## SADDU AL-DZARI’AH MUAMALAH
Nur’Ain Harahap Fakultas Teknik dan Komputer Universitras Harapan Medan Email : ai.tann679@gmail.com

## Abstract
This study aims to see how the source of Saddu al-Dzariah's Islamic law in muamalah. Because Islamic law does not only regulate human behavior that has been done but also has not been done. This does not mean that Islamic law tends to curb human freedom. But because indeed one of the objectives of Islamic law is to realize benefit and avoid damage (mafsadah). If an action that has not been carried out is suspected to cause damage (mafsadah), then the things that lead to the action are prohibited. The research method used is library research. Discussion includes: the understanding of saddu  al-dzar'iah, position, provisions  and  groupings,  differences  of  opinion  between  ulama  and saddu  al-dzari'ah  in  muamalah.  The  hanafiyah  and  hanabilah  ulama  can  accept  it  as  fath  Az- Dzari'ah, while the Syafi'iyah cleric, Hanafiyyah and some Malikiyyah call it the Muqaddimah, are not included as the dzari'ah rules. But they agreed that it could be used as evidence. Saddu al-zari'ah, the legal stipulation always emphasizes the superiority of benefits and avoids kemufsadatan. This is to anticipate a life attitude that is not commendable in the community.
Keywords : Saddu al-dzari’ah, muamalah, Islamic law
1. PENDAHULUAN
Dalam  perjalanan  sejarah  Islam, para  ulama  mengembangkan  berbagai teori,  metode,  dan  prinsip  hukum  yang sebelumnya  tidak  dirumuskan  secara sistematis,  baik  dalam  Alquran  maupun as-Sunnah.  Upaya  para  ulama  tersebut berkaitan  erat  dengan  tuntutan  realita sosial  yang  semakin  hari  semakin kompleks.  Berbagai  persoalan  baru bermunculan  yang  sebelumnya  tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi.
Hukum Islam tidak hanya mengatur  tentang  perilaku  manusia  yang sudah  dilakukan  tetapi  juga  yang  belum dilakukan.  Hal  ini  bukan  berarti  bahwa hukum  Islam  cenderung  mengekang kebebasan  manusia.  Tetapi  karena memang  salah  satu  tujuan  hukum  Islam adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan dan  menghindari  kerusakan  (mafsadah).
Jika  suatu  perbuatan  yang  belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan  kerusakan  (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Setiap pebuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai  tujuan  tertentu  yang  jelas, terkadang  tanpa  mempersoalkan  apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. 1 Sebelum  sampai  pada perbuatan  yang  dituju,  ada  serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilalui.  Contoh,  bila  seseorang  ingin menuntut  ilmu,  ia  melalui  beberapa  fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Perbuatan pokok dalam hal ini
1 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, , (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 135.
adalah menuntut ilmu, sedangkan kegiatan  lain  yang  disebutkan  diatas merupakan perantara atau pendahuluan.
Untuk dapat melakukan perbuatan pokok baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan  melakukan  atau  menghindari perbuatan  yang  mendahului  perbuatan pokok  tersebut  ada  yang  telah  diatur sendiri  hukumnya  oleh  syara’  dan  ada yang tidak diatur secara langsung. 2
Contoh  perbuatan  pendahuluan  yang sudah  diatur  hukumnya  adalah:  Wudhu. Wudhu  adalah  perantara  melakukan shalat,  namun  kewajiban  wudhu  itu sendiri  telah  diatur  hukumnya  oleh  al- Qur’an. Jelas dalam hal ini antara wudhu (perantara)  dan  shalat  yang  menjadi perbuatan  pokok  hukumnya  sama-sama wajib.
Sedangkan contoh perbuatan pendahuluan yang  tidak  ditetapkan  hukumnya  adalah kewajiban  menuntut  ilmu  itu  diwajibkan tetapi perbuatan perantara seperti mendirikan sekolah dan mencari guru itu tidak ada dalil hukumnya secara langsung. Dapatkah  mendirikan  sekolah  dan mencari  guru  itu  wajib  sebagaimana wajibnya menuntut ilmu?
2. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi kepustakaan,  yaitu  kegiatan  untuk menghimpun  informasi  yang  relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh  dari  buku-buku,  karya  ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan
2 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,  1997), hal. 160
sumber-sumber  lain.  Dengan  melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan  semua  informasi  dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.
3.  PEMBAHASAN
1.   Pengertian Saddu Al-Dzari’ah Saddu al-dzari’ah berasal dari kata sadd  dan  zara’i.  Sadd  artinya  menutup atau menyumbat, sedangkan zara’i artinya pengantara.  Pengertian  zara’i  sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun  Harun  mengartikannya  sebagai jalan  kepada  sesuatu  atau    sesuatu  yang membawa  kepada  sesuatu  yang  dilarang dan mengandung kemudaratan. Sedangkan  Ibnu  Taimiyyah  memaknai zara’i  sebagai  perbuatan  yang  zahirnya boleh  tetapi  menjadi  perantara  kepada perbuatan yang diharamkan.
Dalam konteks metodologi pemikiran  hukum  Islam,  maka  saddu  al dzari’ah  dapat  diartikan  sebagai  suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid  untuk  menetapkan  hukum dengan  melihat  akibat  hukum  yang ditimbulkan  yaitu  dengan  menghambat sesuatu  yang  menjadi  perantara  pada kerusakan. 3
Beberapa  pendapat  menyatakan bahwa  dzari’ah  adalah  washilah  (jalan) yang  menyampaikan  kepada  tujuan  baik yang  halal  ataupun  yang  haram.  Maka jalan/  cara  yang  menyampaikan  kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara  yang  menyampaikan  kepada  yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara
3 Ummu Isfaroh Tiharjanti, Penerapan Saddud Zara’I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding ,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), hal. 27-28.
4 Djaazuli.  H.A ,  Ilmu  Fiqih ,  (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hal. 98.
yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib  maka  hukumnyapun  wajib. 4 Sebagian ulama mengkhususkan pengertian Dzari’ah dengan sesuatu yang membawa  pada  perbuatan  yang  dilarang dan  mengandung  kemudaratan,  tetapi pendapat  tersebut  ditentang  oleh  para ulama  ushul  lainnya,  diantaranya  Ibnul qayyim  Aj-Jauziyah  yang  menyatakan bahwa Dzari’ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan. 5 Secara lughawi (bahasa), al- Dzari’ah itu berarti: jalan yang membawa kepada  sesuatu  baik  ataupun  buruk.  Arti yang  lughawi  ini  mengandung  konotasi yang  netral  tanpa  memberikan  penilaian kepada hasil perbuatan 6 , pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnul Qayyim kedalam rumusan  definisi  tentang  dzari’ah  yaitu: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada  sesuatu.  Pendapat  ibnu  qayyim didukung oleh Wahbah Zuhaili.
Sedangkan  Badran  memberikan  definisi yang  tidak  netral  terhadap  Dzari’ah,  ia mengatakan  Dzari’ah  adalah  bahwa  apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang  dan  mengandung  kerusakan sedangkan  saddu  atinya  menutup,  jadi saddu  Dzari’ah  berarti  menutup  jalan terjadinya kerusakan. 7
Dalam  hukum  takhlifi  diuraikan tentang sesuatu yang mendahului perbuatan wajib, yang disebut muqaddimah wajib. Karena muqaddimah merupakan  washilah  (perantara)  kepada suatu  yang  dikenai  hukum, maka  ia  juga disebut  dzari’ah.  Oleh  karena  itu  para penulis dan ulama ushul fiqh memasukkan
5 Syafe’i Rahman, Ilmu Ushul fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 132.
6 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid 2,
(Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hal. 424.
