## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(3), Oktober 2019, pp.634-638 DOI 10.33087/jiubj.v19i3.766 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print) M. Muslih
Mengawal Anggota Legislatif Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*
M. Muslih 1
1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Indonesia Correspondence email: muslih.ubr@gmail.com *Makalah ini disampaikan pada FFD Prodi MIH Pasca Sarjana Universitas Jambi pada Tanggal 18 Juni 2019
Abstrak. Anggota  legislative  merupakan  partner  sekaligus  penyeimbang  pemerintah  dalam  mengatur  dan  mengendalikan pemerintahan, untuk itu diperlukan “kehadiran” anggota legislatif yang profesional jujur dan bersih. Realitas menunjukkan bahwa keprofesionalan  sebagian  anggota  legislative  masih  mengecewakan  sebagian  masyarakat  pemilihnya.  Untuk  itu  diperlukan pemikiran bagaimana mengawal anggota legislative tersebut agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih. untuk memenuhi harapan  tersebut  diperlukan  suatu  proses  pemilihan  yang  dapat  menjamin  terselenggaranya  proses  pemilihan  secara  jujur  dan adil.  Guna  mewujudkan  idealitas  di  atas  maka  kehadiran  UU  Pemilihan  legisltaif  yang  baik,  aparatur  penegak  hukum  yang professional, dan budaya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat dalam melaksanakan hak pilihnya.
Kata kunci : Pemilu Jurdil dan Pemerintahan yang Bersih.
Abstract.  Legislative  members  are  partners  as  well  as  balancing  the  government  in  regulating  and  controlling  the  government, therefore it is necessary to have a "presence" of honest and clean professional legislators. Reality shows that the professionalism of some legislators still disappoints some of their constituents. For this reason, it is necessary to think about how to escort members of the legislative body in order to realize a clean government. To meet these expectations an election process is needed that can guarantee the implementation of an honest and fair election process. In order to realize the ideal above, the presence of a good legislative  Election  Law,  a  professional  law  enforcement  apparatus,  and  a  culture  of  high  legal  awareness  from  the  public  in exercising their voting rights.

## Keywords: Fair Election and Clean Government.

## PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  “mengawal  anggota legislatif mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih”dapat  dimaknai dari  dua  sudut  pandang,  Pertama  sebagai  sikap  kritis dan  peduli  terhadap  bagaimana  proses  terpilihnya anggota  legislatif  tersebut  dalam  aktifitas  pemilihan umum  sebagai  wujud  dari  pemerintahan  yang  bersih. Kedua “mengawal”  dapat  dimaknai  sebagai  sikap  kritis dan  peduli  terhadap  benar  dan  tidaknya  para  anggota legislatif    terpilih    tersebut  dalam  menjalankan  tugas pokok  dan  fungsinya  sehingga  akan  ikut  memberikan “warna”apakah pemerintahannya bersih atau tidak.
Mengingat momentum/  waktu dimana tahun 2019 merupakan tahun pemilihan umum serentak dilaksanakan,  maka  penulis  cenderung  fokus  dan mengkritisi  bagaimana  pemilihan  umum  legislatif  ini dilaksanakan.
Selain  masalah  momentum  mengapa  penulis lebih  cenderung  memilih  mengawal  dalam  arti  proses pemilu  karena  menurut  hasil  penelitian  Aspinall  dan Fealy  sebagaimana  dikutip  oleh  Agus  Pramusinto  dan Wahyudi  Kumorotomo,  bahwa  terdapat  banyak  isu  dan realitas  yang  harus  disikapi  oleh  Indonesia  salah satunya  adalah  merebaknya  korupsi  dan  menguatnya politik uang 1 .
Pemilihan  umum  serentak  Tahun  2019  ini melaksanakan  pemilihan  Presiden  dan  wakil  presiden, pemilihan  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan DPRD  Kabupaten/  Kota.  Membicarakan  pemilu  tentu kita  tidak  dapat  memisahkan  dengan  pembicaraan tentang demokrasi atau kedaulatan rakyat.
1 Agus  Pramusinto  dan  Wahyudi  Kumorotomo,  Editor,  2009, Governance  Reform  di  Indonesia,  Mencari  Arah  Kelembagaan  Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, Penerbit Gava Media dan MAP- UGM Yogyakarta, hal 1.
Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  hasil  amandemen mengatur  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat dan  dilakasanakan  menurut  UUD  dan  ayat  (3)-nya mengatur  bahwa  bahwa  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Rumusan  pasal  tersebut  di  atas mengandung  makna  bahwa  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  (pemilihan  umum)  harus  dilaksanakan  menurut hukum.  Hal  ini  berbanding  lurus  dengan  berbagai pendapat  para  ahli  bahwa  negara  demokrasi  haruslah negara  hukum  dimana  semua  orang  mempunyai kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan pemerintahan 2 . Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  maka pedoman/  dasar  hukum  pelaksanaan  pemilihan  umum 2019  ini  diatur  dalam  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum.
Berangkat  dari  dasar  pemikiran  yang  demikian maka  upaya/  kajian  kritis  terhadap    pelaksanaan pemilihan  umum  (legislatif)    sebagai  upaya  mengawal anggota  legislatif  mewujudkan  pemerintahan  yang bersih  akan  “dibingkai”  dalam  kajian  kritis  terhadap pelaksanaan UU Pemilu dimaksud ”.

## Pembahasan
Pemilihan  Umum  (legislatif)  di  Indonesia  sudah sering  kali  dilaksanakan  bahkan  sejak  Tahun  1955. Berbagai  metode  dan  sistem  pemilu  telah  diterapkan dengan  tujuan  agar  didapatkan  hasil  yang  ideal  seperti yang  dikehendaki  para  pembuat  UU  dimana  rakyat melalui  wakil-wakilnya  ikut  terlibat  dalam  menyusun aturan main-nya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2019 didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017.
2 Merphin  Panjaitan,  2011,  Logika  Demokrasi,  Rakyat Mengendalikan Negara, Permata Aksara, Jakarta, hal  1.
Upaya  memahami  pelaksanaan  UU  No  7  Tahun 2017 ini akan digunakan pendekatan ajaran Lawrence Meir  Friedmaan 3 tentang  Hukum  sebagai  suatu  sistim yang  meliputi  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan budaya hukum, dengan asumsi bahwa jika ketiga sistim hukum  tersebut  sudah  dilaksasnakan  secara  baik/ ideal maka  tujuan  hukum  (UU  No.  7  Tahun  2017 akan  dapat diwujudkan, dengan kata lain bahwa pemilu akan dapat menghasilkan anggota legislatif yang mampu memberikan  dukungan  terwujudnya  pemerintahan  yang bersih.

## Substansi hukum
Guna kepentingan  “mengawal  anggota  legislatif untuk  pemerintahan  yang  bersih”akan  dilakukan  kajian kritis  terhadap  beberapa  pengaturan  norma  yang berpotensi menimbulkan efek domino yang panjang dan berimplikasi  pada  suasana  yang  mendukung  atau bahkan  menghambat  terwujudnya  pemerintahan  yang bersih (good governent)
a.  Pasal  422  UU  No.  7  Tahun  2017  Mengatur  bahwa Penetapan  calon  terpilih  anggota  DPR,  DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta  Pemilu  didasarkan  pada  perolehan  kursi Partai  Politik  Peserta  Pemilu  di  suatu  daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
Norma  tersebut  di  atas  sepertinya  biasa  saja, bahkan  cenderung  ideal.  Akan  tetapi  mari  sama- sama  kita  renungkan  secara  mendalam.    Penetapan calon  terpilih  berdasarkan  suara  terbanyak  ini  telah memberikan  dorongan  yang  kuat  kepada  masing- masing  calon  anggota legislatif  untuk  memenangkan konstestasi  dengan  segala  cara.  Dalam  situasi seperti  ini  kompetitor  bukan  hanya  dari  partai  lain sebagai  peserta  pemilu  namun  kompetitor  juga berasal dari  calon lain  dari internal partai.  Semangat untuk  menang  kadang-kadang  mendorong  untuk melakukan  segala  hal  melampaui  batas  dan  justru melanggar  hukum.  Sudah  bukan  rahasia  lagi  bahwa hampir  semua  calon  anggota  legislatif  berlomba- lomba mengeluarkan sejumlah uang untuk mempengaruhi  pemilih,  padahal  semua  tahu  bahwa tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  UU  Pemilu yang melarang politik uang.
Guna  mencermati  dan  memahami  masalah ini akan  penulis  kemukakan  beberapa  pendapat  para ahli tentang demokrasi (hal ini penting karena pemilu sebagai wujud dari demokrasi dan kesetaraan)
Georg Sorensen menegaskan bahwa demokrasi  merupakan  entitas  dinamis  yang  memiliki definisi  bermacam-macam  sepanjang  waktu 4 . Joseph  Schumpeter memaknai  demokrasi  sebagai “kemampuan”untuk memilih diantara pemimpin politik pada masa pemilihan 5 . “Kemampaun” memilih di atas dimaknani  dimana  setiap  individu  meraih  kekuasaan penuh  untuk  mengambil  keputusan  untuk  memilih tanpa  ada  intervensi,  dengan  demikian  maka
3 Achmad  Ali,  2009,  Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori Peradilan,  termasuk  InterpretasiUndang-undang,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, hal 204.
4 Georg  Sorensen,  2003,  democracy  and  Democratization, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  alih  bahasa  Tajuddin  Noer  Effendi,  hal 39
5 Ibid, hal 14
“kekuasaan  penuh  untuk  mengambil  keputusan” tersebut dimaknai sebagai kemandirian.
Indikator  dan  pengertian  tentang  demokrasi tersebut  di  atas  diakomodir  atau  setidak-tidaknya berbanding lurus dengan norma hukum seperti Pasal 22E  ayat  (1)  bahwa  Pemilihan  umum  dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil. (Lihat juga pasal Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017, (asas LUBER JURDIL),
Asas  jujur  dan  adil  menurut  Abdul  Bari  Azed, bahwa  dalam  pemilu  harus  didasarkan  pada kejujuran  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  serta  bebas  dari  kecurangan  pihak manapun 6 .
Guna  mendukung  kemandirian  setiap  pemilih dalam  setiap  pemilihan  umum  tersebut Saymour  M. Lipset mengemukakan pendapatnya tentang prakondisi  demokrasi  bahwa  semakin  kaya  suatu bangsa  semakin  besar  peluang  negara  tersebut untuk melangsungkan demokrasi 7 .
Realitas  di  lapangan  menunjukkan  bahwa kehidupan  masyarakat  Indonesia  menurut  data statistik  tahun  2018  bahwa  pendapatan  perkapita Indonesia  sebesar  56  juta/tahun,  tetapi  perlu  diingat bahwa  menurut  organisasi  anti  kemiskinan  (Oxfam) bahwa  1%  orang  kaya  menguasai  49%  dari  total populasi  dengan  demikian  99%  penduduk  Indonesia hanya  menguasasi  aset  sebesar  51  %,  yang  lebih ekstrim  bahwa  Indonesia  masuk  dalam  6  negara dengan  tingkat  kesenjangan  tertinggi  di  dunia. 8 Dengan demikian secara umum masyarakat Indonesia  (basis  sosial  hukum)  dari  UU  Pemilu legislatif  masih  dalam  kategori  belum  sejahtera, dengan lapangan kerja sulit dan tingkat pengangguran relative tinggi.
Keadaan yang demikian menyebabkan sebagian  atau  mungkin  bahkan  mayoritas  calon anggota legislatif memiliki pandangan bahwa kedudukan  sebagai  parlemen  merupakan  “lapangan kerja” yang perlu diperjuangkan.
Kondisi yang demikian merupakan “lahan”subur bagi potensi yang mendorong terjadinya politik  uang  dan  sangat  menguntungkan  calon legislatif yang memiliki uang.
b.  Pasal 280 ayat (1) huruf j, 515 dan 523
Pasal  280  ayat  (1)  huruf  j,  intinya  melarang Pelaksana,  peserta,  dan  tim  Kampanye  menjanjikan atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada peserta Kampanye Pemilu.
Dengan  kata  lain  pasal  tersebut  mengancam pelaku politik uang dalam kegiatan pemilihan umum. Namun  jika  dicermati  secara  mendalam  pasal-pasal diatas  hanya  mengancam  tim  kampanye,  peserta pemilu, atau pelaksana pemilu untuk tidak melakukan politik  uang  pada  masa  kampanye,  artinya  selain ketiga  sasaran  (subyek  hukum)  tersebut  boleh melakukan  politik  uang  guna  mempengaruhi  pemilih pada masa kampanye.
6 Abdul  Bari  Azed  dan  Makmur  Amir,  2005,  Pimilu  dan  Partai Politik di  Indonesia, Pusat Studi Hukum  Tata Negara Fakultas Hukum Inoversitas Indonesia, hal 68.
7 Ibid, hal 42.
8 https://www.dw.com/id/di-indonesia-kekayaan-4-orang- terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduk-termiskin/a-37688128
Pasal  515  mengatur  bahwa  semua  orang dilarang  untuk  melakukan  politik  uang  tetapi  hanya pada  saat  pemungutan  suara.    Dengan  demikian orang  (subyek  hukum)  tersebut  dapat  melakukan politik  uang  tanpa  ancaman  pidana  sepanjang dilakukan di luar waktu pemungutan suara. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  pengaturan masalah  politik  uang  dalam  UU  Pemilu  legislatif  ini masih terdapat celah hukum untuk disiasati oleh para calon anggota legislatif untuk meraih kemenangan Sebagai  ilustrasi  misalnya  x,  orang  biasa, bukan  tim  sukses,  bukan  penyelenggara  kampanye, ia  membagikan  sejumlah  uang  kepada  beberapa orang  dengan  maksud  mempengaruhi  pilihannya pada hari 2 hari sebelum pemungutan.
Perbuatan  orang  tersebut  tidak  dapat  ditindak berdasarkan  pasal  280  ayat  (1)  huruf  J,  karena  x bukan  tim  sukses,  atau  bukan  penyelenggara kampanye,  sehingga  tidak  terbukti  sebagai  subjek hukum yang maksud dalam pasal tersebut. Sedangkan  jika  dijerat  dengan  Pasal  515  maka perbuatannya tidak memenuhi unsur  sebagai perbuatan yang dilarang karena dilakukan tidak pada hari  pemungutan  suara  melainkan  dilakukan  2  hari sebelum hari pemungutan suara.
Realitas  seperti  ini  dapat  dianalogikan  seperti bangunan  rumah  besar  yang  pintu  gerbangnya  di gembok dan di jaga, begitu juga dengan pintu masuk ke rumah di gembok, dijaga dan di beri CCTV, tetapi ada  jendela  di  samping  yang  dibiarkan  tanpa  pintu dan  penjaga,  sehingga  siapapun  dapat  dengan leluasa  memasuki  rumah  tersebut  tanpa  melanggar hukum.
c.  Jika  dicermati  dengan  seksama  pengaturan  Pasal 488  s/d  Pasal  554  UU  Pemilu  Legislatif  tidak  ada satu pasalpun yang mengatur dan memberi ancaman kepada  pemilih  yang  menerima  uang  dari  calon/  tim suksesnya.  Hal  ini  berbeda  dengan  pengaturan masalah politik uang pada pemilihan gubernur, bupati dan  walikota  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  187A ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  10  Tahun  2016  yang mengancam  baik  pelaku  politik  uang  maupun penerimanya  dengan  ancaman  pidana  penjara minimal  3  tahun  dan  maksimal  6  tahun  dan    denda minimal 200 juta, maksimal 1 milyar.
Ketiadaan ancaman bagi penerima politik uang ini  menyebabkan  pemilih  dapat  dan  berani  meminta imbalan sejumlah uang untuk memilih/ mencoblos  si pemberi  uang  tanpa  takut,  karena  memang menerima  uang  dalam  politik  uang  pada  pemilu legislative  2019  tidak  dikatagorikan  sebagai  tindak pidana.  Kondisis  seperti  ini  semakin  menjauhkan terwujudnya pemilu jujur dan adil. d.  Pasal  474
(1)  Dalam  hal  terjadi  perselisihan  penetapan perolehan  suara  hasil  Pemilu  anggota  DPR, DPD,  dan  DPRD  secara  nasional,  Peserta Pemilu  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan  basil  penghitungan  perolehan  suara oleh KPU kepada MK.
(2) ….
Terhadap  masalah  ini  sejatinya  bukan  norma pasal  474  di  atas  yang  akan  dikritisi,  akan  tetapi
justru  pada  putusan  MK  yang  bersifat  final  dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat (1)  bahwa  MK  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir,  dengan  demikian  menurut  A. Muktie  Fadjar  putusan  MK  bersifat  final  dan mengikat 9 .
Mengingat  banyaknya  jumlah  peserta  pemilu legislatif  (  14  patai  nasional  dan  4  partai  lokal)  dan DPD,  sedangkan  jumlah  daerah  pemilihan  sebanyak 80  untuk  DPR,  34  untuk  DPD,  272  untuk  DPRD Provinsi  dan  2.206  untuk  DPRD  Kabupaten/kota. Realitas  ini  memiliki  konsekwensi  dimana  potensi gugatan  sengketa  pemilihan  umum  legislatif  sangat tinggi.  Melihat  beberapa  faktor  tersebut  timbul pertanyaan  bagaimana  jika  terjadi  kesalahan  dalam pengambilan  keputusan?  (hal  ini  pernah  terjadi beberapa  kasus  pada  sengketa  hasil  pemilu  Tahun 2004).  Sejatinya  sesuai  karakter  sebagai  penafsir konstitusi maka yang dapat diputus dengan sifat final dan  mengikat  adalah judicial  review dan  memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.  Hal  ini  menurut  Harjono  sebagaimana dikutip  oleh  A.  Muktie  Fadjar  karena  kedua  perkara tersebut  tidak  terkait  dengan  fakta,  melainkan  lebih kepada  pendapat  dan  kesesuaiannya  dengan konstitusi. Namun sebaiknya tidak untuk kewenangan  MK  yang  lain  dimana  salah  satunya adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu 10 .
Sejatinya  terhadap  kemungkinan  terjadinya kesalahan  tersebut  pemerintah/  pembuat  UU  telah berusaha  memberikan  solusi  dengan  menerbitkan UU  No.  10  Tahun  2008,  dimana  pasal  218  ayat  (1) mengatur  bahwa  enggantian  calon  terpilih  dilakukan salah  satunya  apabila  yang  bersangkutan  terbukti bersalah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  melakukan  tindak  pidana pemilu berupa pemalsuan dokumen atau politik uang.
Solusi  ini  dapat  menyelesaikan  persoalan  jika yang bersengketa adalah para calon dari partai yang sama.  Namun  jika  yang  bersengketa  melibatkan partai politik yang berbeda maka perbaikan terhadap kesalahan pengambilam putusan final tetap menemui jalan buntu.

## Srtuktur hukum
Siapa struktur hukum dalam pelaksanaan pemilu? hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  Buku  Kedua  tentang Penyelenggara  Pemilu  yakni  Bab  Satu  tentang  KPU (Pasal  6  s/d  Pasal  88)  dan  Bab  II  tentang  Pengawas Pemilu yang diatur mulai Pasal 89 s/d Pasal 154.
Mengacu  pada  pernyataan  sebelumnya  bahwa norma-norma  yang  akan  dikaji  hanya  yang  memiliki potensi  efek  domino  dan  berimplikasi  pada  terwujudnya pemerintahan yang bersih, maka penulis mencontohkan implementasi pasal yang mengatur tentang kewenangan pengawas pemilu.
Kewenangan  pengawas  pemilu  terutama  tingkat kabupaten dan provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 101 dan pasal 97 UU No. 7 Tahun 20117 tentang pemilu
9 A. Muktie Fadjar, 2010, Konstutionalisme Demokrasi, Sebuah diskursus  tentang  Pemilu,  otonomi  daerah  dan  Mahkamah  Konstitusi, In-TRANS Publishing, Malang, hal 29
10 Ibid, hal 32.
khususnya  masalah  tugas  penindakan  di  wilayahnya masing-masing  atas  pelanggaran  pemilu  dan  sengketa proses pemilu.
Negara melalui UU Pemilu memberikan kewenangan  sekaligus  juga  memberi  tugas  berupa penindakan terhadap pihak-pihak pelanggar pemilu.
Berbicara  penindakan  tentu  memerlukan  proses panjang  dimulai  dengan  peristiwa  hukum  (pemilu)  yang harus  diidentifikasi,  kemudian  dikonstruksikan  menurut UU  Pemilu,  kemudian  dibuktikan  bahwa  perintiwa tersebut benar adanya, benar melanggar UU pemilu dan orang  dimaksud  adalah  benar-benar  orang  yang melakukannya.
Secara  akademik  terdapat  dua  (2)  pendekatan terhadap  hukum,  yakni  pendekatan  preskriptif  dan pendekatan  deskriptif.  Pendekatan  preskriptif  meliputi identifikasi,  konstruksi,  mencari  petunjuk,  konklusi (melanggar  hukum  atau  tidak).  Sedangkan  pendekatan deskriptif dilakukan dengan diskripsi, pendalaman/pemahaman dan penjelasan.
Terkait  dengan  masalah  ini  yang  paling  krusial bagi  aparatur  penegak  pemilu  khususnya  pengawas pemilu  adalah  ketika  melakukan  konstruksi  hukum  bagi peristiwa hukum berupa pelanggaran pemilu, bagaimana menguji  unsur-unsur  tindak  pidana  atau  pelanggaran pemilu, bagaimana mengkonstruksikan hubungan antara calon  anggota  legislative  tertentu  atau  peserta  pemilu dengan  tim  sukses  atau  pihak-pihak  tertentu  yang melakukan pelanggaran pemilu, bahkan sangat mungkin panwas  harus  melakukan  analogi  terhadap  tindakan pelanggaran hukum pemilu.
Di  sisi  yang  lain  bahwa  meskipun  anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota  bersifat  tetap  sebagaimana  diatur dalam Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu namun   dan secara empiris  anggota  Bawaslu  tidak  selalu  berasal  dari disiplin  hukum,  dan  non  hukum  cenderung  lebih dominan  secara  kuantitatif.    Hal  ini  bukan  berarti  tidak boleh  tetapi  mereka  harus  belajar  dan  harus  sering dilatih bagaimana melakukan pendekatan hukum secara preskriptif.

## Budaya hukum
Budaya hukum mewujud dalam opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak baik  oleh  para  penegak  hukum  maupun  masyarakat tentang  hukum  dan  berbagai  fenomena  yang  tekait dengan hukum 11 . Masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas tentunya terkait dengan para calon anggota  legislate,  tim  suksesnya  dan  masyarakat pemegang hak pilih.
Terkait  dengan  masalah  budaya  hukum  dalam pelaksanaan  pemilihan  umum  terdapat  dua  hal  yang perlu  diperhatiakan,  yakni  pertama,  adanya  sebagian calon  anggota  legislative  yang  ingin  menang  dengan segala  cara  termasuk  dengan  cara  melanggar  hukum, kedua  sebagian  masyarakat  pemegang  hak  pilih “terinfeksi” sifat pragmatisme dalam menentukan pilihan. Diakui atau tidak berbagai fakta di lapangan menunjukkan  bahwa  motif  memilih  bagi  sebagian pemegang  hak  pilih  dalam  menentukan  pilihannya banyak  dipengaruhi  oleh  praktek  transaksional  atau
11 Achmad Ali, op-cit, hal 204
politik  uang.  Masih  segar  dalam  ingatan  kita  bahwa seorang calon anggota DPR ditangkap karena menerima  gratifikasi  yang  disiapkan  untuk  politik  uang sebesar 8 milyar yang tersebar dalam 400 ribu amplop 12 . Realitas  di  atas  sudah  menjadi  “lingkaran  setan” meskipun prakte k “suap”tersebut diawali oleh para calon anggota  legislatif  (terutama  pada  periode  2009),  akan tetapi  periode  berikutnya  justru  sebagian  masyarakat menjadi  pihak  yang  sangat  membutuhkan  dengan indikasi  bahwa  sosialisasi  tidak  mendapat  respon  yang layak jika tidak membawa sesuatu.
Terhadap  masalah  budaya hukum  yang  demikian ini  maka  hal  perlu  ditempuh  adalah  bagaimana menumbuhkembangkan  kesadaran  hukum  berbagai pihak  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  legislatif. Indikator  penting  masalah  kesadaran  hukum  adalah bahwa  pertama,  semua  pihak  hendaknya  mengerti bahwa  pemilu  legislative  ini  ada  aturan  hukumnya, kedua, semua fihak memahami isi aturan dan tujuan dari aturan tersebut, dan ketiga semua fihak dengan rela dan iklas  mau  menjalankan  aturan  hukum  tersebut  secara baik dan benar.
Untuk  kedua  indikator  awal  penulis  yakin  banyak pihak  yang  sudah  memahami,  akan  tetapi  sikap  batin dan ikhlas berperilaku seperti yang dikehendaki oleh UU Pemilu  perlu  contoh  suri  tauladan  serta  tindakan  tegas dari  aparat  yang  berwenang,  dan  tindakan  tegas  harus dimulai dari penegakan hukum yang baik.
Terkait dengan tema makalah ini, maka “pengawalan terhadap anggota legislatif untuk pemerintahan  yang  bersih,  tidak  cukup  didukung  oleh aspek  legalitas  saja,  melainkan  juga  harus  didukung aspek  legitimitas  berupa  proses  yang  jujur  dan  adil. Guna  mewujudkan  kondisi  tersebut  sarana  pemilu legislatif  “masih”  harus  ditingkatkan  kualitasnya sehingga  kelemahan  sebagaimana  diuraikan  di  atas tidak  terjadi.  Kelemahan  di  atas  berpotensi  dan sebagaian  telah  terbukti  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak yang  tidak  bertanggungjawab,  dengan  demikian  proses pemilu  bagi  sebagaian  pihak  telah  dilaksanakan  secara tidak jujur dan tidak adil.
Ketika  terjadi  ketidak  jujuran  maka  otomatis  ada pihak-pihak yang tercurangi, jika demikian adanya maka sejatinya proses yang demikian menggambarkan bahwa pelaksanaan  pemerintahan  yang  bersih  belum  dapat diwujudkan.  Demikian  pula  proses  pemilu  dengan mencurangi pihak- pihak lain dengan “politik uang”misalnya  akan  menjadi  beban  bagi  anggota legislative  tersebut  untuk  mewujudkan  pemerintahan yang bersih dikemudian hari.

## SIMPULAN
Bahwa mengawal anggota legislatif untuk pemerintahan  yang  bersih,  harus  dimulai  dari  proses pemilihannya.  Untuk  itu  perangkat  pemilu  hendaknya dipersipakan  sedemikian  rupa  sehingga  apa  yang menjadi  tujuan  pemilu  dapat  tercapai,  antara  lain tepilihnya  anggota  legislative  yang  professional  dan dapat  mendukung  terwujudnya  pemerintahan  yang bersih.
12
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pp4q32409/kpk- duga-400-ribu-amplop-milik-bowo-akan-disebar-secara-acak
Idealitas  proses  pemilu  jika  dilihat  dari  perspektif ajaran  Lawrence  M.  Friedman,  bahwa  substansi hukumnya tidak boleh mengandung kelemahan, dijalankan oleh apartur penegak hukum yang professional  serta  dilaksanakan  pada  basis  sosial hukum yang berbudaya hukum yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Bari  Azed  dan  Makmur  Amir,  2005,  Pimilu  dan Partai  Politik  di  Indonesia,  Pusat  Studi  Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Inoversitas Indonesia.
Achmad  Ali,  2009,  Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori
Peradilan,  termasuk  Interpretasi  Undang-undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Agus  Pramusinto  dan  Wahyudi  Kumorotomo,  Editor, 2009, Governance  Reform di  Indonesia,  Mencari Arah  Kelembagaan  Politik  yang  Demokratis  dan Birokrasi  yang  Profesional,  Penerbit  Gava  Media dan MAP- UGM Yogyakarta.
A.  Muktie  Fadjar,  2010,  Konstutionalisme  Demokrasi, Sebuah  diskursus  tentang  Pemilu,  Otonomi Daerah  dan  Mahkamah  Konstitusi,  In-TRANS
Publishing, Malang.
Georg
Sorensen,
2003,
democracy and Democratization,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, alih bahasa Tajuddin Noer Effendi.
Merphin  Panjaitan,  2011,  Logika  Demokrasi,  Rakyat Mengendalikan Negara, Permata Aksara, Jakarta. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. https://www.dw.com/id/di-indonesia-kekayaan-4-orang- terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduk- termiskin/a-37688128 https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pp4 q32409/kpk-duga-400-ribu-amplop-milik-bowo- akan-disebar-secara-acak