## INTERVENSI MILITER TERHADAP KUDETA POLITIK MENURUT PRINSIP JUS COGENS
Sandy Kurnia Christmas 1* , Joko Setiyono 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ch.sandykurnia@gmail.com

## ABSTRACT
Military intervention is an act of interference by a country that is realized by sending a military expedition to support  a  government  or  rebel group.  Whether  the  intervention  can  be  justified  in  international  law  and whether  the  coup  in  a  military  intervention  can  be  carried  out  according  to  the principle  of  Jus  Cogens  is something that will be discussed in this study. This article aims to examine whether military intervention in the case of the United States against Venezuela in 2019 with the aim of a political coup. The research method in this study is doctrinal research, through conseptual approach and case approach. The results of this study conclude that: the first military intervention is something that is prohibited under Article 2.4 of the UN Charter, but if in a state of threat to international peace, military intervention can be carried out within the limits given by the UN Security Council in accordance with Article 39 United Nations Charter. Secondly, in the event of the threat of a coup d'etat affecting state sovereignty, military intervention is a violation according to Jus Cogens' principle as an international legal norm. This concerns each country must respect each other's sovereignty.
Keywords: Military Intervention; International Law; Coup; Jus Cogens.

## ABSTRAK
Intervensi  Militer  merupakan  tindakan campur  tangan  suatu  negara  yang  diwujudkan  dengan  mengirimkan ekspedisi  militer  untuk  menunjang  suatu  pemerintahan atau kelompok  pemberontak,  dimana  hal  ini tidak dapat  dibenarkan  menurut  hukum  internasional  maupun  didalam  prinsip Jus  Cogens. Tulisan  ini  bertujuan untuk mengkaji tindakan intervensi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela di tahun 2019 dengan maksud melakukan kudeta politik. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, melalui conseptual approach dan case approach. Hasil penelitian yaitu : pertama tindakan intervensi militer merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, namun jika dalam keadaan ancaman terhadap perdamaian internasional maka tindakan intervensi militer dapat dilakukan dalam batasan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB sesuai Pasal 39 Piagam PBB. Kedua, dalam keadaan ancaman tindakan  kudeta  yang  mempengaruhi kedaulatan  negara,  tindakan  intervensi  militer  merupakan  suatu pelanggaran menurut prinsip Jus Cogens sebagai norma hukum internasional dimana setiap negara harus saling menghormati kedaulatan suatu negara.
Kata Kunci : Intervensi Militer; Hukum Internasional; Kudeta; Jus Cogens.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Politik,  hukum,  dan  militer  merupakan  suatu objek  kajian yang  menggambarkan  konstelasi keadaan  di  suatu  negara  dalam  memenuhi kepentingan dan tujuan negara. Tidak jarang dallam mewujudkan  kepentingan  dan tujaun  negara  sering kali terjadi pertentangan atau konflik, dimana kondlik ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti konflik internal  politik,  krisis  politik,  serta  keuangan  negara dab beberapa perbedaan pandangan ideologi. Dalam hubungan  poltik,  hukum,  dan  militer  sering  kali dikaitkan  dengan  kewajiban  mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara dimana kewajiban negara adalah melindungi rakyat didalam negaranya (Hendra, 2014). Konflik dalam batasan internasional terkadang muncul karena adanya keberpihakan atas dasar  kerjasama  yang  mendasar  dan  bermanfaat (Yuniasih,  Rizky,  &  Natasha,  2016),  dan  sering  kali konflik  yang  sering  berakibat  destruktif  ini mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  suatu negara.  Adapun  ancaman  konflik  seperti  intervensi militer ini berdampak pada tindakan kudeta politik.
Intervensi  militer dalam  hal  ini didefinisikan sebagai  penggunaan  kekuatan  lintas  batas  negara dengan  ukuran-ukuran  keadilan  dan alasan-alasan bagi  aksi  mereka  dengan  mengirimkan  ekspedisi militer  yang,  dimana  alasan  yang  mereka  gunakan berkaitan  dengan  menciptakan  perdamaian  serta keamanan  dunia  yang  dalam  kaitan  nya  untuk menghentikan terjadinya pelanggaran terhadap HAM. Dalam hal ini intervensi militer dianggap merupakan bagian  dari  solusi  untuk  menghentikan  perang
internal.  Dalam  kebijakan  politik  luar  negeri  suatu negara  menjelaskan bahwa untuk keputusan intervensi  militer  dipengaruhi  oleh  konsiderasi domestik dan internasional (Murtadlo, 2014)
Pada kasus yang  terjadi  di  Venezuela  ini berawal  ketika  permasalahan  krisis sosial-ekonomi sehingga memicu hiperinflasi yang berdampak pada runtuhnya  perekonomian  di  Venezuela.  Runtuhnya perekonomian  ini  menyebabkan  kemiskinan  sampai kepada  migrasi  secara  besar-besaran  oleh penduduknya.  Dalam  hal  ini, intervensi  militer  yang dilakukan  Amerika  Serikat  terhadap  Venezuela  di tahun 2019, bermaksud untuk mendukung pemimpin sementara  Juan  Guaido  dalam  upaya  melakukan kudeta  politik  untuk melengserkan  kepemimpinan Nicolas  Maduro  sebagai  Presiden  Terpilih  yang dilantik  pada Januari  2019.  Kudeta  dalam  hal  ini sebagai kunci untuk dapat mengambil alih kekuasaan berdasarkan  pada  memburuknya  situasi  suatu negara. Kudeta  yang  dilakukan  oleh  Juan  Guaido mengalami  kegagalan,  sehingga  memaksa  pihak Amerika  Serikat  campur  tangan  dalam  urusan intervensi militernya.
Dalam hukum  internasional, tindakan intervensi militer dalam upaya kudeta dilarang karena dianggap  tindakan  yang  terlalu  mencampuri  urusan dalam  negeri  dan  mengancam  kedaulatan  suatu negara. Menurut Federica  Mogherini  selaku Kepala Kebijakan  Luar  Negeri  Uni  Eropa menyatakan ketegangan  yang  meningkat drastis  di  Venezuela harus  diselesaikan  dengan  solusi  yang  bersifat mementingkan  sisi  politis  yang  damai  serta
demokratis,  dimana  tindakan  intervensi  ini  tidak dapat  diterima  sebagai  solusi  yang  baik  untuk meredakan  konflik  internal  Venezuela.  Sehingga tidak  boleh  ada  paksaan  intervensi  dari  luar. (Nursalikah, 2019b)
Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB (Charter of The United Nations and Statute of The International Court of  Justice) berbunyi, “Segenap  anggota  dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Hal ini kemudian dijelaskan melalui Prinsip  Non-Intervensi  yaitu Peremptory  Norm atau Norma  Dasar (Jus  Cogens). Dalam  pandangan Jus Cogens, menurut  Brownlie  menyatakan  “Norma Dasar didalam Jus Cogens merupakan norma yang tidak boleh dilalaikan maupun dikesampingkan dalam penerapannya  di  dalam  hukum  internasional,  meski dalam keadaan apapun tanpa terkecuali.”
Pada prinsipnya Jus  Cogens disebut  sebagai kaidah yang  membatasi  kehendak  negara,  dalam kasus  ini yaitu kebijakan  intervensi militer yang dikeluarkan Amerika Serikat. Kaidah-kaidah tersebut dalam lingkup kaidah hukum yang mengancam, yang termanifestasikan  didalam Pasal  53 Konvensi  Wina 1969 (Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties 1969).
Melihat  permasalahan  tersebut  dalam pemahamannya  mengenai  intervensi  miiter yang dilakukan Amerika Serikat dalam upaya kudeta politik
Venezuela,  maka permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah  apakah  tindakan  intervensi  militer  Amerika Serikat dalam upaya kudeta politik dapat dibenarkan didalam prinsip Jus Cogens humum internasional ?
Pada  penelitian  sebelumnya  terkait  intervensi militer  dalam  tinjauan  prinsip Jus  Cogens belum pernah  dilakukan. Penelitian  oleh Emi  Eliza dkk membahas mengenai intervensi kemanusiaan dalam tinjauan implementasinya didalam konflik bersenjata (Eliza,  Heryandi, &  Syofyan, 2014). Pada  penelitian oleh  Husnul  Murtadlo membahas  mengenai intervensi  militer  dalam  sekularisme  dan fundamentalisme  islam (Murtadlo,  2014). Penelitian oleh Khudzaifah  Dimyati,  dkk  membahas mengenai intervensi  kekuasaan  dalam  radikalisme  islam  dan peradilan (Dimyati,  Muqoddas,  &  Wardiono,  2013). Penelitian  oleh Joko  Priyono  membahas  mengenai intervensi  kemanusiaan  dalam  perspektif  pemikiran kosmopolit (Priyono, 2011). Penelitian oleh Mohamad Rosyidin membahas  intervensi  dalam  perdebatan realis dan konstruktivis (Rosyidin, 2016). Sedangkan dalam  penelitian Adinda  Nanda  Saraswati hanya membahas Prinsip Jus Cogens dalam perspektif hak asasi  manusia (Saraswati,  2017). Adapun  didalam penelitian  jurnal  internasional  oleh  Kenneth  Roth membahas  dalam  kaitan  perang  dan  intervensi kemanusiaan (Roth,  2006). Sedangkan  penelitian oleh  Anythony  T.  Eniayejuni  hanya  membahas mengenai  peran  intervensi  militer  di  Libya (Eniayejuni, 2012).

## B. METODE PENELITIAN
Pembahasan  mengenai  intervensi  militer terhadap  kudeta  pilitik  ini  diteliti  dengan menggunakan  kajian  dalam  pendekatan  hukum doktrinal dalam penerapannya di kaidah dan norma hukum,  dimana  penelitian  ini  dikaji  dalam Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Studi Kasus (Case Approach).
Pada penelitian hukum doktrinal ini, digunakan data  sekunder  sebagai  kekuatan  mengikat didalamnya  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer yang mengikat seperti Piagam PBB (Charter of The United Nations and Statute of The International Court of  Justice  1945),  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (Universal  Declaration  of  Human  Rights 1948,  Konvenan  Hak  Sipil  dan  Politik (International Convenant  on  Civil  and  Political  Rights  1976) serta Vienna Convention on the Law of Treaties between States  and  International  Organizations  or  between International  Organizations  1986. Serta  dikaji menggunakan  bahan  hukum  sekunder di dalam buku-buku, artikel, jurnal, serta makalah yang relevan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kasus  Intervensi  Militer  Amerika  Serikat Terhadap Venezuela Tahun 2019
Krisis  Venezuela  pada  tahun  2019  berlatar belakang  dari  adanya  krisis  sosial-ekonomi    sejak tahun 2010 di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro, dimana akibat dari dari krisis ini adalah meningkatnya kriminalitas,  hiperinflasi,  serta  menurunnya  kualitas
hidup  di  Venzuela.  Krisis  ini    ditambah  dengan adanya  krisis  kepemimpinan  pasca  pemilu  pada tahun 2019  dimana  terdapat  perselisihan  dua kepemimpinan  Venezuela  oleh Nicolas  Maduro  dan Juan  Guaido  dimana  pemilu  dimenangkan  oleh Nicolas  Maduro,  sedangkan  Juan  Guaido  yang banyak  didukung  oleh  rakyat  Venezuela menganggap  hasil  pemilihan  tidak  sah (Aninda, 2019).
Dukungan  terhadap  Juan  Guaido  sebagai oposisi  tidak  hanya  oleh  sebagian  besar  rakyat Venezuela,  tetapi  oleh  beberapa  negara  seperti Amerika  Serikat, Brazil,  Chile,  Kanada,  Inggris, Jerman,  Spanyol,  Australia,  dan  Israel.  Sedangkan Maduro  didukung  oleh  Rusia,  Tiongkok,  Turki, Bolivia, dan Meksiko (Aipassa, 2019).
Adanya  dukungan  Amerika  Serikat  terhadap Juan  Guaido  inilah merupakan  cikal  bakal  adanya tindakan  intervensi  oleh  Amerika  Serikat  dengan mengirimkan  pasukan  militer  ke  Venezuela  sebagai bentuk  penekanan  untuk  menggulingkan  Presiden Nicolas  Maduro. Tindakan intervensi  militer  oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump  ini  penekanan  terhadap  Maduro  karena seharusnya  Venezuela  mengegakkan  konstitusi dengan  melindungi  rakyat  dari  adanya  krisis-krisis yang terjadi (Nursalikah, 2019a).
Tindakan Amerika Serikat dalam melancarkan intervensi  militer ini  menuai  pro  dan  kontra. Dukungan  terhadap  intervensi  ini  beralasan  karena seharusnya  dunia  internasional  melihat  tindakan intervensi ini sebagai tindakan kemanusiaan karena
berusaha membantu suatu negara dari adanya krisis- krisis  yang  terjadi  di  negara  tersebut.  Sedangkan kritik  terhadap  tindakan  intervensi  ini  karena  dinilai mengganggu urusan dalam negeri suatu negara dan kedaulatan  negara  tersebut.  Bahkan  menurut  Uni Eropa  menilai  intervensi  militer  di  Venezuela bukanlah  jalan  terbaik  dalam  menyelesaikan  krisis kemanusiaan  dan  politik.  Karena  pada  dasarknya solusi terbaik haruslah bersifat politis yang damai dan demokratis (Nursalikah, 2019b).

## 2. Pengaturan Intervensi Militer menurut Hukum
Internasional  dalam  Piagam  PBB (Charter  of

## United Nations 1945)
Intervensi  adalah salah  satu  tindakan mencampuri  urusan  internal  suatu  negara  yang bermaksud  untuk  memelihara  serta  mengubah situasi  politik  yang  sedang  berlangsung (Eliza, Heryandi, & Syofyan, 2014). Dalam pemikiran yang dikemukakan  oleh J.G.  Starke mengenai  intervensi yaitu  “Intervensi  sering  diwujudkan  dalam  bentuk propaganda  serta  tindakan  lainnya yang  memicu timbulnya  suaru  revolusi  atau  perang  saudara.” Mengacu  pada  permasalahan  dalam  penelitian  ini, intervensi dibagi  kedalam  enam  bentuk  menurut Kalevi J. Holsti, salah satu bentuk intervensi adalah Intervensi Militer.
Intervensi  Militer  menurut  Kalevi    J.  Holsti dimaknai  sebagai  “Bentuk  campur  tangan  yang diwujudkan  dengan  cara  mengirimkan  ekspedisi militer  untuk  menunjang  suatu  pemerintahan  yang sedang  berkuasa  ataupun  membantu  kelompok
pemberontak.” Dalam  kasus  ini,  tindakan  yang dikeluarkan  Amerika  Serikat  dalam  kebijakan intervensi militer yaitu dalam upaya membantu pihak oposisi  (Juan  Guaido)  dalam  upaya  kudeta melengserkan kedudukan Presiden Maduro.
Dalam  melakukan  suatu  tindakan  intervensi, dimana  dalam  kajian  ini  mengenai  intervensi  militer pada  hakikatnya  belum  ada pengaturan  resmi mengenai tindakan ini. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB (Charter  of  the  United  Nations  1945), menyatakan bahwa,  “Seluruh  negara  anggota  dalam  hubungan internasional,  menjauhkan  diri  dari  tindakan  yang mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas  wilayah  atau  kemerdekaan  politik  sesuatu negara lain dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Dalam hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB  menyatakan  bahwa, “tidak  ada  satupun ketentuan dalam  Piagam  PBB  yang  memberikan kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan-urusan (intervensi) yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam  negeri  suatu  negara.” Intervensi  militer  tidak boleh  dianggap  enteng,  bahkan  untuk  tujuan kemanusiaan,  karena  kematian, kehancuran,  dan kekacauan adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dari sebagian besar perang (Roth, 2006).
Pemaknaan  mengenai  adanya  tindakan intervensi  ini  dikarenakan  adanya  suatu  yang dianggap kejahatan yang dilakukan oleh negara itu, sehingga  menyebabkan  negara  dan  otoritasnya mengalami  kelumpuhan  atau  dalam  keadaan  tidak mampu untuk mengendalikan hal tersebut, sehingga
datannya  negara  lain  memiliki  makna  dari  adanya campur  tangan  suatu  negara  didalam  intervensi (Erliyana, 2006).
Dalam  Hukum  Internasional  setidaknya mengklasifikasikan  3  (tiga)  jenis  intervensi berdasarkan  jangkauannya,  yaitu (Starke,  2012) : (1) Intervensi  Internal (Internal  Intervention), yaitu tindakan  mencampuri  urusan  dalam  negeri  suatu negara  dengan  melibatkan  negara  luar  sebagai pendukung  dalam suatu  pemberontak,  peperangan, atau  konflik  politik  di  negara  lain  dengan  cara diktator;  (2)  Intervensi  Eksternal (Eksternal Intervention), yaitu  tindakan  mencampuri  urusan dalam  negeri  suatu  negara  yang  terlibat  dalam peperangan  atau  konflik  antar  negara;  dan  (3) Intervensi  Reprasial  /  Penghukuman (Purnitive Intervention), yaitu  tindakan  mencampuri  urusan dalam negeri suatu negara, dimana bermaksud untuk melakukan  atas  dasar  pembalasan (reprasial) terhadap  kerugian  yang  telah  ditimbulkan  oleh negara  lain, dengan  melakukan  perang  kecil  atau blokade damai.
Tindakan  intervensi militer yang  dilakukan Amerika  Serikat  termasuk  dalam  kategori  intervensi internal, karena merupakan suatu intervensi yang ikut dalam  campur  tangan  urusan  dalam  negeri Venezuela,  disisi lain,  tindakan  tersebut  sebagai dukungan  terhadap  pemimpin  oposisi  Juan  Guaido. Timbulnya  tindakan  intervensi  yang  dilakukan Amerika  Serikat  ini  membuat  persepsi  bahwa tindakan  intervensi  sering  dilakukan  oleh  untuk menekan  kebebasan  serta  kemerdekaan  negara
lemah  dari  negara  kuat,  sehingga  kedaulatan  suatu negara terguncang (Putri, 2015).
Intervensi  pada  dasarnya  merupakan instrumen  kebijakan  luar  negeri yang  menekankan pada  persoalan  diplomatik,  negosiasi,  dan  perang. Dalam  kasusnya,  tindakan  intervensi militer yang dikeluarkan Amerika Serikat ini dikategorikan sebagai kebijakan, dimana menurut Blakemore, kebijakan ini dimaksud  sebagai  suatu  rangkaian  konsep  dalam pedoman  merencanakan  suatu  implementasi  dalam cara  bertindak  kepemimpinannya.  Hal  serupa  juga dikaitkan  menurut  pendapat  Sir William  Harcourt dimana  menyatakan  bahwa,  “Intervensi  merupakan suatu  masalah  yang  lebih  dekat  kaitannya  dengan kebijakan  dibandingkan  dengan  hukum. Intervensi berada jauh diatas dan di luar jangkauan hukum (bila dilaksanakan  oleh  pihak  yang  memiliki  kekuasaan dimaksudkan untuk mendapat pengaruh daripadanya) dan merupakan kebijakan tingkat tinggi yang  berkaitan dengan  keadilan  dan  kemanusiaan. Hal  yang membedakannya  hanyalah  permasalahan tujuannya,  sedangkan  caranya  tetap  sama  yaitu dengan instrumen militer (Rosyidin, 2016).
Konflik  yang  terjadi  di  Venezuela  menjadi persoalan yang besar ketika adanya upaya intervensi militer  Amerika  Serikat. Dalam  hal  ini,  Pemerintah Rusia  mengecam  campur  tangan  negara  luar (khususnya  AS)  dalam  kasus  yang  terjadi  di Venezuela.  Hal  ini  kemudian  Kementerian  Luar Negeri  Rusia melalui  Jubir  Rusia,  Kremlin  Dmitry Peskov memperingatkan  dukungan  internasional terhadap  pemimpin  oposisi  Juan  Guaido)  sebagai
presiden  sementara  adalah  suatu  bentuk pelanggaran terhadap dasar-dasar hukum internasional (Sukarno,  2019). Karena  hal  ini  dapat memicu  terhadap  ancaman  terhadap  perdamaian dan persoalan keberpihakan.
Pada  tataran ini,  tindakan  intervensi militer dalam kudeta politik dapat menjadi ancaman, karena hal  ini tidak  ada  hubungannya  dengan  demokrasi yang  terjadi  didalam  negara  tersebut.  Tindakan intervensi  militer  dalam  hukum  internasional  dapat menjadi  ancaman  kekerasan  apabila suatu  negara menjalankan  suatu  tindakan  yang  melanggar  dan mengancam  perdamaian  dalam  melakukan  agresi terhadap  negara  lain;  apabila  suatu  negara melakukan  tindak  provokasi  yang  mengancam keamanan  negara  lainnya;  dan  apabila  terdapat masuk atau hadirnya pasukan militer asing ke suatu negara  melalui  atau  tanpa  perjanjian  internasional yang  tidak  dapat  dibenarkan  didalam  Piagam  PBB maupun hukum internasional (Suryokusumo, 2003).
Perumusan Pasal  1 ayat (1) Piagam  PBB menyatakan  mengenai kewajiban  negara-negara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional  sebagai  tujuan  semua  negara.  Hal  ini juga dalam  tindakan  melakukan  upaya-upaya yang efektif  dalam  mencegah  terjadinya  ancaman- ancaman  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  dalam mewujudkan  perdamaian.  Yang  kemudian  dalam upaya  menyelesaikan  persoalan  atau  konflik  dalam negeri,  suatu  negara  harus  menyelesaian persengketaan itu dengan jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Dan hal lain
yang  penting  terhadap  konflik  dalam  negeri  yaitu Pasal  2 ayat (7) Piagam  PBB  berbunyi  tidak  ada kuasa  kepada  PBB  dalam  melakukan  intervensi termasuk  urusan  dalam  negeri,  kecuali  tindakan- tindakan pemaksaan yang tercantum dalam Bab VII yang berkaitan dengan perdamaian internasional.
Hal ini menjadi jelas didalam Pasal 2 ayat (4) Piagam  PBB  dalam  hubungan  internasional menjauhkan  diri  dari  tindakan  yang  mengancam kekerasan  yang  dilarang.  Pada  pemahamanannya tindakan  intervensi militer dilarang  dalam  hukum internasional  jika  : (1) Merusak  integritas  wilayah suatu  negara (impairs  the  territorial  integrity  of  the state);  (2)  mempengaruhi  independensi  politik (affects  its  political  independence);  dan  (3) Bertentangan  dengan  tujuan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (Contrary  to  the  objective  of  the  United Nations).
Dalam  tipologi  dari pola intervensi  tersebut, menurut  J.G.  Starke  tindakan  intervensi dapat menjadi  suatu tindakan  legal  yang  dalam  hal  ini dapat  dibenarkan  menurut  hukum  internasional. Pembenaran  terhadap  adanya  tindakan  intervensi militer ini  jika  hal  tersebut  bertentangan  dengan tujuan  PBB  dalam  memelihara keamanan  dan perdamaian dunia terhadap adanya tindakan agresi. Berdasarkan Bab  VII  Piagam  PBB tindakan intervensi  dapat  dibenarkan  dalam  batasan  yang diputuskan dan ditentukan oleh PBB. Pada Pasal 37 Piagam PBB menetapkan tindakan intervensi militer dapat  diambil  jika  membahayakan  pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dan dalam
Pasal  51  Piagam  PBB  hanya  mengijinkan penggunaan  militer  dalam  rangka  membela  diri apabila  suatu  negara  telah  benar-benar  diserang (Latifulhayat,  2004). Tindakan  intervensi militer tersebut hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yaitu : (1) Intervensi  Kolektif  atau  secara  bersama,  yang ditentukan  dalam  Piagam  PBB  (Pasal  39  Piagam PBB); (2) Intervensi yang bermaksud melindungi hak dan  kepentingan,  serta  keselamatan  warga negaranya di negara lain; (3) Pembelaan Diri / Self- Defence (Pasal  51  Piagam  PBB);  (4)  Intervensi dalam hubungannya dengan negara protektorat atas dominionnya;  serta  (5)  Jika  negara  yang  akan diintervensi dianggapp telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.
Didalam  pendekatan Ex-Ante mendasarkan pada “right  intention” atau “good  intention” menyatakan  kesulitannya  dalam  memperkirakan tindakan dan maksud intervensi yang dilakukan suatu negara.  Jika  berbicara  mengenai  takaran  yang positif,  tindakan  campur  tangan  ini  bermaksuda menciptakan  keamanan  dan  perdamaian dunia, memberikan  bantuan  terhadap  hak  asasi  dan keadilan,  seta  untuk  mengurangi  terjadinya pelanggaran  hak  asasi  atas  penderitaan  manusia. Hal  ini  berbanding  terbalik  jika  kegiatan  campur tangan intervensi ini dimaksudkan untik kepentingan pribadi  manupun politik (Priyono,  2011). Sehingga dalam hal ini sulit untuk mengukur tindakan intervensi dalam tujuan-tujuan kepentingannya.
Sejatinya  didalam  hukum  internasional, intervensi yang  dilakukan  suatu  negara merupakan
suatu  tindakan yang  melanggar  kaidah  hukum internasional yang terlalu mengurusui urusan internal negara  lain. Karena  dalam  tataran  berbicara mengenai  urusan  suatu  negara,  berarti  juga berbicara  mengenai  kedaulatan  negara  tersebut. Kedaulatan  negara  menurut  pandangan  ini  tidak terbatas  pada  kekuasaan  untuk  menguasai  suatu wilayah tertentu dari invasi luar, tetapi juga lebih jauh kedaulatan  ini  mengarahkan  hak  negara  untuk secara  bebas  menentukan  status  politik,  struktur sosial, ekonomi, dan budaya dalam wilayah tersebut tanpa campur tangan negara lain.

## 3. Prinsip  Non-Intervensi  dalam Pengertian Jus Cogens sebagai Dasar Hukum Internasional
Isu intervensi pada hakikatnya selalu berkaitan dengan  perdebatan  dalam  konsep  kedaulatan. Berbicara  mengenai  doktrin  intervensi,  indikasi terhadap  tindakan  intervensi sangatlah kontradiktif dalam  makna  hukum  internasional.  Hal  ini  karena dokrtin mengenai intervensi ini  tidak selaras dengan prinsip dasar hukum internasional mengenai “Prinsip Non-Intervensi”. Dalam hal ini, Prinsip Non-Intervensi digambarkan  sebagai  prinsip  dasar hukum internasional  yang  berhubungan  erat  dengan  hal tersebut  adalah  melalui  Prinsip  Kedaulatan Negara. Jika  berbicara  mengenai  kedaulatan  negara,  hal  ini telah  muncul  sejak  lahirnya  perjanjian  Westphalia Tahun  1648 (The  Treaty of  Westphalia  1648). Negara  memiliki  kedaulatan  penuh  dalam  dasar kemerdekaan  dan  persamaan  derajat (freedom  and equality), artinya  bahwa  setiap  negara  berdaulat
bebas dari penekanan, intimidasi, maupun intervensi dari  negara  lain.  Dimana  negara-negara  berdaulat wajib  menjaga  harmonisasinya  dengan  negara  lain dengan tidak mengurusi urusan internal suatu negara dalam  kaitan  relasi  antar  negara. Argumentasinya bahwa kedaulatan tidak bersifat tak terbatas, karena persoalan  ini  lebih  menyentuh  aspek  filosofis dibanding  politis,  sedangkan  dalam  tataran  lain kedaulatan.
Prinsip Non-Intervensi dalam hal ini termasuk dalam tahap Peremptory Norm (Jus Cogens). Dalam konteks hukum internasional, “Jus Cogens” diartikan sebagai norma yang memiliki karaktek paksaan serta yang  wajib  dilaksanakan  semua  negara  karena statusnya berkedudukan tinggi didalam norma hukum internasional (Saraswati,  2017). Dimana  menurut pemikiran Ian Brownlie menyatakan, “Norma Hukum internasional yang memiliki status Jus Cogens tidak dapat diabaikan dalam situasi apapun.” Menurut Sir Humprey  Waldock di  dalam “Second  Report  on  the Law  of  Treaties” menerangkan  makna Jus  Cogens sebagai  norma  umum  hukum  internasional  yang harus  ditaati  atau  tidak  boleh  dilanggar,  di  mana derogasi  tidak  diizinkan  kecuali  derogasi  tersebut didasarkan  pada  hukum  internasional  yang  umum, dan  norma  tersebut  hanya  dapat  dimodifikasi  atau digantikan  oleh  norma  lain  yang  juga  merupakan hukum internasional yang umum.
