JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.2, Juli – Desember 2017 ISSN 1693-8054 284

## DAKWAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

## Ahmad Zaini
STAIN Kudus Email: zaini78@stainkudus.ac.id

## Abstract
This  paper  aims  to  determine  the  activities  of  da'wah  in  changing  the economic,  social,  cultural,  educational  and  political  conditions  of  rural residents through community empowerment in the frame of da'wah . Namely da'wah  that  can  improve  the  quality  of  faith  as  well  as  the  quality  of  life target  da'wah  .  The  results  of  this  literature  review  indicate  that  there  are several  forms  to  empower  communities  through  political,  economic,  socio- cultural and environmental empowerment. The techniques for improving the situation  can  be  done  through  non-participation  techniques,  tokenism techniques,  and  community  participation/power  techniques.  The participation  in  government,  preachers,  community,  and  da'wah organizations  in  bridging  the  mission  of  community  empowerment  is  an urgent  thing  to  be  synergized  so  that  the  goal  of  da'wah  can  succeed maximally .
***
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kegiatan  dakwah  dalam  mengubah keadaan  ekonomi,  sosial,  budaya,  pendidikan  dan  politik  warga  perdesaan melalui  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bingkai  dakwah.  Yakni  dakwah yang dapat meningkatkan kualitas keimanan sekaligus kualitas hidup sasaran dakwah.  Hasil  dari  kajian  literatur  ini  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa bentuk  untuk  memberdayakan  masyarakat  yaitu  melalui  pemberdayaan politik,  ekonomi,  sosial-budaya  dan  lingkungan.  Adapun  teknik  untuk memperbaiki  keadaan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  teknik  non- partisipasi, teknik tokenisme, dan teknik partisipasi/kekuasaan masyarakat. Peran  serta  pemerintah,  pendakwah,  masyarakat,  dan  organisasi  dakwah dalam  menjembatani  dakwah  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  hal yang  urgen  untuk  disinergikan  agar  tujuan  dakwah  dapat  berhasil  secara maksimal.
Kata kunci : dakwah, pemberdayaan masyarakat, perdesaan.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.2, Juli – Desember 2017 ISSN 1693-8054

## A. Pendahuluan
Dakwah merupakan fardu kifayah jika dilakukan di negara-negara yang  ada  para  pendakwah  telah  menegakkannya.  Karena  setiap  negara atau wilayah membutuhkan dakwah secara kontinyu, maka dalam keadaan seperti  ini,  dakwah  menjadi  fardu  kifayah,  yaitu  apabila  telah  dilakukan oleh  sekelompok  orang,  beban  kewajiban  itu  gugur  dari  yang  lain.  Pada saat itu, dakwah bagi yang lain menjadi sunah muakadah dan merupakan amal saleh. Dakwah bisa menjadi fardu ‘ain apabila di suatu tempat tidak ada orang yang melakukannya 1 . Dakwah  yang  dilakukan  oleh  para  pendakwah  memiliki  tujuan- tujuan  yang  ingin  dicapai  sesuai  dengan  petunjuk  al-Quran  dan  hadis. Secara umum dakwah bertujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Secara lebih jelasnya tujuan yang ingin dicapai dalam  proses  dan  aksi  dakwah  menurut  Muhyiddin 2 diantaranya  adalah: pertama, konsep dar al-salam yang merupakan konsep dari Islam sendiri. Dakwah  dilakukan  mestinya  menjadi  alat  dan  cara  agar  manusia  hidup damai dan harmonis dalam proses interaksi satu dengan lainnya. Gerakan dakwah  melalui  kekerasan  dan  pemaksaan  yang  dilakukan  oleh sekelompok umat Islam jelas akan mengganggu proses dakwah itu sendiri. Kedua,  dialog  dan  menghindari  ikrah.  Globalisasi  budaya  yang  melanda dunia,  tantangan  dan  masalahnya  sangat  dirasakan  umat  Islam.  Menolak secara  penuh  arus  globalisasi  jelas  merupakan  tindakan  tidak  realistis, namun menerima penuh arus globalisasi budaya dapat berimplikasi pada kerusakan  mental  dan  budaya,  karena  tidak  berakar  pada wisdom umat Islam.  Karenanya,  cara  yang  elegan  adalah  melakukan  dialog  dengan berbagai unsur yang ada.
Ketiga, konsep integral. Konsep integralisme dalam dakwah adalah bahwa dakwah mesti mempertimbangkan sudut-sudut persoalan dakwah, kemampuan  kapasitas,  dan  target-target  dakwah  yang  lebih  realistik. Dakwah harus dilakukan secara komprehensif, meskipun dakwah demikian memerlukan  ketelitian  dan  kesabaran  dari  berbagai  unsur  yang berkepentingan  dalam  perbaikan  umat.  Keempat,  pelaksanaan  dakwah mesti  menjawab  tantangan  dan  problem  sosial.  Perubahan  sosial-budaya pada era informasi yang ditunjang dengan kemajuan teknologi, persoalan-
1 Jum’ah Amin Abdul Aziz, Fiqih Dakwah: Prinsip dan Kaidah Asasi Dakwah Islam, terj. Abdus Salam Masykur, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 36.
2 Asep  Muhyiddin,  “Dakwah  Perspektif  al-Quran”, Kajian  Dakwah  Multiperspektif: Teori,  Metodologi,  Problem,  dan  Aplikasi, Asep  Muhyiddin,  dkk.  (ed.),  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 28-29.
persoalan kemanusiaan makin terbuka pada hampir setiap lini kehidupan. Karenanya,  dakwah  harus  dapat  menjawab  tantangan  perubahan  sosial- budaya tersebut.
Berdakwah tidak mesti disampaikan melalui mimbar,  ada  kalanya dakwah  juga  memerhatikan  kebutuhan  sasaran  dakwahnya  ( mad’u ), dengan  istilah  lain  selain  meningkatkan  kualitas  keimanan,  dakwah  juga diharapkan  dapat  memperbaiki  kualitas  hidup  umat  yang  didakwahi, karena  sasaran  dakwah  memiliki  problem  yang  beragam.  Dari  sisi geografis,  sasaran  dakwah  ada  yang  berdomisili  di  perkotaan  maupun perdesaan.  Semisal  berdakwah  di  perdesaan,  maka  para  pendakwah/dai mesti mengetahui budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berlaku di tempat tersebut,  memiliki  data  dan  informasi  tentang  mata  pencaharian/profesi penduduknya,  serta  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  memperhatikan kebutuhan  masyarakat  yang  belum  terpenuhi.  Umumnya  masyarakat perdesaan memang hidup dari hasil pertanian dan ekonominya menengah ke  bawah.  Karenanya,  dakwah  di  wilayah  perdesaan  seyogyanya  dapat mengubah  keadaan  ekonomi,  sosial,  budaya,  pendidikan,  dan  politik masyarakatnya  sehingga  mereka  memiliki  kekuatan  untuk  bangkit  dari keterbelakangan.
Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin  di  perdesaan  masih  cukup  banyak.  Mereka  menjadi  komunitas dengan  struktur  dan  kultur  perdesaan.  Kira-kira  separuh  dari  jumlah  itu benar-benar  berada  dalam  kategori  sangat  miskin.  Kondisi  mereka sungguh  memprihatinkan,  antara  lain  ditandai  oleh malnutrion, tingkat pendidikan  yang  rendah  dan  rentan  terhadap  penyakit.  Sementara  itu, sisanya  memiliki  kondisi  yang  agak  lebih  baik  daripada  kelompok  dalam kategori sangat miskin  itu, meskipun  tentu saja  tetap  berkategori miskin. Mereka masih dililit oleh ketidakberdayaan. 3
Keadaan  masyarakat  perdesaan  tersebut  tidak  dapat  dengan mudah  didakwahi  secara  konvensional,  sebaliknya  kebutuhan  mereka harus  terlebih  dahulu  dipenuhi  baru  dilanjutkan  dengan  transmisi  nilai- nilai  agama  kepada  mereka.  Seperti  dijelaskan  oleh  Achmad 4 ketika dakwah dihadapkan pada masalah kemanusiaan, maka dakwah diharuskan dapat memberikan jawaban yang menyangkut kepentingan manusia dalam
3 Sunyoto  Usman, Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30-31.
4 Amrullah  Achmad,  “Dakwah  Islam  dan  Perubahan  Sosial:  Suatu  Kerangka Pendekatan  dan  Permasalahan”, Dakwah  Islam  dan  Perubahan  Sosial, Amrullah  Achmad (ed.),  (Yogyakarta:  Pusat  Latihan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Masyarakat  (PLP2M), 1985), hlm. 16.
berbagai  segi  kehidupan.  Penataan  lembaga  dakwah  dimulai  kembali, perumusan  pesan  ditinjau  kembali,  penanganan  masalah  secara  kongkrit harus  dikedepankan,  secara  keseluruhan  sistem  dakwah  mesti  ditinjau kembali baik efektivitas, efisiensi maupun jangkauan penanganan masalah yang  dihadapi.  Karena  tanpa  upaya  yang  berkesinambungan  dalam pemikiran  sistem  dakwah,  Islam  semakin  tidak  mengakar  dalam  sistem sosial-budaya  yang  pada  akhirnya,  masalah  kemanusiaan  yang  paling fundamental tidak dapat segera tertangani dengan tuntas.
Pandangan  Achmad  di  atas  senada  dengan  Usman 5 yang menyatakan  bahwa  sebagian  pakar  sosial  percaya  bahwa  pesan  atau kandungan  ajaran  agama  dalam  proses  dakwah  dimungkinkan  untuk memacu perubahan. Dalam konteks pandangan semacam ini, agama bukan merupakan  elemen  yang  pasif  dalam  proses  perubahahan  sosial. Sebaliknya,  agama  adalah  elemen  aktif  dalam  membentuk  suatu  proses sosial.  Dengan  istilah  lain,  bahwa  agama  dapat  memainkan  peran  yang penting  bagi  kelahiran  struktur  sosial  baru.  Bahkan  lebih  dari  itu,  dalam sejarah  politik  telah  ditunjukkan  bahwa  agama  dapat  menjadi  pemicu untuk menggerakkan perubahan politik.
Sedang menurut Mahfudh 6 kegiatan dakwah pada dasarnya adalah memberikan  motivasi  kepada  orang  lain  sehingga  perlu  memerhatikan kebutuhan  kelompok  sasaran.  Apalagi  tujuan  dakwah  adalah  tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Sesungguhnya dakwah dalam pengertian ini  adalah  memberdayakan  masyarakat  atau  umat.  Masih  menurut Mahfudh 7 bahwa  dalam  teori  kebutuhan  dikenal  adanya  hierarki kebutuhan. Dimulai dari kebutuhan fisik semisal gaji, upah, tunjangan, sewa rumah,  dan  sebagainya, kebutuhan  keamanan semisal  jaminan  masa  tua, santunan  kecelakaan,  dan  asuransi  kesehatan, kebutuhan  sosial seperti menjadi  anggota  kelompok  organisasi  atau  yayasan, kebutuhan penghargaan semisal  status  sosial,  promosi,  perjamuan, kebutuhan aktualisasi diri semisal menjadi tokoh yang dikenal.
Berkaca pada teori kebutuhan tersebut, maka dakwah selain untuk menumbuhkan  kesadaran  beragama  juga  difokuskan  untuk    memenuhi kebutuhan masyarakat yang prinsipil. Dengan demikian, para pendakwah diharuskan  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  yang  menjadi  sasaran dakwahnya dan dicarikan solusinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik  dan  pendidikan. Sesudah  mengetahui  hal-hal  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat,  maka
5 Sunyoto Usman, Pembangunan..., hlm. 184.
6 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 106.
7 Ibid.
langkah  selanjutnya  adalah  bagaimana  cara  mengubah  keadaan  mereka tersebut  melalui  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.
Terlebih pada masyarakat perdesaan, umumnya keadaan ekonomi warga perdesaan berada pada posisi menengah ke bawah. Tidak mungkin untuk pertama kalinya para pendakwah menceramahi mereka, sebaliknya masyarakat  akan  menjauhinya.  Para  pendakwah  mesti  dapat  memenuhi kebutuhan  pokoknya  terlebih  dahulu  baru  kemudian  dapat  dilanjutkan untuk  menyampaikan  masalah  kerohanian.  Karena  itu,  tulisan  ini  ingin membahas  kegiatan  dakwah  dalam  mengubah  keadaan  ekonomi,  sosial, budaya,  pendidikan  dan  politik  warga  perdesaan  melalui  pemberdayaan masyarakat  dalam  bingkai  dakwah.  Yakni  dakwah  yang  dapat meningkatkan kualitas keimanan sekaligus kualitas hidup sasaran dakwah.

## B. Pembahasan

## 1. Bentuk Dakwah
Dakwah  secara  bahasa  diartikan  sebagai  mengajak,  menyeru dan  memanggil.  Di  antara  ayat  al-Quran  yang  berisi  tentang  seruan dan  ajakan  termaktub  dalam  surat  an-Nahl  ayat  125.  Ayat  ini merupakan  salah  satu  ayat  al-Quran  yang  dikutip  sebagai  landasan normatif dalam berdakwah. Ayat tersebut didahului dengan kata kerja perintah  yakni  lafal ud’u yang  berarti  serulah.  Merujuk  pada  ayat tersebut, dakwah ke jalan Allah dapat disampaikan dengan bermacam- macam cara dan metode, yakni: melalui hikmah, mauizah hasanah dan mujadalah  billati  hiya  ahsan tergantung  sasaran  dakwah  yang didakwahi.
Aziz 8 menjelaskan  bahwa  secara  garis  besar  paling  tidak bentuk dakwah ada tiga, yakni: dakwah lisan ( da’wah billisan ), dakwah tulis  ( da’wah  bilqalam ),  dan  dakwah  tindakan  ( da’wah  bilhal ).  Masih menurut  Aziz 9 bahwa  salah  satu  dakwah bilhal (dakwah  tindakan) adalah  metode  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  dakwah  dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimiliki  serta berupaya  untuk  mengembangkannya  dengan  dilandasi  proses kemandirian. Metode ini selalu  berhubungan antara tiga faktor,  yaitu masyarakat, pemerintah dan agen (pendakwah).
8 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.
359.
9 Ibid., hlm. 378.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.2, Juli – Desember 2017 ISSN 1693-8054
289
Sementara  itu,  Suhandang 10 berpandangan  bahwa  dakwah bilhal adalah  dakwah  dengan  menggunakan  perbuatan  atau  teladan sebagai pesannya. Dakwah bilhal biasa juga disebut dakwah alamiah. Maksudnya,  dengan  menggunakan  pesan  dalam  bentuk  perbuatan, dakwah dilakukan sebagai upaya pemberantasan kemungkaran secara langsung  (fisik)  maupun  menegakkan  kebaikan  seperti  membangun masjid,  sekolah  atau  apa  saja  yang  mudah  dikerjakan  dan  bersifat mewujudkan pelaksanaan syariat Allah swt. dari segala aspeknya.
Adapun  Aripudin 11 menegaskan  bahwa  dalam  dakwah bilhal hubungan antara pendakwah dan sasaran dakwah bersifat kemitraan, bukan  hubungan  ketergantungan,  sehingga  diharapkan  tumbuh masyarakat yang dapat berfikir kritis terhadap diri dan lingkungannya, mampu  mencari  solusi  bagi  problem  yang  dihadapinya.  Nilai-nilai Islam  ditransformasikan  dalam  tindakan  nyata.  Sehingga,  eksistensi Islam  benar-benar  ada  bagi  kehidupan  masyarakat  yang membutuhkan.
Pada praktiknya agama memiliki banyak fungsi bagi umatnya. Setidaknya,  ajaran  agama  yang  disampaikan  oleh  para  pendakwah kepada  sasaran  dakwah  dapat  memberikan  efek  yang  positif  bagi pemeluknya. Beberapa fungsi tersebut diantaranya:
a. Berfungsi  edukatif.  Para  penganut  agama  berpendapat  bahwa ajaran  agama  yang  mereka  anut  memberikan  ajaran-ajaran  yang harus  dipenuhi.  Ajaran  agama  secara  yuridis  berfungsi  menyuluh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini memiliki latar belakang  mengarahkan  bimbingan  agar  pribadi  penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik.
b. Berfungsi  penyelamat.  Keselamatan  yang  diberikan  oleh  agama kepada  penganutnya  adalah  keselamatan  yang  meliputi  dua  alam yaitu:  dunia  dan  akhirat.  Dalam  mencapai  keselamatan  itu  agama mengajarkan  pada  penganutnya  meliputi:  pengenalan  kepada masalah sakral, berupa keimanan kepada Tuhan.
c. Berfungsi  sebagai  perdamaian.  Melalui  agama  seseorang  yang bersalah  atau  berdosa  dapat  mencapai  kedamaian  batin  melalui tuntunan  agama.  Rasa  berdosa  dan  rasa  bersalah  akan  segera menjadi  hilang  dari  batinnya  apabila  seseorang  pelanggar  telah
10 Kustadi  Suhandang, Ilmu  Dakwah:  Perskpektif  Komunikasi, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 98.
11 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da’i terhadap Dinamika Kehidupan di Kaki Ciremai, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 174.
menebus  dosanya  melalui  tobat,  pensucian  ataupun  penebusan dosa.
d. Berfungsi  sebagai social  control. Ajaran    agama  oleh  penganutnya dianggap  sebagai  norma,  sehingga  dalam  hal  ini  agama  dapat berfungsi  sebagai  pengawasan  sosial  secara  individu  maupun kelompok,  karena  agama  secara  instansi  merupakan  norma  bagi pengikutnya  sedang  secara  dogmatis  memiliki  fungsi  kritis  yang bersifat profetis.
e. Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang  sama  secara  psikologis  akan  merasa  memiliki  kesamaan dalam  satu  kesatuan:  iman  dan  kepercayaan.  Rasa  kesatuan  ini akan  membina  rasa  solidaritas  dalam  kelompok  maupun perorangan.
f. Berfungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadin  seseorang  atau  kelompok  menjadi  kehidupan  baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
g. Berfungsi  kreatif.  Ajaran  agama  mendorong  dan  mengajak  para penganutnya  untuk  bekerja  produktif  bukan  saja  untuk kepentingan  dirinya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kepentingan  orang lain.  Penganut  agama  dituntut  untuk  melakukan  inovasi  dan penemuan baru. h. Berfungsi  sublimatif.  Ajaran  agama  mengkuduskan  segala  usaha manusia, bukan saja yang bersifat ukhrawi melainkan yang bersifat duniawi juga. Segala usaha manusia bila dilakukan karena niat yang tulus  karena  Allah  dan  tidak  bertentangan  dengan  norma  agama maka amal tersebut merupakan ibadah. 12
Dari  uraian  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  ajaran  agama yang  disebarkan  oleh  para  pendakwah  memiliki  bermacam-macam fungsi bagi umat yang diserunya. Dakwah yang berefek positif adalah dakwah  yang  dapat  memberikan  kedamaian  dan  ketenangan  bagi umatnya,    dakwah  yang  dapat  mengubah  rasa  sedih  menjadi  rasa senang,  dakwah yang dapat mengubah keadaan hidup yang terpuruk menjadi bermartabat hidupnya, dakwah yang bermanfaat bagi pribadi dan  kelompok  masyarakat  secara  luas,  dakwah  yang  dapat membimbing  umatnya  ke  jalan  yang  diridai  Allah,  dakwah  yang  bisa memberdayakan masyarakatnya agar dapat hidup secara bermartabat sehingga umat manusia dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
12 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 325-327.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.2, Juli – Desember 2017 ISSN 1693-8054

## 2. Pengertian Perdesaan
Perdesaan  berasal  dari  kata  desa.  Kata  yang  berasal  dari bahasa  Jawa.  Desa  dalam  bahasa  etnik  yang  terdapat  di  Indonesia dikenal dalam berbagai istilah, seperti Batak disebut dengan huta atau kuta, Minangkabau  dikenal  dengan nagari, Aceh  disebut  sebagai gampong, Bugis  dikenal  dengan matowa, Makassar  disebut  dengan gukang, atau Minahasa disebut dengan wanua. 13 Sedang dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia 14 desa  diartikan  sebagai  kesatuan  wilayah yang  dihuni  oleh  sejumlah  keluarga  yang  mempunyai  sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).
Jamaludin 15 menjelaskan  bahwa  desa  merupakan self community, yaitu  komunitas  yang  mengatur  dirinya  sendiri.  Dengan pemahaman  bahwa  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  dan mengatur  kepentingan  masyarakatnya  sesuai  dengan  kondisi  dan sosial budaya setempat, posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis  sehingga  memerlukan  perhatian  yang  seimbang,  terhadap penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Hal  tersebut dengan  otonomi desa yang  kuat  akan  memengaruhi  secara  signifikan  perwujudan  otonomi daerah.
Sementara itu, Asy’ari seperti dikutip oleh Muhyidin dan Safei 16 memaparkan bahwa desa dapat diartikan dengan mempertimbangkan beragam  aspek,  yaitu:  morfologi,  jumlah  penduduk,  ekonomi,  sosial- budaya,  serta  hukum.  Dari  aspek  morfologi  desa  ialah  pemanfaatan lahan  oleh  penduduk  yang  bersifat  agraris.  Dari  aspek  jumlah penduduk,  desa  didiami  oleh  sejumlah  kecil  penduduk  dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang masyarakatnya  bermata  pencaharian  pokok  di  bidang  pertanian, bercocok  tanam  atau  nelayan.  Adapun  dari  segi  sosial-budaya,  desa tampak  dari  hubungan  sosial  antarpenduduknya  yang  bersifat kekeluargaan, bersifat homogen dan gotong-royong.
Seperti  diketahui,  warga  perdesaan  merupakan  suatu masyarakat  yang  memiliki  hubungan  lebih  erat  dan  lebih  mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga perdesaan lainnya. Sistem
13 Damsar  &  Indrayani, Pengantar  Sosiologi  Perdesaan, (Jakarta:  Kencana,  2016), hlm. 19. 14 Tim  Penyusu  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 256.
15 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 7.
16 Asep  Muhyiddin  &  Agus  Ahmad  Safei, Metode  Pengembangan  Dakwah,
(Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 145.
kehidupan  biasanya  berkelompok  atas  dasar  sistem  kekeluargaan. Penduduk perdesaan pada umumnya hidup dari pertanian. Walaupun terlihat  adanya  tukang  kayu,  tukang  genteng  dan  bata,  tukang membuat gula, dan sebagainya. Namun, inti pekerjaan penduduk desa adalah pertanian. Umumnya penduduk perdesaan di Indonesia apabila ditinjau dari segi kehidupan, sangat terikat dan sangat tergantung dari tanah  ( earth-bound ). 17 Penghasilan  yang  bersumber  dari  tanah  ini menjadi elan vital bagi kehidupan masyarakat perdesaan.
Di  berbagai  literatur,  konsep  desa  dipersandingkan  dengan kota.  Sehingga  ketika  desa  didiskusikan  sebagai  suatu  konsep,  maka biasanya  terkait  pula  pembicaraan  dengan  konsep  perkotaan  atau kota.  Setidaknya  ada  beberapa  cara  yang  dilakukan  oleh  para  ahli antara  lain:  satu,  perbedaan  statistik  penduduk.  Para  ahli  tidak bersepakat  berapa  jumlah  penduduk  atau  warga  apabila  wilayah tersebut  disebut  sebagai  desa.  Namun  dari  beberapa  pendapat  yang ada,  warga  desa  sekitar  2000  hingga  2500  orang.  Dua,  perbedaan relasi sosial. Para ahli mencoba membandingkan antara desa dan kota berdasarkan  perbedaan  dasar  dan  kualitas  relasi  sosial  sosial. Misalnya  relasi  sosial  di  desa  cenderung  alamiah,  intim,  dan  intens. Tiga,  perbedaan  infrastruktur  ekonomi.  Seperti  halnya  perbedaan statistik  penduduk  dan  relasi  sosial,  para  ahli  membuat  perbedaan antara  desa  dan  kota  berdasarkan  landasan  infrastruktur  ekonomi yang ada. Para ahli cenderung menetapkan ciri desa dengan ekonomi pertanian, sedangkan kota dengan ekonomi industri. 18

## 3. Karakteristik dan Ciri Khas Masyarakat Perdesaan
Wilayah  perdesaan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dengan  perkotaan,  baik  dari  segi  jumlah  penduduk,  adat  istiadat, tradisi dan budaya yang melingkupinya. Satu desa dengan desa lainnya pun  memiliki  ciri  khas  dan  karakter  yang  berbeda  pula.  Namun, menurut  Jamaludin 19 pada  umumnya  desa  memiliki  karakteristik sebagai berikut:
17 Soerjono  Soekanto  &  Budi  Sulistyowati, Sosiologi  Suatu  Pengantar, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), hlm. 136-137.
18 Damsar & Indrayani, Pengantar Sosiologi Perdesaan, hlm. 19.
19 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaaan, hlm. 25-26.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.2, Juli – Desember 2017 ISSN 1693-8054
a. Umumnya  warga  perdesaan  hidup  dalam  situasi  kemiskinan dengan  mata  pencaharian  sangat  bergantung  pada  kondisi geografis wilayahnya, semisal usaha tani, nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil.
b. Dalam kehidupan sehari-hari masih memegang teguh tradisi, nilai- nilai  dan  adat  istiadat  secara  turun-temurun  untuk  memelihara kelangsungan hidup dan lingkungan.
c. Secara  psikologis,  masyarakat  desa  cenderung  memiliki  sifat konservatif  dan  ortodoks,  fatalis,  dan  suka  curiga  terhadap  orang luar.  Kendati  demikian,  masyarakat  desa  dapat  bersikap  hemat,
cermat,  dan  menghormati  orang  lain  yang  terkadang  sulit ditemukan di perkotaan.
Selanjutnya,  masih  menurut  Jamaludin 20 beberapa  ciri  khas yang dapat mengilustrasikan penduduk desa adalah sebagai berikut:
a. Kehidupan dan mata pencaharian di desa sangat erat hubungannya dengan alam.
b. Pada  umumnya  anggota  keluarga  mengambbil  peran  dalam kegiatan bertani dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda.
c. Masyarakat  desa  sangat  terikat  dengan  lingkungan  dan  nilai-nilai yang dianutnya.
d. Terbangunnya  kekerabatan  yang  sangat  kuat,  pola  kehidupan  dan masyarakat  yang  saling  bergantung,  sehingga  berkembang  nilai- nilai  gotong  royong,  kerja  sama,  perasaan  sepenanggungan,  dan tolong-menolong.
e. Hidup  di  desa  banyak  berkaitan  dengan  tradisi,  nilai,  norma  adat yang telah berkembang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi  berikutnya,  sehingga  masyarakat  desa  cenderung  dicap stagnan.
f. Keterbukaan  dan  keterlibatan  yang  sangat  erat  dengan permasalahan rohani sangat kental.
g. Ada  sebagian  masyarakat  yang  sangat  meyakini  nilai-nilai  yang bersifat  mistis  sehingga  tidak  menerima  hal-hal  yang  bersifat rasional dan kurang kritis.
Selain  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  masyarakat  perdesaan khususnya  para  orang  tua  memegang  peranan  penting  dalam mengambil  keputusan  dan  kebijakan.  Warga  akan  selalu  meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesukarannya adalah para golongan tua itu memiliki pandangan yang
20 Ibid., hlm. 26-27.
didasarkan pada tradisi yang kuat sehingga sukar untuk mengadakan perubahan-perubahan  yang  nyata.  Pengendalian  sosial  masyarakat terasa sangat kuat sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk  dilaksanakan.  Itulah  sebabnya  mengapa  sulit  sekali  mengubah jalan pikiran yang sosial ke arah jalan pikiran yang ekonomis. 21
Masyarakat  perdesaan  mempunyai  sifat  yang  kaku  tetapi sangatlah  ramah  dan  biasanya  adat  dan  kepercayaan  masyarakat sekitar yang menyebabkan masyarakat perdesaan masih kaku, namun asalkan  tidak  melanggar  hukum  adat  dan  kepercayaan  maka masyarakat  perdesaan  adalah  masyarakat  yang  ramah.  Pada hakikatnya,  masyarakat  perdesaan  adalah  masyarakat  pendukung seperti  sebagai  petani  yang  menyiapkan  bahan  pangan,  sebagai pekerjaan yang biasanya hanya bersifat pendukung tetapi terlepas dari itu masyarakat perdesaan banyak juga yang sudah berpikir maju dan keluar dari hakikat itu. 22
Karakteristik  dan  ciri  khas  masyarakat  perdesaan  tersebut menjadi tantangan dan sekaligus menjadi bahan pemikiran bagi para pendakwah  untuk  memikirkan  metode  yang  tepat  untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih berkualitas  dan  bermartabat.  Memberdayakan  masyarakat  dengan aset  yang  dimiliki  tidak  semudah  yang  dibayangkan.  Diperlukan keseriusan,  ketelatenan  dan  kesabaran  dalam  memberikan pengarahan  dan  masukan.  Para  pendakwah  mesti  mengidentifikasi permasalahan  yang  timbul  dan  dialami  oleh  para  warga  perdesaan untuk kemudian mencarikan solusi yang tepat secara bermusyawarah dengan para warga.

## 4. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau breakdown dari  hubungan  atau  relasi  antara  subjek  dengan  objek.  Proses  ini mementingkan  adanya  “pengakuan”  subjek  akan  “kemampuan”  atau “daya”  ( power )  yang  dimiliki  objek.  Secara  garis  besar,  proses  ini melihat  pentingnya  mengalirnya  daya  ( flow  of  power )  dari  subjek  ke objek.  Pada  akhirnya,  kemampuan  individu  miskin  untuk  dapat “mewujudkan”  harapannya  dengan  diberi  “pengakuan”  oleh  subjek merupakan  bukti  bahwa  individu  tersebut  mempunyai  daya.  Hasil akhir  pemberdayaan  adalah  beralihnya  fungsi  individu  yang  semula
21 Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 137-138.
22 Syamsuddin, Pengantar  Sosiologi  Dakwah, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2016), hlm. 226.
objek  menjadi  subjek  (yang  baru),  sehingga  relasi  sosial  yang  ada nantinya  hanya  dicirikan  dengan  relasi  antar  subjek  dengan  subjek yang lain. 23 Jamaludin 24 menyatakan  ada  beragam  bentuk  untuk memberdayakan  masyarakat,  beberapa  diantaranya:  pertama, pemberdayaan  politik,  yang  bertujuan  meningkatkan  daya  tawar ( bargaining  position )  yang  diperintah  terhadap  pemerintah. Bargaining ini  dimaksudkan  agar  yang  diperintah  mendapatkan haknya  dalam  bentuk  barang,  jasa,  layanan  dan  kepedulian  tanpa merugikan pihak lain.
Kedua,  pemberdayaan  ekonomi,  diperuntukkan  sebagai  upaya meningkatkan  kemampuan  yang  diperintah  sebagai  konsumen  agar berfungsi  sebagai  penanggung  dari  dampak  negatif  pertumbuhan, pembayar risiko salah  urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
Ketiga, pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan  sumber  daya  manusia  melalui human  investment guna meningkatkan  nilai  manusia  ( human  dignity ),  penggunaan  ( human utilization ),  dan  perlakuan  yang  adil  terhadap  manusia.  Keempat, pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan  pelestarian  lingkungan,  agar  pihak  yang  diperintah  dan lingkungannya  mampu  beradaptasi  secara  kondusif  dan  saling menguntungkan.
Empat  bentuk  pemberdayaan  di  atas  dalam  konteks  dakwah dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  dalam  masalah  politik,  misalnya masyarakat  diberikan  pemahaman  tentang  pentingnya  memilih pemimpin  yang  kompeten,  kapabel,  amanah,  aspiratif  atas kepentingan  masyarakat  dari  sudut  pandang  ajaran  Islam,  sehingga masyarakat tidak terperdaya dengan iming-imingan sesaat ketika ada pemilu.  Dalam  masalah  ekonomi,  misalnya  masyarakat  diberdayakan dengan cara memberikan bantuan atau pinjaman lunak dari lembaga keuangan  untuk  mengembangkan  usaha  ataupun  memulai  usaha. Dalam bidang sosial-budaya, masyarakat misalnya diberi pemahaman tentang masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dalam menghadapi permasalahan  kehidupan  yang  semakin  komplek.  Dalam  masalah
23 Onny S Prijono & A.M.W. Pranarka, (ed.), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta:  Centre  for  Strategic  and  International  Studies  (CSIS),  1996),  hlm.
135.
24 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaaan, hlm. 250.
lingkungan  masyarakat  perdesaan  diberikan  pengertian  dan pemahaman  tentang  perawatan  tanaman,  pelestarian  hutan, kebersihan  sungai  dan  sebagainya  sehingga  masyarakat  dapat  hidup secara harmonis dengan alam di sekitarnya.
Selanjutnya,  pemberdayaan  masyarakat  pada  prinsipnya dibuat menjadi lebih berdaya. Pokok pikiran dari teori pembangunan yang  berpusat  pada  rakyat  ( people  centered  development )  yang implementasinya  dijabarkan  ke  dalam  pendekatan  pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk  mengelola  proses  pembangunannya.  Kewenangan  tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan  kebutuhan,  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan  menarik manfaat  pembangunan. 25 Keikutsertaan  masyarakat  lokal  terhadap proses  ini,  diharapkan  masyarakat  merasa  diberikan  perhatian  dan akan membangkitkan kesadaran mereka dalam membangun desanya.

## 5. Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Di  atas  telah  dijelaskan  bahwa  salah  satu  bentuk  dakwah adalah  dakwah bilhal ,  yakni  dakwah  dengan  aksi  nyata.  Dengan  kata lain,  dakwah bilhal merupakan  metode  pemberbedayan  masyarakat, yaitu  dakwah  dengan  memberdayakan  aset  yang  dimiliki  suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk kemudian dikembangkan sehingga  masyarakat  tersebut  memiliki  daya  dan  kemampuan  untuk bangkit dari keterbelakangan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan.
Dakwah bilhal secara  mutlak  harus  dapat  memahami kebutuhan  sasaran  dakwah.  Seperti  halnya  berdakwah  di  kalangan masyarakat perdesaan yang sebagian warganya berada di bawah garis kemiskinan tidak akan efektif dengan hanya berceramah, namun akan lebih efektif bila  dakwah dilakukan dengan membantu  mereka untuk memenuhi  kebutuhannya,  memberikan  makanan,  pakaian  dan  yang terpenting  lagi  dapat  memberdayakan  mereka  agar  memiliki  daya ( power )  untuk  bangkit  dari  keterpurukan.  Idealnya  pengembangan dakwah  yang  efektif  harus  mengacu  pada  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  keislamannya,  sekaligus  juga  kualitas
25 Soetomo, Pemberdayaan  Masyarakat:  Mungkinkah  Muncul  Antitesisnya?, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 69.
hidupnya. Dakwah terhadap masyarakat perdesaan diharapkan dapat menumbuhkan etos kerja mereka. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh dakwah bilhal. 26
Dakwah pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan aksi ketimbang  hanya  wacana.  Aksi  dakwah  pemberdayaan  masyarakat biasanya  masuk  dalam  bidang  sosial,  budaya,  lingkungan,  ekonomi, pendidikan,  politik,  pengembangan  SDM  dan  sebagainya.  Di  pandang dari  segi  metode,  paradigma  dakwah  pemberdayaan  masyarakat berusaha  mewujudkan  Islam  sebagai  pijakan  pemberdayaan  dan perubahan  sosial  yang    bersifat  transformatif-emansipatoris.  Islam dihadirkan  untuk  dapat  mengubah,  mengembangkan,  dan memberdayakan  manusia  dengan  segenapnya  potensi  yang dimilikinya sebagai pengejawantahan wakil Allah di muka bumi. 27
Untuk  menerapkan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  salah satu  bentuk  dakwah bilhal, penjelasan  Aziz 28 mengutip  pendapatnya Sulistiyani  tentang teknik pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai rujukan. Beberapa di antara tekniknya adalah sebagai berikut: a. Teknik  Non-Partisipasi.  Bentuknya  adalah  dari  pemerintah,  oleh pemerintah, untuk rakyat. Dalam hal ini, masyarakat hanya menjadi objek  dari  program  intervensi  yang  telah  dirancang  dan diimplementasikan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  sebagai dinamisator  dan  agen  pendakwah  sebagai  evaluator.  Agen (pendakwah)  berada  di  luar  program  yang  secara  informal  boleh menyampaikan  kritik  dan  saran,  tetapi  pemerintah  bebas mengabaikannya.  Kepada  masyarakat,  para  agen  (pendakwah) memperkenalkan  pemikiran  tentang  pemberdayaan  melalui perkuliahan  yang  partisipatif,  pemikiran  konservatif  masyarakat diubah  menjadi  lebih  kritis.  Penerapan  teknik  ini  melalui  tanya jawab, diskusi panel, dan lain-lain. b. Teknik  Tokenisme.  Bentuknya  adalah  dari  pemerintah  bersama rakyat  untuk  rakyat.  Masyarakat  seolah-olah  diberi  ruang partisipasi dengan menyampaikan pendapat, saran dan keberatan, namun  sebenarnya  hanya  formalitas  saja.  Pemerintah  berperan sebagai katalisator sedang agen (pendakwah) sebagai implementator.  Agen  (pendakwah)  memberikan  pendampingan,
26 Munzier Suparta & Harjani Hefni, dkk. (ed.), Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 233.
27 A.  Ilyas  Ismail  &  Prio  Hotman, Filsafat  Dakwah:  Rekayasa  Membangun  Agama dan Peradaban Islam, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2011), hlm. 227-228.
28 Aziz, Moh. Ali, Ilmu Dakwah, hlm. 378-379.
pengawasan, dan umpan balik. Penerapan teknik ini melalui dikusi kelompok kecil, studi kasus dan sebagainya.
c. Teknik  partisipasi/Kekuasaan  Masyarakat.  Bentuknya  adalah  dari rakyat,  oleh  rakyat  untuk  rakyat.  Masyarakat  telah  mendapatkan tempat  dalam  suatu  program  pembangunan.  Sejak  perencanaan hingga  evaluasi  dilakukan  oleh  rakyat  secara mandiri.  Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, sedang agen pendakwah sebagai pendamping hingga programnya selesai. Target yang ingin dicapai adalah  masyarakat  dapat  mandiri.  Penerapan  teknik  ini  melalui praktik, pengamatan peragaan serta kunjungan lapangan.
Menurut  pandangan  Mahfudh 29 implikasi  dakwah bilhal terhadap  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang diharapkan adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dakwah,  pendapatannya bertambah  untuk  membiayai  pendidikan  keluarga  atau memperbaiki kesehatan.
b. Dapat menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab masyarakat  terlibat  sejak  perencanaan  sampai  pelaksanaan  usaha dakwah bilhal.
c. Dapat  menumbuhkan  atau  mengembangkan  swadaya  masyarakat dan dalam proses jangka panjang bisa menumbuhkan kemandirian.
d. Dapat  mengembangkan  kepemimpinan  daerah  setempat,  dan terkelolanya  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Sebab  anggota kelompok sasaran tidak saja jadi objek kegiatan, tetapi juga menjadi subjek kegiatan.
e. Terjadinya  proses  belajar-mengajar  antara  sesama  warga  yang terlibat  dalam  kegiatan.  Sebab  kegiatan  direncanakan  dan dilakukan  secara  bersama.  Hal  ini  menimbulkan  adanya  sumbang saran secara timbal balik.
Tiga  teknik  pemberdayaan  masyarakat  di  atas  harus  dikelola secara  maksimal  antara  pemerintah,  agen  (pendakwah)  dan masyarakat, supaya menghasilkan kemandirian dan keberdayaan bagi warga  lokal.  Lebih  jelasnya  dari  pemberdayaan  masyarakat  yang digagas  oleh  pemerintah  dan  dikelola  para  agen  (pendakwah)  dapat memperoleh  beberapa  poin  penting.  Pertama,  sasaran  dakwah  dapat meningkatkan  penghasilan  bagi  keluarga  sehingga  memiliki kemampuan  untuk  hidup  mandiri.  Kedua,  sasaran  dakwah  menjadi individu  atau  kelompok yang  ikut  serta  dalam  proses  pemberdayaan
29 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, hlm. 113-114.
dimulai  dari  identifikasi  masalah  hingga  evaluasi.    Ketiga,  sasaran dakwah  memiliki  pengetahuan  tentang  memilih  pemimpin  yang kredibel  dan mampu mengelola  aset  dan  sumber daya  manusia  yang dimiliki. Dan keempat,  umat sasaran dakwah dapat saling belajar dan tukar-menukar  informasi  dengan  sesamanya  dalam  merencanakan kegiatan.

## C. Simpulan dan Rekomendasi
Dakwah  bukan  sekedar  disampaikan  melalui  ceramah  agama kepada  sasaran  dakwah,  tetapi  juga  dapat  dilakukan  melalui  aksi  dan tindakan nyata, yang dikenal dengan dakwah bilhal. Dakwah tidak semata meningkatkan  kualitas  keimanan  umat  manusia,  namun  juga  harus  bisa memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Maka  dari  itu,  paradigma  dakwah pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengubah  keadaan ekonomi, sosial,  budaya,  pendidikan  dan  politik  warga  perdesaan.  Untuk memperbaiki  keadaan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  beragam  teknik yaitu teknik non-partisipasi, teknik tokenisme, dan teknik partisipasi/kekuasaan masyarakat. Selain pemerintah, pendakwah dan masyarakat, organisasi dakwah diharapkan  ikut  berperan  aktif  dalam  menjembatani  dakwah pemberdayaan  masyarakat  tersebut.  Karena,  apabila  pendakwah  secara individu  yang  bergerak  sendiri  hasilnya  kurang  maksimal,  harus  ada kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan lebih untuk ikut membantu dalam  memberdayakan  masyarakat  yaitu  organisasi  dakwah.  Organisasi dakwah  dapat  bersinergi  dengan  organisasi  dakwah  lainnya supaya  tidak terjadi overlapping (tumpang tindih) dalam pelaksanannya.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.2, Juli – Desember 2017 ISSN 1693-8054 300

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Amrullah, (Ed.), Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Pusat  Latihan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Masyarakat  (PLP2M), 1985).
Aziz,  Moh.  Ali, Ilmu  Dakwah, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2009).
Aripudin,  Acep, Pengembangan  Metode  Dakwah:  Respon  Da’i  terhadap Dinamika Kehidupan di Kaki Ciremai, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
Damsar  &  Indrayani, Pengantar  Sosiologi  Perdesaan, (Jakarta:  Kencana, 2016).
Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
Jamaludin, Adon Nasrullah, Sosiologi Perdesaaan, (Bandung: Pustaka Setia,
2015).
Ismail,  A.  Ilyas  &  Prio  Hotman, Filsafat  Dakwah:  Rekayasa  Membangun Agama dan Peradaban Islam, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2011).
Mahfudh, Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2011).
Muhyiddin,  Asep  &  Agus  Ahmad  Safei, Metode  Pengembangan  Dakwah,
(Bandung: Pustaka Setia, 2002).
___________________,  “Dakwah  Perspektif  al-Quran”  dalam  Muhyiddin  (Ed.), dkk., Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
Prijono, Onny S & A.M.W. Pranarka, (Ed.), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan  Implementasi, (Jakarta:  Centre  for  Strategic  and  International Studies (CSIS), 1996).
Usman, Sunyoto, Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
Tim  Penyusun  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
Suhandang,  Kustadi, Ilmu  Dakwah:  Perskpektif  Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.2, Juli – Desember 2017 ISSN 1693-8054
Suparta,  Munzier  &  Harjani  Hefni  (Ed.),  dkk., Metode  Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
Soekanto,  Soerjono  &  Budi  Sulistyowati, Sosiologi  Suatu  Pengantar,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
Soetomo, Pemberdayaan  Masyarakat:  Mungkinkah  Muncul  Antitesisnya?, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
Syamsuddin, Pengantar  Sosiologi  Dakwah, (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2016).
Usman,  Sunyoto, Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).