PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## Hadi Masyhur
Program Studi Ilmu Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Eekonomi Tridharma FEB Universitas Kristen Maranatha

## Abstrak
Keberhasilan penerimaan pajak, dalam perspektif administrasi perpajakan sejauhmana fiskus dapat: (1)  meningkatkan  kepatuhan  para  pembayar  pajak,  dan  (2)  melaksanakan  ketentuan  perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan dengan mengamati tax gap, yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya  dengan  pajak  potensial  dengan  tingkat  kepatuhan  dari  masing-masing  sektor perpajakan.  Penelitian  ini  menelusuri  sejauhmana  implementasi  sistem  administrasi  perpajakan modern  di  Indonesia  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Metode  yang  digunakan  deskriptif  dan  inferensial dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  Wajib  Pajak  memiliki  tanggapan  yang  sangat  bagus  terhadap  implementasi sistem  administrasi  perpajakan  modern.  Sistem  administrasi  perpajakan  modern  mempunyai pengaruh  besar  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Modernisasi  struktur  organisasi  memberikan kontribusi  pengaruh  yang  terbesar,  Modernisasi  budaya  organisasi  dan  modernisasi  strategi organisasi memberikan pengaruh lebih rendah. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara implementasi  sistem  administrasi  perpajakan  modern  dari  dimensi  modernisasi  struktur  organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Implementasi sistem, reformasi perpajakan, perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak

## ABSTRACT
The success of the tax revenue, the tax administration perspective how far the tax authorities may: (1) improving  taxpayer  compliance,  and  (2)  implement  a  uniform  tax  provisions  to  obtain  maximum revenue  with  optimum  cost.  Measuring  the  effectiveness  of  tax  administration  by  observing  the  tax gap, the difference between the actual revenue potential tax compliance rate of each sector taxation. The study traces the extent of implementation of modern tax administration system in Indonesia and taxpayer  compliance.  The  method  used  descriptive  and  inferential  quantitative  approach.  The  main instrument used was a questionnaire. These results indicate that taxpayers have a very good response to the implementation of a modern tax administration system. Modern tax administration system has a large impact on taxpayer compliance. Modernization of the organizational structure contributes the most  influence,  organizational  culture  and  modernization  Modernization  organizational  strategy influence  lower.  There  is  a  positive  and  significant  correlation  between  the  implementation  of  a modern  tax  administration  system  of  the  dimensions  of  the  modernization  of  the  organizational structure, organizational  procedures modernization,  the modernization  strategy of  the organization, and modernization of organizational culture on tax compliance.
Keywords : system implementation , reformation taxation, modern taxation , tax compliance

## 1. PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  merupakan  sumber utama
pembiayaan pemerintah dan
pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Tugas mulia administrasi perpajakan,  terutama  administrasi  pajak  pusat, diemban  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)
Hadi Masyhur - Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak
sebagai  salah  satu  instansi  pemerintah  yang secara  struktural  berada  di  bawah  Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat  yang  menyelenggarakan  sistem  dan manajemen  perpajakan  kelas  dunia  yang dipercaya  dan  dibanggakan  masyarakat,  DJP menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah  untuk  menghimpun  penerimaan  dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan  undang-undang  perpajakan  dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  ( tax  compliance ) dapat  diidentifikasi  dari  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan  untuk menyetorkan  kembali  Surat  Pemberitahuan (SPT),  kepatuhan  dalam  penghitungan  dan pembayaran  pajak  terutang,  dan  kepatuhan dalam  pembayaran  tunggakan.  Isu  kepatuhan menjadi  penting  karena  ketidakpatuhan  secara bersamaan akan menimbulkan
upaya
menghindarkan  pajak,  seperti tax  evasion dan tax
avoidance , yang
mengakibatkan
berkurangnya  penyetoran  dana  pajak  ke  kas negara.  Pada  hakekatnya  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi  oleh  kondisi  sistem  administrasi perpajakan  yang  meliputi tax  service dan tax enforcement .  Perbaikan  administrasi  perpajakan sendiri  diharapkan  dapat mendorong kepatuhan Wajib  Pajak.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.
Implementasi sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Direktorat Jenderal  Pajak  Wajib  Pajak  Besar,  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Wajib  Pajak  Besar  Satu dan  KPP  Wajib  Pajak  Besar  Dua  yang  mulai beroperasi  sejak  9  September  2002.  Kanwil  dan KPP Wajib Pajak Besar secara khusus menangani administrasi perpajakan Wajib Pajak besar badan tingkat  nasional  dengan  kriteria  peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar.
Dengan  peranan  pengelolaan  penerimaan pajak dari penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh  DJP  (nasional),  Kanwil  dan  KPP  Wajib  Pajak Besar  telah  menjadi  proyek  percontohan pelaksanaan  keseluruhan  program  modernisasi administrasi  perpajakan  secara  utuh  dengan menampilkan  prototipe  Kanwil  dan  KPP  yang modern,  didukung  organisasi  yang  ramping, teknologi informasi yang memberikan percepatan  pelayanan  profesional  dengan penerapapan kode etik Pegawai DJP yang ketat.
Dengan  substansi  yang  dikembangkan terbatas  pada  implementasi  sistem  administrasi perpajakan  modern  sebagai  praktik  reformasi administrasi  perpajakan,  yang  menarik  untuk diteliti adalah  sejauh mana implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah  yang  telah  digulirkan  oleh  DJP  sejak tahun 2001.

## 2. REVIEW HASIL PENELITIAN
Tax  Administration, merupakan  cara  atau prosedur  pengenaan  dan  pemungutan  pajak. Peran  administrasi  perpajakan,  sebagai  upaya untuk  merealisasikan  peraturan  perpajakan, dan penerimaan  negara  sebagaimana  amanat  APBN. De  Jantscher  (1997)  menekankan  peran  penting administrasi  perpajakan  dengan  menuju  pada kondisi  terkini,  dan  pengalaman  di  berbagai negara  berkembang,  kebijakan  perpajakan  ( tax policy )  yang  dianggap  baik  (adil  dan  efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan  atau  mencapai  sasaran  lainnya karena  administrasi  perpajakan  tidak  mampu melaksanakannya.
Administrasi  pajak  dikatakan  efektif  bila mampu  mengatasi  masalah-masalah  (Silvani, 1992):  (1)  Wajib  Pajak  yang  tidak  terdaftar ( unregistered  taxpayers );  (2)  Wajib  Pajak  yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); (3)  Penyelundup  pajak  ( tax  evaders );  (4) Penunggak pajak ( delinquent tax pavers ).
Jika  kebijakan  perpajakan  yang  ada  mampu mengatasi  masalah-masalah  di  atas  secara efektif,  maka  administrasi  perpajakannya  sudah dapat  dikatakan  baik  sehingga tax  ratio akan meningkat.  Dasar  bagi  terwujudnya  suatu administrasi pajak yang baik adalah
diterapkannya prinsip-prinsip manajemen
modern  yaitu Planning , Organizing , Actuating dan Controlling , terdapatnya kebijakan perpajakan  yang  jelas  dan  sederhana  sehingga memudahkan WP untuk melaksanakan kewajibannya,  tersedianya  Pegawai  Pajak  yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Dalam  menilai  seberapa  baik  kemampuan administrasi  perpajakan  dalam  mengumpulkan penerimaan,  perlu  diingat  sasaran  administrasi pajak  yakni  meningkatkan  kepatuhan  pembayar pajak  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal  dengan  biaya  optimal.  De  Jantscher (1996) mengemukakan bahwa “keadilan
merupakan  salah  satu  elemen  yang  dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya  meningkatkan  kepatuhan  sukarela masyarakat pembayar pajak.” Setelah memperoleh  kepercayaan  masyarakat  serta pengertian  dan  dukungan  rakyat  banyak, administrasi  pajak  baru  dapat  dianggap  sehat ( sound ).
Toshiyuki  (2001)  menyatakan  bahwa  untuk mencapai  hal  tersebut,  disyaratkan  beberapa kondisi  administrasi  perpajakan  seperti  berikut: (1) Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan  negara;  (2)  Harus  berdasarkan peraturan  perundangundangan  dan  transparan; (3)  Dapat  merealisasikan  perpajakan  yang  sah dan  adil  sesuai  ketentuan  dan  menghilangkan kesewenang-wenangan,  arogansi,  dan  perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi; (4) Dapat mencegah  dan  memberikan  sanksi  serta hukuman  yang  adil  atas  ketidakjujuran  dan pelanggaran  serta  penyimpangan;  (5)  Mampu menyelenggarakan  sistem  perpajakan  yang
efisien  dan  efektif;  (6)  Meningkatkan  kepatuhan pembayar  pajak;  (7)  memberikan  dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang  sehat  masyarakat  pembayar  pajak;  dan  (8) Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.
