## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606

## Evaluasi Tingkat Kematangan e-Government Pada Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner
Muhammad Miftahul Akbar 1,* , Wing Wahyu Winarno 2 , Kholid Haryono 1
1 Teknologi Industri, Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, Indonesia Email: 1,* 16917214@students.uii.ac.id, 2 wing@ykpn.ac.id, 3 kholid.haryono@uii.ac.id Email Penulis Korespondensi: 16917214@students.uii.ac.id
Abstrak− E-Goverment sebagai bagian dari produk internet menjadi topik pembicaraan dalam diskusi internet maupun media masa dan popular setelah dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah kabupaten/kota di Indonesia. Namun masih banyak sistem  informasi  pemerintahan  yang  dibuat  dan  diimplementasikan  tidak  berfungsi  secara  maksimal  baik  tingkat pemerintahan daerah maupun pusat. Mengukur tingkat kematangan E-government dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan E-government . Tujuan dari penilaian kematangan E-government untuk menyediakan data dasar, data lanjutan,  dan  semua  yang  diperlukan  untuk  pengembangan  strategi E-government .    Gartner  adalah  salah  satu  model  yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan e-government . Model Gartner menyarankan empat fase kritis dari evolusi e- government yaitu : kehadiran web, interaksi, transaksi, dan transformasi. Model gartner digunakan untuk mengukur maturity level di kabupaten Sukoharjo. Methodology penelitian menggunakan kuisioner dan perhitungan menggunakan rata-rata skor setiap dimensi.  Untuk mengetahui hubungan antara dimensi dengan kriteria digunakan metode PLS (Partial Least Square). Penelitian  membuktikan  tingkat  kematangan E-government sebesar  4,06  (predictable  process).  Dimensi  transformasi  dan usability berpengaruh terhadap partisipasi  masyarakat menggunakan e-government di kabupaten Sukoharjo.
Kata  Kunci:  E-government ;  Tingkat  Kematangan  (Maturity  Level);  Model  Gartner;  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat;  Tata Kelola; Sistem Informasi; PLS; Stage Maturity Model (SMM)
Abstract−E-government as part of internet products has become a topic of discussion in internet and mass media discussions and is popular after being linked to the regional autonomy policy of districts / cities in Indonesia. However, there are still many  government  information  systems  that  are  developed  and  implemented  that  do  not  function  optimally  at  both  the regional and central government levels. Measuring the level of  E-government maturity is needed to determine the extent to which  the  successful  application  of  E-government  is.  The  purpose  of  the  E-government  maturity  assessment  is  to  provide basic data, advanced data, and all that is necessary for the development of an  E-government strategy. Gartner is one of the models used to measure the maturity level of e-government. Gartner's model suggests four critical phases of the evolution of e-government, namely: web presence, interaction, transactions, and transformation. The gartner model is used to measure the maturity  level  in  Sukoharjo  district.  The  research  methodology  used  a  questionnaire  and  the  calculation  used  the  average score  for  each  dimension.  To  determine  the  relationship  between  dimensions  and  criteria,  the  PLS  (Partial  Least  Square) method is used. Research has proven that the maturity level of E-government is 4.06 (predictable process). The dimensions of transformation and usability affect community participation using e-government in Sukoharjo district.
Keywords: E-government;  Maturity  Level;  Gartner  Model;  Community  Participation  Level;  Governance;  Information Systems; PLS; Stage Maturity Model (SMM)

## 1. PENDAHULUAN
Tata kelola pemerintahan di Indonesia pada era teknologi 4.0 diharuskan mengikuti perubahan dan menampung setiap aspirasi masyarakat secara cepat. Sejak tahun 2003 melalui Inpres No. 3, pemerintah Indonesia memiliki inisiatif  untuk  membuat  keterbukaan  informasi  melalui  pengembangan E-government .  Dalam  inpres  setiap penyelenggara  pemerintahan  dituntut  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  bersih,  transparan  dan  mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif [1]. Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan presiden republik  Indonesia  nomor  95  tahun  2018  tentang  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik.  Dalam  perpres tersebut pemerintah berharap peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  lewat  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  ( e-government ). Dalam  perpres  2018,  pemerintah  memasukkan  SPBE  menjadi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP) Nasional 2005–2025.
E-government berkaitan  dengan  penggunaan  teknologi  informasi  (Seperti Wide  Area  Network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintahan yang mempungai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan  pemerintah  dengan  warganya  (G2C),  pelaku  dunia  usaha  (bisnis)  (G2B),  dan  lembaga  pemerintahan lainnya  (G2B)  [2]. Tingkat  partisipatif  dan  keterbukaan  menjadi  kelebihan  dari E-government dalam  memutus sekat pemisah antara pemerintah dengan masyarakat di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh EDGI ( E- government Development  Index) pada tahun 2018 Indonesia menempati  peringkat 107 naik  dari  peringkat 116 pada  survei  EDGI  2016.  Dengan  nilai  EDGI  0,5258  menempatkan  Indonesia  masih  di  bawah  Malaysia (Peringkat  EDGI  48),  Singapura  (Peringkat  EDGI  7),  Brunei  Darussalam  (Peringkat  EDGI  59),  Thailand (Peringkat EDGI 73), Filipina (Peringkat EDGI 75), dan Vietnam (Peringkat EDGI 88) [3].

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606
Tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  terus  meningkat  menginginkan  birokrasi  terbuka  menjadikan E- government sangat  dibutuhkan  di  Indonesia.  Namun  masih  banyak  sistem  informasi  pemerintahan yang  dibuat dan  diimplementasikan  tidak  berfungsi  secara  maksimal  baik  tingkat  pemerintahan  daerah  maupun  pusat.  Hal tersebut  diungkapkan  pada  sebuah  penelitian  [4]  yang  membuktikan  pada  110  proyek  sistem  informasi  yang berjalan  di  pemerintahan  hanya  27%  proyek  sistem  infomasi  terselesaikan  sesuai  anggaran  dan  tepat  waktu, sementara sisanya 55% bermasalah dan 10% proyek dibatalkan.
Menurut  [5]  tantangan  terbesar  dalam  implementasi E-government di  Indonesia  adalah  kemampuan  dan kesiapan  manajemen  dalam  menerima  perubahan  dan  budaya  bekerja  menggunakan E-government .  Ada beberapa  hambatan  berikutnya  yang  menjadi  konsen  penerapan E-government diantaranya  beberapa  daerah  di Indonesia  masih  belum  tersentuh  jaringan  komunikasi  secara  komersil,  sharing  informasi  antar  lembaga  masih sangat  rendah,  dan  sumber  daya  manusia  yang  belum  mempunyai  kultur  mendokumentasikan  setiap  pekerjaan secara digital. Sebagai contoh pada survei E-government yang dilakukan Dirjen Komunikasi dan Informasi Jawa Tengah pada tahun 2017 dari 35 Kabupaten/ Kota hanya 10 kota yang memenuhi kriteria E-government dengan penilaian  baik.  Kegagalan  dari  penerapan E-government karena  tingkat  kematangan  ( maturity level)  sistem masih rendah atau belum sesui dengan harapan.
Mengukur  tingkat  kematangan E-government dibutuhkan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  keberhasilan penerapan E-government pada organisasi  pemerintah sesuai  dengan standard regulasi  yang berlaku  [6]. Tujuan dari  penilaian  kematangan E-government untuk  menyediakan  data  dasar,  data  lanjutan,  dan  semua  yang diperlukan  untuk  pengembangan  strategi E-government .  Penilaian  tingkat  kematangan  ( maturity )  membantu mengidentifikasi  prioritas  dari  pengembangan E-government untuk  meningkatkan  daya  saing  dan  pemenuhan informasi bagi masyarakat [7].
Pengukuran  tingkat  kematangan  menjadi  acuan  yang  bisa  digunakan  untuk  memperbaiki  sistem  yang telah  digunakan  pada  pemerintah.  Untuk  itu  perlu  model  yang  tepat  agar  mendapatkan  analisa  tingkat kematangan e-government yang sesuai  dan dapat dievaluasi. Sehingga   tingkat partisipasi  dan pengguna sistem informasi  pemerintah  menjadi  meningkat  dan  menyediakan  informasi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Dengan adanya pengukuran tingkat kematangan E-government dapat menunjukkan perubahan pola dan struktur dalam pengembangan E-government menjadi lebih baik.
Ada  2  hal  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini.  Pertama  bagaimana  mengukur  tingkat  kematangan e- government di kabupaten sukoharjo. Kedua, faktor apa yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat menggunakan e-government di kabupaten Sukoharjo.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Tahapan Penelitian
Penulis  menyusun  langkah-langkah  penelitian  yang  sistematis  agar  penelitian  ini  lebih  terarah.  Tahapan penelitian  tersebut  penulis  disajikan  dalam  bentuk  diagram  alur  berikut  ini  kerangka  model  gartner  sesuai kebutuhan pengukuran sistem.
Gambar 1. Bagan Penelitian

## 2.2  Studi Pustaka
Penelitian  pengukur  tingkat  kematangan E-government di  pemerintah  daerah  Indonesia  ini  mengacu  pada beberapa penelitian terkait sebelumnya. Pada penelitian  [8] E-government Bangladesh untuk  mengukur tingkat kesiapan E-government karena  beberapa  sistem  yang  sudah  dibangun  dan  diimplementasikan  oleh  pemerintah tidak  terpakai  menggunakan  model  Gartner.  Penelitian  [8]  menyebutkan  kegagalan  implementasi  pada  fase

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606
interaksi yang dilakukan pemerintah. Alasan utama karena tidak ada aturan atau undang-undang yang mengatur dalam mempromosikan dan melaksanakan e-government .
Kemudian  pada  penelitian  yang  dilakukan  di  Dubai  juga  menggunakan  model  Gartner.  Perbedaan yang mendasar, penelitian tersebut mengukur tata kelola E-government . Walau pun sudah 97,5% tingkat keberhasilan E-government namun  masih  memiliki  masalah  yang  mendasar.  [9]  Menyebutkan  Dubai  masih  kurang  dalam faktor  keberhasilan  G2C  (Government  to  Citizen).  Data  yang  digunakan  hanya  berasal  dari  jurnal,  website pemerintah dan surat kabar sehingga keakuratan data masih kurang.
Pada penelitian E-government pemerintah lokal di  Amerika Selatan.  Peneliti  berpendapat E-government bukan  hanya  sebatas  website  pemerintahan  saja,  tetapi  mencakup  konsep-konsep  seperti  transparansi, akuntabilitas,  dan  partisipasi  warga  dalam  evaluasi  kinerja  pemerintah  [10].  Dengan  menggunakan  model Gartner  penelitian  tersebut  menemukan  beberapa  daerah  di  Amerika  Selatan  masih  sangat  kurang  dalam kesiapan E-government .
Beberapa  penelitian  tersebut  diatas  menjadi  dasar  pada  penelitian  yang  dilakukan  penulis.  Masih  ada penelitian yang ditulis oleh [11] [12]  dan   [13] yang membandingkan berbagai  model dalam mengukur tingkat kematangan.  Secara  teori  berdasar  literatur  yang  diperoleh,  penelitian  ini  akan  menguji  tingkat  kesiapan pemerintah daerah menggunakan model Gartner dengan 4 fase untuk mendapatkan indeks kesiapan pemerintah dalam penggunaan dan pemanfaatan E-government .

## 2.2.1 Gartner Model
Gartner  adalah  salah  satu  model  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kematangan e-government .  Seperti pada  Ada  banyak  framework  atau  model  yang  bisa  digunakan  untuk  melakukan  pengukuran  khususnya  pada tingkat kematangan ( maturity level) e-government . D. Napitupulu, (2016) menyebutkan ada 25 model yang bisa digunakan dalam mengukur tingkat kematangan E-government .
Model  Gartner  pertama  kali  dikenalkan  pada  tahun  2000.  Gartner  mendemonstrasikan  kemajuan e- government dalam  empat  tahap  tingkat  kematangan e-government .  Fokus  analisa  tingkat  kematangan  model gartner  menekankan  pada  integrasi  sistem  dan  teknologi.  Gartner  banyak  digunakan  pada  analisa  tingkat kematangan e-government negara-negara  maju.  Model  gartner  lebih  cocok  untuk  negara  maju  yang  memiliki teknologi  terkini, dan lebih banyak masalah non-teknis seperti konsentrasi  pada kesadaran publik dan kesiapan elektronik.  Meskipun  begitu,  ada  beberapa  model  lokal  menjadikan  gartner  sebagai  model  acuan  dalam pembuatan kerangka kerja (frame work) analisa kematangan e-government . Model Gartner menyarankan empat fase kritis dari evolusi e-government yaitu : keberadaan  web, interaksi, transaksi, dan transformasi [8].
Gambar 2. Framework Gartner [14]
Dari Gambar 2 dapat dilihat dari 4 fase diatas memiliki keterkaitan dan saling berhubungan. Fokus model gartner  melakukan  analisa  proses  integrasi  pada  tingkat  sistem.      Pemilihan  Gartner  sebagai  model  penilaian kematangan sesuai digunakan pada pemerintahan daerah yang berada di Indonesia. Analisa dilakukan 2 arah dari sisi pemerintah dan warga masyarakat yang merasakan dan menggunakan e-government . Penjelasan dari empat fase adalah sebagai berikut:
a. Keberadaan  Website
Website yang dapat memberikan informasi seperti visi misi pemerintah, alamat kantor pemerintah, jam buka pelayanan pemerintah, dan beberapa dokumen resmi yang relevan dengan publik.
b. Interaksi
Beberapa  fasilitas  seperti  kemampuan  pencarian  dasar,  formulir  untuk  pengaduan,  tautan  ke  situs  yang relevan dan alamat email para pejabat terkait.
c. Transaksi
Membangun  aplikasi  yang  memungkin  publik  dapat  melakukan  pembayaran  kewajiban  secara  online  dan mandiri. Seperti pembayaran pajak dan pembaruan segala jenis ijin.
d. Transformasi

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606
Penyampaian  layanan  pemerintah  yang  didefinisikan  ulang  dengan  melawati  satu  titik.  Seperti  penyediaan pelayanan “One Stop Shop” pada e-government .

## 2.3 Pengumpulan Data
Lokasi penelitian berada di kabupaten Sukoharjo. Kabupaten sukoharjo memiliki 18 Dinas, 4 Badan Pemerintah, dan  12  Kecamatan  yang  sudah  menerapkan e-government (Sistem  Informasi  Pemerintah  Elektronik)  dalam melayani  masyarakat. E-government Kabupaten Sukoharjo  pertama kali dibuat pada tahun 2006 sebagai  sistem informasi pemerintahan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode kuantitif. Penulisan akan menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu wawancara dan menggunakan observasi dalam penelitian yang telah  lalu  atau  sumber  yang  disediakan  oleh  obyek  penelitian.  Untuk  mendapatkan  data  dalam  bentuk  angka dilakukan dengan menyebar kuisioner dengan skala penilaian 1 sampai 5.
Tabel 1. Skor Tingkat Kematangan [6] Skor Kematangan Level Keterangan Skor 1,00-1,50 1 Incomplete Process 1,51-2,50 2 Performed Process 2,51-3,50 3 Estabilished Process 3,51-4,50 4 Predictable Process 4,51-5,00 5 Optimizing Process
Pendefinisian tingkat  kematangan suatu  proses teknologi informasi  untuk mengukur  tingkat kematangan TI dengan menggunakan metode penilaian (scoring).  Selanjutnya, untuk  merelasikan antara nilai  tingkatan dan nilai absolut yang dilakukan dengan perhitungan dalam bentuk formula matematika. Persamaan matematik untuk menentukan nilai kematangan sistem adalah sebagai berikut:
Nilai Kematangan Setiap Dimensi per Responden  = ∑ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 (1)
Nilai Kematangan Setiap Dimensi per Responden  = ∑ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
∑ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 (2)

## Tingkat Kematangan E − Government Menggunakan Gartner
= ∑𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 ∑𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 (3)

## 2.4 Pembuatan Kerangka Model Analisa dan Penyusunan Hipotesis
Penetapan indikator yang dijadikan sebagai kerangka model analisa dan penilaian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [7]. Metode yang digunakan untuk melakukan penilain tingkat kematangan adalah Stage Maturity Model (SMM).  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  Tabel  2.  Pada  tabel  tersebut  berisi  poin  yang  akan diterjemahkan untuk pembuatan kuisioner sesuai dengan kerangka Model Gartner.
Tabel 2. Indikator Penilaian ( Stage Maturity Model ) Variabel Indikator Kode Presence (X1) Kesiapan Organisasi (OR) X11 Tata Kelola dan Kesiapan Kepemimpinan (GLR) X12 Kesiapan Pemangku Kepentingan (CR) X13 Kesiapan Sumber Daya Manusia (HR) X14 Kesiapan Teknologi (TR) X15 Kesiapan Hukum dan Aturan yang Ada (LR) X16 Interaksi (X2) Kesiapan Organisasi (OR) X21 Tata Kelola dan Kesiapan Kepemimpinan (GLR) X22 Kesiapan Pemangku Kepentingan (CR) X23 Kesiapan Sumber Daya Manusia (HR) X24 Kesiapan Teknologi (TR) X25 Kesiapan Hukum dan Aturan yang Ada (LR) X26 Transaksi (X3) Kesiapan Organisasi (OR) X31 Tata Kelola dan Kesiapan Kepemimpinan (GLR) X32 Kesiapan Pemangku Kepentingan (CR) X33 Kesiapan Sumber Daya Manusia (HR) X34 Kesiapan Teknologi (TR) X35 Kesiapan Hukum dan Aturan yang Ada (LR) X36 Transformasi (X4) Kesiapan Organisasi (OR) X41 Tata Kelola dan Kesiapan Kepemimpinan (GLR) X42 Kesiapan Pemangku Kepentingan (CR) X43

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606
Variabel Indikator Kode Kesiapan Sumber Daya Manusia (HR) X44 Kesiapan Teknologi (TR) X45 Kesiapan Hukum dan Aturan yang Ada (LR) X46 Usability (X5) Kesiapan Organisasi (OR) X51 Tata Kelola dan Kesiapan Kepemimpinan (GLR) X52 Kesiapan Pemangku Kepentingan (CR) X53 Kesiapan Sumber Daya Manusia (HR) X54 Kesiapan Teknologi (TR) X55 Kesiapan Hukum dan Aturan yang Ada (LR) X56 Kemudahan Pengguna (KP) X57 Keterbukaan data dan Informasi (KD) X58 Pelayanan Publik (PP) X59 Ketertarikan Masyarakat (KM) X510 Partisipasi (Y) Kesiapan Organisasi (OR) Y1 Tata Kelola dan Kesiapan Kepemimpinan (GLR) Y2 Kesiapan Pemangku Kepentingan (CR) Y3 Kesiapan Sumber Daya Manusia (HR) Y4 Kesiapan Teknologi (TR) Y5 Kesiapan Hukum dan Aturan yang Ada (LR) Y6 Kemudahan Pengguna (KP) Y7 Keterbukaan data dan Informasi (KD) Y8 Pelayanan Publik (PP) Y9 Ketertarikan Masyarakat (KM) Y10
Model  kerangka  teoritis  hubungan  antar  variabel  ditunjukkan  pada  Gambar  3.  Kerangka  yang  sudah dibangun  selanjutnya  ditransformasikan  ke  dalam  bentuk  diagram  jalur  untuk  menggambarkan  hubungan kausalitas  antar  variabel  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  satu  variabel  dependen  (Partisipasi)  dan  lima variabel independen (Keberadaan Website, Interaksi, Transaksi, Transformasi, dan Usability ).
Gambar 3. Hipotesis Penilitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini berisi hasil dan pembahasan dari topik penelitian, yang bisa di buat terlebih dahulu metodologi penelitian.
3.1 Gambaran Umum Responden

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Sukoharjo.  Responden  yang  mengisi  kuisioner  sebanyak  92  responden. Responden terdiri dari pengelola sistem dan dari kepala dinas yang menggunakan e-government .
Tabel 3. Responden Menurut Umur
Responden Menurut Umur Rentan Umur Jumlah 20-35 Tahun 38 36-45 Tahun 21 46-55 Tahun 23 Diatas 56 Tahun 10
Pada  Tabel  3  menunjukkan  rentan  umur  pegawai  atau  yang  dijadikan  obyek  penelitian  paling  banyak rentan  umur  20-35.  Responden  menurut  instansi  kerja  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.  Disini  penulis  hanya menyebutkan  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  dengan  Dinas,  Badan,  Kecamatan,  dan  Desa  karena  jumlah OPD sendiri sudah banyak sekitar 45 OPD sehingga penulis mengelompokkan menurut cluster.
Tabel 4. Cluster Responden Menurut OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)
Responden Menurut SKPD Tempat Bekerja Jumlah Dinas Pemda 43 Badan Pemda 18 Kecamatan 23 Kelurahan 8

## 3.2 Analisis dan Penghitungan Data
Hasil analisa dan observasi data didapatkan nilai dari masing-masing dimensi yang terdapat pada model gartner yang  digunakan.  Penghitungan  data  menggunakan  excel  didapatkan  6  nilai  pada  masing-masing  dimensi pengukuran.  Model  gartner  menunjukkan  dimensi  kematangan  setiap  kriteria  berdasar  dimensi  keberadaan  , interaksi,  transaksi  serta  transformasi.  Sementara  2  dimensi  tambahan  memiliki  kriteria  yang  sama  hanya ditambahkan dengan 4 kriteria penilai yaitu  Kemudahan Pengguna (KP), Keterbukaan data dan Informasi (KD), Pelayanan  Publik  (PP)  serta  Ketertarikan  Masyarakat  (KM).  Hasil  dari  penilaian  kematangan  sistem  secara keseleruhan  dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Hasil  pengukuran  setiap  dimensi  dari  setiap  kriteria  didapatkan  dari jumlah nilai kuisioner dari 92 responden setiap dimensi pada setiap kriteria.

## Tabel 5. Hasil Pengukuran Menggunakan Model Gartner
Dimensi Kriteria Keberadaan Interaksi Transaksi Transformasi Partisipasi Usability Kesiapan Organisasi (OR) 365 379 371 382 373 369 Tata Kelola dan Kesiapan Kepemimpinan (GLR) 366 371 374 376 376 372 Kesiapan pemangku kepentingan (CR) 361 380 358 381 372 369 Kesiapan sumber daya manusia (HR) 384 366 354 361 375 378 Kesiapan teknologi (TR) 386 381 360 377 368 333 Kesiapan hukum dan aturan yang ada (LR) 382 399 378 381 385 376 Kemudahan Pengguna (KP) - - - - 369 357 Keterbukaan data dan Informasi (KD) - - - - 339 378 Pelayanan Publik (PP) - - - - 378 381 Ketertarikan Masyarakat (KM) - - - - 389 385 Jumlah Skor 2244 2276 2195 2258 3698 3724 Rata-Rata 4.08 4.12 3.98 4.10 4.05 4.01
Dari  tabel  Tabel  5  rata-rata  nilai  tertinggi  tingkat  kematangan e-government di  Kabupaten  sukoharjo tertinggi pada dimensi Interaksi berada pada nilai 4.12 (Predictable Process), ini menunjukkan adanya interaksi sistem  yang  kuat  antara  pengguna  dengan e-government .  Sementara  pada  Dimensi  Transformasi  4.01 (Predictable  Process).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa e-government sukoharjo  sudah  mampu  mengikuti  dan melakukan  perubahan.  Nilai  terendah  pada  dimensi  transaksi  sebesar  3.98  (Esthabilished  Process).    Walaupun masuk  dalam esthabilished  process ,  hal  ini  membuktikan  bahwa e-government di  Kabupaten  Sukoharjo  masih kurang  dari  segi  kematangan e-government dimensi  transaksi.  Dalam  sesi  wawancara  pun  narasumber  juga menyatakan  bahwa  masih  ada  perbaikan  dalam  sistem  dari  segi  pelayanan  kepada  publik  lewat e-government baik dari segi transaksi.
Dimensi  keberadaan  (presence)  berada  pada  nilai  4.08  (Predictable  Process).  Angkat  tersebut menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh  OPD  di  kabupaten  Sukoharjo  telah  memiliki  sistem/  website  bagi  setiap

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606
OPD.  Sementara  dimensi  tambahan Usability berada  pada  angka  4.01  (Predictable  Process),  hal  tersebut membuktikan  bahwa  pegawai/pengelola  sudah  mempunyai  keahlian  atau  terdapat  pendampingan  secara terstruktur dalam pengelolaan e-government . Tingkat partisipasi masyarakat atau pengelola dalam menggunakan e-government berada  pada  angka  4.05  (Predictable  Process).  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  pengelola  sudah terbiasa  dengan  adanya e-government dalam  mempermudah  pekerjaan  dan  masyarakat  sukoharjo  sudah mengenal e-government kabupaten  sukoharjo.  Sehingga  proses  pengembangan  lebih  lanjut  dapat  lebih  mudah karena masyarakat  sudah lebih percaya dengan kelebihan e-government dari segi  transparansi  atau keterbukaan informasi  pemerintah.  Secara  keseluruhan  level  tingkat  kematangan E-government di  kabupaten  Sukoharjo berada  pada  skor  4.06  (Predictable  Process).  Artinya  tingkat  kematangan e-government menurut  model  dalam ambang batas sudah dapat diprediksi baik secara pengelolaan dan pengawasan.

## 3.3 Faktor Yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi
Tingkat  partisipasi  masyarakat  menggunakan e-government dipengaruhi  berbagai  faktor  yang  ada.  Pada penelitian ini model gartner digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu  dimensi usability juga  dijadikan faktor  yang mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  menggunakan e- government .
Untuk mendapatkan analisis faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat digunakan metode PLS  SEM.  Data  penelitian  yang  telah  dikumpulkan  dilakukan  analisis  untuk  membuktikan  hipotesis.  Data dinalisis dengan metode PLS SEM dengan menggunakan Software SmartPLS.  Metode PLS dilakukan dua tahap yaitu  model  pengukuran  (evaluasi  outer  model)  dan  model  struktural  (evaluasi  inner  model).  Dalam  hal  ini, dimensi  partisipasi  (Y)  digunakan  sebagai  variable  dependent,  sedangkan  dimensi  keberadaan  website  (X1), dimensi  interaksi  (X2),  dimensi  transaksi  (X3),  dimensi  transformasi  (X4),  dan  dimensi usability (X5)  sebagai variable independent.
Dari bagan penelitian pada Gambar 3 akan dibangun beberapa hipotesis sesuai dengan model yang telah dibangun. Hipotesis kemudian akan diujikan dan dianalisa dengan metode PLS SEM
H1 : Dimensi keberadaan website (X1) akan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat (Y)
Dimensi  keberadaan website adalah tersedianya website yang dapat memberikan informasi seperti visi misi  pemerintah,  alamat  kantor  pemerintah,  jam  buka  pelayanan  dan  beberapa  dokumen  resmi  yang relevan  dengan  publik  [14].   Tampilan  website  dengan  desain  yang  unik,  estetis,  dan  kreatif  baik dari segi  tata  letak  menjadi  daya  tarik  bagi  pengunjung  website  [15].  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  tingkat partisipasi masyarakat menggunakan e-government . H2 : Dimensi interaksi (X2) akan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat (Y) Dimensi  Interaksi  adalah  tersedianya  beberapa  fasilitas  website  untuk  melakukan  pencarian,  formulir pengaduan,  tautan  ke  situs  yang  relevan  dan  adanya  alamat  e-mail  para  pejabat  terkait  [16].  Interaksi menujukkan hubungan antara government to citizen (G2C) yang baik. Adanya interaksi yang baik dapat menunjukkan tingkat partipasi masyarakat dalam menggunakan e-government . H3 : Dimensi transaksi(X3) akan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat (Y)
Dimensi  transaksi  adalah  adanya  layanan  on-line  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  melakukan pembayaran  kewajiban  secara  online  dan  mandiri  serta  pengurusan  segala  jenis  ijin  [16].  Kemudahan melakukan transaksi  menggunakan e-government kemungkinan dapat  meningkatkan tingkat  partisipasi masyarakat.
H4 : Dimensi transformasi (X4) akan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat (Y) Dimensi  Transformasi  adalah  adanya  pengembangan  sistem  pada  tingkat  yang  lebih  baik.  Seperti penyediaan  layanan  One  Stop  Shop  (OSS)  pada e-government .  transformasi e-government dapat digunakan  untuk  pembangunan  masyarakat  informasi  ,  meningkatkan  iklim  investasi  &  kompetisi, meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  good  governance,   meningkatkan  partisipasi  masyarakat [15].  Hal  ini  kemungkinan  dapat  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dengan  adanya transformasi.
H5 : Dimensi usability (X5) akan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat (Y) Dimensi Usability (Kemudahan)  adalah  kemudahan  dalam  penggunaan  website  seperti  kemudahan pembacaan  dan  pemahaman  informasi  di  web,  kemudahan  mencari  informasi.  Kemudahan  dalam pengoperasian e-government dapat  meningkatkan  partipasi  masyarakat  [15].  Dimensi Usability kemungkinan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
Sedangkan data yang digunakan adalah rata-rata dimensi setiap responden. Rata-rata dimensi didapatkan dari setiap kriteria yang dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah dimensi sehingga didapatkan rata-rata dari setiap dimensi per responden.
Rata − Rata Dimensi Setiap Responden  = ∑ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 (4)
3.3.1 Evaluasi Outer Model

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606
Pada  tahap  evaluasi  outer  model  dilakukan  pengujian  validitas  dan  reabilitas.  Uji  validitas  digunakan  untuk mengukur indicator yang menyusun variabel, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji variabel yang menyusun model.
Uji  validitas  dilakukan  dengan  mengukur  nilai  faktor  loading  (FL)  dan  cross  loading  setiap  indicator. Ambang batas nilai faktor loading adalah ≥ 0.5, sedangkan nilai cross loading harus lebih besar dari nilai cross loading  loading  pada  variabel  [17].  Pada  pengukuran  awal  nilai  FL  pada  indicator  X31,  X34,  X51,  dan  X53 memiliki  nilai  FL  kurang  dari  0.5.  Sehingga  indicator  tersebut  harus  dihapus  agar  model  menjadi  valid. Selanjutnya  dilakukan  pengukuran  untuk  FL  dan  tidak  terdapat  FL  dibawah  0.5,  hasilnya  seperti  pada  tabel dibawah.  Selanjutnya  dilakukan  pengukuran  cross  loading  dari  setiap  variabel  yang  ada.  Nilai  cross  loading harus lebih besar dari nilai cross loading indicator terhadap variabel. Keseluruhan indicator dari setiap variabel memenuhi kriteria pengukuran inner model.
Tabel 6. Factor Loading (FL)
Indikator Faktor Loading Indikator Faktor Loading Indikator Faktor Loading X11 0.763 X35 0.874 X59 0.836 X12 0.608 X36 0.760 X510 0.645 X13 0.774 X41 0.664 Y1 0.780 X14 0.842 X42 0.806 Y2 0.834 X15 0.832 X43 0.857 Y3 0.752 X16 0.794 X44 0.871 Y4 0.810 X21 0.743 X45 0.826 Y5 0.688 X22 0.810 X46 0.771 Y6 0.797 X23 0.736 X52 0.736 Y7 0.861 X24 0.809 X54 0.770 Y8 0.835 X25 0.808 X55 0.590 Y9 0.535 X26 0.695 X56 0.883 Y10 0.533 X32 0.784 X57 0.724 X33 0.651 X58 0.820
Pengukuran  selanjutnya  pada  outer  model  adalah  pengujian  reabilitas  pada  kriteria  setiap  variabel. Pengujian  reliabilitas  meliputi  Cronobach’s  Alfa  (CA),  Composite  Reability  (CR)  dan  Average  Variance Extracted (AVE). Dengan kriteria uji model CA > 0.6, CR  > 0.6 dan AVE > 0.5. Hasil Pengujian dapat dilihat pada gambar Gambar 4.

## Gambar 4. Hasil Pengujian Reabilitas
Dari hasil pengujian outer model meliputi uji validitas dan reabilitas menunjukkan bahwa seluruh valiabel memenuhi kriteria pengujian. Sehingga model dapat dilakukan pengujian inner model.

## 3.3.2 Evaluasi Inner Model
Pengukuran  inner  model  digunakan  untuk  melihat  hubungan  antara  variabel  dalam  model  serta  untuk  menguji hipotesis  yang  telah  ditetapkan.  Pada  pengukuran  inner  model  penulis menggunakan  signifikasi  Pvalue  <  0.05 (Signifikan).  Selanjutnya  untuk  melihat  hubungan  antara  variabel  dengan  melhat  nilai  path  coefficients.  Nilai path  coefficients  positif  menunjukkan  hubungan  antar  variabel  positif,  sedangkan  untuk  nilai  negative menunjukkan hubungan negative antar variabel. Nilai Pvalue dan path coefficients dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Pengukuran Inner Model
Konstruk Pvalues Path Coefficients Hasil Hipotesis H1: X1->Y 0.355 -0.066 Ditolak H2: X2->Y 0.051 0.163 Ditolak H3: X3->Y 0.235 0.084 Ditolak H4: X4->Y 0.000 0.386 Diterima* H5: X5->Y 0.000 0.439 Diterima*
* Consistensi Pvalue < 0.05
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 3 hipotesis ditolak dan 2 hipotesis yang diterima. Hipotesis yang diterima  yaitu  X4  (Dimensi  Transformasi)->Y  (Tingkat  Partisipasi)  dan  X5  (Dimensi  Usablity)  ->  Y  (Tingkat

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i1.2606
Partisipasi).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  partisipasi  publik menggunakan e-government adalah transformasi dan usability (kemudahan).
Sementara  3  hipotesis  yang  ditolak  adalah  X1  (Keberadaan  Website)  ->  Y  (Tingkat  Partisipasi),  X2 (Dimensi Interaksi) -> Y (Tingkat Partisipasi), X3 (Dimensi Transaksi) -> Y (Tingkat Partisipasi). Pada hipotesis tersebut  tidak  terbukti  secara  signifikan  bahwa  dimensi  keberadaan  website,  dimensi  interaksi,  dan  dimensi partisipasi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan e-government .

## 4. KESIMPULAN
E-government yang menjadi landasan transformasi birokrasi di Indonesia harus dibarengi dengan perubahan pola transformasi  dan  tata  kelola e-government .  Kabupaten  Sukoharjo  yang  memiliki e-government telah  berhasil diuji dengan menggunakan model Gartner. Tingkat kematangan e-government secara menyeluruh menunjukkan skor  4.06  (predictable  process).  Sementara  setiap  dimensi,  model  gartner  mampu  menunjukkan  tingkat kematangan dimensi keberadaan website 4,08 (predictable process), dimensi interaksi 4,12 (predictable process), dimensi transaksi 3,98 (Estabilished process). Sementara pada 2 dimensi tambahan yaitu dimensi usability 4,01 (predictable  process)  dan  dimensi  partisipasi  4,05  (predictable  process).  Data  yang  digunakan  pada  analisa berasal dari hasil kuisioner dan hasil observasi.
Tingkat  partisipasi e-government di  kabupaten  Sukoharjo  dipengaruhi  oleh  dimensi Usability dan Transformasi. Dibuktikan dengan nilai Pvalue kurang dari signifikasi 0.05. Sementara 3 dimensi yang lain yaitu dimensi  keberadaan,  interaksi,  dan  transaksi  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  partisipasi  masyarakat menggunakan e-government .  Dari  hal  tersebut,  model  gartner  yang  paling  berpengaruh  terhadap  tingkat partisipasi  adalah  dimensi  transformasi  dan  dimensi usability .  Sehingga  dapat  dimungkingkan  model  gartner juga terdapat variabel terkait dengan tingkat partisipasi publik.

## REFERENCES
[1] B. Data and P. Dan, “Basis data peraturan dan perundang-undangan,” Program . pp. 1–14, 2006.
[2] A.  S.  Edwi,  “Evaluasi  Implementasi E-government Pada  Situs  Web  Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia :  Prespektif Content  dan  Manajemen,” Semin.  Nas.  Inform.  2008  (semnasIF  2008) ,  vol.  2008,  no.  November  2007,  pp.  88–98, 2008.
[3] D. Economic and Social Affairs, “United Nations e-government Survey 2018,” United Nations , pp. 1–300, 2018.
[4] H.  Dwi  Apriyanto,  Rudi.  and  Prihantono  Putro,  “Tingkat  kegagalan  dan  keberhasilan  proyek  sistem  informasi  di indonesia,” Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun. 2018 (SENTIKA 2018) , vol. 2018, no. Sentika, pp. 23–24, 2018.
[5] H.  Rafizal  and  A.  Author,  “Fisibilitas  Organisasi  Implementasi e-government Berbasis  Knowledge  Management  di Indonesia,” no. April, 2018.
[6] A. Hasan and A. Arief, “Pemerintah Daerah Kepulauan,” J. Protek , vol. 05, no. 1, pp. 31–36, 2018.
[7] A. Supriyanto and K. Mustofa, “E-gov readiness assessment to determine E-government maturity phase,” Proceeding - 2016 2nd Int. Conf. Sci. Inf. Technol. ICSITech 2016 Inf. Sci. Green Soc. Environ. , pp. 270–275, 2017.
[8] S. N. As-Saber, A. Srivastava, and K. Hossain, “Information Technology Law and E-government :,” vol. 1, no. 1, pp. 84–101, 2006.
[9] S. Al Marzooqi, E. Al Nuaimi, and N. Al Qirim, “E-governance (G2C) in the Public Sector: Citizens Acceptance to E- government Systems  -  Dubai’s  Case,” Proc.  Second  Int.  Conf.  Internet  Things,  Data  Cloud  Comput. ,  pp.  112:1-- 112:11, 2017.
[10]  S. Bayona and V. Morales, “Maturity model for local E-government : A case study,” ACM Int. Conf. Proceeding Ser. , vol. Part F1280, pp. 78–83, 2017.
[11]  A.  Chaushi,  B.  A.  Chaushi,  and  F.  Ismaili,  “Measuring e-government Maturity:  A  meta-synthesis  approach,” SEEU Rev. , vol. 11, no. 2, pp. 51–67, 2016.
[12]  F. De Brí and F. Bannister, “ E-government stage models: A contextual critique,” Proc. Annu. Hawaii Int. Conf. Syst. Sci. , vol. 2015-March, pp. 2222–2231, 2015.
[13]  D.  Napitupulu,  “ e-government Maturity  Model  Based  on  Systematic  Review  and  Meta-Ethnography  Approach,” J. Bina Praja , vol. 8, no. 2, pp. 263–275, 2016.
[14]  A.  Shahkooh,  Kolsoom  Abbasi;Saghafi,  Fatemeh;Abdollahi,  “A  Proposed  Model  for  M-Banking  Adoption,” Informatics , vol. 07, pp. 231–239, 2010.
[15]  T.  W.  A.  N.  P.  dan  Budi  Guntoro,  “Performance E-government Untuk  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sidoarjo,” J. Kawistara , vol. 4, no. 3, 2014.
[16]  A. Shahkooh, Kolsoom Abbasi;Saghafi, Fatemeh;Abdollahi, “A Proposed Model for Research,” Negot. J. , vol. 07, pp. 231–239, 2008.
[17]  J. F. Hair, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, “PLS-SEM: Indeed a silver bullet,” J. Mark. Theory Pract. , vol. 19, no. 2, pp. 139–152, 2011.