## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2689/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur
Salmi Yuniar Bahri 1 , Abdul Khalik 2 , Martin Romiza 3
1,2,3 STIA Muhammadiyah Selong Article Info Abstract Article history: Received 08 Desember 2021 Publish 02 Januari 2022 Small  and  Medium  Enterprises  (SMEs)  are  one  of  the  pillars  of  the  domestic economy,  especially  for  village  government.  However,  they  often  do  not  get  good support  from  the  village  government.  Therefore,  the  government  must  involve  the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to increase the income of SMEs so  that  they  can  improve  the  village  economy.  Village-Owned  Enterprises  have become  a pillar  of  social  economy  (social  economy)  and  commercial  (commercial Institution) for people who want to manage and develop the potential and needs of villages to be used as business facilities in increasing village community income, as well  as  contributing  to  good  social  service  and  presentation.  Meanwhile,  as  a commercial  institution,  it  aims  to  seek  profit  through  offering  local  resources (goods and services) to the community. This research uses a qualitative descriptive approach  that  emphasizes  understanding  the  design  of  the  proposed  social phenomenon  approach  from  the  subject of  the  research  perspective.  This  research was conducted in Gerung Permai Village, Suralaga District, East Lombok Regency by  involving  BUMDes  Management  and  UKM  actors  as  sources  of  data  taken  by means  of  interviews  and  questionnaires.  The  results  of  the  research  are  that BUMDes  Gerung  Permai,  Suralaga  District,  East  Lombok  Regency  supports  the existence  of  SMEs  as  a  means  to  improve  the  community's  economy.  Therefore, BUMDes  plays  an  active  role  in  providing  assistance  to  SMEs  in  the  form  of savings and loans with only one percent interest.
Keywords: BUMDes Income Role
Small and Medium Enterprises.
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 08 Desember 2021 Publis 02 Januari 2022 Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di dalam negeri,  terlebih  bagi  pemerintahan  tingkat  desa.  Namun  keberadaannya  seringkali tidak  mendapatkan  dukungan  yang  baik  dari  pemerintah  desa.  Karena  itu, pemerintah  harusnya  melibatkan  keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) untuk  meningkatkan  pendapatan  pelaku  UKM  sehingga  dapat  berkontribusi  pada perekonomian  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  telah  menjadi  pilar  prekonomian sosial (social ecomic) dan komersial (comersial institution) bagi masayarakat yang ingin  mengelola  dan  mengembangkan  potensi  dan  kebutuhan  desa  untuk  dijadikan sarana usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta kontribusinya dalam  penyajian  dan  pelayanan  sosial  yang  baik.  Sedangkan  sebagai  lembaga komersial  bertujuan  mencari  keuntungan  melalui  penawaran  sumber  daya  lokal (barang dan jasa) ke masyarakat. Rancangan penelitian ini  menggunakan jenis dan pendekatan  deskriftif  Kualitatif  yang  ditekankan  pada  pemahaman  terhadap pendekatan fenomena sosial ditinjau dari prespektif subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan  di  Desa  Gerung  Permai  Kecamatan  Suralaga  Kabupaten  Lombok  Timur dengan melibatkan Pengurus BUMDes dan Pelaku UKM sebagai sumber data yang diambil  dengan  cara  wawancara  dan  kuisioner.  Hasil  dari  penelitian  adalah  bahwa BUMDes  Gerung  Permai  Kecamatan  Suralaga  Kabupaten  Lombok  Timur mendukung  keberadaan  UKM  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  Meningkatkan perekonomian  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  BUMDes  berperan  aktif  dalam memberikan  bantuan  kepada  Pelaku  UKM  dalam  bentuk  simpan  pinjam  dengan bunga pengembalian hanya satu persen.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Salmi Yuniar Bahri, STIA Muhammadiyah Selong Email: salmijuniar@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara berkembang terus menerus meningkatkan pembangunan diberbagai sektor,  mulai  dari  sektor  perekonomian,  sektor  pembangunan  daerah  terpencil  dan  sektor pendidikan. Amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia  diperjelas  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa  dalam  sidang  paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat    Republik  Indonesia  (DPR-RI) yang  berisi  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Undang-undang  ini menjadi  kemenangan  besar  bagi  bangsa,  sebab  Undang-Undang  ini  menjadi  bukti  ketegasan  dan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan sumber daya desa agar menjadi lebih kuat,  mandiri  dan  demokratis  sehinga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kokoh  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka ada harapan baru bagi bangsa dan masyarakat  dalam  memperbaiki  nasib  prekonomiannya  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang disebut  BUMDes  ini  menjadi  inovasi  penting  dan  layak  diapresiasi  ditengah  kondisi  dan  dalam waktu yang lama desa selalu ditinggalkan (Sahdan, 2005).
Badan  Usaha  Milik  Desa  telah  menjadi  pilar  prekonomian  sosial  (social  ecomic)  dan komersial  (comersial  institution)  bagi  masayarakat  yang  ingin  mengelola  dan  mengembangkan potensi  dan  kebutuhan  desa  untuk  dijadikan  sarana  usaha  dalam  meningkatkan  pendapatan masyarakat desa, serta kontribusinya dalam penyajian dan pelayanan sosial  yang baik. Sedangkan sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari  keuntungan  melalui  penawaran  sumber  daya  lokal (barang  dan  jasa)  ke  masyarakat.  Keberadaan  BUMDes  ini  diatur  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004 pasal 213 ayat (1) yang menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi  desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal  78-81 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 mengatur tentang  Badan Usaha Milik  Desa.  Keberadaan  BUMDes  diatur  dalam  Permendagri  nomor  39  tahun  2010  berfungsi sebagai mobilitas perekonomian desa, terutama dalam meningkat pendapatan masyarakat desa yang mengelola kegiatan usaha. Hal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi desa baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya terhadap kebutuhan masyarakat desa. Sehinggaakan terjadi  peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat  ekonomi desa dan mengurangi angka pengangguran (Dewi & Prasetyo, 2015).
Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah desa yang bergerak  dibidang  prekonomian  sebagai  wujud  serta  kiprah  pemerintah  kepada  masyarakat  desa untuk  terus  mengembangkan  dan  menggali  potensi  desa  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  serta mekanisme  pengelolaannya  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa.  Adanya BUMDes  ini  telah  menjadi  wadah  bagi  pelaku  usaha  kecil  menengah  (UKM)  untuk mengembangkan  usahanya.  Kerjasama  yang  baik  antara  BUMDes  dengan  UKM  harus  diberikan apresiasi  yang  tinggi.  Selama  ini  UKM  jarang  diperhatikan  oleh  desa  secara  finansial  meskipun pelaku UKM  telah memberikan dampak pendapatan terhadap masyarakat desa. UKM ini menjadi bagian penting bagi desa untuk terus diberikan peluang dalam mengembangkan potensi masyarakat desa. Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa harus memberikan pemahaman yang lebih baik
kepada  masyarakat  untuk  pentingnya  kegiatan  usaha  dalam  menopang  prekonomian  atau  tingkat pendapatan masyarakat desa (Arsyad, 2015).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran  BUMDes  dalam  memajukan perekonomian  di  desa.  Peran  BUMDes  sebagai  lembaga  resmi  desa  dalam  memberikan  bantuan kepada Pelaku UKM dalam meningkatkan pendapatannya. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam meningkatkan pendapatan UKM di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Peran
Indonesia sebagai negara berkembang terus menerus meningkatkan pembangunan diberbagai sektor,  mulai  dari  sektor  perekonomian,  sektor  pembangunan  daerah  terpencil  dan  sektor pendidikan. Amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia  diperjelas  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa  dalam  sidang  paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat    Republik  Indonesia  (DPR-RI) yang  berisi  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Undang-undang  ini menjadi  kemenangan  besar  bagi  bangsa,  sebab  Undang-Undang  ini  menjadi  bukti  ketegasan  dan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan sumber daya desa agar menjadi lebih kuat,  mandiri  dan  demokratis  sehinga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kokoh  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka ada harapan baru bagi bangsa dan masyarakat  dalam  memperbaiki  nasib  prekonomiannya  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang disebut  BUMDes  ini  menjadi  inovasi  penting  dan  layak  diapresiasi  ditengah  kondisi  dan  dalam waktu yang lama desa selalu ditinggalkan (Sahdan, 2005).
