## PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERNITAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA)
Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur’an Email : mualifu007@gmail.com

## ABSTRAK
Akuntabilitas pengelolaan dana desa telah menjadi tuntunan bagi pemerintah daerah. Adanya tuntunan ini  hasil  dari  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  desa.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  membuktikan tentangpengaruh  transparansi,  kompetensi,  sisitem  pengendalian  internal,  dan  komitmen  organisasi terhadap  akuntabilitas  pemerintah  desa  dealam  mengelola  alokasi  dana  desa.  Penelitian  ini  dilakukan disemua  desa  di  Kecamatan  Mrebet,  Kabupaten  Purballingga,  yang  berjumlah  19  desa.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan instrumen kuesioner. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampelmenggunakan metode purposive samplingjumlah sampel dalam penelitian ini 76 responden. Teknik analisis yang digunakan Regresi  Linear Berganda, uji  hipotesis menggunakan  taraf signifikansi α = 0,05 dengan bantuan program SPSS versi 17,00. Uji validitas dengan teknik corrected item  total  correlation  dengan  syarat  minimum  r  =  0,3.  Uji  reabilitas  dengan  menggyunakan  koefisien Cronbach  Alpha    dengan  batas  koefisien  α  >  0,6.  Hasil  penelitian  menujnjukan  bahwa  transparansi, kompetensi,  sisitem  pengeendalian  internal,  dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Kata Kunci :  transparansi,  kompetensi,  sisitem  pengendalian  internal,  komitmen  organisasi akuntabilitas

## ABSTRACT
funds has become a guideline for local governments. The existence of this guidance results from Law No. 6  of  2014  concerning  villages.  The  purpose  of  this  study  is  to  prove  the  effect  of  transparency, competence,  internal  control  systems,  and  organizational  commitment  to  the  accountability  of  village governments in managing village fund allocation. This research was conducted in all villages in Mrebet Subdistrict, Purballingga Regency, which numbered 19 villages. The data used in this study are primary data  with  a  questionnaire  instrument.  The  method  used  in  the  selection  of  samples  using  purposive sampling method the number of samples in this study were 76 respondents. The analysis technique used is Multiple Linear Regression, hypothesis testing using a significance level α = 0.05 with the help of the SPSS version 17.00 program. Test the validity of the corrected item total correlation technique with a minimum requirement of r = 0.3. Reliability test by using Cronbach Alpha coefficient with a coefficient limit of α> 0.6. The results of the study show that transparency, competence, internal control systems, and  organizational  commitment  positively  influence  the  accountability  of  village  governments  in managing village fund allocation.
Keywords : transparency,  competence,  internal  control  systems,  organizational  commitment, accountability

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan  di  Indonesia  mengalami perkembangan  yang  cukup  pesat,  dengan ditandainya  era  reformasi  dalam  pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi  seiring  dengan  pesatnya  perkembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan.  Akuntansi  pemerintahan  adalah salah  satu  bidang  ilmu  akuntansi  yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi–transaksi  yang  terjadi  di  badan pemerintahan. Dengan adanya tuntunan akuntabilitas  dan  transparansi  atas  pencatatan transaksi-transaksi serta laporan kinerja pemerintah,  oleh  karena  itu  pihak-pihak  yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintah  sebuah  kebutuhan  yang  tidak  lagi terlalaikan (Rosyidi,2018).
Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi secara konseptual, desentralisasi  fiskal  juga  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan  (Khusani,  2006).  Perlu  adanya peningkatan  dalam  prinsip  demokrasi,  yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Prinsip  desentralisasi  terkait  dengan penempatan  kabupaten  atau  kota  sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan  untuk  mengelola  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan wilayah yurisdiksinya (Bastian, 2015:13).
Berdasarkan  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  Desa  merupakan  kesatuan masyarakat yang memiliki hukum batas wilayah dan  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul  atau  hak  tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menimbulkan polemik dan prokontra masyarakat.  Didalam  sejarah  desa  telah  ada sebelum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia terbentuk  sampai  dengan  sekarang.  Sejarah panjang  pengaturan  desa  yang  dimulai  sejak tahun 1948 dan puncaknya tahun 2014 tidak lain untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa
menempatkan  posisi  desa  sebagai  daerah  yang memiliki  sifat  istimewa,  heterogen,  kejelasan status,  dan  kepastian  hukum  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  (Hoesada, 2014).
Regulasi pengelolaan desa dimulai dari UU Nomor  22  Tahun  1948  tentang  pokok pemerintahan daerah, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang  pokok  pokok  pemerintahan  daerah,  Uu Nomor  18  Tahun  1965  tentang  pokok  pokok pemerintahan daerah, Uu Nomor 19 Tahun 1965 tentang  desa  praja,  Uu  Nomor  5  Tahun  1979 tentang  pemerintahan  desa,  UU  Nomor  22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, serta terakhir  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah. Peraturan tersebut merupakan tentang political will, dari pemerintah  yang  diharapkan  akan  membawa perubahan-perubahan penting yang ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  serta  meningkatkan  kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.
Lahirnya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  pun dianggap  sangat  fenomenal  sebagai  tonggak baru  dari  suatu  negara  dengan sistem pembangunan bottom  up yang  sebelumnya menganut  sistem up  bottom yang  akan menjadikan  kedudukan  desa  lebih  diakui sekaligus memberikan payung hukum yang kuat pada  eksistensi  desa.  Melalui  UU  Nomor  6 Tahun  2014,  desa  akan  memasuki  babak  baru penataan  dan  pembangunan  wilayahnya  yang akan datang membawa harapan baru kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang ada di desa.
UU  Nomor  6  Tahun  2014  memunculkan sebuah  prodak  era  reformasi  yang  menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Mengingat  dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya  yang  memadai  agar  pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.
Berbagai  regulasi  tersebut  tampaknya belum  mampu  mengembalikan  eksistensi  desa sejati,  desa  sebagai  tingkat  pemerintahan terendah  yang  memiliki  hak  mengatur  rumah tangga sendiri dengan tanpa meninggalkan adat- istiadat.  Menurut  UU  Nomor  6  Tahuan  2014,
Pengaturan  desa  belum  dapat  mewadahi segala kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  desa yang  kini  berjumlah  sekitar  73.000  desa  dan sekitar 8.000 kelurahan.
Pelaksanaan  pengaturan  desa  yang  selama ini  berlaku  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan zaman, yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat,  serta  kemajuan  dan  pemerataan pembangunan  sehingga  bisa  menimbulkan kesenjangan  antar  wilayah,  kemiskinan,  dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU  Nomor  6  Tahun  2014  lahir  untuk menyempurnakannya.
Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam  sebuah  pemerintahan,  sehingga  peran pemerintah  selaku  agen  menjadi  sebuah  faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat.  Untuk  mendukung  sebuah  keberhasilan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  sebuah pemerintahan  maka  banyak  faktor  yang mempengaruhi  dari  kedua  aspek  tersebut (Widiyatama dkk, 2017). Menurut (Cheng, 2002 ) menyebutkan, bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur  pemerintahan  turut  mempengaruhi akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintah desa.(Kurtz dan Schrank, 2007) juga memberikan  argumennya  yang  menyebutkan bahwa faktor yang menentukan akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintahan adalah implementasi Good  Government  Governance. Faktor  yang  tidak  kalah  penting  adalah  sistem pengendalian  internal,  dalam  pemerintahan disebabkan  adanya  sistem  pengendalian  dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal, pemerintah  desa  dapat  berimplikasi  pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.
Laporan  keuangan  salah  satu  produk  yang dihasilkan  oleh  bidang  disiplin  ilmu  akuntansi. Sumber  daya  manusia  (SDM)  sangat  berperan penting  pada  organisasi  pemerintah  desa, sumber  daya  manusia  yaitu  pengelola  dan memiliki  tanggungjawab  terhadap  pengelolaan keuangan negara (Kadek dkk,2015).
Keberhasilan  suatu  pembangunan  di  desa  tidak terlepas  dari  aspek  pengelolaan  keuangan  desa yang  dikelola  dengan  manajemen  yang  baik. Oleh  karena  itu  hal  yang  perlu  diperhatikan
adalah  kompetensi  aparatur  pemerintah  desa yang  terlibat  dalam  penyusunan  laporan keuangan. Kompetensi merupakan karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu, kompetensi  dikatakan  sebagai  karakteristik dasar ( underlying characteristic ) karena karakteristik  individu  merupakan  bagian  yang mendalam  dan  melekat  pada  kepribadian seseorang  yang  dapat  dipergunakan  untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu (Harzitadkk, 2010).
Terbatasnya  pegawai  atau  perangkat  desa yang  berlatar  belakang  pendidikan  bidang akuntansi  menjadikan  kurangnya  pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa dengan  baik  dan  benar.  Ketidakpahaman aparatur  pemerintah  desa  tentang  pedoman pengelolaan keuangan desa menjadikan pendidikan  dan  pelatihan  sebagai  upaya  untuk mengatasi  kesulitan  dalam  menyusun  laporan keuangan.  Hal  ini  selaras  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang pendidikan  dan  pelatihan  Pegawai  Negeri  Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan  kompetensi  Pegawai  Negri  Sipil, salah  satu  upaya  yang  dilakukan  yaitu  melalui pelaksanaan  program  Pendidikan  dan  Pelatihan dalam jabatan.
Menurut (Duna, 2016), Komitmen organisasi akan menimbulkan sense of belonging pegawai terhadap organisasi, sehingga memunculkan  tanggung  jawab  dan  kesadaran dalam  menjalankan  organisasi  dan  termotifasi untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Hasil penelitian (Ratifah dan Ridwan, 2012) menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi  dari pemerintah  daerah  kabupaten  karawang  dapat meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah untuk  menciptakan  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Sedangkan  menurut  (Robbins  dan Judge,  2007)  komitmen  merupakan  keadaan seseorang  individu  dalam  memihak  suatu organisasi dan tujuan-tujuan serta keinginannya untuk  mempertahankan  suatu  keanggotaanya dalam  organisasi  tersebut.  Berdasarkan  definisi tersebut,  dalam  komitmen  organisasi  tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam  pekerjaan  dan  menerima  terhadap  nilai- nilai serta tujuan organisasi.
Ditambahkan oleh (Uddin dan Hoper, 2001) bahwa  pemimpin  dalam  organisasi  memiliki bentuk  pengendalian  agar  dalam  sistem perencanaan  ( penganggaran  desa )  output  yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi  masyarakat  desa.  Pengamatan  peneliti  di lapangan khususnya di pemerintah desa tingkat akuntabilitas,  transparansi,  kompetensi,  sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi masih  sangat  rendah  yang  pada  akhirnya berpotensi  penyalahgunaan  dana  desa  yang disebabkan  oleh  minimnya  pengetahuan  yang dimiliki aparatur pemerintah desa.
Hasniati  (2016)  mengatakan  bahwa  dalam kaitanya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan sebagai wujud kewajiban  kepala  desa  agar  bertanggungjawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar  tercapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan melalui  tanggung  jawabyang  terarah.  Dengan demikian, pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan untuk  mendorong  pelaksanaan  desa  agar berjalan dengan baik.
Alokasi  dana  desa  merupakan  bagian  dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  paling sedikit  10%  setelah  dikurangi  dana  alokasi khusus  (DAK).  Dengan  adanya  alokasi  dana desa, sangat membantu desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan kepala desa yang dapat dikuasakan sebagian  kepada  perangkat  desa  sebagaimana tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.34 Tahun  2014 tentang  peraturan  pelaksanaan  UU Nomor 6 Tahun 2014tentang desa.
Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik  pemerintahan  yang  baik.  Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  bahwa  keuangan  desa dikelola  berdasarkan  azas-azas  Transparan, Akuntabel,  Partisipatif,  Tertib  dan  Disiplin Anggaran.
Secara umum pemerintah desa masih belum bisa  mengalokasikan  dana  desa  tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang di miliki  oleh  aparatur  pemerintah  desa  sehingga sering  terjadi  berbagai  permasalahan  dalam  hal akuntabilitas  dan  transparansi.  Komitmen organisasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, untuk
meningkatkan  akuntabilitas  diperlukan  adanya kompentensi  dan  sistem  pengendalian  internal. Komitmen organisasi merupakan elemen penting  dalam  akuntabilitas  perubahan  besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi  melalui  komitmen  untuk  bekerja keras daripada lebih memperhatikan konsisten.
Sebagai informasi data yang diperoleh dari KOMPAS.com menyebutkan dua oknum kepala desa  (kades)  di  Kabupaten  Purbalingga,  Jawa Tengah  disidang  di  Pengadilan  Negri  Tipikior Semarang.  Mantan  kepala  desa  diseret  ke  meja hijau lantaran diduga melakukan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja  Desa (APBDes). Kepala  Seksi  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Negri Purbalingga, Mayer Simanjutak, kamis (22/11/2018) mengatakan, kasus pertama dilakukan oleh mantan Kades Bojong, Kecamatan Mrebet, Saeni (54).
Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan  penyimpangan  APBDes  tahun 2014  dan  2015.  Sidang  dipimpin  oleh  ketua majelis  Aloysius  Bayu  berlangsung,  Rabu (21/11/2018).  Sementara  Tim  JPU  dari  Kejari Purbalingga  terdiri  dari,  Meyer  Simanjuntak, Fahmi  Idris  dan  Agung  P  Jati.  TerdakwaSaeni divonis  dua  tahun  penjara  oleh  Majelis  hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Hukuman tersebut lebih ringan dibanding dengan tuntunan yang  diajukan  oleh  jaksa  Penuntut  Umum selama tiga tahun dan enam bulan.
Selain  hukuman  penjara  dua  tahun,  Saeni juga diminta untuk membayar denda sebesar Rp. 50  Juta,  subsider  3  bulan  penjara  dan  diminta untuk  mengembalikan  uang  pengganti  sebesar Rp.  150  Juta  subsider  1  tahun  penjara,”  jelas Meyer. Oeleh majelis hakim, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1990 UU Nomor  20  Tahun  2001  tentang  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  “Terdakwa  menerima putusan  majelis  hakim  tersebut.  Namun demikian, tim jaksa penuntut umum (JPU) yang dipimpin  Meyer  Simanjutak,  masih  pikir-pikir, karena  masih  belum  memenuhi  rasa  keadilan sebagai  mana  tujuan  JPU,”  ujarnya.  Kasus Rausah  mantan  Kades  Bojong  ini  merupakan pelimpahan dari penyidik Unit Tipikor Satreskrim  Polres  Purbalingga.  Tersangka diduga telah menggunakan uang APBDes 2013 dan 2014 untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, negara rugi Rp. 150.549.000.
Pada prinsipnya dana desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  desa yang  diatur  dan  diurus  oleh  desa.  Bukan digunakan untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya  akan  menimbulkan  kerugian  negara yang  cukup  besar,  dana  desa  digunakan  atau diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Transparansi  merupakan  kebebasan  untuk mengakses  aktivitas  politik  dan  ekonomi pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan  dan akuntabilitas  merupakan  pertanggung  jawaban mengenai  intergritas  keuangan,  pengungkapan, dan  ketaatan  terhadap  undang-undang.  Dalam accountability  framework,  faktor  individu  dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan  menjadi  fokus  penting  dalam meningkatkan akuntabilitas.  Kompentensi  yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama  agar  akuntabilitas  desa  bisa  berjalan dengan maksimal.
Faktor ketiga dalam mendukung akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal  merupakan  sistem  yang  dibuat  oleh pemerintah agar setiap element yang ada dalam pemerintahan  memiliki  suatu  aturan  yang tersusun  dan  terorganisir  dengan  baik.  Faktor selanjutnya  dalam  mendukung  akuntabilitas yaitu  komitmen  organisasi  dari  individu  yang terlibat  dalam  penyusunan  laporan  keuangan ikut menentukan hasil yang diperoleh perubahan besar  dapat  terjadi  pada  akuntabilitas  melalui komitmen organisasi (Rosyidi, 2018).
Faktor  transparansi,  kompetensi,  sistem pengendalian internal  dan  komitmen  organisasi sangat mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa. Kompetensi yang dimiliki  oleh  seseorang  dalam  hal  aparatur pemerintah,  sistem  pengendalian  dari  pihak internal  yaitu  inspektorat  yang  semakin  tinggi maka  dapat  meningkatkan  akuntabilitis  begitu juga  dengan  komitmen  organisasi  berdampak membawa  perubahan  yang  besar  karena komitmen  organisasi  berkaitan  erat  dengan akuntabilitas (Mahmudi, 2010).
Berdasarkan  latar  belakang  dan  fenomena yang terjadi, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian  ini  yaitu  untuk  membuktikan “PENGARUH TRANSPARANSI,
KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN

## KOMITMEN

## ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS  PEMERINTAH  DESA DALAM  MENGELOLA  ALOKASI  DANA DESA  (Study  Empiris  Pada  Seluruh  Desa  Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  rumusan  masalah dapat  dinyatakan  sebagai  berikut  :  1  )Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitaspemerintah  desa  dalam  mengelola alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Mrebet Kabupaten Purbalinggan ?. 2) Apakah kompentensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  mengelola  alokasi  dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga  ?.  3)  Apakah  sistem  pengendalian internal  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  mengelola  alokasi  dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga  ?.  4)  Apakah  komitmen  organisasi berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pemerintah desa  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa  di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ?.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 1)  Untuk  membuktikan  pengaruh  transparansi terhadap  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam mengelola  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan Mrebet  Kabupaten  Purbalingga.  2)  Untuk membuktikan  pengaruh  kompetensi  terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Mrebet Kabupaten Purbalingga. 3) Untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Mrebet Kabupaten Purbalingga. 4) Untuk membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Mrebet kabupaten Purbalingga.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pemerintah Desa
Pemerintah  Desa  yaitu  suatu  lembaga pemerintahan yang memiliki kewajiban mengelola wilayah tingat desa, dalam pemerintahan  desa  terdiri  dari  pemerintah  desa serta  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Pemerintahan  Desa  yang  dimaksud  terdiri  dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.Sesuai dengan
Undang-undang Nomor 72 tahun 2015 pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah  lembaga  yang  merupakan  perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
desa sebagai
unsur peneyelenggaraan  pemerintah.  Anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  yaitu  wakil  dari penduduk  desa  yang  bersangkutan  berdasarkan keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  dengan cara  musyawarah  dan  mufakat  (PPNomor  72 Tahun 2005, pasal 29)

## Alokasi Dana Desa
Alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan  desa  penggunaanya  terintergrasi dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja (APBdes) (Tjokroamidjojo, 2000). Alokasi dana desa  merupakan  salah  satu  anggaran  keuangan yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  desa, ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota Yang sumbernya  dari  dana  perimbangan  keuangan pusat  serta  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten(Widiyatama dkk,2017).

## Akuntabilitas
Menurut Lembaga Adminitrasi Negara dan
Badan
Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam Subroto  (2009)  akuntabilitas  adalah  kewajiban untuk  memberikan  pertanggung  jawaban  atau menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi  kepada  seluruh  pihak  yang  memiliki hak  dan  kewajiban  atau  yang  berwenang meminta pertanggungjawaban.
Akuntabilitas  sistem  pengelolaan  ADD dikamsudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang menjunjung tinggi keinginan  rakyat,  dan  nilai-nilai  yang  dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian  tujuan  kemandirian,  pembangunan berkelanjutan  dan  keadilan  social  merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik

## Transparansi
Pada Pasal 4 Ayat 7 Peraturan Mentri Dalam Negri Repubublik Indonesia No. 37 tahun 2017, dikatakan  transparan  jika  memiliki  prinsip keterbukanan  dan  informasi  yang  jelasserta memungkinkan  masyarakat  untuk  menegtahui dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya  tentang  keuangan  daerah.  Transparansi merupakan  slah  satu  prinsip goog  governance , transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses
pementahan,  lembaga-lembaga  dan  informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia harus  memadai  agar  dapat  dimengerti  dan dipantau (Isma, 2012).
Standar  akuntansi  pemerintah  menjelaskan bahwa taransparansi adalah memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh. Menurut (Anggraiani, 2018) mengatakan bahwa transparansi  merupakan  hak  seluruh  lapisan masyarakat  terhadap  kebebasan  mengetahui kegiatan  pembanguan  yang  berasal  dari pemerintah  yang  tujuan  utamanya  memang untuk memberdayakan masyarakat seperti ADD.

## Kompetensi
Kompentensi  pada  umumumnya  diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemnampuan, pada konteks manajemen sumber daya manusia istilah kompentensi mengacu pada atribut/karaktristik seseorang yang membuatnya berhasil  dalam  pekerjaanya.  Menurut  UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal  1  Ayat  10  menyatakan  kompetensi merupakan  kemampuan  kerja  pada  setiap individu  yang  mencakup  aspek  pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalaian internal adalah proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakianan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif,  dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan  perundangan  undangan  menurut  (PP Nomor 60 tahun 2018).Menurut Mulyadi (2013) sistem  penegndalian  internal  meliputi  struktur organisasi,  cara-cara,  dan  alat-alat  yang dikordinasikan di dalam suatau perusahaan atau istansi  untuk  menjaga  keamanan  harta  ( asset ) milik perusahaan atau istansi.

## 3. METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa di Kecamatan  Mrebet  Kabupaten  Purbalingga. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2019

## Populasi dan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2012:115)  Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karaktristik  tertentu.  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  aparatur  pada  19  desa  di  Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
Sampel merupakan salah satu bagian jumlah dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi (Sugiyono, 2012:116). Penyempelan atas responden dilakukan secara purposive sampling . Purposive  sampling teknik  penentuan  sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria responden  dalam  penelitian  ini    yaitu:  a) Pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan desa.  b)  Perangkat  yang  menyusun  dan melaksanakan kebijakan APB Desa. c) Perangkat  yang mengelola keuangan desa  yang meliputi  penerimaan  pendapatan  desa  dan pengeluaran/pembiyayaan  pelaksanaan  APB Desa.  d)  Perangkat  yang  bertindak  seabgai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya,
Penentuan  responden  dengan  jumlah  19 desa  dengan  masing-masing  tiap  desa  4 responden  yang  memenuhi  kriteria  yang ditentukan yaitu kepala desa 1 orang, sekertaris desa  1  orang,  bendahara  desa  1  orang,  kepala seksi  1  orang,  sehingga  sampel  yang  diambil dalam penelitian ini berjumnlah 76 responden.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap 68 responden yang diambil dari setiap desa yang ada di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.  Berikut  ini  adalah  hasil  deskriptif pervariabel tersebut  pada tabel 1

## Tabel 1. Stastistik Deskriptif
N  Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation Total_X1  68 30 45 39.90 3.374 Total_X2  68 48 65 57.35 5.766 Total_X3  68 33 45 40.49 3.458 Total_X4  68 33 45 40.15 3.257 Total_Y  68 57 75 66.90 5.586 Valid N (listwise) 68

## Sumber : Data diolah, tahun 2019

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah  kuesioner  yang  digunakan  memiliki
kehandalan sebagai alat ukur atau tidak. Hasil uji reliabilitas  dapat  dilihat  pada  tabel  2  sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas No. Variabel Cornbach’s alpha Keteran gan 1 Transparansi (X1) 0,852 Reliabel 2 Kompetensi (X2 0,932 Reliabel 3 Sistem Pengendalian Internal (X3) 0,856 Reliabel 4 Komitmen Organisasi (X4) 0,814 Reliabel 5 Akuntabilitas (Y) 0,903 Reliabel
Sumber : Data diolah, tahun 2019

## Uji Normalitas Data
Hasil analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar  disekitar  diagram  dan  mengikuti model  regresi  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  data  yang  diolah  merupakan  data  yang berdistribusi  normal  sehingga  uji  normalitas terpenuhi. Dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sumber : Data diolah, tahun 2019
Untuk  memperkuwat  model  regresi  dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik normalitas maka dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov

## Tabel 3. Hasil Uji Stastistik One-Sampel Kolomogrov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 68 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 1.33537904 Most Extreme Differences Absolute .058 Positive .047 Negative -.058 Kolmogorov-Smirnov Z .481 Asymp. Sig. (2-tailed) .975 a. Test distribution is Normal
Sumber : Data diolah, tahun 2019

## Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi anatar variabel bebas (independen). Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

## Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas
Variabel Toler ance VIF Keterangan Transparansi 0,266 3,764 Non Multikolonieritas Kompetensi 0,347 2,881 Non Multikolonieritas Sistem Pengendalian Internal 0,319 3,136 Non Multikolonieritas Komitmen Organisasi 0,264 3,787 Non Multikolonieritas
Sumber : Data diolah, tahun 2019
Pada  tabel  4  ini  merupakan  hasil  analisis data  diatas  diperoleh  nilai  VIF  untuk  variabel tarnsparansi,  kompetensi,  sistem  penegndalian internal dan komitmen organisasi lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar 0,10 atau nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 10. Hal ini dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak  terjadi multikolonieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  keadaan  dimana terjadinya  ketidaksamaan  varian  dari  residual pada  model  regresiHasil  uiji  ini  dapat  dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

## Gambar 2. Hasil Uji Heterosdastisitas
Sumber : Data diolah, tahun 2019
Dari  scatterplot  diatas  dapat  diketahui bahwa  titik-titik  menyebar  dengan  pola  yang tidak  jelas  diatas  dan  dibawah  angka  0  pada sumbu Y maka pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Analisis  regresi  berganda  merupakan analisis  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel
transparansi,  kompetensi,  sistem  pengendalian internal  dan  komitmen  organisasi  terhadap akuntabilitas.  Hasil  analisis  regresi  tersebut disajikan pada tabel berikut :
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda variabel Koefisien (Unstanda rdized) T hitung Sig Keteran gan Transop aransi 0,703 8,040 0,000 Signifikan Kompet ensi 0,187 3,772 0,000 Signifikan Sistem Pengen dalian Internal 0,218 2,535 0,014 Signifikan Komitm en Organis asi 0,452 4,498 0000 Signifikan
Konstanta = 1,059 F hitung ; Signifikan = 259,800 Adjusted R2 = 0,939 Sumber : Data diolah, tahun 2019
Hipotesis Pertama Pengaruh Transparansi Terhadap

## Akuntabilitas
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  4.16, diperoleh nilai t hitung = 8,040, t tabel = 1,99 dan nilai signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05. Artinya transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sehingga pada hipotesis pertama yang menyatakan  “Transparansi  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas” diterima. Hipotesis Kedua Pengaruh Kompetensi Terhadap

## Akuntabilitas
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  4.16, diperoleh nilai t hitung = 3,772 t tabel = 1,99 dan nilai signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05. Artinya kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sehingga pada hipotesis kedua yang menyatakan “kompetensi  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas” diterima.

## Hipotesis Ketiga
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  4.16, diperoleh nilai t hitung = 2,535 t tabel = 1,99 dan nilai signifikansi  sebesar 0,014 < 0,05. Artinya
sistem  pengendalian  internal  berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sehingga  pada hipotesis ketiga  yang  menyatakan  “sistem  pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas” diterima.

## Hipotesis Keempat
Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  4.16, diperoleh nilai t hitung = 4,498 t tabel = 1,99 dan nilai signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05. Artinya komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap akuntabilitas. Sehingga hipotesis keempat  yang menyatakan “komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas” diterima.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  variabel bebas (independen) dalam menerangkan variabel  terikat  (dependen).  Berdasarkan  hasil regresi linier berganda pada tabel 4.16 diperoleh nilai Adjusted  R  square sebesar  0,939,  artinya besar kontribusi variabel transparansi, kompetensi,  sistem  pengendalian  internal  dan komitmen  organisasi  terhadap  akuntabilitas sebesar  93,9%.  Sedangkan  sisanya  6,1% akuntabilitas  dipengaruhi  variabel  lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  kuesioner yang  disebarkan  kepada  perangkat  desa  di Kecamatan  Mrebet  Kabupaten  Purbalingga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut a. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa  di Kecamatan  Mrebet  Kabupaten  Purbalingga. Artinya  semakin  tinggi  tingkat  transparansi maka  semakin  baik  pemerintah  desa  dalam mengelola alokasi dana desa b. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa  di Kecamatan  Mrebet  Kabupaten  Purbalingga. Artinya  semakin  banyak  perangkat  desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya  maka  semakin  tinggi  tingkat
kepercayaan  pemerintah  serta  masyarakat terhadap pengalokasian dana desa.
c. Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  mengelola  alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.  Artinya  sistem  pengendalian internal menyatu pada tindakan dan kegiatan yang  dilakukan  oleh  perangkat  sehingga menciptakan  akuntabilitas  yang  baik  dalam mengelola alokasi dana desa d. Komitmen  organisasi  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  mengelola  alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Artinya para aparatur pemerintah yang serius menunjukkan komitemn organisasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menunjukkan tingkat keikutsertaan  yang  tinggi    dalam  organisasi sehingga  dapat  menciptakan  akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di  atas,  maka  dapat  diberikan  saran  sebagai berikut  :  hasil  penelitian  terbukti  bahwa transparansi,  kompetensi,  sistem  pengendalian internal,  dan  komitmen  organisasi  berpengaruh terhadap akuntabilita. Sehingga disarankan agar perangkat  desa  dapat  menjaga  tanggung  jawab yang diberikan, menjaga kejujuran, meningkatkan  kuwalitas  pengetahuan  sehingga dalam mengelola alokasi dana desa bisa berjalan sebagai mana mestinya.

## Implikasi Penelitian
Hasil penilitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi  dana  desa.  Peneliti  selanjutnya  dapat menganalisis  penelitan  tentang  akuntabilitas pemerintah  desa  dala  mengelola  alokasi  dana desa  lebih  mendalam  dengan  menggunakan variabel  lainya  seperti,  pemanfatan  teknologi, gaya kepemimpinan dan varaibel lainya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Cheng, R.H., H.E. John., C. Susan ,. dan K. Fall.
2002. Mendidik Manajer Keuangan pemerintah:  Kolaborasi  universitas  antara bisnis.
Duna, F.S dan Frans, P. 2016. Intraksi komitmen organisasi  terhadap  faktor  faktor  yang memengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Jurnal  Ilmu  Ekonomi dan  Sosial,  Vol  VII,  No  2.  P-ISSN:  2085- 8779 e-ISSN : 2354-7723
Hasniati.
2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa.  Jurnal  Analisis Dan Pelayanan Publik Vol.2 No.1. Universitas Hasanuddin: Makasar Hazrita Fadilah dkk. 2010. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi
Terhadap  Kualitas  Pertanggung  jawaban Laporan  Keuangan  Pada  Satuan  Kerja  Di Lingkungan  Kanwil  Kementrian  Agama Provinsi Riau. Jurnal Sorot. Volume 9 No 1. April  hal  1-121  Lembaga  Penelitian Universitas Riau
Hoesada,  j.  2014.  Komite  Setandar  Akuntansi Pemerintah (KSAP). Jakarta.
Justita  Dora.  2016.  Pengaruh  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa, kebijakan  desa,  dan  kelembagaan  desa terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Jurnal JIBEKA Vol. 10 No 1
Kadek  Leh  Sri  &  Ni  Luh  Gede  Erni.  2015.
Pengaruh  Penerapan  sistem  Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  dan  Pengelolaan
Keuangan Daerah terhadap Kualitas
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah: Studi  Empiris  Pada  Tiga  Dinas  Kabupaten Buleleng. e-Journal. Volume 3 No. 1 Tahun
2015
Khusaini, Mohammad, 2006. Ekonomi Publik -
Desentralisasi Fiskal danPembangunan Daerah, Malang, BPFE Unibraw.
Kurtz,  M.  J.,  dan  A.  Schrank.  2007.
Pertumbuhan  dan  Pemerintahan:  Model, Ukuran,  dan  Mekanisme.  Jurnal  Politik  69 (2), Mei 2007, hlm. 538–554.
LAN  BPKP  RI.  Jakarta  Lembaga  Administrasi Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
Maria  Eni  Surasih.  2002.  Pemerintah  Desa  dan implementasinya, Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Peraturan  Menteri  Daam  Negeri  No.  37  Tahun
2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan  Desa.  Poae,  Aries  Dedy. Pengaruh  penyajian  laporan  keuangan
daerah dan aksesibilitasnya terhadap transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2.No.1. 2013 Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa, pasal 6 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa
Ratifah,  I  dan  Ridwan,  M.  2012.  Komitmen Organisasi  Memoderasi  Pengaruh  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan,  Trikonomika Volume 11 No. 1, Juni 2012, Hal. 29–39
Robbins,  Stephen  P  dan  Judge,  Timothy  A.
2007. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat Rosyidi, Muhammad, 2018. Pengaruh Transparansi,  kompentansi  dan  sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  mengelola  alokasi dana desa. Jurnal  Jom Feb, Volume 1 Edisi Januari Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV _________. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. _________. 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Uddin, S., dan T. Hopper. 2001. A opera sabun Bangladesh:  Privatisasi,  akuntansi,  dan rezim  kendali  di  negara  yang  kurang berkembang.  Organisasi  dan  Masyarakat Akuntansi 26: 643−672
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa
Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaa
Widiyatama, Arif dkk. 2017. Pengaruh kompentensi  dan  sistem  pengendalian internal  terhadap  akuntabilitas  pemerintah desa  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa. Artikel  Berkala  akuntansi  dan  keuangan indonesia volume 2 nomor 2