## ANALISIS HUKUM JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Juridical Analysis of Free Decision Legal Analysis of Justice Collaborators of Corruption Crime Decisions in Makassar District Court
Muchlis Mustafa 1* , Baso Madiong 2 , Yulia A. Hasan 2
1 Pengadilan Negeri Makassar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: muchlis@gmail.com
Diterima: 20 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan Justice colaborator dalam  tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan faktor penilaian hakim dalam permohonan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di pengadilan negeri makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, advokat yang menangani tindak pidana korupsi,  metode  yang  digunakan  wawancara  langsung  dan  study  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pertimbangan  hakim  menolak  Justice  Colaborator  terhadap  terdakwa  karena  terdakwa  adalah  pelaku  utama  yang  sudah memenuhi unsur unsur mengenai adanya keterlibatan. Pihak lain yang disebutkan terdakwa dalam permohonannya baru sebatas keterangan  dan  belum  didukung  oleh  alat  bukti  lainnya  sesuai  ketentuan  hukun  yang  berlaku  sehingga  hakim  memberi pertimbangan  menolak justice kolaborator terdakwa  karena  berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011. Sedangkan  faktor penilaian  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  Justice  colaborator  meliputi  Keterlibatan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, Relevansi  Informasi  yang  Diberikan,  Kesesuaian  dengan  Tujuan  Hukum,  Kerjasama  yang  Jujur  dan  Penuh  Kerelaan, Kecukupan Bukti Tambahan, Keamanan dan Perlindungan Saksi, Ketentuan Hukum dan Kebijakan Negara.
Kata Kunci : Juctice Collaborator , Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  judge's  consideration  in  the  application  of  a  justice  collaborator  in  a  corruption  crime  in Makassar District Court and the factors that affect the justice collaborator in a corruption crime can be granted by the panel of judges. The research method used is empirical normative research with a qualitative approach conducted in Makassar District  Court  on  corruption  defendants,  advocates  who  handle  corruption  crimes,  methods  used  direct  interviews  and literature studies. The results showed that the judge's consideration rejected the collaborator's justice against the defendant because  the  defendant  was  the  main  perpetrator  who  had  fulfilled  the  elements  regarding  involvement.  The  other  party mentioned by the defendant in his application is only limited to information and has not been supported by other evidence in accordance with the applicable legal provisions so that the judge gave consideration to reject the defendant's collaborator justice because it was guided by SEMA No.4 of 2011. Meanwhile, the factors assessed by the judge in granting the request for Justice  Collaborator  include  Involvement  in  Corruption,  Relevance  of  Information  Provided,  Conformity  with  Legal Objectives,  Honest  and  Willing  Cooperation,  Adequacy  of  Additional  Evidence,  Security  and  Witness  Protection,  Legal Provisions and State Policy.
Keywords: Juctice Collaborator, Corruption, Abuse of Authority
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  memang belum memberi hasil yang memuaskan. Salah satu kelemahan dalam  pemberantasan  korupsi  dari  segi  substansi  hukum, sehingga menghambat kerja para aparat penegak hukum adalah masalah dalam membuktikan tindak pidana korupsi itu sendiri
di pengadilan. Bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi masalah pembuktian di pengadilan merupakan hal pokok yang harus benar-benar di persiapkan sebelum persidangan dimulai di pengadilan.
Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Hukum Justice Collaborator Terhadap Putusan Tindak Pidana… (Muchlis Mustafa, Baso Madiong, Yulia A. Hasan)
korupsi.  Berbekal  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal.
Menurut  Marwan  Mas  ada  empat  ciri  hukum  Progresif dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yaitu: Pertama  Hukum  perogresif  menempatkan  diri  sebagai kekuasaan  pembebas,  yaitu  membebaskan  diri  dari  tipe,  cara berpikir,  asas,  dan  teori  hukum  yang  legalistis  positivistik, Kedua  Hukum  progresif  lebih  mengutamakan  "  tujuan"  dari pada  "Prosedural"  tidak  boleh  membelenggu  "keadilan subsantial"  Ketiga  Hukum  progresif  menjunjung  tinggi moralitas  sebagai  akar  kehidupan  masyarakat.  Hati  nurani ditempatkan  sebagai  penggerak  sekaligus  pengendali  dalam mengimplementasikan  hukum  dalam  masyarakat.  Keempat dalam penegakannya, hukum progresif tidak hanya berpedoman pada hukum yang ada dalam undang- undang atau teori  (low  in  book)  tapi  juga  melalui  ptaktik  hukum  dalam kenyataan (Low in action) berdasarkan pada rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
Justice  Collaborator  kini  kerap  muncul  dalam  kasus korupsi  yang  ditangani  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK), istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam tindak  pidana  tertentu.  Dalam  SEMA  disebutkan,  justice collaborator  merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana tertentu,  mengakui  yang  dilakukannya,  bukan  pelaku  utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
Menurut  pandangan  Z  Sayfudin,  Justice  Collaborator dapat termanivestasikan  kepada salah satu oknum  yang dapat dipercaya dan mempunyai data valid, sehingga gurita korupsi keuangan  daerah  akan  terungkap  dengan  sendirinya  melalui jaringan lebih menggunakan dengan pendekatan pengungkapan fakta-fakta  hukum  terkait  korupsi  di  daerah  yang  melibatkan anggota  eksekutif  dan  legislatif.  Menurut  pandangannya, korupsi di daerah tidak hanya melibatkan satu orang dalam goal setting ketika melegalkan sebuah kebijakan. Oknum yang dapat dipercaya  tersebut  harus  dapat  diajak  kerjasama  dan  harus dilindungi kepentingan hukumnya
Setidaknya  ada  tiga  regulasi  yang  mengatur  soal  Justice Collaborator dalam hukum positif Indonesia. Pertama, UU No 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No  4/2011  tentang Perlakuan  bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (whistleblower)  dan Saksi  Pelaku  yang  Bekerja  Sama.  Ketiga,  Peraturan  Bersama KPK, Kejaksaan, Kepolisian, LPSK serta Menteri Hukum dan HAM  tentang  Perlindungan  bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan Saksi Pelaku yang bekerja sama tahun 2011.
Sebagaimana  perkara  yang  di  adili  di  pengadilan  tindak pidana korupsi Makassar dengan perkara nomor: 59 / PID.SUS - TPK. 2020 / PN. Mks. Terdakwa saudara Ahmad Bin Lambu dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan permohonan  Justice  colaborator  ditolak  karena  tidak  cukup bukti.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim  dalam  permohonan  Justice  colaborator  dalam  tindak pidana  korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Makassar  dan  faktor penilaian hakim dalam permohonan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

## 2. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif-empiris  dengan pendekatan  kualitatif  yang  di  lakukan  di  Pengadilan  Negeri Makassar  terhadap  terdakwa  tindak  pidana  korupsi,  advocat yang  menangani perkara tindak pidana  korupsi.  Metode  yang digunakan wawancara langsung dan studi kepustakaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pertimbangan  Hakim  dalam  Permohonan Jastice Collaborator dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.
Dalam Perkara Tindak Pidana korupsi yang di periksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar di kepanitraan  dengan  No.  Perkara  putusan  pidana  No.  59/ PID.SUS. TPK/2020/PN Mks dihadapkan di depan persidangan  Terdakwa  atas  nama  Neldayanti  binti  Sahrisal (Pengawai  Honorer)  Sebagai  terdakwa  1  dan  terdakwa  2 Ahmad Bin Lambu sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan  ditunjuk  sebagai  tim  pengelola  dana  DAK  (dana  alokasi khusus)  dalam  Program  Rehabilitasi,  Pembangunan  dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari APBN  Tahun  Anggaran  20019  sebesar  Rp.  77.  000.000.000. (tujuh Puluh tujuh milyard)
Dalam persidangan terdakwa ll Achmad bin Lambu telah mengajukan Permohonan Justice Collaborator dalam keterangannya dipersidangan bahwa uang yang telah diterima dan  dikumpulkan  oleh  sdr  Neldayanti  binti  sahrisal  dari beberapa kepala sekolah adalah uang pemotongan atau fee 1% sampai  3%  dari  anggaran  masing-masing  sekolah  penerima dana DAK Tahun 2019 sebesar Rp. 579.870.00
Bahwa  sdr  Achmad  bin  Lambu  memberikan  keterangan dan memberikan bukti surat kepada majelis hakim terkait uang pemotongan atau pungutan dana, itu perintah atasan lansung yakni Bupati kami hanya bawahan sehingga perlu diusut kasus ini sampai keakar-akarnya.
Dalam persidangan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 12 huruf  e  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999  jo.  Undang- Undang  No.  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
Terdakwa  diijatuhi  hukuman  delama  4  (empat)  tahun  6 (enam) bulan Penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus  juta  rupiah).  Majelis  menyatakan  Permohonan  Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh terdakwa ll
Adapun  pertimbangan  Hakim  menolak  Permohonan Justice  Collaborator  yang  diajukan  oleh  terdakwa  ll  adalah bahwa  selanjutnya  Majenis  Hakim  akan  mempertimbangkan permohonan  justice  collaborator  (JC)  yang  diajukan  oleh Terdakwa melalui suratnya tanggal 1 September 2020 dengan ulasan  untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana  atau  akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset aset atau  hasil  suatu  tindak  pidana  kepada  negara.  Bahwa memperhatikan  ketentuan  angka  9  huruf  a  dan  haruf  poin  2 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  04  Tahun  2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle blower dan Saik Pelaku Yang Bekerja sama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu berbunyi Hurul a Yang bersangkutan  merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  SEMA  ini,  mengakui kejahatan  yang  dilakukannya,  bukan  pelaku  utama  dalam
kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Huruf c  Atas bantuannya tersebut, maka  terhadap  Saksi  Pelaku  yang  bekerja  sama  sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan  dapat  mempertimbangkan  hal-hal  penjatuhan pidana  sebagai  berikut:  i)  menjatuhkan  pidana  percobaan bersyarat  khusus  dan  atau  ii)  menjatuhkan  pidana  berupa pidana  penjara  yang  paling  ringan  diantara  terdakwa  lainnya yang  terbuka  bersalah  dalam  perkara  yang  dimaksud.  Bahwa berdasarkan  uraian  fakta-fakta  persidangan    yang  telah diuraikan  secara  terperinci  sebagaimana  pertimbangan  unsur dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan kekuasaannya  serta  unsur  memaksa  seseorang  memberikan sesuatu  membayar  atau  menerima  pembayaran  dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri serta unsur penyertaan diatas, terdapat kerja sama secara sadar dan  secara  langsung  antara  pelaku-pelaku  yaitu  H.  Syahrul, S.H.  M.H.  dan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  2  dimana  dalam perbuatannya atau tindakannya dalam melakukan pemotongan/pungutan  dana  sebesar  1%  (satu  persen)  sampai dengan  3%  (Tiga  persen)  terhadap  para  kepala  sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari  nilai  DAK  yang  diterima  oleh  para  kepala  sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dimaksud saling melengkapi sehingga memenuhi semua unsur- unsur  dalam  dakwaan  kesatu  maka  menurut  Majelis  Hakim Terdakwa II termasuk pelaku utama dalam kejahatan tersebut, selain  dari  pada  itu  mengenai  keterlibatan  pihak  lain  yang disebutkan  oleh  Terdakwa  ll  dalam  permohonannya  baru sebatas  keterangan  Terdakwa  II  sendiri  dan  belum  didukung alat  bukti  lainnya  yang  sah  menurut  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Bahwa dengan memperhatikan ketentuan angka 9 huruf a dan  huruf  c,  poin  ii  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI Nomor 04 Tahun 2011 tersebut, dan dihubungkan dengan fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  a  quo sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  uraikan  diatas,  tidak cukup beralasan secara hukum untuk dapat mengabulkan permohonan  Justice  Collaborator  terhadap  Terdakwa  II sdr Acmad bin Lambu
Bahwa menurut penulis seharusnya apa yang disampaikan oleh  terdakwa  dalam  permohonan  Justice  Collaborator sebagai  bukti  awal  bahwa  ada  pelaku  utama  yang memerintahkan  pelaku  lainnya,  sehingga  tindak  pidana korupsi  dalam  perkara  ini  terjadi.  Bahwa  semestinya keterangan tersebut telah cukup untuk dikabulkan. Berdardasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 10 november  2023  dengan  terdakwa  Achmad  bin  Lambu sehubungan  dengan  permohonan  Justice  Collaborator  yang diajukan kepada Majelis Hakim tindak pidana korupsi sebagai berikut:
Bahwa terdakwa mengharapkan untuk diberikan kesempatan  dalam  menyampaikan  keterangan  dan mengajukan alat bukti baik dipersidangan perihal adanya pihak lain yang patut diduga kuat terlibat dan menikmati aliran  dana  dalam  kasus  ini.    Terdakwa  berharap  agar diberikan keringanan dan hak-haknya sebagaimana yang diatur  dalam  undang-undang  yang  berlaku.  Terdakwa achmad  bin  lambu  menambahkan  kami  hanya  bawahan seorang  PNS  biasa  tidak  mungkin  kami  memeras  orang yang  lebih  tinggi  pangkatnya  kalau  tidak  disuruh  oleh atasan yang berkuasa.
Berdardasarkan hasil wawancara Penulis Pada tanggal 15
bulan  November  tahun  2023  penulis  telah  mewawancarai Panasihat Hukum terdakwa (Acmad Tawakkal Patunrusi, SH. MH)  berkaitan  dengan  permohonan  Justice  Colaborator  di depan  persidangan,  pada  prinsipnya  terdakwa  Ahmad  Bin Lambu  telah  mengakui  perbuatannya  dipersidangan  dan bersedia bekerjasama dengan aparat hukum untuk membongkar kasus ini,  mestinya majelis hakim mengabulkan Permohonan  Justice  Colaborator  yang  telah  dimohonkan kliemnya  karena  sesuai  pakta  persidangan  adanya  beberapa kwitansi penerimaan sebagai bukti petunjuk untuk mengungkap  sebuah  kebenaran,    mestinya  majelis  hakim proaktif  untuk  memerintahkan  Aparat  Penegak  Hukum  untuk memeriksa beberapa orang yang diduga sebagai pelaku utama atau setindaknya dipanggil dipersidangan sebagai  saksi  untuk dimintai keterangannya.
Bahwa  lebih  lanjut  Penasihat  Hukum  terdakwa menyampaikan  secara  jelas  atas  Justice  Collaborator tersebut kami menyesalkan majelis hakim yang menolak permohonan Justice Collaborator yang telah kami ajukan padahal apabila permohonan tersebut di kabulkan maka, Kerja  Jaksa  sebagai  penuntut  umum  untuk  mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain termasuk pihak yang terkait langsung dalam perkara ini dapat di ungkap dan diketahui, seperti kemana aliran dana tersebut ? dan siapa-siapa yang menikmati ?, serta yang sengaja merencanakan kejahatan tersebut  untuk  kepentingannya,    jadi  apabila  penegak hukum  ingin  serius  dalam  penuntasan  kasus  seharusnya hakim  mengabulkan  permohonan    tersebut  dan  jaksa memberikan dukungan untuk di kabulkannya permohonan tersebut bukan malah sebaliknya.
Bahwa  penulis  mengajukan  permohonan  wawancara  ke Pengadilan  Negeri  makassar  terhadap  hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  terdakwa  Ahmad  bin Lambu akan tetapi majelis hakim yang telah menyelidiki perkara tersebut telah pindah tugas sehingga tidak dapat di  wawancarai  dan  hakim  lainnya  menolak  untuk memberikan pendapat terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pendapat penulis terhadap permohonan Justice Collaborator adalah sebagai berikut bahwa Ide lahirnya Justice Collaborator berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih  besar,  mengingat  korupsi  merupakan  kejahatan terorganisasi  yang  melibatkan  beberapa  orang  dalam  satu lingkaran  koordinasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama. dipihak  lain  Penulis  juga  beranggapan  bahwa  keberadaan Justice Collaborator hanya digunakan sebagai sarana negoisasi para nara pidana agar dapat lolos dari jeratan hukum.
Berdasarkan  fakta  persidangan  dan  pertimbangan  hakim dalam Perkara putusan pidana No. 59/ PID.SUS. TPK/2020/PN Mks. Penulis sependapat dengan majelis hakim untuk menolak permohonan  justice  collaborator  karena  tidak  cukup  bukti hanya  pernyataan  sepihak  terdakwa  sehingga  terdakwa dikategorikan  sebagai  pelaku  utama  yang  tidak  memenuhi syarat sebagai Justice Collaborator.
Bahwa sejak proses penyidikan baik dikepolisian maupun dikejaksaan  terdakwa  Achmad  bin  lambu  tidak menyampaikan keterangan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus ini sehingga penulis beranggapan bahwa sdr terdakwa  Acmad  bin  lambu  tidak  bertikad  baik  untuk menggungkap kasus yang lebih besar.
Penulis  juga  berpendapat  bahwa  Majelis  hakim  dalam memutuskan  menolak  permohonan  Justice  Collaborator  dari terdakwa  telah  memperoleh  keyakinan akan terjadinya tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  dan  terdakwa
Analisis Hukum Justice Collaborator Terhadap Putusan Tindak Pidana… (Muchlis Mustafa, Baso Madiong, Yulia A. Hasan)
adalah  pelaku  utama  dalam  perkara  ini,  sehingga  keyakinan hakim  tersebut  yang  tidak  mempertimbangkan  alasan-alasan terdakwa  mengajukan diri sebagai Justice collaborator adalah pertimbangan yang telah berdasar hukum, dan telah memenuhi rasa keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat.

## 3.2. Penilaian  Hakim  Dalam  Mengabulkan  Permohonan Justice Collaborator
Permohonan justice collaborator atau Justice Collaborator Agreement  (JCA)  adalah  permohonan  yang  diajukan  oleh seseorang yang terlibat dalam tindak pidana untuk bekerja sama dengan  pihak  berwajib  atau  penegak  hukum  dengan memberikan  informasi  atau  bantuan  yang  signifikan  dalam penyelidikan atau penuntutan.
Adapun  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penilaian keputusan  majelis  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan Justice Collaborator adalah sebagai berikut:
a) Keterlibatan dalam Tindak Pidana Korupsi: Majelis hakim  akan  mempertimbangkan  sejauh  mana seseorang  terlibat  dalam  tindak  pidana  korupsi. Semakin besar perannya, semakin besar kemungkinan  permohonan  justice  collaborator dikabulkan.
b) Relevansi Informasi yang Diberikan: Pihak penegak hukum  akan  menilai  sejauh  mana  informasi  yang dapat diberikan oleh calon justice collaborator dapat membantu  proses  penyelidikan  dan  penuntutan. Informasi  yang  relevan  dan  berharga  akan meningkatkan kemungkinan persetujuan.
c) Kesesuaian  dengan  Tujuan  Hukum:  Majelis  hakim akan mempertimbangkan apakah justice
collaborator  tersebut  dapat  membantu  mencapai tujuan  hukum,  seperti  mengungkapkan  jaringan korupsi,
mengidentifikasi
pelaku, atau mengumpulkan bukti yang kuat.
d) Kerjasama  yang  Jujur  dan  Penuh  Kerelaan: Kerjasama yang jujur dan penuh kerelaan dari pihak justice  collaborator  dapat  menjadi  faktor  penting. Kejujuran  dalam  memberikan  informasi  dan keterlibatan yang aktif dalam proses peradilan dapat mendukung pengabulan permohonan.
e) Kecukupan  Bukti  Tambahan:  Selain  informasi  dari justice collaborator, majelis hakim juga akan menilai kecukupan bukti tambahan untuk mendukung kasus. Semakin  lengkap  dan  kuat  bukti  yang  dapat dikumpulkan, semakin besar kemungkinan pengabulan permohonan justice collaborator.
f) Keamanan  dan  Perlindungan  Saksi:  Jaminan keamanan  dan  perlindungan  terhadap  keselamatan justice  collaborator  dan  keluarganya  dapat  menjadi faktor  penting.  Jika  seseorang  merasa  bahwa kerjasamanya  dapat  membahayakan  hidupnya,  hal ini  dapat  memengaruhi  keputusan  untuk  bekerja sama.
g) Ketentuan  Hukum  dan  Kebijakan  Negara:  Setiap negara  memiliki  ketentuan  hukum  dan  kebijakan terkait  justice  collaborator.  Faktor-faktor  ini  juga dapat  memengaruhi  pengabulan  permohonan, seperti  apakah  negara  memberikan  insentif  atau perlindungan khusus kepada justice collaborator. Pertimbangan  hukum  dan  kenyakinan  hakim  dalam perkara  ini  penting  untuk  diingat  bahwa  setiap  kasus  dapat
memiliki dinamika dan faktor-faktor yang berbeda. Keputusan pengabulan  permohonan  justice  collaborator  biasanya merupakan hasil dari pertimbangan holistik terhadap berbagai faktor yang terlibat dalam kasus tersebut.
Menurut  pandangan  penulis  putusan  permohonanan
Justice Collaborator No Perkara:
59/PID.SUS/TPK.2020/PN.MKS  yang  tidak  dikabulkan  oleh majelis  hakim  dalam  penilaiannya  sudah  tepat  karena  bukti- bukti  yang  disampaikan  oleh  terdakwa  tidak  cukup  hanya sebatas keterangan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh ketentuan SEMA RI No 4 Tahun 2011.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  seseorang  terdakwa  yang  mengajukan  permohonan Justice  Collaborator  kepada  Majelis  Hakim  baru  dapat dikabulkan  jika  permohonan  tersebut  sesuai  dengan  syarat- syarat  yang  di  tentukan  dalam  peraturan  sebagai  mna  yang diatur dalam SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama  (Juctice  Collaborator)  yaitu  yang  bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan  yang  dilakukannya,  bukan  pelaku  utama  dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam  proses  peradilan.  Bahwa  yang  dapat  mempengaruhi penilain Permohonan Justice collaborator dalam tindak Pidana korupsi sehingga dapat dikabulkan oleh majelis hakim adalah permohonan tersebut harus sesuai dengan ketentuan SEMA No. 4  Tahun  2011,  Keyainan  Hakim,  Kedudukan  Terdakwa, penilaian tentang kerjasama yang jujur, sehingga permohonan terdakwa  dapat  dikabulkan  dan  terdakwa  di  tetapkan  sebagai Juctice  Collaborator  yang  dapat  mengungkap  seluruh  pelaku tindak pidana korupsi yang sedang periksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri makassar..
Sebaiknya Hakim dalam mempertimbangkan permohonan  Justice  Collaborator  terdakwa  dalam  satu  tindak pidana korupsi sebelum  menolak atau  menerima permohonan tersebut  hendaknya  lebih  teliti  dan  lebih  cermat  untuk memutuskan  agar  permohonan  justice  collaborator  sedapat mungkin  menjadi  suatu  sarana  hukum  untuk  mengungkap kasus pelaku tindak pidana korupsi yang sedang di periksa di Pengadilan Negeri.
Hendaknya dalam menilai permohonan Justice collaborator  terhadap  terdakwa  disamping  harus  mengacuh pada ketentuan hukum yang diatur oleh SEMA RI No. 4/2011 juga  harus  di  pertimbangkan  alasan  dan  bukti  awal  yang diajukan  oleh  pemohon  Justice  Collaborator  hal  ini  di maksudkan  agar  tujuan  utama  pemberantasan  tindak  pidana korupsi dapat tercapai dengan baik, dan dapat memberikan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2011. Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Adi,  Rianto,  2021,  Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Hukum,
Obor Pustaka, Jakarta
AL.  Wisnubroto  dan  G.  Widiartana,  2005.  Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Alfitra,  2011.  Hukum  Pembuktian  dalam  Beracara  Pidana, Perdata  dan  Korupsi  di  Indonesia,  Raih  Asa  Sukses, Jakarta.
Andi  Hamzah,  2010.  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta.
Andi  Sofyan  dan  Abdul  Asis,  2014.  Hukum  Acara  Pidana: Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Amin, Rahman, 2020, Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia:
Studi  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika,  Deepublish, Sleman.
Amir  Ilyas  dan  Jupri.  2018.  Justice  Collaborator  Strategi Mengungkap  Tindak  Pidana  Korupsi.  Makassar:  Genta Publishing.
Ahmad Yunus, 2017. Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Sebagai  Justice  Collaborator  Dalam  Praktik,  Simbur Cahaya Vol. 24 No. 2
Ashari  Setiawan,  Marwan  Mas,  Abd  Haris  Hamid,  2022.
Analisis  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota Makassar,  Indonesia  Jurnal  Of  Legality  Of  Law:  Vol  4 N0, 2 Indonesia Jurnal Of Law.
Ayu  Diah  dan  Ni  Nengah,  2018.  Pengaturan  Terhadap  Saksi Pelaku  Yang  Bekerjasama  (Justice  Collaborator)  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  Dikaji  Dari  Perspektif  Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Universitas Udayana.
Bachtiar,  S.  M.,  2021,  Mendesain  Penelitian  Hukum,
Deepublish, Jakarta.
Baso  Madiong  dkk,  2022.  Filsafat  Ilmu  Hukum,  PT  Raja gapindo Persada Makassar.
Baso Madiong, 2014. Sosiologi Hukum: Suatu pengantar (Vol
1) SAH MEDIA
Coby  Elisabeth  Mamahit,  2011.  Kajian  Surat  Edaran
Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi  Pelaku  Tindak  Pidana  yang  Bekerjasama  (Justice collaborator), Jurnal Lexcrimen.
Djulaeka,  2020,  Buku  Ajar  Metode  Penelitian  Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
Endang  Hadrian,  2020,  Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia:
Permasalahan  Eksekusi  Dan  Mediasi,  Deepublish, Jakarta.
Hamzah, Andi, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi),
Rineka Cipta, Jakarta.
Ishaq, 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Jimly  Asshiddiqie,  2010.    Hukum  Acara  Pengujian  Undang-
Undang, Sinar Grafika, Jakarta.
Jupri,  2018.  Reward  Keringanan  Sanksi  Pidana  Bagi  Justice Collaborator  Perkara  Korupsi,  Jurnal  Transformative. Vol. 4 Nomor 1.
Lilik  Mulyadi,  2012.    Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung.
Ivan Yustiavandana,  Arman Nefi,  Adiwarman, 2010.  Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor.
M. Arief  Amrullah, 2010. Tindak Pidana Money  Laundering, Banyumedia Publishing. Malang.
Marwan  Mas,  2014.    korupsi  dan  pencucian  uang,  Ghalia Indonesia Cetakan: Ke-satu
Muhadar,  dkk,  2009.  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Dalam
Sistem  Peradilan  Pidana.  CV.  Putra  Media  Nusantara, Surabaya.
Mulyadi,  Lilik,  2015,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Whistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan Organize Crime, P.T. Alumni, Bandung
Reksodiputro,  Mardjono,  2010,  Menyelaraskan  Pembaruan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasam
Sang  Ayu  Ditapraja  Adipatni  dkk,  2000.  Eksistensi  Saksi Mahkota Kaitannya Dengan Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana.Bandung
Sarah  N  Welling,  Smurfs,  2000.  Money  Laundering  and  The United States Criminal Federal Law, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3.Hukum, Komisi Hukum Nasional, Jakarta. Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta Yulia  A.  Hasan  dkk,  2022.  Dinamika  Penegakan  Hukum  &
Sistem Peradilan di Indonesia, Chakti Pustaka Indonesia. Yulia A. Hasan dkk, 2021. Pencegahan Praktik Korupsi Dalam
Proses  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah,  Pusaka Almaida.
Zidni,  Irfan,  2022,  Kepastian  Hukum  Terhadap  Justice Collaborator  dalam  Peradilan  Pidana  Indonesia,  Skripsi Universitas  Islam  Ngeeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Jakarta.
Z.  Sayfudin,  2013.  Otonomi  Daerah  Vs  Gurita  Korupsi  di Indonesia, Total Media, Yogyakarta