# Korespondensi: Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung E-mail: p.winata96@gmail.com
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpt

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN

## EMPOWERING COASTAL COMMUNITIES THROUGH FISHERY BUSSINESS DEVELOPMENT APPROACH
I Nengah Putra Winata 1
1 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha 10, Bandung
E-mail: p.winata96@gmail.com
(Diterima: 16 Desember 2022; Diterima setelah perbaikan: 31 Januari 2023; Disetujui: 31 Januari 2023)

## ABSTRAK
Kondisi dan karakteristik kawasan pesisir ini menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelolanya secara bijak dalam rangka pembangunan nasional. Pengelolaan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dalam pembangunan wilayah nasional karena memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan yang besar dan dapat dijadikan sebagai modal pembangunan Indonesia ke depan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan yang tepat umtuk menghindari munculnya penolakan dari masyarakat itu sendiri. Ada lima pendekatan yang terbukti dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masarakat pesisir yaitu pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat, pembukaan akses permodalan, kemudahan akses teknologi perluasan pasar dan yang terakhir pengembangan usaha bersama seperti koperasi. Pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan baik individu, kelompok dan masyarakat luas sehingga mereka dapat membuat pilihan dan membentuk lingkungan mereka untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk akses untuk bekerja, kegiatan sosial dan sumber daya lain. Minimnya pengaruh masyarakat pesisir antara lain karena keterbatasan mereka dalam mengelola pengetahuan, teknologi, modal, dan kelembagaan usaha.

## KATA KUNCI: Pemberdayaan, masyarakat pesisir, usaha perikanan

## ABSTRACT
The conditions and characteristics of these coastal areas are a challenge for the community and local governments to manage them wisely as an integrated part of national development. Coastal area management has strategic value in the national development area because it has the potential that can be utilized for the welfare of the community. Coastal areas have a high potential for natural resources and the environment and can be used as the basic capital for implementing Indonesia’s future development. Empowerment can be conducted through the right approach to avoid the emergence of rejection from the community itself. There are five five coastal community empowerment approaches to boosting the welfare of coastal communities, namely developing alternative community livelihoods, opening access to capital, facilitating access to technology, expanding markets and developing joint ventures such as cooperation. Empowerment is an effort to meet the needs desired by individuals, groups, and the wider community so that they have the ability to make choices and control their environment so that they can fulfill their desires, including their access to resources related to their work, social activities, and others. The lack of empowerment of coastal communities is partly due to their limitations in mastering knowledge, technology, capital, and business institutions.
KEYWORDS: Empowerment, Coastal Communities, Fisheries bussiness

## PENDAHULUAN
Keberadaan kawasan pesisir di Indonesia merupakan fakta yang harus diterima karena negara kepulauan. Wilayah pesisir merupakan wilayah dengan karakteristik budaya dan sosial yang unik. Kondisi dan karakteristik kawasan pesisir ini menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah untuk mengelolanya secara arif sebagai bagian dari pembangunan nasional. Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan yang besar dan dapat dijadikan sebagai modal pembangunan In- donesia ke depan. Kawasan ini menawarkan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, rumput laut, hutan bakau, perikanan dan cadangan sumber daya alam. Selain itu, karena keindahan alamnya, kawasan pesisir memiliki nilai ekonomi yang besar, terutama di sektor wisata bahari.
Pengelolaan wilayah pesisir seringkali menghadapi berbagai ancaman, baik dari aspek lingkungan seperti degradasi lingkungan, pencemaran, perusakan ekosistem dan overfishing, maupun dari segi sosial berupa tidak terjangkaunya masyarakat lokal dan lemahnya kesejahteraan masyarakat. Untuk menanggapi ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir harus sepenuhnya dilaksanakan dan terintegrasi di seluruh kelompok nelayan. Dengan kata lain, pengelolaan pesisir harus menjamin keserasian dan keseimbangan lingkungan sehingga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah tersebut tanpa merusak lingkungan ekologis.
Pengelolaan wilayah pesisir sesuai Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Dalam hal ini, pengelolaan wilayah pesisir diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan UUD 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur, menggunakan, dan mengurus kekayaan alam yang ada di daerahnya sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18A Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hubungan ekonomi, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain. Sumber daya diatur dan dilakukan antara pemerintah negara bagian dan daerah secara adil dan sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya alam secara hukum dapat berada di tangan daerah sendiri, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar- besarnya (Hasanah, 2019).
Hasil laut dan biota di sekitar pesisir merupakan sumber utama penghidupan masyarakat pesisir bahkan dapat dikatakan ketergantungan terhadap sumberdaya ini sangat tinggi (Kristiyanti, 2016). Oleh karena itu,
optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dilakukan.
Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu upaya untuk memandirikan masyarakat melalui optimalisasi potensi kemampuan yang dimiliki dengan memanfaatkan potensi pesisir di lingkungan masyarakat itu sendiri. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, diantaranya melihat apakah  inovasi yang lebih maju akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hubungan dengan budaya lokal serta perlu dipertimbangkan mekanisme pelaksanaan secara teknis dan sumber pembiayaan pembangunannya (Selatan, Manoppo & Darwisiti, 2018).
Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan baik individu, kelompok dan masyarakat luas sehingga mereka dapat membuat pilihan dan membentuk lingkungan mereka untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk akses untuk bekerja, kegiatan sosial dan sumber daya lain. Pemberdayaan menekankan otonomi kelompok masyarakat yang menentukan berdasarkan penerapan aspek demokrasi, partisipasi berbasis tempat karena masyarakat merasa siap untuk diberdayakan oleh isu- isu lokal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kemampuan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan

## BAHAN DAN METODE
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif eksploratif. Penelitian menggunakan metote ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran suatu fenomena yang dikaji. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka yang kemudian disajikan melalui (1) pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan (2) model pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kelembagaan.
Berikutnya pembahasan dilanjutkan dengan uraian masyarakat pesisir kemudian dilanjutkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Lalu uraian dan penjelasan penyebab kemiskinan masyarakat nelayan dan terakhir penjelasan penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan. Pada bagian akhir ditutup dengan kesimpulan terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan.

## HASIL DAN BAHASAN

## Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Masyarakat pesisir dikenal sebagai kelompok masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir di mana sumber pendapatan sangat bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitar pesisir dan laut. Secara umum, masyarakat pesisir terbagi atas nelayan dan pembudidaya sebagai pelaku produksi, pedagang dan pengolah produk perikanan. Di luar sektor perikanan, masyarakat pesisir dapat juga berprofesi sebagai penyedia jasa pariwisata, penyedia jasa transportasi dan kelompok masyarakat lain yang memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk mata pencahariannya. Nelayan adalah fenomena sosial dan masih menjadi topik yang sangat menarik. Masalah yang selalu muncul ketika kita berbicara tentang nelayan adalah mereka hampir pasti terpinggirkan, miskin dan dieksploitasi oleh penguasa, baik secara finansial maupun politik.
Rendahnya pengaruh masyarakat pesisir diantara komunitas masyarakat yang lain disebabkan karena keterbatasan dalam mengelola pengetahuan, perkembangan teknologi, peluang akses permodalan serta kelembagaan unit usaha. Setidaknya telah diperkenalkan lima cara untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Kelima pendekatan tersebut mempertimbangkan pendekatan aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya masyarakat.
1. Pengembangan mata pencaharian alternatif
Pengembangan alternatif mata pencaharian biasanya mempertimbangkan bahwa sumber daya alam pesisir pada umumnya, dan perikanan tangkap pada khususnya, telah mengalami tekanan yang cukup parah. Hal ini dibuktikan dengan fenomena banyaknya nelayan yang terkonsentrasi di perairan tertentu. Bila diperhatikan dengan baik, potensi tangkapan yang ada tidak dapat lagi dijadikan instrumen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Akibatnya, bila semua ikan dieksploitasi berlebihan, secara matematis akan berdampak pada nelayan dalam menangkap ikan dengan jumlah yang cukup.
2. Akses Permodalan
Unsur lain dari upaya pemberdayaan nelayan yaitu dengan mengembangkan kemudahan sektor permodalan. Upaya ini sangat perlu dilakukan mengingat masyarakat pesisir, terutama nelayan sangat sulit mengakses permodalan. Hasil tangkapan yang musiman, ketidakpastian dan risiko tinggi dari perikanan sering menjadi alasan mengapa pihak perbankan menolak membiayai bisnis ini.

## 3. Akses Terhadap Teknologi
Penerapan teknologi pada masyarakat pesisir masih cukup rendah dan tradisional. Hal ini yang menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan pada akhirnya pendapatan nelayanpun jadi lebih rendah. Pemanfaatan teknologi salah satunya adalah untuk meningkatkan penjualan melalui inovasi teknologi dalam segala aspek mulai dari kegiatan produksi hingga pasca panen dan pemasaran. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi. Tetapi tingkat adopsinya masih rendah karena salah satunya sulit mengidentifikasi jenis teknologi apa yang dibutuhkan masyarakat. Banyak teknologi yang disampaikan ke masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

## 4. Akses Terhadap Pasar
Pasar adalah kunci keberhasilan kegiatan usaha. Akan tetapi pasar juga menjadi salah satu kendala terbesar perkembangan suatu usaha. Permasalahan pasar termasuk stagnansi perluasan pasar menyebabkan perkembangan usaha terhambat yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu, mengembangkan pasar merupakan salah satu cara mempercepat pertumbuhan usaha bisnis. Tanpa adanya pasar, pengembangan usaha akan sangat sulit. Salah satu cara pengembangan akses pasar adalah dengan mendekatkan kawasan pesisir dengan lembaga atau entitas bisnis yang bergerak dibidang produksi dan perdangan produk kelautan dan perikanan. Nantinya, entitas tersebut memberdayakan masyarakat dengan membuka akses pasar untuk menampung produk dan barang hasil produksi masyarakat di kawasan pesisir. Mekanisme kerjasama yang dilakukan antara masyarakat pesisir dan entitas tersebut dapat berupa kontrak penjualan produk menggunakan lembaga berbadan hukum misalnya koperasi. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, masyarakat pesisir memperoleh jaminan pasar dan harga serta dapat melatih masyarakat terutama tentang kualitas produk.
5. Pengembangan kegiatan bersama
Salah satu aktivitas pengembangan aksi bersama bisa dikategorikan sebagai pengembangan usaha kelompok atau koperasi. Istilah aksi kolektif yang digunakan di sini, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok pilihan mereka sendiri, bukan sekedar koperasi atau usaha patungan.

## Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui kelembagaan
Ada berbagai macam model pemberdayaan masyarakat pesisir yang bisa dilakukan untuk dapat
Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan... (Winata)
meningkatkan kesejahteraan. Menurut Iin Indarti (2013), pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan penguatan kelembagaan yang bisa dibentuk melalui koperasi. Dengan melalui kelembagaan maka adanya kerjasama yang dibentuk antara nelayan menjadi lebih kuat dan bisa memperoleh nilai ekonomis yang lebih besar dibandingkan jika bekerja secara sendiri. Kegiatan yang diwadahi oleh satu organisasi dalam hal ini koperasi merupakan hal yang sangat baik dan strategis. Keuntungan yang bisa didapatkan adalah (1) membangun economies of scale pada semua kegiatan ekonomi di pasar input dan out- put yang dapat kenaikkan harga di pasar output dan penurunan harga di pasar input; (2) pencapaian exter- nal economies, yaitu peningkatan produktivitas seiring dengan semakin terbukanya peluang kemitraan atau kolaborasi dengan berbagai aktor eksternal; (3) Menerima manfaat non-finansial dari integrasi individu ke dalam kelompok.
Selanjutnya, model pemberdayaan yang bisa diterapkan melalu bantuan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran komoditas perikanan. Menurut Qodriyatun (2013), memberdayakan komunitas atau masyarakat sesuai kebutuhan yang diinginkan, akan secara signifikan membawa perubahan dalam masyarakat tersebut. Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu program bantuan prasarana untuk nelayan oleh Pemerintah Kota Batam. Program yang dilakukan yaitu program Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya, Program Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan, program bantuan biaya pendidikan dan penyediaan sarana transportasi publik untuk anak-anak di kawasan pesisir, dan program COREMAP. Bahkan, pemberdayaan masyarakat dari kalangan swasta melalui CSR, seperti program pendidikan, bantuan genset, pompa air, dan kebutuhan sembako.
Meskipun demikian, tidak semua program pemberdayaan masyarakat berhasil memberdayakan masyarakat pesisir Batam. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan modal, tanpa disertai dengan pengamanan akses masyarakat terhadap sumber daya alam sering mengalami kegagalan. Pemberdayaan masyarakat semacam ini menjadi kurang mengena untuk memberdayakan masyarakat di kawasan pesisir. Ketergantungan yang tinggi masyarakat pesisir terhadap sumberdaya alam harus dipertimbangkan sebagai salah satu bagian dari kebutuhan mereka untuk maju.

## KESIMPULAN
Pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dilakukan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup komintas yang mendiami wilayah pesisir dan pantai. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan yang tepat umtuk menghindari munculnya penolakan dari masyarakat itu sendiri. Pengelolaan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dalam pembangunan wilayah nasional karena memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ada lima pendekatan yang terbukti dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masarakat pesisir yaitu pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat, pembukaan akses permodalan, kemudahan akses teknologi, perluasan pasar dan yang terakhir pengembangan usaha bersama seperti koperasi. Pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan baik individu, kelompok dan masyarakat luas sehingga mereka dapat membuat pilihan dan membentuk lingkungan mereka untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk akses untuk bekerja, kegiatan sosial dan sumber daya lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.
Hasanah, U. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Melalui Pengembangan Klaster Ikan di Dessa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
Ikhsani, F.W. (2011). Optimasi Pengelolaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu Macan Pada Kelompok Sea Farming Di Pulau Panggang Kabupaten Administratif Kepulauan. Bogor
Indarti, I, Wardana., & Dwiyadi, S. (2013). Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui penguatan kelembagaan di wilayah pesisir kota semarang. BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 17, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 75-88
Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir Pantai Melalui Pendekatan Iczm (Integrated Coastal Zone Management). Prosiding Seminar Nasional tahun 2016. Hal 752-760.
Lilian, H. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pengolah Ikan Asap Di Desa Hative Kecil, Kota Ambon. Maluku : Jurnal Matematika, Saint, dan Teknologi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2015, 26- 34
Mardikanto, T. & Soebianto, P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
Pattiasina, J. R. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB, Bogor.
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan
Qodriyatun, S.N. (2013). Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Batam melalui pemberdayaan masyarakat. Aspirasi: 4(2).
Satria, A. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia Selatan, S., Manoppo, V.E.N., & Darwisito, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Soma Pajeko Di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara.  J. Sosek KP: 13(1)
Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bandung. Aditama
Syamratun, N. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pontianak : Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial | Vol. 13, No. 01.
Wrihatnolo, R. & Nugroho, R.D. (2007). Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Elex Media Komputindo