DI SMP MUHAMMADIYAH 8 WONOGIRI
oleh
*) Heru Mahmudi Santoso;  **) Yetty Sarjono; ***)Wafroturrohmah
*) Guru SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri
**) Dosen Progdi Pendidikan Akuntansi
***) Dosen Progdi Pendidikan Akuntansi

## Abstract
he aims of the research are to: 1) describe the preparation of management of Student Financial Aid Program; 2) describe the activities of management of Student Financial Aid Program; and 3)  describe  the  management  report  of  Student  Financial  Aid  Program  at  SMP  Muhammadiyah  8 Wonogiri.  The  research  method  applied  was  descriptive  qualitative  study  by  using  an  ethnographic approach. The subject of the research was SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. The data were collected through  in-deep  interview,  observation  and  documentation.  The  informants  of  the  research  are:  the principal,  vice-principal,  and  teachers,  who  have  the  role  in  Poverty  Student  Aids  management  of SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. The data were obtained and analyzed by using an interactive model which  included  data  collection,  reduction,  verification  and  drawing  conclusion.  The  research  result showed  that;  1)  The  preparation  of  management  of    Student  Financial  Aid  Program  at  SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri was started by conducting a coordination among the principal, teachers, staffs,  and  team.  Then  they  prepared  some  data  related  to  students’  background  which  would  be promoted  to  get  Student  Financial  Aid  Program  ;  2)  The  activities  in  managing  of  The  Student Financial  Aid  Program  was  started  by  planning,  actuating,  distributing,  recording,  controlling,  and reporting  of  Student  Financial  Aid  Program  as  a  form  of  responsibility  of  the  team  in  managing Student Financial Aid Program, and 3) In the end of management process of   Student Financial Aid Program,  school  or  the  team  had  a  responsibility    to  record  and  report  the  outcome  of  the management of Student Financial Aid Program at SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. By reporting the outcome,  it  meant  that  the  management  of  Student  Financial  Aid  Program  had  been  finished.  The whole  management  activities  of  Student  Financial  Aid  Program  were  based  on  the  principles  of School  Financial  Management,  those  are;  transparency,  accountability,  effectively,  efficiency.  And effective
Keywords : financial aid; management; poor students.

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  salah  satu faktor  utama  bagi  pengembangan  sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia  untuk  menciptakan  manusia produktif yang mampu memajukan
bangsanya (Kunaryo, 2000: 21).
Pendidikan  dalam  arti  luasa  didalamnya arti  luas  terkandung  pengertian  mendidik, membimbing,  mengajar,  dan  melatih. Dalam  keseluruhan  proses  pendidikan  di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan  yang pokok (Darajat, 2000:  100).
Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin …. (Heru Mahmudi Santoso dkk.)
Menurut  UU  no.  20  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan  yang  bermutu.  Pada  pasal  1 ayat  26  disebutkan  warga  negara  adalah warga  negara  Indonesia  baik  yang  tinggal di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia maupun  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Selanjutnya  pada pasal  4  ayat  1,  pendidikan  dilaksanakan secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.
Dari  beberapa  hal  tersebut  bisa  kita lihat  bahwa  pendidikan  merupakan  hal yang  sangat  diperhatikan  oleh  pemerintah dan  harus  dipastikan  sampai  ke  semua warga  negara.  Pendidikan  merupakan faktor penting dalam kehidupan maka arah pendidikan  masa  depan  harus  mampu memberikan  jalan  pemecahan  masalah bagi  pembangunan  yakni  tersedianya sumber  daya  insan  yang  berkualitas sehingga  mampu  mengantisipasi  setiap perubahan  yang  cepat  (Soetarno, 2002:  1). Selain  itu,  pendidikan  merupakan  upaya yang  dapat  mempercepat  pengembangan potensi  manusia  karena  pendidikan  dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional serta moral dan
ketakwaan  manusia  (Sa’ud  &  Makmun, 2005: 6).
Pendidikan  merupakan  salah  satu kunci  penanggulangan  kemiskinan  dalam jangka  menengah  dan  jangka  panjang. Namun,  sampai  dengan  saat  ini  masih banyak  orang  miskin  yang  memiliki keterbatasan  akses  untuk  memperoleh pendidikan  bermutu,  hal  ini  disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan.  Disisi  lain,  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa  setiap  warga  negara  berusia  7-15 tahun  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar, yang  dikenal  dengan  Program  Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pada  pasal  34  ayat  2  tertera  bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar minimal  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa memungut  biaya,  sedangkan  dalam  ayat  3 menyebutkan, bahwa wajib belajar merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Keberhasilan  pendidikan  merupakan tanggungjawab  bersama  antara  keluarga, anggota  masyarakat,  dan  pemerintah. Pemerintah  dan  masyarakat  menyediakan tempat  belajar  yaitu  sekolah.  Sekolah
menampung  siswa-siswinya  dari  berbagai macam  latar  belakang  dan  kondisi  yang berbeda.  Pada  umumnya  anak-anak  yang berasal  dari  keluarga  menengah  ke  atas mendapatkan  pengarahan  dan  bimbingan yang  cukup  baik  dari  orang  tua  mereka, sedangkan  anak-anak  yang  berasal  dari keluarga ekonomi rendah kurang mendapat bimbingan  dan  perhatian  yang  cukup  dari orang tua mereka karena orang tua mereka lebih  memusatkan  perhatiannya  pada bagaimana  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari mereka.
Konsekuensi  dari  hal  tersebut  maka pemerintah  wajib  memberikan  layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat  pendidikan  dasar  (SD/MI  dan SMP/MTs  serta  satuan  pendidikan  yang sederajat).  Seiring  meningkatnya  beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah  karena  semakin  meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober  2005  Pemerintah  melakukan pengurangan  subsidi  BBM  secara  drastis. Masyarakat  langsung  merasakan  dampak kenaikan harga BBM berupa melambungnya  kebutuhan  pokok  dan pendidikan.  Dalam  rangka  mengatasi dampak  kenaikan  harga  BBM,  pemerintah merealokasikan  anggarannya  ke  empat program  besar,  yaitu  program  pendidikan, kesehatan,  infrastruktur  pedesaan,  dan
Subsidi  Langsung  Tunai  (SLT).  Sebagai konsekuensi  dalam  bidang  pendidikan, maka    pemerintah  selain      mengeluarkan program  Bantuan    Operasional    Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan    beban    biaya  pendidikan yang    dibayar    oleh    masyarakat    dengan tetap  mempertahankan  mutu pendidikan.
Setelah Pemerintah menetapkan kebijakan BOS sebagai salah satu pendukung  untuk  menuntaskan  program Wajar  Dikdas  9  Tahun,  ternyata  kebijakan BOS  tersebut  belum  mampu  menjamin seluruh  masyarakat  untuk  dapat  sekolah, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal  dari  keluarga  miskin.  BOS  yang diberikan  kepada  lembaga  penyelenggara Wajar Dikdas setara SD/MI dan SMP/MTs,  hanya  mampu  mengurangi beban  biaya  pendidikan  yang  harus dikeluarkan masyarakat , tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan, sehingga banyak siswa miskin yang  tidak  sanggup  atau  melanjutkan pendidikannya  karena  harus  mengeluarkan biaya  untuk  buku,  transportasi,  seragam madrasah,  sepatu,  buku  tulis  atau  biaya lainnya  yang  tidak  dapat  dipenuhi  dari dana  BOS.  Sementara  kita  semua  melihat bahwa  mayoritas  siswa  berasal  dari keluarga  kurang  mampu  bahkan  dapat dikategorikan miskin.

## Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin …. (Heru Mahmudi Santoso dkk.)
Untuk  mencegah  terjadinya  anak putus  sekolah  yang  disebabkan  faktor ketidakmampuan  ekonomi  dan  sekaligus menarik  anak  usia  sekolah  yang  tidak sekolah  agar  masuk  sekolah  serta  dalam rangka  pemberian  akses  yang  lebih  besar kepada kelompok masyarakat  yang selama ini  kurang  terjangkau  oleh  pendidikan, pemerintah  melalui  APBN  menetapkan program  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM) yang  diberikan  kepada  sebagian  siswa miskin di tingkat Sekolah Dasar/MI hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/MA, walaupun jumlah siswa yang mendapatkan bantuan  ini  masih  sangat  terbatas.  Dengan program  BSM  ini,  diharapkan  dapat membantu  sebagian  siswa  yang  berasal dari  keluarga  kurang  mampu/miskin  di dalam  membiayai  sebagian  kebutuhan pendidikannya sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya, bahkan dapat  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang berikutnya.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  yang  berjudul Pengelolaan  Bantuan  Siswa  Miskin  di SMP  Muhammadiyah  8  Wonogiri  ini, digunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  desain.  Penelitian  kualitatif  secara umum  sering  disebut  sebagai  penelitian kualitatif deskriptif karena dalam mengembangkan  pemahaman,  penelitian
kualitatif  cenderung  tidak  memotong halaman  cerita  dan  data  lainnya  dengan simbol–simbol  angka  (Sutopo,  2006:  4). Penelitian  kualitatif  memfokuskan  pada pengumpulan  informasi  tentang  keadaan atau  realita  yang  sedang  berlangsung,  jadi bentuk penelitian ini adalah naturalistik.
Menurut  Guba  (1978)  dan  Wolf (1979), “qualitative research is  frequently called  naturalistic  because  the  researcher frequents places where the events he or she is  interested  in  naturally  occur” (Bogdan dan  Biklen,  1998:  3).  Penelitian  qualitatif sering  dinamakan  naturalistik  karena peneliti  datang  ke  tempat  penelitian  di mana realita sedang berlangsung. Sedangkan Creswell (1994: 162)
mengatakan, “qualitative  research  occurs in  natural  setting,  where  human  behavior and  events  happen.” Penelitian  kualitatif dilakukan pada lingkungan natural, dimana manusia melakukan aktifitas.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
BSM  adalah  bantuan  yang  diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. BSM  bertujuan  agar  siswa  tidak  mampu dapat  terus  melanjutkan  pendidikan  di sekolah.  Program  ini  bersifat  bantuan bukan  beasiswa,  karena  jika  beasiswa bukan berdasarkan kondisi ekonomi siswa, melainkan  berdasarkan  prestasi”.  Sumber
dana  BSM  dari  APBN.  BSM  terdiri  dari dua  macam,  dari  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  mengelola  BSM  dan Beasiswa  Bakat  dan  Prestasi  sedang  dari Kementerian Agama disebut sebagai Bantuan  Beasiswa  Siswa  Miskin  yang disatukan  pengelolaannya  antara  bantuan dengan beasiswa. Dalam penyaluran BSM, sekolah  mewanti-wanti  pada  siswa  agar BSM  bisa  dimanfaatkan  dengan  benar seperti  petunjuk  yang  diberikan  oleh pemerintah.  BSM  dapat  dimanfaatkan untuk  pembelian  perlengkapan  siswa misalnya  buku  pelajaran,  alat  tulis,  sepatu dan  tas.  Atau  untuk  biaya  transportasi  ke sekolah  maupun  uang  saku  siswa  untuk sekolah. Salah satu bentuk
pertanggungjawaban    dalam    pelaksanaan program BSM, pengelola wajib melaporkan  hasil    kegiatannya    ke  pihak terkait.  Tim  Pengelola  harus  melaporkan semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan BSM  ke  Tim  Kabupaten  dalam  hal  ini Dinas Penidikan meliputi statistik
penerima BSM, penyaluran dan penyerapan        BSM,    pemanfaatan    dana oleh    siswa    penerima    BSM,    hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran  keuangan  sekolah.  Evaluasi
dilakukan setiap triwulan atau per semester.  Dana  yang  digunakan  akan dipertanggungjawabkan  kepada  sumber dana.    Jika  dana  tersebut  diperoleh  dari orang tua siswa, maka akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah  kepada  orang  tua  siswa.  Begitu pula  jika  dana  tersebut  bersumber  dari pemerintah  maka  akan  dipertanggung jawabkan kepada pemerintah.
Maksud  dan  tujuan  adanya  BSM adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  serta menekan angka putus sekolah. BSM sangat berperan untuk memotivasi dalam meningkatkan  prestasi  belajar  siswa  jika dikelola  dengan  baik  dan  tepat  sasaran. Tujuan  yang  pokok  membantu  memenuhi kebutuhan  siswa,  mencegah    siswa    dari kemungkinan    putus    sekolah    akibat kesulitan ekonomi, memberi  peluang  dan kesempatan  siswa    untuk  terus  bersekolah hingga  menyelesaikan  pendidikan  SMP, dan membantu kelancaran program sekolah.  Dalam  penentuan  penerimaan BSM,  guru  maupun  karyawan  sekolah mengadakan  survei  mengumpulkan  data siswa untuk diseleksi layak  tidaknya siswa bersangkutan mendapat BSM. BSM diberikan  kepada  siswa  yang  tergolong miskin  dan  sangat  membutuhkan  dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka

## Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin …. (Heru Mahmudi Santoso dkk.)
mendapatkan  pendidikan  yang  layak. Tahap  awal  pengelolaan  BSM,  di  mulai dengan  suatu  perencanaan  dan  persiapan. Perencanaan meliputi pembentukan panitia,  kuota  siswa  yang  akan  diusulkan, data siswa yang akan diusulkan dan semua hal yang berkaitan dengan BSM.
Pengorganisasian  menentukan  bagaimana aturan  dan  tata  kerjanya.  Pelaksanaan menentukan  siapa  yang  terlibat,  apa  yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa.
Pengawasan  dan  pemeriksaan  mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan  akan  dilakukan  oleh  siapa.  Kegiatan umpan  balik  merumuskan  kesimpulan  dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggaranya  Manajemen  Operasional Sekolah.  Untuk  menetapkan  siswa  perima BSM  ada  tahapan-tahapan. Tahap Pertama menyusun    daftar    siswa    kelas    7,  8,  9 yang    dinilai    berhak  menerima    bantuan sesuai  dengan  kriteria  diantaranya,  siswa yang  terancam  putus  sekolah  karena kesulitan  biaya,  siswa  yang  tidak  sedang menerima  beasiswa  dari  sumber  lain,  dan siswa  yang  telah  dibebaskan  dari  segala jenis iuran sekolah. Tahap Kedua menyeleksi    siswa    dari    daftar    tahap pertama,  sehingga diperoleh jumlah siswa penerima  BSM  sesuai  dengan    alokasi penerima BSM yang telah ditetapkan.
Seperti di ungkapkan oleh bendahara bahwa : “Rapat koordinasi yang diselenggarakan sekolah untuk membentuk pengelola  dana  BSM.  Petugas  pengelola dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mengelola  dari    seleksi  pengusulan penerima,  pendistribusian,  hingga  tahap pelaporan baik secara administrasi maupun pelaksanaan  pemberian  BSM.  Sebelum pengusulan  untuk  siswa  yang  nantinya menerima  BSM  kami  mempersiapkan terlebih  dahulu  apa  yang  harus  kami lakukan,  mengkoordinasikan  dengan  guru, wali  kelas,  komite  sekolah,  kesiswaan, guru  BK,  dan  pengelola  lainya  untuk menentukan kuota jumlah siswa yang akan diusulkan  dalam  mendapatkan  dana  BSM. Sesuai  juknis  dengan  metode  penetapan variabel  dan  penilaian.  Pengambilan  BSM dilakukan di lembaga penyalur yaitu kantor Pos.  BSM  harus  disalurkan  secara  utuh, tanpa  ada  potongan    atau  pungutan  dan oleh  pihak    manapun,    serta  dalam  bentuk apapun.  Pengambilan  BSM  dilakukan sekaligus  untuk  enam  bulan  dengan menandatangani  bukti    penerimaan    yang disediakan    oleh  lembaga  penyalur. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban    dalam    pelaksanaan program  BSM.  Pengelola    di  SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri wajib melaporkan    hasil  kegiatannya  kepada
pihak  terkait.  Secara  umum,  hal-hal  yang dilaporkan  oleh  pelaksana  program  adalah berkaitan dengan  statistik penerima  BSM, penyaluran    dan  penyerapan    dana    BSM, pemanfaatan    dana    oleh    siswa    penerima BSM,    hasil  monitoring  evaluasi  dan pengaduan  masalah. Untuk  mencatat segala  kegiatan  dari  penerimaan  sampai penyaluran  dan  BSM,  maka  pengelola membuat  pembukuan  untuk  mengontrol dan  mendokumentasikan  segala  kegiatan yang  terkait  dengan  pengelolaan  dana BSM  yang  selanjutnya  dijadikan  bahan evaluasi  maupun  laporan  sebagai  hasil kegiatan yang sudah di laksanakan.
Hasil  wawancara  dengan  salah  satu guru  di  SMP  Muhammadiyah  8  Wonogiri menyebutkan  :  “Sekolah  maupun  siswa penerima BSM harus memenuhi Persyaratan  yang  berkaitan  dengan  siswa calon  penerima  BSM  diantaranya  adalah siswa SMP dan SMPLB negeri dan swasta kelas  7  sampai  9  dari  keluarga  miskin, tidak  sedang  menerima  beasiswa  dari sumber  lain,  telah  dibebaskan  dari  segala jenis iuran sekolah. Sedangkan persyaratan Sekolah  Peserta  Program  BSM  adalah sekolah  yang  mempunyai  siswa  dari keluarga  miskin,  sekolah    yang    memiliki surat    ijin    operasional  atau  kelembagaan yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Pendidikan untuk sekolah umum. Dalam
pendistribusian  dana  BSM  siswa  bisa mengambil    sendiri  secara    langsung    di lembaga  penyalur  yang    ditunjuk  yaiut Kantor  Pos    dengan    membawa    salinan SK  Penetapan  Siswa Penerima BSM dan lampirannya. Sedangkan pengambilan dana  BSM  secara  kolektif  oleh  Sekolah harus  menggunakan  SK  kolektif  yang sudah ditandatangani  siswa penerima dana BSM,  tanpa  meterai,  diketahui  oleh  Ketua Komite  Sekolah.  Pengambilan  dana  BSM secara langsung oleh siswa lebih diutamakan.  SK  kolektif  harus  dilengkapi dengan  salinan  SK  Penetapan  Siswa Penerima    BSM    dan    lampirannya. Sebelum  usulan  siswa  yang  menerima BSM  dipersiapkan,    terlebih  dahulu dirapatkan  dengan  guru,  komite  sekolah, dan  pengelola  untuk  menentukan  kuota atau  jumlah  siswa  yang  diusulkan.  Hal  ini kami  maksudkan  agar  supaya  dalam pengelolaan  BSM  ini  bisa  tepat  sasaran. Dalam pemanfaatanya BSM dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan siswa  misalnya  buku  pelajaran,  alat  tulis, sepatu  dan  tas.  BSM  bisa  digunanakn untuk  biaya  transportasi  siswa  ke  sekolah maupun  uang  saku  siswa  kesekolah.  Dana BSM dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM  berhenti  sekola,  menerima  beasiswa dari  instansi/sumber  lain,  didakwa  dan terbukti  melakukan  tindakan  kriminal,
Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin …. (Heru Mahmudi Santoso dkk.)
mengundurkan  diri,  dan  tidak  lagi  masuk dalam  kriteria  siswa  miskin.  Pengambilan dana    BSM    yang  dilakukan  secara kolektif    oleh    sekolah,    sekolah  harus menyerahkan  BSM  kepada  siswa  yang berhak  paling  lambat  satu  minggu  setelah diambil,    dengan    membuat    bukti penyerahan    BSM    yang  ditandatangani oleh  siswa  penerima  BSM.  Selanjutnya BSM  yang  belum  diambil  oleh  sekolah sampai dengan batas waktu yang ditentukan,    dikembalikan    oleh    lembaga penyalur    ke  rekening    pengelola  dana dekonsentrasi  untuk  selanjutnya    disetor ke Kas Negara.
“Maksud  dan  tujuan  Program  BSM adanya niat pemerintah untuk meningkatkan  pemerataan  pada  anak  usia sekolah  yang  tidak  mampu  menikmati pendidikan  secara  utuh  dan  meningkatkan mutu pendidikan serta menekan anak putus sekolah  sehingga  dapat  mampu  untuk mendapatkan  pendidikan  yang  berkualitas seperti  pada  siswa  umumnya”.  Usulan anak  penerima  BSM  diatur  berdasarkan rapat  antara  kepala  sekolah,  guru,  dan panitia.  Penerima  BSM  adalah  siswa miskin  yang  memenuhi  kriteria  sesuai pedoman  atau  petunjuk  teknis.  Indikator yang  dipakai  adalah;    siswa  yang  berasal dari keluarga miskin,  jarak tempat tinggal jauh dari sekolah, kondisi siswa yatim atau
piatu,  pertimbangan    lain    misalnya kelainan    fisik,    korban    musibah berkepanjangan,    anak    korban    PHK, mempunyai    lebih    dari    tiga  bersaudara yang  berusia  di  bawah  18  tahun,  dan indikator  lokal  lainnya.  Tetapi  yang diutamakan  adalah  bagi  siswa  yang memiliki  Kartu  Miskin.  Hasil  penetapan siswa  penerima  BSM  dituangkan  dalam bentuk SK Siswa Penerima BSM dilengkapi    dengan  lampiran  Berita  Acara dan  Daftar  Siswa  Penerima  BSM.  Ada tahapan tahapan persiapan dalam menentukan  siswa  penerima  BSM,  yaitu pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber yang kemudian di cross check- kan dengan melakukan  survei  maupun  penggalian informasi  tentang  latar  belakang  siswa calon  penerima  BSM  maupun  kondisi ekonomi  siswa  calon  penerima  BSM. Diharapkan  dengan  cara  seperti  ini penyaluran BSM bisa tepat sasaran.

## Kesimpulan
Dalam  Pengelolaan  BSM  perlu dipersiapkan  terlebih  dahulu  hal-hal  yang terkait dengan kegiatan  Pengelolaan BSM. Koordinasi  dan  segala  dokumen  yang dibutuhkan  perlu  dipersiapkan  agar  dalam pelaksanaan  Pengelolaan  bisa  tercapai seperti yang diharapkan.
Pengelolaan  BSM  diatur  oleh pemerintah  melalui  Buku  Pedoman  BSM
dan  Juknis  BSM.  Hal  ini  dimaksudkan supaya ada keseragaman dalam pengelolaan  BSM.  Pengelolaan  BSM merupakan salah satu substansi manajemen sekolah  yang  akan  turut  menentukan perjalanan  kegiatan  pendidikan  di  sekolah melalui  rangkaian  proses,  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Adapun tujuan dari
pengelolaan tersebut adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber- sumber pendanaan, agar bisa menggunakan dana  secara  efektif  dan  tidak  melanggar
aturan,  dan  membuat  laporan  keuangan yang transparan dan akuntabel.
Laporan  keuangan  harus  tranparan dan  akuntabel  dan  harus  mengikuti peraturan  perundangan  yang  berlaku. Pelaporan  merupakan    salah    satu    bentuk pertanggungjawaban    dari  serangkaian kegiatan  pengelolaan.  Pengelolaan  BSM dilampiri  dengan  bukti-bukti  dokumen yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan  tersebut.  Dengan  adanya laporan  dan  bukti  pendukung  yang transparan  dan  akuntabel  berarti  kegiatan Pengelolaan BSM sudah selesai dilaksanan dan didokumentasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ami, Amalia Hani. 2012. Pengelolaan Keuangan Pendidikan http://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaan-keuangan-pendidikan/ (diakses pada 6 September 2013 pukul 11.44).
Anonim, 2010. Panduan Pelaksanaan Beasiswa Miskin Bagi SMP
Arikunto, Suharsimi. 2004. Evaluasi Program Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
Bogdan,  Robert  C  &  Biklen,  Sari  Knopp,  1988, Qualitative  Research  For  Education ,  A  Viacom Company 160 Goul Street, USA.
Bafadal, Ibrahim. 2006. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah . Jakarta : Grafika Offset.
Borg,  Rody J. & Borg, Mary O. 2012. Closing the achievement gap between high-poverty schools and  low-poverty  schools. Academic  and  Business  Ethics,  College  Teaching,  and  the International Journal of Industrial Organization.
Collins,    J.    Michael.  2012.    Effects of  mandatory  financial  education  on  lowincome  clients . Assistant    Professor    of    Consumer  Science    at    the    University    of    Wisconsin–Madison, Faculty Director  of  the  Center  for  Financial  Security,  and  an  IRP. Institute for Research on Poverty 1180 Observatory Drive 3412 Social  Science Building University of Wisconsin Madison, Wisconsin 53706 (608) 262-6358 Fax (608) 265-3119 affiliate.
Darajad, Zakiah. 1996. Ilmu Pendidkan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
Firdaus,  Andri.  2007. Pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  pada  Sekolah  Dasar  di Kabupaten Brebes (Studi Kasus pada SD Kota, Pinggir Kota dan Terpencil ).
Hadikusumo, Kunaryo. 1999. Pengantar Pendidikan . Semarang: IKIP Semarang Press.
Hamalik,  Oemar.  1990. Pengembangan  Kurikulum:  Dasar  dan  Pengembangannya .  Bandung: MandarMaju.
Huberman,  A.M.  dan  Miles,  M.B.  2007. Qualitatif  Data  Analys .  London:  Sage  Publications. Terjemahan  Oleh  Tjetjep  Rohendi  Rosidi.  Tahun  2007.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia
Lina, Chandra A. 2008. Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah  (BOS) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus Sd Tambaharjo 02 Kabupaten Pati).
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Prashant, Loyalka. 2012. The distribution offinancial aid in China: Is aid reaching poor students?. China  Institute  for  Educational  Finance  Research,  #5  Summer  Palace  Rd.,  Rm.  406, Education Building, Peking University, Beijing 100871, China.
Soetarno,  2002. School  Based  Management  Dalam  Rangka  Menuju  Otonomi  Daerah .  Makalah Seminar Pendidkan Dalam Rangka Memperingati Hardiknas 11 Mei 2002.
Spradley, James P. 2007. Metode Etnografi . Jakarta: Tiara Wacana.
Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sutama, 2012. Metode Penelitian Pendidikan . Surakarta: Fairus Media.
Sutopo,H.B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif ; Dasar Teori dan Terapannya   dalam Penelitian . Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .