https://jamsi.jurnal-id.com

## Peningkatan Pemahaman dan Partsipasi Pencegahan Korupsi bagi Mahasiswa Manggarai di Kota Makassar
Wencislaus S. Nansi* 1 , Antonius Sudirman 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia *e-mail: wencislaus82@gmail.com 1 , dantonius.Sudirman@gmail.com 2

## Abstrak
Di Indonesia korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, sebab korupsi  bukan  saja  dilakukan  secara  individu.  Namun,  dilakukan  secara  terorganisir,  sistematis  dan terstruktur  oleh kelompok atau istitusi yang menyebabkan kerugian besar bagi rakyat dan perekonomian bangsa.  Untuk  itu  penting  dilakukan  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  budaya  korupsi dengan  melibatkan  berbagai  elemen  bangsa  termasuk  mahasiswa  agar  berpartisipasi  secara  aktif  untuk mengawal  berbagai  isu-isu  korupsi  dan  mengontrol  berbagai  kerja  lembaga-lembaga  negara  dan  aparat penegak hukum agar terhindar dari praktek korupsi. Dari sekian bannyak komunitas/ elemen masyarakat yang  ada,  kegiatan  pengabdian  masyarakat  kali  ini  kami  fokuskan  pada  komunitas  mahasiwa  Asal Manggarai-Flores-Nusa  Tenggara  Timur  yang  sedang  menempu  pendidikan  di  Kota  Makassar.  Kegiatan yang telah kami lakukan berupa peyuluhan hukum anti korupsi dan membangun gerakan bersama melawan korupsi.  Kegiatan  yang  dilakukan  ini  menggunakan  metode  ceramah,  analisis  kasus,  pemutaran  video gerakan  anti  korupsi  serta  tindakan  nyata  berupa  membentuk  Forum  anti  Korupsi.  Hasil  kegiatan  yang telah  dilakukan  adalah  pemahaman  dasar  tentang  kejahatan  Korupsi  serta  meningkatnya  kesadaran tentang  pentingnya  partisipasi  melalui  gerakan  bersama  melawan  korupsi.  Selain  itu  hasil  yang  dicapai adalah menanamkan nilai-nilai dan sikap anti korupsi bagi mahasiswa Manggarai yang ada Makassar.
Kata kunci : Korupsi, Partisipasi, Pencegahan, Peningkatan, Pemahaman

## Abstract
In  Indonesia,  corruption  is  categorized  as  an  extraordinary  crime,  because  corruption  is  not  only carried out individually, but is carried out in an organized, systematic and structured manner by groups or institutions which causes great losses for the people and the nation's economy. For this reason, it is important to carry out various efforts to prevent and overcome the culture of corruption by involving various elements of the nation, including students, to actively participate in guarding various corruption issues and controlling the work of state institutions and law enforcement officials in order to avoid corrupt practices. Of the many communities/  community  elements  that  exist,  this  time  we  focus  on  the  community  of  students  from Manggarai-Flores-East Nusa Tenggara who are studying in Makassar City. The activities we have carried out are in the form of counseling on anti-corruption laws and building a joint movement against corruption. This activity uses the lecture method, case analysis, video screening of the anti-corruption movement and concrete actions in the form of forming an anti-corruption forum. The results of the activities that have been carried out  are  a  basic  understanding  of  the  crime  of  corruption  and  increased  awareness  of  the  importance  of participation  through  a  joint  movement  against  corruption.  In  addition,  the  results  achieved  are  to  instill anti-corruption values and attitudes for Manggarai students in Makassar.
Keywords : Corruption, Improvement, Participation, Prevention, Understanding

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  dewasa  ini,  korupsi  menjadi  salah  satu  isu  penting  yang  terus-menerus dikampanyekan  untuk  dilawan.  Hal  ini  disebabkan  karena  korupsi  seakan  sudah  menjadi kebiasaan dan budaya anak bangsa yang menjangkiti semua orang pada setiap level kekuasaan dan  pemerintahan,  baik  eksekutif,  legislative,  maupun  yudikatif  dari  tingkat  pusat  sampai  ke daerah.
