PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA
Liky Faizal Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Email: likyfaisal@radenintan.ac.id
Abstark: Negara hukum Pancasila memiliki merupakan konsep negara hukum yaitu didasarkan pada tiga pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan  di  lain  pihak,  diwarnai  oleh  aspirasi-aspirasi  keIndonesiaan  yaitu  lima  nilai fundamental  dari  Pancasila  yang  dirumuskan  secara  materiil  didasarkan  pada  cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia. Banyaknya  interpretasi  hukum  secara  jelas  telah  ditampilkan  dalam  teks  undang- undang, dalam hal ini mengenai persoalan pencatatan perkawinan baik di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun dalam KHI pasal 4, 5, 6 dan  7  yang  secara  eksplisit  menyebutkan  syarat  sah  perkawinan  dan  pencatatan sebagai ketertiban administrasi. Kajian ini adalah kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  secara  kualitatif  terhadap bahan-bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder.  Hasil  kajian  ini menunjukkan  Indonesia  terdiri  dari  beragam  kultur  kebudayaan,  hal  ini  sangat mempengaruhi sahnya perkawinan, yang mana jika suatu perkawinan sudah dilakukan upacara keagamaan maka perkawinan tersebut sah dan tidak perlu adanya pencatatan. Hal  tersebut  benar  adanya  untuk  perkawinan  yang  telah  dilakukan  secara  agama dianggap sah karena agama yang menjadi tolak ukur sahnya atau tidaknya perkawinan tersebut.  Akan  tetapi  Indonesia  merupakan  negara  hukum  maka  untuk  setiap perbuatan  haruslah  sesuai  dengan  peraturan  dan  Undang-Undang  yang  berlaku, perkawinan  setelah  dilaksanakan  menurut  agamanya  maka  dicatatkan  pada KUA/Catatan Sipil setempat.
Kata Kunci: pencatatan perkawinan, negara hukum,
A. Pendahuluan Di  dalam  Undang-Undang  Dasar tahun  1945  (UUD  1945)  sebelum amandemen,  dalam  pasal  1  ayat  (3) dinyatakan  bahwa  Indonesia  adalah negara  berdasarkan  hukum  ( rechtstaat ). Setelah amandemen ke IV UUD Tahun 1945, kata rechstaat pada pasal 1 ayat (3)
UUD  Tahun  1945  telah  diganti menjadi  Indonesia  adalah  negara hukum.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia sebagai negara hukum tidak mengadopsi  penuh  prinsip-prinsip hukum rechtstaat . Indonesia dalam praktik ketatanegaraan juga menggunakan  prinsip  hukum  yang terdapat  dalam  negara  hukum rule  of law serta sistem negara hukum Islam. Negara  hukum  Pancasila  memiliki merupakan konsep negara hukum yaitu didasarkan  pada  tiga  pilar  pengakuan dan  perlindungan  hak  asasi  manusia, peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak,  dan  asas  legalitas  dalam  arti formal  maupun  material,  dan  di  lain
pihak,  diwarnai  oleh  aspirasi-aspirasi keIndonesiaan yaitu lima nilai fundamental  dari  Pancasila  yang dirumuskan  secara  materiil  didasarkan pada  cara  pandang  bangsa  Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dan secara formal  yuridis  dengan  memperhatikan ketentuan  dalam  UUD  1945  dengan membandingkan dengan konsep negara hukum liberal yaitu rechttstaat dan rule of law . 1 Menurut  Mahfud  MD 2 ,  Indonesia menganut  sistem  negara  hukum prismatik,  yaitu  negara  hukum  yang hanya  mengambil  sisi  tertentu  dari negara hukum lain dan mengkomparasikannya  dalam  satu sistem  hukum.  Prinsip  negara  hukum prismatik  inilah  yang  menjadi  dasar negara hukum Pancasila. Pilihan politik Indonesia  memilih  negara  hukum pancasila  untuk  menjadi  suatu  sistem hukum  tentunya  mempunyai  suatu pertimbangan yang mendalam, yaitu; a). Kondisi  sosiologis  Negara  Indonesia yang  tentunya  berbeda  dengan  negara- negara hukum lain, baik dengan negara- negara yang menganut sistem hukum, rechtstaat,  rule  of  law, Islam, maupun  negara  hukum  otoriter.  b) Pluralisme  masyarakat  Indonesia  yang terdiri  dari  bermacam-macam  agama, dan suku bangsa.
Meskipun hukum di Indonesia tidak murni  menganut  sistem  hukum  Islam, tetapi  hukum  di  Indonesia  telah memberikan  ruang  bagi  umat  Islam  di Indonesia  seperti  berlakunya  undang- undang  perkawinan,  undang-undang tentang wakaf, dan ketentuan-
1 A.  Mukthie  Fadjar, Tipe  Negara Hukum, (Malang: Bayu Media, 2005), h. 86-
88
2 Moh. Mahfud MD, , Perdebatan Hukum Tata  Negara  Pascaamandemen  Konstitusi ,
(Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 6
ketentuan  hukum  Islam  yang  telah teratifikasi  dalam  hukum  nasional Indonesia.  Peraturan-peraturan  hukum di  Indonesia  pun  telah  menjamin  dan memberikan hak keleluasaan bagi umat Islam di Indonesia. Indonesia  adalah  negara  berdasarkan hukum ( rechtstaat ) 3 , maka seluruh aspek kehidupan  masyarakat  haruslah  diatur berdasarkan  hukum  salah  satunya adalah mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan persoalan yang penting  bagi  kehidupan  manusia, karena  disamping  perkawinan  sebagai sarana  untuk  membentuk  keluarga, perkawinan  juga  merupakan  hak  asasi manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan seksualnya. 4 Perkawinan  pada  awalnya hanya hubungan pria dengan wanita, tetapi  pada  akhirnya  akan menimbulkan  hak  di  satu  pihak  dan kewajiban di pihak lain. Dalam  pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  1
Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. 5 Di  dalam  agama  Islam, perkawinan  merupakan  salah  satu perikatan  yang  telah  disyari’atkan.  Hal ini  dilakukan  untuk  menjalankan perintah  Allah  agar  manusia  tidak melakukan perzinaan, perkawinan dalam  hukum  Islam  adalah  akad  yang sangat  kuat  atau miisaqan galizan untuk
3 C.T.S  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  di  Indonesia ,  cet.  Ke-7 (Jakarta: Balai  Pustaka, 1989), h. 41
4 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  d  Indonesia,
Perbandingan Fiqih
Dan  Hukum  Positif,
(Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29
5 Undang-undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 6 Beberapa firman Allah yang berhubungan  dengan  disyari'atkannya perkawinan antara lain: أنِم  َني ِحِل َٰ صلٱ َو  أمُكنِم  َٰىَمََٰيَ ألۡٱ  ْاوُحِكنَأ َو
ُه للٱ ُمِهِنأغُي َءٓا َرَقُف ْاوُنوُكَي نِإ  ۡۚأمُكِئٓاَمِإ َو  أمُكِداَبِع
ِل أضَف ن ِم ميِلَع ٌعِس ََٰو ُه للٱ َو ۗۦِه
٢٣ "Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang sendirian  di  antara  kamu,  dan  orang-orang yang  layak  (bernikah)  dari  hamba-hamba sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka miskin,  Allah  akan  memampukan  mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya  lagi  Maha  Mengetahui." (Q.S.An-Nur: 32) 7 . ا ٗج ََٰو أزَأ  أمُكِسُفنَأ  أنِ م مُكَل  َقَلَخ  أنَأ ٓۦِهِتََٰياَء  أنِم َو نِإ  ۡۚ ةَم أح َر َو  ٗة د َو م مُكَنأيَب  َلَعَج َو اَهأيَلِإ ْا ٓوُنُك أسَتِ ل َنو ُر كَفَتَي  ٖم أوَقِ ل  ٖتََٰيٓ َلۡ  َكِلََٰذ يِف
٣٢
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya, dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda- tanda  bagi  kaum  yang  berfikir.”(Q.S.  Ar- Rum : 21) 8 Dari  ayat-ayat  di  atas  menjelaskan bahwa  tujuan  perkawinan  adalah membentuk  keluarga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah .  Selain  itu perkawinan merupakan cara pemenuhan naluriah kemanusiaan, dan sebagai pelaksanaan ibadah serta untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih  sayang  dan  penerus  hidup  dan kehidupan  setiap  manusia.  Kasih sayang  yang  dimaksud  adalah  kasih sayang  yang  sejati  dan  abadi,  dari  usia muda sampai ke usia tuanya.
6 Lihat dalam KHI Bab II, Pasal 2
7 Q.S.An-Nur : 32
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  rumah  tangga  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Berdasarkan  hal tersebut,  perkawinan  pada  hakikatnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan berarti kemaslahatan atau keadilan bagi seluruh  anggota  keluarga  yang  muncul akibat hubungan perkawinan tersebut. Salah satu  hal yang menjadi penting dalam  perkawinan  adalah  keabsahan perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu”,  ayat  selanjutnya  menyatakan bahwa “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Secara umum ayat-ayat  tersebut  tidak  bermasalah karena mengatur dua hal yang berbeda, pertama  mengatur  tentang  keabsahan perkawinan,  kedua  mengatur  tentang pencatatan perkawinan. Namun kemudian  ada  ketentuan-ketentuan tentang  pencatatan  perkawinan  yang lebih tegas yang prinsipnya menyatakan keharusan melakukan pencatatan perkawinan, perkawinan harus dilangsungkan  di  hadapan  dan  di bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah  dan  jika  melanggarnya  dipidana serta  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum tetap. 9
9 Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  9 Tahun  1975  Tentang
Pelaksanaan   Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 10
Banyaknya interpretasi hukum secara  jelas  telah  ditampilkan  dalam teks  undang-undang,  dalam  hal  ini mengenai persoalan pencatatan perkawinan  baik  di  dalam  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2)  maupun  dalam  KHI  pasal  4,  5,  6 dan 7 yang secara eksplisit menyebutkan  syarat  sah  perkawinan dan  pencatatan  sebagai  ketertiban administrasi. Tidak  adanya  alat  bukti  berupa pencatatan  suatu  perkawinan  akan berdampak  pada  tidak  terlaksananya hukum  Islam  dengan  baik,  khususnya hukum  yang  berhubungan ahwal  al
syakhshiyyah seperti dalam aspek nafkah isteri,  nafkah  anak,  pendidikan  anak, waris  mewarisi,  hukum  tentang halangan  perkawinan  ( mahram ),  dan sebagainya.  Tanpa  adanya  alat  bukti yang  jelas  mungkin  saja  terjadi perkawinan  antara  seorang  perempuan dengan  saudara  laki-lakinya,  tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli  waris  seseorang,  siapa  yang bertanggung  jawab  terhadap  nafkah dan  pendidikan  anak,  sehingga  tidak adanya  kepastian  hukum.  Kajian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  dan memahami  pencatatan  perkawinan dalam konsep negara hukum Pancasila. Kajian  ini  menggunakan  pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-perundangan (statute approach). B. Pembahasan Pencatatan perkawinan pada prinsipnya  merupakan  hak  dasar  atau hajjiyah dalam  keluarga.  Pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash, baik al-Qur`an maupun sunnah. Dalam
ayat   (3) dan Pasal 45 ayat (1) huruf (a) dan Kompilasi  Hukum  Islam, pada Pasal  5  dan 6.
fiqh tidak  ada  pengaturan  pencatatan perkawinan. 10 Walaupun al-Qur’an telah menganjurkan pencatatan dalam transaksi muamalah dalam  keadaan tertentu.  Seperti  dalam  firman  Allah, SWT:
                                            
                                       
                                       
                               
                                           
                                        
                                                                               
                                            
                                           
                                     
                                         
                                 
10 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di
Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: NIS, 2002), h. 139
                                    
                                      
                                            
                                        
                                                    
                                     
                                     
                                                
                                         
                                     
                                    
      
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu  bermu'amalah[179]  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan, hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara kamu  menuliskannya  dengan  benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia menulis,  dan  hendaklah  orang  yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan  jujur.  dan  persaksikanlah dengan  dua  orang  saksi  dari  orang- orang  lelaki  (di  antaramu).  jika  tak ada dua  oang  lelaki,  Maka  (boleh)  seorang lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya jika  seorang  lupa  Maka  yang  seorang mengingatkannya.  janganlah  saksi-saksi itu  enggan  (memberi  keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu  jemu  menulis  hutang  itu,  baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah  itu  perdagangan  tunai  yang kamu  jalankan  di  antara  kamu,  Maka tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu tidak  menulisnya.  dan  persaksikanlah apabila  kamu  berjual  beli;  dan janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit menyulitkan.  jika  kamu  lakukan  (yang demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal  itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah  kepada  Allah;  Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui  segala  sesuatu. ” 11 (QS.  Al- Baqarah : 282) 12 Pencatatan  perkawinan  merupakan implementasi  rumusan  dari  konsep Maqasid  al-Syari’ah dalam  pencatatan perkawinan, yaitu perlindungan terhadap  keturunan  ( hifz  an-Nasl )  dan perlindungan  terhadap  harta  ( hifz  al- Mal ). Hifz  an-Nasl ,  yaitu  sebuah perlindungan terhadap keturunan demi kelestarian  manusia  agar  tetap  hidup
11 Departemen  Agama  RI, Bahan Penyuluhan  Hukum ,  (Jakarta:  Departemen Agama RI, 2000), h. 70
dan  berkembang  sehat  lahir  maupun batin, baik budi pekerti dan agamanya. Dengan  perlindungan  ini  maka nasab  seseorang  akan  dengan  mudah diketahui. Hifz  al-Mal ,  yaitu  sebuah perlindungan  harta  sehingga  dapat meningkatkan kekayaan secara proporsional  dengan  melalui  cara-cara yang  halal,  bukan  dengan  hal-hal  yang curang.  Dengan  adanya  perlindungan ini,  maka  seseorang  akan  dapat mempertahankan apa saja yang menjadi hak  miliknya  seperti  dalam  hal  waris dan  wasiat.  Banyak  hal  yang  dapat dirugikan  bila  suatu  perkawinan  tidak dicatatkan, salah satunya jika suatu saat mereka  berpisah  maka  si  wanita  tidak mendapatkan  hak-haknya  serta  kepada anaknya kelak.
Konsep  Negara  hukum  Pancasila merupakan  konsep  Negara  hukum yang  prismatik 13 ,  artinya,  konsep Negara hukum tersebut mengintegerasi unsur-unsur baik yang dari hal-hal yang terkandung  di  berbagai  sistem  hukum. Dengan prinsip Pancasila yang bersifat prismatik,  maka  diharapkan  tujuan Negara  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  alinea  keempat,  yaitu melindungi  segenap  bangsa  Indonesia, dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial dapat tercapai. Hambatan-hambatan dalam pembangunan  konsep  Negara  hukum Pancasila  di  Indonesia,  baik  hambatan
13 Fred  W.  Riggs, Administrasi  Negara- negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis , terj .   Yasogama  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo,1988), h. 31
dari luar maupun hambatan dari dalam harus ditekan. Setiap  warga  Negara  Indonesia terlibat dalam semua lapangan kehidupan  tersebut,  dan  karena  itu wajib berpegang teguh kepada Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas. Untuk itu, Pancasila harus dimasyarakatkan  agar  menjadi  milik masyarakat,  harus  dibudayakan  agar mendarah  daging  dalam  diri  manusia Indonesia,  menjadi  pedoman  baginya dalam  mengaktualisasi  dirinya  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara. 14
Indonesia  terdiri  dari  beragam kultur  kebudayaan,  hal  ini  sangat mempengaruhi  sahnya  perkawinan, yang mana jika suatu perkawinan sudah dilakukan  upacara  keagamaan  maka perkawinan  tersebut  sah  dan  tidak perlu  adanya  pencatatan.  Hal  tersebut benar  adanya  untuk  perkawinan  yang telah  dilakukan  secara  agama  dianggap sah  karena  agama  yang  menjadi  tolak ukur  sahnya  atau  tidaknya  perkawinan tersebut.  Akan  tetapi  Indonesia merupakan  negara  hukum  maka  untuk setiap  perbuatan  haruslah  sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang  berlaku,  perkawinan  setelah dilaksanakan  menurut  agamanya  maka dicatatkan  pada  KUA/Catatan  Sipil setempat.
C. Kesimpulan Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  disimpulkan  yaitu  Pencatatan perkawinan  menjadi  keharusan  dalam konsep  negara  hukum  Pancasila,  dan banyak  akibat  yang  ditimbukan  jika perkawinan tidak dicatatakan.
14 R.M.S.  Gultom,  dkk ,  Ideologi, Konstitusi, dan Pembangunan Nasional Indonesia , (Semarang:   Satya  Wacana  Lestari  Jaya: 1997), h. 22

## D. Daftar Pustaka
Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum , Jakarta:
Departemen Agama RI, 2000 Fadjar, Mukthie, Tipe Negara
Hukum, Malang:  Bayu  Media,
2005
Gultom, R.M.S., dkk , Ideologi, Konstitusi, dan Pembangunan Nasional Indonesia , Semarang: Satya Wacana Lestari Jaya: 1997
Kansil, C.T.S, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia , cet. Ke-7 Jakarta: Balai Pustaka, 1989
Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  di Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap Perundang-undangan  Perkawinan Muslim   Kontemporer  di  Indonesia dan Malaysia, Jakarta: NIS, 2002
Mahfud  MD,  Moh., Perdebatan  Hukum Tata  Negara  Pasca  amandemen Konstitusi ,  Jakarta:  Rajawali Pers,2013
Riggs,  Fred  W., Administrasi  Negara- negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis , terj .
Yasogama  Jakarta:  PT  Raja Grafindo,1988
Wasman,  Wardah  Nuroniyah, Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Perbandingan  Fiqih    Dan  Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2011