Badan  Usaha  Milik  Desa  telah  menjadi  pilar  prekonomian  sosial  (social  ecomic)  dan komersial  (comersial  institution)  bagi  masayarakat  yang  ingin  mengelola  dan  mengembangkan potensi  dan  kebutuhan  desa  untuk  dijadikan  sarana  usaha  dalam  meningkatkan  pendapatan masyarakat desa, serta kontribusinya dalam penyajian dan pelayanan sosial  yang baik. Sedangkan sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari  keuntungan  melalui  penawaran  sumber  daya  lokal (barang  dan  jasa)  ke  masyarakat.  Keberadaan  BUMDes  ini  diatur  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004 pasal 213 ayat (1) yang menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi  desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal  78-81 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 mengatur tentang  Badan Usaha Milik  Desa.  Keberadaan  BUMDes  diatur  dalam  Permendagri  nomor  39  tahun  2010  berfungsi sebagai mobilitas perekonomian desa, terutama dalam meningkat pendapatan masyarakat desa yang mengelola kegiatan usaha. Hal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi desa baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya terhadap kebutuhan masyarakat desa. Sehinggaakan terjadi  peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat  ekonomi desa dan mengurangi angka pengangguran (Dewi & Prasetyo, 2015).
Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah desa yang bergerak  dibidang  prekonomian  sebagai  wujud  serta  kiprah  pemerintah  kepada  masyarakat  desa untuk  terus  mengembangkan  dan  menggali  potensi  desa  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  serta mekanisme  pengelolaannya  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa.  Adanya BUMDes  ini  telah  menjadi  wadah  bagi  pelaku  usaha  kecil  menengah  (UKM)  untuk mengembangkan  usahanya.  Kerjasama  yang  baik  antara  BUMDes  dengan  UKM  harus  diberikan apresiasi  yang  tinggi.  Selama  ini  UKM  jarang  diperhatikan  oleh  desa  secara  finansial  meskipun pelaku UKM  telah memberikan dampak pendapatan terhadap masyarakat desa. UKM ini menjadi bagian penting bagi desa untuk terus diberikan peluang dalam mengembangkan potensi masyarakat
desa. Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa harus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada  masyarakat  untuk  pentingnya  kegiatan  usaha  dalam  menopang  prekonomian  atau  tingkat pendapatan masyarakat desa (Arsyad, 2015).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran  BUMDes  dalam  memajukan perekonomian  di  desa.  Peran  BUMDes  sebagai  lembaga  resmi  desa  dalam  memberikan  bantuan kepada Pelaku UKM dalam meningkatkan pendapatannya. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam meningkatkan pendapatan UKM di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Permendagri  No.  39  Tahun  2010,  mendefinisikan  BUMDes  sebagai  usaha  desa  yang dibentuk  atau  didirikan  oleh  pemerintah  desa  yang  kepemilikan  modal  dan  pengelolaannya dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Selanjutnya,  sistem  pengelolaannya  dilaksakan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes juga diartikan  sebagai  lembaga  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang  pengelolaan  aset-aset  dan sumberdaya ekonomi dalam meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa. Definisi tersebut patut disematkan pada BUMDes sebagaimana dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari  potensi  atau  kekayaan  desa  baik  dalam  pengelolaan  aset,  jasa,  pelayanan  dan  usaha  lainnya untuk  dapat  dimanfaatkan  secara  langsung  oleh  masyarakat  desa  demi  menunjang  kesetabilan prekonomian masyarakat (Zulkarnain, 2015).
