gugatan  Perwakilan  Kelompok.  Perngaturan Class  Action juga  secara  sah  terdapat  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tepatnya  pada  Pasal  46  ayat  (1)  huruf  b  yang menyebutkan bahwa suatu gugatan Class Action harus diajukan oleh konsumen yang benar- benar  mengalami  kerugian  serta  harus  dapat  dibuktikan  secara  hukum.  Penerapan  gugatan Class  Action sangatlah  tepat  dalam  perkara  perlindungan  konsumen  karena  dapat mengefisiensikan kinerja peradilan disebabkan seringkali konsumen terdiri dari banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Emerson  Yuntho,  2007, Class  Action  Sebuah  Pengantar, Makalah  Disampaikan  Pada  Kursus HAM Untuk Pengacara XI, Jakarta.
Marzuki Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum , Kencana Media Prenada Grup, Jakarta. Mas Achmad Santosa, 1998. Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions). Cet.II, ICEL, Jakarta.
M.  Yahya  Harahap,  2006, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta. NHT Siahaan, 2006, Hukum Lingkungan. Pancuran Alam, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
PERMA Nomor 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok