Membangun Keterampilan Berpikir: Potensi Guru Sejarah dalam Mempromosikan Literasi Kritis
Soma Surya Persada, Suryo Ediyono
Universitas Sebelas Maret somasurya12@student.uns.ac.id
Article History received 1/12/2021 revised 8/12/2021 accepted 15/12/2021

## Abstract
The  learning  strategy  applied  by  the  history  teacher  basically  affects  the  process  and  learning outcomes  of  students.  Moreover,  in  the  21st  century,  various  challenges  arise  so  that  the concept  of  21st  century  education  is  needed  to  face  these  challenges.  One  of  the  efforts  that history teachers can do in facing the challenges of 21st century education is to promote critical literacy. This article is a theoretical study written using the literature study method. The purpose of writing this article is to try to embody the two discussions. First, provision of critical literacy for prospective  history  teachers.  Second,  the  strategy  of  history  teachers  in  promoting  critical literacy  to  students.  Based  on  the  results  of  the  study  of  literature,  it  can  be  concluded  that history teachers basically have the potential to promote critical  literacy to students through the concept  of  historical  thinking  skills  and  controversial  historical  discourses.  Considering  that,  in the  education  process  at  the  tertiary  level,  prospective  history  teachers  are  very  familiar  with critical literacy so that they have the opportunity to transmit the implementation of critical literacy to students in secondary schools.
Keywords: Critical Literacy, thinking skills, history teacher, history education

## Abstrak
Strategi  pembelajaran  yang  diterapkan  guru  sejarah  pada  dasarnya  berpengaruh  terhadap proses  dan  hasil  belajar  peserta  didik.  Apalagi  pada  abad  21  muncul  berbagai  tantangan sehingga  diperlukan konsep pendidikan abad 21  untuk menghadapi  tantangan tersebut.  Salah satu upaya  yang dapat dilakukan guru sejarah dalam menghadapi tantangan  pendidikan abad 21  adalah  mempromosikan  literasi  kritis.  Artikel  ini  bersifat  kajian  teoretis  yang  ditulis menggunakan  metode  studi  literatur.  Adapun  tujuan  penulisan  artikel  ini  yaitu  berupaya mengejewantahkan  dua  bahasan.  Pertama,  bekal  literasi  kritis  calon  guru  sejarah.  Kedua, strategi  guru  sejarah  dalam  mempromosikan  literasi  kritis  kepada  peserta  didik.  Berdasarkan hasil  pengkajian  studi  literatur,  dapat  disimpulkan  bahwa  guru  sejarah  pada  dasarnya  sangat berpotensi untuk mempromosikan literasi kritis kepada peserta didik melalui konsep ketampilan berpikir  historis  dan  wacana  sejarah  kontroversial.  Mengingat,  dalam  proses  pendidikan  di jenjang perguruan tinggi, calon guru sejarah sangat akrab dengan literasi kritis sehingga sangat berpeluang  menularkan  implementasi  literasi  kritis  kepada  peserta  didik  di  sekolah  jenjang menengah.
Kata kunci: literasi kritis, keterampilan berpikir, guru sejarah, pendidikan sejarah
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Guru  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  praktik  pendidikan  formal. Peran  guru  dalam  bidang  pendidikan  dipertegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen.  Dalam  undang-undang  tersebut  guru merupakan  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah. Kata  “profesional”  dalam  definisi  tersebut  makin  menunjukkan  bahwa  pada  abad  21 guru  pada  dasarnya  merupakan  profesi  yang  lahir  melalui  proses  pendidikan  dan pelatihan.
Para  calon  guru  dididik  dan  dibina  di  Lembaga  Pendidikan  dan  Tenaga Kependidikan  (LPTK).  Melalui  lembaga  tersebut,  diharapkan  calon  guru  memiliki kompetensi  sehingga  dapat  melaksankan  tugas  sesuai  amanat  undang-undang. Bahkan,  proses  pendidikan  guru  diperkuat  melalui  program  Pendidikan  Profesi  Guru (PPG).  Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud) Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 penjelasan PPG yaitu sebagai berikut:
“Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan  yang selanjutnya disebut program PPG adalah  program  pendidikan  yang  diselenggarakan  untuk  mempersiapkan  lulusan  S1 kependidikan  dan  S1/D  IV  non  kependidikan  yang  memiliki  bakat  dan  minat  menjadi guru  agar  menguasai  kompetensi  guru  secara  utuh  sesuai  dengan  standar  nasional pendidikan  sehingga  dapat  memperoleh  sertifikat  pendidikan  profesional  pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ”.
Meski demikian, bukan berarti setelah menimba ilmu di LPTK dan PPG upaya guru dalam mengasah kompetensinya berhenti. Justru setelah dinyatakan siap sebagai guru, para guru tersebut juga siap mengembangkan kompetensinya lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
Pada  abad  21  guru  dituntut  untuk  mengubah  paradigma  pembelajaran  lama dengan  paradigma  pendidikan  abad  21.  Paradigma  pendidikan  abad  21  merupakan suatu  konsep  yang  mengintegrasikan  kemampuan  literasi,  pengetahuan,  sikap,  dan keterampilan  terhadap  penguasaan  teknologi.  Paradigma  ini  selaras  dengan  kondisi abad  21  dimana  perkembangan  ilmu  pengetahuan  sangat  pesat.  Hal  ini  saling berkaitan  dengan  era  digital  yang  mendorong  keterbukaan  akses  infromasi.  Akan tetapi,  keterbukaan  informasi  juga  menuai  problematika.  Pada  satu  sisi,  ilmu pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan sementara pada sisi yang lain muncul berbagai informasi yang perlu ditelaah lebih lanjut kebenarannya.
Munculnya  berita  hoax  atau  berita  bohong  merupakan  salah  satu  dampak negatif  dari  derasnya  arus  infromasi  di  abad  21.  Berita  hoax  diciptakan  untuk merekayasa  suatu  keadaan  agar  seolah  berita  hoax  tersebut  merupakan  informasi yang benar (Septanto, 2018). Apabila berita hoax itu dipercaya oleh masyarakat maka akan terjadi kesalahpahaman antarindividu. Bahkan, dalam konteks kebangsaan dapat mengakibatkan  perpecahan.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  pendiidikan,  meski keterbukaan  informasi  dapat  diakses  dengan  mudah  bukan  berarti  guru  melepaskan peserta didik dalam menerima informasi tanpa filterisasi. Peserta didik perlu menyaring informasi yang diterima dan skeptis terhadap suatu isu sehingga guru perlu membekali atau melatih peserta didik untuk berpikir kritis.
Paradigma  di  atas  selaras  dengan  perspektif  Wagner  (2010)  yang mengejewantahkan tujuh keterampilan yang harus dikuasai masyarakat pada abad 21, yaitu 1) pemikiran kritis dan pemecahan masalah, 2) kolaborasi dan kepemimpinan, 3) ketangkasan  dan  kemampuan  beradaptasi,  4)  inisiatif  dan  kewiraswastaan,  5) komunikasi lisan dan tulisan yang efektif, 6) mengakses dan menganalisis informasi, 7) keingintahuan  dan  imajinasi.  Sementara  itu,  P21  (Partnership  for  21st  Century Learning)  (Battelle  for  Kids,  2019)    juga  mengemukakan  bahwa  dalam  praktik pendidikan,  sekolah  perlu  mempromosikan  materi  pembelajaran  yang  memiliki  level
tinggi  yang  memuat  beberapa  tema,  yaitu  1)  kesadaran  global,  2)  pengetahuan finasial,  ekonomi,  bisnis,  dan  kewirausahaan,  3)  pengetahuan  bermasyarakat,  4) pengetahuan  kesehatan,  5)  pengetahuan  mengenai  lingkungan,  dan  5)  kemampuan berinovasi dalam pembelajaran.
Berbagai  keterampilan  yang  dikemukakan  di  atas  pada  dasarnya  dapat teraktualisasikan  melalui  berpikir  kritis  dalam  pembelajaran  sejarah.  Hal  ini  selaras dengan rekomendasi P21 atau Partnership for 21st Century Learning yang lebih lanjut mengemukakan  bidang  sejarah  sebagai  salah  satu  kunci  dari  sembilan  aspek pengetahuan  yang  dianggap  sangat  berpengaruh  dalam  proses  pendidikan  abad  21. Pembelajaran  sejarah  merupakan  proses  pendidikan  yang  dilakukan  manusia mengenai dinamika masa lampau untuk memahami realitas masa kini dan masa depan sehingga mandorong manusia untuk berpikir dan bertindak bijaksana.
