## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS RELAKSASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI MENINGKATKAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
Dewa Ketut Suryawan 1 , I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi 2 , Ketut Sri Swatiningsih 3
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Warmadewa
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239
Email: suryawandk@gmail.com, agungyuli14@gmail.com , sri_swatiningsih@yahoo.com
Abstrak – Realisasi pendapatan pajak daerah bali yang terus mengalami penurunan. Kondisi ini  tidak  terlepas  dari  menurunnya  serapan  sebagian  besar  komponen  pajak  daerah khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor. Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak  daerah,  juga  dipengaruhi  oleh  adanya  pembatasan  sosial  dan  pembatasan  aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan strategis dikaitkan dengan relaksasi pajak di Daerah Bali, ini merupakan terobosan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pembebasan sanksi administrasi ini diberikan kepada seluruh wajib  pajak  yang  masih  menunggak  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  tahunan tidak untuk  kendaraan  bermotor  yang  baru.  Terobosan  ini  diharapkan  menjadikan masyarakat  lebih  tergugah  untuk  menuntaskan  tunggakan  pajak  dan  dapat  meningkatkan realisasi  pendapatan  pajak  daerah  untuk  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Implementasi  Kebijakan  Strategis  Relaksasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor Sebagai  Upaya  Pemerintah  Provinsi  Bali  Meningkatkan  Realisasi  Pendapatan  Pajak Daerah”.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui proses observasi, dan wawancara, dan dokumenter. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Validasi data dilakukan dengan triangulasi  sumber  data  sehingga  data  yang  disajikan  merupakan  data  yang  absah.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengetahui  dan  mendeskripsikan  tentang  Implementasi Kebijakan  Strategis  Relaksasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Sebagai  Upaya  Pemerintah Provinsi  Bali  Meningkatkan  Realisasi  Pendapatan  Pajak  Daerah  serta  dapat  bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pemerintah provinsi bali dalam memingkatkan realisasi pendapatan pajak daerah.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah
Abstract – The realization of Bali's local tax revenue continues to decline. This condition is inseparable  from  the  decline  in  the  absorption  of  local  taxes,  especially  those  related  to motor vehicles. The decline in tax revenue growth was also influenced by the existence of social  facilities  and  community  activities  in  the  midst  of  the  Covid-19  pandemic.  The Governor  of  Bali  issued  a  strategic  policy  with  relaxation  in  the  Bali  Region,  this  is  a breakthrough  implemented  by  the  Bali  Provincial  Government.  This  exemption  from administrative sanctions is given to all taxpayers who are in arrears in paying the annual motor vehicle tax, not for new motorized vehicles. This breakthrough is expected to make
the public more motivated to settle tax arrears and can increase the realization of local tax revenues.  Therefore,  researchers  are  interested  in  conducting  research  with  the  title "Implementation of Motor Vehicle Tax Relaxation Strategy Policies as an Effort of the Bali Provincial  Government  to  Increase  Local  Tax  Revenue  Realization".  This  study  uses qualitative research methods with descriptive research type. Primary data obtained through the process of observation, interviews, and documentaries. The selection of informants was done by purposive sampling. Data validation is done by triangulation of data sources so that the data presented is valid data. The results of this study are expected to be able to find out and describe the Implementation of the Motor Vehicle Tax Relaxation Strategy Policy as an Effort  for  the  Bali  Provincial  Government  to  increase  the  Realization  of  Regional  Tax Revenue and can be useful in providing input to the Bali provincial government in increasing the realization of local tax revenues.
Keywords : Policy Implementation, Motor Vehicle Tax, Regional Tax

## PENDAHULUAN
Realisasi  pendapatan  pajak  Provinsi Bali  pada  kuartal  III/2020  tahun  2020 tercatat  senilai  Rp1,34  triliun  atau  dengan serapan  64,65%.  Capaian  ini  lebih  rendah dibandingkan  dengan  serapan  kuartal III/2019  yang  sebesar  77,22%.  Padahal, secara struktural, pajak daerah masih tetap mendominasi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Provinsi  Bali.  Sejalan  dengan  hal tersebut, pertumbuhan realisasi pendapatan pajak  daerah  juga  terkontraksi  22,65% secara  tahunan  (year  on  year/yoy),  jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kuartal  III/2019  yang  tumbuh  sebesar 11,14%.  Kondisi  ini  tidak  terlepas  dari menurunnya  serapan  sebagian  besar komponen  pajak  daerah  khususnya  yang terkait  dengan  kendaraan  bermotor. Penurunan penjualan kendaraan baru pada kuartal  III/2020  ikut  mempengaruhi penurunan  pajak  kendaraan  bermotor tersebut.
Penurunan  pertumbuhan  pendapatan pajak  daerah  pada  kuartal  III/2020,  juga dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial dan  pembatasan  aktivitas  masyarakat  di tengah  pandemi  Covid-19.  Berdasarkan strukturnya,  komponen  pajak  daerah didominasi  oleh  pendapatan  dari  pajak
kendaraan  bermotor,  selanjutnya  diikuti oleh pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Dalam  rangka  mendorong  optimalisasi pendapatan  daerah,  perlu  dilakukan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh  Pemerintah  Bali  untuk  mendorong optimalisasi  pendapatan  daerah.  Upaya tersebut  seperti  pelaksanaan  kegiatan samsat  keliling  secara  rutin  dan  reguler secara berkesinambungan, kebijakan program  promosi  dan  diskon  serta diluncurkannya  beberapa  produk  tipe  dan varian kendaraan baru, mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor.  Selain  itu  ada  juga  kebijakan kerja sama penghimpunan pajak kendaraan dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD) dalam  rangka  meningkatkan  optimalisasi penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor. Kemudian,  perlu  juga  dilakukan  upaya seperti  kebijakan  peningkatan  tarif  untuk pajak  air  permukaan  yang  dipergunakan untuk kegiatan wisata. Terakhir, kebijakan Pemerintah  Bali  untuk  terus  mendorong peningkatan  efisiensi,  efektivitas  dan pencapaian  target  pengelolaan  keuangan daerah,  termasuk  komponen  pendapatan daerah  melalui  penerapan  elektronifikasi
penerimaan pajak daerah dan jenis transaksi lainnya  melalui  kerjasama  dengan  pihak perbankan.
Peraturan Gubernur No. 21 tahun 2021 tentang  Pembebasan  Pokok  Pajak  Serta Penghapusan  Sanksi  Administrasi  Berupa Bunga  dan  Denda  Terhadap  Pajak kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor,  yang  di  undangkan pada  tanggal  20  Mei  2021,  Gubernur Bali kembali mengeluarkan kebijakan strategis dikaitkan dengan relaksasi pajak di Daerah Bali. Ini merupakan terobosan yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi Bali.  Pembebasan  sanksi  administrasi  ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih  menunggak  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  tahunan  tidak untuk kendaraan bermotor yang baru.
Terobosan  ini  diharapkan  menjadikan masyarakat lebih tergugah untuk menuntaskan  tunggakan  pajak.  Secara umum hasilnya akan memberi sumbangsih bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Provinsi  Bali  dari  sektor  pajak.  Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Provinsi Bali  juga  memiliki  tiga  misi  khusus  yaitu Pertama, untuk pemutahiran data tunggakan  dan  piutang  di  seluruh Bali, Kedua untuk perbaikan database guna memastikan kepemilikan kendaraan bermotor, Ketiga, mendorong dan
mengajak  masyarakat  untuk  menuntaskan tunggakan pajak. Dengan adanya kebijakan ini  masyarakat  diberikan  keringanan  atau penghapusan denda tapi pajak regular tetap masuk.  Masyarakat  agar  memanfaatkan kesempatan  ini  sebaik-baiknya,  dan  tidak mengulur-ngulur
waktu untuk
melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian permasalahan di atas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Implementasi Kebijakan  Strategis  Relaksasi  Pajak Kendaraan  Bermotor  Sebagai  Upaya
Pemerintah  Provinsi  Bali  Meningkatkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah”.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  tipe  penelitian deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bali. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  melalui  proses  observasi,  dan wawancara  dengan  informan.  Sedangkan data  sekunder  diperoleh  melalui  website resmi  Bapenda  Provinsi  Bali,  jurnal  dan artikel  online  serta  dokumen-dokumen pendukung  yang  ada  di  kantor  Bapenda Provinsi Bali. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu 4  orang  informan  merupakan  perwakilan dari  Bapenda  Provinsi  Bali,  dan  6  orang perwakilan  masyarakat  yang  menerima program relaksasi pajak kendaraan bermotor.  Validasi  data  dilakukan  dengan triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mendorong optimalisasi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi Bali  dari  sektor  pajak  kendaraan  bermotor perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Provinsi Bali  salah  satunya  dengan  mengeluarkan kebijakan  strategis  dikaitkan  dengan relaksasi  pajak  kendaraan  bermotor  di Provinsi Bali. Kebijakan strategis dikaitkan dengan relaksasi pajak di Daerah Bali yaitu Kebijakan  Diskon  Pajak  diberikan  kepada wajib pajak yang menunggak pajak, cukup membayar pajak 2 (dua) tahun saja, sedangkan  pajak  tahun  ketiga  dan seterusnya dibebaskan,  kebijakan  Gratis BBNKB II (Balik Nama). Gratis BBNKB II diberikan  kepada  wajib  pajak  yang  akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal dan  mutasi  dari  luar  Bali,  Kebijakan Pemutihan. Pemutihan
merupakan pembebasan  Bunga  dan  Denda terhadap pembayaran PKB dan BBNKB II. Untuk mengetahui implementasi kebijakan strategis relaksasi pajak kendaraan bermotor  sebagai  upaya  pemerintah Provinsi  Bali  Meningkatkan  Realisasi Pendapatan  Pajak  Daerah  ditinjau  dari model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn dalam  Suharno  (2013:176)  ukuran  dan tujuan  kebijakan  harus  jelas  dan  terukur karena  ketidakjelasan  standar  dan  sasaran kebijakan  berpotensi  untuk  menimbulkan multi  interprestasi  yang  akhirnya  akan berimplikasi  pada  sulitnya  implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan di lapangan, kebijakan strategis relaksasi pajak kendaraan bermotor sudah memiliki ukuran dan  tujuan  yang  jelas  dan  terukur  dengan diluncurkannya 3 program yaitu Kebijakan Diskon Pajak diberikan kepada wajib pajak yang  menunggak  pajak, cukup  membayar pajak  2  (dua)  tahun  saja, sedangkan  pajak tahun  ketiga  dan  seterusnya dibebaskan, kebijakan Gratis BBNKB II (Balik Nama). Gratis  BBNKB  II  diberikan  kepada  wajib pajak  yang  akan  melakukan proses  balik nama,  mutasi  lokal  dan  mutasi  dari  luar Bali,  Kebijakan  Pemutihan.  Pemutihan merupakan pembebasan  Bunga  dan  Denda terhadap pembayaran PKB dan BBNKB II. Kebijakan ini dikeluarkan untuk pemutakhiran data tunggakan dan piutang di seluruh Bali, untuk perbaikan database guna memastikan kepemilikan kendaraan bermotor, mendorong dan mengajak
masyarakat  untuk  menuntaskan  tunggakan pajak.  Dengan  adanya  kebijakan  ini masyarakat  diberikan  keringanan  atau penghapusan denda tapi pajak regular tetap masuk. Mendorong wajib pajak yang belum memenuhi  kewajiban  pajaknya  dengan memberi  keringanan  sanksi  keterlambatan
pembayaran selama periode tersebut. wajib pajak  yang  menunggak  karena  telat melakukan pembayaran tidak akan dikenakan  denda  sehingga  wajib  pajak hanya perlu membayarkan pokok pajaknya saja.

## Sumber Daya
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam  Winarno  (2012:161)  selain  ukuran ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  kebijakan, yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dalam proses  implementasi  kebijakan  adalah sumber-sumber  yang  tersedia.  Sumber- sumber  layak  mendapatkan  perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia  dan  sumber  daya  finansial.  Jika diliat dari indikator sumber daya Van Meter dan  Van  Horn,  maka  dapat  dikatakan bahwa  mengenai  hal  sumber  daya  dalam kebijakan strategis relaksasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali sudah cukup  baik  karena  setiap  program  yang diluncurkan  sudah  ada  pegawai  yang menjalankannya  sehingga  semua  program sudah dapat berjalan dengan baik.

## Komunikasi  dan  Aktivitas  Penguatan Antarorganisasi
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) jalinan hubungan  kerja  sama  yang  sinergis diperlukan  agar  instansi  terkait  untuk mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan strategis relaksasi pajak kendaraan  bermotor.  Sebagai  realitas  dari program kebijakan maka diperlukan adanya hubungan  yang  baik  antar  instansi  yang terkait,  yaitu  dukungan  komunikasi  dan koordinasi.  Jika  dilihat  dari  indikator menurut Van Meter dan Van Horn tentunya sudah  sangat  sesuai,  karena  dalam melaksanakan  program  perlu  adanya komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik tersebut,  maka  akan  dihasilkan  sebuah pencapaian  tujuan  secara  efektif  dan efesien,  serta  sedikitnya  kemungkinan
untuk  terjadinya  konflik  dan  persaingan yang  negatif  dalam  pelaksanaan  program ini dan para stakeholders akan mengalami kemudahan  dalam  mengambil  keputusan. Selain  itu,  adanya  komunikasi  dan koordinasi yang baik antar agen pelaksana ini  juga  dapat  mengembangkan  dan memelihara  keharmonisan  di  antara stakeholders selama kegiatan ini berlangsung.

## Karakteristik Agen/Badan Pelaksana
Menurut  Van  meter  dan  Van  horn dalam Suharno (2013:177) di dalam suatu implementasi  kebijakan  untuk  mencapai suatu  keberhasilan  yang  maksimal  harus diidentifikasikan  dan  diketahui  agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi,  norma-norma,  dan  pola-pola hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi. Pelaksanaan program-program yang ada di dalam  kebijakan  strategis  relaksasi  pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan sudah baik,  karena  Bapenda  Provinsi  Bali memiliki kebijakan yang mengatur tentang standar  pelayanan  yaitu  dikeluarkannya Keputusan  Kepala  Badan  Pendapatan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  54  Tahun 2022  tentang  Standar  Pelayanan  Badan Pendapatan  Daerah.  Sehingga  seluruh pegawai  mempunyai  pedoman  untuk menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya sesuai  dengan  standar  pelayanan  dan adanya  kepatuhan  implementor  tersebut dapat berakibat pada kelancaran pelaksanaan program-program yang ada.

## Sikap/Kecendrungan (Disposisi)
Pelaksana Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) dalam
implementasi  kebijakan,  sikap  atau disposisi  implementor.  Terkait  dengan pemahaman impelementor terhadap program-program  yang  ada  di  dalam kebijakan  strategis  kendaraan  bermotor, dapat  dikatakan  sudah  baik  karena
implementor  sudah  melaksanakan  tugas mereka sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka  telah  paham  apa  yang  berkaitan dnegan  program  tersebut  dan  apa  yang menjadi tugas pokok implementor. Namun dari  beberapa  implementor  yang  telah paham  terhadap  program  ini,  pastinya  ada juga  beberapa  dari  mereka  yang  masih kurang  patuh  terhadap  apa  yang  harusnya mereka  lakukan  dan  bisa  menimbulkan permasalahan  dalam  pelaksanaan  program ini.  Selanjutnya,  para  implementor  pun menganggap  bahwa  progrm  ini  memang penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya  program  ini  diharapkan  dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan realisasi  pendapatan    pajak  daerah  di Provinsi Bali.

## Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam  Suharno  (2013:177)  kondisi  sosial, ekonomi,  dan  politik  mencakup  sumber daya  ekonomi  lingkungan  yang  dapat mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan.  Sejauh  mana  kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan  bagi  implementasi  kebijakan, karakteristik partisipasipan yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite  politik  mendukung  implementasi kebijakan.  Keadaan  sosial,  ekonomi,  dan politik merupakan salah satu indikator yang akan  mempengaruhi  jalannya  sebuah kebijakan. Apabila ketiganya mempengaruhi  untuk  diterapkan  sebuah program  atau  kebijakan  maka  dengan mudah program ini dilaksanakan.
Implementasi kebijakan strategis kendaraan bermotor ini belum sepenuhnya terimplementasi  dengan  baik  karena banyaknya  pihak-pihak  yang  mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi ini merupakan tantangan bagi implementor.

## SIMPULAN DAN SARAN
Implementasi kebijakan strategis relaksasi pajak kendaraan bermotor sebagai upaya pemerintah provinsi
bali meningkatkan  realisasi  pendapatan  pajak daerah  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan prosedur  dan  sasarannya  pun  sudah  tepat. Adanya 3 program yaitu Kebijakan Diskon Pajak  diberikan  kepada  wajib  pajak  yang menunggak  pajak, cukup  membayar  pajak 2  (dua)  tahun  saja, sedangkan  pajak  tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan, kebijakan Gratis BBNKB II (Balik Nama). Gratis  BBNKB  II  diberikan  kepada  wajib pajak  yang  akan  melakukan proses  balik nama,  mutasi  lokal  dan  mutasi  dari  luar Bali,  Kebijakan  Pemutihan.  Pemutihan merupakan pembebasan Bunga dan Denda terhadap pembayaran PKB dan BBNKB II sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat  (wajib  pajak).  Bapenda Provinsi  Bali  sebagai  badan  pelaksana kebijakan  yang  juga  memiliki  tiga  misi khusus  yaitu  untuk  pertama  untuk pemutakhiran  data  tunggakan  dan  piutang di seluruh Bali, kedua untuk perbaikan database guna memastikan kepemilikan kendaraan bermotor, ketiga, mendorong dan
mengajak  masyarakat  untuk  menuntaskan tunggakan  pajak  perlahan  sudah  mulai tercapai  tentunya  program  ini  harus  dapat terlaksana kembali di tahun depan.
Melihat  ketersediaan  sumber  daya yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya finansial, dimana sumber daya manusia masih harus mengalami perbaikan dari segi kuantitas dan kualitasnya. Terkait sumber  daya  finansial  juga  masih  perlu mendapatkan perhatian lagi. Perlu dibuatnya standar yang lebih rinci dan jelas lagi  terkait  pelaksanaan  Program-program yang  ada  di  dalam  kebijakan  strategis relaksasi  kendaraan  bermotor  di  provinsi Bali  yang  dapat  menjadi  pedoman
pelaksanaannya agar tidak terjadi multiinterpretasi pada program ini.
Terkait hubungan organisasi antara Bapenda  Provinsi  Bali  dan  samsat  yang bergabung  untuk  melaksanakan  program ini menjalin hubungan yang sangat baik dan selalu  ada  koordinasi  antara  pembuat program, pelaksana sehingga mengakibatkan tidak adanya miss komunikasi  yang  dapat  menimbulkan permasalahan besar. Perlu adanya peningkatan  sumber  daya  finansial  yang dapat  menunjang  keberhasilan  program serta  tercapainya  sarana  prasarana  yang memadai  dengan  cara  meningkatkan anggaran untuk melaksanakan program ini. Sebaiknya  membuka  ruang  komunikasi publik  yang  luas  agar  program-program yang  ada  dalam  kebijakan  strategis relaksasi  pajak  kendaraan  bermotor  ini dapat  tersosialisasi  dengan  baik  serta kejelasan program ini dapat diketahui oleh seluruh  masyarakat  dan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  untuk  membayar pajak kendaraan bermotor mereka sehingga realisasi  pendapatan  pajak  daerah  di provinsi bali dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  2003. Analisis  Data Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:PT Raja Grafindo.
Bohari.  2012.  Pengantar  Hukum  Pajak. Jakarta: PT .Raja Grafindo
Mahmudi.  2010.  Manajemen  Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mulyono,  Djoko.  2011.  Panduan  Brevet Pajak.Andi,  Yogyakarta.  Margono.
2010.
Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka  Cipta  Mardiasmo.  2011. Perpajakan.  Edisi  Revisi  2011, ANDI, Yogyakarta.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2013.  Edisi Revisi  Pajak  Daerah  &Retribusi
Daerah.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Gubernur  No.  21  tahun  2021 tentang  Pembebasan  Pokok  Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administrasi  Berupa  Bunga  dan Denda  Terhadap  Pajak  kendaraan
Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor .