Penerapan Community Based Mitigation dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
* arimurti.adne@upnjatim.ac.id

## Abstract
Disaster  mitigation  has  the  aim  of  reducing  the  impacts  that  arise, especially  for  local  residents  and  increasing  public  understanding  in dealing with the impacts and risks of disasters. The purpose of this study was  to  identify  and  explore  the  implementation  of  community-based mitigation in reducing the risk of floods in Lundo Village, Benjeng District, Gresik  Regency.  The  research  method  uses  descriptive  qualitative  data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used interactive model techniques, data validity tests used credibility tests, sampling techniques used purposive sampling and snowball sampling. The results of the study indicate that community- based mitigation has been carried out by Lundo Village. This is evidenced by  the  strengthening  of  community-based  organizations  through  mutual cooperation,  construction  of  embankments  and  the  participation  of  the local  community's  mind  and  body.  Identify  needs  and  priorities  by observing  conditions  and  the  affected  environment.  Develop  budget proposals for funds to be given to affected residents by collaborating with other organizations such as Ansor Youth. Encouraging participation with the aim of preventing excessive disaster risk by conducting socialization. Integrate  mitigation  with  infrastructure  development  for  disaster  risk prevention.
Keywords: community  Participation, Community  Based  Mitigation , Disaster Flood

## Abstrak
Mitigasi bencana memiliki tujuan untuk mengurangi dampak yang timbul terutama bagi  warga sekitar serta meningkatkan pemahaman  masyarakat dalam menghadapi dampak maupun risiko bencana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengeksplorasi terkait penerapan community based mitigation dalam  pengurangan  risiko  bencana  banjir  di  Desa  Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Metode penelitian menggunakan deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara   dan dokumentasi. Teknik analisis data  menggunakan teknik model interaktif, Uji keabsahan data menggunakan uji credibility , teknik sampling menggunakan purposive sampling dan snowball sampling . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sudah  terlaksananya  mitigasi  berbasis masyarakat  dilakukan  Desa  Lundo.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya penguatan  organisasi  berbasis  masyarakat  dengan  upaya  gotong royong, pembuatan  tanggul  serta  partisipasi  tenaga  dan  pikiran  yang  dilakukan
Umi Fauziyah, Arimurti Kriswibowo * 
Fauziyah & Kriswibowo/ Jurnal Pendidikan Geografi 10 (1) 2023
masyarakat  setempat.  Melakukan  identifikasi  kebutuhan  dan  prioritas dengan  cara  mengobservasi  kondisi  dan  lingkungan  yang  terdampak. Mengembangkan  proposal  anggaran  dana  guna  diberikan  kepada  warga yang terdampak dengan menjalin kerja sama dengan organisasi lain seperti pemuda ansor. Mendorong partisipasi dengan tujuan mencegah terjadinya risiko  bencana  berlebihan  dengan  cara  melakukan  sosialisasi. Mengintegrasikan  mitigasi  dengan  pembangunan  infrastruktur  guna pencegahan risiko bencana.
Kata  kunci: Partisipasi  Masyarakat,  Mitigasi  Berbasis  Masyarakat, Bencana Banjir
DOI: 10.20527/jpg.v10i1.14213 Received: 24 Agustus 2022 ; Accepted: 8 Februari 2023 ; Published: 20 Maret 2023
How  to  cite: Fauziyah,  U.,  Kriswibowo,  A.  (2023).  Penerapan  Community  Based Mitigation  dalam  Pengurangan  Risiko  Bencana  Banjir  Di  Desa  Lundo  Kecamatan Benjeng  Kabupaten  Gresik. JPG  (Jurnal  Pendidikan  Geografi) ,  Vol.  10  No.  1. http://dx.doi.org/10.20527/jpg.v10i1.14213 © 2023 JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) * Corresponding Author

## 1. Pendahuluan
Daerah Jawa Timur terutama pada Kabupaten Gresik wilayah Selatan adalah daerah rawan bencana banjir, bahkan sudah menjadi bencana umum yang melanda Kabupaten Gresik akibat luapan sungai kali lamong (Sari et al., 2020). Kali lamong sendiri terletak di Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari wilayah sungai bengawan solo yang di  kelola  oleh  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Bengawan  Solo.  Wilayah  daerah aliran  sungai  (DAS)  kali  lamong  berada  pada  bagian  hulu  Kabupaten  Lamongan  dan Mojokerto,  serta  bagian  hilir  adalah  pada  perbatasan  Kabupaten  Gresik  dan  Kota Surabaya, dimana aliran sungai bermuara pada Selat Madura (Wardono et al., 2021).

## Tabel 1.  Angka Bencana Banjir Serta Jumlah Penduduk Kecamatan Benjeng Tahun 2020
No.   Desa/ Kelurahan Jumlah Bencana Banjir (kali) Jumlah Penduduk (Jiwa) 1. Lundo 9 2. 574 2. Sedapurklagen 9 1.514 3. Deliksumber 6 2.434 4. Kedungrukem 6 2.706 5. Gluranploso 6 1.786 6. Kalipadang 6 3.120 7. Munggugianti 3 1.931 8. Sirnoboyo 2 5.331 9. Karangankidul 2 2.792 10. Munggugebang 1 2.666 11. Kedungsekar 1 3.548 12.   Balongtunjung 0 1.056
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2021
Tabel  1  Menyebutkan  bahwa  angka  bencana  banjir  akibat  luapan  kali  lamong
menurut desa/kelurahan di  Kecamatan Benjeng di tahun 2020 tertinggi  adalah di Desa Lundo dan Desa Sedapurklagen. Banjir tersebut sangat mengganggu para warga terutama para  warga  di  Desa  Lundo  yang  memiliki  kepadatan  penduduk  lebih  tinggi  dibanding Desa sedapurklagen, karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada Desa Lundo salah satu desa yang selalu sering terdampak banjir di bandingkan desa lainnya, maka dari itu Desa Lundo sangat sering mengalami kerugian materi maupun non-materi, serta  dalam  kondisi  tersebut  kesehatan  juga  ikut  terganggu.  Dalam  hal  tersebut  nasib masyarakat Desa Lundo sangat prihatin, yang hidup berdampingan dengan bencana serta aktivitas  lainnya  sangat  terganggu  dan  sangat  tidak  nyaman,  serta  sampai  tidak  bisa beraktivitas keluar rumah seperti halnya bekerja, pergi ke sekolah dan lainnya. Disisi lain Desa Lundo juga dinobatkan sebagai desa yang aktif dalam partisipasi masyarakat dengan berbagai penghargaan yang diraih.
Berdasarkan adanya bencana banjir dapat dilakukan upaya proses mitigasi bencana guna meminimalisir kerentanan risiko yang berebihan. Berdasarkan tulisan Khaira et al., (2020)  menyebutkan  bahwa  untuk  mitigasi  bencana  telah  terjadinya  tindakan  serta perubahan paradigma karena tim penolong/ tim BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bukan satu-satunya yang paling menjadi penolong dalam keadaan darurat atau musibah, namun juga dibutuhkan peran serta masyarakat yang ikut antusias didalamnya. Masyarakat  juga  diharuskan  memiliki  pengetahuan  terkait  kejadian  alam  yang menimbulkan  bencana  dan  memiliki  pemahaman  tentang  mitigasi  bencana.  Untuk menghadapi  suatu  bencana  tersebut  diharuskan  memiliki  implikasi  langsung  terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Berdasarkan sini dinyatakan bahwa mitigasi bencana  berbasis  masyarakat  atau community  based  disaster  mitigation adalah  metode yang  tepat  guna  penanganan  bencana  saat  ini.  Karena  sangat  penting  untuk  memiliki partisipasi  publik  serta  untuk  meringankan  pengurangan  dalam  mitigasi  bencana  maka kesadaran masyarakat harus ditingkatkan (Safitri et al., 2020). Guna mengurangi resiko dampak  banjir  masyarkat  beberapa  usaha  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk meminimalisir dampak kerugian ekonomi diantaranya melalui upaya sebelum bencana, kesiapsiagaan saat bencana, dan setelah bencana (Anwar et al., 2022).
Menurut teori dari Maskrey, (1989) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan mitigasi berbasis  masyarakat  ( Community  Based  Mitigation )  menyebutkan  tugas Non- Government  Organization (NGO)  berada  dalam  posisi  terbaik  untuk  mewujudkan perubahan kebijakan dari mitigasi top-down menjadi mitigasi berbasis masyarakat. Untuk penguatan  kapasitas  masyarakat  dalam  menghadapi  mitigasi  bencana  maka  NGO memiliki  kontribusi  yang  sangat  penting  salah  satunya  komunitas  karang  taruna  guna memberikan  sosialisasi  maupun  edukasi  kepada  masyarakat,  berdasarkan  Peraturan Kepala  BNPB  Nomor  17  Tahun  2011  terkait  pedoman  Relawan  Penanggulangan Bencana  menyebutkan  bahwa  kontribusi  relawan  atau  NGO  dalam  mitigasi  bencana adalah  menyelenggarakan  pelatihan  bersama  masyarakat  dan  penyuluhan  bersama masyarakat.  Serta  penyediaan  informasi  mitigasi  bencana  dan  meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Menurut teori dari Maskrey, (1989) terdapat kajian penerapan NGO untuk mitigasi berbasis masyarakat yang mengkaji lima dimensi yaitu diantaranya Strengthening  Community  Based  Organization (penguatan  organisasi  berbasis masyarakat), Identifying Needs and Priorities (mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas), Developing  Proposals (mengembangkan  proposal), Encouraging  Participation (mendorong  partisipasi), Integrating  Mitigation  with  Development (mengintegrasikan mitigasi dengan pembangunan).
Pentingnya dalam meningkatkan kesadaran ini agar masyarakat bisa meminimalisir
kerugian yang terjadi (Safitri et al., 2020). Karena mitigasi bencana bukan hanya masalah yang ditanggung pada pemerintah namun juga kewajiban dan tanggung jawab bersama antar semua pihak. Berdasarkan uraian diatas, maka mendasari penulis untuk melakukan penelitian  dengan  mengetahui  penerapan community  based  mitigation dalam pengurangan risiko bencana banjir dilakukan Desa Lundo Kecamatan Benjeng kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengeksplorasi/ memperoleh pengetahuan  lebih  banyak  tentang  penerapan community  based  mitigation dalam pengurangan  risiko  bencana  banjir  dilakukan  Desa  Lundo  Kecamatan  Benjeng Kabupaten Gresik, manfaat penelitian bagi Pemerintah/instansi/ Dinas Organisasi/ Pihak Lainnya Yang terlibat Sebagai bahan evaluasi serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan  khususnya  mengenai  penerapan community  based  mitigation dalam pengurangan risiko bencana banjir di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

## 2. Metode
Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan guna mendeskripsikan  serta  mengeksplorasi  terkait  mitigasi  berbasis  masyarakat  dalam pengurangan  risiko  bencana.  Fokus  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  penerapan non- government  organization untuk  mitigasi  berbasis  masyarakat  dari  Maskrey,  (1989) karena  dalam  pelaksanaan  mitigasi  berbasis  masyarakat  ( community  based  mitigation ) disebutkan bahwa tugas NGO berada dalam posisi terbaik untuk mewujudkan perubahan kebijakan  dari top-down menjadi  mitigasi  berbasis  masyarakat.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  data  sekunder  dan  data  primer  dari  Moleong, (2018)  Dalam penelitian  ini  menggunakan penentuan  informan  yang digunakan adalah purposive sampling .
Pada  key  informan  penelitian  ini  adalah Non  government  organization saudara Purih  Slamet  selaku  ketua  karang  taruna  Desa  Lundo  Kecamatan  Benjeng  Kabupaten Gresik.  Hal  tersebut  didasari  atas  pertimbangan  dalam  pemilihan  informan,  bahwa informan  tersebut  adalah  salah  satu  pihak  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  paling mengetahui desa tersebut.  Untuk mendukung pengambilan data yang lebih revelan, maka dari  itu  diperlukan  informan  selanjutnya  yaitu  Bapak  Fransiscus  Xaverius  Driatmiko Herlambang, S.Sos Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Gresik, Bapak Nanang Sucipto Kepala Desa Lundo beserta Ibu Yuliatin Tiarifin, S.AKT  Kaur Keuangan  Desa  Lundo  Kecamatan  Benjeng  Kabupaten  Gresik.  Sedangkan  untuk informan  masyarakat  setempat  Desa  Lundo  dengan  menggunakan  teknik snowball sampling , dengan cara acak atau random dengan  sistem door to  door , teknik snowball sampling merupakan teknik pengambilan sumber data yang awal mula berjumlah sedikit namun  lama-lama  menjadi  banyak.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik model interaktif ( interactif  model  of  analysis )  dari  Miles  et  al.,  (2014)  .  Uji  keabsahan  data  dalam penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  uji credibility ,  peneliti  menggunakan  uji kredibility dengan  teknik  triangulasi  serta  pemeriksaan  teman  sejawat  melalui  diskusi guna pembuktian dan menunjukkan terkait data yang diperoleh peneliti serta hasil yang didapatkan, sehingga bisa dikatakan kredibel yakni dengan memeriksa hasil wawancara dari narasumber dan dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. (Gambar 1).
3. Hasil Dan Pembahasan A. Hasil Dan Pembahasan Community  Based  Mitigation merupakan  penanggulangan  bencana  bersifat universal,  dengan  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan,  baik  pemerintah,  swasta maupun masyarakat, dari tiga komponen tersebut harus menjadi aktor yang setara, semua diharuskan  memiliki peran  besar, dikarenakan pemulihan  bencana  hanya dapat dicapai dengan  partisipasi  masyarakat  yang  terdampak.  Penanggulangan  berbasis  masyarakat ialah guna  meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan para  masyarakat, terutama pada lokasi  rawan  bencana  (Ali  et  al.,  2019).  Proses  mitigasi  bencana  guna  meminimalisir kerentanan  risiko  yang  berlebihan.  Pada  mitigasi  bencana  memiliki  tujuan  untuk mengurangi dampak  yang timbul terutama  bagi warga sekitar, dan sebagai acuan guna perencanaan  pembangunan  serta  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  dalam menghadapi  dampak  maupun  risiko  bencana  (Arif,  2020).  Berdasarkan  adanya  fokus penelitian  dengan  berpacu  pada  teori  yang  digunakan  yakni  dengan  5  dimensi  dengan kajian  penerapan Non-Government  Organization untuk Community  Based  Mitigation yang diantaranya Strengthening Community Based Organization (penguatan organisasi berbasis masyarakat), Identifying Needs and Priorities (mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas), Developing Proposals (mengembangkan proposal), Encouraging Participation (mendorong  partisipasi), Integrating  Mitigation  with  Development (mengintegrasikan  mitigasi  dengan  pembangunan).  Berikut framework dari  bentuk community based mitigation yang diadopsi dari Maskrey, (1989) (Gambar 2).
Gambar 1. Komponen dalam analisis data ( Interactive Model )
Gambar 2. framework analisis Community Based Mitigation
Berdasarkan  gambar  di  atas,  maka  penetapan  dimensi  penelitian  yang  dilakukan menggunakan 5 konsep dimensi sebagai berikut:

## 1) Strengthening  Community  Based  Organization  (penguatan  organisasi  berbasis masyarakat)
Organisasi  adalah  elemen  kunci  dalam  mitigasi  berbasis  masyarakat.  Untuk mendorong dan membangun proses organisasi dalam kelompok masyarakat maka NGO dapat  mengedukasi  pelatihan  serta  saran  tentang  metode  maupun  prosedur  untuk organisasi yang efektif. Dengan adanya kelompok masyarakat atau NGO memiliki tujuan untuk  tercapainya  kesejahteraan  bersama  dan    saling  menguatkan  dalam  menghadapi bencana  (Maskrey,  1989).  Pernyataan  ini  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh Nurjanah  &  Apriliani,  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  di  daerah  rawan bencana  dilibatkan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  manajemen  risiko bencana  dan  bekerja  sama  dengan  entitas  di  tingkat  lokal,  provinsi  dan  nasional. Manajemen  risiko  berbasis  masyarakat  untuk  mengurangi  kerentanan  dan  memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bahaya dan bencana. Masyarakat harus terlibat langsung  dalam  pelaksanaan  bencana  di  tingkat  lokal.  Dalam  pelaksanaan  tersebut, sejalan dengan pendapat dari Saputra et al., (2020) menyatakan bahwa dalam manajemen bencana di butuhkan guna mengatasi serta meminimalisir dari adanya dampak sebelum dan sesudah terjadinya bencana.
Berdasarkan temuan peneliti yang ada di lapangan bahwa NGO ketua karang taruna Desa  Lundo  memiliki  kontribusi  yang  ditunjukkan  untuk  menghindari  risiko  yang berlebihan, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan key informan yaitu saudara purih slamet selaku NGO ketua karang taruna menyatakan bahwa :
“... Pada desa ini sering terdampak banjir dan kami sebagai ketua karang taruna pastinya  akan  menjalankan  tugas  sesuai  kebutuhan,  karena  kami  ini  mengabdi kepada  masyarakat,  jadi  harus  bisa  memberikan  yang  terbaik  untuk  masyarakat desa  kami,  saat  kami  rapat  dengan  para  anggota  karang  taruna,  kami  pasti mengagendakan  untuk  melakukan  pemahaman  ke  masyarakat  tentang  mitigasi bencana  banjir  ini  dengan  cara  mengajak  hidup  bersih,  yang  salah  satunya melakukan gotong royong ...” (hasil wawancara 30 Juni 2022).
Berdasarkan  adanya  gambar  3.  Di  atas  membuktikan  bahwa  adanya  upaya penguatan  organisasi  berbasis  masyarakat  dilakukan  dengan  berbagai  kegaitan, diantaranya  gotong  royong.  Dokumentasi  di  atas  menunjukkan  sedang  melakukan pembakaran  sampah  plastik  yang  tidak  bisa  di  daur  ulang  serta  melakukan  peninggian batasan  jalan.  Upaya  tersebut  menjadikan  budaya  masyarakat  Desa  Lundo,  dalam melakukan  gotong  royong  sebagai  salah  satu  kearifan  lokal  yang  diharapkan  mampu
Gambar 3. Aktivitas gotong royong Desa Lundo
bertahan sebagi filter modernisasi dan globalisasi baik langsung maupun tidak langsung yang  mempengaruhi  kehidupan  bermasyarakat  yang  kini  cenderung  individualis.  Di tekankan adanya gotong royong terpadu bersama komunitas para pemuda agar sinergitas seluruh  program  pemerintah  dengan  kebutuhan  masyarakat  agar  terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam  penguatan  organisasi  ini  merupakan  upaya  guna  membangun  kesadaran masyarakat  dalam  menghadapi  bencana  serta  mengetahui  langkah  mitigasi  yang  tepat. Masyarakat  dilibatkan  sebagai  obyek  utama  karena  yang  paling  mengetahui  adanya bencana  tersebut.  Komunitas  karang  taruna  memiliki  keaktifan  pada  desa  dalam memberikan  upaya  terhadap  kerentanan  risiko  melalui  mitigasi  yang  salah  satunya dengan  gotong  royong  yang  dijalakan  setiap  satu  bulan  sekali.  Adanya  upaya  tersebut bertujuan  agar  masyarakat  tidak  sepenuhnya  lepas  tangan  dalam  menghadapi  bencana yang terjadi. Berdasarkan adanya relawan karang taruna Desa Lundo terhadap penguatan organisasi  masyarakat  guna  pembentukan  organisasi  relawan  bencana    alam  berbasis masyarakat.  Dengan  modalitas  gotong  royong  masyarakat  dan  semangat  kemandirian yang  dibalut  budaya  Desa  Lundo  dapat  memperkuat  kehendak  bersama  dalam membentuk organisasi  sosial  yang didasarkan pada kemanusiaan, kekuatan  internal  ini dapat mendorong untuk bertindak ke arah tujuan yang di inginkan.
Pada  partisipasi  pemikiran  dan  tenaga  yang  di  lakukan  oleh  masyarakat  desa  pun  juga sangat  bermanfaat  untuk  menjaga  keamanan  warga  sekitar  saat  terjadinya  bencana dengan  pemantauan  tingginya  debit  air,  dengan  terjadinya  pemantauan  debit  air  yang meluap  masyarakat  segera  bergegas  untuk  melakukan  tindakan  pengamanan  diri, pemerintah  desa  juga  mengupayakan  dengan  melakukan  pembuatan  tanggul  untuk menahan luapan air dengan karung beras yang diisi tanah dan pasir, hal ini dilakukan agar mengantisipasi tingginya air yang masuk ke rumah warga. Upaya tersebut sejalan dengan pendapat  dari  Umeidini  et  al.,  (2019)  bahwa  mitigasi  bencana  diperlukan  keterlibatan peran serta dan kerjasama  dengan pihak terkait  dan  masyarakat baik sebelum, saat dan setelah bencana. Berdasarkan respon BPBD Kabupaten Gresik oleh Bapak Miko, S.Sos selaku kepala  bidang Kedaruratan Dan  Logistik dari adanya  bencana  banjir akibat kali lamong ini beliau menjelaskan bahwa :
“... tugas kami membantu para masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik ini. Dari adanya bencana yang melanda meliputi banjir, gempa, longsor, bahkan bencana non  alam  sekalipun  BPBD  harus  ikut  andil  dalam  kesiapsiagaan  tersebut  mbak, karena itu memang tugas kami, jadi saat terjadi bencana tim BPBD turun lapangan untuk mengevakuasi  saat  terjadinya bencana tersebut, untuk bencana banjir kali lamong di  wilayah Gresik Selatan ini kan akibat luapan  kali lamong itu, jadi  ya para  tim  ini  tau  saat  kejadian  berlangsung,  kami  tim  BPBD  melakukan pemasangan sirine pada Desa Lundo untuk terus memantau ketinggian air tersebut guna  memudahkan  dalam  melakukan  penanganan  serta  evakuasi...” (Hasil Wawancara 11 Juli 2022).
Gambar 4. Di atas merupakan sistem peringatan dini digital dengan menggunakan teknologi VHF digital radio atau frekuensi 60 MHZ. Alat ini dioperasikan ketika hasil pemantauan  menunjukkan  permukaan  mengalami  kenaikan  menjadi  siaga  tiga  atau waspada. Saat sudah siaga maka petugas memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada  di  wilayah  rawan  untuk  waspada  adanya  potensi  bencana  akibat  luapan  kali lamong. Selain itu sirine yang terpasang juga akan berbunyi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  sama  hal  nya  atas  dukungan  dari  BPBD Kabupaten Gresik dapat di simpulkan bahwa dari adanya bencana banjir ini kepala bidang kedaruratan dan logistik merespon adanya bencana ini dengan memberikan penanganan secara cepat dan berusaha semaksimal mungkin untuk keselamatan para masyarakat desa tersebut.  Organisasi  pemuda  sendiri  merupakan  sekelompok  orang  yang  memiliki kontribusi dalam desa untuk menjadikan desa lebih baik (Pradika et al., 2018). Adanya antusias  dari  karang  taruna  menjadikan  hal  positif  untuk  masyarakat  dan  membantu pemerintah desa dalam menjalankan visi misi desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  sesuai  dimensi  teori  yang  ada    pada  penguatan  organisasi  berbasis  masyarakat, pemuda  karang  taruna  berhasil  mengimplementasikan  pada  desa  tersebut,  hal  ini  di buktikan  dengan  membangun  para  masyarakat  untuk  aktif  dalam  ruang  lingkup  di lingkungan sekitar.

## 2) Identifying Needs and Prioritas (mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas)
Dalam  mitigasi  berbasis  masyarakat,  identifikasi  kebutuhan  dan  prioritas  serta karakter dan tujuan setiap program akan dilakukan oleh community based organization yang  bersangkutan  guna  mencapai  tujuan  dan  tepat  sasaran.  Maka  dari  itu  diperlukan langkah-langkah  yang tepat untuk mengambil tindakan  (Maskrey, 1989).  Beberapa hal yang  bisa  dilakukan  untuk  menurunkan  risiko  bencana  hingga  saat  ini  juga  masih berkaitan dengan sistem penanganan cepat, tersistem dan terpadu, yang ditujukan agar jumlah korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda yang ditimbulkan bisa dikurangi (Khaira et al., 2020). Berdasarkan temuan peneliti yang ada di lapangan bahwa  karang  taruna  Desa  Lundo  sudah  melakukan  dengan  langkah  mengidentifikasi lebih  awal  untuk  melihat  kondisi  yang  terjadi,  dari  adanya  identifikasi  tersebut  untuk mengetahui  kebutuhan  dan  prioritas  yang  diberikan,  mengingat  dampak  bencana  yang menyerang masyarakat Desa Lundo menjadikan pendapatan dan perekonomian menurun serta kesehatan pun juga terganggu, dalam hal ini  menjadikan pertimbangan lebih awal yang  diberikan  pemuda  karang  taruna  berupa  bantuan  makanan  siap  saji  beserta  obat-
Gambar 4. Alat peringatan bencana Desa lundo
obatan,  karena  adanya  dampak  bencana  tersebut  menjadikan  lingkungan  kumuh  dan kekurangan air bersih.
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada informan Ibu Yulia, S.AKT, selaku Kaur keuangan Desa Lundo, yang menyatakan bahwa :
“... kami ya pastinya melakukan yang terbaik dengan semaksimal mungkin untuk desa kami. Dari adanya dampak bencana banjir yang tidak bisa kami hindari ini, sebisa  mungkin  paling  tidak  ya  kami  harus  paham  situasi  dan  kondisi  ini,  kami memprioritaskan  memberikan  bahan  pangan  mbak,  untuk  bantuan  lain  seperti pelampung, kapal dan alat-alat pengaman itu kita mengkoordinasikan dengan tim lainnya...” (Hasil Wawancara 04 Juli 2022). Sejalan dengan wawancara di atas , key informan ketua karang taruna juga menjelaskan bahwa :
“...dalam melakukan pemenuhan kebutuhan para warga kami membangun dapur umum  yang  digunakan  oleh  seluruh  wilayah  yang  terdampak,  jadi  bukan  hanya untuk  desa  kami  aja  mbak,  kami  melakukan  survey  dengan  melihat  lokasi  yang aman dari banjir, dan mengkoordinasikan dengan seluruh pihak yang terkait....” (Hasil Wawancara 30 Juni 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  kepada  informan  Bapak Nanang Sucipto selaku kepala Desa Lundo, menyatakan bahwa :
“... untuk  prioritas  dari  adanya  bencana  ini  ya  kami  mengutamakan  memberikan bantuan  makanan dan untuk alat  bantuan lain kami melihat  kondisi  sekitar dulu mbak,  dan  untuk  kebutuhan  pokok  lainnya  itu  menyusul  karena  kami  akan mengkoordinasikan  dengan  pihak-pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam bencana .....” (Hasil Wawancara 04 Juli 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  bahwa  untuk  melakukan  identifikasi  antara kebutuhan dan prioritas kepada warga atas mitigasi saat terjadinya banjir ini pemerintah Desa  Lundo  mengupayakan  memberikan  bantuan  makanan,  karena  pada  saat  kejadian bencana, maka yang menjadikan prioritas pemerintah Desa Lundo ialah kesehatan karena itu  yang  paling  utama.  Pada  saat  bencana  banjir  otomatis  para  warga  kesulitan  untuk aktivitas  seperti  biasanya,  maka  dari  itu  pemerintah  Desa  Lundo  mengupayakan memberikan  bantuan  makanan.  Untuk  upaya  selanjutnya  dilakukan  observasi  dengan melihat  dan  memantau  ketinggian  banjir,  jika  keadaan  banjir  sangat  parah  maka  akan melakukan  upaya  untuk  membangun  dapur  umum  dan  memberikan  bantuan  ke  para warga dengan makanan siap saji, untuk melakukan penyelamatan barang barang berharga seperti elektronik, surat tanah, serta berkas lainnya yang berharga maka melihat kondisi lingkungan,  jika  dirasa  banjir  semakin  tinggi  dan  diharuskan  meninggalkan  tempat tinggal untuk sementara maka akan dilakukan tindakan  lebih  lanjut untuk pengamanan barang tersebut guna pengurangan risiko kehilangan barang (gambar 5).
Organisasi karang taruna melakukan upaya dalam identifikasi kebutuhan prioritas dengan  mengobservasi  kondisi  secara  langsung  pada  saat  kejadian,  selanjutkan  karang taruna berkoordinasi dengan Badan Penganggulangan Bencana Daerah dan pihak  yang terkait  lainnya  untuk  melakukan  tindakan  yang  dibutuhkan  masyarakat  seperti pelampung,  kapal  selam  dan  alat  teknis  lainnya  guna  membantu  masyarakat  dalam mitigasi,  untuk  kebutuhan  selanjutnya  melakukan  pembuatan  dapur  umum  dan  tenda umum jika kondisi sangat parah. Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Memberikan Bantuan Pemenuhan Dasar menyatakan bahwa mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut ;
1. mengidentifikasi  kebutuhan  penerimaan  bantuan  (korban  bencana)  dengan  cara menentukan  prioritas  bantuan  yang  diperlukan  serta  menyusun  daftar  kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.
2. mengidentifikasi sumber  yang  meliputi  identifikasi aset/barang-barang  yang  masih dimiliki korban/penerima bantuan, identifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam  penyediaan  kebutuhan yang  diperlukan  penerima bantuan  dan mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.
3. menentukan  jenis  bantuan  yang  diperlukan  penerima  bantuan  dengan  cara menetukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan serta menyusun kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali atau bahkan satu bulan sekali pada masa tanggap darurat.
Dengan    kapasitas    yang    baik    dan    tepat,    masyarakat  mampu    melaksanakan persiapan  yang    lebih    matang,    dapat    menyelamatkan    keluarga,    orang-orang  di sekitarnya  dan  juga  harta  benda  yang  dimiliki  ketika  banjir  melanda  (Wibowo  et  al., 2019).  Menurut  penelitian  dari  Saputra  et  al.,  (2020)  pada  pengurangan  risiko  lebih menekankan pada upaya manajemen bencana terhadap identifikasi risiko bencana dalam bentuk  kerentanan  maupun hazard serta  dengan  mengembangkan  kapasitas  guna mengurangi risiko bencana. Dengan demikian mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang diterapkan karang taruna Desa Lundo sudah berjalan dengan baik dan terindikasi berhasil.  Berdasarkan  adanya  pedoman  PERKA  BNPB  pada  langkah-langkah mengidentifikasi  kebutuhan  sudah  dijalankan  ketua  karang  taruna  sebagai  komunitas lembaga swadaya masyarakat dengan baik.

## 3) Developing Proposals (mengembangkan proposal)
Gambar 5. Pemberian bantuan warga Desa Lundo
Mengembangkan  proposal  merupakan  upaya  untuk  mendapatkan  tambahan anggaran dana untuk mitigasi bencana. Kontribusi utama lembaga swadaya masyarakat adalah  mengembangkan  mitigasi  proposal.  Mengembangkan  proposal  harus menyeimbangkan  kebutuhan  dan  prioritas  yang  berbeda  dan  tidak  hanya  terdiri  dari teknis  solusi  yang  layak  untuk  mengurangi  efek  dari  bahaya  tertentu,  yang  dapat dinegosiasikan dengan pemerintah dan lembaga lainnya (Maskrey, 1989).
Gambar 6. di atas menunjukkan bahwa kondisi Desa Lundo sangat prihatin, hampir tiap tahun selalu  mengalami  bencana  banjir. Luapan kali  lamong tidak  bisa di prediksi karena tergantung curah hujan yang terjadi. Kondisi di atas masih bisa meningkat hingga menutupi seluruh permukaan  jalan hingga  menjadikan genangan. Berbagai upaya telah di lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari key  informan saudara  Purih  selaku  NGO,  sebagai berikut :
“....Untuk mendapatkan bantuan anggaran ini kami melakukan kerja sama dengan para  organisasi  lain,  seperti  Ansor  dan  karang  taruna  di  desa  lain  mbak,  untuk bantuan ini bermacam-macam barang, kita juga melakukan open donasi bersama organisasi lainnya, untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta itu kami tidak melakukan mbak soalnya prosedur-prosedur yang lalui kami tidak memahami...” (Hasil Wawancara 30 Juni 2022).
Berdasarkan uraian di atas, penulis juga melakukan wawancara kepada warga setempat guna  melihat  dari  adanya  pengembangan  proposal  ini  terdapat  hasil  yang  positif  bagi warga sekitar, menurut informan ibu depi selaku warga Lundo menyatakan bahwa :
“... dibilang cukup ya cukup,dibilang kurang ya kurang mbak, mau gimana lagi, orang  semuanya  terdampak  jadinya  dapat  bantuan  berapapun  kami  ya  gapapa. Kalo saya lebih baik bekerja sendiri mbak daripada mendapatkan bantuan tapi ada bencana seperti ini yang terus-terusan tiap tahunnya. Saya bekerja sebagai petani mbak sama dagang sayur dipasar, kalo ada banjir gitu ya libur mbak tidak kerja, orang tidak bisa lewat...” (Hasil wawancara 04 Juli 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  kepada  informan  Bapak Nanang selaku kepala desa sebagai berikut :
“.... dari adanya antusias anak pemuda karang taruna tersebut sangat berdampak positif kepada warga setempat mbak, sangat meringankan dan membantu mereka untuk mendapatkan kebutuhan pokok...” ( Hasil wawancara 04 Juli 2022). Berdasarkan temuan peneliti yang ada di lapangan bahwa komunitas karang taruna sudah menjalin  kerja  sama  dengan  komunitas  organisasi  lainnya  seperti  organisasi  ansor  dan karang taruna desa lain. Namun karang taruna belum menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau CSR ( corporate social responsbility ). Tidak menutup kemungkinan bahwa
Gambar 6. Kondisi banjir di Desa Lundo
semangat  dan  antusias  karang  taruna  terus  melakukan  upaya  terbaik  untuk  melakukan mitigasi  tersebut  karena  berbagai  tindakan  dalam  penggalangan  dana  yang  terus dilakukan  bersama  para  komunitas  lainnya.  Niat  baik  yang  dilakukan  para  komunitas pemuda  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  terdampak.  Tahap  yang  dilakukan  oleh komunitas  dalam  penggalangan  dana  tersebut  hanya  dengan  melakukan  skema penyebaran  informasi,  dalam  hal  ini  perlu  dikembangkan  dan  ditingkatkan  kualitas dengan melakukan aksi dengan bakat yang mereka miliki.
Hal ini pun juga mendapatkan dukungan dari BPBD Kabupaten Gresik. Niat baik yang  dilakukan  para  komunitas  pemuda  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  yang terdampak. Anggaran BPBD dirasa kurang dalam mengatasi bencana karena tidak sedikit biaya  yang  dikeluarkan,  dari  bantuan  hasil  komunitas  para  pemuda  mendapatkan  hasil positif atas upaya yang dilakukan. Sinergisitas komunitas relawan ini membantu upaya percepatan  penanggulangan  bencana  dengan  meningkatkan  kapasitas  bersama pemerintah  kabupaten  dalam  fungsi  pengendalian,  monitoring  dan  evaluasi  fase  pra bencana.  Maka  dari  itu  diperlukan  tindakan  melalui  pendekatan  Torrieri  et  al.,  (2021) bahwa respon lembaga pemerintah adalah mengikuti pendekatan dari manajemen risiko. Selanjutnya,  disampaikan  oleh  informan  BPBD  Kabupaten  Gresik  Bapak  Miko. S.Sos terkait  dari  adanya  pengembangan  proposal  ini,  BPBD  Kabupaten  Gresik mengungkapkan bahwa :
“...  dalam  mengembangkan  proposal  ini  lebih  ke  Dinas  PU  nya  mbak, mengembangkan proposal  ini kan tujuannya untuk meminta  tambahan anggaran dana  buat  desa  secara  personal,  dalam  arti  secara  inisiatif  sendiri,  dan  untuk angaran yang didapat masyarakat dari pemerintah diambilkan dari APBD, dana ini ya dari pemerintah pusat  ke BNPB dan barulah melalui BPBD. Untuk upaya dari BPBD sendiri ini kami memiliki program DESTANA (Desa Tangguh Bencana) untuk  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  kepada  masyarakat  bahwa pentingnya pengetahuan untuk menghadapi bencana...” (Hasil wawancara 11 Juni 2022).
BPBD  memiliki  program  DESTANA  (Desa  Tangguh  Bencana),  dalam pembentukan ini mereka melatih beberapa kelompok orang yang diantaranya kelompok pamong desa, linmas, ibu-ibu pkk, kelompok perempuan, dan gapoktan dan komunitas- komunitas karang taruna, BPBD mengumpulkan semua kelompok masyarakat, dalam arti mereka diberikan bekal dan latihan dalam upaya mitigasi ini, mereka bisa menyalurkan pemahaman dan ilmunya kepada warga lainnya, agar mereka semua memiliki kepahaman yang  merata.  BPBD  melakukan  pembinaan  kepada  kelompok  relawan  untuk meningkatkan kapasitas mereka. Maka dari itu pada fokus pengembangan proposal pada mitigasi  ini  sudah  dijalankan  komunitas  karang  taruna.  Berdasarkan  upaya  tersebut memiliki  kebermanfaatan  bagi  masyarakat  yang  terdampak.  Meskipun  karang  taruna memiliki  keterbatasan  tidak  melakukan  pengembangan  proposal  dengan  CSR  tetapi upaya  lain  yang  dilakukan  karang  taruna  juga  membuahkan  hasil  yang  positif  bagi masyarakat  setempat  dan  pemerintah  desa  pun  sangat  mendukung  atas  antusiasi  yang karang taruna lakukan.

## 4) Encouraging Participation (mendorong partisipasi)
Dorongan  partisipasi  yang  dilakukan  dalam  mitigasi  bencana  untuk  membangun dan  menyadarkan  bahwa  mitigasi  bencana  sangat  penting.  Keikutsertaan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  mitigasi  sangat  diperlukan.  Pemilihan  dan  pengambilan keputusan  tentang  alternatif  solusi  untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya
mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan. Dalam  penekanan  partisipasi  ini  menegaskan  bahwa  partisipasi  masyarakat  telah mengalihkan  konsep  partisipasi  terhadap  suatu  kepedulian  dengan  berbagai  bentuk keikutsertaan  warga  negara  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan. Menurut Zhong et al., (2021) Komunitas adalah skala terkecil dalam manajemen risiko bahaya,  yang  bertujuan  untuk  lebih  memperkuat  kapasitas  komunitas  untuk  melawan bencana  dan  membantu  mengurangi  tingkat  bencana.  Menurut  Maskrey,  (1989) Partisipasi masyarakat dalam analisis masalah adalah karakteristik penting dari mitigasi berbasis masyarakat.
Berdasarkan  temuan  peneliti  yang  ada  di  lapangan  bahwa  dalam  mendorong partisipasi  masyarakat  karang  taruna  sudah  melakukan  upaya  dengan  melakukan sosialisasi di sela-sela masyarakat pada saat musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara yang  di  lakukan  oleh  penulis  dengan key  informan saudara  Purih  slamet  selaku  ketua karang taruna Desa Lundo menyatakan bahwa :
“....  pentingnya  mitigasi  ini  ya  agar  masyarakat  memiliki  rasa  aman  dan  tidak berlebihan  dalam  menghadapi  bencana  ini,  karena  ini  kan  bencana  banjir  yang hampir tiap tahunnya pasti ada, jadi bagaimana cara membangun rasa aman dan yang  pasti  para  masyarakat  memiliki  pemahaman  dari  adanya  dampak  bencana ini, memiliki rasa waspada namun tetap bisa tenang dalam menghadapi....” ( Hasil wawancara 30 Juni 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  ibu  tami  warga  Desa  Lundo  terkait pemahaman mereka terhadap mitigasi menyatakan bahwa :
“....  dari  adanya  edukasi  terkait  mitigasi  ini  kami  mengikuti  prosedur  untuk mengikuti sosialisasi tersebut mbak, gunanya kan untuk memberikan pengetahuan bagi  warga  bagaimana  cara  agar  warga  ini  bisa  menghadapi  dampak  tersebut, jika  warga  nya  tidak  antusias  untuk  mengikuti  kan  ya  percuma  juga  diadakan pemahaman ini, orang warganya tidak peduli...” (Hasil wawancara 04 Juli 2022). Sosialisasi merupakan aktivitas dalam melakukan upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait konteks yang berkaitan dengan bencana alam (Arif, 2020). Dalam penerapan  ini  bertujuan  agar  masyarakat  paham  dari  adanya  dampak  bencana  dan mitigasi bencana. Ketika terjadinya bencana alam melanda desa, komunitas karang taruna menggandeng  pemerintah  desa  untuk  memberikan  pemahaman  dan  siap  dalam menghadapi  banjir, upaya  mitigasi pun pemerintah desa  mengantisipasi wilayah rawan agar tidak menimbulkan efek buruk bagi masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi akan menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  unggul  serta  dapat berkembangnya pengetahuan ke anak-anak mereka sehingga di usia dini sudah memiliki pengetahuan dan bekal dalam mengatasi bencana alam, karena mereka tidak bisa lepas dari bencana melainkan harus siap hidup berdampingan dengan bencana. BPBD  juga  tidak  lepas  dari  tanggungjawab  nya,  dari  hasil  wawancara  yang  penulis lakukan dengan informan Bapak Miko, S.Sos menyatakan bahwa :
“.... ya itu tadi mbak tidak jauh-jauh dari memberikan pemahaman, karena itu yang paling penting, membangun kesadaran para masyarakat dengan program-program yang kami terapkan, pada program Desa Tangguh Bencana ini kami juga benar- benar  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  bagaimana  cara  nya  paham dari adanya program yang kami terapkan ini....” (Hasil wawancara 11 Juli 2022). Upaya  tersebut  juga  tidak  lepas  dari  dukungan  pihak  pemerintah  desa  dan  BPBD Kabupaten  Gresik.  Karang  taruna  juga  menjalin  kerja  sama  dengan  BPBD  dalam melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dengan menerapan program DESTANA
(Desa Tangguh Bencana). Menurut Buchari, (2021) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  dalam  penanggulangan  bencana.  Bencana pembangunan  desa/kecamatan  tangguh  bencana  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan tanggung  jawab  yang  pengaturannya  diserahkan  kepada  desa/kecamatan  tangguh bencana  dan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  desa/kecamatan.  Mekanisme perencanaan  dan  penganggaran  program  desa/kecamatan  tangguh  bencana  dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Dengan  demikian  karang  taruna  sudah  menerapkan  mitigasi  dengan  dimensi mendorong partisipasi. Hal ini menjadikan masyarakat memahami dan bisa merubah pola pikir  dari  adanya  bencana  dan  bisa  meminimalisir  kerentangan  risiko  bencana.  Upaya karang taruna tersebut membuahkan  hasil kepada  masyarakat setempat. Hal-hal positif yang  dilakukan  oleh  komunitas  karang  taruna  dapat  dibilang  bagus  dan  sudah terimplementasi dari konsep dimensi dalam mendorong partisipasi.

## 5) Integrating  Mitigation  with  Development  (mengintegrasikan  mitigasi  dengan pembangunan)
Pada upaya mitigasi juga tidak lepas dari adanya pembangunan yang memiliki efek jangka  panjang.  Program  terbaik  adalah  yang  mengintegrasikan  semua  fase  bencana (persiapan darurat, pemulihan dan rekonstruksi), kunci untuk memastikan bahwa semua stimulus  yang  diberikan  oleh  bencana  terbawa  menjadi  kegiatan  pembangunan  jangka panjang  yang  dapat  mengurangi  kerentanan  (Maskrey,  1989).  Dalam  melakukan  aksi mitigasi  dengan  pembangunan  pastinya  melibatkan  pemangku  kepentingan  pada pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana. Dalam  menjalani  fungsi dan tugasnya, pihak penanggulangan  bencana serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memahami informasi apa saja yang dibutuhkan serta  mempertimbangkan  mekanisme  komunikasi  apa  yang  digunakan  agar  informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Yunia et al., 2020).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan Bapak Nanang selaku Kepala Desa Lundo menjelaskan bahwa :
“.untuk  mitigasi  bentuk  pembangunan  ini  ya  di  lakukan,  sesuai  janji  pemerintah daerah  dalam  mitigasi  ini  diadakan  mitigasi  dengan  pembangunan  fisik  yakni dengan  melakukan  pembenahan  poros  jalan  serta  pembenahan  jalan  desa  dan pelebaran  sungai  karena  itu  salah  satu  upaya  untuk  meminimalisir  dalam  bentuk pembangunan  fisik.  Salah  satu  upaya  tersebut  diharuskan  untuk  melakukan pembebasan  lahan,  entah  dari  lahan  persawahan  ataupun  lahan  tanah  rumah warga,  jadi  kami  saling  mengkoordinasikan  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut,  karena  ya  kami  tidak  bisa  seenaknya  sendiri  dalam  melakukan pembangunan tersebut tanpa atas izin dari warga sekitar. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan  serius  untuk  di  tindaklanjuti,  jadi  dalam  upaya  ini  kami  masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah..” (Hasil wawancara 04 Juli 2022). Berdasarkan  uraian  di  atas  benar  adanya  mitigasi  dengan  pembangunan,  kepala  desa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah agar segera terselesaikan,  namun tidak begitu mudah dalam melakukan program tersebut, karena upaya ini memiliki hambatan atas kekurangan lahan guna pembedahan jalan. Koordinasi dengan pihak berwewenang terus dilakukan agar memiliki solusi untuk langkah selanjutnya, karena tidak mudah bagi para warga sekitar untuk melepaskan hak miliki mereka, persawahan merupakan ladang mata pencaharian mereka sehari-hari, jadi tidak mudah para warga merelakan aset yang mereka miliki.
Berdasarkan uraian di atas, wakil Bupati Ibu Aminatun Habibah melakukan  kunjungan ke Desa Lundo untuk meninjau sungai kalo lamong guna melakukan normalisasi dengan pembangunan.
“....untuk  masalah  sungai  kali  lamong  ini  saya  berjanji  akan  menyelesaikan semuanya selama  saya masih  menjabat, kami mengundang petugas PU-TR yang bertugas  infrastruktur  jalan  yang  kebetulan  ada  perbaikan  jalan  Bulang  Kulon menuju Lundo akan di perbaiki di tahun 2022 ini mengalokasikan dana anggaran kurang  lebih  1  miliyard....” sumber  : (Hasil  penelusuran  media  online Dorronlinenews.Com . pada 27 Juli 2022).
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  yang  ada  di  lapangan  bahwa  dalam  proses mitigasi Desa Lundo sudah melakukan upaya mitigasi dengan pembangunan. Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gresik  sudah  melakukan  pembangunan  infrastruktur  poros  jalan, pelebaran  ruas  jalan  dan  pelebaran  aliran  sungai.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa kontribusi  karang  taruna  ikut  andil  memberikan  tenaga  dan  pikiran  dalam  prosesnya. Pada  pembangunan  infrastruktur  tentu  sangat  diperlukan  untuk  mempercepat  putaran roda  perekonomian,  maka  dari  itu  pembangunan  tersebut  harus  diperhatikan  potensi bencana  yang  ada.    Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang penanggulangan bencana  menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam kegiatan mitigasi  bencana  adalah  penyiapan  Rencana  Tata  Ruang  Kabupaten/Kota  berdimensi
Gambar 6. Kunjungan Wakil Bupati Gresik ke Desa Lundo
Gambar  6.  di  atas  merupakan  kunjungan  oleh  wakil  bupati  Gresik  dalam  upaya menindaklanjuti program pembangunan dalam mitigasi. Berdasarkan adanya kunjungan Ibu Wakil Bupati Gresik tersebut disambut hangat oleh warga Desa Lundo. Berdasarkan adanya kunjungan beliau ini menyatakan bahwa :
Gambar 7. Jalan poros Desa Lundo
Gambar  7.  di  atas  merupakan  bukti  nyata  adanya  pembangunan  infrastruktur  dalam mitigasi.  Satu  persatu  perbaikan  desa  tersebut  mulai  berubah  lebih  baik.  Pemerintah daerah pun berupaya untuk meminimalisir dari adanya dampak bencana banjir ini.
mitigasi  bencana.    Dalam  hal  ini  pemerintah  Desa  Lundo  melakukan  observasi  dalam melakukan  pembangunan  ruas  jalan,  hal  ini  perlu  pertimbangan  dan  keputusan  yang bijak. Dalam tindakan mitigasi dengan pembangunan lebih dominan dengan pemangku kebijakan, namun yang pasti tidak lepas dari para komunitas organisasi lembaga swadaya masyarakat  tersebut.  Desa  Lundo  merupakan  desa  yang  aktif  atas  partisipasinya, mengingat desa tersebut adalah desa yang memiliki berbagai penghargaan pada kategori partisipasi masyarakat.
Namun  terdapat  kesulitan  dalam  upaya  mitigasi  dengan  pembangunan  terkait keterbatasan  mengenai  pembebasan  lahan  milik  warga,  anggaran  dan  waktu.  Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut adanya solusi yang harus di jalankan. Ibu wakil bupati  Kabupaten  Gresik  juga  memberikan  upaya  untuk  mengatasi  permasalahan  dan memberikan  solusi  dalam  melakukan  pembebasan  tanah  warga  dengan  diberikan anggaran  dana  triliunan  dan  pencairan  dana  di  lakukan  secara  bertahap.  Berdasarkan penjabaran  dari  hasil  pembahasan  di  atas  bahwa  fokus  pada  mitigasi  dengan pembangunan  cukup  baik  karena  sesuai  dimensi  sudah  adanya  upaya  mitigasi  dengan pembangunan. Hal tersebut juga dirasa masyarakat menjadikan lebih baik karena adanya upaya dalam jangka panjang. Meskipun adanya kendala yang dilakukan dalam prosesnya, namun  tidak  menjadikan  halangan  untuk  melanjutkan  mitigasi  dengan  pembangunan. Dengan adanya mitigasi pembangunan juga menjadikan masyarakat setempat lebih aman dibanding sebelumnya.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  penerapan community  based  mitigation dalam  pengurangan risiko bencana banjir dilakukan Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah berhasil  dan  sudah  melakukan  upaya    mitigasi  dengan  model  dimensi  yang  telah ditentukan. 5 dimensi sebagai tolak ukur community based mitigation dalam pengurangan risiko  bencana  banjir  diantaranya  sebagai  berikut:  komunitas  pemuda  karang  taruna melakukan  penyadaran  kepada  masyarakat  dan  saling  bekerja  sama  dalam  mengatasi dampak  bencana  yang  terjadi.  Adanya  upaya  dalam  melakukan  pemberian  bantuan makanan  siap  saji  pada  saat  bencana,  mengingat  prioritas  utama  ialah  kesehatan  dan keselamatan jiwa, adanya upaya kerja sama karang taruna Desa Lundo dengan organisasi lain  untuk  menjaring  relasi  guna  penambahan  bantuan  anggaran  dana  yang  diberikan kepada  warga  yang  terdampak  bencana  banjir,  adanya  dorongan  partisipasi  yang dilakukan karang taruna Desa Lundo berupa edukasi dan memberikan pemahaman terkait upaya mitigasi dan sudah adanya upaya mitigasi dengan pembangunan.
Terima  kasih  kepada  Bapak  Arimurti  Kriswibowo,S.I.P,.M.Si  atas  arahan  serta bimbingannya,  Bapak  Nanang  Sucipto  beserta  warga  setempat  Desa  Lundo  yang senantiasa memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, Instansi BPBD Kabupaten Gresik yang telah memberikan dukungan data kepada penulis, Bapak dan Ibu editor  pada  Jurnal  Pendidikan  Geografi  Universitas  Lambung  Mangkurat  yang  telah mereview  dan  menelaah  jurnal  penulis.  Terima  kasih  juga  kepada  teman-teman  atas dukungan dan motivasi dalam penulisan ini.

## 5. Referensi
Anwar, Y., Ningrum, M. V. R., & Setyasih, I. (2022). Dampak Bencana Banjir Terhadap Ekonomi  Masyarakat  di  Kecamatan  Samarinda  Utara,  Kota  Samarinda. JPG
(Jurnal Pendidikan Geografi) , 9 (1), 40–48.
https://doi.org/10.20527/jpg.v9i1.12457
Arif,  L.  (2020).  Mitigasi  Bencana  Gempa  Di  Kota  Surabaya  ((Kajian  tentang  Upaya Antisipatif  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  Mengurangi  Resiko  Bencana). Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 10 (1).
Buchari, R. A. (2021). Disaster Mitigation Based on Community Institutions in Disaster- Prone  Areas  in  Garut  District  Indonesia. Sosiohumaniora , 23 (1),  107. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.30968
Khaira, N., Faisal, T. I., & Veri, N. (2020). Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat  dalam  kesiapsiagaan  masyarakat  menghadapi  banjir  sungai  Krueng  , Langsa Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia. Holistik Jurnal  Kesehatan , 14 (4), 596–605.
Maskrey,  A.  (1989).  Disaster  Mitigation:  A  Community  Based  Approach.  In  B.  Pratt (Ed.), Oxfam Publishing (Developmen). Oxfam, 274 Banbury Road, Oxford 0X2 7DZ. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/disaster-mitigation-a- community-based-approach-121119
Miles,    matthew  B.,  Huberman,  A.  michael,  &  Saldana,  J.  (2014). qualilative  data analysis (H.  Salmon,  K.  Perry,  K.  Koscielak,  &  L.  Barrett  (eds.);  III).  SAGE Publications, Inc.
Moleong,    lexy  J.  (2018). metodelogi  penelitian  kualitatif .  PT.  Remaja  Rosdakarya Bandung.
Nurjanah, A., & Apriliani, R. (2021). The Role of Community  in Disaster Mitigation : The  Case  of  Umbulharjo  Merapi  Monitoring  Community  on  Merapi  Mount, Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional , 10 (1).
Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  pedoman  Relawan Penanggulangan Bencana
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  7  Tahun  2008
Tentang Pedoman Tata Cara Memberikan Bantuan Pemenuhan Dasar
Pradika, M. I., Giyarsih, S. R., & Hartono, H. (2018). Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ketahanan Nasional , 24 (2), 261. https://doi.org/10.22146/jkn.35311
Safitri,  D.,  Marini,  A.,  &  Wahyudi,  A.  (2020).  Disaster  Mitigation  through  Disaster Education in Indonesia. Journal Of Critical Reviews , 7 (12), 1344–1350.
Saputra, D. P., Alfaritdzi, R. M., & Kriswibowo, A. (2020). Model manajemen gunung meletus  di  gunung  kelud. Public  Administration  Jurnal  Of  Research , 2 (2),  109– 126.
Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik. Syntax Idea , 2 (5),
21–35. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-
20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-
9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884- z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journa ls/index.php/IJAST/article
Torrieri, F., Morgante, F. C., & Oppio, A. (2021). The social discount rate in cost-benefit analysis  for  flood  risk  management:  reasoning  on  the  intertemporal  preferences. Valori e Valutazioni , 29 (29), 103–122. https://doi.org/10.48264/vvsiev-20212908 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Umeidini,  F.,  Nuriah,  E.,  &  Fedryansyah,  M.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penanggulangan  Bencana  Di  Desa  Mekargalih  Kecamatan  Jatinangor. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial , 2 (1), 13. https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23115 Wardono, B. K., Sholichin, M., & Sumiadi. (2021). Studi Perencanaan Saluran Sudetan Pada  Kali  Lamong  Untuk  Menanggulangi  Banjir  di  Kabupaten  Gresik  ,  Provinsi Jawa Timur. Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Sumber Daya Air , 2 (1), 341–354.
Wibowo, Y. A., Ronggowulan, L., Arif, D. A., Afrizal, R., Anwar, Y., & Fathonah, A. (2019).  Perencanaan  Mitigasi  Bencana  Banjir  Non-Struktural  Di  Daerah  Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah. JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi) , 4 (2), 87–100. https://doi.org/10.21067/jpig.v4i2.3632
Yunia, A., Pinariya, J. M., Forceila, D., & Ivana, L. (2020). Program Berbasis Masyarakat dalam  Upaya  Pengurangan  Risiko  Bencana  di  Kabupaten  Pandeglang.
Communicare : Journal of Communication Studies , 7 (2), 172. https://doi.org/10.37535/101007220205 Zhong, M., Xiao, L., Zhang, Q., & Jiang, T. (2021). Risk perception, risk communication, and  mitigation  actions  of  flash  floods:  Results  from  a  survey  in  three  types  of communities. Sustainability (Switzerland) , 13 (22).
https://doi.org/10.3390/su132212389