## J-MAS
Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP,

## Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi)
Etik Winarni 1 , Endah Tri Kurniasih 2 , Ahmad Soleh 3
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Jambi Correspondence Autor email: mas.soleh@yahoo.com
Abstract.  The  main  content  in  quality  development  is  the  implementation  of  good  governance.  A  reflection  of  good  government implementation can be measured from the level of Public Accountability and Its Financial Statements, because both are indicators to see if a region has run good governance or not. In its context as an organization engaged in public service services, the government in its management must conduct transparency and public accountability. Public accountability in accordance with the characteristics of good governance with respect to (1) participation; (2) rule of low; (3) transparency; (4) responsiveness; (5) consensus orietation; (6) equity; (7) effectiveness and efficiency; and (8) strategy vision (Mardiasmo, 2006). This research aims to analyze the impact of good governance,  Human  Resources  Competency  (HR),  Implementation  of  Government  Accounting  Standards  (GAS),  Implementation  of Government  Internal  Control  System  (GICS)  and  Utilization  of  Regional  Financial  Management  Information  System  (FMIS)  on Public Accountability and Quality of Financial  Report. The study used primary data  and secondary data. Primary data  is obtained from  questionnaires  distributed  directly  to  respondents  using  Purposive  Sampling  techniques.  The  population  in  this  study  was  the Regional  Device  Task  Force  (RDTF)/Regional  Device  Organization  (RDO)  in  jambi  city  government,  with  37  RDTF/RDO  and  70 respondents.  While  the  analysis  tools  used  in  the  study  are  approaching  the  Partial  Least  Squares  (PLS)  method  by  negating  the assumptions of OLS  (Ordinary Least  Squares)  regression. The results  showed that the implementation of good governance, Human Resources Competency (HRC), Application of Government Accounting Standards (GAS) had a positive effect  on the quality of Jambi city government financial report. While the implementation of the Government Internal Control System (GICS) and the Utilization of Regional  Financial  Management  Information  System  (RFMIS)  partially  did  not  have  a  positive  effect  on  the  quality  of  jambi  city government  financial  report.  Furthermore,  the  implementation  of  good  governance,  the  Implementation  of  Government  Accounting Standards (GAS), the Implementation of Government Internal Control System (GICS) have a positive and significant effect on Public Accountability. While the utilization of regional financial management information system (RFMIS) has not had a positive effect on public accountability.

## Keywords: Public Accountability, Financial Report

## Pendahuluan
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  merupakan  syarat  utama  untuk  mewujudkan pembangunan  yang  berkualitas.  Oleh  sebab  itu  sebagai  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  jasa  pelayanan  publik, pemerintahan  dalam  pengelolaannya  harus  melakukan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik. Akuntabilitas  dan  laporan keuangan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  perwujudan  perubahan  informasi  untuk  akuntansi  maupun administrasi  publik  bagi  keterbukaan  manajemen  pengelolaan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  dalam pelaksanaannya keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu sama lainnya. Laporan keuangan sendiri merupakan suatu cerminan  untuk  dapat  mengetahui  apakah  suatu  pemerintahan  telah  berjalan  dengan  baik  atau  tidak.  Berdasarkan peraturan  pemerintah  No.8  Tahun  2006,  laporan  keuangan  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan negara/daerah selama suatu periode.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  setiap  penyajian  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  masih  sering terdapat  temuan  tentang  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) yang keduanya menjadi indikator penilaian opini dan kualitas LKPD. Disamping faktor lainnya seperti Kualitas  SDM,  dan  pemanfaatan  teknologi  serta  penerapan  sistim  pengelolaan.  Berikut  hasil  Laporan  Keuangan pemerintah Kota Jambi berdasarkan Opini dari BPK.
Etik Winarni  et al,  Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi  SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP  dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi)
Tabel 1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi 2012-2015 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Opini atas Laporan Keuangan 2012 2013 2014 2015 1. Kerinci WDP WDP WTP WTP 2. Merangin WDP WDP WDP WDP 3. Sarolangun WDP WDP WDP WDP 4. Batang Hari WTP WTP WDP WTP 5. Muaro Jambi WTP WTP WDP WDP 6. Tanjab Timur WTP WTP WDP WDP 7. Tanjab Barat WDP WDP WDP TMP 8. Tebo WDP WDP WDP WTP 9. Bungo WDP WDP WDP WDP 10. Kota Jambi WDP WDP WDP TMP 11. Kota Sungai Penuh WTP WDP WTP WTP
Sumber: Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jambi, 2016
Bagi  pemerintah  daerah  menjadi  satu  keharusan  untuk  menyusun  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  yang  dapat  menggali  permasalahan  yang  menjadi  penyebab rendahnya  kualitas  laporan  keuangan  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  untuk  perbaikan  kualitas  akuntabilitas  publik  dan laporan keuangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengaruh penerapan good governance, Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Jambi.

## Tinjauan Pustaka Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan  pertanggung  jawaban, menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut (Mardiasmo,  2006).  Sedangkan  menurut  PP  No. 71  Tahun  2010  tentang  SAP  Akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

## Kualitas Laporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menyatakan  bahwa  laporan keuangan  merupakan  laporan  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas  pelaporan.  Jadi  kualitas  lapora  keuangan  merupakan  baik  atau  tidaknya  entitas  pelaporan  sebagai  bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode . Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk  melaporkan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  serta  hasil  yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Halim, 2012)

## Good Governance
Good  Governance diartikan  sebagai  pemerintahan  yang  baik  dengan  menyelenggarakan  manajemen pembangunan yang bertanggung Jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana Investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Sumodiningrat  (1999),  menyatakan  good  governance  adalah  upaya  pemerintahan  yang  amanah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

## Sistem Pengendalian Internal
Menurut  PP  No.  60  Tahun  2008  Sistem  pengendalian  Internal  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundangundangan.  Sementara  menurut  Permendagri  No.4  Tahun  2008
Etik Winarni  et al,  Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi  SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP  dan Pemanfaatan

## SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi)
adalah  suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai dalam  penciptaan  efektivitas,  efisiensi,  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  keandalan penyajian keuangan daerah.

## Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM)
Kompetensi  merupakan  karakteristik  individu  yang  mendasari  kinerja  atau  perilaku  ditempat  kerja,  yang dipengaruhi  oleh  pengetahuan,  kemampuan  dan  sikap,  gaya  kerja,  kepribadian,  nilai  sikap,  kepercayaan  dan  gaya kepemimpinan. Sementara menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 “Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Menurut  Halim  (2012)  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  yang  disebutnya  sebagai  Sistem  Akuntansi Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  berdasarkan  Permendagri  13  Tahun  2006 meliputi  serangkaian  prosedur    mulai  dari proses  pengumpulan  data,  pencatatan,  penggolongan  dan    peringkasan  atas  transaksi  dan  kejadian  keuangan  serta pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggung  jawaban  APBD  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  maupun menggunakan aplikasi komputer. SAP ditetapkan dalam  entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

## Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan  perundang  undangan  (PP  No.60  Tahun  2008  tentang  SPIP).  Sistem  pengendalian  Internal  adalah  suatu  proses yang  dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  dalam  penciptaan efektivitas,  efisiensi,  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  keandalan  penyajian  keuangan daerah (Permendagri No.4 Tahun 2008 tentang pelaksanaan laporan keuangan daerah).

## Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  Aplikasi  Terpadu  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  efektifitas  implementasi  dari  berbagai  regulai  bidang  pengelolaan  keuangan daerah  yang  berdasarkan  pada  asas  efesiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan,  akuntabel  dan  auditabel.  Dalam  rangka penguatan  persamaan  persepsi  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  penginterpretasian  dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

## Metode
Data  primer  diperoleh  dari    kuisioner  atau  wawancara  secara  langsung  kepada  responden  menggunakan  skala likert  pada  37  SKPD/OPD  Kota  Jambi.  Skala  likert  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014). Analisa dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Partial Least Squares (PLS) yang merupakan model persamaan struktural yang berbasis komponen atau varian (variance). Adapun langkah-langkah analisis data PLS adalah:
1) Merancang  Model  Pengukuran  ( outer  model ),  tahap  ini  digunakan  untuk  mengetahui  validitas  dan  reliabilitas  yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya.  Indikator dalam penelitian ini  adalah  reflektif karena indikator variabel  laten  mempengaruhi  indikatornya,  sehingga  digunakan  tiga  tahap  pengukuran  menurut  Latan  dan  Ghozali (2015)
a. Disciminant  validity, evaluasi  dilakukan  dengan  melihat square  root  of  average  variance  (AVE). Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk. Jika kolerasi konstruk dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik  daripada  konstruk  lainnya.  Jika  nilai  √ 𝐴𝑉𝐸 lebih  tinggi  daripada  nilai  kolerasi  di  antara  konstruk,  maka discriminant  validity yang  baik  tercapai.  Menurut  Latan  dan  Ghozali  (2015),  sangat  direkomendasikan  apabila AVE lebih besar dari 0,5.
b. Composite  reliability, apabila  nilai composite  reliability pc>0.6,maka  dapat  dikatakan  bahwa  nilai  kosntruk memiliki reliabilitas tinggi atau reliabel.
Etik Winarni  et al,  Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi  SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP  dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi)
c. Croanbach Alpha, Cronbach alpha dikatakan baik apabila α > 0.6
2) Merancang  Model  struktural,  model  struktural  dievaluasi  dengan  menggunakan R-square  (R²) untuk  konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. R² dapat digunakan untuk
3) Konstruksi diagram jalur
4) Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan
Dalam  tahap  ini  dibuat  persamaan  untuk inner  model dan outer  model . Inner  model menentukan  spesifikasi hubungan antara konstruk laten satu dengan konstruk laten lainnya. Persamaan inner model adalah sebagai berikut. η j =  Σ i γ jb ξ b + ς j Dimana : γ jb = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen; ς j = variabel inner residual .
Selanjutnya  evaluasi  outer  model  digunakan  untuk  menspesifikasi  hubungan  antara  variabel  laten  dengan indikatornya. Model persamaan dalam outer model reflective yaitu: x =   λxξ + δ y =   λyη + ε
Dimana: x dan y = indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan endogen (η); λx dan λy = matriks koefisien; δ dan ε = matriks auter model residu
5) Uji hipotesis ( resampling bootrstroping )
Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan  adalah  95  persen,  sehingga  tingkat  presisi  atau  batas  ketidakakuratan  ( 𝛼 ) sebesar 5 persen, dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.96 (Latan dan Ghozali 2015)
Pada penelitian ini variabel yang dianalisa yaitu penerapan Good governance , Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD),  dan  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintahan  (SPIP)  sebagai  variabel  independent.  Sedangkan variabel dependent terdiri dari variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Akuntabilitas Publik (AP).  Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi selanjutnya dimensi dijabarkan menjadi indikator-indikator yang  dapat  diukur  untuk  dijadikan  titik  tolak  untuk  membuat  pernyataan  atau  pertanyaan  yang  perlu  dijawab  oleh responden.  Jawaban  setiap  instrumen  yang  menggunakan  skala  likert  mempunyai  lima  alternatif  jawaban  pernyataan positif masing-masing diberi skor, yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Netral (N) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

## Hasil
Kuesioner  yang  kembali  adalah  sebanyak  73  kuesioner  dari  74  kuesioner  yang  disebarkan,  1  kuesioner  tidak kembali karena hilang. Dari kuesioner yang kembali, sebanyak 3 kuesioner yang tidak dapat digunakan karena kuesioner diisi oleh satu orang. Kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut berjumlah 70 kuesioner, sehingga tingkat usable respon rate penelitian ini adalah sebesar 95,89 persen. Dari 70 responden sebagian besar responden adalah wanita yaitu sebanyak 44 responden  atau  62,86  persen  dan  sebanyak  26  responden  atau  sebesar  37,14  persen  adalah    pria.  Dari  70  responden, sebanyak  7  responden  atau  sebesar  10  persen  adalah  Sarjana  S2,  51  responden  atau  73  persen  adalah  Sarjana  S1,  5 responden  atau  7  persen  adalah  Diploma  (D3)  dan  7  responden  atau  10  persen  adalah  lulusan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA). Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat pada Tabel 1, didapatkan hasil bahwa nilai AVE untuk semua konstruk >0,50.  Hal  ini  berarti  syarat  validitas  konvergen  dapat  terpenuhi.  Selanjutnya  diperoleh  hasil  bahwa  nilai composite reliability untuk  semua konstruk  adalah>0,70. Hal ini berarti semua indikator  konstruk adalah reliable atau dengan  kata lain  memenuhi  uji  reliabilitas.  Nilai Cronbach  alpha yang  dihasilkan  semua  konstruk  sangat  baik  yaitu  sebesar  >0,7, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  indikator  konstruk  reflektif  adalah reliable atau  memenuhi  uji  reliabilitas. Namun demikian menurut  Latan dan Ghozali (2015),  dibandingkan menggunakan Cronbach alpha yang dihasilkan oleh PLS, disarankan untuk lebih menggunakan acuan pada composite reliability atau Dillion-Goldstein’s .
Tabel 2.

## Rangkuman Hasil Olahan SmartPLS
Variabel AVE Composite Realibility Croanbachs Alpha R 2 Penerapan Good governance 0.631 0.820 0.713 Kompetensi Sumber Daya Manusia 0.609 0.822 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 0.904 0.966 0.947
Etik Winarni  et al,  Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi  SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP  dan Pemanfaatan

## SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi)
Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0.775 0.912 0.854 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 0.584 0.873 0.814 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0.609 0.861 0.785 0.690 Akuntabilitas Publik 0.666 0.888 0.834 0.728

## Sumber: data olahan
Tabel 1 dapat dilihat juga bahwa nilai R 2 untuk variabel Kualitas LKPD menunjukkan  hasil 0.690, yang berarti bahwa  dukungan  penerapan  Good  governance,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan  Sistem  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian  Internal Pemerintah  mempengaruhi  kualitas  LKPD  sebesar  69  persen.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  bahwa  31  persen  faktor atau  variabel  lain  diluar  model  yang  mendukung  kualitas  LKPD  pada  SKPD  yang  ada  di  Pemerintah  Kota  Jambi. sedangkan R 2 untuk variabel Akuntabilitas publik sebesar 0.728, yang menunjukkan bahwa penerapan Good governance, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  mempengaruhi  Akuntabilitas publik  sebesar  72.8  persen,  sehingga  masih  ada  27.2  persen  variabel  atau  faktor  lain  diluar  model  yang  mempengaruhi Akuntabilitas publik.
Tabel 3 Koefisien Jalur Variabel Original Sample Sample Mean Standard Deviation T-Stat ρ value Penerapan GG → kualitas LKPD 0.386 0.342 0.178 2.167 0.031 Penerapan GG → AP 0.348 0.364 0.159 2.186 0.029 Kompetensi SDM → kualitas LKPD 0.410 0.434 0.120 3.402 0.001 Penerapan SAP → kualitas LKPD 0.346 0.343 0.089 3.888 0.000 penerapan SAP → AP 0.455 0.441 0.090 5.076 0.000 Pemanfaatan SIPKD → kualitas LKPD -0.051 -0.038 0.117 0.436 0.663 penerapan SIPKD → AP -0.085 -0.085 0.112 0.759 0.448 Penerapan SPIP → kualitas LKPD -0.065 -0.038 0.184 0.352 0.725 penerapan SPIP → AP 0.358 0.349 0.132 2.707 0.007 Sumber: data diolah
Berdasarkan path coefficients di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh  Penerapan  good  governance,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP),  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  dan  Penerapan  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi
a) Pengaruh  Penerapan  Good  governance  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah; Nilai t- statistics dari pengaruh penerapan good governance berpengaruh positif  terhadap kualitas LKPD adalah sebesar 2.167 >1.96 dengan nilai koefisien penerapan good governance sebesar  0.386, hal tersebut berarti bahwa tingkat penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD sebesar 38.6 persen.
b) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Nilai t-statistics dari  pengaruh  kompetensi  SDM  berpengaruh  positif    terhadap  kualitas  LKPD  adalah  sebesar 3.402>1.96  dengan  nilai  koefisien  kompetensi  SDM  sebesar  0.410,  hal  tersebut  berarti  bahwa  tingkat kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD sebesar 41 persen.
c) Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah; Nilai t-statistics dari  pengaruh  penerapan  SAP  berpengaruh  positif    terhadap  kualitas  LKPD  adalah sebesar 3.888>1.96 dengan nilai koefisiennya sebesar 0.346, hal tersebut berarti bahwa tingkat  penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD sebesar 34.6 persen.
d) Pengaruh  pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangna  Daerah  (SIPKD)  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah; Nilai t-statistics dari  pengaruh  penerapan  SIPKD  tidak  berpengaruh    terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi adalah sebesar 0.436 < 1.96 dengan nilai koefisiennya -0.051,  hal  tersebut  berarti  bahwa  tingkat  pemanfaatan  SIPKD  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Jambi  sebesar  5.1  persen.  Dengan  demikian  berarti  hipotesis  pertama  tidak didukung oleh temuan hasil penelitian.
Etik Winarni  et al,  Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi  SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP  dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi)
e) Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah; Nilai t-statistics dari pengaruh penerapan SPIP tidak berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Jambi  adalah  sebesar  0.352  <  1.96  dengan  nilai  koefisiennya  -0.065,  hal tersebut  berarti  bahwa  tingkat  pemanfaatan  SIPKD  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah Kota Jambi sebesar 6.5 persen.
2. Pengaruh  Penerapan  good  governance,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  dan  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) terhadap Akuntabilitas Publik
a) Pengaruh Penerapan Good governance terhadap Akuntablitas publik
Nilai t-statistics dari  pengaruh  penerapan  good  governance  berpengaruh  positif    terhadap  akuntabilitas  publik adalah sebesar 2.186 > 1.96 dengan nilai koefisiennya 0.348, hal tersebut berarti bahwa tingkat penerapan good governance  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  publik  sebesar  34.8  persen.  Dengan  demikian  berarti hipotesis pertama didukung oleh  temuan  hasil penelitian. Hasil penelitian ini  sejalan dengan Prima (2012) dan Azlina  (2014),  menunjukkan  bahwa  variabel  good  governance  dan  pengendalian  intern  berpengaruh  secara signifikan terhadap kinerja organisasi.
b) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas publik Nilai t-statistics dari pengaruh penerapan SAP berpengaruh positif  terhadap akuntabilitas publik adalah sebesar 5.076  >  1.96  dengan  nilai  koefisiennya  0.455,  hal  tersebut  berarti  bahwa  tingkat  penerapan  SAP  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik  sebesar  45.5 persen. Dengan demikian berarti hipotesis pertama didukung oleh  temuan  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Zeyn  (2011)  yang  menyimpulkan  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  dengan  komitmen  yang  tinggi  berpengaruh  pada  akuntabilitas keuangan.  Sedangkan  yang  tidak  sejalan  dengan  penelitian  ini  adalah  Anjarwati  (2012  yang  menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
c) Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap akuntabilitas publik Nilai t-statistics dari  pengaruh  penerapan  SIPKD  tidak  berpengaruh    terhadap  akuntabilitas  publik  adalah sebesar  0.759  <  1.96  dengan  nilai  koefisiennya  -0.085,  hal  tersebut  berarti  bahwa  tingkat  pemanfaatan  SIPKD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik sebesar 8.5 persen. Dengan demikian berarti hipotesis pertama tidak didukung oleh temuan hasil penelitian. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliani  dan  Barkah  (2014)  yang  menunjukkan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
d) pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas publik Nilai t-statistics dari pengaruh penerapan SPIP berpengaruh positif  terhadap akuntabilitas publik adalah sebesar 2.707  >  1.96 dengan  nilai  koefisiennya  0.358,  hal  tersebut  berarti  bahwa  tingkat  penerapan  SPIP  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik  sebesar  35.8 persen. Dengan demikian berarti hipotesis pertama didukung oleh  temuan  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Ichlas  dkk  (2014)  yang  menunjukkan  bahwa sistem  pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan.  Yuda  (2012) menghasilkan  simpulan  bahwa  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  organisasi. Sedangkan  Azlina  (2012)  membuktikan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  instansi  pemerintah  daerah.  Semakin  baik  dan  efektif  pengendalian  intern  yang  dilaksanakan,  maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  publik  dan  kualitas  laporan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan  good  governance,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Sementara Penerapan Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  dan  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (SIPKD)  secara  parsial  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Jambi.
2. Penerapan  good  governance,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  Penerapan  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik. Sementara Pemanfaatan Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  secara  parsial  tidak  berpengaruh  positif  terhadap Akuntabilitas Publik.
Etik Winarni  et al,  Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi  SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP  dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi)
3.  Besarnya  pengaruh  penerapan  good  governance,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  standar  akuntansi pemerintah,  pemanfaatan  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sistem  pengendalian  internal pemerintahan  dapat  menjelaskan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  sebesar  0,690  atau  69  %. Sedangkan 31 % kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh faktor lain diluar model.
4.  Besarnya  pengaaruh  penerapan  good  governance,  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  pemanfaatan  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sistem  pengendalian  internal  pemerintahan  mampu  menjelaskan akuntabilitas publik sebesar 0,728 atau 72,8 persen, sedangkan 27,2 persen  dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

## Daftar Pustaka
Ghozali,  I.,  &  Latan.  2015 .  Konsep,  Teknik,  dan  Aplikasi  Menggunakan  Program  Smart  PLS-3.0. Badan  Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.
Halim, A.S.K., & Muhammad. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Ichlas,  M.,  dkk.  2014.  Pengaruh  Pemahaman  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Sstem  Pengendalian  Intern terhadap  proses  Reviu  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  oleh  Inspektorat  dan  Implikasinya  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  Inspektorat  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh .  Jurnal Magister Akuntansi . Universitas Syiah Kuala. Ida A. EK.I., & Made A.E.N. 2016. Pengaruh Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah . Jurnal Akuntansi , 16(2), 1290-1318. Mardiasmo,  2006. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Buku  seri  membudayakan  akuntabilitas  publik: Penerbit UPP STIM YKPN.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat & JPS . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sugiyono. 2014. Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.