Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 35

## PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA (1906 – 1949) DAN PEMBENTUKAN RADIKALISME ISLAM
Oleh: Otoman
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Raden Fatah Palembang

## Abstracts:
Al-Banna said: "We will not sit back and feel happy or stopped while the Qur'an has not really become institutionalization of the country. We will live to achieve this goal or die from it". In political  thought,  Hasan  al-Banna  linking  faith  with  political activity. Surely a Muslim is not perfect keislamanya unless he became  a  politician,  who  had  the  foresight  and  give  full attention  to  the  issue  of  race.  In  his  view,  the  Islamic  one should  lead  to  give  attention  to  the  problems  of  the  nation. Islam  is  a  comprehensive  system,  covering  all  aspects  of  life.
Then  it  is  the  state  and  the  homeland  or  the  government,
people,  moral,  strength,  or  compassion  and  fairness,  insight and  law,  or  science  and  law,  material  and  natural  wealth  or income  and  wealth,  as  well  as  jihad  and  da'wa  or  troops  and thought. As well as he is pure and true faith, no less no more. The scope of Islam itself is not possible not to touch the political sphere and the state. It is also associated with the rule in Islam itself that regulate the affairs that require power as executing.
Keywords : Politic thought, Ikhwanul Muslimin (IM), radicalism.
36 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015

## A. Pendahuluan
Ikhwanul  Muslimin,  selanjutnya  disingkat  IM  adalah  sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer yang besar. Organisasi ini tersebar  di  kurang  lebih  70  negara,  tidak  hanya  di  Timur  Tengah, tetapi  juga  di  wilayah  lainnya.  Organisasi  ini  didirikan  oleh  Hasan Al-Banna  (1324-1368  H/  1906-1949  M)  di  Mesir,  pada  bulan  April 1928.  Organisasi  ini  menyeru  untuk  kembali  kepada  Islam, sebagaimana  terdapat  dalam Alqur’an  dan  Sunnah,  yang  mengajak untuk  menerapkan  syari’at  Islam  dalam  realitas  kehidupan, mengembalikan  kejayaan  Islam  dan  berdiri  menentang  arus sekularisasi di kawasan Arab dan dunia Islam. 1
Dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  IM  disebutkan,  bahwa  tujuan gerakan organisasi ini adalah melakukan dakwah Islam yang benar, menyatukan  umat  Islam,  menjaga  kekayaan  negara  untuk mensejahterakan  rakyat,  meningkatkan  keadilan  sosial  serta meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat.  Tujuan  lain  IM  adalah membebaskan seluruh negeri Arab dan Islam dari kekuasaan asing, mendorong Liga Arab dan Pan Islamisme, membentuk negara yang melaksanakan  semua  hukum  dan  ajaran  Islam  seutuhnya  dan mendukung  kerjasama  internasional  untuk  melindungi  hak  dan kebebasan  serta  berpartisipasi  dalam  menciptakan  perdamaian  dan mengembangkan peradaban kemanusian yang baru. 2
Sedangkan  agenda  gerakan  yang  dilakukan  IM  meliputi, gerakan dakwah melalui media massa, mempersiapkan delegasi dan utusan  ke  dalam  dan  luar  negeri,  mendidik  anggota  sesuai  dengan
1 Fathi Yakan, “Revolusi” Hasan Al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Qutb  sampai  Rasyid  Al-Ghannusyi ,  terj.  Fauzun  Jamal  dan  Alimin,  (Bandung:  Harakah, 2002), h. 12-13.
2 Ali  Abdul  Halim  Mahmud, Ikhwanul  Muslimin  Konsep  Gerakan  Terpadu  Jilid  I dan II , terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 247-248
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 37 sistem    dan  prinsip  IM,  mengupayakan  terwujudnya  aturan-aturan publik  yang  lebih  islami,  mendirikan  lembaga-lembaga  sosial, ekonomi,  keagamaan,  kesehatan,  pendidikan  dan  lembaga-lembaga amr ma’ruf nahy munkar . 3
Pada  mulanya,  organisasi  ini  sangat  menarik  perhatian golongan rendah yang serba kekurangan, tetapi lambat laun gerakan ini  menyebar  juga  ke  kalangan  kaum  intelektual  dan  beberapa pemimpin yang berpengaruh. Al-Banna sendiri bukan hanya seorang orator ulung, tetapi juga seorang organisator yang berhasil. 4
Gerakan  IM  memulai  langkahnya  dari  Provinsi  Ismailiah, kemudian kantor pusatnya pindah ke kota Kairo dan berkembang ke sebagian  besar  daerah  di  Mesir.  Pada  akhir  tahun  empat  puluhan, jumlah  cabang  IM  mencapai  3000  buah  yang  mempunyai  banyak sekali anggota. Kemudian gerakan IM menyebar dan tertanam kuat di  negeri-negeri  Arab  di  Sekitar  Mesir,  seperti  Syiria,  Palestina, Yordania,  Libanon,  Irak,  Yaman,  Sudan  dan  lain-lain.  Gerakan  ini juga mempunyai banyak sekali pengikut di pelbagai belahan pelosok dunia.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  Pemikiran  Politik  Hasan Al- Banna  dan  kaitannya  dengan  pembentukkan  ‚Radikalisme  Islam‛. Adapun  lingkup  bahasan  ini  adalah  biografi  Hasan  Al-Banna, sejarah  Singkat  Ikhwanul  Muslimin  (IM),  pemikiran  IM  dan kaitannya  dengan  ‚radikalisme  Islam‛,  serta  beberapa  pemikiran politik Al-Banna.
3 Ibid., h. 248-249.
4 George Lenczowski, Timur Tengah di Kancah Dunia ,  terj. Asgar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 309.
38 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015

## B. Biografi Hasan Al-Banna
Hasan Al-Banna dilahirkan pada tahun 1906 M, di sebuah desa bernama  Al-Mahmudiyyah,  yang  masuk  wilayah  Al-Buhairah. Ayahnya  seorang  yang  cukup  terkenal  dan  memiliki  sejumlah peninggalan ilmiah seperti Al-Fathurrabbani Fi Tartib Musnad Al-Imam Ahmad  Asy-Syaibani ,  ia  adalah  Ahmad  bin  Abdurrahman  Al-Banna yang lebih dikenal dengan As-Sa’ati . 5
Al-Banna memulai pendidikannya di Madrasah Ar-Rasyad Ad- Diniyyah dengan menghafal Alqur`an dan sebagian hadis-hadis Nabi serta dasar-dasar ilmu bahasa Arab, di bawah bimbingan Asy-Syaikh Zahran  seorang  pengikut  tarekat Shufi  Al-Hashafiyyah .  Al-Banna sangat  terkesan  dengan  sifat  gurunya  yang  mendidik,  sehingga ketika Asy-Syaikh Zahran menyerahkan kepemimpinan madrasah itu kepada  orang  lain,  Hasan  Al-Banna  pun  ikut  meninggalkan madrasah.  Selanjutnya  ia  masuk  ke Madrasah  I’dadiyyah di
Mahmudiyyah, setelah berjanji kepada ayahnya untuk
menyelesaikan  hafalan  Alqur`annya  di  rumah.  Tahun  ketiga  di madrasah  inilah  awal  perkenalannya  dengan  gerakan-gerakan dakwah  melalui  sebuah  organisasi  yang Jum’iyyatul  Akhlaq  Al- Adabiyyah ,  yang  dibentuk  oleh  guru  matematika  di  madrasah tersebut, bahkan Al-Banna sendiri terpilih sebagai ketuanya.
Aktivitasnya  terus  berlanjut  hingga  ia  bergabung  dengan organisasi Man’ul Muharramat . Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Mu’allimin Al-Ula di kota Damanhur. Di  sinilah  ia  berkenalan  dengan  tarekat Shufi  Al-Hashafiyyah .  Ia terkagum-kagum  dengan  majelis  dzikir  dan  lantunan  nasyid  yang didendangkan  secara  bersamaan  oleh  pengikut  tarekat  tersebut.
5 Hasan  Al-Banna, Risalah  Pergerakan  Ikhwanul  Muslimin, (Solo:  Era  Intermedia, 2005),  h. 7.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 39
Lebih  tercengang  lagi  ketika  ia  dapati  bahwa  di  antara  pengikut tarekat  tersebut  ada  guru  lamanya  yang  ia  kagumi, Asy-Syaikh Zahran.  Akhirnya  Al-Banna  bergabung  dengan  tarekat  tersebut. Sehingga  ia  pun  aktif  dan  rutin  mengamalkan  dzikir-dzikir Ar- Ruzuqiyyah pagi  dan  petang  hari.  Tidak  ketinggalan,  perayaan maulud  Nabi  pun  rutin  ia  ikuti.  Di  antara  aktivitas  selama bergabung  dengan  tarekat  ini  ialah  pergi  bersama  teman-teman  se- tarikat  ke  kuburan,  untuk  mengingatkan  mereka  tentang  kematian dan hisab (perhitungan amal). Mereka duduk di depan kuburan yang masih terbuka, bahkan salah seorang dari mereka terkadang masuk ke  liang  kubur  tersebut  dan  berbaring  di  dalamnya  agar  lebih menghayati  hakekat  kematian  nanti.  Al-Banna  terus  bergabung dengan  tarekat  tersebut  sampai  pada  akhirnya  ia  berbai’at  kepada syaikh tarekat saat itu yaitu Asy-Syaikh Basyuni Abd Al- Jabir Rizq. 6
Sepeninggal  Basyuni,  Al-Banna  berbai’at  kepada asy-Syaikh Abdul  Wahhab  Al-Hashafi,  pengganti  pendiri  tarekat  tersebut.  Ia diberi  ijazah  wirid-wirid  tarekat  tersebut.  Al-Banna  pernah mengungkapkan: ‚Dan saya berteman dengan saudara-saudara dari tarekat Al-Hashafiyyah di  Damanhur.  Saya  rutin  mengikuti  acara al- hadhrah di Masjid Taubah setiap malam. Sayyid Abdul Wahhab-pun datang,  dialah  yang  memberikan  ijazah  di  kelompok  tarekat Hashafiyyah  Syadziliyyah ,  dan  saya  mendapat  ajaran  tarekat  ini darinya. Ia juga memberi saya wirid dan amalan tarekat itu‛.
Karena  faktor  tertentu,  akhirnya  kelompok  tarekat  ini mendirikan  sebuah  organisasi  yang  bernama Jum’iyyah  Al- Hashafiyyah Al-Khairiyyah dan diketuai oleh teman lamanya, Ahmad As-Sukkari.  Sementara  itu,  Hasan  Al-Banna  menjadi  sekretarisnya
6 Ibid., h. 9
40 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
dan  ia  mengatakan:  ‚Di  saat-saat  ini,  nampak  pada  kami  untuk mendirikan  organisasi  perbaikan  yaitu Al-Jum’iyyah  Al-Hashafiyyah Al-Khairiyyah ,  dan  aku  terpilih  sebagai  sekretarisnya…  Lalu  dalam perjuangan  ini,  aku  menggantikannya  dengan  organisasi  Ikhwanul Muslimin‛. 7 Setelah  itu  Al-Banna  menghabiskan  waktunya  di madrasah Al-Mu’allimin dari tahun 1920-1923 M. Di sela-sela masa itu, ia  juga  banyak  membaca  majalah Al-Manar yang  diterbitkan  oleh Muhammad  Rasyid  Ridha,  salah  seorang  tokoh  gerakan Ishlahiyyah yang banyak dipengaruhi pemikiran Mu’ta-zilah. Di sisi lain, ia pun suka mendatangi Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khathib di
perpustakaan  salafinya.  Al-Banna,  ketika  ingin  melanjutkan pendidikannya ke Darul Ulum , sempat bimbang antara melanjutkan atau  menekuni  dakwah  dan  amal.  Ini  dikarenakan  interaksinya dengan  buku Ihya‘  Ulumuddin .  Namun  bermodalkan  nasehat  dari salah seorang gurunya, ia mantap untuk melanjutkan pendidikan. Ia akhirnya  memutuskan  melanjutkan  pendidikannya  di Darul  Ulum . Di sini, ia sangat giat membentuk jamaah-jamaah dakwah, sehingga di tengah-tengah  aktivitasnya  tercetus  dalam  benaknya,  ide  untuk menjalin  hubungan  dengan  orang-orang  yang  duduk  di  warung kopi dan berada di desa-desa terpencil untuk mendakwahi mereka. Pada  akhirnya  Al-Banna  lulus  dari Darul  Ulum pada  tahun  1927M. Usai  pendidikannya  di Darul  Ulum ,  ia  diangkat  menjadi  guru  di daerah Al-Isma’iliyyah. Ia pun mengajar di sekolah dasar selama 19 tahun.  Sebelumnya,  ia  datang  ke  daerah  itu  pada  tanggal  19 September  1927  dan  tinggal  di  sana  selama  40  hari  untuk mempelajari  seluk-beluk  lingkungan  tersebut.  Ternyata,  ia  dapati banyak  terjadi  perselisihan  di  antara  masyarakat,  sementara  ia
7 Ibid,. h. 12
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 41 berkehendak  agar  dapat  berkomunikasi,  bergaul  dengan  semua pihak, dan mempersatukannya.

## C. Sejarah Singkat Ikhwanul Muslimin (IM)
Lahir dan bekembangnya IM tidak dapat dilepaskan dari upaya yang  dilakukan  oleh  Al-Banna.  Sosialisasi  di  kalangan  masyarakat awam dijalankannya dengan gigih, hingga pada bulan April 1928 M, telah terbentuk bibit pertama IM. Pada tahun 1932 Al-Banna pindah ke Kairo, seiring dengan perpindahan gerakan IM bersamanya. Pada tahun  1941  terbentuk  formatur  di  dalam  gerakan    untuk merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( hai’ah ta’sisah ) yang pertama bagi IM.
Pada  tahun  1933  M,  gerakan  ini  mulai  menerbitkan  tabloid mingguan Ikhwanul Muslimin di mana Muhibuddin Al-Khatib (1303- 1389  H/  1886-1969  M)  dipilih  menjadi  pemimpin  redaksinya. Kemudian setelah itu  terbit pula An-Nazir pada tahun 1357 H/ 1938 M, lalu Asy-Syihab pada tahun 1367 H/ 1947 M. Demikianlah secara silih berganti majalah-majalah dan koran-koran IM diterbikant. 8
Pada  akhir  Perang  Dunia  II,  IM  telah  memiliki  sejumlah  besar pengikut dengan 5000 kader aktif. Bahkan pengaruhnya menembus ke  luar  Mesir. 9 Pada  tahun  1948  IM  ikut  serta  dalam  peperangan Palestina. Mereka memasuki medan pertempuran dengan membawa pasukan-pasukan  khusus.  Pada  tanggal  8  November  1948,  Perdana Menteri  Mesir  saat  itu,  Fahmi  Naqrasyi,  mengeluarkan  keputusan prihal  pembubaran  organisasi  IM.  Kemudian  pemerintah  menyita kekayaan organisasi itu dan mencekal para pemimpin terkemukanya.  Pembubaran  ini  dilakukan  menyusul  keterlibatan
8 Fathi Yakan, “ Revolusi” Hasan Al-Banna , h. 14-15 9 George Lenczowski, Timur Tengah di Kancah Dunia , h. 309
42 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Ikhwan  dalam  aksi  pemogokan  dan  demonstrasi  anti  pemerintah dan  anti  asing. Aksi  massa  ini  muncul  akibat  kesenjangan  ekonomi yang makin parah yang dipicu oleh inflasi, produksi pertanian yang tidak  seimbang  dan  meledaknya  angka  pengangguran.  Dalam  aksi demonstrasi  yang  diprakarsai  Ikhwan  ini,  terjadi  pembunuhan Jenderal Salim Zaki Pasha, kepala kepolisian Kairo. 10
Keputusan  pembubaran  ini  menimbulkan  ketidakpuasan  di kalangan  pendukung  Ikhwan  yang  berbuntut  pembunuhan  An- Naqrasyi  pada  bulan  Desember  1948.  IM  dituduh  oleh  pemerintah sebagai dalang pembunuhan tersebut. Ketegangan antara pemerintah  dengan  IM  semakin  memuncak  ,  dan  pada  tanggal  12 Februari  1949,  Al-Banna  dibunuh  oleh  sekelompok  pemuda  tidak dikenal.  Muncul  dugaan,  pemerintah  ada  di  balik  pembunuhan  ini, karena pemerintah tidak serius menemukan pelakunya. 11
Kabinet selanjutnya, Kabinet  An-Nuhas membebaskan
organisasi  Ikhwan  tahun  1950  M  berdasarkan  keputusan  Majelis Tinggi  Negara  yang  menetapkan  bahwa  pembubaran  organisasi  IM tidak sah. Pada tahun 1950 M, Hasan Al-Hudaibi (1306-1393 H/ 1891- 1973  M)  dipilih  menjadi mursyid  ‘am (pimpinan  umum)  organisasi ini. Dia merupakan salah seorang tokoh besar dalam dunia peradilan Mesir  dan  sering  masuk-keluar  penjara.  Pada  tahun  1954,  dia dijatuhi  hukuman  seumur  hidup,  dan  akhirnya  dibebaskan  pada tahun 1971.
Pada  bulan  Oktober  1951  M,  ketegangan  antara  Inggris  dan Mesir  makin  memuncak,  sehingga  IM  mengadakan  grilya  melawan Inggris  di  Terusan  Suez.  Pasukan  Inggris,  baik  kelompok  maupun perorangan menjadi sasaran penembak jitu dari para grilyawan yang
10 Ibid., h. 309-310
11 Ibid.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 43 diorganisasikan  oleh  Ikhwanul  Muslimin  Maupun  Partai  Sosialis. Inggris membalas serangan ini dan terjadilah pertempuran sengit di kota  Ismailiah  selama  enam  hari.  Kekerasan  ini  merambat  ke  Kairo dengan  terjadinya  kerusuhan  massal  yang  menghancurkan  kota Kairo. 12
Pada  tanggal  23  Juli  1952  M  perwira-perwira  Mesir  di  bawah pimpinan  Mohammad  Najieb  melakukan  sebuah  kudeta  militer yang  dikenal  dengan  nama  Revolusi  Juli.  Kudeta  yang  dimotori ‚Komite Perwira Bebas‛ ini berhasil menumbangkan kekuasaan Raja Farouk.  Revolusi  yang  bertujuan  membebaskan  Mesir  dari imperialisme  dan  feodalisme  serta  agar  Mesir  diperintah  oleh penguasa  yang  jujur,  yang  mampu  menjamin  keadilan  dan kesejahteraan  ekonomi  serta  mengembalikan  harga  diri  bangsa Mesir, hal itu tentu mendapat dukungan dari IM. Namun IM setelah itu  menolak  ikut  serta  dalam  pemerintahan,  karena  mereka mempunyai  tujuan  yang  berlainan  dalam  revolusi.  Akan  tetapi, Jamal  Abdul  Naser  yang  kemudian  menjadi  penguasa  tetap bersikeras mengatakan, bahwa penolakan itu merupakan pengingkaran atas piagam revolusi.
Kedua pihak tersebut (Militer versus Ikhwan) memasuki masa- masa  perselisihan  dan  permusuhan.  Pemerintah  bermaksud  untuk membungkam  kekuatan  IM,  karena  ia  adalah  saingan  politik  yang berbahaya.  Maka  Pemerintah  melakukan  penahanan  terhadap aktivis-aktivis  Ikhwan  pada  tahun  1954  dan  mengasingkan  ribuan anggota  mereka.  Dalam  waktu  satu  bulan,  sebanyak  450  anggota Ikhwan  ditahan  termasuk  mursyid  Ikhwan,  Hasan  Hudaibi  serta  6 dari 14 anggota Komite Sentral ( lajnah markaziyyah ). Ada dua alasan
12 Fathi Yakan, “ Revolusi” Hasan Al-Banna , h. 18
44 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
yang  dikemukakan  pemerintah  dalam  penahanan  ini,  pertama  IM dianggap berambisi untuk merebut kekuasaan, karena organisasi ini menekankan  perlunya  suatu  negara  Islam  yang  berdasarkan Alqur’an  sebagai  satu-satunya  sumber  hukum.  Kedua,  mereka dituduh  mengancam  nyawa  Abdul  Naser  melalui  upaya pembunuhan  di  alun-alun  Al-Mansyiah  di  Iskandariah.  Karena alasan kedua ini, enam orang dari anggota Ikhwan dijatuhi hukuman mati.  Mereka  adalah,  Abdul  Qadir  ‘Audah,  Muhammad  Farghalli, Yusuf Tal’at, Handawi Duwair, Ibrahim At-Taib, dan Mahmud Abdul Latif. 13
Semenjak  terbunuhnya  Al-Banna  tahun  1949,  IM  ditekan  oleh rezim  Naser  pada  tahun  1954-1955  dan  juga  tahun  1965.  Hal  ini berakibat  terjadinya  perpecahan  di  kalangan  Ikhwan  antara kelompok  moderat  yang  mayoritas  dipimpin  oleh  Hasan  Hudaibi dengan Ikhwan militan di bawah pimpinan Sayyid Qutb. Kelompok pertama  ingin  menjauhkan  diri  dari  segala  bentuk  kekerasan, sementara  kelompok  militan  menghendaki  penggunaan  cara-cara kekerasan  untuk  melakukan  perlawanan. 14 Maka  pada  tahun  1965- 1966  M,  bentrokan  terjai  lagi  antara  IM  dan  pemerintah,  karena kelompok  terakhir  IM  ini  melakukan  operasi  penahanan  dan penganiayaan.  Kali  ini  tiga  orang  dari  Ikhwan  dijatuhi  hukuman mati,  yaitu  Sayyid  Qutb,  Yusuf  Hawwas  dan Abdul  Fattah  Ismail. 15
Selama  10  tahun  IM  beroperasi  secara  rahasia  sampai  wafatnya Presiden Abdul Naser pada 28 Februari 1970 M.
Pada  masa  presiden  Anwar  Sadat  organisasi  IM  memperoleh
13 George Lenczowski, Timur Tengah di Kancah Dunia , h. 317-318 14 George Lenczowsk, h. 231 lihat juga Fathi Yakan, “Revolusi” Hasan Al-Banna , h.
16-17. 15 Shireen T. Hunter, Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan , terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 18.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 45
pembebasan  dalam  beberapa  tahap.  Umar  Talmasani  yang  terpilih sebagai mursyid  ‘am setelah  Hasan  Hudaibi  mengajukan permohonan  akan  hak-hak  kelompok  secara  penuh,  dan pengembalian seluruh aset-aset yang disita  pemerintah dalam masa pemerintahan  Abdul  Naser. 16 Meskipun  cap  ilegal  masih  belum dilepaskan  dan  keputusan  penyitaan  aset-aset  organisasi  dan pembubaran  belum  dicabut,  IM  aktif  kembali.  Pengganti  Jamal Abdul  naser  ini  memerlukan  legitimasi  bagi  kekuasaannya  dan membutuhkan  dukungan  politik  yang  lebih  besar.  Pelepasan  para aktifis  Ikhwan  dari  penjara  maupun  kamp-kamp  tahanan dimaksudkan oleh Sadat sebagai cara untuk memperoleh dukungan dari kekuatan Islam guna melawan sisa-sisa pendukung Naser. 17
Pada  masa  kemesraan  IM  dengan  Sadat  inilah  Mesir mendapatkan  kemenangan  melawan  Israel  pada  perang  Oktober 1973.  Dalam  perang  ini,  peran  sukarelawan  Ikhwan  sangat signifikan.  Pasca  perang  1973  IM  memperoleh  berbagai  konsesi antara  lain  dengan  diizinkannya Jama’ah  Islamiyah (JI)  sebagai  satu- satunya  organisasi  yang  boleh  hidup  di  kampus.  Jama’ah  Islamiyah kemudian  melakukan  berbagai  aksi  penguatan  gerakan  Islam dengan  menyelenggarakan  berbagai  forum  dakwah  di  bawah bimbingan  para  tokoh  Ikhwan.  Dalam  situasi  kuatnya  dukungan pemerintah terhadap mereka, JI semakin menunjukkan dominasinya dalam  kehidupan  kampus  dan  di  luar  kampus.  Mereka  menuntut penerapan  Syariat  Islam  di  kampus,  semisal  pemisahan  kelas  bagi laki-laki dan perempuan, shalat berjama’ah tepat waktu, pelarangan perayaan  hari-hari  besar  selain  hari  besar  Islam  dan  sebagainya. Mereka  juga  menghancurkan  toko-toko  penjual  televisi  dan  radio,
16 Fathi Yakan, “Revolusi” Hasan Al-Banna , h. 16-18.
17 Ibid., h. 18.
46 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
memerankan  diri  sebagai  polisi  syariat  dengan  menakut-nakuti warga  dan  menghukum  orang  yang  tidak  berpuasa  bulan Ramadhan.  Puncak  dari  aksi  kelompok  ini  adalah  kudeta  atas Akademi  Teknik  Militer  pada  1974  yang  didalangi  oleh  Faksi  Salih Siriah  dan  Hizbut  Tahrir  Islamiyah.  Juga  pembunuhan  atas  Syekh Zahabi pada 1976.
Dua  kasus  kekerasan  ini  menyebabkan  titik  balik  hubungan Ikhwan dengan rezim Sadat. Pada masa-masa selanjutnya hubungan kedua pihak ini semakin tegang. Para tokoh Ikhwan semakin berani mengkritik  pemerintah  Sadat  dan  sistem  politik  serta  kebijakan politiknya,  khususnya  perdamaiannya  dengan  Israel  dalam Perjanjian Kamp David 1978. Dalam rentang waktu 1978 hingga 1981 JI  mengukuhkan  dirinya  sebagai  kekuatan  oposisi  Islam.  Maraknya perlawanan  politik  kaum  oposisi  Islam  ini  mendorong  Sadat melakukan penangkapan dan pemenjaraan atas 2000 orang, ratusan dosen  dan  wartawan  dipecat  dan  pembredelan  koran-koran  dan majalah-majalah  pada  September  1981.  Tindakan  refresif  Sadat  ini harus  dibayar  dengan  pembunuhan  atas  dirinya  pada  acara  parade senjata Oktober 1981.
Di  bawah  pemerintahan  Husni  Mubarak,  IM  tetap  berada dalam  situasi  sulit.  Ikhwan  tetap  menyandang  predikat  organisasi terlarang.  Namun  demikian,  dengan  berbagai  cara  hakekat  IM sebagai  gerakan  Islam  tetap  bertahan  hingga  kini.  Lalu  belajar  dari strategi  lama  yang  selalu  mengalami  kegagalan, mursyid  ‘am IM memakai  suatu  strategi  yang  bisa  menjauhkan  diri  mereka  dari bentrokan  dengan  pemerintah.  Ia  sering  mengulang-ulang perkataan, bahwa pergerakan dakwah Ikhwan harus berjalan dengan hikmah  dan  menghindari  kekerasan  dan  radikalisme.  Muhammad Hamid  Abu  Naser  kemudian  terpilih  menjadi mursyid  ‘am setelah
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 47
Umar  Talmasani.  Demikian  juga  Mustafa  Masyhur  yang  terpilih menjadi mursyid ‘am organisasi IM. 18
Selain di Mesir, IM juga berkembang di luar seperti Syiria, Irak, Palestina,  Yordania,  Yaman,  Sudan  dan  lain-lain.  Di  Irak,  Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Syekh Muhammad Mahmud As-Sawwaf. Ia kemudian  terpilih  sebagai  pemimpin  umum  gerakan  IM  di  negeri itu.  Dia  juga  memiliki  banyak  karya  tulis  dan  memainkan  peranan yang  besar  dalam  mengembangkan  Islam  di  benua  Afrika.  Setelah berpindah  dari  Irak  1959  M,  dia  menetap  di  Mekkah  Al- Mukarramah.  Sedangkan  di    Syiria,  IM  didirikan  oleh  Dr.  Mustafa As-Siba’i  (1334-1384  H/  1915-1964  M).  Dia  adalah  Pimpinan  Umum IM  yang  pertama  di  Syiria.  Ia  berhasil  meraih  gelar  doktor  dari Fakultas Islamic Law, Universitas Al-Azhar Mesir tahun 1948 M. dan memimpin pasukan IM pada Perang Palestina pada 1948, kemudian mencalonkan  diri  ke  Majelis  Syura  sebagai  wakil  rakyat  dari  kota Damaskus.  Dia  adalah  seorang  orator  kritis  yang  terkenal.  Dia  juga dikenal sebagai pendiri Fakultas Syariah di Damaskus tahun 1954 M dan  menjadi  dekan  pertama  fakultas  ini.  Ia  memiliki  banyak  karya tulis, seperti Sunah dan Kedudukannya di dalam Hukum Islam ( As- Sunnah  Wamakanatuha  fi  At-tasyri’ ),  Perempuan  antara  Fiqih  dan Hukum  ( Al-Mar’ah  baina  Al-Fiqh  wa  Al-Qanun ),  dan  Hukum  Ahwal Syakhsiyah ( Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah ). Sedangkan di Jordania, IM diprakarsai oleh Syekh Abdul Latif Abu Qurah. Pada tanggal 13 Ramadhan 1364 H/ 19 November 1945 M, terbentuk IM di Jordania. Dia  menjadi  Pimpinan  Umum  IM    yang  pertama  di  Jordania,  dia juga  yang  memimpin  IM  Jordania  dalam  perang  Palestina  1948. Kemudian    ia  digantikan  oleh  Muhammad  Abdur  Rahman
18 Hassan  Hanafi, Aku  Bagian  dari  Fundamentalisme  Islam ,  terjm.  Kamran  As’ad Irsyadi dan Mufliha Wijayanti (Yogyakarta:  Islamika, 2003), h. 172.
48 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Khalifah. 19

## D. Pemikiran Ikhwanul Muslimin dan “Radikalisme Islam”
Pemikiran  IM  sesungguhnya  sangat  dinamis  dan  berkembang  dari waktu  ke  waktu.  Namun  di  tengah  dinamika  tersebut  terdapat  hal yang tak berubah hingga kini. IM mengambil pemikiran aliran kaum salafiah yang menekankan  pentingnya kembali kepada dua sumber utama, yaitu Alqur’an dan Sunah, serta menjaga diri dari setiap apa pun  bentuk  kemusyrikan  demi  mencapai  kesempurnaan  tauhid. Kehidupan  umat  Islam  harus  diupayakan  zaman  ideal  yang dicontohkan  oleh  Nabi  dan  para  sahabatnya  ( salaf  al-salih ).  Aliran pemikiran  dakwah  pergerakan  mereka  terpengaruh  oleh  gerakan dakwah  Syekh  Muhammad  Abdul  Wahhab,  gerakan  dakwah Sanusiah,  dan  gerakan  dakwah  Sayid  Rasyid  Ridha.  Tetapi  dalam banyak  hal,  gerakan  ini  merupakan  kelanjutan  dari  aliran  Ibnu Taimiyah yang wafat pada 728 H/ 1328 M, yang berafiliasi ke mazhab Ahmad bin Hanbal. 20
Sebagai organisai, pemikiran IM terbentuk dari interaksi, dialog dan  pergumulan  pemikiran  tokoh-tokohnya.  Tetapi,  Pemikiran  IM sangat  terpengaruh  oleh  dua  tokoh  besarnya;  Hasan  Al-Banna sebagai  pendiri  IM  dan  Sayyid  Qutb  sebagai  ideolog  IM.  Al-Banna sebagai motor penggerak organisasi lebih banyak meletakkan dasar- dasar manhaj dakwah  IM.  Dokumen-dokumen  resmi,  seperti  AD- ART IM pada masa-masa awal adalah buah tangan Al-Banna. Ia juga menulis  risalah  tentang  pergerakan  yang  juga  menjadi  acuan  para aktifis IM. Sementara Qutb memberikan konsep yang relatif lengkap
19 Ibid., h. 16-18 20 Rahmat,  M.  Imdadun. Arus  Baru  Islam  Radikal,  Transmisi  Revivalisme    Islam Timur Tengah Ke Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 35
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 49 dan utuh dari filosofi, ideologi hingga metode perjuangan. Qutb bisa dibilang  menyempurnakan  bangunan  dasar  yang  telah  diletakkan Al-Banna,  meskipun  banyak  pemikiran  Al-Banna  yang  ditarik  ke kutub ekstrim oleh Qutb, sehingga banyak metode gerakannya yang berseberangan dengan Al-Banna. 21
Secara  umum,  pemikiran  IM  dibangun  berdasarkan  premis awal  bahwa  Islam  merupakan  agama syumul, yang  meliputi  segala segi  kehidupan. Ajaran-ajaran  Islam  tidak  hanya  berkenaan  dengan ibadat  ritual  dan  urusan-urusan  privat  semata.  Tetapi  ia  juga menyangkut  kehidupan  publik  umat  Islam.  Dalam  sebuah  makalah yang  dimuat  koran  Ikhwan, Al-Banna  mengatakan,  bahwa  tidaklah sempurna  keislaman  seorang  muslim  yang  mengabaikan  kondisi umat yang rusak dengan menyibukan diri   dengan ibadah. 22 Dalam risalah  lain  Al-Banna  mengatakan,  bahwa  syarat  kesempurnaan Islam seseorang adalah keterlibatannya dalam aktivitas politik.
Dengan  demikian  Alqur’an  dan  Sunah  harus  dijadikan landasan  bagi  setiap  aktivitas  hidup,  baik  sosial,  ekonomi,  budaya dan  politik.  Maka  Islam  mesti  mewarnai  seluruh  bangunan  sistem hidup  umat  Islam.  Oleh  karena  itu,  bagi  IM,  dakwah  Islam  harus menjangkau seluruh aspek kehidupan dan tidak boleh meninggalkan satu aspek pun. Segala sistem yang tidak Islami akan menjadi  target  dakwah    IM.  Maka  segala  upaya  untuk  menjauhkan atau memisahkan Islam dari salah satu aspek kehidupan umat, akan ditentang  oleh  IM.  Oleh  karena  itu,  gagasan  sekularisasi  menjadi salah satu musuh utama IM.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka  bagi  IM  Islam  adalah agama dan negara ( din wa dawlah ) sekaligus. Islam memiliki konsep
21 Ibid ., h. 36-37 22 Ibid ., h. 18-20
50 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
sosial dan politik tersendiri yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Oleh  karena  itu,  selain  masyarakat,  negara  juga  harus  diislamkan. Untuk  itu,  segala  pemikiran,  ideologi,  nilai-nilai  dan  tindakan kolektif  harus  bersumber  dari  Islam.  Demikian  juga  dengan  sistem kenegaraan,    harus  menempatkan  Islam  sebagai  sumber  satu- satunya.  Syariat  Islam  harus  mengatur  prilaku  politik,  sistem  dan aturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  syiar  Islam  akan menjadi luas dan negara akan menjadi kuat serta mampu menjamin kehidupan ideal bagi warga negara.
Sebagai  perwujudan  dari  pemikiran  di  atas,  Al-Banna menetapkan,  bahwa  prioritas  jenjang  tugas  yang  diharapkan  dari anggota Ikhwan adalah, pertama , memperbaiki diri pribadi ( ishlah an- nafs ), ini merupakan upaya islamisasi pribadi sebagai unsur terkecil dari  masyarakat. Kedua ,  membentuk  rumah  tangga  Islami  ( islah  al- bait  al-muslim ),  sebab  pembangunan  masyarakat  yang  Islami  mesti dimulai  dari  keluarga. Ketiga ,  perbaikan  masyarakat  ( islah  al- mujtama’ ),  agar  tercipta  situasi  kondusif  bagi  berkembangnya kehidupan  yang  Islami. Keempat ,  membebaskan  bangsa  ( tahrir  al- watan ),  yaitu  pembebasan  bangsa  dari  segala  bentuk  penjajahan kekuasaan  asing  non-Islam  dalam  segala  aspeknya. Kelima , memperbaiki  pemerintahan  ( islah  al-hukumah ),  yaitu  dengan melakukan perubahan ke arah yang Islami. Keenam , mengembalikan kejayaan  umat  islam  di  kancah  internasional  dengan  cara membebaskan  negara-negara  muslim  dan  membangun  kehidupan mereka.  Ketujuh,  melakukan  dakwah  ke  seluruh  dunia  dalam rangka memberantas kesesatan.
Untuk  mewujudkan  tujuh  agenda  di  atas,  IM  menetapkan strategi yang tergolong moderat. Metode pergerakan Al-Banna selalu berdasarkan  pada  metode tadarruj dengan  program-program
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 51
bertahap.  Ada  tiga  tahap  yang  ditetapkan  IM,  sebagaimana dikemukakan oleh Al-Banna, fase gerakan organisasi dibagi menjadi tiga,yaitu  fase  pengenalan  ( marhalah  al-ta’rif ),  fase  pembinaan ( marhalah al-takwin ), dan fase pelaksanaan ( marhalah al-tadwin ). 23
Al-Banna  tidak  pernah  memakai  cara-cara  kekerasan  di  dalam menyebarkan  dakwahnya.  Ia  tidak  suka  dengan  cara-cara,  seperti kudeta  militer,  revolusi  rakyat,  atau  menegakkan  masyarakat  Islam dengan  kekuatan  besi,  api  dan  mesiu,  karena  hal  itu  hanya  akan mendatangkan  kekacauan  dan  menyebabkan  munculnya  bahaya yang  lebih  besar. 24 Selain  itu  Al-Banna  menganut  prinsip keterbukaan  dan  inklusifitas.  Ia  tidak  menjadikan  IM  sebagai organisasi  yang  tertutup,  yang  hanya  diperuntukkan  bagi  kalangan tertentu,  tetapi  membuka  diri  kepada  siapa  saja.  IM  juga  terbuka untuk  bekerjasama  dengan  pihak  manapun    sebagaimana ungkapannya:  ‚kita  saling  membantu  dan  bekerja  sama  dalam masalah-masalah  yang  kita  sepakati,  namun  kita  saling  berlapang dada dalam masalah-masalah yang tidak sepaham‛. Kecenderungan ini  juga  ditunjukkan  Al-Banna  terhadap  organisasi  Islam  lain, termasuk  terhadap  pemerintah. 25 Meskipun  demikian  ada  juga pengamat  yang  meragukan  hal  itu,  salah  satunya  adalah  Dr.  Rif’at Said. Ia berkesimpulan bahwa Al-Banna menolak bahkan memusuhi kekuatan  politik  di  luar  IM.  Bahkan  Al-Banna  dikatakannya menganggap  kafir  umat  Islam  yang  tidak  terlibat  dalam  aktivitas politik IM. 26
Setelah  mengalami  tekanan  politik  tahun  1949,  1954-1955  dan 1965,  terjadi  perkembangan  yang  signifikan  dalam  pemikiran  dan
23 Fathi Yakan, “Revolusi” Hasan Al-Banna , h. 22. 24 Ibid ., h. 138. 25 Ibid ., h. 129-136. 26 Ibid .
52 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
gerakan  Ikhwan.  Dalam  diri  IM  mulai  berkembang  dua kecenderungan,  yaitu  aliran  moderat  yang  banyak  mengacu  ke pendiri  pertama  Hasan  Al-Banna  dan  aliran  radikal  yang  merujuk kepada pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Al-Banna selalu bersikap tegas  bahwa  ia  tidak  memiliki  niat  untuk  melakukan  kudeta  atau mengambil alih kekuasaan. Tujuan utama IM adalah pendidikan. Dia percaya  bahwa  jika  masyarakat  telah  menyerap  risalah  Islam  dan membiarkannya  mengubah  mereka,  maka  Mesir  akan  menjadi Negara Islami, tanpa perlu adanya pengambil alihan secara paksa. 27 Namun  perlu  digaris  bawahi,  bahwa  substansi  pemikiran  dan agenda  akhir  dua  kelompok  ini  tetap  sama,  yakni  mewujudkan syariat  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  maupun  negara.  Aliran pertama  menganut  strategi  gradualis,  dengan  menunda  setiap konfrontasi  dengan  negara,  hingga  keanggotaan  dan  kekuatan kelompok  itu  benar-benar  menjamin  kekuatannya.  Hal  ini  sering disebut  dengan  strategi taqiyyah (penyamaran).  Kelompok  kedua lebih percaya kepada tindakan radikal seketika terhadap pemerintah yang  ada.  Mereka  lebih  senang  beraksi  secara  langsung  dan  unsur- unsur militannya menjadi lebih menonjol. 28 Berangkat dari penilaian terhadap  kelompok  kedua  inilah  kemudian    dikait-kaitkan  dengan sosok  Al-Banna  dan  Ikhwanul  Muslimin  dalam  hal  pembentukkan ‚radikalisme Islam‛.
Senada  dengan  hal  di  atas,  Fathi  Yakan  mengungkapkan, bahwa  dalam  tubuh  IM  terdapat  perpecahan  berbagai  aliran pemikiran dan gerakan yang disebabkan tidak adanya kesinambungan,  upaya  mengasimilasi,  mengkristalkan  diri  dengan
27 Karen  Amstrong, Berperang  Demi  Tuhan ,  terj.  Satrio  Wahono  dkk.,  (Jakarta: Serambi, 2001), h. 349-350.
28 Shireen T. Hunter, Politik Kebangkitan Islam, h. 16 & 18.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 53 pemikiran  dan  prinsip-prinsip  Al-Banna  sebagai  pendiri  IM,  dan tidak  adanya keterbukaan untuk mengakomodasi aspek positif dari orang  lain.  Yakan  menyebutkan,  ada  beberapa  aliran: Aliran  Sayyid Qutb  ( al-madrasah  al-qutbiyyah ),  aliran  Hasan  Al-Turabi  ( al-madrasah al-turabiyyah ),  aliran  Pengkafiran  dan  Hijrah  ( al-madrasah  al-takfir  wa al-hijrah ),  aliran  Front  Pembebasan  Islam  ( al-madrasah  al-jabhah  al- islamiyyah ),  aliran  Jama’ah  Islamiyah  Bersenjata  ( al-jama’ah  al- islamiyyah  al-musallahah ),  dan  aliran-aliran  lain  yang  lahir  dari keluarga besar IM. 29
Aliran-aliran  tersebut  dianggap  cenderung  bersifat  radikal, yang  suka  memakai  cara-cara  kekerasan  dan  konfrontasi.  Hal  ini dinilai  Yakan  sebagai  inkonsistensi  dari  garis-garis  besar  pemikiran dan  prinsip-prinsip  IM  pada  masa  awal,  sebagaimana  dicanangkan oleh Al-Banna. 30

## E. Pemikiran Politik Al-Banna
Ikhwanul  Muslimin  (IM)  memproklamirkan  diri  sebagai gerakan  politik  pada  tahun  1939,  yaitu  pada  Muktamar  ke-5  IM, bertepatan  dengan  peringatan  10  tahun  kelahirannya.  Ada  dua alasan  pokok  yang  berkaitan  politik  yang  merupakan  tujuan umumnya, yaitu; pertama membebaskan negara Islam dari penguasa asing.  Kedua,  mendirikan  negara  Islam  yang  bebas  melaksanakan hukum  Islam,  menerapkan  sistem  sosial  masyarakat  dan menyampaikan prinsip dan dakwahnya kepada seluruh manusia. 31
29 Adib  Dimitri, “As-Simat  al-Asasiyah  li  al-Harakah  al-Islamiyah  fi  Misr ”  dalam Al-Ushuliyyat al-Islamiyyah fi „Asrina al-Rahin , (Kairo: Qadayah Fikriyyah, 1993), h. 184- 189.
30 Ibid. 31 Syaikh Mushthafa Mansyhur, Fiqh Dakwah Jilid 1 ¸ ( Jakarta: Al-I’tishom,  2000), h. 222.
54 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Berikut  ini  dikemukakan  di  antara  pemikiran  politik  Hasan Al-Banna:
1. Agama dan Politik
Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siyasah , yaitu ilmu tata negara. Pengertian dan konsep politik atau siyasah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang  orang  yang  bukan  Islam.  Politik  dalam  Islam  menjuruskan kegiatan  umat  kepada  usaha  untuk  mendukung  dan  melaksanakan syari'at  Allah  melalui  sistem  kenegaraan  dan  pemerintahan.  la merupakan  sistem  peradaban  yang  lengkap  yang  mencakup  agama dan  negara  secara  bersamaan. 32 Sejak  IM  didirikan  oleh  Al-Banna kondisi  Mesir  dan  dunia  Arab  berada  dalam  lingkungan  pemikiran Barat.  Para tokoh  sekuler  hanya  membatasi  aktivitas  agama  sebatas dinding  masjid  dan  menjadi  urusan  pribadi. 33 Padahal  pada dasarnya Islam adalah sistem yang sempurna.
Pandangan Al-Banna terhadap  konsepsi politik adalah,  ketika berbicara  mengenai  hubungan  antara  Islam  dan  politik  dan  sikap seorang  mukmin  terhadapnya.  Mengutip  pernyataan  Al-Banna mengenai pendapatnya tentang politik,‛Tidak seorang pun berbicara kepada  anda  tentang  politik  dan  Islam  kecuali  anda  dapati  bahwa ada  pemisahan  antara  keduanya  sejauh-jauhnya,  mereka  memberi pemahaman  kepada  kaum  muslimin  bahwa  Islam  adalah  sesuatu, sedangkan  masyarakat  adalah  sesuatu  yang  lain,  Islam  adalah sesuatu sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang lain, dan Islam harus  berada  jauh  dari  politik  ‚. 34 Katakanlah  kepadaku,  wahai
32 Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4-6.
33 Musthafa  Muhammad  Thahan, Pemikiran  Muderat  Hasan  Al-Banna ,  (Bandung: Harakatuna Publishing,  2007),  h. 11.
34 Yuss  Rahman, Gerakan  Islam  Demokrasi  dan  Politik ,  diakses  dari http://yusranrahman.multiply.com.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 55 saudaraku  semua,  jika  Islam  adalah  sesuatu  yang  bukan  politik, bukan sosial, bukan ekonomi, bukan pula budaya, lalu apa? apakah ia adalah beberapa bilangan rakaat yang sepi dari kehadiran hati ini? ataukah ia adalah beberapa ungkapan seperti yang pernah dikatakan oleh Rabi’ah Al- ‘Adawiyah, istighfar yang membutuhkan istighfar? Hanya untuk inikah, wahai saudaraku?, Alquran diturunkan sebagai sistem yang pasti, terperinci dan sempurna?. 35
Kesuksesan  dakwah  Rasulullah  pun  merupakan  suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang, bisa kita lihat mulai  dari  hijrah  ke  Madinah  hingga  puncaknya  adalah  Fathu Makkah (penguasaan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukannya mencoba lari dari intimidasi rezim kafir Quraisy,  namun  justru  sebaliknya  Rasulullah  dan  para  sahabat melakukan  konsolidasi  politik  yakni  mulai  dari  membangun kekuatan politik internal hingga mengadakan koalisi politik dengan kaum Yahudi dan Nasrani melalui nota perjanjian Piagam Madinah. Beliau  berpendapat  bahwa,  ‚Politik  adalah  hal  yang  memikirkan tentang  persoalan-persoalan  internal  maupun  eksternal  umat‛. 36 Yang  dimaksud  dengan  politik    sisi  internal  adalah  mengatur  roda pemerintahan,  menjalankan  tugas-tugasnya,  merinci  hak-hak  dan kewajiban-kewajibanya, melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk  kemudian  dipatuhi  jika  mereka  melakukan  kebaikan  dan dikritik  serta  diluruskan  jika  kemudian  mereka  menyimpang‚. 37 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  sisi  eksternal  politik  adalah ‛menjaga  kebebasan  dan  kemerdekaan  bangsa,  menanamkan  rasa kepercayaan  diri,  kewibawaan,  dan  meniti  jalan  menuju  sasaran  -
35 Hasan Al-Banna, Risalah Ikhwanul Muslimin Jilid I, h. 66. 36 Utsman Abdul  Mu’iz  Ruslan, Pendidikan  Politik  Ikhwanul  Muslimin, (Solo:  Era Intermedia, 2000), h. 72.
37 Hasan Al-Banna, Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1 , h. 68
56 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
sasaran  yang  mulia,  yang  dengan  cara  itu  bangsa  akan  memelihara harga  diri  dan  kedudukan  tinggi  dikalangan  bangsa-bangsa    lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusanya  dengan  menetapkan  pola  interaksi  bilateral maupun multilateral yang menjamin hak-haknya serta mengarahkan semua  negara  menuju  perdamaian  internasional  yang  peraturan  ini bisa mereka sebut Hukum Internasional.‛ 38
Al-Banna  mengaitkan  aqidah  dengan    aktivitas  politik,  ‛Ia berkata sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamanya  kecuali  jika  dia  menjadi  seorang  politikus,  yang mempunyai  pandangan  jauh  ke  depan  dan  memberikan  perhatian yang  penuh  terhadap  persoalan  bangsanya.  Keislaman  seseorang menuntunnya  untuk  memberikan  perhatian  kepada  persoalan- persoalan bangsanya‛. 39 Selanjutnya Al-Banna mengatakan
‛Sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti kami memberikan perhatian  kepada  persoalan-persoalan  bangsa  kami,  dan  kami bekerja  dalam  rangka  mewujudkan  kebebasan  seutuhnya‛.
Karenanya, menurut Ikhwan, politik adalah upaya memikirkan persoalan  internal  dan  eksternal  umat,  memberikan  perhatian kepadanya,  dan  bekerja  demi  kebaikan  seluruhnya.  Ia  berkaitan dengan  aqidah  dan  akhlak  serta  bertujuan  untuk  melakukan perubahan.  Definisi  ini  sesuai  dengan  kondisi  Mesir,  khususnya pada  masa-masa  pendudukan  asing.  Karena  memberikan  motivasi internal  kepada  individu  untuk  melakukan  aktivitas  politik  dalam permikiran,  perhatian  dan    usaha  dalam  mengubah  kondisi  umat serta  menjadikan  politik  sebagai  masalah  yang  harus  diperhatikan oleh  setiap  muslim.  Gagasan  Al-Banna  tentang  Islam  dan  politik
38 Ibid. , h. 72-73. 39 Usman Abdul  Mu’iz Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin , h. 72-73.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 57 berbeda  dari  tokoh  politik  sebelumnya,  Al-Banna  membuat terobosan baru, yitu dengan menjadikan isu ekonomi dan isu sosial sebagai bagian dari program pergerakan IM. Isu itu menjadi bagian dari pembicaraan publik Mesir terutama ketika pengaruh sosialisme semakin  besar.  Secara  gamblang  konsep  pokok  yang  dipahami  Al- Banna  tentang  lingkup  dari  ajaran  Islam  dapat  dilihat  dalam risalah ta’lim ,  risalah  yang  ditujukan  khusus  kepada  mujahidin  IM  sebagai suatu  perintah  yang  harus  diamalkan,  pada  rukun bai’at kesatu tentang al-Fahmu (pemahaman ) yang  memuat  tentang Ushul  ‘Isyrin
(dua  puluh  pokok  pemahaman  Islam)  yang  wajib  dipahami  oleh anggota ikhwan, pasal 1  yang berbunyi:
‚Islam adalah sistem yang syamil (menyeluruh), mencakup seluruh  aspek  kehidupan.  Maka  ia  adalah  negara  dan tanah  air  atau  pemerintahan  dan  ummat,  moral  dan kekuatan,  atau  kasih  sayang  dan  keadilan,  wawasan  dan undang-undang,  atau  ilmu  pengetahuan  dan  hukum, materi dan kekayaan alam atau penghasilan dan kekayaan, serta  jihad  dan  dakwah  atau  pasukan  dan  pemikiran. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang murni dan benar, tidak kurang tidak lebih‛ 40
Bila  dilihat  dari  pengertian  ini,  maka  menjadi  jelas  bahwa ruang  lingkup  dari  Islam  itu  sendiri  tidak  memungkinkan  untuk tidak  menyentuh  lingkup  politik  dan  negara.  Hal  ini  juga  terkait dengan  aturan  dalam  Islam  itu  sendiri  yang  mengatur  urusan- urusan  yang  memerlukan  kekuasaan  sebagai  pelaksanaannya.  Jadi agama dan politik mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan.
40 Hasan  Al-Banna, Risalah  Gerakan  Ikhwanul  Muslimin  jilid  II, (Jakarta:  Al- I;tishom, 2005) h. 162-163.
58 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015

## 2. Konsep Pemerintahan
Al-Banna    menyesuaikan  isi  negara  Islam  dengan  sistem politik  yang  ada  di  Mesir,  ia  menghindari  konfrontasi  dengan negara dan cenderung menyatakan pandangan  secara umum, serta enggan  menyebutkan  visi  negara  Islam.  Dia  tidak  menyerukan untuk  mengganti  tatanan  politik  yang  sedang  berlaku  di  Mesir, bahkan ia berusaha memperbaikinya. Seruan negara Islam Al-Banna agaknya  bertentangan  dengan  nasionalis  Mesir  yang  sedang dominan  waktu  itu,  maka  beliau  mendiskusikan  konsep patriotisme  dan  membentuk  nasionalisme  IM.  Dia  menyatakan bahwa  dirinya  siap  memperkuat  Mesir  sebagai  negara  Islam,  dan mengungkapkan  bahwa  patriotisme  bangsa  Mesir  merupakan perwujudan  cinta  tanah  air  kaum  muslimin,  beliau  setuju  dengan nasionalisme,  apabila  berupaya  membuat  warga  negara  sadar dengan    sejarahnya   dan    solidaritas    muslim.  Dia  mengatakan ‛Adalah kesalahan besar bagi mereka yang menyatakan bahwa IM apatais  terhadap  masalah  tanah  air  dan  nasionalisme.  Kaum muslimin  adalah  orang-orang  yang  paling  ikhlas  berkorban  bagi tanah air mereka dan menghormati siapa saja yang mau berjuang dengan  ikhlas  dalam  membelanya‛. 41 Adapun  mengenai  negara (pemerintahan), dalam Nizhamul Hukkam Al-Banna menyatakan:
‚Islam  yang hanif ini  mengharuskan  pemeintahannya menjadi salah satu penegak dari beberapa penegak sistem sosial  yang  hadir  untuk  umat  manusia.  Islam  tidak mentolerir  kekacauan,  dan  tidak  membiarkan  umat  Islam hidup tanpa pemimpin. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya ‚Jika engkau berada di suatu negeri yang
41 Abdul  Hamid  Al-Ghazali Pilar-Pilar  Kebangkitan  Umat, (Jakarta:  Al-I’tishom, 2001), h. 157.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 59
tidak  ada  kepemimpinan  di  dalamnya,  maka  tinggalkan negeri itu‛. Dalam hadits lain Rasul bersabda ‚Jika kalian bertiga,  angkatlah  salah  seorang  di  antara  kalian  sebagai pemimpin‛. 42
Adapun  teori  tentang  bentuk  suatu  entitas  yang  dapat dinamakan  negara,  maka  hal  tersebut  sangatlah liquid dalam  artian teori  tentang  hal  itu  terus  berkembang  seiring  dengan berkembangnya  peradaban  manusia,  yang  dalam  abad  ini  kita memandang  konsep  negara  sebagai  suatu nation  state (negara bangsa),  namun  fungsi  negara  yang  pokok  sebagaimana  telah dijelaskan diatas tetaplah melekat pada entitas yang bernama negara.
Dari  pengertian-pengertian  di  atas  dengan  jelas  dapat  kita pahami  bahwasannya  Islam  dalam  pemahaman Al-Banna  sangatlah terkait  dengan  fungsi  negara  atau  pemerintahan  sebagai  suatu entitas yang memiliki kekuatan dan wewenang, yang diberikan oleh masyarakat (umat),  untuk mengatur urusan-urusan yang berlaku di antara  manusia,  termasuk  menegakkan  syariat  dalam  salah  satu risalahnya  ia  mengutip  perkataan  dari  Utsman  bin  Affan  ra. ‚Sesungguhnya  Allah  mencegah  dengan  kekuasaan  sesuatu  yang tidak  bisa  dicegah  dengan  Alqur’an‛.  Oleh  karena  itu,  sikap pemikiran  Ikhwan  terhadap  pemerintahan  berkaitan  erat  dengan pemahaman  mereka  terhadap  esensi  Islam  dan  aqidahnya  Islam sebagaimana  yang  dipahami  oleh  IM  menjadikan  pemerintahan sebagi  salah  satu  pilarnya.  Islam  adalah  kedaulatan  dan pemerintahan  ia  juaga  peraturan,  dan  pengajaran,  sebagaimana  ia adalah undang-uindang dan peradilan. Salah satu diantaranya tidak
42 Hasan Al-Banna, Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1, h. 297-298.
60 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
terpisakan dari yang lain. 43
IM,  sebagai  gerakan  Islam  kontemporer  dari  Mesir  turut berupaya  menawarkan  konsepsi  terkait  dengan  negara  (Islam). Konsepsi  yang  direpresentasikan  oleh  pendirinya  Al-Banna dirumuskan  dari  Alqur’an  dan  Sunnah  dan  pemerintahan    harus tegak  di  atas  kaidah  sistim  sosial  yang  telah  digariskan Allah. 44 IM melihat  bahwa  negara  juga  bagian  dari  aqidah  Islam  itu  sendiri. Sebagaimana manifestasi karakter Islam yang membawa rahmatan lil alamin ,  negara  diharapkan  juga  memberikan  jaminan  keamanan, kesejahteraan  dan  hak-hak  hidup  yang  lainnya  bagi  rakyatnya.  Al- Banna  mengatakan Daulah  Islamiyah tidak  akan  tegak  kecuali bertumpuh  pada  pondasi  dakwah, 45 bahwa  Alqur’an  merupakan kitab  suci  yang  mencakup  semua  prinsip  reformasi  sosial  yang komprehensif  sehingga  Alqur’an  menjadi  dasar  bagi  rekonstruksi daulah Islamiah .
Selain prinsip-prinsip rekonstruksi daulah Islamiah juga terdapat kewajiban-kewajiban  syiar  yang  mendukung  rekontruksi  ini.  Secara ringkas,  prinsip-prinsip  rekonstruksi daulah  Islamiah itu  adalah sebagai  berikut.  (1)  Kekuatan  motivasi  internal  ( aqidah  Islamiah ).  (2) Persiapan  mental  (meningkatkan  kualitas  jiwa  dan  mengendalikan naluri manusia). (3) Memerangi rasialisme (ukhuwah, solidaritas dan emansipasi  pria,  dan  wanita).  (4)  Persiapan  individu  (moral, keilmuan,  dan  ketrampilan).  (5)  Melindungi  hak-hak  asasi  manusia (moril  maupun  materiall).  (6)  Memelihara  stabilitas  dalam  negeri (mengikis  habis  sparatisme  dan  bertindak  tegas  terhadap  tindak kejahatan  yang  berat).  (7)  Menjaga  kedaulatan  dan  batas-batas
43 Usman Abdul  Mu’iz Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin , h. 286. 44 Hasan Al-Banna, Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1, h.  297.
45 Ibid. Hasan Al-Banna, Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1, h. 298.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 61 negara  (kewajiban  jihad).  (8)  Tanggung  jawab  peradaban (menyebarkan  prinsip-prinsip  kebenaran  yang  diusung  oleh  Islam. Sementara  itu,  syiar-syiar  terapan  yang  menopang  proses rekontruksi ini merupakan kewajiban-kewajiban pada level individu dan masyarakat muslim. Berbicara masalah  negara, tidak  bisa lepas dari  tema  politik,  sehinga  Hasan  Al-Banna  menungkapkan  bahwa seorang  muslim  adalah  politikus  yang  bertolak  dari  keislamannya, politikus  yang  berpandangan  jauh  kedepan  dan  antusias  terhadap problematika  umat. 46 Titik  tolak  kebangkitan  berasal  dari pengendalian  pemikiran  politik  yakni  berangkat  dari  integralitas Islam  yang  mewajibkan  adanya  perjuangan  politik. Daulah (negara) adalah  pihak  yang  memiliki  wewenang  untuk  menggunakan kekuatan  atau  kekuasaan,  sedangkan  kekuasaaan  adalah  kekuatan yang legitimate atau lembaga politik yang memiliki wewenang secara mutlak  untuk  menata  kehidupan  umum  disebuah  wilayah  melalui departemen-departemen yang telah ditetapkan.
Negara harus mencerminkan fikrah Islam sebagai sistem hidup yang  paripurna  yakni  ‚Daulah  yang  mencerminkan  fikrah,  tegak untuk  melindunginya,  bertanggung  jawab  untuk  merealisasikan target-targetnya di tengah masyarakat Islam dan menyebarkanya ke seluruh  umat  manusia. Daulah  Islamiah yang  berdaulat,  yang menjalankan  hukum-hukum  Islam,  menerapka  sistem  sosial, memproklamirkan prinsip-prinsipnya yang luhur dan menyebarkan dakwahnya  yang  bijak  kepada  umat  manusia‛( Risalah  Bainal  Amsi Wa Yaum ). 47
Ikhwan memandang pemerintahan adalah bagian dari Islam itu sendiri  dan  sebagai  sarana  penerapan  Islam  dan  penyebarannya,
46 Hasan Al-Banna, Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid I, h. 100. 47 Ibid. , h.  207.
62 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
sebagaimana  dinyatakan  Al-Banna  dalam  risalah  muktamar  ke-5. Ikhwan  memandang  nasionalisme  juga  merupakan aqidah  Islamiah itu  sendiri.  Nasionalisme  inilah  yang  membedakan  dengan  bentuk- bentuk  nasionalisme  yang  lainnya  seperti  nasionalisme  kerinduan, nasionalisme  kebebasan  dan  kehormatan  dan  nasionalisme kemasyarakatan. 48 Selain  nasionalisme,  Al-Banna  juga  menawarkan konsep kebangsaan yang berbeda denga konsep kebangsaan jahiliah.
Al-Banna  menjelaskan  dasar-dasar  kebangsaan  yang  berpijak pada  loyalitas  total  kepada Allah,  Rasul  dan  orang-orang  Mukmin. IM  memandang  eksistensi  negara  haruslah  berdiri  pada  landasan sistem sosial yang berlandaskan Islam untuk umat manusia, sebuah negara  yang  tidak  hanya  akan  mendatangkan  kebahagiaan  untuk umat  Islam  saja  akan  tetapi  juga  untuk  seluruh  umat  manusia.,  IM tidak terlalu memperdulikan bentuk dan nama negara selama negara itu  mampu  merealisasikan  kaidah-kaidah  asasi  yang  menjadi  pilar tegaknya  pemerintahan  yang  bijak  dan  selama  berkomitmen  untuk menerapkannya sehingga bisa menjaga keseimbangan kaidah-kaidah asasinya. 49
Secara ringkas Al-Banna mengungkapkan beberapa
karakteristik  dan  kwajiban  serta  hak-hak  negara: 50 Adapun Karakteristik negara terdiri dari: (1) kesadaran akan tanggung jawab; (2)  kasih  sayang  terhadap  rakyat;  (3)  bertindak  adil  kepada  umat manusia;  (4)  bersikap ‘iffah (menjaga  diri)  dari  harta  milik  umum; dan  (5)  ekonomis  dalam  pemanfaatanya.  Sementara  itu,  kewajiban- kewajiban  negara  terdiri  dari:  (1)  menjaga  keamanan;  (2) melaksanakan  undang-undang;  (3)  menyebarkan  pendidikan;  (4)
48 Hasan Al-Banna, Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1 , h. 37-39.
49 Ali  Abdul  Halim  Mahmud, Perangkat-Perangkat  Tarbiyah  Ikhwanul  Muslimin, (Solo: Era Intermedia, 1999) h. 183 -184.
50 Ibid. , h.  83.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 63 menyiapkan  kekuatan;  (5)  memelihara  kesehatan;  (6)  memelihara kepentingan  umum;  (7)  mengembangkan  sumber  daya  alam  dan menjaga  harta  kekayaaan;  dan  (8)  mengokohkan  akhlak  dan menyebarkan dakwah. Adapum hak-hak negara yaitu: 51 (1) loyalitas dan ketaatan; dan (2) dukungan dengan jiwa dan harta terkait sistem pemerintahan.
Selain  itu,  Al-Banna  memandang  bahwa  perlu  adanya pemisahan  antara  tiga  fungsi  (eksekutif,  yudikatif,  dan  legislatif) dalam  suatu  negara  karena  pengggabungan  dan  pengkonsentrasian tiga  fungsi  di  atas  akan  mengarah  pada  otoritarianisme  dan diktatoritas. Selain itu, diperlukan adanya perbaikan manajerial pada lembaga-lembaga  negara  (yang  harus  disesuaikan  dengan  ajaran Islam). 52

## 3. Tanggung Jawab Pemerintah
Al-Banna memandang agama Islam yang diyakini oleh IM telah menjadikan  pemerintahan  sebagai  salah  satu  rukunnya,  ia  tidak hanya  sebagai  sarana  penasehat,  akan  tetapi  juga  sarana  untuk menerapkan ajaran islam. 53 Yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintah adalah bahwa dalam menjalankan tugasnya pemerintah bertanggung  jawab  kepada Allah  dan  rakyatnya.  Ia  adalah  pelayan dan  pekerja  bagi  rakyat  yang  menjadi  tuannya.  Rasulullah  SAW bersabda:  ‚ Setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan setiap  kalian  bertanggung jawab atas yang dipimpinnya ‛. 54
Al  Banna  mengutip  pernyataan  Abu  Bakar  ra.  ‚ Wahai  sekalian manusia,  aku  dulu  bekerja  untuk  keluargaku.  Akulah  yang  menghasilkan
51 Ibid. , h. 183-184. 52 Usman Abdul  Mu’iz Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin , h. 304.
53 Abdul Hamid Al-Ghazali, Pilar-Pilar Kebangkitan Umat , h. 169.
54 Hasan Al-Banna, Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1 , h. 299.
64 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
makan buat mereka. Namun, kini aku bekerja untuk kalian, maka bayarlah aku  dari  Baitul  Maal  kalian ‛. 55 Selanjutnya,  ia  menerangkan bahwasannya ungkapan tersebut memberikan penafsiran paling baik dan paling adil terhadap teori kontrak sosial antara pemerintah dan rakyatnya.  Bahkan, Abu  Bakar  ra.  telah  meletakkan  dasar-dasarnya bahwa kontrak antara rakyat dengan pemerintah adalah sama-sama terikat  untuk  memelihara  kepentingan  bersama.  Jika  ditunaikan dengan sebaik mungkin ia berhak mendapat pahala dan balasan jasa dari  rakyat,  sebaliknya,  jika  tidak,  sanksi  hukuman  telah  siap menanti. 56
Dalam  konsep  Islam  yang  murni,  penyerahan  kekuasaan melalui  perjanjian  (yaitu  dengan  bai’at)  justru  telah  terjadi  dengan nyata/konkrit.  Kepemimpinan  negara  dalam  Islam  apa  pun  nama yang  disandangkan  kepada  pemimpin  dan  terdapat  kaidah-kaidah langsung  dari  syariat  yang  mengatur  bagaimana  ketaatan  yang seharusnya  dilakukan.  Hal  inilah  yang  dijelaskan  oleh  Ibnu  Katsir dalam tafsir Alqur’anul Azhim ketika menafsirkan ayat 59 Surat An- Nisaa tentang keharusan mentaati Allah, mentaati rasul-Nya dan Ulil Amri.
Dalam  tafsir  tersebut  Ibnu  Katsir  menjelaskan asbabun  nuzul dari ayat ini terkait dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu pasukan. Dimana pemimpin  pasukan  tersebut  memerintahkan  pasukannya  untuk mentaati  perintahnya  untuk  masuk  ke  dalam  api  yang  dibakar  di atas  kayu  bakar.  Kemudian  pemuda  yang  berada  di  pasukan tersebut  enggan  mentaatinya  kecuali  setelah  menanyakan  kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan ‚Apabila kalian
55 Ibid. ,  h. 299. 56 Ibid, h.  299.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 65
memasukinya niscaya kalian tidak pernah keluar lagi untuk selama- lamanya,  sesungguhnya  ketaatan  itu  hanya  mencakup kema’rufan ‛, hadits tersebut terdapat dalam shahihain .
Pemaparan  di  atas  menjelaskan  bahwa  terjadinya  penyerahan kekuasaan  melalui  perjanjian  (bai’at)  dari  rakyat  kepada penguasa/pemerintah,  tidaklah  membenarkan  kesewenangannya, justru  ia  terikat  oleh  tanggung  jawab,  terhadap  pihak  yang memberikan  bai’at  untuk  melayani  mereka,  dan  bagi  yang  telah memberikan  urusan  dirinya  (yang  berbai’at)  maka  ia  hanya  terikat ketaatan  selama  hal  tersebut  tidak  melanggar  hal-hal  yang  ma’ruf. Apabila  diperintahkan  untuk  melakukan  kerusakan  maka  boleh untuk  tidak  taat  dan  berlepas  diri  dari  hal  tersebut.  Inilah  yang dimaksud oleh Hasan Al-Banna sebagai penafsiran yang paling baik terhadap teori kontrak sosial.

## 4. Kesatuan Umat
Kemudian  yang  dimaksud Al-Banna  dengan  kesatuan  ummat adalah,  bahwa  pemerintah  dalam  bertindak  dan  mengambil kebijakan haruslah menjaga kesatuan ummat. Bukan justru diartikan sebagai  semuanya  harus  mengikuti  apapun  kata  penguasa.  Karena dalam  Islam  justru  terdapat  praktek  memberi  nasihat amar  ma’ruf nahi munkar . Al-Banna mengutip hadits Rasulullah: 57
1. Rasulullah  bersabda ‚Agama itu nasihat‛ mereka bertanya bagi siapa wahai Rasulullah ?‛ Beliau menjawab, ‚Bagi Allah, Rasul- Nya,  kitab-Nya,  para  pemimpin  kaum  muslimin  dan  kalangan umum mereka‛
57 Hasan Al-Banna, Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1 , h.  299-300.
66 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
2. Penghulu  para  syuhada  adalah  Hamzah  bin  Abdul  Muthalib dan  orang  yang  berdiri  di  hadapan  pemimpin  durjana  dengan memerintahnya  (berbuat  ma’ruf)  dan  melarangnya  (dari perbuatan munkar), kemudian ia dibunuh‛.
Dalam penjelasan mengenai kesatuan ummat ini Al-Banna juga menjelaskan  mengenai  perbedaan,  bahwasannya  tidak  ada perbedaan  prinsip  /  hal  yang  pokok  dalam  Islam,  tetapi  dalam  hal- hal  yang  sifatnya  cabang  (furu’)  perbedaan  itu  diperbolehkan dengan  tetap  menjaga  bingkai  persatuan.  Al-Banna  mengatakan ‚yang  ada  adalah  keharusan  riset,  kajian,  musyawarah,  dan  saling menasihati. Jika termasuk pada hal yang telah dinashkan maka pintu ijtihad  tertutup.  Sedangkan  bila  tidak  dinashkan,  maka  keputusan pemerintah  harus  menyatukan  umat.  Namun  ketentuan  kedua terlaksana setelah ketentuan pertama.‛ 58
Di dalam Islam persatuan menjelma dalam sebuh persaudaraan yang menyatu diatas landasan aqidah yang  sama seperti yang telah ditegaskan dalam Kitabullah . 59 Dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan  kesatuan  umat  oleh  Al-Banna  adalah  menginginkan kebijaksanaan  pemerintah  dalam  mengayomi  masyarakat  harus mengedepankan  persatuan  umat  dan  selalu  berusaha  menjauhi perpecahan.  Perbedaan  adalah  sunatullah,  selama  perbedaan  itu hanya furu ( Cabang  ) , tidak  ada  masalah  dan  hal  yang    tidak  bisa dimusyawarahkan  dengan  baik.  Jika  ada  kepincangan  dari kebijaksanaan  dari  pemerintah,  maka  sebagai  warga  negara  yang baik  memiliki  kewajiban  saling  menasehati  guna  sama-sama menjaga bingkai persatuan.
58 Ibid , h. 300. 59 Abas Asiisi, Bersama Kafilah Ikhwan Jilid 1, (Jakarta : Al-I’tishom Cahaya Umat, 2005),  h. 339.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 67

## 5. Sikap menghargai aspirasi rakyat
Mengenai  menghargai  aspirasi  rakyat,  Al-Banna  menjelaskan ‚Di  antara  hak  umat  Islam  adalah  mengawasi  roda  pemerintahan sedetail mungkin dan aktif bermusyawarah berkenaan sesuatu yang dipandang  baik.  Sementara  itu,  kewajiban  pemerintah  adalah bermusyawarah  dengan  rakyat,  menghargai  aspirasinya,  dan mengambil  masukan-masukan  yang  baik‛. 60 Allah  SWT  telah memerintahkan  kepada  pemerintah  agar  melakukan  hal  itu    ‚ Dan bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.‛ (Ali  Imran  :  159).
Bahkan,  Allah  memuji  kaum  muslimin  yang  mau  bermusyawarah sebagai  muslimin  yang  baik    ‚ sedang  urusan  mereka  (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka‛ (Asy-Syura: 38).
Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunah Rasulullah SAW dan Khaulafur  Rasyidin.  Ketika  muncul  suatu  masalah,  mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin, bermusyawarah, dan mengambil  pendapat  yang  benar  dari  mereka.  Lebih  dari  itu,  para khalifah  mengajak  dan  menganjurkan  kaum  muslimin  untuk (berpegang)  pada  pendapat  yang  benar  .  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq berkata, ‚Jika kalian melihat aku di atas kebenaran, maka dukunglah (untuk  melaksanakannya),  dan  jika  kalian  melihatku  dalam kebatilan,  maka  betulkan  dan  luruskanlah.‛  Umar  bin  Khatthab berkata  ‚  Siapa  saja  yang  melihatku  menyimpang,  maka luruskanlah.‛ 61 Dalam  bagian  awal  risalah Nizhamul  Hukam (Pemerintahan), Al-Banna telah menegaskan: ‚ Daulah Islamiyah tidak akan  tegak  kecuali  berdiri  di  atas  pondasi  dakwah,  sehingga  ia menjadi  negara  risalah  bukan  hanya  sekedar  bagan  struktur  dan bukan  pula  pemerintahan  yang  materialistis,  yang  jumud,  pasif,
60 Hasan Al-Banna , Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1, h. 301. 61 Ibid , h. 301
68 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
tanpa ruh di dalamnya. Demikian pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali  jika  ada  jaminan  perlindungan  yang  akan  menjaga,  dan mengokohkannya.

## 6. Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam  pandangannya  yang  tersebar  di  beberapa  risalah  yang ditulisnya  Al-Banna  memberikan  kompromi  terhadap  berbagai sistem  pemerintahan  modern  asalkan  sistem  tersebut  bersesuaian dengan  kaidah-kaidah  Islam.  Terhadap  sistem  pemerintahan parlementer ini (yang ketika itu diterapkan di Mesir), dalam risalah Nizhamul Hukam dia mengatakan:
‚Seorang  pakar  hukum  perundang-undangan  mengatakan bahwa  sistem  parlementer  tegak  di  atas  pondasi  tanggung jawab  pemerintahan,  kedaulatan  rakyat  dan  penghargaan terhadap  aspirasi  mereka.  Dalam  sistem  parlementer,  tidak ada  yang  menghalangi  persatuan  dan  kesatuan  umat. Perpecahan  dan  konflik  bukan  termasuk  prasyarat  di dalamnya, kendati  sebagian orang mengatakan bahwa  salah satu  tiang  penyangga  sistem  parlementer  adalah  sistem kepartaian.  Namun  walaupun  kepartaian  telah  menjadi tradisi,  akan  tetapi  ia  bukan  merupakan  pondasi  bagi tegaknya sistem ini. Sebab sangat mungkin sistem parlemen dipraktikkan  tanpa  adanya  partai,  dan  tanpa  keluar  dari kaidah-kaidah  aslinya.  Atas  dasar  ini,  tidak  ada  kaidah- kaidah  sistem   parlementer  yang  bertentangan  dengan kaidah-kaidah  yang  digariskan  dalam  Islam  dalam  menata pemerinthahan. Itu berarti sistem parlemen tidak begitu jauh melenceng dan tidak asing bagi sistem Islam.‛ 62
Dari  pemaparan  di  atas  Al-Banna  tampak  memberikan komprominya  terhadap  sistem  pemerintahan  parlementer  yang
62 Hasan Al-Banna , Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin jilid I, h.  304-305
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 69 berjalan  di  Mesir  pada  saat  itu.    Ia  mengkritisi  sistem  kepartaian yang dilaksanakan dalam sistem pemerintahan parlementer/modern, yang  mengakibatkan  perpecahan.  Mengenai  kekuasaan  eksekutif, Al-Banna  mengatakan  kaidah-kaidah  kekuasaan  eksekutif  (kabinet) dalam  sistem  pemerintahan  parlementer  juga  tidak  bertentangan dengan  Islam.  Bahwasannya  kepala  negara  dalam  Islam  berhak mendelegasikan tugas dan wewenangnya
kepada organisasi/lembaga apapun.
Dalam  sistem  parlementer,  kepala  pemerintahan  dijalankan oleh  perdana  menteri  yang  diangkat  oleh  dan  bertanggung  jawab kepada  parlemen,  di  sisi  lain  parlemen  bertanggung  jawab  kepada Presiden  /  kepala  Negara. 63 Dalam  konsep  Islam  di  masa  lalu pendelegasian  ini  disebut  dengan wizarat  al-  tafwidh, 64 ia  juga mengutip  penjelasan  dari  Al-Mawardi  dalam al-Ahkam  al- Sulthaniyyah ,  mengenai  sistem  pemerintahan  parlementer  ini  yang mendasarkan  bolehnya  pendelegasian  pada  firman Allah  mengenai permohonan  nabi  Musa  as,:    ‚ Dan  jadikanlah  untukku  seorang pembantu (menteri) dari keluargaku (yaitu) Harun saudaraku. Teguhkanlah dia  dengan  kekuatanku,  dan  jadikanlah  ia  sekutu  dalam  urusanku‛ (QS. Thaha:  29-32).  Jelas  sekali  sistim  pemerintahan  parlemen  tidak bertentangan  dengan  Islam,  jika  Nabi  saja  diperbolehkan.  Karena apa  yang  diserahkan  kepada  kepala  negara  untuk  menjalankan kekuasaan  eksekutif  tidak  akan  mampu  dilaksanakan  selurunya secara  profesional  tanpa  ada  perwakilan.  Mewakilkan  kepada menteri  yang  membantu  itu  lebih  pas  dan  juga  dapat  menghindari dominasi kepala negara dalam menjalankan roda  pemerintahan.
63 Ibid , h. 306. 64 Wizaratut  Tafwidh adalah,  sistim  kabinet  yang  dipimpin  oleh  seorang  menteri seperti sekarang ini.
70 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015

## 7. Konstitusi / Undang-Undang Dasar
Demikian pula ketika menanggapi konstitusi/UUD Mesir, maka sikap  Al-Banna  menjadikan    tiga  pilar,  yaitu  tanggung  jawab pemerintahan,  kesatuan  umat,  menghargai  aspirasi  rakyat,  yang terdapat    dalam  Nizhamul  Hukam  yang  telah  ia  tentukan  sebagai patokan  untuk  menilai  baik  buruknya.  Setelah  menilai  sistem parlementer ia memberikan penilaian tentang UUD.  Atas premis ini (setelah  membahas  sistem  parlementer)  dapat  kita  katakan  dengan mantap  bahwa  kaidah-kaidah  dasar  yang  menjadi  tumpuan  UUD Mesir  tidak  bertentangan  (dengan  Islam).  Bahkan  para  tokoh  yang menggodok  UUD  Mesir,  walaupun  bersandar  pada  prinsip-prinsip kontemporer  dan   teori  perundang-undangan  mutakhir,  mereka sangat  begitu  hati-hati  agar  tidak  da  satu  butir  pun  dari  undang- undang  yang  bertentangan  dengan  kaidah  Islam. 65 Ada  yang  secara tegas  tersurat  sesuai  dengan  kaidah  Islam  seperti  butir  yang mengatakan ‚Agama Resmi Negara adalah Islam‛.
Ada  pula  yang  tersirat  dan  terbuka  untuk  ditafsirkan,  namun dijamin  tidak  bertentangan  dengan  kaidah  Islam,  seperti  butir Undang-undang (dasar) yang berbunyi ‚Kebebasan berkeyakinan itu dijamin  undang-undang‛. 66 Di  bagian  lain  dari  risalah nizhamul hukkam ini  al-Banna  memberikan  kritikannya  terhadap  UUD  Mesir, yang isinya mengenai kontradiksi-kontradiksi isi pasal dengan pasal lain,  maupun  isi  pasal  tertentu  dengan  sistem  yang  dianut  dalam sistem  pemerintahan  parlementer  yang  berjalan  di  Mesir.  Terlihat bahwasannya  Al-Banna  telah  selesai  dengan  pembahasan  benar tidaknya  sistem  konstitusional  dalam  pandangan  Islam,  ia  justru menyelami,  dalam  pembahasannya,  tentang  apa  yang  harus
65 Hasan Al-Banna , Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin jilid I, h.  304.
66 Ibid , h.  305.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 71 diperbaiki  dari  UUD  Mesir,  yang  artinya  ia  sendiri  telah  menerima penggunaan UUD.  Akan tetapi dalam pandangannya  syariat islam / Islam harus dijadikan norma dasar acuan dalam pembuatan UUD.

## 8. Sistem Kepartaian
Sistem  kepartaian  adalah  sistem  yang  paling  ditentang  Al- Banna  dalam  pemikiran-pemikirannya,    karena  ia  beranggapan bahwa  dengan  adanya  sistem  kepartaian,  terutama  yang  membuka kesempatan  bagi  banyak  partai  untuk  muncul,  hanya  akan memunculkan  pertentangan  dan  perpecahan  di  masyarakat.  Al- Banna  justru  mengambil  contoh  dari  sistem  kepartaian  di  Amerika yang  membatasi  hanya  dua  partai  di  pemilu  (yaitu  demokrat  dan republik),  Al-Banna  lalu  mengkritik  partai-partai  di  Mesir  yang dalam  pandangannya  hanya  berorientasi  kepada  kekuasaan  tapi tidak  memberikan platform yang  jelas  mengenai  Mesir. 67 Poin  inilah yang  dikritik  al-Banna.  Tampak  bahwa  yang  dimaksudkannya adalah sistem kepartaian yang terjadi di Mesir pada saat itu. Dalam risalah ia mengatakan :
‚Pada  kenyataannya  partai-partai  di  Mesir  bukanlah  partai sebagaimana yang dikenal berbagai negara di dunia. Ia tidak lebih  dari  sekedar  rentetan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh perbedaan  pendapat  individual  di  tengah  umat  ini,  yang pada  suatu  ketika  mereka  terkondisi  untuk  berbicara  atas nama  partai  dan  menuntut  hak-haknya  dengan  mengatas namakan nasionalisme.‛ 68
Dalam  analisis  al-Banna,  hal  ini  dimungkinkan  karena  sistem kepartaian  pada  saat  itu  justru  tidak  mengakomodir  aspirasi  dari
67 Ibid , h. 260. 68 Ibid , h. 310.
72 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
masyarakat  Mesir,  malah  justru  memecah  belah  masyarakat  untuk mengikuti  kemauan  partai-partai  yang  ada,  dan  menimbulkan konflik  kepentingan.  Semua  partai  menerima  negosiasi  dengan penjajah.  Mereka  merubah  format  konflik  dengannya.  Negosiasi dengan  penjajah  dilakukan  jika  menguntungkan  partai  politik  yang bersangkutan. 69 Memang,    pada  akhirnya  Al-Banna  menerima  ide multi  partai  bila  negara  telah  melalui  fase  pengokohan  dan pembentukan.  Ia  mengatakan,  ‛Jika  suatu  negara  telah  sempurna kedaulatanya  dan  telah  menemukan  jati  dirinya,  diperkenankan berbeda pendapat dan membentuk partai-partai dalam merumuskan permasalahan yang esensial. Akan tetapi ia tegaskan lagi multipartai tidak  bisa  diberlakukan  di  negara-negara  yang  baru  tumbuh. 70
Dalam  hal  ini  Al-Banna  pada  awalnya  menolak  sistim multipartai  karena  pada  saat  itu  negara  Mesir  masih  dalam  fase perkembangan, masih dalam pengaruh pihak asing sehingga sangat rentan  sekali  terjadi  konflik.  Akan  tetapi  Al-Banna  pada perkembangan  selanjutnya  menerima  multipartai  apabilah  negara sudah sempurna kedaulatanya.

## 9. Pemilu
Mengenai  Pemilu,  Al-Banna   menganalogikan  sistem  pemilu sebagai  sebuah  cara  untuk  memilih  wakil  rakyat,  dan  merupakan salah  satu  bentuk  dari  penghargaan  atas  aspirasi  rakyat.  Dalam  hal ini  ia  menyamakan  bahwasannya  kedudukan  wakil  rakyat  ini sebagai ahlu halli wal ‘aqdi , hanya saja untuk keperluan memilih ahlu
69 Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, Pendidikan Politik Ikjhwanul Muslimin , hlml. 148.
70 Abdul Hamid Al-Ghazali, Pilar-Pilar Kebangkitan Umat, h. 177.
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 73 halli  wal  ‘aqdi, maka  harus  memiliki  kriteria-kriteria  tertentu.  Di antara kreteria itu adalah sebagai berikut: 71
1. Ahli  fiqih  dengan  standar  mujtahid  di  mana  pendapat- pendapat  mereka  dalam  fatwa  dan  istinbath  hukum diperhitungkan  umat  pemiliki  skill,  pengalaman,  pakar  serta kemampuan dalam urusan publik.
2. Para  tokoh  kharismatik  yang  memiliki  komando  dan kepemimpinan  di  tengah  masyarakat,  seperti  ketua  suku, tokoh masyarakat, dan pemimpin organisasi.
Permasalahan  ini  sebenarnya  permasalah  yang  banyak
dibahas dalam permasalahan pemilu kontemporer yaitu diperlukannya  kriteria-kriteria  untuk  calon  wakil  rakyat  yang  akan dipilih  pada  pemilu.  Al-Banna  pun  mengkritik  sistem  pemilu  di Mesir, mulai dari kualitas kerja KPU Mesir, hingga amandemen UU Pemilu  Mesir  untuk  membuat  kriteria  calon  yang  pantas,  aturan main  dan  rambu-rambu  kampanye  yang  jelas,  pelaksanaan  yang baik, sanksi yang berat bagi setiap pelanggaran. Hanya saja Al-Banna justru  menyarankan  agar  pemilihan  calon  dengan  menggunakan gambar  (partai)  bukan  memilih  orang. 72 Maksud  Al-Banna  adalah agar  ketika  mereka  berhadapan  dengan  konstituen  yang  mereka perjuangkan  bukanlah  kepentingan  pribadi  mereka,  namun kepentingan  umum  yang  diartikulasikan  melalui  program  partai politik mereka atau pun kelompok mereka.

## F. Simpulan
Pada  akhir  Perang  Dunia  Pertama,  pengaruh  Ikhwan  sangat besar  di  seluruh  Mesir,  sehingga harakah (gerakan)  itu  bisa  disebut
71 Ibid , h. 312. 72 Ibid , h.  314
74 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
sebagai  pemerintahan  dalam  pemerintahan.  Hampir  tidak  dijumpai kampung  atau  kota  yang  ada  di  Mesir  melainkan  terdapat  cabang IM. Fikrah (pemikiran) dan harakah (pergerakan) ini telah tersebar ke sekolah-sekolah,  masjid-masjid  dan  pusat-pusat  kebaikan  seluruh Mesir. Majalah, risalah, surat kabar, dan buku-buku mereka tersebar luas.  Bukan  hanya  itu  pengaruh  IM  tersebar  luas  hingga  di  luar negara  Mesir.  Pemuda-pemuda  di  negara-negara  Islam  mulai membuka Cabang IM di Syria, Libanon, Yordania, Palestina, Irak dan lain-lain.  Pengaruh  IM  di  seluruh  dunia  masa  terasa  getarannya hingga kini. Para aktivisnya ingin mewujudkan secara nyata konsep dasar  IM  didirikan.  Tujuan  didirikan  IM  adalah  untuk  membangun masyarakat  dan  negara  Islam  yang  menjalankan  undang-undang Islam. Al-Banna  berkata:  "Kita  tidak  akan  berdiam  diri  dan  merasa senang  atau  berhenti  selagi  Alqur’an  belum  benar-benar  menjadi perlembagaan  negara.  Kita  akan  hidup  untuk  mencapai  tujuan  ini atau mati karenanya". 73
Dalam pemikiran politiknya, Hasan Al-Banna menghubungkan antara  akidah  dengan    aktivitas  politik.  Sesungguhnya  seorang muslim  belum  sempurna  keislamanya  kecuali  jika  dia  menjadi seorang  politikus,  yang  mempunyai  pandangan  jauh  ke  depan  dan memberikan  perhatian  yang  penuh  terhadap  persoalan  umat. Keislaman  seseorang  menuntunnya  untuk  memberikan  perhatian kepada  persoalan-persoalan  bangsanya.  Islam  adalah  sistem  yang syamil (menyeluruh),  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan.  Maka  ia adalah  negara  dan  tanah  air  atau  pemerintahan,  umat,  moral, kekuatan,  atau  kasih  sayang  dan  keadilan,  wawasan  dan  undang- undang,  atau  ilmu  pengetahuan  dan  hukum,  materi  dan  kekayaan alam  atau  penghasilan  dan  kekayaan,  serta  jihad  dan  dakwah  atau
73 Hasan Al-Banna, Risalah I, h. 56
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 75 pasukan  dan  pemikiran.  Sebagaimana  juga  ia  adalah  akidah  yang murni dan benar, tidak kurang tidak lebih. Ruang lingkup dari Islam itu  sendiri  tidak  memungkinkan  untuk  tidak  menyentuh  lingkup politik  dan  negara.  Hal  ini  juga  terkait  dengan  aturan  dalam  Islam itu  sendiri  yang  mengatur  urusan-urusan  yang  memerlukan kekuasaan sebagai pelaksananya.
Pemikiran  Hasan  al-Banna  telah  menjalar  kemana-mana sehingga  sangat  ditakuti  oleh  musuh-musuh  Islam.  Al-Banna  juga telah  melahirkan  banyak  ulama  dan  pemikir:  seperti:  Dr.  Yusuf Qardhawi,  Sayyid  Sabiq,  Sayyid  Hawa,  dan  banyak  lagi.  Kini, Ikhwan  al-Muslimin  hadir  dalam  satu  khazanah  baru  pergerakkan dan  keilmuan  yang  membawa  arus  modernisasi  keislaman, meskipun  di  sisi  lain  dipandang  sebagai  wadah  terbentuknya ‚radikalisme Islam‛.

## Daftar Pustaka
Al-Banna,  Hasan. Risalah  Pergerakan  Ikhwanul  Muslimin  Jilid  I, Solo: Era Intermedia, , 2005.
---------. Risalah  Pergerakan  Ikhwanul  Muslimin  Jilid  II .  Jakarta:  Era Intermedia, 2005.
Al-Ghazali,  Abdul  Hamid. Pilar-Pilar  Kebangkitan  Umat .  Jakarta:  Al-
I’tishom, 2001.
As-Siisi,  Abbas. Bersama  Kafilah  Ikhwan  Jilid  1 .  Jakarta:  Al-I’tishom Cahaya Umat. 2005.
Amstrong,  Karen. Berperang  Demi  Tuhan ,  terj.  Satrio  Wahono,  dkk. Jakarta: Serambi, 2002.
76 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Damitri,  Adib.  ‚As-Simat  al-Asasiyah  li  al-Harakah  al-Islamiyah  fi Misr‛,  dalam Al-Ushuliyyat  al-Islamiyyah  fi  ‘Asrina  al-Rahin , Kairo: Qadayah Fikriyyah, 1993.
Hunter, T. Shireen. ‚Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan , terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
Hanafi, Hassan. Aku Bagian dari  Fundamentalisme Islam , terj. Kamran As’ad  Irsyadi  dan  Mufliha  Wijayanti,  Yogyakarta:  Islamika, 2003.
Esposito, John L. dan John J. Donuhue. Islam Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Lenczowski,  George. Timur  Tengah  di  Kancah  Dunia ,  terj.  Asgar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993.
Mahmud,  Ali  Abdul  Halim. Ikhwanul  Muslimin  Konsep  Gerakan Terpadu  Jilid  I  dan  II ,  terj.  Masykur  Hakim  dan  Ubaidillah. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
--------. Perangkat-perangkat  Tarbiyah  Ikhwanul  Muslimin. Solo:  Era Intermedia, 1999.
Mansyhur,  Syaikh  Mushthafa. Fiqh  Dakwah  Jilid  1 .  Jakarta:  Al-
I’tishom, 2000.
Muhammad,  Thahan  Musthafa. Pemikiran  Moderat  Hasan  Al-Banna. Bandung: Harkatuna Publishing, 2007.
Rais, Dhia’uddin. Teori Politik Islam . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Ruslan  Utsman,  Abdul  Mu’iz. Pendidikan  Politik  Ikhwanul  Muslimin .
Otoman Pemikiran Politik Hasan Al-Bana … │ 77
Solo: Era Intermedia, 2000.
Rahmat,  M.  Imdadun. Arus  Baru  Islam  Radikal,  Transmisi  Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2002.
Yakan,  Fathi. ‚Revolusi‛  Hasan  Al-Banna:  Gerakan  Ikhwanul  Muslimin dari Sayyid Qutb sampai Rasyid Al-Ghannusyi , terj. Fauzun Jamal dan Alimin, Bandung: Harakah, 2002.
www.http://perisaidakwah.com, sepenggal kenangan bersama ustadz. Hasan
Al Banna, 12 Agusut 2007.
www. http://abatihawa.blogspot.com/2008/07/hassan-al-banna-dan- ikhwanul-muslimin.html Al-Ikhwan.
www.http://yusranrahman.multiply.com.
78 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015