## KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2017
Tarma Sartima 1* , Dian Oldisan 2 , Riski Fauzanil 3 1,3 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: tarmasartima@ymail.com
2 STIA-LPPN Padang
Email: dianoldisan19@gmail.com
*Corresponding Author: Tarma Sartima
Abstract: The existence of street vendors is a necessity and cannot be eliminated from public open  space  activities,  especially  in  commercial  trade  areas,  where  they  are  not  only  a complement  but  also  a  theatrical  element  of  urban  public  life.  This  was  realized  by  the command of the City of Solok, especially the Department of Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The concept  of  optimizing the arrangement  of  public open spaces basically  will  not  be  able  to  accommodate  all  existing  street  vendors.  Street  vendors  are something that cannot be avoided in the process of urbanization and the City Government of Solok.  The  issuance  of  a  regional  government  policy  in  the  form  of  Regional  Regulation Number  5  of  2017  on  May  16,  2017  became  the  umbrella  for  structuring  and  empowering street vendors in the Solok City area and the Department of Trade, Cooperatives and UMKM became the agency in charge of implementing these regional regulations. The first thing the Solok City Government did was in managing the arrangement of street vendors by providing areas and pockets for street vendors. Regardless of the obstacles and efforts that have been made  to  the  problem  of  street  vendors,  the  key  to  managing  street  vendors  lies  precisely  in the comprehensive coverage of the management area and not fixating on just one point. The arrangement  is  carried  out  continuously  and  integrated  with  one  another.  Something interesting in the arrangement of street vendors in Solok City is that the arrangement is not only fixated on physical arrangement but also organizes in terms of supporting infrastructure facilities around the area as well as pockets of street vendors.

## Keywords: Street Vendor and Management Policy
Abstrak: Keberadaan  Pedagang  kaki  lima  (PKL)  adalah  sebuah  keniscayaan  dan  mustahil dihilangkan  dari  kegitan  ruang  terbuka  publik,  terutama  dikawasan  komersial  perdagangan, dimana mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik  kota.  Hal  ini  disadari  oleh  perintah  Kota  Solok  khususnya  Dinas  Perdagangan Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Konsep  optimalisasi  penataan  ruang  terbuka publik  pada  dasarnya  tidak  akan  dapat  menampung  semua  pedagang  kaki  lima  yang  ada. Pedagang kaki lima merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam proses urbanisasi dan Pemerintah  Kota  Solok.  Keluarnya  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  berupa  Peraturan Daerah  Nomor  5  tahun  2017  pada  tanggal  16  Mei  2017  menjadi  payung  terhadap  penataan dan  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  di  wilayah  Kota  Solok  dan  Dinas  Perdagangan,
Koperasi dan UMKM menjadi badan yang berwenang terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut.  Hal  pertama  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Solok  dalam  pengelolaan  penataan pedagang  kaki  lima  dengan  menyediakan  kawasan  serta  kantong-kantong  pedagang  kaki lima.  Terlepas  dari  kendala  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  terhadap  permasalah  pedagang kaki  lima  bahwa  kunci  penataan  pedagang  kaki  lima  justru  terletak  pada  cakupan  wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan secara  berkesinambungan  dan  terintegrasi  antar  satu  dengan  yang  lainnya.  Sesuatu  yang menarik  dalam  program  penataan  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Solok  bahwa  penataan  tidak terpaku  pada  penataan  fisik  semata  melainkan  juga  melakukan  penataan  dalam  hal  sarana prasarana penunjang disekitar kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima.
Kata Kunci: Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

## PENDAHULUAN
Dalam Kamus  Besar Bahasa  Indonesia 1 pasar diartikan sebagai  tempat  orang  berjual beli. Sedangkan d alam buku Pengantar Bisnis (2006) karya M Fuad 2 , pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana terjadi usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa  yang  dijual  menggunakan  pembayaran  yang  sah,  yaitu  uang.  Sedangkan  menurut Management  Study  Guide,  pasar  adalah  suatu  pengaturan  di  mana  dua  pihak  atau  lebih terlibat  dalam  pertukaran  barang,  layanan,  dan  informasi.  Idealnya  pasar  adalah  tempat  di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pembelian dan penjualan.
Pada  awalnya  pasar  terbentuk  di  suatu  tempat  yang  luas,  dan  di  tempat  tersebut terjadilah  transaksi  jual-beli  antara  pedagang  dan  pembeli.  Pada  awalnya  pasar  terkenal dengan  label  kumuh,  pengap,  dan  lain-lain.  Seiring  perkembangan  zaman,  terjadinya perubahan dan perkembangan yaitu adanya Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Baik Pasar Tradisional  maupun  Pasar  Modern  merupakan  tempat  yang  penting  bagi  masyarakat  umum untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup. 3 Meskipun  beberapa  Pasar  Modern  sudah  mulai bermunculan,  Pasar Tradisional masih menjadi tempat favorit bagi masyarakat umum untuk mecari nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Saat  ini  Kota  Solok  memiliki  jumlah  Pasar  Tradisional  sebanyak  2  lokasi,  yang berada  di  kawasan  Kota  Solok.  Dari  2  lokasi  tersebut  diantaranya  1  Pasar  Raya  yang merupakan pasar terbesar yang merupakan Pasar Tradisional sebagai sarana pendukung bagi kawasan-kawasan  perumahan  dan  permukiman  di  Kota  Solok,  namun  di  luar  lokasi  pasar tersebut  terdapat  kegiatan  pasar-pasar  kecil  yang  mengindikasikan  akan  menjadi  pasar lingkungan.  Adapun  mengenai  sistem  pengelolaan  Pasar  Tradisional  di  Kota  Solok  yaitu dikelola oleh Pemerintah.
Berikut data dari Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok tentang pasar yang dikelola oleh Pemerintah. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 4
1 kbbi.web.id/Pasar
2 https://mediaindonesia.com/ekonomi/442778/yuk-ketahui-makna-pasar-beserta-jenis-dan-fungsinya
3 http://documents.tips/documents/pasar-tradisional-dan-pasar-modern.html, diakses 1 Oktober 2019.
4 http://dinaspasarpadang.or.id, diakses pada 1 oktober 2019
Tabel 1.  Pasar Menurut Lokasi dan Pengelola di Kota Solok No. Nama Pasar Pengelola Lokasi 1. Pasar Raya Solok Pemerintah Koto Panjang 2. Pasar Pagi Pemerintah Simpang Rumbio
Sumber: Dinas Perdagangan dan KUKM Kota Solok, 2018
Pasar Raya Solok sebagai lokasi penelitian, karena peneliti melihat fasilitas bangunan untuk pedagang kaki lima (PKL) sudah ada dan bisa ditempati, tetapi realitanya PKL masih berjualan di tempat yang semestinya dijadikan jalan kendaran dari Koto Panjang ke Air Mati yang membuat jalan semakin sempit dan macet di dalam pasar. Munculnya permasalahan di Pasar  Raya  Solok  tersebut,  belum  tertatanya  pasar  dengan  baik,  terutama  terkait  dengan penataan  PKL.  Penataan  PKL  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah melalui  penetapan  lokasi  binaan  untuk  melakukan  penetapan,  pemindahan,  penertiban,  dan penghapusan  lokasi  PKL  dengan  memperhatikan  kepentingan  umum,  sosial,  estetika, kesehatan,  ekonomi,  keamanan,  ketertiban,  kebersihan  lingkungan  dan  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Keluarnya  Peraturan  Daerah  Nomor  5  tahun  2017  yang  ditetapkan  pada  tanggal  16 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 017 menjadi payung terhadap penataan dan pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  di  wilayah  Kota  Solok  dan  Dinas  Perdagangan  dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok selaku instansi yang berwenang mengelola pasar dapat melakukan penataan yang baik untuk PKL di Pasar Raya Solok. Manajemen yang baik  Dinas  Perdagangan  dan  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok  diharapkan mampu untuk  menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada setiap pasar yang dikelola oleh pemerintah.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengenai  masalah  penataan  PKL  di  antaranya penelitian  Tissa  Septiadhana  yang  lebih  menekankan  pada  kendala-kendala  yang  dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan Pasar Bandar Buat. Penelitian ini mendeskripsikan apa-apa saja yang menjadi kendala bagi UPTD Pasar Bandar Buat dalam mengelola pasar tersebut. 5
Muhammad Abdurohman Naji 6 sebagian penelitian menemukan bahwa  Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan  karena  masih  terkendala  mengenai  penyediaan  lahan  sebagai  tempat  PKL  jika mendapatkan  penertiban  dari  Dinas  Satpol  PP  Kabupaten  Magelang.  Selain  itu  Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan PKL dimana cukup banyak PKL belum tertata dengan baik dan berjualan tidak pada tempatnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini  lebih  menekankan  pada      Kebijakan  dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  mengidentifikasi  kendala  yang  terjadi;  dan  bagaimana  upaya  mengatasi  kendala yang  ada  terkait  pengelolaan  dan  penataan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  khususnya  di  sekitar area Pasar Raya Kota Solok.
5 Septiadhana,  Tissa.  2015. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD) Dalam Pengelolaan Pasar Bandar Buat . Skirpsi. Padang: Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.
6 Abdurrohman  Najib,Muh.  (2012)  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magelang  Nomor  7 Tahun  2009  Tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima.  Yogyakarta:  Universitas  Negeri Yogyakarta

## METODE PENELITIAN
Dalam  kajian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif 7 dimana  data  yang dikumpulkan  berbentuk  kata-kata,  gambar  bukan  angka-angka.  Adapun  tujuan 8 dari penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah  untuk  mengumpulkan  informasi  aktual  secara  rinci yang  melukiskan  gejala  yang  ada,  mengidentifikasi  masalah  atau  memeriksa  kondisi  dan praktek  yang  berlaku,  serta  mengumpulkan  data  dan  menuang  data  dari  lapangan  melalui oservasi, wawancara dan dokumentasi dan kemudian dianalisa pengelolaan dalam penataan PKL  oleh  Dinas  Perdagangan  dan  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok  di Pasar Raya. Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan menggali objek dalam penelitian. Menurut Sugyono 9 sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan teknik purposive sampling 10 , penulis menetapkan sampel dalam penelitian  yaitu  8  orang  dari  unsur  yang  dianggap  mewakili  baik  Aparatur  Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dan pedagang Kaki lima di Pasar Raya Kota Solok.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pengelolaan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok di Pasar Raya Solok
Pedagang  kaki  lima  merupakan  kegiatan  urban  yang  perkembangannya  sangat fenomenal karena keberadaannya mendominasi ruang kota. Kegiatan yang dipahami sebagai kegiatan yang belum terwadahi, sehingga ruang  publik menjadi  satu-satunya  tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Penggunan ruang publik telah menjadi suatu karakteristik yang identik dengan eksistensi pedagang kaki lima.
Kesulitan dalam menangani pedagang kaki lima dipengaruhi oleh banyak aspek, yang membuat  konsep  penataan  ini  sendiri  menjadi  suatu  masalah  yang  sangat  kompleks. Problematiak  penataan  fisik  pedagang  kaki  lima  adalah  bahwa  mereka  juga  sangat  banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Ruang yang besar itu harus ada diruang  publik  atau  tempat  kermaian  karena  tempat  itulah  yang  mendatangkan  keuntungan. Tapi  ruang  publik  juga  digunakan  oleh  kelompok  penggunan  yang  lain,  yang  juga memerlukan ruang untuk kegiatan mereka di ruang publik, sehingga muncullah konflik antara kelompok pengguna ruang terbuka publik tersebut. 11
Menampung  pedagang  kaki  lima  yang  sedemikian  banyak  jumlahnya  itu  diruang publik melainkan lebih mengetahui kepada bagaimana konflik yang terjadi antara pengguan ruang  publik  dapat  dipahami  dan  diantisipasi,  sehingga  penggunaan  ruang  terbuka  publik dapat optimal, baik bagi pedagang kaki lima maupun bagi kelompok pengguna yang lain. Hal ini dapat mendasari tujuan ini adalah bahwa kegiatan perdagangan kaki lima sangat berkaitan
7 Bungin,  Burhan.  2008. Penelitian  Kuantitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu Sosial Lainnya , Jakarta : Kencana
8 Lexy J. Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda Karya
9 Sugyono,  2017. Metode  penelitian  kuanlitatif  d a n   kuatitatif  dan  R & D Bandung Alfabeta
10 Sugiono,  2014. Metode  penelitian  kualitatif  kuantitatif  dan  kombinasi  (mixed method) ,  Bandung Alfabeta
11 Agus  Zaimar,  Kepala  Bidang  Pasar  Dinas  perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  kecil  dan  Menengah Kota Solok tahun 2019
dengan  kegiatan  publik  dan  dengan  demikian  pedagang  kaki  lima  dapat  menjadi  salah  satu unsur dari desain fisik ruang publik.
Pedagang  kaki  lima  tidak  mungkin  dihilangkan  dari  kegitan  ruang  terbuka  publik, terutama  dikawasan  komersial  perdagangan,  dimana  mereka  tidak  hanya  sebagai  pelengkap tetapi juga sebagai unsur  teatrikal kehidupan publik kota.
Secara prinsipil, konsep penataan yang diusulkan adalah menempatkan pedagang kaki lima  diruang  yang  berdampingan  dengan  ruang  untuk  kegiatan  sirkulasi  kawasan  yaitu pendestrian  dan  jalan  dengan  alternatif  membuat  suatu  ruang  publik  terbuka  publik  baru dimana  semua  kegiatan  publik  berlangsung,  termasuk  kegiatan  pedagang  kaki  lima,  dengan tetap memprioritaskan optimalisasi ruang terbuka publik bagi sirkulasi pejalan kaki. Konsep ini  diwujudkan  dalam  penataan  yang  meliputi  penataan  peletakan,  dan  juga  perabot  urban (street furture) yang dapat mendukung kegiatan tersebut, terutama dengan adanya pedagang kaki lima sebagai anggota resmi ruang terbuka publik.
Konsep  optimalisasi  penataan  ruang  terbuka  publik  pada  dasarnya  tidak  akan  dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada sekarang. Hal ini merupakan implikasi yang perlu  diperhatikan,  selain  juga  aspek  legalitas  dan  perlunya  badan  koordinasi  yang  akan mengatur keberadaan pedagang kaki lima diruang terbuka publik.
Pedagang  kaki  lima  merupakan  suatu  yang  tidak  dapat  dihindari  dalam  proses urbanisasi  dan  Pemerintah  Kota  Solok  agaknya  sudah  memahami  dengan  baik  masalah  ini. Sehingga hal pertama yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam penataan pedagang kaki lima adalah menyediakan kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima  membutuhkan  ruang  yang  selama  ini  tidak  disediakan  pemerintah.  Dan  dengan penyediaan  ruang  yang  strategis  bahkan  jauh  lebih  menguntungkan  dibandingkan  dengan kawasan sebelumnya, para pedagang kaki  lima mau dipindahkan dengan sukarela sekalipun melalui proses yang tidak mudah.
Kunci  penataan  pedagang  kaki  lima  menurut  Kabid  Pasar  Dinas  Perdagangan Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok  justru  terletak  pada  cakupan  wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu dengan yang lainnya.
Sesuatu  yang  menarik  dalam  program  penataan  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Solok adalah bahwa penataannya tidak terpaku pada penataan fisik saja. Melainkan juga melakukan penataan  dalam  hal  sarana  prasarana  penunjang  disekitar  kawasan  serta  kantong-kantong pedagang  kaki  lima.  Selain  itu  pemerintah  juga  berupaya  meningkatkan  kualitas  pedagang kaki  lima  melalui  pembinaan  sumber  daya  manusia  dan  pendampingan,  sehingga  pedagang kaki  lima  tidak  hanya  tertera  secara  fisik  oleh  pemerintah  tetapi  juga  memiliki  kualitas dagangan yang baik dan pedagang kaki lima memiliki kesadaran dalam menjaga saran yang telah  disediakan  oleh  pemerintah.  Untuk  meningkatkan  kualitas  dagangannya  pdagang  kaki lima juga dibekali oleh bantuan modal melalui penjaminan kredit permodalan.
Ragam  karakteristik  pedagang  kaki  lima  yang  jumlahnya  sangat  banyak  menuntut pemerintah  Kota  Solok  untuk  mampu  berinovasi  dalam  melakukan  penataan.  Dibutuhkan tidak hanya satu solusi untuk mampu mewadahi segala karakteristik pedagang kaki lima yang berbeda-beda  tersebut.  Dan  ternyata  pemerintah  Kota  Solok  mampu  menjawab  tantangan inovasi  tersebut  melalui 3  jenis  penataan  pedagang  kaki  lima  yang  diberikan  yaitu  relokasi, gerobak, dan tenda dengan masing-masing keunikan tersendiri.

## B. Kendala Pengelolaan Dalam Penataan PKL
Fenomena Pedagang kaki lima telah banyak menyita perhatian pemerintah khususnya di  Kota  Solok.  Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  harus  bersikap  tegas  dalam menentukan  kebijakan,  namun  dalam  penegakan  dan  penertiban  kebijakan  pemerintah  juga sangatlah sulit dikarenakan berbenturan dengan masalah kemanusiaan.
Kegiatan penataan bagi  PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi  pemerintah. Selain jumlahnya  yang  semakin  banyak  keberadaan  merekapun  dipengaruhi  oleh  aspek  ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk menampung mereka agar tertata. Pemerintah daerah  Kota  Solok  sendiri  melakuan  penataan  bagi  PKL  dengan  cara  menyediakan  tempat tertentu dipasar Raya Kota Solok dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Seringkali  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  daerah  Kota  Solok  di  koordinasikan langsung pada dinas Perdagangan, Koperasi dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok mengalami kendala-kendala, diantaranya adalah : 12
1. Keterbatasan sumber daya manusia ASN dalam bidang pengelolaan dan penataan PKL. Biasanya  hal  ini  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah bidang Pasar dan berkoordinasi dengan Satpol PP. Jumlah ASN yang terbatas dan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  PKL  yang  ada  di  Kota  Solok.  Sehingga  adanya beberapa  oknum  PKL  nakal  yang  setelah  dilakukan  penertiban  mereka  kembali berdagang ditempat semula lagi, akibatnya kondisi yang terjadi sama seperti semula lagi. Disaat  dilakukan  penertiban  mereka  patuh  tapi  setelah  tidak  ada  penertiban  mereka kembali berdagang di tempat semula lagi.
2. Penolakan  dari  PKL  untuk  ditata  dan  ditempatkan  pada  tempat  yang  telah  disediakan oleh Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha Kecil  dan Menengah khususnya oleh bidang sarana dan pengelolaan pasar. Kondisi ini merupakan kondisi yang sering terjadi disaat penertiban  dan  pemindahan  lokasi  berjualan  PKL.  Hal  ini  dipicu  karena  adanya ketakutas dari PKL sendiri bahwa nanti dilokasi yang telah disiapkan dagangan mereka tidak laku karena malas atau jauhnya konsumen mencapai lokasi baru tersebut. Padahal yang ingin dilakukan adalah penyebaran dan pengalokasian PKL secara khusus sehingga konsumen  dapat  memilih  didalam  satu  lokasi  itu  apa  yang  akan  dibeli  oleh  konsumen dalam artian semakin terintergrasi dan berkelompoknya PKL maka akan membawa dan menggiring  pembeli  ke  lokasi  tersebut.  Selain  itu  lokasi  yang  telah  dipersiapkan merupakan lokasi yang sangat strategis, lebih bersih dan lebih higienis, tidak bercampur dengan pedaganga lainnya seperti pedagang ayam  dan daging,  jadi bagi konsumen pun merasa nyaman karena tidak adanya aroma yang tidak enak.
3. Rendahnya  kesadaran  untuk  mentaati  hukum  dan  tata  ruang  kota  baik  dari  sektor informal  maupun  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Salah  satu  faktor  dari  PKL  adalah rendahnya  kesadaran  untuk  mentaati  hukum  dan  tata  ruang  kota  karena  mereka  punya pendapat sendiri dan hukum merupakan hal yang dapat diremehkan oleh mereka. Tidak adanya kepastian dan sanksi yang diberikan kepada PKL yang tidak taat peraturan dan hukumpun tidak ada sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi PKL tersebut.
12 ibid

## C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala PKL
Berdasarkan  realita  yang  terjadi  di  lapangan,  maka  pemerintah  daerah  khususnya Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah    Kota  Solok  yang  merupakan pelaksana dibagian perdaganagn dan penataan para pedagang khususnya PKL di  Pasar raya Kota Solok melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 13
1. Bertolak dengan keterbatasan jumlah Personil ASN yang ada di Dinas Perdagangan dan Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  ini  maka  untuk  bagian  penataan  penataan  dan pengelolaan  dilaksanakan  oleh  bagian  pasar  dan  untuk  penertibannya  secara  intens berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Solok.
2. Pemberian  pembekalan  berupa  pembinaan  pada  pelaku  PKL  langsung  dari  Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok.  Dengan  pemberian pembekalan  lewat  pembinaan  diharapkan  akan  tercipta  PKL  yang  mempunyai  potensi baik  dalam  sektor  perekonomian  daerah.  PKL  dalam  binaan  Dinas  Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini ditempatkan pada kawasan tertentu yang strategis.
3. Selain  cara  pemberian  pembinaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  PKL tentang  hukum  dan  tata  ruang  kota  untuk  meningkatkan  jumlah  penjualan,  pemerintah Kota  Solok  khususnya  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah melakukan  kegiatan  promosi  dan  pameran  dengan  cara  setiap  acara  ulang  tahun  Kota Solok  PKL diikut  sertakan menyemarakkan even tahunan ini dengan menempati  lokasi tertentu.
4. Mencegah  dan  membatasi  terjadinya  penambahan  bangunan  dan  kehadiran  pedagang kaki lima baru di lokasi yang lama. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kepadatan dan menambah kesemrautan untuk masa yang akan datang, sehingga untuk lokasi yang lama  hanya  PKL  yang  ada  saja  apabila  ada  penambahan  jumlah  PKL  yang  baru  maka akan dibuatkan lagi lokasi yang baru.
Selain itu pemerintah Kota Solok memberikan program-program dalam hal penataan pedagang  kaki  lima  merupaka  kerja  nyata  dari  pemerintah  Kota  Solok  untuk  menciptakan kesejagteraan masyarakat demi terciptanya Kota Solok yang bersih dan nyaman.

## KESIMPULAN
Keberadaan  Pedagang  kaki  lima  (PKL)  adalah  sebuah  keniscayaan  dan  hal  mustahil dihilangkan  dari  kegitan  ruang  terbuka  publik,  terutama  dikawasan  komersial  perdagangan, dimana mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik  kota.  Hal  ini  disadari  oleh  perintah  Kota  Solok  khususnya  Dinas  Perdagangan Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Konsep  optimalisasi  penataan  ruang  terbuka publik pada dasarnya tidak akan dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada.
Pedagang  kaki  lima  merupakan  suatu  yang  tidak  dapat  dihindari  dalam  proses urbanisasi  dan  Pemerintah  Kota  Solok  agaknya  sudah  memahami  dengan  baik  masalah  ini. Sehingga hal pertama yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam penataan pedagang kaki lima  adalah  menyediakan  kawasan  serta  kantong-kantong  pedagang  kaki  lima.  Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 menjadi payung terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Solok.
Terlepas  dari  kendala  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  bahwa  kunci  penataan pedagang  kaki  lima  justru  terletak  pada  cakupan  wilayah  penataan  yang  komprehensif  dan tidak  terpaku  pada  satu  titik  saja.  Penataan  yang  dilakukan  secara  berkesinambungan  dan terintegrasi  antar satu  dengan yang lainnya. Sesuatu  yang menarik dalam program  penataan pedagang  kaki  lima  di  Kota  Solok  adalah  bahwa  penataannya  tidak  terpaku  pada  penataan fisik  saja.  Melainkan  juga  melakukan  penataan  dalam  hal  sarana  prasarana  penunjang disekitar kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrohman  Najib,  Muh.  2012. Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magelang Nomor  7  Tahun  2009  Tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima . Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Agus  Zaimar,  Kepala  Bidang  Pasar  Dinas  perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  kecil  dan Menengah Kota Solok tahun 2019.
Bungin,  Burhan.  2008. Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan Ilmu Sosial Lainnya , Jakarta: Kencana. Lexy J. Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda Karya Septiadhana,  Tissa.  2015. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  (UPTD)  Dalam  Pengelolaan  Pasar  Bandar  Buat .  Skirpsi.  Padang:  Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.
Sugyono,  2014. Metode  P enelitian  K ualitatif  K uantitatif  dan  K ombinasi  (Mixed method) , Bandung Alfabeta.
Sugyono,  2017. Metode  P enelitian  K uanlitatif  d a n   K uatitatif  dan  R & D Bandung Alfabeta.
Peraturan  Daerah  Kota  Solok  Nomor  5  tahun  2017  tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
kbbi.web.id/Pasar https://mediaindonesia.com/ekonomi/442778/yuk-ketahui-makna-pasar-beserta-jenis-dan- fungsinya, diakses 1 Oktober 2019.
http://documents.tips/documents/pasar-tradisional-dan-pasar-modern.html, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
http://dinaspasarpadang.or.id, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019