## PEMBUKTIAN PERJANJIAN DALAM PRAKTEK MONOPOLI
Marilang Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: marilang_s@yahoo.com

## Abstract
One of the things that most determines one's loss of victory in litigation before the court is its ability to provide judicial certainty of truth about disputed events  by  using  various  evidence  that  has  been  recognized  by  law.  The  problem then  is  how  to  prove  the  existence  of  an  agreement  between  certain  business actors  and  other  business  actors  (competitors)  which  results  in  monopolistic practices and / or unfair business competition? Then what types of evidence can be  used  to  prove  the  agreement  between  the  two  business  actors  in  the  case  of monopoly and unfair business competition? To solve these legal problems, it will be  examined  through  tracing  various  secondary  references  (law  in  books),  both primary  (prioritized)  and  secondary  and  tertiary.  Then  analyzed  through  a juridical-sociological approach.
Key Word : : Proof, Forbidden Business Agreement

## Abstrak
Salah satu hal yang paling menentukan kalah menangnya seseorang dalam berperkara  di  depan  pengadilan  adalah  kemampuannya  memberikan  kepastian kebenaran  kepada  hakim  tentang peristiwa yang  dipersengketakan  dengan menggunakan  berbagai  alat  bukti  yang  telah  diakui  keabsahannya  oleh  hukum. Masalahnya  kemudian  adalah  bagaimana  membuktikan  adanya  perjanjian  antara pelaku  usaha  tertentu  dengan  pelaku  usaha  lainnya  (pesaingnya)  yang mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat?  Kemudian  jenis  alat  bukti  apa  yang  dapat  digunakan  membuktikan terjadinya  perjanjian  antara  kedua  pelaku  usaha  dalam  kasus  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat? Untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut, akan diteliti melalui penelusuran berbagai referensi yang sifatnya sekunder (law in books ),  baik  yang  sifatnya  primer  (diutamakan)  maupun  yang  sifatnya  sekunder dan tersier. Kemudian dianalisis melalui pendekatan yuridis-sosiologis.
Kata Kunci : Pembuktian, Perjanjian Usaha Terlarang

## PENDAHULUAN
ada  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  ditegaskan  bahwa “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian,  dengan  pelaku  usaha pesaingnya,  yang  bermaksud  untuk  mempengaruhi  harga  dengan  mengatur produksi  dan  atau  pemasaran  suatu  barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat”.
Titik tekanan yang menjadi larangan pada pasal tersebut adalah “membuat perjanjian”,  baik  yang  sifatnya  tertulis  (kontrak 1 )  maupun  yang  sifatnya  lisan 2 yang  tentunya  perjanjian  mana  dimaksudkan  untuk  dapat  mempengaruhi  harga dengan  cara  mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Bentuk perjanjian yang dilarang ditegaskan pada Pasal 1 angka 7 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.
Perjanjian apapun yang dibuat dengan maksud menciptakan persekongkolan  sehingga  terjadi  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat adalah  batal  demi  hukum  karena  bertentangan  dengan  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1320 BW yaitu “kausa yang halal” dalam arti isi  perjanjian  yang  dibuat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  undang- undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.
Bahkan pada Pasal 1335 BW lebih dipertegas lagi bahwa suatu perjanjian yang  dibuat  tanpa  sebab  atau  dengan  sebab  yang  palsu  atau  terlarang  tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Sementara perjanjian antara pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan terjadinya monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  nyata-nyata  dilarang  oleh  undang- undang melalu Pasal 11 hingga Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Persoalannya  kemudian  adalah  bagaimana  membuktikan?  dan  jenis  alat bukti  apa  yang  digunakan  membuktikan?  Pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan para pelaku usaha sebagaimana ditegaskan dalam Pasal-pasal  dari UU No.  5  Tahun  1999  tersebut  karena  perjanjian  dimaksud  pasti  dirahasiakan  atau disembunyikan oleh pelaku.
1 Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis atau kontrak lebih sempit pengertiannya dari perjanjian karena kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, terkutip dari Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1979, h. 1.
2 Kontrak  tidak  lain  adalah  perjanjian  dalam  bentuk  tertulis  atau  sebaliknya  perjanjian adalah  kontrak  dalam  bentuk  lisan,  terkutip  dari  Marilang, Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang Lahir Dari Perjanjian, Alauddin University Press, Makassar, 2013, h. 142.
P
Permasalahan  tersebut  akan  melalui  penelitian  pustaka  ( law  in  books ) dengan  pendekatan  sosiologi  hukum  yaitu  suatu  cara  pandang  dari  kepentingan- kepentingan  non-hukum  terhadap  hukum  dalam  hal  ini  cara  membuktikan terjadinya perjnjian antara pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha pesaingnya dikaji dalam menciptakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## PEMBAHASAN
A. Arti Membuktikan dan Cara Membuktikan
1. Arti Membuktikan
Dalam  hukum  Inggris,  istilah  membuktikan  sering  menggunakan  dua perkataan,  yaitu Proof dan Evidence sedangkan  dalam  hukum  Belanda  dikenal dengan  istilah bewijs 3 .  Sekalipun  telah  dikenal  istilah  membuktikan,  baik  dalam hukum  Inggris  maupun  dalam  hukum  Benlanda,  namun  istilah-istilah  tersebut belumlah  cukup  mewakili  arti  membuktikan  disebabkan  karena  istilah membuktikan berkaitan dengan banyak hal seperti alat bukti, beban pembuktian, dan  proses  pembuktian  dan  sebagainya.  Namun  demikian,  Sudikno Mertokusumo mengemukakan beberapa arti membuktikan sebagai berikut:
1. Kata  membuktikan  dikenal  dalam  arti  logis.  Membuktikan  di  sini  berarti meberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak  memungkinkan  adanya  bukti  lawan.  Berdasarkan  suatu  axioma,  yaitu asas-asas  yang  dikenal  dalam  ilmu  pengetahuan,  dimungkinkan  adanya pembuktian yang bersifat mutlak seperti suatu axioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dan dua kaki segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian seperti ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Di sini  axioma  dihubungkan  menurut  ketentuan-ketentuan  logika  dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman sehingga diperoleh kesimpulan yang memberikan kepastian bersifat mutlak.
2. Kata  membuktikan  dikenal  juga  dalam  arti konvensionil. Di  sinipun membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak,  melainkan  kepastian  yang  nisbi  atau  relatif  sifatnya  yang  tingkatan- tingkatannya adalah:
a. Kepastian  yang  didasarkan  atas  perasaan  belaku.  Karena  didasarkan  atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime .
b. Kepastian  yang  didasarkan  atas  pertimbangan  akal,  maka  oleh  karena  itu disebut convection rasionnee .
3. Membuktikan  dalam  hukum  acara  mempunyai  arti  yuridis.  Di  dalam  ilmu hukum  tidak  dimungkinkan  adanya  pembuktian  yang  logis  dan  mutlak  yang berlaku  bagi  setiap  orang  serta  menutup  segala  kemungkinan  akan  bukti lawan,  akan  tetapi  merupakan  pembuktian  yang  konvensionil  yang  bersifat khusus.  Pembuktian  dalam  arti  yuridis  ini  hanya  berlaku  bagi  pihak-pihak
3 Achamd Ali, Hukum Pembuktian Perdata ( Buku Pertama ), Karya Kencana, Yogyakarta, 1982, h. 25.
yang  berperkara  atau  yang  memperoleh  hak  dari  mereka.  Dengan  demikian pembuktian  dalam  arti  yuridis  tidak  menuju  kepada  kebenaran  mutlak.  Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau  palsu  atau  dipalsukan.  Oleh  karena  itu,  pembuktian  yuridis dimungkinkan adanya bukti lawan. 4
Dengan  demikian  membuktikan  dalam  arti  yuridis  tidak  lain  adalah memberi  dasar-dasar  yang  cukup  kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara  yang bersangkutan  guna  memberi  kepastian  tentang kebenaran  peristiwa  yang diajukan yang menurut  Suyling bahwa membuktikan secara  yuridis  tidak hanya memberi  kepastian  kepada  hakim,  tetapi  juga  terjadinya  suatu  peristiwa  yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah. 5
Kaitannya  dengan  adanya  perjanjian  yang  dibuat  antara  pelaku  usaha tertentu dengan pelaku usaha pesaingnya yang isinya bekerjasama mempengaruhi harga  melalui  pengaturan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa, maka  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  memberikan  kepastian  kebenaran kepada  hakim  tentang  adanya  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kedua  pelaku  usaha tersebut?  Hal  ini  dipertanyakan  karena  sekalipun  dua  pelaku  usaha  dimaksud membuat  perjanian  dalam  bentuk  tertulis  (kontrak)  tetapi  dalam  proses pembuktian  adanya  perjanjian  sangat  sulit  karena  jangkankan  mereka menunjukkan  di  depan  persidangan,  melainkan  justru  berupaya  keras menyembunyikan  nasakah  kontrak  yang  dibuatnya.  Terlebih  lagi  jika  perjanjian yang dibuat mereka adalah dalam bentuk lisan, tidak mungkin mereka mengakui adanya perjanjian dimaksud.
2. Apa yang Harus Dibuktikan
Menjadi  perdebatan  antara  para  ahli  hukum  acara  perdata  bahwa  apakah yang  harus  dibuktikan  oleh  para  pihak  di  depan  persidangan  pengadilan  ketika mereka silang pendapat. Sebagian ahli mengatakan bahwa yang harus dibuktikan adalah periswa yang menjadi dasar lahirnya hak, sedangkan hukumnya tidak perlu dibuktikan.  Kemudian  sebagian  ahli  lainnya  mengatakan  bahwa  yang  harus dibuktikan adalah peristiwa yang dipersengketakan serta hukumnya.
Kelompok  yang  menyatakan  cukup  peristiwanya  yang  harus  dibuktikan dan  hukumnya  tidak  perlu  dibuktikan  karena  secara ex  officio hakim  dianggap tahu  hukumnya  terhadap  peristiwa  yang  sedang  dipersengketakan  sekaligus  tahu penerapannya ( ius curia novit ) sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 178 (1) HIR, Pasal 189 (1) Rbg, dan Pasal 50 (1) Rv. 6
Pendapat  yang menyatakan bahwa  yang harus dibuktikan oleh para pihak yang  bersengketa  di  depan  persidangan  pengadilan  hanyalah  peristiwa  yang
4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 108-109.
5 Ibid , h. 109.
6 Ibid , h. 111.
mendasari  lahirnya  hak,  sedangkan  hak  itu  sendiri  tidak  perlu  dibuktikan. Pendapat  ini  telah  ditinggalkan  sehingga  yang  menjadi  pegangan  dewasa  ini adalah  keduanya,  yaitu  baik  peristiwa  maupun  hak  yang  ditimbulkan  oleh peristiwa itu, keduanya harus dibuktikan di depan persidangan pengadilan.
Dasar  hukum  yang  dijadikan  pijakan  bagi  para  ahli  hukum  acara  perdata yang  menyatakan  bahwa  baik  peristiwanya  maupun  hak  yang  dilhairkan  dari peristiwa tersebut, keduanya harus dibuktikan adalah Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg serta  Pasal  1865 BW yang  menegaskan  bahwa  “Barangsiapa  menyatakan mempunyai  suatu  hak  atau  menyebutkan  suatu  peristiwa  untuk  meneguhkan haknya  atau  untuk  membantah  adanya  hak  orang  lain,  maka  orang  itu  harus membuktikan adanya hak dan peristiwa itu”. 7
Menjadi  pertanyaan  adalah  peristiwa  bagaimanakan  yang  harus dibuktikan?  Yang  dimaksud  hukum  atau  hak  yang  juga  disebut  sebagian  ahli hukum  acara  perdata  harus  dibuktikan  di  samping  peristiwanya?  Menjawab beberapa  pertanyaan  tersebut,  Achmad  Ali  menguraikan  bahwa peristiwa yang harus  dibuktikan  dalam  proses  pembuktian  dalam  suatu  perkara  di  depan pengadilan  berbeda  dengan peristiwa  hukum yang  diartikan  sebagai  peristiwa yang oleh hukum melahirkan akibat hukum. Sedangkan peristiwa yang dimaksud dalam  perkara  yang  harus  dibuktiakn  oleh  pihak  bersengketa  memiliki  arti  jauh lebih  luas  dan  kompleks  sifatnya  karena  peristiwa  dimaksud  merupakan  suatu keseluruhan  dari  keadaan,  kejadian,  hubungan-hubungan  dan  sebagainya.  Jadi bukan hanya suatu kejadian an sich , bahkan sering kali tidak dapat dilihat secara keseluruhan oleh panca indera. 8
Kaitannya dengan topik artikel ini, maka yang dimaksud dengan peristiwa yang  menjadi  objek  persengketaan  yang  harus  dibuktikan  untuk  menyatakan pihak  Tergugat  atau  Terlapor  melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat  tidak  lain  adalah  “ adanya  perjanjian,  baik  dalam  bentuk  lisan ataupun  tertulis ”  yang  sengaja  diadakan  atau  dibuat  oleh  pelaku  usaha  tertentu dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  harga dengan  cara  mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  suatu  barang  dan  atau  jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persiangan usaha tidak sehat sebagaimana ditegaskan pada Pasal 11 hingga Pasal 16 undang-undang ini.
Oleh  karena  itu,  penulis  berbeda  dengan  pandangan  Achmad  Ali  bahwa peristiwa  yang  harus  dibuktikan  dalam  kasus  seperti  tersebut  di  atas,  menurut penulis  bukanlah  “ peristiwa ” an  sich melainkan  “ peristiwa  hukum ”  karena perjanjian, baik lisan ataupun tertulis yang dibuat atau diadakan oleh kedua pihak pelaku  usaha  dengan  maksud  mengendalikan  harga  dengan  cara  mengatur
7 Achmad Ali, Hukum Pembuktian............Op-cit, h. 46.
8 Ibid , h.47.
produksi serta pemasaran barang dan atau jasa melahirkan akibat hukum (negatif) dalam bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Kemudian, istilah hukum atau hak yang digunakan para ahli hukum acara perdata  yang  juga  sebagian  di  antaranya  menyatakan  harus  dibuktikan  di  depan persidangan  pengadilan  pada  tahap  proses  pembuktian  juga  menjadi  masalah karena  kedua  istilah  ini  berbeda.  Untuk  memperjelas  masalah  ini,  Achmad  Ali mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda dikenal adanya dua jenis hukum, yaitu: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hukum obyektif merupakan Hukum itu sendiri, sedangkan hukum subyektif itulah yang diartikan sebagai Hak . 9
Dimana hak diartikan sebagai “ one man’s capasity of influencing the acts of on other, by means, note of his own strength, but of the opinion or the force of society ” 10 (hak  merupakan  kemapuan  seseorang  untuk  mempengaruhi perbuatan/tindakan  orang  lain,  bukan  dengan  jalan  kekuatannya  sendiri,  tetapi didasarkan pada pendapat atau kekuatan masyarakat). 11
Dengan  demikian hak yang  harus  dibuktikan  dalam  contoh  kasus  ini adalah “ hak yang dilahirkan oleh perjanjian (lisan atau tertulis) yang dibuat oleh pelaku  usaha  tertentu  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya” dalam  bentuk  “hak memonopoli  harga”  dengan  cara  bersama-sama  mengatur  produksi  dan  atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa.  Selain  itu,  juga  harus  dibuktikan  adanya  hak konsumen  (masyarakat)  yang  dirugikan  dalam  bentuk  kehilangan  hak  memilih alternatif barang dan atau jasa yang akan dibelinya karena dimonopoli oleh kedua pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut.
B. Perjanjian yang Dilarang
Salah satu  faktor  yang  melatari  lahirnya  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidah  Sehat adalah  konsep  pemikiran  bahwa  melalui  kompetisi  atau  persaingan  usaha  dapat membantu  meningkatkan  kualitas  suatu  produksi  barang  dan  atau  jasa  yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang tentunya disertai dengan harga terjangkau oleh rakyat sebagai konsumennya, sehingga pada gilirannya melalui persaingan usaha yang sehat akan menjadi katalisator perkembangan dan kemajuan industri, usaha, dan perekonomian pada umumnya. 12
Namun  harapan-harapan  dalam  konsep  tersebut  juga  tidak  menafikan kekhawatiran-kekhawatiran  terjadinya  kompetisi  tidak  sehat  hingga  praktek monopoli  harga,  produksi,  dan  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  melalui persekongkolan  antara  pelaku  usaha  tertentu  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya dalam  bentuk  mengadakan  perjanjian  dengan  maksud  keduanya  dapat
9 Ibid .
10 Wise, B. R., Outline of Jurisprudence” , 1959, h. 31.
11 Achmad Ali, Hukum Pembuktian......Loc-cit .
12 Hermansyah, Pokok-Pokok  hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia ,  Prenada  Media Group, Jakarta, 2009, h. 23.
megendalikan harga melalui pengaturan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian , dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi  dan  atau  pemasaran  suatu  barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat”.
Pasal-pasal  lain  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang melarang pembuatan perjanjian antara pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud dan tujuan untuk memonopoli dan menjadikan persaingan usaha tidak sehat adalah:
Pasal  12  yang  berbunyi  “Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  untuk  melakukan  kerja  sama  dengan  membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan  kelangsungan  hidup  masing-masing  perusahaan  atau  perseroan anggotanya,  yang  bertujuan  untuk  mengontrol  produksi  dan  atau  pemasaran  atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.
Pasal  13  (1)  Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku usaha lain  yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan  pasokan  agar  dapat  mengendalikan  harga  atas  barang  dan  atau  jasa dalam  pasar  bersangkutan,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat;  (2)  Pelaku  usaha  patut  diduga atau  dianggap  bersama-sama  menguasai  pembelian  atau  penerimaan  pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.
Pasal 14 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam  rangkaian  produksi  barang  dan  atau  jasa  tertentu  yang  mana  setiap rangkaian  produksi  merupakan  hasil  pengolahan  atau  proses  lanjutan,  baik  dalan satu  rangkaian  langsung  maupun  tidak  langsung,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”.
Pasal  15  (1)  Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa  hanya  akan  memasok  atau  tidak  memasok  kembali  barang  dan  atau  jasa tersebut  kepada  pihak  tertentu  dan  atau  pada  tempat  tertentu;  (2)  Pelaku  usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang  memuat  persyaratan  bahwa  pelaku  usaha  yang  menerima  barang  dan  atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus membeli barang dan atau jasa lain  dari pelaku  usaha  pemasok;  b.  tidak  akan  membeli  barang  dan  atau  jasa  yang  sama
atau  sejenis  dari  pelaku  usaha  lain  yang  menjadi  pesaing  dari  pelaku  usaha pamsok”.
Pasal 16 “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.
Larangan-larangan  membuat  perjanjian  sebagaimana  diatur  secara  tegas pada  Pasal  11  hingga  Pasal  16  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  berlaku secara  spesialis  dari  Pasal  1338  (1)  KUHPerdata  selaku  pasal  yang  berstatus generale -nya  sebagaimana  dirumuskan  bahwa  “Semua  persetujuan  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  menbuatnya”. Ketentuan  pasal  ini  menjadi  dasar  hukum  bagi  setiap  orang  bebas  membuat perjanjian,  baik  perjanjian  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang  maupun  yang belum diatur oleh undang-undang. Bahkan kebebasan bagi pihak-pihak membuat dan  menentukan  isi  perjanjian  sesuai  yang  dikehendaki  dan  disepakati  bersama, asalkan tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan undang-undang, tidak bertentangan  dengan  kesusilaan  yang  baik,  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketertiban  umum  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata 13 . Dengan  demikian,  semua  jenis  perjanjian  yang  dilarang  pada  Pasal  11  hingga Pasal  16  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  adalah  jenis  perjanjian  yang bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1337 KUHPerdata.
Di  samping  itu,  jauh  sebelum  ditetapkannya  larangan  pembuatan perjanjian  sebagaimana  di  tegaskan  pada  Pasal  11  hingga  Pasal  16  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1999,  melalui  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata yang  sering  disingkat  KUHPerdata,  melalui  Pasal  1320  KUHPerdata  telah ditentukan persyaratan yang berlaku secara umum bagi setiap perjanjian yang sah menurut hukum,  yaitu: 1. Pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjnjian haruslah  sepakat  ( consensus );  2.  Kedua  belah  pihak  yang  mengikatkan  dirinya dalam  perjanjian  harus  cakap  ( capacity );  3.  Objek  perjanjian  harus  menyangkut hal tertentu ( a certain subject matter ); 4. Suatu sebab yang halal ( legal causa ). 14
Apabila larangan-larangan pembuatan perjanjian sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 11 sampai Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 kaitannya dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUPerdata,  maka  syarat  yang  dilanggar  jika  membuat  perjanjian  yang  dilarang pasal-pasal  tersebut  adalah  syarat  keempat  yaitu  mengenai  “suatu  sebab  yang halal”  yang  mengandung  arti  isi  perjanjian  itu  sendiri  atau  tujuan  yang  hendak dicapai oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 15
13 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1979, h. 13.
14 Marilang, Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  Alauddin University Press, Makassar, 2013, h. 186.
15 Abdul Kadirmuhammad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 94.
Demikian juga Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda, pada tahun 1916 mengartikan kausa atau sebab sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dengan rumusan sebagai  apa  yang menjadi tujuan para  pihak dalam menutup  perjanjian. Kemudian  pada  tanggal  17  November  1922, Hoge  Raad melalui arrest -nya mengatakan  bahwa  kausa  suatu  perjanjian  adalah  apa  yang  menjadi  tujuan bersama  para  pihak  yaitu  apa  yang  dituju  oleh  para  pihak  dengan  menutup perjanjian tersebut. 16
Pada Pasal 11 hingga Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas sekali kausa  atau  isi  perjanjian  yang  dilarang  di  dalamnya  yaitu  kerja  sama  antara  dua atau  lebih  pelaku  usaha  dengan  maksud  atau  tujuan  untuk  melakukan  praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Akibat hukum dari suatu perjanjian  yang tidak memenuhi syarat keempat yaitu  kausa  yang  halal  adalah  perjanjian  tersebut  sejak  semula  dianggap  tidak pernah ada, sehingga status hukum perjanjian demikian adalah batal demi hukum. Oleh karena itu semua perjanjian yang dibuat seperti yang diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah batal demi hukum.
Namun,  ketika  dijadikan  objek  perkara  dalam  suatu  persidangan pengadilan, baik melalui peradilan ajudikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun di pengadilan litigasi menjadi sangat sulit dibuktikan karena pelaku usaha yang membuat perjanjian terlarang seperti disebutkan pada pasal 11 hingga Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasti disembunyikan oleh pelaku usaha yang dilaporkan sebagai pihak pelanggar undang-undang persaingan usaha.
C. Proses dan Alat Bukti dalam Pembuktian Perjanjian Terlarang
Pada  Pasal  163  HIR,  285  Rbg,  dan  Pasal  1865  KUHPerdata  ditegaskan bahwa  “Barang  siapa  menyatakan  mempunyai  sesuatu  hak  atau  menyebutkan sesuatu  peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya  atau  untuk  membantah  adanya  hak orang  lain,  maka  orang  itu  harus  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  itu”.
Makna pasal ini adalah siapa saja  yang menyatakan suatu peristiwa sebagai dalil untuk  memperkuat  atau  meneguhkan  hak  atau  hukum  yang  ditimbulkan  oleh peristiwa  itu,  maka  dialah  yang  harus  dibebani  untuk  membuktikan  adanya peristiwa itu dan hak atau hukum yang ditimbulkan oleh peristiwa dimaksud.
Jika  norma  hukum  dalam  pasal  tersebut  dikaitkan  dengan  peristiwa- peristiwa  atau  fakta  dalam  bentuk perjanjian yang  dilarang  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  11  hingga  Pasal  16  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999,  maka pihak yang menyatakan adanya peristiwa ( adanya perjanjian ) yang dibuat antara pelaku usha tertentu dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud melahirkan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dibebani  kewajiban  untuk membuktikan adanya  perjanjian ,  yaitu  Komisi  Pengawas  Persaingfan  Usaha sebagaimana diatur oleh Pasal 36 huruf a, b, dan c yang selengkapnya berbunyi. Wewenang Komisi meliputi:
16 Marilang, Hukum Perikatan.............Op-cit, h. 193.
a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan  atau tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaaan  terhadap  kasus  dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
Penyidik  yang  berwenang  melakukan  tugas  penyeledikan  sebagaimana dimaksud  pada  pasal  tersebut  adalah  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia atau  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh Undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan  (Pasal  1  angka  14  Keputusan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  No.  05/KPPU/KEP/IX/2000).  Sedangkan penyelidikan  adalah  kegiatan  Anggota  Majelis  Komisi  dan  atau  Tim  Penyelidik untuk  mendapatkan  bukti  dan  atau  informasi  di  lokasi  atau  tempat  tertentu  yang diduga sebagai tempat disimpannya atau beradanya alat bukti (Pasal 1 angka 11). Dalam  melakukan  tugas  penyelidikan,  penyidik  melalui  langkah-langkah sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  9  Keputusan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa;  (1)  Tim  Penyidik  mempunyai  tugas:  a.  mendapatkan  bukti-bukti  guna pengambilan Putusan Komisi; b. menyusun hasil penyelidikan dua temuan secara sistematis  untuk  memudahkan  Majelis  Komisi  dalam  pengambilan  Putusan Komisi;  c.  Membuat  dan  menandatangani  Berita  Acara  Penyelidikan.  (2)  Dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  Pasal  ini,  Tim  Penyelidik berwenang:  a.  merencanakan  langkah-langkah  dan  teknik  penyelidikan;  b. mencari  keterangan  dan  atau  informasi  guna  pengambilan  Putusan  Komisi;  c. meneliti  hasil  penyelidikan.  (3)  Tim  Penyelidik  berkewajiban  untuk  melengkapi diri  dengan  surat  tugas  serta  menjaga  kerahasiaan  dokumen  dan  informasi  yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.
Berdasarkan berbagai aturan tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata yang dibebani  untuk  membuktikan adanya  perjanjian yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha tertentu  dengan  pelaku  usaha  lainnya  (pesaingnya)  dengan  maksud  untuk terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  Penyidik Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  melalui  sidang-sidang  Majelis  Komisi Persaingan Usaha.
Pertanyaannya  kemudian  adalah  bagaimana  pihak  Penyidik  Pengawas Pesaingan  Usaha  memperoleh  alat  bukti  yang  digunakan  untuk  membuktikan adanya  perjanjian yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha  sebagaimana  yang  dilarang dalam  Pasal  11  hingga  Pasal  16  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999,  karena alat  bukti  yang  paling  diutamakan  dalam  kasus  seperti  ini  adalah nasakah perjanjian/kontrak yang  diabuat  oleh  pelaku  usaha  sebagai  terlapor,  padahal naskah  perjanjian/kontrak  semacam  itu  pastilah  diupayakan  disembunyikan  oleh
terlapor.  Lebih  menyulitkan  lagi  apabila  perjanjian  yang  mereka  buat  dalam bentuk lisan , bagaimana membuktikannya?
Jika  perjanjian  yang  mereka  (Terlapor)  buat  dalam  bentuk  tertulis (kontrak), maka tugas penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Keputusan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  No.  05/KPPU/KEP/IX/2000  melakukan penggeledahan di lokasi atau tempat  yang diduga dimana kontrak atau perjanjian tertulis tersebut berada.
Namun  apabila  perjanjian  yang  dibuat  hanya  dalam  bentuk  lisan,  maka penyidik  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  dapat  memanggil  saksi-saksi  yang dapat  memberi  keterangan  kesaksian  sebagaimana  dilihat,  didengar,  dan  dialami sendiri  oleh  saksi  atau  keterangan  ahli  atau  petunjuk  yang  dapat  dinilai  oleh Majelis  Komisi  sebagai  bukti  yang  membuktikan adanya  perjanjian  lisan yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai terlapor (Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999).
Orang  yang  dapat  dijadikan  saksi  untuk  memberikan  kesaksian  dalam kasus  pelanggaran  pembuatan  perjanjian  yang  dapat  menimbulkan  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  orang  yang  bekerja  pada perusahaan  bersangkutan.  Sedangkan  alat  bukti  berupa  petunjuk  dapat  diperoleh melalui adanya perusahaan lain yang tidak bisa bersaing atau berkompetisi hingga gulung tikar akibat adanya kerjasama antara pelaku usaha dalam bentuk perjanjian memonopoli  pengendalian  harga,  produk  barang  dan  atau  jasa,  pasar  dan pemasaran,  menerimaan  atau  pemasokan  barang  dan  atau  jasa  dan  sebagainya tindakan sejenis monopoli.
Kemudian  alat  bukti  petunjuk  lain  selain  kerugian  yang  nyata-nyata dialami pelaku usaha lain yang tidak dapat berkompetisi akibat adanya perjanjian terlarang  dimaksud  adalah  terjadinya  kelangkaan  barang  dan  jasa  di  pasaran, melonjaknya  harga  komoditi  tertentu,  dan  hilangnya  alternatif  pilihan  bagi konsumen memilih dan/atau membeli barang dan/atau jasa akibat dimonopoli oleh pelaku usaha tertentu.
Selain  itu,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  juga  dapat  menggunakan data,  berupa  informasi,  dokumen,  dan  hasil  cetakan  dari  kedua  jenis  informasi elektronik tersebut sebagai alat bukti setelah divalidasi oleh ahlinya sebagaimana diatur  pada  Pasal  5  UU  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang selengkapnya berbunyi:
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan
alat bukti hukum yang sah.
(2)   Informasi    Elektronik    dan/atau    Dokumen    Elektronik    dan/atau    hasil cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat    (1)    merupakan  perluasan  dari alat  bukti  yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3)   Informasi    Elektronik    dan/atau    Dokumen    Elektronik    dinyatakan    sah apabila  menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai    dengan  ketentuan  yang diatur dalam Undang Undang ini.
(4)   Ketentuan  mengenai    Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a.   surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b.   surat    beserta    dokumennya    yang    menurut    Undang-Undang    harus dibuat    dalam    bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat pembuat akta.

## PENUTUP
Proses  pembutkian  terhadap  terjadinya  perjanjian  terlarang  oleh  pelaku usaha tertentu  dengan pelaku usaha lainnya  (pesaingnya) sebagaimana dimaksud Pasal  11  hingga  Pasal  16  UU  No.  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  adalah  melalui  penelitian  dan penyelidikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk kemudian divalidasi melalui sidang Mejelis Komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Alat bukti hukum yang  dapat  digunakan  membuktikan  terjadinya  perjanjian  terlarang  adalah:  alat bukti  tertulis  (naskah  kontrak),  saksi,  keterangan  ahli,  keterangan  terlapor, (informasi  dan  dokumen  serta  hasil  cetakan  elektronik)  serta  berbagai  jenis petunjuk  atau  persangkaan  hakim.  Sedapatmungkin  alat  bukti  elektronik divalidasi melalui ahlinya dan alat bukti petunjuk dan/atau persangkaan divalidasi melalui proses rekonstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadirmuhammad, 1992, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Achamd Ali, 1982, Hukum Pembuktian Perdata ( Buku Pertama ), Karya Kencana,
Yogyakarta.
Hermansyah,  2009, Pokok-Pokok  hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia , Prenada Media Group, Jakarta.
Marilang,  2013, Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian, Alauddin University Press, Makassar.
Subekti, 1979, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  1998, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Liberty, Yogyakarta.
Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang  Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata.
Keputusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.