## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA NYAWA DI LUBANG BEKAS PERTAMBANGAN

## Agrona Renantera Prasetyo
E-mail: agronarenantera@student.uns.ac.id

## Abstrak
Pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan banyak memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pertambangan yaitu meningkatkan perkembangan perekonomian dan sosial yang baik untuk masyarakat  melalui  penyerapan  tenaga  kerja.  Bagi  pemerintah, kegiatan pertambangan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah atau (PAD). Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu rusaknya ekosistem di daerah lingkar tambang, tercemarnya laut, dan menyebabkan penyakit bagi masyarakat   sekitar yang   tinggal   di sekitar   daerah pertambangan, serta menimbulkan  konflik  antara  masyarakat dengan  perusahaan  pertambangan. Secara teknis kegiatan penambangan akan meninggalkan lubang bekas tambang sehingga perlu dilakukan adanya kegiatan pascatambang atau reklamasi. Mengenai hal ini pemerintah sudah membuat banyak regulasi, namun pada praktiknya masih banyak pcrusahaan tambang yang belum melakukan kegiatan pascatambang tersebut. Akibatnya, sampai hari ini di Kalimantan Timur sebanyak 39 nyawa telah hilang akibat tenggelam di lubang bekas galian yang belum direklamasi. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  korporasi  terhadap  hilangnya  nyawa orang di lubang bekas galian tambang dan faktor-faktor yang menycbabkan masih banyaknya  korban  yang  berjatuhan hingga  saat  ini  di  lubang  bekas  galian tambang.

## Kata Kunci: Tanggung jawab, Korporasi, Faktor Penyebab

## Abstract
Utilization  of  natural  resources  in  the  mining  sector  has  many  positive  and  negative  impacts.  The positive impact of mining activities is to increase economic and social development that is good for the community through employment. For the government, mining activities can increase the source of local revenue or (PAD). Meanwhile, the negative impacts caused are the destruction of ecosystems in the area around the mine, pollution of the sea, and causing disease for the surrounding community living around the mining area, as well as causing conflict between the community and mining companies. Technically, mining activities will leave ex-mining holes so that post-mining or reclamation activities need to be carried out. Regarding this matter, the government has made many regulations, but in practice there are still many mining companies that have not carried out post-mining activities. As a result, to this day in East Kalimantan as many as 39 lives  have  been  lost  due  to  drowning  in  ex-dug  holes  that have  not  been reclaimed. This paper was prepared using a normative research method to find out how corporations are responsible for the loss of lives of people in ex-mining pits and the factors that cause many victims to fall to this day in ex-mining pits.

## Keywords: Responsibility, Corporation, Causing Factors

## A.   Pendahuluan
Kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia tersebar di seluruh nusantara. Indonesia yang terletak pada posisi yang strategis, sehingga  memiliki struktur geologi dengan potensi pertambangan  yang diakui secara internasional. Konsep dasar hak menguasai negara atas kekayaan sumber daya alam oleh negara termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Penerapan Pasal 33 ayat (3) ini dilakukan dengan pendekatan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama ( common property ) bangsa-bangsa ( nations ) yang ada di Indonesia dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dari satu  generasi  ke  generasi  selanjutnya  secara   berkelanjutan  (Saleng, 2013:31).
Salah  satu  potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  Indonesia adalah  sumber  daya  mineral atau  dikenal sebagai bahan tambang  atau bahan galian. Industri pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Negara dan pemerintah pun memiliki tanggung jawab yang besar   untuk   mengelola sumber daya ini agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun di sisi lain pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan ini juga menimbulkan kerusakan alam dan konflik sosial, Dewasa perusahaan tambang cenderung berorientasi pada keuntungan semata, tanpa memperhatikan dampak buruknya bagi lingkungan.
Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Abrar Saleng (2014:111) Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan, Abrar Saleng (2014:111) dalam bukunya menyebutkan “Tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan/pencemaran lingkungan”. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi diwajibkan untuk melakukan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Dampak positif dari kegiatan pertambangan yaitu   meningkatkan perkembangan  perekonomian dan sosial in penyerapan  tenaga  kerja.  Bagi  pemerintah,  kegiatan pertambangan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu rusaknya ekosistem di daerah lingkar tambang, tercemarnya laut, dan menyebabkan penyakit bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar daerah pertambangan, serta menimbulkan  konflik  antara  masyarakat dengan  perusahaan pertambangan.
Sifat hakiki kegiatan pertambangan adalah membuka lahan dan menggali sumber daya tambang (Damayanti, dkk, 2019). Oleh karena itu, secara teknis kegiatan penambangan akan meninggalkan lubang bekas tambang. Sehingga perlu dilakukan kegiatan pasca tambang atau reklamasi yang tepat terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi adalah usaha pelestarian kembali terhadap lingkungan pascatambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pascatambang. Dimana perusahaan tambang memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan   agar nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali, seperti misalkan pemanfaatan wilayah bekas galian tambang dapat sebagai lahan yakni pertanian lahan basah. Sehingga secara tidak langsung perusahaan membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin, tidak harus menunggu proses pertambangan selesai dilakukan secara keseluruhan. Terkait dengan kewajiban perusahaan pertambangan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan melalui jalur reklamasi dan pasca tambang telah diatur tegas dan lugas melalui secara sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pertambangan.
Pemerintah telah membuat regulasi pengelolaan galian pasca tambang, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menyatakan bahwa perusahaan tambang wajib menyampaikan rencana reklamasi bekas tambang paling lambat 30 hari kalender kerja sejak izin operasi diterbitkan. Dalam regulasi lain disebutkan juga yaitu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 mengenai reklamasi pasca-tambang.
Dalam Keputusan Menteri ESDM 1827/K/MEM 30/2018 lampiran VI tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara jelas disebutkan bahwa pengamanan lubang bekas tambang adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan lubang bekas tambang. Perusahaan tambang juga harus memperhatikan mengenai aspek keselamatan pada lubang bekas galian, seperti membuat  tanda peringatan yang tidak  mudah rusak, melakukan jadwal patroli rutin, pemagaran dengan bahan yang tidak mudah rusak, memperkuat tanggul yang tidak mudah dijangkau, dan membuat sistem pipa apabila air dalam dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
Meskipun sudah banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah mengenai kegaiatan pascatambang atau reklamasi, hingga saat ini masih banyak lubang bekas tambang yang belum direklamasi sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi berbahaya baik bagi ekosistem maupun masyarakat di sekitar daerah tersebut. Sejak tahun 2011 hingga 2020, sudah ada 39 nyawa melayang di bekas lubang galian di Kalimantan Timur yang tidak dilakukan upaya pasca tambang atau reklamasi (Kompas, 7 September 2020). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Laporan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara Kalimantan Timur (2016:2) menyatakan bahwa setiap peristiwa tewasnya korban dilubang tambang tidak pernah sekalipun terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui: 1) Pertanggungjawaban korporasi terhadap hilangnya nyawa di lubang bekas galian yang tidak dilakukan upaya pasca tambang atau reklamasi, dan; 2) Faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut tidak kunjung selesai hingga korban terus bertambah setiap tahunnya.

## B.    Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis  menggunakan  penelitian  normatif yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-ahan hukum yang disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik kesimpulan sesuai masalah yang diteliti. Sifat  penelitian ini adalah deskriptif dengan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba menarik kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah sumber bahan primer dan sekunder, sumber bahan primer adalah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan pearturan perundang undangan lainnya. Sumber data sekunder adalah buku- buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, hasil karya ilmiah, dan bahan dari internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

## C.   Pembahasan
1.   Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Hilangnya Nyawa Di Lubang Bekas Galian yang Tidak Dilakukan Upaya Pasca Tambang Atau Reklamasi Tanggung jawab hukum dari kejadian yang telah menimpa banyak korban jiwa tentu merupakan hal yang wajib diwujudkan terlebih kejadian yang ada di bekas lubang tambang merupakan kesalahan mutlak yang timbul pada kegiatan pertambangan. Sorotan tanggung jawab bagi korporasi dalam masalah ini yaitu hilangnya nyawa di lubang bekas galian tambang telah memenuhi unsur-unsur hukum pidana. Pihak korporasi yang telah  terlibat tentu merupakan  subjek  hukum  yang  harus  memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab atas segala yang terjadi di wilayah kegiatan pertambangan  mereka.  Nyawa  sescorang  yang telah hilang karena telah menjadi korban di lubang bekas galian tambang  secara  hukum  pidana telah  termuat  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  sebagaimana diatur di dalam Pasal 359 yang poin pentingnya adalah barangsiapa; karena kesalahannya atau kealpaannya; menyebabkan  orang  lain  mati. Dari penjelasan poin dari pasal tersebut didapati unsur-unsur yang diantaranya  (Chazawi,  2004:125): 1.  Adanya  unsur  kelalaian (culpa) 2. Adanya wujud perbuatan tertentu 3. Adanya kematian orang  lain 4.  Adanya  hubungan  kausal antara wujud  perbuatan dengan kematian orang lain itu.
Korporasi sebagai subjek hukum yang secara tidak langsung adalah Badan Hukum atau rechtspersoon sepenuhnya terikat dalam hukum untuk bertanggung jawab atas yang telah terjadi di kawasan bekas areal pertambangan yang bersangkutan. Unsur culpa cenderung pada kesalahan yang besar memang tidak secara di sengaja, tetapi akan muncul sebuah kemungkinan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksudkan disini sebagai culpa di
dalam KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah culpa harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang telah terjadi (Prodjodikoro, 2003:73), Subjek hukum yang bersangkutan yaitu perusahaan pertambangan tentu harus melakukan kegiatan pertambangan mereka secara benar dan terarah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam Pasal 96 huruf (b) dan (c) yang bergaris besar keselamatan operasi pertambangan dan reklamasi lahan serta hutan pasca pertambangan. Melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, tidak hanya berkaitan dengan  hak  yang dimiliki oleh orang  lain  tetapi juga berkaitan dengan hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Hilangnya nyawa orang di lubang tambang yang di temukan dilubang tambang hingga sampai dengan saat ini masih belum ditemukan  adanya  visum  atau  hasil otopsi  yang menunjukkan bahwa kematian korban sebagai akibat yang berkaitan langsung dari perbuatan kelalaian perusahaan. Sedangkan dalam teori conditio  sine qua non atau  yang juga dikenal teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat dimana teori ini juga  dikemukakan  oleh  Von  Buri, Ketua  Mahkamah  Agung Jerman yang menyatakan pendapatnya, bahwa syarat (bedingung) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai   yang   sama atau equivalent (Van Hattum, 2003:173). Selain korporasi, sorotan atas kejadian yang menimpa beberapa korban khususnya korban yang masih berada di bawah ampuan atau masih  di bawah umur, sorotan tersebut dapat mengarah kepada kewajiban orang tua. Meninjau pihak orang tua sebagaimana dikaitkan dari kejadian yang telah terjadi, maka terlebih dahulu dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak yang sebagaimana orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab  untuk:  a.  Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan   kemampuan,   bakat,   dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan usia anak; d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Kewajiban orang tua untuk selalu mengawasi anaknya tentu  merupakan kewajiban  yang  tidak  langsung  secara  muncul untuk setiap orang tua. Namun jika dikaitkan dengan kejadian yang ada di tempat kejadian perkara, orang tua sebagai persoon yang berkewajiban menjaga anaknya tidak dapat dihubungkan atau disangkut-pautkan secara langsung. Apabila lokasi kejadian berada di dekat  kediaman  korban bersama  dengan  orang  tuanya  maka yang tetap bertanggung jawab tentu adalah si pemilik perusahaan pertambangan. Objek peristiwa yaitu tempat kejadian tentu tetap menjadi  pemilik perusahaan  yang  bersangkutan.  Jika  mengacu pada salah satu asas hukum yaitu Geen straf zonder schuld, yaitu tiada   pidana   tanpa   kesalahan, maka   orang   tua   tidak   dapat dihubungkan secara langsung karena belum tentu orang tua dari korban sedang berada di lokasi kejadian sehingga dalam hal ini untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan harus ada kesalahan pada diri pelaku. Orang tua tidak memenuhi demikian sebagaimana posisi mereka bersalah karena keselamatan korban saat  di  lokasi kejadian  secara  langsung maupun  tidak  langsung merupakan tanggung jawab pelaksana usaha pertambangan.
Berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang atau korban di lubang bekas galian timbang dapat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana terdapat ketentuan pidana yang sesuai untuk diterapkan dalam perkara tersebut yaitu Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia Dengan demikian ketentuan   yang   ada   di   dalam   Pasal   112   adalah diantaranya  sebagai  berikut:  1.  Setiap pejabat  berwenang,  2. Dengan sengaja tidak  melakukan pengawasan terhadap  ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; 3. Mengakibatkan terjadinya dan/atau kerusakan lingkungan; 4. Mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Dari poin-poin tersebut dapat dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di lubang bekas galian tambang yang tentu subjek  hukum  adalah  pejabat  berwenang.  Pejabat  berwenang  dapat  didefinisikan  kepada orang yang sedang menduduki jabatan tertinggi   di   suatu   daerah kekuasaan tertentu, bisa Menteri, gubernur, bupati atau walikota.
Tanggung jawab hukum dari pihak yang bersangkutan tentu mengarah pada bentuk pemidanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tindak pidana yang sesuai dengan kejadian yang dimaksud lebih mengarah kepada kesengajaan tidak melakukan pengawasan sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan atau tidak peduli terhadap lingkungan hidup dan membiarkan atau membela kealpaan yang telah dilakukan. Tentu hal tersebut dengan ketentuan pengelolaan sesuai lingkungan hidup dapat diancam dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Meskipun tanggung jawab hukum berupa hukuman pidana penjara maupun denda yang dibayarkan kepada negara, tentu tanggung jawab tersebut  masih  terbilang  belum cukup untuk dapat menebus semua kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut dikarenakan memang ketentuan yang ada hanya mengatur mengenai ketentuan hukuman pidana bagi pelaku saja  sehingga  untuk  hak-hak  korban  yang seharusnya  diperoleh tidak diatur di dalamnya. Oleh karena itu ganti rugi guna memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban terlebih pada kasus lubang tambang yang rata- rata korbannya adalah anak- anak di bawah umur yang memiliki hak-hak yang dijamin dalam Deklarasi Hak Anak-Anak 20 November 1958, maka upaya penyelesaian persoalan tersebut bukan hanya dengan pemidanaan badan  terhadap  pelaku  tetapi  juga  pemberian  restitusi kepada korban dapat ditrkankan kepada pelaku sebagai bentuk tanggung jawab hukum si pelaku terhadap korban (Rustiana, 2019:212).
Tanggung  jawab  hukum  terhadap  pelaku  untuk memberikan restitusi kepada korban secara eksplisit  sebenarnya juga telah disampaikan dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980,  yang dalam salah satu laporannya menyebutkan (Arief, 1996:82): 1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan  masyarakat  dari  perbuatan  pidana  serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. 2. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur- unsur yang bersifat: a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang: b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan perbuatan pidana; c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh si pelaku perbuatan pidana maupun oleh korban atau pun oleh masyarakat. Adapun  penentuan  dan  pemberian restitusi kepada korban yang bersangkutan tentu pada saat pelaku telah dinyatakan  bersalah yang berdasarkan pada putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.    Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Permasalahan Tersebut Tidak Kunjung Selesai Hingga Korban Terus Bertambah Setiap Tahunnya Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai korban jiwa di kolam bekas galian tambang maka ada baiknya kita mengenal tentang jenis metode penambangan yang ada di dunia. Sejauh ini metode umum yang digunakan oleh manusia dalam menambang suatu mineral dari dalam tanah adalah mengeruk atau mengambil suatu  bagian  dari  tanah  untuk kemudian  diproses  lebih  lanjut. Proses pengambilan tanah ini pastinya akan menimbulkan ruang kosong yang sebelumnya tidak ada di bagian lahan tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan mengenai bagaimana sebuah  tanah  tersebut  ditambang.  Manusia  2.
metode mengorganisir bagaimana sebuah proses mengenal adanya dalam penambangan tersebut terjadi, yaitu penambangan terbuka dan penambangan tertutup atau penambangan bawah tanah (underground mining).
Penambangan terbuka yaitu penambangan yang  langsung dilakukan di permukaan bumi, dengan kata lain metode penambangan ini biasanya dilakukan dengan membuat tingkatan anak tangga untuk akses keluar masuk kegiatan pertambangan. Metode ini memiliki ciri khas yaitu akan terlihat dengan jelas terlihat oleh mata karena mengakibatkan perubahan struktur muka bumi itu sendiri dan dapat dilihat langsung dari satelit.

## Gambar 1. Pertambangan terbuka
Sedangkan penambangan tertutup atau penambangan bawah tanah adalah metode penambangan yang dilakukan dengan cara membuat terowongan atau lubang yang terstruktur kedalam permukaan bumi yang memungkinkan manusia untuk mengakses sumber mineral yang akan ditambang. Penambangan tertutup atau penambangan bawah tanah ini bisa dibilang lebih ekonomis dibanding penambangan metode terbuka karena beberapa alasan salah satunya yaitu karena keefisienannya dalam menggali tanah.

## Gambar 2. Pertambangan tertutup
Seperti kita tahu bahwa kegiatan penambangan baik yang terbuka maupun tertutup atau bawah tanah itu sendiri akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitarnya karena prosesnya yang merusak alam. Akan tetapi hanya metode penambangan terbuka  lah  yang apabila  tidak  dilakukan rekonstruksi bentuk lahan dan revegetasi dengan tanaman kehutanan, perkebunan, ataupun tanaman pangan akan menimbulkan  kolam-kolam genangan  air  yang kerap  digunakan oleh warga sekitar untuk kegiatan sehari-hari maupun rekreasional.
Lantas apakah penyebab terbentuknya kolam-kolam genangan air ini? Kolam-kolam tersebut  dapat terbentuk  karena berbagai macam faktor seperti tidak adanya saluran drainase yang memungkinkan air untuk berpindah tempat, penataan lahan yang buruk, terpotongnya akuifer yaitu lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat menyalurkan air sehingga menycbabkan air tersebut bocor dan menyebabkan genangan air atau kolam dan penuhnya kapasitas infiltrasi tanah di sekitar pertambangan sehingga area bertambahnya air limpasan (Ditjen PPKL, 2016:11).
Kolam-kolam genangan air ini kerap kali menimbulkan korban jiwa berupa masyarakat sekitar penambangan area karena kurangnya   informasi   dan   pengetahuan akan   bahaya   yang mengincar.  Mereka kerap  menggunakan kolam genangan galian untuk kegiatan sehari-hari dan untuk kegiatan rekreasional, tanpa mengetahui seberapa dalamkah galian yang  mereka tempati itu. Mayoritas dari banyaknya korban meninggal karena mencoba menyelamatkan korban  lainnya  yang  sudah  dahulu  tenggelam tanpa sadar akan kemampuannya berenang dan menyelamatkan korban sebelumnya.
Walaupun sudah merenggut  banyak korban  jiwa. pemerintah daerah seakan menutup mata akan kejadian ini, masih banyak pelaku penambangan tanpa izin (ilegal) yang beroperasi, banyak juga pelaku penambangan yang melanggar berbagai peraturan seperti tidak menyediakan uang jaminan reklamasi, minimal jarak dari pendudukan warga yaitu 500 meter, tidak menjalankan reklamasi setelah selesai melakukan penambangan.
Ketidakpatuhan pelaku penambangan terhadap peraturan yang berlaku dapat berasal dari ketidaktegasan pemerintah daerah, pejabat dan para aparat dalam menegakkan hukum yang berlaku, ketika proses penyelesaiannya memakan waktu tahunan bahkan tifak adanya sanksi yang diberikan, saat itulah para pelaku penambangan tidak mendapatkan tekanan menyelesaikan kewajibannya.

## D.    Penutup

## 1.    Kesimpulan
Nyawa sescorang yang telah hilang karena telah menjadi korban di lubang bekas galian tambang secara hukum pidana telah termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  359  yang  poin  pentingnya adalah barangsiapa; karena kesalahannya atau kealpaannya; menycbabkan orang lain mati. Jika mengacu pada salah satu asas hukum yaitu Geen straf zonder schuld, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, maka orang tua  tidak dapat dihubungkan secara langsung karena belum tentu orang tua dari korban sedang berada di lokasi kejadian sehingga dalam hal ini untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan harus ada kesalahan pada diri pelaku.  Berkaitan  dengan  hilangnya nyawa seseorang atau korban di lubang  bekas galian timbang  dapat  ditinjau  dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana terdapat ketentuan pidana yang sesuai untuk diterapkan dalam perkara tersebut yaitu Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”. Oleh karena itu ganti rugi guna memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban terlebih pada kasus lubang tambang yang rata- rata korbannya adalah anak-anak di bawah umur yang memiliki hak-hak yang dijamin dalam Deklarasi Hak Anak-Anak 20 November 1958, maka upaya penyelesaian persoalan tersebut bukan hanya dengan pemidanaan badan terhadap pelaku tetapi juga pemberian restitusi kepada korban dapat ditekankan kepada pelaku sebagai bentuk tanggung jawab hukum si pelaku terhadap korban. Sesuai  dengan  politik  hukum  pidana,  maka  tujuan  pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari perbuatan pidana serta  keseimbangan dan  keselarasan  hidup  dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

## 2.   Saran
Pertama-tama saya menyarankan pemerintah daerah, pejabat dan aparat yang berwenang agar bisa lebih tegas lagi melaksanakan sanksi bagi para pihak yang melakukan
pertambangan dan tidak melaksanakan rekonstruksi bentuk lahan dan revegetasi dengan tanaman, Karena hal tersebut sudah terbukti menimbulkan banyak sekali permasalahan di masyarakat, terutama jatuhnya korban jiwa. Para pelaku penambangan juga harus ditckankan untuk mengikuti kaidah menambang yang benar ( good mining practice ).
Kedua, lokasi bekas lahan galian yang sudah membentuk kolam dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar pertambangan, area seperti contohnya kolam tersebut digunakan sebagai sumber air bersih, baik berupa air minum ataupun air untuk kegiatan sehari-hari. Kolam bekas tambang bisa juga diubah menjadi tambak ikan, spot pemancingan, ataupun spot wisata untuk masyarakat sekitar, sehingga ekonomi masyarakat juga meningkat.
Ketiga, pemerintah daerah bisa langsung mengeksekusi reklamasi menggunakan biaya jaminan reklamasi yang diberikan perusahaan saat  mendaftarkan  izin  menambang  atau menganggarkan biaya khusus untuk pemulihan lahan bekas galian yang sudah terlanjur ditinggal untuk mencegah bertambahnya korban jiwa selanjutnya. Pemerintah daerah juga bisa meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk menambah dana yang sudah dimiliki untuk percepatan proses pemulihan lahan bekas galian.
Oleh karena itu diharapkan pemerintah, pejabat dan aparat yang berwenang dapat membantu masyarakat dalam hal-hal yang sudah saya sampaikan ini.

## E.  Daftar Pustaka
Abrar Saleng, 2004. Hukum Pertambangan , Yogyakarta: UII Press
Abrar Saleng, 2013. Kapita Selekta: Hukum Sumberdaya Alam , Makassar: Membumi Publishing Adam Chazawi, 2004. Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2019. Aksi Hijau di Lingkar Tambang , Bandung: tekMIRA Press.
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 2016. Petunjuk  Teknis Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Akibat Kegiatan Pertambangan , Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
https://regional.kompas.com/read/2020/09/07/21091411/lubang-bekas-tambang batu-bara-kembali- makan-korban-2-pelajar-smp-tewas?page-all.    Diakses pada 22 Juni 2021 Pukul 23.57
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Rustiana, 2019. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang  Tambang  Batu Bara  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir) . Jakarta: Universitas Indonesia.
Wirjono Prodjodikoro, 2003 . Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Jakarta: PT Refika Aditama.