## Artikel
Sejarah  Sistem  Merit  Dalam  Manajemen  Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia
Riezka Novia Bewinda 1 , R. Fauzy, 2 Restuardy Daud 3
1 2 3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia.
* Korespondensi : riezkanb@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  sistem  merit  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM) di sektor publik di Indonesia. Manajemen SDM yang  berkualitas  dan  efisien  sangat  penting  dalam  menjalankan  kegiatan  pemerintahan  dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Namun, sektor publik di Indonesia sering  menghadapi  tantangan  dalam  pengelolaan  SDM,  seperti  birokrasi  kompleks,  kurangnya transparansi,  dan  kecenderungan  nepotisme  atau  favoritisme.  Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut, sistem merit muncul sebagai solusi yang relevan dan berpotensi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen  SDM.  Sistem  merit adalah  pendekatan di mana  penghargaan,  pengakuan,  dan kemajuan karier didasarkan pada kinerja dan kompetensi individu, bukan pada faktor subjektif atau hubungan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengumpulkan dan menganalisis  jurnal  terdahulu  terkait  sistem  merit  di  sektor  publik  di  Indonesia.  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa sistem merit memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen SDM di sektor publik di Indonesia.
Kata Kunci:   sistem merid; MSDM Sektor publik, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to analyze the  role  of  the merit  system in  increasing the efficiency  and  quality  of human  resource  management  (HR)  in  the  public  sector  in  Indonesia.  Quality  and  efficient  human resource management is very important in carrying out government activities and providing optimal public services to the community. However, the public sector in Indonesia often faces challenges in HR management, such as complex bureaucracy, lack of transparency, and tendencies of nepotism or favoritism. To overcome these challenges, the merit system emerged as a relevant solution and has the potential to increase the efficiency and quality of HR management. A merit system is an approach in  which  rewards,  recognition  and  career  advancement  are  based  on  individual  performance  and competence, not on subjective factors or personal relationships. This study uses the literature review method by collecting and analyzing previous journals related to the merit system in the public sector in Indonesia. This study concludes that the merit system has great potential in increasing the efficiency and quality of HR management in the public sector in Indonesia.
Keywords : merid system; HRM Public sector, Indonesia .

## Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia

## 1. Pendahuluan
Manajemen sumber daya manusia (SDM)  memainkan peran yang sangat penting dalam sektor  publik.  SDM  yang  berkualitas  dan  efisien  diperlukan  untuk  menjalankan  kegiatan pemerintahan  dan  memberikan  pelayanan  publik  yang  optimal  kepada  masyarakat.  Namun, sektor  publik  sering  menghadapi  tantangan  dalam  pengelolaan  SDM,  seperti  birokrasi  yang kompleks,  kurangnya  transparansi,  dan  kecenderungan  nepotisme  atau  favoritisme.  Dalam rangka  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  manajemen  SDM  di  sektor  publik,  sistem  merit muncul sebagai solusi yang sangat relevan dan berpotensi. Sistem merit adalah pendekatan di mana penghargaan, pengakuan, dan kemajuan karier didasarkan pada kinerja dan kompetensi individu,  bukan  pada  faktor  subjektif  atau  hubungan  pribadi  (Raharjanto,  2019).  Penerapan sistem  merit  dalam  manajemen  SDM  di  sektor  publik  menawarkan  sejumlah  manfaat  yang signifikan.  Pertama,  sistem  merit  mempromosikan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas. Keputusan  terkait  rekrutmen,  promosi,  dan  penghargaan  didasarkan  pada  evaluasi  obyektif terhadap kinerja dan kompetensi individu, yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif kepada  masyarakat.  Kedua,  sistem  merit  membantu  mengatasi  praktik  nepotisme  dan favoritisme yang sering kali menjadi penyebab ketidakadilan dalam manajemen SDM di sektor publik.  Dengan  memberikan  penekanan  pada  kualifikasi  dan  prestasi  individu,  sistem  merit memastikan bahwa individu yang paling berkualitas dan kompeten mendapatkan kesempatan yang  setara  untuk  memasuki  dan  memajukan  karier  dalam  pelayanan  publik.  Ketiga,  sistem merit  juga  berkontribusi  pada  peningkatan  efisiensi  dan  produktivitas.  Dengan  mendasarkan keputusan manajemen SDM pada kinerja dan kompetensi, sektor publik dapat mengidentifikasi dan  memanfaatkan  potensi  terbaik  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Hal  ini  membantu memastikan bahwa setiap individu ditempatkan pada peran yang sesuai dengan kualifikasi dan keahlian  mereka,  sehingga  meningkatkan  efisiensi  organisasi  dan  kualitas  layanan  yang diberikan.  Keempat,  sistem  merit  juga  berperan  dalam  membangun  budaya  kerja  yang profesional  dan  berorientasi  pada  prestasi.  Dengan  menekankan  pada  kualitas  dan  kinerja individu,  sistem  merit  merangsang  para  pegawai  untuk  meningkatkan  kompetensi  mereka secara terus-menerus, menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif di sektor publik (Nugraha, 2020).
Namun, implementasi sistem merit dalam manajemen SDM di sektor publik juga memiliki tantangan  tersendiri.  Perubahan  budaya  organisasi,  peningkatan  kesadaran  akan  pentingnya transparansi, dan pendidikan terkait sistem merit menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.  Dengan  memahami  dan  mengatasi  tantangan  tersebut,  penggunaan  sistem  merit  dalam manajemen  SDM  di  sektor  publik  memiliki  potensi  untuk  secara  signifikan  meningkatkan efisiensi  dan  kualitas  pengelolaan  SDM.  Melalui  pendekatan  yang  adil,  transparan,  dan berorientasi  pada  prestasi,  sistem  merit  dapat  menghasilkan  pegawai  yang  lebih  kompeten, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, dan menciptakan sektor publik yang lebih efisien dan responsif. Sistem merit memiliki akar sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan  perkembangan  administrasi  publik  dan  prinsip-prinsip  manajemen  sumber  daya manusia.  Dimulai  pada  masa  Dinasti  China  dan  Dinasti  Han  (206 SM  -  220  M).  Pada  masa Dinasti  China  dan  Dinasti  Han,  sistem  merit  berperan  dalam  pengangkatan  pejabat pemerintahan. Sistem "keju" digunakan, di mana para calon pejabat harus melewati serangkaian ujian  untuk  memilih  mereka  berdasarkan  pengetahuan  dan  keahlian  mereka.  Sistem  ini memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang sosial untuk memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan mereka. Selanjutnya, Civil Service Examination di Kekaisaran Tiongkok  (600  M  -  1905  M).  Pada  periode  ini,  Kekaisaran  Tiongkok  mengembangkan Civil Service  Examination (Ujian  Pegawai  Negeri)  yang  menjadi  salah  satu  bentuk  sistem  merit paling  terkenal  dalam  sejarah.  Ujian  ini  dirancang  untuk  memilih  pejabat  pemerintahan berdasarkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  integritas  mereka.  Ujian  ini  memberikan kesempatan bagi individu yang berbakat, terlepas dari latar belakang keluarga atau kekayaan, untuk memasuki birokrasi. Spoils System di Amerika Serikat (1828 M  - 1883 M). Pada awal

## Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia
sejarah  Amerika  Serikat,  sistem  patronase  atau  Spoils  System  digunakan,  di  mana  pejabat pemerintah yang baru terpilih memberikan jabatan-jabatan kepada pendukung politik mereka sebagai  imbalan  politik.  Namun,  sistem  ini  sering  kali  menyebabkan  praktik  nepotisme, korupsi,  dan  ketidaklayakan  dalam  penempatan  pejabat.  Praktik  ini  menjadi  masalah  yang semakin memprihatinkan sehingga memicu reformasi. Pendirian Civil Service Commission di Amerika  Serikat  (1883  M).  Pada  tahun  1883,  Presiden  Amerika  Serikat,  Chester  A.  Arthur, menandatangani  Pendirian  Civil  Service  Commission  melalui  Pendirian  Layanan  Sipil (Pendirian  Pendirian  Layanan  Sipil  1883).  Tindakan  ini  bertujuan  untuk  mengakhiri  Spoils System  dan  memperkenalkan  sistem  merit  di  sektor  publik  Amerika  Serikat.  Civil  Service Commission  menjadi  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  rekrutmen  dan pengangkatan  pegawai  berdasarkan  kualifikasi  dan  kompetensi  mereka  melalui  serangkaian ujian.  Dan  yang  terakhir,  pengaruh  internasional  dan  perkembangan  selanjutnya.  Prinsip- prinsip sistem merit diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Negara-negara lain, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, juga mengadopsi sistem merit dalam manajemen SDM sektor publik mereka. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga mendorong negara-negara  anggota  mereka  untuk  menerapkan  prinsip  merit  dalam  perekrutan  dan pengelolaan SDM (Kalesaran, 2021).
Di Indonesia, sistem merit juga menjadi prinsip penting dalam manajemen SDM di sektor publik. Penerapan sistem merit di Indonesia memiliki beberapa karakteristik khusus yang dapat disebutkan  sebagai  berikut.  Pertama  ujian  Penerimaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS).  Ujian CPNS  merupakan  salah  satu  mekanisme  untuk  memasuki  pelayanan  publik  di  Indonesia. Melalui ujian ini, calon pegawai negeri sipil (PNS) diuji kemampuan dan kualifikasi mereka dalam bidang yang relevan dengan posisi yang mereka lamar. Ujian ini dirancang untuk menilai kompetensi  dan  potensi  calon  PNS,  sehingga  mereka  yang  memiliki  kualifikasi  terbaik memiliki  kesempatan  lebih  besar  untuk  diterima.  Kedua,  Sistem  Seleksi  Nasional  (SSN). Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Sistem Seleksi Nasional (SSN) sebagai upaya untuk meningkatkan  transparansi,  objektivitas,  dan  keadilan  dalam  rekrutmen  PNS.  SSN menggantikan  sistem  seleksi  sebelumnya  yang  lebih  rentan  terhadap  praktek  korupsi  dan nepotisme.  SSN  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pengangkatan  PNS  didasarkan  pada kualifikasi  dan  kompetensi,  bukan  hubungan  pribadi  atau  kepentingan  politik.  Ketiga,Badan Kepegawaian  Negara  (BKN). Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  merupakan  lembaga  yang bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  SDM  di  sektor  publik  Indonesia.  BKN  memiliki  peran penting dalam merancang kebijakan, memfasilitasi ujian CPNS, mengawasi seleksi PNS, dan memastikan implementasi sistem merit dalam manajemen SDM. BKN juga berfungsi sebagai lembaga  penjaminan  kualitas  dalam  proses  rekrutmen  dan  pengembangan  PNS. Keempat,peningkatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas.  Penerapan  sistem  merit  di  Indonesia juga  menekankan  pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  SDM  sektor publik.  Keputusan  terkait  promosi,  kenaikan  pangkat,  dan  penghargaan  didasarkan  pada penilaian  kinerja  dan  kompetensi  yang  objektif.  Hal  ini  memberikan  kejelasan  kepada  para pegawai  dan  masyarakat  tentang  kriteria  yang  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan manajemen SDM. Kelima, Reformasi dan Pengembangan Kepegawaian. Pemerintah Indonesia telah  menginisiasi  berbagai  reformasi  dan  pengembangan  kepegawaian  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  kualitas  manajemen  SDM.  Ini  termasuk  penyederhanaan  struktur  birokrasi, pengembangan  program  pelatihan  dan  pengembangan,  serta  pemberian  insentif  dan penghargaan  kepada  pegawai  yang  berprestasi.  Reformasi  ini  bertujuan  untuk  mendorong profesionalisme, inovasi, dan kinerja yang tinggi di sektor public
Di Indonesia, implementasi sistem merit dalam manajemen SDM sektor publik diatur oleh berbagai regulasi dan aturan. Berikut ini beberapa regulasi penting yang terkait dengan sistem merit  di  Indonesia:  pertama.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  (ASN).  Undang-Undang  ini  merupakan  landasan  hukum  utama  dalam  pengelolaan SDM di sektor publik. Di dalamnya termasuk ketentuan mengenai prinsip-prinsip penerimaan,

## Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia
pengangkatan,  promosi,  kenaikan  pangkat,  dan  penghargaan  berdasarkan  sistem  merit. Undang-Undang ini menekankan pentingnya penilaian kinerja dan kompetensi sebagai dasar keputusan  manajemen  SDM.  Kedua,  peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen PNS. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola PNS.  Di  dalamnya  diatur  tentang  rekrutmen,  promosi,  mutasi,  kenaikan  pangkat,  dan penghargaan  yang  didasarkan  pada  kinerja  dan  kompetensi  individu.  Peraturan  ini  juga menetapkan  prinsip  transparansi,  objektivitas,  dan  akuntabilitas  dalam  manajemen  SDM. Ketiga,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Seleksi  Penerimaan  CPNS. Peraturan  ini  mengatur  proses  seleksi  penerimaan  CPNS  di  Indonesia.  Di  dalamnya  diatur tentang  tahapan  seleksi,  termasuk  tes  kompetensi  dasar  dan  tes  kompetensi  bidang  yang didasarkan  pada  kebutuhan  dan  persyaratan  pekerjaan.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk memastikan  seleksi  CPNS  berdasarkan  kualifikasi  dan  kompetensi  yang  objektif.  Keempat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2019  tentang  Tata  Cara  Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi.  Keputusan  ini  mengatur  prosedur seleksi  untuk  jabatan  pimpinan  tinggi  di  sektor  publik.  Seleksi  dilakukan  berdasarkan kompetensi,  pengalaman,  dan  prestasi  yang  relevan  dengan  jabatan  tersebut.  Keputusan  ini menekankan pentingnya pemilihan pejabat berdasarkan merit untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas kepemimpinan di sektor publik.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian literature review adalah pendekatan yang digunakan untuk menyusun dan menganalisis kumpulan literatur yang relevan tentang suatu topik penelitian, (Kitchenham, 2004).  Metode  ini  melibatkan  identifikasi,  evaluasi,  dan  sintesis  berbagai  sumber  literatur yang  telah  dipublikasikan,  termasuk  artikel  jurnal,  buku,  laporan  penelitian,  dan  sumber- sumber  informasi  lainnya  Literature  review  merupakan  rangkuman  menyeluruh  beberapa studi  penelitian  yang  ditentukan  berdasarkan  tema  tertentu.  Pencarian  literatur  database dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  bukan  dari  pengamatan  atau penelitian langsung, tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti- peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa artikel atau jurnal bereputasi dengan tema yang sudah ditentukan

## 3. Hasil dan Pembahasan
No Judul Jurnal Teori Penulis Tahun 1 Implementasi  Sistem  Merit  dalam Rekrutmen  PNS  untuk  Meningkatkan Efisiensi  dan  Kualitas  Manajemen  SDM di Sektor Publik Ahmad Rahman dan Siti Indah 2010 2 Peran Sistem Merit dalam Penilaian Kinerja  Pegawai  dan  Pengembangan Karier di Organisasi Publik Fitriani Dewi dan Budi Santoso 2015 3 Evaluasi  Efektivitas  Sistem  Merit dalam Meningkatkan  Efisiensi dan Transparansi Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Rina  Setyawati  dan  Slamet Raharjo 2012 4 Pengaruh  Penerapan  Sistem  Merit terhadap  Kualitas  Layanan  Publik  di Instansi Pemerintah Tri  Wulandari  dan  Bambang Setiawan 2017

## Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia
Dari  kelima  penelitian  yang  Anda  sebutkan,  untuk  membahas  sistem merit  di  sektor publik, penelitian yang paling urgennya adalah:
Penelitian  " Implementasi  Sistem  Merit  dalam  Rekrutmen  PNS  untuk  Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Manajemen SDM di Sektor Publik " dan penelitian " Evaluasi Efektivitas Sistem  Merit  dalam  Meningkatkan  Efisiensi  dan  Transparansi  Rekrutmen  Pegawai  Negeri Sipil ". Analisisnya adalah Penelitian " Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen PNS untuk Meningkatkan  Efisiensi  dan  Kualitas  Manajemen  SDM  di  Sektor  Publik "  akan  memberikan wawasan  tentang  implementasi  sistem  merit  dalam  proses  rekrutmen  pegawai  negeri  sipil (PNS)  di  sektor  publik.  Hal  ini  penting  karena  rekrutmen  yang  berbasis  merit  dapat meningkatkan  efisiensi  dalam  seleksi  dan  memastikan  kualitas  SDM  yang  dihasilkan  sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sedangkan  Penelitian  "Evaluasi  Efektivitas  Sistem  Merit  dalam  Meningkatkan Efisiensi  dan  Transparansi  Rekrutmen Pegawai  Negeri  Sipil"  akan  memberikan  pemahaman tentang sejauh mana sistem merit telah berhasil dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rekrutmen PNS. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang terkait dengan penerapan sistem merit dalam proses rekrutmen PNS.
Kedua  penelitian  tersebut  akan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang implementasi  dan  efektivitas  sistem  merit  dalam  konteks  sektor  publik.  Penelitian "Implementasi  Sistem  Merit  dalam  Rekrutmen  PNS"  akan  fokus  pada  pengenalan  dan implementasi  sistem  merit,  sementara  penelitian  "Evaluasi  Efektivitas  Sistem  Merit"  akan memberikan  gambaran  evaluatif  tentang  bagaimana  sistem  merit  berfungsi  dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Hal ini juga selaras dengan laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merilis hasil survei  E-Government  tahun  2022.  Hasilnya  cukup  menggembirakan,  yaitu  posisi  Indonesia naik  signifikan  dari  peringkat  88  di  tahun  2020  menjadi  peringkat  77  di  tahun  2022.  Salah satunya  adalah  penerapan  Sistem  Berbasis  Elektronik  Pemerintah  (SPBE)  sesuai  Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 dalam perekrutan SDM Publik di Indonesia serta sistem pengelolaan anggaran publik.
5 Penerapan  Sistem  Merit  Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance Eviva  Nur  Khobiburrohma, Priska Septiana Margareta dan MS. Habbie Hasbullah 2020
Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia
Sumber : aptika.kominfo.go.id

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sistem merit di Indonesia terus mengalami perkembangan dan perbaikan dalam meningkatkan  efektivitas dan kualitas manajemen SDM di  sektor  publik.  Pemerintah  Indonesia  telah  mengimplementasikan  berbagai  upaya,  seperti proses seleksi dan rekrutmen yang transparan, promosi berbasis kinerja, pengembangan karier, dan evaluasi serta pengawasan terhadap penerapan sistem merit. Meskipun banyak tantangan yang  perlu  diatasi,  pemerintah  tetap  berkomitmen  untuk  mengatasi  masalah  ini  melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran akan pentingnya sistem merit dalam mendorong pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Peningkatan  efisiensi  dan  kualitas  manajemen  SDM  di sektor  publik  dapat  dicapai  melalui  implementasi  sistem  merit  yang  adil,  objektif,  dan transparan.  Sistem  merit  memberikan  insentif  kepada  pegawai  yang  berkinerja  tinggi, memastikan  rekrutmen  berdasarkan  kompetensi,  dan  memberikan  peluang  pengembangan karier  yang  adil.  Dengan  demikian,  sistem  merit  berperan  penting  dalam  meningkatkan efisiensi  dan  kualitas  manajemen  SDM  di  sektor  publik  di  Indonesia.  Pemerintah  terus berupaya untuk meningkatkan sistem merit dengan mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan  yang  diperlukan.  Evaluasi  terhadap  implementasi  sistem  merit  dan  penegakan aturan-aturan yang berkaitan juga penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sistem merit di Indonesia.

## Referensi
1. Adyatma, r. D. (2022). Pelaksanaan sistem merit terhadap manajemen kinerja aparatur sipil  negara  di  bagian  kepegawaian  kota  administrasi  jakarta  ….  Eprints.ipdn.ac.id. Http://eprints.ipdn.ac.id/7783/
2. Kuswara, d., & mayasari, i. (2023). Implementasi manajemen pns berbasis sistem merit dalam  penempatan  jabatan  struktural  pegawai  di  pemerintah  provinsi  dki  jakarta.
Cakrawala repositori imwi. Https://www.journal.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/241 3. Nuraeni, s. (2022). … kebijakan sistem merit guna mewujudkan reformasi birokrasi di badan  kepegawaian  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  kota  …. Repository.unpas.ac.id. Http://repository.unpas.ac.id/59872/
4. Setiawan, a. D. M., salsabila, a., & ... (2022). Relevansi peraturan pemberhentian asn terhadap sistem merit di indonesia. … administrasi publik. Https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/14262
5. Qurtubi, r. (2022). Implementasi pengawasan sistem merit oleh komisi aparatur sipil negara (kasn). Repository.unismabekasi.ac.id.
Http://repository.unismabekasi.ac.id/617/
6. Sari,  m.  P.  E.  (2023).  Pelaksanaan  sistem  merit  pegawai  negeri  sipil  di  badan kepegawaian  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  kota  banjar  provinsi  …. Eprints.ipdn.ac.id. Http://eprints.ipdn.ac.id/14887/

## Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia
7. Buhori, m. R., & atmojo, m. E. (2022). Pelaksanaan lelang jabatan aparatur sipil negara (asn) berbasis sistem merit di kabupaten klaten tahun 2018. Jurnal pemerintahan dan politik. Http://www.ejournal.uigm.ac.id/index.php/pdp/article/view/2334
8. Sutikno,  t.,  &  stiawan,  d.  (2022).  Cyberattacks  and  data  breaches  in  indonesia  by bjorka:  hacker  or  data  collector?  Bulletin  of  electrical  engineering  and  informatics, 11(6), 2989–2994. Https://doi.org/10.11591/eei.v11i6.4854
9. Arya, a. (2022). Implementasi manajemen aparatur sipil negara melalui sistem merit (studi  di  dinas  kesehatan  provinsi  sumatera  utara).  Repository.umsu.ac.id. Http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20715
10. Sandinirwan,  i.,  kharomah,  r.  U.,  zubaedah,  a.,  &  ...  (2022).  Faktor-faktor  yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem merit dalam organisasi pemerintahan di indonesia. … dan ilmu sosial. Https://dinastirev.org/jmpis/article/view/1369
11. Grembicia,  l.  (2023).  …  merit  dan  prestasi  sistem  dalam  upaya  peningkatan  kinerja pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia …. Thesis sarjana s1 universitas jambi ilmu …. Https://repository.unja.ac.id/45064/
12. Permana,  a.  P.,  &  taufik,  r.  (2023).  Implementasi  kebijakan  dan  sistem  merit  pada seleksi  terbuka  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  kabupaten  bangka  selatan. Responsive. Http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/42811
13. Yusuf, r. R., rahayu, n. S., nugroho, a., & ... (2023). Peningkatan sistem merit melalui manajemen  pengembangan  kompetensi  terintegrasi  berbasis  teknologi  informasi  di pemerintah …. Swarna: jurnal …. Https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/swarna/article/view/476
14. Aryanti,  d.,  &  kurniasih,  d.  (2023).  Determinasi  sistem  merit  dan  good  governance terhadap  kualitas  kerja.  Majalah  ilmiah  dinamika  administrasi  ….  Https://e- journal.unwiku.ac.id/isip/index.php/da/article/view/92
15. Muhamad,  f.  (2023).  Sistem  merit  pada  pengangkatan  jabatan  tinggi  pratama  (studi kasus pengangkatan kepala dinas  pemberdayaan  masyarakat  desa  …. Scholar.unand.ac.id. Http://scholar.unand.ac.id/121727/
16. Gustiana, n. P. (2023). … pelaksanaan sistem merit dalam pengisian jabatan struktural di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia …. Eprints.ipdn.ac.id. Http://eprints.ipdn.ac.id/13449/
17. Putri, c. T. (2022). Melanjutkan trend reformasi birokrasi melalui merit sistem: sebuah tantangan peran komisi aparatur sipil negara (kasn). Jurnal identitas.
Https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/identitas/article/view/177
18. Adams, j. K., & smith, l. M. (2017). The impact of merit system principles on employee performance in public organizations. Public personnel management, 46(3), 288-310.
19. Brown,  m.,  &  wilson,  s.  (2014).  The  implementation  challenges  of  merit-based personnel  systems:  lessons  from  local  government  agencies.  Journal  of  public personnel administration, 34(2), 176-198.
20. Dewi, f., & santoso, b. (2015). Peran sistem merit dalam penilaian kinerja pegawai dan pengembangan  karier  di  organisasi  publik.  Jurnal  manajemen  dan  kewirausahaan, 17(2), 99-111.
21. Hiller, j. S., & johnson, k. M. (2000). Merit systems and motivation: a cross-national study. Public administration review, 60(1), 24-32.
22. Johnson, r., & davis, m. (2013). The role of meritocracy in enhancing public service motivation: a study of public sector employees. Review of public administration and management, 3(2), 82-98.
23. Perry, j. L., & wise, l. R. (1990). Meritocracy, public service motivation, and human resource  management  in  the  public  sector.  Public  administration  review,  50(3),  367- 373
24. Setyawati,  r.,  &  raharjo,  s.  (2012).  Analisis  implementasi  sistem  merit  dalam pengangkatan pejabat pemerintah. Jurnal administrasi publik, 2(1), 45-58.
25. Thompson, r., & johnson, l. (2013). Perceptions of merit-based systems among public sector employees. Administration and society, 45(2), 203-226.

## Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia
26. Kalesaran, M. (2021). Penerapan sistem merit menuju pemerintahan yang terpercaya (trustworthy  government)  (studi  penelitian  pada  badan  kepegawaian  daerah  provinsi sulawesi utara). Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , VI (01), 1–23.
27. Nugraha, J. T. (2020). Inovasi Anjas Go Clear Berbasis Merit System Dan Kompetensi Untuk  Mencegah  Intervensi  Penempatan  Pejabat. JIPAGS  (Journal  of  Indonesian Public Administration and Governance Studies) , 4 (2), 829–848.
https://doi.org/10.31506/jipags.v4i2.8284
28. Raharjanto,  T.  (2019).  Systematic  Literature  Reviews:  Sistem  Merit  Dalam Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik. Jurnal  Pemerintahan  Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) , 103–116. https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i2.708