## KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN HAK KREDITOR DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EKSEKUSI
Deasy Soeikromo
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado E-mail: soeikromod@yahoo.co.id

## Abstract
By  the  existing  Law  Number  4  of  1996  concerning  Land  Mortgage  has given  a  chance  to  creditor  to  sell  all  assets  which  is  collateralized  by  debtor without  court  process.  This  thing  happens  to  avoid  “litigation  adjudication” which is taken long time for finishing the problem. Because of that, when debtor fails to fulfill the obligation (wanprestasi), so the creditor party does not need to sue the  debtor, but through “execution parate” which is known before as State Auction  Service  Office  to  be  auctioned  in  public.  Parate  executie  ruled  in  Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage aimed to creditor gains easily the credit  from  debtor  who  fails  to  fulfill  the  obligation.  At  the  time,  creditor  could sell  the  object  of  land  mortgage  without  court  decision.  However  this  way  does not  used  for  some  creditors  because  the  confusion  the  regulation  it  self  about parate executie in Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Kreditor, Ekseskusi, Hak Tanggungan

## A. Latar Belakang
Perencanaan  pembangunan  hukum  nasional  harus  searah  dengan pembangunan di sektor lainnya, khususnya penyesuaian dan pembaharuan hukum yang merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  1945  (Hartono  1991:  35).  Oleh  sebab  itu, perkembangan  dalam  bidang  ekonomi  yang  sangat  pesat  tanpa  diimbangi pembaharuan  dan  pembentukan  hukum  yang  sesuai  akan  menimbulkan ketimpangan,  bahkan  dapat  membahayakan  perkembangan  bidang  ekonomi  itu sendiri (Hasan 1996: 8), karena dalam dunia bisnis diperlukan adanya sarana dan pranata  hukum  yang  kuat  dan  dapat  memberikan  kepastian,  khususnya  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  nasional.
Selain sarana dan pranata hukum  yang kuat,  pelaksanaan kegiatan pembangunan juga membutuhkan penyediaan modal, karena modal merupakan salah satu faktor penentu dapat terlaksananya pembangunan ekonomi atau tidak. Salah satu sumber dana  untuk  penyediaan  modal  bagi  masyarakat,  baik  untuk  perorangan  maupun bagi  dunia  usaha  adalah  dari  pihak  bank.  Pendanaan  dari  pihak  bank  dapat dilakukan,  baik  untuk  kegiatan  konsumtif,  maupun  kegiatan  produktif  pada masyarakat yang dapat diberikan dalam bentuk kredit perbankan.
Sehubungan dengan kegiatan pembangunan ekonomi dan dalam kaitannya dengan  kredit  perbankan,  maka  tugas  bidang  hukum  adalah  untuk  menciptakan keseimbangan  baru  antara  kepentingan  konsumen,  para  pengusaha,  masyarakat dan  pemerintah  (Hartono  1991:  55). Mengingat  pentingnya  kedudukan  dana perkreditan  dalam  proses  pembangunan,  maka  merupakan  suatu  keharusan  jika antara  pihak  pemberi  dan  penerima  kredit  dan  pihak  lain  untuk  memperoleh kepastian hukum melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat. Tujuannya adalah untuk  memberikan  rasa  aman  dan  kepastian  bagi  semua  pihak  yang  berke- pentingan  sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  timbulnya  risiko  kerugian,  baik bagi kreditor maupun debitor yang memanfaatkan jasa perbankan.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  11  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan, ditentukan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (selanjutnya  disebut  UU  No.  10  Tahun  1998),  menentukan  bahwa  kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga (Usman 1998: 7).
Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya  bank  membiayai  kredit  untuk  menambah  modal  usaha,  investasi  baru, pembelian  rumah,  atau  pembelian  mobil.  Perkreditan  merupakan  proses  pem- bentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank, karena asset bank itu dikuasai  pihak  luar  bank,  yaitu  para  debitor.  Setiap  bank  menginginkan  dan berusaha  keras  agar  kualitas risk  asset ini  sehat  dalam  arti  produktif  dan collectable ,  tetapi kredit  yang  diberikan  kepada  para  debitor  selalu  memiliki resiko  berupa  kredit  tidak  dapat  kembali  tepat  pada  waktunya  yang  dinamakan kredit bermasalah atau non perfoming loan (NPL).
Kredit bermasalah dan kredit macet pada suatu bank pada prinsipnya dapat dihindari  atau  diminimalisir  dengan  cara  menerapkan  prinsip  kehati-hatian ( prudential banking principle ) dalam pengelolaan usaha bank (Fokus Media 2001: 148).  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  ini,  dilakukan  dengan  menerapkan  prinsip manajemen bank yang sehat dengan mengikuti ketentuan UU No. 10 Tahun 1998, maupun aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku regulator perbankan di  Indonesia,  misalnya  yang  terkait  dengan  kecukupan  modal  ( CAR ),  batas maksimum pemberian kredit (BMPK), pengawasan nasabah ( know your customer principle ) dan manajemen risiko ( risk manajemen ). Hal tersebut dapat menjadikan bank  sehat  dan  terhindar  dari  permasalahan-permasalahan  antara  lain  terjadinya resiko kredit macet dalam jumlah besar, yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan suatu bank.
Pemberian kredit oleh pihak bank juga memperhitungkan risiko, termasuk risiko kredit tersebut tidak dapat dibayar oleh debitor yang telah menerima kredit karena  macet.  Meski  pihak  bank  telah  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam pengelolaan  kreditnya,  tetapi  tidak  jarang  kredit  yang  telah  disalurkan  kepada debitor  mengalami  masalah,  bahkan  kredit  tersebut  mengalami  kemacetan. Macetnya kredit tersebut dipengaruhi banyak faktor, antara lain karena kesalahan manajemen  debitor,  ketidakpastian  iklim  usaha,  atau  penyebab  lain  misalnya spekulasi  dari  pengelola  usaha  yang  menyebabkan  debitor  tidak  mampu  mem- bayar kewajiban-kewajibannya pada kreditor.
Macetnya kredit debitor tersebut dapat menyebabkan debitor dituntut pailit oleh  kreditor,  karena  ketidakmampuan  debitor  untuk  melunasi  kewajibannya kepada  kreditor.  Kepailitan  merupakan  eksekusi  massal  yang  ditetapkan  dengan keputusan  hakim,  yang  berlaku  serta  merta,  dengan  melakukan  penyitaan  umum atas  semua  harta  orang  yang  dinyatakan  pailit,  baik  yang  ada  pada  waktu pernyataan  pailit,  maupun  yang  diperoleh  selama  kepailitan  berlangsung,  untuk kepentingan  semua  kreditor,  yang  dilakukan  dengan  pengawasan  pihak  yang berwajib.
Agunan debitor merupakan salah satu jaminan yang bernilai dan memiliki fungsi  untuk  penyelamatan  akhir  bila  terjadi  kemacetan  kredit.  Untuk  menutupi kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  bank,  maka  pelaksanaan  atau  realisasi  atau eksekusi terhadap jaminan debitor dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum  yang berlaku.
Hukum telah mengatur mengenai eksekusi terhadap jaminan kredit debitor yang telah diserahkan kepada pihak bank sebagai kreditor, namun demikian dalam pelaksanaannya  ternyata  tidak  mudah.  Untuk  itu,  diperlukan  terobosan  hukum untuk  mengatasi  debitor  bank  yang  nakal.  Hal  ini  karena  banyak  pembeli  lelang yang  sering  dihalang-halangi  debitor  saat  akan  menguasai  aset  yang  dibelinya. Padahal,  pihak  bank  sebagai  kreditor  telah  memenuhi  prosedur  panjang  lelang, termasuk mengeluarkan dana yang tak sedikit.
Halangan dari pihak debitor sering muncul ketika pemilik barang (debitor) yang  dilelang  enggan  melepaskan  assetnya.  Padahal,  sesuai  ketentuan,  barang tersebut  harus  berpindah  tangan,  seperti  yang  telah  tercantum  dalam  Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan. Dengan sertifikat  itu,  pembeli  lelang  (kreditor)  sebenarnya  diperbolehkan  menguasai objek  lelang  tersebut  secara  langsung.  Sebab,  Sertifikat  Hak  Tanggungan  (SHT) memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan kata lain, upaya paksa untuk mengambil alih aset tersebut dilindungi oleh undang-undang.
Upaya  paksa  pengambilalihan  aset  dilakukan  karena  debitor  tidak  mau melepaskan  jaminan,  sehingga  pemenang  lelang  harus  melakukan  upaya pengosongan paksa dan upaya itu hanya dapat dilakukan oleh pengadilan. Proses
di pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, artinya pemenang lelang terpaksa mengeluarkan  biaya dua kali. Hal  ini tentunya tidak  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  pihak  kreditor,  dengan  kata  lain kasus  tersebut  menyebabkan  SHT  hanya  menjadi  macan  kertas.  Hal  ini disebabkan  karena  SHT  mempunyai  hak  eksekutorial,  akan  tetapi  masih diperlukan lembaga lain untuk melakukannya.
Munculnya regulasi baru tahun 1996 melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memungkinkan kreditor untuk menjual aset yang diagunkan debitor tanpa campur tangan peradilan sudah tepat. Hal tersebut untuk menghindari  jalur  ” ajudikasi  litigasi ”  (proses  hukum  di  pengadilan)  yang prosesnya  panjang  dan  memakan  waktu,  dan  oleh  sebab  itu,  ketika  debitor wanprestasi, maka pihak kreditor tidak perlu menggugat lagi ke pengadilan untuk dapat  menguasai  haknya,  tapi  dapat  diajukan  ke  lembaga  parate  eksekusi  yang dahulu bernama Kantor Lelang Negara untuk dilelang di depan umum.
Parate  executie yang  diatur  dalam  Undang-undang  Hak  Tanggungan, bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  kepada  kreditor  dalam  pemenuhan piutangnya  manakala  debitor  wanprestasi,  di  mana  kreditor  dapat  menjual  objek Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  tanpa  harus  melalui  lembaga  peradilan. Kemudahan  yang  dimiliki  kreditor  tersebut  kenyataannya  tidak  dapat  dimanfaat- kan  karena  terjadi  kerancuan  pengaturan  mengenai parate  executie dalam Undang-undang  Hak  Tanggungan  (UU  No.  4  Tahun  1996).  Aturan  dalam Undang-undang  Hak  Tanggungan  menyebutkan  bahwa  hak  untuk  menjual  objek Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri (eigenmachtige  verkoop) lahir  karena undang-undang,  tetapi  di  sisi  lain  pada  KUH  Perdata  ditentukan  lahir  dari perjanjian,  sehingga  hal  ini  menimbulkan  makna  ganda/kabur.  Demikian  juga terhadap prosedur pelaksanaan parate executie terdapat kontroversi, karena di satu sisi  diatur  bahwa  penjualannya  melalui  pelelangan  umum,  sedangkan  pada  sisi yang  lain  harus  melalui  fiat  pengadilan.  Akibatnya  prosedur  pelaksanaan parate executie menimbulkan  konflik  norma.  Di  samping  itu  adanya  kesesatan  dalam penalaran  terhadap  Penjelasan  Umum  Angka  9  UUHT  yang  mengatur  lembaga parate executie .
Realita  masih  banyaknya  kendala  pada  pengelolaan  perbankan  nasional, dimana  pihak  bank  seringkali  menghadapi  kredit  macet  yang  memiliki  unsur kesengajaan dari pihak debitor (debitor wanpestasi), selain juga masih banyaknya hambatan  dalam  pelaksanaan  eksekusi  benda  jaminan  yang  menjadi  objek  Hak Tanggungan.  Sebenarnya  telah  ada  prosedur  eksekusi  Hak  Tanggungan  yang dapat  dilaksanakan  secara  lebih  mudah,  biaya  lebih  murah  dan  lebih  cepat dibandingkan  eksekusi  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Tanggungan,  yaitu  melalui parate  executie .  Hal  ini  sudah  merupakan  hak  kreditor  pemegang  Hak Tanggungan  pertama  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.
Permasalahan yang muncul adalah kadangkala parate executie tidak dapat dilaksanakan, sehingga hal  ini merugikan bagi  pihak kreditor, selaku pihak  yang menurut  UUHT  mendapatkan  hak  istimewa  yaitu  berupa  hak  menjual  atas kekuasaan sendiri. Apabila kendala tersebut berlanjut, selain merupakan masalah yang  merugikan  bagi  pihak  bank,  juga  dapat  menghambat  pengembalian  dana pinjaman  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  percepatan  pembangunan  ekonomi. Permasalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut  yang tujuannya untuk mengetahui kepastian  hukum  pemenuhan  hak  kreditor  dalam  eksekusi  objek  jaminan  hak tanggungan melalui parate eksekusi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan terhadap  asas  hukum  dan  pendekatan  sinkronisasi  hukum.  Sifat  penelitiannya adalah  deskriptif,  maksudnya  bahwa  penelitian  ini  difokuskan  untuk  men- deskripsikan  kepastian  hukum  pemenuhan  hak  kreditor  dalam  eksekusi  objek jaminan  hak  tanggungan  melalui  parate  eksekusi.  Sumber  data  penelitian  yang diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  baik  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum  tersier,  sedangkan  metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi dokumen (studi literatur). Data  yang  terkumpul,  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Konsep yuridis parate eksekusi
Perjanjian  kredit  sering  menimbulkan  masalah  dalam  praktik,  antara  lain karena  debitor  cidera  janji  (wanprestasi)  untuk  melunasi  hutangnya  kepada kreditor (pihak bank). Terkait dengan masalah ini, kreditor sering kali mengalami kesulitan untuk memperoleh pelunasan kreditnya, dan jika ditempuh dengan cara gugatan melalui pengadilan, maka memerlukan waktu  yang lama dan biaya yang cukup  banyak,  walaupun  dalam  proses  beracara  di  pengadilan  menganut  asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditor (bank) menempuh cara lain melalui parate  eksekusi atau mengeksekusi sendiri/langsung (melelang) agunan tanpa campur tangan pengadilan
Pengertian parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa ban- tuan  atau  campur  tangan  pengadilan  atau  hakim  (Sibarani  2001:  5).  Menurut Subekti (1989: 42), dikatakan bahwa parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau  mengambil  sendiri  apa  yang  menjadi  haknya  (dalam  arti  tanpa  perantaraan hakim),  sedangkan  menurut  Sudarsono  (2007:  39)  dikatakan  bahwa  parate eksekusi  adalah pelaksanaan langsung tanpa melalui proses pengadilan;  eksekusi langsung  yang  biasa  dilakukan  dalam  masalah  gadai  sesuai  dengan  ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
Pemberian  kewenangan  mengenai  parate  eksekusi  ini  didasarkan  atas doktrin, yang antara lain menyatakan bahwa suatu perjanjian yang pasti atau tidak telah  mengandung  sengketa  seperti  piutang  yang  telah  pasti  ( fixed  loan ).  Hal seperti ini sudah dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak yang berkepentingan tanpa campur  tangan  pengadilan,  tetapi  dalam  perkembangan  selanjutnya,  pengertian parate  eksekusi  menjadi  kabur  sebagai  akibat  dari  adanya  putusan  pengadilan yang menerapkan ketentuan eksekusi grosse akta dalam sengketa parate eksekusi. Menurut doktrin, parate eksekusi ini adalah penjualan yang berada di luar hukum acara  dan  tidak  diperlukan  adanya  penyitaan,  tidak  melibatkan juru  sita, kesemuanya diselesaikan seperti orang  yang menjual sendiri barangnya di depan umum (Sri Soedewi Masjchoen Sofyan 1981: 33).
Memperhatikan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata,  maka  ber- dasarkan  Pasal  1178  ayat  (2)  ditentukan bahwa namun  diperkenankanlah  kepada si  berpiutang  hipotek  pertama  untuk,  pada  waktu  diberikannya  hipotek,  dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga  yang terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan men- jual  persil  yang  diperikatkan  dimuka  umum,  untuk  mengambil  pelunasan  uang pokok,  maupun  bunga  serta  biaya,  dari  pendapatan  penjualan  itu.  Berdasarkan ketentuan  ini  dapat  diketahui  bahwa  undang-undang  memberikan  kepada  peme- gang  hipotek  pertama  untuk  menjual  langsung  atas  kekuasaan  sendiri  barang objek hipotek, tanpa melalui pengadilan.
Dapat diperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, yang menentukan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutang- nya  dari  hasil  penjualan  tersebut.  Maksud  ketentuan  ini  memberikan  hak  bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, sehingga pemegang hak  tanggungan  tidak  perlu  memperoleh  persetujuan  saja  dari  pemberi  hak tanggungan,  tetapi  juga  tidak  perlu  meminta  penetapan  dari  pengadilan  setempat dimana  objek  hak  tanggungan  berada,  apabila  akan  melakukan  eksekusi  atas objek  hak  tanggungan  yang  menjadi  jaminan  hutang  debitor  dalam  hal  debitor cidera  janji  atau  wanprestasi.  Pemegang  hak  tanggungan  dapat  langsung  datang dan  meminta  kepada  Kepala  Kantor  Lelang  untuk  melakukan  pelelangan  atas objek  hak  tanggungan  yang  bersangkutan,  karena  kewenangan  pemegang  hak tanggungan pertama merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (kewenangan yang dimiliki demi hukum), maka kepala kantor lelang negara harus menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut.
Dalam penjelasan Pasal  6 UU No. 4 Tahun 1996, disebutkan bahwa hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan  yang dipunyai oleh  pemegang hak tang- gungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang  hak  tanggungan.  Hak  tersebut  didasarkan  pada  janji  yang  diberikan
oleh  pemberi  hak  tanggungan  bahwa  apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang  hak tanggungan  berhak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan umum  tanpa  memerlukan  persetujuan  lagi  dari  pemberi  hak  tanggungan  dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari  pada  kreditor-kreditor  yang  lain.  Sisa  hasil  penjualan  tetap  menjadi  hak pemberi  hak  tanggungan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hak  untuk menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  kedudukan  diutamakan  yang  dimiliki  oleh  pemegang  hak  tang- gungan,  atau  oleh  pemegang  hak  tanggungan  pertama  dalam  hal  terdapat  lebih dari satu pemegang hak tanggungan.

## 2. Parate eksekusi sebagai hak kreditor
Parate  eksekusi  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang  kepada  salah  satu  pihak  (dalam  hal  ini  kreditor)  untuk  melaksanakan  isi perjanjian,  jika  pihak  lain  (debitor)  cidera  janji  atau  wanprestasi  terhadap pelaksanaan  isi  perjanjian.  Landasan  dasar  pemberian  hak  parate  eksekusi  bagi kreditor  adalah  perjanjian  yang  dilakukan  antara  pihak  debitor  dengan  kreditor yang  isinya  menyerahkan  objek  hak  milik  atas  harta  debitor  kepada  kreditor sebagai jaminan atas pelunasan terhadap utang debitor kepadanya.
Dasar  pemikiran  lainnya  bahwa  parate  eksekusi  merupakan  bentuk pelaksanaan  hak  kreditor  berdasarkan  asas  moral  yang  baik.  Berdasarkan  asas moral  tersebut,  kreditor  memiliki  hak  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  objek jaminan.  Hal  ini  disebabkan  debitor  telah  menjanjikan  bendanya  sebagai  objek jaminan  dalam  perjanjian  kredit  antara  kreditor  dengan  debitor.  Perjanjian jaminan  ada  (timbul)  karena  diperjanjikan,  dalam  hal  ini  debitor  berjanji  apabila debitor  wanprestasi  kreditor  dapat  mengeksekusi  objek  jaminan  yang  dijadikan agunan kredit.
Berdasarkan  landasan  etis  dan  kesakralan  suatu  perjanjian  seperti  yang pernah  dikemukakan  Grotius,  bahwa  dengan  acuan  dasar  hukum  kodrat  ia mengintroduksikan  maksim  hukum  Romawi  Kuno  asas  “ pacta  sunt  servanda ”, yang  artinya  “janji  itu  mengikat”.  Konsep  “ pacta  sund  servanda ”  tersebut kemudian  menjadi  konsep  dasar  atau  basis  suci  ( hallowed  basis )  teori  hukum
perjanjian  klasik.  Grotius  juga  mengemukakan  “ promisorum  implendorum obligation ” maksudnya, “kita harus memenuhi janji kita”. Dalam teori kontraknya Grotius juga mengemukakan “ the theory of the inherent moral force of a promise made  as  such,  came  to  prevail ”,  maksudnya  kekuatan  mengikat  dari  perjanjian adalah tanggung jawab moral dari para pembuatnya (Pound 1954: 146).
Dasar  pemikiran  perlindungan  hukum  terhadap  hak  milik  kreditor,  juga dilandasi  aliran  hukum  alam  dari  Hugo  De  Groot  sebagaimana  dikutip  Huijbers (1982: 60), telah merumuskan empat norma dasar dalam hukum alam yaitu:
a. Prinsip ku punya dan kau punya. Milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika  barang-barang  yang  dipinjam  membawa  untung,  untung  tersebut  harus diganjar.
b. Prinsip kesetiaan pada janji.
c. Prinsip ganti rugi,  yakni jika kerugian itu disebabkan karena kesalahan orang lain.
d. Prinsip  perlunya  hukuman  karena  pelanggaran  atas  hukum  alam  dan  hukum lainnya.
Prinsip  utama  pada  hak  milik  kreditor  adalah  bahwa  seseorang  yang memiliki  benda  dari  kepunyaan  sendiri  mendapatkan  kepemilikannya  kembali berupa  hak  alamiah.  Hak  perlu  dilindungi  agar  pemilik  dapat  menggunakan  dan menikmati  hak-hak  tersebut,  baik  secara  moral  maupun  ekonomi.  Pengambilan dengan  tidak  memberikan  kompensasi  bagi  pemiliknya  adalah  suatu  tindakan yang  tidak  dapat  dibenarkan  karena  melanggar  ajaran  moral  yang  baik.  Dalam ajaran  moral  biasanya  diwujudkan  dalam  doktrin  jangan  mencuri  atau  jangan mengambil apa yang bukan milikmu (Sardjono 2006: 26).
Pendapat  Aquinas  menyatakan  kebaikan  ( goodness )  dan  kebahagiaan ( happiness )  sebagai  tujuan  akhir  dari  semua  tindakan  manusia  merupakan landasan  moral  bagi  hukum  positif  (Aquinas  t.t.:  609-613).  Dengan  demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum moral dengan hukum positif, dalam arti  bahwa  hukum  positif  harus  selaras  dengan  moral.  Hukum  harus  membantu manusia  berkembang  sesuai  dengan  kodratnya,  menjunjung  keluhuran  martabat manusia,  bersifat  adil,  menjamin  kesamaan  dan  kebebasan,  memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.
Hubungan hukum alam dengan hukum positif biasanya dirumuskan dalam bentuk  hak.  Hak  adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  orang  lain  atas  dasar prinsip kesamaan. Sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui dua cara, pertama melalui kodratnya yang disebut hak kodrati. Hak kodrati sebagaimana diatur oleh hukum alam bersumber dari Tuhan. Kedua , sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui  perjanjian  atau  persetujuan  dengan  orang  lain,  baik  persetujuan  antar individu  maupun persetujuan publik. Hak  yang kedua ini disebut hak positif dan diatur di dalam hukum positif.
Merujuk  pada  pandangan  hukum  Kaum  Skolastik,  seperti  Thomas Aquinas  yang membagi hukum ke dalam 4 golongan, yaitu: (a) lex aeterna yang merupakan  rasio  Tuhan  yang  mengatur  segala  hal  dan  merupakan  sumber  dari segala  hukum,  (b) lex  divina sebagai  bagian  dari  rasio  Tuhan  yang  dapat ditangkap  oleh  manusia  berdasarkan  wahyu  yang  diterimanya,  (c) lex  naturalis atau  hukum  alam  yang  merupakan  penjelmaan lex  aeterna di  dalam  rasio manusia,  dan  (d) lex  positivis ,  sebagai  hukum  yang  berlaku  dan  merupakan pelaksanaan  dari  hukum  alam  oleh  manusia,  maka  sebuah  perjanjian  pada hakikatnya  juga  merupakan  penjelmaan  rasio  Tuhan  yang  terdapat  dalam  rasio manusia (Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi 2001: 47).
Prinsip-prinsip  agama  dan  moralitas  adalah  bagian inheren dari  sebuah perjanjian.  Sejarah  perjalanan  teori  perjanjian  mencatat  bahwa  Teori  Hukum Klasik  yang  menjunjung  tinggi  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  perjalanannya menuai  beragam  kritik,  karena  kebebasan  berkontrak  bukanlah  kebebasan  tanpa batas.  Ada  sejumlah  pembatasan  terhadap  kebebasan  berkontrak  yang  dilakukan baik  melalui  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan  pengadilan.  Dalam sistem  hukum  modern  dewasa  ini,  kebebasan  berkontrak  tidak  hanya  dibatasi larangan-larangan  yang  diciptakan  peraturan  perundang-undangan  ( statutory prohibition ),  tetapi  juga  oleh extra  legal  standard (Khairandy  2004:  125). Extra legal  standard merupakan  standar  yang  berkaitan  dengan  agama,  moral  dan keadilan. Melalui standar tersebut, maka perjanjian tidak semata-mata dipandang sebagai  hasil  kesepakatan  atau  kehendak  bebas  para  pihak  untuk  saling
mengikatkan diri, tetapi perjanjian harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama, moral dan keadilan.
Asumsi  dasar  kebebasan  berkontrak  adalah  para  pihak  memiliki  posisi tawar ( bargaining position ) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak seringkali tidak memiliki posisi  tawar  yang sesuai  dengan  asumsi  dasar tersebut. Akibatnya, pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak justru seringkali melahirkan ketidakadilan,  pihak  yang  memiliki  posisi  tawar  yang  kuat  akan  cenderung menguasai pihak yag memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Dalam kondisi dan situasi  seperti  itu,  negara  harus  memainkan  peran  sebagai provider (penjamin) kelangsungan  perjanjian,  sebagai  regulator,  pengatur  dan  perumus  aturan  main perjanjian  dan  negara  harus  memainkan  peran  sebagai umpire (pengawas/wasit) untuk merumuskan standar yang adil dalam perjanjian (Friedman 1971: 3).
Ajaran negara kesejahteraan ( welfare state ) mewajibkan pemerintah untuk memainkan banyak peran dan menyiapkan banyak pengaturan yang berhubungan dengan  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Pengaturan  tersebut  meliputi pemberian  santunan  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  bekerja,  jaminan  akan terpenuhinya  kebutuhan  kehidupan  yang  layak,  seperi  pangan,  kesehatan, pendidikan  dan  lain  sebagainya.  Banyaknya  tanggung  jawab  dan  tugas  yang dibebankan  kepada  negara  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat merupakan  salah  satu  asas  negara  kesejahteraan  modern  (Nugraha  2002:  19). Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  ajaran  negara  kesejahteraan  ( welfare state ).  Adanya  pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak-hak  sosial  dan  ekonomi rakyat  dalam  konstitusi  negara,  telah  menempatkan  UUD  1945  selain  sebagai konstitusi politik sekaligus juga sebagai konstitusi ekonomi yang berkarakter dan mengandung ajaran negara hukum kesejahteraan (Ashshiddiqie 1998: 1).
Perjanjian  adalah  salah  satu  sendi  yang  paling  utama  dalam  Hukum Perdata. Berbeda dengan Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara, dalam Hukum Perdata, peraturan-peraturan hukum yang tercipta tergantung pada tindakan orang per  orang  yang  berkepentingan  ( individueele  rechtsvorming )  dan  yang  tidak diadakan  oleh  alat-alat  perlengkapan  negara  yang  berwajib  membentuk  udang- undang  (Prodjodikoro  1992:  36).  Bahkan  menurut  van  Apeldoorn  (1986:  167),
perjanjian  adalah  faktor  yang  membantu  pembentukan  hukum,  dan  menurut Lemaire  sebagaimana  dikutip  Sudikno  Mertokusumo  (1991:  97),  mengatakan bahwa perjanjian adalah determinan hukum. Perjanjian hakikatnya adalah hukum dan sekaligus sumber hukum.
Sudikno Mertokusumo (1991: 98), menyatakan bahwa perjanjian merupa- kan suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum Dua pihak atau lebih tersebut bersepakat untuk menentukan  peraturan  atau  kaidah  atau  hak  dan  kewajiban.  Kesepakatan  ini penting untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau  kesepakatan  tersebut  dilanggar,  maka  ada  akibat  hukum  yang  dapat dikenakan  kepada  pelanggar.  Dengan  demikian  ada  4  unsur  penting  yang  harus ada dalam sebuah perjanjian, yaitu:  (a) adanya perbuatan hukum; (b) adanya dua pihak  atau  lebih;  (c)  adanya  kata  sepakat;  dan  (d)  adanya  akibat  hukum  yang disepakati/dikehendaki oleh para pihak.
Sudikno Mertokusumo (1991: 98) mengatakan bahwa perjanjian memiliki beberapa  unsur,  yaitu:  unsur essensialia , naturali a,  dan accidentalia .  Unsur essentialia adalah  unsur  yang  mutlak  harus  ada  agar  perjanjian  itu  sah.  Unsur- unsur  yang  termasuk  kategori essentialia adalah  adanya  kata  sepakat  atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal. Unsur naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian meskipun  tanpa  diperjanjikan  secara  khusus,  misalnya  pada  perjanjian  jual  beli, penjual  harus  menjamin  pembeli  terhadap  cacat-cacat  yang  tersembunyi.  Unsur accidentalia adalah  unsur  yang  harus  dimuat  atau  disebut  secara  tegas  dalam perjanjian, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.
Pasal  1320  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  sebuah  perjanjian  akan dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
a. Adanya  kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  diri.  Sepakat  dalam  hal  ini adalah  sepakat  yang  bebas,  tanpa  unsur  paksaan,  penipuan  atau  kekhilafan. Jika  sebuah  kesepakatan  mengandung  unsur-unsur  tersebut,  maka  perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya.
b. Para  pihak  cakap  untuk  membuat  suatu  perikatan.  Maksudnya  adalah  para pihak  sudah  dewasa  dan  sehat  pikirannya,  sehingga  dianggap  cakap  menurut hukum.
c. Adanya  suatu  hal  tertentu  yang  diperjanjikan.  Artinya,  perjanjian  yang dilakukan  hanya  mengenai  barang  yang  dapat  menjadi  obyek  perjanjian  dan diperbolehkan oleh undang-undang.
d. Adanya  suatu  sebab  yang  halal.  Artinya,  suatu  perjanjian  yang  dibuat  tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Sebagai  sebuah  perbuatan  hukum,  perjanjian  melahirkan  hak  bagi  para pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo  (2002:  96),  mengatakan  bahwa  salah  satu  ciri  dari  suatu  hak  adalah selalu  berkorelasi  dengan  kewajiban.  Hak  melahirkan  kewenangan,  dan kewenangan  melahirkan  kekuasaan.  Dari  konsep  ini  maka  hak  adalah  kehadiran dari  kewajiban  di  pihak  lain  dan  pertanggungjawaban  adalah  kehadiran  dari kekuasaan  di  pihak  lain.  Seseorang  yang  mempunyai  hak  maka  ia  mempunyai kewajiban  dan  pada  akhirnya  ia  mempunyai  tanggung  jawab.  Dengan  demikian, tanggung  jawab  dapat  dikenakan  kepada  seseorang  yang  melakukan  perbuatan hukum  karena  perbuatan  hukum  melahirkan  kewajiban  hukum.  Seseorang  dapat dikategorikan  masuk  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  apabila  ia  mempunyai status yang jelas dan pasti dalam perbuatan hukum yang bersangkutan.
Eksistensi pengadilan sebagai lembaga  yang berfungsi menyelenggarakan proses  peradilan  dalam  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  dalam masyarakat,  tugas-tugasnya  diwakili  oleh  hakim.  Dengan  demikian,  kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan di negara ini ditentukan oleh kredibilitas  dan  profesionalitas  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  menyelesai- kan sengketa serta menegakkan peradilan. Para hakim dituntut untuk secara total melibatkan  dirinya  pada  saat  membuat  putusan,  bukan  hanya  mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan.
Pandangan  lain  yang  sejalan  adalah  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja, yang  telah  berupaya  mengembangkan  Teori  Hukum  Pembangunan  dengan dilandasi  paradigma  yang  dipadukan  dengan  pola  nilai  hidup  dalam  masyarakat.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  dikatakan  bahwa  terhadap  bidang-bidang hukum  yang  behubungan  dengan  masalah  kehidupan  budaya  dan  spiritual kemasyarakatan  untuk  sementara  dibiarkan  atau  pembaharuannya  dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk bidang hukum yang  relatif  netral,  seperti  dalam  lapangan  hukum  perikatan,  hukum  perseroan, hukum  perniagaan  dapat  lebih  dikedepankan,  termasuk  dalam  bidang  hukum jaminan kebendaan.
Teori  Hukum  Pembangunan  mendukung  analisis  permasalahan  yang diteliti, dengan alasan bahwa:
a. Teori  ini  mendefinisikan  hukum  bukan  saja  hanya  sebagai  norma  dan  asas- asas,  tetapi  mencakup  juga  lembaga  dan  proses  yang  diperlukan  untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
b. Dapat  mengadopsi  perkembangan  hukum  masyarakat  sesuai  dengan  tuntutan zaman, dengan konsepnya  yang dikenal dengan nama Hukum sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat.
c. Permasalahan  yang  diteliti  menyangkut  hukum  jaminan  kebendaan  yang merupakan  bagian  dari  hukum  ekonomi  yang  bersifat  netral,  sedangkan  yang tidak  netral  adalah  hukum  keluarga  seperti  hukum  perkawinan  dan  hukum waris.
d. Era reformasi menuntut adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dapat  menimbulkan  ketegangan-ketegangan  dan  deviasi-deviasi  karena  ber- bagai  pengaruh,  sehingga  dengan  diterapkannya  teori  ini,  akan  melahirkan kembali keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam masyarakat.
Dengan  demikian  teori  ini  dapat  membantu  mengarahkan  terhadap  pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini.
Berdasarkan uraian sebelumnya terlihat bahwa parate eksekusi merupakan hukum  yang  netral,  seperti  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja,  bahwa  dalam pembangunan  hukum  harus  dipilah-pilah  hukum  netral  dan  tidak  netral.  Hukum jaminan merupakan hukum netral. Dihubungkan dengan pendapat Mochtar, untuk hukum  netral  harus berdasarkan asas universal  (hukum  itu berlaku universal  dan bersifat  abadi,  artinya  bahwa  hukum  itu  berlaku  dimana  pun  juga  dan  pada  saat
kapan  pun),  sehingga  dalam  hukum  perjanjian  dan  hukum  jaminan  agar  tidak terkucil harus dapat diterima oleh negara lain.
Di  sisi  lain  bahwa  dari  aspek  yuridis,  terhadap  perjanjian  yang  dibuat secara sah, akan mengikat para pihak sebagai Undang-undang (diatur pada Pasal 1338  KUH  Perdata).  Dalam  hal  ini  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  meliputi beberapa  asas  yang  harus  di  penuhi  yaitu: pacta  sund  servanda yang  artinya perjanjian yang telah dibuat harus ditepati, dan asas itikad baik bahwa perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  terutama  terhadap  pelaksanaan  isi  dari perjanjian yang telah dibuat bersama tersebut.
Menurut  hemat  penulis  pelaksanaan  parate  eksekusi  merupakan  suatu bentuk  perlindungan  bagi  pihak  kreditor  agar  dalam  proses  pemberian  kredit, khususnya  setelah  kredit  tersebut  direalisasi  dan  telah  diterima  debitor,  pihak kreditor tidak dirugikan oleh pihak debitor yang melakukan wanprestasi terutama dalam melaksanakan perjanjian kredit, juga untuk memberikan kepastian terhadap pengembalian kredit yang telah diberikan kreditor kepada debitor.
Pelaksanaan  parate  eksekusi  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak  kreditor, dilaksanakan  dengan  bantuan  KPKNL  di  wilayah  domisili  tempat  perjanjian kredit  tersebut  dibuat.  Dalam  melaksanakan  lelang,  KPKNL  berpedoman  selain kepada  aturan  pada  UUHT  juga  berpedoman  kepada  peraturan  lelang.  Peraturan Lelang Pasal 42 ayat (4) menegaskan bahwa berita acara lelang yang telah diberi bentuk  sebagai  grosse  (memakai  kata-kata  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  YME”  pada  bagian  kepala  berita  acara),  sama  kekuatannya  dengan grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang.
Pemberian  Hak  Tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk  memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu,  yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang yang bersangkutan, atau perjanjian lainnya  yang menimbulkan hutang tersebut. Sesuai dengan  sifat accessoir dari  Hak  Tanggungan,  pemberiannya  harus  merupakan ikutan  dari  perjanjian  pokok,  yaitu  perjanjian  yang  menimbulkan  hubungan hukum  hutang-piutang  yang  dijamin  pelunasannya.  Menurut  hemat  penulis, perjanjian  yang  menimbulkan  hubungan  hutang-piutang  tersebut,  dapat  dibuat
dengan  akta  di  bawah  tangan  atau  dibuat  dengan  akta  otentik  yang  bergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu.
Janji-janji  untuk  memberikan Hak Tanggungan sebagai  pelunasan hutang disebut dengan tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didahului dengan hutang piutang yang dijamin; dan tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan  yang  telah  dibebankan.  Pemasangan  APHT  diatur  dalam  Pasal  11 ayat (1) UUHT, dimana pasal ini mengatur tentang hal-hal yang wajib dicantum- kan  dalam  APHT.  Selanjutnya  Pasal  11  ayat  (2)  UUHT  mengatur  tentang dicantumkannya janji-janji dalam APHT yang akan dibuat.
Pemberian Hak Tanggungan, secara khusus diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT,  yang  menetapkan  isi  yang  sifatnya  wajib  untuk  sahnya  Akta  Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Apabila tidak dicantumkan secara lengkap tentang hal- hal  yang disebutkan dalam  APHT, maka mengakibatkan akta  yang bersangkutan batal demi hukum. Hal-hal yang wajib dicantumkan dalam suatu APHT meliputi:
a. Nama  dan  identitas  pemegang  dan  pemberi  Hak  Tanggungan.  Maksud  dari ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib, untuk sahnya APHT. Tidak dicantumkannya  secara  lengkap  hal-hal  yang  disebut  pada  ayat  ini  dalam APHT mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum.
b. Ketentuan  ini  juga  dimaksudkan  untuk  memenuhi  asas  spesialitas  dari  Hak Tanggungan,  baik  mengenai  subjek,  objek  maupun  hutang  yang  dijamin. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pula pada benda-benda yang merupakan satu  kesatuan  dengan  tanah  milik  perseorangan  atau  badan  hukum  lain daripada pemegang hak atas tanah pemberi Hak Tanggungan adalah pemegang hak atas tanah bersama-sama pemilik benda tersebut.
c. Domisili  pihak-pihak  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  dan  apabila  di antara  mereka  ada  yang  berdomisili  di  luar  Indonesia,  baginya  harus  pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia dan dalam hal domisili pilihan itu  tidak  dicantumkan,  kantor  PPAT  tempat  pembuatan  APHT  dianggap sebagai  domisili  pilihan yang dipilih;  maksudnya dengan dianggapnya kantor PPAT sebagai domisili di Indonesia bagi pihak yang berdomisili di luar negeri
apabila  domisili  pilihannya  tidak  disebut  di  dalam  akta,  syarat  pencantuman domisili pilihan tersebut dianggap sudah dipenuhi.
1) Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  10  ayat  (1);  maksudnya  penunjukkan utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi juga nama dan identitas debitor yang bersangkutan.
2) Nilai tanggungan
3) Uraian  yang  jelas  mengenai  objek  hak  tanggungan,  meliputi  rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, atau bagi tanah yang belum  terdaftar  yang  sekurang-kurangnya  memuat  uraian  mengenai kepemilikan, letak, batas-batas dan luas tanahnya.
Dengan  demikian,  hal-hal  yang  disebutkan  di  atas  harus  dicantumkan  secara lengkap dalam APHT, sehingga APHT tidak akan batal demi hukum.
Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  dapat  dicantumkan  janji-janji  yang sifatnya  fakultatif  dan  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  sahnya  APHT. Dimuatnya  janji-janji  itu  dalam  APHT  yang  kemudian  didaftar  pada  Kantor Pertanahan,  maka  janji-janji  tersebut  juga  mempunyai  kekuatan  mengikat terhadap  pihak  ketiga.  Janji-janji  sebagaimana  disebutkan  dalam  undang-undang (Pasal 11 ayat 2 UUHT), bukan berarti bahwa janji seperti itu boleh diperjanjikan oleh  kreditor  karena  undang-undang  menyatakan  demikian  (atau  memberikan kesempatan  seperti  itu).  Undang-undang  dalam  hal  ini  hanya  mengingatkan  saja kepada  kreditor  akan  kemungkinan  untuk  memperjanjikan  janji-janji  seperti  itu, karena  pada  asasnya,  orang  dapat  memperjanjikan  apa  saja,  asal  tidak  ber- tentangan  dengan  undang-undang  yang  bersifat  memaksa,  kesusilaan  dan ketertiban umum.
Bila  dikaji  kata-kata  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  UUHT,  yang  menyatakan: “Dalam  APHT  dapat  dicantumkan  janji-janji...”,  pengertian  kata  “dapat” dimaksudkan  oleh  undang-undang  adalah  memperbolehkan  bagi  kreditor  untuk memperjanjikan  klausula  berupa  janji-janji  yang  telah  ditawarkan  sebagaimana yang  ditentukan  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  UUHT  kepada  kreditor  untuk
memperjanjikan  janji-janji  tersebut  atau  tidak.  Dengan  demikian  dapat  dilihat bahwa undang-undang memberikan pilihan untuk memperjanjikannya.
Sutan  Remy  Sjahdeini menyatakan  Pasal  11  ayat  (2)  UUHT  bersifat fakultatif dan tidak limitatif, maksudnya karena janji-janji itu boleh dicantumkan atau  tidak  dicantumkan  baik  sebagian  maupun  seluruhnya,  sedangkan  bersifat tidak limitatif karena dapat pula diperjanjikan janji-janji lain selain dari janji-janji yang telah disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT.
Janji-janji  seperti  yang  telah  disebutkan,  dalam  praktiknya  hampir  dapat dikatakan  selalu  diperjanjikan  oleh  kreditor,  sehingga  untuk  memudahkan  para pihak janji-janji itu sudah dicetak dalam blanko formulir APHT, maka atas dasar apa yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT, klausula itu atas sepakat para pihak boleh dihapus dari blanko yang bersangkutan. Dalam hal ini, menurut hemat penulis  apabila  terdapat  klausula  baku  yang  telah  dibuat  oleh  pihak  kreditor, apabila  tidak  disetujui  oleh  debitor  maka  pihak  debitor  dan  kreditor  dapat melakukan  peninjauan  ulang  dan  memperbaiki  klausula-klausula  tersebut,  untuk disepakati sebagai sebuah perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak.
Apabila  antara  kreditor  dengan  debitor  sepakat  untuk  menandatangani APHT, maka janji-janji yang dimaksudkan merupakan perwujudan keseriusan dan itikad  baik  dari  debitor,  dengan  janji-janji  tersebut  maka  apabila  debitor wanprestasi,  kreditor  diberi  hak  atau  kewenangan  sebagaimana  yang  diperjanji- kan. Hal tersebut demi dan untuk melindungi kepentingan kreditor ketika debitor wanprestasi,  dan  tidak  segera  melunasi  hutangnya  kepada  kreditor.  Hak  atau kewenangan  sebagaimana  yang  diperjanjikan  para  pihak  tersebut,  mengarah kepada  pemenuhan  unsur  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  terhadap  hak kreditor  dapat  dilihat  sebagai  berikut:  kepastian  hukum  ( legal  certainty  atau certain  in  law ) , antara  lain  ditemukan  dalam  istilah  “ certain ”  yang  didalamnya juga merumuskan pengertian kepastian dalam hukum ( certain in law ).
Black’s  law  Dictionary  (1991:  254)  merumuskan  pengertian “certain” sebagai  berikut: “Certain.  Ascertained:  precise;  identified;  settled;  exact; definitive; clearly known; unambiguous; or, in law, capable of being identified or made  known,  without  liability  to  mistake  or  ambiguity,  from  data  already  given.
Free  from  about . . Definisi  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  pengertian  kepastian ( certain ), juga tercakup pengertian kepastian dalam hukum ( certain in law ).
3. Kepastian  hukum  hak  kreditor  melalui  parate  eksekusi  objek  jaminan hak tanggungan
Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  asas  essensial  dalam  negara hukum.  Budiono  Kusumohamidjojo  (1999:  150)  berpendapat  bahwa  kepastian hukum  nyaris  merupakan  syarat  mutlak  bagi  suatu  negara  hukum  modern  dan demokratis.  Hal  ini  berarti  bahwa  kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  tujuan hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum suatu negara. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia  sehari-hari  dalam  berhubungan  dengan  manusia  lainnya.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  fungsi  kepastian  hukum  tersebut,  antara  lain untuk  memberikan  patokan  bagi  perilaku  yang  tertib,  damai  dan  adil.  Kepastian hukum  merupakan  salah  satu  tujuan  utama  dari  hukum,  selain  kemanfaatan  atau kegunaan  dan  keadilan.  Bagi  penganut  aliran positivisme hukum  ( legal positivisme ),  hukum  tidak  lain  bertujuan  untuk  mencapai  kepastian  hukum. Sudikno  Mertokusumo  (2003:  167),  menyatakan  bahwa  dalam  sejarah  filsafat hukum,  dikenal  ajaran  legisme  yang  pandangannya  sangat  positivistik  atau legalistikPaham legisme memandang undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum,  di  luar  undang-undang  tidak  ada  hukum.  Paham  ini  muncul  pada  abad pertengahan  sejalan  dengan  munculnya  gerakan  kodifikasi  hukum  Eropa,  yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.
Gustav  Radbruch  secara  tidak  langsung  menyinggung  tentang  kepastian hukum  ketika  membicarakan  cita  hukum.  Radbruch  menyebut  tiga  cita  hukum, yang  pertama  adalah  keadilan.  Untuk  mengisi  cita  keadilan  dengan  isi  kongkret, harus melihat pada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan  hanya  dapat  dijawab  dengan  menunjuk  pada  konsepsi-konsepsi  yang berbeda  tentang  negara  dan  hukum.  Untuk  melengkapi  formalitas  keadilan  dan relativitas kegunaan, perlu juga memasukkan ketertiban sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Radbruch menyatakan kegunaan menuntut adanya kepastian hukum, hukum  harus  pasti  (Friedman  1994:  43).  Tuntutan  akan  keadilan  dan  kepastian
dengan  demikian  merupakan  bagian  yang  tetap  dari  cita  hukum,  serta  berada  di luar  pertentangan-pertentangan  bagi  pandangan  politik  dan  kegunaan  memberi unsur  relativitas,  tidak  hanya  kegunaan  yang  bersifat  relatif,  tetapi  hubungan antara tiga unsur dari cita hukum tersebut, juga bersifat relatif.
Periode  hukum  alam  menekankan  pada  unsur  keadilan  dan  mencoba menjadikannya  sebagai  unsur  yang  pokok,  dan  positivisme  hukum  hanya memandang  penting  kepastian  hukum  dan  mengabaikan  keadilan  maupun kegunaan. Terkait dengan kepastian hukum, Arif Sidharta mengemukakan bahwa asas  kepastian  hukum  mengimplikasikan  bahwa  warga  masyarakat  harus  bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan tindakan yang  sewenang-wenang  (Sidharta  2000:  200).  Pemerintah  dan  para  pejabatnya harus  terikat  dan  tunduk  pada  aturan  hukum  positif.  Semua  tindakan  pemerintah dan  para  pejabatnya  harus  selalu  bertumpu  pada  aturan  hukum  positif  sebagai dasar hukumnya.
Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta (2000: 49-50), juga berbicara tentang  kepastian  (hukum)  dalam  kaitan  dengan  fungsi  dan  tujuan  hukum,  yaitu untuk  mencapai  keteraturan  dalam  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat. Keteraturan  menyebabkan  orang  dapat  hidup  dengan  berkepastian,  artinya  orang bermasyarakat  karena  ia  dapat  mengadakan  perhitungan  tentang  apa  yang  akan terjadi atau apa yang dapat ia harapkan. Mengenai keteraturan merupakan inti dari kepastian, apabila dihubungkan dengan kepastian penjaga keamanan diri maupun harta  milik  dapat  juga  disebut  ketertiban.  Dihubungkan  dengan  dunia  usaha, kepastian  demikian  diperlukan  karena  tanpa  kepastian  tidak  mungkin  diadakan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dalam dunia usaha.
Merujuk  pada  pernyataan  di  atas,  diketahui  bahwa  kepastian  bermakna sama  dengan  keteraturan,  dengan  kata  lain  dalam  keteraturan  terkandung kepastian  (hukum).  Hal  ini  terlihat  pada  pernyataan  sebagai  berikut:  “Dikatakan bahwa  tujuan  hukum  adalah  terpelihara  dan  terjaminnya  keteraturan  (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia  yang wajar memang  tidak  mungkin.  Orang  tidak  dapat  mengadakan  usaha  mengembangkan
bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan”  (Kusumaatmadja dan  Sidharta 2000: 50).
Menurut hemat penulis kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, harus  seimbang  dengan  tujuan  hukum  lainnya,  antara  lain  keadilan  dan kemanfaatan.  Demikian  juga  sebaliknya,  keadilan  dan  kemanfaatan  harus  selalu berada dalam keseimbangan dengan kepastian. Kepastian hukum  memiliki peran yang penting dalam rangka penegakan hukum.  Penegakan hukum yang dimaksud adalah  upaya  untuk  membuat  hukum  dapat  berfungsi,  beroperasi  dan  terwujud secara  kongkret.  Dengan  demikian,  istilah  penegakan  hukum  dapat  diartikan sebagai  fungsionalisasi  hukum  atau  operasionalisasi  hukum  atau  konkretisasi hukum termasuk dalam  bidang hukum perkreditan. Hukum dapat dibuat  menjadi berfungsi,  beroperasi  (bekerja  sehingga  terwujud  secara  konkret,  yang  memerlu- kan proses. Dengan demikian penegakkan hukum merupakan suatu proses bekerja dan  berfungsinya  hukum,  oleh  aparat  hukum  terhadap  perilaku-perilaku  yang secara formal material berlawanan dengan norma-norma hukum.
Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan  yustisiabel  terhadap  tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat  mengharapkan  adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib.  Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  untuk  tujuan  ketertiban masyarakat.
Pada  kepastian  hukum,  umumnya  terkait  dengan  hukum  tertulis.  Dengan kata  lain,  hukum  tertulis  lebih  menjamin  kepastian  hukum  dibandingkan  dengan hukum tidak tertulis, tetapi hukum tertulis bukanlah satu-satunya sumber hukum. Kepastian  hukum  perlu  diselaraskan  dengan  tujuan  hukum  lainnya,  antara  lain keadilan  dan  kemanfaatan.  Dengan  demikian,  dalam  penerapan  hukum  tertulis juga  perlu  diperhatikan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat ( living law ).
Dalam  suatu  sistem  hukum,  terdapat  suatu  susunan  hirarki  peraturan perundang-undangan yang bertingkat dan berjenjang. Secara materiil, di dalamnya terdapat  struktur  norma.  Norma  yang  lebih  tinggi  menjadi  pedoman  terhadap
norma yang lebih rendah. Struktur norma tersebut bukan merupakan derivasi dari fakta,  sehingga  ketidakcocokan  suatu  norma  harus  dikembalikan  pada  dogma yang lebih tinggi (Kelsen 1995: 55).
Norma  secara  umum  dibedakan  antara  norma  hukum  publik  dan  norma hukum  privat  (Purbacaraka  1989:  7-10).  Tujuan  penormaan  dalam  tata  urutan perundang-undangan adalah untuk  menjamin adanya kepastian hukum  atas sikap tindak yang adil dan benar di dalam hubungan warga masyarakat.  Beberapa asas penting dalam mewujudkan kepastian hukum antara lain:
a. Asas lex  superiori  derogate  leg  inferiori yang  berarti  bahwa  peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya (berada di bawahnya);
b. Asas lex  posterior  derogate  legi  prori yang  berarti  peraturan  perundang- undangan  yang  baru  mengalahkan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah lama;
c. Asas lex  specialis  derogate  legi  generale yang  berarti  peraturan  perundang- undangan  yang  bersifat  khusus  mengalahkan  peraturan  perundang-undangan yang bersifat umum; dan
d. Asas  non-retroaktif  yang  berarti  asas  yang  melarang  adanya  peraturan perundang-undangan yang berlaku surut.
Peraturan  perundang-undangan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  lebih tinggi  daripada  hukum  kebiasaan,  hukum  adat  maupun  hukum  yurisprudensi. Namun,  perlu  diketahui  bahwa  kepastian  hukum  peraturan  prundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis ( geschreven, written ). Untuk  benar-benar  menjamin rechtszekerheid atau legal  certainty (kepastian hukum), maka peraturan perundang-undangan selain haus memenuhi syarat-syarat formal, juga harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:
a. Jelas dalam perumusannya ( unambiguous ); dan
b. Konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ektern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang  sama  harus  terpelihara  hubungan  sistemik  antara  kaidah-kaidahnya, kebakuan  susunan  dan  bahasa.  Konsistensi  secara  ekstern  adalah  adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan  hukum  dalam  praktik,  sering  terjadi  debitor  melakukan perlawanan  terhadap  parate  eksekusi  yang  secara  hukum  merupakan  hak  dari kreditor.  Sebagai  landasan  dasar  pelaksanaan  terhadap  hak  parate  eksekusi kreditor yaitu perjanjian yang secara hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas pacta  sund  servanda dan  itikad  baik,  sehingga  apabila  debitor  melakukan  per- lawanan,  dalam  hal  ini  debitor  telah  mengingkari  janji  khususnya  dalam pembebanan hak tanggungan.
Akibat  perlawanan  yang  dilakukan  debitor,  maka  hak  parate  eksekusi kreditor  menjadi  terganggu,  dalam  perkembangannya    sebelumnya  sering  terjadi perkara  menumpuk  di  KPKNL  karena  KPKNL  tidak  mau  melaksanakan  hak parate  eksekusi  kredit,  dengan  alasan  KPKNL  tidak  mau  terlibat  dalam permasalahan kreditor karena adanya gugatan debitor.
Perlawanan  dari  debitor  dan  adanya  keengganan  dari  beberapa  KPKNL untuk melaksanakan hak parate eksekusi kredit, menimbulkan permasalahan baru bagi  pihak  kreditor  dan  hal  ini  telah  menimbulkan  suatu  ketidakpastian  hukum kreditor untuk melaksanakan hak parate eksekusi.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Prinsip-prinsip  yang  mendasari  parate  eksekusi  sebagai  sarana  untuk mempercepat pelunasan piutang kreditor adalah prinsip perlindungan hukum bagi pemegang  hak  jaminan  pertama.  Perwujudan  prinsip  perlindungan  hukum tersebut, tercermin dalam pelaksanaan parate eksekusi berupa adanya kemudahan, waktu  yang  cepat,  dan  biaya  yang  murah  untuk  mendapatkan  kembali  piutang kreditor  dibandingkan  dengan  eksekusi  berdasarkan  titel  eksekutorial.  Parate eksekusi  melaksanakan  prosedur  penjualan  objek  hak  jaminan  atas  kekuasaan sendiri, tanpa didahului sita jaminan dan sita eksekusi serta tanpa fiat pengadilan. Parate  eksekusi  tidak  terlepas  dari  lembaga  jaminan,  di  mana  lembaga  ini berfungsi  di  satu  sisi  merupakan  pemenuhan  kebutuhan  kreditor  (bank)  untuk memperkecil  resiko  dalam  penyaluran  kredit.  Di  sisi  yang  lain  jaminan  sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditor melalui kepastian terhadap pelunasan
utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau penjamin debitor, bila debitor tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan penyaluran kredit tersebut.

## 2. Saran
Kecepatan  dan  perkembangan  pembangunan  ekonomi  khususnya  pada pembangunan nasional saat ini sangat ditentukan oleh adanya iklim investasi yang baik  yang  di  dalamnya  menyangkut  kepastian  dalam  proses  pemberian  dan pengembalian  kredit  oleh  debitor.  Kecepatan  dan  kepastian  pengembalian  dana oleh  debitor,  pada  akhirnya  akan  memudahkan  bagi  pihak  kreditor  atau  bank untuk memutar kembali dana tersebut bagi kepentingan perputaran perekonomian, oleh  sebab  itu  hukum  harus  mampu  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi pelaksanaan parate eksekusi bagi jaminan hak tanggungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Aquinas,  Thomas.  t.th.. The  Summa  Theologica : On  the  Essence  of  Law (edited with an introduction by Anton C. Pegis. The Modern Library.
Bernard  Arief  Sidharta.  2000. Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum : Sebuah penelitian tentang Fundasi  Kefilsafatan  dan Sifat  Keilmuan Ilmu Hukum sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia . Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju.
Black,  Henry  Campbell.  1991. Black’s  Law  Dictionary .  Sixt  Edition.  St.  Pul- Minn: West Publishing Co.
Budiono  Kusumohamidjojo.  1999. Ketertiban  yang  Adil : Problematik  Filsafat Hukum . Jakarta: Grasindo.
Djuhaendah Hasan. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain  yang  Melekat  pada  Tanah  dalam  Konsepsi  Penerapan  Asas Pemisahan Horizontal . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Friedman,  W..  1994. Teori  &  Filsafat  Hukum : Idealisme  Filosofis  &  Problema Keadilan ( Susunan  II ).  Cetakan  Kedua.  Penterjemah  Muhammad  Arifin. Jakarta: RajaGrafindo.
Friedman. W.. 1971. The State and The Rule of Law in A Mixed Economy . Steven and Sons. London.
Kelsen.  Hans.  1995. Teori  Hukum  Murni . Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normatif Sebagai  Ilmu  Hukum  Empirik-Deskriptif. Alih  Bahasa  Sumardi.  Jakarta: Rimdi Press.
Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi. 2001. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki Usman. 1988. Keuangan Perbankan Indonesia . Jakarta:  Infobank-Griya Perbanas.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta.  2000. Pengantar  Ilmu  Hukum . Buku I. Bandung: Alumni.
Pound,  Roscoe.  1954. Introduction  to  The  Philosophy  of  Law ( Revised  edition ). New Haven: Yale University Press.
Purnadi  Purbacaraka  (et.al).  1989. Perundang-undangan  dan  Yurisprudensi . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ridwan  Khairandy.  2004. Itikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak .  Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Satjipto Rahardjo. 2002. Ilmu Hukum . Bandung: Alumni.
Subekti, R. 1989. Hukum Acara Perdata . Bandung: Bina Cipta.
Sudarsono. 2007. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum : Suatu  Pengantar . Edisi Kelima. Cetakan Pertama.Yogyakarta: Liberty.
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan.  1981. Hukum  Perdata:  Hukum  Benda . Yogyakarta: Liberty.
Sunaryati  Hartono.  1991. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional . Bandung:  Alumni.
Theo  Huijbers.  1982. Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah .  Yogyakarta: Kanisius.
Tim  Redaksi  Fokusmedia. Perbankan  dan  Lembaga  Penjamin  Simpanan: Undang-undang  R.I.  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan .  Bandung. Fokusmedia.
Van Apeldoorn, L. J. 1986. Pengantar Ilmu Hukum . Alih Bahasa Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
Wirjono Prodjodikoro. 1992. Asas Hukum Perdata . Sumur: Bandung.

## Laporan Penelitian/Jurnal/Makalah:
Agus  Sarjono.  2004.  “Negara  Maju  vs  Negara  Berkembang:  Studi  Mengenai Kemungkinan  Perlindungan  Pengetahuan  Obat-obatan  Tradisional Sebagai  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia,” Disertasi ,  Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
Adalbert  Evers,  et.al  (ed).  2002.  “ The  Changing  Face  of  Welafare  State ”, 1987, dalam  Safri  Nugraha,  “ Future  of  Welafare  State  in  The  Era  of Privatitation ”, Universitas  Indonesia  Law  Journal ,  Volume  4  Nomor  1 April 2002. Jakarta.
Bachtiar  Sibarani.  2001.  “Parate  Eksekusi  dan  Paksa  Badan”,  Jurnal  Hukum Bisnis. Vol. 15, September.
Bagir  Manan.  2004.  “Fungsi  dan  Materi  Peraturan  Perundang-undangan”, Makalah ,  disajikan  pada  Penataran  Dosen  Pendidikan  dan  Kemahiran Hukum  BKS-PTN  Bidang  Hukum  Sewilayah  Barat,  Tanggal  19 Nopember, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Jimly  Asshiddiqie.  1998.  “UUD  1945:  Konstitusi  Negara  Kesejahteraan  dan Realitas  Masa  Depan”, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap Madya , Tanggal 13 Juni. Jakarta: FHUI.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Dr. Deasy Soeikromo, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Jabatan :  Lektor Kepala Nomor HP :  081340584698 E-mail :  soeikromod@yahoo.co.id
Alamat Kantor  :  Jl.  Kampus  Unsrat  Kleak  Bahu,  Manado,  Sulawesi  Utara-
95115