## ANALISIS TATA KELOLA STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI KEMARITIMAN DI INDONESIA
Cahya Fajar Budi Hartanto 1* , Haryani 2
1 Politeknik Bumi Akpelni Semarang
2 Politeknik Bumi Akpelni Semarang *Email: fajar@akpelni.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to reveal  how  the  enactment  of  the  provisions  related  to  the  standards  of  lecturer  and educational  staff  in  maritime  vocational  higher  education  in  Indonesia.  In  the  governance  system, actually  the  existing  regulatory  instruments  in  Indonesia  are  sufficient.  However,  the  problem  is  at  the level of implementation with consideration of the limitations in vocational education. One of them is the limitation  of  lecturer  and  educational  staff  who  meet  the  qualifications.  This  research  uses  literature study  and  direct  observation  conducted  by  researchers  as  a  method  of  data  collection.  As  for  the discussion,  a  qualitative  descriptive  approach  was  used.  The  result  of  this  study  indicates  that  the governance of the standard of lecturer and educational staff in maritime vocational higher education still needs  to  be  addressed  to  close  existing  gaps.  The  best  solution  to  this  problem  is  the  willingness  of  all stakeholders  to  sit  together  to  formulate  things  that  so  far  have  yet  to  be  agreed  upon.  Hopefully,  with better  governance,  there  will  be  enough  qualified  lecturer  and  educational  staff  to  support  the achievement of overall Indonesian maritime quality standards.
Keywords : Lecturer; Educational Staff; Maritime Vocational Higher Education.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  bagaimana  pemberlakuan  dari  ketentuan  terkait  standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di  pendidikan  tinggi  vokasi  kemaritiman  di  Indonesia.  Secara  sistem tata kelola, sebetulnya perangkat peraturan yang ada di Indonesia sudah cukup. Namun, permasalahannya adalah  pada  tataran  implementasi  mengingat  adanya  keterbatasan-keterbatasan  di  pendidikan  vokasi. Salah  satunya  adalah  keterbatasan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  memenuhi  kualifikasi. Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  dan  observasi  langsung  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sebagai metode  pengumpulan  data.  Adapun  dalam  pembahasannya,  digunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola standar pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan  tinggi  vokasi  kemaritiman  masih  perlu  terus  dibenahi  guna  menutup  celah-celah  yang  ada. Solusi  terbaik  dari  permasalahan  ini  adalah  adanya  kesediaan  seluruh  pemangku  kepentingan  untuk duduk bersama merumuskan hal-hal  yang selama ini masih belum dapat disepakati. Harapannya dengan tata  kelola  yang  semakin  baik,  maka  akan  tersedia  cukup  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang berkualitas untuk menunjang tercapainya standar mutu kepelautan Indonesia secara menyeluruh.
Kata Kunci : Pendidik; Tenaga kependidikan; Pendidikan tinggi vokasi kemaritiman.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  amanat  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  adalah  bahwa  pemerintah  Negara  Indonesia  berkewajiban  mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Terkait  hal  tersebut,  maka  pemerintah  menyelenggarakan  pendidikan  dengan  menganut pada  suatu  tatanan  pendidikan  nasional  yang  berfungsi  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Demikian dinyatakan  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional yang juga menyatakan adanya enam prinsip penyelenggaraan pendidikan.
Tentu  banyak  hal  harus  dikerjakan  untuk  mewujudkan  prinsip  penyelenggaraan  pendidikan yang  telah  dicanangkan  oleh  Undang-Undang  tersebut.  Oleh  karena  itu  kemudian  pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan  yang terdiri dari 8 standar dimana salah satunya adalah standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Kriteria,  kualifikasi,  kompetensi,  keterampilan, sertifikasi  apa  yang  wajib  dimiliki  oleh  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di  Indonesia  telah ditetapkan Pemerintah dengan harapan dapat mendukung tercapainya cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan terkait tata kelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga perlu solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Salah satu hal yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan benchmarking atau studi  banding  dengan  melihat  sistem  di  negara  lain  kemudian  diadopsi  hal-hal  yang  baik  dan memungkinkan untuk diterapkan.

## 1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  yang  disebut  dengan  pendidik  adalah  tenaga  kependidikan  yang  berkualifikasi  sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang  sesuai  dengan  kekhususannya,  serta  berpartisipasi  dalam  menyelenggarakan  pendidikan. Pendidik  merupakan  tenaga  profesional  yang  bertugas  merencanakan  dan  melaksanakan  proses pembelajara, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  terutama  bagi  pendidik  pada  perguruan  tinggi. Sedangkan  tenaga  kependidikan  adalah  anggota  masyarakat  yang  mengabdikan  diri  dan  diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya dinyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas  melaksanakan  administrasi,  pengelolaan,  pengembangan,  pengawasan,  dan  pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan diatur pada Pasal 40 dimana haknya antara lain memperoleh : penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; penghargaan  sesuai  dengan  tugas  dan  prestasi  kerja;  pembinaan  karier  sesuai  dengan  tuntutan pengembangan  kualitas;  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak  atas  kekayaan intelektual; serta kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang  kelancaran  pelaksanaan  tugas.  Adapun  kewajibannya  adalah  menciptakan  suasana pendidikan  yang  bermaksa,  menyenangkan,  kreatif,  dinamis,  dan  dialogis;  mempunyai  komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; serta memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal- hal lain terkait pendidik dan tenaga kependidikan diatur pada Pasal 41, 42, 43, dan 44. Hal tersebut antara  lain  yang  berhubungan  dengan  pengangkatan,  penempatan,  dan  penyebaran;  kewajiban pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam  pembinaan  dan  pengembangan;  ketentuan  mengenai kualifikasi  minimum  dan  sertifikasi;  serta  terkait  promosi  dan  penghargaan  bagi  pendidik  dan tenaga kependidikan.
Secara  lebih  khusus  terkait  pendidik,  di  Indonesia  dikenal  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut Undang-Undang ini, guru adalah pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama  mentransformasikan,  mengembangkan,  dan  menyebarluaskan ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat.  Pengakuan  kedudukan  guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  dibuktikan  dengan sertifikat  pendidik.  Pada  Bab-III  Pasal  7  dijelaskan  bahwa  profesi  guru  dan  dosen  merupakan bidang  pekerjaan  khusus  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sembilan  prinsip.  Pemberdayaan  profesi guru  dan  dosen  diselenggarakan  melalui  pengembangan  diri  yang  dilakukan  secara  demokratis, berkeadilan,  tidak  diskriminatif,  dan  berkelanjutan  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  kemajemukan  bangsa,  dan  kode  etik  profesi.  Penelitian  ini  fokus pada  jenjang  pendidikan  tinggi,  oleh  karena  itu  jika  berbicara  tentang  pendidik,  maka  yang dimaksud adalah dosen.
Pada  Bab-V  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen,  disebutkan  bahwa  dosen  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik  minimum  lulusan  program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.  Kualifikasi  akademik  minimum  lulusan  program  magister  atau  sederajat  untuk program diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan juga dikuatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada Pasal 21 ayat (4).  Kualifikasi  tersebut  harus  diperoleh  melalui  pendidikan  tinggi  program  pascasarjana  yang terakreditasi  sesuai  dengan  bidang  ilmu.  Selain  itu,  dosen  juga  wajib  memiliki  kompetensi, sertifikat  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  dan  memenuhi  kualifikasi  lain  yang  dipersyaratkan satuan  pendidikan  tempat  bertugas,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan nasional.
Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jenjang jabatan akademik dosen tetap  terdiri  atas  asisten  ahli,  lektor,  lektor  kepala,  dan  profesor.  Adapun  untuk  jenjang  jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi. Hak dosen secara rinci  diatur  pada  Pasal  51  sampai  59  dan  kewajibannya  termaktub  pada  Pasal  60.  Ketentuan mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dijelaskan pada Pasal 63 sampai dengan 68. Sementara yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan dosen diatur lebih  lanjut  pada  Pasal  69  sampai  dengan  71.  Undang-Undang  ini  juga  mengatur  tentang penghargaan, perlindungan, dan sanksi kepada dosen.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan ketenagaan perguruan tinggi. Dosen dan tenaga kependidikan  tersebut  diangkat  dan  ditempatkan  di  perguruan  tinggi  oleh  pemerintah  atau  badan penyelenggara  berdasarkan  perjanjian  atau  kesepakatan  kerja  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dosen  yang  diangkat  oleh  pemerintah  ditempatkan  di  perguruan  tinggi negeri  (PTN).  Namun,  menurut  penjelasan  Pasal  89,  disebutkan  bahwa  perguruan  tinggi  swasta (PTS) juga dapat memperoleh bantuan tenaga dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
Perangkat  peraturan  perundang-undangan  pada  tataran  yang  lebih  rendah  dari  Undang- Undang  yang  mengatur  tentang  dosen  adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  37 Tahun 2009 tentang Dosen. Hal  yang sangat detail dijelaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah  terkait  sertifikasi  pendidik  untuk  dosen.  Dijelaskan  pada  PP  ini  bahwa  sertifikat  pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi persyaratan :
a. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang  menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Sertifikasi  tersebut  dilaksanakan  melalui  uji  kompetensi  untuk  memperoleh  sertifikat pendidik.  Uji  kompetensi  dilakukan  dalam  bentuk  penilaian  portofolio  yang  merupakan  penilaian pengalaman  akademik  dan  profesional.  Penilaian  portofolio  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :
a. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi;
b. Persepsi  dari  atasan,  sejawat,  mahasiswa  dan  diri  sendiri  tentang  kepemilikian kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
c. Pernyataan  diri  tentang  kontribusi  dosen  yang  bersangkutan  dalam  pelaksanaan  dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.
Selain sertifikasi, PP ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban dosen seperti tunjangan, promosi, penghargaan, perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, peningkatan kompetensi, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, pemberian penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa, organisasi profesi, cuti, dan sebagainya.
Standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  merupakan  salah  satu  dari  8  standar  nasional pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan  sebagaimana  telah  dirubah  melalui  PP  No.  32  Tahun  2013  dan  PP  No.  13 Tahun  2015,  terdapat  delapan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  yaitu  standar  kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,  standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian  pendidikan.  Untuk penjaminan  dan  pengendalian  mutu  pendidikan  sesuai  dengan  SNP,  maka  dilakukan  evaluasi, akreditasi,  dan  sertifikasi.  Standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  sendiri  adalah  kriteria mengenai  pendidikan  prajabatan  dan  kelayakan  fisik  maupun  mental,  serta  pendidikan  dalam jabatan. Standar ini dikupas pada Bab VI PP No. 19 Tahun 2005 tersebut. Salah satu yang penting untuk  dicermati  adalah  untuk  pendidikan  vokasi,  selain  pendidik  harus  memiliki  kualifikasi akademik,  pendidik  juga  harus  memiliki  sertifikat  kompetensi  sesuai  dengan  tingkat  dan  bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
Adapun untuk tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi menurut PP No. 19 Tahun 2005 ini,  harus  memiliki  kualifikasi,  kompetensi,  dan  sertifikasi  sesuai  dengan  bidang  tugasnya.  Hal tersebut dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP ini adalah badan mandiri  dan  independen  yang  bertugas  mengembangkan,  memantau  pelaksanaan,  dan mengevaluasi  SNP.  Terkait  dengan  bidang  tugas  tenaga  kependidikan,  setiap  satuan  pendidikan harus  memiliki  pedoman  yang  mengatur  tentang  pembagian  tugas,  termasuk  juga  tata  tertibnya. Peningkatan  mutu  tenaga  kependidikan  harus  masuk  dalam  rencana  kerja  tahunan  yang  meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program. Tenaga kependidikan wajib membuat  laporan  yang  ditujukan  kepada  pimpinan  satuan  pendidikan,  berisi  pelaksanaan  teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
Penelitian  ini  membahas  tentang  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di  pendidikan tinggi  vokasi  kemaritiman.  Oleh  karena  itu,  tidak  cukup  jika  hanya  melihat  SNP  tanpa  menilik SNPT.  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  No.  44 Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  sebagaimana  telah  dirubah  melalui Permeristekdikti  No.  50  Tahun  2018,  menyatakan  bahwa  untuk  pendidikan  tinggi,  SNPT  terdiri atas  SNP  ditambah  Standar  Nasional  Penelitian  dan  Standar  Nasional  Pengabdian  kepada Masyarakat.  Pada  Permenristekdikti  ini,  kualifikasi  akademik  dosen  pada  program  diploma  tiga dan  program  diploma  empat  harus  berijazah paling rendah  magister  atau  magister  terapan.  Selain
itu,  dapat  juga  menggunakan  dosen  bersertifikat  profesi  yang  relevan  dengan  program  studi  dan berkualifikasi  paling  rendah  setara  dengan  jenjang  8  KKNI  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sementara terkait tenaga kependidikan, Permenristekdikti No. 44/2015 mengatur bahwa kualifikasi akademiknya  paling  rendah  lulusan  program  diploma  3  yang  dinyatakan  dengan  ijazah  sesuai dengan  kualifikasi  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Khusus  bagi  tenaga  administrasi  dapat  memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

## 2. Pendidikan Tinggi Vokasi
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  di  Indonesia  dikenal  beberapa  istilah  terkait  pendidikan  seperti  jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, dan satuan pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan.  Jenjang  pendidikan  adalah  tahapan  yang  ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan  yang dikembangkan.  Jenis  pendidikan  adalah  kelompok  yang  didasarkan  pada  kekhususan  tujuan pendidikan  suatu  satuan  pendidikan  yang  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik, profesi,  vokasi,  keagamaan,  dan  khusus.  Adapun  satuan  pendidikan  adalah  kelompok  layanan pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  pada  jalur  formal,  nonformal,  dan  informal  pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
Penelitian ini ditulis dengan fokus pada jalur pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan pendidikan  tinggi.  Untuk  jenjang  pendidikannya,  penelitian  ini  fokus  pada  jenjang  pendidikan tinggi  saja.  Sedangkan  terkait  jenis  pendidikan,  penelitian  ini  berbicara  pada  jenis  pendidikan vokasi.  Dikarenakan  banyaknya  pendidikan  tinggi  vokasi  di  Indonesia  dengan  beragam permasalahan yang sangat unik, sementara peneliti adalah pimpinan di salah satu pendidikan tinggi vokasi  bidang  kemaritiman  di  kota  Semarang  dan  karena  keterbatasan  sumber  daya  dalam penyusunan  penelitian  ini,  maka  peneliti  memilih  untuk  fokus  pada  permasalahan  tata  kelola  di pendidikan tinggi vokasi kemaritiman.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program  spesialis,  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  berdasarkan  kebudayaan  bangsa Indonesia. Pendidikan tinggi berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan,  tanggung  jawab,  kebhinekaan,  dan  keterjangkauan.  Pendidikan  tinggi  diselenggarakan dengan  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan.  Rumpun  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada pendidikan tinggi disusun secara sistematis dan terdiri dari rumpun ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu  sosial,  ilmu  alam,  ilmu  formal,  dan  ilmu  terapan.  Menurut  Undang-Undang  ini,  jenis pendidikan  tinggi  terdiri  atas  pendidikan  akademik,  pendidikan  vokasi,  dan  pendidikan  profesi. Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  penelitian  ini  fokus  pada  pendidikan  vokasi.  Pendidikan  vokasi merupakan  pendidikan  tinggi  program  diploma  yang  menyiapkan  mahasiswa  untuk  pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, bahkan dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  pendidikan  vokasi  yang  diperuntukkan  bagi  lulusan pendidikan  menengah  atau  sederajat  untuk  mengembangkan  keterampilan  dan  penalaran  dalam
penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi disebut program diploma. Program ini menyiapkan mahasiswa  menjadi  praktisi  yang  terampil  untuk  memasuki  dunia  kerja  sesuai  dengan  bidang keahliannya.  Program  diploma  terdiri  atas  program  diploma  satu  dengan  gelar  ahli  pratama, diploma  dua  dengan  gelar  ahli  muda,  diploma  tiga  dengan  gelar  ahli  madya,  dan  diploma  empat atau  sarjana  terapan.  Lulusan  program  sarjana  terapan  dapat  melanjutkan  ke  program  magister terapan, kemudian berlanjut ke program doktor terapan.

## METODE
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  terutama  dari  berbagai peraturan  terkait  dengan  pendidikan  tinggi  vokasi  kemaritiman  di  Indonesia.  Adapun  sebagai pembanding,  disajikan  pula  data  hasil  observasi  langsung  yang  dilakukan  oleh  peneliti  saat berkesempatan  mengunjungi  dua  negara  yang  cukup  terkenal  dengan  kemajuan  pendidikan vokasinya,  yakni  Jerman  dan  Canada.  Kemudian,  data  yang  ada  dikaji  secara  mendalam  dan dianalisis dengan metode kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kondisi Faktual Pendidikan Tinggi Vokasi Kemaritiman Indonesia
Sesuai  dengan  fokus  penelitian  ini,  maka  kita  hanya  akan  membahas  pendidikan  tinggi vokasi  kemaritiman  saja  mengingat  banyaknya  jenis  pendidikan  tinggi  vokasi  di  Indonesia. Sebetulnya  di  Indonesia  sendiri  terdapat  2  jenjang  pendidikan  vokasi  kemaritiman  yaitu  di pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi.  Pada  jenjang  pendidikan  tinggi,  terdapat  berbagai bentuk mulai dari program studi atau jurusan di Akademi, Politeknik, dan Sekolah Tinggi, hingga menjadi salah satu fakultas di Universitas. Pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia ada yang dikelola oleh masyarakat melalui badan penyelenggara atau dikenal dengan istilah Perguruan Tinggi  Swasta  (PTS),  ada  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud)  atau  dikenal  dengan  istilah  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN),  dan  adapula  yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau dikenal dengan istilah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK).
Pendidikan  tinggi  vokasi  kemaritiman  di  Indonesia  diselenggarakan  dengan  mengikuti ketentuan  dari  dua  Kementerian/  Departemen,  yaitu  Kemendikbud  dan  Kemenhub.  Kemendikbud berwenang  terkait  ijin  penyelenggaraan  dan  akreditasi  baik  program  studi  maupun  institusi, sedangkan  Kemenhub  berwenang  dalam  hal Approval untuk  ujian  negara  profesi  kepelautannya. Dalam  hal  ini  Kemenhub  bertindak  selaku  Administrator  yang  ditunjuk  oleh International Maritime  Organization  (IMO) .  Masing-masing  Kementerian  memiliki  standar  dalam  pengelolaan pendidikan  tinggi  vokasi  kemaritiman  meskipun  untuk  landasan  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah  tetap  mengacu  pada  ketentuan  yang  sama.  Namun,  pada  tataran  Peraturan  Menteri masing-masing  mengeluarkan  kebijakan  yang  terkadang  menimbulkan  kebingungan  dalam implementasinya  di  lapangan  karena  adanya  perbedaan  standar.  Meskipun  secara  umum sebenarnya  sama-sama  mengacu  pada  SNP  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  8  Peraturan Menteri  Pehubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  70  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  dan Pelatihan, Sertifikasi, serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016.
Salah  satu  contoh  perbedaan  yang  terkait  dengan  standar  pendidik  adalah  pada  standar kualifikasinya.  Berdasarkan  Keputusan  Bersama  Menhub,  Mendiknas,  Menakertrans  No. KM.41/2003  –  5/U/KB/2003  –  KEP.208A/MEN/2003  tentang  Sistem  Standar  Mutu  Kepelautan Indonesia,  disebutkan  bahwa  instruktur  (sebutan  untuk  pendidik  di  lembaga  pendidikan  dan pelatihan kemaritiman) untuk mata pelajaran umum harus memiliki ijazah akademik S2 dan hanya
mengajar  sesuai  mata  pelajaran  spesialisasinya.  Sementara  untuk  pendidik  mata  pelajaran profesional sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 beserta amandemennya, harus memiliki ijazah profesi kepelautan minimal 1  tingkat  di  atas  calon  lulusannya  dengan  pengalaman  masa  berlayar  minimal  2  tahun  setelah memiliki ijazah tersebut sebagai perwira jaga navigasi di kapal yang berlayar di samudera (ocena going) dengan ukuran minimal 3.000 GT untuk perwira dek atau 3.000 kW untuk perwira  mesin. Pada  mata  pelajaran  profesi  di  tingkat  manajemen,  pendidiknya  harus  memiliki  pengalaman mengajar  setidaknya  satu  tahun  pada  mata  pelajaran  profesi  tingkat  operasional.  Semua  pendidik sebelum  dapat  melaksanakan  pembelajaran,  harus  menyelesaikan  program  pelatihan  yang dilaksanakan  berdasarkan  standar IMO  Model  Course  6.09 .  Untuk  pengajar  praktikum  atau pendidik  yang  terlibat  dalam  proses  pembelajaran  di  laboratorium,  harus  mengikuti  pelatihan Training  of  Trainers  (ToT)  IMO  Model  Curse  6.10. Sedangkan  untuk  penguji  dimana  seluruh dosen  juga  disebut  sebagai  penguji  karena  melaksanakan  evaluasi  hasil  belajar,  harus  memiliki sertifikat ToT IMO Model Course 3.12. Selama 1 tahun pertama setelah kepemilikan sertifikat ToT IMO  Model  Course  6.09 ,  seorang  instruktur  hanya  boleh  mengajar  pada  mata  pelajaran  tingkat operasional  sebagai  asisten  instruktur  di  bawah  supervisi  seorang  instruktur  senior.  Hal  ini  tentu sangat  berbeda  dengan  kualifikasi  pendidik  dari  Kemendikbud  yang  mensyaratkan  seorang pendidik  di  pendidikan  tinggi  harus  bergelar  setidaknya  Magister.  Inilah  kesulitan  yang  paling sering ditemui ketika dilaksanakannya audit,  monitoring dan evaluasi, atau akreditasi oleh badan- badan  terkait.  Masih  sangat  sulit  mendapatkan  dosen  di  pendidikan  tinggi  kemaritiman  yang bergelar  Magister.  Kalaupun  ada,  sangat  jarang  yang  memiliki  linieritas  keilmuan  di  bidang maritim.  Hal  ini  dikarenakan  di  Indonesia  sendiri  belum  ada  pendidikan  Magister  atau  Doktor Terapan yang menggarap bidang kemaritiman. Sementara jika tidak bergelar Magister maka tidak bisa  dimasukkan  ke  Pangkalan  Data  Pendidikan  Tinggi  (PD.Dikti)  yang  digunakan  sebagai  basis data  akreditasi  dan  keperluan  lain  seperti  perhitungan  nisbah  dosen  dan  mahasiswa,  pengurusan sertifikasi dosen, dsb. Mayoritas para pendidik  yang bergelar S2 hanya  menggugurkan kewajiban sehingga  menempuh  studi  ekonomika  dan  manajemen,  pendidikan,  bahasa,  hukum,  lingkungan/ sosial, teknik, dsb.
Sebagai  pendidikan  vokasi,  tentu  kehadiran  pakar  profesional  mengajar  sangat  dibutuhkan. Memahami  akan  problematika  tersebut,  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  No.  123/B/SK/2017  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Rekognisi Pembelajaran  Lampau. Recognition  of  Prior  Learning  (RPL) adalah  pengakuan  capaian pembelajaran  untuk  melanjutkan  pendidikan  (RPL  tipe  A)  dan  pengakuan  capaian  pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu (RPL tipe B). Ini merupakan implementasi dari KKNI yang sudah digelorakan sejak tahun 2012. Melalui mekanisme RPL ini, diharapkan dosen dengan ijazah  profesi  Ahli  Nautika  Tingkat  (ANT)  atau  Ahli  Teknika  Tingkat  (ATT)  –  II  dan  I  dengan tambahan pengalaman masa berlayar tertentu dan kepemilikan sertifikat-sertifikat keahlian khusus, dapat  disetarakan  dengan  KKNI  level  8  yang  sama  dengan  level  untuk  S2.  RPL  pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk profesi dosen ini hanya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara program studi terakreditasi minimal B atau bila masih terakreditasi C, harus didampingi  perguruan  tinggi  lain  yang  sudah  memiliki  program  studi  terakreditasi  B.  Metode pengakuannya  melalui  asesmen  dan  rekognisi  dengan  penerbitan  Surat  Keputusan  dari
Menristekdikti  (saat  ini  Mendikbud).  Tata  cara  penyelenggaraannya  meliputi  11  tahapan sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Dirjen Belmawa tersebut di atas.
Berikut ini disajikan studi kasus pada pendidikan tinggi vokasi kemaritiman. Terdapat empat pendidikan  tinggi  vokasi  kemaritiman  di  kota  Semarang.  Dua  PTS  berbentuk  Politeknik  dan Sekolah Tinggi, satu PTN berbentuk Politeknik, dan satu PTK berbentuk Politeknik. Dari keempat pendidikan  tinggi  vokasi  kemaritiman  tersebut,  tiga  di  antaranya  sudah  melaksanakan  program RPL  untuk  dosennya.  Program  ini  berhasil  menyetarakan  dosen  dengan  kualifikasi  akademik Diploma  III  dengan  tambahan  ijazah  profesi  kepelautan  minimal  ANT/ATT-II  ke  jenjang  KKNI level  8.  Asosiasi  yang  turut  terlibat  menangani  proses  ini  adalah  Ikatan  Korps  Perwira  Pelayaran Niaga  Indonesia  (IKPPNI)  yang  memberikan  rekomendasi  berdasarkan  evaluasi  dan  penilaian terkait  kelayakan  portofolio  seorang  calon  dosen  sebelum  diajukan  ke  tahap  pengusulan  ke Kementerian.  Pada  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Dirjen  Belmawa  tertulis  bahwa pengakuan  kesetaraan  hanya  berlaku  di  perguruan  tinggi  yang  bersangkutan  mengajar.  Hal  ini berarti  bahwa  RPL  melekat  hanya  jika  seorang  pendidik  tetap  berada  di  satu  institusi  yang  sama saat RPL-nya diterbitkan. Jika berpindah tempat mengajar maka harus mengulang proses dari awal. Ini berbeda dengan Nomor Induk Dosen Nasional atau Jabatan Fungsional Akademik Dosen yang tetap melekat pada dosen meskipun pindah tugas mengajar.
Terkait  dengan  tenaga  kependidikan,  ketentuannya  relatif  sama  yaitu  harus  memiliki kualifikasi profesional dan pengalaman yang relevan dengan operasional di area kerjanya masing- masing.  Lembaga  pendidikan  memiliki  kewajiban  menyelenggarakan  program  pengembangan untuk  peningkatan  profesionalisme  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Program  tersebut  dapat berupa  masa  orientasi  untuk  pengajar  baru,  beasiswa  studi  lanjut,  dan  pelatihan-pelatihan  yang mendukung  pelaksanaan  tugasnya.  Lembaga  pendidikan  juga  wajib  memiliki  kebijakan  yang terkait  kepegawaian  seperti  perekrutan,  promosi,  penghentian;  tugas  pokok,  fungsi,  dan  tanggung jawab; sistem pemeringkatan; evaluasi; ketentuan tentang gaji/ penghasilan; dan kode etik pegawai.

## 2. Perbandingan dengan Negara Lain
Sebagai pembanding tentang tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi  vokasi  kemaritiman,  maka  peneliti  menyajikan  beberapa  sistem  pengelolaan  pendidik  dan tenaga  kependidikan  di  negara  lain,  dengan  harapan  apa  yang  baik  dapat  diterapkan  di  Indonesia untuk  semakin  memajukan  kualitas  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  pendidikan  tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia.
Kita  lihat  misalnya  di  Jerman,  persyaratan  instruktur  pada  pendidikan  kejuruan  (vokasi)  di sana,  tidak  hanya  melulu  melihat  pada  kualifikasi  akademik  atau  profesionalitas  saja,  tetapi  lebih kepada  kepribadian.  Pada  buku  Pendidikan  Kejuruan  dan  Profesi  di  Jerman  (2018),  disebutkan bahwa  yang  boleh  mendidik  hanyalah  yang  berkualifikasi  dalam  kepribadian  dan  dalam  keahlian untuk itu dengan melalui pemeriksaan oleh badan yang berwenang. Contoh yang dinyatakan tidak berkualifikasi  dalam  kepribadian  itu  adalah  yang  melanggar  undang-undang  perlindungan  tenaga kerja muda. Hal ini bisa dilihat di catatan apakah dalam 5 tahun terakhir, seseorang pernah dijatuhi hukuman  penjara  minimal  2  tahun  karena  kejahatan  atau  pelanggaran  seksual.  Selain  itu, melanggar  berkali-kali  terhadap  undang-undang  pendidikan  keprofesian,  peraturan  pekerjaan ketrampilan  atau  ketentuan  lainnya.  Pendidik  harus  mampu  menunjukkan  keterampilan, pengetahuan,  dan  kemampuan  apa  yang  bisa  dibuktikan.  Pendidik  vokasi  bidang  harus  memiliki ijin  sesuai  profesi  yang  diajarkannya.  Misalnya  pendidik  vokasi  kedokteran  harus  memiliki  ijin praktek sebagai dokter, pendidik vokasi hukum harus memiliki ijin sebagai pekerja bidang hukum seperti hakim atau pengacara. Hal ini untuk memastikan bahwa pendidik benar-benar mengerti apa
yang terjadi di dalam pekerjaan sebuah profesi dan dengan demikian dapat mengajarkannya kepada mahasiswa  sehingga  lulusan  benar-benar  siap  bekerja.  Denda  yang  dikenakan  jika  kualifikasi  ini tidak terpenuhi dapat mencapai 5.000 Euro.
Pendidikan vokasi di Jerman sangat didukung oleh dunia industri dan dunia usaha sehingga perusahaan atau instansi justru memberikan peluang bagi para pakar untuk juga terjun mengajar di lembaga  pendidikan  (Tampubolon,  2015).  Hal  ini  sudah  dicoba  diterapkan  di  Indonesia  melalui program Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Namun, dalam implementasinya masih mengalami kesulitan terkait pembagian waktu dosen itu sendiri antara bekerja di instansinya dan mengajar di lembaga pendidikan tinggi.
Peneliti sendiri pernah berkesempatan menempuh pendidikan singkat khusus untuk pendidik bahasa Inggris Maritim di WTA Rostock, Jerman. Perbedaannya sangat jelas terasa. Di Indonesia, yang mengajar sebagian besar adalah lulusan pendidikan bahasa Inggris yang belajar tentang dunia maritim,  sementara  di  Jerman  yang  mengajar  adalah  para  pelaut  yang  mampu  berbahasa  Inggris dengan  baik.  Dikarenakan  adanya  perbedaan  bahasa  Inggris  di  dunia  maritim  dengan  bahasa Inggris  pada  umumnya,  maka  akan  lebih  baik  jika  yang  mengajar  memang  yang  sudah  pernah berlayar di luar negeri dan menggunakan bahasa Inggris maritim.
Problem  lain  peneliti  temui  saat  mengikuti  program Retooling Dosen  Vokasi  yang diselenggarakan  oleh  Kemenristekdikti  di  Marine  Institute  of  Memorial  University  of Newfoundland, St. John’s and Labrador, Canada (Hartanto, 2017). Pendidik di sana tidak terbebani dengan beban kerja yang terlalu banyak seperti di Indonesia. Setiap pendidik berhak memilih pada tahun  akademik  tertentu  akan  memilih  fokus  pada  penelitian  di  laboratorium  dan  industri  atau memilih  fokus  pada  pengajaran.  Demikian  saling  berganti  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Berbeda dengan  di  Indonesia  dimana  dosen  wajib  melakukannya  bersama-sama  sekaligus  dalam  satu semester yaitu mendidik, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Tata  kelola  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di  Indonesia  masih  harus  terus  dibenahi sehingga  menghasilkan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  berkualitas  untuk  menunjang tercapainya  standar  mutu.  Khusus  di  bidang  kemaritiman,  Komite  Nasional  Pengawasan  Mutu Kepelautan  Indonesia  (KNPMKI)  telah  menetapkan  pelaksanan  evaluasi  dan  pelaporan  secara berkala  minimal  1  kali  setiap  tahun.  Pada  laporan  tersebut  harus  ada  kenaikan  sasaran  mutu pendidikan kepelautan. Oleh karena itu perlu sumber daya manusia yang mendukung agar sasaran mutu dapat tercapai.
Kekurangan  dan  permasalahan  yang  masih  ada  perlu  dibicarakan  bersama  lintas Kementerian/  Departemen.  Seluruh  pihak  terkait  harus  meletakkan  egonya  masing-masing  dan duduk  bersama  untuk  mencari  solusi  terbaik.  Masukan  dari  seluruh  pemangku  kepentingan termasuk dunia usaha dan industri serta hasil studi banding dari negara lain dapat dijadikan salah satu acuan untuk perbaikan di masa mendatang.

## SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  Prof.  Dr.  Samsudi,  M.Pd.  selaku pengampu  mata  kuliah  Perbandingan  Manajemen  Sistem  Pendidikan  di  Program  Pascasarjana Universitas  Negeri  Semarang  yang  telah  berkenan  meluangkan  waktu  untuk  memberikan  koreksi dan  masukan  terhadap  hasil  penelitian  ini.  Ucapan  terima  kasih  berikutnya  peneliti  sampaikan kepada  Bapak  H.  Soenarto  yang  berkenan  mendukung  pembiayaan  pelaksanaan  penelitian  ini melalui bantuan biaya pendidikan bagi dosen Politeknik Bumi Akpelni. Semoga melalui kebaikan
hati  beliau  berdua,  akan  dapat  dihasilkan  karya-karya  terbaik  bagi  kemajuan  pendidikan  vokasi kemaritiman di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartanto,  C.  F.  B.  (2017).  Laporan  Program  Beasiswa  Retooling  Kompetensi  Vokasi  Dosen Pendidikan  Tinggi  Vokasi  Tahun  Anggaran  2017.  Jakarta:  Direktorat  Pengembangan Kelembagaan  Perguruan  Tinggi  –  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan,  Ilmu  Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  (2018).  Pendidikan  Kejuruan  dan Profesi  –  terjemahan  buku  Ausdilbung  &  Beruf  (Bundesministerium  fur  Bildung  und Forschung). Jerman: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin.
Keputusan  Bersama  Menhub,  Mendiknas,  Menakertrans  No.  KM.41/2003  –  5/U/KB/2003  – KEP.208A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  No.  123/B/SK/2017  tentang  Pedoman  Tata  Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
Peraturan Menteri Pehubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan  Pelatihan,  Sertifikasi,  serta  Dinas  Jaga  Pelaut  sebagaimana  telah  dirubah  melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  sebagaimana  telah  dirubah  melalui Permeristekdikti No. 50 Tahun 2018.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah melalui PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  No. 8  Tahun  2012 tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia.
Tampubolon,  T.  (2015).  Strategi  Pengembangan  Pendidikan  Kejuruan  di  Jerman.  Medan:  P4TK BBL.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.