## HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1997)
Oleh: EMK. Alidar
Mahasiswa Program Doktor USU Medan Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111 E-mail: emk_alidar@yahoo.com
Abstract. During  the  new  order,  led  by  President  Soeharto,  was  a  period  in  which  the development of Islamic law seems to stagnate and not grow. It is not independent because of the political policy of the new order government  highly extol the sole basis of Pancasila in  every  aspect  of  life  of  the  nation.  So  that  the  ideologies  other  than  that  are  to  be mitigated  as  much  as  possible  including  religious  ideology  undertaken  to  minimize  its existence.  However,  at  the  end  of  the  period  of  the  reign  of  the  new  order  regime,  there was some very significant changes to the development of Islamic law in Indonesia with the birth of several laws that breathe of Islam.

## Kata Kunci: Hukum Islam, Orde Baru

## A. Pendahuluan
Era Orde Baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada  Tahun  1966,  yang  menjadi  dasar  terjadi  peralihan  kekuasaan  dari  penguasa pemerintahan Orde Lama (Soekarno) kepada penguasa pemerintahan baru (Soeharto). Pada awalnya  pemerintahan  Orde  Baru  diharapkan  dapat  memberikan  harapan  baru,  bagi dinamika  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Harapan  ini  muncul  setidaknya disebabkan oleh kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim  Orde  Lama. 1 Namun  realitanya,  keinginan  dan  harapan  umat  Islam  untuk mengembangkan  dan  mentransformasikan  nilai-nilai  hukum  Islam  ke  dalam  produk perundang-undangan  pada  masa  ini  mengalami  kendala  yang  cukup  besar,  karena bertentangan dengan strategi pembangunan penguasa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini  peranan  partai-partai  politik  dimarginalkan,  termasuk  pembicaraan  tentang  masalah- masalah  yang  berkaitan  dengan  ideologi  (selain  Pancasila)  ditabukan,  terutama  ideologi- ideologi yang bersifat keagamaan. 2
1 Abdullah  Aziz  Thaba, Islam  dan  Negara  Dalam  Politik  Orde  Baru, (Jakarta:  Gema  Insani  Pers, 1996), h. 239-240.
2 Ibid.
Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  era  Orde  Baru  dapat  dikatakan  menjadi  titik  tolak  bagi perkembangan  dan  pengakuan  yang  lebih  konkrit  oleh  negara  terhadap  keberadaan  dan keberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  sempat dikeluarkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  langsung  dengan keberadaan  hukum  Islam  di  Indonesia,  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf, Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Peradilan  Agama,  dan  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Untuk  memudahkan  dan  lebih  sistematisnya  uraian  tentang  perkembangan  hukum Islam  pada  masa  Orde  Baru,  maka  uraian  selanjutnya  akan  mengacu  kepada  runtutan lahirnya  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  langsung  dengan  hukum  Islam, sejak dari awal lahirnya Orde Baru hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru di  Indonesia.  Sistematisasi  uraian  yang  dikaitkan  dengan  lahirnya  peraturan  perundang- undangan  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan,  bahwa  sejarah  perkembangan  hukum memang  harus  diuraikan  secara  sistematis  dari  suatu  masa  ke  masa  berikutnya,  sehingga tercermin dengan jelas dinamika perkembangan hukum  Islam dari waktu ke waktu dalam masa tertentu.
Untuk itu sistematika bahasan tulisan ini sesuai dengan runtutan lahirnya peraturan perundang-undangan,  yang  bersentuhan  langsung  dengan  pemberlakuan  hukum  Islam  di Indonesia yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. Masa Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Masa lahirnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1977 tentang Wakaf;
3. Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Masa Lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
5. Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## B. Masa Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pada awal masa pemerintahan Orde Baru sampai dengan Tahun 1973, seperti telah dijelaskan  sebelumnya  tidak  memberikan  banyak  harapan  bagi  perkembangan  dan transformasi  nilai-nilai  hukum  Islam  ke  dalam  produk  legislasi  nasional.  Hal  ini  cukup mengecewakan bagi kalangan umat Islam yang telah ikut bersama-sama dengan penguasa Orde Baru untuk  menumbangkan kekuasaan pemerintahan  Orde  Lama. Pada  Tahun 1973
tepatnya  pada  16  Agustus  1973,  pemerintah  Orde  Baru  mengajukan  sebuah  Rancangan Undang-Undang  (selanjutnya  disingkat  RUU)  tentang  Perkawinan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Namun  sebulan  sebelum  diajukannya  RUU  tersebut  kepada  DPR,  muncul  reaksi keras  dari  kalangan  umat  Islam,  terutama  dari  para  ulama  tradisional  maupun  ulama modernis  hampir  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Karena  RUU  Perkawinan  yang  akan diajukan  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  perkawinan  dalam Islam,  bahkan  ada  reaksi  yang  lebih  keras  lagi  dari  sebagian  umat  Islam  dengan mengatakan  bahwa  RUU  Perkawinan  tersebut  akan  mengkristenkan  Indonesia. 3 Menurut Kamal Hasan, setidaknya ada 11 Pasal  yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam dalam RUU Perkawinan yang akan diajukan ke DPR tersebut, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf (c), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal  13 ayat  (1) dan (2), Pasal  37, Pasal  46 huruf (c) dan (d), dan Pasal  62 ayat  (2) dan (9). 4
Selain  itu,  di  lembaga  legislatif  pun  RUU  tersebut  mendapat  penentangan  yang tidak  kalah  sengitnya.  Fraksi  Partai  Persatuan  Pembangunan  (FPPP)  yang  dianggap sebagai  wakil  umat  Islam  di  parlemen,  adalah  fraksi  yang  paling  keras  menentang  RUU Perkawinan tersebut, karena dianggap sangat bertentangan dengan fikih Islam. Pada masa itu, FPPP berusaha sangat maksimal agar Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan nantinya  tidak  bertentangan  dengan  syari‟at  Islam.  Melalui  lobi-lobi  antara  tokoh-tokoh Islam  dan  juga  FPPP  dengan  pemerintah,  akhirnya  RUU  yang  diajukan  tersebut  dapat diterima  oleh  umat  Islam  dengan  menghilangkan  pasal-pasal  yang  bertentangan  dengan ajaran Islam. Bahkan untuk kelancaran pembahasan RUU tersebut di DPR, sempat dibuat suatu kesepakatan antara fraksi PPP dengan fraksi ABRI yang isinya:
1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai  konsekuensi  dari  poin  1,  maka  alat-alat  pelaksanaannya  tidak  akan  dikurangi atau diubah, tegasnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
3 Kamal  Hasan, Modernisasi  Indonesia:  Respon  Cendikiawan  Muslim, (Jakarta:  Lingkaran  Studi Indonesia, 1987), h. 190.
4 Ibid., h. 192-197.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang ini, dihilangkan (didrop).
4. Pasal 2 ayat (1) dari rancangan undang-undang ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:
a. Ayat  (1):  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
b. Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengenai  perceraian  dan  poligami  diusahakan  perlu  ketentuan-ketentuan  guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. 5
Usaha  seluruh  komponen  umat  Islam  pada  masa  itu  berhasil  merubah  RUU Perkawinan  yang  sebelumnya  sangat  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  sehingga menimbulkan keberatan dan penolakan dari kalangan Islam dihapuskan, kemudian berhasil dirubah  dengan  ditandai  masuk  dan  diakomodirnya  nilai-nilai  ajaran  perkawinan  Islam dalam RUU tersebut. Adapun pasal-pasal yang kemudian dicoret adalah Pasal 11 mengenai sistem  parental  dan  perkawinan  antar  agama,  Pasal  13  mengenai  Pertunangan,  Pasal  14 mengenai  Tata  Cara  Gugatan  Perkawinan,  dan  Pasal  62  mengenai  Pengangkatan  Anak. 6 Sehingga  pada  akhirnya  setelah  dilakukan  rapat  yang  berulang-ulang,  pada  tanggal  22 Desember  1973  melalui  fraksi-fraksi  di  DPR,  RUU  Perkawinan  tersebut  disetujui  untuk disahkan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 disahkanlah RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  selanjutnya  berlaku  efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. 7
Dengan  disahkannya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa mulai sejak saat itu perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya  dalam  bidang  hukum  materil,  telah  menampakkan  wujudnya  secara  nyata. Kelahiran  Undang-Undang  Perkawinan  ini  merupakan  babak  baru  pengakuan  terhadap keberadaan  hukum  Islam  dalam  tata  hukum  di  Indonesia,  karena  pada  masa  ini  dapat disebut sebagai fase taqnin (fase pengundangan) ketentuan-ketentuan ajaran Islam tentang
5 Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 24.
6 Abdullah Aziz Thaba, Islam dan Negara..., h. 261.
7 Rachmadi  Usman, Perkembangan  Hukum  Perdata  dalam  Dimensi  Sejarah  dan  Politik  Hukum  di Indonesia, (Jakarta: Grafiti, 2003), h. 198.
perkawinan  yang  sebelumnya  hanya  ditelaah  dan  tersebar  dalam  kitab-kitab  fikih, kemudian  berhasil  ditransformasikan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  legal dan berlaku positif, meskipun terdapat modifikasi di sana sini. 8

## C. Masa Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf
Perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru  terjadi  setelah masa tiga tahun lebih Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lahir, tepatnya pada tanggal 17 Mei 1977 pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang  Wakaf.  Peraturan  hukum  tentang  wakaf  ini  lahir  karena  belum  adanya  ketentuan hukum  yang  komprehensif  tentang  pengelolaan  harta  wakaf  di  Indonesia  pada  masa sebelumnya.  Peraturan  hukum  wakaf  yang  ada  seperti  tercantum  dalam  bijblad  Nomor 6196 Tahun 1905, dan bijblad Tahun 1931 Nomor 12573, serta bijblad Tahun 1935 Nomor 13480,  dianggap  belum  cukup  memadai  untuk  menjamin  kelangsungan  serta  kepastian hukum tentang harta wakaf.
Sebelum  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  persoalan  mengenai harta  wakaf  di  masyarakat  banyak  terjadi,  disebabkan  tidak  teratur  dan  tertibnya pengelolaan harta wakaf, sehingga data lengkap tentang tanah wakaf tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Permasalahan yang sering muncul dalam bidang harta wakaf seperti sengketa  tanah  wakaf,  tanah  wakaf  yang  statusnya  tidak  jelas,  banyak  benda  wakaf  yang tidak  diketahui  keadaannya,  penyalahgunaan  harta  wakaf,  dan  sebagainya.  Kondisi  ini muncul  karena  peraturan  hukum  wakaf  yang  ada  sebelumnya,  tidak  mewajibkan  harta- harta wakaf didaftarkan dan dibuatkan sertifikat wakafnya pada instansi yang berwenang.
Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah Milik ini, menjadi babak baru perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam pengelolaan  harta  wakaf.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  menjadikan pengelolaan harta wakaf di Indonesia lebih tertib dan teratur dari masa sebelumnya, karena Peraturan Pemerintah tentang wakaf memuat substansi dan teknis perwakafan  yang harus dijalankan  oleh  instansi  pemerintah  dan  masyarakat.  Dengan  ditetapkan  peraturan  wakaf yang  baru  ini  maka  semua  peraturan  yang  mengatur  tentang  perwakafan  sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28
8 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  (Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), h. 26.
Tahun 1977. Peraturan pemerintah ini juga telah menempatkan ketentuan hukum mengenai harta wakaf di Indonesia menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Menteri Agama RI pada  waktu  itu  mengeluarkan  Permenag.  No.  1  Tahun  1978  tentang  Perwakafan  Tanah Milik,  sebelumnya  pada  tanggal  26  November  1977  Menteri  Dalam  Negeri  juga  telah mengeluarkan Permendagri. No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran tanah wakaf di seluruh  Indonesia,  berikutnya  Menteri  Agama  mengeluarkan  Keputusan  No.  73  Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag se- Indonesia,  untuk  mengangkat/memberhentikan  setiap  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. 9
Sebelumnya  pada  tanggal  23  Januari  1978,  untuk  memudahkan  dan  demi kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Mendagri dan Menag RI mengeluarkan  instruksi  bersama  No.  1  Tahun  1978  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam instruksi tersebut Mendagri  dan  Menag  memerintahkan  kepada  Gubernur  Kepala  Daerah  se-Indonesia  dan para Kakanwil Depag se-Indonesia untuk:
1. Melaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun 1977 dan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan  Tanah  Milik  serta  Permenag  No.  1  Tahun  1978  tentang  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977;
2. Memerintahkan  kepada  instansi  dan  pejabat  bawahannya  untuk  mentaati  dan melaksanakan  instruksi  ini  serta  segenap  peraturan  pelaksanaannya  yang  ditetapkan Menag dan Mendagri sesuai bidang masing-masing;
3. Mengamankan dan mendaftar perwakafan tanah milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  tanpa  biaya  apa  pun  kecuali  biaya pengukuran dan meterai;
4. Memberi laporan tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Menag dan Mendagri. 10
9 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 89-90.
10 Ibid.
Walaupun  peraturan  pemerintah  telah  dikeluarkan,  dalam  perjalanannya  ternyata peraturan-peraturan  perwakafan  yang  ada  ini  juga  belum  berjalan  secara  efektif  dalam menertibkan perwakafan di  Indonesia. Untuk itu, tanggal 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi  Bersama  Menteri  Agama  dan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor.  4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  ini  semakin  menampakkan keberadaan  hukum  Islam  di  Indonesia  semakin  jelas  wujudnya,  dan  semakin  kuat  dalam tata  perundang-undangan  dan  sistem  hukum  nasional,  karena  Peraturan  Pemerintah  ini khusus  mengatur  tentang  perwakafan  tanah  yang  dilakukan  umat  Islam,  sementara  untuk selain Islam peraturan semacam ini tidak ada. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1978 ini pada  masa-masa  berikutnya  diakomodir  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia  dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf.

## D. Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Masa-masa sebelum lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  adalah  masa  yang  sedikit  agak  kelam  bagi  perkembangan  hukum  Islam  di Indonesia  pada  era  Orde  Baru.  Pada  masa  ini  dapat  dikatakan  tidak  ada  perkembangan yang  signifikan  terhadap  hukum  Islam,  pemerintah  pun  pada  masa  ini  seakan  tidak mempunyai political will untuk mengembangkan dan mengeluarkan produk legislasi yang bersentuhan  dengan  hukum  agama,  khususnya  agama  Islam.  Karena  pada  masa-masa antara  tahun  1980  sampai  dengan  tahun  1990-an,  penguasa  Orde  Baru  mengeluarkan kebijakan  tentang  penerapan  asas  tunggal  Pancasila  bagi  organisasi-organisasi  sosial politik ( orsospol ), dan selanjutnya untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Tentu  saja  gagasan  dan  kebijakan  pemerintah  tersebut  menimbulkan  sikap penolakan  yang  juga  cukup  keras  dari  umat  Islam,  hampir  sama  halnya  dengan  masa penolakan  terhadap  RUU  Perkawinan  pada  tahun  1973.  Organisasi-organisasi  politik  dan ormas-ormas  yang berbasis Islam dan pribadi-pribadi  yang kritis terhadap penerapan asas tunggal  Pancasila,  melakukan  penolakan  secara  bersama-sama  sampai  berujung  pada meletusnya  peristiwa  bentrokan  antara  masyarakat  dan  aparat  keamanan  (militer)  di Tanjung  Priok,  yang  mengorbankan  nyawa  umat  Islam  sedemikian  banyak.  Tidak  hanya
sampai  disitu,  bahkan  ormas-ormas  Islam  yang  tidak  menerima  dan  tetap  menolak penerapan asas tunggal, kemudian dibubarkan secara paksa oleh pemerintah pada saat itu.
Meskipun  hubungan  antara  umat  Islam  dan  pemerintah  pada  masa  tersebut tergolong  agak  sulit,  namun  sebuah  terobosan  dalam  perkembangan  hukum  Islam dilakukan  oleh  Departemen  Agama  pada  waktu  itu,  dimana  Menteri  Agama  Munawir Syazali mengajukan RUU Peradilan Agama kepada DPR untuk disahkan menjadi undang- undang.  Pro  dan  kontra  terhadap  RUU  Peradilan  Agama  juga  terjadi,  namun  tidaklah berlangsung  lama  dan  tidak  seramai  RUU  Perkawinan,  karena  setelah  disahkan  menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 pro dan kontra itu pun mulai mereda. Keberhasilan ini menurut  Munawir  Syazali  sebagaimana  dikutip  Amiur  Nuruddin  dalam  bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia , merupakan lompatan seratus tahun bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia dari segi perundang-undangan, sementara dari segi substansi hukumnya melahirkan lompatan seratus windu. 11
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, telah  membawa  perubahan  penting  bagi  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia. Pengakuan  terhadap  keberadaan  lembaga  peradilan  agama  yang  sejajar  dengan  badan peradilan lainnya di Indonesia, pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai pengakuan secara formal  dari  pemerintah  terhadap  keberadaan  dan  pelaksanaan  hukum  Islam.  Undang- Undang  Peradilan  Agama  telah  membawa  perubahan  penting  dan  mendasar  bagi lingkungan  peradilan  agama,  di  antara  perubahan  tersebut  menurut  Daud  Ali  adalah sebagai berikut:
1. Peradilan  agama  telah  menjadi  peradilan  mandiri,  kedudukannya  benar-benar  telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama,  susunan  dan  wewenang  (kekuasaan)  serta  hukum  acaranya  telah  sama  dan seragam di  seluruh  Indonesia. Terciptanya unifikasi  hukum  acara peradilan agama itu, akan  memudahkan  terwujudnya  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang  berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan  kepada  wanita  telah  ditingkatkan  dengan  jalan  antara  lain,  memberikan hak yang sama kepada isteri dalam membela kepentingannya di muka peradilan agama.
11 Ibid., h. 27.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam, sebagai salah  satu  bahan  baku  dalam  penyusunan  dan  pembinaan  hukum  nasional  melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya  ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970.
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama. 12
Dari  substansi  isi  dan  materinya,  Undang-Undang  Peradilan  Agama  No  7  Tahun 1989 secara konkrit telah membawa perubahan yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. Perubahan tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama
Sejak  lahirnya  Undang-Undang  Peradilan  Agama  maka  keseluruhan  peraturan hukum yang mengatur tentang peradilan agama, yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga terjadilah keseragaman dasar hukum peradilan agama di seluruh Indonesia.  Penyeragaman  itu  juga  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
2. Perubahan tentang Kedudukan Peradilan Agama dalam Tata Peradilan Nasional Sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama, terdapat ketidaksejajaran antara  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  dengan  pengadilan  lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu tercermin dari adanya pranata pengukuhan setiap putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal  63  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974. Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Peradilan  Agama  maka  ketentuan  mengenai pengukuhan  putusan  pengadilan  agama  tersebut  dinyatakan  dicabut,  sehingga pengadilan agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan  oleh  juru  sita  pengadilan  agama  yang  merupakan  pranata  baru  dalam lingkungan peradilan agama sejak saat itu.
3. Perubahan tentang Kedudukan Hakim Pengadilan Agama
12 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 84.
Menurut  ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Peradilan  Agama,  “hakim diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  selaku  Kepala  Negara  atas  usul  Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Hal yang sama juga berlaku untuk hakim di lingkungan peradilan lainnya, dengan demikian  kedudukan hakim pengadilan agama  menjadi  sejajar  dengan  hakim  di  pengadilan  lainnya,  sehingga  hak  dan kewajiban mereka pun sama dan sederajat termasuk masalah penggajiannya.
4. Perubahan tentang Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Peradilan  Agama  Tahun  1989,  kewenangan absolut  lembaga  peradilan  agama  masih  sangat  terbatas,  dan  hanya  dalam  lingkup tertentu saja. Barulah kewenangan itu kemudian diperluas kembali seperti  kewenangan peradilan  agama  sebelum  tahun  1937.  Kewenangan  yang  diperluas  tersebut  termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara- perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  a. Perkawinan,  b.  Kewarisan,,  wasiat,  dan  hibah,  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah”.
5. Perubahan tentang Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum  acara  yang  dipakai  oleh  lembaga  peradilan  agama  sebelum  lahirnya Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Perdata  peninggalan  Belanda  yang  juga  dipakai  oleh  lembaga  peradilan  umum.  Selain itu,  juga  dipakai  hukum-hukum  acara  perdata  Islam  tidak  tertulis,  yaitu  ketentuan- ketentuan acara terhadap perkara-perkara tertentu  yang terdapat  dalam kitab-kitab fiqh dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  hukum  acara  yang digunakan  peradilan  agama  selain  KUHAPerdata,  adalah  hukum  acara  tersendiri  yang telah dicantumkan langsung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dimasukkannya hukum  acara  tidak  tertulis  yang  sebelumnya  digunakan  lembaga  peradilan  ke  dalam Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989,  adalah  perubahan  yang  sangat  signifikan  bagi perjalanan hukum Islam di Indonesia, terutama mengenai hukum acara. Karena dengan demikian  hukum  acara  tidak  tertulis  yang  ada  sebelumnya  kemudian  menjadi  hukum
tertulis,  sehingga  lebih  kuat  dan  menjamin  ketertiban  serta  kepastian  dalam  bidang hukum acara.
6. Perubahan tentang Administrasi Peradilan Agama
Sebagaimana  diketahui  bahwa  administrasi  dalam  lingkup  peradilan  terbagi kepada  dua  jenis. Pertama ,  administrasi  peradilan  yang  menyangkut  dengan administrasi  perkara  dan  administrasi  peradilan. Kedua ,  administrasi  umum  yang berkenaaan  dengan  administrasi  kepegawaian,  administrasi  keuangan,  dan  umum. Secara  umum  kedua  jenis  administrasi  itu  dikelola  oleh  panitera  yang  merangkap sebagai  sekretaris  pengadilan.  Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989, sistem  pengelolaan  terhadap  kedua  jenis  administrasi  tersebut  bercorak  tunggal  dan dikelola oleh Panitera Kepala semuanya. Namun dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 maka pengelolaan terhadap kedua jenis administrasi itu kemudian dibagi menjadi  dua  kamar  pula,  dalam  pengelolaannya,  yaitu  untuk  administrasi  peradilan secara  teknis  dikelola  oleh  wakil  panitera  sedangkan  administrasi  umum  dikelola  oleh wakil sekretaris.
7. Perubahan tentang Perlindungan terhadap Wanita
Menurut  Pasal  20  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  dinyatakan bahwa  “Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  suami  atau  isteri  atau  oleh  kuasanya  kepada pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  tergugat”.  Ketentuan tersebut  dianggap  tidak  adil  dan  sangat  memberatkan  bagi  pihak-pihak  terutama  pihak perempuan,  apabila  ingin  menggugat  cerai  suaminya  karena  bisa  saja  tempat  tinggal tergugat sangat jauh dan susah untuk dijangkau.
Oleh sebab itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 membuat perubahan dalam hal ini,  yaitu  perkara  perceraian  tidak  diajukan  di  pengadilan  agama  yang  daerah  hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, melainkan diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya  meliputi  tempat  tinggal  penggugat.  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.  9 Tahun  1975  ini  tetap  berlaku  untuk  perceraian  yang  dilakukan  oleh  mereka-mereka  yang bukan beragama Islam, dimana gugatan perceraiannya diajukan di pengadilan umum. 13
13 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  di  Indonesia, (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  1996),  h.  118- 122.

## E. Masa Lahirnya Kompilasi Hukum Islam
Uraian  pada  sub  judul  sebelumnya  tentang  lahirnya  Undang-Undang  Peradilan Agama,  telah  memberikan  gambaran  sepintas  tentang  pengakuan  yang  lebih  konkrit  dari sistem hukum dan perundangan, terhadap keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Namun seperti  juga  sudah  disinggung  sebelumnya,  meskipun  peradilan  agama  sudah  seragam  di seluruh Indonesia, namun dalam rujukan hukum materilnya masih terjadi saling perbedaan di antara pengadilan agama. Sehingga banyak kasus yang pada kenyataannya sama, namun ketika  diputuskan  berbeda  antara  pengadilan  agama  yang  satu  dengan  pengadilan  agama yang lainnya.
Kondisi  demikian  terjadi  karena  hukum  materil  yang  digunakan  di  peradilan agama,  masih  dalam  bentuk  hukum  tidak  tertulis  yang  tersebar  dalam  berbagai  macam kitab  fikih.  Sehingga  hakim-hakim  pengadilan  agama  yang  memutus  terhadap  kasus konkrit yang diajukan kepadanya tidak dapat merujuk hukum materil yang sama, akibatnya terjadilah  perbedaan  pendapat  di  antara  hakim  pengadilan  agama  yang  satu  dengan pengadilan  agama  lainnya  dalam  kasus  yang  sama,  karena  masing-masing  mereka  dalam memutuskan perkara merujuk pada hukum materil tidak tertulis (kitab fikih) yang berbeda.
Keadaan  tersebut  tentunya  tidak  baik  untuk  terus  dipertahankan,  karena  selain menimbulkan  silang  pendapat  yang  terus  menerus,  juga  membuat  kepastian  hukum  di negeri  ini  khususnya  dalam  bidang  hukum  Islam  menjadi  tidak  terjamin.  Untuk  itulah diperlukan  segera  lahirnya  sebuah  hukum  materil  yang  dapat  dijadikan  rujukan  satu- satunya,  oleh  seluruh  hakim  di  lingkungan  peradilan  agama  di  Indonesia  dalam memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada mereka.
Bila dicermati lebih jauh, kebutuhan terhadap hukum  materil  yang seragam  untuk menjadi  rujukan  di  peradilan  agama  sudah  sejak  lama  didambakan.  Sebagai  buktinya adalah  keluarnya  Surat  Edaran  Kepala  Biro  Peradilan  Agama  Nomor  B/1/737  tanggal  18 Februari  1958  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah di luar Jawa dan Madura.
Dalam  huruf  B  Surat  Edaran  tersebut  dijelaskan  bahwa  untuk  mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar‟iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman kitab-kitab: 1). Al- Bâjûrî; 2). Fath al-Mu‟în; 3). Syarqawî al-Tahrîr; 4). Qalyubî/Mahallî; 5). Fath al- Wahhâb dengan syarahnya; 6). Tuhfah; 7). Targhîb al-Musytâq; 8). Qawânîn Syar‟iyyah li
al-Sayyid bin Yahyâ; 9). Qawânîn Syar‟iyah li al-Sayyid Shadaqah Dahlân; 10). Syamsuri fi al-Farâidh; 11). Bughyah al-Mustarsyidîn; 12). Al- Fiqh „Alî Madzîhib al-Arba‟ah; dan, 13). Mughnî al-Muhtâj.
Keadaan ini dapat dicatat sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk hukum  tertulis,  dari  beberapa  bagian  hukum  Islam  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan Agama. 14 Dengan menunjuk ketiga belas kitab ini maka langkah ke arah kepastian hukum semakin  nyata  dan  bukan  lagi  sebagai  sebuah  embrio,  karena  telah  mengarah  kepada langkah-langkah konkrit. 15
Ide  untuk  segera  mempercepat  lahirnya  sebuah  hukum  materil  bagi  peradilan agama,  muncul  setelah  beberapa  tahun  peradilan  agama  berada  di  bawah  pembinaan Mahkamah  Agung  dalam  hal  pelaksanaan  teknis  yustisialnya.  Selama  pembinaan  oleh Mahkamah  Agung  tersebut  dirasakan  adanya  beberapa  kelemahan,  seperti  hukum  Islam yang  diterapkan  di  peradilan  agama  yang  cenderung  simpang  siur,  karena  adanya perbedaan  pendapat  ulama  hampir  dalam  setiap  persoalan.  Untuk  mengatasi  hal  ini diperlukan  adanya  satu  buku  hukum  yang  menghimpun  semua  hukum  terapan  yang berlaku  di  lingkungan  peradilan  agama,  yang  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  para  hakim dalam  melaksanakan  tugasnya,  untuk  menjamin  akan  adanya  kesatuan  dan  kepastian hukum. 16
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang  a).  Perkawinan;  b).  Kewarisan,  wasiat,  dan  hibah,  yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c). Wakaf dan sedekah”.
Dengan  demikian  maka  hukum  materil  yang  harus  segera  dibentuk  oleh pemerintah, tentunya hukum materil yang dibutuhkan oleh peradilan agama sesuai dengan lingkup kewenangan  yang telah diberikan undang-undang kepada lembaga ini. Menindak lanjuti amanah undang-undang dan kebutuhan  yang mendesak dari peradilan agama  akan hukum  materil  inilah,  pada  bulan  Februari  1998  setelah  melalui  perjalanan  yang  cukup panjang maka ketiga buku dari Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), yang
14 Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama,  1976), h. 117.
15 Ibid., h. 129-133.
16 Ibid., h. 139.
telah  dibuat  oleh  tim  khusus  yang  dibentuk  untuk  pelaksanaan  proyek  pembuatan Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  di  lokakaryakan.  Dalam  lokakarya  ini  Rancangan Kompilasi Hukum Islam mendapat dukungan  yang cukup luas dari para ulama di seluruh Indonesia, meskipun masih terdapat perdebatan pendapat di antara mereka dalam beberapa hal.  Akhirnya  pada  tanggal  10  Juni  1991  Presiden  Soeharto  menandatangani  Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dengan tegas menyebutkan dalam diktumnya bahwa, Kompilasi Hukum Islam dilahirkan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat  dengan  sebaik-baiknya  dan  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Penyebutan “digunakan  oleh  instansi  pemerintah” tentunya  bermakna  bahwa  KHI,  harus  dijadikan rujukan  oleh  setiap  instansi  pemerintah,  khususnya  oleh  hakim-hakim  pengadilan  agama dalam memutuskan hukum.
Menurut  Abdurrahaman  kata “digunakan” dalam  Instruksi  Presiden  tersebut bermakna “dipedomani”, karena itu, pengertian sebagai pedoman harus dipahami sebagai tuntutan  atau  petunjuk  yang  harus  dipakai,  baik  oleh  Pengadilan  Agama  maupun  warga masyarakat  dalam  menyelesaikan  sengketa  mereka  dalam  bidang  hukum  perkawinan, kewarisan  dan  perwakafan. 17 Abdurrahman  juga  menilai  bahwa  KHI  mempunyai “kesederajatan” dengan undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang berlaku di Indonesia. Karena bila dikaitkan dengan Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1978  yang  hanya  mengatur persoalan  administratif  prosedural,  maka  KHI  merupakan  ketentuan  khusus  yang  lebih berfungsi sebagai ketentuan hukum substansial. 18
Selanjutnya  Abdurrahman  menyimpulkan  fungsi  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia adalah:
1. Sebagai  suatu  langkah  awal  atau  sasaran  antara  untuk  mewujudkan  kodifikasi  dan unifikasi  hukum  nasional  yang  berlaku  untuk  warga  masyarakat  khususnya  yang beragama  Islam.  Ketentuan-ketentuan  hukum  yang  sudah  dirumuskan  dalam  KHI, kemungkinan di masa akan datang akan diangkat sebagai materi hukum nasional.
2. Sebagai  pegangan dari para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
17 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 55.
18 Ibid., h. 57-58.
3. Sebagai  pegangan  bagi  warga  masyarakat  mengenai  hukum  Islam  yang  berlaku baginya,  yang  sudah  merupakan  hasil  rumusan  yang  diambil  dari  berbagai  kitab  fiqh berbahasa Arab yang semua tidak dapat mereka baca secara langsung. 19
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  Kompilasi  hukum  Islam  sebagai sebuah  produk  pemikiran  para  ulama  dan  umat  Islam  di  Indonesia  yang  telah  mereka sepakati  (ijma‟),  dan  secara  hukum  telah  pula  dikeluarkan  secara  legal  oleh  pemerintah. Menurut  Ahmad  Rafiq  para  hakim  dan  para  pihak  yang  berperkara,  terikat  dan berkewajiban  untuk  tunduk  serta  patuh  melaksanakan  seluruh  ketentuan  di  dalamnya dengan sepenuhnya. 20

## F. Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Rintisan  terhadap  berdirinya  perbankan  Islam  di  Indonesia  sebenarnya  telah dimulai  sejak  awal  periode  1980-an,  melalui  diskusi-diskusi  bertemakan  bank  Islam sebagai  pilar  ekonomi  Islam.  Tokoh-tokoh  yang  terlibat  dalam  pengkajian  tersebut  di antaranya adalah, Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, dan M.  Amien  Azis.  Sebagai  uji  coba,  gagasan  perbankan  Islam  tersebut  kemudian dipraktekkan  dalam  skala  yang  relatif  terbatas  di  antaranya  di  Bandung  (Bait  At-Tamwil Salman ITB), dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti ). 21
M.  Dawam  Rahardjo  dalam  tulisannya  pernah  mengajukan  rekomendasi  supaya sistem  perbankan  yang  menggunakan  prinsip-prinsip  syari‟at  Islam  (Bank  Islam),  yang didasarkan  prakteknya  pada  konsep mudhârabah,  musyârakah, dan murâbahah, untuk dicoba  praktekkan  sebagai  konsep  alternatif  menghadapi  larangan  praktek  riba.  Konsep dan  praktek  bank  dengan  prinsip  Islam  ini,  sekaligus  diharapkan  dapat  memenuhi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. 22
Upaya  yang  lebih  serius  mengenai  pendirian  Bank  Islam  di  Indonesia  baru dilakukan pada tanggal 18 s/d 20 Agustus 1990, di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI)
19 Ibid., h. 60.
20 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 81- 83.
21 http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia,  diakses  pada  tgl.  8 November 2011.
22 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedia Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 614.
pada tanggal tersebut menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor,  Jawa  Barat.  Hasil  lokakarya  tersebut  kemudian  dibahas  lebih  mendalam  pada Musyawarah  Nasional  IV  MUI  di  Jakarta  22  s/d  25  Agustus  1990,  yang  menghasilkan amanat  bagi  pembentukan  kelompok  kerja  pendirian  bank  Islam  di  Indonesia.  Kelompok kerja  dimaksud  disebut  Tim  Perbankan  MUI  dengan  diberi  tugas  untuk  melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.
Hasil  kerja  Tim  Perbankan  MUI  tersebut  berupa  berdirinya  PT.  Bank  Muamalat Indonesia (BMI), sesuai dengan akte pendirian yang dikeluarkan pada tanggal 1 Nopember 1991.  Sejak  tanggal  1  Mei  1992,  BMI  resmi  beroperasi  dengan  modal  awal  sebesar  Rp. 106.126.382.000,-  yang  bersumber  dari  berbagai  pihak,  termasuk  dari  masyarakat  dan Pemerintah Daerah Jawa Barat.
Eksistensi  dan  legalitas  Bank  Islam  secara  formal  di  Indonesia  pada  masa  Orde Baru, dapat ditelaah dari bunyi Pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang  menyebutkan:  “menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".
Selanjutnya  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  No.  70  Tahun  1992 tentang  Bank  Umum  juga  disebutkan  “Bank  Umum  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  yang  menyebutkan  “Bank  Perkreditan  Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”.
Kalimat-kalimat  yang  dicantumkan  dalam  peraturan  hukum  mengenai  perbankan pada  masa  Orde  Baru  ini,  memang  tidak  menyebut  secara  jelas  tentang  keberadaan  bank Islam  dalam  pasal-pasalnya.  Namun  penyebutan  kalimat  “bank  berdasarkan  prinsip  bagi hasil” di dalam beberapa peraturan hukum tersebut, menjadi lebih jelas menunjuk kepada bank  Islam,  setelah  melihat  dan  memahami  penjelasan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.  72  Tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil,  karena sangat  jelas  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  prinsip  bagi  hasil  adalah  prinsip muamalat berdasarkan syari‟at dalam melakukan kegiatan usaha bank.
Melihat  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun 1992,  keleluasaan  untuk  mempraktekkan  gagasan  perbankan  berdasarkan  syari‟at  Islam terbuka  seluas-luasnya,  terutama  berkenaan  dengan  jenis  transaksi  yang  dapat  dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal:
1. Larangan  melakukan  kegiatan  usaha  yang  tidak  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil (maksudnya  kegiatan  usaha  berdasarkan  perhitungan  bunga)  bagi  Bank  Umum  atau Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  kegiatan  usahanya  semata-mata  berdasarkan  prinsip bagi  hasil.  Begitu  pula  Bank  Umum  atau  BPR  yang  kegiatan  usahanya  tidak berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  yang  berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah  yang bertugas melakukan pengawasan atas  produk  perbankan  baik  dana  maupun  pembiayaan  agar  berjalan  sesuai  dengan prinsip  syari‟at,  dimana  pembentukannya  dilakukan  oleh  bank  berdasarkan  hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Di  samping  peraturan-peraturan  tersebut  di  atas,  terhadap  jenis  kegiatan,  produk dan  jasa  keuangan  syari‟ah,  Bank  Syariah  juga  wajib  mengikuti  semua  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN),  yakni  satu-satunya  dewan  yang  mempunyai  kewenangan mengeluarkan  fatwa  atas  jenis-jenis  kegiatan,  produk  dan  jasa  keuangan  syariah,  serta mengawasi  penerapan  fatwa  dimaksud  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  syari‟ah  di Indonesia.
Perkembangan  lain  yang  patut  dicatat  berkaitan  dengan  perbankan  syari‟ah  pada saat  berlakunya  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  adalah  berdirinya Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI).  BAMUI  berdiri  secara  resmi  tanggal  21 Oktober  1993  yang  diprakarsai  MUI,  dengan  tujuan  menyelesaikan  kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain  di  kalangan  umat  Islam  di  Indonesia.  BAMUI  ini  dalam  perkembangan selanjutnya setelah Orde Baru berubah menjadi BASYARNAS.
Meskipun  pada  saat  berlakunya  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  perkembangan perbankan  syari‟ah  masih  sangat  terbatas,  namun  hal  ini  merupakan  salah  satu  tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi  perkembangan  Hukum  Nasional.  Mariam  Darus  Badrulzaman  dalam  makalahnya yang  berjudul  “Peranan  BAMUI  Dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional”  mengatakan sebagai berikut :
Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan  “sistem  bagi  hasil”  yang  tidak  dikenal  dalam  Undang-Undang
tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka  Perbankan  dapat  melepaskan  diri  dari  usaha-usaha  yang  mempergunakan sistem  “bunga”,  .…  Jika  selama  ini  peranan  hukum  Islam  di  Indonesia  terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis) . 23
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa,  perbankan  Islam  di  Indonesia,  sudah  mulai menunjukkan  eksistensi  dan  legalitasnya  sejak  masa  pemerintahan  Orde  Baru.  Meskipun belum  mendapat  tempat  dan  porsi  yang  memadai  dan  tegas  dalam  perauran  hukum perbankan pada masa itu, namun embrio dan pengakuan tentang keberadaan bank Islam di Indonesia sudah mulai nampak. Sebagai buktinya adalah Bank Mu‟amalat Indonesia yang diprakarsai  MUI  mulai  dilegalkan  pemerintah  dengan  keluarnya  Izin  usaha  Bank Mu‟amalat  juga  dikeluarkan  Menkeu  RI  dengan  SK  No.  430/KMK.013/1992  tanggal  24 April 1992. Sedangkan untuk melegalkan operasionalnya dikeluarkan SK. Menkeu RI No. 1223/MK.013/1991  tanggal  5  November  1991.  Berbekal  legalitas  yang  diberikan pemerintah  melalui  Menkeu  tersebut,  maka  BMI  secara  resmi  mulai  beroperasi  pada tanggal 1 Mei 1992. Dari uraian tersebut maka semakin mempertegas bahwa hukum Islam di  Indonesia  dalam  bidang  bisnis  khususnya  perbankan,  telah  mendapat  tempat  dalam tatanan hukum nasional Indonesia.

## G. Penutup
Perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru,  terutama  dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam, memang  belumlah  dapat  dikatakan  memuaskan.  Terkendalanya  perkembangan  hukum Islam  pada  masa  Orde  Baru,  merupakan  bias  dari  kebijakan  pemerintahan  masa  itu  yang ingin  menjadikan  Pancasila  sebagai  asas  tunggal  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Selain itu memang political will dari penguasa untuk mentransformasikan nilai- nilai  hukum  Islam  ke  dalam  sistem  hukum  nasional  masih  sangat  kurang.  Sehingga pembicaraan  dan  diskusi-diskusi  yang  mengarah  kepada  ideologi  atau  asas  lain,  terutama yang  bersinggungan  dengan  nilai-nilai  agama  misalnya  dianggap  tabu  dan  sedapat mungkin diminimalisir.
23 Mariam Darus Badrulzaman, Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional, dalam buku Arbitrase Islam Di Indonesia , (Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994), h. 68-69.
Namun  demikian,  masa  Orde  Baru  dapat  dikatakan  sebagai  langkah  awal kebangkitan  hukum  Islam  di  Indonesia,  karena  pada  masa  ini  mulai  ditransformasikan nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  bidang  tertentu,  seperti  perkawinan,  kewarisan  dan perwakafan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  positif,  meskipun  belum  sesuai dengan harapan umat Islam pada masa itu.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
Badrulzaman,  Mariam  Darus. Peranan  BAMUI  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional dalam buku Arbitrase Islam di Indonesia . Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994.
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Djalil,  Basiq. Peradilan  Agama  di  Indonesia. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2006.
Hasan,  Kamal. Modernisasi  Indonesia;  Respon  Cendikiawan  Muslim. Jakarta:  Lingkaran Studi Indonesia. 1987.
http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia,  di  akses  pada tgl. 8 November 2011.
Nuruddin,  Amiur  dan  Tarigan,  Akmal  Azhari. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2004.
Rahardjo, M. Dawam. Ensiklopedia Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. Paramadina, Jakarta: 1996.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Cet. IV RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2000.
Sostroatmodjo, Arso dan Aulawi, Wasit. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Thaba, Abdullah Aziz. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
Tim  Penyusun. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Badan  Peradilan  Agama  di Indonesia. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1976.
Usman,  Rachmadi. Perkembangan  Hukum  Perdata  Dalam  Dimensi  Sejarah  dan  Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Grafiti, 2003.