Hervina Puspitosari, Anggraini Endah Kusumaningrum
e-ISSN : 2621-4105

## VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN
Hervina Puspitosari 1 , Anggraini Endah Kusumaningrum 2
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya 2 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang hervina.ih@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  apakah  yang  menjadi penyebab terjadinya revenge porn dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap  perempuan  korban renvenge  porn dalam  perspektif  hak  asasi  manusia. Perkembangan  kejahatan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  salah  satunya adalah  perkembangan cyberporn .    Jenis  penelitian  ini    yuridis  normatif,  dengan data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen  yang dikuatkan  dengan    wawancara  dan  dianalisis  secara    kualitatif.  Hasilnya  bahwa muncul  dinamika  perkembangan  kejahatan  berupa revenge  porn. Revenge  porn atau balas dendam porno adalah “bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya  perempuan,  untuk  menyebarkan  konten  porno  berupa  foto  atau  video yang  pernah  dikirimkan  kepada  pelaku”.  Perilaku  ini  bertujuan  untuk mempermalukan,  mengucilkan  dan  menghancurkan  hidup  korban.  Pelaku  bisa pacarnya,  mantan  pacar  yang  ingin  kembali,  atau  orang  yang  tidak  bisa diidentifikasi. Victim impact statemens dapat menjadi pertimbangan dalam criminal juctice  system sebagai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  korban revenge porn . Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku  untuk  memulihkan  kembali  korban  karena  masa  depannya  sudah  hancur akibat  penyebaran  foto  atau  video  korban  yang  melanggar  nilai  kesusilaan  dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban revenge porn .
Kata  kunci  :  Pernyataan  Korban;  Balas  Dendam  Pornografi;  Hak  Asasi Manusia.
e-ISSN : 2621-4105

## VICTIM IMPACT STATEMENT AS A LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF REVENGE PORN

## Abstract
This article aims to analyze what factors cause revenge porn and what are the legal protection  measures  for  women  victims  of  revenge  porn    from  a  human  rights perspective. The development of crime by the use of information technology, one of which is the development of cyberporn. This type of research is juridical normative, with secondary data obtained from literature studies and document studies that are corroborated  by  interviews  and  analyzed  qualitatively.  The  result  is  that  the dynamics of the development of crime emerge in the form of revenge porn.  Revenge porn or revenge porn is a form of coercion, a threat to someone, generally women, to spread pornographic content in the form of photos or videos that have been sent to the perpetrators. This behavior aims to humiliate, isolate and destroy the lives of victims.  Perpetrators  can  be  his  girlfriend,  ex-boyfriend  who  wants to  return,  or people who can not be identified. Victim impact statistics can be considered in the criminal juctice system as an effort to provide protection against victims of revenge porn.  Perpetrators  are  not  enough  to  just  be  sentenced  to  prison  but  how  the perpetrators attempt to recover the victim because his future has been destroyed by the distribution of photos or videos of victims who violate the value of decency and cause trauma to victims and have an impact on depression experienced by victims. Victims also need to get rehabilitation in the form of psychological services, and psychosocial rehabilitation to eliminate trauma for victims of revenge porn.
Keywords: Victim Impact Statements; Victims, Revenge Porn; Human Rights.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dinamika perkembangan masyarakat disi lain memberikan dampak positif dan disisi lain ada dampak  negatif  yang  ditimbulkannya.  Dampak  negatif  dari  perkembangan teknologi  informasi  adalah  munculnya  tindak  pidana  dengan  memanfaatkan teknologi. Selayaknya tsunami yang  menghempaskan  segala  penghalangnya, gelombang  globalisasi  juga  berdampak  sama  bagi  negara-negara  yang  tidak mempersiapkan kedatangannya. 1 Perkembangan teknologi informasi di Indonesia, salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna jasa interconnected networking atau yang lebih dikenal dengan istilah internet. 2
Computers start to play a role in crime in situations where the capabilities ofthe computer allow a person to commit that crime or store information related to the  crime. 3 “From  the  criminal’s  perspective,  the  current  cyber  environment effectively gives them a free pass when it comes to attacking their target. They can do whatever they like to an individual or business online, cause immense damage of  a  professional  or  personal  nature,  and  make  large  sums  ofmoney  safe  in  the knowledge the complainant will rarely report the matter to police. In fact, this is a strange  anomaly  about  cybercrime:  a  company  has  millions  of  dollars  of intellectual  property  (IP)  stolen  from  them,  has  all  the  personally  identifying information  (PII)  of the  staff  and  clients stolen,  and the  action  of  reporting  it  to police or investigating who is behind the attack is rarely considered or undertaken unless forced by local legislation. Consequently, from the criminal’s perspective, there  is  little  to  no  downside  to  being  a  cybercriminal.  They  operate  on  a  high- financial-return, low-risk mode”. 4
1 Adi  Sulistiyono,  “ Reformasi  Hukum  Ekonomi  Dalam  Era  Globalisasi ”,  Sebelas  Maret UniversityPress,Surakarta. 2005, Hal 9.
2 Moch.  Basarah,  “ Prosedur  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Traditionaldan Modern (Online)” , Genta Publising, Bandung, 2011, hal.98
3 Anthony  Reyes,  “ Cyber  Crime  Investigation  Bridging  The  Gaps,  Between  Security Professionals,  Law  Enforcement,  And  Procecutors” ,  Syngress  Publishing,  United  States  of America, 2007, Hal. 194.
4 Graeme Edward, “ Cyber Crime Investigators ”, JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. pp. 1
e-ISSN : 2621-4105
Perkembangan  kejahatan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  salah satunya  adalah  perkembangan cyber  porn .  Muncul  dinamika  perkembangan kejahatan  berupa revenge  porn. Revenge  porn atau  balas  dendam  porno  adalah “bentuk  pemaksaan,  ancaman  terhadap  seseorang,  umumnya  perempuan,  untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku”. Revenge porn dilakukan dengan tujuan agar korban dapat dipermalukan, dikucilkan dan dihancurkan kehidupannya. Pelaku revenge porn ini biasanya orang yang dekat dengan korban seperti orang dekat, pacar atau mantan pacarnya yang biasanya ingin kembali  atau orang lain yang tidak bias diidentifikasi.
Berikut  berbagai  kasus revenge  porn yang  pernah  terjadi  di  Indonesia Agustus  tahun  2019,  lantaran  sakit  hati  karena  hubungan  asmaranya  ditolak orangtua  pacar,  JAZ  (26)  mahasiswa  asal  Kudus,  nekat  menyebarkan  rekaman video mesumnya bersama sang mantan pacar. Orangtua korban melaporkan pelaku pada tanggal 9 Juli 2019. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2019 terdakwa Irfan Armadi  (26),  warga Teluksebong,  Bintan,  Kepulauan  Riau,  divonis  bersalah  dan dihukum  1  tahun  penjara  oleh  majelis  hakim  pada  Pengadilan  Negeri Tanjungpinang.  Irfan  dinyatakan  bersalah  karena  menyebarkan  konten  asusila berupa foto dan video porno mantan pacarnya di media sosial.
Penelitian  sebelumnya  yang  mengangkat  tema  penelitian  tentang revenge porn antara  lain  penelitian  oleh  Ita  Iya  Pulina  Perangin-angin  (2019),  penelitian tersbut  berjudul  “Kewajiban  Dan  Tanggungjawab  Negara  Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia ”. Penelitian  tersebut  lebih  fokus  mengkaji  tentang  apakah revenge  porn termasuk dalam  pelanggaran  HAM  terhadap  perempuan  dan  juga  mengkaji  bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab negara kepada para korban revenge porn. Penelitian tersebut  menyimpulkan  bahwa  tindakan revenge  porn terhadap  perempuan merupakan  pelanggaran  HAM. Revenge  porn merupakan  suatu  tindakan  yang melanggar  hak  hidup,  hak  privasi,  dan  hak  untuk  dihormati  harkat  dan  martabat seseorang.  Tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan  perlindungan  kepada korban revenge  porn adalah  dengan  menghormati  korban  dengan  memberikan bantuan  hukum,  melindungi  korban  dengan  memberikan  perlindungan  hukum
e-ISSN : 2621-4105
terhadap  korban,  serta  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  pemulihan  terhadap korban revenge porn . 5
Penelitian  berikutnya  tentang revenge  porn diteliti  oleh  Hwian  Christanto (2017)  yang  berjudul    “ Revenge  Porn Sebagai  Kejahatan  Kesusilaan  Khusus: Perspektif Sobural”. Penelitian tersebut  lebih mengkaji dengan pendekatan Sobural tentang revenge  porn .  Pendekatan  Sobural  yang  merupakan  akronim  dari  “nilai Sosial, nilai Budaya dan faktor Struktural merupakan pendekatan kriminologi yang digagas oleh ahli hukum Indonesia Jacobus Elfinus Sahetapy”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa “pertimbangan dari sisi sosial tampak dalam hal pemahaman hakim terhadap nilai-nilai moral yang berlaku di suatu masyarakat dikaitkan dengan perbuatan yang diperiksa. Nilai budaya dipertimbangkan pada saat hakim menilai hakikat kesusilaan sebagai nilai yang telah ada dalam diri manusia sebagai manusia bahkan menentukan kemanusiaan itu sendiri. Terakhir, faktor struktural diukur dari tujuan pelaku yang ingin merendahkan (membuat malu) korban melalui tersebarnya foto atau video asusila”. 6
Penelitian oleh Abdul Munir (2020) yang berjudul “Studi Terhadap Seorang Perempuan  Sebagai  Korban Revenge  Porn di  Pekanbaru”.  Penelitian  ini mengangkat  permasalahan  tentang  kasus revenge  porn yang  banyak  terjadi  dan dialami oleh kaum perempuan. Penelitian ini menggunakan Teori Feminisme untuk menganalisis  bagaimana  perempuan  selalu  menjadi  korban,  menjadi  pihak  yang lemah dan selalu tertindas dan menjadi sasaran dari kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki.    Menurut  penelitian  ini,  masih  kuatnya  budaya  patriarki  di  Indonesia menjadi  salah  satu  sebab  masih  adanya  kasus revenge  porn .  Perempuan  dalam revenge  porn sering  dianggap  sebagai    pihak  yang  bersalah  dan  tidak  jarang mendapat stigma wanita murahan.  Dalam kasus revenge porn ini seharusnya laki- laki  harus sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya revenge porn . 7
5 Ita  Iya  Pulina  Perangin-angin, Rahayu,  Nuswantoro  Dwiwarno, “Kewajiban  Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia ”, Diponegoro Law Journal 8 (1), 2019, hal 457-483.
6 Hwian  Christanto,    “ Revenge  Porn  Sebagai  Kejahatan  Kesusilaan  Khusus:  Perspektif Sobura l”, Jurnal Veritas et Justitia 3 (2), 2017, hal 299-326. DOI: https://doi.org/10.25123/vej.v3i2 7 Abdul  Munir,  M.Krim  &  Wulan  Junaini, “Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru”. Jurnal Sisi Lain Realita 5 (1), 2020, hal 21-35.
e-ISSN : 2621-4105
Perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penlitian ini lebih fokus  mengkaji  bagaimana  tindak  pidana revenge  porn dapat  ditanggulangi  dan dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban revenge  porn melalui victim  impact  statment di  dalam criminal  juctice  system. Sehingga  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  apakah  yang  menjadi  penyebab terjadinya revenge  porn dan  bagaimanakah  upaya  perlindungan  hukum  terhadap perempuan korban renvenge porn dalam perspektif hak asasi manusia.

## B. PERMASALAHAN
1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya revenge porn ?
2. Bagaimanakah  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban renvenge porn dalam perspektif hak asasi manusia?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif   dengan jenis  yuridis normatif, sehingga menggunakan   data sekunder yang berupa bahan           hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  dilakukan  melalui  studi kepustakaan dan studi dokumen. Tehnik wawancara sebagai sumber data  primer dilakukan untuk menguatkan data sekunder. Pendekatan  menggunakan pendekatan undang- undang, sedangkan analisis yang                                                        digunakan adalah analisis kualitatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Penyebab  Terjadinya  Revenge  Porn  dan  Dampak  Revenge

## Porn Bagi Korban
Perkembangan  teknologi  dan  kemudahan  akses  internet  membawa  dua dampak  yang  berbeda.  Selain  menjadikan  dunia  semakin  terhubung,  disisi  lain internet  juga  membuka  jalan  serta  cara  baru  untuk  seseorang  dalam  melakukan kejahatan. Kejahatan kini menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dideteksi karena dilakukan  dari  jarak  jauh.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  dengan  memanfaatkan kemudahan akses teknologi dan informasi adalah kejahatan revenge porn . 8
Satjipto  Rahardjo  berbicara  perubahan  sosial 9 dan modernisasi adalah  hal yang tidak mengherankan apabila perubahan sosial bergandengan dengan krisis
8 Iftah Putri Nurdiani, “Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crim e”, Jurnal Kriminologi Indonesia 16 (2), 2020, hal 1-10.
9 Menurut  Selo  Soemardjan  pengertian  perubahan    sosial  “adalah  mencakup  bermacam perubahan  di  dalam  lembaga-lembaga  masyarakat  yang  mempengaruhi  sistem  sosialnya”,  Polak
Hervina Puspitosari, Anggraini Endah Kusumaningrum
e-ISSN : 2621-4105
sosial  tersebut. 10 Faktor-faktor  terjadinya revenge  porn juga  diantaranya  adalah korban  mengirimkan  video  dan  foto  dirinya  dan  melangggar  kesusilaan  karena sebagai permintaan pacarnya. Sehingga setelah putus mantan pacar menyebarkan foto dan video telanjangnya sebagai upaya balas dendam. Pelaku dan korban yang merekam  aktivitas  seksualnya  yang  kemudian  oleh  pelaku  disebarkan  melalui media sosial.
Kasus  penyebaran  video  Garut  dengan  sebagai  korban  adalah  V,  dalam kasus tersebut V mengaku diminta A sebagai suaminya untuk  melakukan adegan itu dengan alasan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan agar A juga tidak menjalin  hubungan  dengan  wanita  lain.  Lantaran  takut  ditinggalkan,  V  pun menuruti keinginan suaminya. Apalagi V sudah tak tinggal dengan orang tuanya. Namun  V  tak  terlalu  ingat  kapan  ia  pertama  kali  melakukan  hubungan  badan beramai-ramai. Dia hanya mengingat melakukan itu pada 2017 atau 2018. Secara batin, V mengaku tak nyaman, apalagi menjadi tontonan beberapa orang. Namun ia harus bisa menikmati agar tak dimarahi suaminya. Namun V ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video tersebut.  Pasal 18 UU TPPO berbunyi "Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang,  tidak  dipidana“.  Kalau  dia  korban  TPPO,  maka  pidana  dalam  UU Pornografi dan UU ITE tidak boleh dijatuhkan kepada korban TPPO.
Hukum  berjalan  dan  menjalankan  fungsinya  sebagai  pembimbing, pengayom, pelindung dan penjaga moralitas suatu bangsa. Hukum yang mengakar dari  ajaran  kebaikan  atau  moralitas,  mengemban  tugas  di  setiap  sendi-sendi kehidupan bangsa. 11 Belajar dari kasus video Garut dengan korban V, diharapkan ada  instrumen  hukum  sebagai  yang  diharapkan  menjadi  pelindung  bagi  para korban revenge  porn. Masih  adanya  kekosongan  norma  di  KUHP  yang  secara khusus  menyebutkan revenge  porn .  Adanya  kekosongan  norma  ini  akan menimbulkan meningkat dan meluasnya kasus revenge porn di masyarakat seiring dengan semakin  maju dan berkembangnya teknologi dan media sosial.  Adanya
mengartikan  perubahan  sosial  sebagai  “perubahan  yang  terjadi  dalam  struktur  ini  menurut  polak selalu  sejajar  dengan  perubahan  kultural”.  Mahmud  Kusuma,  ‘Menyelami  Semangat  Hukum Progresif’, LSHP Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 101
10 Satjipto Rahardjo, “ Sosiologi Hukum ”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 25.
11 Muhammad Erwin , “Filsafat Hukum Rekfelsi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dimensi Ide dan Aplikasi)”, Raja Grafindo Persada. Jakarta  hal. 365.
e-ISSN : 2621-4105
pengaturan  yang  secara  khusus  mengatur revenge  porn akan  dapat  melindungi perempuan  sebagai  korban    dan  adanya  efek  jera    bagipelaku,  dan  masyarakat dapat belajar dan lebih peduli dalam menghadapi adanya bahaya revenge porn . 12 Kendala  yang  dialami  oleh  penegak  hukum  diantaranya  pelaku  membuat akun palsu untuk menyebarkan foto dan video yang melanggar kesusilaan tersebut sehingga  sulit  untuk  dilacak.  “Kondisi  tersebut  semakin  diperparah  dengan sulitnya     melakukan     penghapusan     informasi bermuatan  pornografi  dari media  internet  yang semakin tersebar luas. Pihak korban harus berupaya secara mandiri   untuk   melakukan   pengecekan akun  pertama  penyebar  informasi dengan  bekal pengetahuan   teknologi   informasi   yang   terbatas”. 13
Dampak yang ditimbulkan terhadap korban revenge porn sering merasakan kebingungan  hingga  sebabkan  depresi.  Kendala  dalam  penanganan  korban revenge  porn yakni  rasa  malu  atau  takut,  hilang  kepercayaan  diri,  kurang dukungan dari lingkungan, dan kurangnya informasi.
Bagi  korban revenge  porn harus  mendapatkan  rasa  keadilan  dan  haknya sebagai warga negara yaitu dengan mendapatkan bantuan berupa pemulihan yang harus  dilakukan  secara  intens  dengan  penanganan  yang  tepat  sehingga  korban akan  merasa  nyaman  pada  saat  proses  pemulihan  baik  yang  dilakukan  oleh pelayanan medis maupun non medis. 14
2. Victim  Impact  Statmen  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  terhadap Perempuan Korban Renvenge Porn Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Kebijakan hukum pidana ( penal policy/criminal law policy/ strafrechtspolitiek )  dapat  didefinisikan  sebagai  “usaha  mewujudkan  peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu  dan  untuk  masa  yang  akan  datang”. 15 Kata  sesuai  dalam  pengertian
12 Ni  Nyoman  Praviyanti  Triasti  Ananda,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)”, Jurnal Kertha Wicara 9 (4), 2020, hal 56-64.
13 Hwian  Christianto,  “ Konsep  Hak  Untuk  Dilupakan  Sebagai  Pemenuhan  Hak  Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undangundang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Mimbar Hukum 32 (2), 2020, hal 175-192. https://doi.org/10.22146/jmh.51110 14 Ayu  Setyaningrum,  Ridwan  Arifin,  “ Analisis  Upaya  Perlindungan  Dan  Pemulihan Terhadap Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Khususnya  Anak-Anak  Dan Perempuan ”,  Jurnal Muqoddimah 3 (1), hal 9-19. DOI : 10.31604/jim.v3i1.2019.9-19
15 Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan” , Pustaka Magister, Semarang, 2012 hal. 28.
e-ISSN : 2621-4105
tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 16
Ketentuan pidana adalah “ketentuan hukum pidana materiil, maka ruang lingkup yang tercakup di dalamnya pada dasarnya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana ( the structure of penal system )”, yaitu:
a. Masalah kriminalisasi ( criminalization ): perumusan tindak pidana;
b. Masalah pemidanaan/ penjatuhan sanksi ( sentencing );
c. Masalah  pelaksanaan  pidana/sanksi  hukum  pidana  ( execution  of punishment )
Dalam  ketiga  ruang  lingkup  sistem  hukum  pidana  itu,  tercakup  tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu masalah :
a) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
b) Syarat  apa  yang  seharusnya  dipenuhi  untuk  mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu;
c) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. 17
d) Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak   masalah mengenai yang saling berkait, yaitu 18 :
1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat  apa  yang  seharusnya  dipenuhi  untuk  mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.
“Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada
16 Ibid
17 Ibid.  hal. 85.
18 Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136.
e-ISSN : 2621-4105
umumnya  untuk  bertindak  dan  bertingkah  laku  maupun  kekuasaan  atau kewenangan  penguasa/penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya memastikan  bahwa  masyarakat  taat  dan  patuh  pada  aturan  yang  telah ditetapkan”.  Kebijakan  hukum  pidana  merupakan  serangkaian  proses  yang terdiri atas tiga tahapan yakni :
a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif ;
b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan
c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif
Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung  didalamnya  tiga  kekuasaan/kewenangan,  yaitu  “kekuasaan legislatif/formulatif  berwenang  dalam  hal  menetapkan  atau  merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam  hukum  pidana  meliputi  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum, kesalahan/pertanggungjawaban  pidana  dan  sanksi  apa  yang  dapat  dikenakan oleh  pembuat  undang-undang,  kekuasaan  yudikatif/aplikatif  merupakan kekuasaan  dalam  hal  menerapkan  hukum  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum atau  pengadilan  dan  kekuasaan  eksekutif/administratif  dalam  melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana”. Berdasarkan tiga tahapan kebijakan  penegakan  hukum  tersebut  diatas  penanggulangan  kejahatan  selalu diorientasikan  pada  upaya  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Sebagaimana  diutarakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief 19 bahwa  “kebijakan  atau upaya penanggulangan kejahatan ( criminal policy ) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare )”.
Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal adalah “merupakan ilmu kebijakan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  yang  lebih  luas  yaitu  kebijakan penegakan hukum ( criminal policy as a science of policis part of a larger policy :  the  law  enforcement  policy )”;  sedangkan  kebijakan  penegakan  hukum  juga bagian  dari  kebijakan  sosial.  Sedangkan  menurut  Sudarto,  definisi  politik kriminal  secara  singkat  sebagai  “usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  dalam
19 Barda  Nawawi  Arief,  “ Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73.
e-ISSN : 2621-4105
menanggulangi  kejahatan”. 20 Oleh  karena  itu,  G.P.  Hoefnagels  menyatakan bahwa “criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime” (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana). 21
Tindak  pidana revenge  porn merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang didalam Pasal 27 perubahan hanya di dalam penjelasan pasal demi pasal.
Muladi  menegaskan  bahwa  “ integrated  criminal  justice  system ”  adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam 22 :
1. Sinkronisasi struktural ( stuctural synchronization ) adalah keserampakan  dan  keselarasan  dalam  kerangka  hubungan  antara lembaga penegakan hukum.
2. Sinkronisasi subtansi ( substantial syncronization ) adalah keserampakan  dan  keselarasan  yang  bersifat  vertikal  dan  horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi  kultural  ( cultural  sycronization )  adalah  keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan  falsafah  yang  menyeluruh  mendasari  jalannya  sistem  peradilan pidana.
Dalam  Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa negara bertanggungjawab menjamin hak asasi manusia  warga  negaranya.    Perhatian    dan    perlindungan  terhadap kepentingan        korban kekerasan     seksual     baik    melalui proses   peradilan maupun      melalui  sarana        kepedulian       sosial        tertentu merupakan  bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan    dalam    kebijakan hukum     pidana     dan
20 Sudarto, “ Hukum dan Hukum Pidana” , (Alumni:Bandung), 1986, hal. 30.
21 Barda  Nawawi  Arief,  “ Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru ”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2011, hal 299- 300. 22 Yesmil Anwar, Adang, “ Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelsanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)” , Widya Padjadjaran, Bandung, hal. 37.
e-ISSN : 2621-4105
kebijakan-kebijakan     sosial,     baik     lembaga kekuasaan  negara  maupun lembaga sosial  yang  ada. 23
Victim  impact  statement dapat  menjadi  pertimbangan  dalam criminal juctice system sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban revenge  porn. Pelaku  tidak  cukup  hanya  dipidana  penjara  tetapi  bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur  akibat  penyebaran  foto  atau  video  korban  yang  melanggaran  nilai kesusilaan dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban.  Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan  psikologis,  dan  rehabilitasi  psikososial  untuk  menghilangkan  trauma bagi korban revenge porn.
Victim  impact  statement dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk menanyakan  apa  yang  sebetulnya  menjadi  keinginan  korban  sehingga  dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan revenge  porn untuk  diterapkan  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Saat  ini victim impact statement belum diterapkan secara detail dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga perlu ada pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur victim impact statement sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya revenge porn karena  memiliki  dampak  besar  pada  psikologis  korban  dengan  harapan munculnya  keadilan restorative yang  bersifat  memperbaiki  dan  memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga.
Pasal 27 ayat (1) UU ITE  telah mengatur tentang perlindungan  hukum preventif    bagi    korban    tindak    pidana revenge    porn .  Negara  hadir  dengan usahanya untuk mencegah adanya tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi..  Perlindungan  hukum  preventif    terhadap  korban revenge porn juga    diberikan    negara  ataupun LSM seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan LBH  APIK    dengan  cara  memberikan  penyuluhan  dasn  sosialisasi  mengenai
23 Helen Intania Surayda, “ Perlindungan Hukum Terhadap Korbankekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam” Jurnal Ius Constituendum 2 (1), 2017, hal 24-38. DOI : 10.26623/jic.v2i1.543
e-ISSN : 2621-4105
bagaimana  cara  menggunakan  internet  dengan  benar  dan  mencegah  adanya tindak  pidana revenge porn. 24
Lawrence  M.  Friedman  menyebutkan  bahwa  “sistem  hukum  terdiri  atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), susbtansi hukum (peraturan perundang-undangan)  dan  kultur  hukum  atau  budaya  hukum”.  “Ketiga komponen  ini  mendukung  berjalannya  sistem  hukum  di  suatu  negara.  Secara realitas  sosial,  keberadaan  sistem  hukum  yang  terdapat  dalam  masyarakat mengalami  perubahan-perubahan  sebagai  akibat  pengaruh,  apa  yang  disebut dengan  modernisasi”. 25 atau  globalisasi  baik  itu  secara  evolusi  maupun revolusi. 26
Berdasarkan  sistem  hukum  yang  dikemukakan  Lawrence  M.  Friedman tersebut  sebagai  bahan  kajian  untuk  dapat  menanggulangi revenge  porn dari substansi  melalui  pembaharuan  di  dalam  hukum  positif  serta  penguatan  di struktur  hukum  dan  budaya  masyarakat  untuk  dapat  bekerjasama  dalam menanggulangi revenge porn dam meningkatkan moralitas sehingga degradasi moral dapat ditanggulangi.
Salah  satu  upaya  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan akan  bahaya revenge  porn adalah  dengan  memberikan  pendidikan  mengenai keselamatan  siber  sebaiknya  dilakukan  secara  berkala  dan  berkelanjutan mengingat  jenis  dan  modus  kejahatan  siber  terus  berkembang.  Sasaran pendidikan  keselamatan  siber  ini  juga  penting  bukan  hanya  untuk  wanita  tapi juga  semua.  Pihak-pihak  terkait  dapat  turut  andil  dalam  memberikan pemahaman dan cara antisipasi terjadinya kekerasan berbasis gender yang marak terjadi. 27

## E. PENUTUP
24 Anneke Putri Willihardi, Eko Wahyudi, “ Analisis    Yuridis    Perlindungan    Hukum    bagi Korban  Penyebarluasan  Konten  Pornografi  Dengan    Motif    Balas    Dendam   (Revenge    Porn)di Indonesia ”, PROHUTEK 1 (1), 2020, hal 327.
25 Modernisasi  adalah  “suatu  proses  pergeseran  sikap  dan  mentalitas  sebagai  warga masyarakat  untuk  hidup  sesuai  dengan  tuntutan masa  kini”.  (dalam  Arif  Gosita,  Masalah  korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal 168
26 Saifullah, “ Refleksi Sosiologi Hukum ”, Refika Aditama”, Bandung, 2010, hal. 26
27 Afina Mauliya, Triana Rosalina Noor, “ Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Khitah 2 (1), 2021, hal 54-66.
e-ISSN : 2621-4105
Tindak  pidana revenge  porn merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap Undang-Undang Nomor 44  Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang didalam Pasal 27 perubahan hanya di dalam penjelasan pasal demi pasal. Dalam Pasal 71 Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  ditegaskan  bahwa Negara bertanggungjawab menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Victim impact statement dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menanyakan apa yang sebetulnya menjadi keinginan korban sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan revenge porn untuk diterapkan dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Saat  ini victim  impact  statement belum diterapkan  secara  detail  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Sehingga  perlu  ada pembaharuan  dalam  hukum  positif  untuk  dapat  secara  konkrit  mengatur victim impact statement sebagai  upaya  untuk  dapat  lebih  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  korban  kejahatan  khususnya revenge  porn karena  memiliki dampak  besar  pada  psikologis  korban  dengan  harapan  munculnya  keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi Sulistiyono. 2005. “Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi ”, Sebelas Maret University Press,Surakarta.
Arif Gosita. 2004.  “ Masalah Korban Kejahatan ”, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Anthony  Reyes.  2007. “Cyber  Crime  Investigation  Bridging  The  Gaps,  Between Security  Professionals,  Law  Enforcement,  And  Procecutors ”,  Syngress Publishing, United States of America.
Barda  Nawawi  Arief.  2012.    “ Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  Dalam Peraturan Perundang-Undangan ”, Pustaka Magister, Semarang.
_________.  2011.    “ Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. _________.  2005.    “ Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi ”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
_________,  Arief.  2002.    “ Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Graeme  Edward.  “ Cyber  Crime  Investigators ”,  JohnWiley  &  Sons,  Inc.,  Hoboken, New Jersey.
e-ISSN : 2621-4105
Moch.  Basarah.  2011,  “ Prosedur  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Traditional dan Modern (Online)” , Genta Publising, Bandung.
Muhammad  Erwin,  “ Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  dan  Hukum Indonesia (Dimensi Ide dan Aplikasi)”, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Mahmud Kusuma. 2009, “ Menyelami Semangat Hukum Progresif ”, LSHP Indonesia, Yogyakarta.
Saifullah. 2010, “ Refleksi Sosiologi Hukum ”, Refika Aditama, Bandung.
Satjipto Rahardjo. 2010.  “ Sosiologi Hukum ”, Genta Publishing, Yogyakarta.
Sudarto. 1986.  “ Hukum dan Hukum Pidana ”, Alumni:Bandung. Yesmil  Anwar,  Adang,  “ Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep,  Komponen  dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia )”, Widya Padjadjaran, Bandung.

## Jurnal
Abdul  Munir,  M.Krim  &  Wulan  Junaini, “Studi  Terhadap  Seorang  Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru”. Jurnal Sisi Lain  Realita 5 (1), 2020.
Afina  Mauliya,  Triana  Rosalina  Noor,  “ Cyber  Safety  dalam  Merespon  Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Khitah 2 (1), 202. Anneke Putri Willihardi, Eko Wahyudi, “ Analisis    Yuridis    Perlindungan    Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan  Motif  Balas  Dendam (Revenge  Porn)di Indonesia ”, PROHUTEK 1 (1), 2020.
Ayu  Setyaningrum,  Ridwan  Arifin,  “ Analisis  Upaya  Perlindungan  Dan  Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak- Anak Dan Perempuan ”,  Jurnal Muqoddimah 3 (1), 2019.
DOI : 10.31604/jim.v3i1.2019.9-19
Iftah  Putri  Nurdiani, “Pencurian  Identitas  Digital  Sebagai  Bentuk  Cyber  Related Crim e”,  Jurnal Kriminologi Indonesia 16 (2), 2020.
Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai  Korban  Pada  Tindak  Pidana  Balas  Dendam  Pornografi  (Revenge Porn)”, Jurnal Kertha Wicara 9 (4), 2020. Helen  Intania  Surayda,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korbankekerasan  Seksual Dalam Kajian Hukum Islam” Jurnal Ius Constituendum 2 (1), 2017.
DOI : 10.26623/jic.v2i1.543
Hwian Christanto ,  “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, Jurnal  Veritas  et  Justitia  3  (2),  2017,  hal  299-326. DOI: https://doi.org/10.25123/vej.v3i2
_________,  “Konsep  Hak  Untuk  Dilupakan  Sebagai  Pemenuhan  Hak  Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undangundang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Mimbar Hukum 32 (2), 2020. https://doi.org/10.22146/jmh.51110
Ita  Iya  Pulina  Perangin-angin,  Rahayu,  Nuswantoro  Dwiwarno ,    “Kewajiban  Dan Tanggungjawab  Negara  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia”, Diponegoro  Law  Journal 8 (1), 2019.