## IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH DI KOPERASI SEMBADA GUNA SYARIAH TAKERAN
Rini Wulandari & Moch Tholhah Email: rini.dari.dr@gmail.com

## Abstrak
Koperasi    Sembada  Guna  Syariah  (KSGS)  Takeran  menawarkan  pembiayaan  dengan  akad murabahah .  Namun  dalam  prakteknya  tidak  membelikan  barang  yang  dibutuhkan  namun  memberi modal.    Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  (1)  Bagaimana  pelaksanan  pembiayaan  dengan akad murabahah di  Koperasi Sembada  Guna Syariah Takeran? (2) Bagaimana tinjauan  hukum Islam terhadap  pelaksanaan  pembiayaan  dengan  akad murabahah di  Koperasi  Sembada  Guna  Syariah Takeran?
Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris.  Melalui pendekatan ini akan diketahui pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah di Koperasi  Sembada Guna Syariah (KSGS) Takeran.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa:  (1)  Praktek  pelaksanaan  pembiayaan murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah dilaksanakan dengan  memberikan  biaya secara  tunai,  bukan dengan membelikan barang. (2) Akad pembiayaan murabahah yang telah dipraktekkan oleh Koperasi Sembada Guna Takeran Magetan bila ditinjau dari konsep fiqh ternyata sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’, dan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara koperasi dengan nasabah.
Saran yang diajukan pada penelitian ini adalah (1) Perlu ditambah produk pembiayaan dengan prinsip  syariah  agar  mampu  memberikan  kemudahan  bagi  kaum  muslim.  (2)  Perlu  penerapan  sistem pembiayaan murabahah dengan sebenarnya  agar tercapai  visi  misi  yang telah dicantumkan. (3) Perlu bantuan  dan  pengawasan  yang  lebih  intensif  agar  pembiayaan  dengan  akad  murabahah  dapat  saling menguntungkan.  (4)  Sedapat  mungkin plafond pembiayaan  pada  KSGS  Takeran  ditinggikan  untuk lebih memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, Koperasi .

## PENDAHULUAN
Bank adalah lembaga perantara keuangan atau  biasa  disebut financial intermediary. Artinya lembaga  keuangan yang  dalam aktivitasnya  berkaitan dengan  masalah  uang yang  merupakan  alat  pelancar  terjadinya perdagangan  yang  utama. 1 Menurut  Undang- Undang  Perbankan  No.  10  Tahun  1998  yang dimaksud  dengan  Bank  adalah  badan  usaha
1 Muhammad, Manajemen  Dana  Bank  Syariah,  ( Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 1.
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit/pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak. 2
Menurut  UU  Nomor  21  tahun  2008  tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan  syariah  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  bank  syariah  dan  unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,
2 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana, 2011), 30.
kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatannya. 3
Bank  syariah  adalah  bank  yang  tidak beroperasi  dengan  tidak  mengandalkan  bunga. Bank  islam  atau  biasa  disebut  dengan  bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan  yang  operasional  dan produknya  dikembangkan  berlandaskan  pada Al-Qur’an  dan  Hadist  Nabi  SAW.  Allah  telah menurunkan  larangan  memakan  riba  secara berharap  untuk  mengurangi  kesengsaraan masyarakat,  terdapat  pada  QS.  Al-Baqarah: 275 4
Sedangkan  yang  dimaksud  lembaga keuangan  koperasi,  menurut  Undang-Undang No.  12  tahun  1967  tentang  pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi  ekonomi  rakyat  berwatak  sosial, beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan. 5
Menurut  Undang-Undang  No.  25  tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan  orang  seorang  atau  badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 6
Bank  syariah  pertama  kali  muncul  di Indonesia, berawal dari lahirnya Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  sebagai  sentral perekonomian  yang  bernuansa  Islam,  maka bermunculan  lembaga-lembaga  keuangan  yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank  konvensional  untuk  mendirikan  lembaga
3 Ibid..., . 33.
4 Muhammad, Manajemen  Bank Syari’ah (Yogyakarta:  UPP AMP YKPN, 2002), 36.
5 Lihat  Pasal  3  Undang-Undang  No.  12  tahun  1967  tentang Pokok-Pokok Koperasi.
6 Lihat  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  No.  25  tahun  1992 tentang Perkoperasian.
keuangan  Islam  yaitu  bank  syari’ah. 7 Tetapi karena  operasionalisasi  bank  syari’ah  di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat  kecil  dan  menengah,  maka  muncul usaha  untuk  mendirikan  lembaga  keuangan mikro  seperti  BPR  syari’ah,  BMT  maupun koperasi syariah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanalisasi di daerah-daerah.
Tumbuh  dan  berkembangnya  lembaga keuangan  mikro  syariah  ternyata  saat  ini  telah menjangkau  pelosok  desa.  Terbukti  di  wilayah Desa  Takeran  Kabupaten  Magetan,  juga  telah berdiri lembaga keuangan mikro syariah berupa koperasi  syariah  yang  bernama  Koperasi Sembada Guna Syariah.
Pelaksanaan  akad  dengan  prinsip  syariah yang  banyak  dilaksanakan  oleh  koperasi tersebut salah satunya adalah pelaksanaan akad murabahah.    Akad murabahah yang  dimaksud adalah Murabahah yang berasal  dari  kata Ar- Ribhu yang  berarti an-anmaa’ yang berarti tumbuh dan berkembang, atau Murabahah bisa diartikan juga Al-Irbaah , karena salah satu dari dua  orang  bertransaksi  memberi  keuntungan kepada lainnya.Secara istilah akad jual beli atas barang  tertentu,  di  mana  penjual  menyebutkan harga  pembelian  barang  kepada  pihak  pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan  sesuai  jumlah  tertentu.Dalam  akad Murabahah , penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. 8
Alasan  yang  paling  mendasar  banyaknya akad  murabahah  lebih  banyak  dipergunakan adalah  dalam murabahah ini  risiko  bagi  bank syariah adalah kecil. Secara sederhana, murabahah berarti  pembiayaan  dengan  akad jual  beli  dimana  harga  dan  keuntungan
7 Ahamad  Sumiyanto, Menuju  Koperasi  Modern  (Panduan untuk Pemilik,  Pengelola  dan  Pemerhati  Baitul  maal  wat Tamwii  dalam  format  Koperasi) ,  Yogyakarta:  Debeta,  2008, 23.
8 Ismail, PerbankanSyariah , (Jakarta: Kencana, 2011), 138.
disepakati  antara  penjual  dan  pembeli,  dalam lembaga  keuangan  model  ini  diaplikasikan antara  nasabah  dengan  bank,  nasabah  sebagai pembeli  dan  bank  sebagai  penjual,  dengan harga  dan  keuntungan  disepakati  di  awal. Nasabah  memerlukan  suatu  barang,  bank mengeluarkan  dana  untuk  membeli  barang tersebut,  kemudian  barang  disepakati  dibeli oleh nasabah. 9
Akad  murabahah  adalah  salah  satu  akad yang banyak dipergunakan di dalam pemberian layanan  di  Koperasi  Sembada  Guna  Syariah Takeran.  Namun  dalam  pelaksanaannya  akad pembiayaan  murabahah  ini  dicairkan  dalam bentuk  biaya  maksimal  5  juta  rupiah  untuk berbagai keperluan.
Alasan  inilah  yang  melatarbelakangi penulis melakukan penelitian mengenai:
“Implementasi  Pembiayaan  dengan  Akad Murabahah  Di  Koperasi  Sembada  Guna Syariah Takeran” . PEMBAHASAN 1. Murabahah 1.  Pengertian Murabahah Murabahah berasal  dari  kata Ar-Ribhu yang  berarti an-anmaa’ yang berarti  tumbuh dan berkembang,  atau Murabahah bisa diartikan juga Al-Irbaah , karena salah satu dari dua  orang  bertransaksi  memberi  keuntungan kepada  lainnya.  Secara  istilah  akad  jual  beli atas  barang  tertentu,  di mana  penjual menyebutkan  harga  pembelian  barang  kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan  yang  diharapkan  sesuai  jumlah tertentu.  Dalam  akad Murabahah ,  penjual menjual  barangnya  dengan  meminta  kelebihan atas harga  beli dengan  harga  jual. 1 Bank Islam mengambil murabahah untuk  memberikan pembiayaan  jangka  pendek  kepada  kliennya untuk  membeli  barang  walaupun  kliennya tersebut  mungkin  tidak  memiliki  uang  tunai
9 Muhammad  Syarif  Arbi, Lembaga:  Perbankan,  Keuangan dan  Pembiayaan ,  (Yogyakarta:  BPFE  Anggota  IKAPI,  2013),
233.
untuk  membayar. Murabahah sebagaimana digunakan  dalam  perbankan  islam,  ditemukan terutama  berdasarkan  dua  unsur.  Harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan
berdasarkan
mark-up
(keuntungan). 2
Murabahah didefinisikan oleh para fuqoha sebagai  penjualan  barang seharga biaya/harga  pokok  ( cost )  barang  tersebut ditambah mark-up atau  margin  keuntungan yang  disepakati.  Menurut  Fatwa  DSN  (Dewan Syariah  Nasional)  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan murabahah (DSN, 2003:311) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan  harga  belinya  dan  pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 10
Murabahah berdasarkan  PSAK  102 (paragraf  5)  adalah  akad  jual  beli barang dengan  harga  jual  sebesar  biaya  perolehan ditambah  keuntungan  yang  disepakati  dan penjual  harus  mengungkapkan  biaya perolehan barang  tersebut  kepada  pembeli. 11 Dalam  jual beli  secara  umum,  mekanisme  pembayaran secara  tunai,  dengan  mekanisme murabahah, jual  beli  menjadi  bersifat  tangguh  dalam pembayaran,  serta  penjual  dapat  mengambil keuntungan  dari  barang  tersebutyang  dibeli. 12 Murabahah ,  seperti  yang  dipahami  di  sini, digunakan  dalam  setiap  pembiayaan  di  mana ada  barang  yang  bisa  diidentifikasi  untuk dijual. 13 Dalam  konteks  fiqh, murabahah merupakan  bagian  bahasan  dari  jual  beli ( bay’i ). Murabahah merupakan salah satu jenis jual  beli  bila  dilihat  dari  segi  penukaran.  Dari
10 Wiroso, Jual  Beli  Murabahah (Yogyakarta:  UII  Press, 2005), 13-14.
11 Rizal  Yaya,  Aji  Erlangga  Martawireja,  Ahim  Abdurahim,
Akuntansi Perbankan Syariah:
Teori  dan  Praktik  Kotemporer ,  (Jakarta:  Salemba  Empat, 2014), 160.
12 Ahmad    Dahlan, Bank    Syariah ,  (Yogyakarta:  Teras,  2012), 190.
13 Abdullah  Saeed, Menyoal  Bank  Syariah ,  (Jakarta: Paramadina, 2004), 120.
penukaran,  menurut  Wahbah  al-Zuhayli,  jual beli terbagi kepada lima macam:
a) Bay’ al-musawamah ,  yakni  jual  beli dengan sembarang harga dengan tanpa
mempertimbangkan  harga  awal  atau  harga belinya.
b) Bay’  al-murabahah ,  yaitu  jual  beli  dengan harga  jual  yang  sama  dengan harga  awal ditambah dengan keuntungan.
c) Bay’  al-tawliyah ,  yaitu  jual  beli  dengan harga yang sama dengan harga awal dengan tanpa ada sedikitpun tambahan keuntungan.
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  di atas bahwa murabahah adalah jual beli dengan harga  dan  keuntungan  yang  diketahui.  Dalam konteks  fiqh,  ada  beberapa  syarat  yang  mesti dipenuhi  dalam  akad murabahah .  Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam murabahah ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:
a) Mengetahui harga produk Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar mengetahui  harga  pokok  atau  harga  asal, karena  mengetahui  harga  merupakan  syarat sah  jual  beli.  Syarat  mengetahui  harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukkan bagi jual beli at-tauliyah dan al-wadhiah .
b) Mengetahui keuntungan
Hendaknya margin keuntungan juga diketahui  oleh  si  pembeli,  karena  margin keuntungan  tersebut  termasuk  bagian  dari harga  yang  harus  diserahkan  oleh  pihak pembeli  kepada  pihak  penjual.  Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
Harga  pokok  merupakan  sesuatu  yang dapat  diukur,  dihitung  dan  ditimbang,  baik pada  waktu  terjadi  jual  beli  dengan  penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena  itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang. 14 2. Landasan Murabahah
a. Landasan Hukum Murabahah
14 Yadi Janwari, Lembaga  Keuangan  Syariah ,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015),. 16.
1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
2) PBI  No.  9/19/PBI/2007  jo.  PBI  No. 101/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4) Ketentuan
pembiayaan murabahah
dalampraktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah .
5) Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang mengatur  mengenai  kegiatan  usaha  Bank Umum  Syariah  yang  salah  satunya  adalah pembiayaan murabahah . 15 b. Landasan Syariah Murabahah
1) a) QS. Al-Baqarah(2) ayat 275 ا
ا ٰوَب ِّ رلٱ َم َّرَح َو َعۡيَبۡلٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأ َو   ۗ
Artinya: ”Allah menghalalkan  jualbeli
dan mengharamkan riba”
2) HR. Ibnu Majah
Dari  Shuaib Ar  Rumi  R.A.  bahwa
Rasulullah  SAW  bersabda,  “Tiga  hal  yang di  dalamnya  terdapat  keberkahan  yaitu  jual beli secara tangguh, muqaradhah ( mudharabah )  dan  mencampur  gandum dengan tepung untuk keperluan rumah.” 16 c. Ketentuan Fatwa tentang Murabahah
Ketentuan tentang Murabahah
yang  dikeluarkan  oleh  MUI  adalah  fatwa Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000:
15 Bagya  Agung  Prabowo, Aspek  Hukum  Pembiayaan Murabahah  pada  Perbankan  Syariah ,  (Yogyakarta:  UII Press, 2012),. 29.
16 Rizal  Yaya,  Aji  Erlangga  Martawireja,  Ahim  Abdurahim,
Akuntansi Perbankan Syariah:
Teori  dan  Praktik  Kotemporer ,  (Jakarta:  Salemba  Empat, 2014),  160.
1) Ketentuan Umum Murabahah yang terdapat dalam bank syariah
a) Bank  dan  Nasabah  harus  melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
b) Barang  yang  diperjualbelikan  tidak diharamkan oleh syariah Islam.
c) Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
d) Bank  membeli  barang  yang  dipeerlukan nasabah dan atas  nama  bank sendiri, dan pembelian  ini  harus  sah  dan  bebas  dari riba.
e) Bank  harus  menyampaikan  semua  hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f) Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut kepada  nasabah  (pemesan)  dengan  harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu  secara  jujur  harga  pokok barang  kepada  nasabah  berikut  biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad tersebut, pihak dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i) Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,  akad  jual  beli murabahah harus dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip menjadi milik bank. 17
2) Ketentuan Murabahah kepada  nasabah yang  juga  tertuang  dalam  fatwa  dimaksud adalah sebagai berikut:
17 Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  di  Bank Syari’ah , (Yogyakarta: UII Press,
2009),. 62-63.
a. Nasabah  mengajukan  permohonan  dan perjanjian  pembelian  barang  atau  asset kepada bank.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset  yang dipesannya  secara  sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut  kepada  nasabah  dan  nasabah harus  menemani  membelinya  sesuai dengan perjania yang telah disepakatinya, kearena secara hukum perjanjian tersebut mengikat,  kenudian  kedua  belah  pihak harus membuat kontrak jual beli.
d. Dalam  jual  beli  bank  diperbolehkan meminta  nasabah  untuk  membayar  uang muka  saat  menandatangani  kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayari dari uang muka tersebut. 18
f. Jika  nilai  uang  muka  kurang  dari kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh bank, bank harus dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika  uang  muka  memakai  kontrak  urbun sebagai  alternatif  dari  uang  muka,  maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang  tersebut,  ia  tinggal  memebayar sisa harga.
3. Hutang dalam Murabahah
Secara  prinsip  penyelesaian  hutang  si pemesan dalam transaksi murabahah tidak  ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si  pemesan  kepada  pihak  ketiga  atas  barang pesanan  tersebut.  Apakah  si  pemesan  menjual kembali  barang  tersebut  dengan  keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaiakan hutangnya kepada si
pembeli.Jika  pemesan  menjual  barang  tersebut sebelummasa  angsurannya  berakhir,  ia  tidak wajib  segera  melunasi  seluruh  angsurannya.
18 Ibid... , 63.
Seandainya  penjualan  aset  tersebut  merugi, contohnya  kalau  nasabah  adalah  pedagang juga,  pemesan  tetap  harus  menyelesaikan pinjamnanya sesuaai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang  dilakukan  nasabah  merupakan  akad  yang benar-benar  terpisah  dari  akad murabahah pertama dengan bank. 19 4. Penundaan pembayaran dalam Murabahah
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan  melalui  musyawarah. 20
Bangkrut  dalam murabahah :  jika nasabah  telah  dinyatakan  pailit  dan gagal  menyelesaikan  hutangnya,  bank harus  menunda  tagihan  hutang  sampai ia  menjadi  sanggup  kembali,  atau berdasarkan kesepakatan. 21
Bangkrut dalam Murabahah
Jika  pemesan  yang  berhutang  dianggap pailit  dan  gagal  menyelesaikan  hutangnya karena  benar-benar  tidak  mampu  secara ekonomi  dan  bukan  karena  lalai  sedangkan  ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai  menjadi  sanggup  kembali.  Dalam  hal ini, Allah SWT telah berfirman,
19 Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Press,
2001), h. 105.
20 Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  di  Bank Syari’ah , (Yogyakarta: UII Press, 2009), 64.
21 Khotibul  Umam, Legislasi  Fikih  Ekonomi  dan Penerapannya  dalam  Produk  Perbankan Syariah  Di Indonesia , (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2011), 101.
Artinya: “dan jika  (orang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan.......”(al-Baqarah: 280). 22

## 5.  Rukun dan Syarat Murabahah
Rukun  jual  beli  menurut mahzab Hanafi adalah  ijab  dan  qabul  yang  menunjukan adanya  penukaran  atau  kegiatan  saling memberi  yang  menempati  kedudukan  ijab qabul  tersebut.  Rukun  ini  dengan  ungkapan lain  merupakan  pekerjaan  yang  menunjukan keridhaan dengan adanya penukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
Menurut  Jumhur  Ulama  ada  4  rukun akad jual beli, yaitu:
a. Orang yang menjual
b. Orang yang membeli
c. Sighat (ijab dan qabul)
d. Barang atau sesuatu yang diakadkan
Rukun  jual  beli  menurut  Jumhur  Ulama, selain mahzab Hanafi ada 3, yaitu:
1. Orang yang berakad  (penjual  dan pembeli)
2. Yang  diakadkan  (harga  dan  barang  yang dihargai)
3. Sighat (ijab dan qabul) 23
Adapun  syarat-syarat  dalam murabahah antara lain adalah sebagai berikut:
1. Penjual  memberi  tahu  biaya  modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
6. Jenis Pembiayaan Murabahah Menurut  Muhammad  dalam  bukunya “Model-Model  Akad  Pembiayaaan  Di  Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Di Bank Syariah)”, murabahah dibedakan  menjadi  dua 22 MuhammadSyafi‟i Antonio, Bank SyariahdariTeorikePraktik (Jakarta :GemaInsani Press, 2001), 106.
23 Wiroso, Jual  Beli  Murabahah ,  (Yogyakarta:  UII  Press, 2005), 16.
macam yaitu: murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah tanpa pesanan.
a. Dalam murabahah berdasarkan  pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada
pemesaanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat  bersifat  mengikat  atau  tanpa mengikat  nasabah untuk  membeli  barang yang dipesannya.
Pembayaran murabahah dapat  dilakukan  secara  tuani atau cicilan. 24 b. Murabahah tanpa  pesanan, murabahah ini  termasuk  jenis murabahah yang bersifat  tidak  mengikat. Murabahah ini dilakukan  tidak  melihat  ada  yang  pesan atau  tidak  sehingga  penyedia  barang dilakukan sendiri oleh penjual. 25 7. Implementasi Murabahah di Lembaga
Keuangan Syariah
Murabahah sebagai  bagian  dari  jual  beli yang  ada  transparansi  antara penjual  dan pembeli  dalam  harga  jual  dan  harga  beli  telah banyak diimplementasikan di lembaga keuangan  syariah.  Saat  ini,  bagaimanapun, murabahah lebih  banyak  digunakan  di  aspek pembiayaan,  baik  di lembaga  keuangan  bank maupun di lembaga keuangan bukan bank. 26

## 2. Pembiayaan
Penelitian  ini  akan  membahas  tentang pembiayaan  tanpa  agunan.  Untuk  itu  perlu dikemukakan  pengertian  tentang  pembiayaan itu  sendiri.  Menurut  Undang-undang  Pokok Perbankan  No.  10  tahun  1998,  pengertian pembiayaan  adalah  penyediaan  atau  tagihan yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau
24 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 102-103.
25 Bagya  Agung  Prabowo, Aspek  Hukum  Pembiayaan Murabahah  pada  Perbankan  Syariah ,  (Yogyakarta:  UII Press, 2012), 60.
26 Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015),. 19.
tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 27
Sementara  itu  Kasmir  menjelaskan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan atau bagi hasil. 28 Membahas tentang pembiayaan,  Syafi’i  Antonio  mengemukakan pendapatnya bahwa :
Dalam  perbankan  syari’ah  sebenarnya penggunaan  kata  pinjam  meminjam  kurang tepat  digunakan  disebabkan  dua  hal  :  pertama, pinjaman  merupakan  salah  satu  metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam  adalah  akad  komersial  yang  artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan  untuk  memberikan  tambahan  atas pokok  pinjamannya,  karena  setiap  pinjaman yang  menghasilkan  manfaat  adalah  riba, sedangkan  para  ulama’  sepakat  bahwa  riba  itu haram.  Oleh  karena  itu  dalam  perbankan syari’ah,  pinjaman  tidak  disebut  kredit  akan tetapi disebut pembiayaan. 29
Sedangkan menurut Muhammad mengemukakan pendapatnya bahwa :
Pembiayaan  secara  luas  berarti  finansial  atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam  arti  sempit  pembiayaan  dipakai  untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan  dikaitkan  dengan  bisnis  di  mana pembiayaan  merupakan  pendanaan  baik  aktif maupun  pasif  yang  dilakukan  oleh  lembaga
27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 28 Kasmir, Manajemen Perbankan , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92
29 Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah  Dari  Teori  Ke  Praktek , (Jakarta: Gema Insani, 2001), 170
pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan  aktivitas  berupa  jasa,  perdagangan dan  industri  guna  memaksimalkan  nilai keuntungan. 30

## A. Tujuan Pembiayaan
Menurut Muhammad menjelaskan bahwa  secara  umum  tujuan  pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan  untuk  tingkat  makro,  dan  tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :
a. Peningkatan ekonomi umat,
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
c. Meningkatkan produktivitas,
d. Membuka lapangan kerja baru,
e. Terjadi distribusi pendapatan. 31
Adapun tujuan pembiayaan secara mikro adalah dalam rangka untuk :
a. Upaya memaksimalkan laba,
b. Upaya  memaksimalkan  resiko,  artinya: usaha  yang  dilakukan  agar  mampu menghasilkan  laba  maksimal,  maka pengusaha  harus  mampu  meminimalkan resiko  yang  mungkin  timbul.  Resiko kekurangan  modal  usaha  dapat  diperoleh melalui tindakan pembiayaan
c. Pendayagunaan  sumber  ekonomi,  artinya sumber daya ekonomi dapat
dikembangkan dengan melakukan mixing antara  sumber  daya  alam  dengan  sumber daya  manusia  serta  sumber  daya  modal. Jika  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusianya  ada  akan  tetapi  sumber  daya modalnya  tidak  ada,  maka  dipastikan diperlukan
pembiayaan.
