## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA PADA GENERASI MUDA DEMI MEWUJUDKAN BUDAYA POLITIK PANCASILA
(Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat)

## Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, SPs, UPI, email: arisriswandisanusi@yahoo.com

## ABSTRACT
The young generation is an essential element in a state life. The role of youth, as contained in Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2009 on Youth that says "youths play an active role as a moral force, social control, and agents of change in all aspects of national development". However, the reality of the situation is that there has been a moral degradation and the decreasing of cross- cultural leadership character in the younger generation. Political education as what Ansor PW GP of West Java implemented is one of many attempts to form a cross-cultural leadership character in young generation in order to create Pancasila political culture.
Keywords: political education, cross-cultural leadership, Pancasila political culture, Ansor PW GP of West Java.

## PENDAHULUAN
Generasi  muda  memiliki  posisi  dan  peran yang  sangat  vital  dalam  kehidupan  kebangsaan Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  pada  peran pemuda  seperti  yang  dimuat  dalam  UU  RI  No. 40  tahun  2009  tentang  Kepemudaan  yang berbunyi  pemuda  berperan  aktif    sebagai kekuatan  moral,  kontrol  sosial,  dan  agen perubahan  dalam  segala  aspek  pembangunan nasional.  Peran  pemuda  menjadi  salah  satu kunci  terlahirnya  negara  Indonesia  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  persatuan  di  atas kemajemukan  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dari  beberapa  peristiwa  sejarah Indonesia  yang  memberikan  gambaran  tentang vitalnya  peran  pemuda  yaitu  peristiwa  sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang  menjadi  kunci  terbentuknya  kekuatan pemuda  untuk  bersatu  melawan  penjajahan kolonial  Belanda.  Peristiwa  lain  diantaranya yaitu  perjuangan  pemuda  pada  era  orde  lama dan akhir orde baru.
Permasalahan  yang  mendera  generasi muda  menjadi  latar  belakang  diperlukannya pendidikan politik bagi warga negara Indonesia. Pendidikan  politik  memiliki  peran  penting dalam  menciptakan  bangsa  yang  melek  politik
serta  membentuk  karakter  dan  perilaku  warga negara.  Pendidikan  politik  berpotensi  untuk membentuk  karakter,  watak,  dan  tanggung jawab  warga  negara  yang  demokratis  sehingga dapat  mencapai  peradaban  bangsa  yang  lebih maju.  Peran  pendidikan  politik  menjadi  lebih penting  karena  memiliki  peran  sebagai  alat distribusi  nilai  kebangsaan  bagi  generasi  muda yang  memiliki  posisi  sangat  vital  dalam kehidupan  kebangsaan,  pendidikan  politik sangat  diperlukan  untuk  diselenggarakan.  Hal ini  didasarkan  pada  peran  pemuda  seperti  yang dimuat  dalam  UU  No.  40  tahun  2009  tentang kepemudaan  yang  berbunyi  “pemuda  berperan aktif    sebagai  kekuatan  moral,  kontrol  sosial, dan  agen  perubahan  dalam  segala  aspek pembangunan nasional”. Peran penting pemuda inilah menjadi alasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi  muda.  Pendidikan  politik  sangatlah penting  bagi  generasi  muda  agar  dalam kehidupan  bernegara  bisa  menjadi  partisipan yang bertanggung jawab, sehingga bisa memahami proses penggunaan kekuasaan dalam menegakan  aturan  dalam  masyarakat  dan masyarakat  secara  umum  dapat  menggunakan hak politiknya.
Selain  itu,  pendidikan  politik  menjadi sarana  membentuk  karakater  kepemimpinan pada  generasi  muda.  Hilangnya  karakter kepemimpinan menjadi  masalah tersendiri pada generasi  muda  sehingga  harus  menjadi  agenda berikutnya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan politik.  Dalam  suasana  Indonesia  yang  terdiri atas    masyarakat  majemuk,  perlu  adanya  sosok kepemimpinan antarbudaya pada generasi muda sehingga mampu menjalankan peran kepemimpinan  yang  demokratis  dalam  kondisi bangsa Indonesia yang multikultural dan plural. Pendidikan politik pula ditujukan sebagai sarana menciptakan  generasi  muda  yang  mampu memerankan  posisi  politisnya  dan  mampu menjadi  seorang  pemimpin  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  seperti  yang terkandung  dalam  Pancasila.  Pendidikan  politik dalam  hal  ini  ditujukan  untuk  membentuk generasi  muda  yang mampu  menjadi  pemimpin demi terciptanya budaya politik Pancasila.
Kantaprawira  (1984,  hlm.  29),  budaya politik  tidak  lain  adalah  pola  tingkah  laku individu  dan  orientasinya  terhadap  kehidupan politik  yang  dihayati  oleh  anggota  sistem politiknya. Dalam kacamata Indonesia, Pancasila  sebagai  ideologi  sekaligus  sumber utama kehidupan mengilhami terciptanya suasana dan sistem politik yang berasaskan pada nilai-nilai  Pancasila.  Hal  ini  mendorong  untuk terciptanya  budaya  politik  Pancasila  dalam dinamika  politik  Indonesia.  Hal  tersebut mengilhami  kita  agar  pendidikan  politik Indonesia ditujukan untuk menciptakan generasi muda  yang  mampu  menjalankan  peran  dan posisi  politisnya  dalam  suasana  budaya  politik Pancasila  sehingga  terciptanya  iklim  demokrasi yang  menuntut  partisipasi  warga  negara  yang bernafaskan Pancasila.
Salah satu sarana penyeleggaraan pendidikan  politik  tersebut  adalah  melalui organisasi kepemudaan sebagai langkah pemberdayaan  generasi  muda.  Ada  banyak organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan
pendidikan  politik  tersebut  diantaranya  adalah Gerakan  Pemuda  Ansor.  GP  Ansor  merupakan organisasi  kepemudaan  Islam  yang  merupakan afiliasi dengan Nahdhatul Ulama yang berkomitmen  terhadap  sistem  kenegaraan  yang berpegang  teguh  terhadap  Pancasila.  GP  Ansor sebagai  organisasi  kepemudaan  Islam  dan berkomitmen  terhadap  Pancasila  dirasa  sangat tepat  untuk  melakukan  penelitian  ini  dalam membentuk  karakter  kepemimpinan  lintas budaya  pada  generasi  muda  karena  sebagai organisasi Islam maka dituntut untuk merealisasikan  visi  Islam  yaitu rahmatan  lil ‘alamin (rahmat  bagi  seluruh  alam)  salah satunya membentuk pemimpin lintas budaya ini.
Penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi  kepemudaan  merupakan  salah  satu cara  yang  harus  dilakukan  dalam  dinamika politik Indonesia terlebih ditujukan kepada para generasi  muda  demi  menyongsong  masa  depan politik  Indonesia.  Windari  (2013,  hlm.  10-11) berpendapat:
Sikap  kritis,  idealis,  inovatif,  solider,  dan semangat  juang  tinggi  merupakan  potensi  yang dimiliki  pemuda.  Sehingga  dengan  adanya organisasi  pemuda,  sikap  positif  ini  akan mendorong kegiatan positif untuk nantinya akan mampu  menciptakan  generasi  penerus  bangsa yang  memegang  jabatan  tinggi  menggantikan pemimpin lama ataupun seniornya.
Hal  ini  memberikan  penekanan  bahwa organisasi  kepemudaan  memiliki  peran  yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan potensi generasi muda terlebih dalam  pemahaman  politik  generasi  muda melalui  pendidikan  politik.  Terlebih,  berkaca dari  realita  yang  terjadi  tentang  masalah- masalah yang mendera generasi muda menjadikan  bomerang  bagi  bangsa  Indonesia. Hal ini mengharuskan dilaksanakannya pendidikan  kebangsaan  yang  berdasarkan  nilai- nilai Pancasila. Hal ini pula memberi sumbangsih  besar  terhadap  penyelenggaraan pendidikan politik yang berdasar pada nilai-nilai
Pancasila sehingga mampu membentuk karakter Pancasila bagi para generasi muda.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong  untuk  meneliti  proses  pendidikan politik yang diselenggarakan organisasi kepemudaan GP Ansor yang dianggap memiliki peran  besar  dalam  kehidupan  perpolitikan Indonesia dan menciptakan generasi muda yang memiliki  tanggung  jawab  dan  berpegang  teguh pada nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Hal inilah  yang  menarik  untuk  dijadikan  sebuah penelitian  berjudul  “Implementasi  Pendidikan Politik  dalam  Membentuk  Karakter  Kepemim- pinan Lintas Budaya pada Generasi Muda demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila” terhadap organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat.
Rumusan  masalah  penelitian  sebagai berikut:  1)  Bagaimana  cara  pandang  organisasi kepemudaan  GP  Ansor  Jawa  Barat  dalam memaknai  pendidikan  politik,  kepemimpinan lintas  budaya,  dan  budaya  politik  Pancasila?  2) Bagaimana  peran  organisasi  kepemudaan  GP Ansor  Jawa  Barat  dalam  membentuk  karakter kepemimpinan  lintas  budaya  pada  generasi muda yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan politik? 3) Bagaimana  metode  pembelajaran  politik  di  GP Ansor  Jawa  Barat  dalam  membentuk  karakter kepemimpinan  lintas  budaya  dalam  mewujud- kan  budaya  politik  Pancasila?  4)  Apa  kendala yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pendi- dikan  politik  generasi  muda  di  GP  Ansor  Jawa Barat?  5)  Bagaiamana  upaya  untuk  mengatasi kendala  dalam  penyelenggaraan  pendidikan politik generasi muda di GP Ansor Jawa Barat?