7 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I ., hal. 161.
muqaddimah wajib kedalam pembahasan tentang  dzari’ah,  karena  sama-sama sebagai  perantara  untuk  melakukan sesuatu.
Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan  bahwa  Dzari’ah  itu  ada kalanya  dilarang  yang  disebut  Saddus Dzari’ah,  dan  ada  kalanya  dianjurkan bahkan  diwajibkan  yang  disebut  fath  ad- dzari’ah.  Seperti  meninggalkan  segala aktivitas  untuk  melaksanakan  shalat jum’at  yang  hukumnya  wajib.  Tetapi Wahbah  Al-Juhaili  berbeda  pendapat dengan  Ibnul  qayyim.  Dia  menyatakan bahwa  meninggalkan  kegiatan  tersebut tidak  termasuk  kedalam  dzari’ah  tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan. 8
Para  ulama  telah  sepakat  tentang adanya  hukum  pendahuluan,  tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai  Dzari’ah.  Ulama  hanafiyah  dan hanabilah  dapat  menerima  sebagai  fath Az-Dzari’ah, sedangkan ulama Syafi’iyah,  Hanafiyyah  dan  sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagai Muqaddimah,  tidak  termasuk  sebagai kaidah  dzari’ah.  Namun  mereka  sepakat bahwa  hal  itu  bisa  dijadikan  sebagai hujjah. 9 Walaupun Golongan Zhahiriyyah tidak  mengakui  kehujjahan  sadduz dzari’ah  sebagai  salah  satu  dalil  dalam menetapkan hukum syara’. Hal itu sesuai dengan  prinsip  mereka  yang  hanya menggunakan  nash  secara  harfiyah  saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

## 2.  Kedudukan Saddu al-Dzari’ah
Meskipun  hampir  semua  ulama’  dan penulis  ushul  fiqh  menyinggung  tentang saddu  al-dzari’ah,  namun  amat  sedikit
8 Syafe’I Rahman, Ilmu ., hal. 139.
yang  membahasnya  dalam  pembahasan khusus  secara!tersendiri.  Ada  yang menempatkan  bahasannya  dalam  deretan dalil-dalil  syara’  yang  tidak  disepakati oleh  ulama’.  Ibnu  Hazm  yang  menolak untuk  berhujjah  dengan  Saddus  Dzari’ah menyatakan:
“Segolongan orang mengharamkan  beberapa  perkara  dengan jalan  ikhtiyath  dan  karena  khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram”.  Ditempatkannya  al-dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya,  mengandung  arti  bahwa karena  washilah  sebagai  perbuatan pendahuluan  maka  ini  menjadi  petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum  yang  ditetapkan  syara’  tehadap perbuatan pokoknya.
Masalah  ini  menjadi  perhatian  para ulama’  karena  banyaknya  ayat-ayat  Al- Qur’an  yang  mengisyaratkan  kearah  itu, umpamanya:
1) Surat Al-An’am ayat 108 yang artinya: Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan memushi tanpa pengetahuan.
Sebenarnya  mencaci  dan  menghina penyembah  selain  Allah  itu  boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya,  namun  karena  perbuatan mencaci  dan  menghina  itu  akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan  mencaci  Allah,  maka  perbuatan mencaci  dan  menghinanya  menjadi dilarang.
2) Surat al-Nur ayat 31 yang artinya:
Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya.
9 Ibid, hal. 140.
Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan  boleh  saja,  tapi  kaena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi  doketahui  orang  sehingga menimbulkan  rangsangan  bagi  yang mendengarnya,  maka  menghentakkan kaki  bagi  perempuan  itu  menjadi terlarang. 10
Dari dua contoh ayat diatas terlihat adanya larangan  bagi  perbuatan  yang  dapat menyebabkan  sesuatu  yang  terlarang, meskipun  pada  dasarnya  perbuatan  itu boleh hukumnya.
Dari ayat yang sudah dibahas diatas juga dapat  diketahui  bahwa  Saddus  Zari,ah mempunyai dasar dari al-Qur,an, sedangkan dasar-dasar saddus zari’ah dari sunnah adalah:
1) Nabi  melarang  membunuh  orang
munafik,  karena  membunuh  orang munafik  bisa  menyebabkan  nabi  dituduh membunuh sahabatnya.
2) Nabi  melarang  kreditor  untuk
menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
3) Nabi  melarang  memotong  tangan pencuri  pada  waktu  perang  dan ditangguhkan  sampai  selesai  perang, karena  dikhawatikan  tentara-tentara  lari bergabung bersama musuh. 4) Nabi melarang melakukan penimbunan  karena  penimbunan  bisa mengakibatkan kesulitan manusia.
5) Nabi  melarang  fakir  miskin  dari bani  hasyim  menerima  bagian  dari  zakat agar  tidak  menimbulkan  fitnah  bahwa
10 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I ., hal.
164.
11 Syafe’I Rahman, Ilmu. , hal. 132.
nabi  memperkaya  diri  dan  keluarganya dari zakat. 11

## 3. Ketentuan dalam Saddu Zari’ah
Untuk  menetapkan  hukum  jalan (sarana)  yang  mengharamkan  kepada tujuan, perlu diperhatikan:
1) Tujuan.  Jika  tujuannya  dilarang,
maka  jalannyapun  dilarang  dan  jika tujuannya  wajib,  maka  jalannyapun diwajibkan.
2) Niat  (Motif).  Jika  niatnya  untuk
mencapai  yang  halal,  maka  hukum sarananya  halal,  dan  jika  niat  yang  ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
3) Akibat  dari  suatu  perbuatan.  Jika akibat  suatu  perbuatan  menghasilkan kemaslahatan  seperti  yang  diajarkan syari’ah,  maka  wasilah  hukumnya  boleh dikerjakan,  dan  sebaliknya  jika  akibat perbuatan  adalah  kerusakan,  walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya  tidak  boleh. 12 Contohnya seperti  yang  sedang  marak  dibicarakan sekarang  yaitu  katup  jantung.  Pada dasarnya  membedah  orang  yang  sudah meninggal  itu  dilarang  seperti  hadits Hadis Nabi riwayat Abu Daud :“Memecah/merusak  tulang  orang  yang telah  meninggal  dunia  sama  dengan memecahkannya/merusaknya sewaktu manusia  itu  masih  hidup.”  (HR.  Abu Daud). tetapi dengan Kaidah hukum yang berbunyi  :  “Kehormatan  orang  masih hidup  diutamakan  dari  pada  kehormatan
12 Syarmin  Syukur,  Sumber-sumber Hukum  Islam,  (Surabaya:  Al-Ikhlas,  1993),  hal. 112.
orang  yang  telah  meninggal  dunia“ 13 Bolehnya melakukan pembedahan terhadap  perut  jenazah/orang  yang  telah meninggal  dunia  dengan  tujuan  untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Kitab Syarah al-Muhazzab, juz V hal 300 : “Apabila ada mayit  sewaktu  masih  hidup  menelan permata  milik  ora1iQ  lain  dan”pemilik permata  memintanya  (kepada  ahli  waris mayit)  maka  perut  mayit  tersebut  harus dicedah  untuk  mengambil  permatanya “.Kitab  Syarah  al-Muhazzab,  juz  V  hal 301  :  “Apabila  ada  seorang  wanita meninggal  dunia  dan  di  dalam  perutnya terdapat  janin/bayi  yang  hidup,,  maka perut  wanita  tersebut  harus  dibedah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan  orang  yang  masih  hidup dengan merusak bagian/organ orang yang telah  meninggal.  Dengan  demikian kebolehannya itu sama dengan
(kebolehan)  memakan  daging  mayit dalam  keadaan  darurat.maka  MUI Memfatwakan  :Bahwa  dalam  kondisi tidak  ada  pilihan  lain  yang  lebih  baik, pengambilan  katup  jantung  orang  yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang  masih  hidup  dapat  dibenarkan  oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih  hidup)  clan  izin  keluarga/ahli warisnya. 14

## 4.    Pengelompokan Saddu Dzari’ah
Dzari’ah  dapat  dikelompokkan  dengan melihat beberapa segi:
1)  Dari  segi  akibat  (dampak)  yang ditimbulkannya,  Ibnu  Qayyim  membagi dzari’ah menjadi 4 yaitu:
13
http://www.halalguide.info/content/view/103/55/
a. Dzari’ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya,
minuman  yang  memabukkan  akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
b. Dzari’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk  pebuatan  buruk  yang  merusak baik  yang  disengaja  seperti  nikah muhallil,  atau  tidak  disengaja  seperti mencaci sesembahan agama lain.
c.  Dzari’ah  yang  semula  ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan,  namun  biasanya  sampai juga  kepada  kerusakan  dan  kerusakan itu  lebih  besar  daripada  kebaikannya. Seperti  berhiasnya  seorang  istri  yang baru  ditinggal  mati  oleh  suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
d.  Dzari’ah  yang  semula  ditentukan mubah,  namun  terkadang  membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih  kecil  daripada  kebaikannya. Contoh  dalam  hal  ini  adalah  melihat wajah perempuan saat dipinang.
2)  Dari  segi  tingkat  kerusakan  yang ditimbulkannya,  Abu  Ishak  al-Syatibi membagi dzari’ah menjadi 4 macam:
a.  Dzari’ah  yang  membawa  kerusakan secara  pasti.  Umpamanya  menggali lobang  ditanah  sendiri  yang  lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
b.  Dzari’ah  yang  kemungkinan  besar mengakibatkan kerusakan.
Umpamanya  menjual  anggur  kepada pabrik  minuman  dan  menjual  pisau
14 Ibid .
tajam  kepada  penjahat  yang  sedang mencari musuhnya.
c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
d.  Perbuatan  yang  pada  dasarnya  mubah karena  mengandung  kemaslahatan, tetapi  dilihat  dari  pelaksanaannya  ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

## 5. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Saddu Zari’ah
Menurut  wahbah  Zuhaili,  para ulama  sepakat  tentang  dilarangnya perbuatan  ini,  karena  cara  seperti  ini merupakan  praktik-praktik  riba  yang berusaha  dijadikan  helah  oleh  para pelakunya.  Bahkan  kalangan  malikiyah dan  hambaliyah  jual  beli  ini  dilarang karena  masalah  dilarang  atau  tidaknya suatu  perbuatan  tidak  hanya  diukur  pada bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga dilihat kepada akibat dari perbuatan itu. Hal ini terkait dengan moral di tengah masyarakat,  sehingga  penetapan  hukum yang berprinsip saddu al-zari’ah merupakan  antisipasi  tehadap  berbagai kegiatan  yang  bersifat  amoral  di masyarakat karena dalam prinsip saddu al- zari’ah  tidak  hanya  terpaku  pada  hukum dasar  suatu  perbuatan,  tetapi  juga mempertimbangkan  moti-motif  yang melatar  belakangi  perbuatan  serta  akibat yang  akan  ditimbulkannya.  Sedangkan menurut  hanafiyah  jual  beli  seperti  itu fasid  (rusak)  bukan  karena  atas  dasa saddus  zariah,  tetapi  atas  dasar  bahwa pihak  penjual  tidak  sah  membeli  barang itu  kembali  sebelum  pihak  pembeli melunasi barang tersebut. 15
15 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta:
Prenada Media, 2005), hal. 174.
16 Ibid., hal. 175.
Menurut kalangan syafi’iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah, selama  syarat  dan  rukunnya  telah dipenuhi,  adanya  kemungkinan  tujuan tersembunyi  dibalik  yang  lahiriyah  dari kedua  belah  pihak,  karena  tidak  dapat dipastikan, tidak berpengaruh pada sahnya akad jual beli. 16
Perbedaan sisi pandang ini menimbulkan perbedaan tentang penerimaan dalil saddu zara’i. Malikiyah mengukur sah / tidaknya suatu perbuatan dengan mempetimbangkan niat, tujuan dan akibat dari  perbuatan  itu  sendiri.  Sementara hanafiyah dan syafi’iyah hanya memandang  akadnya,  jika  sesuai  dengan rukun dan syarat maka itu sah, sedangkan niat  tersembunyi  dikembalikan  kepada Allah.
Dalam masyarakat yang majemuk, banyak hal yang bisa dikaji dengan konsep saddu al-zari’ah  sebagai  antisipasi  terhadap kemafsadatan yang akan ditimbulkan oleh suatu  pebuatan.  Contoh  lain  dari  jenis zari’ah  yaitu  acara  muhasabah  bersama yang diadakan oleh lembaga atau yayasan, baik  muhasabah  akhir  tahun,  maupun acara-acara Muhasabah insidentil. Dewan Syariah  Yayasan  Al-khairat  mengatakan bahwa acara-acara muhasabah seperti  itu adalah  bid'ah.  Pada  dasarnya  Muhasabah artinya  evaluasi  atas  prilaku  dan  tindak tanduk  kita  dengan  tujuan  kita  dapat menyesali  dosa-dosa  yang  telah  kita lakukan,  beristighfar  dan  bertobat  serta bertekad  tidak  akan  melakukan  lagi. Muhasabah  dianjurkan  oleh  Al-Quran dalam banyak ayat dan hadits. Dan boleh dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama (berjamaah). 17
17 http://www.mail-archive.com/fupm- ejip@usahamulia.net/msg01530.html
Dasar  yang  menjadi  masalah  adalah  bila muhasabah  yang  dilakukan  secara berjamaah  itu  secara  proses  waktu menjadi sebuah bentuk ibadah ritual baru dengan  syarat,  aturan,  ketentuan  dan rukun  yang  baku.  Meski  maksud  dan tujuannya baik dan bahkan tidak ada mata acara  yang  bertentangan  dengan  syariah, tapi sebagai paket ritual, menjadi hal yang ditakutkan  akan  menimbulkan  salah paham  di  kemudian  hari.  Dalam  hal  ini, ada  ketentuan  Saddus  Zari`ah,  yaitu mencegah  hal-hal  yang  dikhawatirkan menimbulkan keburukan dan dikhawatirkan  menjadi  ketetapan  tradisi dan  menjadi  ibadah  yang  bid`ah. Sebenarnya  fenomena  ramainya  peserta muhasabah  dan  menjamurnya  acara tersebut  sangat  menggembirakan  apalagi digelar  pada  momentum  malam  tahun baru  yang  umumnya  digunakan  untuk hura-hura. Sangat kontras dengan acara ini dimana  pada  malam  yang  sama  puluhan bahkan ratusan masjid dijejali oleh kawula muda  yang  khusyu`  mendengarkan siraman rohani dan menangis mendengarkan  imam  membacakan  ayat- ayat Quran yang suci. Sebuah pemandangan yang langka.
Dalam  batas  tertentu  itu  memang menggembirakan.  Namun  para  ulama sudah  berpikir  panjang  dan  melihat  ke depan  dengan  menggunakan  saddu  al- zari`ah. Maka ketika kemudian gejala ini dirasakan semakin meluas sementara tidak ada  jaminan  bahwa  generasi  berikutnya benar-benar  memahami  konteks  di  atas, maka sebelum menjadi sebuah keharusan sosial, ditetapkanlah bahwa acara
18 Ibid.
19 Syafe’I Rahman, Ilmu., hal. 133
muhasabah  berjamaah  seperti  itu  tidak perlu  diteruskan,  apalagi  menggunakan momentum  tahun  baru  dan  sejenisnya, karena mencegah yang mungkar itu lebih didahulukan dari mencari keutamaan. 18
Menurut  Imam  Asy-Syatibi,  ada  kriteria yang  menjadikan  suatu  perbuatan  itu dilarang, yaitu:
1. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
2.  Kemafsadatan  lebih  kuat  dari  pada kemaslahatan.
3.Perbuatan  yang  dibolehkan  syara’ mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya. 19

## 6.   Saddu Zariah dalam Muamalah
Saddu  Zariah  dalam  Muamalah dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh  seorang  muslim  dalam  berniaga. Dalam  bertransaksi,  tentu  terdapat persinggungan  kepentingan  yang  dapat berubah  menjadi  pertentangan,  bahkan permusuhan  jika  tidak  dikelola  dengan baik.Islam  mengatur  berbagai  aktivitas ekonomi  untuk  menjaga  kebutuhan  dan hak-hak  seorang  Muslim  terhadap  harta Dan  sebagai  seorang  Muslim,  kita  harus menjaga  aturan-aturan  Islam  dalam kebutuhan  diri  dan  keluarga  kita,  agar mendapatkan  kebaikan  dan  keselamatan di dunia dan akhirat. 20
Saddus  Zariah  mengisyaratkan akad  dalam  setiap  bertransaksi.  Dalam transaksi ekonomi, akad sangatlah penting dan  menetukan.  Sah  tidaknya  sebuah transaksi  berawal  dari  sah  atau  tidaknya suatu  akad.  Akad  akan  sah  manakala
20 Hatta Ahmad, dkk, Bimbingan Islam untuk hidup Muslim Petunjuk praktis Menjadi Muslim seutuhnya dari Lahir sampai mati Berdasarkan al-Quran dan Sunnah, (Jakarta : Maghfirah Pustaka 2016), hal. 251.
terpenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Firman Allah  dalam  Alquran  “Hai  orang-orang yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu” (al-Maidah ayat 1). Adapun Ruykun akad yang harus terpenuhi sebelum bertransaksi adalah :
1.  Kesepakatan  (sighat),  yaitu kesepakatan  antara  pihak-piohak  yamg terkait  dalam  sebuah  transaksi  baik membeli,  menjual,  meminjam  dan sebagainya.
2.  Pihak-pihak  yang  berakad  (al- aqid-ain), yaitu poiha-pihak yang melakukan  transaksibaik  sebagai  pejual atau  pembeli,  peminjam  atau  yang memberi pinjaman.
3. Objek akad (al-ma’qud ‘alaih), yaitu  barang  yang  dijadikan  objek transaksi (jual-beli)
4.  Tujuan  akad  (al-Maudhu’  al-
‘aqad),  yaitu tujuan  yang hendak dicapai dalam  bertransaksi  tersebut,  jika  dalam jual  beli  ditandai  dengan  perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.
Jadi  persyaratan  transaksi  adalah akad.    Namun  disamping  akad  tersebut, harus juga terpenuhi kehalalan objek dan cara  bertransaksi,  Contoh  objek  yang haram ditransaksikan adalah : anjing dan babi,  bangkai  binatang  atau  bagian darinya, minuman keras dan memabukkan,  obat-obatan  terlarang, buku,  majalah,  atau  film  yang  merusak moral masyarakat dan patung-patung  dan berhala  yang  dijadikan  sembahan,  dan lainnya. Sedangkan cara yang diharamkan dalam  bertransaksi  untuk  mendapatkan harta  antara  lain  adalah  cara  yang
mengandung  riba,  gharar,  ghasab  dan perjudian. 21

## 4. KESIMPULAN
Dzari’ah  adalah  washilah  (jalan) yang  menyampaikan  kepada tujuan,  baik yang  halal  ataupun  yang  haram.  Maka jalan/  cara  yang  menyampaikan  kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara  yang  menyampaiakan  kepada  yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.
Para  ulama  telah  sepakat  tentang adanya  hukum  pendahuluan,  walaupun sebagian tidak sepakat dalam menerimanya  sebagai  Dzari’ah.  Ulama hanafiyah dan hanabilah dapat menerima sebagai  fath  Az-Dzari’ah,  sedangkan ulama  Syafi’iyah,  Hanafiyyah  dan sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagai  Muqaddimah,  tidak  termasuk sebagai  kaidah  dzari’ah.  Namun  mereka sepakat  bahwa  hal  itu  bisa  dijadikan sebagai  hujjah.  Walaupun  Golongan Zhahiriyyah  tidak  mengakui  kehujjahan sadduz  dzari’ah  sebagai  salah  satu  dalil dalam menetapkan hukum syara’. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan  nash  secara  harfiyah  saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.
Banyaknya  ayat-ayat  Al-Qur’an yang  mengisyaratkan  kearah  saddu  al- zari’ah  menarik  perhatian  para  ulama’ contoh:  Surat  Al-An’am  ayat  108  yang artinya: Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan  memusuhi  tanpa  pengetahuan.  dan Surat  al-Nur  ayat  31  yang  artinya:
Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang  tersembunyi  didalamnya.  Juga terdapat  dalam  hadis  nabi  Muhammad S.A.W.  contohnya  yaitu  Nabi  melarang membunuh  orang  munafik,  karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan  nabi  dituduh  membunuh sahabatnya  dan  Nabi  melarang  kreditor untuk  menerima  hadiah  dari  debitor karena  cara  demikian  bisa  mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
Dalam  bermuamalah,  seperti  jual beli,  hendaklah  menyertakan  akad  dalam setiap transaksinya agar jual beli tersebut sah  secara  islami  dan  mendapat  berkah dari Allah SWT.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam saddu  al-zari’ah  penetapan  hukumnya selalu  menekankan  pada  keutamaan manfaat  dan  menghindari  kemufsadatan. Hal ini untuk mengantisispasi sikap hidup yang tidak terpuji ditengah masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Hatta dkk 2016, Bimbingan Islam untuk  hidup  Muslim  Petunjuk  praktis Menjadi  Muslim  seutuhnya  dari  Lahir sampai  mati  Berdasarkan  al-Quran  dan Sunnah, Jakarta : Maghfirah Pustaka
Djaazuli.  2005. Ilmu  Fiqih .  Jakarta: Kencana Media Group.
Effendi, Satria. 2005. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media.
Ensiklopedi Hukum Islam. 1996. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Haroen,  Nasrun.  1997.  Ushul  Fiqh  I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Khallaf, Abdul Wahab. 1994. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama.
Mukhtar,  Kamal.  1995.  Ushul  Fiqh  1. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Rahman, Syafe’I. 1999. Ilmu Ushul fiqh. Bandung: Pustaka Setia.
Syarifuddin, Amir.2009. Ushul Fiqih Jilid 2, Cetakan 5, Jakarta : Prenada Media
Syukur,  Syarmin.  1993.  Sumber-Sumber Hukum Islam. Surabaya: Al-Ikhlas. Tiharjanti, Ummu Isfaroh. 2003. Penerapan  Saddud  Zara’I  Terhadap Penyakit  Genetik  Karier  Resesif  dalam Perkawinan  Inbreeding.Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga.
http://www.halalguide.info/content/view/ 103/55/ Diakses tanggal 8 Desember 2018 http://www.mail-archive.com/fupm- ejip@usahamulia.net/msg01530.htm . Diakses tanggal 8 Desember 2018.
www.transiskom.com , diakses tanggal 14 Mei 2019