727

## MODEL KESETARAAN GENDER DI ARENA POLITIK
(Studi Penguatan Posisi Perempuan Dalam Politik di
1 Kabupaten Aceh Utara)
MODEL OF GENDER EQUALITY IN THE POLITICAL ARENA (Study Strengthening Position of Women in Politics in North Aceh Regency)
2 Cut Sukmawati, Murniati dan Ferizaldi Email: cutsukmawati1978@gmail.com

## ABSTRACT
This paper is aiming at explorer the phenomenon of political representation of women in the 2014 legislative elections in Aceh. In the tradition of patriarchal culture, "politics" is claimed as the world of man because it is regarded as public domain with full of fight, hard, and give a certain social value (prestige) to the culprit. Political patriarchal society deemed incompatible with the spirit of women who they consider feminine. This study was conducted in North Aceh district, using a qualitative approach, through in-depth interviews, focus groups, observation and document review. Analyzing women in legislative elections in 2014 also Acehnese society perspectives  on  women's  issues,  particularly  their  participation  in  politics,  as  well  as  the limitations / barriers that women experience when a role in politics. Findings from the field indicate that the representation of women is the same as the 2009 legislative elections last April. The cause of this phenomenon include the internal issues related to women candidates in self motivation, passion or ambition they are, financially, on the other hand it is also due to the influence of the patriarchal culture in the society. In his own party, although the rules require women in legislative elections must meet the 30% quota, but the board majority party men are not really serious about supporting women candidates to be elected in April 2014 legislative elections. It is presented a mistaken understanding of the prohibition for women to enter politics into the religious context is also a great stumbling block for women, although there are people who understand that women also have equal opportunity with his brother.
Keywords: politics, women, elections, participation.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menggali  fenomena  keterwakilan  perempuan  dan  politik  pada  pemilu legislatif  2014  di  Aceh.  Dalam  tradisi  budaya  patriarki,  "politik"  diklaim  sebagai dunianya laki-laki karena dianggap sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras, dan memberikan nilai sosial tertentu (prestige) kepada pelakunya. Politik yang oleh  masyarakat  patriarkhi  dianggap  tidak  sesuai  dengan  jiwa  perempuan  yang mereka  anggap  feminin.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Aceh  Utara, menggunakan pendekatan  kualitatif,  melalui  wawancara  mendalam,  FGD,
1 Naskah ini diterima 5 Oktober 2014. Direvisi 21 Oktober 2014
2 Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Aceh Utara
Teori  Sosial  Hegemonik (Surabaya: LPAM, 2004).
Megawangi,  Ratna Membiarkan  Berbeda;
Sudut  Pandang  Baru  tentang  Relasi Gender (Bandung: Mizan, 1999).
M u l y o n o ,   I g n a t i u s   “ S t r a t e g i
M e n i n g k a t k a n   K e t e r w a k i l a n
Perempuan”,  makalah  disajikan dalam  Diskusi  Panel  RUU  Pemilu- P e l u a n g   u n t u k   K e t e r w a k i l a n Perempuan,  Dep.  Pemberdayaan Perempuan  &  Perlindungan  Anak DPP  Partai  Demokrat  di  Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.
Parawansa,  Khofifah  Indar  “Hambatan t e r h a d a p   P a r t i s i p a s i   P o l i t i k
Perempuan  di  Indonesia”  dalam
Maxim  (ed), Perempuan  di  Parlemen; Bukan  Sekedar  Jumlah, terj.  Akmal Syams (Swedia: International IDEA,
2002).
Rahman,  Budhy  Munawar.  “Partisipasi Perempuan  di  Ruang  Publik: Perspektif  Agama  dan  Budaya”,
paper  disampaikan  dalam  seminar
“Perempuan,  Ruang  Publik  dan I s l a m ”   k e r j a s a m a   T h e   A s i a Foundation, Universitas Paramadina Mulya  dan  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo, di Gorontalo, tgl 19 Maret 2013.
Shvedova,  Nadezhda  “Kendala-kendala terhadap  Partisipasi  Perempuan  di Parlemen,” dalam Sarah Maxim (ed),
Perempuan di Parlemen; Bukan Sekedar Jumlah, terj.  Akmal  Syams  (Swedia:
International IDEA, 2002).
Surbakti dkk (ed), Ramlan Meningkatkan Keterwakilan  Perempuan;  Penguatan K e b i j a k a n   A f i r m a t i f ( J a k a r t a :
Kemitraan, 2011).
Umar,  Nasaruddin Argumen  Kesetaraan Gender  Perspektif  al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 2001).
A.  PENDAHULUAN 1.  Latar Belakang inimnya jumlah perempuan di M t a m p u k   k e k u a s a a n   d a n pengambil kebijakan publik di lembaga  Legislatif  adalah  fakta  yang memprihatinkan,  lebih  menyedihkan lagi  rendahnya  partisipasi  perempuan dalam politik   di daerah selalu dijadikan alasan oleh para elit partai politik sebagai alasan  dalam  membela  diri  terhadap fenomena  minimnya  jumlah  calon legislatif yang berhasil duduk dibangku kekuasaan  di  parlemen.  Mengapa mereka  akhirnya  kesulitan  meng- kaderisasi perempuan untuk aktif dalam partai  politik  dan  bisa  dijadikan  calon untuk  legislatif.  Bukan  rahasia  lagi, bahwa  rendahnya  potensi  rekruitmen perempuan politikus dalam partai politik terjadi akibat miskinnya idealisme parpol dan  tidak  berfungsinya  fungsi  partai p o l i t i k   s e b a g a i   w a d a h   s e l e k s i
kepemimpinan  publik  di  lembaga Legislatif.  Sebagai  wadah  perjuangan kepentingan  publik,  partai  politik selayaknya memiliki pertautan idealisme dengan komponen masyarakat lainnya di luar  bidang  politik,  seperti  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  akademisi (pendidik/pengajar),  dan  kelompok professional  lainnya,  yang  pada gilirannya  saling  bersinergi  untuk  turut mempengaruhi  keputusan/kebijakan publik yang dihasilkan.
Peristiwa ini juga berlaku di Aceh. Dalam  tradisi  budaya  patriarki  yang sudah  berakar  di  Aceh,  ranah  "politik" sering dianggap sebagai wilayah laki-laki terkadang  penuh  kompetisi  dan kekerasan. Sesuatu yang oleh masyarakat patriarkhi  ini  dianggap  tidak  sesuai dengan  jiwa  perempuan,  Padahal k e n y a t a a n n y a   d a l a m   s e j a r a h membuktikan  bahwa  perempuan  Aceh masa  lalu  telah  terlibat  aktif  dalam
observasi dan telaah dokumen. Menganalisis ketidakterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2014 juga perspektif masyarakat Aceh mengenai isu-isu perempuan, khususnya  partisipasi  mereka  dalam  politik,  serta  batasan/hambatan  yang perempuan  alami  ketika  berperan  di  dunia  politik.  Temuan  dari  lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih sama seperti pemilu legislatif April  tahun  2009  lalu.  Penyebab  dari  fenomena  ini  diantaranya  adalah  persoalan internal dalam diri caleg perempuan terkait motivasi, semangat atau ambisi mereka, finansial, di sisi lain hal ini juga disebabkan adanya pengaruh dari budaya patriarkhi dalam masyarakat.   Dalam partai sendiri, walaupun aturan dalam pemilu legislatif mengharuskan perempuan harus memenuhi quota 30%, tetapi para pengurus partai yang  mayoritasnya  laki-laki  tidak  benar-benar  serius  mendukung  caleg perempuannya agar terpilih di pileg April 2014. Adanya pemahaman keliru mengenai pelarangan bagi perempuan untuk masuk ke politik dalam konteks keagamaan juga menjadi  batu  penghalang  yang  besar  bagi  perempuan,  walaupun  ada  yang memahami  bahwa  perempuan  juga  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dengan saudaranya laki-laki.
Kata kunci : politik, perempuan, pemilu, partisipasi.
kedudukan  politik  formal  di  kerajaan Aceh  mulai  Sultanah/Ratu,  panglima p e r a n g   ( l a k s a m a n a ) ,   G u b e r n u r ( U l e e b a l a n g ) ,   a n g g o t a   l e g i s l a t i f (Lembaga  Putoe  Phang)  dan  pimpinan para syuhada perang Sabil.  Seharusnya, wilayah  politik  memerlukan  partisipasi dari  perempuan,  karena  sebagai  bagian dari masyarakat, kaum perempuan juga punya  hak  dan  aspirasi  yang  perlu disalurkan  lewat  jalur  politik.  Kaum Perempuan  juga  memiliki  kapasitas keilmuan  dan  daya  saing  yang  sama
3 dengan laki-laki.  Hak politik merupakan hak  azasi  manusia,  sehingga  dunia politik bukan hanya milik laki-laki, tetapi milik  perempuan  juga.  Masing-masing mereka  laki-laki  dan  perempuan memiliki keistimewaan sendiri sebagai al furuuqush  fardiyyah/  shakhshiyyah atau personal differences (Ibrahim, 1997).
Adanya  interpretasi  keagamaan yang keliru dan kelihatan sesuai dengan budaya patriarkhi yang dapat membatasi aktivitas kaum perempuan dalam politik. Dalam pemahaman Islam, hampir tidak didapati adanya konsep pelarangan bagi kaum  perempuan  untuk  berkiprah  di ranah publik. Islam sendiri memberikan jalan yang aman untuk para perempuan yang  hendak  berpartisipasi  aktif  dalam wilayah  publik.  Dalam  berkarya,  Islam tidak  pernah  melarang  perempuan bekerja di dalam atau pun di luar rumah. Kalaupun  ada  yang  dilarang,  yang  kita temukan  bukanlah  bekerjanya,  tetapi fitnah  yang  ditimbulkan  akibat  dari pekerjaan  tersebut.  Fitnah  memang dilarang untuk kalangan siapapun, tidak ada  terkecualinya.  Lelaki  ataupun p e r e m p u a n   s a m a - s a m a   d i l a r a n g menimbulkan  fitnah  dalam  arti  yang
seluas-luasnya (Ibrahim, 2007).
Partisipasi  perempuan  dalam perpolitikan  di  Indonesia  sudah  diatur dalam  banyak  produk  hukum.  Di Indonesia,  hukum  tentang  pemilu  telah dilahirkan  untuk  memperkuat  posisi perempuan  dan  menampung  aspirasi perempuan  di  parlemen,  baik  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang partai  politik  (partai  politik)  dan Undang-undang  No.  10  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam konteks  lokal  (Aceh)  Undang  Undang Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  pasal  75.2 menyebutkan  bahwa  pendirian  partai politik   lokal harus melibatkan minimal 30%  keterwakilan  kaum  perempuan perempuan,  akan    tetapi  dalam  realitas yang terjadi dan berkembang tidak sesuai dengan harapan yang terkandung dalam produk tersebut.
Fakta  yang  terjadi  di  Kabupaten Aceh Utara hasil pemilu legislatif periode 2014 s.d 2019 menunjukkan bahwa calon anggota  legislatif  perempuan  yang terpilih hanya satu orang saja yaitu Rianti dari  partai  Aceh.  Ini  sama  seperti peristiwa  pemilu  legislatif  sebelumnya (April  tahun  2009)  perempuan  yang menjadi anggota legislatif hanya terpilih satu  orang  saja,  yaitu  Hj.  Ida  Suryana, A.Md  dari  Partai  Demokrat.  Secara eksplisit,  ini  menunjukkan  bahwa  tidak ada  peningkatan  kuantitas  dari  porsi perempuan di legislatif, walaupun secara kualitas  ditentukan  kemudian  ketika calon legislatif menjadi anggota legilatif.
Tulisan  ini  mencoba  menganalisis dan  mendeskripsikan  fenomena  dibalik
729
3 Setelah adanya reformasi, Aceh kembali mendapati tokoh politik perempuan yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, yakni Illiza Saaduddin Djamal yang menjadi wakil Walikota Banda Aceh dan sekarang sudah menjadi Walikota Banda Aceh.
728 A.  PENDAHULUAN 1.  Latar Belakang inimnya jumlah perempuan di M t a m p u k   k e k u a s a a n   d a n pengambil kebijakan publik di lembaga  Legislatif  adalah  fakta  yang memprihatinkan,  lebih  menyedihkan lagi  rendahnya  partisipasi  perempuan dalam politik   di daerah selalu dijadikan alasan oleh para elit partai politik sebagai alasan  dalam  membela  diri  terhadap fenomena  minimnya  jumlah  calon legislatif yang berhasil duduk dibangku kekuasaan  di  parlemen.  Mengapa mereka  akhirnya  kesulitan  meng- kaderisasi perempuan untuk aktif dalam partai  politik  dan  bisa  dijadikan  calon untuk  legislatif.  Bukan  rahasia  lagi, bahwa  rendahnya  potensi  rekruitmen perempuan politikus dalam partai politik terjadi akibat miskinnya idealisme parpol dan  tidak  berfungsinya  fungsi  partai p o l i t i k   s e b a g a i   w a d a h   s e l e k s i
kepemimpinan  publik  di  lembaga Legislatif.  Sebagai  wadah  perjuangan kepentingan  publik,  partai  politik selayaknya memiliki pertautan idealisme dengan komponen masyarakat lainnya di luar  bidang  politik,  seperti  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  akademisi (pendidik/pengajar),  dan  kelompok professional  lainnya,  yang  pada gilirannya  saling  bersinergi  untuk  turut mempengaruhi  keputusan/kebijakan publik yang dihasilkan.
Peristiwa ini juga berlaku di Aceh. Dalam  tradisi  budaya  patriarki  yang sudah  berakar  di  Aceh,  ranah  "politik" sering dianggap sebagai wilayah laki-laki terkadang  penuh  kompetisi  dan kekerasan. Sesuatu yang oleh masyarakat patriarkhi  ini  dianggap  tidak  sesuai dengan  jiwa  perempuan,  Padahal k e n y a t a a n n y a   d a l a m   s e j a r a h membuktikan  bahwa  perempuan  Aceh masa  lalu  telah  terlibat  aktif  dalam
observasi dan telaah dokumen. Menganalisis ketidakterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2014 juga perspektif masyarakat Aceh mengenai isu-isu perempuan, khususnya  partisipasi  mereka  dalam  politik,  serta  batasan/hambatan  yang perempuan  alami  ketika  berperan  di  dunia  politik.  Temuan  dari  lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih sama seperti pemilu legislatif April  tahun  2009  lalu.  Penyebab  dari  fenomena  ini  diantaranya  adalah  persoalan internal dalam diri caleg perempuan terkait motivasi, semangat atau ambisi mereka, finansial, di sisi lain hal ini juga disebabkan adanya pengaruh dari budaya patriarkhi dalam masyarakat.   Dalam partai sendiri, walaupun aturan dalam pemilu legislatif mengharuskan perempuan harus memenuhi quota 30%, tetapi para pengurus partai yang  mayoritasnya  laki-laki  tidak  benar-benar  serius  mendukung  caleg perempuannya agar terpilih di pileg April 2014. Adanya pemahaman keliru mengenai pelarangan bagi perempuan untuk masuk ke politik dalam konteks keagamaan juga menjadi  batu  penghalang  yang  besar  bagi  perempuan,  walaupun  ada  yang memahami  bahwa  perempuan  juga  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dengan saudaranya laki-laki.
Kata kunci : politik, perempuan, pemilu, partisipasi.
kedudukan  politik  formal  di  kerajaan Aceh  mulai  Sultanah/Ratu,  panglima p e r a n g   ( l a k s a m a n a ) ,   G u b e r n u r ( U l e e b a l a n g ) ,   a n g g o t a   l e g i s l a t i f (Lembaga  Putoe  Phang)  dan  pimpinan para syuhada perang Sabil.  Seharusnya, wilayah  politik  memerlukan  partisipasi dari  perempuan,  karena  sebagai  bagian dari masyarakat, kaum perempuan juga punya  hak  dan  aspirasi  yang  perlu disalurkan  lewat  jalur  politik.  Kaum Perempuan  juga  memiliki  kapasitas keilmuan  dan  daya  saing  yang  sama
3 dengan laki-laki.  Hak politik merupakan hak  azasi  manusia,  sehingga  dunia politik bukan hanya milik laki-laki, tetapi milik  perempuan  juga.  Masing-masing mereka  laki-laki  dan  perempuan memiliki keistimewaan sendiri sebagai al furuuqush  fardiyyah/  shakhshiyyah atau personal differences (Ibrahim, 1997).
Adanya  interpretasi  keagamaan yang keliru dan kelihatan sesuai dengan budaya patriarkhi yang dapat membatasi aktivitas kaum perempuan dalam politik. Dalam pemahaman Islam, hampir tidak didapati adanya konsep pelarangan bagi kaum  perempuan  untuk  berkiprah  di ranah publik. Islam sendiri memberikan jalan yang aman untuk para perempuan yang  hendak  berpartisipasi  aktif  dalam wilayah  publik.  Dalam  berkarya,  Islam tidak  pernah  melarang  perempuan bekerja di dalam atau pun di luar rumah. Kalaupun  ada  yang  dilarang,  yang  kita temukan  bukanlah  bekerjanya,  tetapi fitnah  yang  ditimbulkan  akibat  dari pekerjaan  tersebut.  Fitnah  memang dilarang untuk kalangan siapapun, tidak ada  terkecualinya.  Lelaki  ataupun p e r e m p u a n   s a m a - s a m a   d i l a r a n g menimbulkan  fitnah  dalam  arti  yang
seluas-luasnya (Ibrahim, 2007).
Partisipasi  perempuan  dalam perpolitikan  di  Indonesia  sudah  diatur dalam  banyak  produk  hukum.  Di Indonesia,  hukum  tentang  pemilu  telah dilahirkan  untuk  memperkuat  posisi perempuan  dan  menampung  aspirasi perempuan  di  parlemen,  baik  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang partai  politik  (partai  politik)  dan Undang-undang  No.  10  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam konteks  lokal  (Aceh)  Undang  Undang Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  pasal  75.2 menyebutkan  bahwa  pendirian  partai politik   lokal harus melibatkan minimal 30%  keterwakilan  kaum  perempuan perempuan,  akan    tetapi  dalam  realitas yang terjadi dan berkembang tidak sesuai dengan harapan yang terkandung dalam produk tersebut.
Fakta  yang  terjadi  di  Kabupaten Aceh Utara hasil pemilu legislatif periode 2014 s.d 2019 menunjukkan bahwa calon anggota  legislatif  perempuan  yang terpilih hanya satu orang saja yaitu Rianti dari  partai  Aceh.  Ini  sama  seperti peristiwa  pemilu  legislatif  sebelumnya (April  tahun  2009)  perempuan  yang menjadi anggota legislatif hanya terpilih satu  orang  saja,  yaitu  Hj.  Ida  Suryana, A.Md  dari  Partai  Demokrat.  Secara eksplisit,  ini  menunjukkan  bahwa  tidak ada  peningkatan  kuantitas  dari  porsi perempuan di legislatif, walaupun secara kualitas  ditentukan  kemudian  ketika calon legislatif menjadi anggota legilatif.
Tulisan  ini  mencoba  menganalisis dan  mendeskripsikan  fenomena  dibalik
729
3 Setelah adanya reformasi, Aceh kembali mendapati tokoh politik perempuan yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, yakni Illiza Saaduddin Djamal yang menjadi wakil Walikota Banda Aceh dan sekarang sudah menjadi Walikota Banda Aceh.
ketidakterwakilan  perempuan  30% sebagai  anggota  legislatif  dari  sisi affirmative  action ,  termasuk  sistem perekrutan yang dilakukan partai politik. Di  samping  itu,  juga  menganalisis perspektif  masyarakat  Aceh  mengenai i s u - i s u   p e r e m p u a n ,   k h u s u s n y a partisipasi mereka dalam domain politik, s e r t a   b a t a s a n / h a m b a t a n   y a n g perempuan  hadapi  kalau  mau  berperan di dunia politik.
Penelitian  ini  berangkat  pada  dua argumen.  Pertama  masih  ada  budaya patriarkhi  yang  membuat  perempuan tidak begitu leluasa untuk berpartisipasi aktif  dalam  wilayah  politik  formal, budaya  itu  diperkuat  dengan  adanya pemahaman  yang  berbeda  di  antara masyarakat Aceh mengenai konsep Islam tentang partisipasi perempuan di ruang publik/politik,  dan  masih  minimnya pemahaman  masyarakat  mengenai konsep  politik.  Kedua,  ketidak- keterwakilan  perempuan  merupakan warisan sistem politik yang otoriter masa Orde Baru yang juga ikut mempengaruhi dinamika  kehidupan  perempuan  dalam berpolitik  di  Indonesia  termasuk  Aceh. Ideologi gender yang diadopsi oleh Orde Baru  seperti state  ibuism (Suryakusuma, 1996).

## Kajian-Kajian Sebelumnya
Meskipun  telah  banyak  penelitian yang bertemakan perempuan dan politik, khususnya  dalam  hal  pemenuhan affirmative  action dilakukan,  peneliti hanya memaparkan 2 penelitian dengan
tidak  mengenyampingkan  penelitian- penelitian  yang  telah  ada.  Penelitian terdahulu yang menjadi masukan untuk peneliti  dalam  melakukan  kajian  ini adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Subiyantoro dan Subono.
Penelitian  Subiyantoro  mem- punyai relevansi dengan kajian peneliti, dimana  kedua  penelitian  ini  melihat bagaimana  keterwakilan  perempuan pada  pemilu  legislatif,  walaupun penelitian  Subiyantoro  dilakukan  pada pemilu  legislatif  2004  dan  berskala nasional,  sedangkan  peneliti  melihat pada  pemilu  legislatif  2014  dan bersifat/bersk ala  lokal  yait u  di Kabupaten  Aceh  Utara.  Dari  penelitian tersebut  membantu  peneliti  untuk melihat  bagaimana  keseriusan  parpol peserta  pemilu  di  Aceh  dalam  hal  ini adalah  komitmennya  terhadap  caleg perempuan.  Mengkaji  upaya-upaya sistematis  atau  kesengajaan  dalam merekrut  caleg  perempuan,  baik kuantitas  keterwakilan  perempuan, posisi dan peranan perempuan. Mengkaji mengenai  proses  penempatan  caleg- caleg  perempuan  oleh  parpol,  aspirasi dan  kepentingan  perempuan,  apakah menunjukkan  adanya  representasi keterwakilan perempuan atau tidak.
Selama bagian terakhir abad ke 20, keterlibatan  perempuan  dalam  politik terus  meluas  dan  meningkat  dibanyak negara,  contohnya  di  Amerika  Latin. Subono  (2004),  mengatakan  bahwa keterlibatan  politik  perempuan  dalam arti  luas  di  Amerika  Latin,  sejak  tahun
4 Pada negara Argentina, Peru, Brazil, Meksiko dan Chili. Ada tiga poin besar yang diteliti oleh Subono yaitu, poin pertama , dari transisi ke konsolidasi demokrasi. Pada saat proses transisi di  Chili, Argentina dan Brazil, dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan sipil yang demokratis, disana umumnya ada dua hal yang tampil ke permukaan. Dua hal ini adalah akibat politik depolitisasi rejim yang berkuasa menyebabkan kekuatan-kekuatan politik oposisi, baik parpol, organisasi massa maupun kalangan LSM berada dalam posisi terpuruk. Banyak aktivis politik, apakah akademisi, intelektual, maupun politisi dan pekerja LSM yang dibunuh, ditahan atau lari ke luar negeri. Hal kedua adalah kalangan perempuan yang secara tradisional berada di dunia domestik, pada akhirnya dipaksa untuk masuk ke dunia publik.
1970-an  mengalami  peningkatan  yang lumayan.  Namun  gambarannya  akan relatif  berbeda  apabila  representasi/ keterlibatan  mereka  dilihat  dalam  arti formal, yakni mereka secara aktif terlibat dalam parpol, sebagai anggota parlemen, a t a u   d u d u k   d i   b a d a n - b a d a n pemerintahan  seperti  kementrian  atau 4 sebagai gubernur negara bagian.
T e m u a n   p e n e l i t i a n   d i   a t a s , m e m b a n t u   p e n e l i t i a n   i n i   d a l a m memahami  keterlibatan  dan  partisipasi politik perempuan dalam politik formal juga  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem kepolitikan  yang  menguasai  suatu negara.  Sebagaimana  disebutkan  dalam penelitian di atas ternyata sistem politik yang  otoriter  juga  telah  membelenggu partisipasi  dan  keterlibatan  politik perempuan dalam politik formal. Seiring d e n g a n   t r a n s i s i   p o l i t i k   m e n u j u demokratisasi  maka  pertisipasi  dan keterlibatan  perempuan  dalam  politik formal pun semakin meningkat.
Gender, Affirmative  Action dan Partisipasi Politik.
Berbicara  tentang  perempuan  dan politik,  akan  menghantarkan  kita  pada diskusi tentang konsep jender, affirmative action dan  partisipasi  politik.  Penting
membedakan  antara  konsep  seks  (jenis kelamin)  dan  konsep  jender  untuk memahami  dan  membahas  masalah kaum  perempuan.  Hal  ini  disebabkan karena  ada  kaitan  antara  perbedaan jender dan ketidakadilan jender dengan struktur  ketidakadilan  masyarakat
5 secara  lebih  luas.   Terbentuknya p e r b e d a a n - p e r b e d a a n   g e n d e r d i k a r e n a k a n   o l e h   b a n y a k   h a l , diantaranya  dibentuk,  disosialisasikan, diperkuat,  bahkan  dikonstruksikan secara soial dan kultural, melalui ajaran agama  dan  negara.  Melalui  proses panjang,  sosialisasi  gender  dianggap menjadi  ketentuan  Tuhan,  yang  tidak bisa  diubah  lagi,  sehingga  perbedaan- perbedaan  gender  dianggap  dan dipahami  sebagai  kodrat  laki-laki  dan perempuan  (Fakih,  1999).  Perbedaan gender  sesungguhnya  tidak  menjadi persoalan sepanjang tidak menimbulkan k e t i d a k a d i l a n   j e n d e r .   P a d a perkembangannya  perbedaan  jender telah  menimbulkan  ketidakadilan, t e r u t a m a   u n t u k   p e r e m p u a n . Ketidakadilan  tersebut  telah  membawa p e r e m p u a n   s e b a g a i   k a u m   y a n g termarginalisasi,  termasuk  dalam  hal politik dan demokrasi.
M e n u r u t   A b d u l l a h   ( 2 0 0 3 )
731
Poin kedua , Peningkatan persentase partisipasi politik perempuan dalam politik formal di negara-negara Amerika  Latin  dalam  kurun  waktu  28  tahun  yakni  dari  tahun  1970-1998  yang  cukup  signifikan meskipun  memakan  waktu  yang  relatif  lama.  Peningkatan  ini  terutama  disebabkan  oleh  adanya reformasi  politik  dari  sistem  otoritarianisme  ke  sistem  yang  lebih  demokratis.  Poin  terakhir  adalah penggunaan sistem kuota meskipun masih mengalami kontroversi, namun demikian pada kenyataan sistem kuota ini baik di internal politik maupun dalam undang-undang secara legal ada dua keuntungan bagi perempuan. Kuota ternyata dalam jangka pendek memang terbukti sebagai alat yang efektif untuk mencapai  keseimbangana  antara  laiki-laki  dan  perempuan  dalam  tingkat  kepemimpinan.  Kedua, kehadiran perempuan lebih mempresentasikan kepentingan perempuan.
5 Fakih (1999), memahami konsep jender harus dibedakan kata jender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian  jenis  kelamin  merupakan  penafsiran  atu  pembagian  dua  jenis  kelamin  manusia  yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Laki-laki memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi   seperti rahim dan saluran  untuk  melahirkan,  memproduksi  telur,  memiliki  vagina  dan  mempunyai  payudara  untuk menyusui.  Artinya  secara  biologis  alat-alat  tersebut  tidak  bisa  dipertukarkan  antara  laki-laki  dan perempuan. Sedangkan konsep lain adalah konsep jender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
ketidakterwakilan  perempuan  30% sebagai  anggota  legislatif  dari  sisi affirmative  action ,  termasuk  sistem perekrutan yang dilakukan partai politik. Di  samping  itu,  juga  menganalisis perspektif  masyarakat  Aceh  mengenai i s u - i s u   p e r e m p u a n ,   k h u s u s n y a partisipasi mereka dalam domain politik, s e r t a   b a t a s a n / h a m b a t a n   y a n g perempuan  hadapi  kalau  mau  berperan di dunia politik.
Penelitian  ini  berangkat  pada  dua argumen.  Pertama  masih  ada  budaya patriarkhi  yang  membuat  perempuan tidak begitu leluasa untuk berpartisipasi aktif  dalam  wilayah  politik  formal, budaya  itu  diperkuat  dengan  adanya pemahaman  yang  berbeda  di  antara masyarakat Aceh mengenai konsep Islam tentang partisipasi perempuan di ruang publik/politik,  dan  masih  minimnya pemahaman  masyarakat  mengenai konsep  politik.  Kedua,  ketidak- keterwakilan  perempuan  merupakan warisan sistem politik yang otoriter masa Orde Baru yang juga ikut mempengaruhi dinamika  kehidupan  perempuan  dalam berpolitik  di  Indonesia  termasuk  Aceh. Ideologi gender yang diadopsi oleh Orde Baru  seperti state  ibuism (Suryakusuma, 1996).

## Kajian-Kajian Sebelumnya
Meskipun  telah  banyak  penelitian yang bertemakan perempuan dan politik, khususnya  dalam  hal  pemenuhan affirmative  action dilakukan,  peneliti hanya memaparkan 2 penelitian dengan
tidak  mengenyampingkan  penelitian- penelitian  yang  telah  ada.  Penelitian terdahulu yang menjadi masukan untuk peneliti  dalam  melakukan  kajian  ini adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Subiyantoro dan Subono.
Penelitian  Subiyantoro  mem- punyai relevansi dengan kajian peneliti, dimana  kedua  penelitian  ini  melihat bagaimana  keterwakilan  perempuan pada  pemilu  legislatif,  walaupun penelitian  Subiyantoro  dilakukan  pada pemilu  legislatif  2004  dan  berskala nasional,  sedangkan  peneliti  melihat pada  pemilu  legislatif  2014  dan b ersifat/bersk ala  lokal  yaitu  di Kabupaten  Aceh  Utara.  Dari  penelitian tersebut  membantu  peneliti  untuk melihat  bagaimana  keseriusan  parpol peserta  pemilu  di  Aceh  dalam  hal  ini adalah  komitmennya  terhadap  caleg perempuan.  Mengkaji  upaya-upaya sistematis  atau  kesengajaan  dalam merekrut  caleg  perempuan,  baik kuantitas  keterwakilan  perempuan, posisi dan peranan perempuan. Mengkaji mengenai  proses  penempatan  caleg- caleg  perempuan  oleh  parpol,  aspirasi dan  kepentingan  perempuan,  apakah menunjukkan  adanya  representasi keterwakilan perempuan atau tidak.
Selama bagian terakhir abad ke 20, keterlibatan  perempuan  dalam  politik terus  meluas  dan  meningkat  dibanyak negara,  contohnya  di  Amerika  Latin. Subono  (2004),  mengatakan  bahwa keterlibatan  politik  perempuan  dalam arti  luas  di  Amerika  Latin,  sejak  tahun
4 Pada negara Argentina, Peru, Brazil, Meksiko dan Chili. Ada tiga poin besar yang diteliti oleh Subono yaitu, poin pertama , dari transisi ke konsolidasi demokrasi. Pada saat proses transisi di  Chili, Argentina dan Brazil, dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan sipil yang demokratis, disana umumnya ada dua hal yang tampil ke permukaan. Dua hal ini adalah akibat politik depolitisasi rejim yang berkuasa menyebabkan kekuatan-kekuatan politik oposisi, baik parpol, organisasi massa maupun kalangan LSM berada dalam posisi terpuruk. Banyak aktivis politik, apakah akademisi, intelektual, maupun politisi dan pekerja LSM yang dibunuh, ditahan atau lari ke luar negeri. Hal kedua adalah kalangan perempuan yang secara tradisional berada di dunia domestik, pada akhirnya dipaksa untuk masuk ke dunia publik.
1970-an  mengalami  peningkatan  yang lumayan.  Namun  gambarannya  akan relatif  berbeda  apabila  representasi/ keterlibatan  mereka  dilihat  dalam  arti formal, yakni mereka secara aktif terlibat dalam parpol, sebagai anggota parlemen, a t a u   d u d u k   d i   b a d a n - b a d a n pemerintahan  seperti  kementrian  atau
4 sebagai gubernur negara bagian.
T e m u a n   p e n e l i t i a n   d i   a t a s , m e m b a n t u   p e n e l i t i a n   i n i   d a l a m memahami  keterlibatan  dan  partisipasi politik perempuan dalam politik formal juga  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem kepolitikan  yang  menguasai  suatu negara.  Sebagaimana  disebutkan  dalam penelitian di atas ternyata sistem politik yang  otoriter  juga  telah  membelenggu partisipasi  dan  keterlibatan  politik perempuan dalam politik formal. Seiring d e n g a n   t r a n s i s i   p o l i t i k   m e n u j u demokratisasi  maka  pertisipasi  dan keterlibatan  perempuan  dalam  politik formal pun semakin meningkat.
Gender, Affirmative  Action dan Partisipasi Politik.
Berbicara  tentang  perempuan  dan politik,  akan  menghantarkan  kita  pada diskusi tentang konsep jender, affirmative action dan  partisipasi  politik.  Penting
membedakan  antara  konsep  seks  (jenis kelamin)  dan  konsep  jender  untuk memahami  dan  membahas  masalah kaum  perempuan.  Hal  ini  disebabkan karena  ada  kaitan  antara  perbedaan jender dan ketidakadilan jender dengan struktur  ketidakadilan  masyarakat
5 secara  lebih  luas.   Terbentuknya p e r b e d a a n - p e r b e d a a n   g e n d e r d i k a r e n a k a n   o l e h   b a n y a k   h a l , diantaranya  dibentuk,  disosialisasikan, diperkuat,  bahkan  dikonstruksikan secara soial dan kultural, melalui ajaran agama  dan  negara.  Melalui  proses panjang,  sosialisasi  gender  dianggap menjadi  ketentuan  Tuhan,  yang  tidak bisa  diubah  lagi,  sehingga  perbedaan- perbedaan  gender  dianggap  dan dipahami  sebagai  kodrat  laki-laki  dan perempuan  (Fakih,  1999).  Perbedaan gender  sesungguhnya  tidak  menjadi persoalan sepanjang tidak menimbulkan k e t i d a k a d i l a n   j e n d e r .   P a d a perkembangannya  perbedaan  jender telah  menimbulkan  ketidakadilan, t e r u t a m a   u n t u k   p e r e m p u a n . Ketidakadilan  tersebut  telah  membawa p e r e m p u a n   s e b a g a i   k a u m   y a n g termarginalisasi,  termasuk  dalam  hal politik dan demokrasi.
M e n u r u t   A b d u l l a h   ( 2 0 0 3 )
731
Poin kedua , Peningkatan persentase partisipasi politik perempuan dalam politik formal di negara-negara Amerika  Latin  dalam  kurun  waktu  28  tahun  yakni  dari  tahun  1970-1998  yang  cukup  signifikan meskipun  memakan  waktu  yang  relatif  lama.  Peningkatan  ini  terutama  disebabkan  oleh  adanya reformasi  politik  dari  sistem  otoritarianisme  ke  sistem  yang  lebih  demokratis.  Poin  terakhir  adalah penggunaan sistem kuota meskipun masih mengalami kontroversi, namun demikian pada kenyataan sistem kuota ini baik di internal politik maupun dalam undang-undang secara legal ada dua keuntungan bagi perempuan. Kuota ternyata dalam jangka pendek memang terbukti sebagai alat yang efektif untuk mencapai  keseimbangana  antara  laiki-laki  dan  perempuan  dalam  tingkat  kepemimpinan.  Kedua, kehadiran perempuan lebih mempresentasikan kepentingan perempuan.
5 Fakih (1999), memahami konsep jender harus dibedakan kata jender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian  jenis  kelamin  merupakan  penafsiran  atu  pembagian  dua  jenis  kelamin  manusia  yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Laki-laki memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi   seperti rahim dan saluran  untuk  melahirkan,  memproduksi  telur,  memiliki  vagina  dan  mempunyai  payudara  untuk menyusui.  Artinya  secara  biologis  alat-alat  tersebut  tidak  bisa  dipertukarkan  antara  laki-laki  dan perempuan. Sedangkan konsep lain adalah konsep jender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
m a r g i n a l i s a s i   p e r e m p u a n   y a n g k e m u d i a n   m e n u n j u k k a n   b a h w a perempuan menjadi the second sex (warga kelas  dua)  yang  keberadaannya  tidak begitu  diperhitungkan.  Ini    disebabkan oleh;  pertama,  dikotomi nature dan culture .  Kedua,  proses-proses  sosial, budaya,  ekonomi  dan  politik  apa  yang menyebabkan  dikotomi nature dan culture. Ketiga,  dalam  hal  apa  ekspansi dari  sektor  domestik  ke  sektor  publik. Memahami  perempuan,  sebenarnya a d a l a h   b a g a i m a n a   m e m a h a m i masyarakat.  Perempuan  merupakan konstruksi  sosial  yang  melibatkan berbagai elemen.
Dengan  pemikiran  Abdullah  ini, m e m b a n t u   p e n e l i t i   u n t u k   l e b i h m e m a h a m i   p r o s e s   s o s i a l   d a l a m pembentukan  realitas  perempuan dengan  penekanan  pada;  konstruksi, d e k o s t r u k s i   d a n   r e k o n s t r u k s i . Konstruksi  dengan  melihat  realitas objektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan  umum  bahwa  perempuan tidak  perlu  harus  berkiprah  di  wilayah publik/politik,  cukup  pada  wilayah kerumahtanggaan/domestik.  Karena wilayah  tersebut  memang  merupakan wilayah  yang  pantas  untuk  perempuan dan  mempunyai  nilai  yang  mulia. Dekonstruksi  melihat  praktik-praktik atau  kegiatan-kegiatan  baru  yang dilakukan  oleh  perempuan,  dimana p e r e m p u a n   s u d a h   m u l a i mempertanyakan  potensi  diri,  yang beranggapan  bahwa  perempuan  tidak h a n y a   b e r a d a   d i   w i l a y a h kerumahtanggaan,  tetapi  mereka  juga bisa  memasuki  wilayah  publik/politik. R e k o n s t r u k s i ,   d e n g a n   m e l i h a t r e k o n s e p t u a l i s a s i   d a n   r e d e f i n i s i
p e r e m p u a n ,   d i m a n a   p e r e m p u a n mempunyai hak yang sama dengan laki- laki.  Perempuan  berhak  menduduki jabatan-jabatan  publik/politik  yang strategis  baik  level  individual  maupun pada  level  sistem,  termasuk  untuk  bisa menduduki  jabatan  anggota  parlemen, kepala daerah maupun kepala negara.
Salah satu cara untuk mengurangi marjinalisasi  perempuan  dibutuhkan 6 Affirmative  action . Affirmative  action bertujuan  untuk  memberikan  peluang atau  kesempatan  kepada  kelompok- kelompok  marginal  agar  terintegrasi d e n g a n   m a s y a r a k a t ,   s e h i n g g a meningkatkan  partisipasi  warga  negara d a l a m   w i l a y a h   p u b l i k / p o l i t i k . Affirmative  action memberikan  peluang k e p a d a   p e r e m p u a n   u n t u k   b i s a terintegrasi dalam kehidupan bernegara secara aktif, terbuka dan adil. Pada suatu negara  yang  baru  memulai  sistem demokrasi  yang  terbuka,  sangat diperlukan  tindakan affirmative  action . Jika  kaum  minoritas  sudah  terintegrasi maka affirmative action bisa dicabut. Ani Soetjipto mengatakan (Amiruddin, 2004) ciri  dari  semua  tindakan  affirmative action  adalah  sifatnya  sementara.  Maka ketika  kelompok-kelompok  yang terlindungi  itu  telah  terintegrasi  dan tidak  lagi  terdiskriminasi,  kebijakan  ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi  telah  cukup  adil  bagi  mereka untuk  bersaing  keras.  Sehingga  dengan penerapan  kuota  bisa  memberikan kesempatan  bagi  perempuan  untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
Verba  dan  Nie  (Mujani,  2007), mendefinisikan  partisipasi  politik sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh anggota  masyarakat  biasa  secara  suka
6 Suatu tindakan khusus sementara yang bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan pada kelompok-kelompok marginal agar terintegrasi dengan masyarakat, salah satunya dengan kuota 30%.
rela  untuk  mempengaruhi  keputusan pemerintah.  Mujani  menyatakan  bahwa ada  beberapa  faktor-faktor  partisipasi politik,  yaitu:  (1)  jenis  kelamin  (Verba, B u r n s   d a n   S c h l o z m a n )   y a n g berpandangan bahwa perempuan secara politik  kurang  tertarik,  informed (terekspose  pada  berita  politik);  (2) U m u r .   M i l b a r t h   d a l a m   M u j a n i menyatakan  umur  diyakini  menjadi faktor  demografis  yang  mempengaruhi partisipasi  politik;  (3)  Sosial  Ekonomi (Pendidikan).  Conway,  Wolfinger  dan Rosentone  (Mujani,  2007)  menyatakan bahwa  pendidikan  merupakan  satu- satunya faktor sosial-ekonomi terpenting dalam  menjelaskan  partisipasi  politik. Semakin  tinggi  tingkat  pendidikannya, seseorang  akan  cenderung  lebih berpartisipasi  dalam  politik;  (4) Keterlibatan kewargaan dan keterlibatan politik.
Mujani mendeskripsikan relevansi teoritis  dan  temuan  empiris  dari  unsur- unsur  keterlibatan  politik,  yaitu:  (1) Minat  atau  ketertarikan  pada  politik. T i n g k a t   s e j a u h   m a n a   p o l i t i k meningkatkan  keingintahuan  seorang warga negara (Van Deth dalam Mujani, 2007).  Di  mana  lebih  menekankan keingintahuan daripada motivasi. Untuk tertarik  pada  politik  tidak  serta  merta berarti  termotivasi  untuk  berpartisipasi dalam bentuk aksi politik. (2) Kedekatan d e n g a n   p a r p o l   ( P a r t i s a n s h i p ) . Partisanship  adalah  dorongan  terhadap individu agar mendukung dan menaruh kepercayaan  kepada  pemerintah  lewat partai politik. Dari sudut pandang sikap politik,  partisanship  penting  untuk mensukseskan  demokrasi.  Converse dalam Mujani menyatakan bahwa partai poltik  mempresentasikan  kepentingan
u m u m   d a n   k o m p e t e n s i   u n t u k menduduki  jabatan-jabatan  strategis. Untuk  mencapai  tujuan  ini,  parpol m e m o b i l i s a s i   m a s y a r a k a t   u n t u k mendukung  mereka.  (3)  Informasi politik.Informasi politik pada umumnya diukur dari sejauh mana seseorang tahu mengenai  isu-isu  politik  (Zaller  dalam Mujani, 2007). (4)Diskusi politik. Gamson dalam  Mujani  menyatakan  bahwa diskusi politik memungkinkan seseorang untuk berbagi gagasan dan menemukan solusi yang relevan dengan kepentingan publik. (5) Efikasi politik. Reef dan Knoke (Mujani, 2007) menyatakan bahwa efikasi politik merujuk pada perasaan seseorang mengenai  kompetensi  personalnya dalam mempengaruhi sistem politik.

## B.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  karena  peneliti ingin  lebih  memahami  fenomena- fenomena  partisipasi  perempuan  dalam arena  politik  lokal  di  Kabupaten  Aceh Utara.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah  mahasiswa,  ulama,  akademisi, politisi,  caleg  perempuan,  aktivis perempuan, pengurus partai politik dan aktor  yang  terlibat  dalam  pemilu  (KIP dan  Panwaslu)  yang  berdomisili  di Kabupaten  Aceh  Utara.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengambilan  data m e l a l u i   o b s e r v a s i ,   w a w a n c a r a mendalam,  FGD,  dan  penggunaan dokumen  (dokumentasi).  Fokus  data yang  menjadi  perhatian  peneliti  adalah data-data  yang  berhubungan  dengan permasalahan  penelitian.  Upaya penafsiran  data  yang  berhasil  diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD, observasi  dan  data  sekunder  dan dokumen  dianalisis  melalui,  pertama
m a r g i n a l i s a s i   p e r e m p u a n   y a n g k e m u d i a n   m e n u n j u k k a n   b a h w a perempuan menjadi the second sex (warga kelas  dua)  yang  keberadaannya  tidak begitu  diperhitungkan.  Ini    disebabkan oleh;  pertama,  dikotomi nature dan culture .  Kedua,  proses-proses  sosial, budaya,  ekonomi  dan  politik  apa  yang menyebabkan  dikotomi nature dan culture. Ketiga,  dalam  hal  apa  ekspansi dari  sektor  domestik  ke  sektor  publik. Memahami  perempuan,  sebenarnya a d a l a h   b a g a i m a n a   m e m a h a m i masyarakat.  Perempuan  merupakan konstruksi  sosial  yang  melibatkan berbagai elemen.
Dengan  pemikiran  Abdullah  ini, m e m b a n t u   p e n e l i t i   u n t u k   l e b i h m e m a h a m i   p r o s e s   s o s i a l   d a l a m pembentukan  realitas  perempuan dengan  penekanan  pada;  konstruksi, d e k o s t r u k s i   d a n   r e k o n s t r u k s i . Konstruksi  dengan  melihat  realitas objektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan  umum  bahwa  perempuan tidak  perlu  harus  berkiprah  di  wilayah publik/politik,  cukup  pada  wilayah kerumahtanggaan/domestik.  Karena wilayah  tersebut  memang  merupakan wilayah  yang  pantas  untuk  perempuan dan  mempunyai  nilai  yang  mulia. Dekonstruksi  melihat  praktik-praktik atau  kegiatan-kegiatan  baru  yang dilakukan  oleh  perempuan,  dimana p e r e m p u a n   s u d a h   m u l a i mempertanyakan  potensi  diri,  yang beranggapan  bahwa  perempuan  tidak h a n y a   b e r a d a   d i   w i l a y a h kerumahtanggaan,  tetapi  mereka  juga bisa  memasuki  wilayah  publik/politik. R e k o n s t r u k s i ,   d e n g a n   m e l i h a t r e k o n s e p t u a l i s a s i   d a n   r e d e f i n i s i
p e r e m p u a n ,   d i m a n a   p e r e m p u a n mempunyai hak yang sama dengan laki- laki.  Perempuan  berhak  menduduki jabatan-jabatan  publik/politik  yang strategis  baik  level  individual  maupun pada  level  sistem,  termasuk  untuk  bisa menduduki  jabatan  anggota  parlemen, kepala daerah maupun kepala negara.
Salah satu cara untuk mengurangi marjinalisasi  perempuan  dibutuhkan
6 Affirmative  action . Affirmative  action bertujuan  untuk  memberikan  peluang atau  kesempatan  kepada  kelompok- kelompok  marginal  agar  terintegrasi d e n g a n   m a s y a r a k a t ,   s e h i n g g a meningkatkan  partisipasi  warga  negara d a l a m   w i l a y a h   p u b l i k / p o l i t i k . Affirmative  action memberikan  peluang k e p a d a   p e r e m p u a n   u n t u k   b i s a terintegrasi dalam kehidupan bernegara secara aktif, terbuka dan adil. Pada suatu negara  yang  baru  memulai  sistem demokrasi  yang  terbuka,  sangat diperlukan  tindakan affirmative  action . Jika  kaum  minoritas  sudah  terintegrasi maka affirmative action bisa dicabut. Ani Soetjipto mengatakan (Amiruddin, 2004) ciri  dari  semua  tindakan  affirmative action  adalah  sifatnya  sementara.  Maka ketika  kelompok-kelompok  yang terlindungi  itu  telah  terintegrasi  dan tidak  lagi  terdiskriminasi,  kebijakan  ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi  telah  cukup  adil  bagi  mereka untuk  bersaing  keras.  Sehingga  dengan penerapan  kuota  bisa  memberikan kesempatan  bagi  perempuan  untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
Verba  dan  Nie  (Mujani,  2007), mendefinisikan  partisipasi  politik sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh anggota  masyarakat  biasa  secara  suka
6 Suatu tindakan khusus sementara yang bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan pada kelompok-kelompok marginal agar terintegrasi dengan masyarakat, salah satunya dengan kuota 30%.
rela  untuk  mempengaruhi  keputusan pemerintah.  Mujani  menyatakan  bahwa ada  beberapa  faktor-faktor  partisipasi politik,  yaitu:  (1)  jenis  kelamin  (Verba, B u r n s   d a n   S c h l o z m a n )   y a n g berpandangan bahwa perempuan secara politik  kurang  tertarik,  informed (terekspose  pada  berita  politik);  (2) U m u r .   M i l b a r t h   d a l a m   M u j a n i menyatakan  umur  diyakini  menjadi faktor  demografis  yang  mempengaruhi partisipasi  politik;  (3)  Sosial  Ekonomi (Pendidikan).  Conway,  Wolfinger  dan Rosentone  (Mujani,  2007)  menyatakan bahwa  pendidikan  merupakan  satu- satunya faktor sosial-ekonomi terpenting dalam  menjelaskan  partisipasi  politik. Semakin  tinggi  tingkat  pendidikannya, seseorang  akan  cenderung  lebih berpartisipasi  dalam  politik;  (4) Keterlibatan kewargaan dan keterlibatan politik.
Mujani mendeskripsikan relevansi teoritis  dan  temuan  empiris  dari  unsur- unsur  keterlibatan  politik,  yaitu:  (1) Minat  atau  ketertarikan  pada  politik. T i n g k a t   s e j a u h   m a n a   p o l i t i k meningkatkan  keingintahuan  seorang warga negara (Van Deth dalam Mujani, 2007).  Di  mana  lebih  menekankan keingintahuan daripada motivasi. Untuk tertarik  pada  politik  tidak  serta  merta berarti  termotivasi  untuk  berpartisipasi dalam bentuk aksi politik. (2) Kedekatan d e n g a n   p a r p o l   ( P a r t i s a n s h i p ) . Partisanship  adalah  dorongan  terhadap individu agar mendukung dan menaruh kepercayaan  kepada  pemerintah  lewat partai politik. Dari sudut pandang sikap politik,  partisanship  penting  untuk mensukseskan  demokrasi.  Converse dalam Mujani menyatakan bahwa partai poltik  mempresentasikan  kepentingan
u m u m   d a n   k o m p e t e n s i   u n t u k menduduki  jabatan-jabatan  strategis. Untuk  mencapai  tujuan  ini,  parpol m e m o b i l i s a s i   m a s y a r a k a t   u n t u k mendukung  mereka.  (3)  Informasi politik.Informasi politik pada umumnya diukur dari sejauh mana seseorang tahu mengenai  isu-isu  politik  (Zaller  dalam Mujani, 2007). (4)Diskusi politik. Gamson dalam  Mujani  menyatakan  bahwa diskusi politik memungkinkan seseorang untuk berbagi gagasan dan menemukan solusi yang relevan dengan kepentingan publik. (5) Efikasi politik. Reef dan Knoke (Mujani, 2007) menyatakan bahwa efikasi politik merujuk pada perasaan seseorang mengenai  kompetensi  personalnya dalam mempengaruhi sistem politik.

## B.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  karena  peneliti ingin  lebih  memahami  fenomena- fenomena  partisipasi  perempuan  dalam arena  politik  lokal  di  Kabupaten  Aceh Utara.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah  mahasiswa,  ulama,  akademisi, politisi,  caleg  perempuan,  aktivis perempuan, pengurus partai politik dan aktor  yang  terlibat  dalam  pemilu  (KIP dan  Panwaslu)  yang  berdomisili  di Kabupaten  Aceh  Utara.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengambilan  data m e l a l u i   o b s e r v a s i ,   w a w a n c a r a mendalam,  FGD,  dan  penggunaan dokumen  (dokumentasi).  Fokus  data yang  menjadi  perhatian  peneliti  adalah data-data  yang  berhubungan  dengan permasalahan  penelitian.  Upaya penafsiran  data  yang  berhasil  diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD, observasi  dan  data  sekunder  dan dokumen  dianalisis  melalui,  pertama
tahapan  reduksi  data  yang  bertujuan u n t u k   m e l a k u k a n   p e n y e l e k s i a n , p e m i l a h a n ,   p e n a j a m a n ,   p e n g - organisasian  data  ke  dalam  suatu  pola tertentu,  kategori  tertentu,  atau  tema tertentu. Kedua, tahap display data yang dimaksudkan  untuk  menyajikan  data dalam  bentuk  sketsa,  sinopsis,  matrik y a n g   s a n g a t   d i p e r l u k a n   u n t u k memudahkan  upaya  pemaparan  dan penegasan  kesimpulan  dalam  upaya verifikasi  data  sebagai  tahap  ketiga. Proses  analisis  data  tersebut  tidaklah dipahami sekali jadi dalam bentuk linier, akan  tetapi  proses  itu  mengikuti  siklus yang  bersifat  interaktif  dan  bolak  balik yang  sudah  harus  dilakukan  sejak  saat pengumpulan data. Kapan proses siklus demikian itu berakhir, sangat tergantung pada  permasalan  penelitian  dan  alat analisis  yang.  Setelah  itu  data  akan dianalisis  melaui  teknik  interpretasi sebagaimana yang dipahami oleh Patton (1987)  dan  Moleong  (2000)  yaitu  untuk memberikan  arti  yang  signifikan terhadap  analisis,  menjelaskan  pola uraian  dan  mencari  hubungan  diantara d i m e n s i - d i m e n s i   u r a i a n .   D a r i pemahaman  tersebut  akan  diperoleh temuan  dan  kesimpulan  yang  memadai sebagai  jawaban  terhadap  masalah- m a s a l a h   p e n e l i t i a n ,   s e h i n g g a ditemukannya  rumusan-rumusan  atau model-model  yang  relevan  dengan semangat  pengembangan  teoretik seputar perempuan di kancah publik dan politik.

## C.  PEMBAHASAN
Pemilu  Legislatif  2014  di  Kab.  Aceh Utara; Sebuah Gambaran Umum
P e m i l i h a n   u m u m   y a n g berlangsung pada tanggal 9 April tahun 2 0 1 4 ,   m e r u p a k a n   p e m i l u   y a n g memberikan  suasana  berbeda  untuk masyarakat  Aceh.  Aceh  mempunyai keunikan  tersendiri  yang  tidak  dimiliki oleh daerah lain yang ada di Indonesia. Aceh  tidak  hanya  mengikutkan  partai nasional  menjadi  peserta  dalam  pemilu legislatif,  akan  tetapi  juga  memberikan suguhan lain, yaitu partai lokal. Ada tiga partai    lokal  yang  lolos  verifikasi  KIP Provinsi  Aceh  waktu  itu.  Tiga  partai tersebut  adalah  Partai  Daulat  Aceh (PDA),  Partai  Aceh  (PA)  dan  Partai Nasional Aceh (PNA).
K e i k u t s e r t a a n   p a r t a i   l o k a l memberikan  ruang  yang  luas  bagi masyarakat  Aceh  untuk  berpartisipasi baik sebagai wakil dalam partai maupun sebagai  pemilih  wakil-wakil  yang  telah menjadi calon legislatif tetap pada partai politik. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam  wilayah  politik,  tidak  hanya dimanfaatkan  oleh  kaum  laki-laki, demikian  juga  dengan  perempuan. Affirmative action menjadi salah satu jalan bagi  perempuan  berpartisipasi  dalam jajaran  pengambil  keputusan.  Amanat affirmative  action  ini  ada  di  beberapa produk  hukum,  seperti  seperti;  UUD 1945  Pasal  27,  Undang-Undang  Nomor 68  Tahun  1958  tentang  Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum  Wanita, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai P e n g h a p u s a n   S e g a l a   B e n t u k Diskriminasi terhadap Wanita, Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang
734
Nomor  31  Tahun  2002  tentang  Partai Politik,  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD  Kabupaten/Kota,  Undang- Undang  Nomor  2/2008  tentang  Partai Politik,  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,   UU Nomor 11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh,  Qanun  Nomor  7  tahun  2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Qanun Nomor  3  tahun  2008  tentang  Partai Politik  Lokal  Peserta  Pemilu,  Qanun N o m o r   6   t a h u n   2 0 0 9   t e n t a n g Perlindungan  dan  Pemberdayaan Perempuan, Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat  Istiadat,  dan  yang  terbaru  adalah Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Partai  Politik  dan  Undang- Undang  Pemilu  Nomor  8  Tahun  2013, tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Di  Kabupaten  Aceh  Utara,  partai peserta  pemilu  berjumlah  15  partai. Partai  politik  nasional  berjumlah  12 partai  dan  3  partai  politik  lokal. Kabupaten  Aceh  Utara  mempunyai enam  daerah  pemilihan.  Untuk  melihat jumlah  caleg  per  partai  dan  melihat prosentase parpol yang tidak memenuhi 30% calon perempuan dalam pencalonan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  (DPRK)  Aceh  Utara  dapat dilihat pada tabel berikut ini:
735
Tabel 1 Daftar Calon Legislatif dari Partai politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 Kab. Aceh Utara
Sumber:  KIP Kab. Aceh Utara tahun 2014 (data diolah)
tahapan  reduksi  data  yang  bertujuan u n t u k   m e l a k u k a n   p e n y e l e k s i a n , p e m i l a h a n ,   p e n a j a m a n ,   p e n g - organisasian  data  ke  dalam  suatu  pola tertentu,  kategori  tertentu,  atau  tema tertentu. Kedua, tahap display data yang dimaksudkan  untuk  menyajikan  data dalam  bentuk  sketsa,  sinopsis,  matrik y a n g   s a n g a t   d i p e r l u k a n   u n t u k memudahkan  upaya  pemaparan  dan penegasan  kesimpulan  dalam  upaya verifikasi  data  sebagai  tahap  ketiga. Proses  analisis  data  tersebut  tidaklah dipahami sekali jadi dalam bentuk linier, akan  tetapi  proses  itu  mengikuti  siklus yang  bersifat  interaktif  dan  bolak  balik yang  sudah  harus  dilakukan  sejak  saat pengumpulan data. Kapan proses siklus demikian itu berakhir, sangat tergantung pada  permasalan  penelitian  dan  alat analisis  yang.  Setelah  itu  data  akan dianalisis  melaui  teknik  interpretasi sebagaimana yang dipahami oleh Patton (1987)  dan  Moleong  (2000)  yaitu  untuk memberikan  arti  yang  signifikan terhadap  analisis,  menjelaskan  pola uraian  dan  mencari  hubungan  diantara d i m e n s i - d i m e n s i   u r a i a n .   D a r i pemahaman  tersebut  akan  diperoleh temuan  dan  kesimpulan  yang  memadai sebagai  jawaban  terhadap  masalah- m a s a l a h   p e n e l i t i a n ,   s e h i n g g a ditemukannya  rumusan-rumusan  atau model-model  yang  relevan  dengan semangat  pengembangan  teoretik seputar perempuan di kancah publik dan politik.

## C.  PEMBAHASAN
Pemilu  Legislatif  2014  di  Kab.  Aceh Utara; Sebuah Gambaran Umum
P e m i l i h a n   u m u m   y a n g berlangsung pada tanggal 9 April tahun 2 0 1 4 ,   m e r u p a k a n   p e m i l u   y a n g memberikan  suasana  berbeda  untuk masyarakat  Aceh.  Aceh  mempunyai keunikan  tersendiri  yang  tidak  dimiliki oleh daerah lain yang ada di Indonesia. Aceh  tidak  hanya  mengikutkan  partai nasional  menjadi  peserta  dalam  pemilu legislatif,  akan  tetapi  juga  memberikan suguhan lain, yaitu partai lokal. Ada tiga partai    lokal  yang  lolos  verifikasi  KIP Provinsi  Aceh  waktu  itu.  Tiga  partai tersebut  adalah  Partai  Daulat  Aceh (PDA),  Partai  Aceh  (PA)  dan  Partai Nasional Aceh (PNA).
K e i k u t s e r t a a n   p a r t a i   l o k a l memberikan  ruang  yang  luas  bagi masyarakat  Aceh  untuk  berpartisipasi baik sebagai wakil dalam partai maupun sebagai  pemilih  wakil-wakil  yang  telah menjadi calon legislatif tetap pada partai politik. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam  wilayah  politik,  tidak  hanya dimanfaatkan  oleh  kaum  laki-laki, demikian  juga  dengan  perempuan. Affirmative action menjadi salah satu jalan bagi  perempuan  berpartisipasi  dalam jajaran  pengambil  keputusan.  Amanat affirmative  action  ini  ada  di  beberapa produk  hukum,  seperti  seperti;  UUD 1945  Pasal  27,  Undang-Undang  Nomor 68  Tahun  1958  tentang  Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum  Wanita, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai P e n g h a p u s a n   S e g a l a   B e n t u k Diskriminasi terhadap Wanita, Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang
734
Nomor  31  Tahun  2002  tentang  Partai Politik,  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD  Kabupaten/Kota,  Undang- Undang  Nomor  2/2008  tentang  Partai Politik,  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,   UU Nomor 11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh,  Qanun  Nomor  7  tahun  2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Qanun Nomor  3  tahun  2008  tentang  Partai Politik  Lokal  Peserta  Pemilu,  Qanun N o m o r   6   t a h u n   2 0 0 9   t e n t a n g Perlindungan  dan  Pemberdayaan Perempuan, Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat  Istiadat,  dan  yang  terbaru  adalah Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Partai  Politik  dan  Undang- Undang  Pemilu  Nomor  8  Tahun  2013, tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Di  Kabupaten  Aceh  Utara,  partai peserta  pemilu  berjumlah  15  partai. Partai  politik  nasional  berjumlah  12 partai  dan  3  partai  politik  lokal. Kabupaten  Aceh  Utara  mempunyai enam  daerah  pemilihan.  Untuk  melihat jumlah  caleg  per  partai  dan  melihat prosentase parpol yang tidak memenuhi 30% calon perempuan dalam pencalonan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  (DPRK)  Aceh  Utara  dapat dilihat pada tabel berikut ini:
735
Tabel 1
Daftar Calon Legislatif dari Partai politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 Kab. Aceh Utara
Sumber:  KIP Kab. Aceh Utara tahun 2014 (data diolah)
Dari tampilan tabel tersebut di atas menunjukkan  bahwa  semua  partai p o l i t i k   s u d a h   m e n u n j u k k a n komitmennya  untuk  memberikan komposisi  30%  bagi  kaum  perempuan sebagai  calon  anggota  legislatif  bahkan ada yang melebihi dari target, akan tetapi hasil akhir  perhitungan suara, kuota bagi perempuan  yang  berhasil  menjadi anggota  legislatif  untuk  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh Utara    untuk  semua  partai  baik  partai local  maupun  partai  nasional  yang berjumlah  202    orang    hanya  1  (satu) orang  atau (2.2%) saja, yaitu Riyanti dari Partai Aceh.

## Ketidak-terwakilan  Perempuan  dan Eksistensi Perempuan dalam Politik
Kondisi iklim politik di Aceh   saat ini    sangat  berbeda  dari  tahun-tahun sebelumnya,  maka  arah  mata  angin demokrasi yang baru dapat menggugah perempuan dan menempatkan mereka di ruang  politik.  Perempuan  harus membuka mata dan dibukakan matanya dengan  memberikan  kesadaran  politik demi membangun Aceh  ke masa depan, sehingga  partisipasi  perempuan  dalam pemilu  2014  ini  benar-benar  dijadikan momentum  atau  tonggak  bagi  kaum perempuan itu sendiri sebagai kelompok yang dianggap mampu memenuhi ruang public  dengan  tugas  dan  fungsinya sebagai wakil dari masyarakat Aceh pada umumnya  dan  masyarakat  perempuan pada khususnya. Perempuan merupakan kelompok potensial dan memiliki jumlah
suara  yang  sangat  besar  dalam menentukan  hasil  pemungutan  suara, namun  keterwakilan  perempuan  pada lembaga-lembaga  publik  khususnya partai politik   jumlahnya dapat dihitung dengan jari bahkan tidak perlu dilakukan perhitungan karena hanya 1 (satu) orang saja.
Wilayah  politik  juga  memerlukan partisipasi  dari  perempuan,  karena sebagai  bagian  dari  masyarakat, perempuan punya hak dan aspirasi yang perlu  disalurkan  lewat  jalur  politik. Perempuan  juga  memiliki  kapasitas keilmuan  dan  daya  saing  yang  sama dengan  laki-laki.  Partisipasi  perempuan ini  sudah  diatur  dalam  banyak  produk
7 hukum.   Keterlibatan  perempuan diharapkan  tidak  saja  hanya  menjadi pemilih  dalam  pesta  demokrasi,  tetapi p e r e m p u a n   b i s a   m e n j a d i   C a l o n legislative  (caleg),    pengurus    bahkan pimpinan  partai  politik.  Keterwakilan kelompok  marginal  (perempuan, penyandang  cacat,  etnis,  pemuda  dan g o l o n g a n   m i n o r i t a s )   s e m e s t i n y a tercermin  sejak  awal  ketika  partai didirikan.  Implikasi  dari  rekomendasi t e r s e b u t ,   h e n d a k n y a   b e r p r i n s i p kesetaraan dan partisipasi yang adil bagi setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi atas  dasar  apapun,  serta  terbuka  dan mengaffirmasi  kelompok  marjinal mengingat titik mulai mereka yang tidak sama.
Undang-undang  sudah  mengatur kuota  keterwakilan  kaum  perempuan dalam  partai  sebesar  30%,  ini    menjadi
7 Seperti, pasal 27 UUD 1945, konvensi hak politik perempuan (New York), konvensi Beijing tahun 1995 tentang kuota 30%   bagi perempuan, UU No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia, rekomendasi umum No. 25 tahun 1999 tentang tindakan khusus sementara ( affirmative action ) dan konvensi Beijing +5 tahun  2000  tentang  50%  perempuan,  Undang-undang  No.  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik  dan Undang-undang  Pemilu  No.8  Tahun  2013,  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks lokal (Aceh) Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga menyebutkan bahwa pendirian partai politik lokal harus melibatkan minimal 30% perempuan.
kesempatan  emas,  perempuan  menjadi ladang yang potensial untuk dilirik partai politik  namun  sangat  disayangkan  dan betapa  sangat  kecewanya  masyarakat khususnya  kaum  perempuan  hasil pemilu legislative periode 2014 s.d 2019 menunjukkan  hasil  yang  sangat  meng- ecewakan  yang  hanya  mendapatkan 2,2%  saja.  Ini  terungkap  bahwa  pemilu legislative periode 2014 s.d 2019   belum berpihak pada kaum perempuan.
Peluang  pemilu  periode  2014  s.d 2019 yang seharusnya bisa menempatkan perempuan  pada  posisi  sebagai  pemain (subjek),  namun  pada  kenyataannya kaum  perempuan  hanya  dijadikan sebagai  figuran  dan  bahkan  sebagai penonton  saja  (objek),  dengan  kata  lain kaum perempuan hanya dijadikan tujuan atau sasaran jumlah suara saja.  Harapan calon  legislative  (caleg)  perempuan untuk bisa lebih besar terpilih duduk di parlemen  menjadi  kecil,  ketika  pada pemilu  legislatif  tahun  2009  lalu M a h k a m a h   K o n s t i t u s i   ( M K ) mengeluarkan  keputusan  mengenai judicial review atas UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 214, pada 23 Desember 2008. Putusan MK No 22 dan 24/PUU-VI/2008 hanya  membatalkan  Pasal  214  UU Pemilu 2008, tetapi berimplikasi luas. MK menghapuskan  sistem  caleg  parpol (Pasal  52)  dengan  ambang  batas keterpilihan,  menggagalkan  tindakan afirmatif  bagi  caleg  perempuan  pada ”nomor jadi” (Pasal 55), dan memubazir-
kan  potensi  suara  kepada  parpol  (Pasal
8 153).
Di Kabupaten Aceh Utara, peneliti mendapati  bahwa  mayoritas  partai politik  mampu  memenuhi jumlah calon legislative    kuota  30%  karena  partai– partai  politik  merasa  takut  terancam dengan aturan pemilu yang sudah sangat tegas, dalam   aturan tersebut dikatakan bahwa jika sebuah partai politik peserta pemilu   tidak bisa memenuhi kuota 30% jumlah  calon  legislative  perempuan maka  partai  politik  tersebut  akan didiskualifikasi.  Berikut  beberapa tanggapan  dari  para  pengurus  partai politik, yaitu Pak T dan Pak H:
“Ada perempuan yang pertama sudah  mau  bu,  tapi  seminggu sebelum kita masukkan datanya untuk diberikan ke KIP, eh.. dia mundur  tanpa  mengatakan a l a s a n n y a .   B e l i a u   b i l a n g alasannya sangat pribadi”. “Sulit  memenuhi  kuota  pada awalnya, kami partai baru.  Tapi kami  terus  mencari  calon  yang mau bekerja sama dengan kami, a k h i r n y a   k a m i   m a m p u memenuhinya.  Walaupun  ada anggapan  kami  akhirnya  asal c o m o t .   K a m i   g a k   m a u terdiskualifikasi.“.
Di  lain  pihak,  peneliti  mendapati k e t e r a n g a n   d a r i   c a l o n   l e g i s l a t i f perempuan  yang  direkrut  oleh  partai politik,  baik  partai  nasional  maupun
737
8 MK  menerapkan  standar  suara  terbanyak  tanpa  menyebut  kategori  suara  terbanyak  yang diinginkannya.  Karena  dasar  penentuan  pemenang  pada  pemilu  adalah  suara  terbanyak.    maka penentuan caleg terpilih harus berdasarkan suara terbanyak secara berurutan dan bukan berdasarkan nomor  urut  terkecil  yang  telah  ditetapkan.  Penggantian  logika  kolektif  menjadi  individual  tersebut mengabaikan  perjuangan  kolektif  kepartaian  karena,  menurut  MK,  ”memberikan  hak  kepada  calon terpilih  berdasarkan  nomor  urut  berarti  memasung  hak  suara  rakyat  untuk  memilih  sesuai  dengan pilihannya  dan  mengabaikan  tingkat  legitimasi  politik  calon  terpilih  berdasarkan  jumlah  suara terbanyak.”  MK  berpetuah,  kedaulatan  rakyat  dan  keadilan  dilanggar  jika  ada  dua  calon  yang mendapatkan  suara  yang  jauh  berbeda  secara  ekstrem,  tetapi  calon  yang  mendapat  suara  banyak dikalahkan  oleh  calon  dengan  suara  kecil  bernomor  urut  lebih  kecil.  MK  menolak  threshold keterpilihan. ( Falaakh, 2009).
Dari tampilan tabel tersebut di atas menunjukkan  bahwa  semua  partai p o l i t i k   s u d a h   m e n u n j u k k a n komitmennya  untuk  memberikan komposisi  30%  bagi  kaum  perempuan sebagai  calon  anggota  legislatif  bahkan ada yang melebihi dari target, akan tetapi hasil akhir  perhitungan suara, kuota bagi perempuan  yang  berhasil  menjadi anggota  legislatif  untuk  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh Utara    untuk  semua  partai  baik  partai local  maupun  partai  nasional  yang berjumlah  202    orang    hanya  1  (satu) orang  atau (2.2%) saja, yaitu Riyanti dari Partai Aceh.

## Ketidak-terwakilan  Perempuan  dan Eksistensi Perempuan dalam Politik
Kondisi iklim politik di Aceh   saat ini    sangat  berbeda  dari  tahun-tahun sebelumnya,  maka  arah  mata  angin demokrasi yang baru dapat menggugah perempuan dan menempatkan mereka di ruang  politik.  Perempuan  harus membuka mata dan dibukakan matanya dengan  memberikan  kesadaran  politik demi membangun Aceh  ke masa depan, sehingga  partisipasi  perempuan  dalam pemilu  2014  ini  benar-benar  dijadikan momentum  atau  tonggak  bagi  kaum perempuan itu sendiri sebagai kelompok yang dianggap mampu memenuhi ruang public  dengan  tugas  dan  fungsinya sebagai wakil dari masyarakat Aceh pada umumnya  dan  masyarakat  perempuan pada khususnya. Perempuan merupakan kelompok potensial dan memiliki jumlah
suara  yang  sangat  besar  dalam menentukan  hasil  pemungutan  suara, namun  keterwakilan  perempuan  pada lembaga-lembaga  publik  khususnya partai politik   jumlahnya dapat dihitung dengan jari bahkan tidak perlu dilakukan perhitungan karena hanya 1 (satu) orang saja.
Wilayah  politik  juga  memerlukan partisipasi  dari  perempuan,  karena sebagai  bagian  dari  masyarakat, perempuan punya hak dan aspirasi yang perlu  disalurkan  lewat  jalur  politik. Perempuan  juga  memiliki  kapasitas keilmuan  dan  daya  saing  yang  sama dengan  laki-laki.  Partisipasi  perempuan ini  sudah  diatur  dalam  banyak  produk
7 hukum.   Keterlibatan  perempuan diharapkan  tidak  saja  hanya  menjadi pemilih  dalam  pesta  demokrasi,  tetapi p e r e m p u a n   b i s a   m e n j a d i   C a l o n legislative  (caleg),    pengurus    bahkan pimpinan  partai  politik.  Keterwakilan kelompok  marginal  (perempuan, penyandang  cacat,  etnis,  pemuda  dan g o l o n g a n   m i n o r i t a s )   s e m e s t i n y a tercermin  sejak  awal  ketika  partai didirikan.  Implikasi  dari  rekomendasi t e r s e b u t ,   h e n d a k n y a   b e r p r i n s i p kesetaraan dan partisipasi yang adil bagi setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi atas  dasar  apapun,  serta  terbuka  dan mengaffirmasi  kelompok  marjinal mengingat titik mulai mereka yang tidak sama.
Undang-undang  sudah  mengatur kuota  keterwakilan  kaum  perempuan dalam  partai  sebesar  30%,  ini    menjadi
736
7 Seperti, pasal 27 UUD 1945, konvensi hak politik perempuan (New York), konvensi Beijing tahun 1995 tentang kuota 30%   bagi perempuan, UU No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia, rekomendasi umum No. 25 tahun 1999 tentang tindakan khusus sementara ( affirmative action ) dan konvensi Beijing +5 tahun  2000  tentang  50%  perempuan,  Undang-undang  No.  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik  dan Undang-undang  Pemilu  No.8  Tahun  2013,  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks lokal (Aceh) Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga menyebutkan bahwa pendirian partai politik lokal harus melibatkan minimal 30% perempuan.
kesempatan  emas,  perempuan  menjadi ladang yang potensial untuk dilirik partai politik  namun  sangat  disayangkan  dan betapa  sangat  kecewanya  masyarakat khususnya  kaum  perempuan  hasil pemilu legislative periode 2014 s.d 2019 menunjukkan  hasil  yang  sangat  meng- ecewakan  yang  hanya  mendapatkan 2,2%  saja.  Ini  terungkap  bahwa  pemilu legislative periode 2014 s.d 2019   belum berpihak pada kaum perempuan.
Peluang  pemilu  periode  2014  s.d 2019 yang seharusnya bisa menempatkan perempuan  pada  posisi  sebagai  pemain (subjek),  namun  pada  kenyataannya kaum  perempuan  hanya  dijadikan sebagai  figuran  dan  bahkan  sebagai penonton  saja  (objek),  dengan  kata  lain kaum perempuan hanya dijadikan tujuan atau sasaran jumlah suara saja.  Harapan calon  legislative  (caleg)  perempuan untuk bisa lebih besar terpilih duduk di parlemen  menjadi  kecil,  ketika  pada pemilu  legislatif  tahun  2009  lalu M a h k a m a h   K o n s t i t u s i   ( M K ) mengeluarkan  keputusan  mengenai judicial review atas UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 214, pada 23 Desember 2008. Putusan MK No 22 dan 24/PUU-VI/2008 hanya  membatalkan  Pasal  214  UU Pemilu 2008, tetapi berimplikasi luas. MK menghapuskan  sistem  caleg  parpol (Pasal  52)  dengan  ambang  batas keterpilihan,  menggagalkan  tindakan afirmatif  bagi  caleg  perempuan  pada ”nomor jadi” (Pasal 55), dan memubazir-
kan  potensi  suara  kepada  parpol  (Pasal
8 153). Di Kabupaten Aceh Utara, peneliti mendapati  bahwa  mayoritas  partai politik  mampu  memenuhi jumlah calon legislative    kuota  30%  karena  partai– partai  politik  merasa  takut  terancam dengan aturan pemilu yang sudah sangat tegas, dalam   aturan tersebut dikatakan bahwa jika sebuah partai politik peserta pemilu   tidak bisa memenuhi kuota 30% jumlah  calon  legislative  perempuan maka  partai  politik  tersebut  akan didiskualifikasi.  Berikut  beberapa tanggapan  dari  para  pengurus  partai politik, yaitu Pak T dan Pak H:
“Ada perempuan yang pertama sudah  mau  bu,  tapi  seminggu sebelum kita masukkan datanya untuk diberikan ke KIP, eh.. dia mundur  tanpa  mengatakan a l a s a n n y a .   B e l i a u   b i l a n g alasannya sangat pribadi”.
“Sulit  memenuhi  kuota  pada awalnya, kami partai baru.  Tapi kami  terus  mencari  calon  yang mau bekerja sama dengan kami, a k h i r n y a   k a m i   m a m p u memenuhinya.  Walaupun  ada anggapan  kami  akhirnya  asal c o m o t .   K a m i   g a k   m a u terdiskualifikasi.“.
Di  lain  pihak,  peneliti  mendapati k e t e r a n g a n   d a r i   c a l o n   l e g i s l a t i f perempuan  yang  direkrut  oleh  partai politik,  baik  partai  nasional  maupun
737
8 MK  menerapkan  standar  suara  terbanyak  tanpa  menyebut  kategori  suara  terbanyak  yang diinginkannya.  Karena  dasar  penentuan  pemenang  pada  pemilu  adalah  suara  terbanyak.    maka penentuan caleg terpilih harus berdasarkan suara terbanyak secara berurutan dan bukan berdasarkan nomor  urut  terkecil  yang  telah  ditetapkan.  Penggantian  logika  kolektif  menjadi  individual  tersebut mengabaikan  perjuangan  kolektif  kepartaian  karena,  menurut  MK,  ”memberikan  hak  kepada  calon terpilih  berdasarkan  nomor  urut  berarti  memasung  hak  suara  rakyat  untuk  memilih  sesuai  dengan pilihannya  dan  mengabaikan  tingkat  legitimasi  politik  calon  terpilih  berdasarkan  jumlah  suara terbanyak.”  MK  berpetuah,  kedaulatan  rakyat  dan  keadilan  dilanggar  jika  ada  dua  calon  yang mendapatkan  suara  yang  jauh  berbeda  secara  ekstrem,  tetapi  calon  yang  mendapat  suara  banyak dikalahkan  oleh  calon  dengan  suara  kecil  bernomor  urut  lebih  kecil.  MK  menolak  threshold keterpilihan. ( Falaakh, 2009).
p a r t a i   l o k a l .   M e r e k a   u m u m n y a mengatakan  bahwa  partai  politik cenderung  tidak  memaksimalkan  diri dalam  memberikan  ruang-ruang  untuk perempuan agar aktif di wilayah publik. Malah  didapati  adanya  pembicaraan yang  mengarah  kepada  perempuan boleh  ikut  walaupun  terkesan  menjadi pelengkap.  Seperti  yang  dikatakan  W dan  L  yang  menjadi  caleg  di  salah  satu partai lokal dan partai nasional:
“Kamu  ikut  saja,  kan  ini kesempatan.  Walaupun  kamu belum  mengerti  politik,  nanti bisa  diajari.  Siapa  tau  terpilih, partai  kita  partai  yang  bisa mendominasi  Aceh.  Jangan s a m p a i   p a r t a i   k i t a   i n i dipermalukan  dengan  partai lain”.
“Ibu  lumayan  aktif  dalam m e n y o r o t i   i s u - i s u   d a l a m masyarakat.  Ini  kesempatan untuk lebih bisa bersuara, partai kami sudah memperhatikan ibu b e b e r a p a   k u r u n   w a k t u belakangan  ini.  Kami  tau  kalau kami  terkesan  diujung  tanduk. Ibu  bantu  kami  sekarang,  kami akan bantu ibu nanti untuk bisa lebih aktif di masyarakat”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut, adanya  kesan  ketidaksiapan  partai menyiapkan  kaderisasi  calon  legislatif perempuan  sehingga  muncul  calon legislatif perempuan yang hanya sekedar memenuhi  kuota  bukan  berdasarkan kualitas  calon  legislatif  tersebut,  juga didapati    mesin  partai  tidak  maksimal bekerja. Ini dikarenakan kaderisasi yang dilakukan  hanya  pada  saat  sudah
k e h a b i s a n   w a k t u   d a l a m   p r o s e s pendaftaran,  walaupun  memang  kader perempuan  tersebut  dalam  pandangan peneliti  sudah  mampu  memetakan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Aceh Utara.
Ketika  penelusuran  lebih  lanjut mengapa  mesin  partai  tidak  berusaha keras  dalam    kaderisasi,  peneliti mendapati  hal  yang  menurut  peneliti bagian  dari  sistem/budaya  patriarkhi yang  masih  melekat  pada  penguasa
9 parpol.  Ini seperti yang dikatakan oleh H dan EM:
“Kita  mengapresiasi  keinginan perempuan  untuk  ikut  dalam percaturan  politik  dan  menjadi politisi.    Kami  juga  tertolong dengan  perempuan  yang  mau ikut  dalam  calon  legislatif kemarin. Tapi perempuan harus s i a p   d e n g a n   s e g a l a konsekuensinya  jika  terpilih. Apalagi  bagi  perempuan  yang sudah  menikah,  dia  harus mampu  meyeleasikan  tugas p o l i t i k n y a   d a n   r u m a h tangganya.  Rumah  tanggakan yang  dominan  perempuan. Apalagi yang sudah punya anak, biasanya  anak-anak  lebih  dekat dengan ibunya. Ayah urusannya cari  uang,  ya  sekali-kali  bantu isteri  jaga  anak-anak.  Tapi luculah  kalau  harus  sama waktunya  dengan  isteri  dalam hal mengawasi anak-anak”. “Partai  kita  sudah  berusaha mengkaderisasi,  tapi  kurang berhasil.  Ketidaksiapan  yang buk  Cut    maksudkan  tersebut
9 Para  penguasa  parpol  ini  sebahagian  adalah  pemain  lama  dalam  wilayah  politik,  dan  bahkan  ada beberapa dari mereka yang dan masih aktif dalam birokrasi dan mantan birokrat. Dimana kita ketahui bahwa adanya pelarangan bagi pegawai negeri sipil untuk aktif dalam politik dan pelarangan menjadi pengurus partai.
t i d a k   b e n a r .   B a n y a k   d a r i perempuan  masih  berpikiran sempit  baik  mengenai  dirinya sendiri  dan  orang  banyak. Mereka  masih  tidak  mengerti apa-apa  tentang  politik,  mereka masih  mengganggap  bahwa politik  itu    kan  kotor  dan m e n a k u t k a n ,   k a r e n a m e n g a n d u n g   k e c u r a n g a n , manipulasi,  ketidakadilan, ketidakjujuran,   dan sebagainya yang  jelek-jelek.  Harus  kami akui, memang kami tidak face to face  dalam  menginformasikan apa  itu  politik  dalam  arti  luas. Sekarangkan  jaman  tekhnologi canggih,  tinggal  klik  informasi sudah di depan mata”.
Peneliti  mendapati  informasi bahwa  dalam  pandangan  pengurus partai  dan  masyarakat  awam  bahwa perempuan sudah diberikan keleluasaan untuk  masuk  dalam  wilayah  publik. Banyak perempuan yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, baik birokrat, guru bahkan dosen. Pekerjaan itu sudah cukup mulia,  jadi  tidak  mengapa  jika  laki-laki membantu  perempuan  dalam  wilayah politik.  Keterangan  yang  menempatkan perempuan  pada  posisi  yang  tidak menyenangkan  itu,  menurut  peneliti didasari  pada  pengalaman  pengurus
partai yang merupakan mantan birokrat dan pernah menjabat jabatan yang cukup tinggi.  Semasa  beliau  belum  pensiun, beliau  merupakan  bagian  dari  partai besar  pada  masa  Orde  Baru,  walaupun sekarang bukan pada partai tersebut lagi. Sehingga  pemikiran  beliau  berkaitan dengan  masa  pemerintahan  Orde  Baru yang  menempatkan  perempuan  sudah cukup baik menjadi pendamping suami dalam  aktivitas  suami  di  luar  rumah,
10 yang dikenal dengan politik state ibuism. Ketidakterwakilan  perempuan juga  disebabkan  oleh  kaderisasi  dan perekrutan  calon  legislatif  yang c e n d e r u n g   d i l a k u k a n   t i d a k berkesinambunagn  oleh  partai  politik, terlebih  untuk  partai  baru.  Hasil  dari observasi  peneliti,  ada  beberapa perempuan yang menjadi calon legislatif adalah  anak,  keponakan  bahkan  isteri dari  pemimpin  partai.  Perekrutan cenderung  bersifat  emosionil,  kader dipilih  dan  diajak  karena  sudah  kenal lama,  dan  bukan  melihat  dari  kualitas calon  legislatif,  khususnya  untuk  calon legislatif  perempuan.  Padahal  seperti y a n g   p e n e l i t i   k e t a h u i ,   b a n y a k perempuan-perempuan  yang  peduli dengan  isu-isu  publik,  mereka  sering melakukan  seminar-seminar  yang membahas  masalah  dan  kebijakan publik,  mereka  banyak  yang  tergabung
739
10 State ibuism ini merupakan politik gender Orde Baru yang mengarahkan perempuan Indonesia sebagai ibu  dan  isteri.  Dalam  usaha  untuk  memperkuat  politik  gender  tersebut,  pemerintahan  Orde  Baru merevitalisasi  dan  mengelompokkan  organisasi-organisasi  perempuan  yang  berafiliasi  dengan departemen pemerintah pada tahun 1974 (Yanti Muchtar, 2000).
Organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah, dapat membantu pemerintah dan menyebarluaskan ideologi gender. Pengelompokan pertama adalah dharma wanita untuk para isteri pegawai negeri. Pengelompokan ke dua adalah dharma pertiwi untuk para isteri yang suaminya bekerja di militer dan kepolisian. Pengelompokan ketiga adalah pembinaan kesejahteraan keluarga  (PKK)  untuk  perempuan  Indonesia,  khususnya  di  pedesaan,  yang  tidak  masuk  dalam pengelompokkan  pertama  dan  kedua.  Melalui  ketiga  organisasi  ini,  rejim  Orde  Baru  mengontrol perempuan Indonesia di seluruh bagian masyarakat dan menguatkan subordinasi perempuan. Sebagai contohnya  PKK  mempromosikan  Panca  Dharma  Wanita,  yaitu:  menjadi  pendamping  setia  suami, berguna bagi bangsa, pendidik anak, pengelola rumah tangga, dan anggota masyarakat yang berguna (Yanti Muchtar, 2000).
p a r t a i   l o k a l .   M e r e k a   u m u m n y a mengatakan  bahwa  partai  politik cenderung  tidak  memaksimalkan  diri dalam  memberikan  ruang-ruang  untuk perempuan agar aktif di wilayah publik. Malah  didapati  adanya  pembicaraan yang  mengarah  kepada  perempuan boleh  ikut  walaupun  terkesan  menjadi pelengkap.  Seperti  yang  dikatakan  W dan  L  yang  menjadi  caleg  di  salah  satu partai lokal dan partai nasional:
“Kamu  ikut  saja,  kan  ini kesempatan.  Walaupun  kamu belum  mengerti  politik,  nanti bisa  diajari.  Siapa  tau  terpilih, partai  kita  partai  yang  bisa mendominasi  Aceh.  Jangan s a m p a i   p a r t a i   k i t a   i n i dipermalukan  dengan  partai lain”.
“Ibu  lumayan  aktif  dalam m e n y o r o t i   i s u - i s u   d a l a m masyarakat.  Ini  kesempatan untuk lebih bisa bersuara, partai kami sudah memperhatikan ibu b e b e r a p a   k u r u n   w a k t u belakangan  ini.  Kami  tau  kalau kami  terkesan  diujung  tanduk. Ibu  bantu  kami  sekarang,  kami akan bantu ibu nanti untuk bisa lebih aktif di masyarakat”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut, adanya  kesan  ketidaksiapan  partai menyiapkan  kaderisasi  calon  legislatif perempuan  sehingga  muncul  calon legislatif perempuan yang hanya sekedar memenuhi  kuota  bukan  berdasarkan kualitas  calon  legislatif  tersebut,  juga didapati    mesin  partai  tidak  maksimal bekerja. Ini dikarenakan kaderisasi yang dilakukan  hanya  pada  saat  sudah
k e h a b i s a n   w a k t u   d a l a m   p r o s e s pendaftaran,  walaupun  memang  kader perempuan  tersebut  dalam  pandangan peneliti  sudah  mampu  memetakan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Aceh Utara.
Ketika  penelusuran  lebih  lanjut mengapa  mesin  partai  tidak  berusaha keras  dalam    kaderisasi,  peneliti mendapati  hal  yang  menurut  peneliti bagian  dari  sistem/budaya  patriarkhi yang  masih  melekat  pada  penguasa
9 parpol.  Ini seperti yang dikatakan oleh H dan EM:
“Kita  mengapresiasi  keinginan perempuan  untuk  ikut  dalam percaturan  politik  dan  menjadi politisi.    Kami  juga  tertolong dengan  perempuan  yang  mau ikut  dalam  calon  legislatif kemarin. Tapi perempuan harus s i a p   d e n g a n   s e g a l a konsekuensinya  jika  terpilih. Apalagi  bagi  perempuan  yang sudah  menikah,  dia  harus mampu  meyeleasikan  tugas p o l i t i k n y a   d a n   r u m a h tangganya.  Rumah  tanggakan yang  dominan  perempuan. Apalagi yang sudah punya anak, biasanya  anak-anak  lebih  dekat dengan ibunya. Ayah urusannya cari  uang,  ya  sekali-kali  bantu isteri  jaga  anak-anak.  Tapi luculah  kalau  harus  sama waktunya  dengan  isteri  dalam hal mengawasi anak-anak”. “Partai  kita  sudah  berusaha mengkaderisasi,  tapi  kurang berhasil.  Ketidaksiapan  yang buk  Cut    maksudkan  tersebut
738
9 Para  penguasa  parpol  ini  sebahagian  adalah  pemain  lama  dalam  wilayah  politik,  dan  bahkan  ada beberapa dari mereka yang dan masih aktif dalam birokrasi dan mantan birokrat. Dimana kita ketahui bahwa adanya pelarangan bagi pegawai negeri sipil untuk aktif dalam politik dan pelarangan menjadi pengurus partai.
t i d a k   b e n a r .   B a n y a k   d a r i perempuan  masih  berpikiran sempit  baik  mengenai  dirinya sendiri  dan  orang  banyak. Mereka  masih  tidak  mengerti apa-apa  tentang  politik,  mereka masih  mengganggap  bahwa politik  itu    kan  kotor  dan m e n a k u t k a n ,   k a r e n a m e n g a n d u n g   k e c u r a n g a n , manipulasi,  ketidakadilan, ketidakjujuran,   dan sebagainya yang  jelek-jelek.  Harus  kami akui, memang kami tidak face to face  dalam  menginformasikan apa  itu  politik  dalam  arti  luas. Sekarangkan  jaman  tekhnologi canggih,  tinggal  klik  informasi sudah di depan mata”.
Peneliti  mendapati  informasi bahwa  dalam  pandangan  pengurus partai  dan  masyarakat  awam  bahwa perempuan sudah diberikan keleluasaan untuk  masuk  dalam  wilayah  publik. Banyak perempuan yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, baik birokrat, guru bahkan dosen. Pekerjaan itu sudah cukup mulia,  jadi  tidak  mengapa  jika  laki-laki membantu  perempuan  dalam  wilayah politik.  Keterangan  yang  menempatkan perempuan  pada  posisi  yang  tidak menyenangkan  itu,  menurut  peneliti didasari  pada  pengalaman  pengurus
partai yang merupakan mantan birokrat dan pernah menjabat jabatan yang cukup tinggi.  Semasa  beliau  belum  pensiun, beliau  merupakan  bagian  dari  partai besar  pada  masa  Orde  Baru,  walaupun sekarang bukan pada partai tersebut lagi. Sehingga  pemikiran  beliau  berkaitan dengan  masa  pemerintahan  Orde  Baru yang  menempatkan  perempuan  sudah cukup baik menjadi pendamping suami dalam  aktivitas  suami  di  luar  rumah,
10 yang dikenal dengan politik state ibuism. Ketidakterwakilan  perempuan juga  disebabkan  oleh  kaderisasi  dan perekrutan  calon  legislatif  yang c e n d e r u n g   d i l a k u k a n   t i d a k berkesinambunagn  oleh  partai  politik, terlebih  untuk  partai  baru.  Hasil  dari observasi  peneliti,  ada  beberapa perempuan yang menjadi calon legislatif adalah  anak,  keponakan  bahkan  isteri dari  pemimpin  partai.  Perekrutan cenderung  bersifat  emosionil,  kader dipilih  dan  diajak  karena  sudah  kenal lama,  dan  bukan  melihat  dari  kualitas calon  legislatif,  khususnya  untuk  calon legislatif  perempuan.  Padahal  seperti y a n g   p e n e l i t i   k e t a h u i ,   b a n y a k perempuan-perempuan  yang  peduli dengan  isu-isu  publik,  mereka  sering melakukan  seminar-seminar  yang membahas  masalah  dan  kebijakan publik,  mereka  banyak  yang  tergabung
739
10 State ibuism ini merupakan politik gender Orde Baru yang mengarahkan perempuan Indonesia sebagai ibu  dan  isteri.  Dalam  usaha  untuk  memperkuat  politik  gender  tersebut,  pemerintahan  Orde  Baru merevitalisasi  dan  mengelompokkan  organisasi-organisasi  perempuan  yang  berafiliasi  dengan departemen pemerintah pada tahun 1974 (Yanti Muchtar, 2000).
Organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah, dapat membantu pemerintah dan menyebarluaskan ideologi gender. Pengelompokan pertama adalah dharma wanita untuk para isteri pegawai negeri. Pengelompokan ke dua adalah dharma pertiwi untuk para isteri yang suaminya bekerja di militer dan kepolisian. Pengelompokan ketiga adalah pembinaan kesejahteraan keluarga  (PKK)  untuk  perempuan  Indonesia,  khususnya  di  pedesaan,  yang  tidak  masuk  dalam pengelompokkan  pertama  dan  kedua.  Melalui  ketiga  organisasi  ini,  rejim  Orde  Baru  mengontrol perempuan Indonesia di seluruh bagian masyarakat dan menguatkan subordinasi perempuan. Sebagai contohnya  PKK  mempromosikan  Panca  Dharma  Wanita,  yaitu:  menjadi  pendamping  setia  suami, berguna bagi bangsa, pendidik anak, pengelola rumah tangga, dan anggota masyarakat yang berguna (Yanti Muchtar, 2000).
pada lembaga swadaya masyarakat yang sangat  perduli  akan  masa  depan Indonesia  dan  Aceh  ke  depan,  mereka cukup  kritis  dalam  memaknai  dan menilai  kebijakan  yang  telah  ada,  dan m e r e k a   c u k u p   m e n g e t a h u i p e r k e m b a n g a n   i n f o r m a s i   y a n g mengedepankan kepentingan umum.
Peneliti  memahami,  jika  untuk partai  politik  baru,  sulit  merekrut  calon legislatif  perempuan  secara  kaderisasi, s e h i n g g a   b e r s i f a t   i n s t a n t .   I n i menunjukkan  sedikit  pembenaran bahwa  partai  politik  enggan  membuka d i r i   u n t u k   p e r e m p u a n   d a l a m berpartisipasi  di  wilayah  politik  dan memberikan  pembelajaran  politik kepada  perempuan.  Partai  politik  lama berkilah,  mereka  telah  melakukan kaderisasi, tetapi pihak perempuan yang tidak  mau  aktif  dalam  wilayah  politik. sehingga mereka akhirnya memilih calon legislatif  yang  sudah  ada  jalinan emosionil.  Mereka  memberikan  alasan bahwa, lebih baik memilih calon legislatif yang sudah dikenal walaupun dia bukan dari  partai  (dalam  pengertian  bukan kader  partai)  daripada  memilih  yang tidak  dikenal  yang  bisa  menimbulkan kekhawatiran jika terpilih dia tidak akan menyatu dengan ideologi partai.
Pada salah satu partai politik lokal, peneliti  mendapati  hal  yang  cukup menarik,  di  mana  calon  legislatif perempuan  ikut  berpartisipasi  sebagai calon  legislatif  dikarenakan  politik  itu adalah  kebiasaan  sehari-hari.  Beliau mendefinisikan politik adalah the personal 11 is the political .  Dimana beliau menyadari bahwa  banyak  hal  yang  pribadi  atau
personal  pun  mengandung  sifat  dan m a k n a   p o l i t i k .   B e r i k u t   a d a l a h pernyataan Zaima:
”Bagi  saya,  politik  adalah pengambilan  keputusan  yang bisa  terjasi  di  mana  saja  dan k a p a n   s a j a .   S e t i a p   h a r i perempuan  melakukan  hal tersebut.  Di  rumah  tangga sendiripun  sama  saja  dengan lingkup  formal.  Maaf  saja,  saya kurang  setuju  dengan  makna yang dibuat oleh sebagian besar oleh  para  politikus  laki-laki, karena  mereka  hampir  selalu menekankan  perempuan  tidak punya pengalaman politik”. “Menurut  saya  bu,  sebaiknya sudah tidak ada lagi pembatasan akses dan kesempatan terhadap perempuan,  karena  langkah- l a n g k a h   p o l i t i k   f o r m i l sesungguhnya bisa dimulai dari politik di lingkungan rumah kita. Rumah  tangga  yang  pada k e n y a t a a n n y a   b a n y a k dikendalikan  oleh  perempuan. Saya  yakin,  pelaku  politik dimanapun  diterapkan,  tidak lepas dari kehidupan formal dan i n f o r m a l .   P e n g a m b i l a n keputusan  dalam  dunia  politik formal  akan  berpengaruh  pada kehidupan informal kita”.
Dari  pengamatan  peneliti,  beliau mempunyai  pemahaman  politik  yang cukup baik meskipun tidak mempunyai mempunyai  dasar  ilmu  politik  secara formil.  Beliau  memahami  ideologi partainya,  bisa  menceritakan  program-
11 Kalimat The personal is political pertama kali dimunculkan oleh Carol Hanisch dan dipublikasikan dalam “ Notes From The Second Year” tahun 1970. Ungkapan ini kemudian menjadi slogan feminism radikal untuk  menekankan  bahwa  perbedaan  antara  lingkup  publik    dan  pribadi  adalah  keliru.  Laki-laki mendominasi  perempuan  dalam  lingkup  publik  waktu  yang  sama  mereka  jugs  mendominasi perempuan di rumah.
programnya seandainya terpilih dengan sangat  lancar  dan  mengetahui  isu-isu perempuan  yang  harus  diperjuangkan. Dari  sisi  lain,  dalam  penelitian  ini, peneliti juga mendapati masih ada calon legislatif  perempuan  yang  tidak memahami ideologi partainya, tidak bisa menjelaskan  apa  visi  misi  politiknya, program apa saja yang harus ia kerjakan, dan  tidak  begitu  memahami  isu-isu seputar  perempuan.  Mereka  memasuki dunia  politik  lebih  dikarenakan hubungan  emosionil  dengan  para pengurus partai, ingin membantu partai untuk  memenuhi  kuota.  Kemungkinan ini didasarkan pada tingkat pengetahuan calon legislatif akan politik masih rendah, perlu  pembelajaran  lebih  dalam memasuki  arena  politik.  Seperti  hasil wawancara  penulis  jauh  dengan  salah satu  calon  legislatif  perempuan  dari partai  lokal  yang  merupakan  kerabat pimpinan partai:
“Ya,  memang  saya  tidak  punya dasar  pendidikan  politik.  Saya m e m a n g   m e m p u n y a i p e n d i d i k a n   f o r m a l   y a n g lumayan.  Saya  tidak  begitu sering  berkumpul  dengan  para pejuang politik perempuan, jadi agak kurang ngerti juga tentang masalah-masalah  yang  paling penting  yang  berhubungan dengan  masalah  perempuan. Tapi semuakan bisa saya pelajari mulai  sekarang.  Bagi  saya  yang penting ada kemauan, pasti ada jalan.  Susah  juga  ketika  saya ditanya  tentang  program  yang akan  saya  lakukan  ketika  saya terpilih. Saya hanya bisa katakan kalau  program  saya  tidak m e l e n c e n g   d a r i   P a r t a i .
Masyarakat  Aceh  sudah  tau kalau  partai  yang  saya  ikut terkenal”.
Ketidakterwakilan  perempuan juga berasal dari faktor internal dari caleg tersebut. Salah satu persoalan mendasar adalah  kurangnya  dukungan  dari kerabat terdekat, finansial, pengetahuan, kepercayaan  diri,  kurangnya  keyakinan membuat  caleg  terkendala  untuk  ikut berpartisipasi.Ini seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber:
“Ketika  saya  pertama  kali mengatakan  kabar  bahwa  saya akan  bergabung  dengan  sebuah partai politik kepada suami saya, suami  sangat  terkejut.  Beliau m e n g a t a k a n   h a l - h a l   y a n g membuat  saya  tidak  nyaman. Seperti  tidak  cukupkah  dengan apa yang sudah dimiliki, politik kejam, nanti tidak lagi menuruti suami  dan  sebagainya.  Ketika saya  katakan  pengalaman  kami ketika  hendak  membuka  usaha bisnis,  suami  pertama  kali  juga m e l a r a n g   t e t a p i   a k h i r n y a b a n g g a .   S a y a   j u g a   a k a n membuktikan  hal  yang  sama untuk urusan ini. Beliau kembali mengatakan    bisnis  dan  politik itu  beda,  gak  bisa  disamakan. Nanti  kamu  akan  menjadi boneka saja.” “Kampanye  pasti  butuh  uang. Mau  berpolitik,  ya  harus  juga sediain  uangkan  bu?  Soalnya bukan  rahasia  lagi,  kalau  kita ketemu  orang  yang  kita  mau untuk  milih  kita  pastilah  kita j u g a   h a r u s   k a s i h   s e d i k i t cenderamata.  Walaupun  dalam politik yang betolkan gak boleh..
740
pada lembaga swadaya masyarakat yang sangat  perduli  akan  masa  depan Indonesia  dan  Aceh  ke  depan,  mereka cukup  kritis  dalam  memaknai  dan menilai  kebijakan  yang  telah  ada,  dan m e r e k a   c u k u p   m e n g e t a h u i p e r k e m b a n g a n   i n f o r m a s i   y a n g mengedepankan kepentingan umum.
Peneliti  memahami,  jika  untuk partai  politik  baru,  sulit  merekrut  calon legislatif  perempuan  secara  kaderisasi, s e h i n g g a   b e r s i f a t   i n s t a n t .   I n i menunjukkan  sedikit  pembenaran bahwa  partai  politik  enggan  membuka d i r i   u n t u k   p e r e m p u a n   d a l a m berpartisipasi  di  wilayah  politik  dan memberikan  pembelajaran  politik kepada  perempuan.  Partai  politik  lama berkilah,  mereka  telah  melakukan kaderisasi, tetapi pihak perempuan yang tidak  mau  aktif  dalam  wilayah  politik. sehingga mereka akhirnya memilih calon legislatif  yang  sudah  ada  jalinan emosionil.  Mereka  memberikan  alasan bahwa, lebih baik memilih calon legislatif yang sudah dikenal walaupun dia bukan dari  partai  (dalam  pengertian  bukan kader  partai)  daripada  memilih  yang tidak  dikenal  yang  bisa  menimbulkan kekhawatiran jika terpilih dia tidak akan menyatu dengan ideologi partai.
Pada salah satu partai politik lokal, peneliti  mendapati  hal  yang  cukup menarik,  di  mana  calon  legislatif perempuan  ikut  berpartisipasi  sebagai calon  legislatif  dikarenakan  politik  itu adalah  kebiasaan  sehari-hari.  Beliau mendefinisikan politik adalah the personal 11 is the political .  Dimana beliau menyadari bahwa  banyak  hal  yang  pribadi  atau
personal  pun  mengandung  sifat  dan m a k n a   p o l i t i k .   B e r i k u t   a d a l a h pernyataan Zaima:
”Bagi  saya,  politik  adalah pengambilan  keputusan  yang bisa  terjasi  di  mana  saja  dan k a p a n   s a j a .   S e t i a p   h a r i perempuan  melakukan  hal tersebut.  Di  rumah  tangga sendiripun  sama  saja  dengan lingkup  formal.  Maaf  saja,  saya kurang  setuju  dengan  makna yang dibuat oleh sebagian besar oleh  para  politikus  laki-laki, karena  mereka  hampir  selalu menekankan  perempuan  tidak punya pengalaman politik”.
“Menurut  saya  bu,  sebaiknya sudah tidak ada lagi pembatasan akses dan kesempatan terhadap perempuan,  karena  langkah- l a n g k a h   p o l i t i k   f o r m i l sesungguhnya bisa dimulai dari politik di lingkungan rumah kita. Rumah  tangga  yang  pada k e n y a t a a n n y a   b a n y a k dikendalikan  oleh  perempuan. Saya  yakin,  pelaku  politik dimanapun  diterapkan,  tidak lepas dari kehidupan formal dan i n f o r m a l .   P e n g a m b i l a n keputusan  dalam  dunia  politik formal  akan  berpengaruh  pada kehidupan informal kita”.
Dari  pengamatan  peneliti,  beliau mempunyai  pemahaman  politik  yang cukup baik meskipun tidak mempunyai mempunyai  dasar  ilmu  politik  secara formil.  Beliau  memahami  ideologi partainya,  bisa  menceritakan  program-
11 Kalimat The personal is political pertama kali dimunculkan oleh Carol Hanisch dan dipublikasikan dalam “ Notes From The Second Year” tahun 1970. Ungkapan ini kemudian menjadi slogan feminism radikal untuk  menekankan  bahwa  perbedaan  antara  lingkup  publik    dan  pribadi  adalah  keliru.  Laki-laki mendominasi  perempuan  dalam  lingkup  publik  waktu  yang  sama  mereka  jugs  mendominasi perempuan di rumah.
programnya seandainya terpilih dengan sangat  lancar  dan  mengetahui  isu-isu perempuan  yang  harus  diperjuangkan. Dari  sisi  lain,  dalam  penelitian  ini, peneliti juga mendapati masih ada calon legislatif  perempuan  yang  tidak memahami ideologi partainya, tidak bisa menjelaskan  apa  visi  misi  politiknya, program apa saja yang harus ia kerjakan, dan  tidak  begitu  memahami  isu-isu seputar  perempuan.  Mereka  memasuki dunia  politik  lebih  dikarenakan hubungan  emosionil  dengan  para pengurus partai, ingin membantu partai untuk  memenuhi  kuota.  Kemungkinan ini didasarkan pada tingkat pengetahuan calon legislatif akan politik masih rendah, perlu  pembelajaran  lebih  dalam memasuki  arena  politik.  Seperti  hasil wawancara  penulis  jauh  dengan  salah satu  calon  legislatif  perempuan  dari partai  lokal  yang  merupakan  kerabat pimpinan partai:
“Ya,  memang  saya  tidak  punya dasar  pendidikan  politik.  Saya m e m a n g   m e m p u n y a i p e n d i d i k a n   f o r m a l   y a n g lumayan.  Saya  tidak  begitu sering  berkumpul  dengan  para pejuang politik perempuan, jadi agak kurang ngerti juga tentang masalah-masalah  yang  paling penting  yang  berhubungan dengan  masalah  perempuan. Tapi semuakan bisa saya pelajari mulai  sekarang.  Bagi  saya  yang penting ada kemauan, pasti ada jalan.  Susah  juga  ketika  saya ditanya  tentang  program  yang akan  saya  lakukan  ketika  saya terpilih. Saya hanya bisa katakan kalau  program  saya  tidak m e l e n c e n g   d a r i   P a r t a i .
Masyarakat  Aceh  sudah  tau kalau  partai  yang  saya  ikut terkenal”.
Ketidakterwakilan  perempuan juga berasal dari faktor internal dari caleg tersebut. Salah satu persoalan mendasar adalah  kurangnya  dukungan  dari kerabat terdekat, finansial, pengetahuan, kepercayaan  diri,  kurangnya  keyakinan membuat  caleg  terkendala  untuk  ikut berpartisipasi.Ini seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber:
“Ketika  saya  pertama  kali mengatakan  kabar  bahwa  saya akan  bergabung  dengan  sebuah partai politik kepada suami saya, suami  sangat  terkejut.  Beliau m e n g a t a k a n   h a l - h a l   y a n g membuat  saya  tidak  nyaman. Seperti  tidak  cukupkah  dengan apa yang sudah dimiliki, politik kejam, nanti tidak lagi menuruti suami  dan  sebagainya.  Ketika saya  katakan  pengalaman  kami ketika  hendak  membuka  usaha bisnis,  suami  pertama  kali  juga m e l a r a n g   t e t a p i   a k h i r n y a b a n g g a .   S a y a   j u g a   a k a n membuktikan  hal  yang  sama untuk urusan ini. Beliau kembali mengatakan    bisnis  dan  politik itu  beda,  gak  bisa  disamakan. Nanti  kamu  akan  menjadi boneka saja.” “Kampanye  pasti  butuh  uang. Mau  berpolitik,  ya  harus  juga sediain  uangkan  bu?  Soalnya bukan  rahasia  lagi,  kalau  kita ketemu  orang  yang  kita  mau untuk  milih  kita  pastilah  kita j u g a   h a r u s   k a s i h   s e d i k i t cenderamata.  Walaupun  dalam politik yang betolkan gak boleh..
tapi semua yang saya kenal yang mau  ikot  jadi  caleg,  pasti  kasih dikit barang, walaupun katanya bukan  untuk  sogok.  saya  rasa saya  gk  mampu  seperti  itu. Karena  masih  ada  masyarakat kita kalau gk dikasih oleh-oleh ya gak milih”.
Dari hasil penelitian, menganggap perempuan  tidak  terwakili  di  lembaga legislatif  dikarenakan  oleh,  Pertama, pandangan  pemilih  terhadap  calon legislatif  perempuan.  Adanya  calon legislatif  yang  tidak  bisa  menerangkan visi,  misi  dan  tujuannya  sehingga membuat  para  pemilih  menjadi  ragu. Ada  pertanyaan-pertanyaan  yang berhubungan  dengan  program  kerjanya nanti  tidak  bisa  dijelaskan  dengan mendetail. Cara mendekati pemilih juga menjadi hal yang membuat para pemilih memberikan  penilaian  rendah  kepada caleg  tersebut.  Masyarakat  pada umumnya menginginkan diskusi secara langsung, ada tanya jawab. Tetapi calon legislatif  lebih  menyukai  komunikasi setu  arah  (hanya  orasi).  Ketika  ada pemilih yang mencoba bertanya tentang p r o g r a m n y a ,   c a l e g   t i d a k   b i s a meyakinkan  pemilih  bahwa  program mereka  sangat  dibutuhkan  dan  bisa memberikan  hal  yang  positif  untuk masyarakat.  Masyarakat  sekarang  ini sudah  lebih  kritis  dan  mempunya p e n g e t a h u a n   y a n g   l e b i h   b a i k , masyarakat  pada  zaman  sekarang  lebih menyukai  hal-hal  yang  berbau  teknis, bukan  teoritis.  Seperti  pertanyaan bagaimana  hajat  hidup  mereka  bisa terangkat?  Bagaimana  dengan  hasil pertanian  mereka?  Dan  sebagainya. Masyarakat ingin mengetahui kepekaan calon  legislatif  terhadap  masalah
kemiskinan  mereka  dan  mereka  ingin mengetahui  bagimana  calon  legislative bisa  memberikan  strategi-strategi  untuk meningkatkan pendapatan perekonomi- an  mereka  sebagai  modal  memenuhi kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan mereka.  Dengan  kata  lain  masyarakat berkeinginan  para  calon  legislative tersebut mampu memberikan ruang dan jalan  bagi  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  pokok  mereka.  Dengan  kata lain bisa   dikatakan para calon legislatif kurang bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka  bisa  memberikan  sesuatu  yang m e n j a d i   b a h a n   p e n a w a r a n   a t a s keinginan masyarakat.
Kedua, adanya budaya patriarkhi. Dalam  amatan  peneliti,  sekilas  terlihat bahwa budaya patriarkhi dan state ibuism ini dominan pada masyarakat perkotaan termasuk  mereka  yang  mempunyai pendidikan formal yang tinggi (sarjana). M a s y a r a k a t   p e r k o t a a n   m a s i h menganggap politik merupakan wilayah yang  keras  dan  kotor.  Perempuan  akan sulit menyesuaikan diri dengan wilayah politik.  perempuan  sudah  cukup diberikan  kesempatan  untuk  masuk  ke wilayah  publik.  Sudah  bisa  bekerja  di luar  rumah  pada  perusahaan  swasta, Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD), perbankan,  PNS  (birokrat,  guru  dan dosen). Perempuan sudah sangat berjasa menjadi  isteri  yang  baik  yang  selalu mendorong suami di luar rumah. Ketiga, adanya  pemahaman  Islam  mengenai pembatasan  bagi  kaum  perempuan untuk  berpartisipasi  dalam  wilayah
12 politik.   Dalam  masyarakat,  ditemukan hal yang menempatkan perempuan pada pihak  yang  lemah.  Adanya  interpretasi keagamaan  yang  keliru  bahwa  Islam melarang perempuan untuk berkiprah di
12 Ustad NZL mengatakan bahwa, dalam Islam, politik ( al-siyasah) dimaknai sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat, yang diorientasikan untuk
memperoleh dan melindungi kemaslahatan bersama. Poltik tidak semata-mata dilihat sebagai masalah duniawi-sekuler, tetapi pada saat yang sama juga dijadikan sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat.  Jadi  politik  adalah  ruang  kehidupan  itu  sendiri.  Ia  muncul  dalam  ruang  berbagai  ruang kehidupan, domestic maupun publik, cultural maupun structural, personal maupun komunal.
743
ranah politik. Dalam pemahaman Islam, hampir  tidak  didapati  adanya  konsep pelarangan  bagi  perempuan  untuk berkiprah di ranah publik. Islam sendiri memberikan jalan yang aman untuk para perempuan  yang  hendak  berpartisipasi aktif  dalam  wilayah  publik.  Dalam masyarakat  sendiri  ada  yang  berfikir memang  perempuan  tidak  baik  di wilayah  politik  karena  Islam  melarang adanya  pencampuran  antara  laki-laki dan perempuan.
Ada  dua  pandangan  mengenai patisipasi  politik  dalam  Islam  yang diwakili oleh dua narasumber. Pertama, perempuan  boleh  memasuki  wilayah politik. Karena tidak ditemukan adanya aturan  dalam  Islam  yang  melarang perempuan  untuk  berpartisipasi  di wilayah  politik.  Tetapi  memang  harus ada aturan ketika manusia, (laki-laki dan perempuan)  sudah  di  legislatif.  Aturan tersebut sebenarnya untuk mengatur dan menjauhkan  laki-laki  dan  perempuan dari fitnah. Seperti yang dikatakan oleh R dan D berikut ini:
“Dari  rumusan-rumusan  teori politik  Islam,  agak  susah ditemukan bahasan yang secara spesifik memberi bingkai positif keterlibatan  perempuan  dalam politik.  Kecenderungan  yang muncul  justru  memberi  bingkai n e g a t i f   u n t u k   m e m b a t a s i keterlibatan  secara  penuh terhadap perempuan. Sejak awal politik  diasumsikan  sebagai dunianya  laki-laki,  sehingga kesadaran  seperti  itu  dianggap bukan  masalah  serius.  Menjadi serius  ketika  ada  perempuan
menuntut  hal  yang  sama. Hukum  Islam  adalah  jelas  dan selaras  dengan  sifat  dasar m a n u s i a d e n g a n mempertimbangkan  penciptaan sisi  fisiologi  dan  psikologi  pria d a n   w a n i t a .   K e d u a n y a mempunyai  hak  dan  kewajiban yang  sama  antara  satu  dengan y a n g   l a i n   s e s u a i   d e n g a n kodratnya masing-masing”. “Saya  rasa  tidak  perlu  dilebih- lebihkan ketika perempuan mau terjun ke politik. Perempuan juga mempunyai  hak  yang  sama dengan laki-laki. Memang perlu adanya  aturan  untuk  laki-laki dan  perempuan  yang  bukan muhrim. Aturan tersebut mudah sekali dibuat, saya rasa itu tidak sulit untuk dilakukan. Mengutip pernyataan  Yusuf  al-Qardhawi yang  member  kritik  kepada orang-orang  atas  nama  Islam melakukan pelarangan terhadap kiprah politik perempuan. Kritik t e r s e b u t   d i d a s a r k a n   p a d a beberapa  argumentasi.  Yaitu pertama,  perempuan  dalam Islam  adalah  makhluk  yang sama  jenisnya  dengan  laki-laki. Memperoleh perintah yang sama untuk  beriman,  beribadah, m e n e g a k k a n   a g a m a , m e l u r u s k a n   m a s y a r a k a t mendatankan  kebaikan  dan m e n c e g a h n k e m u n g k a r a n . Perintah-perintah  Al-Qur'an adalah  perintah  bagi  laki-laki dan  perempuan,  kecuali  yang benar-benar khusus untuk salah
742
tapi semua yang saya kenal yang mau  ikot  jadi  caleg,  pasti  kasih dikit barang, walaupun katanya bukan  untuk  sogok.  saya  rasa saya  gk  mampu  seperti  itu. Karena  masih  ada  masyarakat kita kalau gk dikasih oleh-oleh ya gak milih”.
Dari hasil penelitian, menganggap perempuan  tidak  terwakili  di  lembaga legislatif  dikarenakan  oleh,  Pertama, pandangan  pemilih  terhadap  calon legislatif  perempuan.  Adanya  calon legislatif  yang  tidak  bisa  menerangkan visi,  misi  dan  tujuannya  sehingga membuat  para  pemilih  menjadi  ragu. Ada  pertanyaan-pertanyaan  yang berhubungan  dengan  program  kerjanya nanti  tidak  bisa  dijelaskan  dengan mendetail. Cara mendekati pemilih juga menjadi hal yang membuat para pemilih memberikan  penilaian  rendah  kepada caleg  tersebut.  Masyarakat  pada umumnya menginginkan diskusi secara langsung, ada tanya jawab. Tetapi calon legislatif  lebih  menyukai  komunikasi setu  arah  (hanya  orasi).  Ketika  ada pemilih yang mencoba bertanya tentang p r o g r a m n y a ,   c a l e g   t i d a k   b i s a meyakinkan  pemilih  bahwa  program mereka  sangat  dibutuhkan  dan  bisa memberikan  hal  yang  positif  untuk masyarakat.  Masyarakat  sekarang  ini sudah  lebih  kritis  dan  mempunya p e n g e t a h u a n   y a n g   l e b i h   b a i k , masyarakat  pada  zaman  sekarang  lebih menyukai  hal-hal  yang  berbau  teknis, bukan  teoritis.  Seperti  pertanyaan bagaimana  hajat  hidup  mereka  bisa terangkat?  Bagaimana  dengan  hasil pertanian  mereka?  Dan  sebagainya. Masyarakat ingin mengetahui kepekaan calon  legislatif  terhadap  masalah
kemiskinan  mereka  dan  mereka  ingin mengetahui  bagimana  calon  legislative bisa  memberikan  strategi-strategi  untuk meningkatkan pendapatan perekonomi- an  mereka  sebagai  modal  memenuhi kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan mereka.  Dengan  kata  lain  masyarakat berkeinginan  para  calon  legislative tersebut mampu memberikan ruang dan jalan  bagi  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  pokok  mereka.  Dengan  kata lain bisa   dikatakan para calon legislatif kurang bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka  bisa  memberikan  sesuatu  yang m e n j a d i   b a h a n   p e n a w a r a n   a t a s keinginan masyarakat.
Kedua, adanya budaya patriarkhi. Dalam  amatan  peneliti,  sekilas  terlihat bahwa budaya patriarkhi dan state ibuism ini dominan pada masyarakat perkotaan termasuk  mereka  yang  mempunyai pendidikan formal yang tinggi (sarjana). M a s y a r a k a t   p e r k o t a a n   m a s i h menganggap politik merupakan wilayah yang  keras  dan  kotor.  Perempuan  akan sulit menyesuaikan diri dengan wilayah politik.  perempuan  sudah  cukup diberikan  kesempatan  untuk  masuk  ke wilayah  publik.  Sudah  bisa  bekerja  di luar  rumah  pada  perusahaan  swasta, Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD), perbankan,  PNS  (birokrat,  guru  dan dosen). Perempuan sudah sangat berjasa menjadi  isteri  yang  baik  yang  selalu mendorong suami di luar rumah. Ketiga, adanya  pemahaman  Islam  mengenai pembatasan  bagi  kaum  perempuan untuk  berpartisipasi  dalam  wilayah
12 politik.   Dalam  masyarakat,  ditemukan hal yang menempatkan perempuan pada pihak  yang  lemah.  Adanya  interpretasi keagamaan  yang  keliru  bahwa  Islam melarang perempuan untuk berkiprah di
12 Ustad NZL mengatakan bahwa, dalam Islam, politik ( al-siyasah) dimaknai sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat, yang diorientasikan untuk
memperoleh dan melindungi kemaslahatan bersama. Poltik tidak semata-mata dilihat sebagai masalah duniawi-sekuler, tetapi pada saat yang sama juga dijadikan sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat.  Jadi  politik  adalah  ruang  kehidupan  itu  sendiri.  Ia  muncul  dalam  ruang  berbagai  ruang kehidupan, domestic maupun publik, cultural maupun structural, personal maupun komunal.
743
ranah politik. Dalam pemahaman Islam, hampir  tidak  didapati  adanya  konsep pelarangan  bagi  perempuan  untuk berkiprah di ranah publik. Islam sendiri memberikan jalan yang aman untuk para perempuan  yang  hendak  berpartisipasi aktif  dalam  wilayah  publik.  Dalam masyarakat  sendiri  ada  yang  berfikir memang  perempuan  tidak  baik  di wilayah  politik  karena  Islam  melarang adanya  pencampuran  antara  laki-laki dan perempuan.
Ada  dua  pandangan  mengenai patisipasi  politik  dalam  Islam  yang diwakili oleh dua narasumber. Pertama, perempuan  boleh  memasuki  wilayah politik. Karena tidak ditemukan adanya aturan  dalam  Islam  yang  melarang perempuan  untuk  berpartisipasi  di wilayah  politik.  Tetapi  memang  harus ada aturan ketika manusia, (laki-laki dan perempuan)  sudah  di  legislatif.  Aturan tersebut sebenarnya untuk mengatur dan menjauhkan  laki-laki  dan  perempuan dari fitnah. Seperti yang dikatakan oleh R dan D berikut ini:
“Dari  rumusan-rumusan  teori politik  Islam,  agak  susah ditemukan bahasan yang secara spesifik memberi bingkai positif keterlibatan  perempuan  dalam politik.  Kecenderungan  yang muncul  justru  memberi  bingkai n e g a t i f   u n t u k   m e m b a t a s i keterlibatan  secara  penuh terhadap perempuan. Sejak awal politik  diasumsikan  sebagai dunianya  laki-laki,  sehingga kesadaran  seperti  itu  dianggap bukan  masalah  serius.  Menjadi serius  ketika  ada  perempuan
menuntut  hal  yang  sama. Hukum  Islam  adalah  jelas  dan selaras  dengan  sifat  dasar m a n u s i a d e n g a n mempertimbangkan  penciptaan sisi  fisiologi  dan  psikologi  pria d a n   w a n i t a .   K e d u a n y a mempunyai  hak  dan  kewajiban yang  sama  antara  satu  dengan y a n g   l a i n   s e s u a i   d e n g a n kodratnya masing-masing”. “Saya  rasa  tidak  perlu  dilebih- lebihkan ketika perempuan mau terjun ke politik. Perempuan juga mempunyai  hak  yang  sama dengan laki-laki. Memang perlu adanya  aturan  untuk  laki-laki dan  perempuan  yang  bukan muhrim. Aturan tersebut mudah sekali dibuat, saya rasa itu tidak sulit untuk dilakukan. Mengutip pernyataan  Yusuf  al-Qardhawi yang  member  kritik  kepada orang-orang  atas  nama  Islam melakukan pelarangan terhadap kiprah politik perempuan. Kritik t e r s e b u t   d i d a s a r k a n   p a d a beberapa  argumentasi.  Yaitu pertama,  perempuan  dalam Islam  adalah  makhluk  yang sama  jenisnya  dengan  laki-laki. Memperoleh perintah yang sama untuk  beriman,  beribadah, m e n e g a k k a n   a g a m a , m e l u r u s k a n   m a s y a r a k a t mendatankan  kebaikan  dan m e n c e g a h n k e m u n g k a r a n . Perintah-perintah  Al-Qur'an adalah  perintah  bagi  laki-laki dan  perempuan,  kecuali  yang benar-benar khusus untuk salah
satu dari mereka. Kedua, banyak sekali  catatan-catatan  sejarah y a n g   m e n j e l a s k a n   p a r a perempuan  awal  Islam  atau masa  kenabian,  yang  memain- kan  peran  politik  yang  cukup penting, seperti proses kelahiran komunitas  muslim  di  Mekkah, ikut  serta  berhijrah  mencari suaka  politik,  termasuk  peran mereka  dalam  menentukan k e b i j a k a n   p e n a n g a n a n masyarakat Madinah”.
Kedua,  memang  tidak  baik perempuan  untuk  aktif  di  wilayah politik.  Perempuan  jika  di  luar  rumah harus  ada  muhrim  yang  mendampingi. Sangat sulit perempuan didampingi oleh muhrim  ketika  menjadi  politisi.  Tidak mungkin  politisi  perempuan  dalam setiap  kegiatannya  didampingi  oleh muhrimnya,  apalagi  dalam  kegiatan yang  berlangsung  di  lembaga  legislatif. Sehingga  perempuan  lebih  baik  tidak ikut di kancah politik.
Ketiga, Kertas suara yang tidak lagi meletakkan  foto  calon  legislatif    juga menjadi  persoalan.  Para  pemilih  bayak yang  tidak  ingat  dengan  nama  panjang sang  calon  legislatif,  karena  hanya terbiasa  dengan  nama  panggilan  atau nama  julukan,  dan  bahkan  adanya intimidasi  kepada  pemilih  untuk memilih  calon-  calon  tertentu  menjadi faktor  ke  empat.  Peneliti  mendapati masyarakat  menjadi  bingung  ketika pemilu  berlangsung.  Kebingungan  ini didasarkan  pada  kertas  pemilu  yang tidak  lagi  ada  foto  calon  legislatif. Masyarakat yang kebingungan akhirnya hanya  memilih  partai  yang  mereka pernah kenal dan dengar.

## D.  PENUTUP 1.  Kesimpulan
Ketidakterwakilan  perempuan sebesar 30% dari calon legislatif menjadi anggota  legislatif  pada  pemilu  legislatif periode  2014-2019  dikarenakan  hambat- an  yang  bersumber  dari  internal  calon legislatif (seperti larangan dari keluarga, ketidak percayaan diri karena   kualitas, kapasitas,  kemampuan  finansial),  tidak adanya  bantuan  serta  komitmen  partai politik  yang  nyata  agar  calon  legislatif perempuan  terpilih.  Sistem  kaderisasi yang  tidak  kontinyu  dilakukan  bahkan tidak  ada,  terlebih  untuk  partai  baru. Partai  baru  cenderung  tidak  melakukan proses  pengkaderisasi  terhadap  kaum perempuan  dalam  partai.  Mereka direkrut karena hubungan emosionil.
Ketidakterwakilan  perempuan pada  lembaga  legislatif  pada  pemilu legislatif  periode  2014-2019  disebabkan oleh pandangan pemilih terhadap calon legislatif  perempuan  (calon  legislatif kurang bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka bisa menjadi wakil yang pantas, calon  legislatif  tidak  bisa  memberikan sesuatu yang menjadi bahan penawaran atas  keinginan    masyarakat,  kurangnya sosialisasi  diri,  pendidikan  politik  yang tidak  memadai,  bahkan  finansial  yang kurang sehingga tidak bisa menjangkau seluruh pemilih di dapilnya). Selanjutnya budaya  patriarki  dan state  ibuism (pemikiran  ini  lebih  dominan  terdapat pada  masyarakat  yang  mempunyai pendidikan  yang  layak  yaitu  menengah ke  atas/masyarakat  perkotaan),  adanya pemahaman  keislaman  yang  keliru tentang  batasan  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  wilayah  politik, serta  kertas  suara  yang  tidak  lagi meyertakan  foto  calon  legislatif  peserta
pemilu  mengakibatkan affirmative  action menjadi  gugur  dengan  sendirinya. S e h i n g g a   s e m a k i n   s e m p u r n a l a h pembenaran  bahwa  memang  wilayah politik  bukan  tempatnya  bagi    kaum perempuan.

## 2.  Rekomendasi
Rekomendasi atau saran yang bisa diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Diberikannya  kesempatan  kepada caleg perempuan untuk bisa berorasi pada saat kampanye oleh parti politik p e n g u s u n g   c a l e g   p e r e m p u a n tersebut.  Selama  masa  kampanye terbuka,  penulis  melihat  tidak  ada perempuan  yang  menjadi lead  vocal pada  saat  kampanye,  hanya  juru kampanye  (yang  nota  benenya  laki- laki)  yang  mempunyai  kesempatan besar  dalam  menyuarakan  isu-isu p o l i t i k n y a   ( p r o g r a m - p r o g r a m politik).  Mengapa  ini  menjadi penting,  karena  caleg  perempuan mempunyai  keterbatasan  (kurang dana  ketika  harus  mempromosikan diri  serta  program-programnya, parpol  tidak  membantu  dana kampanye,  dan  lebih  pede  kalau b eramai-ramai,  k arena  b elum mempunyai  pengalaman  cukup dalam  politik).  Selain  itu,  karena parpol merupakan alat politik, parpol hendaknya  memfungsikan  dirinya sebagai jembatan bagi kadernya dan l o k o m o t i f   d e m o k r a s i   y a n g m e n g g e r a k k a n   t e r w u j u d n y a kesetaraan dan keadilan jender, yang a k h i r n y a   m e m b a n t u   c a l e g perempuan    dalam  mempopulerkan p r o g r a m - p r o g r a m   y a n g   a k a n diberikan kepada masyarakat.
2.  Jika  memang  parpol  menuntut  caleg perempuannya  harus  mempunyai kulaitas yang baik, seharusnya parpol melakukan  sistem  kaderisasi  yang kontinyu  dan  konsisten.  Salah s a t u n y a ,   y a n g   m u n g k i n   b i s a d i l a k u k a n   a d a l a h   d e n g a n melakukan/menjalin  kerjasama serius  antara  parpol,  akademisi, LSM/NGO dalam kaderisasi, seperti penyediaan  “  Sekolah  Kaderisasi Politik” atau “Sekolah Pintar Politik”. 3.  Walaupun  perangkat  pelaksana pemilu bukanlah aktor utama dalam menggiring  pemilih  dalam  memilih calon  legislatif,  tapi  patut  juga memperhatikan  bagaimana  teknis sosialisasi pemilu yang komprehensif yang  harus  dan  bisa  diterapkan  di m a s y a r a k a t .   M e n g e n a l i   d a n memahami masyarakat bisa menjadi salah  satu  penunjang  pemilu  yang berkualitas.  Sehingga  pada  akhirnya bisa  menciptakan  demokrasi  yang benar-benar pancasilais.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan.  2003. Sangkan  Paran G e n d e r .   P u s a t   P e n e l i t i a n Kependudukan  Universitas  Gadjah Mada. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Amiruddin,  Mariana.  2004. Ani  Sutjipto: Affirmative Action: Menuju Masyarakat Demokratis , Jurnal Perempuan (untuk Pencerahan dan Kesetaraan) edisi 34, Yayaan Jurnal Perempuan. Jakarta.
Buhardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Rineka Cipta, Jakarta.
Fakih, Mansour. 1999. Analisis gender dan Transformasi  Sosial .  Pustaka  Pelajar Yogyakarta.
744
satu dari mereka. Kedua, banyak sekali  catatan-catatan  sejarah y a n g   m e n j e l a s k a n   p a r a perempuan  awal  Islam  atau masa  kenabian,  yang  memain- kan  peran  politik  yang  cukup penting, seperti proses kelahiran komunitas  muslim  di  Mekkah, ikut  serta  berhijrah  mencari suaka  politik,  termasuk  peran mereka  dalam  menentukan k e b i j a k a n   p e n a n g a n a n masyarakat Madinah”.
Kedua,  memang  tidak  baik perempuan  untuk  aktif  di  wilayah politik.  Perempuan  jika  di  luar  rumah harus  ada  muhrim  yang  mendampingi. Sangat sulit perempuan didampingi oleh muhrim  ketika  menjadi  politisi.  Tidak mungkin  politisi  perempuan  dalam setiap  kegiatannya  didampingi  oleh muhrimnya,  apalagi  dalam  kegiatan yang  berlangsung  di  lembaga  legislatif. Sehingga  perempuan  lebih  baik  tidak ikut di kancah politik.
Ketiga, Kertas suara yang tidak lagi meletakkan  foto  calon  legislatif    juga menjadi  persoalan.  Para  pemilih  bayak yang  tidak  ingat  dengan  nama  panjang sang  calon  legislatif,  karena  hanya terbiasa  dengan  nama  panggilan  atau nama  julukan,  dan  bahkan  adanya intimidasi  kepada  pemilih  untuk memilih  calon-  calon  tertentu  menjadi faktor  ke  empat.  Peneliti  mendapati masyarakat  menjadi  bingung  ketika pemilu  berlangsung.  Kebingungan  ini didasarkan  pada  kertas  pemilu  yang tidak  lagi  ada  foto  calon  legislatif. Masyarakat yang kebingungan akhirnya hanya  memilih  partai  yang  mereka pernah kenal dan dengar.

## D.  PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Ketidakterwakilan  perempuan sebesar 30% dari calon legislatif menjadi anggota  legislatif  pada  pemilu  legislatif periode  2014-2019  dikarenakan  hambat- an  yang  bersumber  dari  internal  calon legislatif (seperti larangan dari keluarga, ketidak percayaan diri karena   kualitas, kapasitas,  kemampuan  finansial),  tidak adanya  bantuan  serta  komitmen  partai politik  yang  nyata  agar  calon  legislatif perempuan  terpilih.  Sistem  kaderisasi yang  tidak  kontinyu  dilakukan  bahkan tidak  ada,  terlebih  untuk  partai  baru. Partai  baru  cenderung  tidak  melakukan proses  pengkaderisasi  terhadap  kaum perempuan  dalam  partai.  Mereka direkrut karena hubungan emosionil.
Ketidakterwakilan  perempuan pada  lembaga  legislatif  pada  pemilu legislatif  periode  2014-2019  disebabkan oleh pandangan pemilih terhadap calon legislatif  perempuan  (calon  legislatif kurang bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka bisa menjadi wakil yang pantas, calon  legislatif  tidak  bisa  memberikan sesuatu yang menjadi bahan penawaran atas  keinginan    masyarakat,  kurangnya sosialisasi  diri,  pendidikan  politik  yang tidak  memadai,  bahkan  finansial  yang kurang sehingga tidak bisa menjangkau seluruh pemilih di dapilnya). Selanjutnya budaya  patriarki  dan state  ibuism (pemikiran  ini  lebih  dominan  terdapat pada  masyarakat  yang  mempunyai pendidikan  yang  layak  yaitu  menengah ke  atas/masyarakat  perkotaan),  adanya pemahaman  keislaman  yang  keliru tentang  batasan  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  wilayah  politik, serta  kertas  suara  yang  tidak  lagi meyertakan  foto  calon  legislatif  peserta
pemilu  mengakibatkan affirmative  action menjadi  gugur  dengan  sendirinya. S e h i n g g a   s e m a k i n   s e m p u r n a l a h pembenaran  bahwa  memang  wilayah politik  bukan  tempatnya  bagi    kaum perempuan.

## 2.  Rekomendasi
Rekomendasi atau saran yang bisa diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Diberikannya  kesempatan  kepada caleg perempuan untuk bisa berorasi pada saat kampanye oleh parti politik p e n g u s u n g   c a l e g   p e r e m p u a n tersebut.  Selama  masa  kampanye terbuka,  penulis  melihat  tidak  ada perempuan  yang  menjadi lead  vocal pada  saat  kampanye,  hanya  juru kampanye  (yang  nota  benenya  laki- laki)  yang  mempunyai  kesempatan besar  dalam  menyuarakan  isu-isu p o l i t i k n y a   ( p r o g r a m - p r o g r a m politik).  Mengapa  ini  menjadi penting,  karena  caleg  perempuan mempunyai  keterbatasan  (kurang dana  ketika  harus  mempromosikan diri  serta  program-programnya, parpol  tidak  membantu  dana kampanye,  dan  lebih  pede  kalau b eramai-ramai,  k arena  b elum mempunyai  pengalaman  cukup dalam  politik).  Selain  itu,  karena parpol merupakan alat politik, parpol hendaknya  memfungsikan  dirinya sebagai jembatan bagi kadernya dan l o k o m o t i f   d e m o k r a s i   y a n g m e n g g e r a k k a n   t e r w u j u d n y a kesetaraan dan keadilan jender, yang a k h i r n y a   m e m b a n t u   c a l e g perempuan    dalam  mempopulerkan p r o g r a m - p r o g r a m   y a n g   a k a n diberikan kepada masyarakat.
2.  Jika  memang  parpol  menuntut  caleg perempuannya  harus  mempunyai kulaitas yang baik, seharusnya parpol melakukan  sistem  kaderisasi  yang kontinyu  dan  konsisten.  Salah s a t u n y a ,   y a n g   m u n g k i n   b i s a d i l a k u k a n   a d a l a h   d e n g a n melakukan/menjalin  kerjasama serius  antara  parpol,  akademisi, LSM/NGO dalam kaderisasi, seperti penyediaan  “  Sekolah  Kaderisasi Politik” atau “Sekolah Pintar Politik”. 3.  Walaupun  perangkat  pelaksana pemilu bukanlah aktor utama dalam menggiring  pemilih  dalam  memilih calon  legislatif,  tapi  patut  juga memperhatikan  bagaimana  teknis sosialisasi pemilu yang komprehensif yang  harus  dan  bisa  diterapkan  di m a s y a r a k a t .   M e n g e n a l i   d a n memahami masyarakat bisa menjadi salah  satu  penunjang  pemilu  yang berkualitas.  Sehingga  pada  akhirnya bisa  menciptakan  demokrasi  yang benar-benar pancasilais.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan.  2003. Sangkan  Paran G e n d e r .   P u s a t   P e n e l i t i a n Kependudukan  Universitas  Gadjah Mada. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Amiruddin,  Mariana.  2004. Ani  Sutjipto: Affirmative Action: Menuju Masyarakat Demokratis , Jurnal Perempuan (untuk Pencerahan dan Kesetaraan) edisi 34, Yayaan Jurnal Perempuan. Jakarta.
Buhardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Rineka Cipta, Jakarta.
Fakih, Mansour. 1999. Analisis gender dan Transformasi  Sosial .  Pustaka  Pelajar
Yogyakarta.
Falaakh, Mohammad Fajroel. 2009. Kisah P e m b o n g k a r a n   S i s t e m P e m i l u , r e p r e s e n t a s i   P e r e m p u a n Indonesia  pasca  Judicial  Review  UU Pemilu  No.  10  Tahun  2008 ,  Catatan Awal  Tahun  Women  Research Institute, Jakarta, 21 Januari 2009.
Ibrahim,  Tgk.  H.  Muslim.  1997. Gender
Menurut  Pandangan  Islam ,  Modul Diskusi  dalam  Seminar  Setengah Hari  Himmah  Komfakad  IAIN  Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh.
Muchtar, Yanti. 2000. Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru, J u r n a l   P e r e m p u a n   ( u n t u k Pencerahan  dan  Kesetaraan),  edisi 14,  Yayasan  Jurnal  Perempuan. Jakarta.
Mujani,  Saiful.  2007. Muslim  Demokrat,
Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan Partisipasi  Politik  di  Indonesia  Pasca Orde  Baru .  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Nazar,  Syafil.  2003. Tak  Mudah,
Kesetaraan Perempuan di Ranah Publik ,
www.detiknews.com
Subono,  Nur  Iman.  2004. Politik  dan Keterwakilan  Perempuan ,  Jurnal Perempuan  (untuk  Pencerahan  dan Kesetaraan)  edisi  34,  Yayaan  Jurnal Perempuan. Jakarta.
Subiyantoro, Eko Bambang. 2004. Politik dan  Keterwakilan  Perempuan ,  Jurnal Perempuan  (untuk  Pencerahan  dan Kesetaraan) edisi 34, Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.

## PROBLEMA

## 1 MANAJEMEN PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH

## PROBLEMS DAYAH MANAGEMENT EDUCATION IN ACEH
2 Mukhlisuddin Ilyas Email: mukhlisudin.ilyas@gmail.com

## ABSTRACT
This paper is a result of a research related to the process and impact of government policies on a Islamic  boarding  schools  education  (Pesantren)  in  Aceh.  The  study  employs  a  qualitative approach.  To  collect  data,  the  research  uses  several  techniques  such  as  in-dept  interviews, literature study/policy. The result shows that the juridical basis of dayahs education policy in Aceh is based on unlike specialty Act No. 44 of 1999, Act No. 11 of 2006 on Government of Aceh, and Qanun on Organization Structure and Governance of Aceh in 2007. The other regions in Indonesia, which are regulated by dayah education (Pesantren) under the authority of Ministry of Religion Affairs, in Aceh it is controlled by the Government of Aceh Province (Gubernur), by establishing Dayah Education Development Board (BPPD) Provincial and Regency/city. The impact of governments regulation of Province has caused congestion in managing the education management of dayah. Dayah education indicates forfeiture of identity, regulation based on polical practices, policy without design, and recent finding regarding the education model of Islamic boarding schools in Aceh. These subtance are the focus of this paper.
Keywords : Aceh, Dayah, Education, Dayah.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  terkait  proses  dan  dampak  kebijakan Pemerintah  terhadap  pendidikan  Dayah  (Pesantren)  di  Aceh.  Penelitian  ini mempergunakan  pendekatan  kualitatif  (qualitative  approach).  Untuk mengumpulkan  data,  peneliti  mempergunakan  beberapa  teknik  yaitu  wawancara mendalam, studi kepustakaan/kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis kebijakan pendidikan dayah di Aceh adalah Undang-Undang keistimewaan Aceh  Nomor  44  Tahun  1999,  Undang-undangn  Nomor  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh,  dan  Qanun  tentang  Susunan  Organisasi  Pemerintahan  Aceh tahun 2007. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Pendidikan Dayah (Pesantren) dibawah kewenangan Kementerian Agama. Di Aceh dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi  Aceh,  dengan  membentuk  Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah  (BPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dampak yang di timbulkan dari regulasi Pemerintah Provinsi  Aceh  telah  menimbulkan  kemacetan  dalam  tata  kelola  manajemen
1 Naskah diterima 11 Maret 2014. Direvisi 20 Maret 2014
2 Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Medan. Bekerja di Bandar Publishing-Banda Aceh.