Tujuan  pokok  dari  penelitian  ini  yaitu  1) Untuk  mengetahui  cara  pandang  organisasi kepemudaan  GP  Ansor  Jawa  Barat  dalam memaknai  pendidikan  politik,  kepemimpinan lintas  budaya,  dan  budaya  politik  Pancasila,  2) Untuk  mengetahui  peran  organisasi  kepemuda- an  GP  Ansor  Jawa  Barat  dalam  membentuk karakter  kepemimpinan  lintas  budaya  pada
generasi  muda  yang  berasaskan  pada  nilai-nilai Pancasila  melalui  penyelenggaraan  pendidikan politik,  3)  Untuk  mengetahui  metode  pembel- ajaran  politik  di  GP  Ansor  Jawa  Barat  dalam membentuk  karakter  kepemimpinan  lintas budaya  dalam  mewujudkan  budaya  politik Pancasila,  4)  Untuk  mengetahui  upaya  untuk mengatasi  kendala  dalam  penyelenggaraan pendidikan  politik  generasi  muda  di  GP  Ansor Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif untuk meneliti kehidupan suatu sistem organisasi  kepemudaan.  Metode  penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan  proses  pendidikan  politik dalam  organisasi  sebagai  upaya  membentuk karakter  kepemimpinan  lintas  budaya  demi terciptanya  budaya  politik  Pancasila  pada generasi muda.
Partisipan  penelitian  ini  adalah  ketua umum PW GP Ansor, sekretaris, bendahara, dua orang  wakil  ketua,  dan  wakil  sekretaris.  Lokasi penelitian  ini  yaitu  sekretariat  PW  GP  Ansor Jawa  Barat  yang  beralamat  Jl.  Pasir  Salam  No. 9A  Kelurahan  Ancol  Kecamatan  Regol  Kota Bandung. Teknik pengumpulan data mengguna- kan observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas  penelitian  dengan  menggunakan triangulasi  sumber  dan  teknik  penelitian. Analisis  data  menggunakan  analisis  data kualitatif  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan  tahapan data  reduction , data  display , dan conclusion drawing / verification .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Cara  pandang  organisasi  kepemudaan  GP Ansor Jawa Barat dalam memaknai pendidikan  politik,  kepemimpinan  lintas budaya, dan budaya politik Pancasila
Pendidikan  politik  sebagai  upaya  untuk memberikan pemahaman politik bagi para kader
Ansor  secara  khusus  dan  warga  NU  secara umum sehingga mampu berpikir dan berperilaku  beradasar  pada  pengamalan  nilai- nilai  Aswaja  dan  Pancasila.  Pendidikan  politik sebagai  upaya  menciptakan  pemimpin  lintas budaya dapat dimaknai sebagai upaya membentuk  kader  Ansor  yang  memiliki pemahaman  lintas  budaya  sehingga  mampu menjadi  sosok  seorang  pemimpin  seperti demikian  maupun  melalui  pemahaman  tersebut setidaknya  kader  Ansor  dapat  memberikan penilaian  dan  analisis  terhadap  pemimpin  yang telah  ada  dan  calon  pemimpin  yang  hendak mengikuti  pemilihan  umum  atau  dengan  kata lain  kader  menjadi  pemilih  yang  cerdas. Karakter pemimpin lintas budaya dirasa penting dan  senada  dengan  komitmen  NU  dan  Ansor terhadap  Indonesia  beserta  seluruh  kekayaan bangsanya. Kepemimpinan lintas budaya merupakan  karakter  yang  dibentuk  melalui pendidikan  politik  sehingga  kader  dapat mengaplikasikan  prinsip Rahmatal  lil  ‘alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam  posisi  kader  sebagai  seorang  pemimpin maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Dengan penanaman karakter kepemimpnan lintas budaya  tersebut,  dapat  membangun  suatu budaya politik sebagai  strategi  mencapai  tujuan kebangsaan  Indonesia  yang  berlandas  pada nilai-nilai  bangsa  Indonesia  yaitu  politik  yang berketuhanan,  berperikemanusiaan,  demokrasi, dan berpegang pada nilai keadilan.
Peran  organisasi  kepemudaan  GP  Ansor Jawa  Barat  dalam  membentuk  karakter kepemimpinan  lintas  budaya  pada  generasi muda  yang  berasaskan  pada  nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan politik
GP  Ansor  harus  mampu  membangun generasi muda unggul yang mampu mengamalkan  nilai-nilai  Islam  dan  Pancasila dalam setiap perilakunya, salah satunya melalui penyelenggaraan  pendidikan  politik.  peran  PW GP Ansor Jawa Barat dalam menyelenggarakan
pendidikan  politik  adalah  untuk  membentuk karakter  kepemimpinan  pada  setiap  diri  kader. Hal  ini  diyakini  bahwa  apabila  setiap  kader memiliki karakter kepemimpinan maka memberikan  peluang  yang  sangat  besar  untuk mampu  membimbing  dirinya  menjadi  lebih baik.  Begitu  pula  apabila  menduduki  kursi kekuasaan  sebagai  seorang  pemimpin  maka  ia kan mampu membawa bangsa Indonesia ke arah perubahan  yang  lebih  baik.  NU  sebagai organisasi  Islam  sangat  mendukung  syariat Islam  untuk  dijadikan  dasar  negara  Indonesia, namun  dengan  kondisi  sosial  masyarakat Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung pula dalam Al-Qur’an.
Pelatihan kepemimpinan kader merupakan upaya  menanamkan  karakter  kepemimpinan pada  diri  kader  sehingga  mampu  menjalankan perannya  sebagai  warga  NU  dan  Indonesia. Pelatihan  kepemimpinan  adalah  agenda  GP Ansor  yang  dianggap  memberi  kontribusi  yang besar  terhadap  pembentukan  generasi  muda yang  unggul.  Contoh  peran  aktif  GP  Ansor dalam  penyelenggaraan  pendidikan  politik untuk  membentuk  karakter  kepemimpinan dibuktikan  pada  posisi  ketua  PW  GP  Ansor periode  ini  adalah  mantan  anggota  DPRD Kabupaten Sumedang dan mengikuti pertarungan  politik  dalam  pemilihan  kepala daerah  Kabupaten  Sumedang.  Begitu  sekretaris saat ini menduduki posisi ketua KPU Kabupaten Purwakarta. Pendidikan politik bertujuan membentuk  generasi  muda  yang  memiliki kesadaran  menuju  pada  tingkah  laku  yang  baik salah satunya pembentukan karakter kepemimpinan  menjadi  agenda  Ansor  dalam membentuk  generasi  muda  yang  unggul.  Peran GP  Ansor  adalah  membentuk  generasi  muda Ansor  memiliki  karakter  kepemimpinan  yang mencerminkan prinsip-prinsip umat terbaik atau yang disebut Mabadi Khaira Ummah . Distribusi kader  merupakan  langkah  selanjutnya  dari rangkaian pendidikan politik di PW GP Ansor.
Metode  pembelajaran  politik  di  GP  Ansor Jawa  Barat  dalam  membentuk  karakter kepemimpinan lintas budaya dalam mewujudkan budaya politik Pancasila
Menciptakan pemimpin lintas budaya bagi para  kader  haruslah  dibekali  pemahaman  awal dan mendasar terkait kepemimpinan dan materi ke-Indonesia-an.  program  pendidikan  politik yang diselenggarakan GP Ansor seperti diungkap  N1  yaitu  Pelatihan  Kepemimpinan Dasar  (PKD)  yang  menjadi  kewenangan Pimpinan  Cabang  (PC)  GP  Ansor  pada  tingkat kabupaten/kota  sedangkan  Pimpinan  Wilayah (PW)  GP  Ansor  pada  tingkat  provinsi  bertugas memfasilitasi,  asistensi,  dan  pendampingan. Namun  PKD  ini  dalam  kondisi  tertentu  dapat menjadi  kewenangan  PW  GP  Ansor  sebagai penyelenggara.  Pembelajaran  politik  dalam program  PKL  yang  diselenggarakan  oleh  PW GP  Ansor  terletak  pada  materi-materi  pokok yang  diberikan  yaitu  Ahlussunnah  wal  jama’ah II, ke-NU-an II, ke-GP Ansor-an II, kepemimpinan  efektif,  manajemen  organisasi, komunikasi, kerjasama dan networking, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah,  manajemen  konflik,  dan  lobby  dan negosiasi.  PKL  merupakan  lanjutan  dari  PKD yang mencakup materi pokok yaitu Ahlussunnah wal jama’ah I, ke-Indonesiaan dan kebangsaan,  ke-NU-an  I,  ke-GP  Ansor-an  I, amaliyah  dan  tradisi  keagamaan  NU,  dan pengantar  dasar  keorganisasian.  Selain  materi pokok  tersebut,  dapat  ditambahkan  materi muatan  lokal  atau  materi  pendukung  meliputi materi-materi  disesuaikan  dengan  kebutuhan lokal, potensi daerah, dan kepentingan kaderisasi di daerah yang bersangkutan.
