## SYARIAH ( FEE BASED SERVICE )

## LEGAL ANALYSIS ON THE PRACTICE OF SHARIA BANKING SERVICE PRODUCT (FEE BASED SERVICE)

## Nur Kasanah dan Mohammad Ghozali

## ABSTRACT
Islamic bank are the free interest banking in selling their products to earn their  income  from  profit  sharing,  margin,  administration  and  fee. Administration and fee are  bank’s income from the service sector.  Fee based  service  is  the  sector  which  developed  by  Islamic  banks.  New various products are issued by Islamic banks under licenced by Dewan Syariah  Nasional  (National Sharia Council). Through  Islamic financial engineering method,  Islamic  banks  produce  several variety  products that  compatible  with  sharia  principles.  Nevertheless,  the  products still  refer  to  the  contracts  that  have  been  known  in  Islam  such  as wakalah,  kafalah,  hawalah  etc.  In  a  fact,  there  are  discrepancy between regulations and practices in the fields. We found many products that are not run based on  the rules such as the client’s misunderstanding in    sharia  contract,  the  uncompatible  fee  and  some    obstacles  in application of National Sharia Council’s messages.

## Keywords :  Syariah Banking, Services product, Law Analysis

## ABSTRAK
Perbankan  syariah  sebagai  bank  yang  bebas  bunga  dalam  menjual produk-produknya  mendapatkan  pendapatan  berupa  bagi  hasil, margin,  biaya  administrasi,  dan  fee.  Fee  dan  biaya  administrasi merupakan pendapatan bank dari sektor  jasa. Produk jasa  perbankan syariah  menjadi  salah  satu  sektor  yang  dikembangkan  oleh perbankan  syariah.  Berbagai  produk  baru  dikeluarkan  oleh  bank dengan  terlebih  dahulu  meminta  fatwa  dari  DSN  (Dewan  Syariah Nasional).  Melalui  metode  rekayasa  keuangan  Islami  (Islamic financial  engineering  method)  ternyata  dapat  menghasilkan berbagai  produk  baru  yang  sesuai  prinsip  syariah.  Namun  demikian, produk  tersebut  tetap  mengacu  pada    akad-akad  yang  sudah dikenal  dalam  Islam, seperti wakalah,  kafalah, hawalah,  dan  sebagai- nya.  Dalam  aplikasinya,  ternyata  terdapat  ketidaksesuaian antara  regulasi  dan  praktik  di  lapangan.  Dalam  beberapa kasus,  didapatkan  temuan  bahwa  beberapa  produk tidak  dijalankan sesuai  aturan.  Mulai  dari  ketidakpahaman  nasabah  terhadap akad,  penerapan  fee  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah,  hingga beberapa kendala  penerapan fatwa DSN.
Kata Kunci: Perbankan Syariah, Produk Jasa, Analisis Hukum

## Nur Kasanah
Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Jl. Pramuka 156 Telp. 0354 461893 E-mail : cahayya99@gmail.com

## Mohammad Ghozali
Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo
Jl. Pramuka 156 Telp. 0354 461893 E-mail : mohammadghozali@
unida.gontor. ac.id Naskah : diterima : 27 Pebruari 2018 direvisi :  9 April 2018 disetujui : 18 April 2018

