## Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia

## Mumtazinur
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
mumtazinur@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
The  article  is  an  effort  to  explain  violations  of  humanitarian  law  that  occurred during  the  war  in  Yugolavia.  It  begins  by  a  brief  description  of    international Humanitarian Law. This articles also describing he form of violations of Geneva conventions  and  forms  of  punishment  against  violators  of  humanitarian  law. Besides,  it  also  explain  the  form  of  punishment  given  by  international  criminal courts.
Keywords : International Humanitarian Law, Former Yogoslavia,Geneva Convention

## Abstrak
Artikel  tersebut  merupakan  upaya  untuk  menjelaskan  pelanggaran  hukum humaniter  yang  terjadi  selama  perang  di  Yugolavia.  Ini  dimulai  dengan  uraian singkat  tentang  Hukum  Humaniter  internasional.  Artikel  ini  juga  menjelaskan bentuk  pelanggaran  konvensi  Jenewa  dan  bentuk  hukuman  terhadap  pelanggar hukum humaniter. Selain itu dijelaskan pula bentuk hukuman yang diberikan oleh pengadilan pidana internasional.
Kata  Kunci:  Hukum  Humaniter  Internasional,  Bekas  Yogoslavia,  Konvensi Jenewa

## Pendahuluan
Studi Hubungan Internasional yang menyangkut hubungan antar negara kerap kali  diwarnai  dengan  konflik  dan  kekerasan  bahkan  berakhir  dengan  perang. Selama  terjadinya  perang  dunia  I  (1914-1918)  telah  menunjukkan  bagaimana perang  membawa  akibat  dan  kerugian  yang  cukup  besar.  Pasca  berakhirnya perang  dunia  I,  studi  hubungan  internasional  pun  semakin  berkembang  dengan
asumsi-asumsi  idealis  yang    berusaha untuk  mencegah peperangan dan  berusaha mewujudkan  tatanan dunia yang lebih damai.
Kondisi yang buruk pasca terjadinya perang dunia I dan perang dunia II  telah menimbulkan  keprihatinan  dari  banyak  pihak.  Korban  berjatuhan  dari  pihak militer dan  tak terkecuali penduduk sipil yang tidak seharusnya menjadi korban. Situasi  pasca  perang  yang  kacau  balau  tersebut  secara  tidak  langsung  membuat hak asasi manusia menjadi terabaikan.
Pada  tahun  1948  dibentuklah  deklarasi  kemanusiaan (declaration  of  human rights  1948) sebagai  jawaban  atas  keprihatian  dunia  internasional  terhadap kondisi  kemanusiaan.  Melalui  deklarasi  ini  diharapkan  dapat  menjadi  landasan utama  bagi  penegakan  hukum  dan  perlindungan  atas  hak-hak  dasar  manusia seperti hak hidup, hak mendapat perlakuaan manusiawi dan lain sebagainya.
Kondisi  perang  yang  cenderung  mengabaikan  rasa  kemanusiaan  terutama penduduk sipil   selanjutnya  mendorong terbentuknya  hukum perang atau  hukum humaniter  internasional.  Ada  dua  orang  yang  memegang  penting  dalam pembentukan hukum humaniter internasional yaitu Henry Dunant dan Guillaume- Henri  Dufour.  Dunant  memformulasikan  gagasannya  dalam  “kenangan  dari Solferino” (A  Memory  of  Solverino), diterbitkan  pada  tahun  1862.  Berdasarkan kekuatan  pengalaman  perang  pribadinya,  Jenderal  Dufour,  menggunakan  tiap waktunya  untuk  selalu  memberikan    dukungan  moral  secara  aktif,  salah  satunya dengan memimpin konferensi Diplomatik tahun 1864.
Konferensi  Diplomatik  pada  tahun  1864  tersebut  menjadi  cikal  bakal terbentuknya  Konvensi  Jenewa  yang  menyangkut  perbaikan  keadaan  anggota angkatan bersenjata yang terluka di medan pertempuran darat.   Konvensi Jenewa 1949  memuat  4  bagian    yang  terdiri  dari  perang  di  darat,  di  laut,  perlakuan terhadap  tawanan  perang,  dan  perlindungan  terhadap  penduduk  sipil.  Dua protokol  tambahan  1977  juga  dibuat  untuk  melengkapi  yang  sudah  ada  yang berhubungan  dengan  perlindungan  korban-korban  pertikaian  bersenjata  baik internasional mapun bukan internasional.
Lebih  lanjut,  hukum  humaniter  internasional  dapat  diartikan  sebagai perjanjian  atau  hukum  kebiasaan  internasional  yang  bertujuan  untuk
menyelesaikan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  kemanusiaan  yang muncul  sebagai  akibat  dari  konflik  bersenjata.  Demi  alasan-alasan  kemanusiaan peraturan-peraturan  tersebut  membatasi  hak  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam konflik  dalam  hal  pemilihan  alat  dan  cara  berperang,  serta  memberikan perlindungan kepada orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkenan dampak konflik 1 .
Hukum  humaniter  internasional  yang kemudian dikenal  juga sebagai  hukum konflik bersenjata atau hukum perang memiliki 2 cabang yaitu hukum jenewa dan hukum  den  haag 2 .  Hukum  Jenewa  dirancang  untuk  melindungi  personel  militer yang  tidak  dapat  lagi  terlibat  dalm  perang  dan  juga  penduduk  sipil.  Sedangkan hukum  Den  Haag  menentukan  hak  dan  kewajiban  negara-negara  berperang Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter ini dapat didakwa dan bawa ke pengadilan  kriminal internasional (International Criminal Court).
Tragedi  kemanusiaan  seperti  genosida  yang  terjadi  di  Rwanda  dan  konflik kemanusian  seperti  di  Yugoslavia  telah  membuat  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  melalui  salah  satu  badannya  yaitu  Dewan  Keamanan  (DK)  mendirikan International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR).  Sedangkan  pendirian International  Criminal  Tribunal  for  the  former  Yugoslavia (ICTY),  yang  juga didirikan oleh DK PBB ditujukan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan melawan kemanusian.
ICTY  didirikan  melalui  resolusi  DK  PBB  yaitu  Resolution  827,  May  25 1993.  Yurisdiksi  yang  dimiliki  oleh  ICTY  adalah  terhadap  pelanggaran  atas Geneva  Conventions,  pelanggaran  terhadap  hukum  kebiasaan  perang,  genosida, dan  kejahatan  melawan  kemanusiaan.    Yurisdiksi  ini  dapat  berlaku  terhadap kejahatan  yang  dilakukan  ketika  konflik  bersenjata  baik  internasional  maupun internal. ICTY hanya dapat mengadili individu, bukan organisasi atau pemerintah.
Melalui  lembaga-lembaga  hukum  seperti  ICTY,  ICTR,  dan  ICC  diharapkan dapat  memberikan  keadilan  dan  menghukum  para  penjahat  perang  dan  para
1 ICRC, 2004, Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda , Jakarta : Delegasi ICRC, hal 4.
2 Ibid., hal 1.
pelanggar  hukum  humaniter,  sehingga  masayarakat  dapat  meapresiasi  dan mendukung lebih lanjut keberadaan lembaga-lembaga keadilan tersebut.

## a. Sekilas Mengenai Konflik Yugoslavia
Konflik  yang  terjadi  antara  etnis  Bosnia  dan  etnis  serbia  berawal  dari keinginan  masyarakat  Bosnia  untuk  memerdekakan  diri  dari  wilayah  Serbia. Akibat  dari  jatuhnya  kekuatan  negara  Yugoslavia  menjadi  beberapa  negara. Sehingga Bosnia yang merupakan bagian wilayah dari Yugoslavia juga berusaha untuk  memerdekakan  dirinya.  Hal  ini  yang  kemudian  ditentang  oleh  masyarakat Serbia yang tetap menginginkan Bosnia menjadi wilayah dari negara Serbia. Hal ini disebabkan karena letak etnis Serbia menginginkan menguasai wilayah Bosnia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini menyingkirkan etnis asli Bosnia yang tidak menginginkan Bosnia kembali menguasai mereka.
Konflik  ini  merupakan  konflik  lokal  antara  penduduk  asli  Bosnia  yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi negara Bosnia sesuai dengan referendum yang  telah  dilakukan  masyarakat  Bosnia.  Namun  hal  ini  kemudian  di  tentang keras  oleh  etnis  Serbia.  Sehingga  konflik  ini  kemudian  menjadi  konflik  antar etnis. Yaitu antara etnis Serbia dan etnis Bosnia  yang  memang  memiliki  banyak perbedaan  terutama  soal  keyakinan.  Konflik  ini  kemudian  semakin  besar mengingat  ada  upaya-upaya  dari  etnis  Serbia  yang  didukung  oleh  tentara  dan presidennya untuk melakukan pembersihan etnis terhadap etnis Bosnia.
Konflik  ini  semakin  meningkat  ketika  Serbia  membombardir  ibukota Bosnia, Sarajevo dan kota lainnya dibombardir habis–habisan, gerilyawan Bosnia ditangkap  dan  disiksa  dalam  kamp–kamp  konsentrasi  dan  puluhan  ribu  wanita muda  dan  gadis  kecil  Bosnia  diperkosa.  Data  menyebutkan  bahwa  korban  etnis Serbia sepanjang perang ini mencapai 200.000 orang yang terbunuh 3 . Dunia pada saat  itu  dipenuhi  oleh  korban  penyembelihan  dan  kuburan  massal  yang menakutkan  yang  ditimpakan  Serbia  kepada  etnis  Bosnia.  Sampai  pada  awal
3 Nurkhoolis  Ridho,”Konflik  antar  Bosnia  dan  Serbia  Pada  Tahun  1991”, online, http://sejarah.kompasiana.com , diakses tanggal 24 Desember 2018.
1993,  konflik  antara  Serbia  dan  Bosnia  masih  belum  reda  walaupun  pasukan penjaga  perdamaian  PBB  yang  terdiri  atas  tentara  Amerika  Serikat,  Inggris, Perancis telah melakukan operasi pemeliharaan perdamaian.
Pembantaian ribuan etnis Serbia di Srebrenica pada Juli 1995 juga menjadi konflik ini semakin berkepanjangan. Dan menyebabkan dinamika konflik Bosnia semakin  meningkat.  Sekitar  8.000  etnis  Bosnia,  yang  sebagian  besar  adalah  pria dan  anak  laki-laki,  dibantai  dalam  aksi  yang  paling  biadab  dalam  sejarah  Eropa. Pembantaian  berlangsung  saat  pasukan  Serbia  menyerang  wilayah  aman  dalam perlindungan PBB, yakni Srebrenica. Pasukan Belanda yang berjaga di sana tidak mampu berbuat apa pun. Dalang pembantaian itu Radovan Karadzic, yang saat itu menjabat pemimpin perang Bosnia Serbia, dan Jenderal Ratko Mladic.
Pembantaian  ini  dimulai  ketika  para  pengungsi  yang  berasal  dari  etnis Serbia melakukan pelarian ke wilayah Srebrenica. Para pengungsi ini menyangka bahwa wilayah Srebrenica  merupakan wilayah aman karena dijaga oleh pasukan NATO. Namun, ternyata itu hanyalah tipuan dari tentara serbia untuk melakukan pembunuhan  massal  terhadap  etnis  Bosnia.  Di  wilayah  ini  kemudian  ditemukan kuburan massal etnis bosnia yang di kubur secara massal oleh tentara Serbia.

## b. Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter
Konflik  kemanusiaan  di  Yugoslavia  juga  tidak  terlepas  dari  pelanggaran kemanusiaan  dan  terhadap  hukum  humaniter.  Berbagai  pelanggaran  yang dilakukan  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  kemanusiaan  sebagaimana terkandung  dalam  konvensi  Jenewa.  Adapun  beberapa  individu  yang  melakukan kejahatan  perang  tersebut  yaitu  Zlatko  Aleksovski  (komandan  penjara),  Jenderal Tihomir  Blaskic  (komandan  dewan  pertahanan  kroasia),    Anto  Furundzija (komandan  lokal),  Mario  Cerkez  (mantan  komandan),  Drago  Josipovic  (tentara HVO),  Dario  Kordic  (pemimpin  Regional),  dan  masih  banyak  lagi  yang  diduga keras melakukan pelanggaran HAM.
Kita tidak akan membahas semua pelanggaran, kita hanya akan menganalisa dua  kasus  yang  dianggap  cukup  mewakili  berbagai  pelanggaran  lain  yang dilakukan.  Salah  satu  pelanggaran  HAM  berat  dilakukan  oleh  Jenderal  Tihomir
Blaskic.  Ia  adalah  mantan  komandan  pada  dewan  pertahanan  Kroasia  (Croatian Defense  Council/HVO).  Ia  didakwa  atas  serangkaian  kekejaman  yang dilakukannya  terhadap  kaum  muslim  Bosnia  antara  bulan  Mei  1992  dan  Januari 1994 di Bosnia dan Herzegovina di wilayah Lembah Lasva.
Dalam  kapasitasnya  sebagai  komandan  angkatan  Bosnia  Kroasia,  Balskic didakwa  melakukan  6  jenis  pelanggaran  HAM  seperti  diatur  dalam  konvensi Jenewa  1949,  pasal  2  statuta  ICTY,  11  jenis  pelanggaran  atas  kebiasaan  perang, dimana  penuntut  menarik  dakwaannya,  dan  3  jenis  kejahatan  kemanusiaan (crimes against humanity) 4 .
Adapun  beberapa  pelanggaran  tersebut  antara  lain,  penganiyaan (persecution), serangan  ilegal  terhadap  penduduk  sipil  dan  harta  benda  mereka, menyandera  warga  sipil,  pembunuhan  sengaja (wilful  killing) ,  secara  sengaja menyebabkan  penderitaan  berat  atau  luka  badan  yang  serius,  pembunuhan, perlakuan  tidak  manusiawi,  serta  penghancuran  dan  perampasan  harta  penduduk sipil.
Jenderal  Tihomir  Blaskic  dikenai  dakwaan  pelanggaran  HAM  berat berdasarkan  kejahatan  perang  yang    merupakan  pelanggaran  berat  terhadap konvensi  Jenewa  1949  (pasal  2  statuta  ICTY)  yaitu: 5 “  Pengadilan  Internasional harus  memiliki  kekuasaan  untuk  mengadili  orang-orang  yang  melakukan  atau memerintahkan  untuk  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi  Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, terhadap seseorang atau harta benda yang dilindungi oleh  pasal-pasal  dalam  Konvensi  Jenewa  yang  terkait  dengan  pelanggaran- pelanggaran dibawah ini:
1. Pembunuhan dengan sengaja (wilful killing).
2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi.
3.  Secara  sengaja  mengakibatkan  penderitaan  berat  atau  luka  serius  atau membahayakan  kesehatan.
4 ICTY,”  The  Prosecutor  of  the  Tribunal  Against  Tihomir  Blaskic”, online, http://un.org/icty/indictment.com, diakses tanggal 24 Desember 2018.
5 Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) Article 2 Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949.
4.  Penghancuran  secara  besar-besaran  atas  harta  benda  secara  tidak  sah  dan sewenang-wenang dan dilakukan bukan karena alasan keterdesakan militer.
5. Memaksa tahanan perang atau warga sipil untuk terlibat dalam peperangan.
6.  Secara  sengaja  mencabut  hak-hak  tahanan  perang  atau  warga  sipil  atas pengadilan yang adil (fair trial).
7. Deportasi atau trasfer tidak sah atau penahanan ilegal atas warga sipil.
8. Menyandera warga sipil.
Satu  kasus  lain  yang  dapat  kita  lihat  yaitu  pelanggaran  terhadap  kebiasaan perang  yang  dilakukan  oleh  Anto  Furundzija,  seoran  komanda  lokal  pada  unit khusus  polisi  militer  pada  Dewan  Pertahanan  Kroasia,  dan  dikenal  sebagai “jokers”.  Ia  didakwa  melakukan  dua  jenis  pelanggaran  atas  hukum  atau  aturan perang.  Sebagai  salah  satu  pelaku  penyiksaan  dan  membantu  serta  bersekongkol melakukan  serangkaian  kekerasan  terhadap  martabat  pribadi,  termasuk pemerkosaan.
Berdasakan  kejahatan  perang  yang  dilakukannya,  Furundzija  didakwa melanggar  pasal  75    ayat  2  mengenai  jaminan-jaminan  dasar  dalam  protokol tambahan  II  Konvensi  Jenewa  1949  yang  menegaskan  bahwa  tindakan-tindakan yang  meliputi  pembunuhan,  pemerkosaan,  penyanderaan,  dan  lain-lain  tetap dilarang dalam waktu dan di tempat apapun 6 .
Dakwaan  ini  dipertegas  dengan  pasal  3  dalam  statuta  ICTY  yang menekankan  pada  kejahatan  perang  dan  pelanggaran  atas  hukum  dan  kebiasaan perang.  Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  “  Pengadilan  Internasional  harus memiliki  kekuasaan  untuk  mengadili  orang-orang  yang  melanggar  hukum  atau kebiasaan  perang.  Pelanggaran  tersebut  dapat  meliputi,  tapi  tidak  terbatas  pada penggunaan  senjata  beracun,  penghancuran  kota,  serangan  atau  bombardir, penggusuran, dan perampasan terhadap harta milik pribadi”.
6 Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan.  2003. Terjemahan  Konvensi  Jenewa 1949 . Jakarta : Departemen Kehakiman. hal,100.
Penjelasan diatas hanya menceritakan sebagian kecil dari dakwaan hukuman yang  diterima  oleh  para  penjahat  perang  atau  pelanggar  hukum  humaniter internasional.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perang  tidak  hanya  didasarkan pada kepentingan dan kemenangan belakan, namun harus juga memikirkan nilai- nilai  kemanusiaan.  Dakwaan  terhadap  kekejaman  perang  bukan  hanya  ancaman belaka,  fakta  diatas  menunjukkan  bahwa  penjahat  perang  dapat  didakwa  sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

## c. Konflik Yugoslavia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  mendasar  yang  dimiliki  oleh  setiap manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu keberadaannya sangat kodrati. Namun, kendati hak asasi manusia merupakan hal yang  paling  esensial,  namun  tetap  saja  kerap  ditemukan  kasus  pelanggaran terhadapnya.
Hukum  humaniter  yang  sering  disebut  juga  sebagai  hukum  perang  juga menyimpan  korelasi  yang  cukup  erat  dengan  hak  asasi  manusia.  Hukum humaniter  sejatinya  berisikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam situasi  perang.  Eksistensi  hukum  humaniter  semakin  menguatkan  pentingnya penghormatan terhadap  nilai-nilai asasi tidak  hanya pada  saat damai  namun  juga pada situasi genting seperti perang.
Bila  melihat  pada  kasus  yang  terjadi  pada  konflik  Yugoslavia,  maka pelanggaran terhadap penghormatan atas nilai-nilai dasar manusia pun terabaikan. Pada banyak kasus konflik yang terjadi, hampir tidak ditemui konflik yang bebas dari  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  yang  terlibat konflik  sedang  berada  dibawah  kontrol  atau  kesadaran  yang  rendah,  yang mengakibatkan pelanggaran dengan mudah terjadi.
Konvensi Jenewa 1949 mencatat ada beberapa tindakan pelanggaran dalam perang  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  berat  atas  pelanggaran  hak asasi  manusia  yaitu  Genosida,  Kejahatan  Terhadap  kemanusiaan,  tindak  pidana perang,  dan  kejahatan  agresi.  Tindakan  seperti  penyiksaan,  pemerkosaan,
penculikan dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dan pidana  menurut  hukum  humaniter.  Sedangkan  agresi  dapat  dikaitkan  dengan bentuk penyerangan  yang  menyebabkan kehancuran dan pengrusakan  yang tidak semestinya  seperti  rumah  ibadah,  rumah  sakit,  lumbung  makanan,  dan  fasilitas umum untuk masyarakat lainnya.
Tindakan genosida juga dianggap terjadi atas kasus konflik Yugoslavia ini. Mengingat  genosida  adalah  tindakan  yang  dilakukan  secara  sistematis  untuk menghilangkan  atau  memusnahkan  suatu  kelompok  suku,  etnis,  atau  golongan tertentu.  Sebagaimana  yang  diketahui  bersama  bahwa  muslim  Bosnia  menjadi kelompok minoritas diantara kelompok lainnya di Yugoslavia.

## d. Pengadilan Pidana Internasional dan Putusan Hukuman
Pengadilan  Pidana  Internasional  atau  yang  lebih  dikenal  dengan International  Criminal  Court (ICC)  terbentuk  pada  tanggal  11  April  2002  yang merujuk pada Statuta Roma sebagai landasan. Hal ini menjadi sejarah baru untuk perkembangan dan penegakan hukum internasional khususnya bagi penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diadopsi oleh hukum humaniter.
Statuta  ICC  mengatur  kewenangan  mengadili  kejahatan  paling  serius  yang mendapatkan  perhatian  internasional  yang  dilakukan  secara  individu.  Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat  jenis,  yaitu the crime of genocide (pemusnahan etnis/suku bangsa), crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), war crimes (kejahatan perang), dan the crime
ofaggression (agresi). 7 Kejahatan  yang  dilakukan  memberikan  kewenangan  bagi Pengadilan  pidanan  internasional  untuk  dapat  melakukan  fungsinya  memberikan jaminan  dan  penegakan  hukum  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  konvensi Jenewa 1949.
Pembentukan International Criminal Court memiliki latar belakang dan erat hubungannya dengan pembentukan mahkamah kejahatan internasional sebelumnya. Pertama, pembentukan  mahkamah  kejahatan  internasional  pasca
7 Bhatara  Ibnu  Reza,  “ICC  Suatu  Tinjauan  Politik  dan  Hukum”,  Online,
https://www.hukumonline.com , diakses tanggal 26 Desember 2018.
Perang  Dunia  Kedua  usai,  yaitu International  Military  Tribunal (IMT)  atau dikenal  sebagai Nuremberg  Tribunal pada  tahun  1945  dan International  Military Tribunal for the Far East (IMTFE) pada 1946. 8
Kedua , pembentukan mahkamah kejahatan internasional setelah usai perang dingin,  yaitu International  Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia (ICTY) dan International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR).  Keempat  mahkamah kejahatan internasional tersebut bersifat ad hoc . 9
Sesuai  dengan    mandat  dari  DK  PBB  tentang  pendirian  pengadilan  pidana internasional  untuk  bekas  negara  Yugoslavia  tahun  1991,  telah  berhasil menyidangkan  dan  menjatuhkan  hukuman  kepada  beberapa  yang  didakwa melakukan  kejahatan  selama perang berlangsung, beberapa diantara yaitu:
a. Tihomir Blaskic (Jenderal Bosni-Kroasia)
Atas  dakwaan  6  jenis  pelanggaran  HAM  berat  seperti  yang  diatur  dalam Konvensi  Jenewa  1949,  mantan  Jenderal  besar  tersebut  kemudian  dijatuhi hukuman  sampai  45  tahun  penjara.    Namun,  pada  tahun  2004,  Mahkamah Kejahatan Perang untuk bekas Yugoslawia, dalam sidang  banding  melonggarkan sanksi terhadap mantan Jendral Bosnia-Kroasia, Tihomir Blaskic. Tadinya Blaskic djatuhi  hukuman  45  tahun  penjara.  Sekarang  majelis  hakim  menurunkan sanksinya  menjadi  9  tahun  penjara.  Dalam  kebanyakan  butir-butir  gugatan, Blaskic  dinyatakan  tidak  bersalah.  Pada  instansi  pertama,  Blaskic  dijatuhi hukuman  45  tahun  penjara  dengan  tuduhan  memerintahkan  serangan  terhadap masyarakat  sipil.  Para  pengacaranya  kemudian  mengajukan  naik  banding  dan menyatakan kliennya tidak bersalah 10 .
b. Anto Furundzija (Komandan Lokal)
8 Ibid
9 Ibid
10 Deutsche Welle, “ Keringanan Hukuman untuk Mantan Jenderal Bosnia-Kroasia”, online, http://www.dw-world.de, diakses tanggal 24 Desember 2018.
Atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada putusan pertama dan 8 tahun penjara pada putusan akhir, dan harus segera menjalankannya.
c. Zlatko Aleksovski (Komandan penjara)
Ia  dinyatakan  bersalah  karena  telah  membantu  dan  bersekongkol (aiding and  abetting) dalam  perkara  ini.  Sidan  banding (appeals  chamber) menaikkan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
d. Mario Cerkez (Mantan komandan brigade)
Ia  didakwa  melakukan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaa perang (laws or customs of  war) dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Cerkez dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
e. Drago Josipovic (Tentara HVO)
Ia  didakwa  oleh  sidang  pengadilan  atas  penganiyaan,  pembunuhan,  dan tindakan  tidak  manusiawi  seperti  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Ia  dijatuhi hukuman  10,  15,  dan  10  tahun  penjara.  Sidan  banding  menyetujui  permohonan bandingnya dan mengurangi hukumannya menjadi 12 tahun penjara.
f. Dario Kordic (Pemimpin Regional)
Ia didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran berat  terhadap  Konvensi  Jenewa  1949.  Ia  dijatuhi  hukuman  selama  25  tahun penjara atas dakwaan tersebut.
Putusan  hukuman  terhadap  para  pelanggar  tersebut  menunjukkan  bahwa hukum  humaniter  bukan  hanya  sebagai  norma  atau  batasan  yang  mengatur bagaimana perang dilakukan. Namun,  lebih  dari  itu bahwa  ia  merupakan sebuah aturan  yang  bersifat  mengikat dan  mempunyai  kekuatan  hukum untuk  menindak tegas para pelanggarnya.

## Daftar Kepustakaan

## Buku
Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan.  2003. Terjemahan Konvensi Jenewa 1949 . Jakarta : Departemen Kehakiman.
Dolgopol, Ustinia, Judith Gardam. 2006. The Challenge of Conflict : International Law Responds . Leiden : Martinus Nijhoff Publishers.
Human  Rights  Watch.  2007. Genosida  Kejahatan  Perang  dan  Kejahatan Terhadap  Kemanusiaan  :  Saripati  Kasus-kasus  Pelanggaran  HAM  Berat dalam  Pengadilan  Pidana  Internasional  untuk  Bekas  Negara  Yugoslavia . Jakarta : ELSAM.
ICRC.  2004. Hukum  Humaniter  Internasional  :  Menjawab  Pertanyaan- Pertanyaan Anda . Jakarta : Delegasi ICRC.
Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).
Thomas,  Nigel,  Krusnolav  Mikulan.  2006. The  Yugoslav  Wars  :  Slovenia  and Croatia 1991-1995 . Oxford : Osprey Publishing Ltd.

## Internet
Deutsche Welle, “ Keringanan Hukuman untuk Mantan Jenderal Bosnia-Kroasia”, dalam http://www.dw-world.de, diakses tanggal 24 Desember 2018
ICTY,”  The  Prosecutor  of  the  Tribunal  Against  Tihomir  Blaskic”,  dalam http://un.org/icty/indictment.com, diakses tanggal 24 Desember 2018
Nababan,  Pirhot  ”Tinjauan  Umum  ICTR  dan  ICTY”,  dalam http://www.pirhot- nababan.blogspot.com , diakses tanggal 24 Desember 2018.
Ridho, Nurkhoolis, ”Konflik antar Bosnia dan Serbia Pada Tahun 1991”, dalam http://sejarah.kompasiana.com , diakses tanggal 24 Desember 2018.
Bhatara  Ibnu  Reza,  “ICC  Suatu  Tinjauan  Politik  dan  Hukum”,  Online, https://www.hukumonline.com , diakses tanggal 26 Desember 2018 .

## Publikasi Khusus
ICRC.  2004. Hukum  Humaniter  Internasional  :  Menjawab  Pertanyaan- Pertanyaan Anda . Jakarta : Delegasi ICRC.
Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).