A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 08N O . 01 (2022) 52-58
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Pengawasan Angkutan Penumpang Umum di Kota Lhokseumawe

## (Supervision of Public Passenger Transport in Lhokseumawe City)
Ana Zahara 1 & Dicky Armanda 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24351, Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 12 May 2022 Revised: 6 June 2022 Accepted: 14 June 2022 Available online: 14 June 2022
This  study  focuses  on  the  supervision  of  public  passenger transportation in Lhokseumawe City, the compliance of public passenger transportation, and the consistency of supervision. The research approach is a qualitative research approach with a  descriptive-analytical  research  type.  The  data  is  analyzed using qualitative analysis,  and the data collection techniques are interviews, observations, and documentation. The results showed  although  supervision  has  been  carried  out  so  far  by conducting  patrols  twice  daily  to  monitor  the  vicinity  of  the Malacca Strait intersection, the Department of Transportation for  Tourism  and  Culture  (Dishubparbud)  of  Lhokseumawe City has not controlled transportation that drops off and picks up  passengers  at  the  Malacca  Strait  intersection.  As  long  as there  is  no  follow-up  or  fines  following  the  2009  Law,  i.e., anyone who drives a public motorized vehicle on a route that does not stop at the bus stop as referred to in Article 36 shall be  punished  with  imprisonment  for  a  maximum  of  1  (one) month or a fine. There  is a maximum of  Rp. 250,000.00 (two hundred and fifty thousand rupiahs) from Dishubparbud, so many transportation drivers are still looking for Malacca Strait passengers.  The  actions  taken  so  far  are  fines  for  other mistakes,  such  as  crossing  a  red  light  and  being  caught  not wearing a seat belt, as for the number of transportations. Those who  were  ticketed  in  2013  were  41  vehicles,  consisting  of vehicles  that  did  not  have  SIM,  STNK,  STUK,  and  KPS completeness.
K EYWORDS
Pengawasan; Angkutan umum; Transportasi umum; Lalu lintas; Kota Lhokseumawe
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Zahara.  A.,  &  Armanda,  D.  (2022). Pengawasan Angkutan Penumpang
Umum  di  Kota  Lhokseumawe, Asia-
pacific Journal of Public Policy , 8 (1), 52-58.

## PENDAHULUAN
Angkutan penumpang umum (angkot) merupakan alat transportasi yang sering digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas, alat tranportasi yang digunakan masyarakat dalam wilayah Kota Lhokseumawe seperti  Labi-labi  yang  aksesnya  lebih  murah  dan  terjangkau  bagi  kalangan  menengah  kebawah.  Sedangkan untuk perjalanan ke luar wilayah kota Lhokseumawe  tersedianya Bus Sedang (Jumbo), Bus Sedang (L-300), dan Bireun  Expres  (BE)  .  Sistem  transportasi  yang  baik  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dalam  menunjang perkembangan dan kelancaran aktivitas sosial ekonomi suatu kota tranportasi yang aman dan lancar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 13 tentang Lalu lintas angkutan jalan yang  bahwa  terminal  adalah  pangkalan  kendaraan  bermotor  Umum  yang  digunakan  untuk  mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Dalam  pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka  perlu  ada  pengawasan,  karena  dengan  pengawasan  tersebut  maka  tujuan  akan  di  capai  dapat  di  lihat dengan  berpedoman  rencana  yang  telah  di  tetapkan  terlebih  dahulu  oleh  pemerintah.  Dinas  perhubungan, Pariwisata  dan  Kebudayaan  (Dishubparbud)  Kota  Lhokseumawe  adalah  salah  satu  pihak  yang  berwenang, dimana Dishubparbud Kota Lhokseumawe memiliki mandat pengawasan terhadap rute lintasan terminal dan angkutan umum dalam pengawasan ini dishubparbud  juga bekerjarsama dengan pihak Satlantas polres Kota Lhokseumawe untuk melakukan sosialisasikan tentang aturan yang telah di tetapkan. Berdasarkan surat edaran Walikota Nomor  550/250 Tahun 2007 dalam perihal pengaturan rute Lintasan terminal wajib singgah angkutan umum  dalam  kota  Lhokseumawe  dalam  rangka  menciptakan  jasa  angkutan  umum  yang  tertib,  lancar  dan handal serta untuk mengurangi kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas, maka perlu melakukan pengaturan lintasan  trayek  dan  ketentuan  terminal  wajib  singgah  bagi  mobil  penumpang  umum  dan  bus  dalam  kota Lhokseumawe. Pengawasan atau razia yang dilakukan Dishubparbud minimal dalam setahun dua sampai tiga kali yang melibatkan anggota Polisi bukan menertibkan  angkutan melainkan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan di saat menjelang hari raya.
Sebagaimana yang diberitakan Acehnational Post tanggal 11 Februari 2013 “ b eberapa titik yang selama ini dijadikan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang (terminal liar)  Bus berbadan sedang, L-300 dan Labi- labi.  Diantaranya,  Simpang  Selat  Malaka,  kawasan  Mon  Geudong,  Simpang  Lantas  Cunda,  Simpang  Palapa, Simpang Kutablang dan depan pasar Batuphat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe”. (www.acehnatinalpost.com). Berdasarkan observasi awal 30 Desember  2014 teminal yang seharusnya menjadi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang seolah tidak berfungsi dengan baik dikarenakan banyaknya angkutan penumpang umum yang mengambil penumpang dipinggir jalan seperti Labi-labi, L-300, Jumbo, dan Bireun Expres (BE) di Kota Lhokseumawe.  Beberapa titik yang menurunkan/menaikkan penumpang seperti di simpang Selat Malaka saat jam pulang kerja dan jam pulang sekolah, seharusnya ruas jalan bisa  dilewati dua mobil, akibat adanya terminal liar  jalanan  menjadi sempit  hanya  bisa dilalui  satu mobil saja, sehingga  mobil yang  lainnya  harus  antri    melewati  terminal  liar  tersebut.  Kemacetan  panjang  yang  terjadi  di  simpang  selat Malaka juga sangat mengganggu dengan kebisingan suara kendaraan, keadan ini menyebabkan kesemerawutan lalu lintas dan menghambat aktivitas  masyarakat pengguna jalan raya lainnya.
Pengawasan terhadap angkutan penumpang umum   yang dilakukan  Dishubparbud belum sepenuhnya maksimal  dan  memenuhi  prosedur  pengawasan  efektif  dan  efesien  yaitu  pencapaian  standar  dan  metode pengukuran  kinerja,  pengukuran  kinerja  yang  senyatanya,  perbandingan  kinerja  dengan  standar  serta menafsirkan  penyimpangan-penyimpangan  dan  mengadakan  tindakan  korektif  ,    karena      masih  banyak angkutan umum yang beroperasi di kawasan yang di larang menaikkan/menurunkan penumpang di simpang selat  Malaka.  Pengawasan  yang  dilakukan    Dishubparbud  selama  ini    patroli  dengan  jumlah  personil  enam
orang  atau  sesuai  kebutuhan.  Pengawasan  yang  dilakuakan  hanya    kendaraan  yang  kedapatan  melanggar ditindak lanjuti dengan memeriksa kelengkapan surat kendaraan jika yang tidak melengkapi surat kendaraan seperti SIM, STNK, STUK, dan KPS bukan karena menaikkan/menurunkan penumpang di terminal liar tersebut yang akan di tilang, Berdasarakan data yang diperoleh dari Dishubparbud Jumlah angkutan yang ditilang di tahun  2013 adalah 41 buah kendaran meliputi tidak memiliki kelengkapan seperti SIM, STNK, STUK, dan KPS tilangan ini dilakukan Dishubparbud supaya memberi efek jera kepada pemilik angkutan.
Beradasarkan  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009    Pasal  276  yang  bahwa  “ Setiap  orang  yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  36  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ”. Pada  kenyataan nya yang terjadi di lapangan  Dishubparbud belum menindaklanjuti angkutan yang menurunkan dan menaikkan penumpan di simpang selat Malaka masih ada supir angkutan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan. Sesuai dengan surat edaran Walikota Lhokseumawe, terminal yang wajib disinggahi mobil  bus Umum dalam Kota Lhokseumawe adalah terminal bus Mon Geudong dan terminal yang wajib disinggahi mobil penumpang umum dalam Kota Lhokseumawe adalah  terminal  Tipe  C  Keude  Aceh,  akan  tetapi  kenyataannya  masih  banyak  mobil  angkutan  yang  tidak menaiki penumpang di terminal.

## METODE
Untuk  mendapatkan  hasil  tentang  pengawasan  angkutan  penumpang  umum  di  Kota  Lhokseumawe dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  Pendekatan  kualitatif.  Dengan  penelitian  ini  tujuannya  mengkaji permasalahan-permasalahan  pengawasan  angkutan  penumpang  umum  di  Kota  Lhokseumawe.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan  bermakna  sehingga  tujuan  penelitian  dapat  tercapai  (Sugioyono,  2008).  Alasan  pemilihan  pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena melalui pendekatan kualitatif tersebut dapat melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun maksud penggunaan pendekatan kualitatif adalah  untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  lengkap  dan  mendalam  tentang  objek  penelitian.  Dengan pendekatan kualitatif peneliti juga dapat memperoleh gambaran lebih mendalam tentang mekanisme penetapan target  bisnis  sarang  burung  wallet  secara  lebih  terperinci,  Menurut Armanda,  Hasbi,  dan  Asmara  (2021) Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  desain  deskriptif.  Sedangkan  menurut Sugiyono (2005) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif.
Pengertian metodologi penelitian ( research methods ) adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan  seharusnya  penelitian  itu  dilaksanakan.  Jadi,  metode  penelitian  akan  datang  kemudian  setelah  seorang peneliti  memahami  secara  benar-benar  ilmu  meneliti  itu  sendiri  (metodologi  penelitian),  yaitu  bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan (scientifical reasoning ).
Pengertian lain dari metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh  seorang  peneliti  untuk  mengumpulkan  data/informasi  dalam  melakukan  penelitian  yang  disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian metodologi yaitu “Cara yang teratur yang digunakan untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  agar  tercapai  sesuatu  dengan  yang  dikehendaki,  atau  cara  kerja  yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek atau objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengawasan Angkutan Penumpang Umum di Kota Lhokseumawe
Terminal merupakan salah satu sarana infrastruktur yang memberikan pemecahan masalah transportasi angkutan darat, dalam rangka pengaturan dan pengendalian sirkulasi angkutan umum khususnya angkutan kota atau Labi-labi di Kota Lhokseumawe. Sesuai dengan surat edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 550/250 2007 tentang pengaturan rute lintasan terminal wajib singgah angkutan umum dalam kota lhokseumawe pada poi  E  menjelaskan  mobil  umum  dilarang  menurunkan/menaikkan  penumpang  disimpang  Selat  Malaka  atau poolperusahaan/agen perwakilan dan diwajibkan menurunkan/menaikkan penumpang di terminal. Berbanding terbalik dengan fungsi dan kegunaan terminal yang seperti tidak dipegunakan sebagai tempat menaikkan dan menurunkan  penumpang  melainkan  banyak  angkutan  labi-labi  lebih  memilih  mengmbil  penumpang  di  luar terminal yaitu di simpang Selat Malaka.
Pengawasan represif merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  adaya  pelaksanaan  pekerjaan. Maksud  diadakannya  pengawasan  represif  untuk  menjamin  kelangsungan  pelaksanaan  pekerjaan  agar  hasil sesuai  degan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Kegiatan  pengawasan  sangat  dibutuhkan  dalam  organisasi manapun,  terutama  dalam  pengawasan  terminal  liar  di  Kota  Lhokseumawe.  Dengan  kata  lain  pengawasan dapat  menjadi  panutan  bagi  pemimpin  dalam  mengatur  langkah-langkah  dan  kebijakan  lanjutan,  diman pengawasan  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  telah  berjalannya  suatu  pelaksanaan  dan  mengambil tindakan-tindakan  korektif,  bila  diperlukan  untuk  menjamin  agar  hasilnya  sesuai  dengan  rencana. Dishubparbud  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintahan  yang  memiliki  andil  terhadap  pelaksanaannya pengawasan terhadap angkutan penumpang umum yang ada di kota Lhokseumawe.
Pengawasan yang seharusnya dilaksanakan dengan pencapaian standar dan metode pengukuran kinerja, pengukuran kinerja yang senyatanya, perbandingan kinerja dengan standar serta menafsirkan penyimpangan- penyimpangan  dan  mengadakan  tindakan  korektif.  Realitanya  yang  terjadi  dilapangan  tidak  sesuai  dengan seharusnya  Seiring  dikelurakan  surat  edaran  walikota  Lhokseumawe  Nomor  550/250  Tahun  2007  tentang pengaturan rute lintasan terminal wajib singgah angkutan umum dalam Kota Lhokseumawe pada pin E yang menjelaskan bahwa mobil umum dilarang menurunkan/menaikkan penumpang di simpang Selat Malaka atau poll perusahaan/agen perwakilan dan diwajibkan menurunkan/menaikkan penumpang di terminal. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk ketertiban lalu lintas dan dalam rangka menciptakan jasa angkutan umum yang  tertib,  lancar  dan  handal  serta  untuk  mengurangi  kemacetan  dan  kesemerautan  lalu  lintas,  pada kenyataannya masih terdapat angkutan yang menaiki penumpang di simpang Selat Malaka.
Berdasarkan hasil wawancara pengawasan selama dikeluarkan surat Edaran Nomor 550/250 Tahun 2007 Dishubparbud  melakukan  patroli  di  wilayah  Kota  Lhokseumawe  dan  menurunkan  5  sampai  6  personil  atau sesuai  dengan  kebutuhan.  Dalam  melakukan  patroli  jika  ada  kedapatan  ada  kendaraan  yang  memarkirkan kendaraannya terlalu dekat dengan jalan maka Dishubparbud hanya menertibkan angkutan saja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dishubparbud  menjelaskan  bahwa  setiap  angkutan  yang melanggar tentang aturan yang telah di tetapkan akan di tindak lanjuti dengan menggiring langsung angkutan oleh  Dishubparbud  untuk  masuk  terminal  resmi  dan  bagi  yang  berulang  kali  melakukan  pelanggaran  akan
menilang angkutan  milik supir, selanjutnya diperiksa kelengkapan milik supir angkutan dan bagi yang tidak memiliki  kelengkapan  surat  kendaraan  seperti  SIM,  STNK,  STUK.  Angkutan  yang  bermasalah  dan  di  tilang selama tahun 2013 terdiri dari yang tidak memiliki SIM  1 buah angkutan, STNK mati 24 buah, batal STUK 15 buah,  dan  tidak  memiliki  KPS  1  buah  dan  jumlah  angkutan  yang  ditilang  tahun  2013  41  buah  angkutan. Diharapkan kepada pihak Dishubparbud agar dalam melakukan pengawasan terlebih dahulu angkutan yang mengambil penumpang di simpang Selat Malaka di berikan teguran keras dan dilakukan pengawasan sesuai dengan surat edaran Nomor 550/250 Tahun 2007.

## Tindak Lanjut Pengawasan
Setiap  pelanggaran  tentunya  harus  ditindak  lanjuti  dan  mendapatkan  sangsi  bagi  angkutan  yang melanggar  Organda  adalah  salah  satu  mitra  kerja  Dishubparbud  yang  selalu  mendukung  keputusan  dan kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  yang  tentunya  untuk  ketertiban  dalam  berkendaraan.  Selain mendukung  kebijakan  yang  dijalankan  Dishubparbud  Organda  juga  ikut  berpartisipasi  dalam mensosialisasikan kepada pengusaha dan supir angkutan tentang surat edaran Walikota Nomor 550/250 Tahun 2007 tentang perihal bahwa mobil penumpang dilarang menrunkan/menaikkan penumpang di Simpang Selat Malaka.  Sebagimana  ketentuan  yang  berlaku  UU  Tahun  2009  Pasal  276  tentang  Setiap  orang  yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum atau labi-labi tidak singgah di Terminal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pelanggaran  yang  di  tilang  selama  pengawasan  berlangsung  bukanlah  pelanggaran  karena  berhenti menurunkan/menaikkan penumpang (mangkal) di simpang Selat Malaka melainkan seperti menerobos lampu merah dan kedapatan tidak memasang sabuk pengamanan. Dalam penilangan  tersebut pihak Dishubparbud memeriksa kelengkapan surat kendaraan seperti SIM, STNK, STUK, dan KPS dan akan di proses di pengadilan. Dengan tidak maksimalnya pengawasan membuat supir angkutan tetap menurunkan/menaikkan penumpang di simpang Selat Malaka. Sikap tidak tegasnya Dishubparbud dalam menindak tegas membuat supir angkutan tidak  merasa  takut  akan  sangsi  yang  dikenakan  sehinngga  banyak  supir  angkutan  melakukan  perlawana terhadap pihak Dinas dan timbang rasa terhadap pemilik angkutan merasa tidak tega dengan harus menilang langsung angkutan.

## Ketertiban angkutan penumpang umum di Kota lhokseumawe
Kepatuhan untuk untuk mengikuti undang-undang lalu lintas  banyak memiliki kendala-kendala dalam menjalankan  kedisiplinan  dalam  berkendaraan  tentunya  dengan  bagaimana  sosialisasi  dan  konsistesi  dalam pengawasan  yag  dilakukan  Dishubparbud.  Sesuai  dengan  surat  edaran  yang  dikeluarkan  Walikota  Nomor 550/250/2007 juga dimana dijelaskan pada Poin E yang bahwa mobil umum dilarang menurunkan/menaikkan penumpang  di  simpang  Selat  Malaka  atau  poll  perusahaan/agen  perwakilan  dan  diwajibkan menurunkan/menaikkan penumpang di terminal. Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan setelah surat edaran di kelurakan Walikota Lhokseumawe bila dilihat dari kepatuhan supir angkutan terhadap aturan yang telah di tetapkan. Dalam melakukan pengawasan terhadap terminal liar di Kota Lhokseumawe, dalam hal ini Organda selaku mitra kerja dengan Dishubparbud mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil loleh Dishubparbud  terutama  dalam  melakukan  sosialiasi  terlebih  dahulu  untuk  memberikan  pemahaman  dan pengarahan terhadap pengusaha dan supir angkutan.
Namun berkaitan dengan supir angkutan yang tidak mematuhi aturan yang telah di tetapkan sebelumnya dikarenakan berdasarkan kesempatan dan peluang untuk supir mencari penumpang terutama di tempat-tempat yang ramai penumpang seperti di simpang Selat Malaka. Berdasarkan hasil wawancara banyak supir angkutan yang  mengambil  angkutan  penumpang  umum  di  karena  belum  mendapatkan  teguran  dari  pihak  pengawas
yaitu  Dishubparbud  pihak  yang  memiliki  andil  dalam  pengawasan.  Bedasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa Setelah  kebijakan  dikeluarkan  dan  dijalankan  oleh  Dishubparbud  Kota  Lhokseumawe  untuk  mengurangi kesemerawutan lalu lintas dan ketertiban Kota Lhokseumawe. Pengawasan terminal liar di Kota Lhokseumawe belum  sepenuhnya  maksimal  dan  belum  memberikan  tindakan  bagi  angkutan  yang  mencari  penumpang (mangkal) di simpang Selat Malaka.

## Konsistensi Pengawasan
Konsistensi merupakan proses pengawasan yang dilakukan Dishubparbud terhadap supir angkutan yang melanggar secara terus menerus yang bahwa setiap ada pelanggaran yang dialkukan supir angkutan tentunya akan  ditertibkan    sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Pengawasan  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana suatu kebijakan yang sudah dijalankan apakah sesuai dengan yang diharapkan, Labi- labi merupakan sarana transportasi yang digunakan masyarakat untuk menempuh atau menjangkau tempat yang dituju dalam wilayah Kota  Lhokseumawe.  Namun  Dishubparbud  belum  konsisten  dalam  mengawasi  angkutan  yang  mengmbil penumpang di Simpang Selat Malaka, pengawasan memang dilakukan setiap hari tapi hanya sekedar lewat saja tidak dengan tujuan mengawasi angkutan yang berhenti dan mengambil penumpang di pinggir jalan padahal banyak angkutan yang mengambil penumpang dan bahkan supir menunngu penumpang sampai penuh sekitar 15 menit dan menyebakan maacetnya arus lalu lintas bagi pengguna jalan.
Dari  hasil  temuan  lapangan  menunjukkan  bahwa  banyaknya  supir  angkutan  yang  masih  mengambil penumpang  di  Simpang  Selat  Malaka  akibat  belum  mendapatkan  teguran  atau  tindakan  dari  pihak Dishubparbud jadi mereka memberanikan diri untuk tetap mengambil penumpang di sembarang tempat. Jika ada tindakan atau teguran yang dilakukan Dishubparbud hanya menertibkan angkutan agar tidak tarlalu dekat dengan  jalan  dan  tidak  mengganggu  pengemudi  yang  lain.  Dalam  melakukan  pengawasan  Dishubparbud seharusnya konsisten dengan  angkutan yang mengambil penumpang di simpang selat malaka dan melakukan tindakan,  akan  tetapi  yang  terjadi  di  lapangan    Dishubparbud  hanya  menertibkan  arus  lalu  lintas  dan menertibkan kendaraan di saat lampu merah.
Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pengawasan yang tidak konsisten adalah karena pengawasan lebih  kepada  kelengkapan  surat-surat  kendaraan  tidak  berfokus  kepada  angkutan  melainkan  pengawasan terhadap  angkutan  yang  menyimpang  seperti  menerobos  lampu  merah  dan  menerobos  lampu  merah. Berdasarkan hasil wawancara surat edaran yang dikeluarkan betujuan untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan namun yang terjadi dilapangan pihak pengawas hanya melakukan patroli dengan mobil dinas dan tidak ada tindakan atau teguran kepada angkutan penumpang umum  yang  menaikkan  dan  menurunkan  penumpang  di  pinggir  jalan.  Masyarakat  sebagai  pengguna  jasa angkutan tentunya lebih memilih yang mudah di akses dalam berpergian tanpa harus berjalan ke terminal atau ke halate untuk mendapatkan angkutan yang ditumpanginya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengawasan terhadap angkutan penumpang umum Kota Lhokseumawe yang dilakukan Dishubparbud belum sesuai  dengan  surat  edaran  yang  dikelurkan  walikota  Lhokseumawe  Nomor  550/250  Tahun  2007  yang menjelaskan  mobil  umum  dilarang  menurunkan/menaikkan  penumpang  di  simpang  Selat  Malaka  atau  pool perusahaan/agen  perwakilan  dan  diwajibkan  menurunkan/menaikkan  penumpang  di  terminal.  Mekanisme pengawasan  yang  seharusnya  mengadakan  tindakan  korektif,  yang  dilakukan  Dishubparbud  selama  surat edaran  yang  dikeluarkan  dengan  pengawasan  dengan  mengerahkan  5  sampai  6  personil  untuk  patroli. Sementara masih banyak angkutan yang berhenti dan mengambil penumpang tidak mendapat teguran. Tindak
lanjut  bagi  angkutan  yang  melanggar  akan  langsung  di  tilang  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan, namun tindakan yang dijatuhkan kepada supir angkutan yang melanggar bukan karena mengambil penumpang di  Simpang  Selat  Malaka melainkan  supir  melakukan  pelanggaran  lain  seperti  menerobos  lampu  merah  dan kedapatan  tidak  memakai  sabuk  pengaman  dan  Dishubparbud  memeriksadan  menilang  supir  yang  tidak memiliki  kelengkapan surat kendaraan seperti SIM, STNK, STUK, dan, KPS. Kepatuhan angkutan penumpang umum di Kota Lhokseumawe karena tidak mendapat teguran dari Dishubparbud sehingga angkutan banyak yang mengambil penumpang di Simpang Selat Malaka. Dalam melakukan pengawasan belum konsisten karena pengawasan yang dilakukan bukan angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Simpang selat Malaka melainkan menertibkan angkutan agar memarkirkan angkutan tidak terlalu dekat dengan jalan.

## REFERENSI
Abdullah, Rozali. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Penilihan Kepala Daerah secara langsung , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Armanda,  D.,  Hasbi,  Y.,  &  Asmara,  R.  (2021).  Strategi  Penerapan  Qanun  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayah di Aceh. Asia-Pacific Journal of Public Policy , 7 (1), 18-28.
Handoko, T.Hani. (2004) . Manajemen , Yogyakarta: BPFE. Hasibuan, H. Malayu. (2006). Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara Hakim Nasution, Arman. (2006). Manajemen Industri , Yogyakarta: CV. ANDI OFSET Herdiansyah, Haris. (2010). Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta: salemba Humanika.
Iskandar.  (2009). Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta: Gaung Persada M. Herujito, Yayat. (2001). Dasar-Dasar Manajemen , Jakarta: PT. Grasindo.
M. Manullang. (2002). Dasar-Dasar Manajemen , Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pres
Moekjizat. (2008). Administrasi Perkantoran , Bandung: CV. Mandar Maju.
P. Siagian, Sondang. (2011). Filsafat Administrasi , Jakarta. PT. Bumi Aksara.
Ridwan. 2009. Hukum Administrasi di Daerah . Yogyakarta: FH UII Pres. Salim, Abbas. (2006). Manajemen Transportasi. Jakarta: PT. Rajagrasindo Persada.
Simbolon, Maringan Masry. (2004). Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suwandi, Basrowi. (2008). Mamahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Sugioyono. (2008). Memahami Penelitian kualitatif , Bandung: Alfabeta