Dengan demikian,  pembiayaan  pada  dasarnya dapat  meningkatkan  daya  guna  sumber- sumber daya ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang
30 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer , (Yogyakarta : UII Press, 2002), 260
31 Ibid , 17
memiliki  kelebihan  sementara  ada  pihak yang kekurangan. 32

## B. Pengertian  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah
Praktek  usaha  koperasi  yang  dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat  serta  mengambil  bagian  penting dalam  memberdayakan  ekonomi  masyarakat. Di  masyarakat  telah  bermunculan  BMT  yang bernaung  dalam  kehidupan  payung  hukum koperasi.  Hal  inilah  yang  mendorong  Menteri Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah untuk  menerbitkan Surat Keputusan Nomor
91/Kep/MKUKM/IX/2004 agar koperasi  BMT  (KSGS)  harus  juga  tunduk dengan  koperasi  yaitu  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
Berdasarkan  ketentuan  yang  disebut Koperasi  Sembada  Guna  Syariah  (KSGS) adalah  koperasi  yang  kegiatan  usahanya bergerak  dibidang  pembiayaan,  investasi  dan simpanan  sesuai  pola  bagi  hasil  (syariah). 33 Dengan  demikian  semua  BMT  yang  ada  di Indonesia  dapat  digolongkan  dalam  KSGS, mempunyai  payung  Hukum  dan  legal  kegiatan operasionalnya  asal  saja  memenuhi  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian  BMT  adalah  balai  usaha mandiri  terpadu  yang  isinya  berintikan  konsep baitul  mal  wat  tamwil,  BMT  sesuai  namanya terdiri dari dua fungsi utama, baitul maal (bait = rumah  maal=  harta)  dimaksudkan  sebagai lembaga  amil,  zakat  (LAZ)  yaitu  menerima titipan  dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah  serta mengoptimalkan  distribusinya  sesuai  dengan peraturan dan amanahnya, baitut tamwil ( bait = rumah, attamwil =  pengembangan  harta) melakukan  kegiatan  pengembangan  usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha mikro  dan  kecil  dengan  antara  lain  mendorong
32 Ibid , 17 – 18
33 KPRI Kipas, KSGS dan UJKS , online pada http://edisi03.blogspot.co.id/2008/08/kjks-dan-ujks.html, diakses 09 Januari 2016 Jam 20:34 WIB
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. 34
Dalam  definisi  operasionalnya  KSGS adalah  lembaga  usaha  ekonomi  rakyat  kecil yang  beranggotakan  orang  atau  badan  hukum berdasarkan  prinsip  syari’ah  dan  prinsip koperasi.  Dalam  melaksanakan  kegiatannya KSGS  mempunyai  asas  dan  landasan,  visi, misi,  fungsi  dan  prinsip-prinsip  serta  ciri  khas yang  dimiliki  oleh  KSGS  sebagai  lembaga keuangan  syari’ah  non  bank  yang  mempunyai legalitas dan berbadan hukum.
Tujuan Pengembangan Koperasi Syariah
Sesuai dengan keputusan Menteri Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan  usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  Bab  II  Pasal  2,  tujuan  pengembangan Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah/Unit  Jasa Keuangan Syariah:
a.  Meningkatkan  program  pemberdayaan ekonomi,  khususnya  di  kalangan  usaha mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi melalui sistem syariah
b.  Mendorong  kehidupan  ekonomi  syariah dalam  kegiatan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia  pada  umumnya  meningkatkan semangat  dan  peran  serta  anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

## PEMBAHASAN

## A. Sekilas Tentang Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran Magetan
Salah  satu  lembaga  yang  mempelopori berdirinya  lembaga  keuangan  syariah  di Kabupaten  Magetan  adalah  Koperasi  Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran Magetan  yang berkantor di Jalan Raya Takeran Magetan. Pada hari  Sabtu  tanggal  5  Juni  2010  diadakan pembukaan  atau  launching  yang  dihadiri  oleh
34 Ahmad  Rodoni  dan  Abdul  hamid, Lembaga  Keuangan Syari’ah , (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 60.
Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah dan  Perindustrian,  para  tokoh  masyarakat, pedagang,  dan  sebagainya.  Hadir  pula  dalam kesempatan  tersebut  Calon  Wakil  Bupati Magetan,  Ali  Samsi  yang  memenangkan Pemilukada  tanggal  12  Mei  2010  yang  resmi akan dilantik tanggal 27 Juli. Beliau menyerahkan bantuan beasiswa secara simbolis kepada  80  orang  siswa  setingkat  SD  dan SLTP. 35
Lembaga  keuangan  ini  merupakan jawaban  dari  problematika  selama  ini  yang dihadapi  oleh  umat  Islam  tentang  masih minimnya  lembaga  keuangan  yang  dikelola secara  syariah.  Potensi  umat  Islam  di Kabupaten  Magetan  sangat  besar  dalam  sektor keuangan,  perdagangan  dan  ekonomi  sehingga dengan  hadirnya  Koperasi  Koperasi  Sembada Guna  Syariah  Takeran  Magetan  diharapkan potensi tersebut dapat didorong lebih maju lagi. Keberadaan  Koperasi  Koperasi  Sembada  Guna Syariah  Takeran  Magetan  diharapkan  mampu mengisi  potensi  tersebut  dan  memberikan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Magetan.
1. Visi Misi dan Tujuan
1) Visi : Menjadi  wadah  yang  diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan  sistim  ekonomi  dan  etika bisnis islami di Indonesia, mandiri, bukan organisasi  pemerintah,  bukan  organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya
2) Misi :
1. Menjadi  wadah  yang  menghimpun seluruh  sumber  daya  yang  ada  dan membangun  sinergi  antar  pemangku kepentingan untuk mempercepat penerapan ekonomi syariah di berbagai bidang.
35 Arsip  Koperasi  Koperasi  Sembada  Guna  Syariah  Takeran Magetan, Company Profil , diambil tanggal 19 Oktober 2015
2. Menjadi wadah dan wahana komunikasi,  informasi,  representasi, konsultasi,  fasilitasi  dan  advokasi dalam rangka membentuk iklim ekonomi yang sesuai syariah.
3. Memelihara  persatuan  dan  kesatuan dari  para  pemangku  kepentingan ekonomi  syariah  sebagai  regulator, ulama, pengusaha, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan lain-lain.
4. Mendorong  dan  memotivasi  anggota untuk meningkatkan kreatifitas, inovasi  dan  pembelajaran  diri  dalam mengembangkan berbagai usaha untuk mencapai maksud dan tujuan Masyarakat Ekonomi Syariah.
5. Menjadi wadah membangun kerjasama dan  kemitraan  dengan  pemerintah, organisasi kemasyarakatan islam, organisasi ekonomi syariah lain, organisasi  profesi,  organisasi  industri dan lain sebagainya dalam mengembangkan  program  percepatan pengembangan ekonomi syariah.
3) Tujuan Meningkatkan  kesejahteraan  anggota dan  pengelola  dengan  mengedepankan nilai-nilai  syariah,  menjunjung  tinggi akhlakul  karimah,  serta  mengutamakan kepuasan anggota. 36
4) Kegiatan
1. Mewujudkan  silaturahmi  diantara pelaku-pelaku  ekonomi,  perorangan dan  lembaga  yang  berkaitan  dengan ekonomi syariah. Membangun sinergi  dan  kemitraan  di  antara perorangan  dan  lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah.
2. Mendorong  pengembangan  aktivitas ekonomi  syariah  sehingga  menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam
36 Arsip  Koperasi  Koperasi  Sembada  Guna  Syariah  Takeran Magetan, Company Profil , diambil tanggal 19 Oktober 2015
kegiatan  usaha  termasuk  dalam  hal investasi maupun pembiayaan. 3. Meningkatkan hubungan antar anggota  dan  otoritas  yang  terkait dengan kegitan ekonomi dan keuangan syariah. Meningkatkan kegiatan  untuk  membentuk  sumber daya insani yang mempunyai akhlak, ilmu dan kemampuan untuk menjalankan  dan  mengembangkan kegiatan  ekonomi  syariah  melalui penelitian, pengembangan dan pelatihan 4. Meningkatkan kesadaran dan
keterlibatan  anggota  dan  masyarakat melalui  berbagai  kegiatan  edukasi  dan sosialisasi,  namun  tidak  terbatas  pada seminar, talkshow, workshop, pameran,  konferensi,  pendampingan, pelatihan dan lain sebagainya.
5. Menginisiasi  dan mengembangkan berbagai lembaga pendukung ekonomi dan keuangan syariah.
6. Mengembangkan hubungan kerja sama dan penyedia informasi serta dukungan bisnis kepada pelaku keuangan syariah di domestik dan luar negeri.
7. Mengembangkan standarisasi /
akreditasi  berbagai  sektor  industri  dan sektor profesi yang sesuai syariah. 8. Mendorong dan memberikan
dukungan  kepada  pemerintah,  DPR dan organisasi regulator lainnya dalam menyediakan  ketersediaan  undang- undang,  peraturan  pemerintah  dan peraturan  lainnya  yang  mendukung masyarakat menerapkan aktivitas
ekonomi syariah. B. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan  pembiayaan  dengan  akad murabahah  di  Koperasi  Sembada  Guna Takeran Magetan Sebagai lembaga keuangan mikro syariah,  Koperasi  Sembada  Guna  Takeran Magetan  dalam  mengembangkan  usahanya,
berkewajiban  mengetahui  hal-hal  yang  dapat mengakibat  suatu  perjanjian  menjadi  sah  atau tidak  ( fasid ).  Hal  ini  dimaksudkan  agar muamalah  berjalan  sah  dan  segala  tindakan jauh  dari  kerusakan  yang  terjadi  dengan  sebab suatu hal yang tidak dibenarkan syara’. Jual beli dalam  hukum  Islam  diperbolehkan,  setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang  telah diatur dalam syari’at Islam. Hukum  murabahah telah  disepakati  oleh  para  ulama  seluruhnya dengan  landasan  “Jual  beli  barang,  dibenarkan syara”.    Adapun  Firman  Allah  yang  dijadikan dalil hukum sewa-menyewa diantaranya adalah
:
1. Al-Qur’an Firman  Allah  Surat  al-Baqarah:233
yang artinya:
“Dan jika  kamu  ingin  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan  pembayaran  menurut  yang patut.  Bertaqwalah  kepada  Allah  dan ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  melihat apa yang kamu kerjakan”.
Surat Al-Kahfi ayat 77; yang artinya
”Maka  keduanya  berjalan;  hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk  suatu  negeri,  mereka  minta dijamu  kepada  penduduk  negeri  itu, tetapi  penduduk  negeri  itu  tidak  mau menjamu  mereka,  kemudian  keduanya mendapatkan  dalam  negeri  itu  dinding rumah  yang  hamper  roboh,  Maka Khidhr  menegakkan  dinding  itu.  Musa berkata:  "Jikalau  kamu  mau,  niscaya kamu mengambil upah untuk itu".
2. Hadist
a. Imam  Bukhori  meriwayatkan  dalam hadis dari Aisyah RA. Menyebutkan, yang artinya:
“Rasulullah  SAW  dan  Abu  Bakar menyewa  seseorang  penunjuk  jalan
yang  ahli  dari  bani  Dail  yang memeluk  Agama  kafir  Quraisy, kedua  beliau  membayarnya  dengan kendaraannya kepada orang tersebut,  dan  menjanjikannya  digua Tsur  sesudah  tiga  malam  dengan kendaraan keduanya”.
b. Hadits riwayat Imam Bukhori : yang artinya “Tiga golongan yang aku
memusuhinya  besuk  dihari  kiamat, yaitu orang yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali,  orang  yang  menjual  orang yang  merdeka  kemudian  makan harganya, dan orang yang
memperkerjakan  orang  lain  dan telah  selesai  pekerjaannya  tetapi tidak memberikan upahnya”.
Pakar-pakar  keilmuan  dan  cendekiawan sepanjang  sejarah  di  seluruh  negeri  telah sepakat  akan  legitimasi  murabahah. 37 Dari beberapa  nash  yang  ada,  kiranya  dapat dipahami  bahwa  murabahah  itu  disyari'atkan dalam  Islam,  karena  pada  dasarnya  manusia senantiasa  terbentur  pada  keterbatasan  dan kekurangan.  Oleh  karena  itu,  manusia  antara yang  satu  dengan  yang  lain  selalu  terikat  dan saling membutuhkan.
Murabahah merupakan salah satu aplikasi keterbatasan  yang dibutuhkan  manusia dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Oleh  karena itu  boleh  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya murabahah  itu  adalah  salah  satu  bentuk aktivitas  antara  dua  pihak  atau  saling meringankan,  serta  termasuk  salah  satu  bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.
Murabahah  merupakan  salah  satu  jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para  ulama  menilai  bahwa  murabahah  itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan. Begitu pula  di  Koperasi  Sembada  Guna  Takeran Magetan,  mekanisme  dana  yang  digunakan
37 Muhammad Syafi’I Antonio, Op.Cit , 35.
untuk pembiayaan didapatkan dari menghimpun
dana dari masyarakat, menyalurkan  pembiayaan,  menerima  dana  dan menyalurkan  dana  zakat,  infaq,  shodaqoh, melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim  dilakukan oleh  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah sepanjang  disetujui  oleh  Dewan  Pengawas Syariah.
Melihat
prosedur pembiayaan murabahah  yang  dipraktekkan  oleh  Koperasi Sembada  Guna  Takeran  Magetan  diatas,  maka bisa  diketahui  secara  pasti  apakah  praktek pembiayaan  sudah  sesuai  dengan  fiqh  ataukah belum.  Hal  ini  bisa  terlihat  dari  syarat  sahnya Murabahah adalah sebagai berikut:
a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
Saling  merelakan  antara  pihak  yang berakad  ini  berdasarkan  firman  Allah:  surat An-Nisa : 29 sebagai berikut :
َﻦوُﻜَﺘ  ﻦأ َّﻻِّا ِّلِّﻄﺎَب ﻠ ﺎِّب ﻢُﻜَﻨ يَب  ﻢُﻜَﻠاَو ﻤَا اوﻠُﻜﺄﺘَﻻ اوُﻨَﻤٰا َﻦ يِّﺬ ﻠاﺎَﻬُ يَ ﺎٰي
ﷲاﻦﺇ  ﻢﻜﺴﻔﻧأ اوﻠﺘﻘَﺘَﻻَو    ﻢﻜ ﻧِّ ﻤ ٍﺾاَرَﺘ  ﻦَﻋ ًﺓَرﺎَﺠِّﺘ
ﺎﻤيﺤر ﻢﻜبﻦﺎﻜ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  bathil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
b. Mengetahui  manfaat  dengan  sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. 38
c. Hendaklah  barang  yang  menjadi  objek transaksi  dapat  dimanfaatkan  kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’
Maksud  dari  syarat  ini  adalah,  kegunaan barang yang diperjualbelikan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara’. 39
Kemanfaatan  yang  dimaksud  mubah  dan tidak  diharamkan  adalah  kemanfaatan  yang
38 Syeikh  Ali  Ahmad  Al-Jurjawi, Tarjamah  Falsafah  dan Hikmah Hukum Islam , (Semarang, Asy Syifa’,1992), 397.
39 Suhrawardi K. Lubis, Op.Cit , 146
tidak  ada  larangan  dalam  syara’,  kemanfaatan itu  tidak  sah  apabila  menyewakan  tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.
Sedangkan Rukun murabahah terdiri dari: a. Sighat  murabahah,  yakni  ijab  dan qabul  berupa  pernyataan  dari  kedua belah pihak yang berakad
(berkontrak),  baik  secara  verbal  atau dalam  bentuk  lain. Jual  beli  itu terjadi dan  sah  apabila  ada  ijab  dan  qabul, baik  dalam  bentuk  perkataan  atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara  kedua  belah  pihak  dalam melakukan  sewa-menyewa. 40 Shighat ijab  dan  qabul  adalah  suatu  ungkapan antara  dua  orang  yang  menyewakan suatu barang atau benda.
Ijab adalah
permulaan penjelasan  yang  keluar  dari  seseorang yang  berakad  yang  menggambarkan kemauannya dalam  mengadakan  akad, siapa  saja  yang  memulai.  Sedangkan qabul  adalah  jawaban  (pihak)  yang lain  sesudah  adanya  ijab,  dan  untuk menerangkan persetujuannya. 41 b. Aqid,  yaitu  pihak  yang  melakukan akad yakni pihak yang
menyewa/pengguna  jasa  (musta’jir) dan  pihak  yang  menyewakan/pemberi jasa (mu’ajjir).
c. Ma’qud alaih/Obyek akad  murabahah, yakni :
1) Manfaat barang dan sewa, atau
2) Manfaat jasa dan upah 42
Dengan  melihat  mekanisme  tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah  yang  dipraktekkan  di  Koperasi Sembada Guna Takeran Magetan ternyata telah
40 Ibid
41 TM.  Hasbi-Ash-Shiddieqy, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,
(Jakarta, Bulan Bintang, 1984), 35
42 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
memenuhi ketentuan-ketentuan syara’. Menurut analisis penulis pembiayaan  yang dipraktekkan oleh Koperasi Sembada Guna Takeran Magetan ini  sudah  sah  karena  syarat-syaratnya  yang telah terpenuhi dengan benar. Namun pembiayaan  pada  Koperasi  Sembada  Guna Takeran Magetan kurang tepat dalam menerapkan  akad  murabahah  karena  dalam murabahah  pemilik  modal  yang  membelikan barang  sedangkan  dalam  praktek  di  Koperasi Sembada  Guna  Syariah  Takeran,  modal diserahkan  langsung  kepada  orang  yang membutuhkan untuk dibelanjakan sendiri;
Murabahah yang  dilakukan  Koperasi Sembada  Guna  Takeran  Magetan  memang tidak  sama  persis  dengan  definisi  murabahah yang dikenal dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dijelaskan bahwa murabahah Murabahah didefinisikan oleh para fuqoha sebagai penjualan  barang seharga  biaya/harga  pokok ( cost )  barang  tersebut  ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati.
Praktek pembiayaan dengan akad murabahah yang  dilaksanakan  di  Koperasi Sembada  Guna  Takeran  Magetan  bukanlah membelikan barang suatu barang untuk diambil manfaatnya  ataupun  mempekerjakan  seseorang untuk diberikan upah. Praktek murabahah yang dilaksanakan  oleh  Koperasi  Sembada  Guna Takeran  Magetan  hanya  menyalurkan  dana talangan  kepada  nasabah  yang  memerlukan untuk  biaya  pendidikan,  kesehatan  dan  biaya penanaman  padi.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  Bapak  Drs.  Arif  Wibowo selaku  Manajer  Koperasi  Sembada  Guna Takeran Magetan sebagai berikut : “Dalam  pembiayaan  dengan  akad murabahah yang  digunakan  untuk  merenofasi  rumah misalnya,  dana  yang  diberikan  oleh  Koperasi Sembada  Guna  Takeran  Magetan  kepada nasabah  itu  bukan  digunakan  untuk  membeli material, akan tetapi digunakan untuk membayar
tukang. Sedangkan dalam pembiayaan pendidikan,
pembiayaan murabahah yang diserahkan kepada nasabah itu
diharapkan  benar  benar  digunakan  dalam pendidikan, bukan untuk hal hal lainnya”. 43
Walaupun  tidak  sama  dengan  fiqh, menurut  analisis  penulis,  hal  ini  sah  karena dilakukan  demi  kemaslahatan  bersama.  Selain itu,  praktek  pembiayaan  yang  diterapkan  oleh Koperasi  Sembada  Guna  Takeran  Magetan telah  sesuai  dengan  Syariah  atas  dasar  fatwa DSN yang menyatakan bahwa obyek murabahah  adalah  manfaat  dari  penggunaan barang  dan/atau  jasa.  Pembiayaan  berdasarkan prinsip  syari’ah  berupa  penyediaan  uang  atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan  antara  BPRS  dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut dalam  jangka  waktu  tertentu,  dengan  imbalan atau ujrah. 44
Secara  teori  dalam  akad murabahah , baik  pada  saat  bertransaksi  ataupun  tidak, penjual  memang  sudah  memiliki  persediaan barang  untuk  dijual  belikan.  Namun  dari  hasil penelitian dalam hal pembiayaan pembangunan rumah  ini  pihak  bank  belum  memiliki persediaan  barang  yang  akan  dijualnya  kepada nasabah. Tetapi salah satu ciri dari pembiayaan murabahah adalah diperbolehkannya bagi bank untuk  memberikan  kuasa  kepada  nasabah sebagai  agen  dari  bank  untuk  membeli  barang atas  nama  bank.  Tidak  terkecuali  dengan nasabah KSGS Sembada Guna dalam mengajukan  pembiayaan  pembangunan  rumah juga  dimungkinkan  untuk  membeli  sendiri bahan-bahan material untuk membangun rumah dengan  kriteria  dan  keinginannya  sendiri, namun  pihak  bank  juga  berhak  melakukan penilaian  terhadap supllier untuk  menentukan apakah supllier tersebut layak atau tidak (sesuai kriteria  yang  sudah  ditetapkan  oleh  bank).  Hal
43 Hasil  wawancara  dengan  Bp.  Drs.  Arif  Wibowo  selaku Manager  Koperasi  Sembada  Guna  Takeran  Magetan,  tanggal 19 Oktober 2015.
44 http:/www.pikiran- rakyat.com/cetak/2006/062006/18/pundi.htm,  diakses  tanggal 18 Oktober 2015, Jam 20.16 WIB.
ini  terjadi  karena  berbagai  alasan  nasabah, misalnya  nasabah  ingin  membangun  rumah dengan  harga  murah  dan  jika  ada  diskonpun menjadi  hak  nasabah,  tetapi  sebagai  lembaga pembiayaan,  bank  memperbolehkan  nasabah membangun  rumah  dengan  spesifikasi  yang diinginkan  dari supllier dengan  mewakilkan atau  memberi  kuasa  kepada  nasabah  dengan menggunakan akad wakalah .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Praktek  pelaksanaan  pembiayaan  dengan akad murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah  dilaksanakan  dengan  memberikan biaya secara tunai, bukan dengan membelikan barang.
2. Akad  pembiayaan  murabahah  yang  telah dipraktekkan  oleh  Koperasi  Sembada  Guna Takeran  Magetan  bila  ditinjau  dari  konsep fiqh  ternyata  sudah  sah  dan  sesuai,  hal  ini dapat  dilihat  dari  akad  pembiayaan  yang dipraktekkan sudah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan  syara’,  dan  dengan adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak yaitu antara koperasi dengan nasabah.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 1. Koperasi  Sembada  Guna  Takeran  Magetan harus  tetap  berkarya  dalam  membangun perekonomian  untuk  menopang  kehidupan bermasyarakat  dengan  cara  islam,  terutama dalam mengeluarkan produk produk pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  agar mampu  memberikan  kemudahan  bagi  kaum muslim.
2. Koperasi  Sembada  Guna  Takeran  Magetan diharapkan dapat menerapkan system
pembiayaan dengan akad murabahah dengan sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah
dicantumkan. Selain itu, diharapkan Koperasi  Sembada  Guna  Takeran  Magetan tidak  hanya  berlebel  syariah  namun  di dalamnya masih menggunakan sistem konvensional hanya untuk menarik nasabah.
3. Perlu  bantuan  dan  pengawasan  yang  lebih intensif  agar  pembiayaan  multijasa  dengan akad murabahah dapat saling menguntungkan. 4. Sedapat mungkin diusahakan plafond pembiayaan  pada  Koperasi  Sembada  Guna Takeran  Magetan  ditinggikan  untuk  lebih memberikan pemenuhan
kebutuhan masyarakat  melalui  kerja  sama  dengan  BRI atau BNI, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad, Manajemen  Dana  Bank  Syariah,
Yogyakarta: Ekonisia, 2004
Ismail, Perbankan  Syariah ,    Jakarta:  Kencana, 2011 Sumiyanto, Ahamad
, Menuju  Koperasi  Modern  Panduan  untuk Pemilik,  Pengelola  dan  Pemerhati  Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi ,
Yogyakarta: Debeta, 2008 Syarif Arbi, Muhammad, Lembaga: Perbankan,  Keuangan  dan  Pembiayaan , Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2013 Wiroso, Jual Beli Murabahah , Yogyakarta: UII Press, 2005 Yaya,  Rizal  Aji  Erlangga  Martawireja,  Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan
Syariah:Teori  dan  Praktik  Kotemporer , Jakarta: Salemba Empat, 2014
Dahlan,  Ahmad    , Bank    Syariah ,  Yogyakarta: Teras, 2012
Saeed,  Abdullah, Menyoal  Bank  Syariah ,
(Jakarta: Paramadina, 2004), 120.
Janwari  ,  Yadi, Lembaga  Keuangan  Syariah ,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offset, 2015 Agung  Prabowo,  Bagya, Aspek  Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan  Syariah ,    Yogyakarta:  UII Press, 2012 Syafi‟i  Antonio,  Muhammad, Bank  Syariah dari  Teori  ke  Praktik Jakarta  :  Gema Insani Press, 2001 Umam,  Khotibul, Legislasi  Fikih  Ekonomi dan  Penerapannya  dalam  Produk Perbankan Syariah  Di  Indonesia , Yogyakarta:  BPFE  Anggota  IKAPI, 2011 Kasmir, Manajemen  Perbankan ,    Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada, 2001 Ahmad  Rodoni  dan  Abdul  hamid, Lembaga Keuangan  Syari’ah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2008 Al-Jurjawi,  Syeikh  Ali  Ahmad, Tarjamah Falsafah  dan  Hikmah  Hukum  Islam , Semarang, Asy Syifa’,1992 Ash-Shiddieqy  ,  TM.  Hasbi-, Pengantar  Fiqh Muamalah ,  Jakarta, Bulan Bintang, 1984