Adapun  metode  pembelajaran  meliputi ceramah, brainstorming, diskusi, focus  group discussion (FGD), game dan dinamika kelompok,  penugasan,  studi  kasus,  praktek, rihlah /turun  lapangan,  dan  pengamatan  proses melalui  pendekatan  pedagogi  dan  andragogi. Pengembangan  kader  dilakukan  dalam  bentuk
diskusi,  kursus  aswaja,  pelatihan  kepemim- pinan,  pendidikan  bela  negara,  pelatihan kecakapan  hidup,  pelatihan  BMT  (Baitul  Maal wa  Tamwil),  pelatihan  pengembangan  profesi, dan  pelatihan  pengembangan  kader  sesuai kebutuhan. Pendidikan politik merupakan bentuk  upaya  berkesinambungan  tidak  cukup sebatas dalam tahapan kaderisasi dengan materi- materi  tertentu  namun  harus  berlanjut  pada tahap  pengembangan  sehingga  kader  dapat berlanjut pada pelatihan yang lebih praksis.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyeleng- garaan  pendidikan  politik  generasi  muda  di GP Ansor Jawa Barat
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  adalah sikap  apatis  dari  masyarakat  NU.  Salah  satu kelemahan  NU  adalah  belum  bisa  bersatunya seluruh  masyarakat  NU  sehingga  sistem  yang dibangun  belum  kuat.  Apatisme  menjadi kendala mendasar yang terjadi pada masyarakat NU  sampai  saat  ini.  Kendala  selanjutnya terletak  pada  pendanaan  organisasi  terlebih terkait orientasi personal yang pragmatis banyak kader  yang  justru  mementingkan  kepentingan pribadinya menjadikan GP Ansor sebagai media untuk mencapai kekuasaan. Kemudian, mengingat  kader  Ansor  di  setiap  daerah terhitung  relatif  banyak,  menuntut  efektifias pendistribusian  kader  yang  dihadapkan  pada kapasitas,  potensi  dan  kompetensi  kader  yang beraneka  ragam  sehingga  memerlukan  waktu untuk  bisa  mendistribusikan  secara  tepat. Terakhir, kedala yang dihadapi adalah pemerintah  yang  dirasakan  membebankan Ansor  dalam  penyelenggaraan  pendidikan politik  dan  pemecahan  konflik-konflik  yang terjadi pada masyarakat NU.
Upaya  untuk  mengatasi  kendala  dalam penyelenggaraan  pendidikan politik  generasi muda di GP Ansor Jawa Barat
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi kendala  terkait  apatisme  masyarakat  NU
terhadap  gerakan  Ansor  Jawa  Barat  yaitu melalui  penyuluhan    keagamaan  dalam  bentuk pengajian dari mesjid ke mesjid yang dilakukan oleh  para  pengurus,  senior,  dan  ulama-ulama NU.  Penyuluhan  keagamaan  yang  disisipkan isu-isu  ke-Indonesia-an.  Kemudian,  pemberda- yaan organisasi  NU  yaitu  revitalisasi  organisasi pelajar  NU  seperti  IPNU  dan  organisasi kemahasiswaan PMII. Upaya mengatasi masalah  keuangan  organisasi  yaitu  amal  usaha, iuran  anggota,  kerja  sama  dengan  pesantren tempat diselenggarakannya program pendidikan politik, dan adanya bantuan dari NU dan alumni merupakan  langkah  pemecahan  masalah  terkait pendanaan organisasi. Selanjutnya terkait efektifitas  pendistribusian  kader,  dilakukan seleksi dan verifikasi agar mampu menempatkan  kader  sesuai  dengan  kapasitas dan  potensi  kader.  Meskipun  membutuhkan waktu  yang  cukup  panjang,  namun  hal  ini diperlukan demi kebaikan kader dan organisasi. Dan  upaya  terakhir  yaitu  melalui  optimalisasi potensi  organisasi  dilakukan  sebagai  jawaban atas  kurangnya  daya  dukung  pemerintah  dalam penyelenggaraan pendidikan politik.

## Pembahasan Penelitian
Cara  pandang  organisasi  kepemudaan  GP Ansor  Jawa  Barat  dalam  memaknai  pendi- dikan  politik,  kepemimpinan  lintas  budaya, dan budaya politik Pancasila
Pedidikan  politik  GP  Ansor  merupakan langkah yang ditempuh untuk membentuk kader yang  mampu  pribadi  mandiri  sebagai  insan politik.  Dalam  konteks  sosial,  ekonomi,  dan budaya, pendidikan politik tidak menonjol pada arah  kecerdasan  (intelektual)  namun  lebih  pada kecerdasan  moral  individu  dalam  berhubungan dengan individu lain dan masyarakatnya. Hal ini menggambarkan  bahwa  seseorang  yang  melek politik  atau  insan  politik  akan  lebih  mudah berbaur  dengan  masyarakatnya,  karena  mampu berhubungan dengan penuh tanggung jawab dan sadar akan kedudukannya dalam masyarakat.
Seorang  ahli  yaitu  Hajer  dalam  buku political  education dari  Robert  Brownhill  dan Patricia  Smart  dalam  Sadeli,  dkk  (2009,  hlm. 19)  mengatakan  bahwa,  pendidikan  politik adalah  usaha  membentuk  manusia  menjadi partisipan  yang  bertanggung  jawab  dalam politik,  sehingga  masyarakat  mengerti  tentang hak  politiknya.  Senada  dengan  pendapat  Hajer, Kartono (2009, hlm. 64) menyebutkan bahwa:
Pendidikan  politik  adalah  upaya  edukatif yang  intensional,  disengaja  dan  sistematis untuk  membentuk  individu  sadar  politik, dan  mampu  menjadi  pelaku  politik  yang bertanggung  jawab  secara  etis/moril  dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
GP  Ansor  menyadari  bahwa  pendidikan politik  merupakan  bentuk  persiapan  bagi organisasi  dalam  memenangkan  pertarugan politik  kekuasaan.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa pendidikan  politik  GP  Ansor  juga  merupakan wana  untuk  membentuk  kader  yang  mampu menduduki tampuk kekuasan dalam pemerintahan.  Hal  ini  dilatarbelakangi  atas realitas  yang  ada  bahwa  untuk  mencapai perubahan dan perbaikan secara masif, diperlukan  kekuatan  sistem  yang  menuntut untuk  menciptakan  kebijakan  yang  mendukung visi  dan  misi  GP  Ansor  yang  tidak  lain  sejalan dengan Indonesia. Komitmen NU dan GP Ansor tidak lain adalah untuk menjaga keutuhan NKRI dari  segala  bentuk  ancaman  yang  datang  baik bersifat  internal  maupun  eksternal.  Ancaman dari  dalam  muncul  atas  ketidakadilan  yang dirasakan  warga  negara  pada  berbagai  daerah dan  karakteristik  bangsa  Indonesia  yang multikultural  dan  plural  yang  cenderung mengarah  pada  terjadinya  konflik  horizontal apabila tidak ada sosok yang mampu mengelola konflik  tersebut.  Begitu  pula  ancaman  yang berasal  dari  luar  seperti  pesatnya  arus globalisasi  justru  dapat  menggerus  keutuhan NKRI jika tidak mampu untuk disaring.
Kesadaran  tinggi  warga  negara  terhadap hak  dan  kewajibannya  merupakan  salah  satu
indikator  terbentuknya civil  society Indonesia.
Hal  tersebut  disadari  penuh  oleh  GP  Ansor bahwa  pendidikan  politik  dalam  sudut  pandang politik  sehari-hari  merupakan  upaya    mencipta- kan  suasana  masyarakat  madani  Indonesia.  GP Ansor memandang civil society Indonesia dapat terwujud  jika  perilaku  bangsa  Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai-Islam dan Pancasila  sebagai  nilai  luhur  bangsa  Indonesia. Maka karakter kepemimpinan menjadi hal yang wajib  dimiliki  agar  mampu  membimbing  diri para  kader  dalam  menjalankan  hak  dan kewajibannya.  “ Setiap  orang  di  antara  kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung  jawab  atas  kepemimpinannya” (HR Bukhari dan Muslim). Hadist diriwayatkan Bukhori Muslim ini mendasari GP Ansor untuk membentuk  kader  yang  memiliki  karakter kepemimpinan dalam dirinya masing-masing.
Demi  mencapai civil  society Indonesia, secara  umum  pendidikan  politik  bertujuan seperti tercantum dalam Inpres RI No. 12 tahun 1982 yaitu:
Menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar  akan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945  sebagai  salah  satu  usaha  untuk membangun  manusia  seutuhnya,  yang perwujudannya  akan  tercermin  dalam sejumlah  ciri  watak  dan  kepribadiannya sebagai  berikut:  1)  Sadar  akan  hak  dan kewajiban  serta  tanggung  jawab  terhadap kepentingan  bangsa  dan  negara  yang terutama  diwujudkan  melalui  keteladan;  2) Secara sadar taat pada hukum dan Undang- Undang Dasar; 3) Memiliki disiplin pribadi, sosial,  dan  nasional;  4)  Berpandangan  jauh ke  depan  serta  memiliki  tekad  perjuangan untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih maju,  yang  didasarkan  pada  kemampuan objektif bangsa; 5)
Secara sadar mendukung  sistem  kehidupan  nasional secara  demokratis;  6)  Aktif  dan  kreatif dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara khususnya dalam usaha; 7) Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan  kesadaran  akan  keanekaragaman bangsa; 8) Sadar akan perlunya
pemeliharaan  lingkungan  hidup  dan  alam secara  selaras,  serasi,  dan  seimbang;  9) Mampu  melaksanakan  penilaian  terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber  dari  luar  Pancasila  dan  UUD 1945  atas  dasar  pola  pikir  atau  penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945 Oleh  karena  itu,  karakter  kepemimpinan lintas  budaya  menjadi  suatu  keharusan  yang dimiliki  oleh  setiap  kader  baik  dalam  posisinya sebagai pemegang kekuasaan maupun posisinya sebagai  warga  negera  biasa.  Diyakini  bahwa tidak akan mungkin tercipta suatu keharmonisan Indonesia  jika  hanya  penguasa  yang  memiliki karakter  kepemimpinan  lintas  budaya.  Maka, GP  Ansor  menghendaki  seluruh  kader  Ansor harus  memiliki  karakter  kepemimpinan  lintas budaya.  Hal  ini  yang  menjadi  inti  dari  teori kepemimpinan  situasional  yang  menjadi  dasar kepemimpinan  lintas  budaya  yaitu  adanya kematangan  pemimpin  dan  warga  negara  yang dipimpinnya  sehingga  terjadi  pola  komunikasi yang efektif di  dalamnya. Kepemimpinan lintas budaya  menjadi  tipe  ideal  yang  dibutuhkan Indonesia  mengingat  untuk  mencapai  tujuan bersama  di  atas  budaya  yang  berbeda.  Akiga dan  Lowe  (2004,  hlm.  2)  mendefinisikan kepemimpinan lintas budaya sebagai berikut.
the  ability  of  an  individual  (the  leader)  to intentionally  and  unequally  influence  and motivate  members  of  a  culturally  different group  toward  the  achievement  of  a  valued outcome  by  appealing  to  the  shared knowledge  and  meaning  systems  of  that culturally different group
Karakater  kepemimpinan  lintas  budaya sangat  diperlukan  Indonesia  yang  memiliki karakteristik  kebudayaan  yang  beraneka  ragam. Suatu  hal  yang  mustahil  ketika  Indonesia  harus diseragamkan menjadi satu kebudayaan Indonesia  di  atas  beraneka  ragamnya  kebuda- yaan  tersebut.  Namun  juga  keanekaragaman tersebut  tidak  mungkin  pula  dibiarkan  secara alami  karena  dapat  merongrong  integritas bangsa  Indonesia  dengan  memunculkan  sikap etnonasionalisme  yang  berujung  pada  separa-
tisme. Maka, pemimpin yang memiliki karakteristik kepemimpinan lintas budaya ditujukkan untuk menciptakan bangsa Indonesia menjadi  manusia  antarbudaya  yang  mampu bersatu  demi  mewujudkan  tujuan  Indonesia tanpa melepas karakter budaya lokal. Budimannsyah  dan  Suryadi  (2008,  hlm.  175) mendeskripsikan  bahwa  manusia  antarbudaya memperlihatkan  sikap  agak  etnosentris  dan lebih  menghargai  perbedaan  budaya  dengan perasaan  dan  perilaku  yang  toleran  dan  bisa memadukan  perbedaan-perbedaa.  Tidak  bisa dipungkiri  bahwa  realitas  kenegaraan  yang berdiri  di  atas  kemajemukan  memberikan peluang  besar  terjadinya  perilaku  etnosentris dan  etnonasionalis  yang  dapat  berdampak  pada perpecahan.  Melalui  pendidikan,  hal  tersebut dapat diminimalisir  dengan menghasilkan manusia  antarbudaya  yang  memiiki  karakter kepemimpinan  lintas  budaya.  Hal  ini  menjadi agenda GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan  yang memiliki  komitmen terhadap persatuan  Indonesia  di  atas  keanekargaman budaya bangsa.
Salah satu kompetensi yang harus dimiliki pemimpina  lintas  budaya  adalah  komunikasi antarbudaya.  Sitaram  (Budimannsyah  dan Suryadi,  2008,  hlm.  165)  mendefinisikan komunikasi  antarbudaya  sebagai  seni  untuk memahami dan saling mengerti antara khalayak yang berbeda kebudyaan. Selanjutnya Samovar, dkk. (2010, hlm. 13) menyebutkan:
Komunikasi  antarbudaya  terjadi  ketika anggota dari satu budaya tertentu memberikan  pesan  kepada  anggota  dari budaya yang lain. Lebih tepatnya, komunikasi antarbudaya melibatkan
interaksi  antara  orang-orang  yang  persepsi budaya  dan  sistem  simbolnya  cukup berbeda dalam suatu komunikasi.
Komunikasi menjadi kunci utama berjalannya  roda  organisasi.  Begitu  pula diperlukan  komunikasi  yang  efektif  dari pemimpin terhadap warga negara yang dipimpinnya.  Pendidikan  politik  GP  Ansor
ditujukan untuk menciptakan karakter kepemimpinan  lintas  budaya  bagi  para  kader sehingga mampu memiliki perilaku politik yang berlandaskan  pada  nilai-nilai  Pancasila.  Batawi (2013, hlm. 30) menyebutkan bahwa pendidikan politik  sebagai  proses  penyampaian  budaya politik  bangsa,  mencakup  cita-cita  politik maupun  norma-norma  operasional  dari  sistem organisasi  politik  yang  berdasarkan  nilai-nilai Pancasila.  Pemahaman  lintas  budaya  yang dimiliki  kader  memberikan  dorongan  untuk membentuk  situasi  politik  yang  mencerminkan pluralistik  seperti  yang  terkandung  dalam Pancasila. Maliki (2010, hlm. 179) mengatakan:
Kondisi  yang  diyakini  bisa  memperkuat budaya politik pluralistik yaitu (1) wawasan kebangsaan  yang  tidak  mematikan  plural- isme,  (2)  budaya  multikultural  yang  kuat, (3)  penyelenggara  birokrasi  pemerintah yang  terbuka,  (4)  generasi  yang  mewarisi budaya  positif  untuk  pluralisme  politik, dam (5) komunitas agama yang toleran dan kohesif.
Pendidikan  politik  dalam  membentuk generasi muda yang memiliki karakter kepemimpinan  lintas  budaya  tidak  lain  adalah ditujukan untuk mencapai civil society Indonesia  yang  dapat  dicapai  melalui  sistem politik  yang  berlandaskan  pada  Pancasila. Pendidikan politik diharapkan dapat membentuk perilaku politik kader sehingga dapat membentuk  suatu  sistem  politik  yang  berakar pada  Pancasila.  Gaffar  (2000,  hlm.  99) mengatakan  teori  tentang  budaya  politik merupakan  salah  satu  bentuk  teori  yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Maka,  dalam  membentuk  budaya  politik Pancasila haruslah dipahami sistem politik yang berlandaskan Pancasila. Sebagai upaya membentuk  suatu  sistem  politik,  langkah  awal yang dibangun adalah perilaku politik masyarakatnya.  Hal  ini  disadari  GP  Ansor bahwa pendidikan politik diselenggarakan untuk membentuk  karakter  kepemimpinan  bagi  para kader  sehingga  mampu  mencerminkan  perilaku
politik  yang  berlandaskan  Pancasila.  Kuswandi (2010, hlm. 40) menyebutkan
perilaku  politik  lebih  mengarah  pada tindakan-tindakan  yang  disebabkan  cara pandang  individu  atas  sistem  politik  yang dilaksanakan dalam aktivitas berpolitik dia. Sedangkan budaya politik lebih berkonotasi pada  pelembagaan  dari  perilaku  politik warga  negara  yang  telah  menyatu  dalam aktivitas sosial dan politik” .
Hal  inilah  yang  mendasari  bahwa  awal terbangunnya  budaya  politik  Pancasila  adalah terbentuknya  perilaku  politik  dari  para  generasi muda  Ansor  yang  tidak  lain  dibangun  melalui pendidikan  politik.  Karakter  kepemimpinan lintas  budaya  menjadi  dasar  utama  yang  harus dimiliki  kader  sehingga  mampu  menjalankan perilaku  kehidupan  yang  mencerminkan  Panca- sila  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti  yang diusung  oleh  GP  Ansor  yaitu  mengamalkan nilai-nilai  Pancasila  dalam  semua  aspek kehidupan salah satunya dalam aspek politik.
Peran  organisasi  kepemudaan  GP  Ansor Jawa  Barat  dalam  membentuk  karakter kepemimpinan  lintas  budaya  pada  generasi muda  yang  berasaskan  pada  nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan politik
Peran  yang  diberikan  PW  GP  Ansor Ansor Jawa Barat adalah melakukan pendidikan dan  pelatihan  kepemimpinan  kader  demi terbentuknya kararakter kepemimpinan tersebut. Adapun  pendidikan  dan  pelatihan  kepemim- pinan  kader  tersebut  meliputi  sektor  strategi keumatan  dan  kebangasaan  yaitu  terkait kepemimpinan  isu,  kepemimpinan  gerakan kultural,  dan  kepemimpinan  ruhiyah  atau spiritual.  Kepemimpinan  isu  berfokus  pada  isu pluralisme,  perubahan    sosial,  penuntasan problem  sosial, dan  demokrasi. Adapun kepemimpinan  gerakan  kultural  berfokus  pada menguatkan  tradisi  NU  dan local  culture. Sedangkan kepemimpinan ruhiyah atau spiritual berfokus pada rujukan atau referensi keagamaan.  Ketiga  kepemimpinan  ini  dapat
diistilahkan sebagai kepemimpinan lintas budaya  yang  menjadi  agenda  PW  GP  Ansor Jawa  Barat.  Pelatihan  kepemimpinan  yang dilakukan GP Ansor merupakan upaya menjadikan GP Ansor dan kader sebagai bagian dari kehidupan kenegaraan dan mampu memberikan  kemanfaatan  bagi  Indonesia.  Lao Tzu  lebih  dari  2000  tahun  yang  lalu  (Sashkin dan  Sashkin,  2011,  hlm.  7)  menyebutkan Good leadership consist of doing less and being more (kepemimpinan  yang  baik  adalah  mengerjakan sedikit  dan  menjadi  semakin  lebih  baik). Filososi  ini  menjadi  acuan  bahwa  efektifitas kepemimpinan  sangat  diperlukan  dalam  setiap aspek  kehidupan  kenegaraan.  Kepemimpinan lintas  budaya  menjadi  harapan  tersendiri  dalam menyelesaikan  permasalahan  Indonesia  yang muncul di atas perbedaan karakteristik bangsa.
Dalam pandangan NU dan PW GP Ansor Jawa  Barat,  pendidikan  politik  yang  dibangun dalam  membentuk  karakter  kepemimpinan lintas  budaya  pada  generasi  muda  NU  baik  itu dalam mempersiapkan kader untuk terjun dalam dunia  politik  maupun  kemasyarakatan,  tidak lain  adalah  untuk  merubah  dan  memperbaiki bangsa  Indonesia  sesuai  dengan  ajaran  Islam (Aswaja)  dan  Pancasila.  Demi  terciptanya  hal ini,  NU  dan  GP  Ansor  harus  memiliki  peran yang  signifikan  sehingga  dapat  melanjutkan perjuangan  para  ulama  Aswaja  terdahulu  yang mengharapkan  terjadinya  harmonisasi  antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang hidup di Indonesia.  pendidikan  politik  diselenggarakan untuk  membentuk  masyarakat  NU  dan  bangsa Indonesia pada umumnya menjadi warga negara Indonesia  sebagai Mabadi  Khaira  Ummah. Mabadi Khaira  Ummah adalah gerakan pembentukan  identitas  dan  karakter  warga  NU melalui  penanaman  nilai-nilai  yang  dapat dijadikan  prinsip-prinsip  dasar  ( Mabadi )  untuk menjadi  umat  yang  terbaik  ( Khaira  Ummah ). Adapun nilai-nilai tersebut meliputi asshidqu, al amanah/al wafa bil ahdi, atta’awun, al adalah, dan al istiqomah.
Bagi  NU  dan  GP  Ansor,  pendidikan politik menjadi sarana perubahan dan perbaikan atas  penyimpangan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  UUD  1945  saat  ini  yang  justru  tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal tersebut  mendorong NU dan GP Ansor  untuk  membentuk  karakter  kepemim- pinan  lintas  budaya  bagi  generasi  muda  dan warga NU untuk kembali pada khitah 1945 baik dalam  posisinya  sebagai  pemegang  kekuasaan maupun sebagai masyarakat biasa pada umumnya. Adapun khitah 1945 dalam pandangan  NU  dan  GP  Ansor  yaitu  nilai-nilai yang  melandasi  ideologi  adalah  agama,  tradisi, modernitas,  budaya,  dan  aswaja  sehingga menghasilkan  dasar  negara  yang  berpegang pada  nilai  ketuhanan,  kemanusiaan,  kebangsaa, kerakyatan,  dan  keadilan.  Nilai-nilai  tersebut dapat  berdampak  pada  bentuk  negara  yang berpegang  pada  prinsip  persatuan  dan  kesatuan dengan  sistem  politik  permusyawaratan,  sistem ekonomi berpegangan pada kekeluargaan dengan  kondisi  sosial  kemasyarakatan  yang bersifat  komunitarian  dengan  mengedepankan budaya  gotong  royong.  Kondisi  tersebut diyakini  dapat  membawa  Indonesia  sebagai negara berdaulat, bangsa yang bermartabat, dan masyarakat yang maju sejahtera.
Metode  pembelajaran  politik  di  GP  Ansor Jawa  Barat  dalam  membentuk  karakter kepemimpinan lintas budaya dalam mewujudkan budaya politik Pancasila
Pada  dasarnya  pendidikan  politik  GP Ansor merupakan upaya membentuk kader yang memiliki  pemamahaman  politik  secara  teoritis sekaligus  praktis.  Brownhill  dan  Smart  (1989, hlm. 104) berpendapat
we shall use Stradling’s proposals for such a curriculum as a checklist for deciding on priorities.  He  examines  the  contents  of  the political  curriculum  by  dividing  into  three sections:  knowledge,  skills,  and  attitudes and  procedural  values.  He  further  divides knowledge  into  propositional  knowledge,
and practical knowledge and understanding:  skills  into  intelectual  skills, acion skills, and communication skills.
Berdasarkan pendapat tersebut, kurikulum yang  harus  ada  dalam  pendidikan  politik meliputi  pengetahuan,  keterampilan,  dan  nilai prosedural.  Ketiga  bagian  tersebut  harus  ada dalam pelaksanaan pendidikan politik.
Pengetahuan sangat diperlukan sebagai landasan pemahaman untuk bertindak politik. Pengetahuan ini lebih bersifat teoritis, sedangkan  keterampilan  lebih  bersifat  aplikatif yaitu  penerapan  dari  pengetahuan  politiknya dalam  kehidupan.  Perlu  adanya  suatu  nilai prosedural  untuk  dijadikan  acuan  dan  batasan dalam melaksanakan tindakan politiknya.
Pada  ketiga  bagian  tersebut,  terlihat bahwa  dalam  pendidikan  politik  bukan  hanya ditekankan dalam hal pemahaman politik warga negara  yang  bersifat  teoritis  saja,  namun  juga perlu  adanya  suatu  aksi  atau  tindakan  politik dari warga negara setelah memiliki pemahaman politik  tersebut.  Hal  ini  didasari  bahwa pendidikan  politik  bukan  hanya  menjadikan manusia  yang  pintar  politik  secara  intelektualis saja,  namun    seperti  diungkapkan  Kartono (2009,  hlm.  66)  bahwa  pendidikan  lebih menekankan pada kemampuan mawas situasinya  secara  kritis,  menentukan  sikap  yang benar, melatih ketangkasan aksi/berbuat.
Selanjutnya,  Brownhill  dan  Smart  (1989, hlm. 110-111) menyebutkan kurikulum pendidikan  politik  yaitu  sebagai  berikut:  a) An ethical based should be developed, which would include  respect  for  others,  tolerance,  and  an understanding of the principle of treating others as  one  would  like  to  be  treated  oneself;  b)  A consideration of how rules can be changed, and generally  of  how  to  get  things  done;  c)  Nature of rules and authority; d) Concept of obligation to  legitimate  authority;  e)  An  understanding  of some  basic  political  concepts,  e.g.  freedom, equality, justice, the rule of law, and some of the arguments  related  o  these  concepts;  f)  An
understanding  of  tthe  basic  structure  of  central and  local  government;  g)  Some  understanding of the working of the national and international economy;  h)  Some  knowledge  of  recent  British and international history; i) Self-analysis.
Sebagai langkah realisasi dalam memben- tuk  kader  yang  memiliki  pemahaman  secara teoritis  dan  praktis,  maka  GP  Ansor  menyusun program-program  sedimikian  rupa  sehingga mampu  terlaksana  secara  efektif  dan  memberi hasil  yang  positif.  Adapun  program-program pendidikan politik  yang  diselenggarakan adalah melalui  beberapa  tahap  yaitu  pengkaderan, pengembangan,  promosi  dan  pendistribusian kader. Program pengkaderan yang dilakukan GP Ansor  yaitu  Pelatihan  Kepemimpinan  Dasar (PKD),  Pelatihan  Kepemimpinan  Lanjutan (PKL)  dan  Pelatihan  Kepemimpinan  Nasional (PKN).  Adapun  yang  menjadi  kewenangan  PW GP  Ansor  Jawa  Barat  adalah  PKD  dan  PKL. PKD  pada  dasarnya  merupakan  kewengan Pimpinan  Cabang  GP  Ansor  pada  tingkat kabupaten/kota,  namun  dalam  keadaan  tertentu PKD  menjadi  kewenangan  PW  GP  Ansor tingkat provinsi.
Materi  pokok  yang  diberikan  dalam pelaksanaan  PKD  yaitu  Ahlussunnah  wal jama’ah  I,  ke-Indonesiaan  dan  kebangsaan,  ke- NU-an  I,  ke-GP  Ansor-an  I,  amaliyah  dan tradisi  keagamaan  NU,  dan  pengantar  dasar keorganisasian.  Selain  materi  pokok  tersebut, dapat  ditambahkan  materi  muatan  lokal  atau materi  pendukung  meliputi  materi-materi  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  lokal,  potensi daerah,  dan  kepentingan  kaderisasi  di  daerah yang  bersangkutan.  Sedangkan  materi  pokok PKL meliputi  Ahlussunnah wal  jama’ah  II, ke- NU-an  II,  ke-GP  Ansor-an  II,  kepemimpinan efektif,  manajemen  organisasi,  komunikasi, kerjasama dan networking, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, manajemen konflik, dan lobby dan negosiasi.
Pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan kader merupakan langkah yang harus dilakukan
sebagai upaya menciptakan kader yang berkualitas.  Luthans  (Puspitasari,  dkk.  2014, hlm.  3)  mengungkapkan  tiga  faktor  yang mempengaruhi  kepemimpinan  lintas  budaya, yaitu  nilai-nilai  pribadi,  latar  belakang  pemim- pin  dan  kemampuan  interpersonal.  Materi- materi yang disampaikan dalam pendidikan dan pelatihan  kepemimpinan  merupakan  upaya penanaman  nilai-nilai  budaya  Indonesia  dan Aswaja  kepada  kader  sehingga  memiliki  rasa dan  kesadaran  akan  cinta  Indonesia  dan memeliharanya  sesuai  dengan  ajaran  Islam Aswaja.  Selanjutnya,  Yukl  (Puspitasari,  dkk. 2014,  hlm.  3)  juga  memaparkan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kepemimpinan  lintas budaya antara lain variabel budaya nasional dan variabel  situasional.  Materi  terkait  Aswaja  dan ke-Indonesia-an  adalah  materi  utama  yang terdapat  dalam  kurikulum  pendidikan  dan pelatihan  kepemimpinan  kader.  Mengingat kondisi Indonesia yang multikultural dan plural, karakter  kepemimpinan  yang  harus  dimiliki kader adalah berdasar pada karakteristik budaya bangsa. Mengingat komitmen NU yang mengu- sung  prinsip  pengamalan  Islam  yang  tidak bertentangan  dengan  tradisi  budaya  bangsa menjadikan kepemimpinan lintas budaya adalah bagian  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan kepemimpinan kader.
Metode pembelajaran politik dalam pelatihan  kepemimpinan  tersebut  meliputi ceramah, brainstorming, diskusi, focus  group discussion (FGD), game dan dinamika kelompok,  penugasan,  studi  kasus,  praktek, rihlah /turun  lapangan,  dan  pengamatan  proses. Seperti diungkap sebelumnya bahwa pendidikan politik  yang  dilakukan  GP  Ansor  menekankan pada  pemahaman  teoritis  dan  praktis  bagi  para kader. Maka, metode yang dilakukan mengikuti pendekatan yang menyentuh kognisi, afeksi, dan psikomotor.  Hal  ini  disadari  bahwa  kader diharapkan  bukan  hanya  memiliki  pemahaman namun harus mampu melakukan tindakan.
Setelah melawati pelatihan kader, langkah selanjutnya  adalah  pengembangan  kader  yang diorientasikan untuk mempersiapkan kader pada jenjang  pendidikan  kader  yang  lebih  tinggi  dan mengembangkan kompetensi dan potensi khusus  kader  pada  bidang  tertentu.  Pengem- bangan  diorientasikan  untuk  mempersiapkan kader pada jenjang pendidikan kader yang lebih tinggi  dilakukan  dalam  bentu  diskusi,  kursus Aswaja,  pelatihan  kepemimpinan,  dan/atau pendidikan  bela  negara.  Sedangan  pengem- bangan  diorintasikan  untuk  mengembangkan kompetensi  dan  potensi  khusus  kader  pada bidang  tertentu dilakukan  dalam  bentuk perekrutan  pada  kegiatan  dan  keanggotaan  atau kepengurusan  Banser,  pelatihan  kecakapan hidup, pelatihan BMT, pelatihan pengembangan profesi,  dan/atau  pelatihan-pelatihan  pengem- bangan kader sesuai kebutuhan.
Tahapan terakhir dalam rangkaian pendidikan politik GP Ansor yaitu promosi dan distribusi  kader.  Promosi  kader  dilakukan dengan  menempatkan    kader  pada  struktur kepengurusan.  Sedangkan  distribusi  kader dilakukan  dengan  menempatkan  kader  pada lembaga,  institusi,  maupun  profesi  tertentu sesuai  dengan  kapasitas  kader  dan  kepentingan organisasi. Strategi distribusi kader dilaksanakan secara sinergis dengan kondisi dan kebutuhan  setiap  tingkatan.  Promosi  dan distribusi  kader  merupakan  bentuk  lanjutan setelah  mengalami  proses  pendidikan  politik selama di GP Ansor. Kematangan dan kapasitas kader  sangat  menentukan  dalam  promosi  dan distribusi  kader.  Dalam  tahapan  ini  pula, karakter  kepemimpinan  lintas  budaya  dirasa telah  dimiliki  oleh  para  kader  setelah  melewati seluruh  tahapan  materi  kepemimpinan  dan  ke- Indonesia-an  dan  diharapkan  dapat  berdampak baik  bagi  Indonesia  seperti  menjaga  keutuhan NKRI  melalui  posisi  dan  peran  kader  dalam lembaga pemerintah maupun masyarakat. Selain itu,  pemahaman  Islam  dan  Pancasila  dapat menjadi  pengamalan  utama  dalam  setiap  aspek
kehidupan,  terlebih  terkait  budaya  politik Indonesia agar mampu berlandaskan pada nilai- nilai Islam dan Pancasila.
Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan  pendidikan politik  generasi muda di GP Ansor Jawa Barat
Demi  terjaganya  keutuhan  NKRI  dengan segala  khasanah  kekayaan  budaya  bangsa  di dalamnya  yang  sejalan  dengan  komitmen  NU dan GP Ansor, pendidikan politik menjadi tugas penting  yang  mesti  diselenggarakan  sehingga mampu  membentuk  masyarakat  NU  dan  kader Ansor  memiliki  karakter  kepemimpinan  baik dalam  posisinya  sebagai  pemimpin  maupun sebagai warga negara pada umumnya. Kesadaran  akan  pentingnya  hal  ini  mendorong NU  dan  GP  Ansor  untuk  terus  mempersiapkan diri  demi  terciptanya  kondisi  masyarakat  yang dewasa  sehingga  mampu  mewujudkan  visi  dan misi NU dan GP Ansor serta terbentuknya civil society Indonesia.
Namun  dalam  realisasinya,  penyeleng- garaan  pendidikan  politik  yang  ditujukan  untuk membentuk  kader  yang  memiliki  karakter kepemimpinan  dan  mampu  mandiri  dalam segala  bidang  akan  ditemui  beberapa  kendala yang  menjadi  agenda  untuk  dipecahkan. Kendala utama yang dihadapi GP Ansor terletak pada  permasalahan  klasik  yaitu  kesadaran masyarakat  NU  terhadap  pentingnya  gerakan NU dan GP Ansor sebagai bagian penting dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Kartono (2009, hlm.  72-73)  berpendapat  bahwa  kesulitan penyelenggaraan pendidikan politik yaitu antara lain sebagai berikut: a) Amat sulit menyadarkan rakyat  akan  kondisi  diri  sendiri  yang  diliputi banyak  kesengsaraan  dan  kemiskinan,  sebagai akibat  terlalu  lamanya  hidup  dalam  iklim penindasan,  penghisapan,  dan  penjajahan, sehingga  mereka  menjadi  terbiasa  hidup  dalam serba  kekurangan  dan  ketertinggalan.  Sulit mendorong  mereka  ke  arah  konsientisasi  diri mengungkapkan  segala  problema  yang  tengah
dialami; b) Apatisme politik dan sinisme politik yang  cenderung  menjadi  sikap  putus  asa  itu mengakibatkan  rakyat  sulit  mempercayai  usah- usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap  palsu  dan  meninabobokan  rakyat belaka-;  sulit  pula  untuk  mengajak  mereka untuk berpikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak  di  antara  massa  rakyat  yang  takut  pada kemerdekaan (dirinya); c) Dengan latar pendidikan  yang  rendah  atau  kurang,  rakyat kebanyakan  sulit  memahami  kompleksitas situasi  sosial  dan  politik  di  sekitar  dirinya;  d) Para  penguasa  yang  otoriter  cenderung  tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan  pelestarian  rezimnya.  Partisipasi  aktif  dan pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan oleh  rakyat  itu  tidak  dikehendaki,  sebab mengurangi  kebebasan  dan  kekuasaan  organ- organ ketatanegaraan.
NU sebagai sebuah organisasi  Islam  yang memiliki  basis  massa  paling  banyak  di Indonesia  dihadapkan  pada  permasalahan  cerai berainya  masyarakat  NU.  Tingkat  kesadaran masyarakat NU terhadap pentingnya pendidikan politik  sebagai  upaya  perjuangan  NU  dan  GP Ansor dirasakan belum optimal. Pada masyarakat perkotaan, sikap acuh dan hedonisme  menjadi  faktor  utama  rendahnya partisipasi terhadap NU dan GP Ansor sehingga konstribusi dan daya dukung terhadap kemajuan dan  gerakan  NU  dan  GP  Ansor  bisa  dikatakan rendah.  Begitu  pula  pada  masyarakat  pedesaan yang  lebih  cenderung  berpikir  pragmatis  yang hanya  mementingkan  kebutuhan  primer  saja. Memang  tidak  bisa  dipungkiri  hal  tersebut adalah  suatu  kenyataan  yang  dilandasi  atas kebutuhan  yang  tidak  lepas  dalam  kehidupan masyarakat. Pada kenyataan, rendahnya kesadaran  tersebut  berdampak  pada  berkurang- nya  kekuatan  politik  bagi  NU  dan  GP  Ansor dalam mencapai gerakannya
Kendala  lain  yang  dianggap  memberikan dampak pada penyelenggaran pendidikan politik
GP  Ansor  adalah  terkait  keuangan  organisasi.. Penyelenggaraan  pendidikan  politik  melalui program  pelatihan  kepemimpinan  dasar  (PKD) dan  pelatihan  kepemimpinan  lanjutan  (PKL) serta  program-program  lainnya  merupakan kegiatan yang memerlukan pendanaan. Perhatian lebih ditatapkan pada kebutuhan dana dalam  pendistribusian  kader  yang  dipersiapkan untuk  pertarungan  politik  kekuasaan.  Kita ketahui  bahwa  ongkos  politik  demokrasi  dalam pemilihan  umum  sangatlah  besar  sehingga memerlukan dana yang cukup untuk menggapai kemenangan.  Hal  ini  disadari  membutuhkan fokus pemecahan demi tercapainya tujuan.
Terkait pendistribusian kader, hal ini pula menjadi  kendala  tersendiri  ketika  karakteristik, kapasitas,  dan  potensi  kader  yang  beraneka ragam dan banyak menuntut GP Ansor lebih jeli untuk  mampu  menyalurkan  minat  dan  potensi tersebut  secara  tepat.  Mengingat  kompetensi dan  kompetisi  di  Jawa  Barat  yang  cukup  ketat membuat GP Ansor harus mampu mempersiapkan  kader  yang  kompeten  dan memilah  posisi  yang  tepat  sehingga  distribusi kader  lebih  efektif  dan  memiliki  daya  guna. Terakhir  kendala  yang  ditemui  adalah  daya dukung dari pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi  muda.  GP  Ansor  menyadari  bahwa pendidikan  politik  memiliki  peran  penting dalam  usaha  mencerdaskan  generasi  muda. Bukan  melulu  dalam  bidang  politik,  namun dalam  bidang-bidang  yang  lainnya  meskipun pada dasarnya lebih cenderung pada pemahaman  dan  perilaku  politik.  Bukan  suatu hal  mudah  dalam  merealisasikan  pendidikan politik  tersebut  sehingga  diperlukan  kerjasama dan  daya  dukung  pemerintah  agar  mampu terlaksana  dengan  baik.  Memang  diakui  bahwa pendidikan  politik  yang  dilakukan  GP  Ansor dapat  terlaksana  meskipun  dihadapkan  pada kurangnya  daya  dukung  pemerintah.  Namun efektifitas dan output yang dihasilkan akan lebih optimal  jika  ada  dukungan  dari  pemerintah.
Baik  itu  bersifat  bantuan  dana,  penyediaan sarana  dan  media,  ataupun  program  pemerintah yang  mampu  menjadi  penguatan  terhadap  apa yang telah dilakukan GP Ansor. Sampai saat ini belum  dirasakan  dukungan  optimal  dari pemerintah  dalam  menyukseskan  penyeleng- garaan pendidikan politik ataupun program yang mampu memberikan penguatan terhadap pendidikan politik yang diseenggarakan baik itu dalam media massa, penyuluhan, atau lainnya.

## Upaya  untuk  mengatasi  kendala  dalam penyelenggaraan  pendidikan politik  generasi muda di GP Ansor Jawa Barat
Upaya  yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan  rendahnya  kesadaran  masyrakat dan  generasi  muda  NU  adalah  melalui penyuluhan keagamaan dalam bentuk pengajian dari mesjid ke mesjid yang dilakukan oleh para pengurus,  senior,  dan  ulama-ulama  NU. Kendala  apatisme  masyarakt  NU  banyak ditemui  pada  masyarakat  perkotaan  dengan kondisi  masyarakat  yang  hedonis  dan  bersifat acuh  terhadap  gerakan  Ansor  dan  NU.  Melalui penyuluhan keagamaan seperti dalam pelaksanaan peringatan hari besar Islam (PHBI) diharapkan  mampu  mengangkat  kesadaran masyarakat  NU.  Organiasi  NU  dan  GP  Ansor sebagai  organisasi  Islam  yang  komitmen terhadap  NKRI  salalu  mengangkat  isu-isu  ke- Indonesia-an  dalam  setiap  pengajian  keagama- an. Hal ini ditujukan sebagai upaya meningkatkan kepekaan masyarakat NU terhadap  kondisi  realitas  Indonesia  saat  ini. Pemberian  pemahaman  ke-Indonesia-an  yang dibalut dalil-dalil keagamaan memberikan suatu dorongan  dan  stimulus  bagi  masyarakat  NU sehingga mampu memandang Indonesia dengan cara  pandang  keagamaan  yang  luas  berbeda halnya  dengan  organisasi  Islam  yang  bersifat radikal  yang  justru  memandang  Indonesia  dari kacamata agama yang lebih sempit.
Selanjutnya  adalah  upaya  yang  dilakukan dalam menghadapi kendala keuangan
organisasi. Seperti diungkap sebelumnya bahwa GP  Ansor  merupakan  organisasi  kader  yang tidak  memiliki  sumber  pendanaan  yang  tetap. Pada  umumnya  organisasi  kepemudaan  atau organisasi  kemasyarakatan  mendapatkan  bantu- an keuangan dari pemerintah. Namun diakui GP Ansor sampai saat ini belum merasakan bantuan keuangan  dari  pemerintah.  Bukan  dimaksudkan bahwa  GP  Ansor  menjadi  anak  tiri  dari pemerintah, namun hal tersebut dikarenakan GP Ansor memegang prinsip kemandirian sehingga tidak  bergantung  pada  pemerintah.  Sebagai realisasi  prinsip  kemandirian  tersebut,  program yang  dilakukan  adalah  melalui  Baitul  Maal  wa tamwil  (BMT)  yang  terus  digalakan  disetiap tingkat  kepengurusan  GP  Ansor.  BMT  adalah agenda  pengembangan  ekonomi  syariah  yang diemban GP Ansor. Hasil yang diharapkan dari pengembangan progrm ini adalah sebagai sarana ekonomi  Ansor  sehingga  kader-kader  Ansor menjadi  insan  mandiri  secara  ekonomi  yang dapat  membantu  penyelenggaraan  pendidikan politik  GP  Ansor.  Pada  tahapan  selanjutnya mampu menjadi pionir pengembangan ekonomi syariah  yang  berasaskan  Islam  dan  kerakyatan bagi kehidupan ekonomi kenegaraan. Selanjutnya  kendala  yang  dihadapi  adalah terkait  pendistribusian  kader  yang  dihadapkan pada potensi yang dimiliki sekian banyak kader Ansor dan kompetisi serta persaingan yang ketat di  Jawa  Barat  menuntut  GP  Ansor  Jawa  Barat agar mampu memaksimalkan potensi kader dan mematangkan persiapan distribusi kader sehingga  mampu  menenmpati  posisi  yang strategis dalam masyarakat maupun pemerintah. Alangkah  disayangkan  apabila  pendistribusian kader  ini  tidak  mampu  maksimal,  akan  banyak kader  yang  tidak  mampu  berperan  dan memberikan  daya  guna  bagi  dirinya  maupun organisasi bahkan bagi Indonesia.
Terakhir  dalam  menyikapi  kendala  daya dukung  pemerintah , upaya  yang  dilakukan adalah  memaksimalkan  potensi  organisasi  yang telah  dibangun  bertahun-tahun  ke  belakang
lamanya  serta  peran  NU  dalam  sejarah Indonesia  memberikan  pandangan  positif  dari berbagai  elemen  masyarakat  terhadap  GP Ansor.  Hal  tersebut  merupakan  modal  penting yang  dimiliki  GP  Ansor  sehingga  banyak elemen masyarakat  yang mendukung GP Ansor dalam  melaksanakan  pendidikan  politik  dan gerakannya. Selain itu, potensi kader dan posisi alumni menjadi modal selanjutnya dalam upaya mensukseskan  pendidikan  politik  GP  Ansor. Kematangan  kader  dan  alumni  menjadi  potensi organisasi yang harus dimaksimalkan. Setidaknya kematangan yang dimiliki kader dan senior  dapat  berupa  tanggung  jawab  dan  rasa memiliki agar mampu mengembangkan organisasi. Seperti diungkap Rivai dan Mulyadi (2013, hml. 48), kematangan adalah:
Bukan kematangan secara psikologis melainkan  menggambarkan  kemauan  dan kemampuan ( willingness & ability ) anggota dalam  melaksanakan  tugas  masing-masing termasuk  tanggung  jawab  dalam  menyele- saikan  tugas  tersebut  juga  kemauan  dan kemampuan mengarahkan diri sendiri. Jadi, variabel kematangan yang dimaksud adalah kematangan  dalam  melaksanakan  tugas masing-masing  tidak  berarti  kematangan dalam segala hal.

## PENUTUP
Pendidikan  politik  dalam  pandangan  GP Ansor  Jawa  Barat  adalah  upaya  untuk membentuk karakter kepemimpinan pada generasi  muda  NU.  Karkter  kepemimpinan lintas budaya merupakan suatu kesadaran kader Ansor  dalam  menyikapai  karakteristik  bangsa Indoonesia  yang  multikultural  dan  plural sehingga  mampu  mencapai  tujuan  bangsa  dan negara  yaitu civil  society Indonesia  di  atas kemajemukan  bangsa Indonesia.  Karakter kepemimpinan  lintas  budaya  menjadi  modal utama bagi para kader dalam membangun suatu budaya  politik  yang  berlandaskan  pada  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  alat  dan  strategi  untuk pencapaian  tujuan  tersebut.  Penyelenggaraan
pendidikan  politik  yang  ditujukan  untuk membentuk  karakter  kepemimpinan  lintas budaya  merupakan  realisasi  komitmen  NU untuk menjaga keutuhan NKRI dan memberikan perubahan  Indonesia  ke  arah  yang  lebih  baik dan  diridhoi  Alloh.  Peran  PW  GP  Ansor  Jawa Barat  sebagai  bagian  dari  yaitu  melakukan pelatihan dan pendidikan kepemimpinan kepada kader untuk membentuk karakter kepemimpinan lintas  budaya  yang  mencerminkan mabadi khaira  ummah sehingga  dapat  merubah  dan memperbaiki  Indonesia  kembali  pada khitah yang  berakar  pada  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia yaitu khitah 1945.
Rangkaian pendidikan politik yang diselenggarakan  GP  Ansor  Jawa  Barat  meliputi pendidikan  dan  pelatihan  kader,  pengembangan kader,  promosi  dan  pendistribusian  kader. Pendidikan dan pelatihan kader yang diselenggarakan  PW  GP  Ansor  Jawa  Barat meliputi  PKD  dan  PKL  dengan  materi  pokok ke-NU-an,  ke-Indonesia-an  dan  kebangsaa, manajemen  organisasi,  dan  kepemiminan. Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan pedagogi  dan  andragogi  dengan  metode pembelajaran  yaitu  ceramah, brainstorming, diskusi, focus  group  discussion (FGD),  game dan  dinamika  kelompok,  penugasan,  studi kasus,  praktek, rihlah /turun  lapangan,  dan pengamatan proses. Selanjutnya, pengembangan kader  diorientasikan  untuk  mempersiapkan kader pada jenjang pendidikan kader yang lebih tinggi  dan  untuk  mengembangkan  kompetensi dan  potensi  khusus  kader  pada  bidang  tertentu. Adapun  promosi  kader  dilakukan  dengan menempatkan kader pada struktur kepengurusan dan  pendisribusian  kader  dilakukan  dengan menempatkan kader pada lembaga, instansi, dan profei  tertentu  sesuai  kapasitas  kader  dan kepentingan organisasi.
Penyelenggaraan  pendidikan  politik  yang dilakukan  PW  GP  Ansor  Jawa  Barat  menemui beberapa  kendala  yaitu  apatisme  masyarakat
NU sehingga kekuatan massa NU tidak mampu memperkuat  sistem,  keuangan  organisasi  salah satunya  untuk  pendistribusian  kader,  efektifitas pendistribusian  kader,  dan  rendahnya  daya dukung pemerintah terhadap efektifitas pendidikan  politik.  Upaya  yang  dilakukan dalam  menghadapi  kendala  tersebut  yaitu melakukan    penyuluhan  keagamaan  dalam bentuk  pengajian  dan  revitalisasi  IPNU  sebagai media  pengembangan  potensi  pelajar  NU,  amal usaha  dan  iuran  anggota  untuk  memperkuat keuangan  organisasi,  seleksi  dan  verifikasi sebagai  upaya  mengefektifkan  pendistribusian kader,  serta  audiensi  dengan  pemerintah  dan memaksimalkan potensi organisasi demi terlaksana  penyelenggaraan  pendidikan  politik yang efektif dan memiliki nilai manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Artikel Jurnal:
Akiga, dan Kevin B. Lowe. (2004).
Encyclopedia of Leadership: Cross-
Cultural  Leadership .  SAGE Reference
Online .
Batawi, J. W. (2013). Tingkat kesadaran politik pemilih  pemula  dalam  pilkada. Jurnal UNIERA. 2 (2). Hlm. 26 – 52.
Brownhiil,  R.  &  Smart,  P.  (1989). Political Education. London  and  New  York: Routledge.
Budiardjo,  M.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Budimansyah,  D.  &  Suryadi,  K.  (2008). PKn dan  Masyarakat  Multikultural. Bandung: Prodi PKn SPs UPI.
Darmawan,  C.  (2008). Pengantar  Ilmu  Politik. Bandung : Laboratorium Pendidikan
Kewarganegaraan  Universitas  Pendidikan Indonesia.
Djakfar,  Y.  (2009).  Pendidikan  politik  warga negara dalam menciptakan demokrasi  yang berkualitas. Jurnal Online Dinamika. 2 (3), hlm. 41-46.
Gaffar. A. (2000). Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harrison,  L.  (2009). Metodologi  Penelitian
Politik. Jakarta : Kencana.
Hasbullah. (2009).
Dasar-Dasar
Ilmu Pendidikan. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Hermawan, I.C. (2013). Revitalisasi pendidikan politik. Jurnal  Kajian  Pendidikan. 3  (1),
hlm. 9 - 26. Isep. (2013). Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai sebagai
pendidikan  hukum  dalam  mengupayakan internalisasi  hukum  di  kalangan  peserta didik  (studi  kasus  di  Madrasah  Aliyah Negeri  Tanggeung  Kabupaten  Cianjur). Jurnal  Penelitian  Pendidikan. 14  (1).  Hlm. 13 – 20.
Kantaprawira, R. (1984). Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Kartono,  K.  (2009). Pendidikan  Politik  sebagai Bagian  dari  Pendidikan  Orang  Dewasa.
Bandung : Mandar Maju.
Kencana,  I.  (2005). Filasafat  Politik. Bandung: Mandar Maju. Kosasih. (2011). Peran Organisasi Kemahasiswaan sebagai Laboratorium
Pendidikan  Politik  Mahasiswa. Skripsi Sarjana  pada  FPIPS  UPI  Bandung:  Tidak diterbitkan.
Kuswandi,  A.  (2010).  Membangun  gerakan budaya  politik  dalam  sistem  politik Indonesia. Jurnal  Governance. 1  (1).  Hlm.
40 – 50.
Mulyana, D. & Rakhmat, J. (2010). Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan  Orang-Orang  Berbeda  Budaya.
Bandung. Remaja Rosdakarya.
Nasution,  S.  (2009). Metode  Research. Jakarta: Bumi Aksara.
Pidarta,  M.  (2007). Landasan  Kependidikanan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak
Indonesia. Jakarta: Rinek Cipta.
Poespowardojo,  S.  dkk.  (1991). Pancasila sebagai  Ideologi  dalam  Berbagai  Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat.
Puspitasari,  I.  Dkk.  (2014).  Analisis  gaya kepemimpinan  lintas  budaya  ekspatriat (studi  penelitian  pada  PT.  Haier  Sales Indonesia Jakarta Utara). Jurnal
Administrasi  Bisnis  (JAB). 8  (1).  Hlm.  1  – 10.
Rahman,  A.  (2001).  Pendidikan  agama  Islam dan  pendidikan  Islam-tinjauan  epistimologi
dan  isi-materi. Jurnal  Eksis. 8  (1).  Hlm. 2053 – 2059.
Rivai, V. & Mulyana, D. (2013). Kepemimpinan dan  Perilaku  Organisasi. Jakarta:  Rajawali Pers.
Rivai. V. dkk. (2014). Pemimpin dan Kepemimpinan  dalam  Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Sadeli,  Elly  H,  dkk.  (2009). Bedah  Buku Political  Education  dari  Robert  Brownhill dan  Patricia  Smart. Bandung:  Kencana Utama.
Samovar,  L.  dkk.  (2010). Komunikasi  Lintas Budaya (Communication Between Culture).
Jakarta: Salemba Humanika.
Sashkin,  M.  &  Sashkin, M.  G.  (2011). Prinsip- Prinsip Kepemimpinan. Jakarta: Erlangga.
Siagian, S. (2010). Teori & Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
Alfabeta CV.
Sukardjo,  M.  &  Komarudin,  U.  (2009).
Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo
Persada.
Sulasman,  &  Gumilar,  S.  (2013). Teori-Teori Kebudayaan  dari  Teori  hingga  Aplikasi. Bandung: Pustaka Setia.
Surbakti,  R.  (2010). Memahami  Ilmu  Politik. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
Suwarno,  W.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Wibowo.  (2011). Budaya  Organisasi  Sebuah Kebutuhan  untuk  Meningkatkan  Kinerja Jangka Panjang. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Widjaja.  A.  (1982). Budaya  Politik  dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES.

## Peraturan Perundangan:
Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  No.
36/2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
Sumber Online dan bentuk lain: Anwarudin, A. (2013). Teori-Teori Kepemimpinan (Leadeship Theory) [ Online ] diakses dari: http://www.slideshare.net/Mazawang/teori- teori-kepemimpinan-28358527