## Research Article
Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana
Noveria Devy Irmawanti 1* , Barda Nawawi Arief 2 1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro noveriaris@yahoo.com

## ABSTRACT
The  Criminal  Code  (KUHP)  is  not  in  accordance  with  the  values prevailing  in  society.  Guidelines  in  the formulation of crimes are currently only concerned with the provisions of criminal acts and mistakes without including the purpose and principles of punishment. This article aims to determine the urgency of the purpose and guidelines for criminalization to be formulated / formulated in the Criminal Code, and to analyze how the objectives and guidelines for punishment are formulated and integrated in the reform of the criminal system in the  future.  This article  uses  a  normative  juridical approach  with  a  statutory  and  conceptual  approach.  The results of the study show the urgency of the objectives and guidelines for punishment due to the problems associated with the aging of the Criminal Code at this time and the development of problems that arise in the midst of public life and criminal guidelines are the basic provisions that give direction, which determine in the imposition of a criminal. instructions for judges in applying and imposing crimes. In the future the welfare and protection of the community can be realized and as a guarantor there is no decrease in the degree of humanity / dehumanization in the implementation of crimes.
Keywords: Purpose and Guidelines for Criminalization; Criminal System; Criminal Law Reform.

## ABSTRAK
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) sudah tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang berlaku  dalam masyarakat. Pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  dirumuskan/diformulasikan  dalam  KUHP,  dan  menganalisis bagaimanakah  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  diformulasikan  dan  diintegrasikan  dalam  pembaharuan sistem pemidanaan di masa yang akan datang. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menujukkan urgensi tujuan dan pedomam pemidanaan  karena  problematika  yang  terkait  dengan  usangnya  KUHP  saat  ini  dan  berkembangnya persoalan-persoalan  yang  muncul  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  dan pedoman  pemidanaan merupakan  ketentuan  dasar  yang  memberi  arah,  yang  menentukan  di  dalam  penjatuhan  pidana,  hal  ini merupakan  petunjuk  bagi  para  hakim  dalam  menerapkan  dan  menjatuhkan  pidana. Di  masa  yang  akan datang  terwujudnya  kesejahteraan  dan  perlindungan  masyarakat  dan  sebagai  penjamin  tidak  terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.
Kata  Kunci  :  Tujuan dan  Pedoman Pemidanaan; Sistem  Pemidanaan; Pembaharuan  Hukum  Pidana
218

## A. PENDAHULUAN
RUU  KUHP  merupakan  wujud  dari  adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah dimulai  sejak  tahun  1964.  Pembaharuan  dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis.  Secara  filosofis,  KUHP  yang  disusun  oleh pemerintah  kolonial  Belanda  perlu  diganti  karena landasan  filosofinya  yang  berbeda.  Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Serta  adanya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  membuat  berbagai  pengaturan  tindak pidana  di  dalam  KUHP  tidak  memadai  dan ketinggalan oleh zaman.
RUU  KUHP  bertujuan  melakukan  penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini  tentunya  berbeda  dengan  pembuatan  atau penyusunan  RUU  biasa  yang  sering  dibuat  selama ini.  Perbedaannya  dapat  diidentifikasi  sebagai penyusunan  RUU  biasa  dan  penyusunan  RUU KUHP. Penyusunan RUU biasa bersifat parsial atau fragmenter  yang  pada  umumnya  hanya  mengatur delik khusus/tertentu, masih terikat pada sistem induk WvS,  hanya  merupakan  “subsistem”,  tidak membangun  atau  merekonstruksi  “sistem  hukum pidana”. Sedangkan penyusunan RUU KUHP bersifat menyeluruh/integral,  mencakup  semua  aspek, menyusun/menata ulang  (rekonstruksi/reformulasi) “rancang bangun sistem hukum pidana nasional dan terpadu” (Arief, 2017).
Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung  makna  suatu  upaya  untuk  melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai
dengan  nilai-nilai  sentralsosio-politik,  sosio  filosofik dan  sosio cultural  masyarakat  Indonesia  yang melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan kebijakan  penegakan  hukum  di  Indonesia (Arief, 2016).
Berkenaan dengan hal ini Barda Nawawi Arief menyatakan: Salah satu kajian alternative/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai  dengan ide  Pembaharuan  Hukum  Nasional saat  ini  ialah  kajian  terhadap  Keluarga  Hukum (Family  Law)  yang  lebih  dekat  dengan  karakter masyarakat  dan  sumber  hukum  di  Indonesia. Karakteristik  masyarakat  Indonesia  lebih  bersifat monodualistik  dan  pluralistik  dan  berdasarkan berbagai  kesimpulan  seminar  Nasional,  sumber Hukum Nasional diharapkan berorientasi pada nilai- nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang bersumber  dari  nilai-nilai  Hukum  adat  dan  Hukum Agama.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  kajian perbandingan  dari  sudut  “Keluarga  Hukum Tradisional  dan  Agama“  (Tradisional  and  Religious Law Family). Kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan tetapi juga suatu keharusan.
Pembaharuan  Hukum  Pidana  pada  dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Istilah kebijakan  dalam  istilah  asingnya  “Policy”  (Inggris) atau  “Politiek”  (Belanda). Bertolak  dari  kedua  istilah asing  ini  maka  istilah    Kebijakan  Hukum  Pidana dapat  pula  disebut  dengan  istilah    Politik  Hukum Pidana    atau  “Penal  Policy”,  “Criminal  Law  Policy”, “Strafrechtspolitiek”.
Menurut A. Mulder
menyatakan “Strafrechtspolitiek”  adalah  Garis  Kebijakan  untuk menentukan: a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui; b) Apa  yang  dapat diperbuat  untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana;  c) Cara  bagaimana penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  arti memperbaharui  secara menyeluruh  dan  bukan secara  parsial  meliputi  Substansi  hukum  (Legal Substance),  Struktur  hukum  (Legal  Structure)  dan Budaya hukum (Legal Culture).
Kebijakan  formulasi/kebijakan  legislatif dapat diartikan  sebagai  kebijakan  merumuskan  Hukum Positif  agar  lebih  baik  dan  juga  untuk  memberikan pedoman  tidak  hanya kepada  pembuat  undang- undang  tetapi  juga  kepada  pengadilan  yang menerapkan  undang-undang  dan  juga  kepada  para penyelenggara  atau  pelaksana  putusan  pengadilan. Kebijakan  demikian  sering  disebut  dengan  “penal policy”  yang  merupakan  bagian  dari  “Modern Criminal  Science”  di  samping  “Criminology”  dan “Criminal law“.
Pembaharuan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah  menentukan  dan  menetapkan  perbuatan yang dilarang/tindak pidana masalah pertanggungjawaban  pidana  atau  kesalahan  dan masalah pidana dan pemidanaan.
Sistem  Pemidanaan merupakan  aturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan
sanksi  dan  pemidanaan  (Sambas,  2012).  Pada hakikatnya merupakan  sistem  kewenangan / kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian  “pidana”  tidak    hanya  dilihat  dalam  arti sempit/formal,  tetapi  juga  dapat  dilihat  dalam  arti luas/materiil.  Dalam  arti  sempit / formal,  sistem pemidanaan berarti  kewenangan  menjatuhkan / mengenakan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh  pejabat  yang  berwenang  (hakim).  Dalam  arti luas/material,  sistem  pemidanaan  merupakan  suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang,  mulai  dari  proses  penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh  pengadilan  dan  dilaksanakan  oleh  aparat pelaksana.
Kebijakan  formulasi/kebijakan  legislative dalam  menetapkan  sistem  pemidanaan  merupakan suatu    proses  kebijakan    yang  melalui  beberapa tahap (Muladi, &  Arief, 2010):1) tahap  penetapan pidana  oleh  pembuatan  undang-undang;  2) tahap pemberian  pidana  oleh  badan  yang  berwenang;  3) tahap  pelaksanaan  pidana  oleh  instansi  pelaksana yang berwenang.
Sub  sistem  dari  sistem  pemidanaan  yang menduduki  posisi  strategis  adalah  tujuan  dan pedoman  pemidanaan.  Sistem  pemidanaan  pada dasarnya adalah membicarakan  suatu bidang dalam politik  kriminal.  Politik  Kriminal  adalah  usaha  yang rasional  dari  masyarakat  untuk  menanggulangi kejahatan.
Sistem  hukum  pidana merupakan  satu kesatuan  sistem  yang  bertujuan  (purposive  system) dan  pidana  hanya  merupakan  alat/sarana  untuk
mencapai tujuan.
KUHP  (WvS)  yang  diberlakukan  sekarang  ini tidak  memuat tujuan  pemidanaan  (Djawari,  2019) dan pedoman pemberian pidana (Straftoemetingsleiddraad)  yang  umum  ialah  suatu pedoman  yang  dibuat  oleh  pembentuk  undang- undang  yang  memuat  asas-asas  yang  perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang  ada  hanya  aturan  pemberian  pidana (Straftoemetingsregels).
Kerangka teori yang digunakan yakni mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Herbert L Packer menyebutkan  terdapat  2  (Dua)  pandangan konseptual  terkait  tujuan  pemidanaan  yang  masing- masing  mempunyai  implikasi  moral  yang  berbeda satu  sama  lain,  yakni  Teori  Absolut/Retrubutif  dan Teori  Relatif/Utilitarian.  Pandangan  Retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh warga  masyarakat  sehingga  pandangan  ini  melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan  atas  dasar  tanggung  jawab  moralnya masing-masing.  Sedangkan  pandangan  relatif melihat  pemidanaan  dari  segi  manfaat  atau kegunaannya,  dimana  yang  dilihat  adalah  situasi atau  keadaan  yang  ingin  dihasilkan  dengan dijatuhjannya pidana itu (Anugrah, 2019).
Gap Analisis dan permasalahan dalam artikel ini  yakni tujuan  dan  pedoman  pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, di samping sub-sub sitem lainnya yang berupa tindak pidana,  kesalahan,  dan  pidana.  Maka  persyaratan pidana atau dasar pembenaran adanya pidana, tidak
hanya  didasarkan  pada  adanya  tindak  pidana  dan kesalahan,  tetapi  juga  didasarkan  pada  tujuan pemidanaan.
Bertolak  dari  Gap  Analisis  tersebut  di  atas maka  rumusan  masalah  dalam artikel  ini  meliputi, Apa  urgensi  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan dirumuskan/diformulasikan  dalam  KUHP,  serta bagaimanakah  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan sistem  pemidanaan  di  masa  yang akan datang?
Terkait  dengan  penelitian  ini, sebelumnya telah  ada  yang  melakukan  penelitian  dengan  judul Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Di  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia  (Failin, 2017).  Penelitian  ini  berfokus  pada  konsep  sistem pemidaan  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia,  sedangkan  dalam  penelitian  penulis berfokus  pada  urgensi  tujuan  dan  pedoman pemidanaan  dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana.
Jurnal  dengan  judul  Urgensi  Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Putri, & Purwani, 2020) berfokus  pada  penelitian  urgensi  untuk  dilakukan pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia. Sedangkan  dalam  penelitian  penulis  lebih  spesifik yakni  urgensi  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan dalam  rangka  pembaharuan  sistem  pemidanaan hukum pidana.
Jurnal  dengan  judul  Tujuan  dan  Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Kusuma, 2016) berfokus pada  bagaimana  kebijakan  formulasi  tujuan  dan
pedoman yang terkandung di dalam KUHP saat ini.
Sedangkan  dalam  penelitian  ini  berfokus  pada bagaimanakah  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan pidana di masa yang akan datang.
Jurnal  internasional  dengan  judul The Construction  of  Penal  Mediation  Model  in  Handling Familiy Neglecest Cases in the Future (Sudira, 2014) penelitian  Sudira  membahas  tentang  bagaimana konsep  permaafan  hakim.  Sedangkan  pada penelitian  penulis  berfokus  tentang  pedoman pemidanaan  dikaitkan  dengan  konsep  permaafan hakim.
Jurnal  dengan  judul The  Development  of  the Indonesia Criminal Code Derived From The Yudicial Pardon  Value  in  Islamic  Law (Wahyuningsih,  2017) berfokus  pada  nilai  permaafan  hakim  dikaitakan dengan  hukum  islam.  Sedangkan artikel penulis berfokus  pada  pedoman  pemidanaan  dikaitkan dengan konsep permaafan hakim.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  urgensi  tujuan  dan pedoman  pemidanaan  sistem pemidanaan dalam rangka  pembaharuan  hukum  pidana  ini menggunakan  metode  pendekatan  yang  bersifat yuridis normatif, yakni dengan mengkaji/menganalisis data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum terutama  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Spesifikasi dalam penelitian  ini  ialah penelitian  deskriptif analitis.  Jenis  dan  teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang
digunakan  dalam  penelitian  yakni  analisis  kualitatif (Maulidah & Nyoman, 2019).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Urgensi  Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan Dirumuskan Dalam KUHP
Sampai  dengan  saat  ini  KUHP  sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang- undang  di  luar  KUHP  tidak  memiliki  pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat  dikarenakan  pemberlakuan  pidana  tanpa didasari  tujuan  yang  jelas  dapat  mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Sebagai  contoh  keberadaan  Undang- undang  Otonomi  yang  melahirkan  undang-undang khusus  dan  memberi  daerah  wewenang  untuk membuat  Hukum  Pidananya  sendiri  seperti  dalam kasus  hukum  Qonun  di  Acehdan  Peraturan  Daerah yang  mengatur  tentang  hukum  pidana  di  daerah (Mubarok, 2015).
Ada  beberapa  pertimbangan  perlunya pengkajian  kebijakan  formulatif/legislatif  terhadap tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  dalam pembaharuan    sistem  pemidanaan    di  Indonesia antara lain : 1) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang  saat  ini  berlaku  tidak  secara  eksplisit merumuskan  tujuan  dan  pedoman  ke  dalam  sistem pemidanaan; 2) Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  dimaksud  untuk memberikan  arah,  petunjuk  dan  cara  bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan;  3) Bahwa  merumuskan  tujuan  dan
222
pedoman  merupakan  prasyarat  yang  fundamental dalam  merumuskan  suatu  cara,  metode  atau tindakan;  4) Bahwa  Bangsa  Indonesia  saat  ini sedang  mempersiapkan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (WvS), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman  pemidanaan  yang  disesuaikan  dengan perkembangan  masyarakat  masa  kini  dan  falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila.
Kebijakan  legislatif  tujuan  dan  pedoman pemidanaan ini merupakan hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/ petunjuk kebijakan tujuan dan pedoman  pemidanaan  yang  sekaligus  merupakan landasan  legalitas  bagi  Hakim  (Aparat  Pelaksana Hukum)  dalam  menerapkan  pidana  sehingga  dapat berfungsi secara efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan.
Tujuan  pemidanaan  mengemban  fungsi pendukung dari  fungsi hukum pidana secara umum yang  ingin  dicapai  sebagai  tujuan  akhir  adalah terwujudnya  kesejahteraan dan  perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Salah  satu  usaha  penanggulangan  kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta  dengan  sanksi  pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun
termasuk  kebijakan  dalam  bidang  sosial.  Dengan demikian  masalah  pengendalian  dan  atau penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (the  problem  of  policy). Oleh  karena  itu  tidak  boleh dilupakan  bahwa  hukum  pidana  atau  lebih  tepat sistem    pidana  itu  merupakan  bagian  dari  politik kriminal. Kebijakan  sosial  dapat  diartikan  sebagai segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus  mencakup perlindungan  masyarakat.  Jadi  di  dalam  pengertian “social policy”, sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” dan “social defence policy”.
Menurut  Marc  Ancel  “Politik  Kriminal”  ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha- usaha  pengendalian  kejahatan  oleh  masyarakat. Sebagai satu masalah kebijakan, penggunaan sanksi pidana  dalam menanggulangi  kejahatan  masih menimbulkan  perbedaan  pendapat.  Ada  yang menolak  penggunaan  pidana  terhadap  pelanggar hukum.  Menurut pandangan  ini  pidana  merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (vestige of  savage  past). Pendapat  ini  didasarkan  pada pandangan  bahwa  pidana  merupakan  tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Pidana  dan  pemidanaan  merupakan  cerminan  dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran  kelam  mengenai  perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini  dipandang  sangat  kejam  dan  melampaui  batas. Sikap  memidana  aparat  penegak  hukum  terhadap setiap  perkara  pidana  tertenty  yang  terbukti dipersidangan tidak selalu memberikan manfaat bagi
223
terpidana  sesuai  tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan pidana.  Dengan  dicantumkannya  pedoman pemidanaan  yang  mengikat  bagi  keseluruhan subsistem peradilan pidana diharapkan pemidanaan di  masa  yang  akan  datang  akan  lebih  bermanfaat bagi terpidana maupunu terhadap pencapaian tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.
2. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Diintegrasikan  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  tataran regulasi telah  diupayakan  oleh  lembaga  pembentuk undang-undang  sejak  tahun  1963,  dengan disusunnya Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  RUU  KUHP). Namun  sampai  saat  ini, pemerintah  belum  juga berhasil  membuat  kodifikasi peraturan  induk  hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KUHP adalah, Negara Indonesia tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  peninggalan  pemerintah Hindia-Belanda  yang  tentunya  telah  tertinggal  oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Yosuki, & Tawang, 2018).
Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi  pidana  tidak  berarti  memberi kebebasan  sepenuhnya  kepada  hakim  dan  aparat- apart lainnya tanpa pedoman atau kendali. Menurut Barda  Nawawi  Arief,  “sistem  pemidanaan”  yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada  hakikatnya  merupakan  sistem  kewenangan menjatuhkan pidana (Saraya, 2019).
Konsep  merumuskan  beberapa  pedoman pemidanaan yaitu: a) Adanya pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai  hal-hal  apa  yang  sepatutnya dipertimbangkan  dalam  menjathkan  pidana; b) Adanya pedoman  yang  bersifat  khusus  untuk memberi  pengarahan  pada  hakim  dalam  memilih atau  menjatuhkan  jenis-jenis  pidana  tertentu;  c) Adanya  pedoman  bagi  hakim  dalam  menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.
Sejarah pembentukan RUU KUHP tidak dapat dilepaskan  dari  usaha  pembaharuan  KUHP  secara total.  Usaha  ini  baru  dimulai  dengan  adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal  11-16  Maret  1963  di  Jakarta  yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional  secepat  mungkin  diselesaikan  (Bahiej, 2012).
RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan  dalam  Pasal  52  yang  berbunyi: Pemidanaan  bertujuan: a) Mencegah  dilakukannya Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi  pelindungan  dan  pengayoman  masyarakat; b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan pembinaan  dan  pembimbingan  agar  menjadi  orang yang  baik  dan  berguna; c) Menyelesaikan  konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) Menumbuhkan rasa penyesalan  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana. Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk merendahkan martabat manusia.
224
Menurut  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat  ELSAM,  perumusan  empat  tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (social defence), pandangan  rehabilitasi  dan  resosialisasi  terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat  yang  mengerucut  pada  dua  kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku (Gunarto, 2009).
Dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan dalam Konsep RUU KUHP di atas nampak berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang  mempunyai  tujuan  untuk  mencapai  manfaat untuk  melindungi  masyarakat  dan  menuju ksejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan  pembalasan  kepada  pelaku  dimana sanksi  ditekankan  pada  tujuannya,  yakni  untuk mencegah  agar  orang  tidak  melakukan  kejahatan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana  diklasifikasikan  oleh  Herbet  L.Paker, yaitu  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam konsep RUU  KUHP  adalah  berorientasi  ke  depan  (forward- looking).
