## AGROLAND: JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN
Vol. 29, No. 2 Agustus (2022), 151 - 163
P-ISSN : 0854-641X & E-ISSN : 2407-7607, Diterbitkan Universitas Tadulako

## IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN
The Implementation of Rice Farming Insurance Program in Kecamatan Tirto of Pekalongan
RinaFitria Ristianti 1) , Kadhung Prayoga 2) , Joko Mariyono 3)
1,2,3) Program Studi Agribisnis, Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang - Indonesia
Email: rinafitriar@gmail.com
Diterima: 9 November 2021, Revisi : 27 Juni 2022, Diterbitkan:  Agustus 2022 https://doi.org/10.22487/agrolandnasional.v29i2.1073

## ABSTRACT
Farmers  are  facing  production  risks  associated  with  changes  in  yields,  price fluctuations  and  financial  uncertainty.  The  government  helps  farmers  overcoming  these problems  through  agricultural  insurance  as  efforts  to  protect  their  farming.  This  study aimed  to  analyze  the  implementation  of  the  rice  farming  insurance  program  (AUTP)  in Tirto, Pekalongan. The research was a case study with a qualitative approach in which data collected  was  through  observation,  interviews,  literature  study  and  documentation. Informants  in  the  study  included  Jasindo,  coordinator  of  extension  workers,  extension workers  and  farmers.  The  data  obtained  were  analyzed  using  reduction  techniques,  data presentation  and  concluding.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  AUTP program in Tirto had not been successful due to some reasons such as many farmers were unaware of this program, even though they have been registered as insurance participants, delays  in  land  checking  and  payment  of  claims.  Jasindo  and  extension  workers  cannot routinely  socialize  the  program  due to  limited  human  resources  and  facilities  so that  only the management of the farmer groups knows while other farmers obtain  information  from informal sources. Recommendations from this research was addressed to local governments to  work  together  with  Jasindo  and  extension  workers  to  carry  out  comprehensive socialization to all farmers.
Keywords : Extension  Workers,  Farmers,  Implementation,  Jasindo  and  Rice  Farming Insurance.

## ABSTRAK
Petani  menghadapi  risiko  produksi  yang  terkait  dengan  perubahan  hasil  panen, fluktuasi harga dan ketidak-pastian finansial. Pemerintah membantu para petani mengatasi permasalahan  tersebut  melalui  upaya  perlindungan  usahatani  dalam  bentuk  asuransi
Original Research
Open Access
pertanian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  program  asuransi usahatani padi (AUTP) di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan  adalah  studi  kasus.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  studi  kepustakaan  dan dokumentasi. Informan dalam penelitian meliputi Jasindo, koordinator penyuluh, penyuluh dan  petani.  Data  yang  telah  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  reduksi, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  program  AUTP  di  Kecamatan  Tirto  belum  berhasil.  Masih  banyak  petani yang  belum  mengetahui  program  ini,  meskipun  telah  terdaftar  sebagai  peserta  asuransi, keterlambatan  dalam  pengecekan  lahan  dan  keterlambatan  pembayaran  klaim.  Hanya pengurus kelompok tani yang mengetahui program ini. Petani lain mengetahui dari sumber informal. Hal  ini terjadi karena sumber daya  manusia dan  fasilitas belum  memadai. Pihak Jasindo dan penyuluh tidak melakukan sosialisasi secara rutin kepada petani, karena hanya dilakukan sekali  sebagai  akibat dari kekurangan sarana dan prasana. Hal  ini  menunjukkan bahwa  kinerja  implementor  dalam  pelaksanaan  program  AUTP  belum  maksimal. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada pemerintah setempat untuk bekerja sama dengan  pihak  Jasindo  dan  penyuluh  mengadakan  sosialisasi  secara  menyeluruh  ke  semua petani.
Kata Kunci : Asuransi Usaha Tani Padi, Implementasi, Jasindo, Penyuluh, Petani.

## PENDAHULUAN
Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara terutama  bagi  sebagian besar negara berkembang.  Tahun  2019  sektor  pertanian telah berkontribusi sebesar 12,72% terhadap Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  (BPS,  2020). Hal  tersebut  membuat  sektor  pertanian menjadi  perhatian  penting  bagi  pemerintah terutama  tanaman  pangan.  Salah  satu  hasil pertanian  yang  penting  dalam  tanaman pangan  adalah  padi.  Tahun  2019  produksi padi di Indonesia sebesar 54.604.003 ton-GKG (Gabah  Kering  Giling)  atau  31.313.034  ton beras  yang  mana  mengalami  penurunan sebesar  7,75%  dari  tahun  2018  (BPS, 2019a).  Hal  ini  dapat  tejadi  karena  risiko- risiko  dan  ketidakpastian  yang  harus dihadapi petani.
Petani dihadapkan pada risiko produksi yang  terkait  dengan  perubahan  hasil  panen seperti  perubahan  pola  curah hujan, serangan  hama  dan  penyakit;  risiko  pasar terkait  fluktuasi  harga  input  dan  produksi serta risiko finansial  yang  berkaitan dengan kemampuan  petani  dalam  membayar  tagihan. Kegiatan  usahatani  padi  menghadapi  risiko utama  berupa  frekuensi  banjir,  kekeringan
dan serangan organisme pengganggu (Suharyanto  et  al.,  2015).  Luas  lahan terdampak  banjir,  kekeringan  dan  serangan Organisme  Pengganggu  Tanaman  (OPT) mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun. Berdasarkan  data  dari  Direktorat  Perlindungan Tanaman  pangan  (2016)  luas  areal  padi terkena  banjir,  kekeringan  dan  serangan OPT  di  Indonesia  tahun  2015  masing- masing  48,330 ha, 339,531 ha dan 182 ha.
Ketidakpastian usahatani sangat memungkinkan petani beralih ke komoditas lain  atau  bahkan  ke  usaha  nonpertanian. Pemerintah  membantu  para  petani  mengatasi permasalahan  melalui  upaya  perlindungan usahatani  dalam  bentuk  asuransi  pertanian. Asuransi  pertanian  merupakan  strategi perlindungan  dari  pemerintah  untuk  petani dari  risiko  usahatani  (Djunedi,  2016). Asuransi  Usahatani  Padi  (AUTP)  menjadi salah  satu  program  dari  asuransi  pertanian untuk  menanggulangi  risiko  yang  terjadi pada  budidaya  tanaman  padi  (Saragih  et  al., 2018).  Pelaksanaan progam  AUTP pemerintah bekerjasama  dengan  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  sebagai  pelaksana,  dalam hal ini PT. Jasa Indonesia (Jasindo) ditunjuk sebagai  pihak  penanggung.  Kerja  sama  ini menghasilkan  kesepakatan  bahwa  pemerintah
memberikan  bantuan  subsidi    kepada  petani melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Sesuai dengan Permentan No 40 tahun 2015 pemerintah akan membayar sebesar Rp.  144.000/ha/masa  tanam  dari  kesepakatan total  premi  sebesar  Rp.  180.000/ha/masa tanam,  sehingga  petani  hanya  membayar sebesar 20% atau Rp. 36.000/ha/masa tanam.
Secara  umum  Kabupaten  Pekalongan merupakan daerah yang rawan risiko bencana terutama  banjir  yang  disebabkan  oleh  rob pasang. Kabupaten Pekalongan bagian utara telah  secara  rutin  dilanda  banjir  rob.  Bencana tersebut  telah  mengganggu  berbagai  aspek kehidupan  tak  terkecuali  pertanian.  Sebagian besar  lahan  sawah  padi  tergenang  banjir  rob dan  petani  hanya  bisa  pasrah,  banjir  rob biasanya  terjadi  pada  bulan  Mei  hingga Juni.  Lahan  sawah  yang  tergenang  akan dijadikan  tambak  agar  petani  bisa  terus melanjutkan kegitan ekonomi. Lahan sawah yang terus tergenang akan dibiarkan menjadi rawa  karena  sulit  untuk  dikembalikan  menjadi lahan sawah seperti semula (Ramadhan et al., 2019).
Kecamatan  Tirto  menjadi  salah  satu kecamatan  di  Kabupaten  Pekalongan  yang pernah  menjadi  lumbung  padi.  Akibat bencana  yang  seringkali  terjadi  banyak lahan  yang  dialih  fungsikan  menjadi  tambak, padahal  lahan  pertanian  di  Kecamatan  Tirto tergolong  subur  dan  hasil  pertaniannya unggul.  Penduduk  yang  bekerja  sebagai petani  ada  sebanyak  3.482  orang  (BPS, 2019). Tahun 2013 sampai 2019 luas panen dan  produksi  di  Kecamatan  Tirto  mengalami fluktuasi,  tahun  2016  mengalami  penurunan yang  tajam  sebesar  459  ton.  Kondisi tersebut  dapat  terjadi  akibat  gagal  panen yang disebabkan oleh banjir, serangan hama dan penyakit.
Pemerintah dan  Kementerian Pertanian selalu  menghimbau  serta  menyosialisasikan agar  petani  mengasuransikan  lahan  sawahnya sehingga  permasalahan  gagal  panen  dapat diatasi. Namun minim petani yang berminat untuk membeli polis asuransi, hal ini terjadi
akibat  rendahnya  tingkat  kesadaran  petani terhadap program AUTP, padahal implementasi program  AUTP  membutuhkan  partisipasi semua  petani.  Partisipasi  petani  dapat menentukan keberhasilan program AUTP di Kecamatan Tirto. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan  implementasi  adalah  sumber daya,  struktur  organisasi,  sikap  pelaksana kebijakan dan komunikasi (Sihgiyanti, 2016). Van  Meter  dan  Van  Horn  mengungkapan bahwa ada enam elemen yang mempengaruhi implementasi  yaitu  ukuran  dan  tujuan kebijakan,  disposisi  pelaksana,  sumber  daya, aktivitas implementasi dan komunkasi, karakteristik agen pelaksana serta pengaruh lingkungan  sosial  dan  ekonomi  (Handoyo, 2012).
Berdasarkan  gambaran  yang  telah disampaikan  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  impelementasi  program AUTP.  Peneliti  ingin  mengetahui  fakta dilapangan  mengenai  program  tersebut. Program tersebut  tidak boleh hanya dijadikan  formalitas  saja  agar  terlihat  baik, program  ini  harus  disesuaikan  dengan tujuan awal.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi kasus.  Metode  penelitian  ini  bertujuan untuk  membuat  deskripsi  atau  gambaran mengenai  fakta,  sifat  dan  fenomana  yang sedang  diteliti.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  untuk  memahami  masalah  sosial sehingga menemukan gambaran yang menyeluruh  dan  mendalam  tentang  objek yang diteliti (Yalia, 2015). Peneliti melakukan  serangkaian  kegiatan  ilmiah secara  intensif  dan  mendalam  tentang implementasi program AUTP di Kecamatan Tirto  Kabupaten  Pekalongan.  Informan  dalam penelitian  ditentukan  dengan  menggunakan teknik purposive . Penentuan sumber informasi dengan  teknik snowball  sampling yaitu teknik  dengan  mengambil  sampel  pertama yang dianggap mengetahui informasi penelitian
(Komariah,  2009).  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini  menggunakan wawancara, observasi,  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi. Data  yang  telah  terkumpul  dilapangan langkah  selanjutnya  adalah  analisis  data. Salah  satu  model  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  dalam  penelitian  kualitatif adalah  model  dari  Miles  dan  Huberman (Rijali, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kecamatan Tirto
Kecamatan  Tirto  merupakan  satu dari 19 kecamatan yang menjadi bagian wilayah dari  pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kecamatan  Tirto  terletak  di  dataran  rendah Pantai  Utara  Pulau  Jawa,  secara  geografis terletak diantara 109’-110’ Bujur Timur dan 6’-7’  Lintang  Selatan  (BPS,  2017).  Luas wilayah  Kecamatan  Tirto  sebesar  17,39 Km 2 terdiri dari wilayah urban seluas 14,70 Km 2 serta  wilayah  rural  seluas  2,69  Km 2 (BPS,  2018).  Wilayah  Kecamatan  Tirto terbagi menjadi 16 desa yaitu Wuled, Ngaliyan, Pandanarum,  Karanganyar,  Silirejo,  Pucung, Dadirejo, Sidorejo, Curug, Tanjung, Samborejo, Pacar,  Karangjompo,  Tegaldowo,  Mulyorejo dan Jeruksari dengan total 64 dusun, 64 RW dan 279 RT (BPS, 2019)
Kecamatan  Tirto  menjadi  salah  satu wilayah  yang  mengalami  peningkatan penduduk.  Jumlah  penduduk  Kecamatan Tirto  tahun  2019  sebanyak  75.053  jiwa dengan  komposisi  jumlah  penduduk  laki- laki  sebanyak  37.682  dan  perempuan sebanyak  37.371  jiwa.  Peningkatan  jumlah penduduk  di  Kecamatan  Tirto  mengakibatkan kepadatan penduduk  meningkat.  Akhir  tahun 2020  kepadatan  penduduk  tercatat  4.295 jiwa/km2 (BPS, 2021).
Pertambahan  jumlah  penduduk  di Kecamatan Tirto dapat berakibat timbulnya permasalahan  baru  terkait  daya  dukung lahan  pertanian.  Lahan-lahan  potensial pertanian  akan  semakin  berkurang  karena alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan nonpertanian  untuk  kebutuhan  pemukiman. (Herlindawati et  al ., 2018)  mengungkapkan
bahwa  daya  dukung  lahan  yang  semakin berkurang  akan  berdampak  pada  pendapatan dan kesejahteraan petani. Lahan sawah yang berkurang  sangat  berpengaruh  terhadap berkurangannya  kesempatan  kerja  dan hilangnya kesempatan petani untuk mendapatkan penghasilan lebih.
Kecamatan  Tirto  saat  ini  sedang berkembang  menjadi  kawasan  industri. Industri  yang  berkembang  di  Kecamatan Tirto adalah industri tekstil mulai dari batik, sarung, garmen, material fabric dan textile fabric. Kawasan  industri  yang  terus  berkembang memberikan  dampak  terhadap  upah  tenaga kerja  petani  di  Kecamatan  Tirto.  Upah tenaga  kerja  petani  menjadi  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  daerah  lain.  Pemilik lahan  harus  membayar  upah  sebesar Rp 100.000 untuk tenaga kerja laki-laki dan Rp  70.000  untuk  tenaga  kerja  wanita,  ini merupakan  upah  bersih  sudah  termasuk biaya  makan,  minum  dan  rokok  sedangkan daerah  lain  masih  bisa  kurang  dari Rp 80.000.
Upah  tenaga  kerja  yang  tinggi mengakibatkan  pendapatan  petani  semakin kecil  terutama  bagi  petani  kecil  yang mempunyai  lahan  kurang  dari  0,5  ha.  Saat pemanenan  pendapatan  petani  langsung dipotong  untuk  membayar  tenaga  kerja borongan.  Petani  kecil  biasanya  tidak menjual semua hasil panen namun sebagian dibawa  pulang  untuk  persediaan  beras  dan sisanya  dijual  kepada  pengepul.  Seringkali pendapatan petani hanya cukup untuk membiayai biaya produksi sehingga dipastikan pendapatan  petani  kecil  sangat  rendah  dan tidak  sebanding  dengan  pekerjaan  yang dilakukan.

## Pelaksanaan Program AUTP
Program  AUTP  merupakan  solusi kegagalan panen yang diberikan pemerintah untuk  menghindarkan  petani  dari  gagal panen  terutama  petani  padi.  Pemerintah menjamin perlindungan kepada petani  yang mengalami  gagal  panen  sehingga  petani  dapat ganti  rugi  untuk  membiayai  pertanaman  di musim  selanjutnya.  Program  AUTP  di
daerah  Kabupaten  Pekalongan  merupakan hal  baru  bagi  penyuluh  dan  petani.  Progam ini  baru  dilaksanakan  tahun  2017  di  beberapa kecamatan  di  Kabupaten  Pekalongan.  Tahun 2019 program ini baru masuk di Kecamatan Tirto  yang  merupakan  daerah  rawan  banjir dan kekeringan. Terdapat  6 desa yang telah mendaftarkan  sebagai  peserta  program asuransi  yaitu Desa Ngaliyan, Pandanarum, Dadirejo, Sidorejo, Tanjung dan Samborejo. Enam desa tersebut terdaftar untuk mendapatkan  program  asuransi  pertanian karena  termasuk  kedalam  daerah  yang sering  dilanda  kekeringan,  kebanjiran  dan serangan hama penyakit yang menyebabkan puso. Program AUTP hadir sebagai solusi dari pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan yang selama ini dihadapi petani di Kecamatan Tirto. Penerapan program terdapat beberapa tahap yang dilakukan yaitu tahap persiapan, tahap  pendaftaran,  tahap  monitoring  dan pelaporan.  Sebelum  pelaksanaan  program AUTP  Dinas  Pertanian  dibantu  penyuluh  Se- Kabupaten  Pekalongan  melakukan  kegiatan sosialisasi  untuk  memperkenalkan  program tersebut kepada petani.
Penyuluh memberikan informasi mengenai manfaat,    tujuan,  tata  cara  pendaftaran,  dan persyaratan  sampai  proses  klaim  asuransi pertanian.  Penyuluh  menyampaikan  informasi tersebut  dengan  media  penyampaian  secara langsung  menggunakan  model  ceramah. Penyuluh  menyampaikan  bahwa  manfaat asuransi pertanian bagi petani adalah mendapat ganti rugi dari lahan yang mengalami kerusakan sebagai  modal  usahatani  untuk  pertanaman berikutnya, meningkatkan aksesbilitas petani  terhadap  sumber  pembiayaan  dan mendorong  penggunaan  input  produksi  yang sesuai.  Tujuan  program,  juga  disampaikan penyuluh  untuk  melindungi  petani  dan mengalihkan  kerugian  akibat  risiko  banjir, kekeringan dan serangan OPT kepada pihak lain.  Persyaratan  yang  dibutuhkan  untuk mengikuti  program  ini  adalah terdaftar  sebagai anggota kelompok tani, menyerahkan fotocopy Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  Kartu Keluarga (KK) dan data kepemilikan lahan. Persyaratan  lain  yang  perlu  diperhatikan
adalah  padi  berumur  10  hari  setelah penanaman  atau  padi  telah  melewati  umur 30  hari  sesudah  melakukan  sistem  tebar benih.

## Tahap Pendaftaran
Pendaftaran  peserta  asuransi  pertanian dimulai dengan pendataan anggota pada ketua kelompok  tani  masing-masing  desa.  Data yang sudah lengkap beserta syarat pendaftaran  diberikan  kepada  penyuluh. Penyuluh mengisi formulir pendafaran pada aplikasi  SIAP  (Sistem  Informasi  Asuransi Pertanian)  untuk  diserahkan  ke  pihak  Jasindo untuk  ditindaklanjuti.  Syarat  pendaftaran  tidak rumit dan  dianggap  mudah  oleh  para  petani, anggota kelompok tani hanya perlu memberikan fotocopy  KTP  dan  luas  lahan  yang  akan diasuransikan  kepada  pengurus  kelompok tani  untuk  dibawa  ke  Balai  Penyuluhan Pertanian  (BPP)  Kecamatan  Tirto.  Peserta yang  telah  terdaftar  membayar  premi swadaya  sebesar  Rp  36.000  per  hektar  per musim  tanam.  Petani  mendapatkan  bantuan subsidi  dari  pemerintah  sebesar  80%  dari Rp 180.000 per hektar per musim tanam.

## Tahap Monitoring dan Pelaporan
Tahap  monitoring  dalam  pelaksanaan Program AUTP dilakukan dengan mengadakan pendampingan dan pengawasan untuk kelancaran program. Penyuluh terus melakukan pendampingan dan  pengawasan  untuk  memastikan  kondisi setiap  usahatani.  Bentuk  pendampingan yang diberikan penyuluh yaitu ketika terjadi permasalahan hama dan penyakit, penyuluh membantu  mendampingi  petani  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut.  Penyuluh akan menyarankan untuk beberapa solusi seperti menggunakan pestisida atau insektisida. Penyuluh  juga  terus  melakukan  pengawasan dengan cara berkeliling lahan sesuai dengan wilayah  binaan.  Penyuluh  bertemu  petani dan berbincang mengenai kondisi lahan, hal ini  dilakukan  setiap  hari  senin  sampai kamis.
Ketika  ada  lahan  petani  yang mengalami  kerusakan  baik  akibat  banjir, kekeringan  atau  hama  dan  penyakit  maka
penyuluh  langsung  memberikan  laporan kerusakan  rekomendasi  dari  Pengamat Organisme  Pengganggu  Tanaman  (POPT) kepada  pihak  jasindo  untuk  ditindaklanjuti. Pihak  jasindo  memeriksa  dokumen  pelaporan untuk  menentukan  jadwal  survei.  Pihak jasindo  didampingi  penyuluh  dan  petani melakukan  survei  ke  lahan  sawah  untuk mengetahui  tingkat  kerusakan,  jika  lahan mengalami  kerusakan  ≥  75%  maka  petani berhak mendapatkan klaim.

## Pembayaran Klaim
Pembayaran klaim dilakukan setelah pihak  Jasindo  menyetujui  semua  data  yang telah  dikirimkan.  Besar  ganti  rugi  untuk luas  lahan  satu  hektar  adalah  maksimal  Rp 6.000.000.  Pengukuran  ganti  rugi  dihitung setiap petak, jika hanya satu petak saja yang sesuai  denggan  standar  klaim  maka  petani tidak  bisa  mendapatkan  ganti  rugi  sampai Rp  6.000.000.  Menurut  penuturan  petani yang  telah  berhasil  mendapat  ganti  rugi, uangnya  tidak  sebanding  dengan  kerusakan lahan.

## Pelaksanaan Implementasi
Pelaksanaan  implementasi  program AUTP  tidak  bisa  lepas  dari  kinerja  para pihak  yang  bersangkutan.  Pendekatan  yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Van Meter dan Van Horn. Peneliti menggunakan  enam  elemen  yang  disebutkan dari  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  untuk menganalisis  implementasi  program  AUTP di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Enam  elemen  tersebut  meliputi  ukuran  dan tujuan  kebijakan,  disposisi  para  pelaksana, aktivitas pelaksanaan koordinasi dan komunikasi, sumber daya, karakteristik agen pelaksana serta lingkungan sosial dan ekonomi.
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  menjadi tolak  ukur  keberhasilan  suatu  kebijakan, tercapainya  atau  tidaknya  didasarkan  dari ukuran  dan  tujuan  kebijakan  tersebut. diketahui  bahwa  tujuan  program  AUTP adalah  melindungi  petani  dari  kerusakan
akibat  banjir,  kekeringan  serta  serangan OPT.  Program  ini  juga  ditujukkan  untuk ketahanan  pangan.  Hal  ini  telah  sesuai dengan  pedoman  bantuan  premi  (2021) bahwa  ada  dua  tujuan  dalam  pelaksanaan program  AUTP  yaitu  perlindungan  kepada petani  jika  terjadi  kerusakan  tanaman  padi yang  dipertanggungkan  dan  mengalihkan kerugian  risiko  banjir,  kekeringan  dan serangan OPT kepada pihak tetanggung.
Pihak Jasindo dan penyuluh mengetahui dengan  baik  mengenai  tujuan  pelaksanaan program  AUTP.  Setelah  mengetahui  dan paham  pihak  Jasindo  dan  penyuluh  bisa menentukan  tindakan  selanjutnya  untuk mencapai  tujuan.  Namun  dari  segi  petani yang mengetahui mengenai program ini adalah ketua  kelompok  tani  dan  pengurusnya. Bahkan ada ketua kelompok tani yang tidak mengetahui program tersebut.
“Kalau  disini  permasalahannya  mau tanam  padi  air  habis  jadi  memang  kendala di  saluran  air,  kalau  petani  tidak  ada asuransi.  Adanya  bantuan  benih  atau  bantuan pupuk”  (wawancara  ketua  kelompok  tani,  8 Juni 2021)
Banyak anggota kelompok tani yang terdaftar  tetapi  tidak  mengetahui  adanya program tersebut. Informasi  mengenai asuransi pertanian belum banyak disinggung oleh para petani  dan  penyuluh.  Petani  juga  merasa lahannya  aman  tidak  pernah  terjadi  gagal panen  jadi  merasa  tidak  perlu  mengikuti asuransi pertanian. Hal inilah yang menyebabkan petani  tidak  mengetahui  tujuan,  manfaat hingga  bagaimana  cara  menadapat  ganti rugi.
2. Disposisi Para Pelaksana
Disposisi atau sikap para pelaksana menjadi elemen  selanjutnya  yang  mempengaruhi pelaksanaan  implementasi.  Sikap  penyuluh dan  pihak  Jasindo  sangat  berpengaruh terhadap  kinerja  dan  keberhasilan  program AUTP.  Diketahui  bahwa  pihak  Jasindo  dan penyuluh memberikan respon positif.
Sikap  dukungan  penyuluh  terhadap program ini telihat dari keterlibatan penyuluh  dalam  mendampingi  petani  dari
pendaftaran  sampai  pencairan  klaim  asuransi. Pihak Jasindo dan penyuluh tidak sekalipun menunjukkan  sikap  acuh  tak  acuh  dalam pelaksanaan  program.  Hal  ini  dibuktikan dengan  komitmen  dari  pihak  penyuluh untuk  membantu  sebagai  fasilitator  dalam pelaksanaan  program  ini.  Penyuluh  membantu petani  melakukan  pendaftaran,  mengawasi kegiatan  usahatani,  membantu  memberi solusi  untuk  permasalahan  hama  dan penyakit,  mendampingi  petani  melaporkan kerusakan  lahan,  mendampingi  petani  saat survei  lahan  dan  membantu  mengisi  form untuk  pengajuan  klaim  sampai  uang  ganti rugi cair.
Penyuluh dan petugas POPT melakukan pedampingan dilapangan namun belum terlihat keseriusan  penyuluh  untuk  melakukan pendekatan  yang  membahas  mengenai program AUTP. Berdasarkan penuturan petani, penyuluh  sama  sekali  tidak  menyinggung mengenai program ini. Bahkan di acara  yang diadakan petani penyuluh tidak memberikan informasi  AUTP  kepada  petani.  Hal  ini membuat  anggota  kelompok  tani  tidak mengetahui  sama  sekali  mengenai  adanya program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan  observasi  petani  memiliki  minat  untuk mengikuti  program  AUTP  apabila  harga premi murah.
Respon  petani  baik  ketika  dijelaskan mengenai program ini, petani  menagggapinya dengan  positif.  Program  ini  bisa  membantu petani  jika  hal  yang tidak diinginkan petani terjadi seperti kekeringan hingga permasalahan hama  yang  selama  ini  dihadapi  petani. Namun  tidak  semuanya  petani  menerima program  ini,  berdasarkan  penuturan  penyuluh ada sekitar 25% petani yang menolak program ini.  Berikut  penuturan  dari  informan  I 2-2 selaku penyuluh “Respon petani bagus sebanyak 75% menerima  secara  positif  adanya  program ini.  Petani  bisa  memanfaatkan  program  ini bila  terjadi  puso  sehingga  nanti  petani  bisa langsung tanam lagi. Sisanya sebanyak 25% menolak  program  ini  karena  petani  merasa jarang  puso,  ribet  administrasi  dan  masih ada  petani  yang  merasa  keberatan  untuk
membayar  premi”(wawancara  penyuluh  31 Mei 2021)
Petani  menolak  program  ini  karena beberapa alasan yang dianggap menyulitkan petani.  Pertama  petani  merasa  wilayahnya tidak  pernah  terjadi  puso  atau  gagal  panen yang  menyebabkan  penghasilan  petani hilang.  Kedua  petani  mempermasalahkan administrasi  yang  ribet  terutama  saat pengajuan  klaim  asuransi.  Jika  terjadi kerusakan petani  harus  melaporkan ke BPP untuk  menjelaskan  penyebab  kejadian  dan kronologis  terjadinya  kerusakan  lahan. Petani harus menyempatkan diri untuk bertemu dengan penyuluh untuk menjelaskan semuanya sedangkan  petani  tidak  memiliki  waktu karena  harus  mengurus  lahannya.  Petani juga  harus  mengikuti  survei  bersama Jasindo  dan  penyuluh,  sedangkan  petani belum  tentu  mendapatkan  uang  ganti  rugi karena kerusakan harus lebih dari 75%.
Petani  yang  tidak  terdaftar  sebagai peserta  AUTP  masuk  kedalam  75%  yang menerima  program  ini.  Para  petani  yang tidak  terdaftar  sebagai  peserta  sebenarnya menerima  dengan  positif  namun  karena kurangnya  informasi  petani  tidak  bisa mengakses  program  ini.  Petani  menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti program AUTP.
“iya  belum  tahu  mengenai  asuransi pertanian  mbak  baru  mendengar  dari mbaknya,  kalau  biasanya  ditawari  asuransi ke rumah yang bayar perbulan itu. Kalau ini nanti daftarnya dimana mbak ?”(wawancara petani, 18 Juni 2021)
Sosialisasi  yang  tidak  menyeluruh membuat  petani  kehilangan  kesempatan untuk  mengikuti  program  tersebut.  Petani yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari  program  tersebut  tidak  bisa  merasakan manfaatnya.

## Aktivitas  Pelaksanaan  Koordinasi  dan Komunikasi
Komunikasi memiliki pengaruh yang  besar  dalam  pelaksanaan  program AUTP.  Komunikasi  yang  baik  antara  pihak pelaksana diperlukan untuk mencapai tujuan  program.  Komunikasi  membantu
para  pelaksana  mengetahui  perkembangan pelaksanaan  program  sehingga  diharapkan tidak  terjadi  perbedaan  pemahaman  yang dapat  menimbulkan  ketidakharmonisan  antara pihak Jasindo dan penyuluh. Ketidakharmonisan tersebut  dapat  bepotensi  konflik  sehingga diperlukan  koordinasi  dan  komunikasi. Nugroho et al. , (2014) menyebutkan bahwa berbagai  kesalahan  dapat  menyebabkan kurang  efektifnya  pelaksanaan  koordinasi seperti  perbedaan  sikap  dan  gaya  koordinasi, perbedaan  keadaan  pihak  pelaksana  dan sumber daya manusia.
Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan berbagai  elemen  dari  pemerintah  setempat, pihak  Jasindo,  penyuluh  dan  petani.  Elemen tersebut  jelas  membutuhkan  koordinasi  dan komunikasi  yang  baik.  Koordinasi  dan komunikasi  antara  pemerintah  setempat, pihak  Jasindo,  penyuluh  dan  menggunakan surat serta media komunikasi lain. Surat digunakan untuk  mengkoordinasi  antarorganisasi  dalam melaksanakan  program  agar  pelaskanaan sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat. Surat berisi pemberitahuan mengenai waktu pelaksanaan  program  AUTP.  Komunikasi langsung  dilakukan  dengan  melakukan kunjungan  ke  BPP  Tirto  untuk  membahas pelaksaaan dan berdiskusi mengenai keadaan dilapangan.
Selama  ini  belum  pernah  ada miskomunikasi antara pihak Jasindo dengan penyuluh.  Pihak  Jasindo  dan  penyuluh berusaha  untuk  tetap  menjaga  komunikasi dengan terus memberikan setiap perkembangan dalam pelaksanaan. Pihak penyuluh menghubungi pihak  Jasindo  untuk  memberikan  informasi terbaru mengenai dokumen pendaftaran dan dokumen  pengajuan  klaim,  begitu  pula sebaliknya  pihak  Jasindo  akan  menghubungi penyuluh  mengenai  kelengkapan  dokumen dan menghubungi lewat media seluler untuk mempermudah  mengkoodinir  waktu  yang tepat untuk survei lapangan.
Selain  komunikasi  pihak  Jasindo dengan  penyuluh,  komunikasi  dengan petani  juga  menjadi  hal  yang  penting mengingat petani sebagai sasaran kebijakan. Pihak  penyuluh  harus  bisa  menginformasikan
ukuran dan tujuan kebijakan kepada para petani untuk  mengurangi  distorsi  implementasi. Berikut  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam penilaian keberhasilan komunikasi,

## 3. Transformasi
Proses  komunikasi  dari  para  pelaksana ke  petani  disampaikan  melalui  sosialisasi. Pelaksanaan  sosialisasi  hanya  dilakukan satu  kali  pada  tingkat  kabupaten.  Kegiatan sosialisasi dihadiri pengurus kelompok tani, setelah sosialisasi diharapkan pengurus bisa menyebarluaskan  informasi  tersebut.  Namun nyatanya informasi tersebut tidak sampai ke petani.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  petani yang  belum  mengetahui  mengenai  program ini. Petani hanya mengetahui informasi dari mulut  ke  mulut  sehingga  informasi  yang didapatkan tidak  lengkap. Hal  ini  diungkapkan sekertaris kelompok tani bahwa
“Belum  pernah  ada  sosialisasi  dari asuransi  jadinya  tidak  mengerti,  mengertinya ada  program  tapi  tidak  tahu  tujuannya  apa. Kabarnya  dapat  bantuan  ganti  rugi  apabila tidak  panen  nanti  dapat  bantuan.  Jika anggota kelompok ya tidak tahu” (wawancara petani, 4 Juni 2021
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  indikator transformasi  belum  tersampaikan  kepada pihak petani sebagai kelompok sasaran.

## 4. Kejelasan
Maksud  dari  indikator  kejelasan  yaitu implementor  harus  menyampaikan  informasi AUTP dengan jelas sampai kelompok sasaran paham  mengenai  tujuan,  manfaat  hingga cara  keikutsertaan  dalam  program.  Pihak Jasindo dan penyuluh memiliki tanggungjawab sebagai  komunikator  Informasi  mengenai program telah dijelaskan dengan baik kepada pengurus kelompok tani yang hadir. Namun berbeda  halnya  dengan  anggota  kelompok tani  yang  tidak  mengikuti  sosialisasi  sama sekali. Anggota kelompok tani bahkan tidak mengetahui  jika  dirinya  sudah  tercatat sebagai  peserta  asuransi  pertanian.  Petani tidak  mengetahui  sama  sekali  mengenai program  dari  mulai  tujuan,  manfaat  hingga cara  mendapatkan  klaim  asuransi.Hal  ini
menunjukkan  bahwa  indikator  kejelasan belum  tersampaikan  kepada  petani  sebagai kelompok sasaran.

## Sumberdaya
Kesiapan  agen  pelaksana  menjadi penting  dalam  keberhasilan  implementasi kebijakan.  Menurut  Yanto  (2016)  sumber daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  harus memadai  dan  diperlukan  kesiapan  dari sumber  daya  tersebut  atau  agen  pelaksana. Sumber daya yang harus dimiliki implementor dalam  pelaksanaan  program  AUTP  adalah sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial, sumber daya  fasilitas.  Ketiga  elemen  tersebut menjadi penilaian dalam keberhasilan program AUTP.

## 1.  Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor  utama  dalam  pelaksanaan program  AUTP  adalah  SDM  terutama dalam  proses  administrasi.  SDM  yang berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  adalah pihak  Jasindo,  penyuluh  dan  petani.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  SDM  pihak Jasindo,  penyuluh,  dan  petani  belum memadai.  Jasindo  hanya  memiliki  tiga karyawan  yang  membantu  pelaksanaan program  AUTP.  SDM  yang  tidak  memadai dari  pihak  Jasindo  menyebabkan  beberapa tugas  yang  seharusnya  diselesaikan  tepat waktu  menjadi  terhambat.  Hal  ini  diungkapan penyuluh dan petani terkait keterlambatan pihak Jasindo  dalam  pengecekan  lahan  sehingga menyebabkan  para  petani  memanen  atau langsung mengolah kembali lahan pertaniannya. Proses  yang  panjang  dan  lama  juga  harus dilalui petani untuk bisa  mendapatkan uang ganti  rugi  akibat kurangnya  jumlah  personil Jasindo.  Selain  kuantitas  SDM  yang  belum memadai,  kualitas  SDM  dari  pihak  Jasindo juga  masih kurang. Tidak ada divisi  bidang pertanian  yang  khusus  menangani  program AUTP.  Semua  personil  Jasindo  memiliki latar  belakang  pendidikan  manajemen.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  SDM belum  disesuaikan  dengan  pelaksanaan program  karena  latar  pendidikan  akan membantu  pihak  Jasindo  dalam  memahami keadaan lapangan.
SDM  lain  yang  tidak  kalah  penting dalam  pelaksanaan  program  AUTP  di Kecamatan  Tirto  adalah  penyuluh.  SDM penyuluh  dinilai  belum  memadai  untuk pelaksanaan  program.  BPP  Kecamatan hanya  memiliki  enam  penyuluh  untuk  16 desa. Satu penyuluh memegang dua sampai tiga  desa,  namun  saat  dilakukan  penelitian ini  ada  satu  penyuluh  yang  purna  atau pensiun sehingga ada lima tenaga penyuluh. Efek  dari  berkurangnya  jumlah  penyuluh adalah kerja berlebih karena harus menangani  semua  program.  Penyuluh  juga harus  melakukan  pendampingan  ke  setiap wilayah  binaan.  SDM  penyuluh  tidak memadai akan menyebabkan pendampingan tidak  berjalan  efektif  dan  optimal.  Tenaga penyuluh  masih  kurang  untuk  melaksanakan tugas  sebagai  penyuluh  ditambah  pekerjaan mengenai  administrasi  AUTP  yang  rumit karena  semua  harus  dimasukkan  ke  sistem SIAP.
Penyuluh  meminta  bantuan  pengurus kelompok  tani  untuk  mengkoordinasikan  data petani yang menjadi peserta asuransi. Hal ini dilakukan  untuk  mengatasi  keterbatasan penyuluh.  Ketua  kelompok  tani  di  Kecamatan Tirto  dipilih  secara  musyawarah  dengan didampingi  penyuluh.  Ketua  kelompok  tani yang  dipilih  adalah  petani  yang  memiliki pengaruh  besar  di  desa  tersebut  dan disegani petani lain. Ketua kelompok petani yang  disegani  petani  lain  seperti  perangkat desa,  mantan  RT  atau  RW  hingga  tokoh masyarakat. Namun dengan pemilihan tersebut  ketua  kelompok  tani  tidak  mampu mengayomi anggota  kelompok taninya.  Bagi kelompok  tani,  mereka  yang  diketuai  oleh perangkat  desa  dapat  berpengaruh  terhadap kepengurusan  kelompok  tani.  Hal  ini  terjadi di Kelompok tani Desa Dadirejo yaitu ketua kelompok  tani  merupakan  salah  satu perangkat  desa.  Hal  ini  mempengaruhi kepemimpinan  karena  kesibukannya  membuat fungsi  kelompok  tani  tidak  maksimal,  juga berpengaruh  terhadap  keaktifan  anggota kelompok tani.
2. Sumber Daya Finansial
Sumber  pembiayaan  pelakasanaan program  AUTP  berasal  dari  APBN  dan
APBD.  Pembiayaan  tersebut  digunakan untuk membayar subsidi premi sebesar 80% dan sisanya dibayarkan petani.  Pembiayaan lain  yang  mendukung  pelaksanaan  asuransi pertanian adalah saat pertama kali pelaksanaan  sosialisasi  tingkat  kabupaten  . Anggaran  dana  untuk  kegiatan  tersebut berasal  dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian  Kabupaten  Pekalongan.  Setelah pelaksanaan  sosialiasi  pertama  seharusnya dilaksanakan  sosialisasi  selanjutnya  ditingkat kecamatan  namun karena terbatasnya anggaran serta  sarana  dan  prasarana  sehingga  sosialisasi tidak  dilaksanakan.  Tidak  ada  aggaran khusus  untuk  pembiayaan  operasional penyuluh  terutama  untuk  melaksanakan sosialisasi  yang  sangat  dibutuhkan  para petani.
3. Fasilitas
Sarana  dan  prasarana  merupakan bagian  dari  fasilitas  yang  diperlukan  untuk mendukung pelaksanaan program. Keterbatasan sarana  dan  prasana  dalam  pelaksanaan program  dapat  menghambat  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Penyuluh tidak  bisa  melakukan  kegiatan  sosialisasi jika  sarana  dan  prasarana  tidak  memadai. Penyuluh tidak  bisa  melaksanakan kegiatan penyuluhan  dan  pertemuan  rutin  dengan para petani karena terbatasnya tempat untuk mengumpulkan  petani.  BPP  Kecamatan Tirto  tidak  memiliki  bangunan  khusus untuk  mengadakan  pertemuan.  Sarana pendukung  lain  yang  diperlukan  untuk proses  administrasi  adalah  jaringan  internet dan  komputer.  Jaringan  internet  digunakan untuk mengakses aplikasi SIAP, diperlukan jaringan  internet  yang  stabil  untuk  bisa mengakses  aplikasi  tersebut.  Penyuluh  masih menggunakan  jaringan  internet  pribadi,  belum tersedia  wi-fi  untuk  membantu  penyuluh menyelesaikan  proses  administrasi.  Penyuluh juga membutuhkan komputer untuk mengakses aplikasi tersebut. Saat dilakukan penelitian,  penyuluh  masih  menggunakan komputer  pribadi  untuk  mengakses  data yang belum tentu kompatibel untuk memasang aplikasi tersebut sehingga sebaiknya disediakan komputer setidaknya dua unit komputer.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Agen  pelaksana  dalam  pelaksanaan program  AUTP  memiliki  peran  sebagai penyampai informasi kebijakan dan fasilitator.  Agen  pelaksana  sebagai  pihak yang melaksanakan program harus memiliki karakteristik  yang  sesuai  dengan  program yang dijalankan. Karakteristik yang dibutuhkan  dalam  melaksanakan  program ini adalah ulet, tulus dan bertanggungjawab atas  program  yang  dijalankan.  Hal  ini dikemukakan  Mufidah  &  Prabawati  (2018) bahwa  keuletan  dan  ketulusan  pelaksana dibutuhkan  untuk  mendukung  berjalannya program.  Agen  pelaksana  juga  harus  tanggap dan  memiliki  rasa  tanggungjawab  terhadap program.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara, penyuluh telah memiliki karakteristik yang  ulet,  tulus  dan  bertanggungjawab  terhadap berjalannya  program  AUTP.  Penyuluh  ulet dalam  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan kepada  para  petani,  setiap  hari  senin  sampai kamis  penyuluh  aktif  berkeliling  untuk memastikan keadaan usahatani. Ketika berkeliling,  penyuluh  bertemu  petani  dan membicarakan mengenai kegiatan usahataninya. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyuluh  dan petani  memiliki  kedekatan  sehingga  lebih mudah dalam pelaksanaan program. Hubungan  kedekatan  dan  keakraban  antara penyuluh  dan  petani  dapat  memudahkan penyuluh dalam berdiskusi dan menyampaikan informasi.  Petani  menjadi  lebih  mudah diarahkan  untuk  mengikuti  setiap  aktivitas pelaksanaan program.

## Lingkungan Sosial dan Ekonomi
Lingkungan eksternal turut  mendorong keberhasilan  suatu  kebijakan  dengan  melihat sejauh mana faktor eksternal mempengaruhi masyarakat.  Lingkungan  eksternal  tersebut meliputi  sosial  dan  ekonomi  yang  menjadi variabel  terakhir  yang  perlu  diperhatikan dalam  penilaian  implementasi  kebijakan AUTP.  Lingkungan  sosial  mempengaruhi keputusan  petani  untuk  mengikuti  program AUTP.  Hal  ini  juga  diungkapkan  penyuluh bahwa lingkungan  sosial berpengaruh terhadap pelaksanaan program.
“Lingkungan sosial jelas mempengaruhi, biasanya  petani  cenderung  meniru.  Semisal banyak yang ikut nanti petani lain juga ikut, kalau  didesa  biasanya  ada  orang  yang dituakan atau bisa petani unggulan. Sehingga  tokoh  masyarakat  penting,  jika tokoh  masyarakat  mendukung  maka  petani akan lebih mudah diarahkan. Kedua adanya dukungan  dari  pemerintah  desa  semisal pamong  dan  sebagainya  tidak  menyetujui jadi  menyusahkan  juga”  (wawancara penyuluh, 31 Mei 2021)
Sebagian besar petani di  Kecamatan Tirto  berumur  >50  tahun  yang  tergolong berusia tua yang  mana petani  berusia  lanjut memiliki sifat tradisional. (Marphy & Priminingtyas,  2019).  mengemukakan  bahwa usia  petani  mempengaruhi  keikutsertaan dalam program AUTP, petani yang memasuki  usia  tua  cenderung  lebih  sulit untuk  menerima  teknologi  baru.  Petani memiliki  kecenderungan  untuk  mengikuti petani  lain  yang  berpengaruh  terhadap partisipasi petani dalam pelaksanaan program  AUTP.  Selain  faktor  sosial  ada faktor  lain  yang  berpengaruh  yaitu  faktor ekonomi.
Kebanyakan petani memiliki penghasilan kurang dari  satu  juta  rupiah;  bahkan  ada  yang kurang dari lima ratus ribu rupiah per bulan. Penghasilan  petani  hanya  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Biaya produksi  yang  tinggi,  harga  gabah  yang tidak menentu dan banyak yang bekerja sebagai petani penggarap membuat penghasilan petani rendah.
Penguasaaan  lahan  yang  rata-rata sempit  menjadi  faktor  penyebab  penghasilan petani rendah. Kondisi penguasaaan lahan yang sempit  ini  berkaitan  dengan  kemampuan memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.  Hasil usaha  tani  dari  luas  lahan  yang  kurang  dari 0,5  ha  belum  mampu  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum rumah tangga. Kondisi ini  yang menyebabkan banyak petani  merasa  berat  untuk  membayar  premi asuransi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Program  AUTP  diluncurkan  oleh pemerintah  untuk  membantu  petani  dalam mengadapi  resiko  gagal  panen.  Program tersebut  diharapkan  segera  dapat  diadopsi oleh  petani  agar  memberikan  dampak positif  bagi  petani.  Mengingat  manfaat program  AUTP  yang  besar,  sangat  diperlukan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan program  tersebut  di  tingkat  petani  dan kelompok  tani.  Berdasarkan  hasil  temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  implementasi  program  AUTP di  Kecamatan  Tirto  belum  berhasil  secara penuh.  Masih  banyak  petani  yang  belum mengetahui program  AUTP, meskipun  mereka terdaftar  sebagai  peserta  asuransi.  Hal  ini menyebabkan, keterlambatan dalam pengecekan lahan  dan  keterlambatan  pembayaran  klaim. Hanya  mereka  yang  berperan  sebagai pengurus  kelompok  tani  yang  mengetahui adanya program AUTP Petani lain mengetahui program AUTP secara informal melalui  kabar  dari  sesama  petani.  Faktor yang menyebabkan ketidak-berhasilan pelaksanaan  program  AUTP  ini  antara  lain adalah  sumber  daya  manusia  dan  fasilitas yang  belum  memadai.  Pihak  Jasindo sebagai  penyedia  layanan  AUTP  dan penyuluh sebagai penyedia sumber informasi  tidak  memberikan  sosialisasi secara rutin kepada petani. Sosialisasi hanya dilakukan sekali  karena  keterbatasan  sarana dan  prasana  yang  diperlukan.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  kinerja  implementor dalam  pelaksanaan  program  AUTP  belum maksimal.

## Saran
Berdasarkan  hasil,  ada  beberapa  saran yang  perlu  disampaikan,  yaitu  pemerintah setempat  lebih  meningkatkan  kerja  sama dengan  Jasindo  untuk  mengadakan  sosialisasi secara  menyeluruh  kepada  petani  dengan jelas  dan  lengkap  terkait  program  AUTP. Syarat klaim bisa diperbarui kembali karena petani  merasa  bahwa  kerusakan  lebih  dari
75%  terlalu  tinggi  sehingga  petani  merasa rugi  untuk  mengikuti  program.  Pihak Jasindo  harus  bisa  memberikan  kepastian terkait  lahan  yang  rusak  agar  tidak  terlalu lama  menunggu  dengan  cara  membuat jadwal di setiap desa.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS.  (2017).  Kecamatan  Tirto  dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik.
BPS.  (2018).  Kecamatan  Tirto  dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik.
BPS.  (2019a).  Indonesia  dalam  Angka 2019. Badan Pusat Statistik.
BPS.  (2019b).  Kecamatan  Tirto  dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik.
BPS. (2020). Pendapatan Nasional Indonesia  2015-2019.  Badan  Pusat Statistik.
BPS.  (2021).  Kecamatan  Tirto  dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik.
Djunedi,  P.  (2016).  Analisis  Asuransi Pertanian  di  Indonesia :  Konsep,
Tantangan  dan  Prospek. Jurnal Borneo Administrator , 12 (1), 9–27.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik .
Herlindawati,  A.,  Trimo,  L.,  &  Noor,  T.  I.
(2018).  Analisis  tekanan  penduduk terhadap  petani  padi  sawah  (Suatu Kasus  di  Kecamatan  Cilamaya Kulon,  Kabupaten  Karawang,  Jawa Barat). Jurnal Pemikiran Masyarakat  Ilmiah  Berwawasan Agribisnis , 4 (1), 12–24.
Komariah, D. S. dan A. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
Marphy,  T.,  &  Priminingtyas,  D.  (2019). Analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi  tingkat  partisipasi petani  dalam  program  asuransi usahatani  padi  (AUTP)  di  Desa Watugede,  Kecamatan  Singosari, Kabupaten  Malang. Habitat , 30 (2), 62–70.
Mufidah,  N.,  &  Prabawati,  I.  (2018). Implementasi  program  penyaluran pupuk  bersubsidi  melalui  kartu  tani di  Desa  Durung  Bedug  Kecamatan Candi  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal Mahasiswa , 6 (9), 1–8.
Nugroho,  H.N.  Zauhar,  S.,  &  Suaryadi.
(2014). Koordinasi Pelaksanaan program  pengembangan  kawasan agropolitan  di  Kabupaten  Nganjuk. Jurnal  Pembangunan  Dan  Alam Lestari. , 5 (1), 12–22.
Rijali,  A.  (2019).  Analisis  data  kualitatif
( Qualitative
Data Analysis ).
Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah ,
17 (33), 81.
Rob,  P.,  Perubahan,  T.,  Petani,  P.,
Ramadhan,  F.,  &  Banowati,  E.
(2019).  Pengaruh  rob  terhadap perubahan pendapatan petani tambak di Kecamatan Tirto
Kabupaten  Pekalongan. Geo-Image ,
8 (1), 15–21.
Saragih,  I.  R.,  Chalil,  D.,  &  Ayu,  S.  F. (2018). Analisis risiko produksi padi dalam pengembangan asuransi usahatani padi (AUTP) (Desa Panca Arga,  Kecamatan  Rawang  Panca Arga,  Kabupaten  Asahan). Jurnal AGRISEP :  Kajian  Masalah  Sosial Ekonomi  Pertanian  Dan  Agribisnis , 17 (2), 187–196.
Sihgiyanti;, V. J. (2016). Evaluasi implementasi program urban farming oleh dinas pertanian di kota surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 4 (2), 264–272.
Suharyanto, S., Rinaldy, J., & Ngurah Arya, N.  (2015).  Analisis  risiko  produksi usahatani  padi  sawah. AGRARIS: Journal  of  Agribusiness  and  Rural Development Research , 1 (2), 70–77.
Yalia,  M.  (2015).  Implementasi  kebijakan pengembangan  dan  pemberdayaan lembaga  komunikasi  sosial  (Studi Pada Kelompok Informasi
Masyarakat  (KIM)  Di  Kabupaten
Pangandaran  Jawa  Barat). Jurnal Penelitian  Komunikasi  Dan  Opini
Publik , 19 (1), 123402.
Yanto.  (2016).  Implementasi  kebijakan penyuluhan pada penyuluh lapangan (ppl) di badan pelaksanaan penyuluh pertanian,  perikanan,  dan  kehutanan (BP4K) Kabupaten Karawang. Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian , 1–16.