## Tinjauan atas Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Badan Bendapatan Daerah Kota Padang
Melli Herfina 1* , Windarsih Syofia 2
1 Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia, melliherfina@gmail.com 2 Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia, windarsihsyofia@gmail.com
Corresponding Author: melliherfina@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 08-04- 2022 Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.Reklame  merupakan  benda,  alat, perbuatan atau media yang menurut dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan  untuk  memperkenalka,  menganjurkan,  atau  memujikan  suatu barang, jasa atau orang,  ataupun untuk  menarik  perhatian umum kepada  suatu barang,  jasa  atau  orang  yang  ditempatkan  atau  dapat  diliat,  dibaca  dan/atau didengar  dari  suatu  tempat  umum,  kecuali  yang  dilakukan  pemerintah.  Pajak reklame  adalah  pungutan  daerah  atas  penyelenggaraan  reklame.  Tujuan  tugas akhir  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan    perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak reklame.  Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif  yaitu  metode  yang  digunakan untuk  menggambarkan  dan  membahas  keadaan  perusahaan  berdasarkan  fakta yang  ada  sesuai  objek  dengan  cara  studi  lapangan  yang  terdiri  dari  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  perhitungan,  pemungutan  dan  pelaporan  pajak  reklame  sudah  sesuai dengan Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2017.
Direvisi, 14-04- 2022
Dipublikasi, 17-04-2022

## Kata Kunci:
Pajak, Reklame, Pajak
Reklame Keywords: Tax, Advertising, Advertising Tax

## Abstract
Taxes  are  mandatory  contributions  to  regions  owed  by  individuals  or  entities that are coercive in nature based on the law, with no direct compensation and are  used  for  regional  needs  for  the  greatest  prosperity  of  the  people. Advertisements are objects, tools, actions or media which according to and its various  patterns  for commercial purposes, are used to  introduce, recommend, or  praise  an  item,  service  or  person,  or  to  attract  public  attention to  an  item, service  or  person  that  is  placed  or  can  be  seen,  read  and/or  heard  from  a public  place,  except  by  the  government.  Advertising  tax  is  a  regional  levy  on the administration of advertisements. The purpose of this final project is to find out  how  to  calculate,  collect,  and  report  advertisement  tax.  The  research method  used  is  descriptive  quantitative  analysis  method,  namely  the  method used  to  describe  and  discuss  the  state  of  the  company  based  on  the  facts  that exist  according  to  the  object  by  means  of  field  studies  consisting  of observations, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it  can  be  concluded  that  the  calculation,  collection  and  reporting  of  the advertisement tax is in accordance with the Mayor's Regulation no. 46 of 2017.

## PENDAHULUAN
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah.Yang  mana  wajib dibayarkan oleh masyarakat setiap tahunnya, dan setiap sen uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat  digunakan  untuk  kepentingan  umum,  seperti  mendanai  pembangunan  fasilitas
umum,  membiayai  anggaran  kesehatan,  pendidikan,  dan  hal  produktif  lainnya.Secara  umum pajak  adalah  pungutan  wajib  dari  rakyat  untuk  negara.  Ada  dua  jenis  pajak  daerah  yang dipungut oleh pemerintah kota ke masyarakat atau wajib pajak, yakni pajak Provinsi dan pajak Kabupaten atau Kota.
Pajak  Reklame  merupakan  pemungutan  pajak  atas  penyelenggaran  reklame.Reklame merupakan  benda,  alat,  perbuatan  atau  media  yang  bentuk  dan  corak  ragamnya  untuk  tujuan komersial. Digunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang  diliat,  dibaca,  dan  atau  didengar  dari  suatu  tempat  oleh  umum,  kecuali  yang  dilakukan pemerintah
Salah  satu  pendapatan  kabupaten/kota  yang  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah terbanyak  di  Sumatera  Barat  adalah  kota  Padang.  Kondisi  ini  menjadikan  Sumatera  Barat Khususnya  Kota  Padang  dituntut  untuk  menyediakan  fasilitas  baik  sarana  maupun  prasarana untuk  mendukung  perkembangan  daerahnya.  Pajak  reklame  adalah  salah  satu  pajak kabupaten/kota  yang  cukup  potensial  dalam  peningkatan  sumber  pendapatan  dan perekonomian daerah.
Padang sebagai ibu kota provinsi dan pusat perekonomian di Sumatera Barat membuat banyak  investor  baik  jasa  dan  dagang  masuk  ke  Padang.ingin  memasang  iklan  dari  produk atau  jasa  yang  mereka  tawarkan  namun  masih  terdapat  banyak  wajib  pajak  yang  memasang reklame  tidak  sesuai  dengan  yang  dilaporkan.  Keadaan  ini  mempengaruhi  kontribusi  pajak reklame  terhadap  angka  Pendapatan  Asli  Daerah  secara  otomatis  hal  ini  dapat  menurunkan Pendapatan  Pajak  Daerah.Perlunya  perhatian  pemerintah  untuk  lebih  mengawasi  dalam  hal perhitungan, pemungutan pajak reklame serta pengawasan lapangan terhadap wajib pajak yang melanggar.
Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah  dari tahun 2016 sampai tahun  2020  terus  mengalami  penurunan  dan  kenaikan.  Penurunan  terjadi  pada  tahun  2017 sebesar  0,9  %,  pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  lagi  sebesar  0,3  %,  pada  tahun  2019 mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  0,1  %,  dan  pada  tahun  2020  mengalami penurunan lagi sebesar 0,1 %.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Pajak  merupakan  suatu  konstribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh    setiap orang  maupun  badan  yang  sifatnya  memaksa  namun  tetap  berdasarkan  undang-undang,  dan tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung  serta  digunakan  untuk  kebutuhan  negara  juga kemakmuran  rakyatnya”  (Undang-Undang  No.  28  tahun  2007  Pasal  1  tentang  Ketentuan Umum dan Perpajakan)

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  menurut  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah,  yang  selanjtnya  disebut  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendaptkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun  jenis-jenis  pajak  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1. Pajak Provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan, dan
e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## Pajak Reklame
Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  menurut  bentuk  dan  corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun atau menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat diliat, dibaca dan/atau didengar dari suatu  tempat  oleh  umum,  kecuali  yang  dilakukan  pemerintah.  (PERWAKO  No.49  Tahun 2014).
1. Pelaksanaan Pajak Reklame
Pelaksanaan pajak reklame mempunyai maksud dan tujuan, yaitu:
a. Untuk mengoptimalkan ruang kota dalam hal pemasangan reklame.
b. Untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keindahan  kota  dengan  menggunakan  standart reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
c. Untuk memberikan kepastian hukum pemasangan reklame.
d. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Subjek Pajak
Wajib pajak merupakan orang atau pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  daerah  (PERWAKO  No.  49  Tahun 2014).  Penyelenggara  reklame  merupakan  orang  atau  badan  yang  telah  memperoleh  izin dari pemerintah daerah untuk menyelenggaraan reklame (PERWAKO No. 46 Tahun 2017).
3. Jenis atau Objek Pajak Reklame
Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reklame produk dan reklame non- produk.  Reklame  produk  adalah  reklame  berisi  informasi  tentang  barang  dan  jasa,
tujuannya  semata-mata  untuk  keperluan  promosi.  Sedangkan  reklame  non-produk  adalah jenis  reklame  yang  semat-mata  memuat  nama  perusahaan/badan/nama  usaha,  contophnya logo,  simbol,  atau  identitas  perusahaan  yang  bertujuan  agar  diketahui  oleh  orang  banyak. Objek  pajak  reklame  adalah  semua  penyelenggara  reklame,  penyelenggara  reklame sebagaimana yang dimaksud dalam PERWAKO No.46 Tahun 2017 pasal 3 yaitu: a. Reklame papan, billboard, videotron, megatron, LED, neon box atau sejenisnya
b. Reklame kain
c. Reklame sticker/melekat
d. Reklame selebaran
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
f. Reklame udara
g. Reklame apung
h. Reklame suara
i. Reklane slide/film, dan
j. Reklame peragaan

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada  adalah  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif,menurut  Sugioyono (2018:86)  metode  penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variable  (independen)  tanpa  membuat perbandingan atau menghubungkan.
Dengan variabel lain. Menurut Arikunto (2019:27) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian  yang  sesuai  dengan  namanya,  banyak  dituntut  menggunakan  angka,  mulai  dari pengumpulan  data,  penafsiran  terhadap  data  tersebut,  serta  penampilan  hasilnya.  Dapat disimpulkan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah terkumpul sebagaimana adanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah datayang diteliti langsung dan didapatkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perhitungan Pajak Reklame

## 1. Izin Penyelenggaraan Reklame
Dijelaskan  dalam  Peraturan  Walikota  (PERWAKO  No.  46  Tahun  2017  Pasal  11). Setiap penyelenggara reklame wajib memperoleh IMBKR dan atau IMTR. Izin Mendirikan Bangunan  Kontruksi  Reklame  yang  selanjutnya  disingkat  IMBKR  adalah  perizinan  yang diberikan  untuk  membangun  konstruksi  bangunan  reklame  yang  diberikan  untuk membangun  reklame  sesuai  dengan  persyaratan  administratif  dan  persyaratan  teknis  yang berlaku.  Untuk  memperoleh  IMKBR  setiap  penyelenggara  reklame  harus  mengajukan permohonan  tertulis  kepada  Walikota  melalui  kepala  perangkat  daerah  yang menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  seperti  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang (BAPENDA) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Foto copy identitas diri;
b. Surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan
c. Foto copy akte pendirian perusahaan dan keputusan pengesahan bagi badan hukum;
d. Surat pernyataan diatas materai 10.000,- yang berisi:
1) Kesediaan mematuhi sekuriuh ketentuan penyelenggaraan reklame;
2) Kesdiaan  bertanggungjawab  atas  seluruh  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  dalam halterjadi kecelakaan akibat robohnya reklame;
3) Kesediaan  membayar  Retribusi  Sewa  Tanah  dalam  hal  titik  lokasi  rencana penempatan reklame berada pada tanah Pemerintah Daerah;
e. Foto  copy  surat  perjanjian  sewa  tanah  atau  bangunan  dengan  pemilik  tanah  atau bangunan  atau  yang  mengawasi  tanah  atau  bangunan  dalam  hal  titik  lokasi  rencana penempatan reklame tidak berada pada tanah Pemerintah  Daerah;
f. Gambar  lokasi/peta  situasi  dikertas  A4  yang  menjelaskan  titik  reklame  dengan  skala 1:1000;
g. Gambar  kontruksi  bangunan  reklame  ,  meliputi  gambar  renacana  pondasi,  tiang,  dan panel board dengan skala 1:1000;
h. Gambar renacana intalasi arus kuat jika menggunakan instalasi listrik; dan
i. Foto berwarna ukuran 6 R yang diambil dari 3 arah dalam jarak 10 meter dari titik lokasi rencana penempatan reklame.
Izin  Masa  Tayang  Reklame  yang  selanjutnya  disingkat  sebagai  IMTR  adalah perizinan  yang  diberikan  untuk  menayangkan  media  atau  konten  reklame  sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Untuk memperoleh IMTR, setiap penyelenggara reklame  harus  mengajukan  permohonan  tertulis  kepada  Badan  Pendapatan  daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Foto copy identitas diri;
b. Surat kuasa dalam hal penggunaan dikuasakan;
c. Surat pernyataan di atas materai 10.000.- yang berisi:
1) Kesidaan mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan reklame;
2) Kesdiaan  bertanggung  jawab  atas  seluruh  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat dalam hal terjadi kecelakaan akibat lepasnya vinyl reklame;
d. Foto  berwarna  ukuran  6  R  yang  menggambarkan  konten  reklame  yang  akan ditayangkan;
2. Penempatan Reklame
Setiap  penempatan  reklame  harus  sesuai  dengan  ketentuan  rencana  tata  ruang wilayah kota, kriteria lokasi penempatan reklame terdiri dari :
a. Lokasi  sangat  strategis,  adalah  ruas  jalan  dan  tempat  sebagaimana  terlampir  dalam lampiran I;
b. Lokasi strategis, adalah ruas jalan sebagaimana terlampir dalam lampiran II;
c. Lokasi  kurang  strategis,  adalah  semua  ruas  jalan  dan  tempat  dalam  daerah  kecuali ruas jalan dan tempat sebagaimana dimaksud pada no. 1 dan 2;
d. Lokasi  tanpa  penyelenggaraan  reklame,  merupakan  lokasi  yang  dilarang menyelenggarakan  reklame  produk,  kecuali  penyelenggara  reklame  untuk kepentingan  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  atau  Pemerintah Daerah dengan lokasi sebagai berikut:
1) Gedung dan halaman kantor Pemerintahan;
2) Gedung dan halaman sekolah dan tempat ibadah;
3) Taman Tugu Bingkuang;
4) Taman patung selamat datang;
5) Taman Tugu Perdamaian;
6) Taman Tugu Tali Tigo Sampilin Simpang Haru;
7) Taman makam pahlawan
8) Monumen gempa;
9) Jembatan Siti Nurbaya;
10) Kawasan kota tua; dan
11) Sepanjang bahu jalan garis pantai;
3. Mekanisme Perhitungan Reklame
Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa  Reklame (NSR), jika reklame diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga,  NSR  ditetapkan  berdasarkan  dari  nilai  kotrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis,  bahan  yang  digunakan,  lokasi  penempatan,  jangka  waktu  penyelenggaraan, jumlah,  dan  ukuran  media  reklame  .  Di  kota  Padang,  NSR  telah  diatur  melalui peraturan  Walikota  Padang  (PERWAKO)  No.  46  Tahun  2017  Pasal  24,  cara perhitungan NSR menurut peraturan Waliko padang, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
NSR = Nilai Perolehan Reklame × Nilai Lokasi × Jangka Waktu Penyelenggaraan × Jumlah Reklame
Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 1. Tarif Jenis Pajak Reklame

## Sumber : PERWAKO No.46 tahun 2017
Besaran  pokok  pajak  reklame yang terhutang dihitung  dengan cara  mengalikan  tarif pajak dengan hasil perhitungan NSR, dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 2. Perhitungan Pajak Reklame
NO JENIS REKLAME BESARAN POKOK PAJAK TERHUTANG (Rp) Sangat Strategis Strategis Kurang Strategis 1 Videotron/Megatron/LED 1.150.000 575.000 380.000 2 Papan/Billboard 850.000 420.000 280.000 3 Neonbox 600.000 300.000 200.000 4 Kain 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000 100.000 Jenis Pajak Reklame Tarif Pajak Papan, billboard, videotron, megatron , LED, neon box , atau sejenisnya, 15 % Kain 10 % Stiker/melekat 15 % Selebaran 25 % Berjalan 15 % Udara 15 % Apung 15 % Suara 10 % Film/slide 10.000/hari Peragaan 25.000/peragaan
5 Sticker 18.000 18.000 18.000 6 Selebaran 15.000 15.000 15.000 7 Kendaraan/Berjalan 200.000 200.000 200.000 8 Udara 162.000 162.000 162.000 9 Apung 135.000 135.000 135.000 10  Suara 10 % × Nilai Kontrak 11  Slide/Film Rp. 10.000/hari 12  Peragaan Rp. 25.000/Peragaan
Sumber : PERWAKO No. 46 Tahun 2017

## 4. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame
Setiap penyelenggaraan reklame yang baru pertama kali melakukan pemasangan reklame,  dikenakan  uang  jaminan  pembongkaran  reklame.  Uang  jaminan pembongkaran  pajak  reklame  adalah  uang  yang    disetor  oleh  penyelenggara  reklame pada rekening kas Daerah sebagai jaminan biaya pembongkaran reklame, jika reklame dibongkar  oleh  penyelenggara  reklame  maka  uang  jaminan  dikembalikan  kepada penyelenggara reklame, atau jika reklame tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame maka  uang  jaminan  tidak  akan  dikembalikan  kepada  penyelenggara  reklame.  Uang jaminan pembongkaran reklame sebagai berikut:

## Tabel 3. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame
NO Jenis Reklame Luas Uang Jaminan Pembongkaran Konstruksi Media 1 Videotron/Megatron/LED 50 ㎡ 7.000.000 - 2 Billboard 32 ㎡ s/d 72 ㎡ 7.000.000 500.000 3 Bando 32 ㎡ s/d 72 ㎡ 9.000.000 500.000 4 Baliho 12 ㎡ s/d 24 ㎡ 3.000.000 300.000 5 Papan, Neon box Di Tiang paling tinggi 2 ㎡ 300.000 100.000 2,01 ㎡ s/d 9 ㎡ 500.000   150.000.000 Papan, Neon box Di Dinding paling tinggi 2 ㎡ 200.000 75.000 2,01 ㎡ s/d 11,99 ㎡ 300.000 150.000 12 ㎡ s/d 31,99 ㎡ 1.000.000 300.000 32 ㎡ s/d 72 ㎡ 1.500.000 500.000 6 Kain, Layar, Spanduk, Umbul-Umbul, atau Banner 0,5 ㎡ s/d 24 ㎡ 75.000 20.000 7 Sticker 200.000/ 1× Pasang 8 Kendaraan/Berjalan 100.000/ 1× Pasang 9 Udara 100.000/ 1× Pasang 10 Apung 100.000/ 1× Pasang
Sumber: PERWAKO No. 47 Tahun 2017
Perhitungan pajak reklame dapat dirumuskan sebagai berikut:
= Panjang × Lebar × Sisi × Unit × Tarif Jenis Reklame Berdasarkan Lokasi

## Pemungutan Pajak Reklame
1. Dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam  pemungutan  pajak  reklame  di BAPENDA
Sebagai  suatu  intansi  pemerintah  yang  bertuugas  dan  bertanggungjawab  pada pelaksanaan  pemungutan  pajak  reklame  di  kota  Padang,  keberhasilan,  dan  ketertiban
dalam  melaksanakan  pemungutan  pajak  tidak  dapat  terlepas  dari  sarana  berupa dokumen-dokumen  yang  menunjang  kelancaran  dalam  melaksanakan  pemungutan pajak  reklame  pada  BAPENDA.  Dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam pemungutan pajak reklame di BAPENDA adalah sebagai berikut:
a. Form Permohonan
Form  permohonan  adalah  formulir  yang  berisi  data-data  yang  harus  diisi  sendiri  oleh pemohon  atau  pelanggan,  yang  digunakan  untuk  melakukan  permohonan  mengenai reklame  yang  akan  dipasang.  Formulir  permohonan  terbagi  memnjadi  dua  jenis,  yaitu formulir  permohonan  pemasangan  baru,  dan  formulir  permohonan  perpanjangan, perbedaan  diantara  kedua  formulir  permohonan  ini  adalah  pada  formulir  permohonan pemasangan  baru  melampirkan  gambar  kontruksi  reklame  sedangkan  pada  formulir permohonan perpanjangan tidak melampirkannya.
b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Merupakan formulir yang berisikan data-data pemeriksaan lapangan sederhana terhadap objek pajak/kondisi wajib pajak untuk memperoleh fakta dan keterangan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan pajak.
c. Surat Pernyataan Penyelenggaraan Reklame
Merupakan  Surat  yang  berisikan  pernyataan  pemohon  kepada  BAPENDA  yang berisikan  beberapa  point  terdapat  pada  PERWAKO  No.  46  tahun  2017  yang  diatas materai 10.000.
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang. Surat ini berisi  nama  dan  alamat  pelanggan,  nomor  NPWPD,  jenis  reklame,  lokasi  reklame terpasang, judul reklame/teks reklame, panjang, lebar dan tinggi reklame terpasang.
e. Surat Setoran Uang Jaminan Bongkar Tahunan
Surat setoran yang berisi jumlah biaya pembongkaran, surat ini berisi nama dan alamat wajib  pajak,  jenis  reklame,  bunyi  reklame,  lokasi  pemasangan,  dan  masa  pajak,  surat setoran ini biasanya disertakan bersama SKPD.
f. Form Perhitungan
Form yang menetukan besarnya perhitungan jumlah pajak terutang hingga uang jaminan bongkarnya. Form ini dibuat oleh bidang data dan penetapan pada BAPENDA.
g. Surat Ijin Memasang Reklame
surat  ijin  memasang  reklame  adalah  surat  yang  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  telah mendapatkan  wewenang  untuuk  memasang  reklame  setlah  melayangkan  surat permohonan pemasangan reklame.
h. Surat Panggilan
Merupakan  surat  yang  berisikan  pemberitahuan  mengenai  keterlambatan  pembayaran pajak reklame dan pemasangan reklame baru.

## 2. Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di BAPENDA
Dari  pelaksanaan  pemungutan  pajak  reklame  tersebut  akan  memeberikan pendapatan  bagi  pendapatan  pajak  daerah.  Berikut  adalah  sebuah  tabel  tentang Realisasi  Target  Penerimaan  Pajak  Reklame  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
Tabel 4. Hasil Pelaksanaan Penerimaan Pajak Reklame Dan Pendapatan Pajak
Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020 TAHUN RTPPR RPPR % 2016 8.500.000.000 8.551.921.216 100,61 2017 8.500.000.000 7.651.410.083 90,02 2018 10.200.000.000 7.132.554.659 69,93 2019 15.000.000.000 8.449.266.277 56,66 2020 6.000.000.000 7.458.918.362 124,32
Sumber : BAPENDA Kota Padang
Keterangan: RTPPR : Realisasi Target Penerimaan Pajak Reklame RPPR   : Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Berdasarkan  tabel  diatas  Tahun  2016  pajak  reklame  di  Kota  Padang  mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan dengan target sebesar Rp 8.500.000.000 dan terealisasi  sebesar  Rp  8.551.921.216  atau  tercapai  100,61  %.  Akan  tetapi  pada  tahun 2017 pajak reklame mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 8.500.000.000  dan  teralisasi  hanya  sebesar  Rp  7.651.410.083,  dan  pada  tahun berikutnya 2018 sampai 2019 pajak reklame terus menerus mengalami penurunan dari target  yang  telah  ditetapkan.  Pada  tahun  2020  mengalami  kenaikan  dimana  targetnya sebesar  Rp  6.000.000.000  terealisasi  melebihi  target  sebesar  Rp  7.458.918.362  atau tercapai  124,32  %.  Penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  pajak reklame  daerah  tidak  selalu  memenuhi  target  yang  telah  telah  ditetapkan,  atau  dapat dikatakan dengan keadaan yang fluktuatif. Ini  disebabkan dari berbagai macam faktor seperti  perkembangan  industri  perdagangan  yang  menurun  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat akan hal pembayaran pajak reklame.
Masih  banyak  Wajib  Pajak  yang  sering  terlambat  dalam  melaporkan kewajibannya  dan  masih  terdapat  praktik-praktik  yang  merugikan  pemerintah  oleh Wajib Pajak karena melaporkan pajak reklame yang dipasang tidak sesuai dengan yang dipasang di lapangan.

## 3. Pelaporan Pajak Reklame
Pelaporan  pajak  reklame  merupakan  dimana  setelah  wajib  pajak  melakukan kewajiban  membayar  pajaknya.  Pembayaran  tersebut  akan  masuk  ke  rekening penampung kas daerah, yang mana akan dilaporkan sebagai salah akun terutang pajak reklame  di  dalamPendapatan  Asli  Daerah  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kota Padang Tahun 2020.
Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
NO  JENIS PENERIMAAN REALISASI A Pajak Daerah 1 Pajak Hotel 21,070,809,433.00 2 Pajak Restoran 35,147,316,035.00 3 Pajak Hiburan 3,805,101,995.00 4 Pajak Reklame 7,458,918,362.00
5 P.P.J 106,648,682,956.00 6 Pajak Parkir 1,384,529,900.00 7 Pajak Air Tanah 911,062,239.00 8 Pajak Sarang Burung Walet 15,000,000.00 9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 36,668,894,560.00 10 BPHTB 68,991,556,893.00 11 Pajak Bumi dan Bangunan 62,578,387,788.00 Jumlah  A 344,680,260,161.00 B Retribusi Usaha Jasa 12 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 329,766,577.00 Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan 329,766,577.00 Jumlah B 329,766,577.00 C Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah c.a  Pendapatan Denda Pajak 329,766,577.00 13 Denda Pajak Hotel 195,446,471.00 14 Denda Pajak Restoran 139,997,101.00 15 Denda Pajak Hiburan 29,867,368.00 16 Denda Pajak Reklame 154,938,914.00 17 Denda Pajak Parkir 2,631,240.00 18 Denda Pajak Air Tanah 23,432,187.00 19 Denda Pajak Sarang Burung Walet 39,000.00 20 Denda Administrasi Bagi Notaris atau PPAT 3,250,000.00 21 Denda Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan 1,447,766.00 22 Denda PBB Pedesaan dan Perkotaan 549,180,095.00 23 Denda BPHTB 549,180,095.00 c.b  Pendapatan Denda Restribusi 3,314,482.00 23 Denda Pemakaian Kekayaaan  Daerah 3,314,482.00 c.c  Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan 287,205,000.00 24 Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pem. Rekalme 287,205,000.00 Jumlah C 1,390,749,624.00 Total 346,400,776,362.00
Sumber : BAPENDA Kota Padang
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan dari pajak reklame akan dilaporkan  sebagai  salah  akun  terutang  pajak  reklame  di  dalamPendapatan  Asli  Daerah. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan semua  penerimaan yang  diperoleh  daerah dari sumber-sumber dalam  wilayah sendiri  yang dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai dengan  perturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pendapatan  Asli  Daerah  kota  Padang terdiri  dari  perolehan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  atas,  pajak daerah, retribusi, pendapatan dari laba perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan- pendapatan yang sah lainnya.

## 4. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak reklame
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  mempunyai  beberapa  tugas  yaitu penyuluhan,  pelayanan,  dan  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  dikarenakan  masih  banyak wajib pajak yang memasang reklame tidak menggunakan izin dan tidak sesuai aturan. Hal tersebut  dapat  membuat  dalam  penataan  kota  menjadi  tidak  memiliki  keindahan  atau estetika. Hambatan yang dihadapi oleh BAPENDA sebagian besar berasal dari wajib pajak yang  kurang  taat  akan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Seperti  masih  banyak  reklame- reklame yang sudah habis masa pasangnya, dan seharusnya pihak penyelenggara atau wajib pajak melakukan perpanjangan izin pemasangan, namun begitu banyak yang melanggar.
Masih  banyaknya  reklame  yang  terpasang  bebas  dan  belum  terdaftrar  sebagai pegenaan  tarif  pajak  reklame.Hal  tersebut  terjadi  karena  kurangnya  kesadaran  dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk taat hukum dalam hal pemasangan reklame.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pengamatan  dan  pembahasan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  hal pelaksanaan perhitungan pajak  reklame Badan  Pendapatan  Derah  Kota Padang dapat  dikatakan  telah  sesuai  dengan  peraturan  Walikota  No.  46  tahun  2017  yakni  dasar pengenaan  pajak  reklame  yang  digunakan  adalah  nilai  sewa  reklame  (NSR)  yang  mana memperhitungkan  letak,  jenis  reklame,  jangka  waktu  penyelenggaran,  dan  ukuran  media yang digunakan.
2. Pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak reklame pada BAPENDA cukup efektif dan efisien hal ini terlihat pada pengurusan pajak hanya dilakukan oleh dua bidang yakni bidang pelayanan  dan  bidang  DATAP  (data  dan  penetapan),  terlebih  lagi  kedua  bidang  ini bertempat saling berdekatan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
3. Pada realisasi  target  dan penerimaan  pajak  reklame dari tahun  2016  sampai  dengan  2020. Mengalami  kenaikan  dan  penurunan  atau  dapat  dikatakan  dengan  keadaan  fluktuatif, keadaan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor
4. seperti  banyaknya  wajib  pajak  yang  melaporkan  ukuran  pemasangan  reklame  yang  tidak sesuai  dengan  yang  ada  pada  lapangan,  ini  disebabkan  kurang  ketatnya  pengawasan  pada lapangan.  Dapat  dikatakan  realisasi  target  yang  telah  ditetapkan  belum  sepenuhnya tercapai.
5. Dalam  hal  pelayanan  petugas  dapat  dikatakan  memuaskan,  hal  ini  dibuktikan  dengan pemberitahuan  tentang  besarnya  pajak  yang  terutang  kepada  Wajib  Pajak  hanya  dengan jangka waktu kurang dari satu minggu.

## Saran
Sehubung  dengan  analisis  dan  kesimpulan  yang  telah  diambil,  maka  penulis  dapat meberikan saran sebagai berikut :
1. Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  diharapkan  lebih  mensosialisasikan  informasi mengenai  pajak  reklame,  tentang  pentingnya  pemasangan  reklame  sesuai  dengan  aturan, karena tidak setiap tempat dapat dipasangi reklame demi keindahan Kota Padang dan demi kenyamanan para pengguna jalan.
2. Para petugas BAPENDA terutama petugas untuk reklame, supaya lebih bersikap tegas bagi para  Wajib  Pajak  yang  melanggar  aturan  dalam  hal  pemasangan  reklame,  sehingga  dapat tercipta  keadaan  yang  saling  menguntungkan  baik  untuk  masyarkat  umum,  Wajib  Pajak, Serta BAPENDA itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Akademi Akuntansi Indonesia. 2019. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir Program Studi DIII Akuntansi . Akademi Akuntansi Indonesia. Andra Turnisia. 2018. “Metode Penelitian”.Yogyakarta. Arikunto,  S.  2018.  “ Prosedur  Peneltian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ”.  Jakarta:  Rineka  Cipta, Chalidiah, dkk.
Waluyo. 2008. “ Perpajakan Indonesia ” Salemba Empat: Jakarta.
Sugiyono. 2018. “ Metode Penelitian Kuantitatif ”.Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1  ayat  (1)  “Ketentuan Umum dan Perpajakan”.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  “  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah”.