## PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN MAMMINASATA DAN DAMPAKNYA DI PEDESAAN

## Muhammad Ridha*
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The research is aimed at answering three related questions, either directly or indirectly on the program of large-scale land acquisition on Mamminasata Program in South Sulawesi. These questions are: 1) How does the space structure change after Mamminasata project on land acquisitions at three villages: Samata, Pacci’nongang and Romang Polong?; 2) How does the process and dynamic land acquisition at three village take place?; 3) How does the possibility of conflict take place after the project was done. Those questions will be answered by descriptive qualitative research method. The result shows that there was a correlation between large scale land acquisition on Mamminasata program with spatial change, the rise of land and extensive agrarian conflict. Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: development program, Mamminasata, spatial change, land acquisition.
Intisari Intisari Intisari Intisari Intisari: Penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan yang berkaitan, langsung maupun tidak langsung, dengan proses dan konsekuensi dari program pengadaan tanah skala besar di tingkat masyarakat seperti pada program Mamminasata di Sulawesi- Selatan. Pertanyaan tersebut adalah: Bagaimana perubahan struktur ruang setelah proses pengadaan tanah untuk program mamminasata di Tiga kelurahan-Samata, Pacci’nongang dan Romang Polong? Bagaimana dinamika dan proses pengadaan tanah untuk proyek mamminasata di tiga kelurahan? Bagaimana kemungkinan konflik yang lahir akibat meluasnya pembangunan proyek dari atas pengadaan tanah Mamminasata? Pertanyaan ini dijawab dengan metode riset kualitatif-deskriptif. Hasilnya terdapat korelasi antara pengadaan tanah skala besar untuk program Mamminasata dengan perubahan tata ruang, kenaikan harga lahan dan konflik agraria yang makin meluas.
Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: Pembangunan, Mamminasata, Perubahan Tata Ruang, Pengadaan Tanah

## A. Pengantar
Pada awal tahun 1980-an berkembang wacana untuk mengembangkan kota Makassar menjadi sebuah wilayah yang terintegrasi dengan wilayah- wilayah penyangga di sekitarnya. Ide ini serupa dengan wacana pengembangan Kota Jakarta menjadi Jabotabek di akhir tahun 1970-an. Diskursus itu kemudian berkembang di kampus- kampus oleh akademisi, didiskusikan di tingkat pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi hingga pada tahun 2003-2008 sebuh kajian yang lebih dalam mengenai pengem- bangan infrastruktur dan wilayah kota yang kemudian disebut Mamminasata dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Hasilnya berupa rekomendasi pembangunan empat proyek jalan Mamminasata yang sekarang ini telah dan sedang direalisasikan yakni Trans
Sulawesi, Bypass Mamminasata, Jalan Radial Abdullah Dg Sirua dan Jalan Radial Hertasning. Jalan Trans Sulawesi menghubungkan Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Kemudian bypass mammina- sata adalah jalan lingkar tengah yang meng- hubungkan Makassar dan Kabupaten Gowa. Sementara Jalan Radial Abdullah Dg Sirua dan Jalan Hertasning adalah jalan tembus yang akan menghubungkan pusat Kota Makassar dengan jalan bypass Mamminasata.
Jika dilihat dari struktur ruang, jalan-jalan uta- ma proyek Mamminasata (baik yang telah realisasi maupun yang masih dalam rencana pem- bangunan) ini menghubungkan secara efektif rencana penempatan pusat-pusat produksi ko- moditas dan pusat distribusi komoditas. Asumsi ini bisa diperkuat dengan, misalnya, jalur trans-
Muhammad Ridha: Pengadaan Tanah untuk Proyek Mamminasata .....: 504-521
Mamminasata dan ring road tengah adalah jalur yang menyusuri wilayah selatan Mamminasata dari Kawasan Industri Takalar (KITA) menuju Kawasan Industri Gowa (KIWA), Kawasan Indus- tri Makassar (KIMA), Pelabuhan Soekarno-Hatta, Tol Reformasi dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Karena itu, meskipun terlalu dini, ada kemungkinan proyek Mamminasata integral dengan proses realisasi program MP3EI yang dica- nangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono sejak tahun 2011. Apa lagi konsep MP3EI berupa pengembangan pusat-pusat per- tumbuhan baru bertumpu pada pembangunan keterhubungan antara kota-kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dengan wilayah di sekitarnya yang pertumbuhan ekono- minya lebih rendah.
Dalam skema MP3EI juga dikenal Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Nasional. Mamminasata merupakan salah satu kawasan strategis nasional sesuai dengan Perpress  No. 55 tahun 2011 tentang Ren- cana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mammi- nasata. Karena itu mungkin ada keterkaitan pro- gram antara Mamminasata dan MP3EI. Meskipun ini memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Mamminasata adalah akronim dari empat nama kota/kabupaten: Maros, Makassar, Sung- guminasa dan Takalar. Tetapi makna Mammi- nasata kemudian berkembang bukan lagi sebagai sebuah akronim tetapi istilah untuk sebuah mega proyek pengembangan kota dan pembangunan infrastruktur jalan yang berbasis pada empat kabupaten kota yang terintegrasi menjadi sebuah kota besar Mamminasata. Integrasi wilayah ini terutama bertumpu pada pembangunan infra- struktur–berupa pemeliharaan jalan lama, pem- buatan jalan baru dan rekomendasi empat proyek jalan Mamminasata–dan pertumbuhan ekonomi yang semakin luas.
Anggaran dana proyek pembangunan jalan Mamminasata ini berasal dari dana pemerintah
pusat sebesar Rp 815 miliar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 271,69 miliar dan biaya pembebasan lahan ditanggung oleh empat kabupaten/kota yang bersangkutan yang be- sarannya tergantung kesiapan kabupaten masing- masing. Kepastian anggaran turun setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menyinggung pembangunan jalur Mamminasata. Direncanakan pembangunannya dilakukan pada tahun 2010- 2015. Hingga kini proyek pembangunan jalan yang telah rampung adalah jalan tembus Hertas- ning dan jalan ring road tengah yang menghu- bungkan Makassar dan Kabupaten Gowa. Semen- tara Jalan Trans Sulawesi baru pada tahap pem- bebasan lahan.
Tetapi meskipun belum semua proyek jalan telah rampung, dinamika di tingkat bawah menjadi semakin terlihat. Dinamika ini terutama berkaitan dengan semakin tingginya proses jual beli lahan oleh investor, pertumbuhan sejumlah proyek perumahan, perubahan lahan pertanian menjadi perumahan, pemindahan sejumlah kampus ke wilayah ini dan juga semakin terde- saknya masyarakat petani lokal ke wilayah peda- laman akibat proses jual beli atau proses pengambilalihan paksa lahan pertaniannya. Pengakuan bupati Kabupaten Gowa misalnya memproyeksikan ada 500 perumahan di Kelu- rahan Pattalassang. Sementara sejak 2005 pemo- dal-pemodal besar sektor properti sudah mulai membangun di wilayah ini. Di antaranya Group Ciputra yang menggandeng mitra lokal Idris Manggabarani dan Rizal Tandiawan dalam pro- yek perumahan elite Citra Land Celebes seluas 33 hektar di Kelurahan Paccinongan Kabupaten Gowa. Ada juga BSA Land yang sedang mem- bangun Real Estate Royal Spring di atas lahan seluas 21 hektar di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.
Pertumbuhan pesat di sektor properti ini

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
menyebabkan perubahan lanskap,  perubahan ruang, perubahan tata guna lahan di wilayah- wilayah yang dilalui oleh proyek jalan Mammi- nasata ini. Bahkan lebih dari itu, wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalan Mamminasata sekarang telah berubah dengan sangat cepat baik dari sisi ruang ( space ), populasi, kondisi demografis dan hubungan-hubungan sosial yang kian kompleks akibat adanya perumahan-perumahan baru di sekitar perkampungan lama warga desa atau di atas lahan-lahan pertanian dan sengketa serta konflik agraria menjadi semakin meningkat. Menurut catatan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa telah terjadi 24  konfilk dan sengketa agraria di jalur-jalur yang dilalui proyek Mamminasata di Kabupaten Gowa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6 kasus.
Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan: Se- jauhmana perubahan ruang dan degradasi lahan pertanian di tiga desa penelitian setelah adanya proyek pengadaan tanah untuk jalan Mammi- nasata? Bagaimana pengadaan tanah untuk pem- bangunan jalan Mamminasata mendorong proses komodifikasi tanah dan apa hubungannya dengan pertumbuhan industri properti? Apa saja kemung- kinan-kemungkinan yang dapat mendorong ke arah konflik lahan akibat pengadaan tanah dan pembangunan proyek jalan Mamminasata?
Mamminasata adalah sebuah rencana. Tepat- nya, rencana tata ruang. Sebuah rencana yang memuat proses transformasi ruang menuju sebuah ‘Metropolitan’, kota maha besar. Sebuah rencana prestisius-lebih tepatnya-yang menyang- kut bukan hanya wilayah geograf i seluas 1,462 km 2 tetapi juga menyangkut kemana arah kehi- dupan 2,4 juta lebih warga kawasan perkotaan Mamminasata dan kemungkinan pendatang baru setiap tahun akibat pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong penduduk pedalaman ( hunterland) bergerak menuju perkotaan, atau sering disebut urbanisasi.
Mamminasata awalnya hanyalah sebuah
akronim, tetapi, setelah lebih dari tiga dekade sejak digulirkan pertama kali di tahun 1981 oleh sebuah studi pendahuluan, Mamminasata telah berubah menjadi rencana yang membawa per- soalan hidup manusia, ekologi, perubahan ruang, perubahan livelihood dan lain sebagainya di dalamnya. Karena itu, Mamminasata saat ini, bukan hanya rencana. Tetapi rencana dengan seluruh kompleksitas persoalan manusia dan penghidupan di dalamnya.
Pada tahun 1981, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan sebuah pra studi rencana kawasan Minasamaupa yakni singkatan dari nama Sungguminasa, Maros dan Ujung Pandang. Studi persiapan ini kemudian diperkuat oleh pembahasan RTRW kota pada tahun 1984 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan Lembaga Penelitian UNHAS, kemudian tahun 1992 dilakukan revisi oleh dinas tata kota dan daerah. Kemudian, tahun 1997, menyusun renca- na tata ruang wilayah Minasamaupata, yang sudah memasukkan Kabupaten Takalar dalam rencana. Namanya berganti menjadi Minasama- mata. Tetapi, karena kewajiban meninjau kembali perencanaan wilayah setiap 5 tahun sekali maka, pada tahun 2001 dilakukan perubahan nama dari Minasamamata menjadi Mamminasata seiring dengan pergantian nama kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. RTRW ini menitikberat- kan pada penyusunan struktur tata ruang dan prasarana lintas wilayah dalam suatu tatanan metropolitan, sehingga selanjutnya disebut seba- gai wilayah metropolitan Mamminasata. 1
Perkembangan ini terus dilanjutkan dengan penetapan Perda RTRW No. 10 Tahun 2003 tentang Kawasan Metropolitan Mamminasata oleh Dinas Penataan Ruang dan pemukiman (Tarkim) Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya
1 Alimuddin Rianse, “ Laporan Hasil Analisis Rencana tata ruang wilayah Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar)”, (Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan: 2004).
Muhammad Ridha: Pengadaan Tanah untuk Proyek Mamminasata .....: 504-521
dilakukan studi implementasi Rencana Terpadu Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mamminasata di tahun 2005-2006. Tahun berikutnya disusun usulan rancangan peraturan presiden oleh dinas Tarkim Provinsi Sul-Sel.
Proyek ini kemudian menjadi semakin besar dengan terlibatnya secara mendalam JICA (Japan International Cooperation Agency), sebuah lem- baga pembiayaan dari pemerintah Jepang untuk mengelola bantuan pinjaman kepada Negara- negara berkembang, JICA terlibat dalam studi peningkatan manajemen pembangunan perko- taan di kawasan Metropolitan Mamminasata serta terlibat dalam sejumlah kerjasama teknis penyu- sunan panduan penataan wilayah. Keterlibatan JICA adalah keterlibatan donor yang paling aktif, meskipun melalui Indonesia Inisiatif Infrastruk- tur, peran AUSAID, lembaga donor milik peme- rintah Australia juga terlibat dalam studi untuk menyusun struktur ruang pembangunan infra- struktur Mamminasata. 2 Sejumlah donor yang berkepentingan untuk memberikan bantuan teknis dan penyaluran bantuan pinjaman telah ikut mendorong semakin intensifnya perenca- naan pembangunan infrastruktur dan kawasan Mamminasata.
Terakhir, pada tahun 2011, pemerintah pusat mengeluarkan Perpres mengenai kawasan strategis nasional perkotaan Mamminasata melalui penetapan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata oleh kementerian Pekerjaan Umum (PU). Inilah yang menjadi payung hu- kum nasional semua perencanaan dan pem- bangunan dan sekaligus legitimasi hukum
seluruh aspek di dalamnya.
Tetapi perkembangan perencanaan wilayah Mamminasata tidak berhenti sampai disini. Untuk menindaklanjuti rencana dan seluruh rekomendasinya, disusunlah berbagai studi untuk menjadikan rencana ini bukan hanya di atas kertas, tetapi ‘mungkin’ diaplikasikan ke dalam keadaan nyata pengelolaan wilayah. Diambillah rujukan pembangunan kota baru terintegrasi yaitu kota KOHOKU di Yokohama, Jepang. 3 Apalagi kemudian, lembaga donor Jepang, JICA ikut membantu menyusun rencana detil tata ruang. Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata merupakan hasil kerjasama Teknis antara JICA (Ja- pan International Cooperation Agency) dengan Badan Kerja Sama Pembangunan Mamminasata (BKSP MM), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata dan Task Force Kota Baru. Proyek- proyek pembangunan Mamminasata pada tahun- tahun terakhir dimulai sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Perpres No. 55 Tahun 2011 dan MoU pembangunan kota baru yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sul-Sel dengan Pemkab Gowa, Pemkab Maros dan REI (Real Estate Indo- nesia) Sul-Sel.
Gambar Gambar
Gambar Gambar Gambar.1. 1. 1. 1. 1.: Kronologi Penataan Ruang Kawasan Mamminasata
2 Lihat buku “Panduan Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata” yang disusun bekerjasama antara BKSPMM, Dinas Tarkim Prov. Sul-sel melalui dukungan teknis dari dirjen penataan ruang kementerian pekerjaan umum dan JICA. Hal. 6-7. Lihat juga Final Report Detailed Engginering Design for Mamminasata RSWDS yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sul- sel, SMEC, dan AUSAID.
3 Rimarti Anggun Widiatry, “Pengaruh Pembangunan Megapolitan Terhadap Sosial-Ekonomi dan Ekologi Pada Masyarakat Lokal”, Tesis Bogor: Sosiologi Pedesaan IPB: 2014.

## B. Program Prioritas Mamminasata
Dalam Perpres Nomor 55 tahun 2011 Pasal 84- 86 disebutkan mengenai pembentukan struktur dan pola ruang Mamminasata yang akan diker- jakan dalam waktu pelaksanaan 4 tahapan:
¾ Tahap 1: 2011-2014
¾ Tahap 2: 2015-2019
¾ Tahap 3: 2020-2024
¾ Tahap 4: 2025-2027
Tahap 1 dan 2 prioritas untuk pengembangan dan peningkatan: a. Fungsi kawasan perkotaan inti, b. Fungsi kawasan perkotaan di sekitar, c. Kualitas sistem jaringan transportasi, d. Sistem jaringan energi, e. Sistem jaringan komunikasi, f. Sistem jaringan sumber daya air, g. Sistem jaringan prasarana perkotaan dan h. Lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana. Tahap 3 dan 4 prioritas untuk pengembangan, peningkatan dan pemantapan: a. Fungsi kawasan perkotaan inti, b. Fungsi kawasan perkotaan di sekitar, c. Kualitas sistem jaringan transportasi, d. Sistem jaringan energi, e. Sistem jaringan komunikasi, f. Sistem jaringan sumber daya air, g. Sistem jaringan prasarana perkotaan dan h. Lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana. 4
Di dalam seluruh tahapan inilah program-pro- gram prioritas yang telah, sedang dan dalam perencanaan implementasinya yang menyangkut tidak hanya peta dan gambar di atas kerja rencana tetapi menyangkut manusia, material dan pembiayaan yang jumlahnya raksasa. Sebut misalnya pembangunan jalan trans Sulawesi Mamminasata (58,0 Km/935 M), Mamminasata bypass (48,60 Km/854,52 M), jalan Hertasning (7,20 Km/ 112,12 M), jalan Abdullah Dg. Sirua
(14,60 Km/271,69 M) dan pembangunan jalan dan jembatan Centre Point of Indonesia (8,159 Km dan 288 Meter/416,97 M). Tahun-tahun terakhir dan sekitar 12 tahun ke depan akan menjadi ta- hun-tahun penting dan saksi perubahan lanskap, perubahan sosial amat besar akibat digulirkannya sejumlah besar rencana proyek Mamminasata.
Program yang dilaksanakan multi tahun ( multi years ) ini menjadi prioritas bagi pem- bangunan struktur ruang kawasan perkotaan Mamminasata. Karena itulah Mamminasata ini bertumpu pada pembangunan sejumlah besar infrastruktur jalan darat, rel kereta dan monorel yang sudah dan akan dibangun dalam tahun perencanaan berjalan. Berikut struktur ruang per- kotaan Mamminasata:
Gambar.2. Gambar.2. Gambar.2. Gambar.2. Gambar.2. Rencana Struktur Ruang Kawasan Mamminasata. (Sumber: Dirjen Penataan Ruang Departemen PU)

## C. Tiga Kelurahan di Antara Sejumlah
Proyek: Dari Pertanian Ke Industri Properti (Perubahan Tata Guna

## Lahan)
Tiga kelurahan, yakni Samata, Paccinongan, dan Romang Polong, berada di bawah bayang- bayang sejumlah proyek besar. Pada tahun 2014, masyarakat di Romang Polong meributkan ren- cana pemerintah untuk memperlebar jalan me- nuju Pattallassang yang melewati kawasan mere- ka. Tetapi tak lama polemik tersebut, pertengahan tahun 2014 sudah selesai pembangunan pelebaran jalan tembus Hertasning ruas Romang Polong-
4 Lihat buku “Panduan Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata” yang disusun bekerjasama antara BKSPMM, Dinas Tarkim Prov Sul-sel melalui dukungan teknis dari dirjen penataan ruang kementerian pekerjaan umum dan JICA, hlm. 22.
Muhammad Ridha: Pengadaan Tanah untuk Proyek Mamminasata .....: 504-521
Samata menuju Pattalassang. Sebagian masya- rakat masih membayangkan ongkos ganti rugi yang lebih tinggi, tetapi proyek jalan ini sudah lebih dulu selesai. Jalan ini tepat melalui wilayah Paccinongang, Samata, dan Romangpolong se- panjang 15,70 Km. 5 Pada awalnya jalan ini di- bangun oleh pemerintah Kota Makassar sepan- jang 3,0 Km. Pada tahap berikutnya dibangun oleh pemerintah provinsi dengan konstruksi beton ( rigid pavement) sepanjang 5,50 Km dengan lebar empat lajur. Sisanya sepanjang 7,20 Km yang saat ini telah rampung pembangunannya adalah pelebaran jalan menjadi empat lajur dengan me- dian.
Jalan lain yang melalui tiga kelurahan ini adalah middle ringroad yang menghubungkan Antang, Kota Makassar dan Kelurahan Samata, Pacci- nongang, Romang Polong dan Sungguminasa, Gowa. Di tiga kelurahan ini, jalan ini diberi nama jalan Mustafa Dg. Bunga. Jalan inilah yang beririsan langsung dengan proyek ruas jalan arteri utama yang menghubungkan langsung menuju ke kawasan kota satelit Mamminasata di daerah Moncongloe. Pembangunan jalan Abdullah Dg. Sirua masih dalam pengawasan Pemerintah Kota Makassar yang dibagi ke dalam enam seksi: A,B,C,D,E dan F. Seksi B saat ini masih dalam tahap pembangunan, sedangkan seksi E dan F berada di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Ruas jalan Abdullah Daeng Sirua ini akan memberikan kontribusi bagi ekspansi kawasan Metropolitan Mamminasata karena ruas jalannya menghu- bungkan dan mengakomodasi penduduk di wilayah timur dengan lokasi bebas banjir seluas 4000 hektar di sekitar Moncongloe untuk meng- akses langsung menuju Kota Makassar serta untuk menarik investor untuk mengembangkan
pembangunan di kota satelit di Makassar bagian timur.
Ketika proyek-proyek besar tersebut sudah rampung dan sedang dalam penyelesaian, sebe- narnya sejumlah indikasi proyek yang telah ditetapkan dinas tata ruang Kabupaten Gowa malang-melintang di antara tiga kelurahan ini. Tak kurang dari 19 proyek besar yang berkaitan dengan pengembangan Kota Mamminasata sepanjang 2011-2030. 6
Dari sekian proyek tersebut, masyarakat di tiga kelurahan ini telah menerima konsekuensinya: bukan hanya jalan yang makin panjang, lebar dan kokoh, tetapi juga tumbuhnya industry peru- mahan yang menggerus sejumlah besar lahan pertanian dan mendesakkan perubahan penghi- dupan bagi sejumlah besar warganya.

## 1. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan dan Konversi Lahan Pertanian
Mamminasata menjadi semakin sering dibicarakan terutama setelah Mamminasata menjadi pembahasan dalam rencana struktur ruang nasional dalam sebuah skema Kawasan Strategis Nasional pada 2011. Di koran lokal Sulawesi Selatan seperti Fajar dan Tribun Timur memiliki rubrik khusus yang diberi nama Mamminasata. Rubrik ini berisi seluruh aktifitas di kawasan Mamminasata baik yang berkaitan dengan proyek maupun yang lain. Mamminasata adalah satu di antara empat kawasan strategis nasional yang telah dikeluarkan Perpres yang menjadi payung hukumnya. Bersamaan dengan bergulirnya wacana tersebut, penetapan struktur ruang perkotaan Mamminasata dan bergulirnya sejumlah proyek, pada tahun 2002 mulai dirintis jalan lintas Hertasning-Tun Abdul Rzak. Perin- tisan ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat kelurahan Samata dan unsur pemerintahan.
5 Informasi ini berutang sejumlah data dari Rimarti Anggun Widiatry, “Pengaruh Pembangunan Megapolitan Terhadap Sosial-Ekonomi dan Ekologi pada Masyarakat Lokal,” Tesis Bogor: Sosiologi Pedesaan IPB:2014.
6 Profil Singkat Rencana Tata Ruang Kabupaten Gowa.

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
Setelah perintisan dilakukan, jalan ini terus diper- baiki dan diperlebar hingga akhirnya di tahun 2007 mulai jadi struktur jalan utuh yang kon- disinya baik dengan lebar sekitar 30 meter. Kabar baik mengenai terbukanya jalan tembus Hertas- ning-Tun Abdul Rzak ini ternyata adalah kabar buruk bagi sawah-sawah yang dilintasinya. Jalan ini dibangun di atas tanah sawah produktif seluas 26 Hektar dan dimiliki oleh 30 keluarga 7 petani.
Secara umum, di seluruh wilayah yang dilalui oleh pembangunan jalan Mamminasata, lahan yang terkena dampak proyek pengembangan dan pembangunan jaringan jalan Mamminasata ditaksir secara kasar berupa lahan sawah sekitar 362.000 Hektar dan menelan 437.000 Hektare pemukiman. 8 Ini artinya terjadi konversi lahan besar-besaran di kota-kabupaten yang dilalui.
Pembagunan jalan Hertasning-Tun Abdul Razak yang mengkonversi lahan sawah petani menjadi jalan hanyalah sebagian kecil dari dam- pak sebuah proses besar konversi lahan sawah dan pertanian lainnya di daerah Gowa, Maros dan Takalar akibat aglomerasi Kota Makassar menjadi Kota Metropolitan Mamminasata. Proyek pem- bangunan infrastruktur selain merugikan petani (pemilik lahan) juga telah menyebabkan peru- bahan tata ruang (lanskap) dan hubungan sosial di atasnya. Dua buah contoh kasus bisa disebut- kan di sini. Pertama , Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa yang menghubungkan Jawa bagian barat, tengah, DIY, dan Jawa bagian timur yang melintas di wilayah Pacitan telah berdampak pada konversi lahan sawah menjadi jalan dan pemukiman serta penyingkiran petani ke wilayah yang lebih ke pedalaman. 9 Kedua, contoh yang
bisa disebutkan juga adalah pembangunan Ben- dungan Bili-Bili di sebelah timur ‘tiga kelurahan ini’ yang mengkonversi perumahan, sawah dan kebun di tiga kecamatan menjadi daerah penam- pungan air bendungan dan mengubah orang- orang (pemilik lahan) menjadi sopir truk, buruh bangunan, dan buruh serabutan lainnya. 10 Proyek- proyek pembangunan skala besar ini telah menjadi pendorong perubahan hubungan kerja, mata pencaharian maupun ruang hidup masyarakat tempat proyek pembangunan tersebut dibangun.
Penelitian ini sebenarnya menemukan hal senada dengan dua penelitian di atas meskipun instrumen dan konteksnya berbeda, kalau di Bendungan Bili-bili instrumennya adalah pem- bangunan Bendungan Bili-Bili sedangkan di Pacitan dan ketiga kelurahan lokasi riset ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. Sejak dibuka- nya jalan Hertasning-Tun Abdul Razak, di tiga kelurahan ini telah beroperasi sejumlah besar makelar, developer, dan penguasaha bisnis pro- perti dalam penguasaan ruang di tiga kelurahan yang telah ditetapkan oleh RTR Mamminasata sebagai ruang untuk budidaya yang menjadi lokasi untuk pemukiman penduduk dan mengkonversi sejumlah besar lahan pertanian dan melemparkan petaninya ke dalam hubungan produksi kapi- talistik yang jauh lebih merugikan petani (pemilik lahan). Dengan penjelasan semacam ini maka pengurangan lahan pertanian dan berpindahnya petani dari aktivitas pertanian ke aktif itas non pertanian ( off-farm ) adalah sesuatu yang sulit terhindarkan di tiga kelurahan ini. Gejala ini sebe- narnya beriiringan dengan data sensus pertanian yang mencatat penurunan jumlah keluarga petani di kabupaten Gowa sebanyak 11.022 RTP sejak 2003 hingga 2013 atau turun sebesar 12,28%. Dari angka 89.730 RTP pada tahun 2003 menjadi
7 Op.Cit., hlm. 52.
8 Lihat Sohra Andi Baso, Ambo Masse dkk., “Siasat dari Halaman Belakang Makassar” dalam Belajar Menggugat Negara, (Jakarta: Prakarsa, 2011).
9 Dian Yanuardi dan Muhammad Ridha “Larasita dan Administrasi Pertanahan di Pacitan” (2010), laporan Riset STPN dan Sayogyo Institute.
10 Lihat Sohra Andi Baso, Ambo Masse dkk., “Siasat dari Halaman Belakang Makassar” dalam Belajar Menggugat Negara, (Jakarta: Prakarsa, 2011).
Muhammad Ridha: Pengadaan Tanah untuk Proyek Mamminasata .....: 504-521
78.708 RTP di tahun 2013. Dan penurunan jumlah Rumah Tangga Petani di kecamatan Somba Opu, lokasi tiga kelurahan riset ini, adalah kecamatan yang terparah pengurangan jumlah keluarga petaninya, yakni berkurang 61,91% atau 3.746 RTP di tahun 2003 menjadi 1.427 RTP di tahun 2013 11 . Karena itu, pengurangan/konversi lahan di awal bab ini yang menimpa 32 keluarga petani adalah bagian dari konversi besar perubahan ruang di Kabupaten Gowa dari pertanian keluar non per- tanian.

## 2. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Konversi Lahan Pertanian
Penulis menemukan fakta yang terjadi atas pengurangan jumlah lahan. Menurut data dalam kecamatan Somba Opu dalam Angka BPS tahun 2003 menunjukkan jumlah total luas lahan pertanian kelurahan Romang Polong adalah 371,16 Ha, kelurahan Paccinongan sebesar 232 Ha dan kelurahan Samata 244,15 Ha. Berikut rinciannya:
Tabel.1. Penggunaan Lahan di Tiga Kelurahan
Angka-angka yang ditunjukkan di sini tum- pang tindih dan akurasinya dipertanyakan. Hal ini terbukti jika dikonf irmasi dengan data lain yang didapatkan dari rencana kerja penyuluh per- tanian tahun 2014 menunjukkan total luas lahan pertanian di Kelurahan Romang Polong adalah 290,97 Ha, kelurahan Paccinongang 183,53 Ha dan Samata sebesar 336,23 Ha lahan pertanian. Bahkan ketika merujuk pada rencana penyuluh pertanian tahun 2013 untuk kelurahan Samata jumlah keseluruhan luas lahan pertanian kelurahan
Samata adalah 460,63 Ha. Mungkinkah jumlah luas lahan malah makin bertambah padahal gelombang konversi lahan akibat berbagai macam penyebab terus terjadi bertahun-tahun? Mung- kinkah dalam rentang sepuluh tahun di kelu- rahan Paccinongang, yang wilayahnya sebagian besar terkonversi menjadi kompleks perumahan bertambah dari 244,15 Ha di tahun 2003 menjadi 460,63 Ha di tahun 2013? Padahal, menurut catatan harian Kompas, di Sulsel setiap tahun ada 1% lahan dari 526.000 Ha lahan terkonversi dari lahan pertanian. 12 Jika demikian manakah yang lebih akurat dan bisa dijadikan acuan bagi peneliti? Belum lagi jika melihat data konversi lahan akibat pembangunan 59 proyek perumahan yang telah dibangun sejak tahun 1997 hingga kini yang luas totalnya mencapai angka 228,45 Ha lahan. Terkait dengan kelurahan Paccinongang yang disebutkan di atas mengalami peningkatan luas hingga lebih dari 100 Ha selama sepuluh tahun dikonversi menjadi perumahan seluas 135,7 Ha sejak tahun 1999. Bagi penulis, data jumlah konversi lahan yang terakhir ini tentu jauh lebih akurat dan dapat dipercaya karena dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan dan me- minta langsung ke perusahaan mengenai luas konsesi perumahannya.
Apa yang bisa ditafsirkan dari pertumbuhan massif sejumlah besar perumahan di tiga kelu- rahan ini? Salah satu diantaranya adalah do- minannya industri perumahan dalam proses perubahan tata ruang, tata guna dan tata sosial di ketiga kelurahan ini selama bergulirnya wacana pembangunan metropolitan Mamminasata. Dari yang berukuran kecil sebesar 0,5 Ha hingga seluas 30 Ha. Dan itu berarti sudah mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan sekaligus juga mengkonversi produsen pertanian mandiri yang sebelumnya mengolah tanah-tanah pertanian yang terkonversi itu menjadi tidak lagi memiliki
11 Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Gowa Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013 (Gowa,2013), hlm. 10.
12 Kompas, Rabu 17 September 2014.
Kelurahan Pekarangan Tegal/ kebun Sawah Lainnya Total Luas Lahan/Kelurahan Romang Polong 1,55 144,16 95,96 129,49 371,16 Pacci’nongang 1,60 78,53 151,87 - 232 Samata 39,14 95,94 108,92 - 244,15 Total 42,29 318,63 356,75 129,49 847,23 Persentase atas jumlah lahan kecamatan
30,1%

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
sarana produksi lagi berupa lahan. Karena itu konsekwensinya makin banyak buruh perkotaan, pedagang sayur, buruh bangunan, penjual ikan keliling dan buruh serabutan lainnya yang amat tergantung dengan kehidupan perkotaan yang amat sulit mereka kendalikan. Ketika harga beras naik, mereka harus menanggung akibat langsung dari kebijakan semacam itu karena keterlibatan dengan ekonomi uang di perkotaan sudah sede- mikian intens sementara di sisi yang lain mereka sudah tidak punya sumberdaya pertanian yang bisa dijadikan tumpuan saat krisis.

## 3. Perubahan Lanskap: Kisah Borong Taipa
Borong Taipa adalah sebuah nama kampung. Jika di-Indonesia-kan nama kampung ini berarti kerumunan pohon mangga. Seperti banyak nama kampung di tempat lain nama ini disematkan karna ciri-ciri menonjol yang ditemukan orang di sini yakni ada banyak pohon mangga. Misalnya, Borong Tala ’, Bontoa , Balang-Balang , dst adalah contoh nama kampung yang melihat aspek me- nonjol pada kampung tersebut dan kemudian nama pun disematkan karena aspek menonjol ter- sebut. Entah kapan hulu ceritanya.
Wilayah yang dilewati oleh jalan besar, kata warga batasnya dari samping sekolah dasar unggulan Paccinongan sampai jembatan yang membatasi kelurahan Paccinongan dengan kelurahan Romang Polong. Menurut estimasi kasar saya saja panjang jalan yang melalui kam- pung ini hanya kurang dari 500 meter. Cukup pendek untuk wilayah sebuah kampung di pedesaan. Tapi wilayah yang cukup pendek ini berubah amat menonjol dari sisi lanskap dalam lima sampai sepuluh  tahun terakhir: saat ini ada 65 buah ruko (rumah toko) yang sudah selesai di- bangun dan sedang dalam proses pembangunan. Hal ini amat menonjol terutama bila dibanding- kan dengan wilayah lain kelurahan Pacinongan yang tidak sesubur ini pertumbuhan rukonya.
Tapi, bukan hanya pertumbuhan ruko yang
hampir menutupi seluruh lanskap tepi jalan di Borong Taipa saja yang mengubah tatanan keruangan kampung ini. Lebih awal dari pem- bangunan sejumlah ruko, ada sejumlah peru- mahan di belakang ruko dan rumah warga yang berada di tepi jalan.
Pembangunan perumahan di kampung ini dimulai sejak tahun 1997, ketika perumahan Griya Samata Permai selesai dibangun dan mulai dihuni. Pada awalnya kampung ini amat menye- ramkan dan tidak begitu ramah untuk dihuni. Di tahun-tahun ketika Griya Samata Permai dibangun, secara bersamaan di tempat lain juga mulai dibangun perumahan-perumahan pertama di kelurahan Paccinongan seperti BTN Pao-Pao Permai dan Pacinongan Harapan. Perumahan Griya Samata Permai ini tergolong perumahan yang tidak besar. Di atasnya hanya ada 19 unit rumah.
Pada tahun 2007, perumahan yang cukup luas dibangun dengan nama Kompleks Graha Suran- dar I dan II. Perumahan ini hingga kini telah membangun 300-an unit rumah di atas lahan seluas kurang-lebih 9 hektar. Yang terakhir, ada perumahan Pondok Ezra yang dibangun sekitar tahun 2011. Perumahan ini adalah tipe peru- mahan yang tergolong menengah. Harga per-unit rumahnya dibandrol minimal Rp.650 juta. Ada 65 unit rumah di atas tanah seluas 1,3 Hektar. Beri- kut tabel perumahan dan luas perumahan di Borong Taipa:
Tabel.2. Jumlah Perumahan di Kampung Borong Taipa
Lalu tanah yang mana lagi yang masih tersisa? Di kampung ini tanah yang masih tersisa dan milik warga hampir tidak ada lagi kecuali petak rumah yang ditinggalinya. Bahkan sebagian dari
Nama Perumahan Luas Unit Tahun Pembangunan Griya Samata Permai ±1H 19 1997 Graha surandar I dan II ±9 H 300-an 2007 Pondok Ezra 1,3H 65 2011
Muhammad Ridha: Pengadaan Tanah untuk Proyek Mamminasata .....: 504-521
warga asli sudah mengontrak rumah di atas perumahan yang dibangun di atas tanahnya. Contoh ini bisa dilihat pada Nuntung yang mengontrak sepetak rumah di perumahan Griya Samata Permai. Menurut penuturan kepala lingkungan Paccinongan, di belakang perumahan Griya Samata Permai dan Pondok Ezra telah dibeli oleh pengembang lokal ternama: Idrus Mangga Barani. Tanah sawah seluas 7 hektar akan di- bangun tahun 2014 ini. Maka jika demikian, tahun ini adalah tahun-tahun terakhir petak-petak sawah di belakang peruamahan lama ini akan segera hilang dan diganti lanskap sebuah peru- mahan baru. Maka inilah akhir dari riwayat akti- vitas pertanian Dg. Ali dan beberapa buruh tani di Borong taipa yang masih menggarap lahan per- sawahan milik orang lain di kampung ini.
Jadi, apa yang tersisa? Tak ada tanah, tak ada sawah. Tak ada lagi Borong Taipa. Tapi kerumunan ruko dan petak rumah dari industri perumahan yang kini makin subur di atas tanah-tanah per- tanian. Bukan Borong Taipa.
D . Land Deal, Tumbuhnya Industri
Property dan Proletarisasi
1. Gelombang Pertama Pembangunan Perumahan dan Awal Mula Jual Beli Tanah
Pelepasan lahan untuk pengadaan tanah bagi jalan Tun Abdul Razak mulai dilakukan pada tahun 2002. Kompensasi untuk lahan yang dikonversi menjadi jalan bervariasi harganya tergantung tahun pelepasannya. Tanah yang dilepas pada tahun 2002-an dihargai 30.000-an permeter. Sedangkan tanah yang dilepas tahun setelahnya sekitar 50.000 permeter hingga tahun 2010 ada yang mendapat kompensasi 1.000.000 permeter.
Proses pelepasan lahan untuk pembangunan jalan tembus ini didahuli oleh pembangunan perumahan-perumahan pertama di tiga kelu- rahan ini. Pengembang tentu berspekulasi jika
saja jalan tembus telah jadi, maka harga properti mereka akan ikut merangkak naik. Masyarakat juga berbondong-bondong membeli perumahan- perumahan awal yang dibangun. Salah satu perumahan awal yang membangun di tiga kelu- rahan ini adalah perumahan Pao-Pao Permai yang dibangun pada tahun 1994 oleh CV. Haji Banca. Tak kurang dari seribu rumah kini terbangun di atasnya.
Di tahun yang bersamaan PT. Arta juga mem- bangun di kelurahan Paccinongan perumahan Paccinongan Harapan. Perumahan yang diren- canakan seluas 9 Hektar ini baru membangun sekitar 100 rumah di atas lahan yang dibebaskan seluas 4 Ha. Tetapi dalam perjalannya, pemilik PT. Arta meninggal dunia sehingga usaha ini man- deg. Tidak ada lagi perluasan lahan setelah pemiliknya meninggal. Setelah dua perumahan ini dibangun, ada sejumlah perumahan dengan rentang pembangunan sejak tahun 1996-1999 dibangun di tiga kelurahan ini. Perumahan tersebut adalah perumahan Saumata Indah seluas 4 Ha di Kelurahan Romang Polong, perumahan Tamangapa Raya seluas 1,5 hektar di Kelurahan Romang Polong, Gowa Sarana Indah pada tahun 1998 di kelurahan Paccinongan seluas 4 Ha, perumahan Andi Tonro di tahun 1997 seluas 3 Ha, Kompleks Mutiara Permai di tahun 1996 seluas 0,9 Ha dan Anugrah Reski seluas 0,20 Ha dan Griya Samata Permai seluas 0,5 Ha di tahun 1997.
Keseluruhan perumahan di atas yang menjadi cikal bakal lahirnya komunitas-komunitas ber- pagar ( gate communites ) di tiga kelurahan ini. Pertumbuhan industri perumahan ini setidaknya telah menyebabkan tiga hal penting: pertama , kedatangan perumahan ini diikuti oleh komuni- tas-komunitas baru penduduk dari kota bertem- pat tinggal di kelurahan ini. Kedua , agen-agen pembeli lahan untuk perumahan telah ikut mem- pengaruhi tingginya minat pemilik lahan untuk menjual-belikan lahannya. Terutama karena

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
proses untuk membujuk pemilik lahan menjual lahannya kepada perumahan dilakukan oleh orang-orang kuat lokal seperti ketua RT/RW, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat setem- pat. Ketiga , telah mengubah makna tanah di masyarakat. Kalau dulu tanah betul-betul sebagi sarana produksi, karena sebagian besar lahan sawah produktif, sekarang telah menjadi komo- ditas yang dengan mudah dijual-belikan di pasar tanah yang makin ramai karena indutri properti dan pembangunan infrastruktur di sekitarnya.
Sejak tahun-tahun akhir 1990-an tersebut, beriring dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan-perumahan baru, tanah bertransformasi menjadi komoditas yang ramai diperjual-belikan di pasar dan harganya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan lain dari era awal pembangunan perumahan dan proses jual beli lahan di tiga kelurahan ini adalah bahwa perumahan-perumahan yang dibangun, pada umumnya adalah perumahan yang tidak terkait dengan industri keuangan langsung seperti layaknya industri properti saat ini.
Pada saat itu, misalnya, PT Arta membangun perumahan Paccinongan Harapan itu menggu- nakan sepenuhnya uang tabungan pemilik peru- sahaan ini yang merupakan seorang pedagang di Kota Makassar. Uang itu digunakan untuk me- lepaskan lahan, membeli bahan dan membangun lalu kemudian dipasarkan. Begitu juga dengan perumahan-perumahan lainnya yang kebanya- kan menggunakan modal berlebih dari pemilik perusahaannya, bukan menggunakan kredit properti seperti kebanyakan developer pada tahun-tahun setelah 2000-an hingga saat ini.

## 2. Tanah Sebagai Komoditas: Rezim Properti dan Perubahan Makna Tanah
Ketika jalan lintas Hertasning-Tun Abdul Razak selesai sepenuhnya menjadi jalan lintas seluas 30 meter di tahun 2007, banjir bandang proyek perumahan terjadi di tiga kelurahan ini.
Ada 44 proyek perumahan yang dibangun di atas tahun 2006 atau seiring dengan selesainya jalan tembus Hertasning ini. Tanpa mensimplif ikasi penyebab proses tumbuhnya industri perumahan di tiga kelurahan ini, jalan atau infrastruktur vi- tal pendukung industri perumahan, adalah salah satu pendorong paling kuat pertumbuhan sejum- lah besar perumahan di tiga kelurahan ini. 13 Ter- masuk di dalamnya juga serbuan ‘pemodal besar’ yang menginvestasikan modalnya untuk pem- bangunan perumahan di tiga kelurahan ini.
Ciputra menginvestasikan modalnya Rp. 400 milyar tahun 2009 untuk membangun Citraland Celebes, tepat di samping perumahan Pao-Pao Permai. Tidak hanya itu, IMB Group menginves- tasikan modal tidak kalah aktif. Mereka meng- investasikan 1,2 Trilyun untuk proyek di tahun 2014. Tak kurang dari separuhnya, Rp. 600 Milyar, dikhususkan untuk membangun perumahan kelas menengah, Modern Estate. 14 Selain itu tak kurang dari 20-an konsesi perumahan yang sekarang ini sedang giat memasarkan produknya di tiga kelurahan ini.
Sejak seluruh perubahan ini terjadi begitu cepat, persoalan penataan ruang, perubahan lans- kap, harga lahan dan peruntukannya telah amat ditentukan oleh rezim properti. Tanah-tanah peta- ni menjadi semakin terserap masuk ke dalam isapan korporasi properti. Sebagai misal, saat ini Royal Spring telah membeli lahan di sekitar perumahan yang dibangun di atas lahan 21 hektar sekarang ini. Tak tanggung-tanggung jumlahnya lebih dua kali lipat dari jumlah lahan awal yakni 50 Ha. Bumi Aroepala juga terus membeli lahan di sekitar perumahannya agar perumahannya tak kekurangan lahan untuk dibangun produk pro- perti lagi. BTN Graha Surandar yang pada awalnya hanya Surandar I diperluas lagi dengan membeli
13 Rinciannya bisa dilihat pada sub-bab sebelumnya.
14 IMB Investasi Rp. 600 Milyar Bangun Modern Es- tate.
Muhammad Ridha: Pengadaan Tanah untuk Proyek Mamminasata .....: 504-521
lahan-lahan yang dulu belum terbeli di sekitar perumahannya. Akhir dari cerita tumbuh berkem- bangnya industri properti dan makin berkuasa- nya rezim perusahaan properti di tiga kelurahan ini adalah kenaikan harga terus menerus. Dan ini tentu hanya akan menguntungkan mereka yang kaya dan memiliki bisnis perumahan, sebab harga tanah yang naik juga diikuti dengan ke- naikan harga properti yang juga makin mahal. Saat ini harga properti di Makassar (termasuk wilayah Gowa) adalah yang termahal setelah Jakarta. 15 Menurut survey tahunan Bank Indone- sia (BI) harga rumah di Makassar termahal setelah Surabaya. 16 Di kawasan jalan lintas Tun Abdul Razak bahkan taksiran harganya sudah mencapai Rp. 1,5 Jt-15Jt permeter. 17 Untuk melihat kenaikan yang direkam oleh masyarakat langsung berikut kutipan wawancara dengan H. Ibrahim Dg. Gas- sing mengenai kenaikan harga lahan yang terus tumbuh tiga kelurahan ini:
“Harga tanah pada tahun 1990-an Rp. 3.000- Rp.5000 permeter. Baru setelah adanya jalan Tun Abdul Razak harga naik menjadi Rp. 30.000. Harga naik berkali lipat—untuk tanah yang tidak berada ditepi jalan langsung dihargai Rp. 300.000-an permeter dan menjadi Rp. 1.000.000-an permeter untuk lahan yang letaknya persis di tepi jalan Tun Abdul Razak—setelah pelebaran jalan menjadi 30 Meter”. 18
Siapa yang paling diuntungkan dari proses kenaikan lahan untuk properti ini? Berita ini mungkin bisa memberikan gambaran: PT. Ciputra Develompent mendapatkan laba yang terus meningkat. Tahun 2011 mendapat laba 1,3 Trilyun naik di tahun 2012 menjadi 2,5 Trilyun dan tahun 2013 naik lagi menjadi 3,05 Trilyun. 19
Di sisi yang lain, karena dipicu oleh harga lahan makin mahal, properti residensial subsidi pun makin tak terjangkau oleh masyarakat berpeng- hasilan rendah karena harganya naik. 20 Karena itu, masyarakat miskin makin terpinggirkan. Jangankan membeli perumahan standar, peru- mahan subsidi saja sudah semakin tidak terjang- kau Berikut beberapa harga produk perumahan di tiga kelurahan:
Tabel.3. Daftar Sampel Harga Terendah dan Tertinggi Produk Properti Residensial di Tiga Kelurahan
Untuk siapa perumahan ini dibangun? Siapa yang bisa menjangkau harga perumahan semahal itu? Jika melihat daftar harga di atas tentu bisa disimpulkan kalau iklan daftar harga di atas tidak untuk mereka yang berpenghasilan rendah/ miskin. Maka kekuasaan rezim properti ini jadi- nya hanya akan meminggirkan mereka yang miskin dan menjadikan tanah sebagai komoditas yang makin sangat laku di pasaran.

## 3. Pembangunan atau Proletarisasi? a. Konsentrasi dan Akumulasi Tanah
Akumulasi tanah adalah gejala penumpukan sejumlah besar lahan pada sejumlah kecil kelu- arga. Dalam konteks tiga kelurahan lokasi pene- litian ini, akumulasi lahan dilakukan oleh sejum- lah pengembang perumahan yang nantinya akan dibangun menjadi perumahan komersial. Seka- rang ini ada ±65 lokasi konsesi perumahan yang sudah terbangun dan sedang dibangun oleh
15 Tribuntimur, “ Harga Jual Tanah Property Di Makassar Tertinggi Setelah Jakarta” . Lihat Tribuntimur edisi hari Jumat/24/1.
16 Tribuntimur, 23/12/2013. Lihat juga “KPR Masih Menjadi Pilihan Utama” (Realestat Edisi 6 2012), hlm. 19.
17 Ibid.
18 Wawancara H. Ibrahim Dg. Gassing Juli 2014.
19 Rumah.com. diunduh 6 Agustus 2014.
20 “Rumah Murah Kian Mahal ”, Property , edisi Desember 2013.
Nama Perumahan Harga Terendah Ukuran Harga Tertinggi Ukuran Modern Estate 600.000.000,- 7x15 1.450.000.000,- 8x18 Multi Niaga 1.100.000.000,- 8x15 1.200.000.000,- 9x18 Bumi Aroepala 360.000.000,- 6x15 908.000.000,- 8x18 Citra garden 355.740.000,- 6x12 683.340.000,- 7x15 Puri diva Istanbul 460.000.000,- 6x12 3.200.150.000,- 12x25 Samata residence 265.000.000,- 6x12 607.000.000,- 5x21 Kompleks Graha Surandar 280.000.000,- 6x14 900.000.000,- 5x20 Pondok Ezra 650.000.000,- 7x15 750.000.000,- 8x18

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
perusahaan properti yang memakan lahan seluas 228,45 Ha.
Sejak tahun 1994, sejak perumahan BTN Pao- Pao Permai dibangun seluas 30 Ha, sekarang ini sepuluh perusahaan memiliki luas lahan konsesi perumahan terluas. Luasan lahan sepuluh peru- sahaan ini mulai dari 4,3 Ha hingga yang terluas 30 Ha. Berikut ini data sepuluh perusahaan dengan luas konsesi untuk usaha perumahan yang terluas di tiga kelurahan ini:
Tabel.4. Perumahan Dengan Jumlah Luas Lahan Tertinggi
Data di atas menunjukkan bahwa sepuluh keluarga/perusahaan menguasai lahan seluas 152,3 Ha. Luas lahan ini dimiliki oleh sejumlah keluarga yang sudah malang-melintang di bisnis properti baik lokal, regional maupun nasional. Kontraktor lokal yang berhasil ditelusuri oleh pe- nulis adalah H Burhanuddin Abu, pemilik peru- sahaan developer PT. Surandar, Haji Banca yang membangun perumahan pertama di Pao-Pao, BTN Pao-Pao Permai, Hj. Andi Fatmawati, pemilik bendera PT. Diva Yamasey dan Rizal Tandiawan pemilik Group Galesong, pemain baru yang ter- kenal sebagai sub kontraktor yang memberikan lahan untuk Ciputra di proyek Citra Garden. Kon- traktor yang memiliki prestasi pembangunan re- gional adalah IMB Group dan PT. Tunas Baru Sulawesi yang dimiliki oleh ketua DPD Real Es- tate Indonesia (REI) Sul-Sel. Sementara pemain bisnis properti nasional yang menanamkan pengaruhnya di tiga kelurahan ini adalah Group BSA Land dan Group Ciputra, milik keluarga Ciputra.

## b. Proletarisasi: Kisah Gapoktan yang Makin Kekurangan Petani
Tiga kelurahan ini secara resmi memiliki Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Namun, pengurus inti Gapoktan di tiga kelurahan ini mengeluhkan makin berkurangnya petani dan makin menyusutnya lahan pertanian. Ketua Gapoktan kelurahan Paccinongan, Dg. Nuntung, misalnya mengemukakan bahwa ‘Gapoktannya sekarang tidak diisi oleh petani yang menggarap sawah, tetapi petani yang hanya bertani di lahan pekarangan rumahnya. Bahkan sebagian besar- nya tidak lagi bertani. Gapoktannya sendiri saat ini tidak lagi menjadi kelompok tani dalam arti mengorganisir para petani, tetapi merupakan sebuah koperasi simpan pinjam untuk para ang- gota kelompok taninya yang sudah tidak memiliki lahan pertanian’. 21
Secara formal Gapoktan kelurahan Pacci- nongan memang memiliki kelompok tani binaan. Jumlah kelompok tani binaan ini sebelas kelom- pok. Sebelas kelompok tani ini masing-masing memiliki 25 orang anggota. Jika dikalikan, anggota tani Gapoktan Kelurahan Paccinongan adalah 280 Orang. Tetapi ini hanya data formal, data di atas kertas. Menurut pengakuan Dg. Nuntung, “Sudah tidak ada petani, mereka semua mengelola dana bantuan dinas pertanian untuk koperasi petani. Jadi mereka bergerak di sektor lain dengan bantuan dana dari koperasi petani tersebut”. 22 Dari kelurahan Samata, cerita tragis serupa juga didapatkan. Kelompok tani yang ada datanya di Gapoktan hanya satu kelompok tani dengan anggota 25 orang petani yang mengelola 14,5 Hektar lahan. Menurut pengakuan Dg. Naba, Gapoktan kelurahan Samata sedang carut marut oleh masalah internal dan makin sedikitnya jumlah lahan. 23
21 Wawancara Dg. Nuntung, 25 Juli 2014.
22 Ibid.
23 Wawancara 1 Agustus  2014.
Nama Perumahan Jumlah (unit) Pengembang Pemilik Luas Tahun BTN Pao-Pao Permai ±1000 CV Haji Banca Haji Banca 30 Ha 1994 Patri Abdullah ±300 CV Patri 9 Ha 2006 Graha Surandar I, II ±300 PT. Surandar H. Burhanuddin Abu 9 Ha 2007 Mutiara Indah Village ±300 BSA Land 11 Ha 2011 Bumi Aroepala ±400 PT. TBS Arif Mone 20 Ha 2010 Royal Spring ±900 BSA Land 21 Ha 2012 Puri Diva Istanbul ±1000 PT. Diva Yamasey Hj. Andi Fatmawati 22 Ha 2012 Padi Residence ±190 Galesong Risal Tandiawan 4,3 Ha 2012 Citra Garden ±1300 Ciputra Land Ciputra 27 Ha 2013 Modern Land 611 IMB Property Idris Mangga Barani 20 Ha 2013
Jumlah
152,3 Ha
Muhammad Ridha: Pengadaan Tanah untuk Proyek Mamminasata .....: 504-521
Dalam catatan kelurahan Samata, jumlah petani penggarap sudah sangat tinggi persenta- senya dibandingkan petani yang memiliki sendiri lahannya. Tercatat ada 108,53 Ha lahan saja yang digarap oleh pemilik penggarap, tetapi ada 201,90 Ha lahan yang digarap oleh petani penggarap. Berikut data rinciannya:
Tabel.5. Status Kepemilikan Lahan Kelurahan Samata
Di Romang Polong, menurut catatan Gapoktan Kelurahan Romang Polong, ada 292 orang petani yang tergabung dalam 10 kelompok tani. Dari 292 petani anggota kelompok tani Romang Polong, hanya 129 petani yang lahannya di Romang Polong. Dari 129 petani yang lahannya di Romang Polong, ada 59 orang petani penggarap tuna kisma, atau 45% dari total jumlah petani yang bertani di Romang Polong. Dari keseluruhan jumlah petani anggota Gapoktan Romang Polong, 58 orang di antaranya, dalam tahun 2013 saja, kehilangan lahan pertanian antara 10-60% atau berkurang 23,24 Ha lahan. 24 Bahkan menurut catatan pemerintah kelurahan Romang Polong, 45% lahan digarap oleh petani penggarap atau tunakisma. Untuk lebih jelas berikut kami sajikan tabel petani pemilik penggarap  dan petani penggarap yang menggarap di wilayah kelurahan Romang Polong:
Tabel.6. Persentase Petani Pemilik penggarap Lahan Dan Petani Penggarap Tidak Memiliki Lahan
Menurut catatan pemerintah kelurahan Ro- mang Polong, dari seluruh lahan yang ada di Romang Polong 13,61% digarap oleh para petani yang statusnya bukan pemilik lahan, berarti mere- ka adalah petani-penggarap atau buruh tani. 25 Akhirnya, Gapoktan-nya di tiga kelurahan tidak hanya kekurangan lahan akibat konversi, tapi juga kekurangan petani.
E. Lonjakan Harga Lahan, Gate Comunities dan Ketegangan Sosial di Pedesaan
Tahun-tahun ketika mulai tersebar rencana pembangunan jalan tembus Hertasning-Tun Abdul Razak di bawah skema pengembangan infrastruktur Kota Metropolitan Mamminasata pada tahun 2003, seperti dikemukakan di sub bab sebelumnya telah terjadi peningkatan nilai relatif tanah di tiga kelurahan ini. Tanah yang dulu tidak berarti menjadi amat berarti ketika infrastruktur seperti jalan telah melintasinya, sejumlah peru- mahan dan kampus besar berdiri. Di kelurahan Romangpolong dibangun kampus 2 UIN Alaud- din seluas 32 Ha sejak pertengahan tahun 1990- an. Di Kelurahan Paccinongang dibangun kam- pus STIE Patria Arta yang sedang tahap finalisasi. Kampus besar dengan jumlah mahasiswa aktif tidak kurang dari 25 ribu orang ini sontak mengundang rantai perekonomian dan kebu- tuhan lainnya: mahasiswa ini membutuhkan kon- trakan yang dekat dengan kampusnya, dosen- dosen dan staf karyawan membutuhkan rumah yang bisa mengakses tempat kerjanya dengan cepat, mahasiswa yang jumlahnya besar ini juga butuh pemenuh kebutuhan lainnya seperti warung makan, toko kelontong, tempat foto-copy, dll. Karena itu ekonomi bertumbuh. Perumahan dibangun di hampir setiap sudut kampung ini, kontrakan dan kost-kost-an juga menjamur, tak
No Jenis Kepemilikan Luas (Ha) Persentase (%) 1 Pemilik-Penggarap 108,53 34,96 2 Penggarap 201,90 65,04 Total 310,43 100
Petani yang Menggarap Lahan di Kelurahan Romang Polong Pemilik Penggarap Petani Penggarap (tunakisma) 70 Ha 59 Ha 55% 45%
24 Data olahan dari rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2013 untuk Kelurahan Romang Polong dan Wawancara Dg Naba.
25 Laporan Penyuluhan Dinas Pertanian Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Romang Polong.

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
ketinggalan rumah toko dan sejumlah usaha lainnya. Kampung di atas bukit yang tadinya sepi, berubah riuh-rendah oleh pembangunan. Seakan bergegas untuk lebih maju, ‘lebih kota’. Tapi di tengah seluruh proses itu, juga ada proses lain yang tumbuh subur bersama dengan semua fenomena ini. Ada pertumbuhan komunitas eksklusif berpagar ( gate communities ) yang diiringi dengan ketegangan sosial antara pemukim di perumahan berpagar dengan warga lokal; dan ada pertumbuhan nilai tanah yang menyebabkan pasar tanah dan menyebabkan tanah menjadi rentan dipersengketakan.

## 1. Komunitas Berpagar dan Ketegangan Sosial
“H Mansur duduk di atas kasur membaca al Qur’an. Pintunya digedor oleh balok panjang, ukuran 5x7 cm. Kaca jendelanya dilumuri lum- pur. Orang yang menggedor adalah serombongan perampok bermobil pada dini hari yang dingin dan beku. Istri, dua anaknya yang semuanya perempuan hanya berharap cemas dan takut berkecamuk dalam dirinya. Pintu tidak bisa ter- buka meskipun satu dari beberapa gerendelnya sudah terlempar oleh hantaman balok 5x7 dari para perampok. Akhirnya, entah karena apa, gerombolan perampok mengalihkan targetnya ke rumah atas di sebelah kompleks tempat rumah H Mansur berada. Keesokan harinya baru tersiar cerita kalau beberapa rumah disambangi peram- pok. H Mansur ingat betul kejadian itu tahun 1998 kurang sehari H Mansur tepat setahun mening- gali rumahnya di BTN Griya Samata Permai. Hari itu menjadi hari yang amat menakutkan bagi Istri dan anak-anaknya. Suatu ketika trauma itu dice- ritakan oleh istrinya dalam sebuah bincang-bin- cang pagi hari di depan rumahnya: “Seandainya kami punya pilihan, saya tidak mau lagi tinggal di rumah ini. Setiap malam ketakutan selalu menghantui. Baru ketika Dg. Bali (seorang tokoh kampung) diangkat menjadi satpam di peru-
mahan ini, perasaan saya menjadi lebih tenang. Sebab Dg. Bali adalah tokoh yang disegani oleh para perampok atau pencuri di daerah Pacci- nongan dan sekitarnya”. Betapa horornya daerah ini bagi pendatang. Diwaktu yang lain, Istri H Mansur (biasa saya panggil nenek) menceritakan kehebatan Dg. Bali. Di Pos satpam yang dibangun Dg. Bali duduk, beberapa menit lepas jam 12 ada empat orang lewat dan bertanya ‘adakah yang bisa dibawa?’. Dg. Bali menjawab, ’tidak ada. Cari saja di tempat lain’. Belum lama berselang beberapa orang itu sudah muncul dari sawah di belakang kompleks perumahan dengan membawa televisi dan beberapa barang-barang curian. Demikian kisah Istri H Mansur”. (Disarikan dari Wawancara: 27 Juli 2014).
Potongan cerita keluarga H. Mansyur di atas adalah kisah tentang ketegangan sosial ketika pertama-tama komunitas berpagar bermukim di tiga kelurahan ini. Pemukiman Haji mansyur berada di kampung Borong Taipa, lingkungan Paccinongang kelurahan paccinongan. Kompleks perumahan yang hanya berisi 19 petak rumah tipe 40 ini dibangun di tahun 1997. Dan di awal pem- bangunannya, banyak kisah tentang penduduk pendatang yang disambangi pencuri atau bahkan perampok. Satu di antaranya keluarga H. Man- syur seperti dalam cerita di atas.
Cerita terbaru mengenai ketegangan di dalam komunitas berpagar diceritakan oleh salah satu penghuni kompleks Griya Samata Permai yang baru saja kecurian sebuah laptop di rumahnya, kisahnya:
“laptop di rumah baru saja dicuri. Siang hari jam 12-an. Persis ketika rumah sedang kosong. Tak ber- selang lama dari kejadian itu, usahanya, foto copy dan ATK, di tepi jalan Mustafa Dg. Bunga didatangi tiga orang. Remaja-remaja laki-laki ada yang bertanya harga, ada yang membeli barang lain sambil ada juga yang mengambil handphone penjaga tokonya. Kejadian berlangsung cepat dan ketiga orang itu lang- sung pergi entah ke arah mana”.
Menurut analisa singkat mengenai fenomena yang terjadi di Perumahannya beliau berujar:
“Dulu perumahan ini pernah aman. Ketika itu dijaga oleh orang asli Kampung Borong Taipa, Daeng Bali. Namun Daeng Bali sudah meninggal dan tidak ada yang menggantikannya. Sepeninggal Dg. Bali, kete- gangan antara orang-orang di belakang perumahan dan orang di dalam perumahan kian sering terjadi. Satu ketika, di musim penghujan, perumahan dige- nangi banjir. Setelah dilihat, ternyata, saluran air yang mengarah ke persawahan di dekat perkampungan ditutup dengan cor beton oleh warga pribumi. Mere- ka beralasan karena akses jalan masuk ke perumahan juga ditutup jadi saluran air yang mengarah ke kam- pung juga ditutup. Akhirnya, saluran air itu kembali dibuka dengan negosiasi yang cukup menegangkan. Dan juga pintu yang menutup akses jalan warga kampung di belakang perumahan juga dibuka. Tapi sejak saat itu, sejak orang kampung mulai dengan bebas berlalulalang, warga kompleks banyak yang kecurian”
Apakah fenomena ini adalah kriminal pen- curian biasa atau ada kaitannya dengan kete- gangan sosial akibat adanya perumahan eksklusif yang tiba-tiba berada di tengah perkampungan orang-orang pribumi yang kebanyakan petani atau buruh tani dan buruh bangunan miskin? Mungkin dibutuhkan penelitian lebih mendalam, tetapi sejauh yang diamati mengenai kecurigaan- kecurigaan warga perumahan mengenai pencuri dan perampok yang merupakan orang kampung adalah tanda bahwa ada ekspresi persaingan dan ketegangan sosial antara komunitas di luar peru- mahan berpagar dan masyarakat lokal di luar pagar.
Ekspresi ketegangan dan persaingan sosial semacam ini mungkin baru bentuk awal dari konflik terbuka yang manifes. Bentuk konflik ini merupakan konflik laten yang menjadi cikal-bakal konflik yang akan meletus pada saat kondisi- kondisi tertentu memungkinkannya muncul di permukaan. Kejadian konflik yang lebih kelihatan misalnya bisa dilihat pada kejadian penyerangan warga Perumahan Pao-Pao Permai oleh warga
kampung Sero yang merupakan warga lokal akibat salah seorang anak muda lokal di Sero diledek sebagai anak pembantu oleh warga perumahan. 26 Memang, seiring adanya peru- mahan-perumahan baru yang kian banyak di tiga kelurahan ini, lahir juga peluang pekerjaan bagi warga lokal. Mulai dari pekerjaan pembangunan atau perbaikan rumah untuk para warga laki-laki ataupun menjadi pembantu rumah tangga, baby sister dan tukang cuci di kompleks-kompleks perumahan berpagar. Tetapi selain menjadi pelu- ang integrasi, juga menjadi bibit-bibit ketegangan.

## 2. Sengketa lahan
Pada pertengahan 2014 terjadi kehebohan: daeng Nginga bersikeras menahan proses pengu- kuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Daeng Nginga siang itu menahan proses pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Gowa dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian. Pengukuran ini dimohonkan oleh Daeng Lurang. Karena kesal dan amat ma- rah, Daeng Nginga 27 mengecam:
“Seharusnya lahan yang diklaim milik Daeng Lurang itu mengacu ke objek persil 28 yang berada di bela- kang kampus UIN Samata. Sedangkan lokasi di sini itu mengacu ke persil 32. Tentu jauh dari objek pengukuran lahan. Tapi BPN bersikeras di sinilah lokasinya,”
Selain sengketa di atas, pada tahun 2004, ter- catat sengketa antara Batato Dg. Serang melawan Palak Djalin, dengan luas tanah yang diperseng- ketakan 15011 M 2 . Dan pada 2011 juga ada sengketa antara Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin Mappanyukki, melawan Kepala Kantor Perta- nahan Kabupaten Gowa dan Wali Kota Makassar
26 Wawancara bersama kepala lingkungan Romang Polong, pada tanggal 14 Februari 2014. Konflik ini tidak sempat membesar karena diredam oleh kepala lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat Pao-pao.
27 Tribuntimur.online. “Pengukuran Lahan diwarnai adu Mulut”. Diunduh 27 September 2014.
atas tanah seluas 62.678 m 2 . Sengketa ini telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan surat putusan Nomor : 37/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. 28
Ketiga gambaran sengketa yang terjadi di atas menunjukkan tahun-tahun terakhir masih terus bergulir konflik lahan, baik antara warga dengan warga lainnya, warga dengan pemerintah dan warga dengan pengelola kampus UIN Alauddin. Dalam catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa dari 32 sengketa dan konflik lahan di Kecamatan Somba Opu, 20 di antaranya terjadi di tiga kelurahan ini. Kelurahan Romang Polong berada di peringkat pertama dalam jumlah sengketa lahan yang terjadi di kecamatan Somba Opu kemudian disusul yang kedua Samata yakni 5 kasus. Berikut rincian sebaran sengketa lahan di tiga kelurahan:
Tabel.7. Jumlah dan sebaran Sengketa

## Pemilikan Lahan di Tiga Kelurahan

## Sumber: Kasi Konflik BPN Kabupaten Gowa sete- lah diolah
Tingginya angka sengketa lahan dan tensi ketegangan sosial sebagaimana diuraikan pada bagian ini memperlihatkan relasi antara, di satu sisi rencana pembangunan Mamminasata yang mengadakan tanah untuk membangun jalan dan infrastruktur lainnya, dan di sisi yang lain adalah konf lik yang semakin subur seiring dengan pembangunan infrastruktur dan dampak lan- jutannya seperti melonjaknya harga lahan, tum- buhnya industri properti dan lahirnya komunitas- komunitas berpagar ( gate comunities ) di pe- desaan.

## F. Kesimpulan dan Saran
Dari kajian yang telah dilakukan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Mamminasata telah memi- cu terjadinya perubahan sosial di pedesaan. Peru- bahan tersebut diantaranya: pertama , perubahan tata guna dan tata ruang di tiga kelurahan akibat rencana pembangunan Mamminasata yang diikuti oleh pembangunan jalan dan tumbuhnya industri properti di tiga kelurahan. Lahan yang semula merupakan sawah, ladang dan peka- rangan warga berubah fungsi menjadi jalan dan kompleks perumahan-perumahan berpagar. Kedua , dinamika pasar tanah semakin meningkat akibat kenaikan nilai tanah dan tingginya proses jual beli lahan akibat semakin banyaknya inves- tor properti yang datang menanamkan modalnya untuk usaha perumahan di tiga kelurahan ini. Industri properti yang didorong oleh pem- bangunan inf rastruktur dari rencana pem- bangunan kota metropolitan mamminasata telah mendominasi dan memberikan makna bagi bagi tanah di tiga kelurahan. Kalau dulu tanah menjadi tumpuan kehidupan keluarga dengan mengolah- nya, kini tanah dengan mudah dijual-belikan di pasar tanah. Ini terutama dilakukan oleh makelar- makelar tanah dan orang-orang suruhan perusa- haan properti. Ketiga, bukan hanya perubahan ruang dan peningkatan jumlah jual beli lahan di tiga kelurahan, tetapi juga semakin suburnya konflik akibat rencana pembangunan Mammina- sata yang telah memicu perubahan makna tanah di tiga kelurahan.
Penelitian ini terutama bertumpu pada sikap kritis terhadap rencana-rencana pembangunan skala besar seperti Mamminasata. Bahwa banyak rencana pembangunan yang begitu baik di atas kertas tetapi dalam kenyataannya seringkali menyimpang dan keliru. Bisa jadi karena nalar program pembangunan tersebut yang memang keliru atau proses di dalamnya yang menyimpang. Penelitian ini telah memulai pengamatan seder-
28 Direktori putusan Mahkamah Agung Republik In- donesia  PUTUSAN  Nomor : 37/G.TUN/2011/ P.TUN.Mks
No Kelurahan Jumlah Kasus 1 Paccinongan 3 2 Samata 5 3 Romang Polong 12 Total 20
Muhammad Ridha: Pengadaan Tanah untuk Proyek Mamminasata .....: 504-521
hana atas rencana pembangunan Mamminasata yang prestisius itu dan menemukan sejumlah masalah yang diakibatkannya. Untuk penelitian lebih lanjut saya menyarankan agar ikut meme- riksa secara kritis program-program pem- bangunan lainnya dengan sikap kritis, terutama program pembangunan yang melibatkan peng- hidupan rakyat banyak. Hal ini berguna terutama untuk mendorong diskursus dan karya-karya riset ilmiah yang kontekstual, empiris, dan kritis demi mendorong pembangunan yang partisipatif, memberdayakan, dan menguatkan ( empowering ) kemampuan dan daya hidup rakyat.

## Daftar Pustaka
Alimuddin Rianse, (2004). Laporan Hasil Analisis Rencana tata ruang wilayah Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sunggu- minasa, Takalar)(Makassar, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan).
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa (2013),
Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013. Bernard Dorleans, (1994), “Meluasnya Spekulasi Tanah di Jabotabek”, Majalah kajian Sosial Ekonomi Prisma Nomor 2 Februari 1994. BPS dalam Gowa in Figure tahun 2012. Buku Panduan Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan di kawasan perkotaan Ma- mminasata yang disusun bekerjasama antara BKSPMM, dinas Tarkim Prov. Sul-sel melalui dukungan teknis dari dirjen penataan ruang kementerian pekerjaan umum dan JICA. Dian Yanuardi dan Muhammad Ridha (2010),
“Larasita dan Administrasi Pertanahan di Pacitan”, laporan Riset STPN dan Sayogyo Institute.
Gunawan Wiradi, (2009), Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria (Yogyakarta dan Bogor: STPN dan Sayogyo Institute).
Rimarti Anggun Widiatri, (2012), “Pembangunan Mamminasata dan Proses Eksklusi sistem Nafkah Masyarakat. Studi Kasus Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa”, (Skripsi) (Makas- sar; Jurusan Ilmu Pertanian UNHAS).
_____, (2014), “Pembangunan Megapolitan dan Pengaruhnya Terhadap Sosial, Ekonomi dan Ekologi pada Masyarakat Lokal”, (Bogor; Pro- gram Magister Jurusan Sosiologi Pedesaan IPB).
Sohra Andi Baso, Ambo Masse, Dkk., (2011), Siasat dari Halaman Belakang Makassar dalam Be- lajar Menggugat Negara, (Jakarta: Prakarsa). Sugiyono, (2007), Memahami Penelitian Kuali- tatif, (Bandung: Alfabeta). Realestat Indonesia edisi 6 2012. Realestat Indonesia edisi 8 2012. Realestat Indonesia edisi 11 2013.
Tribuntimur.online.com
Kompas edisi Rabu 17 September 2014 Majalah Property edisi Desember 2013 Laporan Penyuluhan Dinas Pertanian kecamatan
Somba Opu kelurahan Romang Polong tahun 2013.
Laporan Penyuluhan Dinas Pertanian kecamatan Somba Opu kelurahan Romang Polong tahun 2014.
Laporan Penyuluhan Dinas Pertanian kecamatan Somba Opu kelurahan Pacci’nongang tahun 2013.
Laporan penyuluhan dinas pertanian kecamatan somba opu kelurahan Samata tahun 2013.
Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2013 untuk kelurahan Romang Polong.