## J urnal Legisia
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KERETA API DI INDONESIA
Rusmiyah Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
rusmiyah @unsuri.ac.id

## Abstract
The  focus  of  the  problem  in  this  writing  is  whether  the  provisions  in  Law  Number  23  of  2007 concerning Railways (Railway Law) are effectively used as a basis for transportation responsibility and  how  is  the  transportation  responsibility  carried  out  by  PT  KAI  (Persero)  to  consumers.  The purpose of this study is to analyze the provisions in the Railway Law whether they are effectively used as a basis for transportation responsibility and to determine the responsibility of transportation carried out by PT KAI (Persero) to consumers. This research method is a type of normative-empirical legal research using two approaches, namely the statute approach and the case approach, as well as through primary data and secondary data, while data analysis is carried out qualitatively-prescriptively.  The results of this study show that the provisions in the Railway Law are not effective enough to be used as  a  basis  as  a  regulation  for  transportation  responsibilities,  because  related  to  the  provisions  for compensation to consumers, the arrangements are not clear enough. Meanwhile, the responsibility for transportation carried out by PT KAI (Persero) to consumers is based on the Railway Law by adhering to the  principle  of  presumption  of  guilt  (presumption  of  liability).  In  addition,  in  practice  PT  KAI (Persero) transferred its responsibility to PT Asuransi Jasa Raharja. In fact, between the two there are differences. PT KAI (Persero) is responsible based on the Railway Law while PT Asuransi Jasa Raharja is  responsible  based  on  Law  Number  33  of  1964  concerning  the  Mandatory  Insurance  Fund  for Passenger Accidents and Law Number 34 of 1964 concerning the Compulsory Coverage Fund for Road Traffic Accidents. That is clearly unprofitable for consumers. Therefore, if the basic loss element of the claim is not met by the Railway Law, then the consumer can file a lawsuit on the basis of unlawful acts, based on Article 1365 jo Article 1367 of the Civil Code.
Keywords : Responsibility for rail transport, Consumer protection,
Submit Approve Publish 3 Mei 2022 20 Juni  2022 30 Juni 2022

## PENDAHULUAN.
Transportasi  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia  dan  manusia sangat bergantung padanya. Oleh karena itu transportasi mempunyai peranan penting dalam  mendukung  perkembangan  ekonomi,  pengembangan  wilayah  dan  pemersatu wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan  Wawasan Nusantara,  serta  memperkukuh  kesatuan  ketahanan  nasional  dalam  usaha  mencapai tujuan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) 1 .  Abdulkadir  Muhammad,  menambahkan  bahwa transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis  Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia 2 . Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang bergabung dalam Angkatan Moeda Kereta API (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945 pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA Lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945  sebagai  Hari Kereta  Api  serta  dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI). Nama DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) nama  itu  diubah  lagi  menjadi Perusahaan  Jawatan  Kereta  Api (PJKA)  pada  tanggal  15 September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan semenjak tanggal 1 Juni 1999 diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia ( Persero ) sampai sekarang 3 . Dari  paparan  sejarah  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kereta  api  sangat membantu dalam urusan perekonomian sejak pemerintah belanda di Indonesia hingga sekarang. Yang dulunya untuk mengangkut barang-barang dagangan dan muatan yang agak  besar  menggunakan  pedati  yang  ditarik  oleh  kerbau/sapi, hal  ini  membutuhkan waktu  yang  lama  untuk  sampai  tujuan 4 .  Dengan  keberadaan  kereta  api  sangatlah membantu  bagi  perekonomian    pemerintah  belanda.  Karena  kereta  api  mempunyai keunggulan  dalam  mengangkut  muatan  orang  maupun  barang  dalam  jumlah besar/banyak.  Keunggulan  dan  karakteristik  perkeretaapian  tersebut  perlu dimanfaatkan.
Penyelenggaraan  jasa  angkutan,  PT    Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  yang selanjutnya disingkat PT KAI (Persero), dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang  Perkeretaapian  (UU  Perkeretaapian)  telah  disebut  dengan  istilah penyelenggara sarana dan prasarana kereta api. Kemudian oleh Abdulkadir Muhammad, melalui  penafsiran  Pasal  25-32  UU  Perkeretaapian  ini,  nama  PT  KAI  (Persero)  tetap
1 Konsideran, huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
2 Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.
3 Pranala, Artikel : PT Kereta Api  Indonesia, id.wikipedia.org/wiki/kereta-api  (diakses  15  April 2022).
4 Yafet Kurniawan, 2008, Tesis, Pertanggungjawaban Hukum Atas Kecelakaan Di Perlintasan
Kereta Api Sebidang Dengan Jalan Raya , Program Pascasarjana, Program Studi Magister
Ilmu Hukum,
Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, hlm. 5.
dipakai,  yakni  Badan  Usaha  Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  yang  sudah  ada hingga kini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT KAI (Persero) 5 . Dalam hal ini mempunyai fungsi: 1). Melaksanakan angkutan umum di atas rel secara massal, tertib  dan  teratur;  2).Melaksanakan  penyelenggaraan  jasa-jasa  pelengkap  yang menunjang tugas pokok; 3). Mempersiapkan penyajian tarif yang wajar sesuai dengan ekonomi  perusahaan  tanpa  meninggalkan  fungsi  pelayanan umum; 4).  Melaksanakan peringatan  daya  guna  dan  hasil  guna  aparatur  PJKA;  5).Melaksanakan  pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas 6 . Secara umum tentang pengaturan konsumen terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen. UU ini diundangkan tanggal 20 April 1999 (LN-RI Tahun 1999 Nomor 42) berlaku setelah satu tahun sejak diundangkannya, yaitu mulai berlaku tanggal 20 April Tahun 2000. Perlindungan penumpang selaku pengguna jasa angkutan kereta api tidak diatur secara khusus dalam UU Perlindungan konsumen, namun ketentuannya hanya berupa  ketentuan  yang  bersifat  umum  ( lex  ganeralis ),  sedangkan  UU  Perkeretaapian merupakan ketentuan yang bersifat khusus ( lex spesialis ).
Menariknya  untuk  melakukan  penelitian  ini,  jika  setiap  terjadi    kecelakaan kereta  api  yang  melibatkan  konsumen  selaku  pengguna  jasa  angkutan,  tidak  pernah mempermasalahkan  tanggung  jawab  PT  KAI  (Persero)  dari  sudut  perdata  sebagai bentuk adanya perjanjian pengangkutan antara PT KAI (Persero) dengan penumpang selaku pengguna jasa angkutan, yaitu atas pemberian ganti rugi kepada penumpanng yang  mengalami  musibah  kecelakaan,  akibat  tidak  sampainya  penumpang  ditempat tujuan dengan selamat. Justru yang sering diberitakan oleh media cetak maupun media elektronik  hanya  merupakan  pemberian  santunan  jasa  raharja.  Untuk  menghindari anggapan keliru yang dapat merugikan pemakai jasa angkutan, khususnya kereta api, maka dalam penelitian ini akan membahas masalah tanggung jawab pengangkut kereta api, konsumen pengguna jasa dan asuransi kerugian jasa raharja.

## METODE PENULISAN
Bahan penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris, maka bahan penelitian yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari responden dengan cara melakukan wawancara (interview )  dengan  pejabat  yang  berwenang,  terkait  praktek  tanggung  jawab pengangkutan  PT  KAI  (Persero)  dan  PT  (Persero)  Asuransi  Jasa  Raharja  selaku pengelolah  dana  santunan  kecelakaan  kereta  api.  Berikutnya  data  sekunder,  yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier 7 . Bahan hukum  primer  yang  memiliki  kekuatan  otoritatif  karena  dibuat  oleh  badan  yang berwenang  yang  terdiri  dari  undang-undang  dan  putusan-putusan  pengadilan 8 . Peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  termasuk bahan  hukum  primer  yang  meliputi:Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
5 Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62
6 Sution Usman Adji dkk, 1991, Hukum Pengangkutan Indonesia, Rinka Cipta, Jakarta, hlm. 145, dalam Yafet Kurniawan, Op. Cit., hlm.8.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu  tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.
8 Eddy Pranjoto WS, 2006, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak atas tanah      Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional, CV Utama,   Bandung hlm. 40.
(KUHPerdata);  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD);  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkeretaapian; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan;  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2007, tentang Perkeretaapian; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan;  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang  Perlindungan Konsumen;  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1964,  tentang    Dana  Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian;
Berikutnya untuk bahan  hukum sekunder, yang  digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  meliputi,  buku-buku/leteratur  hukum,  tesis,  jurnal,  artikel-artikel,  majalah, surat kabar,  media internat yang berhubungan dengan permasalahan  tanggung jawab pengangkutan  PT  KAI  (Persero)  dalam  perlindungan  konsumen.  Untuk  penggunaan bahan  tertier  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  dalam  penelitian  ini  digunakan  kamus  bahasa Indonesia, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.
Alat pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah studi dokumen yang merupakan  alat  pengumpulan  data  sekunder,  baik  berupa    bahan  hukum  primer, sekunder dan tertier. Data sekunder dibedakan atas data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik. Data sekunder yang bersifat pribadi meliputi, (dokumen pribadi dan data pribadi yang disimpan  di lembaga dimana seseorang bekerja atau  pernah  bekerja).  Sedangkan  data  sekunder  yang  bersifat  publik  meliputi,  (data arsip,  data  resmi  instansi  pemerintah,  data  lain  misalnya  Yurisprodensi  Mahkamah Agung) 9 . Terkait dengan  penelitian ini  memerlukan dua data, yaitu data primer dan data sekunder, oleh karena itu  langkah awal yang dilakukan oleh penulis, dengan cara pengumpulan data sekunder terlibih dahulu.
Analisis data pada penelitian hukum normatif-empiris ini memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya. Dasar kekuatan analisis data antara lain penelitian hukum normatif-empiris mempunyai daya abstraksi dan kemahiran melalui evaluasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2007  tentang  Perkeretaapian  cukup efektif dipakai sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan kereta api .
Moda  pengangkutan  (transportasi)  darat  memiliki  peranan  yang  penting  dalam menunjang  dan  mendorong  kegiatan  perekonomian,  memantapkan  pertahanan  dan keamanan, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa 10 , yaitu salah satu diantaranya adalah perkeretaapian. Dipilihnya moda transportasi kereta api karena jenis moda ini memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, jika dibandingkan dengan moda-moda transportasi lainnya,  seperti  pesawat  udara,  bus  patas  ( eksekutif) dan  lain-lain,  khususnya  dari  segi tarif/biaya secara relatif kereta api lebih murah dan mudah dijangkau oleh semua kalangan,
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op. Cit., hlm. 29.
10 Penjelasan umum, Loc. Cit.
baik kalangan/konsumen kelas ekonomi lemah, menengah maupun konsumen yang status sosialnya tingkat atas.
Letak  karakteristik  dan  keunggulan  lainnya,  bisa  dilihat  dari  kemampuanya untuk  mengangkut,  baik  orang  maupun  barang  secara  massal,  menghemat  energi  dan menghemat kegunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan 11 . Akan  tetapi  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  terakhir  seperti  dipaparkan  di  atas,  masih banyak  terdapat  peristiwa  kecelakaan  pada  transportasi  darat  jenis  perkeretaapian. Akibatnya  menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun harta.
Setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentunya akan berdampak secara hukum. Mengingat membawa dampak kerugian, maka melahirkan tanggung jawab hukum. Untuk menentukan  tanggung  jawab  pengangkutan  tentunya  harus  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan  sehingga  terdapat  kepastian  hukum.  Apa  bentuk  tanggung jawabnya, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain, penentuan tanggung jawab  pengangkutan  perkeretaapian  dalam  perspektif  hukum  merupakan  sarana  bagi perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi darat (kereta api).
Sehubungan dengan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar  hukum, R.  Setiawan  memberikan  catatan  bahwa  kerugian  tersebut  dapat  berupa:Kerugian materiil  dan Kerugian  idiil.  Penjelasan  huruf  (a)  dapat  diurai  sebagai  berikut:  kerugian materiil  dapat  terdiri  dari  kerugian  yang  nyata  nyata  diderita  dan  keuntungan  yang seharusnya diperoleh. Kemudian untuk penjelasan huruf (b) yaitu: perbuatan melanggar hukum  pun  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  bersifat  idiil:  ketakutan,  sakit  dan kehilangan kesenangan hidup 12 .
Dengan  perkataan  lain  penulis  menambahkan  bahwa  tidak  ada pertanggungjwaban  untuk  akibat  dari  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa  adanya kesalahan  (kesalahan  dapat  berupa  melanggar  hak  orang  lain,  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  pelaku,  bertentangan dengan  kesusilaan  yang  baik,  dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat). Kesalahan merupakan unsur tangung gugat dalam hukum perdata, selain adanya kesalahan juga harus ditentukan sifat melanggar hukum, hal ini  penting  karena,  sekalipun  orang  mempunyai  kesalahan  tetapi  tidak  dapat dipertanggungjawabkan,  karena  adanya  hal-hal  yang  menghilangkan  sifat  melanggar hukum  (seperti  pembelaan  diri,  keadaan  terpaksa,  melaksanakan  perintah  atasan,  dan melaksanakan ketentuan undang-undang. Hal ini adalah alasan pembenar). Sebagai wujud dalam pertanggungjawaban perdata, maka setiap orang karena salahnya wajib mengganti kerugian tersebut.
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang  Perlindungan Konsumen sebagamana telah  diundangkan di Jakarta pada Tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  42.  Produk  hukum  ini  lahir,  diharapkan  dapat mendidik  masyarakat  untuk  lebih  menyadari  akan  segala  hak-hak  dan  kewajiban- kewajibannya  yang  dimiliki  terhadap  pelaku  usaha 13 .  Seperti  yang  terdapat  dalam konsiderans huruf d undang-undang ini dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat  konsumen  perlu  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian, kemampuan,  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta  menumbuh
11 Ibid.
12 R. Setiawan, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Binacipta, Bandung, hlm. 85-86.
13 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.2.
kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Terkait dengan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pengangkutan tidak diatur secara khusus, tetapi  pengaturannya  secara  umum,  meskipun  demikian  diharapkan  mampu  memberi dampak positif bagi perkembangan dunia usaha, yaitu mendukung iklim usaha yang sehat dan  kondusif  bagi  perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  sehingga  tujuan pembangunan mewujudkan masyarakat adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual akan dapat diwujudkan.
Didalam  praktek  perniagaan,  pada  dasarnya  ada  tiga  jenis  pengangkutan diantaranya:  pertama,  pengangkutan  yang  diselenggarakan  melalui  darat  yaitu pengangkutan yang meliputi semua pengangkutan yang melalui jalan raya atau rel kereta api.  Kedua,  pengangkutan  yang  diselenggarakan  melalui  laut  dan  ketiga  pengangkutan yang  diselenggarakan  melalui  udara.  Adapun  penyelenggaraannya  ketiganya  sama dilakukan  oleh  pemerintah  atau  swasta.  Sementara  dalam  penelitian  ini  mengenai pengangkutan  darat  dibidang  perkeretaapian.  Soekardono  memberikan  pengertian pengangkutan  itu  sendiri  diartikan  sebagai  “Kegiatan -kegiatan  yang  dilakukan  untuk memindahkan barang/muatan satu tempat ke tempat tujuan” 14 . Hal yang sama Abdulkadir Muhammad  juga  memberikan  pengertian: “pengangkutan  adalah  kegiatan  pemuatan  ke dalam  alat  pengangkut,  pemindahan  ke  tempat  tujuan  dengan  alat  pengangkut  dan penurunan/pembongkaran  dari  alat  pengangkut,  baik  mengenai  penumpang  maupun barang” 15 . pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur- unsur antara lain:
a. Subjek (pelaku) Hukum Pengangkutan yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan;
b. Status  pelaku  Hukum  Pengangkutan,  khususnya  pengangkut  selalu berstatus perusahaan  Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum.
c. Objek  Hukum  Pengangkutan  yaitu  alat  pengangkut,  muatan  dan  biaya angkutan.
d. Peristiwa  Hukum  Pengangkutan,  yaitu  proses  penyelenggaraan pengangkutan.
e. Hubungan  Hukum  Pengangkutan,  yaitu  hubungan  kewajiban  dan  hak antara  pihak-pihak  dan  mereka  yang  perkepentingan  dengan pengangkutan 16 .
Berikutnya  terkait  perjanjian  pengangkutan,  bawasannya  suatu  perjanjian pengangkutan  pada  dasarnya  merupakan  perjanjian  biasa  yang  sendirinya  tunduk  pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam buku ke-III KUHPerdata tentang Perikatan. Selama tidak  ada  pengaturan  khusus  tentang  perjanjian  pengangkutan  dalam  peraturan perundang-undangan  di  bidang  angkutan.  Pasal  1313  KU HPerdata  menentukan  “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Sementara menurut Subekti, mendefinisikan perjanjian adalah suatu, ”Peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan dan disebutkan pula bahwa perikatan  merupakan  suatu  pengertian abstrak ,  sedangkan  perjanjian  merupakan  suatu
14 Soekardono, 1981, Hukum Dagang Indonesia , Jilid II, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 8.
15 Abdulkadir Muhammad, 2008, Op.Cit. , hlm. 338.
16 Ibid . hlm. 4.
peristiwa hukum yang konkri t” 17 . Dalam penyelenggaraan pengangkutan didasarkan pada perjanjian, penumpang dan pengirim barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320  KUHPerdata yang menyebutkan: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, kata sepakat yang mereka mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat  suatu  perikatan;  suatu  hal  yang  tertentu  dan  sebab  yang  halal” 18 .  Hal  ini menunjukkan bahwa perbuatan perjanjian pengangkutan tersebut tidak disyaratkan harus tertulis,  cukup  dengan  lisan  saja,  asalkan  ada  persetujuan  kehendak  dari  para  pihak. Dengan  demikian  surat,  baik  berupa  karcis  maupun  dokumen  angkutan  barang  bukan sebagai syarat sahnya perjanjian, akan tetapi hanya merupakan salah satu alat bukti saja, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata bahwa “alat -alat bukti terdiri atas bukti  tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi;  persangkaan-persangkaan;  pengakuan  dan sumpah”. Jadi terkait dengan penelitian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 132 dan Pasal 141  ayat  (3)  UU  Perkeretaapian,  bahwa  karcis  dan  surat  angkutan  barang  termasuk kategori alat bukti tulisan.
Tetapi ada beberapa hal penting yang tidak diatur dalam Pasal 132 dan Pasal 141 UU Perkeretaapian tersebut, yaitu mengenai pengguna jasa yang kehilangan karcisnya dan bagi yang  tidak  memiliki  karcis.  Sekiranya  selama  pengangkutan  berlangsung  terjadi  ha-hal yang merugikan pengguna jasa yang kehilangan karcisnya atau tidak berkarcis, maka UU Perkeretaapian  tidak  memberikan  perlindungan  hukum,  karena  ia  tidak  dapat membuktikan  adanya  perjanjian  pengangkutan  tersebut.  Jika  dinalar  hal  demikian  itu tentunya  tidak  adil.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  hasil  penelitian,  bahwa  karcis penumpang ataupun surat muatan hanya sebagai salah satu alat bukti adanya perjanjian, namun  tanpa  karcis  atau  surat  muatan  bukan  berarti  hilang  perjanjian,  sebab  dapat digunakan  alat  bukti  lainnya,  seperti  persaksian,  persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah yang sudah  disebutkan  di  atas.  Jika  peristiwa  hilangnya  karcis  bagi  pengguna  jasa  yang membeli  melalui  agen  resmi  mungkin  tidak  menimbulkan  persoalan  penting,  alat  bukti tertulis, seperti data nama, alamat atau surat keterangan lain masih bisa didapat melalui agen  tersebut.  Di  sini  yang  menjadi  persoalan  adalah  bagi  mereka  yang  tidak  berkarcis, kemudian mengalami kerugian akibat penyelenggaraan angkutan kereta api tersebut, maka untuk  memenuhi  tanggung  gugatnya  mendapatkan  ganti  rugi  atau  klaim  asuransi  bisa mendasarkan pada Pasal 1365 jo Pasal 1866 KUHPerdata tersebut di atas.
Dalam  perjanjian  pengangkutan,  tentunya  akan  timbul  hubungan  hukum  antara penumpang dan pengusaha pengangkutan. Jika salah satu pihak menimbulkan kerugian, maka  menurut  teori  hukum  perdata  dikenal  dua  dasar  gugatan,  yaitu ingkar  janji (Wanprestatie) dan  perbuatan  melanggar  hukum  ( Onrechmatigedaad ).  Kedua  teori  ini mempunyai perbedaan, yaitu oleh Mukhsin Asyrof dipaparkan bahwa perbedaan antara perbuatan melanggar hukum ( Onrechmatigedaad ) dengan Ingkar janji ( Wanprestatie ) meliputi sebagai berikut:
(1) Onrechmatigedaad lahir  dari  perikatan  karena  undang-undang, sedangkan wanprestatie lahir dari perikatan karena perjanjian.
17 Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, hlm. 122.
18 Siti Nurbaiti,2009, Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta api) , Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.16.
(2) Akibat  akhir  dari onrechmatigedaad adalah  pemulihan  keadaan  seperti semula dan ganti rugi, sedangkan akibat akhir dari wanprestatie adalah pelaksanaan prestasi dan ganti rugi.
(3) Bentuk onrechmatigedaad adalah  perbuatan  melawan  kewajiban hukumnya,  atau  melanggar  hak  subyektif  orang  lain,  atau  melanggar kesusilaan  atau  melanggar  kepatutan,  ketelitian,  dan  kehati-hatian, sedangkan  bentuk  wanprestatie  adalah  keterlambatan,  tidak  sesuai dengan isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian 19 .
Berikutnya  penulis  menambahkan  bahwa  letak  perbedaan  yang  lain  dari keduanya. Jika tuntutan ganti rugi didasarkan wanprestatie pada dasarnya hanya berupa uang saja, sedangkan ganti rugi yang berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum lebih luas, dapat berupa apa saja asal dinilai oleh hakim wajar, layak dan masuk akal dan dapat juga berupa uang. Sementara dalam penelitihan ini, difokuskan pada tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal-pasal perbuatan melanggar hukum, yaitu  Pasal 1365, Pasal 1367, Pasal 1370, dan Pasal 1371  KUHPerdata, sesuai yang sudah dipaparkan dalam hasil penelitian. Para pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan diantaranya: Pihak Pengangkut, Pihak penumpang (orang), dan Pihak pengirim barang.
Penjelasan  angka  1  (satu),  jika  dilihat  dari  pihak  perjanjian  pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang  (penumpang)  dan/atau  barang,  singkatnya,  pengangkut  adalah  penyelenggara pengangkutan.  Hal  yang  sama  Soegijatna  Tjakranegar a  menjelaskan  bahwa  “pihak pengangkut adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  selamat” 20 .  Dalam  UU  Perkeretaapian disebutkan bahwa “pengangkut adalah penyelenggara sarana perkeretaa pian, yakni berupa badan  usaha  yang  menyelenggarakan  sarana  perkeretaapian  umum,  wajib  memiliki  izin usaha  dan  izin  operasi  dari  pemerintah” 21 .  Selanjutnya  penjelasan  angka  ke  2  (dua) “penumpang  adalah  orang  yang  mengikatkan  diri  untuk  membayar  biaya  angku tan  atas dirinya  yang  diangkut” 22 .  Istilah  penumpang  ini  digunakan  oleh  KUHD,  sedangkan UULLAJ 2009 menggunakan istilah pengguna jasa.
Tanggung  Jawab  Pengangkutan  Yang  di  lakukan  Oleh  PT  KAI  (Persero)  Terhadap Konsumen.
Tanggung  jawab  hukum  pengangkutan,  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  perihal yang  sama  Abdulkadir  Muhammad  juga  mengenalkan,  yaitu:  Ada  tiga  macam  konsep tanggung  jawab  hukum,  masing-masing  tanggung  jawab  hukum  ( legal  liability )  atas  dasar kesalahan  ( based  on  fault  liability ),  tanggung  jawab  hukum  praduga  bersalah  ( presumption  of liability ) dan tanggung jawab hukum tanpa bersalah ( liability without fault ) yang sering disebut juga tanggung jawab mutlak ( absolute liability atau strict liability ) 23 .
19 Mukhsin Asyrof, Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Suatu
Kajian  Elementer  Hukum Normatif ), dalam Majalah Hukum, Varia Peradilan, Tahun
XXIV No. 286 September 2009, Jakarta,
hlm. 47.
20 Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Angkutan Barang Dan Penumpang , Rineka Cipta, Jakarata, hlm. 67.
21 Abdulkadir Muhammad, 2008, Loc. Cit.
22 Abdulkadir  Muhammad, 1998, Loc. Cit.
23 Abdulkadir Muhammad, 2008 , Op. Cit. hlm. 48.
Tanggung    jawab  atas  dasar  kesalahan  ( based  on  fault  liability )  diatur    Pasal  1365 KUHPerdata sering disebut perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatigdaad ), yang berlaku secara  umum  kepada  siapa  pun  juga  termasuk  PT  KAI  (Persero)  dalam  kapasitasnya sebagai  penyelenggara  angkutan  kereta api.  Menurut  konsep  tersebut,  setiap  perbuatan melanggar  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  kepada orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, PT KAI (Persero) juga bertanggung jawab  atas  perbuatan  pegawai  atau  karyawan  atau  petugas  atau  orang  lain  yang dipekerjakan oleh PT KAI (Persero).
Konsep  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan.  Penumpang  dan/atau  pengirim barang  harus  membuktikan  bahwa  PT  KAI  (Persero)  berbuat  kesalahan  atau  kelalaian. Apabila  penumpang  dan/atau  pengirim  barang  mampu  membuktikan  kesalahan  atau kelalaian pegawai atau karyawan atau petugas atau orang lain yang dipekerjakan oleh PT KAI (Persero), maka PT KAI (Persero) secara hukum bertanggung jawab penuh seluruh kerugian, yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang. Tetapi apabila tidak berhasil membuktikan kesalahan PT KAI (Persero),  maka PT KAI (Persero)  tidak harus membayar  kerugian  sedikit  pun.  Konsep  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  hanya berlaku  dalam  hal  para  pihak,  yaitu  korban  sebagai  penggugat  dan  pengangkut  sebagai tergugat mempunyai kedudukan atau kemampuan yang sama saling membuktikan.
Tanggung jawab hukum PT KAI (Persero) diatur dalam tiga pasal yaitu 157, Pasal 158  dan  Pasal  159  UU  Perkeretaapian.  Menurut  hasil  wawancara  terkait  dengan  ketiga pasal  tersebut  PT  KAI  (Persero)  sebagai  penyelenggara  sarana  angkutan,  bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan  pengirim barang serta pihak ketiga, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian karyawan/petugas atau orang lain yang dipekerjakan oleh PT KAI( Persero), di sini penumpang dan atau pengirim barang  wajib  membuktikan  kesalahan  atau  kelalaian  karyawan/petugas  atau  orang  lain yang  dipekerjakan  oleh  PT  KAI  (Persero)  tersebut.  Sementara  tanggung  jawab  PT  KAI (Persero) terbatas memberikan sejumlah tertentu yang perhitungannya sudah diserahkan oleh pihak asuransi.
Apabila  ketentuan  tersebut  dicermati  benar,  dapat  disimpulkan  disatu  pihak menggunakan  konsep  tanggung jawab atas  dasar  kesalahan  ( based on fault liability) dilain pihak menggunakan konsep praduga bersalah (presumption of liability ). Hal ini jelas dengan adanya  kewajiban  penumpang  dan  atau  pengirim  barang  sebagai  penggugat  untuk membuktikan  kesalahan  atau  kelalaian  karyawan/petugas  atau  orang  lain  yang dipekerjakan  oleh  PT  KAI  (Persero),  namun  demikian  jumlah  ganti  kerugian  dibatasi sejumlah yang nyata dialami dan disesuaikan dengan asuransi yang ditutup oleh PT KAI (Persero)  yang  berarti  menggunakan  konsep  tanggung  jawab  hukum  praduga  bersalah ( presumption of liability ).
Secara  konseptual  ketentuan  ketiga  pasal  157,  158  dan  159  saling  bertentangan, disatu pihak menggunakan konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah ( presumption of liability ). Dalam praktek sehari-hari sampai saat ini belum pernah ada penumpang dan atau pengirim barang yang mengalami kerugian akibat pelayanan PT KAI (Persero) yang mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri 24 . Karena apabila ketentuan ketiga pasal tersebut  diterapkan  penumpang  dan  atau  pengirim  barang  seperti  disebutkan  di  atas posisinya lemah, kecil kemungkinannya dapat membuktikan kesalahan atau kelalaian PT KAI (Persero), walaupun secara yuridis PT KAI (Persero) mempunyai kewajiban hukum
24 Ibid.
untuk mengangkut penumpang dan atau pengirim barang ke tempat tujuan dengan selamat sesuai perjanjian pengangkutan sebagaimana diuraikan di atas.
Umumnya para korban kecelakaan kereta api hanya memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja, berdasarkan UU Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang dijabarkan dengan PP No 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan  Kecelakaan  Penumpang, selanjutnya  disingkat  (PP Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang). Santunan yang diterima oleh korban bukanlah tanggung jawab hukum pengangkutan yaitu PT KAI (Persero), sebab UU Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang  jo  PP  Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan  Dana  Pertanggungan  Kecelakaan  Penumpang,  tidak  mengatur  tanggung jawab hukum pengangkut, melainkan mengatur Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang  yang  sehari-hari  dikenal  sebagai  Jasa  Raharja.  Pasal  22  PP  Ketentuan- ketentuan Pela ksanaan Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang merumuskan: “setiap penumpang kendaraan umum, termasuk kereta api, wajib membayar iuran wajib melalui perusahaan  angkutan  yang  bersangkutan  PT  KAI  (Persero)  untuk  menutup  kerugian kecelakaan selama perjalanan berlangsung.
Iuran  wajib  tersebut  akan  digunakan  untuk  memberi  santunan  apabila  terjadi kerugian akibat meninggal dunia, cacad tetap akibat kecelakaan. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa santunan yang diterima oleh korban bukan berasal PT KAI (Persero), tetapi dari asuransi yang memang preminya telah dibayar sendiri oleh penumpang. PT KAI (Persero)  sebagai  pengangkut  hanya  mempunyai  kewajiban  pungut  premium  dari penumpang, yang kemudian diserahkan kepada PT Jasa Raharja dan sebaliknya PT Jasa Raharja sebagai penanggung mempunyai kewajiban membayar santunan kepada korban. Inti dari tanggung jawab pengangkutan dalam bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT KAI  (Persero)  mengalihkannya  kepada  pihak  asuransi.  menurut  keterangan  petugas  PT KAI (Persero), ada dua asuransi yang dijadikan mitra oleh PT KAI (Persero), yaitu asuransi jasa raharja dan asuransi jasa raharja putra. Sementara ketiga konsep tanggung jawab yang terurai  di  atas  bisa  diterapkan  jika  ada  pihak  yang  tidak  puas  dengan  klaim  asuransi, kemudian mengajukan tuntutan ke PT KAI (Persero). Namun secara empiris tidak pernah ada konsumen yang melakukan tuntutan

## SIMPULAN
Berdasarkan  asas  lex  Spesialis  Derogat  lex  generalis,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2007  tentang  Perkeretaapian  (UU  Perkeretaapian)  merupakan  lex  spesialis  dari hukum  pengangkutan  darat  (kereta  api)  terkait  pengaturan  tentang  tanggung  jawab. Sementara  lex  generalinya  yaitu,  KUHPerdata,  KUHD,  UULLAJ  2009,  dan  UU Perlindungan Konsumen. Dalam UU Perkeretaapian ini sudah diatur mengenai tanggung jawab pengangkutan, baik terhadap penumpang, pengirim barang maupun terhadap pihak ketiga,  secara  rinci  diatur  dalam  pasal  terpisah.  meskipun  demikian  ketentuan  UU Perkeretaapian  ini    tidak  cukup  efektif  dipakai  sebagai  landasan  pengaturan  tentang tanggung jawab pengangkutan karena khusus mengenai ketentuan ganti rugi  tidak ada penjelasan batas (limit) minimal ataupun maksimal ganti kerugian yang harus diperoleh konsumen selaku korban, sehingga untuk mengatasi hal itu masih memerlukan peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  umum  tersebut.  Besarnya  batas  (limit)  ganti  rugi terhadap  barang  ataupun  penumpang  yang  luka-luka,  cacat  permanen  maupun  yang
meninggal,  hanya  disebutkan  sebesar  kerugian  yang  secara  nyata  dialami  dan  tidak manusiawi. Hal ini dapat memberi peluang kepada pengangkut untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya.
Tanggung  jawab  pengangkutan  yang  dilakukan  oleh  PT  KAI  (Persero)  terhadap konsumen,  berdasarkan  pada  UU  Perkeretaapian.  Fakta  dalam  pelaksanaannya  PT  KAI (persero)  mengalihkan  tanggung  jawabnya  kepada  PT  Asuransi  Jasa  Raharja.  Padahal masalah tanggung jawab pengangkut dengan masalah kerugian asuransi jasa raharja dua hal yang berbeda. Pengguna jasa perkeretaapian jika mengalami kerugian bisa menuntut kepada  PT KAI  (Persero)  berdasarkan  pasal-pasal  tentang  perbuatan melanggar hukum yakni  Pasal  1365  atau  1367  KUH  Perdata,  selain  itu  juga  berhak  atas  santunan  dari  PT Asuransi  Jasa  Raharja  berdasarkan  UU  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan Penumpang.   Disamping itu, bagi setiap orang yang berada diluar angkutan lalu lintas jalan, yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan, dapat menuntut pembayaran santunan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan UU Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pengguna jasa di sini harus bisa membedakan antara asuransi yang  ditutup  oleh  pengguna  jasa  sendiri  berdasarkan  UU  Dana  Pertanggungan  Wajib Kecelakaan  Penumpang  dengan  asuransi  tanggung  jawab  yang  ditutup  oleh  PT  KAI (Persero)  berdasarkan  Pasal  167  UU  Perkeretaapian,  karena  asuransi  yang  ditutup  oleh pengguna  jasa  tersebut  bersifat  wajib  dan  bertujuan  untuk  melindungi  pengguna  jasa sendiri  seandainya  terjadi  kecelakaan.  Sementara  asuransi  wajib    yang  ditutup  oleh pengangkut bertujuan untuk meringankan risiko atau beban tanggung jawab pengangkut seandainya terjadi kelalaian atau kesalahan dari orang-orang yang dipekerjakannya (awak kendaraan atau awak kereta api) atau pegawai lainnya, yang mengakibatkan pengguna jasa mengalami  kerugian,  karena  ada  pihak  asuransi  yang  memikul  tanggung  jawabnya. Berikutnya langkah yang dipersiapkan oleh PT KAI (Persero) jika menghadapi tuntutan dari  pihak  pengguna  jasa  yang mengalami  kerugian  sistem  atau  prinsip  tanggung  jawab yang digunakan adalah presumption of liability artinya berdasarkan atas praduga  bersalah ini, dimungkinkan memberikan peluang bagi PT KAI (Persero)  pihaknya tidak bersalah dan bisa terlepas dari tuntutan untuk memberikan ganti kerugian, karena sejatinya diakui atau  tidak  mereka  berada  pada  posisi  yang  kuat    untuk  menghindari  asuransi  wajib tanggung jawabnya tersebut, sebaliknya tidak menguntungkan bagi pengguna jasa karena rata-rata pihak pengguna jasa berada  diposisi yang lemah dan awam hukum sehingga kecil kemungkinan untuk bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad,  1998, Hukum Angkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. _______,   2008, Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Baru, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kurniawan Yafet, 2008, Pertanggungjawaban Hukum Atas Kecelakaan Di Perlintasan Kereta Api  Sebidang  Dengan  Jalan  Raya,  Program  Pasca  Sarjana,    Magister  Ilmu  Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
Nasution, Az., 2006,  Hukum Perlindungan Konsumen  , Diadit Media, Jakarta.
Nurbaiti, Siti, 2009, Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta api), Universitas Trisakti,
Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 36/ PMK. 010/2008, tentang Dasar Santunan Dana Sumbangan  Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  1965,  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan  Kecelakaan Penumpang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1965,  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan perkeretaapian.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang, Lalu Lintas dan Angkutan  Kereta Api. Poerwadarminta, W.J.S., 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Pranjoto,  WS.,  Eddy,  2011,  Tuntunan  Menulis,  Makalah  Ilmiah  Bidang  Hukum  (Kejujuran Akademik Merupakan Conditio Sine Qua Non), Pustaka Akhlak, Bandung.
Setiawan,  R., 1977,  Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta,Bandung.
Soegijatna  Tjakranegara,  1995,  Hukum  Angkutan  Barang  Dan  Penumpang,  Rineka Cipta, Jakarata.
Soekanto, Soerjono, Srimamuji, 1985, PenelitianHukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawali, Jakarta
Soekardono, 1981, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali, Jakarta.
Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkeretaapian.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang Perkeretaapian.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1964,  tentang  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan Penumpang.
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  1964,  tentang  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
Wijaya,  Gunawan,  Yani,  Ahmad,  2000,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  PT,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Pranala, Artikel:  PT Kereta Api Indonesia,  id.wikipedia.org/wiki/kereta-api (diakses 15 April 2022).