Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2719

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
Penulis: Santy Ardi 1) Zuripal 2)

## Afiliasi:
Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi 1,2)
Korespondensi: santyardi24@gmail.com
Histori Naskah: Submit: 24-07-2023 Accepted: 10-08-2023 Published: 14-08-2023
Pelaksanaan  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  memberi  kewenangan kepada daerah  untuk bisa  mengatur  masyarakatnya  sendiri,  membuat  aturan yang  berfungsi  untuk  mengelola  daerahnya  secara  mandiri.  Melalui penelitian  ini  diharapkan  bisa mendapatkan  gambaran  yang  jelas  dan transparan  mengenai  kualitas  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh masa sebelum dan sesudah implementasi transaksi non tunai. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah  daerah  sudah  bisa mandiri dalam mengelola keuangannya sesuai dengan semangat otonomi daerah. Rasio keuangan daerah digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukurnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Periode Tahun Anggaran 2013-2022  dengan  menggunakan  uji  beda Paired  Sampel  T-test .  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kota  Payakumbuh  belum  memiliki kemandirian dalam kinerja keuangannya untuk masa sebelum dan setelah implementasi  transaksi  nontunai.  Dalam  derajat  desentralisasi  fiskal diperoleh  hasil  yang sangat rendah, Kota Payakumbuh belum siap untuk menjalankan otonomi daerah sendiri.  Apabila  dilihat  dari  rasio  efisiensi keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dikatakan kurang efisien dalam menekan jumlah belanja daerahnya. Sedangkan untuk rasio keserasian Pemerintah Kota Payakumbuh tercatat masih belum serasi, hal ini  bisa  dilihat  dengan  masih  tingginya  belanja  operasi  apabila dibandingkan dengan belanja modal.
Kata  Kunci :  Otonomi  daerah,  Kemandirian,  Ketergantungan,  Derajat desentralisasi, Efisiensi, Keserasian.

## Pendahuluan
Modernisasi  pengelolaan  keuangan  negara  pada  era  industri  4.0  menjadi  sebuah  keharusan, dimana  pengelolaan  belanja  negara  maupun  penerimaan  negara  dituntut  untuk  dapat  beradaptasi dengan dengan teknologi guna mendapatkan nilai tambah yang lebih besar ( value for money ). Tuntutan modernisasi ini seiring sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan birokrasi yang transparan  dan  akuntabel.  Gerakan  Nasional  Non  Tunai  (GNNT)  mulai  diperkenalkan  oleh  Bank Indonesia  pada  tahun  2014.  Kebijakan  ini bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  kesadaran  dari masyarakat,  pelaku  bisnis  serta  lembaga-lembaga  pemerintah  untuk  dapat  menggunakan  sarana pembayaran  nontunai  dalam  melakukan  transaksi  keuangan  yang tentunya lebih mudah, aman dan efisien, sehingga secara perlahan akan terwujud cashless society .
Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  merupakan  salah  satu  pemerintah  daerah  di  Indonesia yang  siap  dan  tidak  siap  harus  mengimplementasikan  transaksi  nontunai,  demi  terciptanya akuntabilitas,  transparansi, efektifitas  dan  efisiensi  anggaran  dalam  pemerintahan,  dimana  Kota Payakumbuh mulai mengimplementasikan sistem transaksi nontunai pada awal tahun 2018. Dalam hal ini Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  bekerjasama  dengan  Bank  Nagari  Sumatera  Barat  Cabang Payakumbuh  untuk  implementasi  nontunai  ini  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  ditetapkan. Semua  ini  tidak  terlepas  dari  implementasi  nontunai  yang  pertama  kali  diterapkan  di  lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Bank Nagari menggagas Nagari Cash Management yang diterapkan  pada  awal  Oktober  2017  yang  bertujuan  untuk  menerapkan  sistem  transaksi  keuangan daerah secara nontunai.  Dalam penggunaan Nagari Cash Management , petugas bendaharawan dan pengelola keuangan daerah tidak akan menggunakan brankas sebagai media penyimpanan uang lagi
dan tidak akan ada peredaran uang cash di seluruh SKPD Provinsi Sumatera Barat (Dona & Khaidir, 2019).
Pelaksanaan  sistem  transaksi  nontunai  diimplementasikan  sebagai  salah  satu  langkah  dalam pembenahan  tata  kelola  keuangan  di  Pemerintah  Daerah  sehingga  dapat  tercipta  akuntabilitas  dan transparansi dalam pemerintahan yang merupakan cerminan kinerja keuangan suatu daerah. Transaksi Non Tunai ialah memindahkan bertransaksi menggunakan uang tunai menjadi pemindahbukuan antar rekening baik antara Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pengelola Kas Daerah maupun dengan Bank Umum  lainnya, oleh karena itu kesiapan  Bank  yang ditunjuk  sebagai  pengelola Kas Daerah untuk menyiapkan fitur-fitur aplikasi yang lebih memudahkan dalam bertransaksi secara nontunai baik yang dilaksanakan  melalui  mesin  ATM,  aplikasi  via  Handphone  maupun  bertransaksi  dengan menggunakan fasilitas Bank lainnya yang bisa dikoneksikan ke Bank Daerah sebagai pengelola Kas Daerah, penyediaan sarana prasarana seperti Kartu  ATM, Mesin  ATM, sumberdaya manusia  yang berfungsi sebagai operator Transaksi Non Tunai (Kurnia, 2020).
Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha mengembangkan perluasan kanal pembayaran secara elektronik khususnya dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai kontribusi dalam peningkatan   Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh agar peningkatan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan di APBD dapat diwujudkan (Sumber: https://t.me/langgamid).  Peningkatan  jumlah  pendapatan  transfer  ini  menunjukkan  bahwa  masih kurangnya kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh, jika dilihat pada jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Pada kenyataannya bisa dilihat meskipun jumlah PAD pada satu periode mengalami kenaikan akan tetapi jumlah kontribusinya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah  transfer  pusat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketergantungan  fiskal  Pemerintah  Daerah  Kota Payakumbuh  terhadap  pemerintah  pusat  masih  relatif  besar.  Walau  demikian,  upaya  Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah dinilai cukup baik dengan naiknya tingkat perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh.
Adanya Implementasi transaksi nontunai diharapkan terjadinya peningkatan PAD pada Pemda Kota  Payakumbuh  dikarenakan  adanya  kemudahan  dalam  prosedur  pembayaran  oleh  wajib  pajak melalui  nontunai,  sehingga  diharapkan  seiring  dengan  meningkatnya  PAD  kinerja  keuangan  Kota Payakumbuh  juga  meningkat.  Kota  Payakumbuh  telah  meluncurkan  Quick  Response  Code Indonesian  Standard  Dinamis  (QRIS)  pada  pertengahan  tahun  2022,  yang  merupakan  salah  satu pembaharuan manajemen pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital.
Analisis  laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  media  atau  cara  yang  dimaksudkan  untuk melihat  dan  menilai  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan.  Menurut  (Mahmudi, 2016) analisis laporan keuangan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menginterprestasikan angka-angka  laporan  keuangan  dalam  rangka  mengetahui  kinerja  keuangan.  Hasil  analisis  laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, atau politik. Analisis laporan keuangan ini menggunakan teknik analisis yang tepat agar bisa digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah dan dapat menemukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah keuangan yang ada di daerah.

## Studi Literatur Transaksi NonTunai
Sistem pembayaran dan pola bertransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Bank Indonesia sebagai  regulator  sekaligus  bank  sentral  di  Indonesia  mengemukakan  ide  penggunaan  instrumen pembayaran nontunai dengan membuat  sebuah kampanye bertema  “Gerakan Nasional  Non Tunai (GNNT)”. Begitu pula dengan pemerintah saat ini yang sudah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai  yang  telah  dicanangkan  oleh  Bank  Indonesia  pada  14  Agustus  2014  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  penggunaan  instrumen  nontunai  (Dona  &  Khaidir, 2019).
Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer  melalui Real  Time  Gross  Settlement (RTGS),  APMK, e-money dan electronic  channel lainnya. Cash Management System (CMS) atau dikenal dengan Manajemen Kas ( Cash Management ) merupakan  fitur  fasilitas  layanan  yang  diberikan  oleh  industri  perbankan  yang  merupakan  solusi layanan  perbankan  berbasis  internet  untuk  nasabah  korporasi  dalam  melakukan  monitoring  dan transaksi keuangan secara realtime dan online yang akan memudahkan perusahaan ataupun entitas publik dalam bertransaksi.

## Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah  yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih  (UU  No  33  tahun  2004).  Pendapatan  daerah  mencakup  semua  penerimaan  uang melalui  Rekening  Kas  Umum  Daerah,  yang  menambah  ekuitas  dana  lancar,  yang  merupakan  hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No.  12 tahun 2019). Menurut Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah ialah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  satu  tahun  anggaran  dimana  pemerintah  tidak  perlu  untuk membayar lagi. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program  yang akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  daerah  dengan  kuantitas  dan kualitas  yang  terukur,  dimana  kemampuan  daerah  dapat  diukur  dengan  menilai  efisiensi  atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010). Kinerja Keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja  daerah  dengan  menggunakan  indikator  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran.  Bentuk  kinerja  tersebut  dapat dilihat  melalui  rasio  keuangan  yang  terbentuk  dari  unsur  Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Anggraheni, 2013).
Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan diantaranya (Mardiasmo, 2018):
a. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
b. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
c. Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja. Dalam kondisi tertentu dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  tindakan  korektif  seperlunya  untuk memperbaiki kinerja;
d. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian reward and punishment dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;
e. Dapat menjadi alat komunikasi di antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
f. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
g. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan; dan
h. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

## Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan  keuangan  merupakan  gambaran  laporan  posisi  keuangan,  laporan  laba  rugi,  dan laporan  perubahan  modal  perusahaan  dari  waktu  ke  waktu.  Berbagai  kalangan  seperti  karyawan, kreditur  komersial,  pemasok,  investor,  pemerintah  pemberi  pinjaman,  dan  masyarakat  umum memerlukan  laporan  keuangan  untuk  pengambilan  keputusan  sesuai  dengan  keperluan  setiap individu.  Laporan  keuangan  dapat  disusun  secara  bulanan,  triwulanan,  semesteran  dan  tahunan. Namun,  laporan  keuangan  disiapkan  setiap  tahun  untuk  kepentingan  pihak  eksternal  (Pramono, 2014). Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari tujuh jenis laporan. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan arus kas dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada  hakikatnya menyajikan  ikhtisar  kinerja  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  pada  periode  dan  tanggal tertentu. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:
a. Transparansi,  bentuk  keterbukaan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  perencanaan, penyusunan, serta penerapan anggaran daerah.
b. Akuntabilitas,  bahwa  proses  penganggaran  dapat    dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD mulai dari perencanaan hingga proses implementasinya.
c. Value for money, berarti penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
1) Ekonomi, adalah prinsip pembelian barang dan jasa dengan kualitas terbaik pada harga terbaik.
2) Efisiensi,  adalah  pekerjaan  tertentu  dapat  diselesaikan  dengan  penggunaan  sumber daya dan dana yang seminimalnya.
3) Efektivitas, berupa hubungan antar keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

## Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
Analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pramono, 2014). Analisis laporan keuangan bisnis dan pemerintah memiliki perbedaan paling mendasar yang terletak pada objeknya. Dalam melakukan suatu analisis keuangan, diperlukan tindakan-tindakan tertentu. Rasio merupakan ukuran yang sering digunakan  untuk  menentukan  hubungan  atau  keseimbangan  antara  suatu  jumlah  tertentu dibandingkan langsung dengan jumlah yang lain.
Penggunaan analisis rasio keuangan pada pemerintahan belum banyak digunakan, sehingga secara teoritis belum ada ketentuan khusus terkait nama dan aturan pengukuran. Rasio atas Laporan Realisasi  Anggaran  lebih  banyak  digunakan,  karena  Kinerja  Pemerintah  lebih  banyak  difokuskan pada anggaran,  yaitu dengan menyandingkan hasil  yang dicapai  selama  periode pelaporan dengan periode sebelumnya untuk melihat bagaimana trennya.  Analisis Laporan Keuangan ini selanjutnya digunakan  sebagai  tolak  ukur  dalam  :  (1)  menilai  kemandirian  keuangan  daerah  dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah,  (2)  mengukur  efektifitas  dan  efesiensi  dalam  merealisasikan pendapatan daerah,  (3)  mengukur sejauh mana  aktivitas pemerintah daerah dalam  membelanjakan pendapatan  daerahnya,  (4)  mengukur  kontribusi  masing-masing  sumber  pendapatan  dalam pembentukan  pendapatan  daerah,  dan  (5)  melihat  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan otonomi daerah yang diberikan.
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2719

## Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  yang  berlokasi  di  Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Pusat pemerintahan berada di Jl. Veteran No.70, Kelurahan Kapalo  Koto  Dibalai  Kecamatan  Payakumbuh  Utara  Kota  Payakumbuh.  Pemerintah  Daerah  Kota Payakumbuh terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yang berada di kota ini. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan penelitian ini selesai. Penelitian ini menggunakan analisis Kuantitatif yang terdiri dari:
1. Uji normalitas
Uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu ataupun residual  mempunyai  distribusi  normal.  Bahwa  uji  t  mengasumsikan  bahwa  nilai  residu mengikuti distribusi normal. Jika hipotesis ini tidak terpenuhi, hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil.
2. Pengujian Hipotesis Paired  Sampel  T-Test merupakan  uji  beda  dua  sampel  berpasangan.  Sampel  berpasangan merupakan subjek  yang sama, tapi mengalami perlakuan  yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah, merupakan uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua data dan berasal dari satu kelompok sampel. Paired Sample  T-Test digunakan  untuk  melihat  apakah  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  dua kelompok data tersebut (Kadir, 2015).
Dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑡 = 𝑑 𝑠𝑑√𝑛
dan standar deviasi (s) dirumuskan sebagai berikut :
𝑠 = 𝛴𝑑 2 − (𝛴𝑑 2 ) 𝑛 𝑛 − 1
Keterangan :
𝑡 =  nilai t hitung 𝑑 =  rata-rata pengukuran sampel 1 dan 2 sd =  standar deviasi pengukuran sampel 1 dan 2 n  =  jumlah sampel

## Hasil dan Pembahasan
Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam  mengelola  keuangan.  Analisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh merupakan penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pekerjaan/kegiatan pemerintah dalam rentang waktu periode 2013-2022, masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai. Adapun hasil perhitungan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai
Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2719
Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi
Nontunai Tahun Anggaran Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%) Tahun Anggaran Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%) 2013 11.11 2018 15.93 2014 12.28 2019 15.46 2015 16.71 2020 19.89 2016 13.96 2021 15.89 2017 18.76 2022 22.01 Rata-rata 14.56 Rata-rata 17.84

## Sumber : LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh  sebelum  implementasi  nontunai  pada  tahun  2013,  2014,  2015,  dan  2017  mengalami kenaikan sebesar 11,11%, 12,28%, 16,71% dan 18,76% karena Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,96% karena Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan khususnya pada pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah yang tidak mencapai target, dengan persentase 92,16% untuk pendapatan pajak daerah dan 94,87% untuk pendapatan retribusi daerah.
Menurut  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah  Kota  Payakumbuh  pada  periode  setelah  implementasi  transaksi  nontunai  lebih  besar dibandingkan  dengan  periode  sebelum  implementasi  transaksi  nontunai,  dimana  rata-rata  rasio kemandirian  keuangan  daerah  sebelum  implementasi  transaksi  nontunai  adalah  sebesar  14,56% sedangkan  rata-rata  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  setelah  implementasi  transaksi  nontunai adalah  sebesar  17,84%.  Walaupun  persentase  kemandirian  keuangan  cenderung  naik  namun  pada kedua periode ini sama-sama memiliki rata-rata kemandirian  yang masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%.
Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh  dalam membiayai  pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Jadi  Kemandirian  Keuangan  Kota  Payakumbuh  secara keseluruhan  dapat  dikatakan  sangat  rendah  sekali.  Daerah  belum  mampu  mengoptimalkan  PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sedikit dan belum dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan  pembangunan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  inisiatif,  kreatifitas  dan  kemauan  daerah  sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

## Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Sebelum  dan  Setelah  Implementasi Transaksi Nontunai
Berikut  disajikan  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh pada masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2719
Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah
Implementasi Transaksi Nontunai Tahun Anggaran Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%) Tahun Anggaran Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%) 2013 89.85 2018 83.53 2014 88.89 2019 84.45 2015 85.56 2020 81.27 2016 87.31 2021 83.91 2017 84.11 2022 81.86 Rata-rata 87.15 Rata-rata 83.00

## Sumber : LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)
Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebelum implementasi nontunai pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 cenderung menurun sebesar 89,85%, 88,89%, 85,56% dan 84,11% karena jumlah pendapatan daerah yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  sedangkan  tahun  2016  rasio  ketergantungan  mengalami kenaikan  sebesar  87,31%  dimana  pendapatan  daerah  meningkat  namun  pendapatan  transfer  juga meningkat.
Untuk  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  setelah implementasi  nontunai  pada  tahun  2018,  2020  dan  2022  mengalami  penurunan  sebesar  83,53%, 81,27% dan 81,86% karena jumlah pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk  tahun  2019  dan  2021  rasio  ketergantungan  mengalami  peningkatan  sebesar  84,45%  dan 83,91%, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  pada  periode  setelah  implementasi transaksi  nontunai  lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelum implementasi transaksi nontunai, dimana rata-rata rasio ketergantungan  keuangan  pemerintah  daerah  sebelum  implementasi  transaksi  nontunai  adalah sebesar  87,15%  sedangkan  rata-rata  rasio  ketergantungan  keuangan  pemerintah  daerah  setelah implementasi  transaksi  nontunai  adalah  sebesar  83,00%.  Walaupun  persentase  ketergantungan keuangan pemerintah daerah cenderung menurun namun pada kedua periode ini sama-sama memiliki rata-rata ketergantungan yang masih tergolong Tinggi, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah.
Dapat  dikatakan  bahwa  kesesuaian  antara  tingkat  ketergantungan  dan  tingkat  kemandirian, keduanya menggambarkan bahwa Kota Payakumbuh dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan  masyarakatnya  masih  bergantung  terhadap  Pemerintah  Pusat/Provinsi.  Sebagian  besar pembiayaan guna menjalankan program-program pemerintahannya sebagian besar masih didominasi dana yang berasal dari pemerintah pusat dibandingkan dengan dana yang berasal dari pendapatannya sendiri.  Sebaiknya  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  lebih  memperhatikan  lagi  mengenai pengelolaan sumber-sumber PAD. Yang paling mencolok untuk saat ini yang tertera didalam laporan APBD  adalah  mengenai  tidak  tercapainya  target  dari  realisasi  pendapatan  pajak  daerah  dan pendapatan retribusi daerah, hal tersebut sewajarnya menjadi perhatian pemerintah daerah.
Untuk  meningkatkan  PAD  pemerintah  dituntut  untuk  mandiri  dalam  mengelola  sumber pendapatan  daerahnya  misalnya  dapat  dilakukan  dengan  pengoptimalan  pengelolaan  pajak  hotel, pajak  restoran  serta  pajak  hiburan,  mengingat  Kota  Payakumbuh  merupakah  salah  satu  kota persinggahan bagi wisatawan dari luar daerah seperti Provinsi Riau.  Hal ini membuka peluang bagi
pemerintah daerah untuk dapat mencapai target pajak daerah yang maksimal. Kemudian dapat juga dilakukan  pengoptimalan  pengelolaan  tempat  wisata  guna  menaikkan  retribusi  daerah.  Pelatihan sumber daya manusia sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan lapangan usaha dan macam- macam  kreativitas  ekonomi,  dan  penyuluhan  mengenai  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada peningkatan PAD.

## Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  Sebelum  dan  Setelah  Implementasi  Transaksi Nontunai
Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD  terhadap  total pendapatan daerah, dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menggambarkan besar kemampuan daerah dalam membiayai Pengeluaran (Belanja) Daerah dari hasil pemungutan PAD. Berikut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh pada masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum dan Setelah Implementasi
Transaksi Nontunai Tahun Anggaran Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%) Tahun Anggaran Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%) 2013 9.98 2018 13.31 2014 10.92 2019 13.06 2015 14.30 2020 16.16 2016 12.19 2021 13.33 2017 15.78 2022 18.01 Rata-rata 12.63 Rata-rata 14.78

## Sumber : LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)
Desentralisasi  fiskal  adalah  penyerahan  kewenangan  fiskal  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah. Fiskal sendiri berarti terkait urusan pajak atau pendapatan publik. Desentralisasi fiskal  berhubungan  dengan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  dinyatakan  semakin  tinggi  suatu derajat  desentralisasi  fiskal  yang  dipengaruhi  adanya  nilai  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  yang semakin besar terhadap total penerimaan daerah sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota  Payakumbuh  sebelum  implementasi  nontunai  pada  tahun  2013,  2014,  2015,  dan  2017 mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  9,98%,  10.92%,  14,30%  dan  15,78%.  Hal  ini dikarenakan  jumlah  PAD  terus  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  penerimaan  daerah. Sedangkan pada tahun 2016 derajat desentralisasi mengalami penurunan sebesar 12,19% disebabkan PAD yang juga mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya.
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh setelah implementasi nontunai dapat kita lihat dimana pada tahun 2018, 2020 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,31%, 16,16% dan 18,01%, pada tahun ini PAD terus meningkat dibandingan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2021 PAD mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,06% dan 13,33%.
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2719
Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh pada periode setelah implementasi transaksi nontunai lebih besar dibandingkan dengan periode sebelum implementasi transaksi nontunai, dimana rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal  sebelum  implementasi  transaksi  nontunai  adalah  sebesar  12,63%  sedangkan  rata-rata  rasio derajat  desentralisasi  fiskal  setelah  implementasi  transaksi  nontunai  adalah  sebesar  14,78%. Walaupun  persentase  derajat  desentralisasi  cenderung  meningkat  namun  pada  kedua  periode  ini sama-sama memiliki rata-rata yang masih tergolong Rendah yaitu pada skala rasio 10-20%. Artinya pemerintah  daerah  belum  mampu  menyelenggarakan  desentralisasi  dengan  baik  dikarenakan kontribusi PAD yang terlalu kecil terhadap penerimaan daerah. Realisasi pendapatan pajak daerah dan  retribusi  daerah  masih  belum  optimal,  hal  ini  menggambarkan  kesadaran  masyarakat  Kota Payakumbuh terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi masih sangat rendah. Dalam hal ini pemerintah  daerah  hendaknya  menjalankan  perannya  secara  optimal  dengan  melakukan  langkah- langkah strategis untuk dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik mungkin, menghimbau kepada  masyarakat  untuk  membayar  pajak  tepat  waktu.  Sehingga  jumlah  PAD  akan  dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi  masyarakat.  Karena  dari  pembayaran  pajak  tersebut  sejalan  pemanfaatannya  untuk pembangunan infrastruktur yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

## Rasio Efisiensi Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai
Rasio  ini  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun hasil perhitungan dari rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4 Rasio Efisiensi Belaja Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi
Transaksi Nontunai Tahun Anggaran Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%) Tahun Anggaran Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%) 2013 94.51 2018 100.96 2014 98.34 2019 101.07 2015 98.43 2020 97.85 2016 103.19 2021 100.06 2017 93.87 2022 98.74 Rata-rata 97.67 Rata-rata 99.74
Berdasarkan  tabel  4  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  Kota Payakumbuh pada masa sebelum implementasi transaksi nontunai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017  berfluktuatif  cenderung  naik  yaitu  94,51%,  98,34%,  98,43%,  103,19%  dan  93,87%.  Jumlah belanja daerah cenderung meningkat seiring bertambahnya pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Semakin tinggi rasio efisien keuangan daerah semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut, dimana Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 berada antara 90% - 100% yang artinya Kurang Efisien, sedangkan tahun 2016 diatas 100% yang artinya Tidak Efisien.
Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  Kota  Payakumbuh  pada  masa  setelah  implementasi transaksi  nontunai  yaitu  dari  tahun  2018-2022  mengalami  fluktuatif  yaitu  100,96%,  101,07%, 97,85%, 100,06% dan 98,74%. Jumlah belanja daerah cenderung meningkat seiring bertambahnya pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang terus meningkat
dari tahun ke tahun. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2020 dan 2022 berada antara 90% - 100% yang artinya Kurang Efisien, sedangkan tahun 2018, 2019 dan 2021 berada diatas 100% yang artinya Tidak Efisien.
Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh masa sebelum implementasi transaksi nontunai lebih kecil dibandingkan dengan masa  setelah  implementasi  transaksi  nontunai  dimana  rata-rata  sebelum  implementasi  transaksi nontunai adalah sebesar 97,67%, sedangkan rata-rata setelah implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 99,74%. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat menekan atau mengefisienkan jumlah belanja daerahnya yang melebihi pendapatan daerahnya pada kedua periode tersebut. Rasio efisiensi  malah  cenderung  meningkat  pada  masa  setelah  implementasi  transaksi  nontunai,  hal  ini disebabkan  pada  masa  ini  terjadi  pandemi Covid  19 yang  mengharuskan  pemerintah  daerah mengalokasian belanja yang lebih maksimal pada setiap sektor dalam rangka penanganan pandemi masa  itu.  Sejalan  dengan  hal  ini  pendapatan  daerah  khususnya  PAD  tidak  dapat  dimaksimalkan karena jenis pendapatan daerah yang paling besar adalah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat atau  Pemerintah  Provinsi.  Pada  akhirnya  pemerintah  daerah  mengalami  defisit  anggaran  selama  3 tahun pada masa setelah implementasi transaksi nontunai.

## Rasio Keserasian Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai
Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Ada  2 (dua) perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Hasil dari perhitungan kedua rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5 Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi
Nontunai Tahun Anggaran Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%) Tahun Anggaran Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%) 2013 84.79 2018 79.11 2014 82.27 2019 77.37 2015 76.23 2020 79.98 2016 78.19 2021 83.75 2017 74.54 2022 82.96 Rata-rata 79.20 Rata-rata 80.63 Sumber : LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)
Tabel 6 Rasio Belanja Modal Terhadap APBD Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi
Nontunai Tahun Anggaran Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%) Tahun Anggaran Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%) 2013 15.21 2018 20.89 2014 17.73 2019 22.63 2015 23.77 2020 17.09 2016 21.81 2021 16.25 2017 25.46 2022 17.04 Rata-rata 20.80 Rata-rata 18.78 Sumber: LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  Tabel  5  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  rata-rata  rasio keserasian belanja operasi Kota Payakumbuh sebelum implementasi transaksi nontunai yaitu sebesar 79,20%  dengan  rasio  berfluktuatif  cenderung  menurun  setiap  tahunnya.  Rasio  keserasian  belanja operasi tertinggi terjadi  pada tahun 2013  yaitu sebesar 84,79% sedangkan rasio keserasian belanja operasi  terendah  terjadi  pada  tahun  2016  yaitu  sebesar  74,54%.  Untuk  rata-rata  rasio  keserasian belanja  operasi  Kota  Payakumbuh  setelah  implementasi  transaksi  nontunai  yaitu  sebesar  80,63% dengan rasio berfluktuatif cenderung naik setiap tahunnya. Rasio keserasian belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,75% sedangkan rasio keserasian belanja operasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 77,37%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah lebih banyak mengeluarkan  anggaran  daerah  untuk  kegiatan  sehari-hari  pemerintah  khususnya  belanja  pegawai dan belanja barang dan jasa yang memberi manfaat jangka pendek.
Berdasarkan hasil perhitungan pada 6 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja  modal  Kota  Payakumbuh  sebelum  implementasi  transaksi  nontunai  yaitu  sebesar  20,80%. Rasio  keserasian belanja modal tertinggi  terjadi  pada tahun 2017  yaitu sebesar 25,46% sedangkan rasio keserasian belanja modal terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 15,21%. Untuk rata- rata rasio keserasian belanja modal Kota Payakumbuh setelah implementasi transaksi nontunai yaitu sebesar 18,78% dengan rasio berfluktuatif cenderung turun setiap tahunnya. Rasio keserasian belanja modal  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2019  yaitu  sebesar  22,63%  sedangkan  rasio  keserasian  belanja modal terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 16,25%.
Menurut  uraian  di  atas,  sebagian  besar  dana  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  masih diprioritaskan  untuk  kebutuhan  belanja  operasi  sehingga  rasio  belanja  modal  relatif  kecil.  Ini dibuktikan  dengan  rata-rata  rasio  belanja  operasi  yang  masih  besar  dibandingkan  dengan  rata-rata rasio  belanja  modal.  Besarnya  alokasi  dana  untuk  belanja  operasi  terutama  dikarenakan  belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah Daerah Kota  Payakumbuh  lebih  condong  pada  pengeluaran-pengeluaran  rutin  untuk  pemenuhan  aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Selain itu, juga dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan  belanja  operasi  yang  mengakibatkan  belanja  modal  untuk  Pemerintah  Daerah  Kota Payakumbuh kecil atau belum terpenuhi.
Hal  yang  sama  terjadi  untuk  kedua  periode  keuangan,  sebelum  dan  sesudah  implementasi transaksi nontunai. Malahan pada masa setelah implementasi transaksi nontunai rasio belanja rutin meningkat setiap tahunnya, dikarenakan pemerintah daerah fokus untuk belanja penanganan pasca Covid 19 , hal ini mengakibatkan belanja pembangunan masih kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  diharapkan  lebih  memperhatikan  pelayanan kepada masyarakat  yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Pada dasarnya dana pada anggaran  daerah  adalah  dana  publik  sehinga  dana  tersebut  seharusnya  lebih  dimanfaatkan  untuk kepentingan publik.

## Pengujian Hipotesis
a. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan  yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir dengan Nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05, artinya terdapat bukti yang kuat secara empirik menyatakan bahwa adanya perbedaan yang  signifikan  antara  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  ketergantungan  keuangan pemerintah  daerah,  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  sebelum  dan  setelah  implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, sehingga Hipotesis 1, 2 dan 3 diterima.
b. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir dengan Nilai signifikansi (2-tailed) >  0,05,  artinya  terdapat  bukti  yang  kuat  secara  empirik  menyatakan  bahwa  tidak  adanya perbedaan  yang  signifikan  antara  rasio  efisiensi  keuangan  daearah  dan  rasio  keserasian sebelum  dan  setelah  implementasi  transaksi  nontunai  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Payakumbuh, sehingga Hipotesis 4 dan 5 ditolak.

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dilaksanakan atas perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Adanya perbedaan yang signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata  lain  implementasi  transaksi  nontunai  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
b. Adanya perbedaan yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah sebelum  dan  setelah  implementasi  transaksi  nontunai  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Payakumbuh,  dengan  kata  lain  implementasi  transaksi  nontunai  berpengaruh  positif terhadap  Kinerja  keuangan  daerah  Pemerintah  Kota  Payakumbuh  dilihat  dari  Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
c. Adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  sebelum  dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata  lain  implementasi  transaksi  nontunai  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
d. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rasio efisiensi keuangan daerah sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata  lain  implementasi  transaksi  nontunai  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
e. Tidak  adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  rasio  keserasian  sebelum  dan  setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata lain implementasi transaksi nontunai tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Keserasian.
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2719

## Implikasi
Penelitian ini  diharapkan dapat  memberikan pertimbangan bagi  pemerintah daerah dalam pengambilan  keputusan  terkait  peningkatan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  hasil penelitian yang didapatkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari nilai rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah dan rasio derajat desentralisasi pada  periode  sebelum  implementasi  transaksi  nontunai  dengan  periode  setelah  implementasi transaksi  nontunai  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  diharapkan mampu memberikan pertimbangan agar pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan menurunkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam sumber pendanaannya.
Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli  Daerahnya  (PAD)  dengan  mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya  dan  memperluaskan sektor-sektor  yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan mampu meningkatkan  kemandirian  daerah  Kota  Payakumbuh.  Dengan  adanya  implementasi  transaksi nontunai  ini,  diharapkan  pemerintah  daerah  lebih  memaksimalkan  cara  dan  menciptakan  inovasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi, yang nantinya akan menambah jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapat daerah itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Anggraheni, Agustina Ratri (2013) Persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap komponenlaporan  keuangan:  studi  pada  UMKM  peternakan  di  Blitar  /  Agustina  Ratri Anggraheni. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149–163.
Dona,  H.  R.,  &  Khaidir,  A.  (2019).  Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Dengan  Transaksi  Non Tunai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 1(1), 56–70.
Hermi Oppier. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Jurnal  Benchmark  Volume  2 November, 2013.
Hony  Adhiantoko  (2015).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Blora  (Studi  Kasus Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Blora  Tahun 2007-2011).
Sumarjo,  Hendro.  (2010).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia).
Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat).  Prosiding Industrial ResearchWorkshop and National Seminar, 10(1), 1171–1181.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  33  Tahun  2004.  Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: CV. Eko Jaya
Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 26 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi NonTunai pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.
Surat  Edaran  Walikota  Payakumbuh  Nomor  900/634/BKD/PYK/2018  tentang  Kebijakan Implementasi Transaksi NonTunai di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
Surat  Edaran  Walikota  Payakumbuh  Nomor  900/06/BKD/PYK/2022  tentang  Kebijakan Implementasi Transaksi NonTunai di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Sakina Rakhma Diah Setiawan. (2014). Gerakan Nasional NonTunai Resmi Diluncurkan oleh BI.