Administrasi  perpajakan  dituntut  bersifat dinamik  sebagai  upaya  peningkatan  penerapan kebijakan  perpajakan  yang  efektif.  Kriteria fisibilitas  administrasi  menuntut  agar  sistem pajak  baru  meminimalisir  biaya  administrasi ( administrative  cost )  dan  biaya  kepatuhan ( compliance  cost )  serta  menjadikan  administrasi pajak  sebagai  bagian  dari  kebijakan  pajak.  Tanzi dan  Pallechio  (1995)  mengemukakan  indikator reformasi  administrasi  perpajakan  yaitu:  (1) komitmen  politik  yang  berkelanjutan;  (2)  staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang; (3) strategi yang tepat dan didefinisikan  dengan  baik  karena  tidak  ada strategi  yang  cocok  untuk  semua  negara;  (4) pendidikan  dan  pelatihan  pegawai;  (5)  tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup.
Dua  tugas  utama  reformasi  administrasi perpajakan  dalam  mencapai  efektivitas  yang tinggi,  Yaitu  (Ott,  2001):  (1)  Kemampuan  untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi; dan (2) Efisiensi  berupa  kemampuan  untuk  membuat biaya  admninistrasi  per  unit  penerimaan  pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang- kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan  efektivitas  digunakan  ukuran  (1) kepatuhan pajak sukarela, (2) prinsip-prinsip self assesment ,  (3)  menyediakan  informasi  kepada wajib  pajak,  (4)  kecepatan  dalam  menemukan masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, (5) peningkatan  dalam  kontrol  dan  supervisi,  (6) sanksi yang  tepat.  Dalam meningkatkan  efisiensi dalam  administrasi  perpajakan  secara  khusus dapat  distimulasi  oleh:  (1)  penyediaan  unit-unit khusus untuk perusahaan besar; (2) peningkatan
Hadi Masyhur - Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak
perpajakan  khusus  untuk  wajib  pajak  kecil,  (3) penggunaan  jasa  perbankan  untuk  pemungutan pajak, dan lain-lain.
Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan  kepatuhan menjadi  agenda penting  di  negara-negara  maju,  apalagi  di negara-negara  berkembang.  Isu  kepatuhan menjadi  penting  karena  ketidakpatuhan  secara bersamaan  menimbulkan  upaya  menghindarkan pajak, baik dengan fraud dan illegal yang disebut tax  evasion ,  maupun  penghindaran  pajak  tidak dengan fraud dan  dilakukan  secara legal yang disebut tax avoidance . Pada akhirnya tax evasion dan tax avoidance mempunyai akibat yang sama, yaitu  berkurangnya  penyetoran  pajak  ke  kas negara.
Menurut  Perry  dan  Whalley  (2000),  ketika sistem  perpajakan  suatu  negara  telah  maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan  dalam  kepatuhan  dan  administrasi perpajakan.  Peningkatan  kepatuhan  sangat penting  dalam  reformasi  perpajakan,  dan mungkin  lebih  penting  daripada  perubahan struktural dalam sistem perpajakan.
Terdapat  berbagai  penelitian  mengenai reformasi perpajakan dan hal-hal yang mempengaruhi  kepatuhan  dan  ketidakpatuhan Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Penelitian  mengenai  reformasi perpajakan  di  berbagai  negara,  terutama  di negara-negara berkembang antara lain dilakukan oleh  Malcolm  Gillis,  dalam  bukunya Tax  Reform in Developing Countries . Penelitian yang menyoal pentingnya  pengklasifikasian  berbagai  bentuk reformasi perpajakan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dikemukakannya  dalam  artikel Toward  a Taxonomy for Tax Reform .
Casucha  (2004),  secara  khusus  melakukan penelitian  mengenai  reformasi  administrasi perpajakan di Indonesia dan menelaah pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak Pajak karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan  menjadi  salah  satu  variabel  yang
berperan  besar  dalam  menentukan  penerimaan pajak.  Penelitian  tersebut  bertujuan  untuk mempelajari (1) pengaruh reformasi administrasi perpajakan, mencakup aspek struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, maupun budaya organisasi, terhadap akuntabilitas organisasi,  (2)  pengaruh  reformasi  administrasi perpajakan  terhadap kepatuhan  Wajib Pajak, (3) pengaruh  akuntabilitas  organisasi  terhadap terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  dan  (4) pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan akuntabilitas  organisasi  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian  adalah:  (1)  reformasi  administrasi perpajakan  secara  keseluruhan  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  organisasi  Direktorat Jenderal Pajak; (2) tujuan administrasi perpajakan  adalah  mendorong  kepatuhan  Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib  Pajak;  (3)  akuntabilitas  organisasi  sebagai bagian  dari  reformasi  administrasi  perpajakan memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak;  (4)  reformasi administrasi  perpajakan  bersama-sama  dengan akuntabilitas  organisasi  mempunyai  pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Pengukuran efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah berapa  besarnya  jurang  kepatuhan  ( tax  gap ), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya  dengan  pajak  potensial  dengan tingkat  kepatuhan  dari  masing-masing  sektor perpajakan.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat diidentifikasi  dari  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk mengembalikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kondisi sistem  administrasi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  langkah- langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong  kepatuhan  Wajib  Pajak,  karena kepatuhan  Wajib  Pajak  dimungkinkan  menjadi
salah  satu  variabel  yang  berperan  besar  dalam menentukan penerimaan pajak.

## 3. METODOLOGI
Objek penelitian ini meliputi: (1) Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan (X) yang  dikembangkan  dalam  variabel  reformasi administrasi perpajakan menurut Chaizi Nasucha, terdiri  dari:  (a)  Modernisasi  struktur  organisasi (X 1 ), adalah pendekatan modernisasi administrasi yang  berusaha  untuk  mengatasi  masalah- masalah  organisasi  yang  berskala  besar,  guna mengatasi  biropatologi  dan  disfungsi  organisasi; (b)  Modernisasi  prosedur  organisasi  (X 2 ),  adalah penyempurnaan  administrasi  dalam  model pemberian  pelayanan  dan  pemeriksaan  yang disesuaikan  dengan  tuntutan  undang-undang, masyarakat,  serta  biaya  yang  tersedia;  (c) Modernisasi  strategi  organisasi  (X 3 ),  adalah penyempurnaan dengan melakukan perencanaan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Strategi  organisasi  menggambarkan  secara umum  arah  organisasi  serta  keperluan  yang nyata  baik  di  tingkat  unit  kegiatan  maupun organisasi secara keseluruhan; dan (d) Modernisasi  budaya  organisasi  (X 4 ),  adalah
penyempurnaan yang berkaitan dengan kebiasaan dan cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi; (2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y), terdiri dari:  (1)  Aspek  Yuridis  (Y 1 ),  yaitu  pemenuhan kepatuhan  Wajib  Pajak  dilihat  dari  ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada.  Aspek  ini  meliputi  laporan  perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), laporan  perkembangan  penyampaian  Surat Pemberitahuan  (SPT)  secara  presentase  yang diisi secara benar dan tidak benar, serta laporan perkembangan penyampaian angsuran berdasarkan
perkembangan Surat
Pemberitahuan  (SPT)  Masa,  (2)  Aspek  Psikologis (Y 2 ),  yaitu  kepatuhan  Wajib  Pajak  dilihat  dari persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  penyuluhan pelayanan  dan  pemeriksaan  pajak,  (3)  Aspek Sosiologis  (Y 3 ),  yaitu  kepatuhan  Wajib  Pajak
dilihat  dari  aspek  sosial  sistem  perpajakan, antara  lain  kebijakan  publik,  kebijakan  fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan.
Secara  ringkas,  populasi  dan  sampel penelitian  ini,  mengambil  5  (lima)  kelompok sampel secara acak dari WP dalam satu Account Representative KPP Cibeunying, KPP  Bojonegara, KPP  Cicadas,  dan  KPP  Karees yang  berjumlah  30 pegawai,  sehingga  kuesioner  berjumlah  150 Kuesioner.
Analisis  jalur  digunakan  untuk  melihat bagaimana sifat dan besaran  pengaruh  langsung sistem  administrasi  perpajakan  modern  yang terdiri  dari  dimensi  modernisasi  struktur organisasi  (X1),  modernisasi  prosedur  organisasi (X2),  modernisasi  strategi  organisasi  (X3),  dan modernisasi  budaya  organisasi  (X4)  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  baik  secara  parsial maupun secara simultan.
Alat  analisis  data  yang  digunakan  untuk pengujian  hipotesis  yang  sesuai  dengan  tujuan kedua  penelitian  ini  adalah  analisis  korelasi  dan analisis  regresi.  Guna  memudahkan  pengolahan data  digunakan  jasa  komputer  dengan software program Statistical Program Social Scince (SPSS).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  pengujian hipotesis  untuk  melihat  sifat  dan  besaran pengaruh  setiap  dimensi  penerapan  sistem administrasi  perpajakan  modern  (X)  yang  terdiri dari  modernisasi  struktur  organisasi  (X 1 ), prosedur  organisasi  (X 2 ),  strategi  organisasi  (X 3 ) dan  budaya  organisasi  (X 4 )  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak  (Y).  Setelah  data  ordinal  diubah menggunakan metode s uccessive interval menjadi  data  skala,  dengan  bantuan  apliksasi SPSS,  hubungan  antar  variabel  tersebut  akan dianalisis  dalam  paradigma  penelitian  jalur dengan  menggunakan  analisis  korelasi  dan analisis regresi.
Hasil analisis korelasi Pearson  menunjukkan bahwa  setiap  dimensi  bebas  sistem  administrasi
Hadi Masyhur - Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak
perpajakan  modern  yaitu  modernisasi  struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi,  dan  budaya  organisasi  berkorelasi secara  signifikan  dengan  variabel  kepatuhan (p=.000;  =.05). Seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Matriks Hasil Analisis Korelasi Y X1 X2 X3 X4 Y 1.000 .667 .618 .777 .686 X1 .667 1.000 .639 .693 .339 X2 .618 .639 1,000 .697 .714 X3 .777 .693 .697 1,000 ,649 X4 .686 .339 .714 ,649 1,000
Sumber: Hasil SPSS, (p=.000;  =.05)
Hasil  analisis  Jalur  dengan  menggunakan pendekatan  ANOVA  dapat  diketahui  bahwa secara  umum  dimensi  administrasi  perpajakan membentuk  model  regresi  linear  berganda secara  sangat  signifikan  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak.  Jika  diuji  besaran  setiap  koefisien jalurnya (Beta)  akan diperoleh  hasil seperti yang terlihat dalam Tabel 2.

## Tabel 2 Matriks Hasil Analisis ANOVA Kepatuhan WP
Model Unstandardized Coefficients Standar-dized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 93.119 26.852 2,741 X1 .551 .105 .267 7,156 .000 X2 .635 .148 .314 6,979 .000 X3 .711 .128 .367 2,344 .018 X4 .625 .221 .246 4,191 .000 Sumber: Hasil SPSS, (p=.000;  =.05)
Berdasarkan  Table  3,  diketaui  bahwa variabel  bebas  sistem  administrasi  perpajakan modernisasi,  meliputi:  struktur organisasi, prosedur  organisasi,  strategi  organisasi,  dan budaya  organisasi  secara  parsial  berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan (p=.000;  =.05) .
Demikian  halnya  variabel  bebas  sistem administrasi  perpajakan  modernisasi,  meliputi: struktur  organisasi,  prosedur  organisasi,  strategi organisasi,  dan  budaya  organisasi  secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan (p=.000;  =.05).
Hasil  analisis  jalur  diperoleh  dari  koefisien betha,  sehingga  diketahui  besaran  pengaruh masing-masing  dimensi,  seperti  terlihat  pada Tabel 4.
Tabel 3
Besaran Pengaruh Secara Parsial dan Simultan Terhadap Y Subvar r p R Square t p- value X1 0.667  0.267  0.178089 12.381 .000 X2 0.618  0.314  0.194052 9.378 .000 X3 0.777  0.367  0.285159 14.113 .018 X4 0.686  0.246  0.168756 11.333 .000 X 0.826056  F=132.67 .000 Sumber: Resume Hasil SPSS
Keterangan:
X1 = Modernisasi Struktur Organisasi X2 = Modernisasi Prosedur Organisasi X3 = Modernisasi Strategi Organisasi X4=Modernisasi Budaya Organisasi Y =Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  Hasil  pengujian  hipotesis  dapat digambarkan analisis jalurnya sebagai berikut:
.
Gambar 1.
Diagram Jalur X 1 , X 2 , X 3 , dan X 4 terhadap Y
Hasil penelitian ini menunjukkan:
1. Pengaruh Sistem Admnistrasi Pajak Modern, meliputi  modernisasi  struktur  organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi secara simultan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  mencapai  82,61%. Sisanya  dipengaruhi  oleh  variable  lain  yang tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini,  yaitu 17,39%.
2. Pengaruh  Modernisasi  Struktur  Organisasi secara  parsial  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak sebesar 17,81%
3. Pengaruh  modernisasi  prosedur  organisasi secara  parsial  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak sebesar 19,41%
4. Pengaruh  modernisasi  strategi  organisasi secara  parsial  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak sebesar 28,52%.
5. Pengaruh  modernisasi  budaya  organisasi secara  parsial  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak sebsar 16,88%.
Dengan  demikian  implementasi  sistem administrasi perpajakan modern yang terdiri dari modernisasi  struktur  organisasi,  modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi,  dan  modernisasi  budaya  organisasi secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebesar 82,61%.
Tanggapan  Wajib  Pajak  atas  penerapan sistem  administrasi  perpajakan  modern  secara umum  setuju.  Dukungan  ini  dapat  dilihat  dari hasil  wawancara  didapatkan  informasi  bahwa
Wajib  Pajak  yang  perusahaannya  memiliki banyak  cabang,  berharap  sistem  administrasi perpajakan  modern  segera  diterapkan  pada semua  KPP  karena  Wajib  Pajak  menerima pelayanan  yang  berbeda  dari  KPP  lain  yang belum menerapkannya.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan adanya  korelasi  positif  di  antara  tiap  dimensi penerapan  sistem  administrasi  perpajakan modern  dan  variabel  kepatuhan  Wajib  Pajak. Korelasi  tersebut  signifikan.  hasil  pengujian hipotesis  selanjutnya  menunjukkan  adanya pengaruh  yang  signifikan  dari  tiap  dimensi penerapan  sistem  administrasi  perpajakan modern  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  baik secara parsial maupun secara simultan.
Penerapan  modernisasi  prosedur  organisasi dalam  parktiknya  terutama  berupa  penunjukkan Account Representative yang merupakan
kegiatan utama program pengembangan Pelayanan  Prima  dimana  dalam  pelaksanaannya mendapatkan  tanggapan  positif  baik  dari Pegawai  Pajak  maupun  Wajib  Pajak.  Tugas Account Representative dalam menginformasikan perubahan ketentuan perpajakan dan interpretasinya  serta  membantu  Wajib  Pajak dalam  memperoleh  penegasan  dan  konfirmasi atas  permasalahan  perpajakan  hampir  selalu terlaksana.
Hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan  tugas  tersebut  tidak  optimal dikarenakan  masih  kurangnya  akses  informasi atas  peraturan  baru,  Wajib  Pajak  juga mengharapkan Account  Representative memiliki pemahaman  yang  luas  atas  jenis  usaha  Wajib Pajak.  Konsolidasi  internal  dan  laporan  internal rutin banyak terhambat oleh ketiadaan prosedur kerja  KPP  modern,  serta  hasil  obeservasi  dan wawancara,  juga  dapat  diketahui  belum tersusunnya  ukuran  dan  pengukuran  serta standar kinerja pelayanan dan pengawasan.
Penggunaan  media  elektronik  terutama dalam  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) dengan e -SPT  dan e - Filing dapat  meningkatkaan produktivitas  dan  mengurangi  compliance  cost
X 1
X 2 X 3 X 4 Y R 2 =.826 Residu=.174 .267 .314 .367 .246
Hadi Masyhur - Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak
Wajib  Pajak, tanggapan  positif atas e -SPT dan e - Filing .
Wajib  Pajak  pada  dasarnya  setuju  bahwa tiap  hambatan  teknis  dalam e -SPT  akan  dibantu penyelesaiannya,  hambatan  tersebut  menurut Wajib  Pajak  antara  lain  berupa  penggunaan e - SPT  yang  dirasakan  terburu-buru  dan  kurang disosialisasikan,  serta  masih  ditemukan  masalah dalam transfer dan upload data.
Penerapan  struktur  organisasi  antara  lain berkaitan dengan penyusunan organisasi berdasarkan  fungsi,  kegiatan  dalam  program meningkatkan produktifitas aparat perpajakan ini mendapatkan  tanggapan  yang  positif  dari Pegawai  Pajak,  dimana  penyusunan  organisasi berdasarkan  fungsi  hampir  selalu  memudahan jalur  penyelesaian  pelayanan  dan  pemeriksaan menjadi  tidak  kaku/ketat  dengan  prinsip orientasi hasil.
Pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP)  dengan  pendekatan  fungsi  menjadi  Sistem Administrasi  Perpajakan  Terpadu  (SAPT)  yang dikendalikan  oleh case  management  system dalam workflow system hampir selalu diterapkan sesuai dengan fungsinya. Penyempurnaan Sistem Administrasi  Perpajakan  Terpadu  (SAPT)  terus dilakukan  dengan  dilengkapi  berbagai  modul yang  mengarah  pada  otomasi  kantor,  hambatan utamanya terletak pada kemampuan server yang tersedia.
Penerapan  modernisasi  budaya  organisasi berupa  penyempurnaan  yang  berkaitan  dengan kebiasaan dan cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi. Dalam praktik, hal tersebut berkaitan dengan pengembangan nilai yang dianut Pegawai Pajak  melalui  program  Kanwil  dan  KPP percontohan dan pemahaman bahwa perbaikan- perbaikan  yang  dilakukan  akan  meningkatkan jumlah  Wajib  Pajak  yang  sadar  pajak  dan meningkatkan pembayaran pajaknya, penegakkan norma dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pembaharuan iklim  organisasi  dengan  konsep reward  and punishment , serta peningkatan komitmen Pegawai Pajak terhadap tugasnya.
Konsep reward  and  punishment dalam program  penerapan  tata  pemerintahan  yang bersih  dan  berwibawa  ( good  governance ), diperlukan  bagi  perbaikan  citra  Direktorat Jenderal Pajak, penerapan kode etik dan adanya tambahan tunjangan berupa Tunjangan Kegiatan Tambahan  (TKT),  secara  umum  mendapat sambutan yang bagus.
Dari  beberapa  strategi  yang  diujikan  dalam daftar pernyataan, pemberian pelayanan dengan mewujudkan customer satisfaction mendapatkan tanggapan  yang  baik,  hal  ini  dapat  diartikan konsep  pelayanan  prima  ( service  excellence ) kepada  Wajib  Pajak  sangat  didukung  oleh penerapan  sistem  administrasi  perpajakan modern  pada  KPP  Wajib  Pajak.  Umumnya  Wajib Pajak setuju bahwa penyelenggaraan
administrasi perpajakan secara modern merupakan  perwujudan customer  satisfaction dan good governance .

## 5. KESIMPULAN
Sistem  administrasi  perpajakan  modern meliputi:  (1)  modernisasi  struktur  organisasi,  (2) modernisasi prosedur organisasi, (3) modernisasi strategi  organisasi,  dan  (4)  modernisasi  budaya organisasi  berpangaruh  secara  simultan  dan parsial  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  di Lingkungan  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Secara parsial modernisasi strategi organisasi memberikan  kontribusi  pengaruh  yang  terbesar (28,52%), diikuti modernisasi prosedur organisasi (19,41%), modernisasi struktur organisasi (17,81%),  dan  modernisasi  budaya  organisasi memberikan  pengaruh  lemah,  yaitu  hanya 16,88%.
Besarnya  pengaruh  penerapan  sistem administrasi  perpajakan  modern  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  di  Lingkungan Kantor  Pelayanan  Pajak,  dapat  diartikan  bahwa untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak, mengindikasikan  perlunya  dilakukan  perbaikan- perbaikan dalam administrasi perpajakan seperti melalui berbagai program dan kegiatan reformasi
administrasi  perpajakan  jangka  menengah  yang digulirkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  sejak tahun  2001  yang  terwujud  dalam  penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
Besarnya  pengaruh  dimensi  modernisasi strategi  organisasi  dapat  diartikan  bahwa  untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  maka perlu  dilakukan  perbaikan-perbaikan  strategi organisasi dengan penerapan program kepuasan wajib  pajak,  perbaikan  kepemimpinan,  focus pada  tujuan,  dan  peningkatan  efisiensi  dan efektifitas pegawai.
Besarnya  pengaruh  dimensi  modernisasi Prosedur organisasi dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  perlu dilakukan  perbaikan  prosedur  organisasi  dengan penerapan  program  kepuasan  wajib  pajak, pengembangan pelayanan prima, pengembangan  dan  peningkatan  pelayanan, pemeriksaan  dan  penagihan  yang  ramah,  serta penerapan Good Governance .
Besarnya  pengaruh  dimensi  modernisasi struktur  organisasi  dapat  diartikan  bahwa  untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  perlu dilakukan  perbaikan  struktur  organisasi  dengan penerapan  program  peningkatan  pelayanan, pemeriksaan  dan  penagihan  pada  Kantor Pelayanan  Pajak,  penyederhanaan  pemenuhan kewajiban perpajakan, serta  pemanfaatan teknologi terkini.
Pengaruh  dimensi  modernisasi  budaya organisasi  dan  strategi  organisasi  lebih  kecil dikarenakan budaya dan strategi organisasi tidak secara langsung berhubungan dengan kewajiban dan hak Wajib Pajak, tetapi lebih terkait internal organisasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, Anggito., 2001. Reformasi Perpajakan
Perlu  Dukungan  Masyarakat .  Badan  Analisa Fiskal Departemen Keuangan. URL: http://www.fiskal.depkeu.
go.id/beta/kolom1.asp ?  kolom1=  1050000
sama  dengan  menggulang  15  Des  2004 22:29:59 GMT
Alink,  Matthijs  and  Victor  Van  Kommer,  2009. The  Dutch  Approach:  Description  of  the Dutch  Tax  Administration,  Second  Revised Edition, IBFD.
Bala,  Swapan  Kumar  Bala  dan  Pallb  Kumar Biswas, 2005. Tax Ombudsman in Bangladesh:  An  Analytical  Review  of  the Regulatory  Framework.  The  Cost  and Management,  Vol.  33  No.  6  November- December, pp. 27-40.
Bender,  Lisa  J.,  2003.  “India:  Sing  Announces
Measures to Improve Tax Dispute Resolution”, dalam Tax Notes International . Bentley,  Duncan.  2007.  Taxpayers’  Rights: Theory,  Origin  and  Implementation,  Kluwer Law International.
Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan . Jakarta: Rineka Cipta.
Direktorat  Jenderal  Pajak  RI,  2004. Buku Informasi  Perpajakan .  Jakarta:  DJP-  DepKeu RI.
Gillis,  Malcolm.  “Toward  a  Taxonomy  for  Tax Reform,”  Dalam  Malcolm  Gillis,  peny., Tax Reform  in  Developing  Countries, London: Duke University Press, 1989, hal. 7- 26.
Gunadi,  2003.  ”Keberhasilan  Pajak  Tergantung Partisipasi  Masyarakat,”  Dalam Perspektif Baru , URL: http://www.
perspektif.net/articles/ view.asp?id=431,  27 September.
Hamilton,  Stuart.  2003. “Putting  the  Client  First: The  Emerging  Coperation  Copernican Revolution  of  Tax  Administration”,  dalam Tax Notes International.
Ikhwan,  Ali.,  2004. Mengapa  Ditjen  Pajak  Gagal Perbaiki Citra? Investor Daily , URL: http://www.Investorindonesia.
com/news.html?id=1102646113, Jum’at,  10 Desember.
Ilyas,  Wirawan  B.  dan  Richard  Burton,  2004.
Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Hadi Masyhur - Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi  Publik,  Konsep,  Teori  dan  Isu .
Yogyakarta: Gava Media.
Moliho, Oscar., 2004. “Limit on the Taxing Power of the Mexican Government”. BIFD.
Nakazato, Minoru Mark Ramseyer, dan Yasutaka, 2004.  “General  Description  Japan,”  dalam Comparative  Income  Taxation,  Kluwer  Law International.
Nasucha,  Chaizi,  2004. Reformasi  Administrasi Publik: Teori dan Praktik . Jakarta: Gramedia Widiasarana.
National  Taxpayer  Advocate,  2009.  Report  to Congress:  Fiscal  Year  2010  Objectives,  30 Juni.
Pakpahan,  Robert.  2004.  “Kantor  Pelayanan
Pajak  Percontohan.”  Dalam  buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan
Berkelas  Dunia:  Studi  Perpajakan  di Indonesia  dengan  Inspirasi  Pengalaman
Jepang ,  ed.  Robert  Pakpahan  dan  toyomu
Yuasa, Jakarta: JICA dan DJP, 2004.
Perry,  Guillermo,  dan  John  Walley.  2000.
“Introduction.” Dalam Guillermo Perry, John Walley,  dan  Gary  McMahon.  Peny., Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries ,  vol.  1.  London:  MacMillan  Press. pp. 1-8.
Presiden  Republik  Indonesia.  2003.  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003  Tanggal  15  September  2003  Tentang Paket  Kebijakan  Ekonomi  Menjelang  dan Sesudah  Berakhirnya  Program  Kerjasama dengan International Monetary Fund .
Purnomo,  Hadi.2004.  “Reformasi  Administrasi Perpajakan,”  Dalam  Heru  Subyantoro  dan
Singgih  Riphat,  peny., Kebijakan  Fiskal :
Pemikiran,  Konsep,  dan  Implementasi.
Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,  Februari 2004. hal. 218-233.
Raad,  Kees  van.  2004.  General  Description  The Netherlands. Comparative Income Taxation ,
Kluwer Law International.
Republik  Indonesia.  2005.  Nota  Keuangan  dan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor
36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun
Anggaran.
Romano,  Carlo,  2004.  “Private  Rulling  System  in the  EU  Member  States:  A  Comparative Survey”, dalam European Taxation.
Scales,  Sirena  J.  2005.  “Bangladesh:  Parliament Approves  Creation  of  Tax  Ombudsman Post”, dalam Tax Notes International.
Summer, Lawrence H., Johannes F. Linn, Shankar N.  Acharya. Lesson  of  Tax  Reform , Washington,  D.C.,  U.S.A.:  A  World  Bank Publication, 1991.
Suparno.  2000. Langkah-langkah  Penulisan Artikel Ilmiah dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G.  2000.  Menulis  Artikel  untuk  Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.
Wibisono,  Wahyu,  2004.  “Rame-rame  Menuju
KPP  WP  Besar.” Indonesia  Tax  Review . Volume III/Edisi 03/2003, pp. 4-10.
Widodo, Junaidi Eko. 2004. “Memanfaatkan Data Pemeriksaan  untuk Menganalisa  Kepatuhan Wajib  Pajak.”  Dalam  buku Menuju  Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi  Perpajakan  di  Indonesia  dengan Inspirasi  Pengalaman  Jepang ,  ed.  Robert Pakpahan  dan  toyomu  Yuasa,  Jakarta:  JICA dan DJP.
Yudkin,  Leon.,  (1971). A  Legal  Structure  of
Effective Income Tax Administration , Cambridge: Harvard Law School.
Zauhar,  Soesilo.  2002. Reformasi  Administrasi Perpajakan,  Konsep,  Dimensi  dan  Strategi .
Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.