## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) MELALUI PENDIDIKAN FORMAL

## Aldila Rahma
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Islam Nusantara E-mail: aldila.rahma@fkip-uninus.ac.id
Abstract .  Indonesia,  a  country  sitting  on  the  Pacific  Ring  of  Fire  has  a  potential natural disaster that can occur anytime and hard to predict. Therefore, the Indonesian government has made serious efforts of reducing the impact on disaster loss through a disaster-related curriculum in formal education. The aim of this article is to find out school’s role in disaster risk reduction efforts through formal education sector. This article was arranged through library research. The basic knowledge of disaster risk  reduction  through  formal  education  is  a  necessary  part  of  systematic  efforts of  increasing  children’s  resilience  to  disaster.  Children  are  becoming  agents  of change, in turn teach their communities in order to construct the culture of disaster preparedness. Therefore, these efforts will support Indonesian Disaster Risk Reduction (DRR) program so that the damaged due to disaster can be prevented or minimized.
Keywords : children, disaster, formal education, school
Abstrak . Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di jalur Cincin Api Pasifik memiliki potensi bencana alam yang dapat datang kapan saja dan sulit untuk diprediksi. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengurangi kerugian akibat bencana melalui penerapan kurikulum kebencanaan dalam pendidikan formaldi sekolah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran sekolah dalam usaha pengurangan risiko bencana melalui sektor pendidikan. Artikel ini disusun menggunakan studi (riset) kepustakaan. Pengetahuan dasar dari pendidikan pengurangan risiko bencana adalah bagian penting dari usaha untuk meningkatkan ketahanan anak terhadap bencana. Anak nantinya akan menjadi agen peubah yang dapat mengajari masyarakatnya agar terbentuk budaya siap siaga menghadapi bencana. Usaha ini diharapkan akan mendukung program pengurangan risiko bencana pemerintah Indonesia dalam mencegah atau mengurangi kerugian akibat bencana.
Kata kunci: anak, bencana, pendidikan formal, sekolah
Pendahuluan Kondisi  geografis  Indonesia  yang terletak  pada  jalur  cincin  api  Pasifik  ( ring of  fire ), menjadikan Indonesia Negara yang memiliki paling banyak memiliki gunung berapi aktif dan juga potensi bencana alam yang tinggi. Indonesia dilewati oleh lempeng Indo-Australia  di  selatan,  Pasifik  dari  timur dan Eurasia dari utara, yang memposisikan Indonesia sebagai Negara rawan bencana baik dari aktivitas tektonik maupun vulkanik.
Indonesia sangat akrab dengan dengan bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor (Warsono, 2012).
Berdasarkan  definisi  dalam  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, bencana didefinisikan  sebagai  “peristiwa  atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor
alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis”. Bencana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Adapun  menurut  klasifikasi  dari  UNISDR ( United Nations Secretariat for International Strategy  for  Disaster  Reduction ), bencana dibagi menjadi dua kelompok yaitu bencana alam dan bencana teknologi. Bencana alam dibagi menjadi beberapa subgrup yaitu geofisik  (gempa  bumi,  gelombang  panas, aktivitas vulkanis), meteorologi (temperatur ekstrim, kabut, badai), hidrologi (banjir, longsor, gelombang pasang), klimatologi (kekeringan, mencairnya lapisan es (glasial), kebakaran lahan), biologi (epidemi, serangan hama, serangan hewan) dan ekstraterrestrial (kejadian karena pengaruh benda angkasa). Sedangkan  bencana  teknologi  dibagi menjadi subgroup kecelakaan industri (kebocoran bahan kimia, gedung runtuh, ledakan, kebakaran, gas bocor, racun, radiasi, tumpahan minyak), kecelakaan transportasi (udara, jalan, rel dan air), kecelakaan lain (runtuh, ledakan, api dan sebagainya) (CRED, 2009). Pada tahun 2017 saja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi 2.271 kejadian bencana dari awal tahun 2017 hingga 19 Desember 2017. 93 persen kejadian merupakan bencana hidrometeorologi, puting beliung, longsor dan banjir. Jika merujuk pada kajian yang dilakukan oleh BNPB, jutaan masyarakat Indonesia berada dalam ancaman bahaya bencana alam. Berdasarkan data, 148,4 juta warga tinggal di daerah rawan gempa bumi, 5 juta warga rawan terkena tsunami, dan 1,2 juta penduduk rawan erupsi gunung api. Jutaan warga juga terancam bencana hidrometeorologis. BNPB mencatat terdapat 63,7 juta jiwa rawan banjir, dan 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor. Risiko bencana alam juga dapat dilihat berdasarkan wilayah. Data BNPB menunjukkan bahwa
ada banyak wilayah yang memiliki potensi terkena bencana alam. Merujuk pada data tersebut, ada 386 kabupaten/kota di zona bahaya gempa bumi sedang hingga tinggi. Ada 233 kabupaten/kota di rawan tsunami, 75 kabupaten/kota terancam erupsi gunung api. Selain itu, terdapat pula 315 kabupaten/kota di daerah bahaya sedang-tinggi banjir, dan 274 kabupaten/kota daerah bahaya sedang- tinggi bencana longsor (BNPB, 2017). Sebagai  Negara  yang  sangat  rentan terkena bencana alam, Indonesia masih memiliki masalah utama yaitu rendahnya kinerja penanganan bencana, rendahnya perhatian mengenai mitigasi bencana, dan masih lemahnya peran sekolah dalam pengenalan pendidikan mitigasi bencana (Astuti  dan  Sudaryono,  2010).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Mitigasi  Bencana  adalah  “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik  melalui  pembangunan  fisik  maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Indonesia pernah  dikritik  oleh  UNISDR  dalam laporannya pada tahun 2014, bahwa kebijaksanaan pencegahan dan perlindungan bencana alam di Indonesia sangat lemah dalam koordinasi  antarkementerian yang ada di Indonesia baik kementerian dalam negeri, kementerian pekerjaan umum, kementerian energi, kementerian lingkungan hidup dan sebagainya. Anggaran untuk penanggulangan bencana alam juga sangat kecil yaitu 0,699 % dari keseluruhan anggaran nasional Indonesia. Konsep penurunan risiko bencana ( Disaster  Risk  Reduction ) belum merata di seluruh daerah di Indonesia, lemah dalam menganalisa risiko bencana, dana yang terbatas dan lemah koordinasi antarbadan pemerintahan, memperparah kondisi mitigasi bencana di Indonesia (Bencana Kesehatan, 2014). Kondisi ini diperburuk lagi dengan rendahnya kualitas teknologi dan minimnya pendidikan kesiapsiagaan bencana. Sejauh  ini  upaya  mitigasi  bencana yang dilakukan oleh Indonesia, dari sisi legislasi yaitu memiliki Undang-Undang
penanggulangan bencana yaitu Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, manajemen bencana dibagi menjadi tiga bagian yaitu pra bencana (manajemen risiko bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan), saat bencana (manajemen kedaruratan) dan pasca bencana (manajemen pemulihan). Dari Kelembagaan, Indonesia memiliki BNPB serta dari segi pendanaan, Indonesia mengalokasikan untuk keadaan darurat.
Dalam rangka mitigasi bencana, diperlukan kesadaran semua pihak dan juga aksi yang bersifat holistik dalam rangka meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Indonesia termasuk dalam 168  negara,  bagian  dari  ratifikasi Hyogo Framework  for  Action (HFA) yang berkomitmen menurunkan hilangnya nyawa, asset sosial, ekonomi dan lingkungan karena bencana. Karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam rangka mitigasi bencana, salah satu solusinya adalah memberikan edukasi pada masyarakat luas terutama pada para siswa sekolah sebagai tindakan preventif  menghadapi  bencana.  Sebab  salah satu dari prioritas HFA adalah menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan di semua tingkat (kesiapsiagaan terhadap bencana di semua tingkat pendidikan). Hal ini berarti sekolah atau institusi pendidikan berperan dalam mendukung program mitigasi bencana nasional. Sekolah dianggap sebagai lembaga yang efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, dengan memberikan edukasi mengenai mitigasi bencana (Astuti dan Sudaryono, 2010).
Tulisan ini mengkaji mengenai peran sekolah dalam mitigasi bencana, kurikulum kebencanaan di sekolah-seolah beberapa daerah di Indonesia dan juga di dunia, serta kurikulum yang dapat dikembangkan sesuai dengan tingkatan usia anak. Pemberdayaan anak sejak dini untuk memahami mitigasi bencana merupakan langkah awal
membangun masyarakat sadar bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat tidak lagi kebingungan dan panik karena telah memahami bagaimana cara mengurangi risiko bencana. Anak diharapkanakan membawa ilmu yang mereka peroleh dari sekolah dan menjadi  “agen”  yang  dapat  membangun budaya sadar bencana di lingkungannya, sehingga terwujud masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.
Metode Artikel ini disusun menggunakan studi (riset) kepustakaan, dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tanpa melakukan riset lapangan (Dapur Ilmiah, 2018). Adapula sumbernya berasal dari buku teks, laporan hasil  penelitian,  bibliografi,  artikel  internet, jurnal, dan indeks dokumen dari instansi terkait.
Hasil danPembahasan Keberhasilan mitigasi bencana merupakan salah satu ujian utama terhadap keberhasilan pendidikan yang diberikan dari generasi ke generasi. Pendidikan Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB) merupakan sebuah kegiatan jangka panjang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat dikenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap kesiapsiagaan individu maupun masyarakat terhadap bencana. Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana dirancang untuk membangun budaya aman dan masyarakat  yang  tangguh  (Suharwoto,  dkk, 2015). Mitigasi bencana yang dilakukan dalam tataran pendidikan di sekolah meliputi edukasi atau kurikulum mengenai bencana, serta melakukan pelatihan gladi (simulasi) secara kontinyu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Saat ini sudah diterapkan program yang diterapkan di  beberapa  sekolah,  yaitu  Sekolah  Siaga
Bencana  (SSB)  dari  mulai  jenjang  PAUD sampai SMA sederajat. Manajemen bencana sekolah merupakan proses penilaian dan  perencanaan,  perlindungan  fisik  dan pengembangan kapasitas respon yang dirancang untuk melindungi siswa dan staf sekolah  dari  bahaya  fisik,  meminimalkan gangguan, memastikan kelanjutan pendidikan bagi semua anak, mengembangkan sertamelestarikan budaya keselamatan.
Mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi bencana alam,walaupun jumlahnya masih sangat sedikit, melalui program ini diharapkan para siswa dan guru memiliki pengetahuan mengenai bencana dan dapat menanggapi serta mengambil tindakan jika terjadi bencana. SSB yang dicanangkan secara nasional oleh BNPB merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana alam dan menggugah kesadaran seluruh unsur dalam pendidikan baik individu maupun kolektif di lingkungan sekolah baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana. Kemudian ada pula implementasi kebijakan pemerintah yaitu  Rencana  Aksi  Nasional  Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), ke dalam sistem pendidikan. Saat ini memang belum ada mata pelajaran khusus mengenai mitigasi bencana di sekolah, namun Kementrian Pendidikan menghimbau pada para Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia untuk menyelenggrakan penanggulangan bencana di sekolah melalui pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah,  pengintegrasian  PRB  ke  dalam kurikulum satuan pendidikan formal (intra maupun ekstra kurikuler), serta membangun kemitraan dan jaringan dengan berbagai pihak  untuk  mendukung  pelaksanaan  PRB di sekolah. Pusat kurikulum pun menyusun modul  ajar  untuk  guru  SD,  SMP  dan  SMA yang mencakup 5 topik bencana alam yaitu gempa bumi, tsunami, longsor, kebakaran dan banjir (Mahpudz, 2014).
Dari pemetaan kurikulum yang dilakukan  oleh  UNESO  dan  UNICEF
(2012) yang dilakukan di 30 negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur serta Negara persemakmuran, Asia Timur dan Asia Pasifik,  Afrika  Timur  dan  Afrika  Selatan, Negara industri, Amerika Latin dan Karibia, Asia Tengah dan Afrika Utara, Asia Selatan, Afrika Barat dan Afrika Tengah, banyak Negara yang menerapkan PRB pada kegiatan ekstrakurikuler, disamping dilakukan juga pada pembelajaran formal. Namun hanya sedikit negara yang mengubungkan antara siswa  dengan  pengalaman  PRB  secara sistematik dan terstruktur baik di dalam maupun di luar kurikulum resmi. Frekuensi Negara  yang  mengintegrasikan  PRB  ke dalam klaster Ilmu alam (sains) seperti sains umum,  Biologi,  Kimia,  Studi  kebumian, Geologi dan Fisika sebanyak 20 negara, klaster ilmu sosial sebanyak 12 negara, Geografi sebanyak 11 negara, klaster bahasa (literatur) sebanyak 10 negara, pendidikan sipil dan kewarganegaraan sebanyak 5 negara, pendidikan jasmani dan kesehatan sebanyak 4 negara, klaster teknologi sebanyak 4 negara, klaster keterampilan/ kecakapan hidup ( life skill ) sebanyak 3 negara, subjek khusus PRB 2 negara, pendidikan pra militer, pertahanan sipil dan agrikultur masing-masing 1 negara, dan subjek mata pelajaran lain sebanyak 2 negara.  Namun  banyak  kurikulum  PBR  ini hanya terbatas pada eksplorasi ilmu dasar dari risiko bahaya lingkungan, sebelum beralih pada instruksi tindakan pengamanan. Hal yang sering luput adalah cakupan sistematis dari kebencanaan, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengadapi bencana yang tidak memadai. Untuk kurikulum yang sebagian besar ditentukan oleh pemerintah pusat, nampak terdapat usaha pemanfaatan pengetahuan dan kearifan lokal untuk pencegahan bencana sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Indonesia dan Laos termasuk Negara yang mengembangkan kurikulum muatan lokal PRB. Federasi Rusia juga memiliki kurikulum yang beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks lokal (UNESCO and UNICEF, 2012).
Kurangnya kesiapsiagaan sekolah atau institusi pendidikan dan juga minimnya pengetahuan tentang bencana alam disebabkan antara lain oleh belum adanya kebijakan nasional di bidang pendidikan tentang penanggulangan bencana. Upaya implelentasi PRB  ke  dalam  kegiatan  pembelajaran  di sekolah belum banyak dilakukan dan baru beberapa propinsi yang sudah memiliki kebijakan penaggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah. Sebelum mengajari anak mengenai kesiapsiagaan bencana, tentunya guru atau pihak sekolah lebih paham mengenai kebencanaan. Berdasarkan data penelitian  Maryani  (2010)  pada  guru  SMP di Jawa Barat, pengetahuan kebencanaan maupun metode pembelajaran dalam mitigasi bencana belum dipahami dengan baik oleh para guru, kepala sekolah dan dewan pendidikan. Dengan kata lain, kebutuhan pembekalan materi kebencanaan justru perlu diberikan kepada para staf sekolah baik melalui penataran, seminar atau pelatihan, sebelum informasi disampaian pada para peserta didik.
Peran Pendidikan dalam Pengurangan Risiko Bencana Sesuai dengan Pedoman Kerangka Kerja Hyogo UNICEF mengintegrasikan Pengurangan Risiko  Bencana  ke  dalam  salah  satu programnya. UNICEF juga berperan dalam Kerangka Kerja Hyogo ( Hyogo  Framework for Action ), tidak hanya memperkuat Strategi Internasional untuk sistem pengurangan risiko  bencana  di  PBB  (UNISDR),  namun juga aktif di koalisi jaringan global, regional dan  nasional.  PRB  yang  berkaitan  dengan bidang pendidikan sesuai yang tercantum dalam HFA dan telah diusulkan dalam Sendai Framework  for  Disaster  Risk  Reduction 2015-2030 , perlu menjadi program prioritas dalam sektor pendidikan yang diwujudkan melalui pendidikan PRB di sekolah. Apalagi Indonesia  juga  meratifikasi  kerangka  kerja bersama  ini  pada  tahun  2006  (Suharwoto, dkk., 2015).
Kunci peran pendidikan di bawah HFA adalah menggabungkan kesiapsiagaan bencana dan pencegahan yang dilakukan di sekolah dan universitas, pengenalan pembelajaran pengurangan risiko bencana dalam buku teks, pelatihan guru dan keselamatan sekolah, memberdayakan sekolah dan anak sekolah dalam manajemen keadaan darurat (Cameron and Norrington, 2010). Sepanjang tahun 2005-2014, PBB mengkampanyekan “Dekade untuk Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan”, dimana salah satu upayanya adalah mendukung penerapan kurikulum isu yang terjadi dalam pembangunan berkelanjutan seperti perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, menjadi fokus dalam kebijakan internasional sekolah berbasis pendidikan kebencanaan (Wisner, 2006). Berikut ini merupakan peran pendidikan  PRB,  sesuai  dengan  pedoman HFA (Gugus Tugas Pengarusutamaan Pengurangan  Risiko  Bencana  dalam  Sistem Pendidikan Nasional, 2010):
a.  Interdisiplin dan menyeluruh (holistik) dalam keseluruhan kurikulum. Pemelajaran  PRB  terintegrasi  dalam keseluruhan kurikulum pendidikan, dan tidak dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri (Konsorsium Pendidikan Bencana,  2011).  PRB  sangat  penting dan harus disertakan dalam kurikulum sekolah. Integrasi seharusnya tidak hanya dilakukan  di  Ilmu  Sosial  namun  harus mencakup semua bidang pembelajaran; Ilmu Pengetahuan Alam, Ekonomi dan Manajemen, bahasa, ilmu pengetahuan manusia, Agama dan Matematika. Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan Nasional mulai menetapkan kurikulum bencana dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum ini tidak menjadi mata pelajaran khusus mitigasi bencana, namun dimasukkan dalam mata pelajaran secara faktual dalam memahami dan mengantisipasi kondisi alam secara terpadu (Karyono, 2010 dalam Desfandi,
2014). Meskipun demikian, proporsi bahasan terkait bencana masih kurang.
Sebagai  contohnya,  kategori  kata/frasa terkait PRB pada kirikulum 2013 untuk kelas 5 SD masih sedikit. Kata-kata ini antara lain (bahaya, kerentanan, risiko bencana, perlindungan, keselamatan, kemampuan); bentuk bencana (longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, tsunami); manajemen bencana (mitigasi, evakuasi, peringatan dini dan lain-lain). Padahal tema-tema terkait alam dan lingkungan hidup cukup menonjol dalam kurikulum 2013 khususnya untuk SD kelas 5. Sedangkan pada  tingkat  SMP,  berdasarkan  hasil penelitian Maryani (2010) yang dilakukan  pada  guru  SMP  di  Jawa Barat, pemahaman guru mengenai informasi mengenai kebencanaan dan mitigasi masih terbatas. Mereka hanya mendapatkan informasi dari media cetak dan elektronik. Kurikulum lokal yang mentransformasikan pengetahuan bencana juga belum pernah  dikembangkan.  Pelajaran  IPS khususnya materi kegeografian dianggap lebih relevan dalam memberikan informasi kebencanaan dibandingkan pelajaran lainnya, seperti IPA misalnya. Pembelajaran mitigasi bencana dapat pula diberikan secara lintas kurikulum, bersama-sama dengan pelajaran lain baik yang serumpun atau pun tidak, yang pasti harus ada alokasi waktu secara khusus untuk membahas kebencanaan khususnya tentang mitigasi bencana.
b.  Berorientasi nilai, sesuai dengan norma yang dianut dimana pendidikan lebih bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya. Nilai bersama yang mendasari  PRB  menjadi  norma  yang dianut, namun dapat dikritisi, didebat, diuji dan diterapkan sebagai adaptasi yang diperlukan.  Pendidikan  PRB  bertujuan untuk menghasilkan budaya aman dan sadar bencana, mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya dari dalam sekolah, dalam praktiknya mengutamakan hak dasar manusia,
keberlanjutan, mengutamakan kearifan lokal dalam praktiknya, membangun kemitraan dengan komponen lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah dengan prinsip kolaborasi dan strategi, serta inklusivitas dengan memperhatikan kepentingan semua peserta didik tanpa kecuali termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.
c.  Mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Pengembangan pemikiran kritis dan pemecahan masalah dengan membentuk kepercayaan diri dalam mengungkapkan dilema dan tantangan membangun budaya aman dan ketangguhan terhadap bencana.
d.  Multimetode yang memungkinkan siswa dan guru mendapatkan pengetahuan dan memainkan peran dalam membentuk lingkungan belajar. Misalnya saja membuat peta risiko bencana bersama. Peta risiko adalah gambar berukuran besar atau model yang dapat dibuat bersama-sama dengan teman sekelas dengan bantuan guru. Peta ini membantu menunjukkan bangunan yang aman digunakan untuk evakuasi atau dijadikan tempat pengungsian sementara, atau rute terbaik ketika harus dilakukan evakuasi (jalur evakuasi) (UNICEF and UNISDR, 2007). Selain diberi penjelasan kebencanaan melalui bahasa dan media yang dapat dipahami anak, permainan ( games ) merupakan strategi yang tepat. Hal ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menghindarkan anak dari rasa takut.
e.  Peserta belajar ikut serta memutuskan bagaimana cara mereka belajar. Pendidikan  PRB  utamanya  melibatkan anak dalam perencanaan kesiapsiagaan keadaan darurat, lokakarya dan pelatihan untuk keselamatan mereka sendiri. Tujuan khususnya mengalokasikan peran dan tanggung jawab pada anak untuk memperkuat ketahanan mereka. Belajar mengenai keadaan darurat adalah aspek penting dalam kesiapsiagaan bencana.
Pembelajaran mengenai lingkungan hidup juga sangat penting, seperti memahami potensi bahaya di lingkungan sekitarnya dan belajar mengelola lingkungan dengan lebih baik untuk mencegah bencana. Sebagai contohnya, di Kenya, bahaya erosi tanah masuk ke dalam pendidikan di sekolah dasar (Winer, 2006). Anak sebagai sasaran dari kampanye ini dikarenakan mereka mewakili generasi mendatang yang akan membangun budaya sadar bencana.
f.  Konsep disesuaikan dengan bahasa yang umum dan disampaikan dalam budaya lokal setempat. Terutama di Indonesia, yang kultur masyarakat dan kondisi geografisnya  sangat  beragam,  mitigasi bencana berbasis kearifan lokal ( lokal wisdom ) sangat efektif. Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, diperoleh dari pemahaman kearifan daerahnya. Kurikulum berbasis kearifan lokal dapat menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan budayanya, toleran terhadap alamnya dan memahami lingkungan tempat tinggalnya. Kearifan lokal mencakup pengetahuan misalnya mengenai ciri-ciri bencana, sistem peringatan dini, larangan kegiatan yang merusak alam dan keseimbangan ekosistem, yang dapat dibangun sedini mungkin dan menjadi suatu budaya dalam masyarakat setempat (Desfandi, 2014).
Usia dan Kapasitas Anak Berpartisipasi Dalam Keadaan Darurat Anak memiliki persepsi yang berbeda dalam memaknai bencana. Mereka sering digambarkan sebagai korban yang tidak berdaya dalam suatu keadaan darurat. Namun demikian, mereka dapat berkontribusi dalam upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbedaan budaya dan masyarakat membentuk suatu kompetensi dan perilaku dari anak laki-laki dan perempuan, dari berbagai tingkatan usia. Anak kecil atau anak yang lebih dewasa, memiliki berbagai
keahlian dan pengetahuan dan mereka dapat bekerja sama, mengerti dan mendukung satu sama lain dalam kondisi darurat. Dalam ranah edukasi fromal, sekolah dapat membantu mengembangkan kemampuan anak melalui berbagai pemberian materi, latihan atau simulasi secara kontinyu. Berikut ini merupakankapasitakemampuan anak pada tingkatan usia yang berbeda ketika terjadi keadaan darurat(UNICEF, 2007): a.  Anak usia 5-10 tahun: Membuat mainan untuk anak yang lebih muda
b.  Anak usia 9-12 tahun: menyediakan pertolongan pertama, bermain dan menghibur anak yang kehilangan anggota keluarga, menghibur teman yang sedih, membantu menyediakan makanan untuk orang lain.
c.  Anak usia 12-17 tahun: mengajari anak yang lebih muda dan sebaya, mengasuh anak yang lebih muda, menjadi anggota SAR darurat, menyelamatkan anak yang lebih muda, mengobati dan merawat orang lain yang terluka, bersih-bersih setelah keadaan darurat, evakuasi korban, menolong mencari anggota keluarga yang hilang, membantu menyediakan makanan, mengemas dan mendistribusikan makanan, membersihkan kamp pengungsian, membantu renovasi bangunan, mengembangkan bisnis.
d.  Remaja 18 tahun keatas: menyelamatkan orang lain, mengadakan hiburan, mengembangkan bisnis, memfasilitasi komunikasi antar masyarakat, bernegosiasi dengan pihak luar, menjadirepresentasi masyarakat.
Menyediakan informasi mengenai keadaan darurat adalah bagian yang penting dari upaya mitigasi bencana. Anak memiliki kemampuan untuk belajar, menggunakan, menyediakan, menyebarluaskan informasi dan berkerjasama sebelum dan sesudah keadaan darurat. Anak harus difasilitasi akan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam keadaan darurat, menggunakan
bahasa dan gambar yang mudah dipahami anak, misalnya informasi mengenai kondisi kesehatan dan sanitasi yang baik, informasi untuk keselamatan mereka sendiri serta informasi untuk membantu dan mencari orang hilang.Pemahaman terhadap mitigasi bencana perlu diimbangi dengan materi kebencanaan lain yaitu peringatan dini bencana, penanggulangan bencana, tindakan menghadapi bencana, antisipasi bencana dan pasca bencana (Maryani, 2010). Anak juga harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Banyak anak yang paham benar mengenai kebiasaan anak-anak dan orang lain di lingkungannya, anak dapat
dilibatkan dalam pendistribusian bantuan, mencari makanan dan minuman. Anak juga dapat dilibatkan dalam perencanaan dan rekonstruksi sebab mereka paham apa yang mereka butuhkan atau yang keluarga mereka butuhkan.
Jika  mengacu  pada  standar  UNESCO dan UNICEF (2012), luaran pembelajaran Pengurangan  Risiko  Bencana  (terintegrasi dalam kurikulum) yang diharapkan jika disesuaikan dengan usia anak, tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Indikasi Hasil Belajar Pengurangan
Risiko Bencana yang Diharapkan, Pada Anak Sesuai dengan Tingkatan Usia
USIA (TAHUN) LUARAN UMUM Pembelajar mengetahui kesepakatan internasional atas hak asasi manusia dan anak, serta implikasi dan aplikasinya dalam skenerio bancana Pembelajara memahami kunci PBR, aplikasi pada kondisi darurat yang spesifik dan aplikasi konkret dalam masyarakat Pembelajar mengetahui respon mekanisme dan infrastruktur bencana lokal, regional, nasional dan internasional Pembelajar memiliki kemampuan untuk memahami hubungan dan interaksi antara ekosistem (antara alam dan manusia), dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 4-7 paham perbedaan antara kebutuhan dan keinginan serta dapat mengenali perbedaan konkret antara keduanya paham gambaran risiko bencana dan keamanan serta waspada pada bahaya dalam kelas dan di rumah, selalu berhati-hati dan tetap aman mengetahui apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab di rumah dan di sekolah ketika terjadi ancaman bahaya memperoleh kemampuan bekerjasama dengan orang lain pada tugas yang tidak dapat dikerjakan sendiri 7-11 paham apa itu hak, mengetahui hak sebagai anak dan dapat mengidentifikasi hak dasar anak dalam situasi bencana mengetahui risiko dan bahaya dalam masyarakat dan lingkungan setempat, apa yang dapat mereka lakukan untukmengurangi bahaya dan tetap aman. mengetahui prosedur PRB yang telah ada dalam masyarakat memperoleh kemampuan untuk menerapkan saling ketergantungan dan keterkaitan antara ekosistem lokal dan masyarakatnya
USIA (TAHUN) LUARAN UMUM Pembelajar mengetahui kesepakatan internasional atas hak asasi manusia dan anak, serta implikasi dan aplikasinya dalam skenerio bancana Pembelajara memahami kunci PBR, aplikasi pada kondisi darurat yang spesifik dan aplikasi konkret dalam masyarakat Pembelajar mengetahui respon mekanisme dan infrastruktur bencana lokal, regional, nasional dan internasional Pembelajar memiliki kemampuan untuk memahami hubungan dan interaksi antara ekosistem (antara alam dan manusia), dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 14-18 paham isi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Anak, serta implikasi dan aplikasi hak asasi tersebut dalam situasi darurat lokal, nasional dan global. paham hubungan antara risiko bencana, bahaya, kerentanan, keteahanan dan kapasitas sosial sebagai manifest dari komunitas lokal dan bahkan lebih luas lagi. paham bagaimana bantuan bencana internasional bekerja dan mengenal operasional organisasi yang hadir memberikan bantuan memperoleh kemampuan untuk melihat dunia secara sistematis dan dapat menginterpretasikan fenomena, pembangunan, isu dan tren sebagai manifestasi dari hubungan tersebut
Pelaksanaan kurikulum kebencanaan ini bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dalam upaya pengintegrasian upaya  PRB  ke  dalam  sistem  pendidikan, yaitu beban kurikulum peserta didik yang berat, kurang pemahaman guru mengenai bencana, kurangnya kapasitas guru dalam mengintegrasikan PRB ke dalam kurikulum, minimnya panduan kebencanaan yang dapat diakses guru, sumber daya terbatas dan kondisi sarana prasarana sekolah yang tidak  mendukung  upaya  PRB  (Suharwoto, 2015). Namun demikian, usaha PRB melalui pendidikan formal harus terus diupayakan demi untuk menciptakan masyarakat siaga bencana di Indonesia.
Simpulan dan Saran Sebagai  Negara  yang  akrab  dengan bencana alam, pendidikan berperan penting dalam upaya preventif dalam pengurangan
risiko bencana di Indonesia. Ditambah lagi komitmen Indonesia yang telah meratifikasi kerangka kerja Hyogo, dimana salah satu prioritasnya adalah membangun budaya keselamatan di semua tingkat pendidikan. Sekolah  merupakan  lembaga  pendidikan formal yang dianggap efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Pendidikan dapat membantu membentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap anak, yang nantinya akan berperan sebagai agen peubah( agent of change ) dalam masyarakat, untuk membentuk budaya masyarakat sadar bencana.  Diharapkan agar pemerintah Indonesia bersama instansi terkait, terus bekerja sama dalam mengimplementasikan kurikulum kebencanaan kedalam semua jenjang pendidikan, disesuaikan dengan usia dan kapasitas anak dalam menghadapi keadaan darurat.

## Daftar Pustaka
Astuti, S. I. dan Sudaryono, (2010). “Peran Sekolah dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana” dalam Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana , vol. 1, no. 1, tahun 2010, hlm. 30-42. Bencana  Kesehatan.  (  2014).  “UNISDR  Kritik  Lemahnya  Kebijakan  Pencegahan  dan
Perlindungan Bencana Alam di Indonesia”. (http://bencana-kesehatan.net/index.php/13- berita/berita/2020-unisdr-kritik-lemahnya-kebijakan-pencegahan-dan-perlindungan- bencana-alam-di-indonesia), diakses 23 Januari 2018.
BNPB.  (2017).  “Data  Informasi  Bencana  Indonesia”(http://dibi.bnpb.go.id/dibi/),  diakses tanggal 25 Januari 2018.
Cameron, C and Davies, G. N. (2010). “Children and Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific: A Way Forward”. Discussion Paper. High-Level Meeting on Cooperation for Child Rights in the Asia Pacific Region . 4-6 November 2010, Beijing, China.
CRED  (Centre  for  Research  on  the  Epidemiology  of  Disasters),  (2009).  “EM-DAT.  The International  Disaster  Database”  (http://www.emdat.be/classification),  diakses  30 Januari 2018
Dapur  Ilmiah,  (2018).  “Penelitian  Literatur”  (http://dapurilmiah.blogspot.co.id/2014/06/ penelitian-literatur.html), diakses tanggal 25 Januari 2018.
Desfandi, M. (2014). “Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia”. dalam Jurnal Sosio Didaktika, vol. 1, no. 2, hlm. 191-198
Gugus  Tugas  Pengarusutamaan  Pengurangan  Risiko  Bencana  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional, (2010). “Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah”. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Nasional.
Konsorsium Pendidikan Bencana. (2011). “Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana”. Jakarta:
Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia.
Mahpudz, A. (2014). “Pendidikan Siaga Bencana. Pengembangan Pendidikan Pengurangan Resiko  Bencana  di  Sekolah:  Catatan  Dari  Perspektif  Pendekatan  dan  Komponen Pembelajaran” (https://asepmahpudz.wordpress.com/2014/01/30/pendidikan-siaga- bencana/), diakses 1 Maret 2018.
Maryani, E. (2010). “Model Pembelajaran Mitigasi Bencana Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah Menengah Pertama” . GEA, Jurnal Pendidikan Geografi, vol 10, no. 1.
Suharwoto,  dkk.,  (2015).  “Modul  1.  Pilar  1  –  Fasilitas  Sekolah  Aman”.  Jakarta:  Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbud.
Suharwoto, dkk., (2015). “Modul 3. Pilar 3 – Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana”. Jakarta:  Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbud.
UNICEF, (2007). “The Participation of Children and Young People in Emergencies. A Guide For  Relief  Agencies,  Based  Largely  On  Experiences  In  Asian  Tsunami  Response”. Bangkok: UNICEF EAPRO.
UNICEF  and  UNISDR,  (2007).  “Let’s  Learn  to  Prevent  Disasters!  Fun Ways  for  Kids  to Join in Risk Reduction” (https://www.unisdr.org/files/2114_VL108012.pdf), diakses 23 Januari 2018.
UNISDR and UNICEF. (2010). “Assessing World-wide Progress on School Safety: A Scoping Study”. Geneva: UNICEF.
UNESCO and UNICEF. (2012). Disaster Risk Reduction in School Curricula: Case Studies from Thirty Countries. Geneva: United Nations Children Fund and Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Warsono. (2012). “Hidup Mati di Negeri Cincin Api. Ekspedisi Cincin Api Kompas”. (http:// nationalgeographic.co.id/berita/2012/12/hidup-mati-di-negeri-cincin-api), diakses 12 Maret 2018.
Wisner, B., (2006). “Let Our Children Teach Us! A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster Risk Reduction”.  Geneva: UNISDR.