Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index DOI: https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1958
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## ANALISIS TERHADAP SANKSI KORPORASI PELAKU DUMPING

## LIMBAH TANPA IZIN PERSPEKTIF HAM

## Ali Ibrohim
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-Mail: armateraya96@gmail.com
Budiarsih Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-Mail: buddyarsih@gmail.com
Slamet Suhartono Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-Mail: suhartonoslamet@gmail.com

## Abstract
Law  Number  23,  2009  concerning  Environmental  and  Management Protection  has  been  running  for  eleven  years.  This  law  still  needs  a  lot  of evaluation, especially at the level of implementation or implementation. One of  them  is  related  to  the  sanction  for  corporations  that  do  environmental damage. There are three types of sanctions that can be given to corporations, namely: civil, criminal and administrative. However, all this time the three did not provide a deterrent effect. As a result, the rights of affected citizens to get a healthy environment are also ignored.
For  this  reason,  this  paper  focused  on  how  is  the  Analysis  of  corporate sanctions of perpetrators of waste dumping without permission viewed from a Human Rights perspective?
This  study  uses  a  juridical  normative  research  method,  by  analyzing secondary data in the form of laws and regulations related to sanctions for corporations that carry out waste dumping without permission.
The results of the study found that the analysis of corporate sanctions for the perpetrators  of  waste  dumping  without  permission  did  not  represent  the protection  of  human  rights  for  the  community.  Legal  fissures  make  the corporation  can  continue  its  activities  and  make  it  possible  to  do environmental damage again. It is necessary to maximize the application of the  highest  alternative  sanctions  by  paying  attention  to  human  and community rights around the location of waste dumping where the quality of water, air, and soil has deteriorated.
Key words: Corporation Sanction, Dumping Corporation, Human Right
112 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020

## Abstrak
UU  Nomor  23  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  telah  berjalan  selama  sebelas  tahun.  Undang- undang  ini  masih  perlu  banyak  evaluasi,  terutama  dalam  tataran penerapan atau pelaksanaan. Salah satunya terkait pemberian sanksi bagi korporasi yang melakukan perusakan lingkungan. Ada tiga jenis sanksi yang bisa diberikan kepada korporasi, yakni: perdata, pidana dan  administratif.  Namun,  selama  ini  ketiganya  tidak  memberikan efek  jera.  Akibatnya,  hak  warga  terdampak  untuk  mendapatkan lingkungan yang sehat juga terabaikan.
Atas  dasar  hal  tersebut  tersebut  tulisan  ini  memfokuskan  pada pembahasan  mengenai  bagaimanakah analisis  terhadap  sanksi korporasi pelaku dumping limbah tanpa izin ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  normatif  yuridis, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundangan- undangan  terkait  sanksi  bagi  korporasi  yang  melakukan  dumping limbah tanpa izin. Hasil penelitian menemukan bahwa sanksi korporasi pelaku dumping  limbah  tanpa  izin  belum  merepresentasikan perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  bagi  masyarakat.  Celah-celah hukum  membuat  korporasi  tetap  bisa  beraktivitas  kembali  dan memungkinkan  melakukan  perusakan  lingkungan  lagi.  Perlu dimaksimalkan penerapan sanksi alternatif yang paling tinggi dengan memperhatikan  hak-hak  asasi  manusia  dan masyarakat  di  sekitar lokasi  dumping  limbah  yang  baku  mutu  air,  udara  dan  tanahnya sudah memburuk.
Kata Kunci: Pidana Korporasi, Dumping Limbah, Hak Asasi Manusia

## A. PENDAHULUAN
Ada sekitar 13 putusan hakim Pengadilan Negeri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang berkaitan dengan pidana kasus lingkungan hidup. Beberapa di  antaranya  adalah  kasus  pencemaran  lingkungan  oleh  korporasi  berupa dumping limbah tanpa izin. Kasus-kasus ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, bahkan sulit dipulihkan dalam jangka waktu yang panjang. Khusus dalam kasus pencemaran lingkungan yang membuat baku mutu udara, tanah dan air  menurun  diatur  dalam  ketentuan  pidana  UU  No  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH).  Dalam  aturan- aturan  tersebut,  korporasi  dapat  dihukum  dengan  tiga  jenis  sanksi,  yaitu  : administratif, perdata dan pidana.
Analisis terhadap Sanksi Korporasi ... │ 113
Korporasi memang telah sah menjadi subjek hukum. Karena itu, korporasi bisa dikenai sanksi-sanksi tersebut, baik sebagian atau keseluruhan. Fungsi sanksi ini  sendiri  adalah  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  korporasi  yang  melakukan kejahatan atau pelanggaran dan dapat mencegah hal tersebut terjadi lagi, baik oleh korporasi tersebut atau korporasi yang lainnnya.
Korporasi sebagai salah satu instrumen pembangunan memang tidak bisa dihindarkan  dalam  suatu  negara.  Industri-industri  ektraktif  memang  sangat rawan, terutama dalam hal pembuangan limbah B3. UU kemudian mengantisipasi dengan  berbagai  aturan,  salah  satunya  adalah  Pasal  60  UUPPLH.  Dalam  pasal tersebut dikatakan, “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/a tau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.
Lalu  untuk  memperkuat  posisi  pasal  tersebut,  pada  Pasal  104  UUPPLH ditegaskan terkait hukuman bagi korporasi pembuang limbah tidak sesuai aturan. Pasal tersebut berbunyi :
“setiap  orang  yang  melakukan  dumpi ng  limbah  dan/atau  bahan  ke  media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
Aturan ini sungguh sangat aneh karena masih memberlakukan hukuman dengan  batasan  maksimal.  Akibatnya,  banyak  perusahaan  yang  melakukan dumping  limbah  tanpa  izin  dihukum  dengan  hukuman  denda  di  bawah maksimal. Secara aturan, hakim memang diperbolehkan melakukan hal tersebut, namun aturan ini perlu untuk dievaluasi terutama jika melihat dampak buruk dari pembuangan  limbah  tanpa  izin.  Apalagi  dikaitkan  dengan  Hak  Asasi  Manusia yang  tercantum  dalam  Pasal  28H  UUD  tahun  1945  tentang  hak  warga  Negara mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  yang  kemudian  diakumulasikan dalam  pertanyaan  berikut;  Bagaimanakah    Analisis  Terhadap  sanksi   korporasi pelaku  dumping limbah tanpa izin dari perspektif Hak Asasi Manusia?
Penelitian  terkait  korporasi  pelaku  dumping  limbah  tanpa  izin  pernah dilakukan  oleh  Yondia  Vanensashakeh  Soemantri  dkk  dari  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro  dalam  tulisan  berjudul  Studi  Dumping  Limbah  Tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/pid.sus/2015/PN.Unr jo Nomor
114 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
162/pid.sus/2016/PT.Smg yang dimuat Jurnal Diponegoro Law Journal. Tulisan yang  terbit  tahun  2017  ini  mengkritisi  implementasi  penegakan  hukum  dan pelaksanaan peraturan terkait sanksi dumping limbah tanpa izin oleh perusahaan. Dalam  putusan  tersebut  diputuskan  denda  untuk  perusahaan  sebesar  Rp 100.000.000,-  (Seratus  juta  rupiah)  yang  dianggap  tidak  sebanding  dengan kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan.  Selain  itu,  hakim  juga  memutuskan untuk  menghukum  pelaksana  pembuangan  limbah  tersebut  tanpa  memberikan hukuman  kepada  direksi  yang  menyuruh  melakukan  pembuangan.  Hal  ini dianggap tidak sesuai Pasal 55 KUHP tentang menyuruh tindak pidana.
Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam penelitian ini fokus penulis ada pada kajian Hak Asasi Manusia terhadap aturan sanksi bagi korporasi pelaku dumping limbah tanpa izin. Dalam aturan  tersebut  sudah ditetapkan adanya  hukuman  pidana  penjara maksimal  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).

## B. KAJIAN TEORI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Penelitian yang menganalisa aturan-aturan mengenai suatu isu hukum tertentu 1 . Penelitian ini  bertujuan  menemukan  pemecahan  masalah  atas  isu  hukum  tentang  sanksi yang  paling  tepat  bagi  korporasi  pelaku  dumping  limbah  tanpa  izin.  Metode pendekatan  berupa  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  dengan menggunakan analisa dari perspektif  Hak Asasi Manusia.

