## JIUBJ

## Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional

## Dikky Firsthio Damas*, Fabian Bagaskara Sugianto, Randy Asmoro Dwi Purnomo
Politeknik Imigrasi (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM) Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok 16512 1,2,3
*Correspondence email: dikkyfd05@gmail.com, imafabianbagaskara@gmail.com, randy.asmoro@gmail.com
Abstrak. Penyelundupan  manusia  mempengaruhi semua wilayah di dunia. Setiap tahun, ribuan imigran dan pengungsi  berusaha meninggalkan  negara  asalnya  dan  berusaha  mencari  kehidupan  yang  lebih  baik  di  negara  tujuan  mereka.  Tujuan  penulisan  ini untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penyulundupan manusia dengan modus operandi mempekerjakan PMI ke luar negeri ditinjau  dari  UNCATOC  dan  hukum  internasional  dan  apa  hubungan  tindak  pidana  penyulundupan  manusia  dengan  migrasi internasional  jika  dikaitkan  dengan  hukum  internasional.  Dapat  disimpulkan  bahwa United  Nations  Convention  against Transnational  Organized  Crime memiliki  Protokol  yang  dimaksudkan  untuk  memerangi  penyelundupan  dengan  pencegahan, penyelidikan  dan  penuntutan  pelanggaran,  dan  dengan  mempromosikan  kerjasama  internasional  di  antara  negara-negara  pihak untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dan  kepentingan  lain  dari  para  migran  yang  diselundupkan  dengan  mempromosikan kerjasama  internasional  untuk  tujuan  itu.  Ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menangani  kegiatan  yang  tidak  melibatkan  "kelompok kriminal terorganisir" sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi itu sendiri.
Kata kunci : Hukum; Imigrasi; Penyelundupan; Tindak Pidana.
Abstract. People smuggling affects all regions of the world. Every year, thousands of immigrants and refugees try to leave their home countries and seek a better life in their destination countries. The purpose of this paper is to find out how the criminal act of people smuggling with the modus operandi of employing PMIs abroad in terms of UNCATOC and international law and what is the relationship between the  crime of human smuggling and international migration if it is associated  with international law. It can be concluded that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime has a Protocol that is intended to combat  smuggling  by  preventing,  investigating  and  prosecuting  violations,  and  by  promoting  international  cooperation  among States Parties to protect the human rights and other interests of smuggle.
Keywords: Law; Immigration; Smuggling; Criminal act.

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  ini,  dunia  sedang  menghadapi apa  yang  disebut  masalah  keamanan  non-tradisional, yang tidak akan diselesaikan dengan memobilisasikekuatan  militer.  Kemudian  ditambah dengan  pesatnya  perkembangan  globalisasi  setiap  hari, batas-batas  wilayah  yang  ada  tidak  lagi  menjadi penghambat  komunikasi  antar  individu  dari  berbagai negara.  Tidak  dapat  disangkal  bahwa  hal  ini  dapat mendorong  kejahatan  transnasional  sebagai  salah  satu bentuk  masalah  keamanan  non-tradisional.  Kejahatan transnasional saat ini menjadi perhatian negara-negara di seluruh  dunia,  karena  maraknya  dan  menimbulkan korban yang tidak sedikit.
Imigrasi  merupakan  bagian  penting  dalam  suatu Negara,  begitu  pula  dengan  Negara  Indonesia  yang memiliki  dasar  hukum  imigrasi  Undang  –  Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dasar hukum tersebut tidak hanya memuat  tentang  larangan  dan  keharusan  selama bermigrasi  di  Indonesia,  tetapi  juga  sanksi  atas pelanggaran  hukum  tersebut.  Suatu cross-border  crime yang  sering  menggunakan  wilayah  Indonesia  sebagai pelintas batas  adalah penyelundupan manusia atau biasa disebut  penyelundupan  manusia  (Hadiwinata,  2017).
Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia mengacu  pada  upaya  untuk  memperoleh  keuntungan ekonomi  atau  materi  lainnya  secara  langsung atau tidak langsung  dari  seseorang  yang  memasuki  suatu  negara secara  ilegal.  Orang  tersebut  bukan  warga  negara  atau tidak memiliki izin tinggal. Artinya, masuk secara ilegal ke  negara  tersebut  tanpa  mematuhi  peraturan  /  izin masuk secara legal ke wilayah negara tersebut.
Pada  era  modern  ini,  istilah people  smuggling sudah  menjadi  istilah  yang  biasa  kita  dengar.  Segala bentuk  penyelundupan  manusia  merupakan  tantangan serius bagi umat manusia,  karena  hal itu mempengaruhi kehidupan jutaan orang, termasuk pria, wanita dan anak- anak  dari  seluruh  dunia.  Masalah  penyelundupan manusia  memang  tidak  terjadi  dalam  beberapa  tahun terakhir, namun sudah terjadi sejak lama dan masih terus berkembang. Hal ini menyebabkan negara-
Negara  di  seluruh  dunia  memberikan  perhatian khusus  untuk  mencegah  penyelundupan  manusia. Penyelundupan  manusia  mempengaruhi  semua  wilayah
Dikky Firsthio Damas et al., Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar

## Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional
di  dunia  (Baderin  et  al,  2007).  Setiap  tahun,  ribuan imigran  dan  pengungsi  berusaha  meninggalkan  negara asalnya dan berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di  negara  tujuan  mereka.  Latar  belakang  dan  kondisi, tatanan  bahkan  sistem  nilai  para  imigran  yang meninggalkan  negara  asalnya  tidak  dapat  dipisahkan, dan  kondisi,  tatanan  bahkan  sistem  nilai  ini  dianggap tidak  mungkin  untuk  mengembangkan  potensi  dan harapan manusia di negara asalnya. Oleh karena itu pada tahun  2011,  Negara  kita  membuat  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  yang membahas  tentang  ketentuan  pidana  mengenai people smuggling .

## METODE
Berdasarkan  judul  diatas  metode  penelitian  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian Ekspose  Facto.  Metode  penelitian  ini  digunakan  karena untuk  mengetahui  penyebab  atau  alasan  pelaku  tindak pidana  kejahatan  penyelundupan  manusia  menggunakan modus  operandi  dalam  tindak  kejahatannya  dan  akibat yang  ditimbulkan  dari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Dari hasil penelitian  yang  dilakukan  penulis  akan  diketahui jawaban  dan  bukti  baru  yang  ditemukan  dari  kasus penyelundupan  manusia  dengan  modus  operandi  dan dapat  dijadikan  sebagai  bahan  bagi  pemerintah  untuk menemukan  solusi  dana  tindakan  mencegah  kasus tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak  Pidana  Penyulundupan  Manusia  Dengan Modus  Operandi  Mempekerjakan  PMI  Ke  Luar Negeri
Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional Penyelundupan  manusia  atau People  smuggling dapat  didefinisikan  sebagai  upaya  untuk  mendapatkan keuntungan  ekonomi  atau  materi  lainnya  secara langsung atau tidak langsung dari bagian negara di mana seseorang  secara  ilegal  memasukkan  status  non-warga negara  atau  izin  tinggal  mereka.  Masuk  ilegal  mengacu pada  melintasi  perbatasan  negara  tanpa  mematuhi peraturan  atau  izin  untuk  masuk  secara  sah  ke  dalam wilayah  suatu  negara.  Perdagangan  manusia  memiliki unsur  yang  hampir  sama  dengan  perdagangan  manusia, yaitu  unsur  dengan  proses,  metode,  dan  tujuan.  Unsur proses  adalah  aktivitas  pemindahan  orang  (misalnya dalam  perdagangan  manusia).  Unsur  dari  metode  ini adalah  tidak  ada  penggelapan  izin  pribadi  atau penggunaan  kekerasan  Secara  umum,  calon  imigran mencari dan menghubungi penyelundup karena mengetahui  tujuan  mereka  untuk  melintasi  perbatasan secara ilegal.
Merujuk  pada  tindak  pidana  untuk  tujuan mengatur  ruang  lingkup  penerapan  merupakan  metode yang umum dalam hukum pidana perjanjian internasional.  Akan  tetapi,  dalam  Konvensi  Palermo
penggunaan  metode  tersebut  disertai  dengan  dua  ciri yang  sangat  khusus.  Pertama,  kelas  terbuka  dari 'kejahatan  serius'  termasuk  di  antara  tindak  pidana  yang berada dalam ruang lingkup penerapan, bersama dengan tindak  pidana  yang  akan  ditetapkan  sesuai  dengan Konvensi.  Kedua,  semua  pelanggaran  agar  dapat dimasukkan dalam lingkup penerapan UNCATOC harus memenuhi  dua  syarat  yaitu  harus  bersifat transnasional dan  dilakukan  dengan  melibatkan  kelompok  kriminal yang  terorganisir.  Fitur  tersebut  memainkan  peran mendasar dalam identifikasi konsep kejahatan terorganisir  yang  didukung  oleh  Konvensi.  Pada  pasal 2 huruf  b  mendefinisikan  'kejahatan  serius'  sebagai “tindakan  yang  merupakan  tindak  pidana  yang  dapat dihukum  dengan  perampasan  maksimum  setidaknya empat  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  serius”.  Sifat pelanggaran tidak dijelaskan, oleh karena itu, pelanggaran  tersebut  dapat  memiliki  konten  apa  pun. Menggunakan  tingkat  hukuman  sebagai  kriteria  definisi tidak memungkinkan kami untuk menilai keseriusan dari sudut  pandang  substantif,  yang  akan  berfungsi  untuk memberikan beberapa indikasi tentang sifat pelanggaran. Jelas,  para  penyusun  UNCATOC  tidak  membayangkan kemungkinan,  dan  kegunaan,  untuk  mempertanyakan konsep (Dewi, 2013).
Kejahatan terorganisir berdasarkan  sifat kejahatan yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang.  Dalam  hal  ini, Konvensi  bertentangan  dengan  sistem  hukum  pidana domestik  dan  regional  dan  tidak  sedikit  di  mana pengakuan  kejahatan  terorganisir  sebagai  kategori hukum  khusus  tidak  hanya  didasarkan  pada  relevansi yang  diberikan  dengan  aspek  organisasi  kriminalitas, tetapi  juga  pada  daftar  kejahatan.  pelanggaran  yang dinamai  atau  diidentifikasi  secara  individu  menurut kategori  atau  kualitas  tertentu.  Dalam  sistem  tersebut, penggunaan  tindakan  khusus  yang  disediakan  oleh hukum  untuk  membedakan  kejahatan  terorganisir bergantung,  seluruhnya  atau  sebagian,  pada  keberadaan setidaknya  satu  dari  pelanggaran  tersebut  dalam  kasus tertentu.  Selain  itu,  ketidakjelasan  itu  tidak  membantu dalam  membedakan  antara  kasus-kasus  yang  pantas mendapatkan  deskripsi  kriminologis  yang  berbeda. Misalnya,  dalam  kegiatan  kriminal  seperti  perdagangan gelap  transnasional,  yang  sebagian  besar  membutuhkan partisipasi  berbagai  pelanggar,  kegiatan  ini  dapat dilakukan  secara  sistematis  atau  biasa  dilakukan  oleh jaringan  kelompok  atau  orang,  yang  bersama-sama membentuk suatuorganisasi. (Mahardhika, 2016)
Tetapi kita juga dapat bertemu dengan perdagangan  gelap  yang  dilakukan  oleh  penjahat  yang terorganisir,  yang  telah  setuju  berpartisipasi  dalam perdagangan  pada  basis  transnasional  sesekali  dan  yang tindakannya tidak dapat dibingkai dalam organisasi yang stabil, karena mereka biasanya bertindak secara individu. Perdagangan  gelap  yang  bersifat  transnasional  akan selalu  membutuhkan  sejumlah  organisasi,  tetapi  untuk meminjam  frase  yang  sangat  tepat  dari  orang  lain  ada
Dikky Firsthio Damas et al., Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar

## Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional
kebutuhan  untuk  membedakan  kejahatan  terorganisir dari 'kejahatan yang terorganisir.

## Ditinjau dari UNCATOC
Pada United Nations Convention against Transnational  Organized  Crime Pasal  I  dan  2 menetapkan  tujuan  dasar  dan  ruang  lingkup  Protokol. Pada  dasarnya,  Protokol  dimaksudkan  untuk  mencegah dan  memerangi  perdagangan  orang  dan  memfasilitasi kerja  sama  internasional  terhadap  perdagangan  tersebut. Ini  menyediakan  tindakan  kriminal,  kontrol,  dan  kerja sama terhadap pedagang. Ini juga memberikan beberapa langkah  untuk  melindungi  dan  assist  para  korban. Beberapa  masalah  tetap  terbuka  sehubungan  dengan penerapan  Protokol  untuk  murni  kegiatan  domestik (misalnya, pergerakan korban dalam  suatu negara)  yang mendukung  perdagangan  internasional  (Napang,  2013). "Perdagangan  orang"  dimaksudkan  untuk  memasukkan banyak  kasus  di  mana  manusia  dieksploitasi  oleh kelompok  kejahatan  terorganisir  di  mana  ada  unsur tekanan  yang  terlibat  dan  aspek  transnasional,  seperti pergerakan  orang  melintasi  perbatasan  atau  eksploitasi mereka  di  dalam  negara  oleh  organisasi  transnasional kelompok kejahatan. Ini merupakan hal yang sulit dalam perancangan  dan  negosiasi  karena  banyaknya  variasi kegiatan  yang  ingin  dikendalikan  oleh  banyak  negara yang  terlibat.  Beberapa  dari  masalah  yang  lebih  sulit yang  harus  ditangani  termasuk  yang  berikut  ini. Beberapa  negara  telah  mengambil  posisi  bahwa,  karena pelanggaran  utama  perdagangan  melibatkan  perempuan dan anak-anak dan ini paling membutuhkan perlindungan, Protokol harus dibatasi pada mereka untuk memfokuskan  upaya  domestik  sebagaimana  mestinya. Sebagaimana  dengan  Konvensi,  sifat  dan  tingkat kejahatan  internasional  dan  terorganisir  yang  harus diwajibkan sebelum Protokol berlaku juga telah menjadi subyek  diskusi  ekstensif,  beberapa  di  antaranya  masih berlangsung.  Umumnya,  kasus-kasus  di  mana  sedikit atau  tidak  ada  keterlibatan  internasional  dapat  ditangani oleh pejabat
Domestik  tanpa  bantuan  Protokol  atau  Konvensi untuk  bantuan  negara  lain.  Di  sisi  lain,  mensyaratkan hubunganyang  terlalu  langsung mungkin membuattidak mungkin untuk menggunakan  ketentuan  Protokol dalam kasus  di  manapelanggaran  domestik  murni  dilakukan oleh  pelanggar  asing  atau  sebagai  bagian  dari  skema kejahatan  terorganisir  transnasional  yang  lebih  besar. Pada United  Nations  Convention against  Transnational Organized  Crime terdapat  Protokol  yang  dimaksudkan untuk  memerangi  penyelundupan  dengan  pencegahan, penyelidikan  dan  penuntutan  pelanggaran,  dan  dengan mempromosikan  kerjasama  internasional  di  antara Negara-  negara  Pihak.  Ini  juga  dimaksudkan  untuk melindungi  hak  asasi  manusia  dan kepentingan  lain  dari para migran yang diselundupkan dengan mempromosikan  kerjasama  internasional  untuk  tujuan itu.
Ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menangani  kegiatan yang  tidak  melibatkan  "kelompok  kriminal  terorganisir" sebagaimana  didefinisikan  dalam  Konvensi  itu  sendiri. Pihak  Negara  akan  diminta  untuk  mengkriminalisasi penyelundupan  migran,  yang  mencakup  pengadaan masuk  secara  ilegal  atau  tempat  tinggal  ilegal  untuk mendapatkan  keuntungan  finansial  atau  lainnya,  baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Ini  juga  akan mensyaratkan Negara untuk mengkriminalisasi penyediaan,  kepemilikan  atau  penyajian  dokumen perjalanan  atau  identitas  yang  tidak  valid  yang dilaksanakan  guna  penyelundupan  migran.  Namun, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi migrasi itu sendiri. Menyadari bahwa penyelundupan  pada  umumnya  berbahaya,  dan  untuk memperkuat  perlindungan  para  migran,  itu  juga mensyaratkan  Negara-negara  Pihak  untuk  melakukan penyelundupan  dalam  situasi  yang  mengancam  nyawa dan keselamatan para migran atau memerlukan tindakan yang  tidak  berperikemanusiaan  atau  merendahkan martabat,  karena  hal  ini  memperburuk  keadaan  untuk mencegah  pelanggaran  hukum  imigrasi  perilaku. Protocol.
Selain  mengambil  tindakan  terhadap  para  pelaku perdagangan,  Protokol  mensyaratkan  negara-negara yang meratifikasinya untuk mengambil beberapa langkah untuk  melindungi  dan  membantu  orang-orang  yang diperdagangkan.  Orang-  orang  yang  diperdagangkan berhak  atas  kerahasiaan  dan  memiliki  perlindungan terhadap  pelanggar,  baik  secara  umum  maupun  ketika mereka memberikan bukti atau bantuan untuk penegakan huku  atau  tampil  sebagai  saksi  dalam  penuntutan  atau proses  serupa  (Yusitarani,  2020).  Beberapa  tunjangan sosial,  seperti  perumahan,  perawatan  medis  dan  hukum atau  konseling  lainnya  juga  disediakan.  Status  hukum orang-orang  yang  diperdagangkan  dan  apakah  mereka pada akhirnya akan dikembalikan ke negara asalnya telah menjadi subyek negosiasi yang ekstensif. Diskusi serupa telah  terjadi  sehubungan  dengan  pengembalian  migran selundupan  dalam  Protokol  yang  menangani  mereka. Secara umum, negara- negara maju di mana orang-orang sering  diperdagangkan  telah  mengambil  sikap  bahwa seharusnya  tidak  ada  hak  untuk  tetap  tinggal  di  negara mereka  karena  hal  ini  akan  memberikan  insentif  baik untuk  perdagangan  manusia  maupun  migrasi  ilegal. Negara-negara yang warganya lebih mungkin diperdagangkan  menginginkan  perlindungan  dan  status hukum  sebanyak  mungkin  bagi  orang-orang  yang diperdagangkan.  Negara-negara  juga  akan  diharuskan untuk  menerapkan  keamanan  dan  kontrol  perbatasan untuk  mendeteksi  dan  mencegah  perdagangan.  Ini termasuk  memperkuat  kontrol  perbatasan  mereka sendiri,  memberlakukan  persyaratan  operator  komersial untuk  memeriksa  paspor  dan  visa,  menetapkan  standar untuk  kualitas  teknis  paspor  dan  dokumen  perjalanan lainnya,  dan  kerja  sama  dalam  menetapkan  validitas. dokumen  mereka  sendiri  bila  digunakan  di  luar  negeri.
Dikky Firsthio Damas et al., Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar

## Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional
Kerja  sama  antara  negara-negara  yang  meratifikasi biasanya  bersifat  wajib.  Kerja  sama  dengan  negara- negara  yang  bukan  pihak  Protokol  tidak  diperlukan, tetapi  didorong.  Metode  pencegahan  sosial,  seperti penelitian,  periklanan,  dan  dukungan  sosial  atau ekonomi juga disediakan, baik oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan organisasi non- pemerintah.

## Tindakan Hukum dan Administratif Tambahan
Tindakan  hukum  dan  administratif  tambahan untuk  memerangi  penyelundupan  yang  melibatkan perusahaan  penerbangan  komersial  didorong.  Ini termasuk  hukuman  di  mana  operator  yang  ditemukan membawa  migran  selundupan  terlibat  atau  lalai  dan persyaratan  bahwa  operator  memeriksa  dokumen perjalanan  dasar  sebelum  mengangkut  orang  melintasi perbatasan  internasional.  Pihak  Negara  diminta  untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan umum. Berdasarkan  asumsi  bahwa  elemen  kunci  pencegahan adalah penyebaran informasi tentang kondisi sebenarnya selama  penyelundupan  dan  setelah  kedatangan  untuk mencegah  calon  migran,  mensyaratkan  pembuatan  atau penguatan  program  untuk  mengumpulkan  informasi semacam  itu,  mengirimkannya  dari  satu  negara  ke negara  lain,  dan  memastikan  bahwa  itu  tersedia  untuk masyarakat  umum  dan  calon  migran  juga  menyerukan pengumpulan  dan  berbagi  informasi  yang  dibutuhkan oleh  penegak  hukum  atau  petugas  imigrasi  untuk mengambil  tindakan  terhadap  penyelundup,  seperti informasi  tentang  metode  penyelundupan  terbaru,  rute dan  teknik  investigasi  atau  penegakan  hukum. Penggunaan  paspor  palsu  dan  dokumen  perjalanan lainnya  merupakan  elemen  penting  dari  penyelundupan, dan  dokumen  tersebut  sering  kali  diambil  dari  para migran  pada  saat  kedatangan  sehingga  dapat  digunakan kembali  oleh  penyelundup  berulang  kali.  Untuk mengatasi  bagian  masalah  ini,  berurusan  dengan keamanan  dokumen.  Negara-negara  Pihak  akan  diminta untuk  mengembangkan  formulir  dokumen  dasar  yang tidak  dapat  dengan  mudah  digunakan  oleh  orang  lain selain  pemegang  yang  sah,  dan  dengan  kualitas sedemikian  rupa  sehingga  tidak  dapat  dengan  mudah dipalsukan,  diubah  atau  direplikasi.  Untuk  mengatasi masalah  negara  berkembang,  kewajiban  ini  bergantung pada  ketersediaan  sarana  yang  diperlukan  (Yusitarani, 2020).  Tindakan  pencegahan  keamanan  terhadap pencurian  materi,  dokumen  kosong,  dan  penerbitan untuk  pelamar  yang  curang  juga  mungkin  diperlukan. Pihak  Negara  juga  akan  diminta  untuk  menetapkan bahwa  dokumen  perjalanan  yang  diklaim  telah dikeluarkan  oleh  mereka  adalah  asli  dan  valid.  Negara- negara  Pihak  juga  diharuskan  untuk  mengembangkan rezim  pelatihan  yang  sesuai  bagi  para  pejabat  mereka, bekerja  sama  dengan  Negara-negara  Pihak  lainnya bilamana  perlu.  Pelatihan  harus  mencakup  tidak  hanya metode  dan  teknik  untuk  menyelidiki  dan  menuntut pelanggaran,  tetapi  juga  pengumpulan  intelijen  latar
belakang,  pencegahan  kejahatan,  dan  kebutuhan  untuk memberikan perlakuan yang manusiawi dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dasar  para migran  serta  hak-hak  dasar  para  migran  di  bawah instrumen internasional lainnya secara tegas dilindungi.
Seorang  migran  adalah  orang  yang  bermigrasi. Migran  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  imigrasi  domestik dan  imigrasi  internasional.  Migran  domestik  adalah orang  yang  berimigrasi  dari  negara  asalnya  kepada mereka  yang  masih  mencari  atau  bekerja  di  tempat  lain di  wilayah  Indonesia.  Karena  penduduk  biasanya mengalir  dari  desa  ke  kota,  migran  internal  biasanya disebut  sebagai  penduduk  desa  yang  bekerja  di  kota (Dewi,  2013).  Sedangkan  migran  internasional  adalah mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di negara lain atau negara tujuan. Pekerja migran adalah orang yang berpindah dari tempat lahir ke tempat lain  dan  kemudian  bekerja  di  tempat  baru  untuk  jangka waktu yang relatif tetap. Berbicara tentang penyelundupan  manusia  tidak  akan  lepas  dari  masalah imigran  ilegal  atau  imigrasi  gelap.  Penyelundupan manusia dan imigran ilegal adalah dua hal yang berbeda. Istilah  imigran  ilegal  adalah  istilah  teknis  yang digunakan  aparat  keamanan  untuk  mengatasinya,  dan istilah  imigrasi  ilegal  hanyalah  pernyataan  tersirat.  Jika disarikan  dari  terjemahan  bahasa  Inggris,  imigran  ilegal adalah  mereka  yang  datang  ke  suatu  negara  dari  luar negeri  untuk  tinggal  secara  ilegal.  Namun  dalam pengertian  umum,  imigran  ilegal  mengacu  pada  subjek yang  berimigrasi  ke negara  lain  secara  ilegal  atau  ilegal dari satu negara, pergerakan yang relevan terkait dengan proses  masuk  atau  keluar  wilayah  suatu  negara. Seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  imigran  gelap  jika: (Hadiwinata, 2017)
a. Imigran  yang  masuk  secara  sembuyi-  sembunyi  atau menggunakan dokumen yang tidak valid;
b. Menetap  lebih  dari  waktu  yang  telah  dibataskan ( overstay );
c. Merupakan korban jaringan tindak pidana penyelundupan manusia;
d. Dengan  sengaja  memandang  rendah  sistem  suaka internasional.

## Hubungan  Tindak  Pidana  Penyeludupan  Manusia Dengan  Migrasi  Internasional  Jika  Dikaitkan Dengan Hukum Internasional
Gelombang  imigrasi  yang  diakibatkan  oleh bermacam  aspek  menjadi  beban  negeri  tujuan,  yang membuat  tiap  negeri  mulai  merumuskan  peraturan  serta UU yang menghalangi masuknya imigran ke negaranya. Tetapi, walaupun ilegal, perihal ini tidak hendak kurangi atensi  para  imigran,  serta  salah  satu  metode  yang digunakan  buat  menggapai  negeri  tersebut  merupakan lewat  penyelundupan  manusia.  Dengan  terus  menjadi ketatnya  pengamanan  perbatasan  negeri  tujuan,  para imigran  hitam  memerlukan  kelompok  penyelundup buat masuk  ke  negeri  tersebut.  Perihal  tersebut  membuat
Dikky Firsthio Damas et al., Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar

## Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional
tindak kriminal di mana orang menyelundupkan sindikat dan  mengenakan  tarif  tinggi  untuk  janji  pengangkutan mereka  ke  negara  tujuan  para  imigran.  Akibat  migrasi internasional,  penyulundup  manusia  menjadi  isu  yang sangat kritis dalam dunia politik tahun 1990-an. Mereka yang  sangat  prihatin  dengan  isu people  smuggling , khususnya  feminis  dan  organisasi  hak  asasi  manusia, menunjukkan  bahwa people  smuggling ,  khususnya perdagangan  seks,  semakin  meningkat  sebagai  isu migrasi internasional.  Ini  merupakan  perbudakan  yang paling  banyak  saat  ini  dan  membutuhkan  perhatian  dan tindakan  dari  masyarakat.  komunitas  internasional. Banyaknya  jumlah  tenaga  kerja  non  prosedural  juga menjadi pemicu timbulnya permasalahan baru dan kasus baru  dalam  migrasi  internasional,  sehingga  munculnya perdagangan  manusia  semakin  marak  terjadi  di  seluruh dunia,  dan  jumlah  kasusnya  terus  meningkat  setiap tahunnya.  Inilah  mengapa people  smuggling terjadi  di setiap negara, terutama di negara berkembang.
Namun,  terdapat  hukum  internasional  yang merupakan suatu hukum yang mengurus kegiatan dalam skala  internasional.  Pada  awalnya  hukum  internasional tidak lain dimaknakan seperti tanggapan dan ikatan antar bangsa, namun dengan semakin  kompleksnya hubungan internasional  maka  pengertian  tersebut  semakin  meluas sehingga  hukum  internasional  juga  melibatkan  struktur dan  perilaku  organisasi  internasional,  dan  sampai  batas tertentu.  Melibatkan  perusahaan  multinasional.  Dan perusahaan  pribadi.  Hukum  antar  negara  digunakan untuk  mengungkapkan  adat  istiadat  dan  aturan  hukum yang  berlaku  untuk  hubungan  antara  raja-raja  kuno. Hukum  antar  negara  atau  hukum  antar  bangsa menyatakan  kompleksitas  kaedah  dan  asas  yang mengatur  hubungan  antara  masyarakat  negara  atau bangsa-bangsa.
Para smuggler ataupun yang diketahui penyelundup bekerja dengan bermacam metode bersumber pada duit yang diterima dengan mengendalikan  waktu, ekspedisi  serta sarana  untuk para imigran  yang  illegal.  Di  sebagian  negeri,  kontrol perbatasan  yang  kurang  baik  membuat  arus  imigran hitam  terus  menjadi  gampang  di  masa  globalisasi. Penyelundupan  manusia  tercantum  perantara,  perantara, pengirim  imigrasi  ilegal  ataupun  perencana  ekspedisi, yang berurusan dengan internet serta mempunyai banyak pengalaman  buat  menguasai  kompleksitas  imigrasi (Daniah,  2017).  Lemahnya  tautan  rute  ekspedisi  di negeri/  daerah  transit  serta  tujuan  dan  pemeliharaannya. Mereka  pula  mengenali  hukum  nasional  yang  berlaku serta seluruh sanksi, dan celah yang bisa disalahgunakan. Sedangkan itu, pengemudi, awak kapal, pemilik  kapal  ataupun  nelayan  tradisional  yang mengangkut  imigran  ilegal  di  darat  merupakan  operator lapangan yang bekerja di pulau, lautan, dan negeri, serta mereka  mengalami  bahaya  yang  lebih besar  di  alam  liar (Anwar,  2015).  Tidak  hanya  itu,  masih  ada  oknum  lain yang  tidak  kecilkedudukannya,  ialah  penyedia  tempat
penampungan  serta  jasa  pengangkutan  untuk  imigran yang illegal. Para smuggler telah memanfaatkan ketatnya regulasi  perbatasan  masing-  masing  negara.  Aturan  di kawasan  perbatasan  semakin  ketat.  Pengetatan  visa malah  membawa  lebih  banyak  wisatawan,  termasuk pengungsi  serta  imigran  illegal  ke  dalam  barisan pemakaian  jasa  penyelundupan.  Lembaga  nasional negeri asal,  negeri  transit  serta  negeri  tujuan  merupakan partai  politik  yang  membagikan  perlakuan  spesial kepada  mereka.  Akibat  perilaku  korup,  kurangnya pengawasan  serta  lemahnya  penegakan  hukum  di  tiap- tiap  negeri  tersebut,  mereka  bisa  diajak  buat" berkolaborasi" ataupun berkolusi.
Banyak smuggler yang tidak pernah meninggalkan Indonesia.  Beberapa  bercabang  menjadi  kegiatan kriminal  lainnya,  beberapa  menghabiskan  waktu  di penjara  Indonesia, dan  yang lainnya menunggu. Mereka menunggu  kesempatan  untuk  melanjutkan  usaha penyelundupan  yang  menguntungkan.  Penyelundup  ini menjalankan  operasi  padat  karya  dengan  memanfaatkan infrastruktur  pendukung di  seluruh  negara  transit  seperti Indonesia  dan  Malaysia  (Anwar,  2015).  Infrastruktur tidak aktif selama beberapa tahun tetapi dapat diaktifkan kembali  dengan  cepat  ketika  keadaan  berubah.  Para penyelundup  yang  tetap  berada  di  Indonesia  selama periode  jeda  tersebut  dapat  kembali  beroperasi  dengan cepat  dan  memanfaatkan  sekelompok  pencari  suaka yang  telah  mendekam  di  Indonesia  selama  beberapa tahun.  Penyelundup  lainnya  kembali  ke  Indonesia  dari rumah  mereka  di  Timur  Tengah,  Asia  Barat,  dan  Asia Selatan.  Sebelum  meninggalkan  rumah,  mereka  dapat mengaktifkan kembali proses perekrutan untuk memastikan pasokan orang baru akan  memasuki  rute  ke Malaysia,  Indonesia,  dan  akhirnya,  Australia.  Tujuan penyelundupan manusia melalui Asia ke Australia ada di Indonesia,  sehingga  penyelundup Indonesia  mempunyai keahlian  atau  bertindak  sebagai  "tukang  perahu"  ke Australia.  Contohnya  adalah  perjalanan  imigran  ilegal dari  Afghanistan  ke  Australia.  Afghanistan  adalah negara  asal  pengungsi  terbesar  di  dunia,  dan  memiliki catatan penyelundupannya sendiri.
Penyelundup telah memanfaatkan ketatnya regulasi  perbatasan  masing-  masing  negara.  Aturan  di kawasan  perbatasan  semakin  ketat  Kalaupun  korban setuju untuk diselundupkan, mereka tetap disebut korban karena merugi (Napang, 2013). Orang biasanya meminta korban  penyelundupan  membayar  biaya  keberangkatan yang  besar.  Kondisi  kapal  atau  kapal  yang  digunakan untuk  mengangkutnya  biasanya  berupa  kapal  kargo berkapasitas kecil sehingga tidak layak untuk mengangkut  orang.  Sebagai  penyelenggara,  perantara atau  perantara,  ia  lebih  berpendidikan,  berpengalaman dalam pekerjaannya dibandingkan pengemudi tradisional dan nelayan yang mengangkut imigran gelap. Hal inilah yang  menyebabkan  aparat  keamanan  di  lokasi  kejadian dengan  mudah  dan  sering  menangkap  pengemudi  dan
Dikky Firsthio Damas et al., Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar

## Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional
nelayan  tradisional  bukan  calo,  melainkan  supir  dan nelayan tradisional yang mengirim mereka.

## Perlindungan Hukum bagi PMI
Di  negara  penerima,  kebanyakan  PMI  bekerja  di sektor domestik dengan  keterampilan terbatas. Misalnya menjadi  buruh  bangunan,  pembantu  rumah,  penjaga kedai  atau  toko,  perkebunan,  dan  beberapa  sektor lainnya  yang  minim  keterampilan.  Namun  mengingat banyak  para  PMI  berangkat  ke  negara  tujuan  melalui jalur  non  resmi,  hal  itu  membuat  perlindungan  hukum terhadap  mereka  ketikamenghadapi  kemalangan  di negara  pengguna  atau  menjadi  korban  perdagangan orang  membuat  pemerintah  Indonesia  tidak  dapat berbuat  banyak.  Beragam  permasalahan  PMI  illegal  di atas  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  permasalahan pengiriman  PMI  sejak  dari  kampung  halaman,  bahwa sejak  awal  keberangkatan  hingga  tiba  ke  negara  tujuan sudah  terjebak  dalam  permainan  antarcalo.  Para  calo dengan  modal  jaringan  lintas  negera  dengan  mudah mampu meyakinkan masyarakat setempat untuk mengurusi keberangkatan bekerja di luar negeri. Hal ini karena  semberautnya  pengelolaan  perusahaan  pengirim tenaga  kerja  di  dalam  negeri.  Selain  itu,  keberangkatan calon  PMI  melalui  jalur  resmi  dianggap  terlalu  mahal serta  melalui  proses  penempatan  yang  cukup  lama  serta dituntut  harus  mengikuti  mengikuti  kegiatan  pelatihan sebelum  dikirim  ke  negara  tujuan.  Berangkat  dari permasalahan  tersebut,  maka  Komite  Pekerja  Migran Perserikatan  Bangsa-Bangsa  meminta  agar  pemerintah Indonesia mengambilalih kewenangan perekrutan tenaga kerja Indonesia yang selama ini dipegang oleh agen atau Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS). Pentingnya peran pemerintah ini dimaksudkan untuk membenahi berbagai persoalan yang selama  ini  menumpuk  di  hulu.  Dengan  kata  lain,  jika pemerintah  Indonesia  hendak  membenahi  permasalahan PMI  maka  yang  harus  dibenahi  pertama  adalah memperbaiki  sistem  di  hulu,  dalam  konteks  ini  perlu adanya  kebijakan  konkrit  terhadap  perlindungan  hukum terhadap  PMI  mulai  sejak  pemberangkatan  hingga penempatan  di  luar  negeri.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  dibuatlah  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia yang  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

## SIMPULAN
Pada United Nations Convention against Transnational  Organized  Crime terdapat  Protokol  yang dimaksudkan  untuk  memerangi  penyelundupan  dengan pencegahan,  penyelidikan  dan  penuntutan  pelanggaran, dan  dengan  mempromosikan  kerjasama  internasional  di antara  Negara-  negara  Pihak.  Ini  juga  dimaksudkan untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dan  kepentingan lain  dari  para  migran  yang  diselundupkan  dengan
mempromosikan  kerjasama  internasional  untuk  tujuan itu.  Ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menangani  kegiatan yang  tidak  melibatkan  "kelompok  kriminal  terorganisir" sebagaimana  didefinisikan  dalam  Konvensi  itu  sendiri. Pihak  Negara  akan  diminta  untuk  mengkriminalisasi penyelundupan  migran,  yang  mencakup  pengadaan masuk  secara  ilegal  atau  tempat  tinggal  ilegal  untuk mendapatkan  keuntungan  finansial  atau  lainnya,  baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Ini  juga  akan mensyaratkan Negara untuk mengkriminalisasi penyediaan,  kepemilikan  atau  penyajian  dokumen perjalanan  atau  identitas  yang  tidak  valid  yang dilaksanakan  guna  penyelundupan  migran.  Namun, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi migrasi itu sendiri.
Jaringan  penyelundupan  manusia  di  Indonesia telah  menunjukkan  ketahanan  yang  luar  biasa  dalam menghadapi  guncangan  eksternal  yang  berkelanjutan dari  penegakan  hukum  dan  kebijakan  selama  dekade terakhir.  Ini  akan  terus  terjadi  sampai  lebih  banyak penekanan  ditempatkan  pada  eksploitasi  kelemahan jaringan  ini  dan  orang-orang  yang  memimpinnya.  Saat yang  tepat  bagi  penegak  hukum  untuk  melakukan pukulan  fatal  terhadap  para  penyelundup.  Fokus  yang lebih besar pada kepolisian yang dipimpin intelijen, yang diambil  dari  jaringan  pengawasan  IOM  yang  luas,  akan menghasilkan  keuntungan  dalam  jangka  panjang.  Para smuggler bekerja  dengan  bermacam  metode  bersumber pada  duit  yang  diterima  dengan  mengendalikan  waktu, ekspedisi serta sarana untuk para imigran yang illegal. Di sebagian  negeri,  kontrol  perbatasan  yang  kurang  baik membuat  arus  imigran  hitam  terus  menjadi  gampang  di masa  globalisasi.  Penyelundupan  manusia  tercantum perantara,  perantara,  pengirim  imigrasi  ilegal  ataupun perencana  ekspedisi,  yang  berurusan  dengan  internet serta  mempunyai  banyak  pengalaman  buat  menguasai kompleksitas  imigrasi.  Lemahnya  tautan  rute  ekspedisi di negeri/ daerah transit serta tujuan dan pemeliharaannya.  Mereka  pula  mengenali  hukum nasional  yang  berlaku  serta  seluruh  sanksi,  dan  celah yang  bisa  disalahgunakan.  Sedangkan  itu,  pengemudi, awak  kapal,  pemilik  kapal  ataupun  nelayan  tradisional yang  mengangkut  imigran  ilegal  di  darat  merupakan operator  lapangan  yang  bekerja  di  pulau,  lautan,  dan negeri, serta mereka mengalami bahaya yang lebih besar di alam liar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Khaidir.  (2015). Hukum  Laut  Internasional Dalam Perkembangan . Vol. 3.
Baderin, M.  A., Kazhim, M.,  Arifin, E., &  Aswidah, R.
(2007). Hukum internasional hak asasi manusia & hukum  Islam .  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia (Komnas HAM).
Daniah, Rahmah, and Fajar Apriani. (2017). “KEBIJAKAN NASIONAL ANTI- TRAFFICKING DALAM MIGRASI
Dikky Firsthio Damas et al., Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional
INTERNASIONAL  National  Anti-  Trafficking Policies  in  International  Migration  Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani Perdagangan Manusia (
Human Trafficking ) Masalah
Migrasi Internasional  ,  Yang  Merupakan  Dalam  I.” POlitica 8(2):137–62.
Dewi,  Elisabeth.  (2013).  “Migrasi  Internasional  Dan Politik  Luar  Negeri  Indonesia.”  Jurnal  Ilmiah Hubungan  Internasional UNPAR 9(1):99452. doi: 10.26593/jihi.v9i1.535.%p. Hadiwinata, Bob S. (2017). “Studi Dan Teori Hubungan Internasional : Arus Utama, Alternatif,  Dan
Reflektivis.” 303. Inna
Mahardhika,  I.  Dewa  Agung  Gede.  (2016).  “Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.”  Magister
Hukum Udayana 5(1):111–18.
Napang,  Marthen.  (2013).  Sejarah  Kejahatan  HAM
Internasional. Penerbit Yusticia Press. Makassar.
Yusitarani, Safrida. (2020). “Analisis  Yuridis Perlindungan  Hukum  Tenaga  Migran  Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia 2(1):24– 37. doi: 10.14710/jphi.v2i1.24- 37.