Seperti  yang  tercantum  didalam  Pasal 53 Konvensi Wina 1986 (Vienna Convention on the Law of  Treaties between  States  and  International Organizations or Between International Organizations
1986), Jus Cogens didefinisikan sebagai Peremptory Norm / Norma Dasar dari hukum internasional umum yang  diterima  dan  diakui  oleh  masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma dari penghinaan  yang  tidak  diperbolehkan  dan  yang dapat  dimodifikasi  hanya  oleh  norma  hukum internasional yang memiliki karakter yang sama.
Dalam  upaya  pencegahan  terhadap  tindak intervensi,  terdapat deklarasi yang  dibuat  Majelis Umum  PBB  tentang tentang Declaration  on  the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of  States  and  the  Protection  of  their  Independence and Sovereignty (G.A. Res. 2131/XX, 21 Desember 1965),  dalam  paragraf  pertama  yang  menyatakan bahwa  setiap  negara  tidak  memiliki  hak  untuk melakukan  intervensi,  langsung  maupun  tidak langsung,  untuk  alasan  apapun,  didalam  urusan dalam maupun luar negeri sebuah negara. Meskipun begitu,  dalam  identifikasi  suatu  ketentuan berkenaaan dengan Jus Cogens, prinsip ini ternyata memiliki  dilematika  dalam  pendefinisian  terhadap bentuk  norma  dan  aspek  substantifnya.  Didalam Konvensi  Wina  tidak  memberikan  daftar  terhadap kategori Jus Cogens. Dalam hal ini terdapat 5 (lima) kriteria  substantif  dalam  hubungan  struktur  dan  isi, yaitu : (1) Integrity, yaitu Jus Cogens yang berprinsip intergritas,  dimana  harus  mempunyai tujuan  yang mendatangkan  kebaikan  untuk  masyarakat; (2) Principle  of  Formal  Moral  Equality, yaitu  norma keadilan terhadap kesetaraan yang dimaknai sebagai “fainess”; (3) Principle  of  Solictude, yaitu  norma dasar yang harus melihat kepada kepentingan subjek
hukum yang sah; (4) Principle of Fundamental Equal Security, yaitu  norma  yang memiliki  esensi  didalam kesetaraan dan  keamanan    fundamenyal,  dimana negara  tidak  boleh  melanggar  norma  hukum  yang telah ditetapkan. Prinsip inilah yang menggambarkan derogable dan non-derogable; dan (5) Rule of Law, yaitu aturan terhadap legalitas jaminan hukum untuk kepentingan  bersama,  dimana  memiliki  arti  bahwa suatu  tindakan  negara  harus  didasarin  pada  dasar hukum yang berlaku (Criddle, & Decent, 2009).
Pada tataran ini, prinsip non-intervensi dan Jus Cogens menjadi  satu  bagian  yang  tak  terpisahkan bila  berbicara  dalam  kepentingan  mewujudkan perdamaian.  Walaupun  dalam  tataran  integritas, pemaknaan  mengenai “untuk ketertiban masyarakat dunia” menjadi  persoalnya  yang  rumit  bila  mana menunjuk pada masyarakat. Menurut Hedley Bull, mengatakan bahwa negara-negara tidak memiliki hak dalam  melakukan  intervensi  yang mengancam kedaulatan  suatu  negara  karena  melanggar  prinsip non-intervensi (Indrawan,  2013). Dan  kemudian  hal ini  harus  memperhatikan Principle  of  Solictude pentingan subjek hukum yang sah dimana kasus ini merupakan Venezuela.
Pada  kasus  ini,  tindakan  Amerika  Serikat dalam melakukan tindakan intervensi ini bukan hanya dalam rangka bantuan kemanusiaan, melainkan lebih darii  pada kepentingan  politik  dimana  tindakan intervensi ini disertai dengan kudeta politik terhadap Presiden terpilih Venezuela Nicolas Maduro. Menurut Eric.  A  Nordlinger  menaruh  perhatian  tindakan kudeta sebagai Proses Politik atau Political Process
yaitu “Tindakan  yang mengarah  pada  upaya  suatu negara dalam mencapai akses terhadap kekuasaan politik  dalam  mencapai  kepentingannya.” Pengaruh politik  ini  kemudian  menggunakan  militer  sebagai penggeraknya dimana  tindakan  penggunaan  militer sebagai  upaya  intervensi memiliki  kemampuan koersifnya  (paksaan) untuk mencapai kepentingan negaranya atau State Interests (Zainal, 2013).
Dalam  hal    ini,  kudeta  merupakan  sebuah kunci  bagi  seorang  perwira  militer  untuk  dapat mengambil  kekuasaan  negara.  Hal  ini  biasanya dilakukan  berdasarkan  keadaan  negara  yang situasinya  memburuk  dari  sisi  ekonomi  dan  politik, misalnya  korupsi  oleh  pejabat negara,  aktor-aktor separatisme,  kenaikan  tingkat  inflasi,  tingkat pengangguran  yang  naik,  dan  lain-lain.  Mayoritas sebagian  kudeta  atau  seluruhnya  termotivasi  oleh pertahanan  atau  pemberlakuan  kepentingan korporasi militer (Acemoglu, Ticchi, & Vindigni, 2010).
Menurut Spawforth  Hornblower  dalam The Oxford  Companion  to  Classical  Civilization mendefinisikan  tindakan  kudeta  selalu  dihubungkan dengan  menjatuhkan  suatu  letigimasi  suatu  negara terhadap  kekuasaan  dengan  cara-cara  yang  ilegal serta  inkonstitusional  dalam  upaya  menggulingkan serta mengambil alih paksa kekuasaan yang sedang berlangsung (Setiawan, 20015). Mayoritas sebagian kudeta atau seluruhnya termotivasi oleh pertahanan atau  pemberlakuan  kepentingan  korporasi  militer (Acemoglu, Ticchi, & Vindigni, 2010).
Dalam pemahaman  konteks mengenai Jus Cogens menjadi  sebuah  dilematika  dalam  prinsip-
prinsipnya.  Menurut pendapat Schwarzerberger dibutuhkan suatu  aturan  hukum  internasional  yang memperhatikan  aspek kepentingan  umum  didalam asas-asas  fundamental  dalam  membentuk Jus Cogens. Asas-asas  tersebut  kemudian  menjadi bagian  yang  esensial  dalam  sistem  hukum internasional, apabila  hal  tersebut  diterapkan,  maka akan  menimbulkan  tujuan  baru  didalam  asas tersebut, seperti : kedaulatan, pengakuan, itikad baik, hak  membela  diri,  serta  tanggung  jawab internasional.  Dalam  hal  ini  terdapat 3  (tiga) prinsip atau aturan yang dapat menjadi Jus Cogens didalam hukum internasional, yaitu : (1) Kepentingan bersama dalam  masyarakat  internasional; (2) Adanya  tujuan- tujuan kemanusiaan; dan (3) Sesuai dengan prinsip dan tujuan didalam Piagam PBB.
Dalam kasus Venezuela dan Amerika Serikat, tindakan intervensi Amerika Serikat dapat dibenarkan jika  dalam  pembatasan  tindakan  didalam  ketentuan Pasal  2 ayat (4)  Piagam  PBB.  Legalitas  terhadap tindakan  intervensi  haruslah  dihubungkan  dengan tujuan  PBB  dalam  menghormati  hak  asasi  manusia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB. Adanya pembatasan  ini  diharapkan  untuk  membatasi tindakan  sewenang-wenang  negara.  Sehingga  jika dilakukan  pada  tataran  intervensi  terhadap  kudeta negara menyangkut  persoalan kedaulatan suatu negara, yang dalam kejadiannya Venezuela sedang dilanda  krisis  ekonomi  sehingga  menyebabkan keguncangan  pada  sektor  ekonomi  dan  politik negara,  dimana  kemudian hal  ini  sangat  dilarang yang  secara  kontekstual  didalam  Pasal  1 ayat (1)
Kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik  yang  menyatakan semua bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, baik dalam status politik maupun ekonomi.
Dalam tataran Jus Cogens terkait pelanggaran dalam intervensi terhadap kudeta politik, mendalilkan tindakan ini pelanggaran prinsip kedaulatan (principle of permanent sovereignty). Karena pada prinsipnya, pembelaan diri terhadap negara demi mempertahankan  kedaulatan  dan  kemerdekaan mereka  adalah  termasuk  norma Jus  Cogens (Muhammadin,  2018). Prinsip  Non-Intervensi melibatkan  hak  setiap  negara  berdaulat  untuk melakukan  urusan  tanpa  campur  tangan  dari  luar. Pada  prinsipnya,  diantara    negara  yang  merdeka harus  saling  menghormati  kedaulatan  teritorial sebagai pondasi didalam hubungan internasional dan hukum  internasional  dimana  diperlukan  integritas politik.

## D. SIMPULAN
Instrumen hukum  internasional  Piagam  PBB menyebutkan bahwa tindakan intervensi merupakan tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip  hukum  internasional  dalam  menjaga keamanan  dan  perdamaian  dunia.  Namun  pada tataran  intervensi  kolektif, dalam  otoritas  Dewan Keamanan  PBB, hal  ini  dapat  saja  dilakukan jika tidak  bertentangan  pada peraturan  didalam  Pasal  2 ayat (4)  Piagam  PBB. Pada  dasarnya,  prinsip Jus Cogens didalam  norma  hukum  internasional  yang bersifat  memaksa,  menetapkan  bahwa  tindakan intervensi  merupakan  tindakan  yang  bertentangan
dan  dilarang  didalam  hukum  internasional  dan hubungan internasional dalam tindakan pelanggaran kedaulatan  negara.  Karena  dianggap  mencampuri urusan dalam negeri suatu negara dan bertentangan dengan  Pasal  1 ayat (1)  Konvenan  Hak  Sipil  dan Politik. Tindakan  intervensi  militer  yang  dilakukan Amerika  Serikat  terhadap  Venezuela  merupakan suatu  tindakan  pelanggaran  menurut  hukum internasional.  Karena  meskipun  bertujuan  untuk kemanusiaan  dan  hak  asasi  manusia,  hal  ini  tidak dapat dibenarkan jika sudah memasuki ranah politik suatu  negara  didalam  mempengaruhi  integritas kedaulatan  suatu  negara,  dalam  hal  ini  Venezuela. Karena  menurut International  Court  of  Justice tindakan  intervensi  militer  sama  dengan  tindakan yang  menggunakan  kekerasan  bersenjata,  apalagi terhadap  kudeta  merupakan  suatu  tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Acemoglu,  Daron.,  Ticchi,  Davide.,  &  Vindigni,
Andrea.  (2010).  A  Theory  of  Military Dictactorships. American  Economi  Journal : Macroeconomics, Vol.2, (No.1), pp.1-42.
Criddle,  Evan J.,  &  Decent,  Evan Fox.  (2009).  A
Fiduciary  Theory  of  Jus  Cogens. Yale  Journal of International, Vol.34, Issue 2, pp.331-387.
Dimyati,  Khudzaifah.,  Muqoddas,  Mohammad Busjro., & Wardiono, Kelik. (2013). Radikalisme Islam  dan  Peradilan :  Pola-pola  Intervensi Kekuasaan  dalam  Kasus  Komando  Jihad  di
Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.13, (No.3), pp.379-391.
Eliza,  Emi.,  Heryandi,  &  Syofyan,  Ahmad.  (2014).
Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. Fiat Justisia : Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.8, (No.4), pp.629-641.
Erliyana, A. (2006). Penegakan Rasa Aman Melalui Intervensi  Kemanusiaan. Indonesia  Journal  of
International Law, Vol.3, (No.3), pp.404-411.
Hendra,  E.  (2014).  Sekuritisasi  dalam  kerangka “R2P”  dan  Intervensi  Kemanusiaan :  Dilema Antara  Legalitas  dan  Legitimasi. Jurnal Hubungan  Internasional, Vol.3,(No.2),  pp.131- 141.
Indrawan,  J.  (2013).  Legalitas  dan  Motivasi  NATO (North  Atlantic  Treaty  Organization)  dalam Melakukan  Intervensi  Kemanusiaan  di  Libya. Jurnal  Kajian  Wilayah, Vol.4, (No.2),  pp.127- 149.
Latifulhayat,  A.  (2004).  Perang  Irak  dan  Hukum Internasional. Unpad  Journal  of  International Law, Vol.3, (No.2), pp.70-86.
Muhammadin,  Fajri M.  (2018).  Humanitarian Intervention and The Jus Cogens Argument : A Critical  Observation. Padjajaran Jurnal  Ilmu Hukum;Journal of Law, Vol.5, (No.1), pp.71-88.
Murtadlo,  H.  (2014).  Intervensi  Militer  Perancis  di Mali :  Sekularisme  vs  Fundamentalisme  Islam.
Jurnal  Hubungan  Internasional, Vol.7,(No.2), pp.139-152.
Priyono,  J.  (2011).  Intervensi  Kemanusiaan  Dalam Perspektif  Pemikiran  Kosmopolit. Masalah- Masalah Hukum, Vol.40, (No.3), pp.325-331.
Putri, Lili H. (2015). Responsibility to Protect Sebagai
Doktrin Atau Norma Yang Berkembang Dalam
Hukum  Internasional. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol.17, (No.1), pp.151-171.
Rosyidin, M. (2016). Intervensi Kemanusiaan Dalam Studi  Hubungan  Internasional :  Perdebatan
Realis Versus Konstruktivis. Global & Strategis, Vol.10, (No.1), pp.55-73.
Roth,  K.  (2006).  Was  the  Iraq  War  a Humanitarian Intervention?. Journal  of  Military  Ethics, Vol.5,
(No.1), pp.84-92.
Saraswati,  AAA Nanda.  (2017).  Kriteria  untuk
Menentukan  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  “Jus Cogens”  Dalam  Hukum  Internasional. Arena Hukum, Vol.10(No.2), pp.163-184.
Setiawan,  A.  (20015).  Diplomatic  Dilemma  dan Standar  Ganda  Politik  Amerika  Serikat Terhadap  Konflik  Sipil-Militer  Mesir  Tahun 2013. Jurnal  Hubungan  Internasional, Vol.4,
(No.1), pp.67-77.
Suryokusumo, S. (2003). Ancaman Kekuatan Militer Dari  Luar  Menurut Perspektif  Hukum Internasional. Jurnal  Ketahanan  Nasional, Vol.8, (No.1), pp.71-76.
Yuniasih, Tulus., Rizky, Riasa., & Natasha, Claudia.
(2016). Dinamika Penegakan Hukum Humaniter Internasional : Analisis Kehadiran PMSC Dalam
Konflik  Non-Internasional. Jurnal  Hubungan Internasional, Vol.5,(No.2), pp.222-237.
Zainal, Nur A. (2013). Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasce  Augusto  Pinochet,  1990-2000. Jurnal Politik Profetik, Vol.1, (No.1), pp.1-13.

## BUKU
Starke, J. G. (2012). Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh). Jakarta: Sinar Grafika.

## SUMBER ONLINE
Eniayejuni, Anthony T. (2012). The Role of The West and Military Intervention in Libya. Foreign Policy Journal,  (April 7,  2012). Retrieved  from https://www.foreignpolicyjournal.com/2012/04/0 7/the-role-of-the-west-and-military-intervention- in-libya/
Aninda,  N.  (2019).  Krisis  Kepemimpinan  Venezuela Masuki  Babak  Baru.  Retrieved from https://kabar24.bisnis.com/read/20190505/19/9 18829/krisis-kepemimpinan-venezuela-masuki- babak-baru
Aipassa,  J.  (2019).  10  Negara  Dukung Kepemimpinan  Guaido.  Retrieved from https://www.beritasatu.com/dunia/535003/10- negara-dukung-kepemimpinan-guaido
Sukarno, A. (2019). Rusia Kecam Intervensi Asing di Venezuela,  Trump Amankan  Warganya.
Retrieved
from https
:
//indopos.co.id/read/2019/01/25/163209/rusia- kecam-intervensi-asing-di-venezuela-trump- amankan-warganya/
Nursalikah,  A.  (2019a).  AS  Serius  Pertimbangkan Inervensi  Militer di  Venezuela.  Retrieved  from
https://internasional.republika.co.id/berita/intern asional/amerika/ppiz0q366/as-serius- pertimbangkan-intervensi-militer-di-venezuela Nursalikah,  A.  (2019b).  Uni  Eropa  Tolak  Intervensi
Militer  di  Venezuela.  Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/internasional/
amerika/19/03/13/poabdh366-uni-eropa-tolak-
intervensi-militer-di-venezuela