## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 03, Nomor 02, November 2021
76

## SINTESA PEMIKIRAN ULRICH BECK TENTANG RISIKO YANG ADA DI DUNIA DAN SAMANTHA BESSON TENTANG PERTENTANGAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM
Nur Hadiyati Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29442 hadiyati@uib.ac.id

## Abstract
The existence of law is a reflection of the condition of a society or community which then agrees to form a law as adegium ibi societa ubi ius is attached to our understanding. However, in fact the agreement behind the formation of the law is a minimum agreement based on the thought- thinking  of  tackling  the  risk  of  the  future,  this  then  becomes  interesting  to  discuss  further regarding the  minimum  agreement  based  on  reasonal  disagreement is a  thought  reviewed  by Samantha Besson and thoughts related to risk reviewed by Ulrich. Beck. In order to understand the nature of the formation of the law itself.
Keywords : Law; Formation; World Risk; Reasonal Disagreement

## Abstrak
Eksistensi  hukum  merupakan  refleksi  dari  kondisi  suatu  masyarakat  atau  komunitas  yang kemudian bersepakat untuk membentuk suatu hukum sebagaimana adegium ibi societa ubi ius melekat  pada  pemahaman  kita.  Namun  sejatinya  kesepakatan  yang  melatarbelakangi pembentukan  hukum  merupakan  kesepakatan  minimum  yang  berlandaskan  pada  pemikiran- pemikaran  menanggulangi  risiko  akan  masa  depan,  hal  ini  kemudian  menjadi  menarik  untuk dibahas  lebih  lanjut  mengenai  kesepakatan  minimum  adalah  sebagai  suatu  pemikiran  yang diulas  oleh  Samantha  Besson  dan  pemikiran  terkait  risiko  diulas  oleh  Ulrich  Beck.  Guna memahami hakikat pembentukan hukum itu sendiri.
Kata Kunci : Hukum; Pembentukan; Risiko Dunia; Pertentangan yang Wajar

## A. Pendahuluan
Pembentukan  hukum  ( rechtsvorming )  dalam  sistem  hukum  pada  hakikatnya  ditentukan oleh  konsep  hukum  atau  bagaimana  pola  pikir  yang  berkembang  dalam  memandang  hukum yang  dianut  oleh  masyarakat  dan  pembentuknya.  Karena  orang-orang  akan  selalu  berubah sesuai  dengan  kondisi. Maka kemudian  perlu memahami keadaan  atau kondisi  yang  memiliki keterkaitan  dalam  pembentukan  hukum  untuk  dapat mengarahkan  hingga  prosesnya  menjadi sebagaimana yang diinginkan.
Hukum  dibentuk  dari  proses  pembahasan  panjang  melalui  mekanisme  politik,  sehingga didalam proses tersebut perlu dipahami apa yang perlu dan tidak diperlukan dalam keberaadan
pembentukan  hukum.  Kedua  hal  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini  dan  penting  dalam pembentukan hukum merupakan pertentangan dan pemahaman akan risiko.
Pertentangan  adalah  perihal  bertentangan;  perlawanan;  perselisihan;  pertikaian 1 . Pertentangan  merupakan  proses  interaksi  sosial  baik  antara  individu  maupun  individu  dan kelompok  dengan  maksud  dan  tujuan  memperoleh  sesuatu  yang  diinginkan  melalu  cara enekan,  menghancurkan,  atau  mengalahkan  pihak  lawan.  Sebab  musabab  atau  akar pertentangan antara lain sebagai berikut 2 : 1) perbedaan antara individu-individu; 2) perbedaan kebudayaan; 3) perbedaan kepentingan; 5) perubahan sosial.
Sedangkan  Risiko  adalah  akibat  yang  kurang  menyenangkan  (merugikan, membahayakan)  dari  suatu  perbuatan  atau  tindakan 3 .  Risiko  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  kehidupan,  Menurut  Darmawi,  risiko  dihubungkan  dengan  kemungkinan terjadinya  akibat  buruk  (kerugian)  yang  tidak  diinginkan,  atau  tidak  terduga.  Dengan  kata  lain “kemungkinan”  itu  sudah  menunjukkan  adanya  ketidakpastian.  Ketidakpastian  itu  merupakan kondisi  yang  menyebabkan  tumbuhnya  risiko.  Kondisi  yang  tidak  pasti  itu  timbul  karena berbagai  sebab,  yaitu:  a)  jarak  waktu  dimulai  perencanaan  atas  kegiatan  sampai  kegiatan  itu berakhir.  Makin  panjang  jarak  waktu  makin  besar  ketidakpastiannya,  b)  keterbatasan tersedianya  informasi  yang  diperlukan,  c)  keterbatasan  pengetahuan  atau  keterampilan/teknik pengambilan keputusan, dan sebagainya 4
Memahami  eksistensi  pertentangan  dalam  hukum  melalui  artikel  ini  akan  mengulas pemikiran  Samantha Besson. Samantha  adalah Profesor di  Collège  de  France,  Pemikirannya tentang  pertentangan  dituangkan  dalam  buku  monograf  terbitan  Hart  Publisher  dengan  judul The  Morality  of  Conflict:  Reasonable  Disagreement  and  Law .  Sedangkan  berkenaan  dengan risiko  dipaparkan  oleh  Ulrich  Beck  yang  merupakan  sosiolog  Jerman  pengemuka  istilah masyarakat  risiko.  Beck  pernah  menjadi  dosen  sosiologi  Universitas  Ludwig-Maximilians Munich  sampai  2009,  kemudian  pindah  ke  Universitas  Munich  dan  London  School  of Economics.
Artikel  ini  hendak  menguraikan  mengenai  pemikiran  Samantha  Besson  tentang Pertentangan  Hukum  dan  Ulrich  Beck  tentang  Risiko,  dan  bagaimana  Teori  Hukum  Progresif sebagai representatif dari pemikiran Samatha Besson dan Ulrich Beck di Indonesia.
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/
2 Soerjono Soekanto, 1982, Sosiologi Suatu Penganter , Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm 91-92.
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit
4 Herman Darmawi, 2006, Manajemen Risiko, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 21

## B. Pembahasan
Samantha  Besson  dalam  bukunya  “ The  Morality  of  Conflict  Reasonable  Disagreement and  The  Law ”  memberikan  pemahaman  berkenaan  dengan  pertentangan  wajar  tentang keadilan merupakan jalan baru untuk memahami hukum 5 . Hubungan hukum dan pertentangan tidak  dapat  dikurangi  untuk  memperlihatkan  keadaan  alamiah  dan  lanjutan  dan  pentingnya pertentangan  serta  kemunculan  prinsip rule  of  the  law yang  terlihat  secara  prosedural, kelembagaan,  kontent  sebagai  hasil  yang  sempurna  dimana  hukum  memiliki  peran  untuk menyelesaikan pertentangan dan pertentangan juga memiliki tempat dalam proses pembuatan hukum.
Besson  menjabarkan  keterkaitan  antara  hukum  dengan  pertentangan  dan  keuntungan yang  dapat  diperoleh  sebagaimana  menurut  Arendt  bahwa  pertentangan  adalah  elemen penting dalam kehidupan manusia. Keseimbangan antara pertentangan dan hukum diperlukan, menurut  Dworkin  tidak  ada  pertentangan  mengakibatkan  hukum  stagnan,  ada  pertentangan mengakibatkan  penemuan  hukum 6 .  Pertentangan  memerlukan  pengawalan  untuk  menjaga produkfitiasnya mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan. Maka kemudian dengan segala pemahaman  yang  ada  berkenaan  dengan  pertentangan  maka  diperlukan  langkah  lebih  jauh menimbang  adanya  globalisasi  yang  menimbulkan  banyak  sekali  perubahan  termasuk berkaitan  dengan  tatanan  hukum,  bahwa  menurut  Hume    hubungan  akan  pertentangaan  dan keinginan untuk bersatu (konvergen) semakin meningkat seperti yang terjadi pada masyarakat barat  dengan  tiga  isu  utama  yang  dipaparkan  Besson  yakni  berkenaan  dengan  kedaulatan, koherensi, dan kewarganegaraan.
Kondisi  global  ini  yang  kemudian  dipaparkan  secara  cukup  baik  oleh  seorang  pakar sosiolog  yaitu  Ulrich  Beck  dalam  karyanya  yang  berjudul  World  at  Risk  dengan  maksud  dari penulisan  mengambarkan  bahwa  dunia  memiliki  bahaya  tersendiri  yang  dapat  dicegah  atau tanggulang atau dengan pembentukan hukum baru, sebagai contoh dari beberapa kasus yang dipaparkan  Beck  adalah  berkenaan  dengan  sebuah  upaya  terorisme  dengan  zat  peledak cair/liqiud  dipesawat  Heathrow  menuju  United  States  pada  2006  yang  berhasil  digagalkan,  3 bulan  setelah  kejadian  Uni-Eropa  membuat  peraturan  pencegahan  kejadian  serupa  dengan mengatur  berkenaan  dengan  pembawaan  zat  cair/liqiud  dipesawat.  Namun,  jika  telusur mendalam bahwa keputusan berkenaan risiko bukan hanya sekadar pilihan berisiko dan tidak berisiko, melainkan pilihan diantara hal-hal yang tidak berisiko, dan tidak jarang memilih risiko dengan perhatian kualitatif beda dimensi.
5 Samantha  Besson,  2005, The  Morality  of  Conflict  :  Reasonable  Disagreement  and  The  Law, Hart Publishing, hlm 532
6 Ibid
Demikianlah  hidup  berjalan  diantara  ancaman  dan  rasa  ketidamanan,  hal  ini  yang melahirkan pengistilah risiko ( semantic risk ) yang harus dipahami secara terpisah karena terjadi bukan secara alamiah. Istilah risiko (s emantic risk ) merujuk pada pemetaan dari ancaman masa depan  yang  kerapkali  menghasilkan  kesuksesan  dalam  membentuk  peradaban-post  utopia 7 . Risiko  selalu  bergantung  pada  keputusan  yang  merupakan  transofrmasi  ketidakpastian  dan bahaya,  ancaman  tak  terhitung  pada  masyarakat  pre-industrial  (wabah,  kelaparan,  perang, tuhan, setan, dll) berubah menjadi risiko yang terhitung dalam perkembangan instrumen kontrol rasional  yang  merupakan  proses  modernisasi  diseluruh  ruang  kehidupan 8 .  Gagasan  risiko selalu memiliki makna negatif karena pemaknaannya terhadap kesempatan untuk menghindari hal  yang  tidak  diinginkan,  namun  pemaknaan  ini  dapat  juga  berubah  menjadi  positif  ketika merupakan sebuah instiatif untuk menghadapi permasalahan dimasa yang akan datang, orang yang  sukses  memahami  dan  mengambil  risiko  sangatlah  dikagumi 9 .  Pengkategorian  risiko tergantung perspektikf dan sangat luas diantara tahu dan ketidaktahuan, benar dan salah, baik dan  buruk,  maka  publik  memandang  perlu  untuk  mempelajari  dan  memahami  tentang  risiko dengan masyarakat yang bernegosiasi ulang didalamnya,
Berbicara berkenaan tentang masyarkat yang terdampak oleh risiko ( risk society ) adalah masyarakat  dimana  kita  hidup  dengan  meningkatnya  teknologi  dan  tidak  ada  satupun  yang memahami secara pasti atau mengartikan keanekaragaman kemunginkan yang terjadi dimasa depan. Asal dari masyarkat yang terdampak oleh risiko ( risk society ) dapat dilihat dapat dua hal yang fundamental yakni berakhirnya keadaan alamiah ( the end of nature ) dan berakhirnya hal tradisional  seperti  keyakinan  dst  ( the  end  of  tradition ) 10 .  Pemahaman  berkenaan  dengan  risk society  ini  kemudian  berkembang  secara  global  dan  tersistematis    ( world  risk  society ).  Beck berbicara risiko dan perkembangannya yang dapat disimak pada tabel 1. 11
7 Gagasan  utopia diperkenalkan oleh  Thomas  More  yakni sebuah  fiksi  berkenaan  kondisi  masyarakat yang  sempurna  dengan  prinsip  kepemilikan  bersama,  toleransi  beragama,  kesetaraan  gender, kesejahteraan  sosial,  dst,  berasal  dari  bahasa  yunani  “ou-topos”  atau  “eu-topos”  dengan  penafsiran tempat  yang  baik  atau  tiada  tempat  untuk  menunjukkan  bahwa  kondisi  masyarakat  yang  sempurna tersebut  tidak  ada  dalam  kondisi  saat  ini  melainkan  bayangan  masa  depan.    Sedangkan  yang dimaksud dengan post-utopia adalah keadaan setelah tercapainya utopia atau beberapa orang justru mengartikan sebagai kondisi pencarian utopia itu sendiri.
8 Darryl S.L Jarvis, 2016, Theorizing Risk: Ulrich Beck, Globalization and the Rise of the Risk Society , Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, hlm 16
9 Anthony Giddens, 1999, Risk and Responsibility, The Modern Law Review Vol 62 No.1 , hlm 3 10 Ibid
11 Darryl S.L Jarvis, Op.cit , hlm 20
80
Tabel 1.

## Perkembangan Risiko di Masyarakat
Pre-Modern Masyarakat Industri (Modernity) Masyarakat terdampak Risiko (Reflexive Modernity) Bentuk Risiko Keputusan Perhitungan Radikal Asal Risiko Bahaya alam  dan bencana  (gempa, longsor, banjir, penyakit,  cuaca ekstrim, dll) Bahaya  alam  asosiasi dengan  risiko  ditempat kerja seperti risiko pengoperasian  alat  atau teknologi Bencana buatan, risiko dihasilkan dari kondisi sosial, politik,  ekonomi,  organisasi berasal  dari  pengoprasian teknologi Risiko/Bahaya berfungsi  sebagai keputusan individu Tidak (tuhan, setan), Berdasarkan pengamatan bahwa bahaya merupakan kehendak alam yang  tidak  bisa dicegah Iya.  Risiko  adalah    dari kegiatan  industri  dan proses  didalamnya serta hasilnya (menyetir, terbang, kecelakaan kerja, kecelakaan mesin, makanan kadaluarsa) Keputusan adalah bagaimana mana mempergunakan  produk teknologi Tidak, secara kolektif mengambil keputusan berdasarkan adaptasi, perkembangan,  penerapan teknologi  terkait  individu  dan masyarakat. Berbasiskan pengetahuan tanpa bisa mengontrol risiko yang dapat ditimbulkan Lingkup kehancuran Orang, kota, negara, budaya Tergantung  pada  ruang, waktu,  batasan  sosial atau  perhitungan  politik yang ditannggulangi dengan  pengantian  rugi dan jaminan Tidak terbatas karena umumnya  risiko  tidak  dapat diantisipasi Perhitungan kehancuran Tidak pasti Dapat  dihitung,  dan  ada kepastian  hukum  serta pertanggungjawaban Sangat kecil, karena kehancuran  bersifat  tidak terbatas  sehingga  tidak  ada perhitungan Tidak ada kepastian hukum Pertangungjawab an Takdir, supranatural Aturan penugasan melalui  politik,  institusi, hukum Ya atau tidak, “Tidak bertanggungjawab secara teroganisir”  ketidakmapuan lembaga institusi politik untuk merespon  refleks  modern dari sebuah risiko
Demikian  bentuk  dari  risiko  yang  ingin  Beck  pahamkan  melalui  bukunya  dengan kemudian  diuji  terhadap  tiga  logika  dalam  risiko  yang  dibedakan  menjadi  konteks  ekonomi, lingkungan,  dan  risiko  secara  global.  Harapan  dari  pemahaman  ini  adalah  mampunya  untuk menghindari  dampak  kehancuran  yang  tidak  terbayangkan  dari  risiko  melalui  pengambilan keputusan-keputusan  dari  pilihan  –  pilihan  yang  ada.  Kondisi  masyarakat  terdampak  risiko
adalah  kondisi  masyarakat  saat  ini  menutur  Slavoj  Zizek 12 yang  berdasarkan  penghapusan otoritas dari atas ( the big other ). Namun terdapat permasalahan menurut Zizek ketika menganti otoritas  dengan  pilihan  atas  keputusan  dimana  teori  masyarakat  terdampak  risiko  dapat menimbulkan  paranoia  atau  narsisisme  sehingga  untuk  mengatasi  patalogi  ini  Zizek menawarkan  adanya  sebuah  tindakan  politik  atau  revolusi  dengan  melahirkan  tipe  baru  yang menjadi simbolik.
Semangat  pembaharuan  dengan  memperhatikan  keberadaan  pertentangan  sebagai pembentuk hukum sebagaimana dipaparkan Besson dan ditambah dengan pemahaman kondisi global  dengan  risiko  yang  dipaparkan  oleh  Beck  menjadikan  hukum  lebih  berfungsi  bukan hanya pada saat sekarang namun juga bersifat akan datang yakni probabilitas untuk menjawab kebutuhan  masyarakat  akan  keadilan.  Jerome  Frank  berkata  bahwa  tugas  dari  realis  hukum ( legal realist ) adalah untuk membuat hukum lebih responsif kepada kebutuhan sosial 13 . Konsep hukum  responsif  dibicarakan  oleh  Nonet  dan  Selznick  sebagai  tahap  dari  bagian  perubahan hukum  sebelumnya  yakni  hukum  reprepsif  dan  hukum  otonomi  atau  menurut  Weber  sebagai rasional  formal.  Nonet  dan  Selznick  mendeskripsikan  kemunculan  dari  hukum  responsif memiliki  kesamaan  dengan  ide  di  eropa  berkenaan  dengan  rematerialisasi  hukum  formal namun  dengan  model  yang  lebih  koheren  dan  sistematik 14 .  Hukum  responsif  memiliki  sifat untuk  mempertahankan  hal  yang  esensial  untuk  diintegrasikan  dengan  kondisi  baru  pada lingkungan dimana tekanan sosial menjadi sumber pemahaman untuk pembenaran hukum itu sendiri, terdapat ruang perdebatan, perubahan, dan penyesuaian didalamnya. Pemikiran hukum responsif  yang  diutarakan  oleh  Nonet  dan  Selznick  merupakan  bagian  dari  tradisi  pemikiran sociological jurisprudence yang dikemukan oleh Roscoe Pound dan didukung pendapaf secara filosofis oleh Dworkin dan John Dewey 15 .
Hukum  yang  responsif  dapat  dilihat  dari  adanya  pemikiran  hukum  progresif  yang  dalam literatur  pendidikan  hukum  di  Indonesia  dicetuskan  oleh  Sajipto  Raharjo.  Hukum  progresif merupakan  koreksi  terhadap  kelemahan  sistem  hukum  modern  sarat  dengan  birokrasi  serta ingin membebaskan  diri  dari  dominasi  suatu tipe  hukum liberal,  tujuannya  agar  para  penegak hukum tidak melihat suatu peraturan atas apa yang tertulis saja 16 .
12 Tony Myers, 2003, Slavoz Zizek , London, Routledge - Psychology Press, hlm  61
13 Philippe Nonet dan Philip Selznik, 1987, Law and Society in Transition Toward Responsive Law , New Brunswick: Transaction Publisher, hlm 117
14 Gunther  Teubner,  1983,  Substantive  and  Reflexive  in  Modern  Law, Law  &  Society  Review  Vol.17 No.2 , hlm 251
15 Malcom  M.Feeley,  Book  Review  –  Law,  Legitimacy  and  Symbols  :  An  Expanded  View  of  Law  and Society in Transition, Michigan Law Review Vol 77, 1979 , hlm 900
16 A.Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum bagi Penegak Hukum), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No 2 , Mei 2012, hlm 334
82
Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut 17 :  1)  Progresivisme  bertolak  dari  pandangan  bahwa  pada  dasarnya  manusia  adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral; 2) Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam  proses  menjadi.  Oleh  karena  itu  hukum  progresif  selalu  peka  terhadap  perubahan masyarakat di segala lapisan; 3) Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi  ini  menimbulkan  kondisi  sosial  yang  dekanden  dan  korup.  Hukum  progresif memberontak  terhadap  status  quo,  yang  berujung  pada  penafsiran  hukum  yang  progresif;  4) Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status a quo.
Paradigma  “hukum  untuk  manusia”  membuatnya  merasa  bebas  untuk  mencari  dan menemukan  format,  pikiran,  asa,  serta  aksi  yang  tepat  untuk  mewujudkannya  Untuk  menuju hukum  progresif  hukum  diprinsipkan  dalam  konsep  sebagai  berikut 18 .  Pertama,  asumsi  dasar hukum haruslah untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri hukum itu diadakan; kedua, hukum progresif tidak menerima  hukum  sebagai  institusi  yang  mutlak  serta final;  ketiga,  hukum tidak boleh  melepaskan  dirinya  dari  tujuan  sosial;  keempat,  hukum  mengabdi  kepada  manusia karenanya  tidak  boleh  mengabaikan  hati  nurani  manusia;  kelima,  hukum  harus  bermoral; keenam,  hukum  progresif  merupakan  koreksi  terhadap  kelemahan  sistem  hukum  modern; ketujuh,  hukum  harus  selalu  berada  dalam  proses  untuk  terus    menjadi;  kedelapan,  hukum progresif  menolak  tradisi analytical  jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan  berbagai  paham atau aliran yang tidak berkesesuaian dengan konsep keadilan; kesembilan, interpretasi hukum progresif dengan hati nurani, melihat hukum bukan hanya dalam dataran yang tertulis dari teks formalnya; kesepuluh hukum progresif menerima hukum bukan hanya pada internal hukum itu sendiri tetapi lebih luas.
Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan bagaimana Hukum Progresif dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia 19 . Namun setidaknya eksistensi hukum progresif menjadi jembatan dalam  kesenjangan  hukum (legal-gap) yang  terjadi  karena  kondisi  masyarakat  yang  dinamis sedangakan senantiasa berproses sedangkan kaidah kehidupan terpaku dalam Produk legislasi yang  diposisikan  sebagai  salah  satu  objek  paling  resprensentif  dari  hukum  hanya  mematri kondisi masyarakat pada suatu waktu tertentu saja. Kesenjangan hukum (legal-gap) merupakan
17 Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif : Terapi Paradigma bagi Lemahnya Hukum Indonesia , Yogyakarta : AntonyLib, hlm 60
18 A.Sukris, Op.cit , hlm  335-336
19 Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum Vol.1 No.2 , 2016, hlm 406
kemungkinan  dimana  produk  legislasi  sebagai  hukum  positif  ini  tidak  secara  tepat  mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret.
Teori  hukum  progresif  adalah  pandangan  yang  tepat  dalam  mengkaji  hukum,  hukum progresif  tidak  hanya  memandang  Hukum  dari  segi  positivisme  melainkan  juga  memandang hukum  sebagai  kenyataan  sosial,  Memandang  hukum  bukan  semata-mata  sebagai  Undang- Undang  Produk  Kekuasaan,  tetapi  produk  sosial,  memandang  hukum  tidak  berada  di  ruang hampa, tetapi dalam realitas kehidupan nyata, jika hukum normatif cenderung pada Quid Juris (Normatif,  Sollen),  tetapi  teori  hukum  progresif  Cenderung  Pada  Quid  Facti/Alamiah, (Empiris/Sein) 20 .  Dan  agar  hukum  progresif  dapat  berkembang  sebagaimana  mestinya  di Indonesia mencapai tujuannya secara maksimal dalam menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat sebagaimana termaktub dalam tujuan nasional, maka diperlukan kondisi yang akan mengantarkan atau memudahkan Hukum Progresif mencapai tujuan tersebut, yaitu 21 : 1) Tersedianya  hukum  substantive  yang  mengandung  asas  keadilan  dan  pro  kepada  rakyat;  2) Sistem Peradilan yang mendukung rakyat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hakiki di ruang pengadilan; 3) Para penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim dan advokat) yang memiliki “kemumpunian”  nalar  dan  hati  nurani,  intelektual  dan  moral.  Termasuk  di  sini  pemahaman hukum  dan  moral  dari  para  pencari  keadilan;  4)  Fasilitas  atau  “dapur”  yang  memadai  dan kompeten untuk menciptakan para penegak hukum yang memiliki kemampuan intelektual dan sekaligus moral untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada pencari keadilan
Pertentangan  berbicara  tentang  pengetahuan  sedangkan  Risiko  adalah  narasi  ironi berhubungan  dengan  satir  yang  tidak  disengaja,  rasa  optimis  sia-sia,  hal-hal  yang  dihasilkan oleh  institusi  dimasyarakat  modern  untuk  mengantisipasi  apa  yang  tidak  dapat  diantisipiasi sebagaimana bingkai adegium socrates “aku tahu bahwa  aku tidak  tahu apapun” 22 . Diluasnya fakta  yang  membentang  kita  terus  berupaya  memahami  pemikiran  dan  penyikapan  dari pemikiran  dengan  filsafat,  “ secundum  nominis  etymologiam  philosophia  idem  est  atque  amor seu  studium  saplentiae” .  Menurut  etimologi  perkataannya  maka  filsafat  adalah  sama  dengan cinta atau mintat pada kebijaksanaan.

## C. Simpulan
Pembentukan  hukum  ( rechtsvorming )  dalam  sistem  hukum  pada  hakikatnya  ditentukan oleh  konsep  hukum  atau  bagaimana  pola  pikir  yang  berkembang  dalam  prosesnya.  Dua  hal
20 Satria  Sukananda,  Pendekatan  Teori  Hukum  Progresif  dalam  Menjawab  Permasalahan  Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.1 No.2, 2018, hlm 139
21 Deni Nuryadi, Op.Cit, hlm 407 22 Ulrich Beck, Living in The World Risk Society, Economy and Society Vol. 35 No. 3 , 2006, hlm 329
84
yang  perlu  dipahami  dalam  pembentukan  hukum  adalah  berkaitan  dengan  pertentangan  dan risiko.
Samantha  Besson  dalam  bukunya  “ The  Morality  of  Conflict  Reasonable  Disagreement and  The  Law ”  memberikan  pemahaman  berkenaan  dengan  pertentangan  wajar  tentang keadilan merupakan jalan baru untuk memahami hukum. Sedangkan Ulrich Beck memaparkan risiko  sebagai  dalam karyanya  yang  berjudul World  at  Risk  dengan maksud  meliharkan  risiko sebagai bahaya yang melekat dengan dunia yang dapat dicegah atau tanggulang atau dengan pembentukan hukum baru.
Pemahaman  akan  bagaimana  mengakomodir  pertentangan  dan  risiko  ini  dalam  kajian literatur  dikenal  dengan  Hukum  Progresif  yang  diutarakan  oleh  Sajipto  Raharjo.  Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern sarat dengan birokrasi serta  ingin  membebaskan  diri  dari  dominasi  suatu  tipe  hukum  liberal,  tujuannya  agar  para penegak  hukum  tidak  melihat  suatu  peraturan  atas  apa  yang  tertulis  saja.  Satjipto  Rahardjo tidak  menjelaskan  bagaimana  Hukum  Progresif  dapat  diterapkan  dalam  sistem  hukum  di Indonesia.  Namun  setidaknya  eksistensi hukum  progresif  diharapkan  dapat  menjadi jembatan dalam kesenjangan hukum (legal-gap) yang terjadi karena kondisi masyarakat yang dinamis

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Besson,  Samantha.  2005.  The  Morality  of  Conflict  :  Reasonable  Disagreement  and  The  Law.
Oxford: Hart Publishing
Darmawi, Herman. 2006. Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara
Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Kusuma,  Mahmud.  2009.  Menyelami  Semangat  Hukum  Progresif  :  Terapi  Paradigma  bagi Lemahnya Hukum Indonesia. Yogyakarta : AntonyLib,
Myers, Tony. 2003. Slavoz Zizek. London: Routledge - Psychology Press
Nonet,  Philippe  dan  Selznik,  Philip.  1987.  Law  and  Society  in  Transition  Toward  Responsive Law. New Brunswick: Transaction Publisher
S.L  Jarvis,  Darryl.  2016.  Theorizing  Risk:  Ulrich  Beck,  Globalization  and  the  Rise  of  the  Risk Society.  Singapore  :  Lee  Kuan  Yew  School  of  Public  Policy  National  University  of Singapore
Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo

## Jurnal:
Beck, Ulrich Living in The World Risk Society, Economy and Society Vol. 35 No. 3, 2006 Giddens, Anthony. 1999. Risk and Responsibility, The Modern Law Review Vol 62 No.1
M.Feeley, Malcom. Book Review – Law, Legitimacy and Symbols : An Expanded View of Law and Society in Transition. Michigan Law Review Vol 77, 1979
Nuryadi,  Deni.  Teori  Hukum  Progresif  dan  Penerapannya  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum Vol.1 No.2 , 2016
Sarmadi,  A.Sukris.  Membebaskan  Positivisme  Hukum  ke  Ranah  Hukum  Progresif  (Studi Pembacaan  Teks  Hukum bagi  Penegak  Hukum).  Jurnal  Dinamika  Hukum Vol.  12  No 2, Mei 2012
Sukananda,  Satria.  Pendekatan  Teori  Hukum  Progresif  dalam  Menjawab  Permasalahan Kesejangan  Hukum  (Legal  Gaps)  Di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Vol.1 No.2, 2018
Surtz,  Edward L.  Interpretation of Utopia, The Catholic Historical Review,  Vol. 38, No. 2 (Jul.,
1952
Teubner,  Gunther.  1983.  Substantive  and  Reflexive  in  Modern  Law,  Law  &  Society  Review Vol.17 No.2
Ulrich  Beck,  Critical  Theory  of  World  Risk  Society:  A  Cosmopolitan  Vision,Constellations Volume 16, No 1, 2009.