## Pendahuluan
Perbankan  syariah  sebagai  bagian  dari dunia  perbankan  merupakan  pengembangan dari  konsep  ekonomi  dan  keuangan  Islam. Dalam  istilah  internasional,  perbankan syariah  ini  dikenal  sebagai  Islamic  Banking. Istilah  bank  syariah,  bank  Islam,  dan  bank tanpa  bunga  adalah  istilah  yang  sama untuk  menunjuk  lembaga  keuangan  yang operasional    dan  berbagai  produknya dikembangkan  berlandaskan syariah,  khusus- nya berkaitan pelarangan  praktik riba (bunga), kegiatan    maysir  (spekulasi),  dan  gharar (ketidakjelasan) (Muhammad, 2014 : 2)
Menurut Hirsanuddin (2008 : 11), tujuan utama  dari  pendirian  lembaga  keuangan  ini tidak  lain  sebagai  upaya  untuk  mendasari segenap  aspek  kehidupan    ekonomi  umat Islam  berlandaskan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah. Bank  syariah  dibentuk    sebagai  koreksi  atas bank  konvensional    yang  beroperasi  dengan sistem  bunga  yang  dianggap  oleh  sebagian ulama  sebagai  riba.  Oleh  karena  itu,  bank syariah  dioperasikan  tidak  menggunakan sistem  bunga  melainkan  dengan  sistem  bagi hasil (Karim, 2006 : 203).
Keunggulan  dan  peluang  bank  syariah yang  tidak  dimiliki  oleh  bank  konvensional tersebut tidak lantas menjadikan bank syariah tanpa  persoalan.  Nasabah  dan  masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional karena margin yang harus  dibayar  oleh  nasabah  tak  kalah  tinggi dengan bunga. (Gemala Dewi, 2007 : 14). Tidak sebatas  itu,  produk-produk  bank  syariah  pun tak  luput  dari  permasalahan.  Di  dalam praktiknya,  terdapat  temuan-temuan  yang bisa jadi akan mengurangi tingkat kepercayan publik  kalau  saja  dibiarkan  berlanjut  tanpa ada  tindakan  dari  bank  syariah.  Selain  itu, dalam  perspektif  syariah  pun,  perlu  adanya tinjauan  ulang  atas  implementasi  akadnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah.
Salah  satu  persoalan  yang  perlu mendapatkan  perhatian  adalah  mengenai
praktik  produk  jasa,  seperti  wakalah,  kafalah, hawalah,  rahn  dan  sebagainya.  Asumsi  ini berasal  dari  indikasi  adanya  ketidaksesuaian antara  regulasi  dengan  praktik  di  perbankan syariah.  Hal  tersebut,  diakui  ataupun  tidak, merupakan  salah  satu  titik  lemah  perbankan syariah.  Padahal  kunci  kesuksesan  perbankan syariah  sangat  tergantung  dengan  tingkat kepercayaan  publik  terhadap  bank  yang bersangkutan.
Tulisan  ini  hendak  mengupas  beberapa produk jasa yang dimaksud, termasuk landasan syariah dan regulasi yang menaunginya. Analisis hukum dilakukan untuk memetakan kesesuaian antara  regulasi  dan  praktik,  serta  kendala  dari implementasi  dari  regulasi  tersebut  di  dunia perbankan syariah.

## Produk Jasa Perbankan Syariah
Bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan tidak  hanya  berfungsi  sebagai  tempat menyimpan atau melaksanakan pembiayaan saja, tetapi  juga  melayani  keperluan  nasabah  yang berkaitan  dengan  jasa  perbankan  syariah (PKES, 2008a : 20). Produk perbankan syariah di bidang  jasa  merupakan  salah  satu  sektor pendapatan  yang  saat  ini  dikembangkan  oleh bank-bank  syariah.  Pada  bidang  jasa  ini, pihak  bank  mendapatkan  pemasukan  yang disebut fee.
Produk  jasa  perbankan  syariah  diatur oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah.  Agar  dapat  berjalan  sesuai prinsip  syariah,  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 10/16/PBI/2008  menegaskan  bahwa  usaha pelayanan  jasa  perbankan      syariah  harus dilaksanakan  dengan  memenuhi  ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan  keseimbangan  (‘adl  wa  tawazun), kemaslahatan  (maslahah),  dan  universalisme (alamiyah),  serta  tidak  mengandung  gharar, maysir, riba, zalim dan obyek haram.
Produk  bank  syariah  di  bidang  jasa  (fee based service) itu antara lain sebagai berikut:
1. Wakalah
Wakalah (pemberian kuasa) secara umum
3
3 3 3 3 3 98
dapat  diartikan  sebagai  suatu  perjanjian dimana  seseorang  mendelegasikan  atau menyerahkan  suatu  wewenang  (kekuasaan) kepada  orang  lain  untuk  menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerima dan  melaksanakannya  untuk  dan  atas  nama pemberi  kuasa  (Anshori,  2009  :  163).  Dalam bahasa  lebih  sederhana,  wakalah  berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang  lain  dalam  hal-hal    yang  diwakilkan (Antonio, 2001 : 120).
Di  antara  landasan  syariah  wakalah adalah dalil sebagai berikut :
Maka,  jika sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah Tuhannya. (Qs. al-Baqarah [2] : 283)
Dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/ IV/2010 tentang Wakalah, disebutkan ketentuan- ketentuan wakalah sebagai berikut: 1. Ketentuan tentang wakalah :
a. Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk menunjukkan  kehendak  mereka  dalam mengadakan kontrak (akad).
b. Wakalah  dengan  imbalan  bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
2. Rukun dan syarat wakalah sebagai berikut : a. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 1] Pemilik  sah  yang  dapat  bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
2] Orang  mukallaf  atau  anak  mumayyiz dalam  batas-batas  tertentu,  yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti  mewakilkan  untuk  menerima hibah,  menerima  sedekah  dan sebagainya.
b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
1] Cakap hukum.
2] Dapat  mengerjakan  tugas  yang diwakilkan kepadanya.
3] Wakil adalah orang yang diberi amanat.
c. Hal-hal yang diwakilkan
1] Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
2] Tidak  bertentangan  dengan  syari’ah Islam.
3] Dapat  diwakilkan  menurut  syari’ah Islam.
Dalam aplikasinya, wakalah cocok untuk produk  jasa berupa  Letter  of Credit  (L/C)  atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Atas dasar prinsip wakalah, bank membuka L/C atas nama nasabah  dengan  meminta  nasabah  untuk menyetorkan  dana  yang  cukup  (100  %)  dari besarnya  L/C  yang  dibuka  (PKES,  2008  b:  45). Setoran  dana  tersebut  kemudian  disimpan oleh  bank  dengan  prinsip  wadiah  dan  bank memungut  ujr  (fee  atau  komisi)  sebagai kontraprestasi  (Anshori,  2009  :  167).  Wakalah juga  dapat  diterapkan  untuk  beberapa transaksi, seperti [1] Setoran Kliring; [2] Kliring Antar  Kota;  [3]  RTGS;  [4]  Inkaso;  [5]  Transfer; [6] Transfer Valuta Asing; [7] Pajak Online;  [8] Pajak Impor  (Ascarya, 2012 : 245).

## 2. Kafalah
Menurut  Syafi’i  Antonio  (2001  :  123), kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung  (kafil)  kepada  pihak  ketiga  untuk memenuhi  kewajiban  pihak  kedua  atau  yang ditanggung.  Dalam  pengertian  lain,  kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
Di  antara  landasan  syariah  kafalah adalah dalil sebagai berikut:
Penyeru-penyeru itu berkata: ” Kami kehilangan piala  raja,  dan  siapa  yang  dapat  mengem- balikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat)  beban  unta,  dan  aku  menjamin terhadapnya ” . (Qs. Yusuf  : 72)
Dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/ IV/2011 tentang Kafalah, disebutkan ketentuan- ketentuan kafalah sebagai berikut:
1. Ketentuan tentang kafalah:
a. Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk menunjukkan  kehendak  mereka  dalam mengadakan kontrak (akad).
b. Dalam  akad  kafalah,  penjamin  dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
c. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
2. Rukun  dan  syarat  kafalah  adalah  sebagai berikut:
a. Pihak penjamin (kafil)
1] Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
2] Berhak  penuh  untuk  melakukan tindakan  hukum  dalam  urusan hartanya  dan  rela  (ridha)  dengan tanggungan kafalah tersebut.
b. Pihak orang yang berutang (ashil, makful ‘anhu)
1] Sanggup  menyerahkan  tanggungan- nya (piutang) kepada penjamin.
2] Dikenal oleh penjamin.
c. Pihak orang yang berpiutang (makful lahu) 1] Diketahui identitasnya.
2] Dapat  hadir  pada  waktu  akad  atau memberikan kuasa.
3] Berakal sehat.
d. Obyek penjaminan (makful bihi)
1] Merupakan  tanggungan  pihak/orang yang  berutang,  baik  berupa  uang, benda, maupun pekerjaan.
2] Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
3] Harus  merupakan  piutang  mengikat (lazim),  yang  tidak  mungkin  hapus kecuali  setelah  dibayar  atau dibebaskan.
4] Harus  jelas  nilai,  jumlah  dan spesifikasinya.
5) Tidak  bertentangan  dengan  syari’ah (diharamkan).
Dalam aplikasinya di perbankan syariah, akad kafalah  ini berupa  produk bank  garansi. Produk ini yaitu tindakan dari garantor (bank) untuk  menjamin  bahwa  jika  seseorang  tidak
memenuhi  kewajibannya,  misalnya  tidak membayar  utang,  si  garantor  tersebut  yang akan  melaksanakan/  mengambil  alih kewajiban tersebut (Anshori, 2009 : 161).
Kafalah  dapat  diberikan  dengan  tujuan untuk  menjamin kewajiban  pembayaran.  Bank dapat  mempersyaratkan  nasabah  untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut  dengan  prinsip  wadiah.  Bank mendapatkan  pengganti  biaya  atas  jasa  yang diberikan (Fahrul Ulum, 2011 : 102).

## 3. Hawalah
Hawalah  adalah  pengalihan  utang  dari orang  yang  berutang  kepada  orang  lain  yang wajib menanggungnya. Secara istilah,   hawalah merupakan pemindahan beban utang dari orang yang berutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang  berkewajiban  membayar  utang  (muhal ‘alaih) (Anshori, 2009 : 153).
Di  antara  landasan  syariah  hawalah adalah dalil yang sebagai berikut:
Menunda  membayar  hutang  bagi  orang  kaya adalah  kezhaliman  dan  apabila  seorang  dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Hawalah, disebutkan ketentuan- ketentuan tentang hawalah sebagai berikut: a. Rukun hawalah adalah: (1) muhil, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang; (2) muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil; (3) muhal ‘alaih, yakni orang yang  berutang  kepada  muhil  dan  wajib membayar utang kepada muhtal; (4) muhal bih, yakni utang muhil kepada muhtal; dan (5) sighat (ijab-qabul).
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
c. Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3 3
3 3 3 3 100
d. Hawalah  dilakukan  harus  dengan persetujuan  muhil,  muhal/muhtal,  dan muhal ‘alaih.
e. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
f. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak- pihak  yang  terlibat  hanyalah  muhtal  dan muhal  ‘alaih;  dan  hak  penagihan  muhal berpindah kepada muhal ‘alaih.
Menurut Syafi’i Antonio (2001 : 127), akad hawalah  dalam  perbankan  syariah  dipraktek- kan dalam beberapa produk  sebagai berikut: a. Factoring  atau  Anjak  Piutang,  yakni  para nasabah  yang  memiliki  piutang  kepada pihak  ketiga  memindahkan  piutang  itu kepada  bank.  Bank lalu  membayar  piutang itu  dan  menagihnya  kepada  pihak  ketiga tersebut.
b. Post-Dated  Check,  yakni  bank  bertindak sebagai  juru  tagih,  tanpa  membayarkan dulu piutang tersebut.
c. Bill  Discount,  yakni  produk  yang  serupa dengan hawalah. Bedanya, dalam bill discount ini,  nasabah  membayar  fee  kepada  bank, sedangkan  pembahasan  tentang  fee  tidak didapati dalam hawalah.

