## KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TANTANGAN DAN HAMBATAN DEMOKRATISASI DI DUNIA ISLAM

## Abdul Jalil
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan-Kementerian Agama abduljalil.ruby@gmail.com
https://doi.org/10.36052/andragogi. v8i1.121 Diterima: 11 April 2020   |   Disetujui: 29 Juni 2020   |   Dipublikasikan: 30 Juni 2020

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Islam dan demokrasi itu kompatibel, serta bagaimana tantangan dan  hambatan  demokratisasi  di  dunia  Islam.  Penelitian  ini  bercorak  pustaka  murni  (library  research)  dengan menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Analisis data  terhadap  bahasan  tersebut  menggunakan pendekatan induktif,  yaitu  mengambil  kesimpulan  umum  dari  kesimpulan  khusus.  Pada  prinsipnya,  tidak  semua  ajaran demokrasi relevan dengan ajaran Islam. Ketika demokrasi menjadi komitmen bagi negara untuk dipraktikkan, maka semua aspek kehidupan tidak lepas dari sentuhan demokrasi, termasuk agama. Di negara-negara muslim terutama Asia dan Afrika Utara, demokrasi agama tidak serta merta beriringan dengan praktik demokrasi politik. Secara doktrinal, Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, namun secara substantif ada prinsip-prinsip demokrasi yang  kompatibel  (sesuai)  dengan  ajaran  Islam.  Prinsip  keadilan  dalam  penegakan  hukum,  persamaan  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan. Prinsip-prinsip ini secara ideal tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Piagam Madinah.

## Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Piagam Madinah

## Abstract
[THE COMPATIBILITY OF ISLAM AND DEMOCRACY: CHALLENGES AND OBSTACLES OF DEMOCRATIZATION IN ISLAMIC WORLD] This study aims to find out whether Islam and democracy are compatible, as well as how the challenges and obstacles of democratization in the Muslim world. This research is in the form of a pure library (library  research)  using  descriptive  qualitative  methods.  Data  analysis  of  the  discussion  uses  the  inductive approach, which is to draw general conclusions from specific conclusions. In principle, not all democratic teachings are relevant to Islamic teachings. When democracy becomes a commitment for the state to be put into practice, then all aspects of life cannot be separated from a touch of democracy, including religion. In Muslim countries, especially Asia and North Africa, religious democracy does not necessarily go hand in hand with the practice of political  democracy.  Doctrinally,  Islam  and  democracy  are  two  different  things,  but  substantively  there  are democratic  principles  that  are  compatible  with  Islamic  teachings.  The  principle of  justice  in  law enforcement, equality in community life, nation and state, as well as freedom of opinion, religion, and belief. These principles are ideally contained in a written document, the Medina Charter.
Keywords: Islam, Democracy, Madina Charter

## PENDAHULUAN
stilah  demokrasi  identik  dengan kekuasaan rakyat ( Salamadian, 2018 ), yaitu konsep klasik untuk menunjukkan adanya  sistem  kekuasaan  dan  pemerintahan partisipatif  serta  konstitusi  yang  sah.
Demokrasi bukanlah suatu doktrin yang absolut dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka untuk diperdebatkan. Di kalangan para pemikir muslim,  persoalan  demokrasi  telah  menjadi “wacana”  yang  hingga  kini  masih  hangat diperbincangkan. Pembicaraan mengenai kompatibitas  antara  Islam  dan  demokrasi menjadi  objek  bahasan  yang  mewarnai perdebatan tersebut.
Secara  metodologis,  membandingkan antara  Islam  dan  demokrasi  tidaklah  tepat, karena  Islam  merupakan  agama  dan  risalah yang  mengandung  asas-asas  yang  mengatur ibadah,  akhlak,  dan  muamalah  manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan  hak dan  kewajiban serta perlakuan yang  sama  bagi  semua  warga  negara ( Depdikbud, 1999:220 ). Dengan  demikian,  secara  doktrinal,  Islam dan  demokrasi  tidak  memiliki  hubungan khusus,  baik  istilah,  bentuk  pelaksanaan, maupun  sejarahnya.  Islam  secara  absolut diturunkan  Allah  SWT  melalui  RasulNya Muhammad saw, adapun demokrasi merupakan produk manusia yang pencetus idenya seorang filosuf Yunani bernama Solon Kleistenes (hidup kurang lebih 600 tahun SM). Ketika itu, Solon mengadakan  reformasi  terhadap  sistem pemerintahan  di  kota  Athena.  Namun  secara substantif,  Islam  dan  demokrasi  memiliki keterkaitan dalam nilai-nilai dasar berupa asas kebebasan,  keadilan,  dan  kerjasama ( Hasbi, 2001:xxxiii–xxxiv ) .
Realitasnya,  tidak  semua  kalangan  umat Islam  menerima  sistem  demokrasi.  Sebagian mereka memandang bahwa demokrasi sekarang ini  bukan  sebagai  bentuk  pemerintahan  yang berdasarkan  kepada  kebebasan,  kerja  sama politik,  pluralisme,  dan  sebagainya,  tetapi dipandangnya  sebagai    rumusan  bagi  konsep Barat  yang  memengaruhi  pemikiran  umat
Islam.  Sikap  seperti  ini  merupakan  dampak psikologis dari pengalaman masa lalu sebagian umat  Islam  terhadap  Barat.  Reaksi  negatif tersebut  sebagai  ungkapan  dari  penolakan secara radikal terhadap kolonialisme Eropa, dan pembelaan  terhadap  Islam  dalam  upaya mengurangi  ketergantungan  umat  Islam terhadap  negara-negara  Barat  ( Esposito  & Picatori, 1991 ; Huwaydi, 1993 ) Aksi-aksi kekerasan, penindasan, intimidasi,  serta  perlakuan  tidak  adil  negara- negara  Barat  terhadap  negara-negara  Muslim yang seringkali terjadi, bahkan hingga sekarang seperti  yang  menimpa  Palestina,  Irak,  Suriah, dan  Iran,  menjadi  alasan  kuat  bagi  sebagian kalangan umat Islam untuk menolak keberadaan sistem demokrasi. Pada  tulisan  ini  dirumuskan  pokok masalah, antara lain:
1.  Apakah Islam dan demokrasi itu kompatibel?
2.  Bagaimana  tantangan  dan  hambatan demokratisasi di dunia Islam?
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  Islam  dan  demokrasi  itu  kompatibel, serta  bagaimana  tantangan  dan  hambatan demokratisasi di dunia Islam. Tulisan ini hendak mengkaji persamaan dan perbedaan Islam dan demokrasi  dalam  pandangan  para  pemikir muslim,  serta  realitas  demokratisasi  di  dunia Islam.

## KAJIAN TEORITIS

## 1. Din al-Islam
Dalam al-Qur’an ada dua ayat yang secara tegas  menyatakan  bahwa  Islam  itu  al-din (agama). Pertama, surat Ali ‘Imran/3:19 yang berbunyi:
َّ ن ِإ ٱ َدن ِع  َني ِ دل ٱ ِ للّ ٱ ُۗ م ََٰ لۡس ِإۡل … ] :نارمع لآ

## 19 [
“Sesungguhnya  agama  (yang  diridhai)  disisi Allah hanyalah Islam…” [QS Ali ‘Imran/3:19].
Kedua,  tercantum  dalam  surat  al- Maidah/5:3 sebagai berikut:
… ٱ ۡم كۡي َ لَع   تۡم َمۡت َ أ َو ۡم كَني ِد ۡم ك َ ل   تۡل َمۡك َ أ  َمۡو َيۡل م ك َ ل   تي ِض َر َو ي ِت َمۡعِن ٱ ۚاٗني ِد َم ََٰ لۡسِإۡل … :ةدئاملا[ 3 ]
“…  Pada  hari  ini  telah  Kusempurnakan  untuk kamu  agamamu,  dan  telah  Kucukupkan

## I
kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam sebagai agama bagimu…” [QS al-Maidah/5:3].
Perkataan al-din yang tercantum dalam QS Ali  ‘Imran/3:19  dan  QS  al-Maidah/5:3 merupakan  suatu  konsep  yang  mengandung dua  komponen  hubungan,  yaitu  hubungan vertikal  dengan  Allah  (hablun  min  Allah),  dan hubungan  khorizontal  antara  manusia  dengan manusia dalam suatu masyarakat atau negara, bahkan  mungkin  antar  negara,  serta  antar manusia  dengan  lingkungan  hidupnya  (QS  Ali ‘Imran/3:112). Dengan demikian, istilah al-din dalam al-Qur’an mengandung konsep bidimensional  yang  mencakup  dua  aspek kehidupan  manusia,  yakni  aspek  religius- spiritual  (agama-ketuhanan)  dan  aspek kemasyarakatan  yang  bertumpu  pada  ajaran tauhid ( Azhary, 1992:22 ).
Dalam  Bahasa  Arab,  istilah  agama  sering disebut  dengan  al-din.  Secara  konseptual, sesungguhnya  perkataan  agama  dan  al-din mengandung  konotasi  masing-masing  yang berbeda.  Perkataan  agama  yang  sudah  lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa  Sanskerta  yang  memiliki  konotasi sangat erat dengan tradisi dalam agama Hindu dan  Budha.  Menurut  M.  Rasjidi,  penggunaan kata  agama  sebagai  terjemah  dari  al-din hanyalah sekadar untuk memudahkan berkomunikasi  ( Rasjidi,  H.  M.,  1989:15 ). Rusydi  Muhammad  ‘ulyan  dan  Fithan  ‘Abd  al- Rahman al-Ruriy mendefinisikan agama sebagai berikut:

## هايإ مهرايتخاب ،لوقعلا يوذل قئاس يهلإ عضو

## لآملا يف حالفلاو لاحلا يف ةالصلا ىلإ
“Aturan Tuhan yang mengarahkan orang-orang berakal  agar  memilih  aturan  tersebut  untuk meraih  kemaslahatan  di  dunia  dan  mencapai kebahagiaan  di  akhirat”  ( ’Ulyan,  Rusydi Muhammad & Al-Ruriy, Fithan ‘Abd al-Rahman, 1986:22 ).
Dari  sudut  kebahasaan,  kata  al-din memiliki banyak arti, antara lain: taat, ibadah, pembalasan, pembenaran, pengakuan atas jasa, dan  utang.  Makna-makna  tersebut  dihimpun oleh  adanya  hubungan  antara  dua  pihak ( Syihab, 2018:35 ). Pihak pertama adalah Allah sebagai  al-Khaliq  yang  kedudukannya  lebih tinggi,  sedangkan  pihak  kedua  yaitu  manusia
sebagai  makhluk  yang  kedudukannya  lebih rendah.  Dari  sinilah  terjadi  hubungan  timbal balik  antara  hamba  dengan  Tuhannya.  Makna al-din mempunyai  korelasi dengan  kata Islam, bentuk  mashdar  dari  aslama  yang  secara harfiah  berarti:  “al-inqiyad  wa  al-khudhu’ (tunduk  dan  taat).”  Karena  itu,  orang  yang menyatakan  dirinya  tunduk  serta  patuh  pada ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh RasulNya Muhammad saw dinamakan muslim.
Louis Ma’luf, menjelaskan pengertian Islam sebagai  wujud  ketundukan  secara  mutlak terhadap risalah Ilahiah (agama) yang dibawa oleh  Nabi  Muhammad  saw  (( عوضخلا  راهظإ ع الله ىلص دمحم هب ءاج يذلا نيدلا/هب ىتأ امل لوبقلاو هيل ملسو (Ma’luf,  2003,  p.  347).  Pandangan  ini dipertegas oleh Razw al-Thawil yang mengatakan,  Islam  adalah  “agama  yang  hak dan  diridhai  Allah  bagi  manusia” ( Thawil, 1984:17 ) . Di kalangan mayoritas ulama,  Islam dinisbatkan  kepada  agama  terakhir  yang disampaikan  melalui  lisan  Rasulullah  saw, sehingga sering disebut dengan “din al-Islam.” Dengan  demikian,  Islam  lebih  dikenal menjadi sebuah  nama  agama,  dan  umat  Islam merupakan pemeluknya.
Din al-Islam sebagai agama wahyu terakhir, mengandung  ajaran  yang  terdiri  dari  tiga komponen:  akidah  (iman,  keyakinan),  syariah (hukum),  dan  akhlak  (moral)  yang  mengatur segala  tingkah-laku  manusia  dalam  berbagai hubungan,  baik  hubungan  manusia  dengan Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan dirinya  sendiri,  masyarakat,  benda  atau makhluk  lainnya  ( Ali,  1990:28 ).  Ketiga komponen  itu  merupakan  totalitas  yang integral (tidak dapat dipisahkan), sebab dalam tiga komponen ini pula terlibat tiga faktor yang saling  berkaitan,  yaitu  posisi  Allah,  manusia, dan alam lingkungan hidup. Dalam din al-Islam, Allah  menempati  posisi  yang  sangat  sentral, karena  Dialah  yang  menciptakan  manusia  dan alam  semesta  ini  (QS  al-Ra’d/13:16;  QS  al- An’am/6:73; QS al-Baqarah/2:29).
Sayyed  Hossein  Nasr  menyatakan,  Islam bukan hanya sekadar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi ia merupakan suatu  pandangan  dunia  holistik  yang menyeluruh  dan  sistematis  ( Nasr,  1983:11– 13 ). Pernyataan ini dikuatkan dengan pendapat Muhammad Tahir Azhary, bahwa Islam sebagai
al-din  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan manusia. Oleh karenanya, aspek-aspek kenegaraan dan hukum merupakan bagian dari din  al-Islam  ( Azhary,  1992:24 ).  Pandangan yang  sama  juga  diungkapkan  W.  Montgomery Watt,  konotasi  kata  din  dalam  Bahasa  Arab meskipun dapat diterjemahkan menjadi agama, sangatlah berbeda dengan kata religion dalam Bahasa  Inggris,  sebab  din  dapat  meliputi seluruh bentuk kehidupan, sedangkan ‘religion’ tidak ( Watt, 1987:35 ). M. Rasjidi menjelaskan, konotasi  kata  religion  menonjolkan  ikatan manusia  dengan  kelompoknya  di  samping dengan  dewanya  ( Rasjidi,  H.  M.,  1989:15 ). Konsep  religion  sebagaimana  dipahami  dalam sejarah  Barat  memiliki  ruang  lingkup  yang terbatas,  terutama  pada  soal-soal  pribadi manusia.  Keterbatasan  substansi  religion dilukiskan  oleh  Bernard  Lewis  seperti  halnya dalam agama Kristen, hanya suatu sektor atau segmen  kehidupan,  mengatur  beberapa  hal, sementara  yang  lainnya  tersingkirkan  ( Lewis, 1983:11 ).

## 2. Konsep Demokrasi
Demokrasi  berasal  dari  kata  demos  yang berarti rakyat, dan kratos/kratein yang artinya kekuasaan.  Demokrasi  dapat  diartikan  “rakyat berkuasa”  atau  “government  rule  by  people” ( Budiardjo,  2004:50 ).  Berdasarkan  itu, demokrasi  berarti  pemerintahan  dari  rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  dengan menjalankan peraturan yang dibuat sendiri oleh rakyat.  Demokrasi  lahir  bermula  dari  adanya para  penguasa  di  Eropa  (abad  pertengahan) yang  beranggapan,  penguasa  adalah  wakil Tuhan di bumi, dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaan Tuhan. Mereka beranggapan  bahwa  Tuhan  telah  memberi kewenangan  kepada  mereka  membuat  hukum dan  menerapkannya.  Dengan  dasar  inilah mereka  menzalimi  dan  menguasai  rakyat, sebagaimana  pemilik budak menguasai budaknya.  Lalu  timbullah  pergolakan  antara penguasa Eropa dengan rakyatnya.
Para  filosuf  dan  pemikir  mulai  membahas masalah  pemerintah  serta  menyusun  konsep sistem  pemerintahan  rakyat,  yaitu  sistem demokrasi  di  mana  rakyat  menjadi  sumber kekuasaan  dalam  sistem  tersebut.  Penguasa mengambil  sumber  kekuasaannya  dari  rakyat
yang  menjadi  pemilik  kedaulatan.  Rakyat adalah  ibarat  pemilik  budak  yang  berhak membuat  peraturan  yang  akan  mereka terapkan, serta menjalankannya sesuai dengan keinginannya. Rakyat berhak pula mengangkat penguasa  untuk  memerintah  rakyat,  karena posisinya  sebagai  wakil  rakyat  dengan peraturan yang dibuat oleh rakyat. Karena itu, sumber kemunculan sistem demokrasi seluruhnya  adalah  manusia,  dan  tidak  ada hubungannya  sama  sekali  dengan  wahyu  atau agama ( Sudjana, 1998:45 ).
Salah  satu  sifat  demokrasi  adalah kemampuannya untuk menghilangkan  bentuk- bentuk kekuasaan yang absolut, karena paham absolutism  menyebabkan  kediktatoran.  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  maka  lahirlah  konsep Trias  Politika  yang  dicetuskan  oleh  seorang filosuf dari Prancis, Montesquieu. Konsep inilah yang disebut-sebut sebagai ukuran demokratis tidaknya suatu negara. Menurut Trias Politika, kekuasaan  negara  terdiri  dari  tiga  macam, yaitu:  kekuasaan  legislatif  (pembuat  undang- undang);  kekuasaan  eksekutif  (pelaksana undang-undang);  kekuasaan  yudikatif  (yang mengadili atas pelanggaran undang-undang). Konsep Trias Politika merupakan ide pokok dalam demokrasi Barat yang mulai berkembang di Eropa antara abad ke-17 sampai dengan abad ke-18  M.  Konsep  tersebut  untuk  pertama  kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Pembagian kekuasaan menurut Trias Politika menggambarkan bahwa rakyatlah yang menjadi sumber  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif.  Dengan  demikian,  rakyatlah  yang menetapkan  peraturan  dan  undang-undang, menentukan para hakim serta mengangkat para penguasa. Dari sini tampak jelas bahwa konsep Trias  Politika  bertujuan  untuk  memelihara kebebasan  politik  warga  negara  yang  hilang karena  perilaku  penguasa  yang  bertindak sewenang-wenang.  Maka  kebebasan  menjadi prinsip yang harus diwujudkan oleh demokrasi bagi  setiap  individu  rakyat,  yakni  kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan bertingkah laku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bercorak  pustaka  murni (library  research)  dengan  menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsi  menggambarkan  suatu  situasi fenomena secara detail dan lebih menekankan pada menjawab pertanyaan “how” (bagaimana) dan  “who”  (siapa).  Tujuan  dari  penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau  lukisan  secara sistematis  serta  hubungan antar  fenomena  yang  diselidiki.  Sedangkan penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis,  serta  lebih  menonjolkan  proses  dan makna  (perspektif  subjek).  Bogdan  dan  taylor mendefinisikan  penelitian  kualitatif  “sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati” ( Moleong, 1991:3 ).
Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan  sebuah  metode  penelitian  yang memanfaatkan  data  kualitatif  dan  dijabarkan secara  deskriptif  untuk  menganalisis  kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Analisis data terhadap bahasan tersebut menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari  hal-hal  yang  khusus  untuk  menuju kesimpulan yang bersifat umum. Selama kajian berlangsung,  seluruh  argumentasi  yang mendukung  penyusunan  tulisan  ini  adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, dan tulisan- tulisan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek  yang  dikaji.  Berdasarkan  itu,  data-data yang  bersumber  dari  bahan-bahan  tertulis tentang  Islam  dan  demokrasi  akan  dianalisis untuk dideskripsikan dalam tulisan ini.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Temuan 1.1. Pandangan Pemikir-Pemikir Muslim
Pergulatan  Islam  dan  demokrasi  menjadi diskursus  di  kalangan  pemikir  Muslim.  Paling tidak  ada  tiga  kelompok  yang  pandangannya menjadi  rujukan  berkaitan  dengan  “Islam  dan demokrasi.”  Pertama,  kelompok  konservatif, yang  tetap  mempertahankan  integrasi  antara Islam dan negara, sebab menurut kelompok ini, Islam  telah  lengkap  mengatur    sistem kemasyarakatan.  Kelompok  ini  terdiri  dari:
tradisionalis,
yakni yang
tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid Ridha,  dan  fundamentalis,  yaitu  yang  ingin melakukan  reformasi  sistem  sosial  dengan kembali kepada ajaran Islam secara total, serta menolak  sistem  yang  dibuat  manusia.  Tokoh- tokohnya seperti: Sayyid Quthb, Abu al-A’la al- Maududi,  dan  Hasan  Turabi  ( Abdillah, 2001:xii ).  Istilah  fundamentalis  muncul pertama kali di kalangan para penganut Kristen Protestan  di  Amerika  Serikat,  sekitar  tahun 1910-an.  Mereka  ini  merupakan  bagian  dari fenomena  responsi  kalangan  konservatif terhadap  perkembangan  teologi  liberal- modernisme dan gejala sekularisme dan gejala sekularisme.  Gerakan  ini  ditandai  dengan terbitnya  12  buku  kecil  yang  berjudul  “The Fundamentals: A Testimony of the truth,” yang sejak  saat  itu  jutaan  eksemplar  buku-buku tersebut  disebarkan.  Ada  beberapa  pokok pandangan  doktrin  yang  terutama  dalam gerakan ini, yakni pemahaman literal mengenai ketidak  keliruan  Injil,  sifat  Ketuhanan  Kristus, kebangkitannya  secara  fisik,  dan  turunnya kembali  ke  dunia  secara  fisik  pula.  Semua  ini menegaskan  tentang  penolakan  mereka terhadap  pemahaman  para  teolog  modernis- liberal,  yang  menjelaskan  pemahaman  teologi mereka  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan zaman modern. Adapun ciri- ciri  dari gerakan fundamentalisme ini terutama militansinya untuk membela dan mempertahankan keyakinan mereka
( Hadimulyo, 1993:5 ).
Kedua,  kelompok  modernis  dan  neo- modernis,  yang  berpendapat  bahwa  Islam mengatur masalah
keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja.  Adapun  secara  teknis  dapat  mengadopsi sistem  lain,  yang  dalam  hal  ini  adalah  sistem Barat  yang sudah menunjukkan kelebihannya. Di  antara  kelompok  ini  adalah  Muhammad Abduh,  Husein  Haikal,  dan  Muhammad  Assad. Ketiga,  kelompok  sekuler  atau  liberal,  yang ingin memisahkan antara Islam dengan negara. Menurut  kelompok  ini,  Islam  tidak  mengatur masalah  keduniaan  sebagaimana  praktik kenegaraan  yang  terdapat  di  Barat.  Di  antara tokoh  aliran  ini  adalah  ‘Ali  Abd  al-Raziq  dan Thaha Husein ( Sjadzali, 1990:1–2 ).
Pada  umumnya,  kelompok  pertama (konservatif)  menolak  sistem  demokrasi, dengan  alasan  karena  demokrasi  yang mengandung  pengertian  kedaulatan  rakyat (siyadah  al-ummah),  berarti  meniadakan kedaulatan  Tuhan  ( Abdillah,  2001:xiii ). Kelompok  ini  diprakarsai  oleh  Sayyid  Quthb dengan  mengembangkan  konsep  tauhid ‘hakimiyah’  yang  berarti  penerimaan  hanya hukum-hukum  Allah  semata  yang  harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat  dan negara ( Abdillah, 2001:xiii ). Namun  Yusuf  Qardhawy  yang  sebenarnya termasuk  kelompok  pertama  (konservatif), menerima  sistem  demokrasi,  karena  substansi demokrasi  sejalan  dengan  Islam.  Menurut Qardhawy,  hakikat  demokrasi  adalah  bahwa rakyat  memilih  orang  yang  akan  memerintah dan  menata persoalan mereka  tanpa paksaan, dan  tidak  boleh    mereka  dipaksa  untuk menerima  penguasa  atau  rezim  yang  mereka benci. Oleh karena itu, rakyat diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila keliru, dan diberi hak untuk  mencabut  serta  menggantinya  jika menyimpang.  Sedangkan  proses  memilih penguasa,  dapat  dilakukan  dengan  berbagai bentuk  dan  cara  praktis,  seperti  pemilihan umum  dan  referendum,  mendukung  pihak mayoritas,  menerapkan  sistem  multi  partai, memberikan  hak  kepada  minoritas  untuk beroposisi,  menjamin  kebebasan  pers  dan kemandirian keadilan ( Qardhawy, 1997:167 ). Sementara  itu,  al-Maududi  mencoba menawarkan  istilah “theo-democracy,”  karena menurutnya,  kedaulatan  Tuhan  maupun kedaulatan rakyat terdapat dalam negara yang mempraktikkan  syariat  Islam,  walaupun kedaulatan  rakyat  ini  terbatas  hanya  pada konteks penyelenggaraan negara serta urusan- urusan administratif dan hal-hal lain yang tidak terdapat  dalam  Syariah  ( Maududi,  1960:147– 148 ). Berdasarkan konsepsi tersebut, kedaulatan  yang  sesungguhnya  berada  pada Tuhan, dan negara berfungsi sebagai kendaraan politik  untuk  menerapkan  hukum-hukum Tuhan. Sejalan dengan al-Maududi, Dhiyauddin Rais  berpendapat  bahwa  di  dalam  Islam terdapat    kedaulatan  rakyat  dan  kedaulatan hukum  Syariah  sekaligus.  Karena  itu, seandainya dibuat istilah, sistem pemerintahan Islam dapat dikatakan sebagai sistem demokrasi
humanis,  universal,  religius,  moralis,  material dan spiritual ( Rais, 2001:312 ).
Pada tahun 1952-1958,  Muhammad Natsir sebagai ketua  Masyumi mendukung demokrasi, walaupun  mempunyai  penafsiran  berbeda tentang  demokrasi.    Dalam    pandangannya, Islam    adalah    sistem    demokrastis,    dalam pengertian  bahwa  Islam  menolak  despotisme, absolutisme,  dan otoritarianisme. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Artinya semua    urusan    dalam  pemerintahan    Islam diputuskan    melalui  Majelis  Syura  (Dewan permusyawaratan).    Keputusan-keputusan demokratis    diterapkan  hanya    pada permasalahan  yang  tidak  disebutkan  secara khusus    dalam syariah.    Atas  dasar  itu,    tidak ada  keputusan  demokratis  pada  hal-hal yang sudah jelas disebutkan dalam al-Qur’an, seperti pada  larangan  judi  dan  zina.  Dalam  hal  ini, meskipun Natsir mendukung demokrasi, tetapi dia  tetap  mendukung  kedaulatan  Tuhan ( Sjadzali, 1990:172 ). Kelompok kedua (modernis/neo- modernis),  pada  umumnya  menerima  sistem demokrasi, tetapi dengan beberapa penyesuaian.  Menurut  kelompok  ini,  secara organisatoris  memang  tidak  ada  persoalan, namun  secara  filosofis  tentu  mengandung persoalan,  karena  demokrasi  itu  didasarkan pada  sekularisme,  sedangkan  Islam  sebuah agama  yang  berdasarkan  pada  nilai-nilai Ketuhanan.
Adapun  kelompok  ketiga  (sekuler/liberal) tidak mempunyai persoalan dengan demokrasi, karena  baik  secara  filosofis  maupun  secara organisatoris  (institusional),  kelompok  ini mendukung sistem demokrasi.
Secara teologis, penerimaan para intelektual Muslim terhadap demokrasi didasarkan  pada  ajaran  al-Qur’an  dan  praktik historis masa Rasulullah saw serta al-Khulafa al- Rasyidun  (khalifah  yang  empat).  Mereka menyamakan konsep demokrasi dengan konsep syura, yang terdapat dalam QS al-Syura/42:38 dan QS Ali ‘Imran/3:159.
Dengan demikian, membicarakan demokrasi berdasarkan sudut pandang doktinal Islam  tidak  akan  bertemu.  Namun  bila  dilihat secara sosio-kultural, banyak nilai-nilai demokrasi yang tercakup dalam Islam. Misalnya ajaran “hablun min Allah wa hablun min al-nas,”
yaitu menjalin hubungan vertikal dengan Allah, dan  komunikasi  kharizontal  dengan  sesama umat  manusia  (QS  Ali  ‘Imran/3:112).  Ini menunjukkan  bahwa  Islam  tidak  hanya memerintahkan  umatnya  untuk  berhubungan dengan  Tuhannya  semata,  melainkan  harus juga  mewujudkan  proses  komunikasi  dengan sesamanya.  Di  samping  itu,  di  dalam  Islam terkandung  juga  prinsip-prinsip  persamaan, kebebasan memeluk agama, keadilan, musyawarah, dan keorganisasian yang semuanya  ini  secara  substantif  mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

## 1.2. Substansi Demokrasi: Perspektif Piagam Madinah
Dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  terdapat sejumlah prinsip dasar yang sebanding dengan prinsip-prinsip  demokrasi,  antara  lain:  prinsip keadilan  (al-‘adl),  musyawarah  (syura),  dan persamaan  atau  egaliter  (al-musawah).  Pada praktiknya, prinsip-prinsip tersebut menemukan bentuknya yang paling konkret dan mungkin  juga  paling  baik  di  masa  Rasulullah saw  periode  Madinah.  Oleh  banyak  pihak, Piagam  Madinah  dianggap  sebagai  ekspresi perundang-undangan demokratis yang didasarkan atas prinsip-prinsip di atas.
Lahirnya  Piagam  Madinah  berdasarkan konsensus  antara  Rasulullah  saw  dengan berbagai   suku dan  kelompok,  yang  kemudian dikenal dengan Shahifah, yakni suatu undang- undang  dasar  yang  mengikat  anggota masyarakat  Madinah  dengan  perjanjian. Karenanya, masyarakat Madinah sering disebut ‘masyarakat Shahifah’ ( Ahmad, 1979:39 ). Dari sini tergambar bahwa di dalam Piagam Madinah termuat  prinsip-prinsip  dan  kaidah-kaidah kenegaraan serta nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya  tidak  pernah  dikenal  oleh  umat manusia ( Madjid, 1994:590 ). Piagam Madinah merupakan  basic  political  principles  (prinsip- prinsip  dasar  politik)  dalam  menghadapi kemajemukan  masyarakat  Madinah  ( Prasetyo, 1994:202–203 ).  Maka  Piagam  Madinah  yang dianggap sebagai common platform kehidupan sosial  politik  komunitas  Madinah  waktu  itu dapat  dinilai  sebagai  dasar  yang  relatif demokratis.
Pembentukan masyarakat politik di bawah Piagam  Madinah  adalah  ide  pokok  Rasulullah
saw  dalam  mengimplementasikan  tatanan sosial  politik    yang  mengenal  pendelegasian wewenang,  yaitu  adanya  tatanan  sosial  dan politik  yang  diperintah  oleh  kemauan  pribadi, melainkan  secara  bersama-sama,  tidak  oleh prinsip-prinsip ad hoc yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin.  Namun di sini  diperintah  oleh  prinsip-prinsip  yang dilembagakan dalam dokumen konsensus dasar semua  anggota  masyarakat,  yaitu  wujud konstitusi.  Ad  Hoc  ialah  “panitia  penyelidik terhadap  suatu bagian yang  menjadi kepentingan  dan  tujuan  akhir;  format  khusus yang  mengenai  masalah-masalah    dengan segera  untuk  dicarikan  solusinya”  ( Merriam- Webster, 1984:56 ).
Heterogenitas  masyarakat  Madinah  waktu itu  (ras,  suku,  dan  agama)  dipersatukan  di bawah kepemimpinan Rasulullah saw, dan itulah yang dinamakan ummah. Konotasi kata ummah sering  dinisbatkan  kepada  komunitas  muslim, tetapi  dalam  konteks  ini,  istilah  ummah  lebih bersifat  umum  dan  berlaku  bagi  sebuah komunitas  tanpa  dibedakan  dengan  nama agama.  Barakat  Ahmad  ( Ahmad,  1979:39 ) menyatakan,  “…  In  the  theory  the  use  of  the term  ummah  during  the  major  portion  of  the Apostle’s career was not restricted to muslims alone”  (secara  teoretis,  penggunaan  istilah ummah adalah selama karir kerasulan, dan tidak terbatas pada komunitas muslim saja).
Kata ummah dalam Piagam Madinah dapat diinterpretasikan  sebagai  “negara”  dengan mengacu kepada QS Ali ‘Imran/3:104 dan 158. Dalam  ayat  tersebut,  ummah  identik  dengan masyarakat  yang  mengemban  suatu  fungsi tertentu,  yaitu  menyelenggarakan  keumatan, dengan  menegakkan  yang  ma’ruf  (adil,  baik) dan  mencegah  yang  munkar  (zalim,  tiran), serta  menyelenggarakan  kepentingan  umum melalui  jalan  musyawarah.  Dengan  demikian, ummah  yang  diekspresikan  dalam  realitas sejarah khususnya masa Rasulullah saw periode Madinah  adalah  ummatan  wahidah  (kesatuan masyarakat).  Maka  masyarakat  Madinah, walaupun  beragam  dengan  segala  hal,  namun mereka  adalah  umat  yang  satu.  Orang-orang Yahudi  menjadi  satu  ummah  dengan  kaum Muslimin di bawah Piagam Madinah.
Rasulullah  saw  telah  menyusun  suatu persetujuan  untuk  mendapatkan  ketetapan-
ketetapan  yang  disepakati  bersama,  bukan mendirikan sebuah negara teologis. Dalam hal ini semua kelompok agama dan kelompok suku diberikan  otonomi  untuk  memelihara  tradisi serta  kebiasaan  mereka  masing-masing. Dokumen  Piagam  Madinah  telah  memberikan dua landasan. Pertama, menjamin otonomi bagi kelompok  yang  beragam,  kebebasan  untuk memeluk  agama  dan  melaksanakan  adat istiadat,  tradisi,  serta  persamaan  hak  bagi semua  orang.  Kedua,  menekankan  pada  sisi demokrasi  dan  konsensus,  bukan  pada pemaksaan kehendak.
Sebagai  kepala  negara,  Rasulullah  saw berpegang pada prinsip musyawarah sebagaimana digariskan dalam al-Qur’an (QS al- Syura/42:38);  QS  Ali  ‘Imran/3:159).  Setiap keputusan yang ditetapkan, diambil berdasarkan musyawarah dengan para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak bertindak  otoriter  dalam  menjalankan  politik pemerintah.  Musyawarah  dapat  diartikan sebagai forum tukar-menukar pikiran, gagasan atau  ide,  termasuk  saran-saran  yang  diajukan dalam  memecahkan  suatu  masalah  sebelum pengambilan keputusan.
Dilihat dari sudut kenegaraan, musyawarah adalah suatu prinsip  konstitusional  yang  wajib dilaksanakan  dalam  pemerintahan  dengan tujuan  untuk  mencegah  lahirnya  keputusan yang  merugikan  kepentingan  umum  atau rakyat.  Malcolm  H.  Kerr  ( Kerr,  1966:134 ) mencatat,  bahwa  sekelompok  muslim  modern berpendapat,  prinsip  syura  (musyawarah) merupakan  bentuk  asli  dari  perwakilan  atau pemerintahan  konstitusional  dalam  Islam. Sebagai suatu prinsip konstitusional, musyawarah  berfungsi  sebagai  “rem”  atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa  atau  kepala  negara  ( Maududi, 1984:73 ). Musyawarah  dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama (konsensus), yang dalam hukum Islam disebut dengan ijma’, dan dapat pula diambil keputusan yang  didasarkan  pada  suara  terbanyak.  Ini dicontohkan Rasulullah saw ketika menghadapi persoalan  mengenai  serangan  orang-orang
Quraisy  Mekkah  yang  sedang  mengepung Madinah dalam peristiwa perang Uhud. Ada dua pilihan,  menghadapi  musuh  secara  ofensif
(melakukan serangan) atau defensif (bertahan).  Secara  pribadi  Rasulullah  saw memilih  pilihan  yang  kedua  (defensif),  yaitu bertahan  di  kota  Madinah,  namun  mayoritas suara  dari  para  sahabat  menginginkan  supaya pasukan  kaum  Muslimin  menyerang  musuh  di luar  Madinah,  yakni  Bukit  Uhud.  Akhirnya keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ( Haikal, 1982:313–318 ).
Musyawarah  berbeda  dengan  demokrasi liberal  yang  berpegang pada  rumus “setengah plus satu,” atau suara mayoritas yang lebih dari separo  yang  berakhir  dengan  kekalahan  suara bagi  satu  pihak,  dan  kemenangan  bagi  pihak lain.  Dalam  musyawarah  yang  dipentingkan adalah  jiwa  persaudaraan,  sehingga  yang menjadi tujuan bukan kemenangan untuk suatu pihak  atau  golongan,  tetapi  bagi  kepentingan serta kemaslahatan umum dan rakyat.
Dalam  menjalani  kehidupan  sosial  yang majemuk di Madinah, Rasulullah saw dan umat Islam menerapkan tiga prinsip dasar yang sesuai dengan  petunjuk  al-Qur’an.  Pertama,  prinsip keadilan  (al-‘adalah),  yaitu  suatu  pegangan untuk  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan tempatnya, objektif, dan tidak berat sebelah. Di bawah  pimpinan  Rasulullah  saw,  umat  Islam menjalin  hubungan  dengan  masyarakat  non Muslim  tanpa  melihat  label  agama,  sehingga berbagai  kasus  yang  terjadi  ditangani  dengan hukum  keadilan.  Misalnya,  kasus  pencurian yang  dilakukan  Fatimah  binti  Abi  al-Asad, seorang anak pembesar dari kepala suku. Demi keadilan, Rasulullah saw menetapkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku.  Hal  ini  dipertegas  al-Qur’an,  bahwa menegakkan  keadilan  tidak  hanya  berlaku untuk  sesama  Muslim  saja,  melainkan  juga terhadap  non  Muslim  yang  tidak  tidak memusuhi  serta  memerangi  Islam  sebagai agama  (QS Mumammad/60:8-9  ( Islam, Islam, & RI, 2010 )). Kedua, prinsip egalitarian (al-musawwah), yaitu  persamaan  hak  di  antara  masyarakat Muslim  dan  non  Muslim  di  dalam  kehidupan sosial.  Prinsip  persamaan  dalam  Islam  dapat dipahami dari pernyataan al-Qur’an:
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ ۡم كََٰنۡل َع َج َو  َٰى َ ثن أ َو  ٖر َ كَذ ن ِ م م كََٰنۡق َ ل َخ اَّنِإ   سا َّنل َدن ِع  ۡم ك َم َرۡك َ أ َّ ن ِإ ۚ آو ف َرا َعَتِل َ لِئٓاَب َ ق َو  اٗبو  ع  ش ٱ ِ َّ للّ َّ ن ِإ ۚۡم كَٰى َ قۡت َ أ ٱ :تارـ  جـ حلا [  ٞريِب َخ ٌميِلَع َ َّللّ 13 ]
“Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan,  Kemudian  Kami  jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu  saling  mengenal.  Sungguh  orang  yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang  yang  paling  bertakwa.  Sungguh  Allah Maha  Mengetahui,  Mahateliti”  [QS  al- Hujurat/49:13].
Ayat  tersebut  menggambarkan  bahwa dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama.  Inilah  yang  disebut  prinsip  persamaan sebagai  “soko  guru  dari  struktur  sosial  Islam” ( Boisard,  1980:125–126 ).  Prinsip  persamaan ini mencakup dalam segala bidang kehidupan: hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Menyangkut  persamaan  di  bidang  hukum, semua orang mendapat jaminan perlakuan dan perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa memandang  kedudukannya,  apakah  ia  dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Rasulullah  saw  menegaskan  dalam  sebuah hadis: “Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri,  tetap  akan  kupotong  tangannya” (Riwayat Abu Daud dan Nasa’i).
Salah  satu  contoh  konkret  penerapan prinsip persamaan di masa Rasulullah saw, yaitu ketika seorang Yahudi menagih hutang kepada Rasul  dengan  mengeluarkan  perkataan  yang tidak  etis.  Para  sahabat  yang  menyaksikan sudah  tersulut  emosi,  tetapi  Rasul  bersabda: “Biarkanlah  ia  bicara,  karena  ia  berhak  untuk itu” (Riwayat Bukhari-Muslim, Abu Daud dan al- Nasa’i).  Peristiwa  ini  menunjukkan  bahwa Rasulullah saw sebagai kepala negara Madinah memberikan  persamaan  hak  kepada  orang Yahudi yang notabenenya adalah warga negara. Dengan kata lain, setiap warga negara memiliki kewajiban-kewajiban  dan  hak-hak  yang  sama. Penyelenggara negara dilarang memperlakukan mereka dengan diskriminatif.
Ketiga,  prinsip  kebebasan  (al-hurriyah). Prinsip ini sangat sentral di dalam ajaran Islam, sebab  secara  esensial,  Islam  mengandung  arti liberalition  (bebas),  berarti  bebas  dari
kenistaan, kejahatan, kezaliman, dan pemaksaan.  Di  masa  Rasulullah  saw.  Kaum Yahudi  dan  Paganis  diberi  kebebasan  untuk memeluk agama serta kepercayaannya masing- masing. Sejalan dengan pernyataan al-Qur’an:
يِف  َها َرۡكِإ  ٓا َ ل ٱ َنَّيَبَّت  د َ ق ِِۖني ِ دل ٱ َن ِم   دۡش ُّرل ٱ َغۡل ۚ ِ ي ِب  ۡر فۡكَ ن َم َ ف ٱ ِب  ۢن ِمۡؤ ي َو  ِتو غ ََّٰطل ٱ ِد َ ق َ ف  ِ َّ للّ ٱ ِب َك َسۡمَتۡس ٱ ِة َوۡر  عۡل ٱ ا َ ل  َٰى َقۡث  وۡل ٱ َو ُۗا َه َ ل  َما َص ِفن ٱ َّ للّ :ةرقبلا[  ٌمي ِلَع  ٌعي ِم َس 256 ]
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara  jalan  yang  benar  dengan  jalan  yang sesat.  Barangsiapa  yang  ingkar  kepada  Tagut, dan  beriman  kepada  Allah,  maka  sungguh  dia telah berpegang (teguh) pada  tali yang sangat kuat  yang  tidak  akan  putus.  Allah  Maha Mendengar,  Maha  Mengetahui”  [QS  al- Baqarah/2:256].
Kebebasan  memeluk  agama,  tertuang dalam  rumusan  Piagam Madinah:  “Bagi  orang Yahudi,  agama  mereka,  dan  bagi  kaum Muslimin  agama  mereka  pula”  ( Dokumen Piagam  Madinah,  n.d.,  Pasal  25 ).  Dari  sini terlihat  jelas,  bahwa  Piagam  Madinah  telah memberikan  landasan menjamin otonomi  bagi kelompok  yang  beragama,  yaitu  kebebasan untuk  memeluk  serta  melaksanakan  suatu agama.  Di  samping  itu,  prinsip  kebebasan  ini juga  menyangkut  kebebasan  berpendapat, yakni ketika mengajukan usul atau mengeluarkan argumentasi di kala musyawarah.
Substansi  Piagam  Madinah  menegaskan cita-cita terciptanya tatanan masyarakat zaman Rasulullah saw yang Islami, dan sekaligus dapat menjadi tempat berlindung bagi umat lain dari berbagai  suku  dan  agama.  Piagam  Madinah menjadi  contoh  suatu  sistem  dan  konstitusi yang mewadahi masyarakat yang plural. Sangat beralasan jika Montgomery Watt dan Robert N. Bellah  memandang  Piagam  Madinah  yang disusun  Rasulullah  saw  itu  sebagai  konstitusi termodern di zamannya.
Setidaknya  ada  dua  nilai  penting  yang dapat diambil dari Piagam Madinah menyangkut  prinsip  demokrasi,  dan  masih relevan  hingga  saat  ini.  Pertama,  peletakan
prinsip integrasi sosial dan politik dalam sebuah negara  Madinah.  Ini  merupakan  nilai  penting, mengingat  masyarakat  Madinah  saat  itu bersifat majemuk. Kedua, dasar penghormatan yang kukuh bagi sebuah kehidupan yang toleran dengan  menjamin  hak-hak  warga  negara  non Muslim  berupa  perlindungan  pada  kehidupan dan  harta  benda  mereka.  Inilah  sumbangan terbesar  Piagam  Madinah  yang  kemudian diadopsi  oleh  kehidupan  modern  dalam  wujud “hak asasi manusia” (HAM). Lahirnya Piagam Madinah bukanlah sebuah utopia  yang  artificial,  atau  latihan  politis- teoretis.  Piagam  Madinah  telah  memasuki sejarah tertulis sebagai sebuah dokumen hukum yang diterapkan secara sistematis dan konkret dari tahun 622 hingga 632 M. Berbeda dengan Amerika  Serikat  yang  mengklaim  sebagai kampium  demokrasi,  membutuhkan  waktu sangat panjang untuk mewujudkan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Stobe  Talbolt  dalam  bukunya  “Democracy and  the  International  Interest”  mengatakan, sejak terbentuknya negara federasi pada tahun 1776,  Amerika  Serikat  memerlukan  waktu  11 tahun  untuk  menyusun  konstitusi;  89  tahun untuk  menghapus  perbudakan,  144  tahun untuk  memberi  hak  pilih  pada  kaum perempuan,  dan  188  tahun  untuk  menyusun draf  konstitusi  yang  melindungi  seluruh warganya.
Namun  demikian,  Piagam  Madinah  tidak dapat  dijadikan  sebagai  pembenar  bagi pembentukan negara Islam, sebab Rasul sendiri dalam piagam itu tidak menyebut negara yang didirikannya  sebagai  negara  Islam.  Istilah “daulah  Islamiyah”  baru  muncul  saat  Islam berhadapan dengan konsep Barat yang disebut nation  state.  Oleh  karenanya,  jika  hendak dijadikan  model,  yang  dapat  diambil  dari Piagam Madinah adalah nilai-nilai penting yang ada di dalamnya.

## 2. Pembahasan
Pada  tahun  1949,  UNESCO  menyatakan, mungkin  untuk  kali  pertama  dalam  sejarah, demokrasi  disebut  sebagai  nama  yang  paling baik dan  wajar  untuk semua sistem organisasi politik  dan  sosial  ( Shoelhi,  2003:23 ).  Ada beberapa catatan yang menjadi tantangan dan
hambatan  demokratisasi  di  dunia  Islam  ketika konsep  demokrasi  yang  berasal  dari  Barat dikomparasikan secara  doktrinal  dengan  Islam yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Sunnah. Pertama,  demokrasi  adalah  buatan  akal manusia, bukan berasal dari wahyu. Karena itu, demokrasi  tidak  memiliki  hubungan  secara doktrinal dengan Islam.
Kedua,  demokrasi  berlandaskan  dua  ide, yaitu:  kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan  rakyat sebagai sumber kekuasaan. Kedua ide tersebut dicetuskan  oleh  para  filosuf  dan  pemikir  di Eropa  ketika  mereka melawan  para  kaisar dan raja  untuk  menghapuskan  ide  hak  ketuhanan atas  rakyat.  Dalam  Islam,  kedaulatan  adalah pemilik  syara’,  bukan  milik  rakyat.  Ditegaskan QS  al-Nisa’/4:59,  perintah  taat  kepada  Allah dan  Rasulnya  bersifat  mutlak  tanpa  syarat, sedangkan  taat  kepada  uli  al-amri  bersifat relatif. Dari segi bahasa, kata uli adalah bentuk jamak dari waliy yang berarti pemilik atau yang mengurus  dan  menguasai.  Bentuk  jamak  dari kata  tersebut  menunjukkan  bahwa  mereka  itu banyak, sedangkan kata al-amr adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, uli al-amr ialah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum  Muslimin.  Mereka  adalah  orang-orang yang  diandalkan  dalam  menangani  persoalan- persoalan kemasyarakatan. Ada yang berpendapat  bahwa  mereka  adalah  para penguasa/pemerintah. Ada juga yang mengatakan,  mereka  itu  adalah  ulama,  dan pendapat  lain  menyatakan  bahwa  mereka adalah  yang  mewakili  masyarakat  dalam berbagai  kelompok  dan  profesinya.  Perlu dicatat,  kata  al-amr  berbentuk  ma’rifah  atau definite.  Ini  menunjukkan  banyak  ulama membatasi  wewenang  pemilik  kekuasaan  itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan,  bukan  menyangkut  akidah atau  keagamaan  murni  ( Syihab,  2000:460– 461 ).
Ketiga, demokrasi adalah sistem pemerintahan  mayoritas.  Pemilihan  penguasa dan anggota dewan
perwakilan diselenggarakan  berdasarkan  suara  mayoritas pemilih.  Semua  keputusan  dalam  lembaga- lembaga tersebut diambil atas dasar pendapat mayoritas.  Di  dalam  Islam,  suara  mayoritas diambil  untuk  masalah-masalah  yang  belum dijelaskan  dalam  al-Qur’an  dan  menyangkut
urusan  yang  memerlukan  langkah  segera. Misalnya  Rasulullah  saw  bermusyawarah tentang  strategi  dalam  menghadapi  musuh pada  perang  Uhud.  Penetapan  kebijakannya atas dasar suara terbanyak (mayoritas). Karena itu,  perkara  yang  sudah  qath’i  (pasti)  seperti hukum  halal  dan  haram  tidak  diperlukan  lagi suara mayoritas.
Keempat,  demokrasi  menyatakan  adanya empat  macam  kebebasan:  1)  kebebasan beragama (freedom of religion); 2) kebebasan berpendapat  (freedom  of  speech);  3) kebebasan kepemilikan (freedom of ownership);  dan  kebebasan  bertingkah  laku (personal  freedom).  Dalam  Islam,  kebebasan- kebebasan tersebut dapat diterima selagi tidak bertentangan  dengan  nilai-nilai  etik  yang termaktub dalam al-Qur’an dan Sunnah.
Dari keempat hal di atas, intinya bermuara pada kedaulatan rakyat. Lembaga legislatif dan eksekutif   memiliki  power,  karena  mempunyai legitimasi  setelah  menang  dalam  pemilu  dan dipilih  oleh  rakyat.  Petanyaannya,  apa  ada jaminan  lembaga  keterwakilan  tersebut  betul- betul menjadi lembaga perwakilan rakyat? Lalu, apakah rakyat yang disalahkan karena memilih orang-orang untuk duduk di lembaga legislatif dan  eksekutif?  Apabila  ada  adagium  bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, apakah rakyat selalu  benar?  Benarkah  suara  terbanyak mencerminkan kebenaran? Bagaimana menentukan standar benar?
Inilah  pangkal  perdebatan  Islam  dan demokrasi.  Politik  dalam  Islam dengan prinsip kedaulatan hanya pada Allah, sementara paham sekuler demokrasi bahwa kedaulatan absolut di tangan  rakyat.  Dalam  demokrasi,  produk hukum  memerlukan  konsultasi,  sehingga produk  hukum  dan  pengesahan  kebijakan ditetapkan  menurut  kuorum  dalam  lembaga legislatif. Sementara dalam Islam, hanya Allah sebagai  legislator  dengan  penerapan  syariah. Maka  produk  hukum  maupun  kebijakan  dalam Islam  mengacu  pada  hukum  Allah,  sehingga siapa  pun  menjadi  pemimpin  sebuah  negara memiliki panduan yang sejalan dengan al-Quran dan  Sunnah.  Apabila  produk  hukum  melalui mekanisme lembaga legislatif hanya berdasarkan kesepakatan hasil suara terbanyak, tidak menjamin menghasilkan  keputusan  yang
adil,  karena  rentan  ditunggangi  kepentingan politik kelompok tertentu.
Tentang  hubungan  Islam  dan  demokrasi telah  menjadi  perhatian  luas  pemikir  muslim seperti al-Maududi, Muhammad Iqbal, Mahmud Thaha  dan  lain-lain.  Pada  prinsipnya  tidak semua ajaran demokrasi relevan dengan ajaran
Islam. Konsep
theo-democracy, yaitu demokrasi  yang  religius  menjadi  salah  satu alternatif  dalam  menjembatani  pandangan  di atas. Ketika demokrasi menjadi komitmen bagi negara untuk dipraktikkan, maka semua aspek kehidupan tidak lepas dari sentuhan demokrasi, termasuk  agama.  Agama  yang  bersifat dogmatis  keyakinan  absolut  bagi  pemeluknya harus masuk pada ruang perdebatan bagaimana agama  bisa  selaras,  sejalan  dan  menemukan titik temu dengan demokrasi.
Di  beberapa  negara,  praktik  demokrasi agama tidak mengalami hambatan yang serius. Kesuksesan  dalam  memisahkan  urusan  agama dan politik (sekularisasi) merupakan pertimbangan  dasar  yang  memperkuat  asumsi tersebut.  Di  sisi  lain,  praktik  agama  yang banyak  mengedepankan  ajaran  spiritual  dan longgar dalam penerapan ritual termasuk salah satu pendorongnya. Di hampir semua negara di Eropa,  Amerika  Utara  dan  Australia  di  mana agama  terpisah  dari  urusan  politik  sehingga menjadi urusan privat, demokrasi agama tidak mengalami hambatan.
Kondisi  berbeda  akan  terlihat  di  negara- negara muslim terutama Asia dan Afrika Utara. Demokrasi agama tidak serta merta beriringan dengan praktik demokrasi politik. Bahkan pada banyak  kasus,  demokrasi  politik  masih dianggap  tabu  dan  banyak  pertentangan. Munculnya  kelompok  perlawanan  seperti  al- Qaeda,  Boko  Haram,  al-Sabab,  Jamaah Islamiyah  bahkan  Islamic  State  merupakan contoh bagaimana demokrasi masih mengalami perlawanan  yang  sangat  keras.  Apalagi  ketika masuk  pada  demokrasi  agama.  Samuel  P. Huntington mengatakan, kegagalan demokrasi di negara-negara Muslim antara lain disebabkan oleh watak budaya  dan masyarakat Islam yang tidak ramah terhadap konsep-konsep liberalisme Barat ( Huntington, 1997:112 ).
Pemerintahan  Mursi  di  Mesir,  yang didominasi  kalangan  Islamis  tidak  berhasil memenuhi ekspektasi rakyat, sehingga
memunculkan  gelombang  demonstrasi  besar- besaran  untuk  menuntutnya  mundur.  Hal  ini memunculkan  keraguan  bahwa  ideologi  Islam tidak kondusif menjadi asas negara. Ikhwanisasi yang  diluncurkan  kelompok  Islamis  dan kegagalan  meningkatkan  ekonomi  Mesir  era pemerintahan Mursi, dijadikan alasan kuat oleh militer  untuk  menggulingkan  penguasa. Sekarang ‘politik zero-sum’ dengan kembalinya militer ke politik, dan tidak ada harapan untuk penegakan  demokrasi  sejati.  Padahal  mulai akhir  2011/awal  2012  di  Tunisia,  Mesir, Yaman,  Bahrain,  dan  Suriah,  kaum  Islamis memenangkan  pemilihan:  Partai  Nahda  di Tunisia, Partai Kebebasan dan Keadilan (sayap Ikhwan  al-Muslimin),  dan  Partai  al-Nour (Salafi)  Partai-partai  kaum  Islamis  tersebut memenangkan  kursi  terbanyak  di  Parlemen ( Azra,  2020 ).  Menurut  Azra,  fenomena  yang terjadi  di  Mesir,  yakni  penggulingan  Presiden Mesir  oleh  militer  pada  Kamis  dini hari,  4  Juli 2013  meningkatkan  ketidakpastian  transisi demokrasi di Dunia Arab (Azra, 2016, p. 261). Pasca  perang  dunia  II,  sebagian  besar negara-negara  Arab,  kecuali  Arab  Saudi, mengadopsi 'ideologi sekuler' seperti
Sosialisme,  Komunisme,  Baathisme,  Nasseri; semuanya religius tidak ramah. Sebagian besar rezim adalah 'otoriterisme/kediktatoran militer'.  Penentangan  kuat  dari  kelompok- kelompok  Islam,  terutama  al-Ikhwan  al- Muslimun  dan  berbagai  kelompok  spinter (semua  sekarang  disebut  'Islamis'),  sangat dipengaruhi oleh  kesukuan  dan sektarianisme. Dinamika dalam dua dasawarsa milenium baru (2000  dan  seterusnya)  tidak  membuat  dunia Muslim  berubah.  Ini adalah salah satu periode paling gelap dalam sejarah sebagian besar dunia Muslim (Asia Selatan, Arab, dan Afrika), karena tidak ada tanda-tanda baik bahwa krisis dapat diselesaikan  segera,  seperti:  kekerasan  dan terorisme  yang  merajalela  di  negara-negara mayoritas  Muslim  (Arab,  Asia  Selatan,  dan Afrika) yang dilakukan ISIS, al-Qaidah, Taliban, Boko  Haram,  al-Shabab.  Konflik  yang  terus- menerus  akibat  perang  saudara  di  Yaman, Libya,  Irak,  Suriah,  dan  Afghanistan, menyebabkan  migrasi  massal  dari  Dunia  Arab dan  Asia  Selatan  ke  Eropa,  Asia  Tenggara, Amerika  Utara,  dan  Australia,  sehingga
menciptakan  kesengsaraan  manusia  ( Azra, 2020 ).
Sektarianisme  dan  kesukuan  agama  yang kuat serta tidak ada jalan tengah dan kekuatan penyeimbang  Islam  wasathiyyah  melahirkan konflik dan kekerasan di Afghanistan, Pakistan, Bangladesh,  Sudan,  Negeria,  dan  Somalia. Muslim  di  belahan  Barat  semakin  menghadapi kesulitan  karena munculnya  Islamo-fobia  yang berasal  dari  penurunan  ekonomi  di  beberapa negara  Eropa,  kekerasan  dan  terorisme  yang dilakukan  oleh  umat  Islam,  ekspresi  agama- budaya  yang  tidak  sensitif  dari  beberapa Muslimah  seperti  mengenakan  jilbab  penuh (burqa  dan/atau  niqab).  Konsekuensinya, gangguan (tekanan) terhadap Muslim di Barat meningkat.  Demikian  pula  kekerasan  dan terorisme  yang  dilakukan  oleh  umat  Islam  di negara-negara  Eropa,  Amerika  Utara,  Asia Tenggara, Asia Tengah, mempercepat sentimen anti-Islam dan anti-Muslim ( Azra, 2020 ).
Gambaran  di  atas  menunjukkan,  bahwa mayoritas  model  dan  sistem  negara-negara Islam  di  dunia  saat  ini  bukan  demokrasi. Berdasarkan  rating  indeks  negara  demokratis yang dibuat Freedom House di Amerika Serikat untuk  tahun  1997/1998,  ternyata  dari  48 negara-negara  Islam,  hanya  8,7  persen  yang digolongkan  sebagai  negara  demokratis,  30 persen semi demokratis, dan sebagian besarnya (60,9  persen)  digolongkan  sebagai  negara otoriter.  Sedangkan  negara-negara  non Muslim, 23,3 persen otoriter, 30,1 persen semi demokratis,  dan  46,6  persen  demokratis ( Shoelhi,  2003:26 ).  Sejak  tahun  1999,
Indonesia  menjadi  negara  demokrasi  terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, juga sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Muslim  Indonesia  menerima  demokrasi sejak  masa  kemerdekaan.  Pada  umumnya mereka memandang bahwa Islam sesuai dengan demokrasi.  Muslim  Indonesia  berpartisipasi dalam  semua  tahapan  demokrasi  Indonesia. Wanita  Muslim  semakin  diberi  kesempatan menduduki  lembaga  legislatif  dan  eksekutif, mulai  dari  Presiden  (Megawati  Soekarnoputri 2001-2004),  gubernur,  walikota,  atau  kepala kecamatan.  Transisi  Indonesia  ke  demokrasi relatif  'lancar'  karena  masyarakat  sipil  yang kuat berbasis Islam seperti NU, Muhammadiyah
dan  lain-lain.  Tidak  ada  civil  society  yang sebanding  di  negara-negara  Arab,  yang dihancurkan oleh kediktatoran militer.
Masyarakat sipil  berbasis  Islam  ini  memainkan peran yang sangat penting dalam membangun budaya kewarganegaraan. Dengan civil society yang kuat, kebebasan pers, dan jejaring sosial yang  dinamis,  sangat  tidak  mungkin  militer Indonesia  akan  kembali  mendominasi  politik. Karena  itu,  Islam  dan  Muslim  adalah  faktor penting dalam politik Indonesia ( Azra, 2020 ). Di  negara-negara  ASEAN,  terutama Indonesia,  demokrasi  agama  juga  mengalami tantangan  dan  hambatan.  Kasus  Ahmadiyah, Syiah, Majlis Tafsir al-Qur'an (MTA), dan Front Pembela  Islam  (FPI)  yang  belakangan  banyak memperoleh  sorotan  merupakan  contoh  nyata bahwa demokrasi agama mengalami tantangan yang  serius.  Pertentangan  yang  berakhir kekerasan atas nama agama terus menggelinding  dan  seolah  tidak  pernah berakhir. Munculnya ragam aliran dalam ormas berdampak  pada  dinamika  internal  yang  'tak berujung' dalam menyikapi persoalan demokrasi  agama.  Keharmonisan  pandangan demokrasi  agama  hanya  pada  tataran  elite, yang  berlatar  pendidikan  lebih  baik  dengan didukung  oleh  pengalaman  yang  luas, sementara  organ  di  bawahnya  tidaklah demikian.  Ada  perbedaan  yang  mencolok antara  elite  yang  berada  pada  level  tertinggi dengan elite yang berada pada level basis.
Pengalaman  sejarah,  beberapa  kelompok sempalan    tidak  menerima  Pancasila  dan berusaha membentuk Negara Islam (DI /TII, NII) pada akhir 1950-an. Mereka gagal karena tidak ada dukungan dari Muslim arus utama. Saat ini ada kelompok berorientasi transnasional seperti HTI  yang  ingin  membentuk  kekhalifahan,  dan kelompok  Salafi  transnasional  yang  berusaha memurnikan  pemahaman  dan  praktik  Islam Indonesia. Ada kesalahpahaman dan miskonsepsi  tentang  daulah  Islamiyah  dan khilafah,  juga  tentang  Islam  idealistik  Salafi. Azyumardi Azra menyatakan, tidak ada satu pun model  negara  Islam  di  dunia  ini  yang  benar- benar  dapat  dijadikan  prototipe  negara  Islam, sekalipun Arab Saudi, Pakistan, atau Iran. Klaim negara-negara  ini  sebagai  negara  Islam, realitasnya  belum  memenuhi  kriteria  negara Islam  yang  ideal.  Arab  Saudi  yang  seringkali
mengklaim  diri  sebagai  negara  Islam, menerapkan sistem pemerintahan  berdasarkan kerajaan, padahal dalam Islam tidak ada konsep kerajaan ( Azra, 2000:195 ).

## PENUTUP

## 1. Simpulan
Islam sangat menjunjung esensi demokrasi, seperti  penghargaan  terhadap  kesederajatan manusia, kebebasan berpikir, dan kemerdekaan individu. Secara doktrinal, Islam dan demokrasi adalah  dua  hal  yang  berbeda,  namun  secara substantif  ada  prinsip-prinsip  demokrasi  yang sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Prinsip  keadilan dalam  penegakan  hukum,  persamaan  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara,  serta  kebebasan  berpendapat, beragama dan berkeyakinan. Prinsip-prinsip ini secara  ideal  tertuang dalam dokumen  tertulis, yaitu Piagam Madinah.
Piagam  Madinah  merupakan  sebuah konsensus antara berbagai golongan, baik ras, suku,  maupun  agama  yang  paling  demokratis sepanjang  sejarah.  Piagam  Madinah  telah mewariskan  prinsip-prinsip  yang  kukuh  dalam membangun  masyarakat  pluralistik  yang harmonis.  Fakta  sejarah  menunjukkan, negara Madinah  menjadi  contoh  konkret  keserasian hidup  bernegara.  Sebelum  negara  demokrasi menemukan bentuknya di Barat, Rasulullah saw telah  meletakkan  dasar-dasar  demokrasi  yang sanggup  menjawab  kebutuhan  bermasyarakat dan bernegara.
Sebagai  produk  peradaban,  Piagam Madinah  banyak  memberi  pelajaran  penting bagaimana  umat  beragama  membangun tatanan  masyarakat  yang  adil  dan  manusiawi, serta  bagaimana  umat  manusia  membangun system  peradaban  yang  tercerahkan  dan memberi manfaat untuk umat manusia.
Realitas  negara-negara  Islam  di  Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang dilanda konflik  perang  saudara,  aksi-aksi  kekerasan, serta  terorisme,  dengan  sistem  pemerintahan yang  otoriter-diktator  tidak  mewakili  sebagai “negara Islam” yang ideal. Format negara Islam yang  diklaim  oleh  mereka  tidak  dapat membuktikan  secara  riil  model  negara  Islam yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah  saw  yang mengedepankan  substansi,  bukan  formalistik. Gagalnya  demokratisasi  di  kebanyakan negara
Islam,  karena  pandangan  yang  legalistik  dan formalistik  dalam  melihat  relasi  antara  Islam dan  demokrasi.  Karena  itu,  perlu  pendekatan substantivistik  terhadap  ajaran  Islam  untuk memahami “makna demokrasi.”
Indonesia  bukan  negara  Islam,  namun Indonesia  adalah  negara  berpenduduk  Muslim terbesar  di  dunia.  Indonesia  juga  merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan  Amerika  Serikat.  Islam  Indonesia  adalah 'Islam  wasathiyyah',  yaitu  Islam  moderat dengan  tradisi  inklusif,  toleransi,  dan  ko- eksistensi damai dengan penganut agama lain. Islam  Indonesia  adalah    yang  paling  tidak  di-
Arab-kan, tetapi tetap Islami. Mayoritas Muslim Indonesia menganggap Islam dan demokrasi itu kompatibel,  sehingga  tidak  mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara. Paradigma ini dapat  dikategorikan  pada  pemahaman  “Islam substantif.” Aksi-aksi kekerasan dan intoleransi yang mengatasnamakan “jihad” adalah bagian kecil  yang  bersifat  kasuistik,  dan  tidak  dapat dikategorikan sebagai  kegagalan  demokrasi  di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

## 2. Rekomendasi
Peningkatan  kualitas  kehidupan  umat beragama, harmoni sosial dan kerukunan umat beragama  merupakan  salah  satu  sasaran strategis  program  Kementerian  Agama. Sebagai  institusi  yang  mewadahi  pelatihan  di bidang  Pendidikan  dan  keagaman,  Pusdiklat hendaknya memfasilitasi secara intens diskusi- diskusi,  seminar,  bedah  buku,  dan  kegiatan- kegiatan  keilmuan  yang  membahas  tentang wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan demokrasi.
Materi  “Islam  dan  Demokrasi”  seharusnya dijadikan salah satu Mata Diklat dalam Pelatihan
Moderasi Beragama,
sehingga ada keseimbangan  dalam  memahami  radikalisme, ekstremisme, terorisme, intoleransi, yang lebih tendensius pada Islam. Pengenalan Islam yang rahmatan  lil  ‘alamin  melalui  nilai-nilai demokrasi dalam Islam harus dikenalkan kepada peserta pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA
’Ulyan, Rusydi Muhammad, D., & Al-Ruriy, Fithan ‘Abd al-Rahman, D. (1986). Ushul al-Din al-Islamiy (Cet. ke-2). Baghdad: Mathba‘ah al-Irsyad.
Abdillah, M. (2001). “Syura dan Demokrasi” dalam Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi (1st ed.). Jakarta:
Gaya Media Pratama.
Ahmad, B. (1979). Muhammad and The Jews, A Re-Examination. New Delhi: Vikas Publishing House.
Ali, M. D. (1990). Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Azhary, M. T. (1992). Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam,
Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.
Azra, A. (2000). Islam Substantif (1st ed.). Bandung: Mizan.
Azra, A. (2016). Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatismedan Demokras. Jakarta: Prenadamedia
Group.
Azra, A. (2020). “Perkembangan Demokratisasi di Indonesia dan Dunia Muslim Kontemporer,” disampaikan dalam perkuliahan Doktor Pengkajian Islam, Contemporary Islamic World.
Boisard, M. A. (1980). Humanisme dalam , Terjemanahan. Jakarta: Bulan Bintang.
Budiardjo, M. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Depdikbud. (1999). Kamus Besar Bahasa Indonesia (10th ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

## Dokumen Piagam Madinah. (n.d.).
Esposito, J. L., & Picatori, J. P. (1991). Islam and Democraty. Middle East Journal, 4(3).
Hadimulyo. (1993). Fundamentalisme Islam: Istilah yang dapat menyesatkan. Ulumul Qur`an, 4(3).
Haikal, M. H. (1982). Sejarah Hidup Muhammad, terjemahan Ali Audah. Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas.
Hasbi, A. (2001). Musyawarah dan Demokrasi (1st ed.). Jakarta: Gaya Media Pratama.
Huntington, S. P. (1997). The Clash of Civilizations: Remaking of The World Order. New York: Simon and Schuster. Huwaydi, F. (1993). Al-Islam wa al-Dimuqrathiyyah. Kairo: Markaz Al-Ahram. Islam, D. J. B. M., Islam, D. U. A., & RI, P. S. K. A. (2010). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: PT. TEHAZED. Kerr, M. H. (1966). Islamic Reform: The Political and Legal Theoris of Muhammad Abdul and Rashid Rida.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Lewis, B. (1983). Kebangkitan Islam Di Mata Seorang Sarjana Barat (Terjemahan; H. Bagir, Ed.). Bandung: Mizan. Ma’luf, L. (2003). Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A‘lam (Cet. ke-40). Beirut: Dar al-Masyriq. Madjid, N. (1994). “Agama dan Negara dalam Islam Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni” dalam Budhy Munawar-
Rahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah (Cet. ke-1). Jakarta: Paramadina.
Maududi, A. al-A. al. (1960). Islamic Law and Constitution. Lahore: Islamic Publication Ltd. Maududi, A. al-A. al. (1984). Khilafah dan Kerajaan, terjemahan Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan. Merriam-Webster, A. (1984). Webster’s Ninth Collegiate Dictionary. Springfield Massachusetts: Merriam-Webster Inc.
Moleong, L. (1991). Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. ke-3). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nasr, S. H. (1983). Islam dalam Cita dan Fakta (Terjemahan; A. Wahid & H. Wahid, Eds.). Jakarta: Leppenas.
Prasetyo, H. (1994). Pancasila as an Islamic Ideology For Indonesian Muslim. Studia Islamika, 1(1).
Qardhawy, Y. (1997). Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (erjemahan). Jakarta: Robbani Press.
Rais, M. D. (2001). Al-Nazhariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah (Terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.
Rasjidi, H. M., P. D. (1989). Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution Tentang “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya” (Cet. ke-3). Jakarta: Bulan Bintang.
Salamadian. (2018). Pengertian Demokrasi: Prinsip, Sejarah, Ciri Ciri dan Macam Macam Demokrasi. Retrieved June 30, 2020, from https://salamadian.com/ website: https://salamadian.com/pengertian-demokrasi/
Shoelhi, M. (2003). Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah (Cet. ke-1). Jakarta: Republikas.
Sjadzali, M. (1990). Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Cet. ke-2). Jakarta: UI Press.
Sudjana, E. (1998). Ham, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam (Cet. ke-1). Bogor: As-Syahidah.
Syihab, M. Q. (2000). Tafsir Al-Mishbah (Cet. ke-1). Jakarta: Lentera Hati.
Syihab, M. Q. (2018). Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam (Cet. ke-3). Jakarta: Lentera Hati.
Thawil, R. al. (1984). Al-Da‘wah fi al-Islam Aqidah wa Manhaj. Mekkah al-Mukarramah: Rabithah ‘Alam al- Islamiy.
Watt, W. M. (1987). Pergolakan Pemikkiran Politik Islam (Terjemahan; H. F. Zarkasyi, Ed.). Jakarta: Bina Cipta.