## KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN ASPEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

## Cecep Sutrisna
Fakultas HukumUniversitas Langlangbuana, sutrisna_sutrisna@yahoo.com

## ABSTRAK
Rezim ekonomi internasional telah memasuki fase baru penegasan kembali kedaulatan oleh negara. Pelembagaan  nilai-nilai  ini  telah  berpindah  dari  tata  kelola  internasional  (ke  regional)  ke  tingkat domestik hal ini diterapkan negara mengikuti nilai-nilai hukum ekonomi internasional. Sebuah bentuk baru dari hukum ekonomi nasional hal ini menjadi penting dalam pengembangan hukum dan institusi internasional  dan  domestik.  Perkembangan  kawasan  ekonomi  khusus  sebagai  bentuk  baru  hukum ekonomi nasional yang merupakan bagian sistem hukum ekonomi internasional. Unilateralisme zona ekonomi  khusus  baru  mewakili  jalan  tengah  antara  liberalisasi  sepihak  dan  unilateralisme  agresif. Dengan  demikian,  unilateralisme  zona  ekonomi  khusus  memperkenalkan  lapisan  baru  dalam keseluruhan  sistem  hukum  ekonomi  internasional.  Pertama,  kawasan  ekonomi  khusus  mewujudkan kompromi  baru  antara  Negara  dan  pasar.  Promosi  bisnis  dan  investasi  yang  dikendalikan  negara yang  berlangsung  melalui  zona  ekonomi  khusus  merupakan  kompromi  yang  kompleks  antara liberalisasi  dan  perlindungan  kedaulatan  ekonomi.  Kedua,  promosi  perdagangan  dan  investasi melalui  kawasan  ekonomi  khusus  berbeda  dengan  hukum  ekonomi  internasional.  Liberalisasi perdagangan dan investasi tidak terjadi untuk seluruh negara tetapi untuk yurisdiksi yang terisolasi dalam yurisdiksi nasional yang lebih luas. Secara keseluruhan, unilateralisme zona ekonomi khusus baru  memberikan  wawasan  tentang  masa  depan  hukum  ekonomi  internasional  seperti  yang dibayangkan oleh Negara. Zona ekonomi khusus telah digunakan oleh Negara baik sebagai alternatif dan  sebagai  pelengkap  promosi  perdagangan  dan  investasi  melalui  instrumen  hukum  ekonomi internasional.
Keyword : Kawasan Ekonomi Khusus, WTO, domestik

## PENDAHULUAN
Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Internasional  begitu  cepat.  Namun  stagnasi  terjadi pada  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  telah  menyebabkan  banyaknya  perjanjian perdagangan regional ( regional trade agreements/RTA) di luar kerangka WTO. Kesepakatan regional ini  menjadi  semakin relevan dalam hukum  perdagangan internasional  multilateral . Hukum  Ekonomi  Internasional  tampaknya  baru-baru  ini  memasuki  fase  baru  penegasan kembali  kedaulatan  oleh  Negara,  setelah  periode  yang  panjang  di  mana  dominasinya  atas kedaulatan nasional sering diterima begitu saja.
Negara-negara  mulai  melakukan  kontrol  yang  lebih  besar  atas  rezim  ekonomi internasional  sesuai  dengan  kebutuhan  domestik  mereka,  serta  akhirnya  beralih  ke  hukum domestik.  Sementara  mayoritas  Negara  menerima  nilai  dan  manfaat  dari  dunia  yang terglobalisasi, yaitu menerima begitu saja Hukum Ekonomi Internasional. Kawasan ekonomi khusus  (KEK)  memiliki  peranan  penting  bagi  sistem  ekonomi  internasional.  KEK  dibentuk
dalam  yurisdiksi  suatu  Negara  untuk  tujuan  memperkenalkan  hukum  dan  peraturan  yang berbeda yang biasanya lebih ramah perdagangan dan investasi 1 .
