Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL DI DALAM MENGATUR SISTEM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

## Hartana, Kadek Kresna Dwipayana
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com, kresna.dwipayana@undiksha.ac.id

## Abstrak
Hukum  organisasi  internasional  merupakan  suatu  kumpulan  peraturan  yang  harus  ditaati  di dalam melakukan perjanjian antara negara internasional. Salah satu perjanjian yang diatur yaitu perdagangan  internasional  dimana  dengan  adanya  organisasi  internasional  ini  membuat  laju perdagangan internasional dapat berjalan dengan stabil serta berjalan dengan baik. WTO ( World Trade  Organization ) merupakan  salah  satu  organisasi  yang  mengatur  tentang  perdagangan Internasional dimana berkat hal ini membuat perdagangan antar negara bisa lebih terbuka. Jadi keberadaan hukum organisasi internasional sangatlah penting dalam mengatur hubugan antara negara sebab dengan adanya organisai ini membuat terjalinnya hubungan yang erat antara negara nasional serta mencegah intensitas konflik negara nasional.
Kata Kunci : Hukum organisasi Internasional, Perdagangan internasional, WOT.

## Abstract
International  organizational  law  is  a  collection  of  rules  that  must  be  obeyed  in  making agreements between international countries. One of the regulated agreements is international trade  where  the  existence  of  this  international  organization  makes  the  rate  of  international trade run stably and well. WTO (World Trade Organization) is one of the organizations that regulates international trade where thanks to this it makes trade between countries more open. So the existence of international organizational law is very important in regulating relations between countries because the existence of  this organization makes close  relations  between national countries and prevents the intensity of national state conflicts.
Keywords : International organization law, International trade, WOT.

## PENDAHULUAN
Negara merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu (seseorang) yang mendiami  suatu  wilayah  dimana  di  dalamnya  dipimpin  oleh  lembaga  kepemerintahan,  serta terdapat  peraturan-peraturan  yang  berlaku  untuk  masyarakatnya  dalam  mengatur  tingkah lakunya. Adapun pemahaman mengenai  negara  menurut  para ahli seperti  yang di  ungkapkan oleh aristoteles, dimana disini beliau berpendapan bahwa suatu negara dapat diartikan sebagai suatu  hal  yang  dapat  memberikan  hal  baik  bagi  manusia  atau  disebut the  best  life  possible dimana semua ini dapat tercapai melalui kekuasaan hukum. 1 Serta adapun pemahaman lainnya tentang negara yang mengataka bahwa negara merupakan sebuah organisai yang tinggal di suatu wilayah atau daerah tertentu. Jadi dari semua pemahaman mengenai negara dapat di simpulkan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bahwa  negara  adalah suatu  tempat  atau  wilayah  yang  ada  di  dunia,  dimana  wilayah  tersebut dihuni oleh sebuah organisasi atau sekelompok manusia. Serta di dalamnya terdapat beberapa sistem  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  lembaga-lembaga  kepemerintahan  yang  bertujuan untuk mengatur pola atau perilaku masyarakatnya, serta mengarahkan masyarakat yang ada di negara  tersebut  menjadi  lebih  baik,  sejahtera  serta  memberikan  rasa  aman  bagi  mereka  yang tinggal di wilayah tersebut.
Dalam hal ini suatu negara tidak bisa berjalan atau beroprasi sendiri, tetapi disini setiap negara  pasti  mereka  akan  memerlukan  bantuan  dari  negara  lain  di  dalam  segala  hal  yang menyangkut  tentang  kebutuhan  negara  tersebut.  Maka  dari  itu  setiap  negara  pasti  memiliki hubungan dengan negara lainnya, 2. dimana hubungan tersebut terdiri dari hubungan di bidang bidang  politik,  ekonomi,  pariwisata,  hingga  kerjasama  di  bidang  lingkungan  hidup. 2 Dengan adanya hubungan-hubungan antara negara tersebut menimbulkan beberapa dampak yang sangat baik atau positif, dimana dengan adanya hubungan ini membuat negara yang menjalin kerjasama itu dapat memenuhi kebutuhan yang di perlukan oleh negara tersebut, menjalin atau memperkuat hubungan  antara  negara  dengan  negara  lainnya.  Serta  memperbesar  kemungkinan didalam membuka  peluang  pasar  dari  segi  penjualan  produk-produk  yang  di  hasilkan  oleh  negara tersebut.  Serta  yang  lebih  penting  yaitu  negara  yang  memiliki  hubungan  di  dalam  hubungan kerja sama. Mereka bisa mengirim atau menerima bantuan tenaga kerja dari negara yang sedang di  ajak  melakukan  hubungan  kerja  sama.  Hal  ini  memberikan  dampak  yang  sangat menguntungkan sebab dengan adanya hal  ini membuat kebutuhan akan tenaga kerja di  suatu negara  yang  mengalami  kekurangan  tenaga  pekerjaan  dapat  terpenuhi,  sedangkan  sebaliknya negara  yang  kekurangan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakatnya,  sekarang  mereka  bisa memiliki  pekerjaan.  Tetapi  dibalik  keunggulan  yang  disebabkan  dari  hubungan  kerjasama antara negara, terdapat beberapa kelemahan yang dimana itu bisa mengarah negatif dan nantinya bisa merugikan negara. Seperti salah satunya yaitu memberikan dampak ketergantungan kepada negara lain, jadi disini jika suatu negara melakukan hubungan kerjasama secara terus menerus atau  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama  dibidang  perdagangan atau  ekspor impor  barang. Tetapi secara tiba-tiba negara itu berhenti melakukan hubungan kerjasama, maka mereka akan mengalami kesulitan sebab tidak bisa memenuhi kebutuhan di negara tersebut, karena barang yang mereka perlukan tidak ada di dalam negaranya melainkan ada di negara lain. Jadi dari hal itu ditakutkan akan menganggu sistem pengoprasian di negara itu, baik dari sistem prekonomian atau pendidikan dan lainnya. Berikutnya adanya persaingan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dimana hal ini dapat diartikan bahwa. Adanya perbandingan atau persaingan  yang terjadi antara TKA dengan tenaga kerja lokal dimana hal ini dapat membuat masyarakat  yang ada di negara tersebut banyak yang menganggur karena tidak mendapat pekerjaan. 3
Sebaliknya jika suatu negara mengirim tenaga kerja ke luar negeri terlalu banyak, maka ditakutkan negara tersebut yang nantinya memiliki banyak tenaga kerja lama-kelamaan mereka akan kekurangan tenaga kerja. Serta tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri rentan mengalami kekerasan  fisik  hingga  seksual.  Seperti  halnya  di  negara  Indonesia  yang  dimana  mereka mengirim  TKI  kepada  negara,  malaysia  yang  bekerja  dimana  mereka  sering  mendapatkan perlakukan  yang tidak menyenangkan, seperti halnya kekerasan fisik  serta pelecehan seksual (pemerkosaan)  yang dilakukan oleh majikan mereka. 4 Dalam kerjsama  yang dilakukan oleh
2 Hasanah, L., "Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia” 2019, Hal 2.
sebagian  negara  tersebut  semua  hal  itu  diatur  melalui  hukum  organisasi  internasional,  secara umum hukum organisasi internasional merupakan suatu perkumpulan aturan yang dimana dibuat
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
atau  dirancang  oleh  beberapa  negara  dan  pastinya  sudah  mendapatkan  persetujuan  dari para anggotanya.  Perlu  diketahui  juga  bahwa  hukum  organisasi  internasional  ini  berisikan  suatu serangkaiyan  peraturan  yang  telah  disususn  dan  ditetapkan  oleh  para  anggotanya  memiliki maksud tersendiri dimana memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bersama dari masing-masing negara serta mensejahterakan negara, melalui kerjasama antara anggotanya atau negara tersebut. Adapun  pemahaman  mengenai  hukum  organisasi  internasional  ini  menurtu  para  ahli  dimana seperti  yang  dikemukakan  oleh  D.W  Bowett  dimana  disini  beliau  berpendapat  bahwa  suatu organisaisi internasional merupakan serangkaiyan dari suatu perjanjian-perjanjian yang telah di setujui oleh oleh para anggotanya, dimana mereka akan saling memberikan suatu subsidi devisa negara dimana hal itu diberikan langsung melalui beberapa cara seperti teknologi serta di bidang ekonomi.  Beliau  juga  menambahkan  bahwa  kerjasama  ini  memiliki  beberapa  siat  diantaranya yaitu kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral. Sedangkan adapun pemahaman yang hampir serupa  yang  dikemukakan  oleh  Pariere Mandalangi  dimana  disini  beliau  berpendapat  bahwa organisasi  internasional  ini  memiliki  arti bahwa  suatu  negara-negara  yang  melakukan  sebuah perjanjian  yang  dilakukan  secara  tertulis  dimana  melalui  serangkaiyan  acaara  formal  dan menciptakan suuatu kesepakatan kerjasama antara negara.
Jadi  dari  semua  pemahaman  mengenai  hukum  organisasi  internasional  ini  yang dikemukakan  oleh  beberapa  para  doktrin  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  organisai internasional merupakan suatu peraturan yang mengatur perjanjian-perjanjian anatara negara- negara  yang  dimana  nanti  mereka  akan  memberikan  atau  saling  membantu  satu  sama  lain dengan cara memberikan subsidi devisa negara dalam bentuk teknologi serta ekonomi. Salah satu contoh dari organisasi internasional yaitu seperti WOT ( World Trade Organization ) dimana memiliki fungsi untuk memperlaju perdagangan yanga ada di dunia. 5 Organisasi internasional ini juga memiliki dua sifat kerja sama dimana sifat kerjasama tersebut diantaranya yaitu kerjasama bilateral  dan  kerjasama  multilateral,  dimana  dengan  adanya  perjanjian  yang  dilakukan  oleh negara-negara tersebut membuat tercapainya tujuan negara tersebut yaitu mencukupi kebutuhan yang  diperlukan  oleh  masing-masing  negara.  Keberadaan  hukum  organisasi  internasional  ini sangatlah berperan penting sebab, dengan adanya organisasi tersebut membuat negara-negara yang ingin melakukan sebuah kerjasama dapat terlaksanakan dengan baik dan sempurna sesuai dengan  apa  yang  diharapkan.  Seperti  halnya  di  dalam  mengatur  perjanjian-perjanjian perdagangan  internasional, dimana disini  organisai internasional  yang berperan  sebagai WOT atau  yang  disebut  dengan World  Trade  Organization. Merupakan  suatu  sistem  organisasi  di rancang atau di bentuk oleh pemerintah dimana memiliki fungsi sebagai mengatur tentang suatu perdagangan  yang dilakukan oleh negara-negara internasional, organisasi ini memiliki fungsi seperti menjadi salah satu faktor terpenting serta hal  yang mendukung di  dalam menjalankan perdagangan nasional, dapat menyelesaikan suatu permasalaha atau sengketa yang berhubungan dengan  perdagangan internasional  serta  dapat  membantu  meninjau  atau  mengurus  tentang kebijakan  dan  peraturan  yang  mestinya  di  khususkan  untuk  kebijakan  yang  ada  di  dalam perdagangan  internasional  yang  dilakukan  antara  negara-negara  yang  menjadi  anggota  atau tergabung  dalam  organisasi  tersebut. 6 Jadi  sudah  sangat  jelas  bahwa  keberadaan  hukum organisasi internasional ini sangat
5 Sulaiman, Y., "ORGANISASI INTERNASIONAL DAN BARGAINING THEORY”,
2009, Hal:2.
6 Kurniawardhani, A. B., “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)”, 2021, Hal 3-4.
lah  penting  karena  dengan  adanya  organisasi  ini  membuat  hubungan  serta  kerjasama  antara negara-negara internasional dapat terjalin dengan baik dan pastinya dapat meperkuat hubungan antara negara terebut. dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai  “kedudukan  hukum  organisasi  internasional  di  dalam  mengatur  sistem  perjanjian perdagangan internasional”.

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitan kepustakaan, dimana melalui  metode  penelitian  ini.  Penulis  mendapatkan  materi  atau  bahan-bahan  yang  dipakai untuk  menyelesaikan arikel  ini, dengan  cara mengumpulkan atau menelaah beberapa sumber data yang berasal dari buku,jurnal serta pendapat dari doktron-dokrin yang berhubungan dengan asas-asas  atau  materi  tentang  hukum  organisasi  internasional  yang dimana  disini  organisasi tersebut memiliki peran di dalam mengatur perjanjian serta perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  organisasi  internasional  merupakan  peraturan  yang  berlaku  bagi  beberapa negara dimana peraturan tersebut telah di setujui oleh beberapa negara, untuk dilaksanakan di dalam  melakukan  suatu  perjanjian.  Hukum  organisasi  internasional  pada  prinsipnya  dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang menjadi suatu tempat, dalam melaksanakan timbal balik yang diberikan kepada negara yang melakukan perjanjian kerjasama dimana kegiatan tersebut dilakukan  secara  berkala.  Adapun  pemahaman  mengenai  hukum  organisasi  internasiona  dari beberapa  doktrin  yang  dimana  mereka  memiliki  pendapat  yang  berbeda  sesuai  dengan keyakinannya,  seperti  yang  di  uangkapkan  oleh  Dr.  Boer  Mauna  disini  beliau  mengatakan bahwa hukum organisasi internasional merupakan suatu perkumpulan peraturan yang dipakai untuk mengatur suatu perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah merdeka serta berdaulat, serta memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama yang sudah di sepakati melalui perhimpunan tersebut.
Hukum organissi internasional merupakan suatu hukum yang sangat penting bagi sebuah negara  yang  ingin  melakukan  suatu  hubungan  kerjasama  dengan  negara  lain,  sebab  hukum inilah yang nanti menjadi jembatan penghubung dari kedua negara tersebut di dalam melakukan sebuah  perjanjian.  Maka  dari  itu  jika  tidak  ada  sebuah  hukum  atau  peraturan  yang mengatur jalannya sebuah perjanjian tersebut, maka dikawatirkan akan terjadi kecurangan serta kerugian yang bisa diterima oleh salah satu negara dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut. PBB sebagai  salah  satu  organisasi  internasional  yang  mengatur  jalannya  sebuah  kerjasama  atau hubungan internasional ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Seperti halnya PBB mampu mengadakan  kontrak  serta  menjalankan  acara  yang  berkaitan  dengan  hukum  dimana  dengan adanya hal ini membuat PBB memiliki personalitas hukum didalam hukum internsional. 7 Salah satu  perjanjian  yang  dilakukan  di  dalam  hubunagn  kerjasama  internasional  yaitu  seperti kerjasama perdaganagn internasional yang di atur di dalam WOT (World Trade Organization) dimana dengan adanya organisasi yang dibuat oleh pemerintah ini dapat mempermudah negara- negara  didalam  melakukan  perdagangan  internasional.  Suatu  kegiatan  perdaganagn internasional  yang  dilakukan  oleh  beberapa  negara  merupakan  suatu  hal  yang  dapat menguntungkan  bagi  negara  tersebut,  sebab  dengan  adanya  perdagangan  itu  membuat perkembangan  perekonominan  di  dalam  negara  tersebut  dapat  terbantu  melalui ekspor  impor barang serta tenaga kerja dan lainnya.
Selain  WOT,  terdapat  juga  beberapa  organisasi  internasional  lainnya  yang  mengatur perdagangan internasional seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 1947 dan mulai beroprasi pada tahun 1948, dimana lembaga ini memiliki fungsi sebagai suatu sistem yang mengatur mengenai sistem perdagangan. Organisasi ini muncul dan beroprasi sebelum adanya WOT, dimana tujuan beroprasinya organisasi ini yaitu untuk memperbaiki sistem perekonomian negara Internasional yang dimana dinyatakan sempat mengalami  kehancuran  yang  diakibatkan  oleh  perang  dunia  kedua. 8 Setelah  perekonomian negara internasional cukup membaik, organisasi GATT ini diganti oleh organisasi WOT dimana setelah pergantian peraturan tersebut membawa beberapa dampak yang sangat besar bagi negara nasional. Sebab didalam cakupan WOT ini peraturan mengenai perdagangan internasional dapat diatur secara ringkas serta lebih fleksibel. Serta cakupannya sangat luas seperti mengatur tentang perdgangan  jasa,  hak  kekayaan  intelektual  serta  penanaman  modal.  Bukan  hanya  itu  saja perdagangan internasional yang diatur melalui organisasi WOT ini, juga mengurus tentang suatu peninjauwan  mengenai  perdaganagn  yang  dilakukan  berdasarkan  mekanisme  peninjauwan kebijakan. Serta di dalam hal ini organisasi ini juga telah bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional  atau  yang  disingkat  dengan  (IMF) serta  badan  atau  organisasi  lainnya  yang berafiliasi, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh negara internasional khususnya perjanjian perdagangan  yang  dimana  diatur  oleh  WOT  ini  sangatlah  dijaga  ketat,  sebab  jika  ada  suatu negara yang melanggar perjanjian yang telah ada atau telah disepakati maka negara tersebut bisa dikenakan  sanksi  atau  hukuman  yang  diakibatkan  dari  pelanggaran-pelanggaran  yang  telah dilanggar di dalam perjanjian tersebut.
Agar semua negara yang bergabung di dalam organisasi tersebut dapat mematuhi atau menuruti peraturan-peraturan yang sudah ada, disini WOT memiliki beberapa alat dan sistem yang dipakai didalam memaksa para anggotanya tersebut, sehingga mereka harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan itu. Dari semua peran serta tujuan di dirikannya organisasi WOT ini di dalam mengatur perjanjian perdagangan internasional, maka hal ini menjadikan WOT ini sebagai suatu organisasi yang dibuat oleh pemerintahan sebagai salah satu tempat yang dipakai sebagai tempat diskusi yang dimana dipakai di masa depan dalam menentukan perjanjian multilateral. Hal ini disebabkan  karena  disamping  memberikan  dampak  yang  positif  dan  memberi beberapa poin yang baik, WOT menjadi salah satu faktor pendorong dari tercapainya suatu perdamaiyan dunia. Bukan hanya itu saja disini juga WOT dapat menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh sebagian negara dan yang paling penting yaitu WOT dijadikan forum diskusi sebagai hal untuk menentukan perjanjian multilateral sebab sistem yang ada di WOT tersebut sangat sesuai dengan sistem yang terdapat didalam perjanjian multilateral.
Dari hal tersebut  membuat laju perdagangan antara negara menjadi  lebih  mudah dan lebih cepat, jadi dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan sistem WOT ini secara serius serta penerapannya bisa dilakukan secara berkala. Maka hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya perdagangan  di  negara  nasional,  pasalanya  dari  pernyataan  diatas  membuktikan  bawah organisasi  yang  dirancang  oleh  pemerintah  yang  bernama  WOT  ini,  sangatlah  penting  sebab organisasi ini menjadi  salah satu faktor  pendorong  keberhasilan perdagangan dan menjadikan perdagangan internasional ini berjalan dengan lebih baik serta lebih efisien. Serta
8 Geraldi, A. R., & Widhi, L. P. P. N., “Personalitas Hukum World Trade Organization bagi Negara Berkembang terkait Sistem Perdagangan antar Negara, 2018, Hal:4-5.
membuat  sistem  perdagangan  menjadi  lebih  bersih  dan  terhindar  dari  praktir-prakitik  yang tidak benar.
Dalam  sistem  perdagangan  internasional  disini  negara  berperan  sebagai  suatu  subjek yang  ada  di  dalam  perdagangan  internasional  karena  disini  negara  dapat  membuat  suatu perjanjian serta kontrak perdagangan nasional serta bisa menjadi subjek hukum. 9 Secara umum disini  negara  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  wilayah  dimana  melaui  BUMN,  negara  disini bertugas  dalam  menyediakan  beberapa  benda  serta  jasa  yang  di  perjual  belikan  didalam perdagangan internasional tersebut. Tetapi disini barang serta jasa yang disediakan untuk dijual tidak sembarangan, melainkan harus  yang sudah memiliki kualitas bagus seta bermutu tinggi disini negara sebagai suatu subjek hukum dapat beralih menjadi hukum privat dimana dengan merubah  statusnya  tersebut  membuat  negara  dapat  melakukan  suatu  hubunga  keperdataan seperti halnya di dalam perjanjian sewa menyewa atau bisa dalam perjanjian jual beli didalam perdagangan internasonal.
Seperti yang terjadi di Indonesia dimana dengan perubahan status yang dilakukan oleh negara tersebut menjadi hukum privat membuat objek atau sumber kontak nasional dipindahkan kepada suatu badan usaha yang bernama PT BUMN, serta nantinya akan beralih kepada hukum perdata. Perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT merupakan suatu badan usaha yang sudah  memiliki  perlindungan  hukum  dimana  disini  di  dalam  pendirian  badan usaha  tersebut tertidi atas perjanjian serta modal yang digunakan yaitu berupa saham. 10 Dalam melaksanakan perdagangan internasional ini PT yang berperan sebagai fungsi pembeli (buyer) didalam hal ini, biasanya  hanya  berpatokan  kepada  sebuah  kontrak  perdagangan  internasional. Badan  usaha perseroan  terbatasn  yang  bergerak  di  dalam  perdagangan  internasional  yang  didirikan  oleh negara Indonesia diantaranya seperti PT Kimia Farma Tbk, Pt Kereta Api Indonesia, PT BNI Tbk dan terakhir PT Garuda Indonesia. Menurut doktrin atas nama Profesor Aleksander Goldstajn mengatakan bahwa beliau disini menafsirkan di dalam perdagangan internasional ini, terdapat beberapa  prinsip  yang  dikatakan  menjurus  kearah  mendasar  kepada sistem  perdagangan internasional yang diatur melalui kontrak. Jadi disini dapat ditarik kesimpulan bawha negara- negara yang mempossisiskan dirinya sebagai suatu subjek di dalam perdagangan internasional, dalam  konteksnya  disini  sebagai  buyer  (pembeli)  mereka  memiliki kebebasan  di  dalam  hal merujuk kepada sebuah kebebasan dalam membuat kontrak-kontrak dagang, dengan memakai sistem yang ada didalam hukum perdagangan internasional.
Dalam  berlakunya  kegiatan  perdagangan  internasional  yang  anggotanya  terdiri  dari beberapa  negara  ada  saja  pihak-pihak  atau  negara  yang  berbuat  curang,  walaupun  di  dalam sistem  perdagangan  internasional  yang  diatur  di  dalam  WOT  ini  sudah  memiliki  sistem keamanan  yang  sangat  ketat  didalam  menjalankan  peraturannya.  Ternyata  masih  saja  ada negara-negara  yang ingin  bermain  curang. Seperti halnya kecurangan dalam hal unfair trade practices atau  sering  disebut  praktek  dumping  dimana  dalam  praktek  ini  negara  yang mengekspor barang untuk di jual ke negara lain mereka menjualnya dengan harga lebih rendah dari  harga  di  negerinya  sendiri.  Dari  hal  ini  membuat  rugi  bagi  suatu  negara  import  karena dengan hal itu dapat merusak pasar dan harga nilai jual dari barang tersebut. Bukan hanya itu terkadang adapun pihak-pihak yang tidak mampu memenuhi persyarakat yang sudah di
9 Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T., “Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, 2021, Hal:9.
sepakati,  dalam  memenuhi  kewajibannya  kepada  pihak  yang  sudah  disepakati  melakukan perjanjian  perdagangan  internasional.  Seperti  misalnya  ketidak  sesuaiyan  pengiriman  barang yang  akan  dikirim  kenegara  tersebut.  Dalam  menyikapi  hal  ini  organisasi  WOT  sangat  sulit untuk menyelesaikan permaslahan ini, sebab mereka bingung memilih sistem hukum mana yang akan  dipakai  didalam  menyelesaikan  permasalahan  perselisian  ini,  sebab  dari  kedua  negara tersebut  mereka  menggunakan  sistem-sistem  hukum  yang  berbeda-beda  serta  latarbelakan penafsiran hukum dari para ahli yang berbeda-beda juga. Jadi disini organisasi WOT di dalam menyelesaikan  perselisian  perdagangan  internasional  ini  mereka  harus  berhati- hati  didalam memilih  sistem  hukum  karena  jika  tidak,  permasalahan  ini  tidak  akan  selesai  dan ditakutkan malah makin membesar dan ditakutkan akan berdampak kepada pihak lainnya.
Sedangkan di dalam menyelesaikan permaslahan mengenai unfair trade practices disini organisasi internasional yang berperan sebagai WOT memilih jalan melalui pengadilan nasional dan internasional. 11 Penyelesaiyan permasalahan  melalui pengadilan ini dilakukan  sebab dari penyelesaiyan-penyelesaiyan  yang  sudah  diberikan  didalam  menyelesaikan  permasalahan tersebut, tidak satupun dapat menyelesaikan atau tidak berhasil. Tetapi di dalam hal ini jika ingin menyelesaikan  permaslahan  tersebut  melalui  jalur  pengadilan  disini  haruslah terlebih  dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak atau negara tersebut. Seperti misalnya dimana dalam penyelesaiyan  permasalah  ini  kedua  negara  tersebut  merka  harus  sepakat  menyerahkan permasalahan  perdagangan  yang  mereka  lakukan  ini  kepada  pihak  pengadilan  internasional, kedua  negara  tersebut  dapat  menyerahkan  persengektaan  perdagangan  ini  melalui  salah  satu badan peradilan yang khusus menangani persengketaan dagang didalam organisasi internasional dimana diantanya seperti organisasi WOT. Tetapi disini WOT sendiri tidak menangani seluruh persengketaan  mengenai  perdagangan  internasional  dari  seluruh  negara  di  dunia,  melainkan disini  WOT  hanya  mengurus  permaslahan  perdagangan  antara  negara-negara  anggota  WOT saja. Tetapi. jika dari kedua negara setuju, maka proses pengadilan ini bisa dilakukan. Tetapi jika dari  salah  satu  pihak  tidak sepakat  maka  proses  pengadilan  internasional  ini  tidak  dapat dilakukan, sebab jika dipaksakan dilakukan  akan  menyebabkan  ketidak  seimbangan  di  dalam sistem  mekanisme  hukum  yang  ada  di  kedua  negara  tersebut  dan  nantinya  penyelesaiyan permasalahan tersebut tidak akan ada hasilnya.
Jadi dari semua pernyataan diatas mengenai perdagangan internasional yang dilakukan oleh  para  anggota-anggota  yang  tergabung  di  dalam  organisasi  internasional  tersebut, merupakan  suatu  hal  yang  sangat  baik  dan  dapat  berdampak  positif  sebab  dengan  adanya perdagangan  internasional  ini  memberikan  beberapa  dampak.  Seperti  halnya  dapat  membuat laju perekonomian di negara-negara tersebut lebih maju serta dapat mempererat hubungan dari negara  itu.  Semua  ini  disebabkan  karena  seringnya  melakukan  hubungan  kerjasama  berupa perdagangan  internasional,  tetapi  adapun  beberapa  sisi  negatif  yang  dapat  ditimbulkan  dari kegiatan ini. Seperti ketergantunagn terhadap negara lain serta pasti saja terdapat kecurangan- kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  negara  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  hal  ini meyebabkan dampak yang sangat buruk bahkan bisa menyebabkan kerugian. Maka dari itu di dalam  hubungan  kerjasama  perdagangan  internasional  tersebut  harus  diatur  melalui  hukum organisasi internasional, dimana di dalam hukum ini beisikan beberapa peraturan yang berlaku bagi  negara  anggota-anggota  yang  bergabung  didalamnya.  Salah  satu  sistem  organisasi internasional yang fokus mengatur jalannya sistem perdagangan nasional ini yaitu adalah World Trade Organization atau  yang disingkat dengan julukan WOT, dengan adanya organisasi  ini mempermudah negara-negara didalam melakukan perdagangan. Sebab dengan
11 Ridlwan, Z., “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachter”, 2011, Hal:12.
adanya  organisasi  internasional  ini  membuat  para  negara  tersebut  merasa  aman  di  dalam melakukan  perdagangan  nasional  karena  sudah  diberikan  pengawasan  serta  peraturan- peraturan, diharapkan dengan adanya organisasi WOT ini dapat membuat sistem perdagangan dunia semangin membaik dan dapat mempererat hubungan antara negara-negara anggota yang tergabung di dalam organisasi internsional tersebut.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Hukum organisasi internasional merupakan suatu peraturan yang di berikan bagi setiap anggota negara yang bergabung di dalam organisasi tersebut, dimana disini peraturan ini sudah dipersetujui oleh masing-masing anggota. Dalam penerapannya hukum organisasi inernasional ini  mengatur  hubungan-hubungan  kerjasma  yang  dilakukan  oleh  negara  anggota,  salah  satu hubungan  kerjasama  tersebut  yaitu  dalam  kerjasama  perjanjian  perdagangan  internasional. Dalam hal ini negara-negara yang tergabung didalam sebuah organisasi mereka akan melakukan sebuah perjanjian perdagangan, antarnegara dimana disini mereka melakukan kegiatan ekspor dan impor barang yang pastinya mereka perlukan di dalam negara mereka. Dalam hal ini sangat memberikan dampak yang sangat bagus bagi negara-negara tersebut, sebab dengan adanya hal ini  dapat  membangun  perekonomian  negara  itu  menjadi  lebih  baik  serta  dapat  menciptakan perdamaiyan dunia dan masih banyak lagi. Dalam perjanjain perdagangan internasional ini, ada sebuah  organisasi  yang  berperan  penting  dalam  mengatur  hal  ini,  nama  organisasi  tersebut adalah  World  Trade  Organization  atau  yang  disingkat  dengan julukan  WOT , organisasi  ini merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan didalam mengatur perdagangan internasional dan berkat adanya organisasi ini membuat perdagangan internasional semakin membaik dan terbuka. Bukan hanya itu jika ada kecurangan-kecurangan yang  dilakukan  oleh  negara-negara  didalam melakukan  sebuah  perjanjian  perdagangan  internasional ini maka organisasi  inilah  yang siap memberikan sanksi atau hukuman ke negara yang bersikap curang tersebut.
Jadi  dari  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  organisasi  WOT  ini  sangatlah penting pasalnya dengan adanya organisasi ini, membuat negara-negara yang ingin melakukan sebuah perjanjian kerjasama perdagangan internasional dapat  melakukan hal  tersebut dengan aman dan tenang. Hal ini disebabkan karena sudah diberikan pengawasan oleh organisasi WOT ini.  perdagangan  internasional  Diharapkan  organisasi  ini  bia  terus  memberikan  perlindungan bagi  negara-negara  anggota  yang  ingin  melakukan  agar  hubungan-hubungan  antarnegara tersebut semakin erat dan bisa mencapai kedamaiyan antara negara-negara didunia.

## Saran
Dalam melakukan suatu hubunagn kerjasama perdaganagn internasional ini sebenarnya merupakan  cara  yang  sangat  baik  didalam  mempererat  hubungan  antara  negara,  serta  yang paling berpengaruh besar yaitu dapat menciptakan perdamaiyan dunia. Tapi disisi lain dalama melakukan  hubunga  kerjasama  tersebut  pasti  saja  ada  kendala-kendala  atau  perselisihan  di dalam  kerjasama  tersebut.  Maka  dari  itu  disini  dibuatlah  peraturan-peraturan  yang  megatur tentang  permasalahan  yang  menyangkut  tentang  persengektaan  internasional,  tetapi  sangat disayangkan  peraturan-peraturan  yang  dipakai  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut dirasa masih kurang efektif. Pasalnya masih  ada saja permasalahan-permasalahan  yang tidak terselesaikan dengan menggunaan sistem hukum  tersebut.  Jadi  disini di  dalam penyelesaiyan permaslaahan  ini  hukum  organisai  internasional,  harus  lebih  baik  lagi  agar  kedepannya  bisa menyelesaikan  semua  permasalahan  yang  menyangkut  tentang  organisasi  internasional sehingga  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  di  setiap  anggota  tersebut  dapat terselesaikan dengan cepat.

## DAFTARPUSTAKA
Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia. Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 1(1), 25-28.
Case: Coal Mining Industry). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 161-175.
Cornelesz,  A.  T.  P.  (2018).  Kedudukan  Organisasi  Internasional  Sebagai  Wadah  Kerjasama Antar  Negara  Menurut  Kajian  Hukum  Internasional.  LEX  ET  SOCIETATIS, 6(6).
Geraldi, A. R., & Widhi, L. P. P. N. (2018). Personalitas Hukum World Trade Organization bagi  Negara  Berkembang  terkait  Sistem  Perdagangan  antar  Negara.  Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(1), 1-17.
GROUP. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (2), 18-32.
Hartana,  H.  (2017).  PELAKSANAAN  AKUISISI  DI  SEKTOR  PERTAMBANGAN BATUBARA    DALAM    PELAKSANAAN    EKSPANSI    PERUSAHAAN
Hartana,  H.  (2017).  PROSES  MEMBENTUK  PERUSAHAAN  BARU  DALAM PELAKSANAAN  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DI  SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. Perspektif , 22 (2), 142-165.
Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRCTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study
Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector  Viewed  from  Indonesian  Laws  and  Regulations. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 520-526.
Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG  NO.  40  TAHUN  2007  TENTANG  PERSEROAN
Hasanah, L. (2019). Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan  Rendah  Karbon  di  Indonesia. Padjadjaran  Journal  of International Relations , 1 (2), 142-155.
Heriyanto,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  Yang  Menjadi Korban Kejahatan  Di Malaysia. Syiar Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum, 17(1), 98- 113.
Kasih,  D.  P.  D.,  Dharmawan,  N.  K.  S.,  Salain,  M.  S.  P.  D.,  &  Dwijayanthi,  P.  T.  (2021). Kedudukan  Negara  sebagai  Pembeli  dalam  Perspektif  Hukum  Perdagangan Internasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 354-369.
Kurniawardhani,  A.  B.  (2021).  Sejarah  Organisasi  Ekonomi  Internasional:  World  Trade Organization (WTO). Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah , 9 (1), 49- 53.
Linda,  B.  (2022).  Kajian  Hukum  Internasional  Terhadap  Negara  Yang  Melanggar  Prinsip- Prinsip Wto (World Trade Organization). Lex Privatum, 10(4).
Ridlwan,  Z.  (2011).  Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat. Fiat  Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2).
Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8(2).
Sulaiman,  Y.  (2009).  Organisasi  Internasional  Dan  Bargaining  Theory  (Studi  Kasus  Korea Utara dan Indonesia). Sociae Polites, 10(28).
TERBATAS. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 233-243.