Tujuan  didirikannya  BUMDes  menurut  Purnomo  (2004)  adalah  :  (a)  untuk  meningkatkan peranan  masyarakat  desa  dalam  mengelola  sumber-sumber  pendapatan  lain  yang  sah,  (b) menumbuh kembangkan usaha disektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa, (c) menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa secara kecil-kecilan, (d) meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat yang sistem pengelolaan  permodalannya  dibantu  oleh  BUMDes,  dan  (e)  memberdayakan  masyarakat  dengan membuat  lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat  desa  yang  masih  menganggur.  Karena  pentingnya peran  BUMDes  dalam memajukan perekonomian desa, BUMDes diatur  dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No.72 Tahun 2005 tentang desa,  serta diperkuat dengan UU No.  6  Tahun  2014    pada  pasal  87  ayat  3  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pendirian  dan  regulasi yang harus dijalankan oleh BUMDes dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## Usaha Kecil Menengah (UKM)
Usaha  kecil  menengah  adalah  salah  satu  bagian  penting  dari  prekonomian  suatu  Negara maupun daerah yang dapat meningkatkan kinerja dari setiap orang baik secara ekonomi produktif, inovatif  dan  kreatif.  Usaha  kecil  menengah  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  lajunya  prekonomian masyarakat desa. Selain itu UKM juga sangat membantu negara dan daerah serta pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dengan adanya UKM  banyak  tercipta  unit-unit  kerja  baru  yang  menggunakan  tenaga-tenaga  baru  yang  dapat mendukung pendapatan rumah tangga (Tambunan, 2009).
Adapun  krakteristik  UKM  adalah  sebagai  berikut:  (a)  sistem  pembukaan  sangat  sederhana dan  cenderung  tidak  mengikuti  kaidah  administrasi  pembukaan  yang  standar,  (b)  margin  usaha yang  cenderung  tipis  mengingat  persaingan  yang  sangat  tinggi,  (c)  modal  yang  terbatas,  (d) pengalaman  manejerial  dalam  pengelolaan  masih  sangat  terbatas,  (e)  skala  ekonomi  yang  terlalu kecil, sehingga sulit  untuk  mengaharapkan, untuk mampu menekan biaya mencapai  titik efesiensi jangka  panjang,  (f)  kemampuan  pemasaran  dan  negosisasi  pada  pasar  sangat  terbatas,  dan  (g) kemampuan  untuk  memperoleh  sumber  dana  dari  pasar  modal  rendah,  mengingat  keterbatasan dalam sistem administrasinya (Anoraga, 2007).

## Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan UKM
BUMDes  sebagai  lembaga  usaha  pemerintah  desa  sudah  sangat  diakui  perannya  dalam meningkatkan  prekonomian  masyarakat  dan  desa,  sebab  lembaga  usaha  ini  memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat agar ikut serta dalam mengelola usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Manfaat dari usaha yang dilakukan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang mengelola dan melaksanakan serta menjalankan sistem usaha yang dibuat oleh BUMDes.
Menurut  Seyadi  (2003)  BUMDes  berperan  penting  dalam  pemberdayaan  perekonomian masyarakat.  Terdapat  beberapa  peran  BUMDes  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yaitu: (a)  pembangunan  dan  pengembangan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  desa  pada umumnya  untuk  meningakatkan  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosialnya,  (b)  berperan  secara  aktif dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan  manusia  dan  masyarakat,  (c)  memperkokoh perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan  perekonomian  Nasional  dengan BUMDes sebagai pondasinya, (d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat  desa,  dan  (e)  membantu  masyarakat  untuk  meningkatkan  pendapatan  mereka  secara langsung oleh hasil usaha yang dikelolanya.

## 3. METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian  ini  menggunakan  jenis  dan  pendekatan  deskriftif  kualitatif.  Pada penelitian ini lebih ditekankan pada pemahaman terhadap pendekatan fenomena sosial ditinjau dari prespektif subjek penelitian. Deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini  memfokuskan  perhatiannya  kepada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan  satuan- satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya  dengan  menggunakan  kebudayaan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan  untuk  memperoleh gambaran mengenai polapola yang berlaku.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Gerung  Permai  Kecamatan  Suralaga  Kabupaten  Lombok Timur  dengan  fokus  penelitian  terfokus  pada  peran  penting  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  dalam meningkatkan  pendapatan  UKM.  Adapun  data  didapatkan  melalui  teknik  wawancara  secara langsung  dengan  pengurus  BUMDes  setempat  dan  Pengurus  UKM  yang  mendapatkan  dana bantuan dari dana desa yang dikelola oleh BUMDes tersebut sebagai data primer. Selain itu, untuk melengkapi  data  dalam  penelitian  ini,  dilakukan  observasi  lapangan,  dan  mendokumentasikan setiap arsip, surat atau berupa photo kegiatan UKM dan BUMDes yang diperlukan dalam penelitian serta dokumen-dokumen  yag berhubungan dengan data penelitian ini  yang dipusatkan pada peran BUMDes di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur secara terlampir serta  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  BUMDes  dan  UKM  ini  sebagai  data sekunder.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mengingat  bahwa  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif,  maka  data  yang  diproleh  berbentuk  kata  atau  kalimat  dari  hasil  wawancara,  observasi serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai  merupakan  sumber  utama  dalam  penelitian  ini.  Sumber  data  ini  kemudian  oleh peneliti  dicatat  dengan  menggunakan  catatan  tertulis.  Bedasarkan  teknik  analisa  data  kualitatif, data-data  tersebut  dianalisa  selama  penelitian  berlangsung.  Data  yang  diproleh  dari  hasil wawancara,  observasi  lapangan  dan  kajian  pustaka  kemudian  dilakukan  kebentuk  tertulis  untuk mendapatkan  hasil  yang  kebih  valid.  Adapun  data  yang  berhasil  dikumpulkan  dikelola  menjadi sebuah kalimat yang merupakan hasil dari penelitian ini.
Hasil  wawancara  dengan  Ridwan  (2020)  menyatakan  bahwa  BUMDes  baru  dikenal  oleh masyarakat  desa  pada  tahun  2018  meski  BUMDes  di  Desa  Gerung  Permai  dibentuk  pada  tahun 2016,  namun  masih  banyak  yang  diperlukan  dalam  mengelolanya  seperti  adanya  Perdes  yang
merujuk  kepada  Perbub  yang    dibuat  oleh  pemerintah  terkait.  Sebab  BUMDes  didirikan  untuk menambah  ksejahteraan  masyarakat  desa  bukan  merugikan  desa  maupun  masyarakat  yang mengelolanya terutama dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga semua peraturan harus mengacu pada  peraturan  tertinggi,  mulai  dari  undang-undang,  peraturan  gubernur  dan  peraturan  bupati sebagai acuan dalam membuat perdes tentang BUMDes (Qadriadi, 2020).
Amrullah (2020) melanjutkan bahwa BUMDes Gerung Permai memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, terlebih bagi UKM yang baru memulai kegiatan usahanya  seperti  adanya  persiapan  modal  usaha  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  dengan ketentuan  dan  perjanjian  yang  berlaku.  BUMDes  Gerung  Pemai  tidak  mempersulit  masyarakat yang  ingin  menggunakan  modal  usahanya,  masyarakat  yang  ingin  melakukan  kegiatan  usaha  dan tidak  cukup  modal  maka  BUMDes  Gerung  Permai  mengatasi  hal  tersebut  dengan  memberikan modal  usaha  hanya  dengan  syarat  membawa  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga (KK).  BUMDes  Gerung  Permai  memiliki  peran  aktif  dalam  mempersiapkan  modal  usaha  secara mudah  dan  gampang  tanpa  berbelit-belit  dalam  bentuk  simpan  pinjam.Adapunjumlah  pinjaman yang  diberikan  kepada  masyarakat  tergantung  dari  modal  usaha  yang  mereka  butuhkan  selama modal yang ada di BUMDes masih mampu mengatasinya. BUMDes Gerung Permai hanya menarik 1 persen bunga pinjaman  yang diberikan kepada para Pelaku UKM  yang meminjam  modal  untuk mengembangkan usahanya (Intan, 2020).
Berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  kemandirian  desa  dalam  membangun wilayahnya, pemerintah  desa berhak membentuk suatu  lembaga usaha seperti Badan Usaha Milik Desa atau yang kita kenal dengan nama BUMDes. Upaya-upaya ini Kementerian Desa memberikan hak kepada pemerintah desa agar terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan masyarakat desa dalam  berbagai  sektor  khususnya  disektor  usaha.  Memang  sektor  usaha  menjadi  bagian  penting dalam  memajukan  tingkat  pendapatan  prekonomian  rakyat.  keberadaan  BUMDes  telah  menjadi momentum  berharga  bagi  masyarakat  untuk  mengubah  nasib  dalam  kehidupannya,  hal  ini dikarenakan BUMDes memberikan kesempatan bagi masyarakat  yang ingin mengembangkan atau membuka  kegiatan  usaha  kecilkecilan  atau  dikatakan  sebagai  home  industry,  sehingga  muncullah bibit-bibit  baru  dalam  kegaiatan  usaha  seperti  telah  terbentuknya  UKM  Mele  Maju  dan  UKM Taylor Siti (Ridwan, 2020).
Sampai  dengan  saat  ini,  terdapat  dua  UKM  yang  menjadi  binaan  dari  BUMDes  Gerung Permai,  yaitu  UKM  Mele  Maju  dan  UKM  Tayor  Siti.  Dari  hasil  wawancara  dengan  kedua pimpinan  UKM  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  keberadaan  BUMDes  Gerung  Permai yang  memberikan  bantuan  berupa  simpan  pinjam  kepada  masyarakat  yang  berani  menyaingi keberadaan  bank  konvensional  telah  mampu  mengangkat  perekonomian  masyarakat  setempat. peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan Usaha Kecil Menengah sangat-sangat signifikan, karena  posisi  BUMDes  disini  dijadikan  sebagai  pemodal  yang  tingkat  persentase  pengembalian dana yang tidak tinggi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengelola dengan baik, serta adanya  evaluasi  dan  monitoring  BUMDes  secara  berkala  yang  dilakukan  kepada  pihak  UKM  itu sendiri.
BUMDes sebagai lembaga usaha yang dimiliki oleh desa telah mampu mengangkat martabat dari  setiap  orang  yang  ingin  melakukan  kegiatan  usaha.  Secara  starata  sosial  kehidupan  ekonomi masyarakat akan terus meningkat bila tingkat pendpatan mereka dibidang usaha terus berkembang, dan akhirnya tingkat kemandirian masyarakat akan terus terpacu dengan adanya pendapatan mereka yang  secara  nyata,  serta  akan  berkurangnya  angka  penggangguran  ditingkat  pedesaan  tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pancasila dan amanat UUD 1945 pada alinea ke-5  yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tabel.1  Perbandingan  Pendapatan  Usaha  Kecil  Menengah  Sebelum  dan  Sesudah  Adanya BUMDes
N o Nama UKM Indikator Pendapatan Sebelum Adanya BUMDes Indikator Pendapatan Sesudah Adanya BUMDes Modal Usaha Pegawai Jam Kerja Pendap atan Modal Usaha Pegawai Jam Kerja Penda patan 1 UKM Mele Maju 3 jt 2 orang 5 jam /hari 2 jt /bulan 10 jt 5-6 orang 10jam /hari 5-7  jt /bulan 2 UKM Taylor Siti 2 jt 1 orang 3 jam /hari 1-1,5 jt/bulan 8 jt 5-6 orang 8 jam /hari 4-5 jt /bulan
Jelas  bahwa  tabel  diatas  memberikan  gambaran  atas  peran  aktif  BUMDes  yang  begitu signifikan  terhadap  majunya  prekonomian  rakyat,  sehingga  BUMDes  yang  merupakan  lembaga usaha  yang  dimiliki  desa  sangat  diperlukan  perannya  terus  menerus  dalam  menopang  kehidupan ekonomi masyarakat.
BUMDes  sebagai  lembaga  usaha  desa  telah  mampu  memberikan  dukungan  kepada masyarakat  akan  pentingnya  untuk  terus  melakukan  kegiatan  usaha,  karena  sektor  prekonomian desa  menjadi  lumbung  prekonomian  nasional.  Ada  beberapa  faktor  pendukung  BUMDes  dalam meningkatkan pendapatan UKM, Diantaranya adalah : SDM yang memadai untuk mengelola setiap administrasi  keuangan  yang  ada  di  BUMDes  Gerung  Permai,  BUMDes  dengan  dana  yang didapatkan  dari  desa  dapat  sebagai  lembaga  pemodal  di  UKM.  Namun,  sebagai  lembaga pemerintahan,  BUMDes  harus  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  untuk memastikan setiap program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.
Selain faktor pendukung BUMDes dalam Meningkatkan  pendapatan UKM di desa Gerung Permai  Kecamatan  Suralaga  Kabupaten  Lombok  Timur,  terdapat  juga  faktor  penghambatnya, diantaranya  adalah  (a)  kurangnya  modal  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  desa  Gerung  Permai Kecamatan  Suralaga,  (b)  kurangnya  keterampilan  dan  kecakapan  sumber  daya  manusia  dalam kepenggurusan BUMDes, (c) manajemen  kelembagaan  yang masih berjalan  dengan kurang baik seperti perencanaan dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dengan maksimal,  dan  (d)  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  BUMDes  dan  masih  minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Peran  BUMDes  dalam  meningkatkan  Pendapatan  UKM  telah  terealisasi  dengan  adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, BUMDes dalam meningkatkan pendapatan UKM di Desa Gerung  Permai  Kecamatan  Suralaga  Kabupaten  Lombok  Timur  terdiri  dari  2  UKM  binaan  yaitu; UKM  Mele  Maju  (bergerak  dibidang  pembuatan  tahu  dan  tempe),  UKM  Taylor  Siti  (bergerak dibidang  penjahit).  BUMDes  Gerung  Permai  memiliki  peran  aktif  dalam  membina  kelompok usaha.  Selain  itu  BUMDes  juga  berperan  dalam  pembangunan  dan  pengembangan  potensi  desa sebagai ajang usaha yang dilakukan pihak untuk memajukan desanya.
Adapun  sebagai  lembaga  desa  yang  berperan  aktif  membantu  UKM  untuk  modal  usaha berupa  uang  simpan  pinjam,  ada  beberapa  faktor  pendukung  yang  dapat  di  mendorong  BUMDes dalam  Meningkatkan  pendapatan  UKM,  tersedianya  SDM  yang  memadai,  dan  adanya  dana  dari desa yang dapat dikelola secara professional oleh pengurus untuk dapat mengembangkan keuangan desa. Selain itu, terdapat faktor penghambat seperti manajemen  kelembagaan yang masih berjalan dengan  kurang  baik  dan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  BUMDes  serta  minimnya partisipasi  masyarakat  dalam  memajukan  unit  usaha  yang  dikelola  masyarakat.  Pada  akhirnya, diakui  bahwa  Penelitian  ini  sangat  terbatas  karena  hanya  mengambil  satu  desa  sebagai  objek Penelitian,  dimasa  depan  diharapkan  peneliti  mengguanakan  lebih  banyak  objek  dan  Metodologi penelitian campuran sehingga mendapatkan hasil yang signifikan dan lebih lengkap.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahram,  T.,  Sargolzaei,  A.,  &  Sargolzae,  S.  (2017).  Blockchain  Technology  Innovations. Technology & Engineering Management Conference . Anoraga, P. (2007). Pengantar Bisnis, Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Dewi,  A.  S.,  &  Prasetyo,  N.  (2015).  Interpretasi  Bentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Media Hukum , 242-257. Purnomo.  (2004).  Pembangunan  Bumdes  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Makalah  PMD Lombok Timur . Raho,
Jakarta: Prestasi Pustaka. Teori sosiologi modern. ). 2007 . ( Sahdan, G. (2005). Menanggulangi Kemiskinan Desa. Ekonomi Rakyat . Seyadi.  (2003). Bumdes  Sebagai  Alternatif  Lembaga  Keuangan  Desa. Yogyakarta:  UPP  STM YKPN.
Soekanto, S. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
Tambunan, T. T. (2009). UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Zulkarnain,  R.  (2015).  Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  Pembangunan Perekonomian Desa. Ilmu Hukum .