Impelementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengoptimalkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

## Aloi Kamarasyid
STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia Aloi_kamarasyid@yahoo.com

## Abstract
The program of government is ruled by an organization which is pointed out to perform as the first target. But there are not programs of government has not been maximumly ruled by the organization which is pointed. The program of guarantee of national health of the board of social guarantee at The Common  Hospital  of  South  Bangka  Hospital,  Regional  Hospital  of  Pangkalpinang,  Bhakti  Timah Hospital Pangkalpinang hasn’t succeeded maximum. It is caused by the medical workers haven’t been suitable, the sum of doctors are not enough, the facilities haven’t been enough, a few of socialisations about the programs. It is needed the policy of the government to manage the programs so the service of  heath  can  be  touched  for  all  people  of  South  Bangka,  Pangkalpinang  according  to  the  law  of Republic of Indonesia number 24 in the year 2011, the regulation of minister of the heath of Republic of  Indonesia  number  28  in  the  year  2014.  The  policy  of  government  is  influenced  by  four  of communication factors, human resource, disposition, and bureaucratic structure, whereas the work of  civil  government  officers  to  give  a  service  of  guarantee  of  national  health,  the  board  of  social guarantee at The Common Hospital of South Bangka, The Regional Hospital of Pangkalping, and The Bhakti Timah Hospital hasn’t been ability, motivation, and maximum chance. The utility of the writing to see the work of civil government officers in giving a service of national guarantee, the board of social guarantee.
Keywords; policy of government, works of officer, the health guarantee

## Abstrak
Program  pemerintah  dilaksanakan  oleh  organisasi  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakannya  sesuai dengan target awalnya. Tetapi tidak sedikit program pemerintah belum maksimal dilaksanakan oleh organisasi  yang  ditunjuk  itu.  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang  belum  berhasil  dengan  maksimal. Disebabkan  oleh  tenaga  medis  yang  belum  sesuai,  jumlah  dokter    tidak  memadai,  fasilitas  kurang memadai dan tidak lengkap,  kurangnya sosialisasi tentang program tersebut.  Untuk itu  diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur program tersebut sehingga pelayanan kesehatan bisa tersentuh bagi  semua  lapisan  masyarakat  Bangka  Selatan,  Pangkalpinang,  sesuai  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun  2014.  Kebijakan  pemerintah  itu  dipengaruhi  oleh  empat  faktor:  komunikasi,  sumber  daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan kinerja pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah Pangkalpinang  belum  memiliki  kemampuan,  motivasi,  kesempatan  secara  maksimal.  Manfaat penulisan  ini:  untuk  melihat  kinerja  pegawai  negeri  sipil  dalam  memberikan  pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.
Kata Kunci; kebijakan pemerintah, kinerja pegawai, jaminan kesehatan.
Received: 11-10-2017; accepted: 14-11-2017; published: 02-12-2017 Citation: Aloi Kamarasyid, ‘Impelementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengoptimalkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan’, Mawa’izh , vol. 8, no. 2 (2017), pp. 275-292.

## A. Pendahuluan
etiap kegiatan yang telah ditetapkan melalui program pemerintah harus dilakukan dengan  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  dibuat  secara bersama-sama.  Biasanya  untuk  melaksanakan  program  tersebut  ditunjuklah  atau dibentuklah  sebuah  organisasi  yang  dianggap  dapat  mengerjakannya  sesuai  dengan  visi, misi, program dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.  Tetapi tidak sedikit program pemerintah belum maksimal dilaksanakan oleh organisasi yang ditunjuk itu. Salah satunya ada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Pangkalpinang, Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang belum dilaksanakan dengan maksimal.
Hal  ini  disebabkan  oleh  fasilitas  rumah  sakit  yang  belum  memadai,  jumlah  kamar rawat  inap  ataupun  jalan  masih  sangat  kurang,  tenaga  medis  yang  belum  sesuai,  jumlah dokter yang tidak memadai (baik dokter umum maupun ahli), kurangnya sosialisasi tentang program  tersebut,  dan lain-lain. Untuk  itu diperlukan  adanya  kebijakan  pemerintah yang mengatur  program  tersebut  sehingga  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu bisa tersentuh bagi semua lapisan masyarakat Bangka Selatan, Pangkalpinang dan sekitarnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 1 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. 2
Secara  umum  istilah  “kebijakan”  atau  “ policy” dipergunakan  untuk  menunjuk perilaku  seseorang  aktor  (misalnya  seseorang  pejabat,  suatu  kelompok,  maupun  suatu lembaga pemerintah) dan sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian seperti  ini  dapat  kita  gunakan  dan  relatif  memadai  untuk  keperluan  pembicaraan- pembicaraan  biasa,  namun  menjadi  kurang  memadai  untuk  pembicaraan-pembicaraan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. 3
Istilah  kebijaksanaan  atau  kebijakan  yang  diterjemahkan  dari  kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang  atau  kekuasaan  untuk  mengarahkan  masyarakat,  dan  bertanggung  jawab
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
3 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), p. 14-5.
S
melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia  yang  berarti  pemerintah,  masyarakat  atau  umum.  Menurut  Charles  O.  Jones, istilah  kebijakan  ( policy    term )  digunakan  dalam  praktek  sehari-hari  namun  digunakan untuk  menggantikan  kegiatan  atau  keputusan  yang  sangat  berbeda.  Istilah  ini  sering dipertukarkan dengan tujuan ( goals ), program, keputusan ( decisions ), standar, proposal, dan grand desain. 4
Berkaitan  dengan  istilah  kebijakan  tersebut,  James  E.  Anderson  mengartikan kebijakan sebagai berikut : “ ....a purposive course of action followed an actor set of actors in dealing with a problem or matter of concern ” (serangkaian  tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 5
Implementasi  kebijakan,  menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  adalah  memahami  apa yang  seharusnya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan. Pemahaman  tersebut  mencakup  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya  dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 6 Sedangkan menurut Chief  H.O,  kebijakan  pemerintah  sebagai  suatu  tindakan  bersanksi  yang  mengarah  pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. 7
Sedangkan  George,  C.  Edwards  III,  merumuskan  empat  faktor  yang  merupakan syarat-syarat penting guna mengkaji dan meneliti berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah sebagai berikut:
1. Communication :  Komunikasi,  menyangkut  penyampaian  atau  penyebaran  informasi (Transmission), kejelasan (Clarity) dan  konsistensi (Consistency) dari  informasi  yang disampaikan.
2. Resources: Sumber daya, menyangkut empat komponen yaitu staf (staff) yang cukup (jumlah dan mutu),  informasi (Information) yang  dibutuhkan  guna  mengambil  keputusan,    kewenangan (authority) yang  cukup  guna  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  serta  fasilitas ( facilities) yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.
3. Disposition :  Disposisi  atau  sikap  pelaksana (attitudes  of  implementers), menyangkut  dampak (effects) dari kalangan aktor dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif, pengaturan bagi para pelaksana kebijakan, dan pemberian insentif (gaji, honor, dan sebagainya).
4 Ibid , p. 14.
5 M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), p. 17.
6 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik. Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), p. 87.
7 J.R.G Djopari, Kebijakan Pemerintahan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), p .1.13 .
4. Bureaucratic  structure :  Struktur  birokrasi,  menyangkut  prosedur  standar  operasi  dalam pelaksanaan kebijakan (Standard Operating Procedures) dan pengaturan tata aliran pekerjaan dan pelaksana program. 8
Sedangkan  kinerja  adalah  istilah  yang  populer  di  dalam  manajemen,  yang  sering disamakan dengan hasil kerja, prestasi kerja dan performance. Menurut The Sriber Bantam English  Dictionary  terbitan  Amerika  Serikat  dan  Canada  tahun  1979    mengatakan “to perform” mempunyai  beberapa “entries” berikut:  (1) to  do  or  carry  out;  executive, (2) to discharge or fulfill, as a vow , (3) to party, as a character in a play, (4) to render by the voice or musical instrument , (5) to execute or complete, on undertaking, (6) to act a part in a play , (7) to perform music , (8) to do what is expected of person or machine. 9 Sedangkan Sadili Samsudin menyebutkan  bahwa:  kinerja  adalah  tingkat  pelaksanaan  tugas  yang  dapat  dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan. 10
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (2000)  mengatakan  kinerja  sebagai gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. 11 Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999) adalah setiap Warga Negara Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas  Negara. 12 Di  sisi  lain  Robbins,  yang  menjadi ukuran kinerja pegawai mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: kemampuan, motivasi, kesempatan. 13
Menurut Triguno, kualitas sebagai suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang/ kelompok/ organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Selanjutnya dikatakan: Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun eksternal, dalam arti  optimal  pemenuhan  atas  tuntutan/  persyaratan  pelanggan/  masyarakat. 14 Dalam prespektif lain, Sampara Lukman mengartikan: kualitas adalah sebagai janji pelayanan agar
8 George, C, Edwards III, Implementasi Kebijakan  Publik: Transpormasi Pikiran (Yogyakarta: Lukman Opset, 2003), pp. 9-12.
9 Suyadi Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan (Yogyakarta: BPFE, 1999), pp. 1-2.
10 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Pustaka Setia, 2005), p. 159.
11 Mirrian Sjofyan Arif, dkk., Manajemen Pemerintahan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), p. 6.3. 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian .
13 Stephen, P Robbins, Perilaku Organisasi , Jilid 1  dan  2,  trans. by  Tim Indeks. (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2008), p. 218.
14 Triguno, Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja (Jakarta: Gulgen Trapon Press, 2002), p. 76.
yang dilayani merasa diuntungkan. Sehingga di sini kualitas lebih berupa suatu input dalam kaitannya dengan pelayanan yang terjadi antara pihak provider dan konsumen/pelanggan dengan ketentuan apabila konsumen merasa puas dalam menikmati hasil produk tersebut, maka dapat dikatakan berkualitas atau ada kualitas. 15
Sedangkan  pelayanan menurut Sugiarto merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk  memenuhi  kebutuhan  orang  lain  (konsumen,  pelanggan,  tamu,  klien,  pasien, penumpang,  dan  lain-lain)  pada  tingkat  pemuasannya  hanya  dapat  dirasakan  oleh  orang yang melayani dan dilayani. 16

## B. Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Kebutuhan  akan  layanan  kesehatan  terus  meningkat,  pada  umumnya  masalah kesehatan  ini  dipengaruhi  berbagai  faktor  di  antaranya:  faktor  urbanisasi,  faktor  tempat pembuangan limbah, faktor tingkat pendidikan, faktor lingkungan, faktor petugas kesehatan, faktor  pelayanan  kesehatan  dan  faktor  budaya.  Meningkatnya  kebutuhan  layanan masyarakat di berbagai bidang tentu harus di imbangi ketersediaan sumber daya manusia untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam pemenuhannya.
Menghadapi  tantangan  akan  layanan  kebutuhan  masyarakat  ke  depan  pemerintah daerah seharusnya lebih cepat tanggap dan bereaksi dengan menguatkan potensi yang di miliki  daerah  untuk  menghadapi  tantangan  masyarakat  ke  depan  dalam  pemenuhan kebutuhan pokok.  Kebutuhan pokok itu tidak hanya sebatas pangan, sandang, dan papan saja, tetapi sarana dan prasarana untuk pemenuhan pangan, sandang, dan papan itu sendiri ke  depan  menjadi  tantangan  seiring  meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  kemajuan teknologi.  Untuk  pemerintah  pusat  maupun  daerah  harus  mampu  memecahkan  berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat, salah satu dengan cara membuat program- program kebijakan yang beermanfaat langsung bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (JKS- BPJS)    Kesehatan: adalah  salah  satu  program  pemerintah  pusat  sebagai  sebuah  program perlindungan kesehatan nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk rakyatnya tanpa terkecuali. Program ini tersebar seluruh Rumah Sakit Pemerintah (baik di pusat maupun daerah) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
15 Sampara, Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan (Jakarta: STIA LAN Press, 2003), p. 11.
16 Sugiarto, Demensi Pelayanan Sehari-hari: Kinerja Pemerintahan=Indikator yang dilupakan (akarta: LAN, 2003), p. 36.
Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Implementasi kebijakan Program  Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Pangkalpinang, Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang dapat dikatakan  berhasil  dengan  cepat  atau  terlambatnya,  seperti  dikemukakan  oleh  George  C. Edward III bahwa berhasil atau terlambatnya suatu proses implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

## 1. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan  pemerintah  tentang  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan, Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang. Efektif tidaknya implementasi kebijakan pemerintah itu apabila para pembuat keputusan sudah  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  (organisasi/  lembaga)  yang  diberikan kewenangan  untuk  melaksanakan  programnya  sehingga  tujuannya  dapat  dicapai  secara maksimal sesuai target yang diharapkan.
Suatu  program  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  implementor  apabila dikomunikasikan  ke  berbagai  pihak  sesuai  arahan,  sasaran,  tujuan  yang  hendak  dicapai. Kebijakan yang dikomunikasikan itu harus tepat, akurat, dan konsisten. Program Pelayanan Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang adalah suatu program pemerintah pusat secara nasional yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat.  Keterlibatan semua pelaksana kebijakan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah program pemerintah.
Berdasarkan  kenyataan  dilapangan  sosialisasi  hanya  dilakukan  sampai  tingkat perangkat saja, namun untuk ke masyarakat sangat kurang sekali, hanya masyarakat yang pernah  datang  berobat  ke  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan,  sedangkan masyarakat  awam    yang  jauh  tempat  tinggalnya  atau  tersebar  di  wilayah  di  kelurahan, kecamatan se-Bangka Selatan banyak yang tahu   keberadaan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah  Bangka  Selatan.  Komunikasi  antara  para  implementor  kebijakan  harus  jelas  dan sampai keseluruh masyarakat tanpa terkecuali, karena jika kurang informasinya maka akan
berdampak pada hasil program tersebut, sehingga hasilnya kurang baik. Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Pangkalpinang, Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang sudah cukup  baik  karena  wilayahnya  terlalu  luas  dibandingkan  dengan  Bangka  Selatan  kecuali masyarakat yang datang dari luas wilayah Kota Pangkalpinang.
Berdasarkan  fakta  dilapangan,  sosialisasi  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah Bangka Selatan bagi masyarakat di  Bangka Selatan ternyata para implementor  kebijakan tersebut kurang melakukan sosialisasi,  kurang atau bahkan tidak  adanya baligho, spanduk, brosur dan pengumuman  yang disebarkan dan dipasangkan disetiap dusun/ desa sehingga masih banyak masyarakat awan yang tidak tahu dan mengerti tentang program pemerintah ini. Padahal sesuai dengan rencananya program ini sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 yang lalu, tetapi kenyataannya sebagian masyarakat (awam) Bangka Selatan banyak yang  belum  tahu  tentang  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah Bangka  Selatan. Sedangkan  untuk  wilayah  kota  Pangkalpinang  sosialisasi  Program  Pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkalpinang, Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang sosialisasi sudah berjalan dengan cukup baik tapi dtingkatkan lagi dan dipertahan.

## 2. Sumber Daya
Faktor  sumber  daya  (tenaga  kerja)  mempunyai  dampak  sangat  vital  dalam mengimplementasikan  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan. Sumber daya di sini terbagi dua, yaitu: sumber daya manusia dan non-sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini  adalah staf yang cukup, informasi, wewenang.  Sedangkan  non- sumber  daya  manusia  adalah  fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung terlaksananya  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit Umum Daerah Pangkalpinang, Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang.

## 3. Staf yang cukup (jumlah dan mutu)
Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan pemerintah adalah staf yang handal, memiliki kompetensi, dan bertanggungjawab atas pekerjaannya. Staf yang dimaksud adalah dokter, tenaga medis, perawat, bidan, dan didukung oleh tenaga kerja yang lainnya. Biasanya kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan Program Pelayanan
Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  itu disebabkan:  staf  yang  tidak  memiliki  kemampuan  di  bidangnya,  kurangnya  pengalaman, jumlah personilnya tidak mencukupi, pendidikannya kurang menunjang, dan lain-lainnya. Berdasarkan  kenyataannya jumlah petugas yang melakukan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti Timah Pangkalpinang, belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perlu dipertanyakan kredibilitas, tanggung jawab, kemampuannya.

## 4. Informasi yang dibutuhkan
Informasi  merupakan  sumber  penting  dalam  mengimplementasikan  kebijakan pemerintah.  Ketersedian  informasi  sangat  mendukung  pelaksanaan  Program  Pelayanan Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah Sakit Umum  Daerah Bangka Selatan. Berbagai kendala biasanya terjadi dalam melaksanakan kebijakan,  salah  satunya  adalah  pengetahuan  tentang  bagaimana  mengimplementasikan kebijakan  itu  sendiri.    Informasi  yang  dibutuhkan  adalah    bagaimana  melaksanakan  dan memperoleh  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang  apakah  sesuai dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  dan    Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014, bagaimana  kepatuhan  dari  para pelaksana terhadap ketentuan yang mengaturnya.
Berdasarkan kenyataannya;  masih banyak keluhan masyarakat terlebih-lebih bagi masyarakat  awam  yang  ingin    memperoleh  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah Pangkalpinang, karena yang datang berobat ke Pangkalpinang juga banyak dari daerah lain, seperti  dari  Bangka  Selatan,  Bangka  Tengah,  dan  Bangka  serta  tidak  sedikit  datang  dari Bangka Barat.

## 5. Kewenangan.
Kewenangan  itu  harus  bersifat  formal  agar  kebijakan  dapat  diimplementasikan dengan benar sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Kewenangan itu merupakan legitimasi bagi para implementor untuk melaksanakan program tersebut. Kewenangan yang
dimiliki  para  implementor  adalah  melayani  warga  masyarakat  yang  menerima  bantuan Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Pangkalpinang, Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang, jangan disia-siakan mereka yang memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah.

## 6. Sarana yang dibutuhkan
Sarana  merupakan  alat  yang  mendukung  implementasi  kebijakan  agar  dapat mencapai  tujuannya.  Dalam  melaksanakan  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah Pangkalpinang tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana seperti fasilitas rumah sakit, ruang  rawat  inap,  ruang  gawat  darurat,  instalasi  gawat  darurat,  ruang  tunggu,  ruang pemeriksaan,  kendaraan  dinas,  fasilitas  lainnya  untuk  menunjang  proses  implementasi Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  tersebut,      sehingga  hasilnya  maksimal.  Berdasarkan  kenyataan  dilapangan; sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh  pemerintah  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah Pangkalpinang  untuk  mengimplementasikan  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  sudah  baik  tetapi  perlu diperhatikan dan diperbaiki lagi dengan segera.
Sarana  dan  prasana  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  Program  Pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan agar maksimal hasilnya. Sarana dan prasana yang dimiliki ke tiga rumah sakit tersebut masih sangat kurang dibandingkan jumlah pasien yang datang untuk berobat,  hal  ini  sering  kali  terjadi,  baik  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah  Bangka  Selatan, Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang sangat ruang rawat inap, maupun ruang rawat jalan, sehingga pasien tidak tertampung, apa lagi  untuk  kelas  tiga  bagi  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sering kali masyarakat mengeluh dan kecewa.
Di Rumah Sakit Umum  Daerah Bangka Selatan pernah terjadi pasien yang masuk di kelas tiga hanya beralasan kasus tipis tanpa ada sperainya, ruangannya kotor begitu juga dengan dokter dan perawatnya hanya datang waktu si pasien masuk dan terakhir ketika si pasien sudah meninggal dunia itupun dipanggil oleh keluarganya untuk memastikan apakah
betul-betul  sudah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  koma.  Selain  itu  jumlah  mobil ambulannya ada lima buah tetapi tiga dalam keadaan rusak. Jadi cuma dua yang layak jalan, itupun kadang-kadang tidak ada di dalam tangkinya bahan bakar minyaknya. Hal yang miris sekali  kadang-kadang  tidak  sopirnya,  sampai  ada  kasus  si  pasien  harus  di  bawa  ke Pangkalpinang karena kekurangan alat medis di Rumah Sakit Umum  Daerah Bangka Selatan dan  keluarga  si  pasien  mencari  sopir  ambulan  ternyata  di  masuk  kerja  pada  hari  itu (bertepatan dengan hari Minggu) sampai 90 menit si pasien berada dalam mobil ambulan dengan keadaan tidak sadar, diinfus, ditemani perawat dan keluarga pasien, karena terlalu lama menunggu sopir akhirnya si pasien meninggal dunia dalam mobil ambulan tersebut. Akhirnya  sopir  tersebut  diberhentikan  dan  hukum  karena  lalai  dalam  menjalankan tugasnya.  Kasus ini terjadi tahun 2016 yang lalu.
Kasus lain juga terjadi di  Rumah Sakit Umum Daerah Pangkalpinang si pasien yang sudah berusia 68 tahun dari desa Cambai-Bangka Tengah terkena penyakit jantung, batuk, sesak  nafas,  keluarga  harus  90  menit  karena  tidak  dapat  ruang  pengguna  Program Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan kelas  tiga  (BPJS  kelas  III).  Sampai  keluarga  gelisah  melihat  keadaan  bapaknya  dibiarkan begitu  saja  oleh  petugas  di  rumah  sakit  tersebut,  kemudian  keluarganya  menanyakan kepada saya pada waktu kebetulan ada keperluan di rumah sakit tersebut saya katakana lebih baik tidak menggunakan fasilitas BPJS kelas III pindahkan saja kelas II atau kelas I pasti ada ruangan saya katakana. Kasus ini terjadi pada Bulan Oktober 2017.
Kemudian kasus yang terjadi Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang pada tanggal 6  Oktober  2017,  setelah  menjalani  perawatan  khusus  bayi  laki-laki  yang  dilahirkan  oleh Rahayu (18 tahun) di dalam mobil akibat ditolaknya untuk merujuk ke Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang menghembuskan nafas terakhirnya di dalam ruang incubator Rumah Sakit Bhakti Wara (9 Oktober 2017). Sebelum terjadi penolakan dengan keras alasan tidak ada ruang lagi untuk pasien karena telah penuh, dalih dari pihak Rumah Sakit Bhakti Timah, kemudian dialihkan ke Rumah Sakit Bhakti Wara, dan meninggal di dalam mobil di  halaman parkir  Rumah  Sakit  Bhakti  Wara.  Mendengar  berita  tersebut  gubernur  Erzaldi  Rosman langsung memberikan ultimatum terhadap pihak rumah sakit yang menolak pasien karena melanggar  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  pasal  32  ayat  2  dan  bagi pimpinan fasilatas pelayanan kesehatan/ tenaga kesehatan yang melanggar pasal 32 ayat 2 itu akan dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 200 jura (pasal 190 ayat 1. Kalau
benaar  kejadiannya  seperti  itu,  saya  minta  Komisi  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  tersebut melakukan evaluasi, tegas Erzaldi (Tabloid Hukum dan Kriminal 86, Edisi 74 halaman 8).

## 7. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  yang  akan  menimbulkan  hambatan-hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan jika personil yang ada tidak mampu menjalankan kebijakan  sesuai  tujuannya.  Salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas implementasi  kebijakan  pemerintah  adalah  sikap  implementor  itu  sendiri.  Jika  para implementor  itu  setuju  dengan  bagian-bagian  isi  dari  kebijakan,  maka  mereka  akan melaksanakan  dengan  senang  hati  tetapi  jika  berbeda  dengan  pandangan  pembuat kebijakan  secara  otomatis  proses  implementasi  akan  mengalami  banyak  masalah  dan cenderung  banyak  yang  gagal  program  kebijakan  tersebut.  Berdasarkan  kenyataan  di lapangan,  implementasi  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini kurang maksimal hasilnya.
Hal  ini  disebabkan    kurangnya  kesadaran  para  implementor  terhadap  tugas  yang mereka  jalani  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  menerima  Program  Pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti Timah  Pangkalpinang  merasa  kecewa  karena  hasilnya  belum  memadai.  Ada  anggapan seolah-olah mereka yang menggunakan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini adalah gratis total, padahal para pasien telah membayar tiap bulan dipotong langsung dengan cara ikut dari kantor masing-masing tempat mereka bekerja, ataupun banyak masyarakat yang ikut BPJS mandiri.

## 8. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  bisa  mempengaruhi  keberhasilan  atau  terhambatnya implementasi  kebijakan  pemerintah.  Kelemahan  yang  terjadi  dalam  struktur  birokrasi menyebabkan  tidak  dapat  terlaksananya,  terealisasinya  suatu  kebijakan  dengan  baik. Struktur birokrasi yang tidak kondusif dapat menyebabkan sumber daya manusia (dokter, tenaga  medis,  perawat,  bidan,  dan  tenaga  kerja  yang  lainnya)  tidak  efektif  dan  bisa menghambat  jalannya  implementasi  Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini. Struktur birokrasi memang diperlukan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Struktur birokrasi yang ketat dan panjang tidak masalah asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2011 dan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, yang berlaku  dan  bukan  untuk  menghambat,  menghalangi  pelaksanaan  program  kebijakan tersebut. Untuk itu struktur birokrasi harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan  Fragmentasi.  Standar  Operasional  Prosedur  merupakan  tuntunan  internal  akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman kerja dalam organisasi yang kompleks dan luas. Dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur, para implementor kebijakan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini dapat mengoptimalkan waktu pelaksanaan dan berfungsi untuk menyeragamkan berbagai tindakan harus dilakukan pimpinan organisasi.
Berdasarkan  kenyataan  dilapangan  bahwa  prosedur  implementasi  Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  2011  dan    Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014. Sedangkan  fragmentasi  yang  merupakan  penyebaran  tanggung  jawab  implementasi Program  Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum    Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang  kepada  beberapa  badan  yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.
Hal  ini  juga  belum  cukup  bahkan  cenderung  jelak  koordinasi  yang  dilakukan,  dan terbukti banyak implementor tidak mengetahui dan mengerti bagaimana bentuk tanggung jawab  koordinasi  antar  pihak  pelaksana  kebijakan  pemerintah,  masyarakat,  Pemerintah Daerah Bangka  Selatan,  Pemerintah  Daerah Pangkalpinang  dan  Pemerintah  Pusat.  Ketika ada kasus atau masalah yang terjadi tidak cukup dengan hanya minta maaf begitu saja tetapi harus ada tindakan dan solusi yang konkret agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Seperti  kasus  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang  yang  menimpa Rahayu  dan  bayinya,  dengan  gampang  Anggi  Siahaan  mewakili  Managemen  RSBT  yang tergabung dalam PT. Rumah Sakit Bhakti Timah, mengatakan dengan dalih bahwa penolakan pasien lantaran penuh. Ia mengatakan pasien yang hendak melahirkan di RSBT diarahkan ke  Rumah  Sakit  Ibu  dan  Anak  Muhaya  karena  alasan  keterbatasan  kapasitas  ruang kebidanan  serta  sumber daya  manusia.  Atas  kejadian  ini  pihak Managemen  Rumah  Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang (RSBT) minta maaf. Menurut data yang ada kondisi tersebut terjadi pagi hari. Kapasitas overload dari 15 ruangan ada 16 pasien ibu dan 9 anak bayi, ada
prepare  dari  staf  medis  untuk  4  operasi  dan  1  butuh  penangan  khusus,  menurut  Anggi Siahaan (Tabloid Hukum dan Kriminal 86, Edisi 74 halaman 8).
Pelayanan kesehatan dapat dianggap sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja  orang  yang  memiliki  pendapatan  atau  rumah  memadai.  Melainkan  pula  orang  yang sehat baik jasmani maupun rohani. Kesehatan adalah kondisi umum dari seseorang dalam semua  aspek.  Ini  juga  merupakan  tingkat  efisiensi  fungsional  dan/atau  metabolisme organisme, sering implisit manusia.
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  pada  tahun  1948  mendefinisikan  kesehatan sebagai "suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan".  Pada tahun 1986,  WHO, dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, mengatakan bahwa kesehatan adalah "sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi,  serta  kemampuan  fisik."  Klasifikasi  sistem  seperti  WHO  Keluarga  Klasifikasi Internasional  (WHO-FIC),  yang  terdiri  dari  Klasifikasi  Internasional  Berfungsi,  Cacat,  dan Kesehatan (ICF) dan Klasifikasi Internasional Penyakit (ICD) juga menentukan kesehatan.
Secara  keseluruhan  kesehatan  dicapai  melalui  kombinasi  fisik,  mental,  dan kesejahteraan  sosial,  yang  bersama-sama  sering  disebut  sebagai  Segitiga  Kesehatan. Golongan masyarakat yang dianggap ‘teranaktirikan’ dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa  kelompok  manusia,  tetapi  juga  sifat  yang  khusus  dari  pelayanan  kesehatan  itu sendiri. Pada dasarnya kesehatan itu meliputi empat aspek, antara lain:
a. Kesehatan fisik terwujud apabila sesorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya  keluhan  dan  memang  secara  objektif  tidak  tampak  sakit.  Semua  organ  tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.
b. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual.
1. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.
2. Emosional  sehat  tercermin  dari  kemampuan  seseorang  untuk  mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.
3. Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan  Yang  Maha  Kuasa.  Misalnya  sehat  spiritual  dapat  dilihat  dari  praktik keagamaan  seseorang.  Dengan  perkataan  lain,  sehat  spiritual  adalah  keadaan dimana  seseorang  menjalankan  ibadah  dan  semua  aturan-aturan  agama  yang dianutnya.
c. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai.
c. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif, dalam arti  mempunyai  kegiatan  yang  menghasilkan  sesuatu  yang  dapat  menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial.

## C. Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Memberikan Pelayanan
Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak- pihak  tertentu  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  hasil  suatu  instansi  dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu  kebijakan  operasional  yang  diambil.  Kinerja  merupakan  tingkat  efisiensi  dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam organisasi. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat  dicapai  dengan  baik.  Kinerja  juga  dipandang  sebagai  fungsi  dari  interaksi  antara kemampuan,  motivasi  dan  kesempatan,  sehingga  kinerja  seseorang  dipengaruhi  oleh kepuasaan kerja.
Kinerja  adalah  tingkat  keberhasilan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kemampuan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.    Kinerja  pada  dasarnya  adalah  apa  yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan  yang  spesifik  atau  aktivitas  selama  periode  waktu  tertentu.  Dalam  melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan yang berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik.
Dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  adalah  penampilan  yang  melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai  dengan  petunjuk,  fungsi  dan  tugasnya  yang  didasari  oleh  pengetahuan,  sikap  dan keterampilan. Setiap individu atau organisasi tertentu memiliki tujuan yang akan dicapai dengan  menetapkan  target  atau  sasaran.  Keberhasilan  individu  atau  organisasi  dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja.
Menurut Robbins yang menjadi ukuran kinerja pegawai mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: kemampuan, motivasi, kesempatan. Pertama, kemampuan adalah kapasitas seorang  individu  untuk  mengerjakan  berbagai  tugas  dalam  suatu  pekerjaan.  Seorang pegawai  negeri  sipil  harus mempunyai  kemampuan  dan  kemahiran dalam melaksanakan tugas  dan  pekerjaannya.  Dengan  adanya  kemampuan  yang  dimiliki  akan  meningkatkan prestasi kerja dalam organisasi tersebut. Kemampuan di sini terdiri dari tiga indikator yaitu kemampuan,  kemahiran  dan  prestasi  kerja  pegawai.  Seorang  pegawai  harus  mempunyai
kemampuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, dengan adanya kemampuan  yang  dimiliki  akan  meningkatkan  prestasi  kerja  dalam  organisasi  tersebut. Dilihat  dari  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  para  pegawai  negeri  sipil  untuk  memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini masih sangat kurang, hal ini bisa dinilai dari kinerja mereka dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan maupun tugas yang menjadi kewajiban dan wewenangnya. Begitu juga dengan tingkat kemahiran yang mereka miliki dalam mengerjakan semua pekerjaan dan tugasnya, dapat dikatakan masih di bawah standar dan belum sesuai dengan harapan semua pihak. Sedangkan  prestasi  kerja  pegawai  bisa  dikatakan  masih  sangat  kurang,  karena  mereka belum  bisa  menunjukkan  produktivitas  kerjanya  baik  menyangkut  kualitas  maupun kuantitas  terhadap  target  yang  ingin  dicapai  sesuai  tujuan,  visi,  misi  dan  program  kerja tentang  pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan ini.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  dimensi  kemampuan  yang  meliputi  kemampuan, kemahiran dan prestasi kerja pegawai, ternyata kurangnya kemampuan pegawai negeri sipil belum  mampu  bekerja dengan  baik  dan  cepat,  kurang  memilik keahlian  dan  ketrampilan dalam menyelesaikan pekerjaannya, untuk itu perlu ditingkatkan lagi dalam rangka usaha mencapai  kinerja  pegawai  negeri  sipil  untuk  memberikan  pelayanan  Jaminan  Kesehatan Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah Pangkalpinang.
Kedua , Motivasi adalah  keadaan  untuk  mengeluarkan  tingkat  upaya  yang  tinggi kearah  tujuan-tujuan  organisasi  yang  dikoordinasikan  oleh  kemampuan  upaya  itu memenuhi  kebutuhan  individu.  Motivasi  merupakan  dorongan  atau  kehendak  yang menyebabkan  seseorang  bertindak  atau  berbuat  sesuatu  untuk  mencapai  suatu  tujuan. Motivasi  memiliki  tiga  unsur  yang  paling  berkaitan  satu  dengan  yang  lain  terdiri  dari kebutuhan, dorongan dan tujuan.
Kebutuhan ini merupakan hal yang mendasar, misalnya kebutuhan fisik (dasar) atau psycological needs, keamanan  ( security ),  sosial  ( social ),  penghargaan  ( esteem ),  pengakuan ( self actualization ). Berbagai kebutuhan inilah yang menjadi motivasi bagi pegawai negeri sipil dalam melakukan berbagai pekerjaan dengan lebih baik. Motivasi itu datang langsung dari atasan, lingkungan kerja, teman-teman kerja sekantor, dan dari dalam dirinya sendiri. Motivasi dari atasan (pimpinan), lingkungan kerja, teman-teman kerja sekantor inilah yang
belum  kelihatan  dan  dirasakan  dengan  maksimal  oleh  pegawai  negeri  sipil  untuk memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  ini  untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Begitu  juga  dengan  dorongan  untuk melakukan pekerjaan agar lebih kreatif, inovasi sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien, serta memiliki kualitas yang memadai.
Dorongan untuk melakukan pekerjaan dengan tepat, cepat, terbuka dan mudah dari pimpinan (atasan) belum kelihatan hasilnya. Karena dorongan yang baik itu bukan hanya ucapan (teori saja) tetapi harus berupa tindakan riil sebagai contoh dari pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini belum dilakukan oleh pimpinan bagi pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  ini  untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan tujuan adalah target awal dari organisasi yang telah ditetapkan  terlebih  dahulu.  Banyak  pekerjaan  yang  belum  bisa  diselesaikan  tepat  dalam waktu  yang  telah  ditentukan  sesuai  targetnya.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  motivasi, kebutuhan,  dan  dorongan  yang  diberikan  oleh  pimpinan  bagi  pegawai  negeri  sipil  untuk memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan, Rumah  Sakit  Umum  Daerah Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan kinerjanya.
Ketiga, kesempatan adalah kesempatan menunjukkan meskipun seseorang individu mungkin  bersedia  dan  mampu,  mungkin  ada  rintangan  yang  mengendalikan.  Adanya kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan keahlian dan ketrampilan.  Kesempatan adalah kepercayaan yang dimiliki seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan dan tugas sesuai  dengan  kewenangan  yang  telah  diberikan  kepadanya,  akan  tetapi  masih  banyak kesempatan itu disia-siakan oleh pegawai, tidak bersedia melakukannya dengan alasan tidak adanya kemampuan. Ada juga yang bersedia dan mampu untuk melakukannya tetapi tidak memiliki kesempatan. Ini semua adalah rintangan.
Hal inilah yang perlu dicari dan diberi solusinya oleh pimpinan agar semua pekerjaan dan tugas itu bisa dilakukan dengan baik oleh pegawai atau orang yang betul-betul memiliki kompetensi  dan  bertanggung  jawab  atas  kewajibannya  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan kenyataannya, hal  ini belum dilakukan sepenuhnya oleh pimpinan bagi pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah
Bangka  Selatan, Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah Pangkalpinang  untuk  meningkatkan  kinerjanya  sesuai  harapan  publik.  Ini  semua  adalah kesempatan bagi pemimpin, para pegawai negeri sipil untuk bersama-sama memperbaiki citra  kinerjanya  dalam  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  dan  berkualitas  agar masyarakat  bisa  menikmatinya  dengan  puas.  Masayarakat  juga  harus  bisa  memberikan masukan, solusi, kritikan dan evaluasi demi kebaikan bersama.

## D. Penutup
Implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  mengoptimalisasikan  kinerja  pegawai negeri  sipil  untuk  memberikan  pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan, Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil  implementasi  kebijakan  pemerintah  tentangn  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangka  Selatan, Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti  Timah  Pangkalpinang belum maksimal dan perlu diperbaiki dengan segera.
Sedangkan  kinerja  pegawai  negeri  sipil  untuk  memberikan  pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah  Bangka  Selatan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pangkalpinang,  Rumah  Sakit  Bhakti Timah  Pangkalpinang  para  pegawainya  belum  maksimal  memiliki  kemampuan,  motivasi, dan melaksanakan kesempatan dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja yang baik seluruh pegawai  tanpa  terkecuali  harus  mampu  berkomunikas  dengan  baik  sehingga  tugas  atau pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dapat bermanfaat dan bernilai guna bagi masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, Sjofyan, Mirrian, dkk., Manajemen Pemerintahan , Jakarta: Universitas Terbuka, 2008. Djopari, J.R.G., Kebijakan Pemerintahan , Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
Edwards III, George, C. Implementasi Kebijakan Publik: Transpormasi Pikiran, Yogyakarta: Lukman Opset, 2003.
Islamy, M. Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
Lukman, Sampara. Manajemen Kualitas Pelayanan , Jakarta: STIA LAN Press, 2003.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Prawirosentono, Suyadi, Kebijakan Kinerja Karyawan , Yogyakarta: BPFE, 1999.
Robbins,  Stephen,  P., Perilaku  Organisasi ,  Jilid  1  dan  2,  trans.  by  Tim  Indeks.  Jakarta:  PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2008.
Samsudin, Sadili, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
Sugiarto, Demensi Pelayanan Sehari-hari: Kinerja Pemerintahan= Indikator yang dilupakan , Jakarta: LAN, 2003.
Triguno, Budaya  Kerja,  Menciptakan  Lingkungan  yang  Kondusif  Untuk  Meningkatkan Produktifitas Kerja, Jakarta: Gulgen Trapon Press, 2002.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian .
Widodo, Joko, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik , Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
Winarno, Budi. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.