## a. Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup
Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hukum lingkungan di Indonesia mulai  diatur  sejak  perubahan  konstitusi  Indonesia  pada  tahun  2000  melalui amandemen kedua UUD 1945 2 . Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang harus  dimiliki  oleh  setiap  warga  Negara  telah  memerhatikan  persoalan lingkungan hidup. Hak hidup pada Pasal 4 dan 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  dan  UUPPLH adalah  bentuk  penjabaran  dari  hubungan hak asasi manusia dan hak lingkungan hidup.
1 Husaini Usman and Purbomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
2 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Prenada media Group, 2011).
Analisis terhadap Sanksi Korporasi ... │ 115
Jaminan  konstitusi  terkait  HAM  di  bidang  lingkungan  sebagai  bukti komitmen  Negara  atas  sebuah  kehidupan  demokratis  penting  untuk diterapkan.  Indonesia  sedang  berjuang  menjadi  negara  penjamin  hak  asasi manusia  dengan  membuat  beberapa  undang-undang  yang  melindungi  hak asasi warga negaranya. 3 Termasuk hak lingkungan hidup.
Indonesia mengikuti perkembangan hukum internasional terkait bisnis dan  lingkungan,  sehingga  bergabung  dalam  penandatanganan  kesepakatan internasional United  Nation  Guiding  Principles  on  Business  and  Human  Rights 4 . Dalam  dokumen  tersebut  ada  3  (tiga)  pilar  yang  menjadi  prinsip-prinsip penegakan  Hak  Asasi  Manusia  kaitannya  dengan  lingkungan  hidup  dan perusahaan atau korporasi.
1. Kewajiban negara melindungi hak asasi manusia, harus melindungi individu, kelompok dan pihak ketiga, yakni bisnis.
2. Perusahaan  harus menghormati  hak  asasi  manusia  yang  dilindungi oleh dunia internasional.
3. Pemulihan  bagi  korban  terdampak  perusakan  lingkungan  harus diperluas  baik  dengan  cara  yudisial  ataupun  non-yudisial  guna menjamin hak asasi manusia.

## b. Hukum dan Pembangunan
Doktrin  Hukum  dan  Pembangunan  bertumpu  pada  tesis  klasik  Max Weber yang berbunyi :
“The  modern  capitalist  enterprise  rests  primarily  on  calculation  and presupposes  a  legal  and  administrative  system,  whose  functioning  can  be rationally predicted, at least in principle, by virtue of its fixed general norm, just like the expected performanc e of a machine” (Max Weber 1978: 1394).
Dalam pandangannya, Max Weber melihat perkembangan kapitalisme di dunia mensyaratkan adanya regulasi atau instrumen hukum dan lembaga hukum untuk melakukan perhitungan ( calculability ) dan prediksi ( predictability ) bagi pelaku ekonomi, termasuk korporasi.
3 Madja El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosila, Dab Budaya (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
4 Laporan Komnas HAM, “Pelanggaran HAM Dan Kasus Lubang Tambang” (Jakarta, 2016).
116 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
Era  tahun  1950  tesis  ini  menjadi  mazhab  hukum  di  Amerika  Serikat bernama Law and Development (Hukum dan Pembangunan). Teori ini kemudian mengalami  perkembangan  ke  dalam  tiga  periode. Pertama ,  periode Law  and Development State (1950an-1970an) yang menumpukan pertumbuhan ekonomi melalui peran negara. Kedua , periode Law and Neoliberal Market (1980an-1990an) yang dipengaruhi oleh Washington Consensus. Hukum di sini menjadi sarana deregulasi dan privatisasi untuk ekspansi pasar.
Doktrin  Hukum  dan  Pembangunan  menjadi  bahan  perdebatan  di kalangan akademisi. Misalnya, David Kennedy menyatakan doktrin tersebut memiliki  kontradiksi  inheren.  Doktrin  ini  menggunakan  pendekatan instrumentalisme  hukum  yang  membuat  hukum  dimaknai  semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Doktrin  ini  juga  menggantungkan  diri  pada  formalisme  hukum  dalam  hal penalaran dan penafsiran guna menjaga kepentingan instrumentalisnya.

## c. Hukum Pidana dan Korporasi
Korporasi  menjadi  subjek  hukum  di  Indonesia  baik  dalam  hukum perdata  maupun  pidana.  Di  Indonesia,  korporasi  adalah  salah  satu  bentuk subjek  hukum.  Hal  ini  seperti  dalam  teori onrechtmatigedaad yang  menjadi inspirasi  bagi  dunia  hukum Indonesia. Dalam  teori  tersebut,  subyek  hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dimintai pertanggungjawaban bukan  hanya  perseorangan  atau  individu.  Teori  ini  dipengaruhi  oleh  teori perkembangan  subyek  hukum,  yang  memasukan  subyek  hukum  korporasi atau  badan-badan  hukum  privat,  misalnya  Perseroan  Terbatas  (P.T), Commanditer Venootschaap (C.V.), dan sebagainya. 5
Dalam  hukum  pidana  ada  tujuan  pemidanaan.  Tujuan  pemidanaan yang ingin dicapai ada dua, Prevensi Spesial dan General . 6 Prevensi Spesial adalah tujuan  hukum  untuk  memberikan  dampak  langsung  kepada  pelaku  tindak
5 Slamet  Suhartono,  “Penggunaan  Alternatief  Dispute  Resolution  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Antara  Masyarakat  Dengan  Pemerintah  (Wacana  Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Seimbang),” DIH, Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 14 (Agustus 2011):
72 – 84. 6 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2007).
Analisis terhadap Sanksi Korporasi ... │ 117 pidana.  Sedangkan Prevensi  General adalah  dampak  yang  juga  berlaku  bagi pelaku maupun mereka yang tidak melakukan tindak pidana (pencegahan).
Sedangkan  dalam  Pidana  korporasi  juga    mengenal Vicarious  liability atau  pertanggungjawaban  pengganti.  Dalam  hukum  pidana  korporasi, Vicarious liability merupakan suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain 7 .

## C. PEMBAHASAN
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dalam  bidang  lingkungan hidup dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan lingkungannya. Amanat Pasal 28H UUD tahun 1945 sudah sangat jelas, setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang  sehat dan baik. Salah satu produk hukum yang terkenal sebagai implementasi dari amanat tersebut adalah UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Negara tidak hanya melindungi lingkungan hidup melalui UU PPLH dan aturan  turunannya,  Indonesia  juga  harus  memenuhi  target-target  Anggaran Pendapatan Negara, salah satunya melalui investasi yang melibatkan korporasi- korporasi  nasional  dan  internasional.  Hingga  kemudian,  Pemerintah  harus mengkompromikan  aturan-aturan  lingkungan  hidup  dan  aturan-aturan  yang mendukung  korporasi.  Hal  ini  kemudian  melahirkan  konsep  Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Pembangunan hari ini juga harus memperhatikan kehidupan Negara dan bangsa  di  masa  yang  akan  datang.  Pembangunan  itu  menaikan  mutu  hidup masyarakat  sekaligus  menjaga  dan  memperkuat  lingkungan  hidup  untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan. 8 Akan tetapi, ideologi dari korporasi  adalah  keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Hal  ini  yang  kemudian diantisipasi  oleh  UU  PPLH  untuk  tetap  memperhatikan  lingkungan  hidup  di sekitar operasi korporasi dengan perizinan yang ketat dan pengawasan yang kuat. Salah  satu  kewajiban  perusahaan  adalah  menyediakan  lokasi  khusus  ( smelter ) untuk menampung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) agar tidak merusak
7 Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
8 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan (Jakarta: Djembatan, 2001).
118 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
lingkungan.  Selain  itu,  korporasi  yang  menghasilkan  limbah  berbahaya  harus memenuhi standar dan prosedur berupa izin sebelum mengolah, membuang atau mendistribusikan limbah tersebut.
a. Analisis Peraturan Terkait Dumping Limbah Tanpa Izin
Dumping limbah atau pembungan limbah adalah salah satu istilah yang ada dalam UU PPLH. Aturan terakit limbah ini ada pada Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi:
“Setiap  orang  diperbolehkan  membuang  limbah  ke  media  lingkungan  hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”
Selain  itu  dalam  Pasal  60  UU  PPLH  juga  diatur    terakait  larangan membuang limbah tanpa izin: “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” .
Pembuangan  limbah  telah  diatur  dengan  sangat  jelas.  Setiap perusahaan yang akan membuang limbah harus mengantongi izin dari pihak terkait.  Bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  izin  dan  dengan  semena-mena membuang  limbah  dengan  sembarangan  dianggap  melanggar  Pasal  60  UU PPLH dan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 104 UU PPLH yang berbunyi :
“Setiap  orang  yang  melakukan  dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke  media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).” 9
Untuk  memperkuat  aturan  yang  ada  dalam  UUPPLH,  dibuatlah Peraturan  Pemerintah  No  101  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Limbah  B3. Dalam  Pasal  238  mengatur  mengenai  pengawasan  bagi  setiap  orang  yang mengumpulkan,  mengelola,  mengangkut,  memanfaatkan  dan  melakukan dumping  limbah  B3.  Pengawasan  ini  dilakukan  oleh  Menteri,  Gubernur, Bupati/Walikota  dan  pihak  yang  ditunjuk  sebagai  pelaksana  pengawasan tersebut.  Mekanisme  pengawasan  berupa  verifikasi  aktivitas  yang  terkait
9 “Undang - Undang Republik Indonesia,” accessed May 12, 2020, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/32TAHUN2009UU.HTM.
Analisis terhadap Sanksi Korporasi ... │ 119 dengan limbah B3 yang dilakukan korporasi. Hal ini untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan izin oleh korporasi dalam hal limbah B3.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan  Akibat  Pencemaran  Limbah  B3.  Dalam  pasal  23  dijelaskan pengawas  ditunjuk  oleh  Menteri,  Gubernur,  Walikota/Bupati  dengan memerhatikan  kemampuan  orang  yang  diberi  kepercayaan.  Dalam  pasal tersebut, pengawas terkait limbah B3 harus telah mengikuti pelatihan khusus. Negara ingin memastikan, orang yang menjadi pengawas benar-benar paham tentang limbah B3 dan juga tatacara pengelolaan yang benar agar tidak sampai menimbulkan perusakan lingkungan yang menciderai masyarakat.
Sebelum aturan ini, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3. Pada Pasal 2 ayat  (1)  disebutkan,  ada  beberapa  hal  terkait  limbah  B3  yang  harus mengantongi  izin  sebelum  dijalankan.  Di  antaranya  adalah  :  pengangkutan, penyimpanan  sementara,  pengumpulan,  pemanfaatan,  pengolahan  dan penimbunan. Aktivitas-aktivitas tersebut dalam UUPPLH dianggap termasuk dalam  Dumping  Limbah  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  60  dan  Pasal  104 UUPPLH.
Tentunya  hal  ini  telah  memenuhi  prasyarat  pembentukan  hukum pidana dengan adanya pengaturan tindakan yang dilarang, akibat yang tidak boleh  dilakukan  dan  juga  jenis  hukumannya.  Namun,  jika  dilihat  dari  sisi tujuan pemidaan, baik Prevensi Spesial maupun General, tentunya hal ini dikaji lebih jauh dalam pelaksanaannya.
b. Analisis  Terhadap  Sanksi    Korporasi  Pelaku    Dumping  Limbah  Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.
Setiap  korporasi  yang  melakukan  dumping  limbah  tanpa  izin  dapat dikenai tiga sanksi dalam UUPPLH, yaitu: Pidana, Perdata dan Administrasi. Dalam  hal  pidana,  pertanggungjawaban korporasi atau criminal  responsibility adalah  proses  seseorang  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  antara
120 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
salah atau benar. Apabila salah, maka pelaku harus mendapatkan hukuman. 10
Sanksi  bagi  korporasi  yang  melakukan  dumping  limbah  tanpa  izin  dibatasi hanya sampai 3 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar.
Penegakan  hukum  lingkungan  keperdataan  lebih  menekankan  pada penyelesaian mengenai ganti kerugian secara materiil dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan serta penjaminan tidak akan terulangnya dumping limbah tanpa  izin.  Penegakan  ini  dilakukan  melalui  gugatan,  baik  gugatan perseorangan, gugatan perwakilan kelompok, gugatan organisasi lingkungan, atau gugatan pemerintah.
Penegakan hukum lingkungan administrasi adalah dengan dicabutnya beberapa  izin  oleh  pemerintah  terhadap  perusahaan  atau  korporasi  yang melakukan dumping limbah tanpa izin. Namun, dalam perkara ini penegakan hukum  administratif  tidak  serta  merta  bisa  diterapkan  meski  ada  putusan pidana.
Dari beberapa pemaparan tersebut, sanksi bagi pelaku dumping limbah tanpa izin tergolong ringan. Korporasi hanya dikenai sanksi denda maksimal Rp 3 miliar. Padahal, dalam beberapa kasus biaya pemulihan lingkungan yang tercemari  oleh  limbah  lebih  dari  nominal  tersebut.  Jika  melihat  pada  tujuan pemidanaan yang ingin dicapai ( Prevensi Spesial dan General ). Maka hal ini tidak berdampak langsung kepada seluruh pelaku dumping limbah. Selain itu juga tidak  menimbulkan  efek  jera  karena  para  pelaku  bisa  sangat  berpotensi mengulangi perbuatannya.
Selain  menggunakan  dua  tujuan  pemidanaan,  pidana  korporasi  juga mengenal Vicarious  liability atau  pertanggungjawaban  pengganti.  Hal  inilah yang semestinya juga diberlakukan dalam hukum pidana korporasi dumping limbah tanpa izin. Baku mutu air, tanah dan udara yang terdampak haruslah diperbaiki atau diganti seperti semula, bukan ganti rugi sebagaimana membeli tanah dan rumah.
Aturan pidana dumping limbah ini tentunya juga bagian dari Law and Development State maupun Law and Neoliberal Market . Konsekuensinya, kedua
10 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia (Semarang: Pustaka Magister, 2001).
Analisis terhadap Sanksi Korporasi ... │ 121 periode  tersebut  terakumulasi.  Cara  pandang  pembangunan  ekonomi  ini menempatkan  pelaku  usaha  sebagai  agen  pembangunan  dan  memperoleh perlakukan  istimewa  dengan  aturan  pidana  yang  ringann  dan  beberapa insentif.  Sementara  itu,  negara  bertugas  memastikan  target-target pertumbuhan ekonomi terpenuhi dengan semakin represif terhadap setiap hal yang dianggap menghambat.
Jika dilihat dari beberapa teori hukum pidana dan juga dipandang dari perspektif  Hak  Asasi  Manusia,  ketentuan  sanksi  bagi  korporasi  yang melakukan  dumping  limbah  tanpa  izin  masih  terlalu  ringan.  Semestinya hukuman  maksimal  dalam  ketentuan  pidana  tersebut  dihapuskan  dan hukuman  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  akibat  perbuatan  yang  telah dilakukan, disesuaikan dengan korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan korporasi. Lebih bagus lagi apabila sanksi kumulatif (pidana,  perdata  dan  administrasi)  diberikan  secara  bersamaan  kepada korporasi  yang  melakukan  dumping  limbah  tanpa  izin.  Agar  benar-benar memberikan  efek  jera  dan  kesadaran  yang  tinggi  tentang  jaminan  hak warganegara atas lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu juga diberlakukan Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti.

## D. KESIMPULAN
Sanksi bagi korporasi yang melakukan dumping limbah tanpa izin sudah ditentukan  dalam  berbagai  aturan.  Hanya  saja,  asas  keadilan  dan  kemanfaatan sanksi  tersebut  tidak  sesuai  dengan  jaminan  Hak  Asasi  Manusia  yang diamanatkan  oleh  UUD  1945.  Karena dampak  dumping  limbah  tanpa  izin  bisa berakibat  fatal.  Sedangkan  hukuman  yang  diberikan  kepada korporasi  dibatasi hanya  3  (tiga)  tahun  penjara  dan  denda  Rp  3  miliar.  Semestinya,  sanksi  yang diberikan  kepada  korporasi  adalah  sanksi  kumulatif  (pidana,  perdata  dan administrasi sekaligus). Agar sanksi ini benar-benar sesuai dengan tujuan hukum dan  tujuan  pemidanaan,  yakni  memberikan  keadilan  dan  efek  jera  agar  tidak terulang  kembali.  Sehingga  kejahatan  terhadap  lingkungan  berkurang  dan jaminan atas lingkungan yang sehat dan baik dapat terwujud.

## E. REFERENSI
Ali, Mahrus. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
122 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
Arief, Barda Nawawi. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia . Semarang: Pustaka Magister, 2001.
El Muhtaj, Madja. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosila, Dab Budaya . Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Laporan  Komnas  HAM.  “Pelanggaran  HAM  Dan  Kasus  Lubang  Tambang.” Jakarta, 2016.
Soemarwoto,  Otto. Ekologi,  Lingkungan  Hidup  Dan  Pembangunan .  Jakarta:
Djembatan, 2001.
Sudarto. Hukum Dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 2007.

## Suhartono,  Slamet.  “Penggunaan  Alternatief  Dispute  Resolution  Dalam
Penyelesaian  Sengketa  Antara  Masyarakat  Dengan  Pemerintah  (Wacana Mewujudkan  Penyelesaian  Sengketa  Yang  Seimbang).” DIH,  Jurnal  Ilmu Hukum 7, no. 14 (Agustus 2011): 72 – 84.
Tutik,  Titik  Triwulan. Kontruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD 1945 . Jakarta: Prenada media Group, 2011. “Undang - Undang Republik Indonesia.” Accessed May 12, 2020. http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/32TAHUN2009UU.HT
M.
Usman, Husaini, and Purbomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara, 2004.