Sebagai aktor lapangan yang berhadapan langsung dengan peserta didik, guru sejarah  merupakan  pengembang  proses  pembelajaran.  Pengaruh  guru  dalam menerapkan  metode  maupun  model  pembelajaran  sangat  berperan  terhadap keberhasilan  transfer  pengetahuan  dan  makna  pembelajaran  sejarah  yang  relevan dengan pendidikan abad 21. Salah satu upaya agar nilai dalam pembelajaran sejarah dapat ditransformasikan dengan baik kepada peserta didik adalah melalui pembiasaan literasi kritis.
Literasi kritis diidentifikasikan sebagai kemampuan menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis (Wisudo, 2011). Melalui kemampuan literasi  kritis,  peserta  didik  diharapkan  dapat  memahami  realita  baik  yang  ditunjukkan secara  tersurat  maupun  tersirat.  Dalam  pembelajaran  sejarah,  literasi  kritis  dapat ditunjukkan melalui materi narasi masa lampau yang bersifat politis dan kontroversial. Dalam  hal ini dapat berupa materi sejarah politik ataupun perdebatan para sejarawan mengenai fakta lunak dalam peristiwa sejarah.
Berdasarkan  cakupan  konteks  pembelajaran  sejarah,  guru  sejarah  pada dasarnya  berpotensi  mempromosikan  literasi  kritis.  Hal  tersebut  ditandai  dari  proses pendidikan  guru  sejarah  di  LPTK  dan  PPG  yang  telah  mengakomodasi  berbagai pengetahuan  yang  mendorong  guru  sejarah  memungkinkan  untuk  menerapkan metode literasi kritis dalam pembelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah.  Artikel ini mendiskusikan mengenai potensi guru sejarah dalam mempromosikan literasi kritis kepada  peserta  didik  di  jenjang  SMA.  Mengingat,  dinamika  zaman  yang  menuntut transformasi  pola  pikir  dan  signifikansi  pembelajaran  sejarah  yang  sangat  relevan dalam era pendidikan abad 21.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Bekal Literasi Kritis Calon Guru Sejarah
Pemhaman  literasi  kritis  yang  dimiliki  calon  gruu  sejarah  tidak  terlepas  dari eksistensi  program  studi  (prodi)  sejarah  di  Indonesia.  Eksistensi  prodi  sejarah  pada dasarnya  sudah  muncul  sebelum  Indonesia  merdeka.  Hal  ini  ditandai  oleh  adanya jurusan  sejarah  di  Universitas  Indonesia  (UI)  pada  1940.  Selanjutnya,  pada  1950-an berdiri  beberapa  perguruan  tinggi  yang  membuka  program  studi  sejarah.  Misalnya Universitas Gajah Mada (UGM) dan empat Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), yaitu  PTPG  Batusangkar  (kini  UNP),  PTPG  Bandung  (kini  UPI),  PTPG  Malang  (kini UM),  dan  PTPG  Tondano  (kini  UNIMA).  Keempat  PTPG  tersebut  dalam perkembangannya  bertransformasi  menjadi  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan (FKIP)  sehingga  kajian  keilmuannya  tidak  hanya  memuat  ilmu  sejarah  yang  bersifat murni tetapi juga kependidikan.
Pada  masa  kini  prodi  pendidikan  sejarah  telah  menyebar  di  berbagai  wilayah Indonesia. Hal ini ditandai oleh maraknya penyelenggaraan prodi pendidikan sejarah di perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  dan  perguruan  tinggi  swasta  (PTS).  Dalam  aspek
kurikulum, pembelajaran sejarah di PTN maupun PTS secara umum telah mendorong peserta  didik  memiliki  kemampuan  yang  mumpuni  sebagai  calon  guru  sejarah. Tentunya, kurikulum yang diterapkan pun harus menyesuaikan perkembangan zaman sehingga guru sejarah dapat mempromosikan literasi kritis kepada peserta didik.
