Red Tape dan Perilaku Masyarakat Dalam Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kota Makassar
LUKMAN*, SURATMAN, HASNIATI
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar
lukmansamboteng@yahoo.com

## Abstrak
Red tape sebagai patologi telah lama menjadi fokus kajian pakar birokrasi. Pada penelitian  sebelumnya red tape diasumsikan  sebagai  bagian  di  tingkat  personal  sebagaimana  teori  klasik  Merton  (1940)  mengenai  perubahan tujuan. Lebih lanjut Waldo (1946) mengurai bahwa seseorang yang melakukan red tape akan menjadi sistem yang berlaku ke yang lain.  Osborne dan Gaebler (1992) mengurainya sebagai orang-orang yang berkinerja baik namun terperangkap  dalam  sistem  yang  buruk.  Bozeman  dan  Feneey (2011) red  tape seringkali  dipergunakan  sebagai sinonim  dari  istilah  prosedur,  peraturan  dan  regulasi,  manakala  ketiganya  berjalan  menyimpang  dan  menjadi berlebih-lebihan, maka pada saat itulah red tape ada dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk red  tape, menjelaskan  perilaku  masyarakat  wirausaha  menghindari red  tape, dan  merumuskan model  untuk  mengurangi red  tape dalam  proses  pelayanan  penerbitan  SIUP.  Lokasi  penelitian  adalah  Kota Makassar.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif-eksplanatif,  dengan  metode case  study .  Informannya adalah masyarakat  wirausaha yang telah memperoleh  SIUP pada tahun 2011. Data diperoleh melalui  wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  lima  jenis  bentuk red  tape yang  dijumpai  dalam  penerbitan  SIUP, meliputi:  persyaratan  yang  banyak,  kurang  relevan  dan  ketat;  struktur  dan  hierarki  yang  panjang,  ketat  dan berlebihan;  prosedur atau tahapan yang rigid atau rinci, kompleks, panjang dan  ketaatan  secara berlebihan, serta berbelit-belit;  waktu yang  lebih  lama dari  ketentuan,  biaya  yang lebih  tinggi  dari standar  yang telah  ditetapkan; dan sikap dan perilaku petugas yang suka menunda dan acuh tak acuh, mendahulukan keluarga, sahabat dan kroni- kroninya,  mengharapkan  imbalan,  kurang  menghargai  masyarakat  yang  dilayani.  Adapun  perilaku  masyarakat wirausaha  menghindari red  tape adalah  dengan  cara  menelikung  ( short  cut  behaviour )  dan  menyuap  ( bribery behaviour) .  Untuk  itu  penulis  menawarkan  pemutusan red  tape dengan  merampingkan  struktur  dan menyederhanakan prosedur. dengan melalui tiga hierarki atau prosedur.
Kata kunci: patologi birokrasi, red tape dalam pelayanan publik.

## Abstract
Red  tape  as  pathology  has  long  been  the  focus  of  an  expert  study  of  bureaucracy.  Early  scholarly  attempts conceptualized red tape at the individual level as in Merton's classic thesis (1940) about goal displacement. Waldo (1946)  one  man's  red  tape  is  another  man's  system.  Kaufman  (1977)  one  person's  red  tape  may  be  another's treasured  safeguard.  Osborne  and  Gaebler  (1992)  good  people  trapped  in  bad  systems.  Bozeman  and  Feneey (2011) red tape is often used as a  synonym of the term procedures,  rules and regulations, when  third go wrong and becomes  excessive,  then that's when there is red tape and grow.  This study  aims  to  reveal the forms of  red tape, to explain the behavior of the entrepreneur to avoid red tape, and formulate a model to reduce red tape in the  process  of  publishing  services  SIUP.  Study  site  is  the  city  of  Makassar.  The  approach  used  is  qualitative - explanative,  the  case  study method.  Informant is a community  of entrepreneurs  who  have  obtained the business license in 2011. Data were obtained through in-depth interviews. Analytical techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions.  The results showed  that there are five  kinds of red tape form found in  the  issuance  of  business  license,  include:  the  requirement  that  many,  less  relevant  and  tight  hierarchical structure  and  a  long,  rigorous  and  redundant;  procedures  or  steps  that  rigid  or  detailed,  complex,  long  and obedience  excessively,  and  convoluted;  longer  than  the  terms,  the  higher  cost  of  established  standards,  and attitudes and behavior of officers who like to defer and indifferent, put the family, friends and cronies, expecting in return, lack  of  respect  for the community it serves. The behavior of the entrepreneur to avoid red tape is cut short behavior and bribery behavior.  To the authors offer a model of cutting red tape with agencies downsizing and simplifying procedures, with over three hierarchies or procedures.
Keywords: pathology of bureaucracy, red tape in public  service.

## I.  PENDAHULUAN
Berbagai  keluhan  dan  kritikan mengenai  kinerja  birokrasi  bukan  hal  baru lagi,  karena  sudah  ada  sejak  zaman  dulu dan  bahkan  muncul  bersamaan  dengan lahirnya  birokrasi  itu  sendiri.  Kondisi empirik  birokrasi  menunjukkan  berbagai penyakit  ( bureau  pathology ),  seperti big bureaucracy  ( Parkinson),  peraturan  yang menggurita  sebagai  perpanjangan  tangan negara  untuk mengontrol  masyarakat (Orwell),  dan bureaucratic  polity (Jacksonian),  yang  berjalan  seiring  dengan konsep bureau  rationality  and  efficiency sebagaimana diperkenalkan dan dikembangkan   oleh   Weber   dan   Hegel. Reed  dan  Crozier  (Sangkala,  2010) birokrasi  cenderung  lamban  dan  tidak responsif,  tidak  dapat  mengoreksi  tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan- kesalahan ( maladaptations ), bahkan cenderung berpotensi tidak efektif ( potentially  ineffective )  terutama  terhadap masalah-masalah  sosial  yang  dihadapinya. Wallis (Hasniati, 2009) administrasi negara di  banyak  negara  berkembang  sangat lamban dan menjadi semakin red tape . Laporan dari Political and Economic Risk Consultancy (2009)
Indonesia  masih  menunjukan  angka  yang buruk  terutama red  tape  barriers .  Di Asia, Indonesia  paling  lama  untuk  memproses permohonan    investasi    dengan    waktu selama 76 hari, dibanding Malaysia 13 hari, dan  hanya  4  hari  di  Singapura  (Bappenas, RPJMN  2010).  Hasil  survei  KPK  2010 tentang  integritas  pelayanan  publik  di Indonesia  yang  salah satu  fokusnya  adalah pelayanan  surat  izin  usaha  perdagangan (SIUP), menunjukkan bahwa Kota Makassar menempati urutan 17 dari 20 kota yang disurvei, dengan nilai indeks pelayanan  publik  4,46.  Bahkan  Makassar
menempati  peringkat  terendah  di  KTI, dibawah Kota Ambon 5,60; Mataram 5,41; Manado  4,51  dan  Jayapura  4,51  (Kompas, Nopember 2010).
Maladministrasi yang dipertontonkan   oleh   sejumlah   birokrasi baik pada tingkat pusat sampai pada tingkat daerah  bukanlah  kesalahan  yang  bersifat individual,  tetapi  timbul  karena  kesalahan sistematik  dari  birokrasi.  Caiden  (1991) menyebutkan terdapat 175 penyakit birokrasi  yang  seringkali  terjadi  dan dilakukan    birokrasi.    Prasojo    (Kompas, 2010) semua penyakit yang disebutkan oleh Caiden  terjadi  dalam  konteks  birokrasi  di Indonesia  pada  saat  ini.  Menderita  satu macam  penyakit  saja  seringkali  sudah sangat   menyusahkan,   apalagi   menderita 175  jenis  penyakit  secara  bersamaan. Bahkan  Prasojo  mengemukakan  bahwa patologi birokrasi di Indonesia kemungkinan  lebih  banyak  mengingat penyakit  birokrasi  daerah  tropis  akan berbeda dengan birokrasi daerah subtropis.
Red    tape sebagai    patologi    telah lama  menjadi  fokus  kajian pakar  birokrasi. Early    scholarly    attempts    conceptualized red  tape  at  the  individual  level  as  in Merton’s  classic  thesis  (1940)  about  goal displacement . Waldo (1946)
mengungkapkan  bahwa “one  man’s  red tape is another man’s system” . Tiga dekade kemudian    digaungkan    oleh    Kaufman (1977) “one  person’s  red  tape  may  be another’s  treasured  safeguard” .  Osborne dan Gaebler (1992) ‘good people trapped in bad  systems’. Bozeman dan Feneey (2011) red  tape seringkali  dipergunakan  sebagai sinonim dari istilah prosedur, peraturan dan regulasi.  Ketiga  hal  tersebut  dimaksudkan untuk melindungi hak  rakyat  atau individu. Manakalah ketiganya berjalan menyimpang dan menjadi berlebih-lebihan,
maka  pada  saat  itulah red  tape ada  dan berkembang.
Kini red  tape adalah  konsep  yang telah  meluas  dan  populer  dalam  birokrasi publik. Perkembangan dalam
mengkonseptualisasi  dan  mengukur red tape telah    memberikan    sumbangan terhadap pemikiran reformis yang berusaha mengurangi red tape (Gore, 1993). Bahkan umumnya ilmuwan telah menerima argumen  bahwa red  tape memiliki  efek negatif  terhadap  kinerja  birokrasi.  Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap  bentuk-bentuk red  tape dan menjelaskan perilaku masyarakat wirausaha  menghindari red  tape yang terjadi dalam pelayanan penerbitan SIUP di Kota Makassar.

## II.   TINJAUAN TEORI
Birokrasi  yang  profesional  masih menjadi  isu  aktual sampai sat  ini.    Hal  ini tidak  lain  karena  banyak  kalangan  yang masih  mempunyai  harapan  agar  birokrasi mampu  menampilkan  performance  yang baik,  mau  tampil  profesional  dalam melaksanakan  pelayanan  publik,  dapat mengedepankan  kepentingan  masyarakat dan  tidak  berada  di  bawah  tekanan kelompok politik tertentu.
Birokrasi  merupakan  wujud  terbaik organisasi karena menyediakan konsistensi,kesinambungan,  kemungkinan meramalkan,  stabilitas,  sifat  kewaspadaan, kinerja,  efisien  dari  tugas-tugas,  hak keadilan, rasionalisme, dan profesionalisme.        Ikhtisar  singkat  dari keuntungan-keuntungan
birokrasi pemerintah  adalah:  (1)  efisien,  (2)  ideal cocok  untuk  memperkecil  pengaruh  dari politik  dan  pribadi  di  dalam  keputusan- keputusan   organisasi,   dan   (3)      wujud
terbaik  organisasi  karena  membiarkan memilih peabat-pejabat untuk mengidentifikasi  dan  mengendalikan  yang bertanggung  jawab  untuk  siapa  atas  apa yang dilakukan.
Thompson,  tokoh literatur  birokrasi berucap  birokrasi  tidak  mengenal  belas kasihan,  tidak  pula  mengenal  cinta  kasih. Birrkasi  tiu  bersifat  impersonal,  semua  hal yang  bertalian  dengan  urusan  pribadi tidak berlaku  dalam  birorkasi  (Thoha,  2002). Disiplin    merupakan    sifat    lain    yang menonjol  dalam  birokrasi,  artinya  harus menegakkan  aturan  yang  sudah  disepakati atau  telah  ditetapkan.  Untuk  itu  tidak  ada kompromi  yang  cenderung  menyimpang dari  aturan  tersebut.      Dengan  kata  lain, dalam   birokrasi   tidak   mengenal   istilah ‘kebijaksanaan’   dalam   artian   cenderung melanggar aturan birokrasi.
Disiplin sebagai sifat birorkasi akan lebih  efektif  jika  disertai  sifat  formal  yang berlebihan.      Sifat  formal  yang  berlebihan tersebut  sama  sekali  tidak  memberikan tempat  terhadap  hal-hal  yang  bersifat informal.    Perwujudan dari sifat  ini  adalah selalu  mengembalikan  semua  urusan  pada peraturan  resmi  atau  formal.      Akibat  lain dari  formalitas  ini,  birokrasi  acapkali melihat  orang-orang  di  sekitarnya  seperti mesin otomatis penggerak birokrasi. Manusia  dianggap mesin yang bisa digerakkan sesuai dengan keinginan pemimpin,  tanpa  mau  menyadari  perasaan dan persepsinya.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat  Kuhn  (Thoha,  2002)  bahwa  di dalam  organisasi  hanya  dikenal  dua paradigma,   yakni   paradigma   mesinisme dan  paradigma  organisme.        Paradigma mesinisme  menyatakan  bahwa  organisasi itu dipersamakan dengan mesin yang hanya
Bennis      dan Mische (1995),
paradigma   mesinisme  ini   telah  banyak ditinggalkan     dalam birokrasi karena bergerak kalau digerakkan.  Gerakan mesin itu  diatur  dengan sutau  panduan dalam hal ini peraturan.
melalauikan  unsur  manusia  sebagai  unsur pokok  dari suatu  organisasi.    Hal  ini  yang kemudian  memicu  munculnya  paradigma organisme.      Paradigma  ini  menekankan bahwa organisme seperti organ yang hidup dan  tumbuh  seperti  organ  manusia. Organisasi dipandang sebagai barang hidup yang  dilengkapi  dengan  perlengkapan manusia bukan mesin.
Namun,  birokrasi  Weberian  yang diharapkan   akan   menghasilkan    hal-hal yang  telah  disebut  di  atas,  ternyata  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.      Menurut Islamy  (1998),  birokrasi  dikebanyakan negara  berkembang  termasuk  Indonesia cenderung  bersifat  patrimonialistik:  tidak efisien,  tidak  efektif  (over  consuming  and under  producing),  tidak  obyektif,  anti terhadap kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada  publik  karena  orientasi  lebih  pada melayani  pemerintah,  kepentingan  umum tidak  lagi  menjadi  alat  rakyat  tetapi  telah menjadi  instrumen  politis  dengan  sifat sangat  otoritatif  dan  represif,  ini  yang kemudian melahirkan konsep bureaupathology.
Bureaupathology adalah  himpunan dari perilaku-perilaku  yang  kadang-kadang disibukkan  oleh  para  birokrat.      Fitur  dari patologi birokrasi digambarkan oleh Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan,      pemaksaan  untuk  taat  pada aturan atau ritunitas-rutinitas dan prosedur- prosedur,  perlawanan  terhadap  perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status”.
Patologi  adalah  bahasa  kedokteran yang  secara  etimologi  memiliki  arti  “ilmu tetnang  penyakit”.          Siagian  (1994) mengatakan   bahwa   pentingya   patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang  mungkin  diderita  oleh  manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi.      Artinya  agar  seluruh  birokrasi pemerintahan    mampu    menghadapi berbagai  tantangan  yang  mungkin  timbul baik  bersifat  politik,  ekonomi,  sosio- kultural    dan    teknologikal,    berbagai penyakit  yang  sudah  dideritanya  atau mengancam  akan  menyerangnya  perlu diidentifikasi  untuk  kemudian  dicarikan terapi  pengobatannya  yang  paling  efektif. Harus  diakui  bahwa  tidak  ada  birokrasi yang  sama  sekali  bebas  dari  berbagai patologi birokrasi.
Negara  berkembang  bisa  dikatakan sebagai  pusat  dari  patologi  birokrasi. Negara-negara  berkembang  menghadapi ancaman  patologi birokrasi,  yaitu  birokrasi yang cenderung mengutamakan kepentingan sendiri, terpusat, dan mempertahankan status  quo .        Patologi birokrasi  juga  menyebabkan  birokrasi menggunakan  kewenangannya  yang  besar untuk kepentingan sendiri.
Siagian (1994) mengemukakan bahwa umumnya negara-negara berkembang  memiliki  ciri  birokrasi  yakni: Pertama,  administrasi  publiknya  bersifat elitis,  otoriter,  menjauh  atau  jauh  dari masyarakat dan lingkungannya serta paternalistik.            Kedua,  birokrasinya kekurangan  sumber  daya  manusia  (dalam hal  kualitas)  untuk  menyelenggarakan pembangunan dan over dalam segi kuantitas.        Ketiga,  birokrasi  di  negara berkembang  lebih  berorientasi  kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan        masyarakat.        Keempat,
ditandai  adanya  formalisme,  yakni  gejala yang telah berpegang kepada wujud-wujud dan  ekspresi-ekspresi  formal  dibanding yang sesungguhnya terjadi. Kelima, birokrasi  di  negara  berkembang  acapkali bersifat  otonom,  artinya  lepas  dari  proses politik dan pengawasan publik.
Administrasi  publik  di  negara berkembang  umumnya  belum  terbiasa bekerja  dalam  lingkungan  publik  yang demokratis.          Dari  sifat  inilah,  lahir nepotisme,  penyalahgunaan  wewenang, korupsi,  kolusi,  nepotisme,  dan  berbagai penyakit  birorkasi  yang  menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah.

## III.  METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  Kota Makassar. Rancangan penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif,  jenis case  study, dengan  tujuan  eksploratif (bentuk-bentuk  red  tape)  dan  eksplanatif (perilaku masyarakat wirausaha menghindari  red  tape  dalam  pelayanan penerbitan  SIUP).  Informannya  adalah masyarakat wirausaha yang telah mengurus dan  memperoleh  SIUP  pada  tahun  2011, dan sejumlah pejabat dalam lingkup KPAP. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan telaah dokumen. Analisis  data  melalui data  reduction , data display ,  dan conclusion  drawing  or verification .

## IV.  HASIL        PENELITIAN        DAN PEMBAHASAN
Bentuk-bentuk Red      Tape dalam Penerbitan SIUP
Red  tape dikelompokkan  ke  dalam empat  bentuk,  meliputi:  persyaratan  yang
mutlak  dipenuhi  oleh  pemohon  guna mendapatkan  SIUP;  struktur  dan  hierarki yang  harus  dilalui;  prosedur  dan  tahapan yang  harus  dijalani;  waktu  dan  biaya  yang harus ditempuh dan dibayarkan; serta sikap dan  perilaku  yang  ditampilkan  petugas dalam melayani pemohon.
Red tape pada persyaratan. Red tape dalam  bentuk  persyaratan  yang  dijumpai adalah  lebih  karena  ketidaktahuan  atau ketidakpahaman para pemohon atau informan  tentang  persyaratan  yang  harus mereka lengkapi  atau penuhi  untuk memperoleh SIUP. Dari sejumlah persyaratan yang disebutkan oleh informan, terdapat sejumlah persyaratan yang sebenarnya   tidak   termasuk   persyaratan yang  harus  dilengkapi  sesuai  dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2005, maupun  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor    36    Tahun    2007.    Adapun persyaratan  dimaksud  meliputi:  sertifikat rumah,  bukti  pembayaran  rekening  listrik, bukti  rekening  telepon,  akte  nikah,  surat pengantar  dari  RT dan  RW, surat keterangan  domisili  perusahaan,  bukti pembayaran pajak perusahaan, dan struktur organisasi.
Red tape pada struktur atau hierarki. Pada  tingkat  KPAP  bentuk red  tape yang dijumpai  adalah  adanya  struktur  dan hierarki  yang  panjang,  dimana  informan harus  melalui  enam  tingkatan  hierarki hingga diserahkannya SIUP kepada pemohon.  Struktur  dan  hierarki  tersebut meliputi; pertama-tama pemohon menyerahkan  berkas, mengambil  dan mengisi  formulir  pada  Seksi  Penelitian Administrasi.  Mengurus  rekomendasi  pada DP3M,  setelah  memperoleh  rekomendasi, surat  keterangan  retribusi  daerah  (SKRD), dan  surat  tanda  setoran  (STS),  pemohon menyerahkannya  kepada  Seksi  Penerbitan
Izin.  Kemudian  melakukan  pembayaran pada  loket kas daerah  yang telah disiapkan oleh  KPAP  dibawah  koordinasi  Seksi Pembukuan  dan  Pelaporan.  Setelah  itu, pemohon  menyerahkan  bukti  pembayaran retribusi  kepada  Seksi  Penerbitan  Izin, kemudian  seksi  ini  memproses  penerbitan SIUP  termasuk  mengajukan  SIUP  untuk ditandatangani    oleh    kepala    KPAP. Terakhir,
Seksi Penerbitan
Izin menyerahkan SIUP yang
telah ditandatangani  oleh  kepala  KPAP  kepada pemohon.
Red tape dalam bentuk struktur dan hierarki  juga  ditemukan  pada  tingkat kelurahan dan kecamatan, dimana pemohon harus  terlebih  dahulu  mengurus  surat keterangan dari RT dan RW sebelum lurah mengeluarkan surat pengantar. Surat pengantar  yang  telah  ditandatangani  lurah harus dibawa ke kecamatan untuk ditandatangani  oleh  camat,  karena  surat pengantar  tersebut  harus  diketahui  oleh camat.
Red  tape pada  prosedur . Sejalan dengan bentuk red tape yang dijumpai pada struktur  atau  hierarki,  juga  ditemukan red tape pada  prosedur  penerbitan  SIUP. Red tape dimaksud    meliputi    prosedur penerbitan  SIUP  yang  panjang,  dimana pada tingkat KPAP pemohon harus melalui enam  tahapan  hingga  diserahkannya  SIUP kepada pemohon. Pertama, pemohon menyerahkan  berkas, mengambil  dan mengisi  formulir.  Setelah  memperoleh rekomendasi,  SKRD,  dan STS  dari DP3M, pemohon menyerahkan rekomendasi, SKRD  dan  STS  tersebut.  Kemudian melakukan  pembayaran  pada  loket  kas daerah. Setelah itu, pemohon menyerahkan bukti  pembayaran  retribusi,  lantas  Seksi Penerbitan   Izin   memproses   penerbitan SIUP   termasuk    menyampaikan    konsep
SIUP  untuk  ditandatangani  oleh  kepala KPAP. Setelah itu SIUP diserahkan kepada pemohon oleh Seksi Penerbitan Izin.
Demikian  pula red  tape dalam bentuk prosedur pada tingkat kelurahan dan kecamatan, pemohon harus melalui prosedur  dan  tahapan  pengurusan  surat keterangan  dari  lurah  yang  diketahui  oleh camat  setempat,  barulah  pemohon  dapat melanjutkan pengurusan penerbitan SIUPnya  pada  tingkat  KPAP,  karena  surat keterangan  tersebut  merupakan  salah  satu persyaratan  yang  harus  dilampirkan  untuk penerbitan SIUP. Bagi pemohon yang tidak dapat menunjukkan atau melampirkan surat keterangan    dari    lurah    dan    camat,    tidak dapat dilayani untuk pengurusan penerbitan SIUPnya.
Red tape terhadap waktu dan biaya. Red  tape dalam  bentuk  waktu  terjadi, dimana  sejumlah  informan  menyampaikan bahwa waktu selesainya SIUP hingga terbit bisa  mencapai satu bulan lebih  sampai tiga bulan,  tergantung  biaya  yang  dikeluarkan. Kalau  bersedia  membayar  banyak  dan cepat,  SIUPnya  bisa  selesai  lebih  cepat. Fenomena  ini  terutama  dijumpai  oleh pemohon  yang  menggunakan  jasa  notaris untuk  pengurusan  SIUPnya.  Diungkapkan pula oleh sejumlah informan yang menggunakan  jasa  notaris  bahwa red  tape dalam  bentuk  biaya  yang  dikeluarkan  bisa mencapai  puluhan  juta  rupiah.  Biaya pengurusan    penerbitan    SIUP    berkisar antara  Rp.7  juta  sampai  Rp.8  juta,  biaya tersebut  termasuk  fee  untuk  notaries.
Bahkan  terdapat  informan  yang  mengakui membayar  sebesar  Rp.15  juta  (untuk wilayah  DKI  Jakarta  bisa  mencapai  Rp.35 juta), tergantung notarisnya, semakin ternama  notarisnya  maka  semakin  tinggi pembayarannya.  Biaya  tersebut  sudah inklud  dengan  fee  kepada  notaris,  dalam
artian pengusahanya hanya terima jadi saja. Pada tingkat kelurahan dan kecamatan juga dijumpai red tape dalam bentuk pengelembungan biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon. Dari wawancara dengan informan terungkap bahwa umumnya  informan  mengakui  membayar, bahkan  ada  informan  yang  membayar hingga  Rp.900  ribu  pada  kedua  tingkatan pemerintahan tersebut.
Red  tape pada  sikap  dan  perilaku. Red  tape dalam  bentuk  sikap  dan  perilaku petugas    juga    dijumpai    pada    semua tingkatan struktur atau hierarki,  mulai pada tingkat  Kelurahan,  Kecamatan,  KPAP  dan DP3M  Kota  Makassar.  Sikap  dan  perilaku petugas  kelurahan  terkesan  mengharapkan pembayaran dari pelayanan yang diberikan. Setiap  berurusan  dengan  kantor  kelurahan dan kecamatan pasti ada amplopnya, hal ini sudah  lazim  dialami  oleh  informan  setiap kali berurusan dengan kantor kelurahan dan kecamatan. Terungkap pula bahwa umumnya  sikap  dan  perilaku  petugas pelayanan  cenderung  tidak  transparan  dan mengharapkan  pembayaran  yang  kurang sesuai dengan aturan yang ada, dan bahkan biaya  yang  ditetapkan  cenderung  dibuat- buat  saja  karena  memang  tidak  ada  aturan atau  perdanya.  Sampai  akhirnya  informan melakukan  negosiasi  biaya,  dengan  biaya yang disepakati tersebut membuat informan tidak  dipersulit  alias  tidak  dipimpong. Selain  itu  juga  dijumpai  sikap  yang cenderung mempersulit, kurang menghargai  masyarakat  yang  dilayaninya, terutama  jika  masyarakat  yang  dilayani kurang  memperlihatkan  penampilan  yang memadai dan meyakinkan.
Perilaku        Masyarakat        Wirausaha Menghindari Red Tape
Hasil penelitian lapangan
menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  cara atau  variasi  pemohon  untuk  memperoleh SIUP. Pertama , masyarakat wirausaha atau pemohon  datang  ke  KPAP  menyerahkan berkas,  mengambil  dan  mengisi  formulir. Dengan  cara  seperti  ini  jarang  pemohon dapat  dilayani  langsung  untuk  proses penerbitan  SIUPnya  karena  umumnya berkas  pemohon  kurang  lengkap,  terutama persyaratan  berupa  surat  keterangan  dari kelurahan dan kecamatan setempat. Kedua , masyarakat wirausaha atau pemohon mendatangi  kelurahan  setempat  untuk mengurus surat  keterangan, kadang-kadang diminta oleh lurah setempat untuk mengurus surat pengantar dari RT dan RW, kemudian baru dapat melanjutkan ke kantor kecamatan untuk memperoleh tanda tangan camat. Setelah memperoleh surat keterangan  dari  lurah  setempat  yang diketahui  oleh  camat,  selanjutnya  dapat berurusan  atau  mengurus  penerbitan  SIUP pada  tingkat  KPAP. Ketiga ,  masyarakat wirausaha atau pemohon datang ke DP3M, instansi  ini  berkewajiban  memberikan rekomendasi,  menetapkan  surat  keterangan retribusi  daerah  (SKRD),  dan  surat  tanda setoran  (STS)  kepada  pemohon,  dengan terlebih  dahulu  melakukan  survei  terhadap unit  usaha  pemohon. Keempat ,  masyarakat wirausaha  atau  pemohon  meminta  bantuan notaris  yang  telah  dikenal  dengan  baik sebelumnya.
Dari  seluruh  masyarakat  wirausaha atau informan yang diwawancarai terungkap bahwa secara keseluruhan informan menghindari red tape melalui dua model  perilaku,  yakni short  cut  behavior (perilaku  mencari  gampang),  dan bribery behavior (perilaku   menyogok).   Pertama,
short cut behavior ditempuh oleh masyarakat  untuk  menghindari red  tape , terutama  oleh  masyarakat  wirausaha  yang memiliki  kesibukan  dalam  pekerjaannya sehari-hari,  sehingga tidak  ingin  mengikuti hierarki  dan  prosedur  penerbitan  SIUP usahanya. Mereka umumnya hanya menyiapkan  persyaratan  yang  dibutuhkan sesuai  permintaan  petugas  yang  bersedia membantu  (dalam  istilah  popular  disebut calo). Short  cut  behavior diambil  dengan cara:  (1)  Meminta  bantuan  kepada  aparat kelurahan  ketika  pertama  kali  datang  ke kelurahan    untuk    mengurus    surat keterangan, bahkan aparat kelurahan langsung menawarkan diri untuk menguruskan  peneribitan  SIUP  pemohon; (2) Meminta bantuan kepada aparat KPAP, ketika datang pertama kali untuk mengurus proses  penerbitan  SIUP  usahanya;  (3) Meminta  bantuan  kepada  aparat  DP3M, ketika datang untuk mengurus rekomendasi yang  harus  diterbitkan  oleh DP3M,  karena rekomendasi ini yang merupakan persyaratan yang paling berat dan menyusahkan masyarakat; dan (4) Meminta bantuan  notaris  untuk  proses  penerbitan SIUP usahanya.
Kedua, bribery  behavior pada dasarnya  berkaitan  erat  dengan short  cut behavior. Masyarakat wirausaha yang tidak ingin direpotkan dengan persyaratan pelayanan  yang  banyak  dan  menyusahkan, struktur  dan  hierarki  yang  panjang, prosedur  dan  tahapan  pelayanan  yang berbelt-belit,  waktu  yang  lama  dan  biaya yang  tidak  pasti,  serta  sikap  petugas pelayanan  yang  tidak  ramah,  sering menunda  pekerjaan  dan  mendahulukan keluarga  dan  kroninya  adalah  merupakan faktor pendorong utama sehingga masyarakat  wirausaha  mengambil  atau menempuh bribery  behavior dalam proses
pelayanan  penerbitan  SIUP  usahanya. Bribery    behavior ditempuh    oleh masyarakat wirausaha atau pemohon dengan  jalan  melakukan  penyogokan  atau membayar  dengan  sejumlah  uang  yang tentu  saja  lebih  besar  dari  ketentuan  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Kota Makassar.  Perilaku informan  tersebut dijumpai  pada  keempat  cara  atau  metode yang  mereka  tempuh  untuk  memperoleh pelayanan peneritan SIUP usahanya.
Model    Alternatif Red    Tape dalam Penerbitan SIUP
Dengan  mengacu  pada  temuan penelitian  berupa  bentuk-bentuk red  tape yang  berhasil  diidentifikasi,  dan  perilaku masyarakat  wirausaha  yang  cenderung melakukan short  cut  behavior dan bribery behavior guna menghindari red tape dalam proses  penerbitan  SIUP  di  Kota  Makassar, maka  ditawarkan  model  alternatif  melalui tiga  hierarki dan  prosedur  pelayanan,  serta pengurangan persyaratan. Pertama masyarakat wirausaha atau pemohon mengajukan  permohonan  penerbitan  SIUP usahanya kepada Walikota Makassar melalui Kepala KPAP Kota Makassar. Pada prosedur pertama ini, pemohon datang pada
KPAP dan  berurusan  dengan  Seksi
Penelitian Administrasi untuk menyerahkan  berkas  atau  persyaratan, mengambil,    dan    mengisi    formulir    yang telah disediakan.
Adapun persyaratan inti bagi penerbitan  SIUP  baru  adalah  pemohon harus memenuhi atau melampirkan persyaratan  berupa  pas  foto  3x4cm  dan materai Rp.6.000 masing-masing sebanyak 3  (tiga)  lembar  karena  kedua  jenis persyaratan tersebut akan ditempelkan pada SIUP,  SIG  dan  TDP  yang  nantinya  akan diserahkan  kepada  pemohon.  Persyaratan
lainnya hanya merupakan pelengkap seperti foto copy KTP,  NPWP, dan akte pendirian perusahaan (khusus yang berbadan hukum). Persyaratan  lainnya  sebagaimana  diatur dalam    Peraturan    Walikota    Makassar Nomor  14  Tahun  2005,  Peraturan  Menteri
Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/2007,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  27  Tahun  2009,  dan persyaratan  lainnya  yang  disebutkan  oleh sejumlah informan dipandang dapat ditiadakan karena sifatnya hanya memperbanyak persyaratan, dan memperpanjang  stuktur  atau  hierarki  serta prosedur  pelayanan  penerbitan  SIUP  di Kota Makassar.
Sedangkan  persyaratan  yang  harus dilampirkan  oleh  masyarakat  wirausaha yang bermohon untuk penerbitan perpanjangan SIUP usahanya cukup menyerahkan  SIUP  aslinya  yang  telah dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Dalam Peraturan  Walikota  Makassar  Nomor  14 Tahun  2005  tegaskan  bahwa  SIUP  hanya
sesungguhnya  tidak  perlu  mengurus  surat izin  gangguan,  sebagai  contoh,  toko  yang menjual  sembilan  bahan  pokok  kebutuhan sehari-hari  masyarakat setempat juga diwajibkan   mengurus   dan   memperoleh surat    izin    gangguan.    Bahkan    kebijakan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Kota Makassar  mempersyaratkan  surat  izin gangguan untuk penerbitan surat izin usaha perdagangan,  walaupun  dapat  diurus  atau diproses secara bersamaan oleh masyarakat wirausaha atau pemohon, bahkan satu paket dengan  surat  tanda  daftar  perusahaan. Dengan demikian untuk satu kali pengurusan  dapat  diproses  tiga  surat sekaligus  yakni surat  izin  gangguan  (SIG), surat  izin  usaha  perdagangan  (SIUP)  dan surat tanda daftar perusahaan (STDP).
Gambar:  1
Model Alternatif Proses Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
berlaku  selama  5  (lima)  tahun  dan sesudahnya  dapat  diperpanjang  kembali. Menurut hemat penulis perpanjangan SIUP hanya  menambah  beban  pekerjaan  KPAP, dan tidak mempunyai esensi atau kepentingan  yang  mendasar,  kecuali  jika terjadi  perubahan  atas  usaha  masyarakat wirausaha.
Terhadap  usaha  perorangan  tidak perlu  dipersyaratkan  surat  izin  gangguan. Surat  izin  gangguan  hanya  dipersyaratkan bagi  usaha  yang  berbadan  hukum  dengan kategori usaha menengah dan besar, itu pun harus  selektif  sifatnya  terutama  kepada usaha  atau  perusahaan  yang  memang terdapat indikasi mengganggu atau mencemari  lingkungan  sekitarnya.  Tidak seperti  sekarang  surat  izin  gangguan dipersyaratkan bagi semua jenis usaha yang
WIRAUSAHA
/ PEMOHON PENYERAHAN 1 BERKAS DAN PENGISIAN PROSES 2
PENERBITAN DAN

## PENYERAHAN SIUP
PENANDATANGAN 3

## S I U P
Tahap kedua ,  proses  penerbitan SIUP.  Pada  tahap  ini  sebenarnya  tidak memerlukan  keterlibatan  pemohon  lagi karena  berkas  dan  formulir  yang  telah diserahkan  dan  diisi  oleh  pemohon  pada Seksi Penelitian Administrasi dapat diteruskan oleh seksi tersebut kepada Seksi Penerbitan  untuk  proses  selanjutnya.  Pada tahapan  ini  Seksi  Penerbitan  memproses penerbitan  SIUP  dengan  cara  mengisi atau menginput  data  dan  informasi  yang  tertera pada    formulir    yang    telah   diisi   oleh pemohon  ke  dalam  blangko  SIUP  yang telah disiapkan oleh KPAP. Prosedur ketiga adalah  penandatanganan  SIUP  oleh  kepala KPAP.  Pada  prosedur  yang  ketiga  ini, blangko  SIUP  yang  telah  diinput  dan  diisi lengkap  oleh  Seksi  Penerbitan  dapat disampaikan  kepada  Kepala  KPAP  untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Kepala    KPAP,    selanjutnya    Seksi Penerbitan dapat menyerahkan SIUP kepada masyarakat wirausaha atau pemohon.
Dengan  model  alternatif  yang ditawarkan,  proses  penerbitan  SIUP  yang selama  ini  diliputi  oleh red  tape dapat dihindari atau dikurangi dengan melakukan penataan  struktur  atau  hierarki,  dan penyederhanaan prosedur pelayanan penerbitan SIUP pada KPAP Kota
Makassar. Melalui model alternatif tersebut waktu penerbitan SIUP juga dapat dipersingkat  menjadi  2  (dua)  hari  kerja dengan catatan permohonan sudah diterima sebelum jam 12.00 siang, dan paling lama 3 (tiga)  hari  kerja.  Model  alternatif  yang ditawarkan  senada  dengan  temuan  atau hasil  penelitian  OECD  (2006)  yang memberikan  rincian  laporan  yang  diadopsi oleh  beberapa  reformasi  populer,  melalui rancangan pengurangan dan menyederhanakan persyaratan, hierarki dan
prosedur  pelayanan,  penyederhanaan  izin dan  prosedur  lisensi,  batasan  waktu  untuk pengambilan   keputusan   dan   penerbitan izin, kebijakan yang memberikan kemudahan  terutama  kepada  usaha  atau perusahaan  kecil  dan  menengah,  serta peningkatan penggunaan teknologi informasi  berbasis  intranet  atau  website. Bahkan sesuai dengan amanah UU Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik dan  kebijakan  atau  peraturan  yang  lebih teknis  mewajibkan  kepada  pemerintah daerah  Kabupaten  dan  Kota  untuk  segera membentuk  satuan  pelayanan  pemberian perizinan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (PTSP),  dimana  pelayanan bermula    dan    berakhir    pada    PTSP    dan semua unit teknis terkait dengan pemberian perizinan  tertentu  ditempatkan  dalam  satu unit pelayanan terpadu.
Dengan mengacu pada temuan atau hasil  penelitian,  dalam  hal  ini  bentuk- bentuk red    tape yang    dijumpai    dalam proses pelayanan penerbitan SIUP, perilaku masyarakat  untuk  menghindari red  tape dalam  proses  pelayanan  penerbitan  SIUP, dan  model  alternatif  yang  ditawarkan sebagai hasil dari analisis kritis, maka dapat disusun  proposisi:  masyarakat  wirausaha atau  pemohon  yang  diperhadapkan  pada persyaratan yang banyak, ketat, memberatkan  dan  menyusahkan;  stuktur atau  hierarki  yang  formalitas,  organisasi yang  panjang,  ketat  dan  berlebihan; prosedur  yang  rigid  dan  rinci,  kompleks, panjang  dan  ketaatan  secara  berlebihan, serta  berbelit-belit;  waktu  yang  tidak  pasti dan  berpotensi  lebih  lama  dari  stándar waktu  yang  telah  ditentukan,   dan  biaya yang  tidak  jelas  serta  berpeluang  lebih tinggi  dari  standar  biaya  yang  telah ditetapkan; sikap dan perilaku petugas yang suka  menunda  dan  acuh  tak  acuh  dalam
memberikan  pelayanan, mendahulukan keluarga,  sahabat  dan  kroni-kroninya, cenderung    akan    dihindari    dan menyebabkan masyarakat wirausaha mengambil  atau  menempuh short  cut behavior dan bribery  behavior guna memperoleh SIUP usahanya.

## V.      PENUTUP
Hasil penelitian lapangan menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  jenis bentuk red tape yang dapat dijumpai dalam proses    pelayanan    penerbitan    SIUP meliputi: Pertama, persyaratan    yang banyak  dan  ketat. Kedua, stuktur  atau hierarki    yaitu    formalitas    dan    organisasi yang panjang, ketat dan berlebihan. Ketiga, prosedur  yang  rigid  atau  rinci,  kompleks, panjang,  taat  secara  berlebihan,  dan berbelit-belit. Keempat, waktu  dan  biaya: waktu  yang  lebih  lama  dari  stándar  waktu yang  telah  ditentukan.  Biaya  yang  lebih tinggi  dari  standar  biaya  yang  telah ditetapkan. Kelima, sikap dan perilaku tidak transparan  dan  mengharapkan  pembayaran yang kurang sesuai dengan aturan yang ada, dan bahkan biaya yang ditetapkan cenderung dibuat-buat saja karena memang tidak ada aturan atau perdanya, dan kurang menghargai  masyarakat  yang  dilayaninya. Adapun   perilaku   masyarakat   wirausaha atau informan untuk  menghindari red  tape
adalah dengan cara short  cut  behavior dan bribery behavior , dengan melakukan pembayaran  yang  tentu  saja  tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  Kota  Makassar.  Perilaku informan  tersebut  dijumpai  pada  seluruh tingkatan  sturktur,  hierarki,  dan  prosedur pelayanan penerbitan SIUP.
Implikasi Penelitian. Pertama , implikasi  penelitian  secara  teoritis  adalah terungkapnya  bentuk-bentuk red  tape dan perilaku masyarakat wirausaha  untuk menghindari red  tape dalam  pelayanan penerbitan SIUP di Kota Makassar. Kedua , secara  metodologis  adalah  tergambar  dari penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam mengungkap  bentuk-bentuk red  tape dan perilaku masyarakat wirausaha  untuk menghindari red  tape dalam  pelayanan birokrasi,  khususnya  pelayanan  penerbitan SIUP  di  Kota  Makassar. Ketiga ,  secara praktis adalah penyempurnaan dan perbaikan  pelayanan  birokrasi,  khususnya pelayanan  penerbitan  SIUP  di  Kota Makassar,  agar  terhindar  dari  bentuk- bentuk red  tape. Guna  menghindari red tape dalam  proses  pelayanan  penerbitan SIUP  pada  pemerintah  Kota  Makassar peneliti
menawarkan dan merekomendasikan    model    alternatif melalui tiga hierarki atau prosedur pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Gore  and  National  Performance  Review.  1993. From  Red  Tape  to  Results:  Creating  a Government  that  Works  Better  and  Costs  Less. Fredonia  Books.  Amsterdam,  The Netherlands.
Bennis,  Warren  dan  Michael  Mische.      1995. Organisasi  Abad  21:  Reinventing  Melalui Reengineering. Terjemahan  oleh  Irma  Andriani  Rachmayani.  1996.      PT  Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta.
Bozeman,  Barry  and  Feeney,  Mary  K.  2011. Rules  and  Red  Tape:  A  Prism  for  Public Administration Theory and Research. M.E.Sharpe, Inc. New York.
Caiden,  G.  1991.  What  Really  Is  Public  Maladministration? Public  Administration  Review. 51:6:486-493.
Hasniati.  2009.  Reformasi  Administrasi  Negara. Jurnal  Administrasi  Publik  PKP2A  II  LAN Makassar. Volume No. 4.
Kaufman,  Herbert.   1977. Red  Tape:  Its  Origins,  Uses,  and  Abuses. Washington  D.C:  The Brookings Institution.
Neuman,   W.   Lawrence.   2009. Social  Research   Methods:   Qualitative   and  Quantitative Approaches (7th Edition). Allyn & Bacon. Boston-USA.
Osborne, D., and Gaebler, T. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New Delhi: Prentice Hall of India.
Sangkala.  2010. Perubahan  Paradigma  Administrasi  Negara  dan  Implikasinya  terhadap Karakter  dan  Desain  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik .  Pidato  Pengukuhan  Guru Besar dalam bidang Administrasi Publik. Unhas.
Siagian, Sondang P. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Jakarta : Bumi Aksara.
Thoha,   Miftah.   2002. Perspektif   Perilaku   Birokrasi:   Dimensi-dimensi   Prima   Ilmu Administrasi Negara .  Jilid II.  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Waldo,  D.  1946. Goverment  by  Procedure .  In  Fritz  Morstein-Marx,  ed.  Elements  of Public Administration. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

## Peraturan Perundangan dan bacaan lainnya:
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintahan Kota Makassar.