Serta  pedoman  pemidanaan  dalam  Pasal  53 yang  berbunyi:  1) Dalam  mengadili  suatu  perkara pidana,  hakim  wajib  menegakkan  hukum  dan keadilan;  2) Jika  dalam  menegakkan  hukum  dan keadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
terdapat  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan, hakim mengutamakan keadilan.
Dalam  Pasal  54  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  tahun  2019  dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan, antara lain: a) kesalahan pelaku tindak pidana; b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) sikap batin pelaku tindak  pidana;  d)  tindak  pidana  dilakukan  dengan direncanakan  atau  tidak  direncanakan;  e)  cara melakukan  tindak  pidana;  f)  sikap  dan  tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak  pidana;  h)  pengaruh  pidana  terhadap  masa depan  pelaku  tindak  pidana;  i)  pengaruh  tindak pidana  terhadap  korban  atau  keluarga  korban;  j) pemaafan  dari  korban  dan/atau  keluarganya; dan/atau  k)  nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  yang  dirumuskan dalam  konsep,  nampaknya landasan  pelaksanaan pemidanaan  lebih  condong  pada  penerapan  teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori  ini  menganjurkan  adanya  kemungkinan  untuk mengadakan  artikulasi  terhadap  teori  pemidanaan yang  mengintegrasikan  beberapa  fungsi  sekaligus retribution  yang  bersifat  utilitarian  dimana pencegahan  dan  sekaligus  rehabilitasi  yang kesemuanya  dilihat  sebagai  sasaran  yang  harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.
Selain  pertimbangan - pertimbangan sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  54,  didalam penjelasan ketentuan mengenai pedoman pemidanaan  juga  dikatakan  bahwa  hakim  dapat
225
menambahkan  pertimbangan  lain  yang  dengan maksud  agar  pidana  yang  dijatuhkan  bersifat proporsional  dan  dapat  dipahami  baik  oleh masyarakat  maupun  terpidana.  Hakim  juga mempunyai  kekuasaan  untuk  memberikan  maaf, berdasarkan  asas rechtelijke  pardon,  seseorang yang  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang sifatnya  ringan  (tidak  serius).  Pemberian  maaf  ini dicantumkan dalam  putusan  hakim  dan  tetap  harus dinyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Dari orientasi pemidanaan tersebut, pemidanaan  terpidana  dalam  RUU  KUHP  2019 bertujuan menyeimbangkan perlindungan masyarakat  dan  perlindungan  individu  terpidana (Saragih, 2014). Pedoman pemidanaan diatas dapat menjadi  acuan  bagi  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya  untuk  menemukan  keadilan dan  tidak  hanya  terpaku  pada  kepastian  undang- undang  (Barlian, &  Arief,  2017). Mengingat  dalam perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini,  belum diatur  tentang  pedoman  pemidanaan,  maka  dalam menjatuhkan putusan pidana, sebaiknya hakim tidak hanya  menekankan punitive  attitude tetapi  harus diimbangi  dengan terapeutic  attitude dengan memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 54.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  urgensi  tujuan  dan  pedomam  pemidanaan terhadap  sistem  pemidanaan  dalam  rangka
pembaharuan  hukum  pidana  karena  problematika yang  terkait  dengan  usangnya  KUHP  saat  ini  dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Pedoman  pemidanaan  atau guidance  of sentencing lebih  merupakan  arah  petunjuk  bagi hakim  untuk menjatuhkan  dan  menerapkan  pidana atau  merupakan  pedoman  judicial/yudikatif  bagi hakim. Dengan  demikian  pedoman  pemidanaan merupakan  ketentuan  dasar  yang  memberi  arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan  petunjuk  bagi  para  hakim  dalam menerapkan  dan  menjatuhkan  pidana.  Karena pedoman  ini  merupakan  pedoman  dasar  maka pedoman  ini  bagian  dari  kebijakan  legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau  pengendali  bagi  hakim  agar  pidana  yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anugrah,  Roby.  (2019).  Pemaafan  Korban  Ditinjau Dari Tujuan Pemidanan Dalam Pembaharuan Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Hukum, Vol.8, (No.1), pp.20-35.
Bahiej,  A.  (2012).  Arah  dan  Tujuan  Pemidanaan Dalam  Hukum  Pidana  Nasional. Jurnal Supremasi Hukum, Vol.1, (No.2), pp.395-424. Barlian,  Aristo  Evandy  A.,  & Arief,  Barda Nawawi.
(2017).  Formulasi  Ide  Permaadan  Hakim (Rechterlijk  Pardon)  Dalam  Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Law Reform Vol.13, (No.1), pp. 28-44.
Djawari,  Mohammad  N.  (2019).  Pemberlakukan Pidana  Badan  Di  Provinsi  Naggroe  Aceh Drussalam  Berdasarkan  Pandangan  Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Vol.2, (No.1), pp.1-20.
Failin.  (2017).  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Di Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, (No.
1), pp.14-31.
Gunarto,  Marcus  P.  (2009).  Sikap  Memidana  Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No.1), pp.93-108.
Kusuma,  Jauhari  D.  (2016).  Tujuan  dan  Pedoman Pemidanaan  Dalam  Pembaharuan  Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Muhakkamah, Vol.1, (No.2), pp.94-109.
Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serika Putra.
(2019).  Kebijakan  Formulasi  Asas Permaafan Hakim  Dalam  Upaya  Pembaharuan  Hukum Pidana Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia Vol.1, (No.3), pp.281-293.
Mubarok,  N.  (2015).  Tujuan  Pemidanaan  Dalam Hukum  Pidana  Nasional  dan  Fiqih  Jinayah. Jurnal Al-Qanun, Vol.18, (No.2), pp.296-323.
Putri, Ni Putu Yulita Damar., & Purwani, Sagung Putri
M.E.  (2020).  Urgensi  Pembaharuan  Hukum
Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Kertha  Wacana
Vol.9, (No.8), pp.1-13.
Sambas,  N.  (2012).  Kebijakan  Legislasi  Sistem Pemidanaan  Sebagai  Upaya  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Di  Indonesia. Jurnal Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM Vol.19,  (No.3), pp.382-400.
Saragih,  Desran  Joko  Waguslar.  (2014).  Kebijakan Pidana Penjara Semur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan
Pemidanaan Di Indonesia. Unnes Law Journal,
Vol.3, (No.2), pp.34-41.
Saraya,  S.  (2019).  Tindak  Pidana  Keterbukaan Informasi  Publik  Di  Indonesia  Sebuah  Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing  Thailand  Dan  Jepang. Jurnal  Ius Constitutum, Vol.4, (No.2), pp.128-146.
Sudira,  I  Ketut.  (2014).  The  Construction  of  Penal Mediation Model in Handling Familiy Neglecest Cases  in  the  Future. International  Journal  Of Educarion and Research Vol.2,(No.8), pp.429- 438.
Wahyuningsih, Sri Endah., & Jawade Hafidz. (2017).
The  Development  of  the  Indonesia  Criminal Code Derived From The Yudicial Pardon Value in  Islamic  Law. Jurnal  Addin, Vol.11,  (No.2), pp.295-320.
Yosuki, Aska & Tawang Dian A.D. (2018). Kebijakan Terkait  Konsepsi  Rechterlijke  Pardon (Permaafan  Hakim)  Dalm  Pembaharuan Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum Adigama, Vol.1, (No.1), pp.1-25.

## BUKU
Arief,  Barda  Nawawi.  (2016). Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
Arief,  Barda  Nawawi.  (2017). Tujuan  dan  Pedoman Pemidanaan  (Perspektif  Pembaharuan  &

## Perbandingan Hukum Pidana). Semarang:
Pustaka Magister.
Muladi.,  &  Arief,  Barda  Nawawi.  (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Konsep  Rancangan  Undang-Undangan  Hukum Pidana Tahun 2019