Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres
2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics

## Rubaidi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur, 60237
E-mail: rubaidi@uinsby.ac.id

## Dwi Setianingsih
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur, 60237
E-mail: dwisetia@uinsby.ac.id

## ABSTRACT
This  article  examines  an  important  aspect  that has not been  widely  studied  in previous  writings, namely the dimensions of the contestation of radical Islamic groups and  moderate Islamic groups in  the  2019  electoral  political  stage.  The  representation  of  radical  Islam  is  represented  by  the GNPF-MUI  which  includes  Islamic  organizations  such  as  FPI,  FUI,  Larkar  Jihad  and  others. Meanwhile, moderate Islam is represented by Nahdlatul Ulama (NU), some Muhammadiyah and other moderate mass organizations. Behind the frenzy of "Action for Defending Islam" 411, 212, reunion 212, as well as other issues during the 2019 presidential election electoral campaign, there is  actually  an  aspect  of  the  contestation  of  the  two  camps in  the  struggle  for  Islam  in  the  public sphere  and  in  power  politics.  Radical  Islamic  groups  carrying  the  spirit  of  nativism  'Islamic populism' voiced the agenda of 'political Islam' into the realm of state power through the Prabowo- Sandi  camp.  Meanwhile,  identity  political  groups  are  still promoting  'Islam  wasyatiyah'  with  the symbol of the Republic of Indonesia at a fixed price through the Jokowi-Amin camp. This article is based  on  a  qualitative  method  with  a  literature  study  approach  from  various  sources.  From  the contestation of the two groups, in the end, moderate Islam won, represented by the election of the Jokowi-Makruf Amin pair. Amin, no doubt, does represent the moderate current of Islam where he previously served as Rais Aam of the Nahdlatul Ulama (PBNU) Executive Board. In addition, the pair's  victory  shows  that  the  dynamics  of  moderate  Islam  in  Indonesia  are  still  embraced  by  the majority of Muslims in Indonesia .
Keywords: Identity politics; Radical Islam; moderate Islam; 2019 presidential election.
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics

## ABSTRAK
Artikel ini menelaah tentang aspek penting yang belum banyak dikaji tulisan-tulisan sebelumnya, yakni  dimensi  kontestasi  kelompok  radikal  Islam  dan  kelompok  Islam  moderat  dalam  panggung politik elektoral 2019. Representasi dari Islam radikal diwakili GNPF-MUI yang di dalam terdapat ormas  Islam  seperti  FPI,  FUI,  Larkar  Jihad  dan  sebagainya.  Sedangkan,  Islam  moderat direpresentasi  oleh  ormas  Nahdlatul  Ulama  (NU),  sebagian  Muhammadiyah  dan  ormas  moderat lainnya.  Di  balik  hingar-bingar  “Aksi  Bela  Islam”  411,  212,  reuni  212,  maupun  isu  lain  selama kampanye politik elektoral Pilpres 2019, sesungguhnya terdapat aspek kontestasi dua kubu tersebut dalam  perebutan  Islam  dalam  ruang  publik  maupun  politik  kekuasaan.  Kelompok  Islam  radikal mengusung semangat nativisme ‘populisme Islam’ menyuarakan agenda ‘Islam politik’ ke dalam ranah kekuasaan negara melalui kubu Prabowo-Sandi. Sedangkan, kelompok politik identitas tengah tetap menggelorakan  ‘Islam  wasyatiyah’ dengan simbol NKRI harga  mati  melalui kubu Jokowi- Amin. Artikel ini berbasis metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber. Dari  kontestasi  kedua  kelompok  tersebut,  pada  akhirnya  dimenangkan  oleh  Islam  moderat  yang direpresentasi melalui terpilihnya pasangan Jokowi-Makruf Amin. Amin, tidak diragukan, memang mewakili arus Islam moderat di mana ia sebelumnya menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul  Ulama  (PBNU).  Selain  itu,  kemenangan  pasangan  ini  menunjukkan  dinamika  Islam moderat di Indonnesia masih dianut mayoritas muslim di Indonesia.
Kata kunci: Politik identitas; Islam radikal; Islam moderat; pilpres 2019.
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics

## PENDAHULUAN
Momentum  pilpres  2019  secara  akademis  memberi  banyak  data  terkait dengan studi dinamika kelompok radikal Islam kontemporer. Kelompok dimaksud dalam  kajian  ilmu  politik  identik  dengan  politik  identitas  Islam.  Dalam  konteks Indonesia  kontemporer,  diskursus  tentang  politik  identitas  mengemuka  kembali pasca-era  reformasi.  Wacana  politik  identitas  dipicu,  salah  satu  faktor determinannya adalah momentum selama pilkada Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta 2017. Banyak studi yang telah dicurahkan mengenai politik identitas pada pilkada  DKI  Jakarta,  baik  yang  menyorot  secara  khusus  tentang  politik  identitas Islam  (Khamdan  &  Wiharyani,  2018;  Romli,  2019;  Sawri,  2020)  maupun  aspek gerakan kebangkitan populisme  Islam (Hadiz, 2018; Jati, 2017; Mietzner, 2018). Tidak  hanya  selama  kampanye  pilkada  DKI  Jakarta  2016  saja,  politik  identitas Islam mendominasi peta perpolitikan saat itu. Politik identitas Islam rupanya tetap dipelihara  serta  dirawat  oleh  kelompok  maupun  kekuatan  tertentu.  Puncak  dari politik identitas Islam menjadi perdebatan di panggung politik nasional menjelang maupun  pasca-politik  elektoral  pilpres  2019.  Kebangkitan  politik  identitas  Islam sejak 2016 hingga 2019 menyita perhatian para intelektual, baik Indonesia maupun luar negeri. Selain ditandai sebagai kebangkitan politik identitas Islam sendiri juga dalam perspektif lain disebut sebagai new Islamic populism (populisme Islam baru) (Hadiz, 2016).
Kebangkitan politik identitas Islam diawali pada putaran kedua pilkada DKI Jakarta yang menyisakan dua kontestan, yakni Ahok-Jarot dan Anies-Sandi. Dalam suatu  kesempatan  kampanye  di  Kepulauan  Seribu,  Ahok keseleo  lidah  dengan menyinggung  Surat  al-Maidah:  51.  Karena  penggunaan  al-Maidah:  51  itu,  Ahok dianggap melakukan tindakan blasphemy atau penistaan agama Islam. Sikap protes terhadap  Ahok  menimbulkan  gelombang  demontrasi  besar-besaran  umat  Islam beberapa kali yang dikenal dengan “Aksi Bela Islam” jilid I, II, dan III. Aksi bela Islam  akhirnya  identik  dengan  aksi  411  dan  212  dengan  tujuan  menuntut  Ahok dipenjara.  Aksi  Bela  Islam  yang  dimotori  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa (GNPF)  MUI  menandai  kebangkitan  kembali  politik  sektarian  maupun  politik identitas Islam yang sebelumnya memang telah ada dalam sejarah bangsa Indonesia (Sholikin, 2018).
Politik  identitas  Islam  ditandai  dengan  dominasi  secara  diskursif  wacana Islam di ruang publik, baik melalui berbagai aksi gerakan inkonstitusional maupun politik demokrasi elektoral selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta dan terus berlanjut pada Pilpres 2019. Kata ‘ Ummah ’ sebagai proxy dari kata ‘Rakyat’ dalam sistem demokrasi menjadi strategi dalam menyatukan berbagai elemen umat Islam di  Indonesia.  Perasaan  yang  sama  atas  nama  ‘ ummah ’  yang  merasa  diabaikan, dipinggirkan,  bahkan  didiskriminasi  oleh  kekuasaan  dimobilisasi  menjadi  suatu kekuatan  besar  guna  menuntut  keadilan,  persamaan,  bahkan  representasi kekuasaan.  Kata  ‘ ummah ’  dapat  dipahami  sebagai  bentuk  penegasan  terhadap identitas  simbolis  yang  dibingkai  melalui  ideologi  agama  Islam.  Karena  itu,
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
‘ ummah ’  dengan  sendirinya  meneguhkan  suatu  identitas  yang  tunggal  atau homogen,  yakni  ‘komunitas  Islam’  atau  ‘umat  Islam.’  Di  luar  ‘ ummah ’  berarti bukan kelompok kita. Karena bukan kita berarti mereka; “ Us versus them. ”
Dalam rentang waktu antara pilkada DKI Jakarta 2017 hingga pilpres 2019, ditandai dengan meningkatnya suhu politik yang beraroma identitas. Melalui “Aksi Bela  Islam”  411,  212,  reuni  212,  maupun  selama  kampanye  pilpres  2019, melahirkan  diktum-diktum  yang  dikotomis  yang  mengkhawatirkan  karena cenderung memecah belah masyarakat luas. Beberapa diktum atau slogan dimaksud antara  lain  adalah;  “Muslim  versus  Kafir,”  “Islamis  versus  nasionalis,”  “Islam versus  sekuler,”  “Pancasila  versus  non-Pancasila,”  “Partai  Allah  versus  Partai setan,” dan seterusnya (Akmaliah, 2019). Sebelumnya, pada pilkada DKI Jakarta, kekalahan  Ahok,  selain  karena  isu  penistaan  agama,  tidak  dapat  dilepaskan  dari kampanye  yang  menggunakan  sentimen  politik  identitas  Islam  itu.  Ahok dinarasikan sebagai seorang etnis Cina, Kristen, antek asing (Cina), oligarki Cina, dan sebagainya  (Perdana, 2019). Fenomena politik identitas juga digunakan olek kubu Prabowo yang dimotori eksponen 411 dan 212 dalam memojokkan Jokowi. Jokowi  dinarasikan  sebagai  calon  presiden  yang  “anti  Islam,”  “kriminalisasi ulama,” “anak PKI,” “antek asing,” dan masih banyak lagi.
Konsekuensinya,  klaim  atas  nama  ‘ ummah ’  menimbulkan  protes  oleh sebagian  besar  komponen  umat  Islam  lainnya.  Beberapa  komponen  umat  Islam yang  justru  memiliki  pengikut  lebih  besar  seperti  Nahdlatul  Ulama  (NU), Muhammadiyah, maupun ormas lain yang bersifat moderat menolak terhadap klaim ‘ ummah ’  tersebut.  Di  sinilah  pokok  persoalan  yang  menarik  untuk  dikaji.  Sejak kelahirannya  di  Amerika  Serikat,  diskursus  mengenai  istilah  politik  identitas merujuk  kepada  sekelompok  minoritas  yang  merasa  termarginalkan  atau terdiskriminasikan oleh kekuatan-kekuatan tertentu, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Kuatnya  daya  resonansi  politik  identitas  Islam  yang  dirunut  sejak  2014 hingga  pilkada  DKI  Jakarta  2016  mengubah  peta  politik  elektoral  pilpres  2019. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengakui bahwa salah satu persoalan bangsa Indonesia  saat  ini  adalah  “politik  identitas.”  Terpilihnya  Makruf  Amin  menjadi calon  wakil  presiden  (cawapres)  Jokowi  tidak  terlepas  dari  gejala  menguatnya politik identitas Islam yang dibaca oleh parpol pengusung Jokowi (Sonny, 2019b). Masih ada celah yang kurang mendapat perhatian serius dari para peneliti tentang naiknya Makruf Amin sebagai cawapres. Sesungguhnya, terpilihnya Makruf Amin sebagai cawapres, selain merubah peta politik antara Jokowi versus Prabowo dapat menggambarkan perseteruan antara Islam politik versus Islam kultural atau Islam moderat. Dengan kata lain, naiknya Makruf Amin sebagai  cawapres pada pilpres 2019,  menunjukkan  peta  kekuatan  sekaligus  pertarungan  antara  kekuatan  Islam radikal versus Islam moderat seperti diskripsi di awal. Benarkah demikian? Artikel ini berusaha menyajikan analisis terkait tesis dimaksud.
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Tulisan akan mengkaji tentang ‘puncak’ politik identitas Islam yang ingin berebut  panggung  kekuasaan,  baik  di  tingkat  lokal  (Jakarta)  maupun  nasional . Disebut ‘puncak’ berdasarkan asumsi, bahwa, konsolidasi kekuatan politik identitas Islam sesungguhnya telah dilakukan secara underground cukup lama, yakni sejak era orde Baru (Orba) dan menjadi kekuatan manifest pasca-reformasi. Momentum pasca-reformasi menjadi media dan ruang ekspresi agenda politik mereka. Realitas ini  terbukti  pada  kemenangan  pasangan  Anies-Sandi  pada  pilkada  DKI  Jakarta 2017.  Perebutan  ruang  kekuasaan  pada  pilkada  DKI  Jakarta  dilalui  melalui penggunaan  narasi  diskursif  Islam  dalam  perebutan  simpati  masyarakat  muslim Jakarta.  Mengacu  kepada  pilkada  DKI  Jakarta  ini,  pola-pola  yang  sama  rupanya terus dipelihara dan digunakan dalam berebut simpati masyarakat muslim Indonesia pada pilpres 2019.
Namun,  pilpres  2019  tidak  dapat  dimenangkan  oleh  Prabowo-Sandi  yang didukung  oleh  Islam  politik  atau  Islam  radikal.  Karena  itu,  pilpres  2019  dalam konteks politik identitas menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Satu hal yang belum banyak dikaji tulisan-tulisan sebelumnya adalah fakta tentang kontestasi di internal umat Islam Indonesia adalah perebutan ruang publik kekuasaan di antara kekuatan  politik  identitas  Islam,  yakni  kekuatan  Islam  politik  atau  Islam  radikal versus  Islam  moderat.    Para  sarjana  lebih  melihat  fenomena  pilpres  sebagai fenomena populisme Islam seperti ditunjukkan Hadiz (2018), Mietzner (2018), dan sebagainya. Fakta ini bukan hanya berhenti pada perebutan wacana maupun politik praktis  belaka.  Secara  empiris,  polarisasi  Islam  moderat  versus  Islam  radikal memang sejak lama ditemukan dalam kilasan sejarah masyarakat Islam, terutama di lokus utamanya, yakni di Timur Tengah. Tidak banyak yang mengungkap secara mendalam  mengenai  kemenangan  Jokowi-Amin,  terutama  kontribusi  kelompok Islam  yang direpresentasi melalui ormas seperti NU atau ormas moderat lainnya. Tanpa menafikan kontribusi kelompok nasionalis yang menyumbang suara untuk Jokowi-Amin, suara yang disumbang warga NU sebagai representasi Islam moderat sangat signifikan bagi kemenangan Jokowi-Amin.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif diskriptif. Pendekatan yang digunakan berbasis kepada analisis data yang bersumber dari berbagai referensi  yang terkait dengan tema dimaksud. Referensi ini  meliputi  artikel  jurnal,  berita  internet  terverifikasi,  buku,  majalah,  maupun sumber  lain  yang  terpercaya.  Dari  berbagai  sumber  data  tersebut  dianalisis berdasarkan  teknik  triangulasi  dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  dan kaidah ilmiah untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diuji secara ilmiah pula. Sebagaimana  dalam  penelitian  sosial-humaniora,  subjektivitas  peneliti  akan  diuji tingkat objektivitasnya melalui standar ilmiah yang berlaku dalam dunia keilmuan. Di sini, akan dapat menguji tentang fenomena politik identitas Islam di Indonesia yang menjadi bagian dari fenomena politik identitas secara global berbasis agama yang terjadi di hampir semua negara, termasuk negara maju seperti Eropa maupun
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Amerika Serikat. Di Kawasan ini, politik identitas atau dikenal dengan populisme kanan menjadi fenomena kontemporer di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Identitas dan Politik Identitas Islam
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai  topik  di  atas,  ada  baiknya menelaah  kembali  makna  dasar  tentang  politik  identitas.  Politik  identitas merupakan  konsep  baru  dalam  kajian  ilmu  politik.  Politik  identitas  adalah  nama lain  dari  biopolitik  dan  politik  perbedaan.  Biopolitik  mendasarkan  diri  pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana  ini  sudah  lama  muncul,  namun  penerapannya  dalam  kajian  ilmu  politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik  Internasional di Wina pada 1994 (Umar & Kahar, 2019). Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan ( difference ) sebagai suatu kategori politik yang  utama.  Menurut  Lukmantoro  adalah  politis  untuk  mengedepankan kepentingan-kepentingan  dari  anggota-anggota  suatu  kelompok  karena  memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan (Nasrudin, 2018).
Gerakan  ini  lahir  karena  kegagalan  atas  narasi  besar  seperti  ide-ide kebebasan  dan  toleransi  yang  dibangun  oleh  pemerintah.  Karena  itu,  politik perbedaan menjadi nama baru dari politik identitas seperti; rasisme, feminism, dan konflik etnik (Romli, 2019). Sampai di sini dapat dipahami, bahwa, politik identitas merupakan  tindakan  politis  dengan  upaya-upaya  penyaluran  aspirasi  untuk mempengaruhi  kebijakan,  penguasaan  atas  distribusi  nilai-nilai  yang  dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar aspek primordialisme. Dalam konteks Indonesia nantinya, secara etnis, politik  identitas  tercermin  mulanya  dari  upaya  memasukan  nilai-nilai  ke  dalam peraturan  daerah,  memisahkan  wilayah  pemerintahan,  keinginan  mendapatkan ‘ prevelege ’ berupa otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis.
Di sisi lain, dalam konteks keagamaan, politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk  lahirnya  perda  syariah,  maupun  upaya  menjadikan  sebuah  kota  identik dengan agama tertentu (baca: Islam) (Nasrudin, 2018). Dalam sekala besar, gerakan politik  identitas  dapat  menuntut  negara  atas  dasar  agama  tertentu  (baca:  Negara Islam, khilafah Islamiyah, atau minimal syariat Islam).
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil benang merah bahwa politik  identitas  menunjukkan  adanya  dua  faktor  pokok  yang  membuat  etnis  dan agama  dipakai  dan  berpengaruh  dalam  proses  kebijakan  politik.  Dua  faktor dimaksud  adalah; Pertama ,  momentum  di  mana  etnis  dan  agama  menjadi  faktor yang  dipertaruhkan.  Di  sini,  etnis  maupun  agama  ditempatkan  untuk
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
mempertahankan  atau  membela  identitas  yang  dimiliki  suatu  kelompok. Kedua , suatu proses politik yang berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh- jauh  hari.  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  dan  pilpres  2019  menggambarkan  proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Dalam konteks itu,  para  aktor  yang  terlibat  politik  mengelola  isu-isu  seperti  etnis  dan  agama menjadi  media dalam meraih  simpati  masyarakat (Nasrudin, 2018). Baik  pilkada DKI  Jakarta  2017  dengan  Pilpres  2019  memiliki  kaitan.  Karena  para  aktor  yang berperan adalah sama. Hal ini tercermin dari figur Riziq Shibab misalnya. Selain itu, elemen organisasi di dua momentum itu juga sama, yakni FPI, FUI, MUI, dan seterusnya.
Studi tentang politik identitas di kalangan para sarjana sesungguhnya mulai mendapat  tempat  dan  perhatian  serius  sekitar  1970-an.  Konteks  kajian  politik identitas  sendiri  dalam  tradisi  akademis  di  Amerika  Serikat  saat  menghadapi masalah-masalah seperti minoritas, gender, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial  lainnya  yang  merasa  terpinggirkan,  teralineasi,  termarginalisasi,  bahkan terdiskriminasi. Dalam perkembangan selanjutnya, dari persoalan-persoalan di atas mengembang  ke  masalah  agama,  kepercayaan,  serta  ikatan-ikatan  kultural  yang beragam  (Maarif,  2012).  Isu-isu  tersebut  juga  dirasakan  tidak  hanya  di  Amerika Serikat  saja,  tetapi  juga  dialami  oleh  berbagai  negara  di  belahan  dunia  lainnya, khususnya  negara-negara  yang  memiliki  heterogenitas  masyarakat  seperti Indonesia.
Dalam  konteks  Indonesia,  perkembangan  politik  identitas  di  era  post- Suharto  lebih  terkait  dengan  isu  atau  tema  mengenai;  agama,  etnisitas,  suku, ideologi, serta berbagai kepentingan lokal yang diwakili serta disuarakan oleh elit dengan artikulasi kepentingan masing-masing. Politik identitas dalam banyak kasus akan  muncul  dalam  suatu  kondisi  di  mana  kelompok  atas  nama  tersebut  di  atas mengalami  diskriminasi,  peminggiran,  maupun  ketidakadilan  lain  baik  secara politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  sebagainya.  Realitas  tersebut  dalam  alam bawah sadar akan membentuk perasaan kolektif untuk melakukan ekspresi dalam rangka  menuntut  keadilan,  kesetaraan,  dan  derajat  yang  sama  dengan  kelompok mayoritas lainnya.
Dalam  sejarah  politik  identitas  di  Amerika  Serikat,  Kauffman  banyak memberi  data,  pengalaman,  sekaligus lesson  learned .  Dia  memulai  studi-studi tentang politik identitas dengan mengkaji fenomena gerakan mahasiswa kulit hitam yang melakukan kampanye anti kekerasan yang dikenal dengan The Student non- violent  Coordinating  Committee (SNCC).  SNCC  adalah  suatu  organisasi  yang bergerak pada isu yang menuntut hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960- an.  Secara  substantif,  SNCC  ini  mengusung  politik  identitas  dikaitkan  dengan kepentingan  anggota-anggota  sebuah  kelompok  sosial  yang  merasa  diperas  dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Di Amerika
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Serikat, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik diskriminasi telah membangun kesadaran kelompok yang diperas, khususnya masyarakat kulit hitam,  masyarakat  yang  berbahasa  Spanyol,  dan  etnis-etnis  lainnya  yang  merasa terpinggirkan  oleh  sistem  kapitalisme.  Sistem  kapitalisme  secara  nyata  lebih berpihak kepada para pemilik modal yang umumnya dikuasai oleh golongan kulit putih (Kauffman, 2001).
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, salah satu bentuk ekstrem politik identitas  adalah  mencuatnya  sampai  batas-batas  tertentu  gagasan  tentang separatisme.  Fenomena  ini  misalnya  terlihat  di  Quebeck.  Masyarakat  Quebeck adalah entitas masyarakat yang berbahasa dan berbudaya Perancis. Karena secara kultur dan bahasa menggunakan identitas Perancis, mereka ingin memisahkan diri dari  bangsa  Kanada  yang  berbahasa  Inggris.  Fenomena  yang  sama  dapat  dilihat dalam kasus gerakan Islam tipikal Louis Farrakhan yang mengusung semangat The Nation of Islam di Amerika Serikat. Gerakan ini ditolak oleh kelompok masyarakat kulit hitam muslim arus besar lainnya, bahkan sempat menimbulkan ketegangan di antara masyarakat kulit hitam sendiri. Untungnya, pada tahun 2000 polemik tentang politik identitas keagamaan model ini dapat diatasi dengan tercapainya perdamaian serta  kompromi  antara  Farrakhan  dengan  Wareeth  Din  Muhammad,  mantan saingannya, untuk meredam politik identitas kelompok muslim kulit hitam untuk kemudian  menyatukan  dirinya  dengan  arus  besar  bangsa  Amerika  Serikat  yang terkenal dengan simbul pluralitasnya.
Pada 1990-an, Gufmann meneliti lagi tentang bangkitnya beberapa gerakan politik identitas berbasis etnik maupun agama di beberapa negara seperti Amerika Serikat,  Kanada,  maupun  Israel.  Pada  1990-an,  di  Amerika  Serikat,  isu  tentang feminisme, rasialisme kulit hitam (yang asosiasikan dengan Islam), LGBT, mulai disuarakan  dalam  rangka  menuntut  kebebasan,  kesetaraan,  dan  keadilan.  Pada tahun 1990-an yang sama, di Kanada, terdapat sebuah sekte keagamaan kelompok Sikhs melakukan protes keras karena larangan pemerintah atas pemakaian jubbah hitam  besar  khas  kelompok  mereka.  Masih  pada  tahun  1990-an,  Gufmann  juga mencatat protes kelompok perempuan Yahudi yang dikenal dengan “ women off the wall .” Aksi protes kelompok perempuan Yahudi ini ditujukan kepada pengadilan tinggi  Israel  yang  menuntut  persamaan  hak  dalam  ibadah  di  tembok  ratapan  di Palestina sebagaimana kaum laki-laki (Vega, 2005).
Bagaimana  dengan  dinamika  Indonesia?  Seperti  disinggung  bagian  atas, politik identitas di Indonesia lebih bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Sejak  merdeka,  Indonesia  berjibaku  dalam  menangani  beberapa  gerakan  terkait politik identitas berbasis etnis dan ideologi politik. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama bertahun-tahun menjadi isu internasional. Pimpinan GAM, bahkan berpusat di Helsinki, Swedia dalam diplomosi internasional di PBB. Selain GAM, Indonesia juga direpotkan dengan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang berpusat di Belanda.  Satu  lagi  yang  tidak  kalah  menyita  perhatian  adalah  Gerakan  Papua
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Merdeka  (GPM)  (Romli,  2019).  Khusus  GPM,  gerakan  ini  masih  berjalan  dan indikasinya diintervensi negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia.
Sementara  itu,  dalam  konteks  politik  identitas  agama  (Islam),  Indonesia memiliki  sejarah  panjang.  Bibit  politik  identitas  Islam  telah  ada  sejak  Indonesia merdeka. Bahkan, politik identitas Islam menegaskan dirinya pada saat negara ini akan dilahirkan. Dalam rangkaian rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),  terjadi  polemik  tajam  tentang  sila  pertama  dalam  Pancasila.  Kelompok politik  identitas  Islam  mengusulkan  tujuh  kata,  yakni  “Dengan  kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya.”  Tujuh  kata  ini  disetujui dalam rapat BPUPKI, 22 Juni 1945 yang dikenal dengan “Piagam Jakarta.” Usulan ini secara subtansi mengingankan Indonesia sebagai negara Islam. Dalam rangkain rapat BPUPKI dan PPKI, wacana tentang negara Islam memang kuat. Namun, hasil rapat  PPKI, melalui  perdebatan alot, akhirnya Piagam  Jakarta dihilangkan dalam Sila Pertama Pancasila (Nurhadi, 2019).
Sebagai  bentuk  sikap  atas  esklusi  dan  penegasian  Piagam  Jakarta  dalam dasar  negara  melahirkan  penolakan,  bahkan  pemberontakan  kelompok  politik identitas  Islam  terhadap  negara  yang  baru  saja  lahir.  Pada  1948,  di  Jawa  Barat, Kartosuwiryo  mendeklarasikan  diri  sebagai  imam  dari  negara  Islam  atau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) (Wahid, 2019). Pada 1952-1953, Kahar Muzakkar,  salah  seorang  tokoh  selama  perang  revolusi  kecewa  atas  ditolaknya menjadi Komandan dalam brigade ketentaraan (TNI) oleh Kawilarang. Muzakkar akhirnya masuk hutan dengan pasukan yang telah dibina selama perang revolusi. Di dalam hutan, dia melakukan korespondensi dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Dalam korespondensi, Muzakkar dijanjikan Kartosuwiryo menjadi Panglima Divisi IV Tentara  Islam  Indonesia (TII) jika dia bergabung dengan DI. Pada 7  Agustus 1955, Muzakkar memproklamirkan diri, bahwa, wilayah Sulawesi menjadi bagian dari  Negara  Republik  Islam  Indonesia  atau Darul  Islam .  Dalam  rangka  mencari dukungan terhadap DI/TII, kelompok Muzakkar tidak segan melalukan aksi teror kepada masyarakat (Khair, 2020).
Semangat politik identitas Islam tidak surut paska gerakan DI/TII, baik di Jawa Barat maupun Sulawesi Selatan. Spirit negara Islam atau setidaknya “Piagam Madinah” terus hidup dalam dinamika politik Indonesia modern. Melalui  politik elektoral 1955, dalam berbagai sidang konstituante, wacana tentang negara Islam tidak pernah pudar. Awalnya, Masyumi, NU, dan PSII bersatu menyuarakan spirit “Piagam Jakarta.” Namun, suara Partai Islam gabungan Masyumi, NU, dan PSII hanya sebesar 44% tidak dapat mengalahkan gabungan ‘Partai Nasionalis’ sebesar 65%. Karena sidang konstituante deadlock , Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 dan ditandai dengan berlakunya demokrasi terpimpin. Selama demokrasi  terpimpin,  tinggal  Masyumi  yang  direpresentasi  oleh  M.  Natsir  tetap lantang menyuarakan negara Islam. Akibatnya, pada 13 September1960, Presiden
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Sukarno secara resmi membubarkan Masyumi melalui  Surat  Keputusan Presiden No. 200/1960 (Nurhadi, 2019).
Berakhirnya  pemberontakan  berbasis  politik  identitas  Islam  DI/TII Kartosuwiryo dan Kahar Muzakkar serta dibubarkannya Masyumi tidak serta merta menandai  berakhirnya politik identitas Islam di  Indonesia. Di bawah  rezim Orde Baru (Orba) pimpinan Suharto, politik identitas Islam bergerak membentuk sel-sel baru.  Melalui  tokohnya,  M.  Natsir,  Masyumi  bermetamorfosis  menjadi  Dewan Dakwah  Islamiyah  Indonesia (DDII)  (Assyaukani,  2009). Natsir dengan jaringan Rabitah  Alam  Islami berpusat  di  Makkah,  berhasil  memfasilitasi  atas  berdirinya Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Islam  dan  Arab  (LIPIA).  LIPIA  di  kemudian  hari menjadi corong ideologi Wahabisme maupun Salafi. Beberapa tokoh seperti Ja’far Umar  Thalib,  Anis  Matta  (PKS)  dan  masih  lagi  dididik  di  LIPIA.  Ja’far  Umar Thalib dan berteman dengan Abu Bakar  Ba’asyir mendirikan Majelis  Mujahidin Indonesia (MMI). Sementara itu, Jakfar Umar Thalib sendirikan mendirikan Laskar Jihad (Rahmat, 2005). Beberapa tokoh DDII membentuk organ-organ baru seperti Ormas Tarbiyah. Tarbiyah tidak lain adalah Ormas yang membidani lahirnya Partai Keadilan  (PK)  atau  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  yang  secara  ideologi dipengaruhi Ihwan al-Muslimin di Mesir (Mudzakkir, 2016).
Era  post-Suharto  menjadi  ruang  ekspresi  bagi  berbagai  kelompok  politik identitas  Islam  dengan  orientasi  lama,  yakni  semangat  mengusung  negara  Islam maupun ‘Piagam Jakarta’ atau syariat Islam. Pada Pemilu 1999, Ormas Tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (PK). Pada Pemilu 1999 pula, PK tidak lolos electoral threshold, akhirnya  berubah  menjadi  PKS  pada  Pemiliu  2004  (Bubalo  &  Fealy, 2005).  Selain  bertujuan  mendirikan  negara  Islam  dan  penegakan  syariat  Islam, terdapat  organisasi  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  yang  bercita-cita  mendirikan khilafah  Islamiyah .  HTI  yang  masuk  ke  Indonesia  melalui  Abdurrahman  al- Bagdadi  di  Kampus  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB)  pada  1983,  mulai mendeklarasikan  diri  menyuarakan khilafah  Islamiyah pada  2000  dengan mengumpulkan sekitar 5000 kader di Istora, Jakarta. Bahkan, pada Sidang MPR- RI  2002,  sekitar  20.000  kader,  HTI  secara  terang-terangan  mengusulkan  syariat Islam dan khilafah Islamiyah (Rizqa & Ramadhan, 2017).
Era post-Suharto atau era reformasi, selain kelompok Islam radikal tersebut, masih banyak lagi berdiri Ormas Islam radikal yang mengusung semangat politik identitas  Islam.  Selain  Laskar  Jihad  dan  MMI,  terdapat  beberapa  Ormas  Radikal lain,  seperti  Forum  Komunikasi  Ahlussunah  wa  al-Jamaah  (FKAJ)  yang  juga didirikan oleh Jakfar Umar Thalib, Anshor al-Tauhid, Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan sebagainya. Beberapa Ormas Radikal tersebut pada induknya disebut sebagai kelompok salafi. Salafi sendiri lahir dari rahim ideologi wahabiyah  yang  terus  melakukan  metamorphosis  dalam  berbagai  bentuk  Ormas dari agak moderat hingga keras, bahkan teroris seperti kelompok Jama’ah Islamiyah (JI) yang didirikan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir (ICG, 2020). Seluruh
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Ormas  Islam  radikal  ini,  menurut  Maarif,  disebut  dengan  gerakan  radikal  atau setengah radikal yang berbaju (politik identitas) Islam (Maarif, 2012).
Meskipun  antara  satu  kelompok  dengan  lainnya  berbeda,  tetapi,  mereka dipertemukan pada beberapa persamaan; (1) Negara Islam, (2) Khilafah Islam, (3) Syariat Islam, dan (4) Anti demokrasi. Sebagai perkecualian di antara ormas radikal tersebut hanya PKS terkait point 4. PKS menempuh dan menerima jalan demokrasi untuk meraih tujuannya. Dalam dokumen resmi partai disebutkan, bahwa PKS tidak menolak  demokrasi,  pluralisme,  dan  nasionalisme  Indonesia.  Bahkan,  menurut dokumen  itu,  dengan  berpedoman  kepada  Piagam  Madinah,  PKS  menerima kenyataan pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia (PKS, 2008). Pertanyaan selanjutnya  adalah:  apakah  penerimaan  ini  sebagai  siasat  politik  sementara  atau memang  PKS  telah  menyesuaikan  perjuangannya  dengan  realitas  sosiologis masyarakat Indonesia? Jawabannya tidak mungkin diberikan sekarang; kita masih harus menunggu sampai suatu ketika sekiranya PKS pegang kekuasaan dan telah membesar.  Bila  partai  ini  konsisten  dengan  apa  yang  dikatakan  dalam  dokumen resminya, maka corak Islamis yang menjadi ciri utama gerakan Ikhwan di negara- negara  Arab  dan  di  negara-negara  lain  telah  mengalami  perubahan  orientasi mendasar di tangan PKS (Maarif, 2012).

## Pilpres  2019:  Politik  Identitas  Islam  Kanan  Versus  Politik  Identitas  Islam Tengah
Pilihan Makruf Amin  sebagai  pasangan Jokowi bukan terjadi secara tiba- tiba.  Sebelum  Jokowi  memutuskan  memilih  Amin  sebagai  pendampingnya, terdapat nama yang cukup santer, yakni Mahfud MD. Batalnya Mahfud MD sebagai calon  wakil  presiden  (cawapres)  dan  terpilihnya  Makruf  Amin  sebagai  cawapres mendampingi Jokowi menunjukkan realitas politik Indonesia kontemporer ditandai dengan menguatnya politik identitas (Anam, 2019). Politik identitas dimaksud lebih ditujukan kepada entitas umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Karena itu,  pemandangan  pilpres  2019  dapat  dibaca  sebagai  perebutan  kantong-kantong suara umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena pilpres 2019 sekaligus membedakan dengan politik elektoral sebelumnya yang tidak begitu menempatkan isu  politik  identitas  sebagai  sentral  strategi  maupun  tema  kampanye  antarcalon presiden. Walaupun bibit politik identitas telah muncul pada pilpres 2014 dengan kontestan capres yang sama (Jokowi versus Prabowo), namun isu politik identitas, khususnya Islam tidak begitu dominan.
Pertimbangan dipilihnya Makruf Amin sebagai justifikasi dan response atas kebangkitan kekuatan politik identitas Islam yang dirasakan oleh Parpol pengusung Jokowi.  Tidak  dipilihnya  Mahfud  MD,  salah  satu  alasannya  karena  kekawatiran Parpol pengusung terhadap potensi Mahfud MD  menjadi  ‘ the  raising  star ’ pada Pilpres  2024  (Sonny,  2019b).  Bagi  Jokowi,  figur  Mahfud  yang  bukan  ulama dianggap  belum  bisa  membentengi  dirinya  dari  serangan  kelompok  populisme Islam. Meskipun memiliki latar belakang NU, namun sosok Mahfud MD dianggap
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
kurang memiliki identitas Islam secara kuat. Di luar dua analisa tersebut, terdapat opini  lain,  bahwa,  PBNU  melalui  Said  Agil  Siraj,  sempat  mengancam,  jika Cawapres bukan berasal  dari kader NU, maka, NU tidak akan bertanggungjawab secara  moral  terhadap  pemerintahan  yang  sah.  Statmen  tersebut  secara  tidak langsung sebagai bentuk penolakan terhadap sosok Mahfud MD (Iqbal, 2019).
Sebaliknya,  figure  Makruf  Amin  dalam  konteks  politik  identitas  Islam dianggap ideal. Makruf Amin sebagai seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang  luas  dan  mendalam  tentang  Islam.  Saat  terpilih,  ia  memiliki  modal  sosial maupun kultural. Salah satu pertimbangan utama, ia masih menjadi orang nomor satu di NU, yakni sebagai Rais Am PBNU. Selain itu, ia juga masih aktif menjabat sebagai  ketua  umum  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pusat.  Selama  di  MUI,  ia banyak bersinggungan dengan tokoh-tokoh Islam radikal. Sebaliknya, di kalangan tokoh  Islam  radikal  yang  direpresentasikan  melalui  GNPF-MUI  diterima  dengan baik. Secara karir politik, ia memiliki pengalaman menjadi anggota legislatif dari PKB,  bahkan  pernah  menjabat  sebagai  ketua  dewan  syuro  PKB  era  Gus  Dur.  Ia juga pernah menjabat Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY)  (Sonny,  2019a).  Walau  di  sisi  lain,  posisi  Makruf  Amin  di  MUI  justeru menjadi  titik  lemah.  Makruf  dalam  kaitan  “Aksi  Bela  Islam”  menuntut  Ahok diadili,  ia  menjadi  bagian  dari  arsitek  di  dalamnya.  Karenanya,  naiknya  sebagai Cawapres  menimbulkan  resistensi  di  kalangan Ahoker dan  sebagian  kelompok lainnya.  Sebaliknya,  jabatan  sebagai  ketua  MUI,  ternyata  tidak  mampu “menjinakkan” barisan GNPF dalam Pilpres 2019. Buktinya, barisan GNPF-MUI tetap menjadi mesin politik Prabowo-Sandi.
Bagi Jokowi sendiri, pilihan pada Makruf Amin memiliki makna signifikan dan  strategis.  Berkaca  pada  Pilpres  2014,  Jokowi  didiskritkan  dengan  isu-isu negatif  berbasis  politik  identitas  seperti  ‘anak  PKI’  atau  ‘keturunan  PKI’ (Margiansyah,  2019).  Isu-isu  demikian  tetap  diproduksi  menjelang  Pilpres  2019 untuk  mencitrakan  Jokowi  benar-benar  memiliki  hubungan  sejarah  dengan  PKI. Bahkan,  dalam  rentetan  “Aksi  Bela  Islam”  411  maupun  212,  Jokowi  diserang dengan  isu-isu  politik  identitas.  Slogan  seperti  “Anti  Islam,”  “PKriminalisasi Ulama,”  #Ganti  presiden,  dan  sebagainya  dialamatkan  secara  khusus  kepada Jokowi.  Walaupun  tidak  terkait  secara  langsung,  pembubaran  HTI  era pemerintahan Jokowi pada 2017, seakan semakin menjustifikasi dan membenarkan atas  tuduhan  terhadap  Jokowi  yang  anti  Islam.  Dengan  dipilihnya  Makruf  Amin sebagai Cawapres diharapkan mampu meredam dan menghilangkan image negatif yang lekat pada Jokowi (Akmaliah, 2019).
Namun  demikian,  dalam  perspektif  politik  identitas,  pilihan  pada  Makruf Amin sebagai Cawapres dapat dipandang sebagai pertaruhan politik yang sifatnya gambling. Makruf secara jelas mewakili NU atau Islam moderat. Secara langsung maupun tidak langsung, kontestasi Pilpres 2019 menjadi panggung ‘adu kekuatan’ antara politik identitas Islam radikal versus politik identitas Islam moderat. Istilah populisme kanan, kiri, maupun tengah telah lama muncul dalam tradisi populisme
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
di Eropa dan Amerika Serikat, maupun Amerika Latin. Tidak salah apabila Pilpres 2019,  dapat  dikatakan  sebagai  kontestasi  antara  politik  identitas  kanan  versus politik identitas tengah. Istilah ‘kanan’ identik dengan ideologi Kristen dan ultra- nasionalis di Eropa maupun Amerika Serikat. Sementara, istilah ‘tengah’ merujuk kepada kelompok nasionalis (Mudde, 2004). Namun, baik istilah ‘kanan’ maupun ‘tengah’ di sini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok Islam di Indonesia  yang  secara  umum  dapat  dipolakan  ke  dalam  dua  arus  besar,  yakni kelompok  Islam  radikal  dan  Islam  moderat.  Dua  arus  utama,  sejak  lama  telah digunakan  oleh  para  sarjana  barat  dalam  memotret  Islam  di  Indonesia  (Liddle, 1993).
Kontestasi  antara  Islam  kanan  versus  Islam  moderat  pada  ranah  praksis kehidupan  sehari-hari  lalu  dibawa  ke  dalam  ranah  politik  kekuasaan.  Sejak reformasi,  riak-riak  kecil  konflik  kedua  kelompok  sering  kali  terjadi  di  berbagai daerah  di  Indonesia.  Jauh  sebelum  Pilpres  2019,  pengajian  Ustadz  Abdussomad (UAS) di beberapa daerah Jawa Timur “dicekal” oleh komponen masyarakat NU. Di beberapa titik daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah terjadi perselisihan, bahkan bentrok  fisik  antara  FPI  dengan  Ansor  maupun  Banser.  Belum  lagi  kehadiran beberapa  Ustadz  dari  kelompok salafi juga  ditolak  diberbagai  tempat  oleh komponen  warga  NU  karena  dianggap  meresahkan  masyarakat  dengan  materi ceramah yang selalu mengusung tema bid’ah, syirik, kafir, atau sejenisnya terhadap sesama umat Islam, lebih-lebih amaliyah ubudiyah NU. Perselisihan yang awalnya pada  ranah  kultural  digeser  ke  ranah  politik  kekuasaan.  Dengan  kata  lain,  dalam alam bawah sadar kedua kelompok, konflik yang awalnya terjadi pada aras local lalu menjadi pertarungan nasional yang dipicu dalam serangkaian kampanye selama Pilpres 2019.
Makruf  Amin  mulai  tour  kampanye  dengan  mengusung  tema  seputar moderasi Islam saat definitif menjadi Cawapres Jokowi. Gagasan strategis Ma’ruf Amin selama kampanye lebih menekankan pada tema “ Islam Washatiyah ,” “ Islam jalan tengah” atau “ Moderasi Islam .” Tema ini memang sedang dibutuhkan bukan hanya  di  Indonesia,  melainkan  kebutuhan  dunia  internasional. Islam  Washatiyah menjadi  isu  besar  guna  menjawab  maraknya  aksi  terorisme  dan  perang  yang mangatasnamakan  agama  yang  menjadi  masalah  internasional  (Sonny,  2019a). Menurut Razali Kassim, peneliti pada Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam (RSiS), kampanye Makruf Amin yang mengusung tema Islam Washatiyah mampu menjadi penarik suara potensial (Kassim, 2020). Tema yang diusung Makruf Amin tentu saja menjadi commond plat form sekaligus ciri khas ideologi NU. Singkatnya, Makruf Amin meneguhkan diri sebagai bagian dari NU.
Berbeda  dengan  Makruf,  kelompok  populisme  Islam  selama  kampanye Pilpres  2019  lebih  menekankan  arti  penting  Islam  dalam  ruang  public  maupun negara. Mereka meneriakkan Islam sebagai identitas pribadi di ruang public, baik dalam  kehidupan  keluarga  maupun  di  ranah  negera.  Menurut  Hadiz,  kelompok Islam kanan dalam menyuarakan kepentingan politiknya mengatasnamakan umat
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
atau  ‘ ummah. ’  Kata  ‘ ummah ’  dimaksudkan  sebagai  sebuah proxy kata  yang disamakan  dengan  ‘rakyat’  (Hadiz,  2016).  Penggunaan proxy ‘ ummah ’ sesungguhnya bukan tanpa alasan. Kata ‘ ummah ’ memiliki makna luas. ‘ Ummah ’ merupakan unit terluas dalam konsepsi politik Islam dalam negara Islam. Karena itu,  penggunaan proxy kata  ‘ ummah ’  sesungguhnya  sama  dengan  mengusung konsep negara Islam. Sebab, antara negara Islam dengan ‘ ummah ’ merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Penggunaan proxy kata ’ummah ’ dalam berbagai gerakan Islam kanan dapat dilihat sejak “Aksi Bela Islam” 411 dan 212 pada 2016 dalam rangkaian Pilkada DKI Jakarta. “Aksi Bela Islam” 411, 212, bahkan reuni 212 terus direproduksi oleh kelompok Islam kanan dalam kampanye Pilpres 2019.
Diskursus “Aksi Bela Islam” di atas semakin menguatkan asumsi terhadap politik  identitas  Islam.  Hadiz  menyebutnya  sebagai  kebangkitan new-Islamic populism (populisme Islam baru) (Hadiz, 2016). Bahkan, Mietzner lebih vulgar lagi menyebutnya  sebagai Islamist  populism (populisme  Islamis)  (Mietzner,  2018).
“Aksi Bela Islam” menjadi symbol dari berbagai kelompok Islam kanan sebagai barisan  pendukung  Prabowo  pada  Pilpres  2019.  Kelompok  Islam  kanan direpresentasikan  oleh  GNPF-MUI  yang  diwakili  oleh  FPI,  MMI,  PKS,  HMI, Larkar Jihad, FUI, HTI, dan beberapa Ormas Islam radikal lainnya melebur menjadi satu. MUI sebagai  wadah Ormas  Islam di  Indonesia diinfiltrasi oleh tokoh-tokoh Islam kanan. Tokoh-tokoh yang memengaruhi karakter kerasnya MUI seperti KH. A.  Cholil  Ridwan,  aktivis  Dewan  Dakwah  Islam  Indonesia  (DDII)  dan  alumni Universitas  Islam  Madinah  yang  pernah  membuat  kontroversi  tentang  hormat kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan hukumnya haram. Adian Husaini, sekretaris jenderal Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan sejumlah tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Umat Islam (FUI)  seperti  Muhammad  al-Khaththath  juga  pernah  menduduki  posisi  pengurus MUI  Pusat.  Pada  kepengurusan  MUI  2015-2020,  masuk  tokoh-tokoh  Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indnesia (MIUMI) yang sangat anti-liberalisme dan sangat  puritan.  Di  antara  tokoh  ini  adalah  Bachtiar  Nasir,  Adnin  Armas,  Zaitun Rasmin, dan Fahmi Salim. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kontestasi di internal MUI dalam perebutan otoritas keagamaan (Khamdan & Wiharyani, 2018).
Fenomena kebangkitan politik identitas atau populisme Islam di Indonesia mengadopsi  populisme  di  Eropa,  Amerika  Serikat,  maupun  Amerika  Latin.  Di Eropa, jalan mulus parlemen Inggris memenangkan voting untuk keluar dari Uni Eropa atau dikenal dengan Brexit, karena dukungan partai Perdana Menteri Inggris dan  kelompok  konservatif  kristen  yang  berhaluan  kanan.  Begitu  juga  dengan kemenangan  Donald  Trump,  2016,  menjadi  presiden  Amerika  Serikat  karena penggunaan  politik  identitas  kanan  yang  direpresentasikan  oleh  mayoritas  warga Kristen anglo-saxon  protestan (Mudde  &  Kaltwasser,  2013).  Beberapa  tahun sebelumnya,  tepatnya  dalam  rentang  1999-2010,  gerakan  populisme  di  Amerika Latin setidaknya direpresentasi melalui kemenangan politik electoral Hugo Chavez dengan United  Socialist  Partay (PSU)  di  Venezuela  dan  Evo  Morales  bersama Movement  for  Socialism (MAS)  di  Bolivia  mampu  mengantarkan  keduanya
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
menduduki kursi presiden (Inglehart & Norris, 2016). Di Indonesia sendiri, seperti fenomena politik identitas di kawasan Eropa, Amerika Serikat, maupun Amerika Latin, juga memiliki akar kesejarahan politik identitas kanan, tengah, maupun kiri. Namun,  politik  identitas  dalam  konteks  tulisan  ini  lebih  dimaksudkan  sebagai politik identitas Islam, baik berhaluan kanan maupun tengah.
Fenomena populisme barat maupun populisme Islam di Indonesia memiliki kesamaan  dasar,  yakni  mobilisasi  politik  identitas.  Dalam  rentang  2016-2019 melalui pilkada DKI Jakarta maupun pilpres 2019, politik identitas menjadi wacana dominan yang ditunjukkan melalui strategi kampanye. Terdapat dua dimensi yang dieksploitasi dalam politik identitas Islam di Indonesia selama pilpres 2019, seperti halnya populisme di Barat adalah isu tentang (1) anti-kemapanan dan (2) nativisme (Inglehart  &  Norris,  2016).  Pada  isu  pertama  dapat  dilihat  pada  kritik  selama kampanye,  baik  yang  ditunjukkan  oleh  Prabowo  maupun  para  pendukung  sayap Islam  kanan  terhadap  kubu  petahana.  Kelompok  Islam  kanan  mengkonstruksi narasi akan ketertindasan “ ummah ’ oleh kekuasaan. Sementara itu, isu nativisme yang  dimaksudkan  dalam  populisme  barat  yang  berasumsi,  bahwa,  masyarakat dalam  suatu  negara  pada  dasarnya  sifatnya homogen atau uniform . Konsekuensinya,  negara  hendaknya  menegasikan  atau  mengeluarkan  kelompok lain  yang  berbeda  secara  etnis  maupun  kultur  budaya.  Dalam  konteks  Amerika Serikat, kaum Hispanik dan imigran yang sebagian besarnya kaum kulit hitam yang diasosiasikan dengan Islam bukan bagian dari nativis (Inglehart & Norris, 2016). Dalam konteks pilkada DKI Jakarta, Ahok harus ditolak sebagai pemimpin karena ia bukan orang Islam (Kristen), Cina, serta representasi dari oligarki maupun asing, khususnya  kepentingan  Cina.  Sementara,  pada  pilpres  2019,  Jokowi  dinarasikan sebagai  figur,  alih-alih  seorang  muslim  yang  taat,  bahkan  tidak  mengakomodasi kepentingan  ‘ ummah .’  Penggunaan  sentimen nativis lain  dapat  dilacak  dalam perang di media sosial, misalnya “Islam versus sekuler,” “Pancasila versus syariat Islam,”  “Islamis  versus  nasionalis,”  ataupun  “partai  Allah  versus  partai  setan” seperti pernyataan Amin Rais.
Kontestasi politik identitas antara kekuatan Islam kanan dan Islam moderat secara simbolis, puncaknya ditandai dengan politisasi Islam dalam mengabsahkan figur  calon  presiden  dan  wakil  presiden  masing-masing.  Kelompok  GNPF-MUI mengadakan  ijtima’ulama  untuk  mengusung  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden.  Hasil  ijtima’  merekomendasikan  Prabowo.  Sebagai  pendampingnya, disepakati  dua  tokoh,  yakni  Ketua  Majelis  Syura  PKS,  Salim  Segaf  al-Jufri  dan Ustad  Abdul  Somad  (Zuhro,  2019).  Hasil  ijtima  ulama  tersebut  justru  mendapat sanggahan  dari  kelompok  Islam  moderat  karena  dinilai  tidak  mewakili  ulama- ulama lainnya. Sebagai  anti tesis  atas  Ijtima Ulama ini, sekitar 400 kiai NU dari pesantren seluruh Indonesia mengadakan multaqa ulama yang diselenggarakan di Pondok  Pesantren  As-Syiddiqiyah  pimpinan  KH.  Nur  Iskandar  di  Jakarta. Hasil dari multaqa ulama menyatakan dukungan atas pasangan capres dan cawapres Joko Widodowi-Ma’ruf Amin ( Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2019 , 2020).
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Seberapa besar kontribusi suara Islam moderat, terutama direpresentasi oleh warga  NU  pada  pilpres  2019  memang  menjadi  perdebatan.  Berbasis  pada  hasil rekapitulasi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  kemenangan  pasangan  Jokowi- Amin, ditentukan oleh beberapa provinsi yang menjadi kantong basis warga NU. Beberapa basis kantong NU dimaksud meliputi; (1) Jawa Timur, (2) Jawa Tengah, (3)  Lampung,  (4)  beberapa  propinsi  Kalimantan  ( Hasil  Hitung  Suara  Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2019 , 2020). Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan  basis  utama  warga  NU  menyumbang  suara  sangat  besar  bagi kemenangan  pasangan  Jokowi-Amin.  Sesuai  rekapitulasi  KPU,  komposisi perolehan  suara  di  Jawa  Tengah,  pasangan  Jokowi-Amin:  16.784.716  suara berbanding  Prabowo-Sandi:  4.939.445.  Sementara,  di  Jawa  Timur,  perbandingan suara  keduanya  adalah:  16.189.282  berbanding  8.419.928.  Dari  dua  provinsi  ini, pasangan  Jokowi-Amin  memenangi  suara  terhadap  Prabowo-Sandi  sebesar 19.614.625  suara.  Sementara,  basis  dukungan  Prabowo-Sandi  menang  besar, terutama  di  beberapa  provinsi  seperti  Jawa  Barat,  Sumatera  Barat,  Aceh,  dan Banten.  Jawa  Barat  secara  historis  menjadi  basis  kelompok  Islam  kanan  seperti DI/TII  dan  kelompok  modernis.  Sedangkan,  Sumatera  Barat  dan  Aceh  dikenal sebagai  basis  kelompok  modernis.  Selebihnya,  dari  sebaran  perolehan  suara, kemenangan  Jokowi-Amin  didukung  oleh  kelompok  nasionalis  dan  non-muslim yang dalam sudut pandang kebangsaan memiliki kesamaan dengan NU.
Kontribusi politik identitas moderat melalui suara warga NU dalam pilpres 2019  bagi  kemenangan  Jokowi-Amin  bukan  secara  kebetulan  maupun  justifikasi saja.  Berbeda  dengan  pilpres  sebelumnya,  dalam  lima  tahun  terakhir,  secara kelembagaan  dan  organisasi,  NU  telah  melakukan  penguatan capacity  building . Kebangkitan populisme Islam maupun politik identitas Islam kanan dijawab dengan proses-proses  konsolidasi  maupun  kaderisasi  internal  di  organisasi  NU.  Bentuk konsolidasi  maupun  kaderisasi  internal  NU  di  antaranya  adalah Madrasah  Kader Nahdlatul  Ulama  PBNU,  Pendidikan  Pengembangan  Wawasan  Keulamaan (PPWK),  Pendidikan  Kader  Penggerak  Nahdlatul  Ulama  (PKPNU),  Muharrik Masjid dan Dakwah, dan Pendidikan Kader Dai. dan FGD Kyai Muda (Setiyawan & Dahani, 2020). Proses konsolidasi dan kaderisasi internal NU memberi dampak secara langsung pada momen pilpres 2019. Pilpres 2019 yang mengusung semangat politik  identitas  Islam  kanan  harus  berhadap-hadapan  dengan  populisme  Islam tengah ini.
Pada  akhirnya,  kontestasi  perebutan  kekuasaan,  baik  di  ruang  publik maupun  ranah  politik  kekuasaan,  antara  politik  identitas  Islam  kanan  dan  politik identitas  Islam tengah dimenangkan oleh  Islam tengah. KPU sebagai  ‘juri’  yang mengadili menetapkan pasangan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada pilpres 2019. Pengalaman politik identitas Islam di Indonesia memang tidak seperti kemenangan Brexit di Inggris maupun Trump di Amerika Serikat. Banyak ditemukan gerakan politik identitas maupun populisme di beberapa negara di Eropa yang  seolah-olah  telah  menguasai  ruang  publik,  terutama  di  media  sosial,  tidak berakhir dengan kemenangan. Beberapa contoh demikian dijumpai pada Marine Le
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Pen di Perancis, Geert Wilders di Belanda, dan masih banyak lainnya (Inglehart & Norris, 2016).

## KESIMPULAN
Kontestasi antara Islam radikal dan Islam moderat, dalam sejarah Islam di Indonesia  telah  terjadi  sejak  lama  dan  sifatnya  dinamis.  Dalam  sejarahnya, perseteruan antara keduanya tidak hanya terjadi dalam ruang publik saja, tetapi juga dalam ranah kekuasaan  negara. Pasang surut populisme  Islam  kanan atau politik identitas Islam kanan terjadi mulai orde Lama, orde Baru, hingga era reformasi. Di era reformasi, populisme Islam kanan menemukan momentumnya setelah belajar dari pengalaman populisme Eropa (Brexit, di Inggris) dan naiknya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat 2016. Spirit Brexit dan Trump dieskpresikan oleh populisme Islam kanan dalam rangkaian politik elektoral di  Indonesia mulai dari pilpres  2014,  pilkada  DKI  Jakarta  2017,  hingga  pilpres  2019.  Ekspresi  dari populisme Islam kanan terlihat dalam serangkaian “Aksi Bela Islam” 411 maupun 212 yang pada akhirnya, selain berhasil memenjarakan Ahok juga mengantarkan pasangan  Anies-Sandi  menjadi  gubernur  DKI  Jakarta.  Spirit  ini  dimobilisasi kembali dalam pilpres 2019. Puncak dari kontestasi antara populisme Islam kanan dan  populisme  Islam  tengah  terjadi  pada  pilpres  2019.  Jokowi  sebagai  petahana akhirnya  memilih  Makruf  Amin  sebagai  Cawapres.  Pilihan  Jokowi  atas  Makruf Amin  menandai  kontestasi  dua  populisme  Islam  ini.  Belajar  dari  pengalaman pilpres 2014 dan pilkada DKI Jakarta, Jokowi selalu mendapat serangan kampanye hitam berbasis isu SARA. Dipilihnya Makruf Amin, selain melindungi Jokowi dari serangan kampanye hitam, juga dapat dilihat sebagai kontestasi antara populisme Islam kanan versus populisme Islam tengah dalam politik elektoral 2019. Akhirnya, terpilihnya  pasangan  Jokowi-Makruf  untuk  sementara  menandai  kemenangan populisme Islam tengah atas populisme Islam kanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini sesungguhnya bagian dari hasil riset dengan biaya mandiri yang penulis dan istri lakukan. Hasil keseluruhan riset telah kami terbitkan dalam bentuk buku. Artikel ini adalah bagian dari tema spesifik yang disendirikan untuk menjadi artikel jurnal. Untuk ini kami merasa berterima kasih kepada LP2M IAIN Manado yang sebelumnya mendiskusikan artikel ini.

## REFERENCES
Akmaliah,  W.  (2019).  Kebenaran  Yang  Terbelah:  Populisme  Islam  dan Disinformasi Politik Elektoral. MAARIF , 14 (1), 129–149. Anam, H. F. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA , 2 (2). Assyaukani, L. (2009). Islam and the Secular State in Indonesia . ISEAS. Bubalo, A., & Fealy, G. (2005). Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia . New Society Publishers.
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Hadiz,  V.  R.  (2016). Islamic  Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East . Cambridge University Press.
Hadiz, V. R. (2018). Imagine all the people? Mobilising Islamic populism for right- wing politics in Indonesia. Journal of Contemporary Asia , 48 (4), 566–583.
Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 . (2020). KPU. https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ ICG. (2020). Indonesia: Bagaimana Jaringan Jama’ah Islamiyah Beroperasi? Inglehart,  R.  F.,  &  Norris,  P.  (2016). Trump,  Brexit,  and  the  rise  of  populism: Economic have-nots and cultural backlash . Social Science Research Network. Iqbal, M. M. (2019). Nahdlatul Ulama Dalam Pusaran Politik: Sebuah Otokriktik Orientasi NU Dalam Politik Perspektif Insider. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) , 1 (2), 181–187.
Jati, W.  R.  (2017).  Dari  Umat  Menuju  Ummah:  Melacak  Akar  Populisme  Kelas Menengah  Muslim  Indonesia. Maarif:  Jurnal  Arus  Pemikiran  Islam  Dan Sosial , 12 (1), 22–36. Kassim,  Y.  R.  (2020). Ma’ruf  Amin  Kampanyekan  “Islam  Jalan  Tengah”  bagi Indonesia dan Asia Tenggara . Matamata Politik. Kauffman,  L.  A.  (2001).  The  anti-politics  of  identity. Identity  Politics  in  the Women’s Movement , 20 (1), 23–34.
Khair,  F.  K.  (2020).  Wajah  Agama  di  hadapan  Politik  Identitas:  Refleksi  Kritis Sejarah DI/TII di Sulawesi Tenggara. Al-Qalam , 25 (3), 525–538. Khamdan, M., & Wiharyani, W. (2018). Mobilisasi Politik Identitas dan Kontestasi Gerakan  Fundamentalisme. Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam , 18 (1),  193– 218.
Liddle, R. W. (1993). Skripturalisme Media Dakwah: Satu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru. Ulumul Qur’an , 3 (4).
Maarif, S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia. In Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita . Demokrasi Project. Margiansyah,  D.  (2019).  Populisme  di  Indonesia  Kontemporer:  Transformasi Persaingan  Populisme  dan  Konsekuensinya  dalam  Dinamika  Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 47–68. Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. Pacific Affairs , 91 (2), 261–282. Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition , 39 (4), 541– 563.
Mudde,  C.,  &  Kaltwasser,  C.  R.  (2013).  Exclusionary  vs  inclusionary  populism: Comparing  contemporary  Europe  and  Latin  America. Government  and Opposition , 48 (2), 147–174. Mudzakkir,  A.  (2016).  Islam  dan  politik  di  era  kontemporer. Episteme:  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 11 (1), 31–48.
Nasrudin,  J.  (2018).  Politik  identitas  dan  representasi  politik  (Studi  kasus  pada Pilkada DKI periode 2018-2022). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama , 1 (1), 34–47.
Nurhadi,  N.  (2019).  Ideologi  Konstitusi  Piagam  Madinah  Dan  Relevansinya Dengan  Ideologi  Pancasila. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi , 2 (1), 107–129.
Perdana,  A.  A.  (2019).  Populisme  Kanan,  Islam  dan  Konteks  Indonesia. Maarif , 14 (1), 29–42. PKS.  (2008). Memperjuangkan  masyarakat  madani:  falsafah  dasar  perjuangan dan  platform  kebijakan  pembangunan  PK  Sejahtera .  Majelis  Pertimbangan Pusat, Partai Keadilan Sejahtera.
Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019
Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics
Rahmat,  M.  I.  (2005). Arus  Baru  Islam  Radikal:  Transmisi  Revivalisme  Islam Timur Tengah ke Indonesia . Erlangga.
Rizqa, H., & Ramadhan, B. (2017). Sejarah Lahirnya Hizbut Tahrir, dari Timur Tengah Hingga Indonesia . Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/opmp0b330/sejarah-lahirnya-hizbut-tahrir-dari- timur-tengah-hingga-indonesia-part1
Romli, L. (2019). Political Identity and challenges for democracy consolidation in Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 4 (1), 78– 98.
Sawri,  S.  (2020).  Friksi  Politik-Agama  Dalam  Kontestasi  Elektoral  Pilkada  DKI Jakarta 2017-2022: Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 12 (1), 14–27.
Setiyawan, W. B. M., & Dahani, N. C. (2020). Model bank tanah pertanian untuk mewujudkan  Indonesia  berdaulat  pangan. QISTIE , 13 (1),  78–95. https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3427
Sholikin, A. (2018). Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III. Madani , 10 (1), 256949. Sonny, S. (2019a). Nilai Strategis Kefiguran KH. Ma’ruf Amin sebagai Pasangan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019. Jurnal Renaissance , 4 (2), 541– 550.
Sonny,  S.  (2019b).  Peta  Politik  Identitas  di  Indonesia:  Studi  Terpilihnya  KH. Ma’ruf Amin sebagai Bakal Cawapres Capres Inkumben Joko Widodo pada Pilpres 2019. Jurnal Renaissance , 4 (1), 443–455. Umar, A., & Kahar, S. (2019). Pengaruh Politik Identitas Pada Pemilihan Presiden 2019  (Survey  Terhadap  Civitas  Akademika  Universitas  Muhammadiyah Maluku Utara). Ejournal KAWASA , 9 (2), 11–18. Vega, M. A. (2005). Amy Gutmann: Identity in Democracy. Princeton University Press, Princeton, 2003. Foro Interno. Anuario de Teoría Política , 5 .
Wahid,  M.  A. (2019). Pergumulan  Islam dan Politik di  Indonesia. Jurnal Politik Profetik , 7 (1). Zuhro,  R.  S.  (2019).  Demokrasi  dan  pemilu  Presiden  2019. Jurnal  Penelitian Politik , 16 (1), 69–81.