Kawasan ekonomi khusus (KEK) menurut Johanson dan Nilson  adalah suatu kawasan yang  secara  geografis  dan  jurisdiktif  merupakan  kawasan  dimana  perdagangan  bebas, termasuk  kemudahan  dan  fasilitas  duty  free  atas  impor  barang-barang  modal  untuk  bahan baku komoditas eskpor. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, menyebutkan bahwa KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  ditetapkan  untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK merupakan wilayah  yang  lebih  khusus  mencakup  daerah  perdagangan  bebas  (free  trade  zone  /FTZ), daerah  penanganan  ekspor  (export  processing  zone/EPZ),  daerah  bebas  (free  zone/FZ), Kawasan industri (industrial estate/IE), pelabuhan bebas (free port) 2 .
Konsep  pembentukan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  bertujuan  untuk  mendorong perkembangan  ekonomi  sisi  negara  yaitu  adanya  kesempatan  menghasilkan  devisa  secara nasional  dan  regional,  menyerap  tenaga  kerja  bagi  penduduk  dan  sebagai  sarana  alih teknologi, bagi investor, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus karena diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan yang tersedia antara lain dalam penyediaan lahan, infrastruktur  dan kemudahan dalam kepebeaan serta insentif fiskal dan perijinan investasi.
KEK berkembang dengan sangat  cepat   berdampingan dengan sistem hukum  nasional dan  instrumen  internasional  yang  ditawarkan  oleh  Hukum  Ekonomi  Internasional  untuk menarik  investasi  asing  langsung,  seperti  Perjanjian  Perdagangan  Bebas  dan  Perjanjian Investasi  Bilateral  (BIT).  KEK  merupakan  strategi  dalam  persaingan  antar  Negara  untuk memajukan  perdagangan  luar  negeri  dan  menarik  investasi  asing  dengan  menggunakan hukum dalam negeri. Akibatnya, sering mempersulit pilihan berbisnis bagi perusahaan asing. unilateralisme KEK menciptakan hubungan  yang rumit antara hukum  domestik  dan Hukum Ekonomi  Internasional  dan  mengundang  pertimbangan  yang  cermat  tentang  status  hukum KEK dari sudut pandang Hukum Ekonomi Internasional.
Negara-negara  di  kawasan  Asia  mulai  membangun  KEK  sejak  tahun  1970an. Hongkong dan Singapura menerapkan konsep KEK dalam bentuk kebijakan free trade zone sehingga menjadi pendorong munculnya export processing zone dan free trade zone pada 30 negara di  kawasan  Asia, hal  ini diungkapkan oleh Rondinelli. Sedangkan pemerintah China dan  India  membentuk  KEK  untuk  mendorong  pembangunan  ekonomi.  Data  empiris menunjukkan KEK di kedua negara ini muncul sebagai stimulus yang penting dalam menarik investor khususnya investor asing (PMA). Untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pembentukan  KEK,  pemerintah  China  dan  India  memberikan  prioritas  kepada  investasi industri yang berorientasi ekspor dan jenis industri yang akan memberikan manfaat dalam hal transfer teknologi pada industri lokal seperti industri IT 3 .

## PEMBAHASAN
Perundingan  multilateral  dalam  perdagangan  internasional  telah  lama  menemui  jalan buntu.  Hukum  investasi  internasional  telah  mengalami  reaksi  keras  dari  pemerintah  dan akademisi.  Negara-negara  di  seluruh  dunia  telah  menggunakan  strategi  regional  untuk
1 See Teresa Cheng, ‘Special Economic Zones: A Catalyst for International Trade and Investment in Unsettling Times?’, 20 Journal of World Investment & Trade 34 (2019)
2 Chandra Bachtiar, Model Alternatif  Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia
3 Ibid
mempromosikan perdagangan dan investasinasionalnya. Perjanjian baru seperti the Regional Comprehensive  Economic  Partnership,  the  Comprehensive  and  Progressive  Agreement  for Trans-Pacific  Partnership  dan  the  EU–China  Comprehensive  Agreement  on  Investment 4 , Transatlantic  Trade  and  Investment  Partnership  (TTIP)  juga  Regional  Comprehensive Economic Partnership (RCEP) juga Trade in Services (TISA)     merupakan bukti peralihan dari  negosiasi  multilateral  ke  strategi  regional  untuk  memajukan  perdagangan  dan pembangunan.  Dalam  beberapa  tahun  kedepan  akan  terdapat  pergeseran  rezim  investasi untuk  kedepannya  mengacu  kepada  berbagai  kesepakatan  perdagangan  bebas  internasional yang digalang oleh beberapa negara melalui berbagai perjanjian kesepakatan kerja sama.
Upaya    untuk  mempromosikan  perdagangan  dan  investasi  telah  difokuskan  pada strategi  domestik;  Negara-negara  telah  memberlakukan  kerangka  kerja  legislatif  domestik baru  untuk  mengelola  globalisasi  ekonomi,  termasuk  undang-undang  investasi,  undang- undang  arbitrase,  dan  rezim  baru  Kawasan  Ekonomi  Khusus.  Cara-cara  di  mana  negara- negara  menggunakan  undang-undang  domestik  mereka  sebagai  alternatif  atau  pelengkap Hukum Ekonomi Internasional.
Hukum  perdagangan  internasional  dimulai  sebagai  suatu  bentuk  liberalisasi  sepihak kebijakan perdagangan oleh Kerajaan Inggris 5 . Selama paruh pertama abad ke-18, kebijakan perdagangan  di  Inggris  didominasi  merkantilis.  Pergeseran  dari  kebijakan  perdagangan merkantilis ke liberal dimulai pada 1760, dengan munculnya Fisiokrasi di Prancis dan ide-ide ekonomi liberal Adam Smith dan penerusnya.35 Mengikuti apa yang sekarang diidentifikasi sebagai  teori Perdagangan Klasik,  Kerajaan  Inggris  secara sepihak membuka perbatasannya untuk  perdagangan  internasional  selama  abad  ke-18  dan  ke-19.  Paradigma  unilateralisme yang berbeda muncul di era pasca-Perang Dunia II. John Ruggie menyebut liberalisme adalah sebuah  konsep  yang  mengungkapkan  kompromi  ekonomi  politik  era  pascaperang,  di  mana promosi  perdagangan  bebas  disertai  dengan  beberapa  kelonggaran  yang  diberikan  kepada Amerika  Serikat  untuk  mengadopsi  langkah-langkah  proteksionis.  Elemen  liberal  dan proteksionis  di  WTO  daripada  sebagai  konsep  yang  berbeda  dari  liberalisme.  Lang menunjukkan  bahwa  liberalisme  yang  tertanam  bukan  tentang  membatasi  keterbukaan perdagangan melainkan tentang menjaga keseimbangan yang tepat antara perdagangan bebas dan perlindungan 'tujuan sosial' di rezim perdagangan internasional.
Unilateralisme di bidang hukum perdagangan internasional selama tahun 1990-an, yaitu era  globalisasi  ekonomi  yang  tidak  terbantahkan.  Ketika  penilaian  nilai  harus  dibuat  antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan kepentingan domestik, liberalisasi menjadi sebuah standar.  Hukum  perdagangan  internasional  adalah  disiplin  multilateral  yang  mendukung interaksi  Negara  dalam  bingkai  lembaga  multilateral  WTO.  Pada  saat  yang  sama,  WTO mengizinkan  unilateralisme  sampai  batas  tertentu.  Pengecualian  yang  terdapat  dalam  Pasal XX  GATT,  misalnya,  merupakan  contoh  unilateralisme  dalam  hukum  perdagangan internasional.  Interaksi  antara  multilateralisme  dan  unilateralisme  dalam  perdagangan internasional  sebagian  besar  diputuskan  dalam  konteks  pengecualian  untuk  perlindungan lingkungan.
Di bawah kebijakan perdagangan luar negeri pemerintahan Trump, dunia menyaksikan era  baru  'perang  dagang'.  Pemerintahan  Trump  memberlakukan  serangkaian  kenaikan  tarif
4 Opcit See T
5 Paul  Bairoch  and  Susan  Burke,  ‘European  trade  policy,  1815–1914’,  in  Peter  Mathias  and  Sidney  Pollard  (eds),  The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 1–160.
terhadap  banyak  mitra  dagang  WTO-nya  tanpa  mengikuti  proses  yang  ditentukan  dalam GATT dan di tempat lain dalam perjanjian WTO. Pembenaran untuk jenis unilateralisme ini adalah  perlindungan  kepentingan  keamanan  nasional  AS.  Demikian  pula,  sejumlah  Negara telah  mengembangkan  doktrin  yang  sebagian  besar  (dan  secara  eksplisit)  dibentuk  oleh unilateralisme  keamanan  nasional,  motif  yang  sama  ketika  China  mengembangkan  strategi ini,  sebagian,  untuk  mengatasi  potensi  ancaman  eksternal  terhadap  keamanan  nasionalnya sendiri.
Kawasan  Ekonomi  Khusus  merupakan  strategi  yang  diadopsi  oleh  Negara  untuk menerapkan hukum domestik untuk berdampingan dengan hukum perdagangan dan investasi internasional, KEK berusaha menerapkan hukum ekonomi internasional dalam konsep pasar bebas dengan membatasi pada wilayah tertentu, dengan tujuan perekonomian nasional dapat beradaptasi kedepannya, yaitu melalui proses alih teknologi. Pada tahun 1970-an oleh United Nations Industrial Development Organization.
Istilah 'SEZ' telah digunakan di Cina untuk zona yang telah dikembangkan sejak tahun 1980-an 6 ,  istilah  yang  kemudian  diadopsi  oleh  Bank  Dunia  dalam  Laporan  FIAS.  KEK sekarang  digunakan  sebagai  istilah  umum  untuk  menggambarkan  wilayah  geografis  yang ditetapkan sebagai zona untuk promosi perdagangan dan daya tarik investasi asing. Menurut definisi  Bank  Dunia,  KEK  umumnya  didefinisikan  sebagai  wilayah  yang  dibatasi  secara geografis  yang  dikelola  oleh  satu  badan,  menawarkan  insentif  tertentu  (umumnya  impor bebas bea dan prosedur bea cukai  yang disederhanakan, misalnya) untuk bisnis  yang secara fisik berlokasi di dalam Kawasan 7 .
KEK telah ada sejak lama, namun dalam sejarahnya yang panjang mengalami tahapan yang  berbeda,  dan  setiap  tahapan  memiliki  makna  dan  implikasi  kebijakan  ekonomi  yang berbeda.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  KEK  telah  melihat  pertumbuhan  kuantitatif eksponensial dan transformasi kualitatif. KEK telah memasuki era baru yang sangat penting, yang memiliki implikasi hukum dan kebijakan bagi Hukum Ekonomi Internasional.
Globalisasi,  yang  terjadi  di  akhir  abad  ke-20,  menjadi  isu  yang  diperebutkan  setelah serangkaian krisis ekonomi, keuangan, politik, dan kesehatan yang melanda dunia selama 15 tahun terakhir. Khususnya, globalisasi ekonomi mengalami penurunan pasca krisis keuangan global  tahun  2008.  Proses  reses  globalisasi  ekonomi  telah  digambarkan  sebagai  'de- globalisasi'.  Perdagangan  global  telah  menurun  secara  signifikan  sejak  2012,  dan  ini tampaknya menjadi tren yang bertahan lama.
Di  bawah  kondisi  dasar  yang  kuat  dari  berkurangnya  pasokan  modal—sementara permintaan  tetap  konstan,  atau  bahkan  mungkin  meningkat—pasar  untuk  asing  investasi menjadi  semakin  kompetitif,  dan  kebutuhan  akan  pertumbuhan  yang  didorong  oleh  ekspor menjadi  semakin  penting.  Oleh  karena  itu,  bukanlah  suatu  kebetulan  jika  Laporan  Investasi Dunia  UNCTAD  2019  didedikasikan  untuk  KEK  dan  dampaknya  terhadap  investasi  dan perdagangan global. Menurut Mukhisa Kituyi, Sekretaris Jenderal UNCTAD.
Dalam  konteks  inilah  [dijelaskan  di  atas]  bahwa  kita  melihat  pertumbuhan  eksplosif dalam  penggunaan  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  sebagai  instrumen  kebijakan  utama untuk menarik investasi untuk pembangunan industri Ada sekitar 5400 zona di 147 ekonomi saat ini. Lebih dari 1000 zona telah dibuat dalam lima tahun terakhir, dan setidaknya 500 lagi sedang dalam proses pengembangan dalam beberapa tahun ke depan.
6 Xiangming Chen, ‘The Evolution of Free Economic Zones and the Recent Development of Cross-National Growth Zones’, 19 International Journal of Urban and Regional Research 593 (2009)
7 Connie Carter and Andrew Harding, Special Economic Zones in Asian Market Economies (London: Routledge, 2010)
Ada banyak jenis KEK yang berbeda seperti FTZ, EPZ, kawasan industri, dan kawasan logistik  berikat.91  KEK  dapat  digunakan  untuk  operasi  penyimpanan,  ekspor  ulang  dan pengiriman ulang, dan/atau untuk operasi manufaktur. Jenis zona yang berbeda menandakan tingkat  keinginan  yang berbeda untuk  mempromosikan investasi  asing, serta keterbukaan di bidang  kegiatan  ekonomi.  KEK  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  sifat  kegiatan  komersial yang  dilakukan  di  dalam  zona:  KEK  yang  digunakan  secara  eksklusif  untuk  transshipment dan perdagangan internasional, yang sering disebut sebagai pelabuhan bebas, dan KEK yang digunakan untuk manufaktur dan pengolahan untuk menarik minat asing.
Ada  satu  alasan  lebih  lanjut  untuk  semakin  pentingnya  KEK:  transformasi  kualitatif KEK.  Di  bawah  kondisi  persaingan  ekstrim  untuk  sumber  daya  modal  yang  langka,  ruang lingkup  kegiatan  yang  ditangkap  di  bawah  KEK  berkembang.  Inilah  juga  mengapa  KEK secara umum diyakini telah memasuki tahap perkembangan (dan kecanggihan) baru. Di luar dua bentuk tradisional KEK, pelabuhan bebas dan EPZ, yang secara historis telah digunakan untuk perdagangan produk, zona khusus saat ini digunakan untuk mempromosikan investasi asing di bidang jasa, terutama jasa keuangan. Negara-negara di Kawasan Teluk telah benar- benar mempelopori zona jenis ini dengan Dubai International Financial Center (DIFC) yang telah  beroperasi  sejak  tahun  2004  dan  Pasar  Global  Abu  Dhabi  yang  didirikan  pada  tahun 2015,  baik  di  Uni  Emirat  Arab,  maupun  Pusat  Keuangan  Qatar  (QFC)  di  Negara  Bagian Qatar,  yang  telah  beroperasi  sejak  tahun  2005.  Perkembangan  terakhir  ini  merupakan  tolok ukur  baru  untuk  KEK  yang  akan  coba  ditiru  oleh  banyak  negara  dan  menandakan transformasi  lebih  lanjut  dari  banyak  KEK  di  seluruh  dunia.  Misalnya,  Kazakhstan mendirikan  Astana  International  Financial  Center  yang  secara  resmi  diluncurkan  pada  2018 dan sebagian besar terinspirasi dari DIFC dan QFC. Ini adalah ciri dari tren  yang lebih luas untuk  beralih  dari  trans-shipment  dan  manufaktur  menuju  penciptaan  ruang  bebas  untuk berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Pembentukan FTZ Percontohan China (Shanghai)  mengumumkan  perubahan  yang  lebih  luas  ini  pada  tahun  2015  dan  merupakan contoh  dari  peningkatan  kepentingan  ekonomi  dan  sosial  KEK.94  KEK  saat  ini  digunakan sebagai tempat uji untuk reformasi ekonomi dan sosial yang lebih luas.
KEK biasanya berupa area yang terpisah dan terletak di atau dekat pelabuhan laut atau bandara. Mereka dikatakan menciptakan yurisdiksi 'lepas pantai' di tanah negara-negara yang membentuknya. QFC adalah salah satu kasus langka dari zona  yang dapat dicirikan sebagai 'di pantai',  yang berarti bahwa entitas  yang terdaftar di QFC diizinkan untuk beroperasi dan menawarkan  layanan  di  mana  pun  di  dalam  batas  Negara  Qatar—tidak  secara  eksklusif  di dalam  batas  geografis  Qatar.  daerah.  Di  wilayah  yang  dibatasi  secara  geografis  dan  hukum ini, hukum domestik sebagian berbeda dari yurisdiksi domestik lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi luar negeri. Hukum  yang mungkin berbeda adalah undang-undang  investasi  dan  perdagangan,  undang-undang  perpajakan,  undang-undang perburuhan,  undang-undang  bea  cukai,  dan  sebagainya.  Insentif  keuangan  dalam  bentuk impor  bebas  bea,  pembebasan  pajak,  dan/atau  tax  holiday  biasanya  menyertai  pembentukan kawasan untuk  mendorong investasi  di  kawasan  tersebut.  Undang-undang tersebut  biasanya tidak hanya lebih ramah terhadap investor tetapi seringkali juga dirancang untuk lebih dikenal oleh investor asing, berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum. Selain itu, mereka juga diatur oleh  Otoritas  Zona  Bebas  yang  memiliki  kekuatan  regulasi  dan  operasional  yang  luas  di dalam zona terkait.
Deglobalisasi  hukum  tidak  selalu  berarti  mundur  dari  Hukum  Ekonomi  Internasional, itu  lebih  menunjukkan  transformasinya.  Dengan  penggunaan  jenis  baru  hukum  ekonomi
sepihak  ini,  negara-negara  tidak  perlu  secara  ketat  menerapkan  hukum  perdagangan  dan investasi  internasional  melainkan  mengundang  perdagangan  dan  investasi  asing  dengan menggunakan versi modifikasi  dari hukum  domestik mereka.  Dengan menggunakan hukum domestik,  negara-negara  ini  mengembangkan  ruang  geografis  di  dalam  wilayah  mereka  di mana nilai-nilai promosi perdagangan dan investasi internasional bekerja tetapi tetap berada di bawah kendali kedaulatan negara yang bersangkutan.
KEK  beroperasi  berdasarkan  paradigma  ekonomi  yang  relatif  berbeda  dibandingkan dengan  apa  yang  diasumsikan  oleh  Hukum  Ekonomi  Internasional.  Hukum  Ekonomi Internasional mengasumsikan pasar sebagai kekuatan pendorong liberalisasi, di mana Negara memegang kursi belakang. Hal ini telah diungkapkan dalam struktur perjanjian perdagangan dan  investasi  internasional.  Dalam  konteks  WTO,  prinsip  Most  Favoured  Nation  and National  Treatment  dibingkai  sebagai  aturan,  dan  intervensi  Negara  untuk  perlindungan lingkungan  dan  sebagainya  dinyatakan  sebagai  pengecualian  terhadap  aturan  dari  berbagai perjanjian  WTO.  Dalam  BIT,  prinsip-prinsip  yang  sama  ditetapkan  sebagai  standar perlindungan  substantif,  sementara  pengurangan  lagi  diperbolehkan  di  bawah  pengecualian seperti pembelaan kebutuhan di bawah hukum kebiasaan internasional.
Di  sisi  lain,  KEK  bergantung  pada  intervensi  pemerintah  yang  proaktif.  KEK  hampir selalu  diatur  oleh  entitas  pemerintah  yang  sangat  kuat,  biasanya  disebut  sebagai  Otoritas Zona  Bebas,  yang  terpisah  dari  lembaga  domestik  biasa.  Ini  mungkin  memiliki  tingkat independensi  yang  berbeda  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  dan  menikmati  tingkat kekuasaan yang berbeda mulai dari konstruksi dan operasi hingga regulasi di KEK.
KEK  merupakan  kompromi  baru  (sepihak)  antara  Negara  dan  pasar.  Sementara  KEK dapat  dilihat  sebagai  promotor  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi,  mereka  hanya mengizinkan  ini  dalam  batas-batas  yurisdiksi  terbatas  dan  di  bawah  pengawasan  ketat  dari lembaga pemerintah yang kuat untuk jangka waktu tertentu. Negara memiliki hak hidup dan mati  atas KEK. KEK tetap berada di  bawah kendali penuh Negara  yang  dapat  memutuskan secara  sepihak  untuk  mengakhirinya  ketika  mereka  tidak  bekerja  dengan  baik—atau  ketika mereka bekerja terlalu baik.
Bantuan  untuk  Perdagangan  harus  bertujuan  untuk  membantu  negara-negara berkembang, khususnya LDC, untuk membangun kapasitas sisi penawaran dan infrastruktur terkait  perdagangan  yang  mereka  butuhkan  untuk  membantu  mereka  menerapkan  dan memperoleh  manfaat  dari  Perjanjian  WTO  dan  lebih  luas  lagi  untuk  memperluas perdagangan  mereka.  Hal  ini  sebagian  besar  tetap  aspirasional  di  tingkat  internasional,  dan pemerintah nasional telah mengambil peran untuk menutupi kesenjangan ini. Jalur alternatif yang  ditempuh  negara  berkembang,  negara  berkembang,  serta  pasar  yang  lebih  matang adalah dengan membangun infrastruktur berkualitas tinggi di ruang tertutup KEK. Mengingat bahwa  jenis  pembangunan  infrastruktur  tertutup  ini  relatif  murah  untuk  dibangun  dan dikembangkan,  KEK  umumnya  berhasil  di  negara  berkembang.  Untuk  pasar  negara berkembang,  KEK  telah  menampilkan  diri  mereka  sebagai  alternatif  nyata  dari  perjanjian internasional.

## PENUTUP
KEK  merupakan  mekanisme  baru  untuk  mempromosikan  perdagangan  dan  menarik FDI  dan  sebanding  dengan  lembaga  IEL.  Baru-baru  ini,  transformasi  KEK  kuantitatif maupun  kualitatif  telah  terjadi.  Ini  merupakan  reaksi  terhadap  tren  deglobalisasi  ekonomi, politik, dan hukum.  Deglobalisasi  hukum  tidak selalu berarti mundur dari  Hukum Ekonomi
Internasional.  Secara  keseluruhan,  unilateralisme  KEK  menampilkan  dirinya  sebagai pendekatan  alternatif  atau  pelengkap  untuk  promosi  perdagangan  dan  investasi  selain instrumen  IEL.  Sementara  beberapa  negara  memilih  untuk  mengejar  strategi  perdagangan dan  investasi  secara  eksklusif  berdasarkan  penggunaan  KEK,  negara  lain  terus  mengadopsi perjanjian  perdagangan  dan  investasi  (multilateral,  regional,  atau  bilateral)  selain mengembangkan KEK.
Manfaat  KEK  sendiri  ialah  yaitu  menciptakan  perlakuan  pajak  yang  menguntungkan dan  insentif  kemudahan  lainnya.  KEK  telah  berkembang  menjadi  berbagai  bentuk  serta sering  disebut  juga  dengan  nama  yang  berbeda  di  beragam  negara.  Tujuan  utama  dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan  daya  saing,  serta  pemerataan  pembangunan.  Kawasan  Ekonomi  Khusus memiliki fokus sesudai dengan kondisi dan situasi dari daerah tersebut.
Pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  di  Indonesia  menekankan terwujudnya  KEK  yang  berfokus  pada  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  serta mendorong  terwujudnya  Kawasan  Ekonomi  Khusus  yang  mampu  membangun  nilai  tambah atas  sumber  daya  manusia  dan  proses  alih  teknologi.  Istilah  KEK  ini  tergolong  baru  dan berkaitan  dengan  World  Investment  Report  2019.  Dalam  laporan  itu,  KEK  didefinisikan bahwa  wilayah  yang  dibatasi  secara  geografis  dimana  pemerintah  memfasilitasi  kegiatan industri melalui insentif fiskal, pengaturan, dan dukungan infrastruktur.
Kawasan ini pun memberikan berbagai insentif mulai dari insentif pajak hingga insentif regulasi.  KEK  pun  juga  mengizinkan  tempat  tinggal  di  tempat.  Selain  itu,  KEK  juga menyediakan infrastruktur dan layanan untuk  perusahaan penyewa. Kegiatan bisnis di  KEK juga  didukung  dengan  seperangkat  instrumen  kebijakan  yang  kerap  berbeda  dari  yang berlaku  di  negara  lain.  Beberapa  tahun  terakhir  World  Trade  Orgabisation  mengalami kemandekan  dengan  beberapa  hal  yang  tidak  bisa  di  dorong  melalui  WTO.  Untuk  itu beberapa negara kemudian membuat dorongan lainnya melalui TPP dan TISA atau perjanjian lainnya  guna  tercapainya  free  trade  dan  memperlancar  arus  perdagangan  di  dunia.  "intinya dari  berbagai  persetujuan  tersebut  yang  paling  sulit  bagi  Indonesia  adalah  terkait  perlakuan nasional.  Pada  semua  perjanjian  yang  ada,  perlakuan  nasional  tidak  diberlakukan.  Misalnya dalam  kebijakan  investasinya  TPP  perlakuan  nasional  telah  menjadi  bagian  dari  perjanjian. Kedua  tidak  boleh  ada  keterlibatan  kinerja  lokal  termasuk  persyaratan  keterlibatan  lokal, tidak boleh ada peraturan local content, hingga tidak adanya persyaratan tenaga kerja lokal," papar  Djisman.  TPP  menyatakan  perlakuan  nasional  akan  hilang  sebab  harus  mengacu kepada  peraturan  yang  sama  secara  internasional  yang  dengan  kata  lain  tanpa  proteksi nasional  di  tiap  negara  anggota.  Sebenarnya  isu  national  treatment  menjadi  internasional treatment  itu sudah lama  yang juga membuat  WTO mandeg salah satunya karena persoalan itu  sehingga  bukan  Indonesia  saja  yang  memang  masih  mempertahankan  national  tratment sehingga masih banyak negara lainnya. Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus menjadi upaya negara  mempertahankan  kedaulatan  dibidang  perdagangan  dan  pembangunan  namun  disisi lain menjadi bertentangan kebijakan perdagangan bebas, dimana dalam KEK ini ada upaya- upaya  menguatkan  sumber  daya  manusia  lokal,  proses  alih  teknologi  dan  konten  lokal lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Adam, Latif, 2007, Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) : Kasus di beberapa negara.
Chandra  Bachtiar,  Model  Alternatif    Peran  Pemerintah  Dalam  Pengembangan  Kawasan  Ekonomi Khusus di Indonesia
Connie Carter and Andrew Harding, Special Economic Zones in Asian Market Economies (London: Routledge, 2010)
Hidayat,  Agus  Syarif,  2010,  Quo  Vadis  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK),  Rajagrafindo  persada, Jakarta.
Johansson, Helena and Nilson, 1997, Export Processing Zone as Catalyst, World Development, Vol. 125, No.12, pp. 2115-2128.Prabowo, 2010.
Paul  Bairoch  and  Susan  Burke,  ‘European  trade  policy,  1815–1914’,  in  Peter  Mathias  and  Sidney Pollard (eds), The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1989Xiangming Chen, ‘The Evolution of Free  Economic  Zones  and  the  Recent  Development  of  Cross-National  Growth  Zones’,  19 International Journal of Urban and Regional Research 593 (2009)
Prabowo,  2010,  Kawasan  Ekonomi  Khusus  :  Landasan  Konseptual  dan  pengalaman  dari  negara- negara  lain,  dalam  Quo  Vadis  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK),  Rajagrafindo  persada, Jakarta
Simon  Lester  and  Inu  Manak,  ‘A  Proposal for a  Committee  on  National  Security  at the WTO’,  30 Duke Journal of Comparative and International Law 267 (2020).
Special Economic Zones: A Catalyst for International Trade and Investment in Unsettling Times?’, 20 Journal of World Investment & Trade 34 (2019)