Apabila  dilihat  dari  akar  katanya,  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Bahasa  latin  disebut corruption atau corruptus. Menurut Webster Student Dictionary, korupsi digambarkan dengan menggunakan
istilah
“corruptus”.
(http:/www.wordcentral.com/cgi-
bin/student?book=Student&va=corrupt  diakses  12  Agustus  2018.)  Andi  Hamzah  (1995:  135)
https://jamsi.jurnal-id.com
menyatakan bahwa korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu ”corruption” atau “corruptus” yang kemudian muncul dalam banyak Bahasa Eropa seperti Inggris dan P arancis yaitu “corruption” , dalam Belanda  “korruptie”  yang  selanjutnya  muncul  pula  dalam  perbendaharaan  Bahasa Indonesia: korupsi, yang berarti suka disuap.
Pengertian  Tindak  Pidana  Korupsi  menurut  Ensiklopedia  Indonesia:  Korupsi  (berasal dari Bahasa Latin, Corruption sama dengan penyuapan;dari corrumpere sama dengan merusak). Gejala di mana para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan  terjadinya  penyuapan,  pemalsuan  serta  ketidakberesan  lainnya.  Sementara Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (Wasito:  2001:597)  memberikan  pengertian  tentang  korupsi sebagai  penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan)  untuk  keuntungan pribadi atau orang lain.
Sejalan  dengan  pengertian  tersebut,  banyak  pakar  juga  memberikan  defenisi  tentang Tindak  Pidana  Korupsi.  Menurut  Mohtar  Mas’oed(1997:25) Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai perilaku  menyimpang  dari  kewajiban  formal  suatu  jabatan  publik  karena  kehendak  untuk memperoleh  keuntungan  ekonomis  atau  status  bagi  diri  sendiri,  keluarga  dekat  atau  kerabat. Selanjutnya  Baharudin  Lopa  (1987:6)  mengungkapkan  bahwa  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  penyuapan  dan  manipulasi  serta perbuatan-perbuatan  lain  yang  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.
Dari  beberapa  pengertian  tersebut,  dalam  Undang-Undang  20  Tahun  2001  sebagai perubahan  dari  undang-undang  No.31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  Tindak Pidana  Korupsi  dapat  diklasifikasi  dalam  beberapa  kelompok,  yakni:  (Kristian,  2015:48)  a.) Kelompok  Tindak  Pidana  Yang  dapat  Merugikan  Keuangan  atau  perekonomian  negara, b)Kelompok Tindak Pidana Penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun Pasif (yang disuap) serta  gratifikasi,  c.)Kelompok  Tindak  Pidana  Penggelapan,  d.)Kelompok  Tindak  Pidana Pemerasan  dalam  jabatan  (knevelarij,  extortion),  e.)  Kelompok  Tindak  Pidana  Pemalsuan, f.)Kelompok Tindak Pidana yang berkaitan dengan pemborongan, laverensir, dan rekanan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  bentuk  kejahatan dengan dimensi yang sangat luas. Dalam buku tulisan Kristian dan Yopi Gunawan (2015:48-54) mengulas beberapa karakteristik Tindak Pidana korupsi, yakni:
a. Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  Kejahatan  Kerah  Putih  (White  collar  Crime)  White  Collar Crime (WCC): yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkelebihan kekakayaan dan dipandang  terhormat,  karena  mempunyai  kedudukan  penting  baik  dalam  pemerintahan maupun  dalam  dunia  perekonomian.  Selanjutnya  Sutherland  menyatakan  bahwa  White Collar Crime merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh mereka dari kalangan atas yang berkedudukan sosial tinggi dan terhormat dan dilakukan dalam pekerjaannya (crime committed  by  person  of  respectability  and  high  social  status  in  the  course  of  their occupation, berupa penipuan canggih oleh para eksekutif senior (the sophisticated frauds of senior executives) (Shofie:2002:44). Selanjutanya, karakteristik kejahatan kerah Putih atau white  collar  crime,  dapat  dijabarkan  oelh  mahrus  Ali  (sebagai  berikut:  1)  Low  Visibility artinya  kejahatan  kerah  putih  merupakan  kejahatan  yang  sulit  dilihat  karena  biasanya ditutup  oleh  kegiatan  pekerjaan  yang  normal  dan  rutin  yang  melibatkan  keahlian. 2)Complexity  artinya  bahwa  kejahatan  kerah  putih  bukanlah  kejahatan  sederhana  tetapi sangat  kompkleks  karena  berkaitan  dengan  kebohongan,  penbipuan  dll,  yang  berjalan bertahun-tahun.3) Defussion Of Responsibility artinya dalam kejahatan kerah putih terjadi penyebaran  tanggungjawab  yang  sangat  luas.  4)Deffusion  of  Viktimization  artinya  adalah dalam kejahatan kerah putih terjadi penyebaran korban yang sangat luas. 5)Detection And Proccution artinya adalah adanya ketidakseimnbangan antara kemampuan aparat penegak hukum dan kecanggihan serta kemampuan dari pelaku.
b. Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  Kejahatan  terorganisir  (organized  crime)  IS.  Susanto (1995:27)  menyatakan  kejahatan  terorganisasi  adalah  suatu  kejahatan  yang  terjadi  dalam konteks  hubungan-hubungan  yang  kompleks.  Tindak  pidana  yang  terorganisasi  pada umumnya  terdiri  dari  tiga  unsur  utama:  1)  Adanya  organisasi  kejahatan  (criminal  group) yang  sangat  solid  2)  Adanya  kelompok  yang  melindungi  kepentingan  kelompok  ini
https://jamsi.jurnal-id.com
(protector)  3).Kelompok  masyarakat  yang  menikmati  hasil  kejahatan  atau  tindak  pidana yang dilakukan secara sistematis tersebut.
c. Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  kejahatan  lintas  batas  Negara  yang  terorganisasi (transnational  organaized  crime)  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan  transnasional  yang  bersifat  terorganisir.  Hal  tersebut  karena  Tindak  Pidana Korupsi selalu melibatkan orang-orang yang membentuk sebuah jaringan atau sistem yang terorganisir melampau batas negara.
d. Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  tindak  pidana  yang  berdampak  luar  biasa  (extra  Ordinary crime). Tindak Pidana Korupsi dapat pula dianggap sebagai kejahatan berdampak luar biasa. Dalam  pertimbangan  The  United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC) dikemukan  dengan  tegas  bahwa  negara-negara  didunia  prihatin  akan  ancaman  dan akibat yang  ditimbulkan  oleh  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  stabilitas  keamanan  masyarakat, yang  merusak  lembaga-lembaga  dan  nilai-nilai  demokrasi,  moral  dan  etika  dan  keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan pengakan hukum. Hakl tersebut selaras  dengan  penjelasan  UU.  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsiyang menyatakan: ”…… mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak- hak  social  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  maka  pemberantasan  korupsi  perlu dilakukan dengan cara luar biasa….”
e. Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  kejahatan  dengan  dimensi-dimensi  yang  baru  Tindak Pindana  Korupsi  merupakan  tindak  pidana  dengan  modus-modus  yang  baru,  seperti ratifikasi,  money  loundring  dll.  Hal  tersebut  terjadi  seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan tehnologi.
Meskipun  kampanye  berlangsung  di  berbagai  tingkat  mulai  dari  pusat  hingga  daerah, namun  sepertinya  tidak  ada  perbaikan  yang  signifikan.  Korupsi  seolah  tetap  bertahan  dan bahkan  terus  membiakkan  diri.  Kejahatan  Korupsi  ini  dari  tahun  ketahun  tidak  menunjukan perubahan  yang  baik  bahkan  lebih  buruk,  hal  tersebut  diafirmasi  kembali  berdasarkan  hasil Survei Dari Transparancy International Indonesia (Sumber:https://www.antaranews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi)
bahwa Coruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 melorot tiga point menjadi 37 dari 40 pada tahun sebelumnya 2019 dan Indonesia berada pada posisi 102 dari 180 negara terkorup yang disurvei. Salah satu aspek yang menyumbang tingginya nilai korupsi  di  Indonesia  adalah  korupsi  politik,  korupsi  di  lembaga  eksekutif,  legislative  dan Yudikatif. Data KPK mengafirmasi hal tersebut dimana tindak pidana korupsi tersebar hampir seluruh  institusi  Negara.  Dari  Data  terungkap  bahwa  tahun  2018-2020  korupsi  tersebar disemua  institusi  seperti  DPR/DPRD:  130  Kasus,  Kepala  Lembaga/Kementrian:  3  Kasus, Gubernur:  3  Kasus,  Walikota/Bupati:  52  Kasus,  Hakim:  5  Kasus,  Jaksa:  3  Kasus,  Pengacara:  5 Kasus (https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan).
Banyak studi yang dilakukan dalam rangka melacak akar penyebab korupsi. Theodore M Smith (1993) mencatat setidaknya ada enam penyebab muncul dan berkembangnya korupsi di Indonesia. Pertama, faktor politik, yakni terkait kemauan dan iktikad baik rezim dan elite politik dalam menyelesaikan kasus korupsi. Kedua, faktor yuridis, yakni terkait persoalan perundang- undangan dan sanksi hukum terhadap koruptor yang lemah. Ketiga, faktor budaya, yakni terkait dengan  perkembangan  pandangan  feodalistik  dan  sikap  ingin  dilayani  serta  hidup  mewah. Keempat  adalah  faktor  administrasi  pemerintahan.  Ini  berkaitan  dengan  kelemahan pengawasan  yang  akhirnya  berpotensi  membuka  peluang  korupsi.  Kelima,  faktor  insentif ekonomi yang tidak berimbang sehingga cukup memancing aparat birokrasi mencari tambahan dengan menyalahgunakan wewenang. Keenam, faktor historis yang terkait dua warisan utama kolonialisme, yakni mental korup dan struktur pemerintahan yang berorientasi menjadi pelayan atasan ketimbang pelayan masyarakat.
Dari  sekian  banyak  factor  tersebut,  kurang  lebih  factor  utama  adalah  rendahnya integritas  para  pelakunya  dan  masih  kentalnya  budaya  permisif  terhadap  tindakan  korupsi. Masyarakat  banyak  berada  pada  lingkaran  kultur  yang  justru  mendukung  struktur  social berprilaku  koruptif.  Korupsi  awalnya  merupakan  prilaku  individu  namun  perlahan-lahan
https://jamsi.jurnal-id.com
berubah bentuk menjadi sebuah kebudayaan baru karena hampir pasti menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan.
Dalam  konteks  kita  di  Indonesia,  korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Dikatakan kejahatan luar biasa karena korupsi bukan saja dilakukan secara individu, namun dilakukan secara teroragisir, sistematis dan terstruktur oleh kelompok atau istitusi yang menyebabkan kerugian besar bagi rakyat dan perekonomian bangsa.
Untuk  itu  penting  dilakukan  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  budaya korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kampanye serta memberikan ruang bagi  masyarakat  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi.  Ada  enam strategi  nasional  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  yakni(1)  melaksanakan  upaya pencegahan,  (2)melaksanakan  langkah-langkah  strategis  di  bidang  penegakan  hukum, (3)melaksanakan  upaya-upaya  harmonisasi  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pemberantasan  korupsi  dan  sektor  terkait  lainnya,  (4)Melaksanakan  kerjasama internasional  dan  penyelamatan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  (5)meningkatkan  upaya pendidikan  dan  budaya  anti  korupsi,  (6)meningkatkan  koordinasi  dalam  rangka  mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.
Dari beberapa strategi tersebut, salah satu kanal utamanya adalah melalui peningkatan partisipasi  masyarakat,  seperti  NGO,  organisasi  masyarakat,  serta  oraganisasi  kemahasiswaan melalui strategi pendidikan dan internalisasi nilai-nilai dan budaya anti korupsi di lingkungan komunitas  tersebut.  Salah  satu  yang  menjadi  komunitas  target  pemberdayaan  hukum  dalam rangka  peningkatan  partisipasi  pencegahan  kejahatan  korupsi  adalah  mahasiwa  Asal Manggarai-Flores-Nusa Tenggara Timur yang sedang menempu pendididkan di Kota Makassar.
Adapun  beberapa  permasalahan  mitra  yang  menjadi  alasan  pelaksanaan  kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut.
a. Masih kurangnya pemahaman mahasiwa Manggarai-NTT di Kota Makassar tentang korupsi seperti struktur dan bentuk korupsi, Faktor dan upaya pencegahan korupsi.
b. Masih rendahnya tingkat partisipasi Mahasiswa Manggarai di Makassar untuk terlibat dalam pengawasan  kerja-kerja  lembaga  atau  institusi  penegak  hukum  serta  terlibat  mengawal berbagai dugaan kejahatan korupsi secara nasional maupun regional.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan ini adalah  :  a) Memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  korupsi seperti struktur  dan bentuk  korupsi,  Faktor  dan  upaya  pencegahan  korupsi,  b)  Membangun  gerakan  bersama  bagi mahasiswa Manggarai di Kota Makassar untuk bersama-sama melawan korupsi, c) Mendorong Partisipasi  aktif  Mahasiswa  Mannggarai  di  Makassar  untuk  terlibat  dalam  pengawasan  kerja- kerja lembaga atau institusi penegak hukum serta mengawal berbagai dugaan kejahatan korupsi secara  nasioanal,  d)  Menyiapkan  kader  Bangsa  Masa  depan  dengan  semangat  zero  toleransi terhadap korupsi.

## 2. METODE
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  menggunakan  metode ceramah, diskusi, dan analisis kasus.
a. Dalam  Metode  ceramah  peserta  diberikan  penyuluhan  hukum  tentang  korupsi,  seperti defenisi,  factor  penyebab,  serta  upaya-upaya  pencegahan  yang  harus  dilakukan.  Pada metode ini peserta diberikan beberapa materi dan referensi dasar tentang korupsi seperti teori dan peraturan perundang-undangan tentang korupsi
b. Dalam  metode  diskusi,  peserta  diberikan  kesempatan  untuk  bertanya  dan  memeberikan gagasan berkaitan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
c. Dalam metode Analisis Kasus, peserta diajak untuk menganalisis kasus-kasus korupsi yang yang  terjadi  di  Indonesia  (dipilih  beberapa  contoh  kasus  aktul  dan  dianggap  popular  dan kontroversial).
https://jamsi.jurnal-id.com

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pentingnya Partisipasi Mahasiswa Manggarai NTT di Kota Makassar dalam Upaya Pencegahan Korupsi
Dalam upaya pemberantasan korupsi, tentunya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab  aparat  penengak  hukum.  Namun  juga  diperlukan  peran  serta  masyarakat.  Peran  serta masyarakat  dalam  hal  ini  adalah  dalam  bentuk  pegawasan  terhadap  praktik  penyelenggaraan pemerintahan.  Peran  serta  masyarakat  diartikan  sebagai  peran  aktif  organisasi  masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Wujud peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara: a) Peran serta melalui  media  massa:  Koran,  majalah,  radio,  dan  televise  maupun  media-media  social  yang tersedia saat ini.
Adanya  dugaan  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  suatu  lembaga  pemerintah  atau  dugaan korupsi  oleh  seorang  pejabat  negara  dapat  diberitakan  melalui  media  massa  maupun  media- media  sosial.  Melalui  media,  masyarakat  juga  dapat  menyampaikan  adanya  dugaan  korupsi, kejadian korupsi, atau hal lain yang berkaitan. b) Peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung dan  terbuka  oleh  sekelompok  orang  berkaitan  dengan  upaya  penanggulangan  korupsi. Contohnya,  unjuk  rasa  mendatangi  lembaga  pemerintahan,  DPR/DPRD,  gedung  KPK,  dll Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekarang ini banyak sekali yang berkecimpung di bidang penanggulangan  korupsi.  Secara  aktif  dan  rajin  mereka  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang berintikan  upaya  menanggulangi  korupsi,  seperti  melaporkan  adanya  tindak  pidana  korupsi oleh  seorang  pejabat,  memberikan  masukan  dan  kritik  terhadap  penggunaan  anggaran  suatu departemen, laporan dugaan korupsi suatu departemen, dan lain-lain.
Masyarakat  tentunya  tidak  perlu  takut  dan  ragu  dalam  melakukan  pengawasan  dan partispasi  dalam  upaya  pencegahan  korupsi,  sebab  Negara  sudah  mengatur  dan  memberikan perlindungan hukum. Beberapa norma hukum yang menjadi dasar peran partisipasi masyarakat diantaranya:
a. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dalam  pasal  108  ayat  1  dan  ayat  2 menegaskan bahwa:
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis;
(2) Setiap pegawai  negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
b. Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk:
a) Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi; b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan  memberikan  informasi  adanya  dugaan  telah  terjadi  Tindak  Pidana  Korupsi  kepada penegak  hukum  yang  menangani  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi;  c)  Hak  menyampaikan saran  dan  pendapat  secara  bertanggung  jawab  kepada  penegak  hukum  yang  menangani perkara Tindak Pidana Korupsi; d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;  e)  Hak  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  hal:  Melaksanakan  haknya sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  b,  dan  c;  dan  diminta  hadir  dalam  proses penyelidikan,  penyidikan  dan  di  siding  pengadilan  sebagai  saksi  pelapor,  saksi  atau  saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada  Pasal  1  ayat  3  UU  KPK  mengatur  soal  peran  serta  masyarakat  dimana  disebutkan bahwa  Pemberantasan  korupsi  adalah  serangkaian  tindakan  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya  koordinasi,  supervisi,  monitor,
https://jamsi.jurnal-id.com
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor:  71  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Peran  Serta  Masyarakat  dan  Pemberian  Penghargaan  Dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  diatur  beberapa  hal  yang  berkaitan  peran  serta masyarakat, diantarnya:
a. Hak  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam  mencari,  memperoleh,  memberi  informasi, saran dan pendapat
b. Hak  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan  dan  jawaban  dari penegak hukum
c. Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  maka mendorong  pengabdi  untuk  melakukan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dengan  melibatkan sasaran  mahasiswa  Manggarai-NTT  yang  sedang  menempuh  pendidikan  di  Kota  Masyarakat. Selain itu, ada beberapa dasar pertimbangan memilih Mahsiswa Manggarai NTT di Kota Makasar sebagai sasaran kegiatan yakni:
a. Mahasiswa  secara  umum,  termasuk  mahasiswa  Manggarai  yang  sedang  menempuh pendidikan  di  Kota  Makassar  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  terhadap  Bangsa  dan Negara,  termasuk  mengawal  serta  mengotrol  berbagai  prilaku  yang  merusak  tatanan kehidupan bangsa seperti korupsi baik yang terjadi secara nasional maupun dalam lingkup pemerintah daerah, khususnya Manggarai-NTT.
b. Mahasiswa  Manggarai  yang  ada  di  Kota  Makassar  mengambil  kuliah  dalam  beberapa kampus  dengan  jurusan  beragam,  tidak  hanya  mahasiswa  hukum  tetapi  juga  belajar  ilmu bukan hukum. Hal Ini tentunya mempengaruhi pemahaman mereka tentang konsep korupsi yang  merupakan  domain  ilmu  hukum.  Oleh  karena  itu  pentingnya  pemahaman  yang komprehensif khususnya yang bukan mahasiswa hukum tentang gambaran umum tentang korupsi, penyebab serta upaya pencegahannya.
c. Banyak  isu-isu  nasional  maupun  regional  berkaitan  dengan  korupsi  yang  seyogyanya penting  direspon  oleh  mahsiswa  Manggarai,  namun  karena  keterbatasan  mereka  tentang pemahaman  korupsi  maupun  prosedur  pelaporan  akhirnya  mereka  seolah-olah  menjadi pasif dan terkesan permisif terhadap korupsi. Oleh  karena itu kegiatan ini menjadi sangat penting bagi mereka.
d. Mahasiswa Manggarai adalah calon pemimpin masa depan yang bekerja baik daalam sektor swasta  maupun  pemerintahan.  Oleh  jarena  itu  seyogyanya  tidak  hanya  memiliki kemampuan  intelektual  tetapi juga harus  memiliki  integritas  sehingga  tidak  terjebak  pada praktek-praktek korupsi.
3.2. Bentuk-Bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada Mahasiswa Manggarai di Kota Makassar Kegiatan  peningkatan  Pemahaman  dan  Partisipasi  Pencegahan  Korupsi  Terhadap Mahasiswa Manggarai-NTT di Kota Makassar, dilakukan dalam tiga bentuk:

## 3.2.1. Penyuluhan Hukum
Kegiatan ini bertujuan untuk:
a. Memberikan  gambaran  dan  pengetahuan  yang  komprehensif  bagi  mahasiswa  Manggarai tentang korupsi seperti struktur dan bentuk korupsi, Faktor serta upaya-upaya pencegahan korupsi,
b. Memberikan  gambaran  tentang  beberapa  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  dan bagaimana upaya upaya penyelesaiannya,
c. Mengurai  berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan kejahatan korupsi di Indonesia
https://jamsi.jurnal-id.com

## Gambar 1. Foto Kegiatan Penyuluhan

## 3.2.2. Analisis Kasus dan Pelatihan Pengawasan serta Mekanisme Pelaporan dugaan Korupsi
Kegiatan ini bertujuan agar Mahasiswa Manggarai memahami berbagai kasus korupsi di Indonesia  serta  memahami  bagaimana  prosedur  dan  mekanisme  pelaporan  dugaan  korupsi. Banyak  mahasiswa  Manggarai  yang  sebenarnya  mengetahui  adanya  dugaan  terjadi  kejahatan korupsi,  tetapi  mereka  tidak  memahami  bagaimana  cara  dan  mekanisme  pelaporannya.  Oleh karena itu kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka.

## Gambar 2. Kegiatan Analisi Kasus dan Pelatihan Mekanisme Pelaporan

## 3.2.3. Deklarasi Anti Korupsi dan Pembentukan Komunitas Anti Korupsi
Tujuan  dari  kegiatan  PKM  ini,  tidak  hanya  memberikan  pemahaman  tentang  korupsi, tetapi juga membangun kesadaran mahasiswa Manggarai tentang pentingnya peran partisipasi dalam mengawal berbagai isu-isu  korupsi baik secara nasional maupun local Sulawesi Selatan maupun  di  daearah  asal  Manggarai  serta  mengontrol  berbagai  kerja-kerja  lembaga  penegak hukum  agar  dapat  optimal  dalam  melaksanakan  upaya  pemberantasan  korupsi.  Pengawasan tersebut tentunya tidak akan efektif kalau dilakukan sendiri-sendiri, perlu menggalang gerakan bersama  dengan  membentuk  komunitas  anti  korupsi.  Kegiatan  PKM  yang  dilakukan  berhasil membentuk Forum Anti Korupsi Mahasiswa Manggarai.
Gambar. 3. Deklarasi Anti Korupsi

## 3.3. Manfaat Serta Dampak Yang Diperoleh dari kegiatan PKM yang dilaksanakan
Ada  beberapa  manfaat  yang  diperoleh  sebagai  hasil  dari  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat yang telah dilakukan, yakni:
a. Memberikan  gambaran  dan  pengetahuan  yang  komprehensif  bagi  mahasiswa  Manggarai tentang korupsi seperti struktur dan bentuk korupsi, Faktor serta upaya-upaya pencegahan korupsi.
https://jamsi.jurnal-id.com
b. Memberikan  gambaran  tentang  beberapa  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  dan bagaimana upaya upaya penyelesaiannya.
b. Membangun  kesadaran mahasiswa  Manggarai  tentang  pentingnya  peran partisipasi dalam mengawal  berbagai  isu-isu  korupsi  baik  secara  nasional  maupun  local  Sulawesi  Selatan maupun di daearah asal Manggarai serta mengontrol berbagai kerja-kerja lembaga penegak hukum agar dapat optimal dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi
c. Membangun gerakan bersama dengan membentuk komunitas Anti Korupsi
d. Penguatan  dan  Internalisasi  nilai  dan  sikap  anti  Korupsi  bagi  Mahasiwa  Manggarai- Makassar.
e. Mencipakan budaya anti korupsi bagi Masyarakat khususnya Mahasiswa
f. Pencegahan kejahatan korupsi sejak dini
g. Membangun  kesadaran  masyarakat  bahwa  memberantas  korupsi  bukan  hanya  tanggung jawab aparat penegak hukum tetapi juga merupakan tangung jawab masyarakat termasuk mahasiswa lewat upaya-upaya pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Selain itu, kontribusi terhadap sektor lain yakni:
a. Membantu kerja aparat penengak hukum dalam mengungkap dan memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.
b. Dengan adanya pengawasan oleh masyarakat khususnya mahasiswa, maka aparat penegak hukum dapat bekerja secara optimal dan tehindar dari praktek-praktek korupsi.
c. Dengan  adanya  pengawasan  oleh  masyarakat  khususnya  mahasiswa,  pemerintah  dapat menjalankan  agenda-agenda  pememerintahan  dan  penyeleanggaraan  Negara  yang  bebas korupsi.

## 4. KESIMPULAN
Korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  dikategorikan  sebagai  extra  ordinary crime  atau  kejahatan  luar  biasa,  sebab  korupsi  bukan  saja  dilakukan  secara  individu,  namun dilakukan  secara  teroragisir,  sistematis  dan  terstruktur  oleh  kelompok  atau  istitusi  yang menyebabkan  kerugian  besar  bagi  rakyat  dan  perekonomian  bangsa  Dalam  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  penting  dilakukan  berbagai  cara.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan adalah dengan pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui  berbagai  kampanye  serta  memberikan  ruang  partisipasi  bagi  masyarakat  untuk khususnnya  mahasiswa  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi. Kegiatan  pengabdian  ini  penting  untuk  terus  dikembangkan  kedepan.  Oleh  karena  itu  perlu dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah dalam mefaslitasi berupa sarana dan dana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dilaksanakan berkat Bantuan Pendanaan  Program  Penelitian  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  Dan  Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Pts Tahun 2021. Untuk itu Ucapan Terima Kasih setinggi- tingginya kepada Kemendikbud Ristek Dikti Cq Direktorat Jenderal Dikti yang telah memberikan dana bantuan tersebut kepada kami sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan pengabdian ini sesuai yang direncanakan. Tidak lupa kami ucapan terima kasih juga kepada Rektor Universitas Atma  Jaya  Makassar  dan  Ketua  LPPM  Univeritas  Atma  Jaya  Makassar  yang  telah  mefasilitasi kami  dalam  menyelesaikan  program  pengabdian  Masyarakat  ini.  Semoga  kegiatan  ini memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara khususnya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima Kasih.

## DAFTAR PUSTAKA
Antaranews.com.  (2020),  https://www.antaranews.com/berita/1972407/indeks-persepsi- korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-
https://jamsi.jurnal-id.com
poin#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Indeks%20Persepsi, dari%20180%20negara%20yang%20disurvei
Hamzah. (1995) Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta, Pradya Paramita. Kristian,  dkk.  (2015),  Tindak  Pidana  Korupsi,  Kajian  Terhadap  harmonisasi  antara  Hukum Nasional  dan  The  United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC),  PT.Refika Aditama, Bandung.
Kpk (2020) https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan Lopa,  dkk.  (1987)  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi(Undang-undang  No.3  Tahun 1971)berikut Pembahasan serta Penerapannya Parkatek, Alumni, Bandung.
Mas’oed. (1997).Politik, birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar:Yogyakrta.
Shofie. (2002) Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta. Susanto. (1995) Kejahatan Korporasi, BP UNDIP, Semarang, 1995.
Sudarto. (1997). Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni. Wasito. (2001) Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jokjakarta.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan