## IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA MENGENAI HAK MEMILIH PASANGAN BAGI PEREMPUAN
Arif Sugitanata, 1 Suud Sarim Karimullah. 2
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
2 Gümüşhane üniversitesi, Turk ey
1 Email: arifsugitanata@gmail.com

## Abstract
This paper discusses the implementation of Islamic family law in Indonesian marriage law regarding the right to choose a spouse for women, with the main problem of explaining how the interrelationship of the values of Islamic family law is absorbed in Indonesian legislation. Utilising  data  collection  obtained  directly  from  various  literature  collections  through qualitative  analysis  with  a  normative-juridical  approach  and  then  presented  with  a descriptive-analytical nature, this study states that Islamic family law in force in Indonesia has accommodated and adopted the principles of equality in Islam which are implemented in Marriage Law No. 1 of 1974 including in the realm of choosing a partner for women. In the marriage law regulations regarding the conditions of marriage which have been regulated in Article 6 Paragraph 1, namely the consent of the bride, meaning that the woman's willingness to be married by the man who wants to marry her without coercion has given full rights to women  in  choosing  their  life  partners  in  living  a  household  ark.  What  has  been  stated  in Article 6 Paragraph 1 of UUP No. 1 of 1974 is in line with the mission of Islam and the principle of human rights, namely the principle of equality for women in determining their choice of life partner. This aims to build a happy and prosperous household life.
Keywords: Islamic Family Law, Marriage Law, Right to Choose a Spouse, Women

## Abtsrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  implemetasi  hukum  keluarga  Islam  pada  Undang-undang perkawinan  di  Indonesia  mengenai  hak  memilih  pasangan  bagi  perempuan  dengan  pokok masalah menjelaskan bagaimana keterkaitan nilai-nilai dari hukum keluarga Islam terserap dalam  peraturan  undang-undang  di  Indonesia.  Memanfaatkan  pengumpulan  data  yang diperoleh langsung dari berbagai literatur yang menjadi koleksi perpustakaan melalui analisis secara  kualitatif  dengan  pendekatan  normatif-yuridis  kemudian  disajikan  dengan  sifat deskriptif-analitik, penelitian ini menyatakan bahwa hukum keluarga Islam yang di berlaku di  Indonesia  telah  mengakomodir  dan  mengadopsi  asas-asas  kesetaraan  dalam  Islam  yang diimplementasikan dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termasuk dalam ranah  memilih  pasangan  bagi  perempuan.  Pada  peraturan  hukum  perkawinan  tersebut mengenai syarat-syarat pernikahan yang telah diatur pada Pasal 6 Ayat 1 yakni harus adanya persetujuan dari mempelai perempuan, artinya kerelaan perempuan untuk dinikahi oleh laki- laki yang hendak menikahinya tanpa ada paksaan telah memberikan hak secara penuh untuk perempuan dalam memilih pasangan hidupnya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Apa yang telah termaktub pada pada Pasal 6 Ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan misi  dari  Islam  dan  asas  hak  asasi  manusia,  yakni  asas  persamaan  dan  kesetaraan  bagi perempuan  dalam  menentukan  pilihan  pasangan  hidupnya.  Hal  tersebut  bertujuan  guna membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Undang-Undang Perkawinan, Hak Memilih Pasangan, Perempuan
Received 2023-02-21 Revised 2023-02-25 Accepted 2023-04-21

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Vol. 05, No. 01, Juni 2023.
(ISSN: 2720-9059) (E-ISSN: 2716-2230)

## PENDAHULUAN
Penciptaan  manusia  oleh  Allah  Swt.  sebagai  salah  satu  makhluk  yang dicipatakan sebaik-baiknya atau sempurna sebagaimana termaktub pada Surat At-Tin Ayat 4 (2012) dan juga diberikan suatu keistimewaan yakni dengan saling berpasang-pasangan, antara laki-laki dan perempuan yang dalam kontruksinya saling melengkapi satu sama lain sebagai mana Firman Allah Swt.:
ًةَّد َوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا ا ْٖٓوُنُكْسَتِ ل اًجا َو ْزَا ْمُكِسُفْنَا  ْنِ م ْمُكَل َقَلَخ  ْنَا ٖٓ  هِتٰيٰا  ْنِم َو َن ْو ُرَّكَفَتَّي  ٍم ْوَقِ ل ٍتٰيٰ َلَ  َكِلٰذ ْيِف َّنِاۗ ًةَمْح َر َّو “Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  bahwa  Dia  menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram  kepadanya.  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  cinta  dan  kasih sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpi kir” (2012).
Dalam  melangsungkan  proses  saling  berpasangan  maka  Allah menetapkan suatu ketentuan yang dinamakan pernikahan sebagaimana Firman Allah Swt. pada Surat An-Nur Ayat 32 (2012). Pernikahan dalam pandangan Arif (2020a)  ialah  suatu  ikatan  yang  dilakukan  antar  laki-laki  dan  perempuan  dan kemudian  melalui  ikatan  tersebut  lahirlah  hak  dan  kewajiban  yang  harus terpenuhi  antar  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  sah  menjadi  suami  istri. Pentingnya  masalah  tentang  pernikahan  ini  tentu  tidak  lepas  dari  berbagai sejarah  yang  melatarbelakanginya,  dalam  berjalannya  pernikahan  pun  Islam melalui sumber hukum utamanya yakni Al- Qur’an dan Hadits secara gamblang memberikan dukungan terhadap ikatan suci dan agung tersebut guna mencapai tujuan dari pernikahan yakni melahirkan masa depan bahagia (Subhan, 2015).
Kitab Fiqh Sunnah menjelaskan tentang pernikahan menjadi sunnatullah bagi manusia sebagai salah satu makhluk yang diciptakan Allah Swt., melalui pernikahan tersebut juga melahirkan keturunan-keturunan yang bisa menjaga ekosistem  atau  populasi  manusia  di  alam  semesta  (Sabiq,  1937).  Sebagaimana disinggung di awal bahwa pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan guna menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga atas terpenuhinya  hak dan  kewajiban  dari  masing-masing  pasangan  (Sugitanata,  2021).  Artinya  laki- laki  dan  perempuan  memiliki  suatu  hak  yang  sama,  termasuk  dalam  ranah memilih  pasangan.  Akan  tetapi,  fakta  sosial  juga  tidak  menjadikan  konsep kesetaraan  tersebut  berjalan  semestinya  yakni  pada  ranah  memilih  pasangan (Enginer, 1994).
Pada  konteks  memilih  pasangan,  pemilihan  pasangan  melibatkan mekanisme  sosial  budaya  yang  ditentukan  oleh  keluarga  luas,  bahkan masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas individual, sosial dan budaya. Adanya  pertimbangan  bibit,  bebet,  dan  bobot  merupakan  salah  satu  contoh berlaku prinsip-prinsip perkawinan yang menjadi alat kontrol dalam pemilihan pasangan  hidup.  Sehingga  perempuan  banyak  mendapatkan  tekanan  bahkan pemaksaan  baik  dari  wali  maupun  keluarga  sekitarnya.  Hal  ini  berdasarkan
asumsi  tabu  dari  masyarakat  yang  telah  tertanam  menjadi  suatu  dogma kemudian memberikan sikap terhadap perempuan bahwa ia tidak memiliki hak dalam  menentukan  pasangannya  (Huda,  2009).  Kehadiran  Islam  membawa angin segar bagi perempuan, di mana Islam dengan konsep rahmatan lil ‘alamin menjunjung  tinggi  kehormatan  bagi  semua  makhluk  termasuk  perempuan (Pristiwiyanto, 2011).
Mempertanyakan  bagaimana  kehadiran  Islam  mengakomodir  hak perempuan dalam memilih pasangan yang kemudian dianalisis apakah dalam undang-undang di Indonesia telah mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dalam hukum  Islam  dengan  barometer  dari  pertanyaan  tersebut  pada  penelitian  ini sebagai  suatu  kebaharuan  ialah  melihat  kajian-kajian  terdahulu  tentang  hak memilih  pasangan  telah  dilakukan.  Hal  ini  penting  sebagai  pijakan  dari kebaharuan  tersebut  dan  memperjelas  posisi  dari  peneliti.  Misalnya, Masthuriyah Sa’dan (2016) yang menjelaskan bagaimana genealogi diskriminatif hak  memilih  pasangan  bagi  perempuan  berada  pada  kuasa  walinya  yang tercantum dalam fiqh dan menjadi pembicaraan hangat diberbagai cendikawan, dalam  menjawab  fenomena  tersebut,  Masthuriyah  Sa’dan  menjabar kan  hak memilih pasangan dari sisi hukum internasioanl mengenai hak  asasi manusia menkomparasikannya dengan sisi hukum Islam. Pada konteks lain, Rayno Dwi Adityo (2020) memaparkan bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan tanpa adanya paksaan. Disisi lain, Andi Nurfahmi Mattalattang dan St.  Magfirah  Nasir  (2021)  menyatakan  bahwa  kualitas  hadis-hadis  mengenai kebebasan perempuan memilih pasangan ialah shahih atas dasar telah dilakukan takhrij hadis dan naqd hadits terhadap hadis-hadis mengenai hak memilih jodoh bagi perempuan.
Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi corong atau acuan peneliti berkisaran  di  tahun  2016-2022  yang  telah  dipublikasikan  di  jurnal-jurnal  dan tentunya  masih  ada  keterkaitan  dengan  kajian  peneliti  yakni  hak  perempuan memilih  pasangan.  Penelitian-penelitian  terdahulu  juga  selain  menjadi  acuan merupakan bagian dari data-data primer yang peneliti ambil guna merumuskan dan  menjawab  pertanyaan  dari  penelitina  tersebut  sehingga  posisi  peneliti sebagaimana disampaikan di awal ialah mempertanyakan bagaimana kehadiran Islam mengakomodir hak perempuan dalam memilih pasangan yang kemudian dianalisis  apakah  dalam  undang-undang  di  Indonesia  telah  mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

## KERANGKA TEORI Kesetaraan dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif Islam
Relasi  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  Islam,  terutama  dalam kurun  waktu  yang  lama,  menekankan  posisi  laki-laki  sebagai  superior  dan perempuan sebagai inferior (Karimullah, 2022b). Maksudnya, dalam segala hal, baik itu soal kepemimpinan, pembuatan hukum, eksistensi di ruang publik, dan relasi  keluarga,  perempuan  selalu  berada  dalam  posisi  inferior  dan  seringkali tidak  mendapatkannya.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  adanya  ketidakadilan
gender dalam masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi atau  proses  pemiskinan  ekonomi,  subordinasi  atau  peremehan  terhadap perempuan, dan bahkan kekerasan, termasuk dalam pekerjaan atau beban kerja yang lebih lama atau lebih banyak.
Salah  satu  misi  Islam  adalah  pembebasan  umat  manusia  dari  berbagai bentuk  anarki  dan  ketidakadilan.  Islam  sangat  menekankan  keadilan  dalam segala aspek kehidupan. Keadilan ini tidak akan tercapai tanpa membebaskan kaum lemah dan terpinggirkan dari penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an,  bahwa  orang-orang  yang  beriman  diperintahkan  untuk  berjuang membebaskan  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  lemah  dan  tertindas. Perempuan  juga  termasuk  di  antara  makhluk  yang  tidak  berdaya  pada  saat kelahiran Islam, baik di dunia Arab maupun di luarnya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang pertama kali menyatakan hak-hak perempuan.
Kehadiran  Islam  antara  lain  untuk  menyelamatkan  dan  membebaskan kaum perempuan dari penindasan masa jahiliyah. Al-Qur'an diturunkan untuk mengangkat  harkat  dan  martabat  perempuan  secara  proporsional  tanpa mengabaikan nilai-nilai kodrati mereka. Bagi Islam, diskriminasi adalah sebuah kejahatan,  tetapi  mengejar  kesetaraan  adalah  bentuk  kesesatan.  Ajaran  Islam tidak  membedakan  secara  skematis  faktor-faktor  yang  membuat  laki-laki  dan perempuan  berbeda,  tetapi  memandang  kedua  jenis  kelamin  tersebut  sebagai satu kesatuan. Secara biologis dan sosio-kultural, yang satu membutuhkan yang lain,  dan  karenanya,  masing-masing  memiliki  peran  yang  harus  dimainkan. Menurut Nasarudin Umar (1999), Islam memang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun bukan diskriminasi. Perbedaan tersebut didasarkan  pada  kondisi  fisik-biologis  perempuan  yang  memang  ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun, perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengagungkan dan merendahkan yang lain.
Seorang  perempuan adalah pihak yang  setara dengan pria, yang dapat menetapkan persyaratan yang dia inginkan seperti halnya pria. Pria tidak lebih unggul  dalam  hal  ini.  Dalam  konteks  ini,  kebebasan  seorang  wanita  untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya tidak ditafsirkan tanpa izin dan persetujuan wali. Dalam konteks ini, kebebasan seorang wanita untuk memilih pasangan sesuai keinginannya tidak ditafsirkan tanpa izin dan persetujuan wali. Hal  ini  karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pernikahan  seorang perempuan dengan suaminya adalah sebuah fakta.

## METODE
Library  research (penelitian  kepustakaan)  merupakan  jenis  dalam penyusunan  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pengumpulan  data  yang diperoleh langsung dari berbagai literatur yang menjadi koleksi perpustakaan, seperti  buku,  jurnal,  peraturan  perundang-undangan,  pendapat  para  ahli hukum,  dan  berbagai  dokumentasi  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  materi yang  dibahas sebagai penunjang agar penelitian ini menghasilkan karya yang komprehensif. Selajutnya, data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan  pendekatan  normatif-yuridis  kemudian  disajikan  dengan  sifat
deskriptif-analitik  yaitu  menguraikan,  menggambarkan,  menganalisa  dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potret Umum Hukum Keluarga Islam
Hukum keluarga memiliki posisi penting dalam khazanah kajian hukum Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pemahaman  yang  menyatakan  bahwa  hukum keluarga merupakan gerbang utama untuk memasuki wilayah-wilayah hukum Islam  selanjutnya.  Pada  pertengahan  abad  ke-20,  hukum  keluarga  mengalami pembaharuan  dan  beberapa  kali  reformasi.  Hukum  keluarga  juga  dianggap sebagai substansi dari syari'ah. Komoditas tidak akan terbentuk karena tidak ada yang melandasinya, sebagaimana hukum keluarga Islam tidak akan bisa hidup tanpa adanya komoditas yang melatarbelakanginya. Secara substansi, hukum ini tidak  dimaksudkan  untuk  mendidik  umat  Islam  agar  kelak  di  kemudian  hari mereka  dapat  menjalankannya.  Namun,  hukum  kemudian  bersifat  solutif, artinya hukum Islam memberikan hasil terhadap permasalahan keluarga yang sedang  dihadapi.  Namun,  terkadang  hukum  tidak  dapat  dipahami  dari  sisi hikmah  dan  keagungannya,  sehingga  muncul  anggapan  bahwa  hukum  Islam tidak  lagi  representatif  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  perdata  keluarga Islam.
Pembahasan  ini  menjadi  penting  karena  tidak  semua  masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga sejarah, peristiwa dan sebab-sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial. Hukum keluarga Islam dirasakan  memiliki  kehadiran  yang  signifikan  di  tengah  masyarakat  muslim karena  masalah  keluarga  menyangkut  perkawinan,  poligami,  warisan,  dan sebagainya, yang tidak dapat disamakan dengan non muslim. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku secara khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang juga semakin berkembang, dituntut adanya corak yang berwarna-warni dalam pembaharuan hukum.
Hukum  keluarga  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  hukum  yang mengatur tentang pertalian keluarga. Pertalian keluarga ini dapat terjadi karena pertalian darah atau karena perkawinan. Hubungan kekeluargaan ini menjadi penting  karena  berkaitan  dengan  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak, poligami, perwalian, dan warisan. Hukum keluarga didefinisikan sebagai aturan umum  yang  mengatur  hubungan  keluarga.  Ada  dua  macam  hubungan kekeluargaan, yaitu pertama mengenai hubungan darah dan kedua mengenai hubungan semenda. Hubungan dalam hal hubungan darah, atau dapat disebut dengan  pertalian  darah,  adalah  pertalian  kekeluargaan  yang  terjalin  antara beberapa  orang  yang  memiliki  nenek  moyang  yang  sama.  Pertalian  semenda merupakan  hubungan  kekeluargaan  yang  terjadi  karena  adanya  perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang bukan darah dagingnya.
Secara  historis,  berbagai  peraturan  hukum  keluarga  di  Indonesia dijabarkan  secara  personal  yang  dikembangkan  oleh  para  ulama  Islam  yang didasari  oleh  bacaan  dan  literasi  dari  para  pendahulunya  (Karimullah,  2021). Pada  sisi  ini,  progresivitas  hukum  menjadi  terhambat  karena  penjelasan  para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertanyakan, apalagi diestimasi dan direvisi. Tidak dapat dipungkiri, masa resesi pengetahuan telah berlalu dalam sejarah  akibat  sakralisasi  masyarakat  terhadap  ulama,  baik  secara  langsung maupun melalui kajian-kajiannya.
Modernisasi  yurisprudensi  Islam  saat  ini  biasanya  mengambil  bentuk menawarkan metodologi baru yang berbeda dari yang klasik. Paradigma yang digunakan  cenderung  menekankan  pada  pengungkapan  yang  berhubungan dengan lingkungan (Karimullah, 2022a). Hubungan antara kitab suci wahyu dan perubahan sosial tidak hanya dipahami dan dimengerti melalui penafsiran non- fiksi,  tetapi  juga  melalui  penafsiran  komunikasi  universal  yang  terkandung dalam kitab suci wahyu. Pembaharuan kitab suci memiliki dua generalisasi. (1) generalisasi  tradisional  dan  (2)  generalisasi  modern  yang  muncul  dalam pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi.
Sumber-sumber hukum keluarga Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Kedua  sumber  informasi  ini  juga  diselidiki,  dan  hasilnya  dapat  berupa  fikih, fatwa,  dan  peraturan  perundang-undangan.  Transisi  dari  fikih  tradisional  ke hukum keluarga modern disebabkan oleh aturan-aturan yang ada. Dalam fikih tradisional  dianggap  tidak  tepat  untuk  mencari  solusi  bagi  masalah  modern, seperti hak wanita untuk memilih pasangan yang merupakan tanggung jawab orang  tua,  fikih  yang  termasuk  dalam  beberapa  buku  klasik  yang memperkenalkan  pandangan  dan  lokakarya  para  sarjana  Islam,  salah  satu produk dari Klasik.
Pandangan ulama fikih klasik diformalkan, dengan sektarianisme yang sulit dibantah. Ironisnya, pandangan ulama fikih terhadap perempuan seringkali diskriminatif  dan  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia.  Sebab,  atas  nama agama,  mereka  membatasi  kebebasan  perempuan  untuk  memilih  pasangan hidup  dan  memberikan  kebebasan  kepada  laki-laki  untuk  memilih  pasangan hidup. Oleh karena itu, tujuan utama dari reformasi hukum keluarga ini adalah untuk  mendapatkan  dan  meningkatkan  status  perempuan.  Juga,  untuk memecahkan  masalah  yang  tidak  dapat  dijawab  oleh  fikih  tradisional.  Tidak diragukan lagi bahwa banyak fikih yang ditulis oleh para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam.
Fiqh dengan semua implikasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan, yang dikodifikasikan dalam fiqh Munakhat, adalah signifikan. Di sisi lain, fikih yang berkaitan dengan warisan dirangkum dalam fikih Mawarit. Kedua produk hukum ini sebenarnya dapat diundangkan sebagai hukum yang terkodifikasi, meskipun tidak sepenuhnya valid. Oleh karena itu, produk hukum Islam, fikih dan  fatwa,  harus  dimasukkan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  agar dapat  diterapkan  secara  formal.  Mengembangkan  hukum  keluarga  melalui pendekatan  interdisipliner,  interdisipliner,  interdisipliner  adalah  bentuk pengembangan kompetensi hukum keluarga yang lebih luas. Selain itu, tubuh
pengetahuan  dapat  diperluas  untuk  memperluas  cakupan  hukum  keluarga, yang  selama  ini  dekat  dengan  aspek-aspek  fikih  yang  murni  normatif. Pendekatan  multidisiplin  dalam  hukum  keluarga  juga  harus  sesuai  untuk menangani kasus-kasus keluarga yang penuh warna dengan cara multidisiplin, multidisiplin, dan multidisiplin.
Secara historis, hukum keluarga Islam muncul dari pengakuan Inkuisisi sebagai  salah  satu  perwakilan  kekuasaan  kehakiman  dalam  negara konstitusional,  melalui  peradilan  agama  (PA)  secara  resmi  sebagai  salah  satu pelaksana  “judicial  power”  dalam  negara  hukum  dalam  Pasal  10  Undang - Undang  No.  14  Tahun  1970.  Lebih  lanjut,  kedudukan,  kewenangan  atau yurisdiksi  dan  organisatorisnya  telah  diatur  dan  dijabarkan  dalam  Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari’ah, bagi penduduk yang beragama Islam.
Kenyataan bahwa keberadaan pengadilan agama belum disertai dengan perangkat  atau  sarana  hukum  positif  yang  menyeluruh,  serta  berlaku  secara unifikasi  sebagai  rujukan.  Meskipun  hukum  materiil  yang  menjadi  yurisdiksi pegadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur didalamnya baru merupakan pokok-pokok. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin ilmu fiqh. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antar peradilan agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana  ungkapan  different  judge  different  sentence  (Bisri,  1999).  Dari realitas di atas, pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan  prasarana  hukum  yang  unifikatif  lewat  jalan  pintas  berupa  kompilasi hukum Islam (KHI).
Lahirnya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan  tuntutan  masyarakat  Islam  di  Indonesia  untuk  menjadi  pedoman,  dan rujukan  dalam  mengatasi  permasalahan  seputar  hukum  keluarga.  Positifikasi hukum keluarga ini memiliki beberapa kecenderungan, hal itu sebagai gerakan dan desakan dari beberapa kelompok untuk mengadakan amandemen hukum keluarga  klasik  menuju  hukum  keluarga  kontemporer.  Oleh  karena  itu pembaruan  hukum  keluarga  Islam  yang  terjadi  di  Indonesia  dapat  diartikan sebagai  upaya  dan  perbuatan  melalui  proses  tertentu  dengan  penuh kesungguhan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  mempunyai  kompetensi  dan otoritas  dalam  pengembangan  hukum  keluarga  Islam  dengan  cara-cara  yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum yang di benarkan sehingga  menjadikan  hukum  keluarga  Islam  dapat  tampil  lebih  aktual,  tidak ketinggalan  zaman  yang  meliputi al- i’adah (mengembalikan),  al-ibanan (memurnikan) dan al-ihya (menghidupkan) (Abdul Manan, 2006).

## Hak Perempuan Memilih Jodoh Pra-Islam
Sebelum  datangnya  Islam  di  Arab  dan  menyebar  keseluruh  dunia, masyarakat  Arab  pada  masanya  dikenal  dengan  Jahiliyah,  label  masyarakat jahiliyah dalam bahasa Arab diartikan sebagai kata “bodoh” (Munawwir, 1997). Masyarakat jahiliyah ditujukan bagi kaum musyrikin pra-Islam yang memiliki berbagai  sifat  melanggar  norma-norma  akhlak  dan  kemanusiaan,  tidak  mau menerima suatu kebeneran, zalim dan masih keras kepala dengan melakukan penghambaan selain kepada Allah Swt (Sattar, 2017).
Perempuan  pada  masa  Jahiliyah  atau  pra-Islam  belum  memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat bahkan direndahkan. Ada berbagai cara  dalam  menyikapi  kehadiran  perempuan  di  masyarakat  jahiliyah  zaman dulu, pertama ,  dikubur  hidup-hidup  ketika  dilahirkan  atas  dasar  menjadi  aib keluarga  dan kedua, dibiarkan  hidup  namun  dalam  menjalani  kehidupannya, perempuan diperlakukan secara tertindas dan jauh dari nilai kemanusiaan serta keadilan  (Magdalena,  2017).  Fakta-fakta  tersebut  terus  terulang  dan  menjadi tradisi  dikalangan  masyarakat  jahiliyah  pra-Islam  yang  menghalalkan  suatu penindasan tanpa adanya rasa kemanusiaan terhadap perempuan (Mulia, 2014).
Ketidakadilan  yang  dialami  perempuan  masa  pra-Islam  juga  berlaku dalam  hal  perkawinan,  seorang  perempuan  seringkali  dieksploitasi  dalam bentuk  yang  sangat  tidak  manusiawi,  seperti  dipaksa  kawin,  diperlakukan semena-mena  oleh  suami,  dipoligami  tanpa  batas  dan  tanpa  syarat,  ditukar, disetubuhi  (budak)  untuk  dijual  anaknya.  Saat  itu,  bentuk  perkawinan  yang paling  dominan  adalah  kontraktual  yang  terorientasi  pada  seksual.  Seorang suami dibenarkan oleh tradisi untuk saling tukar menukar istri. Seorang laki-laki menyerahkan  istrinya  pada  laki-laki  lain,  sebagai  gantinya  laki-laki  tersebut memberikan istrinya (Sugitanata, 2020b).
Selain itu, perempuan juga  tidak memiliki kuasa dalam memilih dengan siapa  harus  dinikahkan.  Hal  tersebut  didasarkan  atas  kerendahan  status  atau kedudukan  yang  dimiliki  perempuan  pada  masa  tersebut.  Pada  masa pernikahan pun, saat perempuan menjadi istri laki-laki di masyarakat jahiliyah, apabila  ia  tidak  patuh  dalam  perintah  suaminya  maka  akan  mengalami kekerasan  yang  brutal  hingga  gigi-giginya  rontok  dilempar  batu-bata  (Huda, 2009).  Bentuk  lain  dari  penderitaan  perempuan  pada  masa  pra-Islam  juga dibuktikan dengan hadirnya pernikahan mut’ah , pernikahan istibda ’, pernikahan zawaq , pernikahan khadn , pernikahan maqt , pernikahan sighar , pernikahan badal, pernikahan  dengan  sedarah  dan  masih  banyak  lagi  jenis  pernikahan  yang merendahkan perempuan (Sattar, 2017).
Budaya-budaya  yang  dilakukan  masyarakat  jahiliyah  pra-Islam  di  atas menjadi  bukti  atas  kedudukan  perempuan  pada  jahiliyah.  Aturan  dalam pelaksanaan  pernikahan  yang  menjadikan  perempuan  hanya  sebagai  objek pemuas  nafsu  dan  tidak  memiliki  kuasa  atas  hak  memilih  pasangan menggambarkan bagaimana ketidakadilan dari sisi kemanusiaan serta jauh dari tujuan  utama  pernikahan  tersebut  yakni sakinah  mawadaah  dan  rahmah (Islah Gusmian,  2017) . Padahal  peran  perempuan  penting  sebagai  proyeksi  dalam
membangun rumah tangga di masa depan.  Komitmen dan kesanggupan bagi perempuan  untuk  turut  membantu  dan  berbagi  peran  dalam  memenuhi kebutuhan keluarga sangat diperlukan.

## Undang-Undang  Perkawinan  Di  Indonesia  Sebagai  Wujud  Implementasi Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Memilih Jodoh Bagi Perempuan
Kehadiran Islam sebagai agama yang membawa pesan kasih sayang dan kedamaian dengan sumber ajaran pokok berasal dari Al- Qur’an dan Al -Hadits membawa  angin  segar  bagi  kaum  perempuan  pada  masa  jahiliyah.  Islam menunjukkan  perhatiannya  terhadap  perempuan  dengan  menghapus diskriminasi  yang  telah  mengakar  dikalangan  kaum  jahiliyah,  bahkan  telah menjadi  budaya.  Budaya  tersebut  harus  dihilangkan  dengan  menggantinya berdasakan  asas  kesetaraan  dan  keadilan  bagi  perempuan  sesuai  misi  yang diamanahkan dalam syariat Islam (Magdalena, 2017).  sebagaimana termaktub pada Surat An-Nisa ayat 1 (2012):
اَهَج ۡو َز اَهۡنِم َقَلَخ َّو ٍةَد ِحا َّو  ٍسۡفَّن  ۡنِ م  ۡمُكَقَلَخ  ۡىِذَّلا  ُمُكَّب َر ا ۡوُقَّتا  ُساَّنلا اَهُّيَاـٰٰۤي َماَح ۡرَ ۡلَا َو   هِب  َن ۡوُلَءٖٓاَسَت  ۡىِذَّلا  َٰاللّ اوُقَّتا َو ۚ  ًءٖٓاَسِن َّو ا ًرۡيِثَك  ًلَاَج ِر اَمُهۡنِم  َّثَب َو اًب ۡيِق َر  ۡمُكۡي َلَع  َناَك  َٰاللّ  َّنِا
“Wahai  manusia! Bertakwalah  kepada  Tuhanmu  yang  telah  menciptakan  kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang  banyak.  Bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  nama-Nya  kamu  saling meminta, 1 dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. ”
Surat An-Nisa ayat 1 di atas menerangkan bahwa semua manusia baik laki-laki dan perempuan berasal dari satu keturunan yakni Nabi Adam a.s dan Siti Hawa, di mana dari satu keturunan tersebut tidak ada narasi diskriminatif baik antar laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, semuanya masuk dalam satu lingkup kesatuan dan diperintahkan oleh sang pencipta yakni Allah Swt.  untuk  bertakwa  kepada-Nya.  Melalui  ketakwaan  tersebut  akan menciptakan kerukunan, keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak asasi manusia (Shihab, 2012).
Dalam  hal  hak  memilih  jodoh,  Islam  juga  memberikan  kebebasan  bagi perempuan  untuk  memilih  pasangannya  sesuai  dengan  kehendaknya, sebagaimana hadis Nabi yakni “ Dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sampai dia  diminta  pendapatnya/izinnya”. Hadist  tersebut  mengisyaratkan  bahwa perempuan harus dimintakan persetujuannya untuk menikah dengan laki-laki yang  hendak  menikahinya.  Hal  ini  berdasarkan  pernyataan  di  awal  bahwa kehadiran  Islam  yang  membawa  misi  keadilan  terlebih  lagi  bagi  kaum
perempuan,  di  mana  dalam  ajaran  Islam,  derajat  perempuan  ditinggikan semenjak kehadirannya supaya tidak tertindas sebagaimana yang terjadi pada zaman pra-Islam. Pernyataan akan kehadiran Islam membawa pesan kesetaraan juga membenarkan bahwa Islam mengakui akan hak kebebasan bagi perempuan termasuk dalam hak memilih pasangan atau jodoh.
Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan mayoritas penduduknya beragama  Islam  dan  memiliki  banyak  suku  dan  budaya  juga  ternyata mengadopsi asas-asas kesetaraan dalam Islam yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termasuk dalam ranah memilih jodoh bagi perempuan (Sugitanata, 2021).
Termaktub  pada  UUP  No.  1  Tahun  1974  mengenai  syarat-syarat pernikahan yang diatur pada Pasal 6 Ayat 1 yakni harus adanya persetujuan dari mempelai perempuan, artinya kerelaan perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki yang hendak menikahinya tanpa ada paksaan (P. R. Indonesia & BAB, 1974). Apa yang termaktub pada pada Pasal 6 Ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan  misi  dari  Islam  yakni  asas  kesetaraan  bagi  perempuan  (Sugitanata, 2020b). Hal tersebut bertujuan guna membangun rumah tangga yang  bahagia dan kekal dan tentunya searah dengan hak asasi manusia (Mardani, 2016). Selain itu, pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang  sah”. Hal  yang  sama  juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “(1)Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah;  (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan  calon  istri  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan”.
Kewajiban  akan  persetujuan  dari  perempuan  dalam  melangsungkan pernikahan  umumnya  terhadap  persetujuan  kedua  mempelai  merupakan amanah  dari  Undang-undang  Perkawinan  yang  harus  direalisasikan.  Apabila tidak  mengindahkannya  maka  akad  nikah  tidak  bisa  diadakan  karena  belum memenuhi persyaratan (P. R. Indonesia & BAB, 1974).
Selain Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia juga ada yang disebut dengan  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  yang  menjelaskan  mengenai  definisi pernikahan, di mana ikatan yang kuat melalui akad nikah yang dijalani oleh laki- laki  dan  perempuan  didasarkan  atas  persetujuan  atau  kerelaan  dari  kedua mempelai. Hal tersebut dilakukan guna menekankan dalam pernikahan harus dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Oleh Karena itu bisa dibuat pernyataan bahwa  perempuan  memiliki  hak  dalam  memilih  pasangan  dengan  siapa  saja untuk  dinikahi  dan  melarang  adanya  paksaan  atau  interpensi  dari  siapapun (Izzati, 2011), sebagaimana dijelaskan dari sisi Islam dan sisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  dan  penindasan  pada perempuan  termasuk  hak  memilih  pasangan  atau  jodoh  telah  masuk  dalam hukum yang berlaku dan diundang-undangkan di Indonesia (1984) yang secara
khusus menurut hemat peneliti adalah bagian dari korelasi dakwah Islam yang telah tumbuh subur di Indonesia dan diimplementasikan dalam peraturan yang ada di Indonesia, meskipun secara fakta Indonesia tidak bisa disebutkan sebagai negara Islam namun dalam sistem peraturannya banyak mengacu pada sistem Islam.
Islam menghargai perempuan dalam memilih pasangan hidup. Seorang perempuan  memiliki  hak  untuk  mencalonkan  calon  suaminya,  yang  akan menjadi  teman  hidupnya  dalam  susah  dan  senang,  mencapai  kegagalan  dan kesuksesan. Islam melarang orang tua atau wali untuk memaksakan kehendak mereka  kepada  anak-anak  mereka  dalam  memilih  calon  suami  (kaltsum,  tt). Upaya  untuk  membawa  perubahan  melalui  humanisasi  perempuan  harus dimulai dari yang terkecil, yaitu dimulai dari keluarga. Memilih pasangan yang tepat  dalam  keluarga  memastikan  bahwa  seorang  perempuan  akan  selalu menjadi lebih baik.
Islam telah memberikan batasan-batasan sebagai rambu-rambu mengenai equality atau kesetaraan terhadap perempuan yang  harus diindahkan sebagai umat beragama Islam, sejalan dengan itu, Indonesia juga telah mengupayakan konvensi terhadap atuan-atuan yang telah dibangun di dalam Islam ke sistem undang-undang  sebagaimana  dijelaskan  di  atas.  Hal  itu  bertujuan  untuk memberikan hak perempuan terhadap memilih pasangannya guna terwujudnya keluarga  yang sakinah,  mawaddah  dan  rahmah. Sebagaimana  firman  Allah  Swt (2012):
ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا ا ْٖٓوُنُكْسَتِ ل اًجا َو ْزَا ْمُكِسُفْنَا  ْنِ م ْمُكَل َقَلَخ  ْنَا ٖٓ  هِتٰيٰا  ْنِم َو َن ْو ُرَّكَفَتَّي  ٍم ْوَقِ ل ٍتٰيٰ َلَ  َكِلٰذ ْيِف َّنِاۗ ًةَمْح َر َّو ًةَّد َوَّم
“ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan- pasangan  untukmu  dari  (jenis)  dirimu  sendiri  agar  kamu  merasa  tenteram kepadanya.  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  cinta  dan  kasih  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ” .
Berbagai  peraturan  yang  mendasari  pemilihan  pasangan  pranikah bersifat  sosio-kultural  dan  baik  dalam  hukum  pernikahan  formal  Indonesia maupun hukum Islam, termasuk pertimbangan agama, ekonomi, sosial, hukum, kesehatan,  dan  lain-lain,  sebelum  memutuskan  untuk  melangsungkan pernikahan. Pertimbangan ini menunjukkan kesucian proses pernikahan, karena memungkinkan pernikahan dibenarkan oleh hukum negara, hukum Islam, dan lingkungan sosial budaya serta memberikan dampak positif. Sebaliknya, proses perkawinan  dengan  atau  kurang  mempertimbangkan  berbagai  hal mengindikasikan terjadinya proses insakralitas dalam pemilihan pasangan yang dilakukan  oleh  perempuan  dan  perkawinan  yang  dalam  hal  ini  bisa  beresiko pada  munculnya  berbagai  persoalan  di  dalam  keluarga  seperti  perceraian,
kekerasan dalam rumah tangga, disorganisasi keluarga serta berbagai persoalan lainnya yang sering terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

## Kesimpulan
Hukum keluarga Islam yang di berlaku di Indonesia telah mengakomodir dan  mengadopsi  asas-asas  kesetaraan  dalam  Islam  yang  diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termasuk dalam ranah memilih  jodoh  bagi  perempuan.  Pada  peraturan  hukum  perkawinan  tersebut mengenai syarat-syarat pernikahan yang telah diatur pada Pasal 6 Ayat 1 yakni harus  adanya  persetujuan  dari  mempelai  perempuan,  artinya  kerelaan perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki yang hendak menikahinya tanpa ada paksaan telah memberikan hak secara penuh untuk perempuan dalam memilih pasangan  hidupnya  dalam  menjalani  bahtera  rumah  tangga.  Apa  yang  telah termaktub  pada  pada  Pasal  6  Ayat  1  UUP  No.  1  Tahun  1974  tersebut  sejalan dengan misi dari Islam dan asas hak asasi manusia, yakni asas persamaan dan kesetaraan bagi perempuan dalam menentukan pilihan jodohnya. Hal tersebut bertujuan  guna  membangun  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia  dan sejahtera.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi dengan teman  sejawat secara mandiri antara Arif Sugitanata dan Suud Sarim Karimullah tanpa adanya dana bantuan dari pihak manapun termasuk institusi.

## PENYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian  ini  menyatakan  bahwa  atas  nama  penulis  Arif  Sugitanata sebagai  penulis  pertama  dan  Suud  Sarim  Karimullah  sebagai  penulis  kedua adalah benar keduanya berkontribusi dan menulis pada penelitian ini.

## REFERENSI
Abdul  Manan.  (2006). Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Adityo,  R.  D.  (2020).  Kebebasan  wanita  dalam  menentukan  calon  suami: perspektif hukum positif dan fiqh. Morality: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 82 – 101.
Bisri, C. H. (1999). Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Logos. Enginer, A. A. (1994). Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Terjemahan Farid Wajidi .
Bandung: LSPPA. Huda, M. (2009). Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan (1st ed.). Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
Indonesia,  K.  A.  R.  (2012). Al- Qur’an  dan  Terjemah  al -Kaffah .  Bekasi:  PT  Dua Sukses Mandiri.
Indonesia, P. R.  (1984). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang  Pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination  Against  Women) .  Presiden  Republik  Indonesia. http://www. bphn. go. id/data/documents/84uu007 …. Indonesia, P. R., & BAB, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun .
Islah  Gusmian.  (2017). Mengapa  Nabi  Muhammad  Saw.  Berpoligami? (1st  ed.).
Yogyakarta: Pustaka Marwa.
Karimullah, S. S. (2021). Pembaruan Islam  Bidang  Keluarga dan Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law , 2 (2), 61 – 81.
Karimullah, S. S. (2022a). Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law  Concept  and  Its  Impact  on  National  Law. Mazahib , 21 (2),  213 – 244. https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4800
Karimullah,  S.  S.  (2022b).  Reinterpretasi  Terhadap  Kedudukan  Perempuan Dalam  Islam  Melalui  Takwil  Gender  KH.  Husein  Muhammad. ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies) , 1 (2), 115 – 133.
Magdalena, R. (2017). Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (studi tentang  kedudukan  perempuan  dalam  masyarakat  Islam). Harakat  An- Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak , 2 (1). Mardani.  (2016). Hukum  Islam  Kumpulan  Peraturan  Tentang  Hukum  Islam  di Indonesia (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
Mattalattang, A. N., & Magfirah, S. U. (2021). Hak Perempuan Untuk Memilih Pasangan Hidup (Studi Fiqh Al-Hadis dan Fikih Munakahat). Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin , 7 (2), 183 – 206. Mulia, M. (2014). Kemuliaan Perempuan dalam Islam (2nd ed.). Jakarta: Megawati Institute.
Munawwir,  A.  W.  (1997). Al-Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia (14th  ed.). Surabaya: Pustaka Progresif.
Pristiwiyanto,  P.  (2011).  Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  Islam  (Meretas Ketidakadilan  Politik  Terhadap  Kemanusiaan  Manusia). Fikroh:  Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam , 4 (2), 137 – 153.
Sa’dan,  M.  (2016).  Memilih  Pasangan  Bagi  Anak  Perempuan:  Kajian  Fiqih  & HAM. Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah , 14 (1). Sabiq, A.-S. (1937). Fiqh Sunnah Juz 2 (3rd ed.). Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Araby.
Sattar,  A.  (2017).  Respons  Nabi  Terhadap  Tradisi  Jahiliyyah:  Studi  Reportase
Hadis Nabi. Jurnal Theologia , 28 (1), 199 – 203.
Shihab, M. Q. (2012). Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan dan Keserasian Al- Qur’an) Jilid
2 (5th ed., Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
Subhan,  Z.  (2015). Al- Qur’an  dan  Perempuan  Menuju  Kesetaraan  Gender  dalam Penafsian (1st ed.). Jakarta: Kencana.
Sugitanata, A. (2020a). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup
Berbeda Kota Tempat Tinggal. MADDIKA: Journal of Islamic Family Law ,
1 (2), 1 – 10.
Sugitanata, A. (2020b). Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan. Bilancia: Jurnal  Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 14 (2), 303 – 318.
Sugitanata, A. (2021). Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia. Law and Justice , 6 (1), 62 – 79. Umar, N. (1999). Kodrat Perempuan dalam Islam . Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.