## 4. Rahn
Menurut Syafi’i Antonio (2001 : 128), rahn adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.  Barang  yang  ditahan  tersebut memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian, pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau sebagian  piutangnya.  Secara  sederhana,  rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
Di  antara  landasan  syariah  rahn  adalah dalil sebagai berikut:
Jika kamu dalam perjalanan (dan ber-mu’amalah tidak  secara  tunai)  sedang  kamu  tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang  tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Qs. al-Baqarah [2] : 283)
Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/
2002  tentang  Rahn,  disebutkan  ketentuan- ketentuan tentang rahn sebagai berikut:
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk  menahan  marhun  (barang)  sampai semua  utang  rahin  (yang  menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.  Pada  prinsipnya,  marhun  tidak  boleh dimanfaatkan  oleh  murtahin  kecuali  seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan  pemanfaatannya  itu  sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan  dan  penyimpanan  marhun pada  dasarnya  menjadi  kewajiban  rahin, namun  dapat dilakukan  juga  oleh  murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun:
a. Apabila  jatuh  tempo,  murtahin  harus memperingatkan  rahin  untuk  segera melunasi utangnya.
b. Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi utangnya,  maka  marhun  dijual  paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
d. Kelebihan  hasil  penjualan menjadi milik rahin  dan  kekurangannya  menjadi kewajiban rahin.
Dalam  praktik  perbankan,  akad  rahn  ini dapat  digunakan  sebagai  agunan  tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga  dapat  menjadi  produk  tersendiri    untuk melayani  kebutuhan  nasabah  guna  keperluan yang  bersifat  jasa  dan  konsumtif,  seperti pendidikan,  kesehatan,  dan  sebagainya.  Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak boleh menarik  manfaat  apapun  kecuali  biaya pemeliharaan  atau  keamanan  barang  yang digadaikan tersebut (Anshori, 2009 : 168).
3 3 3 3 3 3 101

## 5. Qardh
Qardh  adalah  pemberian  harta  kepada orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan  imbalan.  Dalam  literatur  fikih klasik,  qardh  dikategorikan  dalam  akad tathawwu’  atau  akad  saling  membantu  dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001 : 131).
Di antara landasan syariah qardh adalah dalil sebagai  berikut:  Tidaklah  seorang  muslim memberi  pinjaman  kepada  muslim  yang  lain dua  kali  kecuali,  ia  seperti  menyedekahkan- nya sekali.  (HR. Ibnu Majah)
Dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/ 2001  tentang  Qardh,  disebutkan  ketentuan- ketentuan tentang qardh sebagai berikut :
1. Ketentuan tentang Qardh:
a. Qardh adalah  pinjaman  yang  diberikan kepada  nasabah  (muqtaridh)  yang memerlukan.
b. Nasabah  qardh  wajib  mengembalikan jumlah pokok yang diterima  pada  waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya  administrasi  dibebankan  kepada nasabah.
d. LKS  dapat  meminta  jaminan  kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah  qardh  dapat  memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada  LKS  selama  tidak  diperjanjikan dalam akad.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya  pada saat  yang  telah  disepakati dan LKS telah memastikan  ketidakmampuannya,  LKS dapat :
1] memperpanjang  jangka  waktu pengembalian, atau
2] menghapus  (write  off)  sebagian  atau seluruh kewajibannya.
2. Sanksi :
a. Dalam  hal  nasabah  tidak  menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuh kan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  nasabah sebagaimana   dimaksud   butir   a   dapat berupa  — dan  tidak  terbatas  pada — penjualan barang jaminan.
c. Jika  barang  jaminan  tidak  mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban nya secara penuh.
3. Sumber Dana :
a. Bagian modal LKS;
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c. Lembaga  lain  atau  individu  yang mempercayakan  penyaluran  infaqnya kepada LKS.
Dalam  implementasinya  di  dunia perbankan, qardh ini dapat diterapkan sebagai berikut :
1. Sebagai  produk  pelengkap  kepada  nasabah yang  telah  terbukti  loyalitas  dan bonafiditasnya,  yang  membutuhkan  dana talangan  segera  untuk  masa  yang  relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembali kan  secepatnya  sejumlah  uang  dipinjamnya itu.
2. Sebagai  fasilitas  nasabah  yang  memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dana  karena,  misalnya,  tersimpan  dalam bentuk deposito.
3. Sebagai  produk  untuk  menyumbang  usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna  memenuhi  skema  khusus  ini  telah dikenal suatu produk khusus, yaitu al-qardh al-hasan. (Antonio, 2001 : 133)

## Analisis Hukum: Regulasi dan Praktik
Pada  tahun  2010,  Bank  Indonesia melaksanakan Kajian  Pemetaan tentang  Fatwa DSN-MUI  dan  Identifikasi  Kebutuhan  Pasar Perbankan Syariah. Kajian ini dilakukan  melalui survei kepada pelaku industri untuk memetakan fatwa  DSN  yang  terkait  produk  perbankan syariah;  tentang  sejauhmana  implementasi fatwa,  fatwa  apa  saja  yang  terkendala  dalam implementasinya,  termasuk  produk  apa  saja yang  diperlukan  industri    yang  memerlukan fatwa  dan  penegasan  syariah  yang  belum
3 3 3
difatwakan DSN (Fahrul Ulum, 2011  :  114-115).
Dalam bidang jasa perbankan syariah, di antara  hasil  kajian  tentang  fatwa  yang  ter- kendala  dalam  implementasinya,  disimpulkan sebagai berikut :

## 1. Wakalah
Dalam  kajian  yang  dilakukan  Bank Indonesia,  tidak  terdapat  permasalahan  yang berarti dalam implemetasi Fatwa DSN-MUI  No. 10/DSN-MUI/IV/2010 tentang Wakalah. Namun dalam  praktiknya,  misalnya  pada  produk asuransi  pendidikan,  masih  ditemukan beberapa persoalan seperti tidak dicantumkannya  ketentuan  mengenai penempatan  alokasi dana investasi pada akad wakalah  bi  al-ujrah  secara  tertulis,  meski secara  lisan  hal  tersebut  disampaikan  kepada nasabah (Kunnaenih, 2015).

## 2. Kafalah
Dalam  kajian  yang  dilakukan  Bank Indonesia,  tidak  terdapat  permasalahan  yang berarti  dalam  implemetasi  Fatwa  DSN-MUI No.  11/DSN-MUI/IV/2011  tentang  Kafalah. Namun  dalam  praktiknya,  masih  sering ditemukan  beberapa  kendala  di  lapangan, seperti  tidak  adanya  kesepahaman  antara bank  dan  nasabah  tentang  prestasi  yang dilakukan.  Selain  itu  juga  adanya  kekurang patuhan  nasabah  yang  sudah  jatuh  tempo, namun  tidak  segera  mengembalikan  surat asli kafalah (Erli Nuryadi, 2008).

## 3. Hawalah
Fatwa DSN-MUI  No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Hawalah  dalam  implementasinya masih  terkendala  oleh  berbagai  peraturan teknis  terkait  secara  komprehensif  dan  saat ini  dalam  proses  penyusunan  ketentuan dimaksud.  (Fahrul  Ulum,  2011  :  115).  Dalam praktiknya,  beberapa  lembaga  keuangan syariah diindikasikan tidak menerapkan kaidah hawalah  ini  seperti  seharusnya,  misalnya salah  satu  dari  tiga  pihak  tidak  mengetahui adanya  akad  hawalah,  juga  masih  adanya  fee yang  dibebankan  pada  nasabah  (Siti  Fatimah, 2008).

## 4. Rahn
Fatwa DSN-MUI  No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang  Rahn  dan  No.  26/DSN-MUI/III/2002 tentang  Rahn  Emas  belum  disosialisasikan secara  meluas  mengingat  ada  keinginan  dari pihak  perbankan  untuk  dapat  memperoleh marjin  atas  pembiayaan  yang  diberikan. Sementara  di  dalam  fatwa  disebutkan  bahwa pendapatan  bank  hanya  berasal  dari  fee  atas penyimpanan  barang  rahn,  dan  ongkos  yang besarnya  didasarkan  pada  pengeluaran  yang nyata-nyata diperlukan (Fahrul Ulum, 2011 : 116).
Dalam  praktiknya,  ditemukan  beberapa lembaga  keuangan  syariah  diindikasikan  tidak menerapkan kaidah rahn ini seperti seharusnya, misalnya  penetapan  tarif  ujroh  yang  secara substantif  masih  berdasarkan  pinjaman,  biaya administrasi  yang  ditentukan  berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad rahn dan ijarah (Galis Kurnia Afdhila, 2014).

