## DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI MASYARAKAT
Oleh : Zulkarnain Pendidikan Sejarah FISE UNY

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan    bahwa  sistem  tanam  paksa  adalah    politik imprialisme  terhadap  tanah  jajahan  yang  dianggap  sebagai  politik  tidak bermoral,  tidak  humanis,  dan  tidak  dapat  dibenarkan  dalam  situasi  apapun. Agar  tidak  salah  kaprah  ada  baiknya  kita  perlu  memahami  perbedaan  antara sistem  itu  sendiri  yang  dianggap  tidak  dapat  dibenarkan,  dengan  dampak penerapan tanam paksa secara konkret bagi masyarakat Indonesia khususnya di pulau  Jawa.
Para  peneliti  sejarah  juga  berpendapat  bahwa  tanam  paksa  adalah sistem  yang  revolusioner  dan  merupakan  cikal  bakal  perubahan  tradisi  di masyarakat Jawa. Sistem  ini bermanfaat karena ekonomi uang telah masuk ke desa-desa,  yang  kemudian  menjadi  penggerak  roda  perekonomian,  tenaga buruh  menjadi  murah  dan  masyarakat  pedesaan  mengenal  sistem  permodalan sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah pengembangan  ekonomi  moneter.  Sementara  penelitian  tentang  sistem ekonomi  masa  VOC  menunjukkan  bahwa  proses  moneterisasi  sesungguhnya telah muncul dalam masyarakat Jawa pada masa VOC.

## Kata kunci : Dampak, Penerapan, Tanam Paksa.

## A. Pendahuluan
Perang kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoro memerlukan biaya cukup  besar,  dan  untuk  menutupi  anggaran  pembiayaan  perang  tersebut, Belanda  terdorong  untuk  melakukan  kembali  politik  konservatif  dalam mengeksploitasi  tanah  jajahan.  Konsekuensi  dari  sistem  konservativisme  ini adalah    diberlakukannya  Sistem  Tanam  Paksa  atau  lebih  dikenal  dengan cultuurstelsel pada  tahun  1830.  Selain  untuk  pembiayaan  perang, pemberlakuan  sistem tanam paksa bertujuan untuk  mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya  dari  tanah  jajahan  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  singkat. Oleh karenanya pemerintah Hindia Belanda mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan  dalam  proses    penanaman  tanaman  yang  berorientasi  ekspor  dan bernilai  ekonomis  tinggi.  Sikap  konservatif  ini  bertahan  dalam  kurun  waktu yang cukup lama dengan cara melibatkan penguasa tradisional Jawa, sehingga
penguasa  tradisional  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  juga  ikut menikmati  (MT. Kahin dalam Sartono Kartodirdjo, 2002: 126).
Kemudian  muncul  pertayaan,  apakah  akan  tetap  terjadi  perbedaan perkembangan  ekonomi  seandainya  sistem  Tanam  Paksa  tidak  pernah diterapkan  di  tanah  Jawa  .....?.      Bagaimanakah  jika  sebagai  pengganti  sistem tanam  paksa pemerintah kolonial  Belanda tetap  menerapkan rencana Van den Bosch  ini  pada  tahun  1830  yakni  melanjutkan    arah  yang  telah  digambarkan oleh Du Bus seperti yang pernah diterapkan  pada tahun 1827.....?. Pertanyaan pertayaan  ini  terasa  sulit  untuk  dijawab  karena  peristiwa  itu  belum  pernah terjadi dan hanyalah pegandaiaan belaka,  tetapi dengan munculnya pertanyaan tersebut  paling  tidak  dapat  merenungkan  kecenderungan  yang  akan  terjadi dalam  jangka  panjang,    karena  pada  dasarnya    kebijakan  tanam  paksa  yang diterapkan      oleh  pemerintah  kolonial  sepenuhnya  mengakomodir    pola-pola sosial dan ekonomi yang sudah ada dalam masyarakat Jawa (Aman,2003:12).
Menurut  peneliti  sejarah,  sistem  tanam  paksa  adalah  sebuah    sistem yang  revolusioner  dan  merupakan  cikal  bakal  atas  sebuah  perubahan  tradsi dalam  masyarakat  Jawa.  Ada    tiga  hal  penting  yang  merupakan  dampak  dari penerapan  tanam  paksa  yakni,  terjadi  pembentukan  modal,  tenaga  kerja  yang murah,  dan  tumbuhnya  ekonomi  pada  masyarakat    pedesaan.  Sebelum  hal  ini dibahas ada baiknya disajikan pertimbangan-pertimbangan para penulis sejarah dalam memandang sistem tanam paksa, agar para pembaca dapat memperoleh gambaran secara komperhensif .

## B. Penulisan Sejarah Sistem Tanam Paksa
Penulisan  sejarah  ekonomi  Indonesia  abad  ke-19,    pada  dasarnya  bisa dipisahkan  dari sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh penguasa kolonial Belanda  sebagai  sebuah  kebijakan  konservatif-kolonialis  dalam  rangka meningkatkan eksploitasi di tanah koloni Belanda. Berdasarkan hasil penelitian dan  kajian  literatur  yang  ada,  ditemukan  gambaran  yang  jelas  mengenai pelaksanaan  tanam  paksa  di  Indonesia,  terutama  penerapan  tanam  paksa  di Pulau  Jawa.  Jika  mempelajari  secara  detil  dan  mendalam  mengenai pelaksanaan  tanam  paksa  di  Jawa  dengan  luar  Jawa,  maka  dengan  sangat mudah    ditemukan    perbedaan  mendasar    terutama  yang  berhubungan  dengan proses  pemiskinan  masyarakat  pribumi  (Zulkarnain,2002:19).  Dampak penerapan kebijakan sistem tanam paksa di luar  Jawa terhadap penduduk tidak terasa  berat,    karena  rata-rata  penduduk  memiliki  lahan  pertanian  yang  cukup luas,    dan    lahan-lahan  produktif  milik  penduduk  tidak  dijadikan  obyek pelaksanaan  tanam  paksa.  Sementara    lahan  yang  digunakan  untuk  budidaya tanam,  kebanyakan  merupakan  lahan  tidur  yang  tidak  tergarap.  Sementara penggunaan lahan dalam sistem tanam paksa di pulau Jawa, budidaya tanaman tidak  hanya  dilakukan  di  lahan-lahan  tidur,  melainkan  di  lahan-lahan  milik
petani yang sedianya digunakan untuk tanaman produktif seperti tanaman padi, palawija, tebu, dan sejenisnya.
Penelitian-penelitian pada abad ke-19  tentang sejarah sosial ekonomi di Indonesia,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  sistem  Tanam  Paksa  di  daerah- daerah  memperlihatkan  dampak  atau  akibat    yang  berbeda-beda.  Di  Pulau Jawa,  pelaksanaan  sistem  tersebut  telah  mendorong  kembali  suatu pertumbuhan  ekspor  yang  signifikan,  di  mana  Jawa  terlibat  praktis  dalam perdagangan  internasional.  Dengan  keterlibatan  tersebut,  eksistensi  Jawa menjadi semakin penting dan perannya mulai diperhitungkan oleh   pemerintah kolonial  Belanda,  berperannya  Jawa  dalam  lintas  makro,  bukan  berarti meningkatkan kesejahteraan signifikan masyarakat petani Jawa.  Meskipun lalu lintas uang menyentuh desa-desa di Jawa yang berdampak terhadap perubahan sistem  subsistensi  menjadi  sistem  ekonomi  baru,  namun  secara  komprehensif masyarakat  pertanian  Jawa  tetap  miskin.  Sementara  itu  pelaksanaan  sistem Tanam Paksa di luar Jawa, seperti halnya di Sumatera Barat, telah melahirkan stagnasi ekonomi dan politik  dalam masyarakat.
Perubahan sosial dan ekonomi pada abad ke-19 di Pulau Jawa, sebagai daerah  utama  pelaksanaan  sistem  Tanam  Paksa,  menurut    kajian  antropologi yang  digarap  oleh  Clifford  Geertz  dengan  judul Agricultural  Involution:  The Process  of  Ecological  Change  in  Indonesia tahun  1963.  Geertz  menegaskan bahwa  eksploitasi  kolonial  melalui  sistem  Tanam  Paksa  di  Jawa  telah melahirkan  apa  yang  disebut  “ involusi  pertanian ”,  yang  pada  gilirannya menciptakan  kemiskinan  petani  di  tanah  Jawa  secara  signifikan.  Sistem budidaya  tanaman    ekspor  pemerintah  kolonial  menurut  Geertz,  membawa dampak  perubahan  sosial  dan  ekonomi  yang  sangat  mencolok  (Geertz,  dalam Suyatno Kartodirdjo, 2003: ix).
Menurut  Sartono  Kartodirdjo  dalam  kajian  mendalam  tentang “Pemberontakan Petani Banten 1888”,  pemberontakan para petani, merupakan salah  satu  contoh  akibat  gangguan  praktik  ekonomi  kolonial.    Kemudian gerakan-gerakan yang berupa resistensi petani Jawa pada abad ke-19 mau tidak mau,  suka  tidak  suka    harus  dikembalikan  pada  praktik  kolonial  dengan penerapan  sistem  Tanam  Paksa  yang  menyertainya.    Dalam  kajian  sejarah sosial  ekonomi  selanjutnya,  resistensi  petani  Jawa  sudah  merupakan  tradisi masyarakat  Jawa  terhadap  diterapkannya  politik  ekonomi  kolonial  yang menyengsarakan.  Hal  tersebut  sangat  relevan  dengan  teori  yang  disampaikan oleh  Selo  Soemardjan  bahwa  dalam  masyarakat  yang  tertindas,  maka  akan menimbulkan gejolak sosial dari masyarakat  yang bersangkutan. Apabila teori tersebut  dikaji  secara  historis,  maka  resistensi  dalam  masyarakat  Indonesia selalu  muncul,  mengingat  tekanan  dan  penindasan  dari  penguasa  yang  terus berlanjut bahkan sampai  sampai sekarang.
Setelah  memahami  kajian  mengenai  pelaksanaan  sistem  Tanam  Paksa, maka  gambaran  yang  diperoleh  mengenai  perekonomian  Jawa  bahwa sistem ekonomi  modern atau  sistem  ekonomi  uang  dan  komoditas  ekspor,  telah mengeksploitasi habis-habisan sistem ekonomi subsistensi yang menjadi basis perekonomian  kaum  petani.  Eksploitasi  ekonomi  modern  melalui  penerapan Tanam  Paksa  merupakan  eksploitasi  yang  bersifat  brutal  dan  mengakibatkan para  petani  Jawa  menderita  kemiskinan  dan  kelaparan  berkepanjangan.  Teori involusi pertanian karya Clifford Geertz yang menjelaskan proses kemiskinan struktural di Jawa disebabkan oleh pertambahan penduduk Jawa, berkurangnya lahan  pertanian,  dan  perluasan  perkebunan    Eropa  menjadi  penyebab  utama kemiskinan di Jawa (Clifford Geertz,1966: 124).
Bila  peneliti    sejarah  ingin  mengkaji  proses  penerapan  tanam  paksa secara  obyektif,  detil  dan  medalam  ada  baiknya  para  peneliti    memotret    dari tiga  sudut  pandang/tiga  tahapan,  yakni:  Tahap  pertama,  mulai  sejak  tahun- tahun  1850-an  dan  1860-an/tahap  akhir  penrapan  tanam  paksa,  dan  berlanjut sampai  permulaan  dimulai    1920-an,  tahapan  kedua  dari  penulisan-penulisan mengenai  Tanam  Paksa  terhitung  dari  tahun  1920-an  sampai  akhir  kekuasaan kolonial  Belanda,  dan  penulisan  tahap    ketiga  dimulai  sesudah  kemerdekaan Indonesia dan masih berlanjut sampai sekarang.

## C. Cultur Stelsel Kaitannya Dengan Kehidupan Masyarakat
Hampir  semua  peneliti  mutakhir  menyimpulkan  bahwa  sistem  tanam paksa  tidak bermoral, tidak humanis, dan sama sekali  tidak dapat dibenarkan dalam  situasi  apapun.  Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut  perlu dibedakan    antara  sistem  itu  sendiri  yang  dianggap  tidak  dapat  dibenarkan, dengan  dampak  penerapan  tanam  paksa  secara  konkret  bagi  masyarakat.  Para peneliti  belum  menemukan  kata  sepakat  mengenai  kedua  variabel  tersebut. Pada  satu  pihak  ada  yang  berpendapat    bahwa  sistem  ini  bermanfaat  karena ekonomi  uang  telah  masuk  ke  desa  desa,  yang  kemudian  menjadi  penggerak roda  perekonomian  pada  masyarakat    pedesaan.  Sementara  penelitian  tentang sistem  ekonomi  masa  VOC  menunjukkan  bahwa  proses  moneterisasi sesungguhnya  telah  muncul  dalam  masyarakat  Jawa  pada  masa  VOC  bukan pada masa tanam paksa.
Dalam  kaitannya  dengan  masuknya  ekonomi  uang  ke  pedesaan,  Prof. Van  Niel  dari  Universitas  Hawaii  mengemukakan  penyertaan  modal  dalam cultuur  stelsel pada  awalnya  bukan  berasal  dari  orang-orang  atau  lembaga- lembaga Barat, karena   Belanda pada saat itu sedang dalam keadaan bangkrut sehingga memerlukan sistem tersebut untuk mendatangkan uang dengan cepat. Sementara permodalan yang digunakan untuk pabrik-pabrik gula yang dikelola pihak  swasta  datangnya  justru  dari  berbagai  pihak  di  Jawa  sendiri,  seperti
halnya  para  pensiunan  pegawai  negeri,  perusahaan  ekspor-impor,  dan  sudah barang  tentu  para  saudagar  Cina  yang  telah  lebih  dulu  memiliki  modal  yang cukup  (Vani  Niel,  1988).  Jika  teori  tersebut  benar,  dapat  disimpulkan  bahwa moneterisasi  memang  telah  berlangsung  jauh  sebelum cultuur  stelsel diterapkan.  Ini  berarti  bahwa  terhadap  ekonomi  uang  masyarakat  pedesaan, sistem tanam paksa tidak begitu banyak berdampak.
Sementara  itu  M.R.  Fernando  dan  O’Malley  melalui  penelitiannya tentang perkebunan kopi di  Cirebon menunjukkan adanya segi-segi positif dari penerapan cultuur  stelsel bagi  masyarakat  Jawa.  Dengan  meramu  pendapat sejumlah sarjana yang pernah meneliti masalah cultuur stelsel seperti Van Niel, Lison  R.Knaight,  dan  Fernando,  kedua  sejarawan  tersebut  mengungkapkan bahwa:  ”...  bukti  sejarah  sudah  mulai  memperlihatkan  bahwa  pertumbuhan pertanian  komersial  sesudah  tahun  1830,    pada  masa  ini    ekonomi  pedesaan memiliki  efek  rangsangan    dengan  pola  komersialisasi  yang  mengarah    pada peningkatan  taraf  kehidupan  bagi  mayoritas  penduduk  pedesaan,  paling  tidak selama dasawarsa pertengahan abad ke-19” (Booth, 1988: 236).
Fernando  juga  mengemukakan  bahwa  dampak cultuur  stelsel adalah: “cara  hidup  keluarga  subsistensi  secara  berangsur-angsur  mengalami perubahan  ke  arah  matrialistik  yang  komersil.  Dengan  sistem  tersebut penduduk  pedesaan  semakin  terbiasa  untuk  membeli  berbagai  macam kebutuhan  rumah  tangga  dengan  menggunakan  uang.  Dampak  ekonomi  dari kebiasaan konsumen dari penduduk pedesaan itu tercermin dari meningkatnya jumlah  penduduk  yang  melakukan  kegiatan-kegiatan  ekonomi  non-agraris (Fernando,   1991: 3). Tesis Fernando tersebut dibenarkan juga oleh Sugiyanto Padmo  dari  Uuniversitas  Gadjah  Mada  melalui  penelitian  historisnya.  Secara lebih  terperinci  Fernando  juga  menjelaskan  dalam  sebuah  tabel  yang menunjukkan  diversifikasi  pekerjaan  masyarakat  baik agricultuur maupun non-agricultuur .
Tabel 1. Komposisi Tenaga Kerja Di Jawa Tahun 1880 Propinsi Tani Manufaktur Pedagang Jasa Jabar Jateng Jatim 720.532 1103.782 741.660 27.628 49.851 45.271 107.855 174.982 72.896 22.678 34.079 26.023 Jumlah 2565.974 122.270 355.733 82.780 Fernando, 1993.
Di  samping  apa  yang  dikemukakan  Fernando,  R.E.  Elson  juga  secara khusus  meneliti  masalah-masalah  kemiskinan  dengan  mengajukan  pertanyaan bahwa  apakah cultuur  stelsel menimbulkan  kemiskinan  atau  tidak  bagi
masyarakat.  Elson  juga  mengakui  bahwa  masalah  tersebut  sangat  sulit  untuk ditetapkan  karena  keterbatasan  sumber  sejarah,  terutama  mengenai  data statistik  yang  kadang  membingungkan.  Namun  ia  sampai  pada  tesis  bahwa tidak  dapat  dikatakan  apakah cultuur  stelsel menimbulkan  kemiskinan  pada masyarakat Jawa atau justru sebaliknya mendatangkan kemakmuran. Akhirnya Elson  hanya  dapat  mengemukakan  bahwa:  ”sistem  itu  langsung  atau  tidak langsung  paling  tidak  dalam  jangka  pendek,  memberi  peluang-peluang  untuk suatu  pengelolaan  secara  lebih  mantap  bagi  kehidupan  ekonomi  pangan  serta membuka  kemungkinan-kemungkinan  untuk  pertumbuhan  masyarakat  tani, yang sebelumnya pilihan hidupnya sangat terbatas” (Elson, 1988).

## D. Pembentukan Modal sebagai dampak  Sistem Tanam Paksa
Sebelum  Sistem  tanam  paksa  diperkenalkan  pada  tahun  1830,  orang- orang  Eropa  telah  melakukan  langkah  simpatik  dengan  cara    meninggalkan sistem  penyerahan  hasil  bumi  dan  pengeluaran  ongkos  secara  paksa  yang merupakan  ciri  khas  dari  operasi  VOC.  Adapun  para  produsen  potensial  dari komuditi-komuditi    pertanian  yang  dapat  di  ekspor,  pada  tahun-tahun  1830 adalah sebagai berikut.
1. Para  penduduk  desa    di  pulau    Jawa  yang  menguasai  tanah-tanah yang dibebani pajak sewa tanah.
2. Para  pengusaha  perkebunan  swasta,  terutama  orang-orang  Eropa yang  memakai  tanah  yang  “tak  berharga  atau  berlebih”,  dengan membayar sewa kepada pemerintah.
3. Para  pengusaha  perkebunan  swasta,  terutama  orang-orang  Eropa yang  mengadakan  kontrak  dengan  pangeran-pangeran  Jawa  untuk pemakaian hak tunjangan mereka di daerah-daerah kesultanan.
4. Para  pemilik  tanah  partikelir,  terutama  orang-orang  Eropa  yang memiliki hak-hak tuan tanah atas tanah-tanah mereka berikut rakyat di atas tanah-tanah itu.
Masing-masing produsen seperti tersebut di atas mengalami kesukaran dalam  proses  penambahan    modal    guna    memperluas  dan  meningkatkan operasinya.  Sementara  lembaga  permodalan  atau  para  pengusaha  dari  orang orang Eropa sebagai  satu-satunya jenis modal yang tersedia pada saat  itu tidak tertarik menanamkan modal di pulau Jawa. Hal ini di karena mereka mempuyai pengalaman  buruk dengan perusahaan-perusahaan perkebunan milik kolonial, yakni pernah mengalami resiko kerugiaannya cukup besar.
Dari empat bentuk pengaturan produksi seperti telah dijelaskan di atas, hanya poin kedua yakni, para pengusaha perkebunan swasta yang mengerjakan tanah  dan  penyewa  dari  pemerintah  dan  peraturan-peraturan  perburuhan. Aspek ini  kelihatannya mempunyai potensi untuk menarik serta mendapatkan
modal.  Desa  di  Jawa  sama  sekali  di  luar  jangkauan  keterlibatan  ekonomi  dan tidak  menunjukan    budi  daya  untuk  ekspor.  Dibiarkan  untuk  berbuat sekehendaknya,  desa  memusatkan  perhatianya  pada  mata  pencahariannya sendiri, menghasilkan beras, kantum, nila, dan produk- produk yang lain untuk kehidupan sehari hari,  lagi pula, karena prosedur resmi yang biasa dipakai di Barat  mempunyai  pengaruh  kecil  pada  masalah  pedesaan,  maka  tidak  ada perlindungan  bagi  para  penanam  modal,  pengalaman  antara  tahun  1815  dan 1830  telah  memperlihatkan,  di  mana  hasil  budi  daya  untuk  diekspor  --seperti perkebunan kopi diserakkan pada pengawasan desa, penanaman-penanaman itu diabaikan  atau  dibiarkan  saja  produk-produk  untuk  ekspor,  seperti  yang diperoleh  selama  masa  ini,  berasal  dari  para  pengusaha  perkebunan  swasta yang  menyewa  tanah  dari  tanah  bengkok,  atau  dari  daerah-daerah  di  mana pelaksanaan serah paksa tetap berlaku (Van Niel, 1981).
Sistem  Tanam  Paksa  mempunyai  tujuan  utama  untuk  merangsang produksi  dan  ekspor  dari  komoditi-komoditi  pertanian  yang  dapat  dijual  di pasaran  dunia.  Pemerintah  menyadari  sejak  semula  bahwa  setiap  pengolahan yang diperlukan oleh produk-produk ini, mungkin harus dikembangkan dengan pemasukan-pemasukan  modal  yang diusahakan  oleh pemerintah sendiri  untuk melengkapinya.  Pemerintah  meminjamkan  uang  kepada  orang-orang  yang mengadakan  perjanjian  untuk  mendirikan  pabrik/penggilingan  untuk pengolahan  produk-produk  pertanian  yang  disediakan  oleh  para  penduduk desa.  Peraturan-peraturan  kontrak  semacam  itu  dilaksanakan  untuk  berbagi hasil  panen,  tetapi  hanya  di  bidang  pembuatan  gula,  peraturan-peraturan  itu menjadi  faktor  yang  banyak  artinya  dalam  usaha  menghasilkan  pertambahan modal.
Para  kontraktor  pemerintah  bukan  saja  menerima  modal  yang dibutuhkan  untuk  membangun  fasilitas-fasilitasnya,  tetapi  juga  mendapat bantuan  pemerintah  untuk  memperoleh  batang  tebu  mentah  ( raw  cane )  dan tenaga  kerja  yang  diperlukan.  Kontraktor  berkewajiban  menjual  gula  yang telah  diolah  itu  kepada  pemerintah  untuk  membayar  kembali  pinjamannya, tetapi  kelebihan  jumlah  gula  yang  diperlukan  untuk  pembayaran  kembali pinjaman itu tadi, boleh  dijual  tersendiri oleh kontraktor demi keuntungannya sendiri. Di sini terdapat peluang untuk menghasilkan uang, dalam jangka waktu beberapa  tahun,  nilai  penjualan-kembali  kontrak-kontrak  gula  ini  meningkat pesat.
Sistem  Tanam  Paksa–melalui  suntikan  modal  dari  pemerintah  dan melalui penanaman produk yang berorientasi ekspor berimplikasi positip yakni mulai  munculnya  kepercayaan  dari  para  petani  bahwa  mereka  dapat berkembang,  bekerja  lebih  efesien  dan  memperoleh  keuntungan  cukup  besar seandainya pemerintah tidak ikut dalam sistem tanam paksa. Kepercayaan diri para petani inilah yang mendorong semangat para petani untuk berjuang dalam
menigkat tarap hidup yang lebih baik sekaligus sebagai awal mula munculnya pengusaha  pengusaha  lokal  di  wilayah  pedesaan  dan  mereka  sudah  mulai memahami  paham  tentang  menejmen  permodalan  dalam  dunia  perdagangan serta mulai berani melepaskan diri dari cengkeraman pemerintahan tradisional mulai dari pemimpin desa sampai ke pemimpin diatasnya secara hirarkis.

## E. Tenaga Buruh Murah dalam Sistem Tanam Paksa
Dalam  budi  daya  tanam  yang  berorientasi  ekspor,  keberadaan  buruh dengan  upah  murah  merupakan  kebutuhan  utama  dalam  sistem  tanam  paksa. Pengawasan terhadap tenaga buruh pada abad ke-19 merupakan suatu hal yang penting  ketimbang    pengawasan  terhadap  tanah.  Sistem  Tanam  Paksa mempekerjakan tenaga buruh dengan menerapkan pola tradisional Jawa  yang dapat mengkondisikan tetap eksistensinya keberadaan buruh terutama buruh di pulau  Jawa.  Hal  demikian  dimaksudkan  agar  para    petani    menyerahkan sebagian  hasil  perkebunannya  kepada  pejabat  yang  lebih  tinggi  di lingkungannya  secara  hirarkis  seperti  yang  telah  ditentukan  oleh  penguasa Hindia  Belanda  (Naessen,  1977).    Untuk  pekerjaan  ini  para  buruh  tidak dibayar, karena pekerjaan tersebut dipandang sebagai suatu pola tata hubungan sosial yang hierarkis sekaligus bentuk penghormatan rakyat terhadap penguasa.
Sebelum diterapkan sistem Tanam Paksa pada awal abad ke-19,  pajak atas  sewa  tanah  yang  dikenal  sebagai  sewa  tanah,  telah  berlangsung  dalam masyarakat sebagai pengganti penyerahan hasil perkebunan. Untuk memungut pajak, maka desa merupakan unit yang  ditunjuk untuk mengorganisasikannya, di samping sebagai unit penyedia serta penyalur pelayanan  tenaga kerja paksa yang  tanpa  pembayaran.  Perubahan-perubahan  demikian  ditinjau  dari  sudut pandang  sosial,  ekonomi,  maupun  politis,  menimbulkan  kesenjangan  dan perpecahan dalam masyarakat Jawa karena mereka mengagap ada diskriminasi perlakuaan  sehingga  muncul  keinginan  untuk  melakukan  protes  dan perlawanan.
Sebagaimana VOC sebelumnya, pemerintah kolonial di Hindia Belanda menganggap  dirinya  sebagai  pengganti  raja-raja  Jawa  dan  menuntut  hak istimewa  sebagaimana  yang  diberikan  kepada  para  pejabat  bangsa  Jawa  yang lebih  tinggi  kedudukannya.  Dalam  hak-hak  ini  termasuk  hak  atas  pelayanan para  buruh,  seperti  yang  sebelumnya  terjadi  untuk  membangun  sarana  dan prasarana  seperti  pembangunan  jalan-jalan,  benteng,  saluran  irigasi,  dan sarana-sarana  umum  dimana  pemerintah  membayarnya  dengan  upah  yang sangat  murah.  Kerja  paksa  yang  ditujukan  untuk  para  kepala  desa  dan  juga atasan-atasan dari bangsa Jawa juga meningkat drastis, kendatipun pemerintah berwenang mengawasi apakah terjadi penyalahgunaan wewenang di luar yang ditentukan oleh pemerintah. Harus diakui bahwa peran dan keberadaan kepala desa  sangat  penting  dalam  rangka  menyalurkan  tenaga  buruh  yang  tersedia
untuk memungut pajak, sehingga pemerintah tidak dapat berbuat banyak tanpa mereka.
Dengan  demikian  pola-pola  tradisional  harus  tetap  dipertahankan  agar mendapatkan  dukungan  dari  para  kepala  desa  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah  kolonial.  Para  petani  Jawa  bekerja  di  bawah  pemerintah  kepala desa,  dengan  menganggap  bahwa  pekerjaan  itu  sebagai  persembahan tradisionalnya  kepada  pejabat-pejabat  yang  lebih  tinggi.  Bahkan  pengusaha- pengusaha  perkebunan  swasta    yang  mendapatkan  tenaga  buruh  yang  diberi upah,  harus  mengembalikan  nilai  kerja  rodi  buruh  tersebut.    Ada  pula  yang mendapatkan  buruh  dengan  membayar  pajak  sebuah  desa  sehingga mendapatkan hak sebagai tuan besar untuk pelayanan buruh.
Setelah  tahun  1830  pemerintah  sudah  mulai  mengenalkan    sistem kontrak  kerja  terhadap    petani  dengan    pemberian  upah    yang  tidak  begitu tinggi.    Walaupun  sistem  upah  sudah  mulai  diterapkan  tapi  para  petani  atau kaum buruh masih terikat dengan hubungan kekerabatan tradisional Jawa yakni masih tetap memenuhi kewajibannya selaku anggota masyarakat pada perintah desa. Hal ini dikarenakan para  petani Jawa belum terbiasa dengan sistem upah, sehingga  kegiatan  kerja  yang  mendapat  imbalan  upah  tetap  tidak  membawa perubahan  berarti  bagi  penigkatan  tarap  hidup  ke  arah  yang  lebih  baik. Fenomena  ini  diakibatkan  penduduk  sudah  terbiasa  dengan  pola  hidup subsistensi  yang  hanya  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sendiri.  Di  luar  itu mereka  tetap  memandang  bahwa  bekerja  tetap  terbatas  pada  pelayanan  wajib kepada penguasa, yang lebih tinggi  dan harus dipenuhinya.
Dalam perkembangannya, meningkatnya kebutuhan tenaga buruh, juga diiringi dengan meningkatnya praktek-praktek pemaksaan yang dilakukan oleh para  pejabat  yang  terikat  pada  pelayanan  pemerintah.    Seiring  dengan bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  juga  tekanan  atas  tanah-tanah  di  daerah penanaman pemerintah, maka uang ekstra dari upah makin lama makin penting artinya bagi ketahanan hidup para petani yang lebih miskin. Para penulis tahap pertama  banyak  memanfaatkan  kenyataan,  bahwa  para  penguasa  perkebunan dan  kontraktor  sejak  dasawarsa  tahun  1840-an  ke  atas  mengatakan  bahwa buruh  upah  bekerja  lebih  baik  dan  efisien  ketimbang  buruh-buruh  paksa.  Hal ini  dapat  diterima  mengingat  tanggung  jawabnya  sebagai  buruh  harus  tetap dijaga  agar  tetap  dipercaya  sebagai  buruh  yang  dibayar.  Sementara  bagi mereka buruh yang tidak dibayar, maka tidak ada ikatan formal, sehingga tidak mengutakan pelayanan kerja yang baik.
Namun demikian, pada tahun 1850-an, usaha-usaha untuk memasukkan buruh  tani  ke  dalam  daerah  yang  biasanya  dikerjakan  oleh  buruh  rodi,  harus ditinggalkan,  karena  tidak  ada  kaum  buruh  yang  bersedia  bekerja  dengan tingkat upah yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebagian besar petani Jawa tidak belajar  menghargai  pekerjaan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan,  melainkan
tetap  memandang  pekerjaan  mereka  sebagai  beban  yang  harus  dipikul  dan menjadi  derita  kesehariannya.  Penambahan  jumlah  kerja  paksa  yang  sangat memberatkan di seluruh daerah penduduk yang lebih luas, mungkin membuka mata para petani, mengenai teknik dan cara-cara bekerja di suatu perkebunan.
Pada  tahun  1860-an  dan  1870-an,  para  pengusaha  perkebunan  swasta mulai  mengadakan  perjanjian  perburuhan  dan  perjanjian  tanah  dengan perorangan  dan  desa-desa,  sangat  nyata  bahwa  sistem  Tanam  Paksa  tidak berkontribusi  banyak  untuk  mempersiapkan  cara  bagi  pembentukan  pasaran buruh yang bebas dan sukarela. Namun sebaliknya, sistem Tanam Paksa telah menyebabkan  penilaian  yang  negatif  bagi  pekerjaan  karena  memberikan kompensasi  atau  ganti  rugi  serendah  mungkin.  Dengan  meneruskan penggunaan  pola-pola  kekuasaan  tradisional  sistem  Tanam  Paksa  juga menciptakan kebutuhan akan penghasilan tambahan di daerah-daerah di  mana penanaman  ekspor  dapat  berkembang.  Bagi  para  pengusaha  perkebunan swasta,  kondisi  tersebut  dapat  menimbulkan  keuntungan  maupun  kerugian. Keuntungan terletak pada kenyataan akan rendahnya tingkat upah yang sedang berlaku,  dan  dengan  demikian  mereka  dapat  terus  bersaing  di  pasaran  dunia. Sementara  itu  kerugiannya,  yang  sementara  itu  lebih  besar  ketimbang keuntungannya,  muncul  karena  adanya  masalah-masalah  dalam  rangka menarik dan menahan tenaga kerja.
Para pencari tenaga kerja diberikan pada otoritas tradisional, yakni para kepala  desa  dan  tokoh-tokoh  pesgusaha  lainnya,  mereka  memberi  uang  muka terlebih  dahulu  untuk  menarik  tenaga  kerja,  namun  demikian  masalah  yang muncul  adalah  buruh  seringkali  tidak  masuk  kerja  sebagaimana  tercantum dalam kontrak kerja. Dengan demikian, berbagai tekanan terhadap buruh yang dianggap  lalai  mereka  gunakan.  Sementara  pengadilan  resmi  berlangsung lambat dan tidak memadai, lebih efektif memanpaatkan orang-orang kuat untuk memaksa  para  pekerja.    Bahkan  kadang-kadang  para  pengusaha  perkebunan dapat membujuk para pejabat administrasi untuk membantu dan memaksa.
Menjelang  tahun  1880-an,  tekanan  pertumbuhan  penduduk  menjadi jelas  dengan  berkurangnya  lahan  garapan  yang  tersedia,  dan  semakin terbatasnya  kemampuan  desa  untuk  menyiapkan  kebutuhan  pokok  mereka, sehingga banyak orang yang harus mencari tambahan penghidupan di luar desa mereka.  Pada  saat  yang  sama  berjangkitlah  hama  tebu  dan  kopi  yang mengakibatkan  penurunan  drastis  hasil  tanaman  ekspor.  Padahal  penduduk sudah  mulai  menggantungkan  hidupnya  di  perkebunan-perkebunan  tersebut, sehingga  dengan  berkurangnya  produksi  kopi  dan  gula,  maka  upah  yang diterimakan kepada penduduk juga semakin berkurang. Hal itu masih ditambah dengan munculnya gula bit dari Eropa yang berperan dalam menurunkan harga gula  di  pasaran  dunia  internasional  menurun.  Dampaknya  para  pengusaha perkebunan  menurunkan  tingkat  upah  bagi  para  buruh,  dan  mengurangi  pula
jumlah  uang  untuk  penyewaan  tanah.    Faktor-faktor  yang  kompleks  tersebut mengakibatkan  penurunan    jumlah  uang  yang  tersedia  bagi  masyarakat  Jawa, yang  berdampak  pada  harusnya  kesediaan  yang  lebih  besar  dari  masyarakat, untuk menerima upah buruh dengan harga dan syarat-syarat  yang sebelumnya tidak dapat mereka terima (Elson, 1982).
Penelitian-penelitian  yang  muncul  selama  ini  khususnya  tentang kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  Jawa  cenderung  mendukung  gagasan bahwa,  di  Jawa  selama  penerapan  sistem  Tanam  Paksa  berlangsung  terdapat lebih  banyak  kekayaan  materi  ketimbang  dengan  tahun-tahun  sesudah pembubarannya. Pengerahan tenaga kerja berdasarkan corvee tradisional Jawa pada  umumnya  didasarkan  pada  hak-hak  kepemilikan  tanah.  Kerja  menurut pengaturan  semacam  itu,  dihitung  berdasarkan  suatu  sistem  yang  dikenal dengan  cacah  rumah  tangga,  kepala  rumah  tangga  yang  mempunyai  hak-hak atas  tanah  juga  diwajibkan  melaksanakan corvee (tidak  menjadi  masalah, apakah  pekerjaan  tersebut  dikerjakan  sendiri  atau  menyuruh  seorang  anggota keluarga untuk melaksanakannya).
Sistem cacah masih  berlaku pada 1830, dan lambat laun sistem cacah dihapus oleh Van den Bosch karena setelah tahun 1838 tidak ada lagi rujukan dengan  sistem  tersebut.  Alasannya  cukup  jelas,  di  mana  untuk  pengadaan tenaga  kerja  sebanyak-banyaknya  maka  perlu  diterapkan  pelayan  kerja berdasarkan  perorangan,  bukan  atas  dasar  rumah  tangga.  Dampaknya,  banyak orang yang terlibat dalam pelayanan tanamm paksa tidak lagi mempunyai hak atas  tanah.  Banyak  desa  merasa  perlu  melakukan  penyesuaian  dengan menyerahkan hak penggunaan sebidang tanah kepada beberapa orang sehingga tenaga  mereka  dapat  diikutsertakan  dalam  pengaturan  kerja  yang  dibutuhkan oleh sistem Tanam Paksa.

## F. Perubahan Ekonomi Pedesaan
Pelaksanaan  sistem  Tanam  Paksa  dalam  prakteknya  mengikuti  pola tradisional yang berlaku dalam masyarakat Jawa, sehingga dapat menggerakan para  petani  di  daerah-daerah  tertentu  agar  mau  bekerja  dalam  menghasilkan tanaman  untuk  ekspor.  Harapan  pemerintah  adalah  dengan  menggunakan otoritas  kepala  desa,  dapat  menggerakan  penduduk  untuk  mau  menyerahkan sebagian  tanah  untuk  kepentingan  tanam  paksa,  dan  juga  mau  bekerja  untuk tanaman  ekspor.  Sikap  ini  juga  dimaksudkan  untuk  mengkondisikan  agar masyarakat Jawa tetap statis.
Kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena dampak ekonomi sistem tersebut  justru  telah  menggerakan  perubahan-perubahan  dan  mempercepat kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada. Pola-pola tradisional kalangan atas  di  tingkat  desa  sudah  kocar-kacir  pada  permulaan  abad  ke-19  sehingga sistem Tanam Paksa hanya dapat menggunakan pola-pola itu dengan cara-cara
yang  tidak  rasional  dan  alamiah.  Tokoh-tokoh  penguasa  mengalami  tekanan- tekanan  yang  semakin  berat  karena  tuntutan-tuntutan  sistem  tersebut  terhadap mereka.
Sistem  Tanam  Paksa  dianggap  telah  mengubah  hak-hak  pemilikan tanah  dari  milik  perseorangan  menjadi  milik  bersama,  yang  tentunya  telah merusak  hak-hak  perseorangan  atas  tanah  yang  sebelumnya    sudah  ada.  Hak- hak  pemilikan  tanah  merupakan  kepentingan  subjektif  bagi  kelompok- kelompok  pengusaha  swasta  yang  hendak  mengganti  sistem  tersebut  dengan bentuk  eksploitasi  mereka sendiri. Sementara  Furnival dan Burger merupakan penulis yang fanatik mendukung kecenderungan tersebut, pembentangan paling jernih  dari  argumen  ini  dalam  bahasa  Ingris  didapati  pada  penelitian  Clifford Geertz  mengenai  involusi  pertanian  (Geertz,  1963).  Dengan  memintakan perhatian terhadap bukti-bukti dan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, dalam menjelaskan perkembangan-perkembangan semenjak  diperkenalkanya  sistem  Tanam  Paksa,  mereka  mendapati  bahwa telah  terjadi  homogenisasi  sosial  di  desa-desa  Jawa  yang  mengakibatkan “kemiskinan bersama”.
Jauh sebelum sistem Tanam Paksa dilaksanakan, kaum tani Jawa telah menyesuaikan  diri  secara  pleksibel  pada  kebutuhan-kebutuhan    setempat, tempat  di  mana  mereka  berada.  Sifat-sifat  seperti  bersedia  bekerja  keras, kemampuan  perorangan,  dan  penyesuaian  kepada  perubahan,  serupa  dengan apa  yang telah dikemukakan oleh Selo Soemardjan pada tahun-tahun 1960-an (Selo  Soemardjan,  1968).  Para  pengusaha  di  atas  tingkat  desa  mengetahui semuanya  itu,  lalu  mengolahnya  secara  terinci  dengan  para  kepala  cacah mereka,  yang  oleh  Hoadley,  yang  meneliti  wilayah    Cirebon  dan  Priangan, dipandang  sebagai  abdi-abdi  para  penguasa  yang  lebih  tinggi.    Penyesuaian demikian memungkinkan para kepala di atas tingkat desa memenuhi kebutuhan pemerintah akan hasil-hasil pertanian dan tenaga buruh, sambil juga memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang meningkat akan tenaga buruh, serta akan lahan penanaman  yang  lebih  luas.  Di  bawah  pengarahan  mereka,  pemakaian  lahan yang tersedia dapat diatur dan penyesuaian-penyesuaian dapat diadakan. Hak- hak  milik  atau  hak-hak  pengawasan  atas  lahan  berada  di  tangan  para  kepala cacah dan golongan elite lokal lainnya.
Berdasarkan  kenyataan  sistem  agraris  ini,  maka  sistem  Tanam  Paksa diperkenalkan  pada  tahun  1830.  Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan komoditi-komoditi  yang  dapat  dijual  di  pasaran  dunia,  dan  untuk  tujuan tersebut sistem Tanam Paksa memakai lahan dan tenaga kerja dari orang-orang desa di  Jawa  yang dibujuk atau dipaksa oleh para kepala di  atas tingkat  desa. Hal tersebut harus dilakukan dalam batas-batas sistem Sewa Tanah (Van Niel, 1964).

## Dampak Tanam Paksa
68
Akhir-akhir ini penelitian sejarah mengetengahkan informasi mengenai apa  yang  terjadi  di  desa-desa  sesudah  tahun  1830,  ketika  pemerintah  mulai menyusun pola-pola produksi baru, informasi tersebut memberikan interpretasi yang  berbeda  atas  kejadian-kejadian,  berbeda  dengan  apa  yang  telah dikemukakan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Bukti-bukti fisik dari Cirebon, Pekalongan,  Jepara,  dan  Pasuruan,  semua  daerah  dimana  penanaman  untuk pemerintah  telah  diperkenalkan,  dan  memperlihatkan  bahwa  kepemimpinan desa telah berhasil menarik keuntungan dari kebutuhan-kebutuhan pemerintah itu  dan  memperkuat  kekuasannya  dan  melakukan  pendekatan  pribadi  di lingkungan struktur pedesaannya (Elson, 1979).
Dengan  menggunakan  hak-hak  tanah  mereka,  baik  secara  perorangan maupun  kolektif    resmi,  dan  terutama  dengan  menyalahgunakan  tenaga  kerja paksa yang berada di bawah pengawasan mereka, memungkinkan bagi mereka untuk  melakukan  penyesuaian-penyesuaian  ke  dalam.  Dengan  cara  demikian, mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda, yakni memenuhi kebutuhan- kebutuhan pemerintah di satu pihak, dan menjadikan dirinya makmur dari hasil pembayaran  yang  masuk  ke  desa  di  lain  pihak.  Kewenangan  pendistribu- siannya sangat tergantung dari kehendak para pemimpin tradisional.
Dalam  prakteknya,  tidak  semua  desa  mengadakan  reaksi  yang  sama, tidak  semua peraturan penanaman sama, dan tidak semua perubahan itu terjadi pada waktu  yang bersamaan (Fernando, 1982). Jika diamati secara mendalam, maka penelitian-penelitian  yang baru memberikan penjelasan-penjelasan  yang lebih dapat dipahami, ketimbang terhadap pandangan-pandangan lama tentang pengaturan-pengaturan  rumah  tangga  desa  di  Jawa  sekarang.  Dengan menggunakan istilah yang lebih sederhana, maka desa-desa di Jawa masa kini menunjukkan perbedaan sosial yang tegas serta riil antara penduduk desa yang kaya  dengan  penduduk  desa  yang  miskin.  Mereka  pada  umumnya  tidak memperlihatkan  pemerataan  tingkat  sosial  maupun  homogenitas  sosial,  yang disangka  telah  disebabkan  oleh  penerapan  sistem  Tanam  Paksa,  berdasarkan tulisan-tulisan sejarah sosial sebelumnya. Di samping itu, desa-desa masa kini juga  menunjukkan  suatu  kohesi  yang  kuat,  sesuatu  yang  biasanya  tidak  akan dilukiskan sebagai suatu pengaruh disintegrasi yang terasa kemudian.
Bagi  pengamat  Barat  terutama  pada  akhir  abad  ke-19,  penguasaan bersama  yang  semakin  meningkat  dari  pemilikan  lahan  itu  secara  sosial merusak  ketertiban  desa.  Kondisi  tersebut  menimbulkan  kesukaran  bagi pengaturan  kontrak-kontrak  perorangan  untuk  menyewa  tanah  atau  lahan. Sementara pengaturan penguasaan bersama seringkali tidak meliputi hak penuh atas  lahan  tersebut,  hanya  terbatas  pada  penggunaannya  dan  juga  sama  atas hasilnya.  Para  pemimpin  desa,  yang  hampir  tidak  pernah  secara  langsung menggarap  lahan,  dapat  mempertahankan  pengawasan  sepenuhnya  atas sebagian  besar  lahan-lahan  pedesaan  tersebut.  Pengaturan-pengaturan  kontrak
dalam berbagai bentuk yang luas, tersedia bagi mereka dalam mempertahankan apa  yang telah mereka  miliki,  sementara membiarkan orang lain menjalankan pekerjaan di ladang atau di mana saja.
Para  petani  kecil  yang  mandiri,  yang  bukan  merupakan  bagian  dari lingkaran  dalam  desa  itu  atau  yang  telah  melawan  kemauan  para  pemimpin desa, barangkali telah mengakibatkan hidup mereka tersiksa. Secara ekonomis, orang-orang  demikian  telah  mengalami  kerugian  bahkan  dapat  dilakukan pemaksaan  untuk  meninggalkan  lahan  dan  desa  mereka.  Sedangkan  rumah tangga-rumah tangga dan tenaga kerja yang tidak pernah memiliki tanah, tidak begitu terpengaruh oleh otoritas kepala desa, karena mereka di mana pun selalu bekerja  untuk  orang  lain.  Oleh  sebab  itu  penguasaan-penguasaan  bersama tersebut  tampak  seolah-olah  menghilangkan  perbedaan-perbedaan  sosial  di desa,  meskipun  sebenarnya  tidaklah  demikian.  Begitu  juga  keadaan  tersebut tidak  menimbulkan  kesulitan  yang  berarti  bagi  para  pengusaha  perkebunan swasta  yang  ingin  menyewa  lahan-lahan  pedesaan.  Dalam  hal  ini,  sekali  lagi biasanya kepala desa menguasai keadaan dan sesuatu persetujuan selalu dapat dicapai.
Dalam  struktur  golongan  sosial  dan  ekonomi  desa  ini,  peralihan  tidak secara  keseluruhan  mengubah  ikatan  yang  menyatukan  desa  sebagai  suatu kesatuan  sosial  dan  sebagai  suatu  unit  yang  produktif.  Meskipun  para penduduk desa memahami perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi, desa juga tetap  merupakan  pusat  sistem  penghidupan  bagi  sebagian  besar  penduduk. Benar,  orang-orang  berpindah  ke  kota  dan  mendapat  pekerjaan  bukan  jenis pertanian,  sedangkan  yang  lain-lain  menggabungkan  diri  dengan  perusahaan- perusahaan yang bergerak di  bidang ekspor. Tetapi sebagian besar orang Jawa, tinggal di desanya. Bahkan sebagian dari mereka yang tampaknya sama sekali terpisah, memelihara ikatan dengan desanya dalam berbagai cara.  Pengaturan yang sedikit banyaknya bersifat ganda ini, ternyata merupakan salah satu batu- batu  fondasi  dari  cara  pengaturan  tenaga  buruh  murah  yang  menguntungkan bagi sektor ekspor dari perekonomian.
Perangkat desa mengumpulkan dan mengelola penyediaan tenaga buruh murah  ini,  harus  mempertahankan  ikatan-ikatan  dan  hubungan-hubungan tradisional agar dapat memenuhi fungsi yang tidak dihapuskan ini dengan cara mengubah  buruh-paksa  menjadi  buruh  yang  diberi  upah,  sebab  tingkat  upah yang  rendah  tergantung  pada  simbiose  yang  berkesinambungan  antara  ekspor swasta  dengan  ekonomi  pedesaan.  Dalam  konteks  inilah  para  pemimpin  desa harus  membangun  dan  memperluas  kekuasaan  mereka.  Kenyataan-kenyataan itu tidak menyebabkan mereka menjadi petani mandiri  yang berorientasi pada pasar,  walaupun  dalam  bidang  ini  mereka  memang  melakukan  fungsi-fungsi sebagai perantara. Mereka tidak dapat mengabaikan hubungan-hubungan sosial desa,  karena  desalah  satu-satunya  yang  merupakan  tumpuan  mereka  sebagai
basis  kelembagaan  yang  tunggal  untuk  memperoleh  kekuasaan  dan  kekayaan yang berkesinambungan.
Dalam kaitan suatu sistem ekonomi  padat karya  para pemimpin desa berusaha  keras  dalam  mempertahankan  ikatan-ikatan  tradisional  dan kewajiban-kewajiban  sosial.      Karena  dengan  dipertahankannya  sistem  sosial tradisional,  maka  para  pemimpin  desa  akan  mudah  memperoleh  tenaga  kerja baik  untuk  kepentingannya  sendiri,  maupun  untuk  pengabdian  atau  melayani pemerintah  kolonial.  Akhirnya  yang  menjadi  objek  pemerasan  adalah penduduk,  yakni  disamping  harus  memenuhi  tuntutan  pemerintah  kolonial,  di sisi  lain  mereka  dituntut  untuk    tunduk  pada  para  kepala  desa  sebagai pemimpin tradisional mereka. Tidak heran apabila ketika terjadi resistensi yang dilakukan  oleh  masyarakat  yang  merasa  tertindas,  maka  yang  paling  pertama menjadi  sasaran  adalah  para  pemimpin  tradisional.    Fenomena  ini  dapat difahami    mengingat  merekalah  para  pemimpin  tradisional  yang  dirasa  secara langsung melakukan politik eksploitasi terhadap rakyat, baik berkenaan dengan masalah tanah, maupun yang berhubungan dengan tenaga kerja.

## G. Penutup
Dalam  pembangunan  ekonomi  dewasa  ini,  tampaknya  perlu  menimba pengalaman-pengalaman  masa  lampau,  misalnya,  bagaimana  sistem  ekonomi modern  mempunyai  dampak  baik  positif  maupun  negatif  terhadap  sistem ekonomi  subsistensi.  Sumbangan  pemikiran  sejarah  dalam  kajian  ekonomi Indonesia abad ke-19 dapat memberikan sebagian jawaban untuk kepentingan yang  berarti  pada  masa  sekarang.  Demikianlah,  sejarah  akan  menemukan kegunaannya  melalui  tiga  dimensi  waktu  yakni  masa  lampau,  masa  sekarang, dan  masa  yang  akan  datang.  Konsepsi  ini  sangat  relevan  dengan  terminologi Allan  Nevin  yang  menegaskan  bahwa  sejarah  adalah  jembatan  penghubung antara masa lampau, masa sekarang, dan sebagai petunjuk arah ke masa depan. Sejarah  dalam  bentuknya  yang  seperti  apa  pun  juga,  hendaknya  janganlah dianggap  hanya  sebagai  kenangan  masa  lalu  yang  tiada  guna,  melainkan menjadikannya suatu peristiwa bermakna bagi kehidupan riil umat manusia.
Tidak salah lagi bahwa sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Hindia Belanda  telah  mendatangkan  perubahan  sosial  masyarakat  baik  secara  makro maupun  mikro.  Sistem  Tanam  Paksa  merupakan  penghisapan  dan  pemerasan secara  brutal  yang  dikelola  oleh  orang-orang  yang  tamak  dan  haus  akan kekuasaan,  yang  nilai-nilainya  dibentuk  oleh  latar  belakang  kebudayaan masing-masing.    Sistem  Tanam  Paksa  menjalankan  suatu  tipu  muslihat  pada lingkungan  sosio-ekonomi  secara  lebih  canggih  dan  rumit.  Dalam  membahas sistem  Tanam  paksa,  akan  lebih  komprehensif  apabila  dikaji  tidak  secara tradisional, agar berbagai aspek  yang menyertai  dilaksanakannya sistem dapat teungkap.  Karena  jika  tidak,  maka  gambaran  utuh  dari  sistem  ini  tidak  akan
ditemukan.  Namun  demikian  secara  riil  adalah  tidak  dapat  diabaikan  bahwa pelaksanaan  sistem  Tanam  Paksa  menyebabkan  adanya  pembentukan  modal, adanya tenaga murah dan terjadinya perubahan ekonomidi tingkat  pedesaan.

## Daftar Pustaka
Anne  Booth,  William  J.O’Malley,  Anna  Weidemann  (ed),  1988. Sejarah Ekonomis Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Ardiansyah, Syamsul. Cultuur Procenteen. Hutagalung,  B.R., Batig  Sloot  dari  Cultuurstelsel.  Monopoli  Perdagangan Opium oleh Pemerintah India-Belanda.
Robert  Van  Niel,  1992. Java  Under  the  Cultivation  System:  Collected Writings. Leiden: KITLV Press.
R.E.  Elson,  1978. The  Cultivation  System  and  ‘Agricultural  Involution’. Melbourne: Monash University.
C.  Fasseur,  1975. Kultuurstelsel  en  Koloniale  Baten:  De  Nederlandse Exploitatie Van Java 1840-1860 . Leiden: University Press.
Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Biodata  Penulis :  Zulkarnain.    Lahir  di  Sumbawa  Besar,  9  Agustus  1974. Menamatkan  Pendidikan S2 Pendidikan Sejarah Univ. Jakarta. Saat ini sebagai  tenaga  pengajar  pada  Program  Studi  Pendidikan  Sejarah  FISE Universitas  Negeri  Yogyakarta  dan  mengampu  mata  kuliah  Sejarah Ketatanegaraan.