Bekal  literasi  kritis  guru  sejarah  saat  menemppuh  jenjang  S1  dapat  digali melalui struktur mata kuliah. Perguruan tinggi penyelenggara prodi pendidikan sejarah pada  umumnya memfasilitasi  para mahasiswa  pendidikan sejarah  dalam mempelajari teori-teori  pendidikan  dan  kesejarahan.  Pada  ilmu  pendidikan,  teori  yang  dipelajari sangat relevan ketika mengkaji permasalahan pendidikan pada ranah konseptual dan praksis.  Selain  itu,  program  magang  kependidikan  di  sekolah  yang  diselenggarakan oleh  masing-masing  perguruan  tinggi  juga  sangat  membantu  para  mahasiswa  dalam memahami  realitas  akademis  maupun  nonakademis  di  lingkungan  sekolah.  Adapun pada  ranah  ilmu  kesejarahan,  berbagai  peristiwa  masa  lampau  yang  dipelajari menjadikan mahasiswa sejarah mampu berpikir kritis dan sistematis.
Beberapa tema sejarah yang dipelajari pada jenjang S1 misalnya sejarah lokal, sejarah  nasional,  sejarah  global,  dan  sejarah  transnasional.  Bahkan  lebih  khusus menekankan pada aspek kajian, misalnya sejarah politik, sejarah sosial dan ekonomi, sejarah  maritim,  sejarah  pendidikan,  sejarah  kota,  sejarah  desa,  sejarah  lingkungan, sejarah transportasi dan lain sebagainya. Terlebih, konsep metodologi dan historiografi juga  menjadi  bahan  kajian  yang  tidak  pernah  kering.  Oleh  karena  itu,  secara  teori mahasiswa  pendidikan  sejarah  telah  berkenalan  dengan  literasi  kritis  melalui  kajian- kajian keilmuan dalam prodi pendidikan sejarah.
Meski  pengetahuan  mengenai  kependdikan  dan  keilmuan  sejarah  telah didapatkan pada jenjang S1, pemerintah seolah menegaskan bahwa kompetensi guru perlu  diperkuat  melaui  pendidikan  profesi.  Oleh  karena  itu  sebagaimana  telah disinggung  pada  nbagian  pendahulan,  para  calon  guru  sejarah  diarahkan  untuk mengikuti  Program  Profesi  Guru  (PPG).  Menurut  Mulyasa  (2007)  guru  maupun  calon guru  dianggap memiliki kompetensi  profesional  apabila  memenuhi  beberapa  indikator yaitu,  1)  kemampuan  memahami  dan  menerapkan  landasan  kependidikan  dan  teori belajar  peserta  didik,  2)  kemampuan  mengembangkan  proses  pembelajaran,  seperti menerapkan metode pembelajaran secara variatif, mengembangkan dan menggunakan media, alat dan sumber pembelajaran, 3) kemampuan mengorganisasikan  program  pembelajaran,  evaluasi,  dan  menumbuhkan  kepribadian peserta  didik.  Melalui  aktivitas  pembelajaran  pada  jenjang  S1  dan  PPG  yang dicanangkan  pemerintah, keterampilan  literasi kritis  seharusnya mampu dikuasai  oleh calon  guru  sejarah  dan  guru  sejarah.  Modal  inilah  yang  dapat  ditularkan  kepada peserta didik di sekolah ketika mahasiswa sejarah berprofesi sebagai guru sejarah.

## Strategi guru Sejarah dalam Mempromosikan Literasi Kritis
Dalam  proses  kegiatan  belajar  dan  dan  mengajar,  diperlukan  strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini juga berlaku pada guru sejarah dalam mempromosikan literasi kritis. Upaya menginternalisasikan literasi kritis pada  peserta  didik  dapat  dilakukan  terlebih  dahulu  melalui  analisis  kurikulum  dan materi  pembelajaran.  Pada  Kurikulum  2013  guru  sejarah  dapat  melakukan  analisis Kompetensi  Dasar  (KD)  dan  Kompetensi  Inti  (KI)  yang  terlampir  pada  dokumen Permendikbud  Nomor  37  Tahun  2018  Tentang  Peubahan  Atas  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  24  Tahun  Tentang  Kompetensi  Inti  dan Kompetensi  Dasar  Pelajaran  Pada  Kurikukulum  2013  Pada  Pendidikan  Dasar  dan Pendidikan  Menengah.  Melalui  analisis  dokumen  tersebut  guru  sejarah  dapat memetakan KD dan materi yang memungkinkan literasi kritis tersebut diimplementasikan.
Salah satu materi yang mudah diidentifikasikan untuk implementasi literasi kritis adalah wacana sejarah kontroversial. Sejarah kontroversial merupakan tema atau isu-
isu  sejarah  yang  bersifat  kontroversi.  S.K  Kochhar  (2008)  mengemukakan  bahwa sejarah kontroversial terdapat dua jenis, yaitu kontroversi terkait fakta dan kontroversi mengenai  signifikansi,  relevansi,  dan  interpretasi  kumpulan  fakta.  Berbeda  dengan Kochhar,  perspektif  lebih  khusus  disampaikan  Tsabit  Azinar  Ahmad  (2016)  yang mengejewantahkan  bahwa  sejarah  kontroversial  dapat  ditinjau  dari  sifatnya,  yaitu sejarah kontroversial akademik dan sejarah kontroversial sosial-politk.
Sejarah  kontroversial  akademik  merupakan  narasi  sejarah  yang  menekankan pada  perbedaan  interpretasi  sejarawan  dalam  melihat  sumber  sejarah  sehingga berpengaruh  terhadap  historiografi.  Biasanya  pusaran  perdebatannya  melingkupi temuan  antara  fakta  lama  dan  fakta  baru.  Misalnya  mitos  penjajahan  Belanda  yang dilakukan  selama  350  tahun  dan  perbedaan  pendapat  mengenai  lokasi  jejak  suatu kerajaan. Sementara itu, sejarah kontroversial sosial-politik lebih menitikberatkan pada munculnya  tendensi  kepentingan  personal/komunal,  sosial,  kultural,  dan  politik  dalam historiorafi.  Dalam  hal  ini  negara  atau  pemerintah  memiliki  keterlibatan  yang  relatif besar terhadap historiografi resmi yang diproduksi (Ahmad, 2016). Beberapa peristiwa sejarah yang termasuk dalam ketegori ini misalnya,  peristiwa G30S, penerbitan Surat Perintah  Sebelas  Maret  (Supersemar),  lahirnya  pancasila  dan  lahirnya  Orde  Baru. Hingga  saat  ini,  meski kekuasaan Orde  Baru telah  tumbang,  narasi kontroversial  dari peristiwa-peristiwa tersebut masih diperdebatkan oleh berbagai pihak, khususnya para akademisi.
Selain  melalui  wacana  sejarah  kontroversial,  literasi  kritis  pada  dasarnya  juga dapat  dilakukan  secara  umum  terhadap  berbagai  materi.  Akan  tetapi  perlu menggunakan  konsep  keterampilan historical  thinking atau  berpikir  historis.  Dengan menggunakan  konsep  berpikir  historis  substansi  literasi  kritis  dapat  tersampaikan dengan  baik.  Hal  ini  karena  konsep  berpikir  historis  dapat  mengonstruksi  pemikiran kritis peserta didik (Zed, 2018).
Konsep berpikir hisoris pada dasarnya mengalami perkembangan. Perkembangan  tersebut  ditandai  oleh  proyek  pengempangan  berpikir  historis  yang dilakukan  oleh National  Center  For  History  in  the  School (NCHS)  di  University  of California  Los Angels ,  Amerika  Serikat  pada  1996.  Menurut  NCHS  berpikir  historis harus  memiliki  beberapa  kemampuan,  yaitu  1) chronological  thinking (berpikir kronologis),  2) historical  comprehension (pemahaman  historis),  3) historical  analysis and  interpretation (analisis  dan  interpretasi  historis),  4) historical  research  capabilities (kemampuan  penelitian  historis),  5) historical  issues –analysis  and  decision  making (analisis isu historis dan pengambilan keputusan) (Symcox, 2002).
Selain  NCHS,  sebuah  proyek  pengembangan  berpikir  historis  juga  dilakukan melalui The Historical Thinking Project (HTP) yang berpusat di University of Columbia, Kanada. Dalam proyek tersebut konsep berpikir historis memuat enam indikator, yaitu 1) historical significance (menemukan signifikansi historis), 2) primary source evidence (menggunakan  sumber  primer  sebagai  bukti),  3) Continuity  and  change (mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan), 4) cause and consquence (menganalisis sebab  dan  akibat),  5) Historical  perspective-taking (mengambil  perspektif  historis),  6) the ethical dimension (memahami dimensi etis interpretasi historis) (Seixas, 2015). Pengambangan  konsep  berpikir  historis  menunjukkan  adanya  upaya  untuk mengarahkan  kemampuan  berpikir  peserta  didik  menjadi  seperti  sejarawan.  Sebagai contoh,  penggunaan  sumber  primer  dalam  konsep  berpikir  historis  akan  mendorong peserta  didik  tidak  teralineasi  dengan  peristiwa  masa  lampau  yang  sangat  berbeda dengan  kehidupan  peserta  didik  pada  masa  kini.  Dengan  demikian  secara  tidak langsung  peserta  didik  akan  menemukan sense  of  history yang  kemudian  dapat direfleksikan.

## SIMPULAN
Implementasi  pendidikan  guru  sejarah  di  LPTK  pada  dasarnya  telah mengakomodasi calon guru sejarah memiliki pengetahuan literasi kritis. Hal ini ditandai dari  konsep  keilmuan  dari  pendidikan  sejarah  dan  struktur  kurikulum  yang  diterapkan oleh  LPTK.  Bahkan  penguatan  kompetensi  calon  guru  sejarah  juga  melalui  PPG. Berbekal hal tersebut seharusnya guru sejarah dapat dengan mudah mempromosikan literasi  kritis  dalam  pembelajaran  sejarah  di  ruang-ruang  kelas.  Terlebih,  konsep keilmuan  pendidikan  sejarah  pada  dasarnya  juga  mendorong  pemikiran  kritis  peserta didik melalui berbagai kajian kesejarahan. Meski secara teoretis berdasarkan kajian ini guru  sejarah  dianggap mampu mempromosikan  literasi kritis,  namun  tetap  diperlukan penelitian  lanjutan  untuk  menggambarkan  dan  menguji  secara  konkret  implementasi pendekatan  literasi  kritis  yang  dilakukan  guru  sejarah.  Dengan  demikian  dapat ditunjukkan hasil konkret dari pendekatan literasi kritis.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, T.A. 2016. Sejarah Kontroversial di Indonesia: Persoektif Pendidikan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia E. Mulyasa. 2007. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Kochhar,  S.K.  2008. Pembelajaran  Sejarah .  Penerjemah  H.  Purwanta  dan  Yofita Hardiwati. Jakarta: Grasindo P21 ( Partnership for 21st Century Learning ) http://www.battelleforkids.org/networks/p21 diakses 14 Desember 2021 Permendikbud Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendikbud87-2013PendidikanProfesiGuru.pdf diakses 16 Desember 2021
Seixas, P. 2015. A Model of Historical Thinking. Educational Philosphy and Theory , 49 (6) 593-606
Septanto,  H.  2018.  Pengaruh  HOAX  dan  Ujaran  Kebencian  Sebuah  Cyber  Crime Dengan  Teknologi  Sederhana  di  Kehidupan  Sosial  Masyarakat. Kalbiscentia: Jurnal Sains dan Teknologi , 5 (2) 157-162
Symcox,  L.  2002. Whose  History?:  The  struggle  for  national  Standard  in  American Classrooms. New York &London: Teachers Colege Columbia University Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. https://ppg.kemdikbud.go.id/download/undang-undang-republik-indonesia-nomor- 14-tahun-2005-tentang-guru-dan-dosen/ diakses 14 Desember 2021 Wagner,  T.  2010.  T he  Global  Avheivement  Gap:  Why  Even  Our  Best  Schools  Don't Teach the New Survival Skills Our Children Need and What We Can Do About It. New York: Basic Books.
Wisudo,B.  2011.  Literasi  Kritis,  Alternatif  Melawan  Pendangkalan  Pembelajaran  Di Sekolah.  H.A.R  Tilaar,  Jimmy  Ph.  Paat,  Lody  Paat. Pedagogik  Kritis: Perkembangan,  Substansi,  Dan  Perkembangannya  di  Indonesia .  Rineka  Cipta: Jakarta
Zed, M. 2018. Tentang Konsep Berpikir Sejarah. Lensa Budaya , 13 (1) 54-60