## 5. Qardh
Fatwa DSN-MUI  No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh belum diimplementasikan dalam pembiayaan  komersial  dengan  pertimbangan adanya  moral  hazard  serta  batasan  ketentuan yang  memungkinkan  pelaksanaan  transaksi tersebut.  Dalam  praktiknya,  akad  qardh dikombinasikan    dengan  akad  lain  sehingga terdapat  optimalisasi  pengunaan  dana  pihak ketiga  dan  pembagian  hasil  keuntungan  dari pembiayaan dengan skema tersebut (fee based income) (Fahrul Ulum, 2011 : 116-117).
Dalam  prakteknya,  terdapat  ketidak- sesuaian  antara  regulasi  dan  implementasi  di lapangan. Dalam akad dana talangan haji yang menggunakan akad qardh wa al-ijarah, misalnya, ujrah telah ditentukan pihak bank berdasarkan jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Padahal dalam praktek ijarah, jika ada tambahan atas pengembalian modal qardh itu adalah riba, dan riba telah jelas diharamkan dalam Islam (Nur Halimah, 2008).

## Kesimpulan
Bank  syariah  memiliki  beberapa keunggulan yang tidak dimiliki bank konvensional.
3 3
3 3 3 3 103
Diantara  keunggulan  itu  adalah  produk  bank syariah berlandaskan aturan syariah yang diatur oleh  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Indonesia sebagai negara  berpenduduk  mayoritas  muslim  tentu merupakan pasar yang potensial apabila produk- produk  perbankan  syariah  tersebut  digarap secara profesional, kredibel, dan akuntabel.
Diakui atau tidak, beberapa bank syariah masih  kurang  patuh  terhadap  aturan  yang dikeluarkan  melalui  fatwa  DSN-MUI, sebagaimana beberapa temuan  kasus di atas. Hal  tersebut  tentu  saja  merupakan  salah satu  kelemahan  bank  syariah  di  tingkat implementasinya.  Agar  pengembangan produk ini tidak melenceng dari rambu-rambu syariah, maka prinsip kepatuhan terhadap aturan harus tetap menjadi prioritas. Jika hal ini tidak dilakukan, maka justru akan menjadi bumerang tersendiri bagi perbankan syariah.
Selain itu, dalam aplikasinya di lapangan, diperlukan  juga  adanya  kejelasan  akad  dalam setiap  transaksi  yang  diketahui  semua  pihak yang  terkait.  Salah  satu  prinsip  mu’amalah dalam  Islam  adalah  adanya  kejelasan  akad yang tentunya akan berpengaruh pada hukum. Tidak  jarang  nasabah  kurang  memahami betul  terhadap  akad  yang  disetujuinya disebabkan  minimnya  pemahaman  dan  tidak adanya  penjelasan  yang  gamblang  dan  detail dari pihak bank. Sebagian mereka menganggap bahwa  yang  terpenting  transaksi  yang dilakukannya            dengan  pihak  bank  dapat disetujui  sehingga  produk  yang  ditawarkan dapat  mereka  dapatkan.  Padahal,  dalam beberapa kasus, pihak bank kurang memenuhi aturan yang diterapkan terhadap produk mereka, baik dari segi landasan syariah maupun hukum positif di Indonesia. [  ]

## DAFTAR PUSTAKA
Afdhila, Galis Kurnia. (2014). Analisis  Implementasi  Pembiayaan  Ar-Rahn  (Gadai  Syariah)  Pada Kantor  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  Malang.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB  UB Vol. 2, No. 2, 2013/2014.
Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Ascarya. (2012). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Dewi, Gemala. (2007). Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Fatimah, Siti. (2008). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2010 tentang Wakalah. Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2011 tentang Kafalah. Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Halimah, Nur. (2008). Studi Analisis terhadap Praktek Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan
Talangan Haji di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Semarang. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
Hirsanuddin. (2008). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Genta Press. Karim, Adiwarwan A. (2006). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kunnaenih. (2015). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
3 3
Muhammad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Nadya, Amla Eva. (2009). Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valas di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Nuryadi, Erli. (2008). ” Analisa Pemberian Bank Garansi dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaannya Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ” . Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. PBI No. 10/16/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas  PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang  Pelaksanaan  Prinsip Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa Bank Syariah.
Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. (2008a). Bank-ku Syariah. Jakarta: PKES Publishing. _____. (2008b). Perbankan Syariah. Jakarta: PKES Publishing. Susanto, Burhanuddin. (2008). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarya: UII Press. Ulum, Fahrul. (2011). Perbankan Syariah di Indonesia, Dari Entitas, Pengawasan Hingga  Pengembangan nya. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah