Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 339-345| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3438.339-345

## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN GIANYAR
Dewa Gede Agung Getsumeda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali dewajoes15@gmail.com, laksmidewi@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Bagi pihak yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa pengadilan atau arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa  adalah  pilihan.  Pilihan  ini  sepenuhnya  tergantung  pada  keinginan  para  pihak  yang bersengketa.  Terjadi  perselisihan  antara  kedua  pihak  sehingga  masing-masing  pihak  dapat  memilih metode  yang  digunakan. Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan ringan  yang dilakukan oleh anak  melalui  mediasi dan untuk  mengetahui akibat hukum jika tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan  melalui  mediasi.  Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian  hukum normatif.  Data primer diperoleh  dari tinjauan lapangan  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  artikel,  peraturan  perundang-undangan,  dari  buku- buku.  Pengaturan  hukum  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui mediasi.Selain ketentuan tersebut pelanggaran ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah tindak  pidana  yang  dapat  berupa  kurungan  atau  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  paling banyak Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus Rupiah). Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak di bawah  8  tahun.  Simpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  akibat  hukum  jika  tindak  pidana  penganiayaan ringan  yang  dilakukan  oleh  anak  diselesaikan  melalui  mediasi  antara  lain  penyelesaiannya  melalui musyawarah, perdamaian dan  kesepakatan pelaku, korban dan  keluarga sehingga  menghasilkan  win- win solution. Penyelesaian secara damai dasarnya adalah kesepakatan yang oleh para pihak dianggap baik dari segala jalan yang lain.
Kata Kunci : Anak, Mediasi, Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

## Abstract
For parties who wish to resolve disputes without trial or arbitration, alternative dispute resolution is an option. This choice is entirely dependent on the wishes of the disputing parties. There is a dispute between the two parties so that each party can choose the method used. This study aims to determine the legal regulation of minor maltreatment committed by children through mediation and to find out the  legal  consequences  if  minor  maltreatment  crimes  committed  by  children  are  resolved  through mediation. The type of research used is normative legal research. Primary data is obtained from field reviews while secondary data is obtained from articles, laws and regulations, from books. In addition to these provisions, minor violations that can be resolved through mediation are criminal acts which can be in the form of confinement or imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a maximum of  Rp.  7,500.00  (Seven  thousand  five  hundred).  Criminal  offenses  committed  by  children  under  8 years. The conclusion of this study is that the legal consequences if the crime of minor maltreatment committed  by  children  is  resolved  through  mediation,  including  settlement  through  deliberation, peace  and  agreement  of  the  perpetrator,  victim  and  family  so  as  to  produce  a  win-win  solution.  A peaceful settlement is basically an agreement that the parties consider good from all other ways.
Keywords: Children,  Mediation, Minor Maltreatment

## I. PENDAHULUAN
Seorang  anak  remaja  adalah  bagian  dari  generasi  muda  yang  merupakan  generasi  penerus  cita-cita perjuangan bangsa. Remaja merupakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memimpin dan  memelihara  persatuan  bangsa  dalam  kesatuan  NKRI  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945. Oleh  karena itu diperlukan pembinaan yang terus menerus untuk  menjaga kelangsungan  hidup anak. Masyarakat  terkadang  menemukan  bahwa  perilaku  anak  muda  menyimpang,  sehingga  banyak  anak muda  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tanpa  mengetahui  status  sosial  dan  ekonominya. Selain  itu,  sebagian  anak  muda  tidak  berkesempatan  memperoleh  kesehatan  fisik  dan  mental  yang baik karena suatu sebab atau sebab lain. Perhatian spiritual dan psikologis. Dalam masyarakat, akibat kondisi  diri  yang  tidak  mencukupi,  disengaja  dan  tidak  disengaja,  remaja  seringkali  mengadopsi perilaku atau perilaku yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Penyimpangan atau perilaku ilegal yang  dikarenakan  banyak  faktor  yaitu,  efek  jelek  dari  pesatnya  kemajuan  perkotaan,  paradigm globalisasi pada bidang TIK, kemajuan ilmu TIK, serta perubahan gaya hidup  dan  gaya hidup  orang tua tertentu. Perubahan. Masyarakat yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak.
Disisi  lain,  anak  yang  belum  mendapatkan  kasih  sayang,  pengasuhan,  bimbingan  dan bimbingan  dalam  perkembangan  sikap,  perilaku,  adaptasi  dan  pengawasan  orang  tua  wali  serta lingkungan  yang  kurang  sehat  dapat  merugikan  perkembangan  pribadi  seorang  anak.  Yang  menjadi masalah  sekarang  adalah  bagaimana  jika  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak  remaja  tersebut menimbulkan  kerugian  terhadap  kepentingan  orang  lain.  Dalam  hal  yang  demikian  negara  memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan.
Wewenang untuk  menjatuhkan pidana  diserahkan  kepada hakim.  Untuk  menegakkan  hukum dan  keadilan  maka  peranan  dari  badan  peradilan  sangat  penting,  menurut  Pasal  1  butir  8  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Undang-Undang Peradilan Anak ditegaskan bagi anak di bawah umur 18 tahun yang  melakukan tindak pidana, maka hakim  dapat memilih salah satu  dari  beberapa  alternatif  yang  terdapat  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  dan  Pasal  24  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Bagi hakim yang menangani perkara pidana yang pelakunya adalah anak remaja, maka hakim dapat  mengetahui  sifat-sifat  kejiwaan  dari  seorang  anak  remaja,  Karena  hakim  bertanggung  jawab untuk  memeriksa  dan  menyelidiki  secara  menyeluruh  mengapa  anak-anak  diabaikan  ( Erna  Sofwan Syukrie, 1996:5 ).
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  anak  pelaku  tindakan  pidana  disamping berdasarkan  keyakinan  hakim  dan  alat  bukti  yang  sah,  juga  diperlukan  pertimbangan  yang  sifatnya non yuridis  misalnya sosiologi, psikologi  dan sebagainya. Menurut Oemar Sena Adji bahwa seorang hakim  memutus  perkara  pidana  harus  memperhatikan  sifat  seriusnya  delik  yang  dilakukan  keadaan yang menyertai perbuatan yang dihadapkan kepadanya (Oemar Sena Adji, 1984:8).
Hakim dalam memutuskan perakara anak diberi kebebasan untuk memilih beberapa alternatif yang  telah  diatur  dalam  pasal  23  ayat  (2)  dan  pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  dalam  menjatuhkan  putusan  tindak  pidana  disini hakim  bebas  menilai  dan  menentukan  hal-hal  atau  keadaan  yang  dianggap  paling  tepat  untuk menjatuhkan  tindak  pidana  terhadap  anak  sedangkan  kekeliruan  hakim  dalam  mengambil  keputusan dapat berakibat fatal bagi perkembangan anak itu sendiri.
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  semua  pihak  saat  ini  cenderung  menggunakan Alternative  Dispute  Resolution  (APS),  karena  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  yang memakan  waktu terlalu lama dianggap tidak praktis dan  membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut  sesuai  juga  dengan  pendapat  H.  Desriza  Ratna,  yang  menegaskan  bahwa  secara  umum  ada beberapa  keuntungan  yang  diperoleh  masyarakat  bila  menggunakan  jalur  nonlitigasi  (di  luar Pengadilan)  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS),  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang
dihadapinya  sebagai  berikut  :  proses  lebih  cepat,  biaya  lebih  murah,  sifatnya  informal,  kerahasiaan terjamin,  adanya  kebebasan  memilih  pihak  ketiga,  dapat  menjaga  hubungan  baik,  bersifat  final  dan lain-lain ( H. Desriza Ratna, 2012 ).
Bagi  pihak  yang  ingin  menyelesaikan  sengketa  tanpa  pengadilan  atau  arbitrase,  alternatif penyelesaian  sengketa  adalah  pilihan.  Pilihan  ini  sepenuhnya  tergantung  pada  keinginan  para  pihak yang  bersengketa.  Di  samping  itu,  penyelesaian  masalah  di  Kabupaten  Gianyar  sering  terjadi, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Terjadi  perselisihan  antara  kedua  pihak  sehingga  masing-masing  pihak  dapat  memilih  solusi  atas masalah  tersebut.  Semua  pihak  dapat  memilih  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan.  Biasanya penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  dilakukan  atas  prakarsa  salah  satu  pihak.  Pada  saat  yang sama,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  perselisihannya  di  luar  pengadilan  hanya  jika  kedua  belah pihak setuju, dengan kata lain semua pihak ikhlas.
Menurut Andi  Rahmah  (2018) Tindak  kekerasan  fisik,  seksual,  psikis  bahkan  hingga penelantaran  keluarga,  menjadi  salah  satu  masalah  yang  berlatarbelakang  dari  terjadinya penyimpangan visi dan misi dalam keluarga. Masalah-masalah ini membutuhkan penyelesaian secara hukum  yang  dimulai  dari  perangkat  hukum  yang  memadai  demi  menghapus  terjadinya  kekerasan- kekerasan  tersebut.  Penyelesaian  pada  konflik  -  konflik  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian  masalah  melalui  jalur  Pengadilan,  sedangkan  nonlitigasi  merupakan  cara  penyelesaian masalah  di  luar  Pengadilan  ( Cacuk  Sudarsono,  2015 ).    Pelaksanaan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiganya itu bukan jargon semata dan  harus  bisa  diwujudkan  dan  diimplementasikan  pada  pelaksanaan  hukum  itu  sendiri.  Keadilan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan. Hukum itu harus dilaksanakan dan  dipatuhi  oleh  semua  orang  dan  semua  orang  itu  harus  diperlakukan  sama  di  depan  hukum ( equality  before  the  law) .  Apabila  hukum  tidak  ditegakkan,  maka    ia  tidak  akan  mempunyai  makna dalam  kehidupan  masyarakat.  Peraturan  hukum  yang  demikian  akan  mati  dengan  sendirinya  ( James Hasudungan Hutajulu, 2015 ).
Dari  paparan  penjelasan  diatas  maka  dirumuskan  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan  oleh anak  melalui mediasi dan untuk  mengetahui akibat hukum jika tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui mediasi.

## II. METODE PENELITIAN
Secara  umum  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Tindak  Pidana  Penganiayaan  Ringan  yang  dilakukan  oleh  Anak  di  Kabupaten  Gianyar  Mematuhi hukum dan peraturan yang mengaturnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh Anak Melalui Mediasi
Mediasi  biasanya  dilakukan  melalui  prosedur  sukarela,  namun  bisa  juga  dilakukan  berdasarkan eksekusi kesepakatan atau kewajiban (regulasi) atau perintah pengadilan. Mengenai prosedur mediasi pengadilan,  Pasal  7  UU  Perma  Nomor  02  Tahun  2003  mengatur  Mediator  dan  para  pihak  wajib mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini. Proses  mediasi  pada  dasarnya  tidak  bersifat  terbuka  untuk  untuk  umum,  kecuali  para  pihak menghendaki lain.  Tetapi, proses  mediasi untuk sengketa publik, yaitu sengketa-sengketa lingkungn hidup,  hak  asasi  manusia,  perlindungan  konsumen,  dan  perburuhan  (yang  melibatkan  kepentingan banyak buruh), terbuka untuk umum.
Dasar  dari  banyaknya  tahapan  pada  proses  mediasi  sangat  banyak.  Lamanya  proses  juga sangat  tergantung  pada  berbagai  faktor,  mulai  dari  substansi  masalah  hingga  metode  mediasi  yang digunakan. Perma Nomor 2 Tahun 2003 dibedakan antara tahap pramediasi dan tahap mediasi. Untuk tahap  paramediasi  di  pengadilan,  yang  penting  untuk  diperhatikan  adalah  Pasal  3,  yang  menentukan bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara  agar  lebih  dahulu  menempuh  mediasi.  Hakim  berkewajiban  untuk  menunda  persidangan perkara agar para pihak memiliki kesempatan untuk menengahi. Selain itu, hakim wajib menjelaskan prosedur dan biaya mediasi kepada para pihak.
Pasal  4  ayat  (1)  s/d  (4)  Perma  Nomor  2  Tahun  2003  diatur  jangka  waktu  pramediasi  dan larangan bagi hakim sebagai mediator. Disebutkan bahwa hakim yang memeriksa suatu perkara, baik baik  sebagai  ketua  majelis  atau  anggota  majelis,  dilarang  bertindak  sebagai  mediator  untuk  perkara yang bersangkutan. Ketentuan masa pra-mediasi mengatur bahwa dalam satu hari kerja setelah sidang pertama,  para  pihak  dan  /  atau  pengacaranya  harus  berunding  untuk  memilih  mediator  dari  daftar mediator yang dimilikinya. Seorang mediator yang tidak ada di pengadilan atau daftar pengadilan.
Jika  para  pihak  atau  pengacaranya  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  tentang  penggunaan mediator  di  dalam  dan  di  luar  daftar  pengadilan  dalam  waktu  satu  hari  kerja,  para  pihak  wajib memilih  mediator  dari  daftar  mediator  yang  disediakan  oleh  pengadilan  tingkat  pertama.  Demikian pula,  jika  para  pihak  tidak  dapat  setuju  untuk  memilih  seorang  mediator  dari  daftar  yang  diberikan oleh pengadilan dalam satu hari kerja, ketua kelompok berhak menunjuk seorang mediator dari daftar tersebut dan membuat keputusan.
Pengaturan  pengaduan  mediator  bukan  berasal  dari  pengadilan  serta  jangka  waktunya  ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) s/d (4) yang menyatakan bahwa Proses mediasi yang menggunakan mediatordi luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja.
Setelah  waktu  tiga  puluh  hari  kerja  terpenuhi  para  pihak  wajib  menghadap  kembali  pada hakim  pada  sidang  yang  ditentukan.Jika  para  pihak  mencapai  kesempatan,mereka  dapat  meminta penetapan  dengan  suatu  akta  perdamaian.  Namun,  jika  para  pihak  berhasil  mencapai  kesepakatan yang  tidak  diwajibkan  menjadi  akta  damai,  pelapor  wajib  mencabut  gugatan  tersebut.  Sebelum mediasi  pengadilan,  yang  terpenting  adalah  mediator,  dan  kedua  belah  pihak  berkewajiban  untuk mematuhi semua prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003.
Mediasi  yang  berhasil  biasanya  mengarah  pada  kesepakatan  penyelesaian  perselisihan. Setelah ditandatangani, hasil mediasi akan diingat dan dapat diimplementasikan sebagai kontrak atau kesepakatan.  Namun,  jika  para  pihak  tidak  bersedia  menandatangani  kesepakatan  penyelesaian  yang mengikat secara hukum,  mereka  memiliki kebebasan. Jangan lakukan itu. Padahal, kesepakatan hasil mediasi  bisa  dalam  bentuk  lisan  maupun  tertulis.  Namun  di  Indonesia,  kesepakatan  hasil  mediasi harus  dalam  bentuk  tertulis.  Ini  berlaku  untuk  mediasi  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan.  UU  No.  2 Tahun  2003  mengatur:  “Jika  kesepakatan  dicapai  melalui  mediasi,  para  pihak  dengan  bantuan mediator  wajib  membuat  kesepakatan  tertulis  dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak.  Perjanjian tersebut harus memuat klausul penarikan atau a pernyataan lengkap dari kasus tersebut (Pasal 11 (1) dan (2))
Demikian  pula,  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  yang  berkaitan  dengan  hasil mediasi  dalam  bentuk  tertulis  secara  tegas  menyebutkan  usaha  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat melalui  mediator, dalam  waktu paling  lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tetulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
Jika  mediasi  dilaksanakan  di  luar  pengadilan,  terdapat  kewajiban  untuk  mendaftarkan kesepakatan  tertukis  tersebut  di  pengadilan  begeri  dalam  waktu  paling  lama  30  hari  sejak penandatanganan  (Pasal  6  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999).Untuk  menyelesaikan mediasi  di  penghadilan,  hakim  dapat  mengukuhkan  kesepakatan  sebagai  suartu  akta  perdamaian.
Dalam  Pasal  1  butir  1  Perma  Nomor  02  Tahun  2003  disebutkan  pkta  perdamaian  adalah  dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi.
Pada  tahap  hasil  proses  mediasi,  mediator  biasanya  membantu  para  pihak  untuk  menyusun kesepakatan;  ketika  membantu  para  pihak  untuk  menyiapkan  kesepakatan  mediasi  tertulis,  mediator harus  fokus  pada  draf  terlebih  dahulu.  Mediator  harus  memastikan  bahwa  para  pihak  sepenuhnya memahami draf  perjanjian.
Perlunya  penyusunan  draf  perjanjian  diakomodasi  dalam  Pasal  11 ayat  (3)  Perma  Nomor  02 Tahun  2003  bahwa  sebelum  para  pihak  menandatangani  kesepakatan,  mediator  wajib  memeriksa materi  kesepakatan  untuk  menghindari  adanya  kesepakatan  yang  bertentangan  dengan  hukum. Kegiatan khusus terkait dengan proses  mediasi tetap, yaitu  melakukan review sengketa, menjelaskan proses  mediasi  kepada  para  pihak,  membantu  para  pihak  dalam  pertukaran  informasi  dan  tawar- menawar,  serta  membantu  mereka  menentukan  dan  mendaftarkan  kesepakatan.  Berbagai  tahapan proses mediasi adalah sebagai berikut.
Biasanya  para  pihak  sepakat  untuk  memilih  mediator  terlebih  dahulu,  atau  mereka  dapat meminta  organisasi  mediasi  untuk  membantu  dalam  pengangkatan  atau  penunjukan  mediator. Selanjutnya para pihak dan mediator sepakat untuk menunjuk dan menandatangani perjanjian mediasi yang antara lain menyebutkan hal-hal yang bersifat rahasia dan biaya yang harus ditanggung. Kadang- kadang  mediasi  dapat  dimulai  dan  seorang  mediator  dapat  ditunjuk  oleh  pengadilan.  Hal  ini melahirkan  peraturan  tentang  bagaimana  prosedur  formal  berlaku.  Contoh:  Untuk  inisiasi  mediasi (pra-mediasi)  di  pengadilan,  berlaku  ketentuan  Pasal  4  (1)  sampai  (4)  UU  Tetap  Nomor  02  Tahun 2003.
Dalam  banyak  kasus  (terutama  di  luar  negeri),  ada  pertemuan  pendahuluan  atau  pertemuan jarak  jauh  (telekonferensi)  di  mana  masalah  prosedural  disepakati.  Biasanya,  pada  tahap  ini,  para pihak mengkomunikasikan posisinya secara tertulis (position paper) sebelum mediasi dilakukan.
Mediasi  dapat  dilakukan  di  mana  saja  yang  dianggap  nyaman  dan  menyenangkan  oleh  para  pihak. Tempat  pertemuannya  cukup  besar  sehingga  semua  peserta  bisa  duduk  di  meja.  Selain  itu,  semua pihak  membutuhkan  ruangan  tersendiri  untuk  dijadikan  "rumah"  selama  proses  mediasi.  Contoh: Pasal 15 (1). Disebutkan pada tanggal 2 Februari 2003.

## 2. Akibat  Hukum  jika  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Ringan  yang  dilakukan  oleh  Anak diselesaikan Melalui Mediasi
Dalam  mediasi,  biasanya  para  pihak  berkumpul.  Mediator  memberikan  kata  sambutan  dan menjelaskan  proses  mediasi.  Kemudian,  mediator  mengundang  para  pihak  untuk  menguraikan masalah  dalam  sengketa,  membantu  para  pihak  mengidentifikasi  dan  membahas  masalah  yang disengketakan, dan menguraikan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pada  dasarnya  mediasi  dapat  digunakan  untuk  menangani  sejumlah  besar  sengketa.  Mediasi kini  banyak  digunakan  dalam  sengketa  perdagangan,  asuransi,  kepemilikan  perusahaan,  industri, konstruksi (Pembangunan) dan bidang lainnya. Namun demikian, sulit untuk menentukan kapan suatu perselisihan  sudah  waktunya  diselesaikan  dengan  mediasi.Untuk  beberapa  kasus,  mediasi  sudah  siap segera  setelah  perselisihan  timbul  dan  sebelum  para  pihak  terlibat  lebih  dalam  sehingga  biaya  yang dikeluarkan  tidak  terlalu  besar  untuk  mengonsolidasikan  posisi  mereka.  Tetapi,  sering  kali  terjadi mediasi  dikatakan  sebelum  siap,  sehingga  akhirnya  para  pihak  berselisih  sampai  pada  tahap  yang hanya dapat diselesaikan  melalui putusan hakim atu arbiter.Sebenarnya, di antara kedua titik  ekstrim itu  terdapat  celah  untuk  mediasi.  Praktik  bisnis,  ketika  litigasi  atau  arbitrase  akan  dimulai,  bahkan dalam  proses  persidangan  yang  sedang  berlangsungpun,  mediasi  tetap  dapat  dilaksanakan  secara bersama. Yang penting adalah kedua belah pihak siap untuk sampai pada sebuah penyelesaian melalui mediasi,  dengan  syarat  mereka  harus  mampu  mengendalikan  mediasi,  dengan  syarat  mereka  harus
mampu mengendalikan ambisinya dengan melakukan penilaian yang objektif atas keseluruhan situasi perselisihan.
Sesuai  dengan  uraian  di  atas, Susanti  Adi  Nugroho  (2019) yaitu  Mediasi  merupakan  salah satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Pengaturan  Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan  Ringan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Melalui  Mediasi  di  luar  pengadilan  diatur secara  parsial,  terbatas,  dan  gradasi  pengaturannya  diatur  pada  level  di  bawah  undang-undang. Keterampilan  nonlitigasi  intinya  penyelesaian  sengketa  hukum  secara  hukum  di  luar  pengadilan melalui perdamaian.Pegangan penyelesaian sengketa adalah hukum, tetapi kontruksi penyelesaiannya disesuaikan  dengan  kehendak  para  pihak,  agar  para  pihak  merasa  puas  dengan  penyelesaian  seperti itu.  Jadi,  ujung  penyelesaiannya  adalah  perdamaian,  walaupun  untuk  mencapai  hal  itu  bermacam- macam  seluas  dan  sejauh  segala  cara,  model,  prosedur  yang  menghiasi  hukum  sebagai  pengangan pokok  penyelesaian,  yaitu  seluas  ruang  lingkup  aplikasi  Keterampilan  Non  Litigasi  (KNL)  seperti diuraikan sebagai berikutnya.
Mediasi  merupakan  salah  satu  jalan  yang  ditempuh  dalam  upaya  penyelesaian  kasus penganiayaan  ringan  yang  dilakukan  oleh  anak.  Dengan  mediasi  maka  para  pihak  akan  duduk bersama  untuk  memecahkan  masalah.  Korban  akan  terlindungi  dan  terlibat  dalam  setiap  tehapan pengambilan  keputusan.  Sehingga  kerugian  dan  perlakuan  yang  dialaminya  dapat  terobati  atau dipulihkan dengan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pelaku.Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan kedua belah pihak ( Maulana Hasan Wadong, 2004 ).
Terkait dengan Dasar hukum penyelesaian sengketa Keterampilan Non Litigasi (KNL). Gatot Supramono,  mengatakan  bahwa  Pasal  1338  KUHPerdata  berbunyi  semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah,  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang  membuatnya.  Pasal  1266  KUHPerdata berbunyi:  syarat  batal  dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan-persetujuan  timbal  balik, manakala  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Pasal  1851  s/d  Pasal  1864  KUHPerdata tentang Perdamaian. Pasal 13 dan 14 HIR, perdamaian atas sengketa kecil-kecil di Desa oleh Kepala Desa.  Pasal  130  HIR  dan  pasal  154  Rbg  tentang  usaha  perdamaian,  sebelum  sengketa  diperiksa  di muka  pengadilan.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian sengketa.
Gatot  Supramono  (2000:30) Akibat  hukum  jika  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  yang dilakukan  oleh  anak  diselesaikan  melalui  mediasi  antara  lain  penyelesaiannya  melalui  musyawarah, perdamaian  dan  kesepakatan  pelaku,  korban  dan  keluarga  sehingga  menghasilkan  win-win  solution. Penyelesaian  secara  damai  dasarnya  adalah  kesepakatan  yang  oleh  para  pihak  dianggap  baik  dari segala  jalan  yang  lain.  Dianggap  baik  artinya  bahwa  walaupun  jalan  kesepakatan  untuk menyelesaikan  sengketa  ini  harus  dilakukan  dengan  kesediaan  untuk  saling  berkorban,  maka pengorbanan  itu  dinilai  paling  wajar  dan  minimal  pembiayaannya,  jika  dibanding  dengan penyelesaian lewat jalur litigasi.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Penyelesaian secara mediasi pada dasarnya adalah kesepakatan yang  oleh para pihak  dianggap baik dari segala jalan yang  lain.  Diyakini bahwa metode yang  baik  adalah  bahwa  meskipun  kesepakatan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  ini  harus  dicapai dengan  kesediaan  untuk  saling  mengorbankan,  pengorbanan  ini  dianggap  paling  masuk  akal  dan minimal  pembiayaannya,  jika  dibanding  dengan  penyelesaian  lewat  jalur  litigasi  akibat  hukumnya sesuai dengan keputusan mediasi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka simpulan dari penelitian ini adalah pngaturan hukum tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi, antara lain : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol  :  B / 3022 / XXI / 2009 / SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009,
menyangkut  penanganan  perkara  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  (ADR).  Surat  ini  menjadi rujukan polisi untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kecil, contoh: 205.302.315.352.373.379.384.407  dan  482.  Selain  klausul  di  atas,  tindak  pidana  ringan  yang  dapat diselesaikan melalui mediasi adalah tindak pidana yang dapat berupa kurungan atau kurungan. Denda sampai dengan 3 (tiga) bulan atau sampai dengan Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah). Anak- anak di bawah 8 tahun bersalah atas pelanggaran pidana. Menurut pasal 11/2012 undang-undang pasal 7-8  sistem  peradilan  pidana  anak,  anak  harus  dipindahkan  jika  mereka  melanggar  hukum. Pemindahan tersebut merupakan tindak pidana yang terancam hukuman kurungan kurang dari 7 tahun dan  bukan  merupakan  tindak  pidana  yang  berulang.  Konsekuensi  hukumnya,  melalui  mediasi  antara lain melalui negosiasi, perdamaian dan kesepakatan antara pelaku, korban dan keluarga, tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak tersebut dapat diselesaikan, sehingga tercapai win-win solution.  Rekonsiliasi  yang  bersahabat  pada  dasarnya  adalah  kesepakatan  yang  dianggap  baik  oleh para  pihak  dalam  segala  hal.  Cara  yang  baik  diyakini  bahwa  meskipun  kesepakatan  untuk menyelesaikan  perselisihan  harus  dicapai  dengan  kesediaan  untuk  saling  berkorban,  pengorbanan dianggap sebagai biaya yang paling masuk akal dan paling murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses pengadilan.

## 2. Saran
Sesuai dengan simpulan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan saran sebagai berikut:
Kepada  Pemerintah,  oleh  karena  masih  terbatasnya  hakim  anak,  penulis  sarankan  hendaknya  segera menambah  hakim  anak  di  daerah  masing-masing.  Dengan  cara  ini,  orang  tua,  masyarakat  dan pemerintah  dapat  meningkatkan  kesadaran  akan  tanggung  jawab  bersama  atas  masalah  dan keprihatinan anak. Apalagi bagi para orang tua, mereka harus memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan dan pengasuhan anaknya, agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, O. S. (1984). Hukum Hakim Pidana (Cet.2). Erlangga. Jakarta.
Hutajulu, J. H. (2015). Mediasi Penalsebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota). Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya . Nugroho,  S.  A.  (2019). Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa .  Prenada  Media Group. Jakarta.
Rahmah, A. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Urusprudentie , Vol.5 (2). Ratna, H. D. (2012). Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution . PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Sudarsono, C. (2015). Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. Unnes Law , Vol. 4 (1). Supramono, G. (2000). Hukum Acara Pengadilan Anak . Djambatan. Jakarta.
Syukrie,  E.  S.  (n.d.).  Perlindungan  Hak-hak  Anak  dalam  Undang-Undang  Peradilan  Anak,  Diskusi Pembahasan RUU Peradilan Anak. Jakarta.
Wadong, M. H. (2004). Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak . Grassindo. Jakarta.