## Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia

## (Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia)

## PURWANTO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 0541-7095092/ fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
Orientated on either article 1233 of KUHPerdata, so the definition involves in article 246 of KUHD, article 1 point 1 of UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, or some experts’ opinion that  state  insurance is  as  an agreement  can  be  only  connected or  used  for insurance in  which  it’s participatory is voluntary. That definition is too narrow, less relevant with the regulation and social insurance  program  development  so  that  need  to  make  renewal  in  order  to  make  it  suitable  either with  social  insurance  program  development’s  fact  or  theory  of  law  in  jurisprudence.  Thus,  the insurance  definition  renewal  is  expected  can  be  used  as  the  fundamental  in  learning  either  law of insurance’s aspect or the execution of insurance work in Indonesia.
Key words: asuransi  ( insurance ),  program  asuransi  sosial  ( social  insurance program ), perjanjian ( agreement ), perikatan ( verbintenis) .

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan bisnis asuransi mempunyai
dampak
positif bagi perekonomian  negara,  pelaku  usaha  dan kesejahteraan  masyarakat.  Di  Indonesia, bisnis  asuransi  dijalankan  oleh  pelaku  usaha swasta  maupun  negara  melalui  beberapa badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  seperti PT.  Jasa  Raharja  (Persero),  PT.  Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), PT. TASPEN, PT.  Jamsostek  dan  lain  sebagainya.  Pada umumnya  beberapa  BUMN  yang  bergerak dalam bidang usaha asuransi menyelenggarakan  program  asuransi  sosial. Dalam  Pasal  1  angka  3  UU  No.  40  Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dinyatakan  bahwa  ”asuransi  sosial  adalah suatu  mekanisme  pengumpulan  dana  yang bersifat  wajib  yang  berasal  dari  iuran  guna memberikan  perlindungan  atas  risiko  sosial ekonomi  yang  menimpa  peserta  dan  atau anggota keluarganya”. Maksudnya, kepesertaan  asuransi  sosial  tersebut  tidak berdasarkan  pada  suatu  perjanjian    yang disepakati  oleh  para  pihak  (perusahaan
asuransi/penanggung dan peserta asuransi/tertanggung),  akan  tetapi  bersifat wajib    berdasarkan  ketentuan  peraturan peundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh negara, diantaranya:
1. UU  No.  33  Tahun  1964  tentang  Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang.
2. UU  No.  34  Tahun  1964  tentang  Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.
3. UU  No.  3  Tahun1992  tentang  Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. UU  No.  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. PP  No.  25 Tahun  1981  tentang  Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
6. PP  No.  67 Tahun  1991  tentang  Asuransi Sosial  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia.
7. PP  No.  69  Tahun  1991  tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. 8. PP  No.  14  Tahun  1993  tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.
Penyelenggaraan program asuransi oleh beberapa  BUMN  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  tersebut  di atas,  menunjukkan  bahwa  hubungan  hukum antara  penanggung  (perusahaan  asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) berdasarkan  ketentuan  peraturan  peundang– undangan, bukan berdasarkan suatu perjanjian  yang  disepakati  oleh  para  pihak (penanggung dan
tertanggung).
Penyelenggaraan  program  asuransi  sosial tersebut  berpengaruh  terhadap  aspek  hukum asuransi  di  Indonesia.  Sebagaimana  kita ketahui,  ada  beberapa  peraturan  perundang- undangan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia yang  mendefinisikan  asuransi  sebagai  suatu ”perjanjian”  misalnya  Pasal  246  KUHD  dan Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

## B. Perumusan Masalah
Memperhatikan  ketentuan  Pasal  246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992  tentang  Usaha  Perasuransian,  kemudian membandingkannya dengan fakta perkembangan penyelenggaraan
program asuransi  sosial  di  Indonesia,  apakah  definisi asuransi  yang  ada  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  tersebut  masih  relevan  untuk digunakan  sebagai  landasan  hukum  dalam rangka  mempelajari  hukum  asuransi  maupun penyelenggaraan  usaha  perasuransian  di Indonesia?  Pertanyaannya,  apakah  asuransi sebagai  suatu  perjanjian (overenkomst) atau perikatan (verbintenis) dalam  perspektif  ilmu hukum?  Tujuan  penulisan  artikel  ini  untuk mengkritik dan menganalisis definisi asuransi dalam  perspektif  hukum  sehingga  diperoleh makna  dan  pemahaman  yang  benar  terhadap definisi  asuransi  dalam  sistem  hukum  di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A.  Definisi  Asuransi  dalam  Sistem  Hukum di  Indonesia
Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia, definisi asuransi dapat dilihat  pada Pasal 246 KUHD.  Pada  dasarnya,  KUHD  merupakan
terjemahan  dari Wetboek  van  Kophandel (WvK), sehingga definisi asuransi yang ada di dalam  Pasal  246  KUHD  tersebut  juga terjemahan  dari  definisi  asuransi    yang terdapat  di  dalam  WvK  seperti  yang  dikutip oleh  Sri  Rejeki  Hartono  (2001:17)  di  bawah ini :
”Asurantie of verzekering is eene overenkomst  bij  welke  de  verzekelaar  zich aan den versekerde, tegen genoteener premie, verbint  om  denzelven  schadeloos  te  stellen wegens  een  verlies,  schede  of  gemis  van verwacht voordel, welke dezelve, door een on zeker voorval, zoude kunnen lijden”.
Dengan  demikian,    definisi  asuransi yang  dijadikan  sebagai  pegangan  dalam memahami  dan  mempelajari  aspek  hukum asuransi  juga  beraneka  ragam  sesuai  dengan penafsiran yang dilakukan oleh
penterjemahnya.  Pluralisme  definisi  asuransi tersebut  dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah ini:
1. Siti    Soemarti  Hartono  dalam  Sri  Rejeki Hartono (2001:17) menterjemahkan bahwa:
”Asuransi  atau  pertanggungan  adalah suatu  perjanjian  di  mana  penaggung dengan  menikmati  suatu  premi  mengikat dirinya  terhadap  tertanggung  untuk membebaskannya  dari    kerugian  karena kehilangan,  kerugian  atau  ketiadaan keuntungan  yang  diharapkan,  yang  akan dapat  diderita  olehnya  karena  suatu kejadian yang tidak pasti ”.
2. Subekti  dalam  Sri  Rejeki  Hartono (2001 :17 ) menterjemahkan bahwa: ”Asuransi  atau  pertanggungan  adalah suatu  perjanjian,  dengan  mana  seorang penaggung  mengikatkan  diri  kepada seorang  tertanggung,  dengan  menerima suatu premi,
untuk memberikan
penggantian  kepadanya  karena  suatu kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin  akan  diderita  karenanya  suatu peristiwa yang tidak tertentu ”.
3. Niniek  Suparni  (2003:80)  menterjemah- kan sebagai berikut :
”Asuransi  atau  pertanggungan  adalah perjanjian,  di  mana  penaggung  mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh  premi,  untuk  memberikan kepadanya  ganti  rugi  karena  suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat  keuntungan  yang  diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti ”.
4. Abdul Kadir Muhammad (2002:8) menterjemahkan sebagai berikut : ”Pertanggungan adalah
perjanjian dengan  mana  penanggung  mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima  premi,  untuk  memberikan penggantian  kepadanya  karena  kerugian, kerusakan,  atau  kehilangan  keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.
Disamping    Pasal  246  KUHD, definisi asuransi juga dapat dilihat pada Pasal 1  angka  1  UU    No.  2  Tahun  1992  tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut :
”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri kepada  pihak  tertanggung,  dengan  menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian  kepada  tertanggung  karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yang timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti, atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertang- gungkan ”.
Menurut Sri
Rejeki
Hartono
(2003:80), asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung satu arti yang pasti  ialah  sebagai  suatu  jenis  perjanjian. Meskipun  demikian  perjanjian  asuransi  itu mempunyai  tujuan  yang  spesifik  dan  pasti ialah  yang  berkisar  pada  manfaat  ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.  Pasal  pertama  dalam  KUHD  yang
mengatur  perjanjian  asuransi  dimulai    dalam Pasal 246 yaitu memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut:
”Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan  penggantian  kepadanya  karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin akan  dideritanya  karena  suatu  peristiwa  yang tidak tertentu”.
Lebih  lanjut  Sri  Rejeki  Hartono (2003:80)  menyatakan  bahwa  asuransi  dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian,  oleh  karena  itu  perjanjian  itu sendiri  perlu  dikaji  sebagai  acuan  menuju pada  pengertian  perjanjian  asuransi.  Di samping  itu,  karena  acuan  pokok  perjanjian asuransi  tetap  pada  pengertian  dasar  dari perjanjian. Secara  umum pengrtian perjanjian dapat  dijabarkan  antara  lain  adalah  sebagai (Sri Rejeki Hartono, 2003:82) :
1. suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap satu orang atau lebih.
2. suatu  hubungan  antara  pihak,    atas  dasar mana pihak
yang satu (yang berpiutang/kreditur)  berhak  untuk  suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan
dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.
Dari  batasan  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  setiap  perjanjian  pada dasarnya  akan  meliputi  hal-hal  tersebut  di bawah ini (Sri Rejeki Hartono, 2003:82-83):
1. Perjanjian  selalu  menciptakan  hubungan hukum.
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan  atau  kewenangan  menurut hukum.
3. Perjanjian  mempunyai  atau  berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh  dari  pihak  yang  lain  suatu prestasi  yang  mungkin  memberikan
sesuatu,  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam  setiap  perjanjian,  kreditur  berhak atas  prestasi  dari  debitur,  yang  dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa  dalam  setiap  perjanjian  debitur wajib  dan  bertanggung  jawab  melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.
Kelima  unsur  tersebut  di  atas  pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian asuransi. Jadi, pada  perjanjian  asuransi  disamping  harus mengandung  kelima  unsur  pokok  termaksud, mengandung  pula  unsur-unsur  lain  yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristik  perjanjian  asuransi  inilah  nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian–perjanjian lain (Sri Rejeki Hartono, 2003:83).
Batasan  perjanjian  asuransi  secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu sebagai berikut :
”Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu perjanjian, dengan  mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan  penggantian  kepadanya  karena suatu  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin akan  dideritanya  karena  suatu  peristiwa  yang tak tertentu”.
Batasan  tersebut  di  atas  oleh  Prof.
Emmy Pangaribuan secara luwes
dikembangkan  sebagai    berikut  (Sri  Rejeki Hartono, 2003:83-84):
”Pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,  di mana  penaggung  dengan  menikmati  suatu premi  mengikat  dirinya  terhadap  tertanggung untuk  membebaskan  dari  kerugian  karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan
keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita  olehnya,  karena  suatu  kejadian  yang belum pasti”.
Dari  batasan  tersebut  di  atas,  Prof. Emmy  Pangaribuan  selanjutnya  menjabarkan lebih  lanjut  bahwa  perjanjian  asuransi  atau pertanggungan  itu  mempunyai  sifat-sifat sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 2003:84):
1. Perjanjian  asuransi  atau  pertanggungan pada  asasnya  adalah  suatu  perjanjian penggantian  kerugian  ( shcadeverzekering atau indemniteits  contract ).  Penanggung mengikatkan  diri  untuk  menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita  kerugian  dan  yang  diganti  itu adalah  seimbang  dengan  kerugian  yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).
2. Perjanjian  asuransi  atau  pertanggungan adalah  perjanjian  bersyarat.  Kewajiban mengganti  rugi  dari  penanggung  hanya dilaksanakan  kalau  peristiwa  yang  tidak tertentu
atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
3. Perjanjian  asuransi  atau  pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung  mengganti  rugi  diharapkan sesuai  dengan  kewajiban  tertanggung membayar premi.
4. Kerugian  yang  diderita  adalah  sebagai akibat  dari  perisiwa  yang  tidak  tertentu atas mana diadakan pertanggungan.
Di samping itu, Prof. P.L. Wery dalam bukunya Hoofzaken  van  Het  Verzekering- srecht lebih  lanjut  mengatakan  bahwa  dari batasan  Pasal  246  KUHD  Indonesia,  yang sama dengan Pasal 246 juga dari Wetboek van Koophandel menyimpulkan  bahwa  pasal tersebut  mengandung  tiga  sifat  pokok  dari perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 2003:84- 85):
1. Asuransi  pada  dasarnya merupakan kontrak  atau  perjanjian  ganti  kerugian atau  kontrak  idemnitas,  pihak  yang  satu (penanggung)  mengikat  dirinya  terhadap pihak  yang lain (pengambil asuransi atau tertanggung)  untuk  mengganti  kerugian yang mungkin diderita olehnya.
2. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian  pihak  tertanggung  ditentukan
atau tergantung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.
3. Asuransi  merupakan  perjanjian  timbal balik.  Dan  penanggung  terdapat  ikatan bersyarat  terhadap  tertanggung  untuk membayar  ganti  rugi,  tetapi  sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.
Menurut  Prof.  P.L.  Wery  masih  dalam buku  yang  sama,  dikemukakan  lagi  dua  sifat lain  dari  perjanjian  asuransi,  meskipun  tidak terdapat  pada Pasal  246  KUHD,  tetapi  dalam pasal–pasal  yang  lain  yaitu  pada  Pasal  257 dan  258  KUHD  sebagai  berikut  (Sri  Rejeki Hartono, 2003:85):
1. Asuransi merupakan
perjanjian
berdasarkan  konsensus,  dapat  terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk.
2. Asuransi  mempunyai  sifat  kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai  diantara  para  pihak  adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri.
Pasal  246  KUHD  yang  memberikan batasan  perjanjian  asuransi,  merupakan  satu pasal  kunci  di  dalam  sistem  pengaturan perjanjian  asuransi.  Pasal  tersebut  mengatur suatu hubungan hukum dengan syarat tertentu yang  harus  dipenuhi  bagi  suatu  perjanjian sehingga  perjanjian  yang  bersangkutan  dapat disebut  sebagai  perjanjian  asuransi.  Sifat khusus  yang  ditentukan  di  dalam  Pasal  246 KUHD  inilah  yang  merupakan  dasar  dari perjanjian  asuransi,  yang  akan  didukung  oleh asas-asas penting lain yang diatur lebih lanjut dalam  KUHD.  Asas-asas  lain  sebagai  asas pelengkap  dari  perjanjian  asuransi  diatur dalam pasal 250, 251, 253, 257, 258, 266 dan seterusnya  KUHD  (Sri  Rejeki  Hartono, 2003:85).

## B. Asuransi : Perjanjian atau Perikatan
Untuk memahami lahirnya suatu perikatan  perlu  kita  perhatikan  ketentuan Pasal  1233  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan,
”Tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik karena  persetujuan,  baik  karena undang-undang”  (R.  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio,  1999:323),  Dengan demikian  maka  dapat  disimpulkan bahwa  perikatan  bisa  lahir  karena persetujuan/perjanjian maupun undang-undang.
Sehubungan  dengan  perikatan  yang  lahir  dari undang-undang,  Miriam  Darus  Badrulzaman (2001:97) menyatakan bahwa
”Di  dalam perikatan  yang  lahir dari undang- undang  ini  asas  kebebasan  berkontrak mengadakan  perjanjian  tidak  berlaku.Suatu perbuatan  menjadi  perikatan  adalah  karena kehendak  undang-undang.  Untuk  perikatan- perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  maka pembentuk undang-undang memberikan aturan-aturan  yang  umum  Tidak  demikian halnya  dengan  perikatan  yang  lahir  dari undang-undang  di  mana  pembentuk  undang- undang tidak memberikan aturan-aturan yang umum”.
Dalam  konteks  asuransi,  hubungan hukum  dalam  asuransi  bisa  terjadi  karena adanya suatu perjanjian antara pihak
penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam  polis  asuransi,  maupun  karena  adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari keterikatan antara penanggung dan tertanggung.  Berdasarkan  uraian  yang  telah penulis  paparkan  di  atas,  maka  kaitannya dengan  program  asuransi  sosial,  keterikatan antara  perusahaan  asuransi  dengan  peserta asuransi terjadi karena adanya suatu peraturan perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  program  asuransi kesehatan  pegawai  negeri  sipil,  pensiunan, veteran,  beseta  keluarganya,  program  dana pertanggungan  wajib  kecelakaan  penumpang, program  dana  kecelakaan  lalu-lintas  jalan, jaminan  sosial  tenaga  kerja,  ASABRI  serta TASPEN.
Dalam perkembangannya, regulasi hukum  di  bidang  jaminan  sosial  yang ditetapkan  dalam  UU  No.  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional
menegaskan  bahwa  jaminan  sosial  nasional diselenggarakan dengan menggunakan prinsip asuransi oleh badan penyelenggara yang telah ditetapkan  dan  ditunjuk  oleh  pemerintah. Berikut  ini  pasal-pasal  yang  melandasi keberadaan  badan  penyelenggara  jaminan sosial  maupun  penggunaan  prinsip  asuransi dalam  sistem  jaminan  sosial  nasional  di Indonesia. Ketentuan mengenai badan penyelenggara  jaminan  sosial  diatur  pada
Pasal  5  UU  No.  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  sebagai berikut :
(1)  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial harus dibentuk dengan undang-undang.
(2)  Sejak  berlakunya  undang-undang  ini, badan  penyelenggara  jaminan  sosial yang  ada  dinyatakan  sebagai  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  menurut undang-undang ini.
(3)  Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); b. Perusahaan Perseroan (Persero)
Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); c. Perusahaan Perseroan (Persero)
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). (4)  Dalam hal diperlukan Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  selain dimaksud  pada  ayat  (3),  dapat  dibentuk yang baru dengan undang-undang.
Sedangkan ketentuan
mengenai penggunaan  prinsip  asuransi  dalam  sistem janinan  sosial  dapat  dilihat  dari  beberapa pasal di bawah ini :
1. ”Jaminan kesehaan diselenggarakan secara  nasional  berdasarkan  prinsip asuransi  sosial  dan  prinsip  ekuitas”
(Pasal  9  ayat  (1)  UU  No.  40  Tahun 2004). 2. ”Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional
berdasarkan  prinsip  asuransi  sosial” (Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  40  Tahun 2004).
3. ”Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional  berdasarkan  prinsip  asuransi sosial  atau  tabungan  wajib”    (Pasal  35 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004).
4. ”Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional  berdasarkan  prinsip  asuransi sosial  atau  tabungan  wajib”    (Pasal  39 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004).
5. ”Jaminan kematian diselenggarakan secara  nasional  berdasarkan  prinsip asuransi sosial”  (Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004).
Menurut  analisis  penulis,  kurang  tepat kalau  asuransi  didefinisikan  sebagai  suatu perjanjian  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal 246 KUHD, Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian maupun  yang  telah  dipaparkan  oleh  para pakar  di  bidang  hukum  asuransi  tersebut  di atas. Definisi asuransi sebagai suatu perjanjian  hanya  dapat  diterapkan  pada asuransi  yang  sifat  kepesertaannya  sukarela. Pada  jenis  asuransi  yang  demikian  ini hubungan hukum diantara para pihak memang benar  diatur  melalui  suatu  perjanjian  yang dituangkan dalam polis asuransi. Akan tetapi, apabila  asuransi  didefinisikan  sebagai  suatu perjanjian, maka asuransi sosial tidak tercakup  dalam  definisi  tersebut.  Dengan demikian  perlu  ada  suatu  pembaruan  definisi asuransi dalam sistem hukum di Indonesia.
Definisi  asuransi  yang  ada  dalam sistem  hukum  di  Indonesia  tersebut  masih terlalu  sempit  dan  tidak  relevan  dengan  fakta perkembangan  usaha  perasuransian  maupun program asuransi soaial di Indonesia.
Berdasarkan  fakta  tersebut,  maka  asuransi tidak  hanya  sebagai  suatu  perjanjian,  akan tetapi merupakan suatu perikatan yang terjadi karena  suatu  perjanjian  dan  /  atau  peraturan perundang-undangan, dimana pihak penanggung terikat dengan pihak tertanggung,
dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk memberikan  penggantian  kepada  tertanggung karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yang timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti, atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  1233 KUHPerdata,  maka  definisi  yang  terdapat  di dalam Pasal 246 KUHD, Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang
Usaha
Perasuransian,  maupun  pendapat  beberapa ahli  yang  menyatakan  asuransi  sebagai  suatu perjanjian  hanya  dapat  dihubungkan  atau digunakan untuk asuransi yang sifat kepesertaannya  sukarela.  Definisi  tersebut terlalu  sempit,  kurang  relevan  dengan perkembangan  regulasi  dan  program  asuransi sosial  sehingga  perlu  diadakan  pembaruan agar  sesuai  dengan  fakta  perkembangan program  asuransi  sosial  maupun  teori  hukum perikatan  dalam  ilmu  hukum.  Dengan demikian, pembaruan definisi asuransi tersebut  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai dasar  dalam  mempelajari  aspek  hukum asuransi maupun penyelenggaran usaha perasuransian di Indonesia.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis paparkan  pada  bagian  pendahuluan  maupun
pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa dalam terminologi hukum,  asuransi  bukan  saja  sebagai  suatu perjanjian,  akan  tetapi  merupakan  suatu perikatan.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  fakta perkembangan  program  asuransi  dan  usaha perasuransian di Indonesia. Hubungan hukum dalam  asuransi  tidak  hanya  didasarkan  pada suatu  perjanjian  antara  penanggung  dan tertanggung,  akan  tetapi  keterikatan  antara penanggung  dan  tertanggung  bisa  terjadi karena  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya pembaruan  definisi  asuransi  dalam  sistem hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  penting  untuk direalisasikan  mengingat  definisi  yang  ada kurang tepat untuk dijadikan sebagai pegangan  dalam  studi  hukum  maupun  untuk landasan
penyelenggaraaan usaha perasuransian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  Miriam  Darus  dkk., 2001. Kompilasi Hukum  Perikatan ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Hartono,  Sri  Rejeki ,  2001, Hukum  Asuransi  dan Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Jakarta. Muhammad,  Abdul  Kadir, 2002, Hukum  Asuransi Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sembiring , Sentosa, 2006, Himpunan Lengkap Undang- Undang  tentang  Asuransi  Jaminan  Sosial , Nuansaaulia, Bandung. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. , 1996, Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata (Edisi  Revisi),  PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Suparni,  Niniek ,  2003, Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang dan Kepailitan , Rineka Cipta, Jakarta.