Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 2, July 2021,  Page :174-194 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 28 May 2021 | Reviewed: 21 June 2021 | Accepted: 17 July 2021
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEKERASAN OLEH ANAK (JUVENILE DELIQUENCY) DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIO KRIMINOLOGIS
Sri Ismawati 1 , Lolita 2

## Abstract
The  phenomenon  of violence  by  and  against  teenagers  is  often  presented  in  the  media causing  a  sense  of  concerns.  Whereas  teenagers  are  the  potential  next  generation  to continue  the  relay  of  state  development.  Therefore  it  is  important  for  researchers  to conduct a study and / or research on aetiology and  the urgency of criminal policy related to  it.  This  study  is  aimed  at  analyzing  the  problem  of  violence  perpetrated  by  children  - teenagers from the perspective of criminal policy and socio-criminology at the same time. Data  from  the  police  show  that  the  dominant  act  of  crime  are  theft  by  violence, persuasion, sexual coercion, murder, and assault, while the data obtained from Regional Indonesia  Child  Protection  Commission  (KPPAID)  show  the  dominant  act  of  crime  are: physical,  psychological  and  sexual  abuse,  and  abandonment.  Given  the  impact,  the government needs to prioritize criminal policies to tackle child violence, by using 2 (two) penal and non-penal approaches (symptomatic and theurapatic). The political perspective of child violence crime itself is a perspective that does not only see the problem of child violence as merely a criminal law issue, but also tries to see the problem from a non-legal perspective. Criminal politics with a penal approach can be carried out by using criminal sanctions  selectively,  encouraging  criminal  alternatives  that  are  oriented  towards children's  needs.  Meanwhile,  the  non-penal  approach  aims  at  empowering  the  role  of families,  teachers,  religious  leaders,  traditional  leaders  and  community  leaders, empowering the education of perpetrators and victims related to the development aspects of  children  -  teenagers,  empowering  the  economy  of  the  family  and  society  at  large, optimizing the role of the government and related institutions, and empowering the role of the family (education and sex education, and self respect).

## Keywords: criminal policy; violence; children - teenagers

## Abstrak
Fenomena  kekerasan  oleh  dan  terhadap  anak  kerap  tersaji  di  media  dan menimbulkan  rasa  prihatin.  Padahal  anak  merupakan  generasi  penerus  yang  potensial guna  meneruskan  estafet  pembangunan  negara.  Karenanya  penting  bagi  peneliti melakukan  sebuah  kajian  dan  atau  penelitian  tentang  aetiologi,  urgensi  kebijakan kriminal  berkaitan  dengan  itu.  Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menganalisis  persoalan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  dari  perspektif  kebijakan  kriminal  dan  sekaligus sosio  kriminologis.  Data  kepolisian  menunjukan  dominasi  kejahatan  adalah  pencurian dengan kekerasan, pembujukan, pemaksaan seksual, pembunuhan, penganiayaan. Data yang didapat dari KPPAID: penelantaran (ekonomi) kekerasan fisik, psikis, dan  seksual. Mengingat  dampak,  pemerintah  perlu  mengedepankan  kebijakan  kriminal  guna menanggulangi kekerasan anak, melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu penal dan non penal (simptomatik  dan  teurapatik).  Perspektif  kebijakan  kriminal  kekerasan  anak  sendiri
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. +62 8164999091
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124, Kalimantan Barat, Indonesia, Tel./Fax. +62 82122706472
merupakan suatu perspektif yang tidak hanya melihat persoalan kekerasan anak semata- mata sebagai persoalan hukum pidana saja, melain juga mencoba melihat persoalan dari perspektif  non  hukum.  Kebijakan  kriminal  dengan  pendekatan  penal  dapat  dilakukan dengan  penggunaan  sanksi  pidana  secara  selektif,  mendorong  alternatif  pidana  yang berorientasi  pada  kebutuhan  anak.  Sedangkan  pendekatan  non  penal  menyasar  pada melakukan pemberdayaan  peran keluarga, guru,  pemuka masyarakat,  adat dan  agama, pemberdayaan  pendidikan  pelaku  dan  korban  yang  berkaitan  dengan  aspek perkembangan anak – remaja, pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas,  mengoptimalkan  peran  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dan  lembaga  terkai pemberdayaan peran keluarga (edukasi  dan  edusex serta  penghargaan diri sendiri),
Kata Kunci:  kebijakan criminal; tindak kekerasan; anak - remaja

## I. Pendahuluan
Tiada hari tanpa kekerasan. Setiap hari kita disuguhkan berita kekerasan di media cetak dan elektronik.Kekerasan merupakan salah satu dari cara kejahatan dilakukan.Cara kejahatan jenis ini dapat dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan korban  siapa  saja.  Sepanjang  sejarah  peradaban  manusia,  kekerasan merupakan  bagian  dari  cara  manusia  bertahan  hidup,  menguasai  dan mempertahankan  wilayah  kekuasaan  juga  menunjukan  eksistensi  diri  atau kelompoknya.  Dalam  banyak  literature      kekerasan  dapat  dikatakan  sebagai bentuk dari warisan dari masa lalu ketika kehidupan kelompok didasarkan pada prinsip `hukum rimba`, dimana kelompok masyarakat yang kuatlah yang Berjaya, hingga  kemudian  terbentuknya  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  tertib  dan teratur  dalam  lingkungan  berbangsa  dan  bernegara.  Konflik  antar  individu  atau kelompok  yang  memiliki  keenderungan  menggunakan  kekuatan  fisik  berkurang kearah  pengelolaan  dan  penyelesaian  konflik  yang  lebih  procedural.  Pada  fase ini hukum menjadi sandaran setiap perselisihan melalui mekanisme tertentu dan dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  tertentu  yang  legitimate  guna  mengemban fungsi penegakan hukum.
Kejahatan  sendiri  sebagai  suatu  bentuk  perilaku  menyimpang  dapat terjadi dalam domein publik juga domestik, terjadi disemua tempat: jalan umum, kota,  desa,  sekolah,  tempat  tertutup  terbuka,  dilakukan  baik  sendiri-sendiri, maupun  kelompok,  kelompok  kecil  juga  kelompok  massa,  massa  dewasa maupun  anak-anak,    terjadi  di  lingkungan  terdekat,  menimbulkan  korban  dari semua  kalangan  dan  usia,  dengan  sasaran  nyawa,  badan,  kehormatan, kemerdekaan  dan  harta benda  baik  orang  tua,  dewasa  maupun  bayi  dan  anak- anak.
Badan  Pusat  Statistik  mempublikasikan  mengenai  anatomi  kejahatan  di Indonesia. Hasil Publikasi  Statistik Kriminal Tahun 2014 3 , masih didominasi oleh
3 Badan Pusat Statistik. 2014. Publikasi Statistik Kriminal Katalog BPS: 4412 . Jakarta: Badan Pusat Statistik, Hal.2.
kejahatan  konvensional.  Antara  Tahun  2011 –2013,  jumlah  kejahatan  di Indonesia  berfluktuasi.  Data  kriminalitas  ini  hanya  menggambarkan  seluruh tindak  pidana  atau  kriminalitas  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat,  atau  yang pelakunya  tertangkap  tangan  oleh  kepolisian.  Sehingga  dipredikasi  atau  diduga data  ini  belum  menggambarkan  data  real  yang  sesungguhnya,  dikarenakan masih  ada  masyarakat  yang  tidk  mau  atau  enggan  melaporkan  kejadian  pada yang  berwajib.    Dengan  demikian  dapat  dikatakan  ` dark  number `  kejahatan masih relatif besar. Kejahatan konvensional di atas sungguhpun menonjol secara kuantitas namun apabila dikalkulasikan, diprediksi lebih rendah,  secara kualitas maupun  jumlah  kerugian  yang  timbul  dari  kejahatan  berdemensi  baru,  seperti narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia dan korupsi. Di Kalimantan  Barat  sendiri 4 Polda  Kalbar  mencatat,  terjadi  593  kasus  di  tahun 2018,  dan  5984  kasus  di  tahun  2107.    Dilihat  dari  data  nampak  kejahatan didominasi oleh kejahatan konvensional.
Kejahatan  konvensional  di  atas  sungguhpun  menonjol  secara  kuantitas dari kejahatan yang bermotif bisnis dan ekonomi, namun apabila dikalkulasikan, diprediksi lebih rendah, baik secara kualitas maupun jumlah kerugian yang timbul dari  kejahatan  khusus,  seperti  narkotika,  tindak  pidana  pencucian  uang, perdagangan  manusia  dan  korupsi.  Demikianpun  pada  kejahatan  konvensional itu  sendiri    menurun  secara  kuantitas,  namun    secara  kualitas  menunjukan perubahan  pola  perilaku  pada  kejahatan  yang  menggambarkan  moral  hazard pelaku  kejahatan.  Kejahatan  dengan  cara-cara  kekerasan  pada  saat  ini menunjukan pola kekerasan yang hampir sama di banyak tempat. Pola perilaku kekerasan  mana  merepresentasikan  rendahnya  moral  dan  rasa  empati  pada seseorang.  Kekerasan 5 semacam  ini  bukan  hanya  dilakukan  sesama  orang dewasa  saja,  melainkan  juga    kepada  bayi,  kanak-kanak  dan  anak-anak. Termasuk pelaku yang masih tergolong anak-anak   juga semakin sering mengisi berita  kriminal  diberbagai  media  cetak  dan  elektronik. 6 Banyak  contoh  kasus kekerasan yang dilakukan, seperti :
1. Pertengahan  Januari  2109,  tercatat  kasus  yang  viral  Peserta  ospek  yang dipaksa menelan makanan encer oleh kakak kelasnya;
2. Tanggal  5  Februari  2109,  tercatat  kasus  matinya  mahasiswa  ATKP Makassar dengan luka luka lebam ditubuhnya karena dianiayaan  seniornya:
4 [...]. 2019. “Kapolda Kalbar Paparkan Kinerja Sepanjang 2018”. Tersedia di: https://delikkalbar.com/2019/1/1/kapolda-kalbar-paparkan-kinerja-sepanjang-2018/
5 [...], 2019. “KPAI Temukan 24 Kasus Kekerasan oleh Anak di Sekolah”. Tersedia di: https://kumparan.com/@kumparannews/awal-2019-kpai-temukan-24-kasus-kekerasan-oleh-anak- di-sekolah-155228176657546.
6 [...]. 2016. “Pengaduan Kasus Kekerasan Anak di Kalbar Meningkat, KPAID Malah Ditutup”.
Tersedia di: http://thetanjungpuratimes.com/2016/12/31/pengaduan-kasus-kekerasan-anak-di- kalbar-meningkat-kpaid-malah-ditutup/,
3. Kasus murid membully gurunya di Gresik;
4. Kasus  petugas kebersihan  sekolah  dikeroyok  murid  dan    orangtuanya  di Takalar;
5. Kasus murid yang tidak memperdulikan  gurunya yang sedang menjelaskan materi  pelajaran  dengan  cara    menggerak-gerakan  dan  menyeret  kursi    ke depan seakan tengah naik  kuda;
6. Kasus AU, murid Sekolah Menegah Pertama yang dibully 12 siswa SMA di Pontianak;
7. Kasus  murid Sekolah Dasar yang bertengkar hingga ditampar;
8. kasus tato Hello Kitty di Yogyakarta, akibat saling klaim tattoo;
9. Kasus kekerasan murid Sekolah dasar di Jakarta Timur;
10. Kasus bunuh diri murid Sekolah Menegah Pertama di Tabanan;
11. Kasus  kekerasan seksual oleh Emon di Sukabumi,;
12. Kasus-kasus tawuran antar sekolah;
13. Fenomena  geng motor;
14. Fenomena prostitusi, dan lain lain
Fenomena  kekerasan  oleh  anak  yang  intensitasnya  menimbulkan  rasa prihatin dan dikhawatirkan banyak pihak, juga menyisakan pertanyaan mengapa mahkluk  kecil  yang  polos  bisa  berubah  dan  mengancam  makhluk  kecil  lainya sebagai  sesosok  monster  yang  mengancam  sebayanya  dan  menjadi  pencabut nyawa  korbannya.  Kekerasan  mana    bersifat  fisik  maupun  psikis,  verbal  non verbal dan bersifat langsung maupun tidak langsung.
Beranjak dari pemikiran diatas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis persoalan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak      dari    perpsektif    kebijakan kriminal dan sekaligus  sosio kriminologis. Perspektif  kebijakan  kriminal sendiri merupakan suatu perspektif yang tidak hanya  melihat  persoalan kekerasan oleh semata-mata  sebagai  persoalan  hukum  pidana  saja,  melain  juga  mencoba melihat  persoalan  kekerasan  oleh    dari  perspektif  non  hukum,  yaitu  dari perspektif  sosio  kriminologis.  Perspektif  sosio  kriminologis    merupakan  suatu metode  pendekatan  guna  melihat  berbagai  aetiologi  kekerasan,  guna menemukan dan memetakan penanggulangannya.
Beranjak  dari  uraian  di  atas,      maka  rumusan  masalah  diformulasikan sebagai berikut: aetiologi maraknya kekerasan yang dilakukan oleh anak di lihat dari  perspektif sosio  kriminologis,  dan Mengapa  penting melakukan  pendekatan kebijakan  kriminal  terhadap  fenomena  kekerasan  oleh  anak  di  lihat  dari  aspek penal dan non penal?

## II.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggabungkan  2  (dua)  pendekatan  yaitu  sosio-legal. 7 Pendekatan  legal  (normatif)  digunakan  untuk  mendiskripsikan    norma  norma yang  diberlakukan  terhadap  setiap  tindakan  kekerasan  oleh          secara  normatif terdapat  pada    Undang-Undang    Hak  asasi  Manusia,  KUHP,  Undang-Undang Kesejahteraan  Anak  ,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  KDRT  serta konvensi internasional berkaitan dengan delequensi  / anak.
Penelitian  sosiologis  digunakan  untuk  mendeskripsikan  data  primer  yang ditemukan  di  lokasi  penelitian  berupa  fakta-fakta,  informasi,  dan  kasus-kasus yang  terjadi.  Melalui  elaborasi  kedua  pendekatan  ini  akan  dideskripsikan  dan dianalisis  rekomendasi  politk  kriminal  pencegahan  dan  penanggulangan kekerasan  yang berlandaskan pada hak anak, perlindungan dan kesejahteraan anak.
III. Analisis dan Pembahasan
A. Faktor-Faktor    Penyebab  Maraknya  Kekerasan  yang  Dilakukan  oleh Anak di Lihat dari Perspektif Sosio Kriminologis
Berbagai  problem  social  merupakan  gambaran  yang  mencerminkan keadaan masyarakat yang tidak ideal dan tidak seimbang. Problem sosial adalah suatu  ketidaksesuaian  antara  unsur-unsur  kebudayaan  atau  masyarakat,  yang membahayakan  kehidupan  kelompok  sosial.  Dalam  konteks  yang  seperti  ini peranan disiplin ilmu sosiologi sangat cocok untuk menjelaskan tentang berbagai sebab dari keadaan yang tidak seimbang tadi. Kejahatan adalah salah satu dari fenomena yang  muncul dalam masyarakat disebabkan berbagai faktor eksternal dan  internal.  Kejahatan  sebagai  perilaku  kriminal  kemudian  dipelajari  dalam disiplin sosiologi kriminal sebagai cabang dari sosiologi.
Melalui kacamata sosio kriminal, kejahatan kekerasan baik yang dilakukan oleh  anak,    atau  orang  dewasa  dapat  dijelaskan  dengan  melihat  korelasi  atau interaksi  antara  dua  orang  atau  lebih  sehingga  dapat  diketahui  latar  belakang sosial  yang  melingkupi  setiap  pelaku  kejahatan.    Dalam  perspektif  kriminologi pemetaan  latar  belakang    ini  penting  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang aetiologi  kejahatan kekerasan  sehingga  akan  didapat  juga  upaya teurapatikny a dalam bentuk rekomendasi yang mengarah langsung pada penyebabnya.
Untuk  mengetahui  penyebab  timbulnya  kejahatan  kekerasan  penting mengedepankan  pengertian  kekerasan  sebagai  ruang  lingkup  atau  batasan
7 Lihat  Esmi  Warassih,  Puji  Rahayu; Penelitian  Socio-Legal;  Dinamika  sejarah  dan perkembangannya. Makalah  disampaikan  pada  Workshop  Pemutahiran  Penelitian  Hukum, Bandung  2- 21  Maret  2006.  ” Penelitian  sosio-legal  dengan  landasan  filsafat  hermeneutik  dan teori  kritik  melalui  pendekatan  interpretatif/verstehen  diharapkan  dapat  menjembatani  kedua metode penelitian hukum (Normatif dan Sosiologis) ”.
sebuah  perilaku  sehingga  akan  mudah  menggolongkan  nya  kedalam  suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tindak pidana.
Pasal  1  UU  No.23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga,  merumuskan  kekerasaan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga.
R.Soesilo  menafsirkan  bahwa  yang  dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan  tenaga  atau  kekuatan  jasmani  tidak  kecil secara  tidak  sah,  seperti  memukul  dengan  tangan  saja,  dengan  senjata, menyekap,  mengikat  dan  sebagainya.  Jadi  pasal  ini  hanya  menyatakan tentang 'melakukan kekerasan', bukan tentang 'kekerasan' atau 'ancaman ke- kerasan'.  Dalam  konsep  KUHP  dalam  Bab  V  tentang  Pengertian-pengertian, pada  pasal  141,  disebutkan  pengertian  kekerasan  sebagai  berikut: Kekerasan  menunjuk  pada  penggunaan  fisik,  baik  dengan  tenaga  badan maupun  dengan  menggunakan  alat,  sedangkan  ancaman  kekerasan menunjukkan  keadaan  sedemikian  rupa  yang  menimbulkan  rasa  takut,  cemas atau khawatir pada orang yang diancamnya
Kadish 8 menuliskan dalam bukunya Violence is general term referring to all  types  of  behavior,  either  threatened  or actual,  that result  in  or  are  intended  to result  in  the  damage  or  destruction  of  property  or the injury  or  death  of  an individual. Secara lebih rinci Kadish memberikan pengertian, mengklasifikasikan dan menguraikan  bentuk-bentuk  kejahatan  kekerasan  sebagai  berikut:  Kekerasan dalam pengertian yang  umum menurutnya adalah segala bentuk tingkah laku, baik yang mengancam (threatened) ataupun  tindakan  yang  senyatanya (actual), yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kerusakan  harta benda (property) atau mengakibatkan luka-luka (injury) atau kematian seseorang.
Sepanjang  sejarah  manusia,  kekerasan  merupakan  agrisivitas  individu maupun kelompok  yang  muncul  dalam  relasi manusia.  Kekerasan  bukan  hanya dilakukan  oleh  manusia  dewasa  saja  namun  secara  empirik  anak  juga mempraktekan  tindakan  kekerasan.  Dalam  statistic  kriminal  justru  kejahatan lebih  banyak  dikemas  dengan  kekerasan,  dimana  dari  statistic  kriminal  dapat diketahui:
1. pola dan tren (kejahatan) kekerasan di lokasi penelitian;
8 Sanford H.Kadish. 1983. En c y c l o p e d i a   o f   C r i m e   a n d   J u s t i c e . N e w   Y o r k :   Macmillan and The free Press, hal.1618
2. Perubahan pola dan tren (kejahatan) kekerasan di Kota Pontianak;
3. Analisis  deskriptif  mengenai  korelasi  antara  (kejahatan)  kekerasan,  dengan usia  pendidikan,  record  kejahatan  sampai  pada  aspek  demografi    (jumlah penduduk,  luas  wilayah,  penyebaran –  kepadatan  penduduk)  dan pembangunan.
Untuk  mengetahui  statistik  kriminal  jumlah  anak  yang  melakukan  tindak pidana dapat dilihat pada tabel yang bersumber dari polda Kalbar di bawah ini :

## Tabel 1
Data Rekapitulasi Anak Yang  Berhadapan Dengan Hukum Jajaran Polda Kalbar Tahun 2019
NO KESATUAN Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Agus  Sept  Okt  Nov  Des 1 POLDA KALBAR 1 1 3 1 1 2 POLRESTA PTK 8 4 1 4 2 9 6 3 RES MEMPAWAH 5 6 4 4 2 4 2 9 4 RES SINGKAWANG 3 2 5  RES SAMBAS 6 RES BENGKAYANG 2 1 3 7  RES LANDAK 2 2 2 1 8 RES

## SANGGAU
9  RES SEKADAU 1 1 1 2 1 1 10  RES MELAWI 2 2 2 2 1
11  RES SINTANG
12 RES KAPUASHULU 1 1
Data  di  atas  diperoleh  dari  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Barat  adalah data  total  untuk  kasus  anak  berkonflik  dengan  hukum  (selanjutnya  disingkat ABH)  di  14  (empat  belas)  Kabupaten/kota  untuk  tahun  2109,  dengan  jumlah tertinggi  ada  pada  Polresta  Pontianak,  sebanyak  43  kasus,  dan  terbanyak  ke-2 sejumlah  36  kasus  di  proses  di  polres Mempawah,    dengan  jenis  tindak  pidana tertinggi  adalah  pencurian  dalam  kualifikasi  pencurian  biasa,  pencurian pemberatan,  pencurian    kekerasan,  persetubuhan,  pencabulan,  penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, KDRT, pemerkosaan, perjudian, dan penggelapan.
Untuk mengetahui jenis tindak pidana yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Pontianak, dapat dilhat pada table berikut:

## Tabel 2
Jumlah, Jenis Tindak Pidana dan Putusan Hakim Perkara Abh Tahun 2014
S/D 2019 NO. JENIS TINDAK PIDANA JLH PUTUSAN 1. Curat dan Curas 19 Rata-rata  pidana  pokok  penjara  3 bln s/d 1 thn, 2. Pencurian  ringan  dan  Pencurian    dalam Keluarga 2 Dikembalikan  kepada  orangtua  dan latihan kerja 3. Kesusilaan (Persetubuhan) dan Perkosaan 15 Tindakan - Latihan Kerja 4. Percabulan 3 Tindakan – Latihan Kerja 5. penganiayaan 2 Pidana Penjara 6. Narkotika 3 Pidana Penjara dan Latihan Kerja 7. Senjata Tajam 2 Tindakan 8. Pelanggaran Lalu Lintas 2 Tindakan 9. Perkosaan 1 Pidana Penjara dan Latihan Kerja 1. Pembunuhan 1 Pidana Penjara dan latihan Kerja 11 eksploitasi ekonomi dan seksual 1 Pidana Penjara J u m l a h 46
13 RES KETAPANG 2 2 2 1 1 2
14

## RES KAYONG

## UT
Data  yang  bersumber  dari  pengadilan  di  atas  memberikan  gambaran tentang  jenis  delik  oleh  ABH.    Dilihat  dari  data  tersebut  dapat  diketahui  tindak pidana tertinggi adalah pencurian disertai kekerasan dan pemberatan, kemudian delik yang berkaitan dengan kesusilaan tergolong tinggi dibanding dengan tindak pidana lainnya. Sajian data ini menunjukan adanya problem yang terbilang serius dan menuntut semua pihak untuk secara serius pula menanggulanginya. Apalagi mayoritas korban adalah juga  anak.
Sebagai  pembanding  berikut  disajikan  data  yang  diperoleh  dari  KPAID Kalimantan  Barat,  data  ini  dapat  dapat  menunjukan  jenis-jenis  tindak  pidana yang bersumber dari pengaduan masyarakat  :
Tabel 3 Data Pengaduan Kasus KPPAID NO JENIS KASUS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1  Kekerasan Fisik 2 4 4 11 1 13 9 4 2 2  Kekerasan Psikis 1 3 1 3 7 3 4 3  Kejahatan Seksual 11 18 14 2 2 23 14 11 15 4 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 2 1 7 6 2 1 2 2 6 5  Traficking 1 7 1 4 - 6 Hak Kuasa Asuh dan Penelantaran 9 11 17 3 48 35 19 26 24 7 Perlindungan (Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial) 6 5 5 6 7 5 7 11 3 8 Penculikan Dan Anak Hilang 4 2 6 5 1 1 9  Napza dan HIV/AIDS 1 2 2 1 - 10  Pekerja Anak 1 - 11  Pornografi 4 - 12  Hak Sipil 1 2 - 13 Anak Berkebutuhan Khusus, Kebijakan dan Perlindungan Khusus 4 1 2 3 1 - 14  Lain-lain 4 8 7 4 5 2 Jumlah 39 55 56 83 14 91 67 65 75
Melindungi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sama  pentingnya  dengan melindungi  saksi  dan  korban  anak.    Sebab  membahas  faktor-faktor  terjadi kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  dan  korban  anak,  adalah  membahas  juga sisi kemadirian anak secara psikologis, emosional, kematangan dan sosial anak. Rujukan  berbagai  penelitian  dan  sumber  yang  diperoleh  dari  statistik  kriminal memang  terlihat  jumlah  korban  terlihat  lebih  tinggi  dari  jumlah  pelaku  anak. Beranjak  dari  data  sekunder  jumlah  kasus  ABH  di  atas,    permasalahan kekerasan  oleh  anak  atau    dapat  dikaji  atau  dinalisis  dari  berbagai  perspektif. Dari  perspektif  sosio  kriminologis  permasalahan  ini  dapat  dijelaskan  dengan melihat  hubungan  anak    bukan  hanya  dapat  dilihat  dari  factor  internal  anak, melainkan pula dapat dilihat dari factor eksternal.
Berkaitan dengan aetiologi kriminal, faktor penyebab yang bersifat intrinsic dan  ekstrinsik    berkorelasi  satu  dengan  yang  lainnya.  Beranjak  dari  uraian  di atas,  maka  di  lokasi  penelitian    diidentifikasi  beberapa  penyebab  terjadinya kekerasan anak –    sebagai berikut :
1.  Faktor internal;
Faktor internal meyangkut beberapa indicator, seperti karakter, kepribadian, keadaan psikologis yang berkorelasi dengan factor pendidikan, internalisasi  nilai  agama  dalam  kehidupan  anak;  Berbagai  factor  internal memberikan kontribusinya masing-masing didalam pembentukan jiwa anak.
Psikologi  perkembangan,  menjelaskan  bahwa  dalam  perkembangan  jiwa anak,  pembentukan  karakter,  kepribadian  anak  sangatlah  tergantung  pada pola asuh sejak anak kecil. Pada fase pertumbuhan anak ketika anak belum dapat  mandiri,  mulai  dari  perkambangan  motoric,  afektif,  kognitif  dan volutifnya, sangat tergantung pada lingkungan tempat anak tumbuh. Dengan kata  lain  anak  membutuh  Security  Feeling  ketika  anak  tumbuh.  Pada  usia anak nol sampai tujuh tahun adalah masa masa penting membentuk struktur jiwa anak yang adekuat, sebagai fondasi kepribadian, pemikiran, sikap, dan penanaman nilai-nilai kehidupan. Kemandirian anak, kecerdasan emosional, social, moral, intelektual dan yang terpenting kecerdasan religusitas anak ke depan  ditentukan  pada  masa  masa  ini.  Karenanya  tahapan  tumbuh kembang  anak  yang  paling  baik  dan  menentukan  adalah  tahapan  di lingkungan terdekat ketika anak mulai mengenal atau diperkenalkan dengan lingkungan sekitarnya.
Hasil  temuan  di  lapangan  bersesuaian  pula  dengan  pendapat  Wagiati Soetodjo,  dalam  bukunya  Hukum  Pidana  Anak,  menunjuk  beberapa  sebab
dari timbulnya tindak pidana anak, termasuk dalam arti luas kekerasan yang dilakukan oleh anak, yaitu 9 :
Faktor intern yang disebutnya Motivasi intrinsik meliputi:
a.  Faktor Intelegentia
b.  Faktor Usia
c.  Jenis Kelamin
d.  Kedudukan Anak di Keluarga. 10
2.  Pendidikan  memberikan  pengaruh  pada  kognitif,  afektif  dan  volutif  seorang manusia, sehingga secara psikologis mempengaruhi kematangan seseorang dalam  menjalani  kehidupan,  berinteraksi    dan  menyelesaikan  berbagai masalah  yang  dihadapi.  Pendidikan    yang  masih  rendah   menjadikan para kurang mampu berpikir jauh ke depan, tentang nilai baik buruk ucapan dan perbuatan.  Pendidikan    berbanding  lurus  dengan    pendidikan  orang  tua yang  rendah,  sehingga    pendidikan  dalam  keluarga  yang  diharapkan  dapat diberikan pada masa-masa awal perkembangan anak kurang optimal.
3.  Internalisasi nilai Agama
Agama  merupakan  tuntunan  hidup  yang  sempurna,  yang    mengatur seluruh  aspek  kehidupan  manusia  sepanjang  zaman.  Dalam  agama terkandung  dimensi  keyakinan  (akidah),  hukum  (syariat)  dan  Norma (akhlak).  Ketiganya  saling  terkait  dan  tidak  terpisahkan.  Agar  mendapat kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan   dunia dan akhirat manusia harus menjalankan ketiganya. Untuk tujuan ini, manusia tidak hanya cukup dengan memeluk dan atau mengetahui bahwa manusia patut beragama, melainkan juga  memahami  dan  mengamalkan  dan  atau  menginternalisasikan  nilai beragama dalam kehidupan sehari-hari.
4.  Faktor Lingkungan Keluarga
Responden  penelitian  mengungkapkan  factor  keluarga  sangat  penting dalam  membentuk  kepribadian  anak.  Dari  beberapa  kasus  terbukti  bahwa anak-anak  yang  terlibat  dalam  tindakan  kekerasan  kurang  mendapatkan perhatian  guna  menanamkan  dan  mendidik  anak.  Kualitas  pendidikan  dan kesibukan  orangtua  mencari  nafkah  menjadi  alasan  yang  mungkin  dan mudah  diterima  sebagai  cara  membenarkan  kelonggaran  orang  tua  dalam mendidik  anak.  Kondisi  ini  melemahkan  ikatan  orang  tua  pada  anak,  dan mengurangi  kepercayaan  anak  pada  kemampuan  orangtua  sebagai  tempat penyelesaikan  masalah-masalah  yang  mereka  hadapi.  Untuk  menjelaskan
9 Dr. Wagiati Soetodjo. 2016. Hukum Pidana Anak , Bandung: PT. Refika Aditama,  hal. 16-25.
10 De Creef telah menyelidiki 2 anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari extreem position in the family .
seberapa  besar  ikatan  dan  kepercayaan  yag  diperlukan  bagi  anak  pada orang tua dapat dijelaskan oleh teori Hirschi dengan teori Kontrol social.
Control  Social  Theory 11 ,  merupakan  teori  yg  menjelaskan  proses delinquent  dari  aspek  psikososial.    Matza  ( Delinquency  and  Drift,  1964 ), F.Ivan  Niye (Family  Relationship  and  delinquent  Behavior, 1958),  Hirschi ( Causes  of  Delinquency ,  1969),  secara  umum    merek  dalam  teorinya menjelaskan bahwa seseorang bebas untuk melakukan tindakan delinquent disebabkan  ikatannya  dengan  norma-norma    adat  sebagai  bentuk  ikatan pada  masyarakat  mengalami  perenggangan  atau  melemah  atau  putus. Elemen  yg  dipandang  mempunyai  arti  penting  dalam  ikatan  dengan  masy, yaitu:  1.  “Keterikatan”  kepada  orang-orang  lain  ( attachment );  2.
“Kepercayaan” terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang ada (belief ).
Reiss  dalam  penelitiannya  mengemukakan  ada  3  (tiga)  komponen  dari teori control social :
a.  kurangnya control internal  wajar pada masa perkembangan anak-anak;
b.  hilangnya kontrol pada anak;
c.  tidak  adanya  norma-norma  sosial  atau  konflik  norma-norma  (orang  tua, lingkungan terdekat, dan sekolah).
Teori  control  menunjuk  pada  semua  perspektif  yang  megkaji  masalah pengendalian perilaku dikaitkan dengan aspek sosiologis: struktur keluarga, kelompok dominan dan pendidikan. Reiss membedakanya ke dalam 2 (dua) jenis kontrol: 1. personal control (internal kontrol) : the ability of the individual to refrain from meeting need in way which conflict with the norm and rules of the  community –  kemampuan  seseorang  utk  menahan  diri  untuk  tidak mencapai kebutuhan dengan melanggar hukum); 2. social control / eksternal kontrol : the ability of the social group or institutions to make norms or  rules effective : melihat  kemampuan  masyarakat (kelompok  atau  lembaga)  untuk melaksanakan  norma-norma  atau  peraturan  menjadi  efektif.    Reiss  melihat melemahnya control personal dan  social pada orang-orang tertentu secara relatif dapat berpengatuh besar terhadap timbulnya delikuensi.
5.  Faktor lingkungan pergaulan anak
Lingkungan  pergaulan  anak    memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam perjalanan  kehidupannya.  Lingkungan  pergaulan  dimaknai  sebagai  ruang, waktu  dan  tempat  dimana  anak  bersosialisasi  dan  menunjukan eksistensinya.  Lingkungan  mempunyai  pengaruh  sangat  besar  dalam
11 Disummary dari subbab buku J.Robert Lilly, dkk. 2015. Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi , Edisi Kelima. Jakarta: Prenadamedia, Hal.13 – 16.
membentuk  dan  menentukan  perubahan  sikap  dan  perilaku  seseorang, terutama  pada  anak.  Sejatinya  lingkungan  yang  baik  dimulai  dari  keluarga yang  menanamkan  pendidikan  agama  dan  budi  pekerti.  Dalam  konsep pendidikan  Islam  misalnya  lingkungan  yang  baik  adalah  lingkungan  yang sesuai  dengan  ajaran  islam  memberi  kebaikan  dan  manfaat.  Misalnya lingkungan  sekolah,  madrasah,  masjid,  majelis  taklim,  balai  musyawarah, dan  lingkungan  masyarakat  yang  islami.  Dalam  kontek  social  dan  budaya, anak-  yang  dilingkungan  keluarga  kurang  mendapatkan  perhatian  orangtua atau melemah ikatan keluarga dengan orang tua  kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya dalam satu unit keluarga baru dengan subkultural baru yang  delikuentif.  Dalam konteks ini  fenomena  semacam  ini  dapat  dijelaskan  dengan  teori Assocation Differential yang diperkenalkan oleh Sutherlan.
6.  Faktor Ekonomi
Dalam konteks ini makna ekonomi diartikan secara luas, bukan hanya yang berkaitan  dengan  kemiskinan,  kemelaratan  atau  kesengsaraan  secara finansial.  Namun  secara  lebih  luas  diartikan  juga  terhadap  setiap  interaksi, kerjasama  dan  pemanfaatannya.  W.A.Bonger  memandang  faktor  ini berpengaruh  cukup  besar  sebagai  salah  satu  sebab  terjadinya  kejahatan, yaitu  dengan  memasukan  faktor subyektive  nachrungschwering / pengangguran sebagai faktor yang menentukan.
M.Harvey  Brenner,  memandang  bahwa  sebab-sebab  kejahatan  yang berhubungan  langsung  dengan  masalah  pengaruh  perubahan  ekonomi terhadap  perilaku  jahat.  Sejalan  dengan  itu,  teori  Brenner  dapat  juga menjelaskan factor delequency pada anak, khususnya yang berkaitan factor ikutan yang dialami oleh orangtua atau lingkungan dekat anak. Keterbatasan finansial orangtua menjadikan pelaku secara mandiri memunuhi kebutuhannya  sendiri,  dengan  melakukan  kejahatan.  Ditemukan  bahwa pada  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor,  pelaku  memiliki  maksud memiliki motor yang dicuri dan digunakan sendiri, meskipun sebagian besar pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk dijual kembali guna mendapatkan uang. Di sisi lain yang diperoleh dari hasil penelitian, ada fakta bahwa  factor  ekonomi  tidak  secara  langsung  menunjuk  pada  factor kemiskinan  karena    ditemukan  juga  pelaku  anak  yang  hanya  melakukan delequncy karena factor ikut-ikutan, dimana hasil kenakalan yang dilakukan diperuntukan  untuk  kegiatan  hiburan  semata,  misalnya  untuk  membeli minuman keras.
7.  Peranan Pemuka Masyarakat,  Agama dan  Adat
Pemuka  Masyarakat,  Agama  dan  Adat  memiliki  peran  besar  dalam membantu  memperkecil  tindak  kekerasan  oleh  anak  dan  juga  timbulnya korban  anak.  peran  merupakan  aspek  yang  dinamis  bagi  seseorang  untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya dalam masyarakat. Secara teoritik  Pemuka Masyarakat,  Agama dan  Adat dapat memposisikan diri memainkan peran melalui tahapan :
a.  interaksi sosial;
b.  memahami  masalah  dan  menentukan  Perilaku  yang  muncul  dalam interaksi tersebut;
c.  memposisikan diri sebagai orientasi perilaku bagi masyarakat;
d.  membangun ikatan sosial dengan masyarakatnya.
Peran yang dilakukan dapat dilakukan baik formal maupun informal dalam menegakan  nilai-nilai  dan  norma  beragama,  norma  sosial  dan  hukum  serta mendorong penguatan moralitas dan akhlak masyarakat.
8.  Optimalisasi Peran Pemerintah
Selain tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah juga memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya kekerasan oleh anak dan terhadap  anak.    Dalam  konteks  ini  pemerintah  daerah  memiliki  visi  misi mensejahterakan masyarakatnya, memiliki perangkat yang secara langsung dapat berada di ujung tombak pencegahan, memiliki anggaran yang secara terencana dan bertahap digunakan untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangannya.
Mengkaji peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam struktur Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,    salah satunya terdapat Deputi perlindungan Anak, yang terdiri dari Asisten Deputi Perlindungan  Anak  Dalam  Situasi  darurat  dan  Pornografi,  Asisten  Deputi Perlindungan  ABH  dan  Stigmatisasi,  Asisten  Deputi  Perlindungan  Anak Berkebutuhan  Khusus,  dan  Asisten  Deputi  Perlindungan  Anak  dari Kekerasan  dan  Eksploitasi.  Asisten  Deputi  Perlindungan  Anak  Berhadapan dengan  Hukum  dan  Stigmatisasi,  yang  mengurusi  salah  satunya  adalah perlindungan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  perlindungan  anak korban  tindak  pidana,  disamping  Asisten  Deputi  Perlindungan  Anak  dari Kekerasan dan Eksploitasi yang sama sama mengurusi korban anak. Di tiap Propinsi  dan  kabupaten  dibentuk  satu  lembaga  yang  dinamakan  P2TP2A. P2TP2A      singkatan  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak.  Secara struktur P2TP2A terdiri dari beberapa unsur instansi yang saling terkait dan saling berkoordinasi dalam pencegahan dan penanganan  korban  kekerasan,  perdaganagan  dan  eksploitasi,  seperti
BPMPPKB,  Rumah  Sakit  Daerah,    Kantor  Kementrian  Agama,    Dinas Kesehatan,  Disnakertransos,  Kejaksaan,    Pengadilan,    Disdukcapil,  Polres dan  pusat  Crisis  Center.    Pada  pokoknya  tanggungjawab  P2TP2A  adalah melindungi    korban  anak-anak  dan  perempuan    yang  menjadi  korban tindakan  kekerasan,  perdagangan  dan  eksploitasi.    Melihat  tugas  lembaga gabungan  ini,  Nampak  bahwa  prioritas  penanganan  ditujukan  bagi  para korban  baik  perempuan  dan  anak.  Padahal  dalam  saat  yang  sama  para pelaku  anak  juga  membutuhkan  penanganan  yang  sama,  dalam  hal pembinaan  mentalitasnya.  Penangan  anak  pelaku  melalui  sistem  peradilan pidana  anak  atau  diversi,  belum  sepenuhnya  dapat  menjamin  terpenuhinya kebutuhan anak yaitu di dapatnya rasa aman dan stigmatisasi.
9.  Faktor Mass Media atau  Media Massa
Seiring  dengan  kemajuan  dan    perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan  ke  dalam  media  massa  seperti internet dan telepon  seluler. Saat  ini  2  (dua)  media  terakhir  telah  menempati  peringkat  pertama  dari media  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  pengguna  teknologi,  disemua  lapisan masyarakat.  Sejalan  dengan  itu  perkembangan ilmu  pengetahuan  teknologi di bidang media,  selain  berdampak positif juga menyisakan dampak negatif terhadap  manusia,  termasuk  dan  paling  mungkin  terhadap  anak  dan  . Sejauh  ini  telah    diterima  bahwa  pemanfaatan  media  teknologi  oleh  anak tanpa  pengawasan  orang  tua,  guru,  orang  dewasa  terdekat  lebih  banyak berdampak negatif.
10.  Faktor Hukum
Regulasi normatif tentang pengaturan hukum untuk melindungi kepentingan anak   dapat dikatakan cukup memadai.  Terdapat kurang lebih lima  belas  produk  hukum  untuk  memberi  jaminan  perlindungan  anak, mulai dari  Undang-Undang  Kesejahteraan Anak,  Undang-Undang   Perlindungan Anak,      Undang-Undang    Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,    Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga, Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang-Undang    Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  sampai  pada  berbagai  produk  hukum internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia,  semisal  Konvensi  Hak, Konvensi    ILO  138/1973  tentang  batas  usia  anak  bekerja,  Konvensi  ILO No.182  tentang Pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Terdapat  pula  beberapa  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  tentang UN Guidelines  for  the  Prevention  of  Juvenile  Delinquency, UN Standart Minimum    Rules  for  the  Administration  of  Juvenile  Justice, dan The  use  of
Children in the Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Resolusi PBB MU-PBB 45/112 tahun  1999.
Komprehensifnya  regulasi  pengaturan  perlindungan  anak,  idealnya menjamin  terlaksananya  pemenuhan  hak-hak  anak.  Namun  regulasi  yang baik  belum  menjamin  implementasi  regulasi  secara  baik  pula.  Adanya komitmen pemerintah untuk melidungi anak-anak, khususnya terhadap anak yang  berkonflik  dengan hukum  belum  sepenuhnya  optimal  karena  berbagai sebab.
B. Urgensi Melindungi Anak -  Sebagai Pelaku Kekerasan
Anak termasuk  adalah amanah yang memiliki harkat dan martabat dan hak sebagai  manusia  dan  merupakan  tunas  bangsa  potensial.  Bangsa  yang  baik adalah  bangsa  yang  mampu  memikul  tanggung  jawab  dan  menjamin perlindungan tumbuh kembang anak secara normal dan sehat. Karenanya  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang,  berpartisipasi,  berhak  atas perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan kebebasan.
Secara  konstitusional  Negara  bertanggungjawab  menjamin  terwujudnya kesejahteraan.    Untuk  mewujudkan  apa  yang  termuat  dalam  UUD  NRI  1945 telah  dikeluarkan  dan  disahkan  pula  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  menjadi  dasar  hukum  dan  kebijakan  Negara  melindungi    anak-anak Indonesia.
Pada  tataran  regulasi  urgensi  melindungi  anak,  tertuang  dalam  berbagai konsideransi  peraturan  perundang-undangan  tentang  anak.  Sebagai  payung aturannya  dapat  dilihat  pada  konsideran  undang-undang  perlindungan  dimana dirumuskan  :
a.  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin  kesejahteraan  tiap warga  negaranya,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang merupakan hak asasi manusia;
b.  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
c.  bahwa  anak  sebagai  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib  dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
Perlindungan  hukum  bagi  anak  mencakup  berbagai  bidang/aspek diantaranya: 12  aspek Perlindungan  hak  asasi  dan  kebebasan  anak;  perlindungan anak  dalam  proses  peradilan;  perlindungan  kesejahteraan  anak;  perlindungan anak  dalam  masalah  penahanan  dan  perampasan  kemerdekaan;  perlindungan anak  dari  segala  bentuk  eksploitasi;  perlindungan  anak  jalanan;  perlindungan anak  akibat peperangan dan konflik bersenjata; dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.
Urgensi  melindungi  anak,  baik  sebagai  pelaku  maupun  korban, sebagaimana  tercakup  dalam  berbagai  aspek  di  atas  merupakan  alasan  bagi pemerintah,  masyarakat  dan  keluarga  untuk  menjamin  tumbuh  kembang  anak dalam  situasi  perkembangan  atau  pertumbuhan  yang  kondisif.  Terutama  dalam menyediakan  ruang  perkembangan  psikologis  anak,  selain  mengembangkan aspek motorik juga terkait menumbuhkan afektif dan volutif yang sehat.
C. Urgensi Melakukan Pendekatan Kebijakan  Kriminal Terhadap
Fenomena Kekerasan oleh Anak Di Lihat Dari Aspek Penal dan Non Penal
Urgensi  perlindungan  terhadap  pelaku  anak  yang  melakukan  tindak kekerasan dan perlindungan anak sebagai korban sebagaimana diuraikan di atas dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  kebijakan  dan  pendekatan  nilai.  Kedua pendekatan  dapat  dirancang  secara  sinergis  untuk  mendapatkan  konsep kebijakan  kriminal  yang  strategis  dan  mendasar.  Dalam  konteks  kebijakan, kebijakan  kriminal  dapat  diartikan  sebagai  suatu  usaha    yang  rasional  dari masyarakat  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Sebagai  suatu  upaya  yang rasional,  kebijakan  dapat  ditempuh  dengan  memadukan    antara  kebijakan kriminal dan kebijakan sosial serta antara upaya penal dan non penal.  Dengan demikian  upaya  melakukan  kebijakan  kriminal  terhadap  fenomena  kekerasan yang  dilakukan  anak    tidak  boleh  dilepaskan  dari  upaya    perlindungan  anak sebagai  bagian  dari  masyarakat  demi  mencapai  kesejahteraan  anak  dan  juga memperbaiki  kondisi-kondisi  non  hukum  yang  mendorong  terjadinya  tindak kekerasan oleh anak.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief 13 penegakan  hukum  melalui  kebijakan kriminal adalah: Upaya rasional dalam  penanggulangan kejahatan dilaksanakan melalui  kebijakan/kebijakan  kriminal (kriminal  policy) dengan  menggunakan penegakan hukum pidana (sarana penal) dan sarana di luar hukum pidana (non-
12 Lihat : Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, hal.156.
13 Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 37
penal).  Kebijakan  kriminal  merupakan  bagian  dari  kebijakan  perlindungan masyarakat (social  defence  policy) yang  bersama-sama  dengan  kebijakan kesejahteraan  masyarakat (social  welfare  policy) adalah  bagian  dari  kebijakan sosial (social policy) .
Muladi menjelaskan bahwa “kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial  (kriminalities  is  social  process),  sehingga  kebijakan  kriminal  harus  dilihat sebagai  kerangka  kebijakan  sosial,  yaitu  usaha  dalam  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  warganya”. 16 Dengan  begitu  kebijakan  kriminal merupakan  kebijakan  sosial  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan warga  atau  masyarakat,  dimana  ada  perbuatan  atau  tindakan  yang  dapat merugikan  kesejahteraan  warga  atau  masyarakat  dapat  menjadi  dasar  untuk dilakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi.
Dua  pendapat  sarjana  di  atas  memberikan  rujukan  konsep,  bahwa penanggulangan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  ,  dapat  dilakukan melalui model  kebijakan  yang  terpadu  atau  integral,  yaitu  model  penal  dan  non  penal. Model penal dengan pendekatan represif atau pemanfaatan hukum pidana masih diperlukan  dan  digunakan  secara  selektif  terhadap  anak  yang  melakukan kekerasan.  Pidana  alternatif  penting  dikembangkan  dan  diterapkan  ke  depan yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  anak.  Sedangkan  model  non  penal  lebih bersifat  preventif  dan  bertujuan    untuk  memperbaiki  kondisi  internal  dan lingkungan anak  dengan menyasar pada aetiologi kekerasan. Model ini menjadi model alternatif dari model-model
Beranjak  dari  aetiologi  dan  urgensi  kebijakan  perlindungan  anak  pelaku kekerasan  dan  korban  anak,  sebagai  suatu  simptom  atau  gejala  yang memudahkan  peneliti  memetakan  permasalahan  yang  berkaiatan  dengan kekerasan  oleh  anak,  dapat  ditawarkan  berbbagai  rekomendasi  integral  dan komprehensif yang memadukan dua konsep pendekatan penal dan non penal.
Berdasarkan berbagai faktor penyebab  timbul pernikahan anak sebagaimana  diungkap  di  atas,  maka  kebijakan  kriminal  penanggulangan kekerasan anak tidak hanya diarahkan untuk penanganan jangka pendek, tetapi dilakukan  juga  melalui  penanganan  jangka  panjang  yang  diarahkan  pada perbaikan  kondisi  yang  melatarbelakangi  timbulnya  kekerasan  anak      dan melakukan  pemberdayakan  hukum  terhadapap  lingkungan  leluarga,  orang  tua dan masyarakat. Kebijakan kriminal dimaksud adalah :
a.  Pada aspek penal, menggunakan hukum pidana secara selektif, dan
memberdayakan alternatif hukum pidana yang berorientasi pada pembinaaan mental pelaku dan kesadaran atas integritas pelaku sebagai manusia yang berguna;
b.  Melakukan pemberdayaan peran keluarga, pemuka masyarakat, adat, dan agama;
c.  Pemberdayaan pendidikan pelaku dan korban yang berkaitan dengan aspek perkembangan anak;
d.   Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas;
e.  Mengoptimalkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait.

## IV. Penutup
Fenomena  kekerasan  oleh  anak  terus  terjadi  di  dunia  dan  Indonesia. Khususnya    di  Kalimantan  Barat  sendiri  dari  Januari  hingga  Desember  tahun 2018  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Barat    mencatat  ada  593  kasus  kejahatan yang  dilaporkan,  sedangkan  di  tahun  2017  ada  5984  kasus.  Data  Sistem Nasional  Pemantau  Kekerasan  (SNPK)  menunjukan  mayoritas  angka  statistik kriminal  di  dominasi  oleh  kejahatan  dengan  kekerasan.  Data  kepolisian  di dominasi oleh kejahatan pencurian dengan kekerasan, pembujukan, pemaksaan seksual, pembunuhan, penganiayaan. Data dari KPPAID: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.
Faktor  penyebab;  faktor  internal  intelensia,  usia,  pendidikan,  internalisasi nilai agama yang berkorelasi dengan factor eksternal: factor lingkungan keluarga, faktor  lingkungan  pergaulan  anak:  kebiasaan  yang  salah  dan  merusak, pengawasan orang tua yang longgar; peran serta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat; optimalisasi peran pemerintah daerah.
Mengingat  dampak  pemerintah  perlu  mengedepankan  kebijakan  kriminal guna  menanggulangi  kekerasan  anak,  dengan  menggunakan  2  (dua) pendekatan  penal  dan  non  penal  (simptomatik  dan  teurapatik).  perspektif kebijakan kriminal kekerasan anak sendiri merupakan suatu perspektif yang tidak hanya    melihat    persoalan  kekerasan  anak  semata-mata  sebagai  persoalan hukum  pidana saja, melain juga mencoba melihat persoalan dari perspektif non hukum.
Kebijakan  kriminal  dengan  pendekatan  penal:  penggunaan  sanksi  pidana secara  selektif,  mendorong  alternatif  pidana  yang  berorientasi  pada  kebutuhan anak. Sedangkan pendekatan non penal :
1. Pada  aspek  penal,  menggunakan  hukum  pidana  secara  selektif,  dan memberdayakan  alternatif  hukum  pidana  yang  berorientasi  pada pembinaaan  mental  pelaku,  kesadaran  atas  integritas  pelaku  sebagai manusia yang berguna dan sesuai kebutuhan anak;
2. Melakukan pemberdayaan peran keluarga, guru, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
3. Pemberdayaan  pendidikan  pelaku  dan  korban  yang  berkaitan  dengan aspek perkembangan anak;
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas;
5. Mengoptimalkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait.pemberdayaan  peran  kelortu,    (edukasi    dan    edusex  serta penghargaan diri sendiri),

## Bibliografi
B u k u :
Arief,  Barda    Nawawi.  2008. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembanan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Arief,  Barda    Nawawi. 2001.  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
Badan  Pusat  Statistik.  2014 .  Publikasi  Statistik  Kriminal  Katalog  BPS:  4412 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Black, Henry Campbel.  Black’s Law Dictionary. 1999. St.Paul:  West Publishing
Co.
Erikson,  dalam  John  W  Santrock.  dalam  John  W  Santrock.  2003. Adolescence,
Perkembangan Terjemahan, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
Hadisuprapto, Paulus. 2008. Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya . Malang: Bayumedia Publishing.
Ibrahim,  Jony.  2007. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Banyumedia Publishing.
J.Robert  Lilly,  dkk.  2015. Teori  Kriminologi,  Konteks  dan  Konsekuensi ,  Edisi Kelima. Jakarta: Prenadamedia.
Kartono,  Kartini.  2001. Patologi  Sosial  2  Kenakalan. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Kadish, Sanford H. 1983. Encyclopedia  of  Crime  and  Justice , Volume 4.
New York: Macmillan and Free Press.
Marsana  Windhu.  1992. Kekuasaan  Dan  Kekerasan  Menurut  Jchan Galtung . Yogyakarta: Kanisius.
Rika Saraswati .2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.  Bandung : Citra Aditya Bakti.
Santrock,  John  W.  1996. Adolescence,  Perkembangan .  Surabaya:  Penerbit Erlangga.
Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo.
Soedjono D. 1983. Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Armico.
Wagiati Soetodjo. 2016. Hukum Pidana Anak . Bandung: PT. Refika Aditama.
WJS  Poerwadarminta.  1999. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta: PN Balai Pustaka.
Internet:
[...].  2019.  “Kapolda  Kalbar  Paparkan  Kinerja  Sepanjang  2018”.  Tersedia  di: https://delikkalbar.com/2019/1/1/kapolda-kalbar-paparkan-kinerja- sepanjang-2018/
[...], 2019. “KPAI Temukan 24 Kasus Kekerasan oleh Anak di Sekolah”. Tersedia di: https://kumparan.com/@kumparannews/awal-2019-kpai-temukan-24- kasus-kekerasan-oleh-anak-di-sekolah-155228176657546.
[...]. 2019. “Ini 7 Kasus Bully dan Kekerasan di Lingkungan Sekolah”. Tersedia di: https://today.line.me/id/pc/article/Awal+2019+Ini+7+Kasus+Bully+dan+Kek erasan+di+Lingkungan+Sekolah-NplRV8.
[...].  2016.  “Pengaduan  Kasus  Kekerasan  Anak  di  Kalbar  Meningkat,  KPAID Malah Ditutup”. Tersedia di: http://thetanjungpuratimes.com/2016/12/31/pengaduan-kasus-kekerasan- anak-di-kalbar-meningkat-kpaid-malah-ditutup/,