Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 585-591| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5580.585-591

## PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DENPASAR BERBASIS ELEKTRONIK
Ni Luh Pingka Priadnyani, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

## Abstrak
Sistem Pendaftaran Hak Tanggungan  Elektronik akan dikelola oleh Menteri Pertanian Perencanaan/Kepala Peraturan    Badan  Pertanahan  Tahun  2020  Nomor  5  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terpadu Elektronik (Online System)  dan akan menggantikan sistem pendaftaran Hak Tanggungan secara manual. Metode yang digunakannya adalah analisis deskriptif pakai penghampiran kualitatif. Ada dua masalah yang tidak  bisa  diubah.  Dengan  kata  lain,  ini  adalah  cara  untuk  mendaftarkan  hak  tanggungan  Anda  secara elektronik  ke  Badan  Pertanahan  Kota  (BPN)  Denpasar.  Hasil  penelitian  empiris  pendaftaran  hak tanggungan  yaitu  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  elektronik  pada  Badan  Pertanahan    (BPN)  Kota Denpasar  mengacu pada Peraturan Menteri Penataan Ruang/Sekretaris Badan Pertanahan  Nomor 5 Tahun 2020. Layanan KPR Terintegrasi Elektronik. Keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hipotek elektronik ditinjau dari faktor-faktor yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar seperti proses aplikasi yang agak lama, proses aplikasi atau entri hipotek elektronik dilakukan oleh penanggung jawab penandatanganan tanah. Lama akta, antusias PPAT lemah, Verifikasi catatan KPR Elektronik oleh Kantor  Pertanahan  memakan  waktu  lama,  dan  permintaan  elektronik  sering  cacat.  Dan  hambatan pendaftaran elektronik hipotek  tidak selalu bekerja dengan sempurna. Misalnya, sistem pendaftaran adalah tentang peningkatan layanan dan lebih cepat, lebih nyaman dan lebih mudah bagi masyarakat.
Kata Kunci: Hak Tanggungan, Pertanahan, Elektronik

## Abstract
The  Electronic  Mortgage  Registration  System  will  be  managed  by  the  Minister  of  Agriculture Planning/Head of Land Agency Regulation of 2020 Number 5 concerning Integrated Electronic Mortgage Services (Online System) and will replace the manual Mortgage registration system. The method used is descriptive analysis using a qualitative approach. There are two irreversible problems. In other words, it is a way to register your mortgage electronically with the Denpasar City Land Agency (BPN). The results of empirical research on mortgage registration, namely the electronic registration of mortgage rights at the  Denpasar  City  Land  Agency  (BPN)  refers  to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Spatial Planning/Secretary of the Land Agency Number 5 of 2020. Electronic Integrated Mortgage Services. The limitations  faced  in  the  implementation  of  electronic  mortgage  registration  are  viewed  from  the  factors faced by the Denpasar City Land Office such as the rather long application process, the application process or electronic mortgage entry carried out by the person in charge of the land signing. The certificate is long, PPAT enthusiasm is weak, Electronic KPR record verification by the Land Office takes a long time, and electronic  requests  are  often  flawed.  And  mortgage  electronic  registration  barriers  don't  always  work perfectly.  For  example,  the  registration  system  is  about  improving  services  and  being  faster,  more convenient and easier for the people.
Keywords: Mortgage, Land, Electronic

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Seiring  dengan  berkembangnya  lembaga  perbankan  dan  organisasi  ekonomi  lainnya  sebagai wadah masyarakat transaksi keuangan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha dan
meningkatkan kesejahteraan. Untuk menjamin kepercayaan lembaga keuangan dengan debitur, lembaga keuangan harus memiliki jaminan kebendaan atas utang dan hak penagihan utang yang disepakati antara debitur dan kreditur. Memasuki era digital dengan perkembangan teknologi saat ini,  Kementerian  Pertanian  dan  Perencanaan  Wilayah/Badan  Kewilayahan  Nasional  yang selanjutnya disebut Badan Pertanian dan Kewilayahan Nasional gamak mengetengahkan peservis E-land. Layanan elektronik disebut serupa peservis sandar digital atau elektronik. Hal ini ditandai pakai  terbitnya  Peraturan  Menteri  Pertanian  dan  Penataan  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  2019  teruit  Pegadaian  Elektronik  Terpadu,  turut  Peraturan  Menteri Pembangunan  Pertanian/Kepala  zona  nasional.  Otorisasi.  Kadaster.  Otoritas  Pertanahan Nasional.
Sebagai  tanda  bukti  adanya  Hak  Tanggungan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  pada  irah-irah  selanjutnya  dijelaskan  bahwa  dalam  sertifikat  Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”.  Dengan  di  lakukan  pendaftaran  hak  tanggungan  maka pemberi  hak  tanggungan  dapat  memperoleh  pinjaman  kredit  dari  kreditur.    Memberikan  rasa aman bagi pemegang hak tanggungan apabila dikemudan hari ternyata pemberi hak tanggungan tidak dapat melaksankan kewajibannya sebagimana mestinya. Pendaftaran Kredit Kepemilikan Rumah  (KPR)  awak  berharap  menjelang  memperkuatkan  servis  KPR  yang  membenarkan tuntunan keterbukaan, kecepatan, fasilitas dan keterjangkauan bagian dalam denah servis publik, turut  menuang  pakai  peredaran  perkara  perundang-undangan,  teknologi  dan  keperluan masyarakat  (Bisma,    2022).  (Sujiono,  2009)  Kewajiban  pendaftaran  Hak  Tanggungan  dapat ditemukannya dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 13 menentukan bahwa  pemberian  Hak  Tanggungan  wajib  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan.    PPAT  wajib mengirimkan  akta  pemberian  hak  tanggungan  kepada  Kantor  Pertanahan.  Pendaftaran  Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-buku Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atau (Bisama, I. Made Yoga, Anak Agung Istri Agung, 2022) tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Hak Tanggungan atas tanah beserta tanah benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebuah hak jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, untuk perhitungan pelunasan hutang kepada kreditor-kreditor tertentu.
Pendaftaran sandar itu awak menemukan suatu kewajiban, menerima pemahaman Pasal 13  Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  yang  mengatur  tentang  hipotek  yang  timbul  pada  saat pendaftaran hipotek dalam daftar barang-barang yang digadaikan. Pemegang hak, atau seseorang yang  memperoleh  hak  lain  dengan  menjadi  pengelola  hak,  akan  menerima  sertifikat  yang merupakan  sertifikat  hak  yang  merupakan  salinan  dari  register.  Penerbitan  Sertifikat  Hak Tanggungan sebagai bukti adanya atau adanya Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 1. Kantor  Pertanahan  di  seluruh  Indonesia  ditetapkan  sebagai  tempat  pelayanan  pendaftaran elektronik  informasi  tanah,  salah  satunya  di kota  Denpasar.  Menurut  Rudy  Rubijaya, kini  Bali menjadi Provinsi pertama yang menerbitkan Hak Tanggungan Elektronik (HTel) (Danakusuma, 2009)
Guna mendukung visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu berperan konvensi pemimpin peraturan aula dan pertanian yang bertakhta jagat menelusuri kuasa canggaan digital bagian dalam agenda usaha biasa di negeri peraturan aula dan pertanian. Kantor  Pertanahan  Kota  Denpasar  mengamalkan  awalan  menimbrung  petunjuk  tukar  syarat brevet  elektronik  tambah  dipandu oleh  Tim Pusat  Data  dan  Informasi  Pertanahan,  Tata  Ruang dan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (PUSDATIN)  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang wujud tambah dipimpin terus oleh Bapak Kepala  Bidang  Pengembangan  dan  Inovasi  Sistem  Informasi,  Idin  Yunindra  Ibnu  Parasu., S.T.,M.T.  Konversi  peservis  pokok  ke  peservis  elektronik  bagian  dalam  struktur  peservis Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HTel), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), menimbrung Pengecekan Sertifikat Tanah secara elektronik  yang  kiamat  berdenyut  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Denpasar.  Dalam  paparannya  di hadapan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar beserta Jajaran yang hadir, Bapak Idin
Yunindra  menjelaskan  pentingnya  mempersiapkan  infrastruktur  data  siap  elektronik  serta keamanan  data  dan  informasi  sebelum  diterapkannya  alih  media  sertipikat  elektronik.  Dengan semakin dimudahkannya masyarakat dalam mengakses layanan serta informasi pertanahan, salah satunya melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan aplikasi berbasis website Loketku, tentunya setiap datadata pertanahan yang ada di masingmasing Kantor Pertanahan harus dipastikan validitasnya. Konsideren huruf a Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun  2020  memberitahukan    peraturan  dibuat  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik,  agar proses pendaftaran hak tanggungan berjalan dengan mudah dan aman.
Dalam  Electronic  Mortgage  Service  (HTel),  daftar  KPR,  Roya,  Cessie  dan  Subrogasi. Service d'Aménagement du Territoire Agricole / Agence Nationale Foncière akan bekerja sama dengan  bank  dan  agen  sertifikat  tanah.  Ketika  pemohon  hanya  perlu  pergi  ke  bank  untuk mengajukan  aplikasi  hipotek,  sistem  akan  secara  otomatis  memproses  aplikasi  melalui  bank, Departemen  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Departemen  Pertanahan.  Sejak  diundangkan  dan diundangkannya  Peraturan  Menteri  Pertanian  dan  Pembangunan  Pertanahan/BPN  Nomor  9 Tahun 2019 tentang Pelayanan KPR Elektronik Terpadu, hingga saat ini belum berlaku. Wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar. Regulasi ini bertahap,  terkesan lebih formal,  meski  pada  kenyataannya  tidak  semulus  yang  diharapkan  dan  dibayangkan,  karena ditemukan  kondisi  baru    dalam  kenyataan,  karena  ternyata  tidak  sesuai.  Dengan  ketentuan prosedur  yang  berlaku  dan  para  pihak  menemui  kendala  tertentu.  Kendala  tersebut  adalah kesalahan  prosedural  dan  human  error.  Penerapan  layanan  hipotek  elektronik  di  Kantor Pertanahan  Kota  Denpasar  diharapkan  dapat  meningkatkan  citra  layanan  pertanahan  di  mata masyarakat. Inilah yang menarik minat peneliti. Berdasarkan konteks di atas, kelompok penulis memiliki  kebutuhan  untuk  mencari  berdasarkan  judul:  “PENDAFTARAN  HAK TANGGUNGAN  PADA  BADAN  PERTANAHAN  NASIONAL  (BPN)  KOTA  DENPASAR BERBASIS ELEKTRONIK”

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah rencana ilmiah yang terbentuk berpunca uraian dan komposisi metodologis, tersusun dan koheren. Kajian ini akan menyimak tertib perundang-undangan, khususnya Undang- Undang  Hak  Tanggungan  (UUHT), Peraturan  Pemerintah  perihal  Hak  Tanggungan Elektronik (Permen  Htel)  dan  tertib  lain  yang  tergantung  pakai  tertib  naungan  cara,  Undang-Undang Kerahasiaan  Penyedia  Hak  Tanggungan,  dan  tata  hipotek.  Sifat  analisis  yang  digunakannya adalah  analisis  deskriptif  pakai  penghampiran  kualitatif,  dimana  informasi  yang  terselip  tidak akan berpotongan hukum tetapi bagian dalam pola kata-kata. Penelitian deskriptif dimaksudkan menjelang menerimakan informasi yang paling akurat perihal orang, tentang medis, atau tarak- tarak  lainnya.  Ini  terutama  menitikberatkan  proposisi  menjelang  berkukuh  kanon-kanon  waktu atau menjelang melebarkan kanon-kanon baru. Penelitian ini membeberkan perihal naungan cara peminta bagian dalam pendataan fakta penjualan elektronik dan ganjalan bagian dalam pendataan pakta penjualan elektronik. Lokasi penelitian ditentukan untuk mengidentifikasi dan menentukan batas-batas objek penelitian dan orientasinya, di sini mengidentifikasi dan menganalisis penulis telah  memilih  tempat  penelitian.  Gede  Perdana  Artha,  SH.,  MKN,  berkedudukan  di  Kota Denpasar, Notaris Luh Wayan Eka Prihartini, SH., MKN, berkedudukan di Kota Denpasar dan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar.
Pengolahan dokumen hukum adalah kegiatan menyiapkan dokumen hukum yang telah dikumpulkan untuk dianalisis. Setelah dokumen hukum telah dikumpulkan sepenuhnya, itu akan dianalisis. Winamo Surachmad menyatakan bahwa pengolahan data berarti “kegiatan pengolahan data  berdasarkan  teknik  kualitatif  yang  hasilnya  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif”.  Teknik pengolahan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan isi dokumen hukum yang terkumpul. Sehubungan dengan pengolahan data ini. Analisis dokumen hukum  dilakukan dengan  cara  analisis  deskriptif,  yaitu  uraian  masalah,  pernyataan  pendapat  dan  solusi  yang diperoleh dari dokumen hukum yang terkumpul, kemudian ditarik kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kendala Internal Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar.
TI hanya sarana, banyak tindakan hukum yang tidak tercakup di sana dan tidak semua tanah yang dijaminkan  dapat  didaftarkan  dengan  gadai  elektronik.  Oleh  karena  itu,  metode  konvensional terkadang  masih  diterima  oleh  kantor  pertahanan.  Terdapat  hambatan-hambatan  yang  muncul dalam  pengajuan  KPR  elektronik  khususnya  bagi  pengguna  KPR  elektronik  khususnya  PPAT dan  kreditur  yang  perlu  diatasi.  Kendala  atau  permasalahan  terkait  pemanfaatan  teknologi diterbitkan  oleh  Dinas  Tata  Ruang  Pertanian/Tata  Pertanahan  Nasional  pada  29  April  2020. Kendala  terkait  sistem  komputer  dan  mesin  pemilik  layanan  e-mortgage.  Kreditur  dan  PPAT diwajibkan  untuk  selalu  mengkonfirmasi  masalah  teknologi  informasi  (TI)  dengan penyelenggara,  khususnya  dinas  pertahanan  setempat  Apabila  terjadi  kendala  karena  sistem teknologi  informasi  atau  penerapan  KPR  elektronik,  maka  kantor  kadaster  akan  memberikan solusi  teknis  kepada  PPAT/Bank  selaku  kreditur,  termasuk  menghubungi  staf  kantor  kadaster tentang sistem teknologi informasi (TI) (Aguw, 2017).
Dalam  hal  permohonan  layanan  berupa  pendaftaran  Hak  Tanggungan  dalam  Sistem  HT-el berdasarkan  Pasal  10  PMATR  Nomor  9  Tahun  2019,  tugas  atau  wewenang  PPAT  adalah menyampaikan  APHT  sebagai  persyaratan  permohonan  dalam  bentuk  Dokumen  elektronik kepada Kantor Pertanahan. APHT wajib memenuhi Asas Spesialitas dan Asas Publisitas seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  11  UUHT,  yaitu:  a.  Identitas  pemegang  dan  pemberi  Hak Tanggungan; b. Domisili pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; c. Jumlah utang-utang yang dijamin; d. Nilai tanggungan; e. Benda atau yang menjadi objek Hak Tanggungan. f. Sedangkan pemenuhan  Asas  Publisitas  dengan  cara  wajib  didaftarkannya  Hak  Tanggungan  pada  kantor pertanahan setempat. (Imanullah, 2017)
Berdasarkan  UU  HT,  proses  pembebanan  HT  dilaksanakan  melalui  2  tahap  kegiatan yaitu:  a.  Tahap  Pemberian  HT.  Pemberian  HT  didahului  dengan  janji  untuk  memberikan  Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang  menimbulkan  utang  tersebut.  Pemberian  HT  dilakukan  dengan  pembuatan  APHT  oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan sifat accessoir dari  HT,  pemberiannya  harus  merupakan  ikutan  dari  perjanjian  pokok,  yaitu  perjanjian  yang menimbulkan  hubungan  hukum  utang  piutang  yang  dijamin  pelunasannya.  Perjanjian  yang menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. (HS, 2017)
Hak Tanggungan merupakan lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, sebagai pengganti lembaga Hypotheek dan Credietverband, UU Hak Tanggungan lahir atas kehendak Pasal 51 UUPA (Mujiburohman, 2020).
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan. Yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. (Harsono, 1999) Untuk  layanan  KPR  melalui  aplikasi  Whatsaap,  Dikarenakan  pandemi  Covid-19  saat  ini  dan adanya  PPKM  (Penegakan  Batasan  Kegiatan  Masyarakat),  kantor  pertanahan  akan  dilayani secara  langsung  Tidak  hanya  pada  jadwal  yang  tetap.  dari  Kantor  Pertanahan.  Sebelum menerbitkan  PPKM,  jika  ada masalah  dengan  sistem  komputer  atau  catatan  hipotek  elektronik tidak  dapat  diselesaikan,  kantor  kadaster  setempat  dapat  dihubungi  langsung  dengan  bertemu dengan kantor kadaster setempat. elektronik. hak hipotek. layanan dan jika ada masalah lain yang masih dapat diselesaikan melalui aplikasi atau sistem, Anda dapat mengklik tombol tolak yang disertakan dalam aplikasi, agen real estat akan mendokumentasikan masalah atau file yang hilang di tombol tolak dan secara otomatis akan mengirim ke PPAT / email bank (Nurjanah, 2018).
2. Kendala Eksternal Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar.
Disebutkan  Salah  satu  hambatan  pada  layanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  yaitu  nir  mungkin buat tanah yang nir bersertifikat yang termasuk pada batasan poin di buat PPAT. Apabila melihat Undang-undang  Hak  Tanggungan  Nomor  4  Tahun  1996,  Pasal  10  (3),  yg  berbunyi  menjadi berikut:
“apabila  utama  hipotek  berupa  hak  atas  tanah  muncul  menurut  konversi  hak  mantan  sudah dibentuk  permohonan  registrasi    namun  pendaftarannya  belum  dilakukan,  maka  hipotek  wajib dilakukan  bersamaan  menggunakan  permohonan  registrasi    hak  guna  tanah  yg  bersangkutan. Pasal  pada  atas  sangat  tidak  selaras  menggunakan  Pasal  15  Peraturan  Menteri  Keuangan Peraturan Menteri Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020. Menurut  I  Gusti  Ngurah  Adi  Surya,  Staf  Sub.  Bidang  Pelayanan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT),  dalam  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Denpasar  Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik ketika ini masih berjalan menggunakan lancar atau secara Efektif, namun terdapat saja hambatan yg pada alami dalam Kantor Badan Pertanahan Nasional contohnya : waktu melakukan update dalam pelaksanaan membutuhkan kurun saat yg usang      dan  data  yg  tadinya  telah  terupload  nir  sanggup  dipandang  pulang  maka  menurut  itu disarankan buat melakukan update data yg sudah diperbaiki. (Wawancara menggunakan I Gusti Adi Surya, dalam lepas 27 April 2022, 13.45 WITA).
Hak  Tanggungan  Elektronik,  muka  praktek  dilapangan  rekayasa  peservis  Hak Tanggungan  Elektronik  tidaklah  selalu  berfungsi  memperuntukkan  lancar,  induk  Hak Tanggungan Elektronik ini adalah perkakas yg baru dan pemberlakuan pelaksanaannya dilakukan tanpa  melayani  pergantian  pengetahuan yang  menyedang mendatangkan  muncullah berlebihan sekali tegahan muka rekayasa peservis Hak Tanggungan Elektronik berhujah Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 yang tamat dilaksanakan serempak secara Nasional. Kendala tadi seumpama sanggahan terasing hisab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  &  Kreditor.  Kepala  Kantor  Pertanahan memberitahukan telah selesainya penerbitan sertidfikat  Hak Tanggungan kepada pemegang hak tanggungan.
Sebagai anutan kondisi tambahan ini menemukan misalnya muka rekayasa penyensusan Hak  Tanggungan  Elektronik  Sistem  Informasi  Tekhnologi  yg  belum  terpendam,  server  erorr operasi  Hak  Tanggungan    melakoni  skandal  yg  umumnya  kelahirannya  bagian  dalam  alarm pekerjaan induk dipakai muka semua Indonesia, gelap mengupload bukti, seumpama akibatnya mesti  dilakukan  berulang  kali,  padahal  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  semata-mata  menyimpan tempo  7  (tujuh)  tahun  pekerjaan  selesainya  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  dibentuk.  Dan Sertipikat belum terpendam kala angan-angan maka upload, belum tervalidasi, belum terploating, sertipikat  nir  diketemukan  muka  sistem,  bukti  disertipikat  nir  arah-arah  seslat  bukti  jasad memperuntukkan  bukti  muka  Kantor  Pertanahan  induk  umumnya  bukti  yg  siap  muka  Kantor Pertanahan adalah bukti tua yg belum diperbaharui. padahal buat surat tadi meratah tempo yg tua (Arba, 2020).
Penundaan  atau  pembatalan  pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik  ini  dibatalkan melalui  sistem.  Jika  terjadi  pembatalan  pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik  sedangkan  hak tanggungan elektronik sudah di bayarkan, maka biaya tersebut di kembalikan kepada pemhon. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Gede Manaryasa penanggung jawab pendaftaran KPR secara elektronik, pelaksanaan program KPR secara elektronik masih menghadapi beberapa kendala,  kendala  yang  ditemui  sampai  dengan  server  yang  digunakan  untuk  melakukan pendaftaran KPR secara elektronik. program mengalami error dan data input sering gagal dimuat, terkadang  memasukkan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  juga  sering  mengalami  error. (Wawancara dengan I Wayan Gede Manaryasa, 20 Mei 2022, 16:45 WITA).
Dalam hal terjadi kesalahan pemasukan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan: Dalam hal pemasukan data harus diketahui adanya kesalahan dalam permintaan terjemahan. hipotek elektronik. Setelah hasil layanan hipotek tersedia,  pemegang  sertifikat  hipotek  dapat  mengklaim  kompensasi.  Selanjutnya  pada  ayat  (2) disebutkan bahwa: Permohonan perubahan akta hipotek elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diajukan  melalui  sistem  hipotek  elektronik  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari
terhitung  sejak  tanggal  di  mana  sertifikat  hipotek  diterbitkan.  Namun,  dalam  praktiknya,  e- privileges  dapat  menimbulkan  masalah  baru  yang,  alih-alih  lebih  mudah  diselesaikan,  malah memperumit  tugas  declarant  sendiri,  yang  harus  terlebih  dahulu  membuktikan kesalahan  input dan  kemudian  akan  diperbaiki.  membutuhkan  banyak  waktu.  Karena  kesalahan  data  dalam sertifikat  hipotek  elektronik,  validitas  sertifikat  hipotek  mungkin  rendah.  Oleh  karena  itu, pemerintah harus mengkaji ulang peraturan-peraturan tersebut agar tidak tumpang tindih dengan peraturan  sebelumnya  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  untuk  mengurangi  kesenjangan peraturan serta memberikan kepastian hukum dalam perumusan peraturan ini resmi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Denpasar berjalan cukup  baik  dan  sangat  membantu  dalam  pelaksanaannya  penerbitan hak  tanggungan, dari  segi waktu dan biaya. dan efisiensi energi. Implementasi ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa proses  permohonan  hipotek  sejak  awal  persetujuan  yaitu  pada  tanggal  8  April  2020  yang didahului  dengan  escrow,  telah  dilakukan  pembuatan  akta  hipotek  oleh  kantor  PPAT,  serta pencatatan kredit hipotek secara elektronik, namun terdapat beberapa kendala dalam melakukan pencatatan arsip hipotek secara elektronik, sehingga proses e-mortgage terhambat. Penyelesaian problem dan kendala yang dihadapi oleh pengguna Hak Tanggunga Elektronik terutama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kreditor  sebagian besar berkaitan dengan sistem IT dan server layanan Hak Tanggungan Elektronik.
Keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hipotek elektronik ditinjau dari faktor-faktor yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar seperti proses aplikasi yang agak  lama,  proses  aplikasi  atau  entri  hipotek  elektronik  dilakukan  oleh  penanggung  jawab penandatanganan tanah.
Lama  akta,  antusias  PPAT  lemah,  Verifikasi  catatan  KPR  Elektronik  oleh  Kantor Pertanahan memakan waktu lama, dan permintaan elektronik sering cacat.
2. Saran
Usul  yang  dapat  penulis  rujuk  kepada  Kantor  Pertanahan  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  hak  gadai  elektronik  serta  kepada  pengguna  sistem  hipotek  elektronik, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) , penanggung jawab Pertanahan dan masyarakat pembuat akta adalah: Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), diharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat  mensosialisasikan  sepenuhnya  perbaikan  sistem  elektronik  tersebut  kepada  berbagai pemangku kepentingan. Terhadap Pemberi Hak Tanggungan (PPAT), diharapkan PPAT sebagai agen penerima APHT selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat Perjanjian Akta Hak  Tanggungan  (APHT).  hipotek,  dan  selalu  mengikuti  sosialisasi  dari  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional.  Bagi  para  pihak  dalam  mengajukan  hipotek,  diharapkan  para  pihak khususnya  penerima  APHT  selalu  memeriksa  pokok  hak  tanggungan  (APHT)  agar  tidak menimbulkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Untuk kreditor, khususnya institusi Keuangan Bank  dan  lainnya  agar  dapat  membuat  MOU  dengan  Pengguna  Layanan  Hak  Tanggungan Elektronik  lainnya  (  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional) mengintegrasikan aplikasi mitra kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguw, G. Y. (2017). Kajian Yuridis Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hak Tanggungan Atas Tanah. Lex et Societatis , 6 . Arba, M. H. (2020). Hukum Hak Tanggungan . Sinar Grafika.
Bisama,  I.  Made  Yoga,  Anak  Agung  Istri  Agung,  D.  G.  D.  A.  (2022).  “Akibat  Hukum  Batalnya Permohonan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  menurut  Peraturan  Menteri  ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020.” Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (2), 432–437.
Danakusuma, T. (2009). Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Diss. Harsono, B. (1999). Hukum Agraria  Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi  Dan Pelaksanaannya . Djambatan. HS, H. S. (2017). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia . Raja Grafindo Perkasa. Ak Imron (2017). “Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Beramaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali,.” Repertorium , 2 (4), 2. Mujiburohman, A. N. and D. A. (2020). Buku Ajar Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (S. Press (ed.)). Nurjanah, S. (2018). Eksistensi  Hak Tanggungan Sebagai  Lembaga jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis). Jurisprudentie.
Sujiono, Y. N. (2009). Konsep Dasar Pendidikan Dasar Anak Usia Dini . PT Indeks.