## ISLAM DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN PADA KELUARGA MUSLIM
1 Rendy Dwi Hermanto, 2 Sheyla Nichlatus Sovia
1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2 Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: 1 rendydwihermanto@iainponorogo.ac.id, 2 sheyla.sovia@iainkediri.ac.id

## Abstract:
The position of women is clear both in terms of Islamic perspective and in terms of state policies in  the  form  of  laws  and  regulations  that  have  placed  women  in  a  dignified  position  that  can develop  themselves  in  carrying  out  their  roles,  duties  and  functions.  On  the  other  hand, participating  in  maintaining  a  balance  between  family  responsibilities  and  work  outside  the household  without  neglecting  roles  in  the  household  and  maintaining  social  and  religious culture values. The existence of women workers cannot be denied, both on a large scale role in the development of the nation and state as well as on the scale of status and  family welfare by working outside the home (productive work) or social activities in irder to actualize themselves. This  research  seeks  to  find  a  tangent  point  between  Islamic  teachings  and  state  policies  in providing protection for the reproductive rights of female workers. The results of the study show that  the  concepts  contained  in  Islamic  teachings  and  state  policies  have  many  tangent  points related  to  the  obligation  to  provide  protection  for  workers,  especially  female  workers  and  the fulfillment of their rights for the benefit of mankind as a whole.

## Keywords: Islam, state policy, protection of reproductive rights, female worker

## Abstrak :
Kedudukan  perempuan  sudah  jelas  baik  dilihat  dalam  perspektif  Islam  maupun  ditinjau  dari kebijakan negara berupa peraturan perundangan yang telah menempatkan perempuan pada posisi bermartabat untuk dapat mengembangkan dirinya dalam melakukan peran, tugas dan fungsinya. Di satu  sisi ikut serta  menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan di luar rumah tanggga tanpa mengabaikan peran dalam rumah tangga dan menjaga tata nilai sosial budaya keagamaan. Eksistensi pekerja perempuan tidak bisa dinafikan perannya baik untuk skala luas  berperan  dalam  pembangunan  bangsa  dan  negara  maupun  untuk  skala  status  dan kesejahteraan keluarga dengan bekerja di luar rumah (bekerja produktif) atau beraktifitas sosial dalam  rangka  mengaktualisasikan  diri.  Penelitian  ini  berusaha  mencari  titik  singgung  antara ajaran  Islam  dan  kebijakan  negara  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  reproduksi pekerja perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep yang tertera dalam ajaran Islam dan  kebijakan  negara  memiliki  banyak  titik  singgung  berkaitan  dengan  kewajiban  untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, khususnya pekerja perempuan dan pemenuhan  atas hak-haknya demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.
Kata kunci : Islam, kebijakan negara, perlindungan hak reproduksi, pekerja perempuan

## A. Pendahuluan
Prinsip  pokok  yang  terdapat  dalam ajaran Islam ialah persamaan antara manusia, baik  persamaan  antara  lelaki  dan  perempuan
maupun  persamaan  antar  bangsa,  suku,  dan keturunan.  Perbedaan  status  tinggi  rendahnya derajat  seseorang  dalam  Islam  hanya  dapat dilihat dari nilai pengabdian dan
ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukan  perempuan  dalam  pandangan ajaran  Islam  tidak  sebagaimana  dugaan maupun  praktik  yang  ada  di  sebagian masyarakat.  Pada  hakikatnya  ajaran  Islam memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat terhadap perempuan. 1 Perhatian  yang  besar  terhadap perempuan  ini  menimbulkan  isu  di  kalangan masyarakat  mengenai  segala  sesuatu  yang menyangkut  keperempuanan.  Oleh  sebab  itu, isu  perempuan  menjadi  objek  yang  menarik untuk dibahas tersendiri.
Baik  ajaran  Islam  maupun  kebijakan negara telah sama-sama menempatkan perempuan secara proporsional untuk memiliki  kesempatan  yang  sama  sehingga dapat  mengembangkan  diri  dalam  peran, tugas dan fungsinya, baik untuk melaksanakan  kerja  reproduktif  (di  dalam rumah  tangga)  maupun  kerja  produktif  (di luar  rumah  tangga)  serta  perwujudan  dari aktualisasi diri mereka. Dalam hal ini muncul berbagai  persoalan  pada  pekerja  produktif, terutama terkait tuntutan status pekerjaan dan pemenuhan hak-hak mereka secara layak.
Pada hakikatnya hak reproduksi memiliki aspek yang sangat luas, tidak hanya menyangkut  masalah  kesehatan  reproduksi dan  pelayanannya,  tetapi  terkait  dengan berbagai  aspek  perlindungan  bagi  wanita dalam  posisinya  sebagai  warga  masyarakat, istri,  pekerja,  bahkan  sebagai  ibu  dari  anak-
1 M.  Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an (Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam  Kehidupan Masyarakat ), (Bandung: Mizan, 1992). H. 419.
anak bangsa. Permasalahan ini menjadi sangat penting mengingat signifikansi hak reproduksi yang hanya dimiliki wanita, yakni haid,  hamil,  melahirkan  dan  menyusui  bagi keberlanjutan dan kualitas suatu generasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah mengungkapkan bahwa selama ini, perempuan dan reproduksi direduksi menjadi sekedar alat-alat kontrasepsi. Dari penelitian tersebut, ditekankan hak-hak perempuan untuk diangkat  ke  permukaan  untuk  menghadapi masalah  “dominasi”.  Pertama,  adalah  hak mengambil keputusan. Kedua, adalah hak atas informasi.  Ketiga,  hak  tidak  diperlakukan sewenang-wenang. 2
Pembahasan mengenai kesehatan reproduksi  mendapat  perhatian  khusus  secara global  sejak  diangkatnya  isu  tersebut  dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan
( International  Conference  on  Populationand Development/ICPD )  di  Kairo,  Mesir  tahun 1994  dan  Internatoional  Planned  Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996.
Dalam  konferensi  tersebut  setidaknya terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan  yaitu:  (1)  hak  untuk  hidup;  (2) hak  atas  kebebasan  dan  keamanan;  (3)  hak atas  kesetaraan  dan  bebas  dari  segala  bentuk diskriminasi,  termasuk  kehidupan  keluarga dan  reproduksinya;  (4)  hak  atas  kerahasiaan pribadi  (5)  hak  untuk  kebebasan  berpikir;  (6)
2 Mimin  Mintarsih,  Pitrotussaadah,  “Hak-Hak Reproduksi  Perempuan  dalam  Islam”, JSGA:  Journal Studi Gender dan Anak Vol. 09 No.01 (2022). H. 109.
hak  untuk  mendapatkan  informasi  dan pendidikan;  (7)  hak  untuk  memilih  bentuk keluarga,  dan  hak  untuk  membangun  dan merencanakan  keluarga;  (8)  hak  untuk memutuskan kapan dan  akankah punya anak; (9) hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan  kesehatan;  (10)  hak  untuk mendapatkan  manfaat  dari  hasil  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi;  (11)  hak kebebasan  berkumpul  dan  berpartisipasi dalam  hal  berpolitik;  (12)  hak  untuk  bebas dari penganianyaan dan perlakuan buruk. 3
Dalam konferensi internasional tersebut disepakati adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus  pada  kesehatan  reproduksi  serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi.
Kesehatan reproduksi perempuan yang salah  satu  cerminannya  adalah  terjaminnya keselamatan  ibu  selama,  saat,  dan  setelah melahirkan, serta pada masa awal pengasuhan dan  menyusui,  memang  tidak  memberikan keuntungan  ekonomi  secara  langsung  namun tindakan  yang  tepat  dalam  tahapan  ini  dapat menimbulkan keuntungan jangka panjang dan dengan  sendirinya  mempengaruhi  banyak aspek kehidupan.
Berkaitan  dengan  pekerja  perempuan, data  dari  Badan  Pusat  Statistik  menunjukkan
3 Djamhoer  Martadi  Soebrata, Kebijakan Pemerintah  dalam  Kesehatan  Reproduksi  serta Kaitannya  dengan  Obstetri  Ginekologi  Sosisal , (Bandung:  Yayasan  Pustaka  Sarwono  Prawihardjo, 2005). H. 32.
peningkatan jumlah pekerja perempuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di mana pada tahun  2022  jumlah  pekerja  perempuan  di Indonesia  sebanyak  35,57%.  Data  tersebut menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  2020 sebanyak  34,65%. 4 Dengan  adanya  tuntutan ekonomi keluarga, eksistensi kaum perempuan  saat  ini  tidak  hanya  menjadi  ibu rumah  tangga,  akan  tetapi  ikut  berpartisipasi dalam  meningkatkan  penghasilan  untuk kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja.
Pekerja  perempuan  pada  dasarnya secara  kodrat  mempunyai  fisiologis  yang berbeda  dengan  pekerja  laki-laki.  Pekerja perempuan mempunyai fungsi dalam reproduksi,  di  mana  fungsi  tersebut  tidak dipunyai  oleh  pekerja  laki-laki,  sehingga pekerja  perempuan  perlu  diberikan  hak-hak khusus terkait hak reproduksi untuk melindungi kesehatan dan kehormatan dirinya.  Hal  tersebut  menjadi  persoalan  yang sangat  penting  bagi  pekerja  perempuan, mengingat hak reproduksi hanya dimiliki oleh perempuan,  seperti  haid,  hamil,  melahirkan dan  menyusui,  di  mana  hak-hak  tersebut sangat  penting  untuk  kelanjutan  dan  kualitas suatu generasi.
Berdasarkan  beberapa  hal  yang  telah disampaikan  sebelumnya,  peneliti  berusaha melakukan  kajian  yang  mendalam  berkaitan dengan  kedudukan  Islam  dan  kebijakan
4 Badan  Pusat  Statistik,  “Persentase  Tenaga Kerja  Formal  Menurut  Jenis  Kelamin  (Persen),  2020- 2022” bps.go.id/indicator. https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase- tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html. Diakses 17 Oktober 2023.
negara  dalam  perlindungan  terhadap  hak reproduksi  pekerja  perempuan  pada  keluarga muslim.

## B. Pembahasan

## 1. Hak Reproduksi Perempuan
Sebelum  bicara  lebih  rinci  tentang hak-hak  reproduksi  perempuan,  terlebih dahulu  harus  dipahami  bahwa  dalam  Islam hak-hak  reproduksi  perempuan  tidak  lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya  karena  fungsi  reproduksinya. Secara  kualitatif,  hak-hak  ini  seimbang dengan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi reproduksi  (pencari  nafkah).  Dan  sebagai pengemban  fungsi  reproduksi,  perempuan (ibu)  memiliki  hak-hak  yang  harus  dipenuhi oleh  sang  ayah  (suami).  Sebagai  pengemban fungsi  reproduksi,  ada  tiga  kategori  hak-hak yang  dimiliki  oleh  kaum  perempuan/ibu: pertama, hak  jaminan  keselamatan  dan kesehatan 5 .  Mengingat  resiko  sangat  besar yang  bisa  terjadi  pada  kaum  ibu  dalam menjalankan  fungsi-fungsi  reproduksinya, mulai  dari  menstruasi,  berhubungan  seks, mengandung,  melahirkan,  dan  menyusui, maka hak ini merupakan hak mutlak.
Kedua, hak  jaminan  kesejahteraan, bukan  saja  selama  proses-proses  vital reproduksi  (mengandung,  melahirkan  dan menyusui)  berlangsung,  tapi  juga  di  luar masa-masa  itu  dalam  statusnya  sebagai  istri
5 Masdar  F.  Mas’udi, Islam  Dan  Hak-Hak Reproduksi  Perempuan (Bandung:  Mizan,  1997).  H. 75.
dan  ibu  dari  anak-anak  sebagaimana  firman Allah  dalam  al-Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat 233:
...
ِف ْو ُرْعَمْلاِب َّنُهُت َوْسِك َو َّنُهُق ْز ِر ٗهَل ِد ْوُل ْوَمْلا ىَلَع َو ..
“Dan  kewajiban  ayah  menanggung  nafkah dan  pakaian  mereka  dengan  cara  yang patut.” 6
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  telah disebutkan pada pasal 80 ayat (4) yaitu suami berkewajiban  untuk  menafkahi,  memberikan tempat  kediaman  bagi  istri,  biaya  rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan  bagi  istri  dan  anak  serta  biaya pendidikan anak. 7
Ketiga , hak ikut serta dalam pengambilan  keputusan  yang  menyangkut kepentingan  perempuan  atau  istri  khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.  Hak  kategori  ketiga  ini,  kiranya jelas  dapat  dipahami  dari  penegasan  umum ayat  al-Qur’an  tentang  bagaimana  suatu keputusan  yang  menyangkut  pihak-pihak dalam  lingkungan  apa  pun  harus  diambil, sebagaimana  dalam  Al-Qur’an  surat  Asy- Syura ayat 38:
.. ْْۖمُهَنْيَب ى ٰر ْوُش ْمُه ُرْمَا َو

## …
“…sedangkan  urusan  mereka  (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” 8
Penjelasan  dari  ketiga  hak-hak  reproduksi wanita akan diuraikan di bawah ini.
a. Hak jaminan kesehatan dan keselamatan
6 Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an  dan  Terjemahannya  Edisi Penyempurnaan  2019 (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). H. 50.
7 Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4).
8 Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur’an  dan  Terjemahannya… .  H. 709.

## 1) Menstruasi
Menstruasi  atau  haid  diterjemahkan secara  bahasa  berarti  mengalir,  sedang jika  dilihat  dari  syara’  haid  diartikan sebagai  darah  yang  keluar  dari  rahim perempuan  yang  sudah  baligh.  Islam sangat  jelas  dalam  mengatur  ketentuan- ketentuan tentang menstruasi ini. Menurut pandangan  Islam  menstruasi  merupakan awal  bekerjanya  organ-organ  reproduksi perempuan.  Darah  menstruasi  keluar  dari vagina  seorang  perempuan  di  luar  waktu melahirkan. 9
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas bahwa  menstruasi  merupakan  proses biologis  yang  bersifat  kodrati  dan  bukan sebagai  gambaran  jiwa  terluka  dari seorang  perempuan,  sehingga  selama masa  menstruasi  ini  seorang  perempuan diperbolehkan melakukan aktivitas seksual  bersama  suaminya  selama  tidak sampai  melakukan  hubungan  seksual ( dukhul ),  karena  tidak  ada  perintah menjauhi  perempuan  selama  menstruasi. Tidak diperbolehkan melakukan hubungan  seksual  selama  menstruasi  ini sebenarnya  lebih  didasarkan  pada  alasan kesehatan,  kebersihan,  dan  kesucian. Darah  yang  dikeluarkan  mengandung bakteri yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit.
9 Nasaruddin  Umar,  “Dilema  Seksualitas Dalam  Agama,  Implikasi  Tradisi  Yahudi  ke  dalam Tradisi  Islam,”  makalah  disampaikan  pada Seminar Nasional Perempuan, Agama, dan Kesehatan Reproduksi ,  diselenggarakan  oleh  LKPSM-YKF- INTERFIDEL, Yogyakarta 9 April 1997. H. 22.

## 2) Hubungan seksual
Hubungan  seksual  adalah  masuknya penis  ke  dalam  liang  vagina,  yang  juga merupakan  puncak  dari  aktifitas  seksual. Tentunya  orang  yang  halal  melakukan hubungan  seksual  adalah  yang  terikat dalam  pernikahan.  Hubungan  seksual sendiri  tidak  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  biologis  semata,  akan  tetapi juga  bersifat  ibadah.  Jelas  antara  suami dan  istri  memiliki  kedudukan  yang  sama dalam  melakukan  persetubuhan,  karena kehalalan  bagi  keduanya.  Meskipun  pada dasarnya  istri  mempunyai  kewajiban dalam  melayani  suami,  akan  tetapi  jika keadaan psikis dan fisik tidak mendukung,  maka  ada  posisi  tawar ( bargaining position ) baginya untuk tidak melakukan. 10
3) Kehamilan dan melahirkan
Kehamilan  terjadi  ketika  sperma  dan ovum  bertemu  atas  izin  Allah.  proses  ini terjadi  selama  40  hari  pertama.  Setelah sperma dan ovum bertemu akan berkembang  menjadi  segumpal  darah (alaq) ,  selama  40  hari  kedua  akan terbentuk  dua  saluran  pembuluh  darah. Selanjutnya  akan  menjadi  segumpal daging (mughoh) pada 40 hari ketiga, fase selanjutnya  pembentukan  tulang (izama) . Setelah  empat  bulan  ruh  ditiupkan  oleh
10 Siti  Ruhaini  Dhuhayatin,  “ Marital  Rape, Suatu Keniscayaan”, dalam S. Edy Santosa (ed.), Islam dan  Konstruksi  Seksualitas (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2002). H. 126-127.
Allah  sehingga  sempurnalah  bentuk  bayi tersebut.
4) Menyusui
Dalam  Al-Quran  dijelaskan  bahwa menyusui adalah bentuk kasih sayang ibu kepada  anaknya  dan  merupakan  bagian reproduksi  perempuan  yang  tidak  bisa dialih  tugaskan  kepada  laki-laki.  Bagi seorang ibu menyusui adalah hak, selama mempunyai kesanggupan untuk melakukannya  dengan  sukarela,  ayahlah yang  berkewajiban  menyusui,  dalam artian  ayah  menyediakan  perbekalan  bagi ibu  ketika  menyusui  anaknya.  Proses menyusui  dalam  Islam  bukan  semata- mata  tugas  seorang  ibu,  akan  tetapi  ada kewajiban bagi  suami untuk  menanggung nafkah  bagi  ibu.  Artinya  bahwa  aktivitas menyusui  mempunyai  nilai  ekonomi, karenanya  suami  wajib  membayar. 11
Semuanya  telah  dijelaskan  dalam  KHI pasal 104 ayat (1) dan (2).
b. Hak jaminan kesejahteraan
1) Mendapat nafkah Nafkah  adalah  kebutuhan  pokok  bagi kehidupan  berkeluarga  dan  al-Qur’an meletakkan  tanggung  jawab  itu  kepada suami.  Nafkah  wajib  diberikan  suami kepada  istri  setelah  adanya  akad  nikah. Nafkah  diantaranya  meliputi  kebutuhan makan,  minum,  pakaian  dan  tempat
11 Dhuhayatin, “Gender dalam Prsepektif Islam (Studi  terhadap  hal-hal  yang  menguatkan  dan melemahkan Gender dalam Islam)“ dalam Tim Risalah Gusti (ed.), Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif  Islam (Surabaya:  Risalah  Gusti,  1996).  H. 243.
tinggal    serta  pengobatan  dan  kebutuhan rumah  tangga  lainnya  sesuai  dengan kemampan  suami.  Meskipun  nafkah dibebankan  kepada  suami,  namun  Islam tidak  melarang  istri  untuk  membantu suami  mencari  nafkah  atas  izin  suaminya dengan syarat tidak menggangu kewajiban sebagai ibu rumah tangga serta tidak  mendatangkan  suatu  yang  negatif bagi  dirinya,  keluarga,  masyarakat,  dan agamanya. 12
2) Memelihara dan mendidik anak
Memelihara dan mendidik anak adalah tugas  reproduksi  non  kodrati,  semua  ini bisa  dilakukan  oleh  ayah  maupun  ibu, sehingga  pengasuhan  anak  pada  dasarnya adalah  tanggung  jawab  bersama  kedua orang  tua. 13 Al-Qur’an  menerangkan  hal ini  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  233, bahwa baik  ayah maupun ibu  tidak boleh menderita  karena  beban  merawat  anak. Maka  oleh  sebab  itu  prinsip  memelihara dan  mendidik  anak  adalah  kerjasama. Dengan prinsip kerjasama ini maka kiprah perempuan  di  sektor  publik  semakin terbuka.  Pemeliharaan  anak  juga  diatur dalam KHI pasal 98.
3) Mendapatkan informasi
Maksud  dari  mendapatkan  informasi di sini adalah informasi tentang kesehatan
12 Huzaemah  Tahido  Yanggo,  “Pandangan Islam  tentang  Gender”  dalam  Tim  Risalah  Gusti  (ed.) Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). H. 160.
13 Umar,  “Teologi  Reproduksi”  dalam  Sri Suhandjati Sukri (ed.) Bias Gender dalam Pemahaman Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2002). H. 28.
reproduksi.
Informasi
kesehatan reproduksi  sendiri  meliputi  informasi tentang  seksualias,  keluarga  berencana, hak  dan  kesehatan  reproduksi  selama bereproduksi.
Informasi ini sangat penting mengingat  ini  akan  sangat  berpengaruh pada pengetahuan individu tentang seksualitas  dan  reproduksi,  yang  akan menuntun pola berpasangan dan mengontrol prilaku seseorang. 14
c. Hak  ikut  mengambil  keputusan  yang menyangkut  kepentingan  perempuan/istri khususnya  yang  berkaitan  dengan  proses- proses reproduksi
1) Keputusan memiliki anak
Memiliki  anak  adalah  pilihan  bebas dari  suami  istri  dan  masing-masing memiliki porsi yang sama dalam memutuskan adanya anak. Tanpa partisipasi  kedua  belah  pihak  tidak  akan terwujud anak tersebut.  Dalam penentuan jarak  kelahiran  pun  perempuan  memiliki hak  yang  lebih  besar.  Hal  ini  karena alasan kesehatan fisik dan mental seorang ibu.  Jarak  kehamilan  yang  terlalu  dekat tidak  hanya  berpengaruh  pada  kesehatan fisik  dan  mental  seorang  ibu  saja,  tetapi juga  berpengaruh  pada  anak  yang  tidak
14 Muhajir  Darwin,  “Overview  Kesehatan Reproduksi,”  makalah  disampaikan  pada Pelatihan Demografi  II ,  diselenggarakan  oleh  Pusat  Penelitian Kependudukan  UGM,  Yogyakarta,  2-4  September 1996. H. 10.
mendapatkan pengasuhan secara memadai dari orang tua. 15
2) Keluarga Berencana
Keluarga berencana merupakan penjabaran  penting  dari  konsep  universal dalam  hak  asasi  manusia.  Setiap  individu atau  pasangan  mempunyai  hak  dan tanggung  jawab  atas  tubuhnya  sendiri termasuk hak reproduksinya. 16
Tujuan keluarga berencana dimaksudkan untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera, tentunya cara yang ditempuh  adalah  dengan  mengatur  dan memberi jarak suatu kelahiran.
Pembatasan  kelahiran  yang  diizinkan Islam  antara  lain  metode tandzimun  nasl , yang diperuntukkan dalam mengatur jarak kelahiran.  Metode  ini  cenderung  sebagai bentuk  pencegahan  kehamilan  dalam waktu  terbatas  atau  menundanya. 17 Cara yang  biasa  digunakan  adalah azl  (coitus interupsi) dan  KB  kalender. Azl  se ndiri diartikan sebagai senggama tidak sempurna  dengan  cara  menarik  penis dalam  vagina  pada  saat  akan  terjadi ejakulasi. 18 Sedangkan  KB  sendiri  adalah pasangan  suami  istri  yang  melakukan
15 Umar,  “Teologi  Reproduksi”  dalam  Sri Suhandjati Sukri (ed.) Bias Gender dalam Pemahaman Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2002). H. 27. 16 Muhajir  Darwin,  “Gerakan  Kependudukan dari  Keluarga  Berencana  ke  Kesehatan  Reproduksi”, dalam  Agus  Dwiyanto,  dkk.,  (ed.) Penduduk  dan Pembangunan (Yogyakarta:  Aditya  Media,  1996).  H. 168.
17 Nurdiyat,  “Pandangan  Islam  tentang Kontrasepsi,” Swara  Quran Vol.  4  No.  2  (Agustus 2004). H. 44.
18 A. Rahmat Rosyadi Soeroso Dasar, Indonesia Keluarga  Berencana  Ditinjau  dari  Hukum  Islam (Bandung : Pustaka, 1989). H. 27.
hubungan  seksual  dalam  keadaan  tidak subur agar tidak terjadi kehamilan. Selain dua  metode  yang  diperbolehkan  dalam Islam tersebut di atas alat kontrasepsi lain juga  dilegalkan  oleh  pemerintah  antara lain kondom, pil, suntik, dan susuk KB.
Islam  menghargai  hak  reproduksi perempuan,  tetapi  dalam  mengambil keputusan harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.
Kebebasan perempuan dalam menentukan hak  reproduksinya  tidak  bersifat  mutlak,
namun perempuan tetap harus
mempertanggungjawabkan setiap keputusannya dengan mempertimbangkan kepentingan  sosial  atau  akibat  yang ditimbulkan dari keputusan yang diambilnya.
2. Hak Reproduksi Wanita dalam
Undang-undang dan KHI
Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat  beberapa  hak-hak  reproduksi  wanita yang  harus  dipenuhi.  KHI  menyebutkan dalam kaitannya dengan hak jaminan kesehatan  dan  keselamatan  khususnya  pada ibu menyusui, terdapat pada  pasal 104 ayat 1 dan 2: 19
1. Semua  biaya  penyusuan  anak  dibebankan kepada ayahnya. Jika sang ayah meninggal dunia,  maka  biaya  penyusuan  dibebankan kepada  orang  yang  berkewajiban  memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
19 Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  104  ayat  (1) dan (2).
2. Masa penyusuan dilaksanakan paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang  dari dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.
Selain  itu,  dalam  PP  No.  33  tahun 2012  Bab  V  juga  diatur  mengenai  Program ASI  eksklusif  di  Tempat  Kerja  dan  Tempat Sarana  Umum  serta  Bab  VI  mengenai Dukungan  Masyarakat  terkait  keberhasilan program pemberian ASI eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. 20
Memelihara  serta  mendidik  anak merupakan tugas reproduksi non kodrati yang dilakukan  oleh  ayah  maupun  ibu,  sehingga pengasuhan  anak  pada  dasarnya  adalah tanggung  jawab  bersama  ayah  dan  ibu. Dengan  adanya  tanggung  jawab  bersama tersebut  maka  hak  wanita  seimbang  dengan pria,  hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam KHI pasal 98.
Selain dari hak-hak reproduksi wanita di  atas  terdapat  lagi  hak  wanita  yang  masih berkaitan dengan reproduksi, yaitu:
a. Batas minimal perkawinan Pada  Bab  IV  Pasal  15,  Kompilasi
Hukum Islam mempertegas
persyaratan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  perkawinan  dengan rumusan sebagai berikut:
1. Berkaitan  dengan  kemaslahatan keluarga  dan  rumah  tangga,  maka perkawinan hanya boleh dilakukan oleh  calon  mempelai  yang  telah
20 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  33  Tahun  2012  Tentang  Pemberian  Air  Susu Ibu Eksklusif.
mencapai  usia  yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan pada  Pasal  7  ayat  (1)  menyatakan bahwa  ”Perkawinan  hanya  dapat diizinkan  apabila  pria  dan  wanita sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun”.
2. Bagi  para  calon  mempelai  yang belum  mencapai  usia  21  tahun,
maka harus mendapat izin sebagaimana  yang  diatur  dalam pasal  7  ayat  (2),  (3),  (4)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
b. Aborsi Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014 tentang Kesehatan Reproduksi
(selanjutnya  disebut  PP  Kesehatan
Reproduksi),  tindakan  aborsi  hanya dapat  dilakukan  berdasarkan  dua  hal, yaitu:  indikasi  kedaruratan  medis  dan kehamilan akibat perkosaan.
Sebagaimana  Pasal  75  ayat  (2)  UU Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  PP  ini  juga  menyatakan bahwa  aborsi  akibat  perkosaan  hanya dapat dilaksanakan apabila usia
kehamilan  paling  lama  40  (empat
puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
c. Kesehatan Secara  umum  kesehatan  perempuan sudah dijamin hak dan perlindungannya
sebagaimana tercantum  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) pada pasal 12;
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia Pasal 49 ayat (3).
d. Ketenagakerjaan
1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri;
3. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention On The
Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against Women )
3. Pengaruh Batas Usia Minimal

## Perkawinan Terhadap Reproduksi
Di Indonesia, undang-undang pertama tentang perkawinan dan  perceraian yang  juga dikenal  sebagai  usaha  pembaruan  pertama adalah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.  Mulanya  undang-undang  ini  hanya berlaku untuk wilayah pulau  Jawa,  kemudian undang-undang  pertama  tentang  perkawinan yang  lahir  setelah  Indonesia  merdeka  ini diperluas  wilayah  berlakunya  untuk  seluruh wilayah Indonesia bersamaan dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954 tentang  Penetapan  Berlakunya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Tanggal  21 Nopember  1946  Nomor  22  Tahun  1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1946  ini  adalah  sebagai  kelanjutan dari  Stbl.  No.  198  Tahun  1895,  dan  sebagai pengganti  dari Huwelijks  Ordonantie Stbl. No. 348 Tahun 1929 jo. Stbl. No. 467  Tahun 1931, dan Vorstenlandse
Huwelijks
Ordonantie Stbl. No. 98 Tahun 1933.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1946  kemudian  diikuti  dengan  kelahiran Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan merupakan undang-undang pertama yang  mencakup  unsur-unsur  perkawinan  dan perceraian  secara  menyeluruh.  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  kemudian direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16
Tahun  2019  yang  pada  pokoknya  merubah usia  perkawinan  anak-anak  perempuan  dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun.
Meskipun secara terang-terangan tidak ada  petunjuk  Al-Qur’an  atau  Hadis  Nabi tentang  batas  usia  perkawinan,  namun  ada ayat  Al-Qur’an  dan  Hadis  Nabi  yang  secara tidak  langsung  mengisyaratkan  batas  usia tertentu.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  Allah berfirman  dalam  Al-Qur’an  surat  An-Nisa’ ayat 6 yang artinya:
“ Dan  ujilah  anak-anak  yatim  itu  sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta), maka  serahkanlah  kepada  mereka  hartanya. Dan  janganlah  kamu  memakannya  (harta anak  yatim)  melebihi  batas  kepatutan  dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.  Barang  siapa  (di  antara  pemelihara itu)  mampu,  maka  hendaklah  dia  menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu  menurut  cara  yang  patut.  Kemudian, apabila  kamu  menyerahkan  harta  itu  kepada mereka,  maka  hendaklah  kamu  adakan saksi-saksi.  Dan  cukuplah  Allah  sebagai Pengawas. ” 21
Dari  ayat  ini  dapat  dipahami  bahwa batas  minimum  usia  perkawinan  adalah baligh.  Selain  itu  ada  pula  Hadis  yang membahas  hal  ini,  yaitu  Hadis  Nabi  dari Abdullah Ibn Mas’ud yang berbunyi:
جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي
“ Wahai  para  pemuda,  jika  kalian  telah mampu, maka menikahlah ” (H.R. Bukhari).
Dalam  Hadis  ini,  tersirat  sebuah persyaratan untuk melangsungkan
21 Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur’an  dan  Terjemahannya… .  H. 105.
perkawinan,  yaitu  kemampuan  persiapan untuk  kawin.  Kemampuan  dan  persiapan untuk  kawin  ini  hanya  dapat  dipenuhi  oleh orang yang sudah dewasa.
Dalam sebuah pernikahan, akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara  suami  dan  istri.  Adanya  hak  dan kewajiban  atas  suami  atau  istri  mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.
Dalam salah satu persyaratan, terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.  Persetujuan  dan  kerelaan  tentu tidak  akan  datang  dari  seseorang  yang  masih berada  di  bawah  umur.  Dengan  demikian, dapat dipahami bahwa pasangan yang diminta persetujuannya  itu  haruslah  yang  sudah dewasa.
Dengan demikian maka sebuah perkawinan  harus  dilakukan  oleh  pasangan yang sudah dewasa. Bagaimana batas dewasa itu  dapat  dibedakan  antara  laki-laki  dan perempuan, serta dapat pula dibedakan karena perbedaan  lingkungan,  budaya  dan  tingkat kecerdasan  komunitas  atau  disebabkan  oleh faktor lainnya. Penentuan tentang permasalahan  ini  diserahkan  kepada  pembuat undang-undang di lingkungan masing- masing.
Batas  usia  dewasa  untuk  calon mempelai  sebagaimana  dapat  dipahami  dari ayat  Al-Qur’an  dan  Hadis  tersebut  di  atas secara  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang
Perkawinan  Pasal  7  dengan  rumusan  sebagai berikut: 22
(1) Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun.
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Sesuai dengan Undang-Undang
Perkawinan, dapat dipahami bahwa persyaratan  perkawinan  itu  hanya  berkisar pada  tiga  hal,  yaitu  persetujuan  kedua  calon, batasan  umur  serta  tidak  adanya  halangan perkawinan  antara  kedua  calon  mempelai tersebut. Ketiga hal tersebut sangat menentukan dalam mencapai tujuan perkawinan  itu  sendiri.  Adanya  persetujuan dari  kedua  calon  meniscayakan  sebuah perkawinan yang tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini mengindikasikan adanya emansipasi  wanita,  di  mana  setiap  wanita dapat  dengan bebas  atas kehendaknya sendiri menentukan  pilihan  terkait  siapa  yang  paling cocok  dan  mendatangkan  maslahat  sebagai suaminya.  Maka  di  sini  tidak  terjadi  sebuah paksaan,  terlebih  lagi  pada  masyarakat  yang telah maju. 23
22 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
23 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkwinan  dan Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia ,  (Bandung: Alumni, 1982). H. 111.
Berkaitan dengan syarat batasan umur, apa  yang  termuat  dalam  Undang-Undang Perkawinan  relatif  lebih  tinggi  khususnya bagi  pihak  perempuan  bila  dibandingkan dengan  batasan  umur  di  beberapa  negara lainnya di dunia. Aljazair misalnya, memberikan  batasan  umur  kepada  laki-laki untuk  melangsungkan  pernikahan  ketika sudah  menginjak  21  tahun  dan  untuk perempuannya 18 tahun. Demikian pula yang ada  di  Banglades,  yaitu  21  tahun  untuk  laki- laki  dan  18  tahun  untuk  perempuan.  Di Yaman  Utara,  batas  usia  perkawinan  baik untuk  laki-laki  maupun  perempuan  sama, yaitu 15 tahun. Sedangkan Malaysia memberi batasan  usia  perkawinan  untuk  laki-laki  18 tahun dan perempuan 16 tahun. 24
Dalam  hal  ini  pembuat  Rancangan Undang-Undang Perkawinan bisa jadi menganggap bahwa usia 19 tahun merupakan usia  di  mana  seseorang  lebih  matang  secara fisik dan kejiwaan dibandingkan dengan laki- laki  yang  berusia  18  tahun  laki-laki  dan perempuan  yang  berusia  15  tahun  seperti yang  ditetapkan  oleh  hukum  perdata. 25
Adanya  batasan  umur  ini,  secara  tidak langsung dapat menghindari kekaburan penafsiran  batas  usia  baik  yang  terdapat dalam  hukum  adat  maupun  hukum  Islam. Apabila  dianalisis  lebih  jauh,  peraturan  batas usia  perkawinan  ini  sangat  berkaitan  erat dengan  masalah  kependudukan.  Dengan
24 Ahmad  Rofik, Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 79.
25 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Bandung: Sumur, 1960). H. 41.
adanya  batasan  usia  perkawinan,  Undang- Undang  Perkawinan  secara  tidak  langsung bermaksud  untuk  menahan  laju  perkawinan yang  berdampak  pada  laju  pertambahan penduduk.
Tidak  dapat  dipungkiri,  semakin rendah  batasan  umur  perempuan  untuk menikah,  maka  semakin  tinggi  laju  kelahiran dan  resiko  kematian  pada  ibu  hamil  yang cukup  tinggi  pula.  Pengaruh  buruk  lainnya adalah  kesehatan  reproduksi  wanita  menjadi terganggu.  Dengan  demikian  aturan  tentang batas  usia  minimal  ini  sebenarnya  sesuai dengan  prinsip  perkawinan  yang  menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa  dan  raganya.  Tujuannya  adalah  agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga  yang  kekal  dan  bahagia  secara  baik dan  sehat  dapat  diwujudkan.  Sebaliknya, perkawinan  di  bawah  umur  sebaiknya dihindari  karena  membawa  efek  yang  kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.
4. Kedudukan Perempuan dan Pandangan terhadap Perempuan

## Pekerja pada Keluarga Muslim
Kesempurnaan  Tuhan  menciptakan manusia  berpasangan  antara  laki-laki  dan perempuan  mengandung  makna  tentang adanya  peran,  tugas  dan  kedudukan  yang melekat  pada  masing-masing  dengan  melihat perbedaan  yang  dimiliki.  Dalam  konteks  ini sesungguhnya  tidak  ada  perbedaan  dan perdebatan  yang  mendasar  antara  keduanya
(laki-laki dan perempuan) termasuk menyangkut  tugas,  kedudukan  dan  peran. Hingga saat ini kajian-kajian tentang perempuan berkembang secara akademis. Hal ini  tentu  tidak  lepas  dari  realitas  adanya fenomena subordinasi dan marjinalisasi perempuan  yang  dibentuk  oleh  konstruksi sosial  dan  budaya  berupa  tata  nilai,  sistem nilai, adat istiadat dan perbedaan pemahaman dalam agama. Sebagai konsekuensinya muncul  perbedaan  pandangan  terkait  hal  ini, maka  mengupas  tentang  perempuan  selalu saja  menarik  dan  tidak  akan  pernah  “kering” dan tidak ada habisnya.
Ungkapan  bahwa  wanita  adalah  tiang negara  memberikan  bukti  bahwa  kedudukan perempuan  sangatlah  strategis  baik  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  maupun bernegara dan tidak ada perdebatan mendasar mengenai  hal  tersebut.  Terlepas  banyaknya kasus  menyangkut  perempuan,  kita  sudah sepatutnya untuk mengkonstruk seideal mungkin dalam sudut pandang yang komprehensif.
Dalam  hal  ini,  Al-Qur’an  telah memberikan  pandangan  terhadap  keberadaan dan kedudukan perempuan 26 . Sejak
kemunculannya, agama Islam telah memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada perempuan  untuk  mengembangkan  dirinya sebagai  sumber  daya  manusia  di  tengah- tengah  masyarakat.  Islam  juga  secara  jelas
26 Nasaruddin  Umar,  “Perspektif  Gender  dalam Islam” media.isnet.org/islam. http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/
Jender3.html. Diakses 9 Juli 2023.
telah  mengajarkan  adanya  persamaan  antara manusia  laki-laki  dan  perempuan  maupun antar  bangsa,  suku  dan  keturunan.  Yang membedakan  mereka  terutama  adalah  tingkat ketaqwaannya.  Sebagaimana  firman  Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:
ْمُكٰنْلَعَج َو  ىٰثْنُا َّو   ٍرَكَذ   ْنِ م  ْمُكٰنْقَلَخ  اَّنِا   ُساَّنلا  اَهُّيَآٰٰي َّنِا  ْمُكىٰقْتَا ِ هاللّٰ َدْنِع ْمُكَم َرْكَا َّنِا ۚ ا ْوُف َراَعَتِل َلِٕىۤاَبَق َّو اًب ْوُعُش ٌرْيِبَخ ٌمْيِلَع َ هاللّٰ ١٣
“Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang  perempuan,  kemudian  Kami  jadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku agar  kamu  saling  mengenal.  Sungguh,  orang yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi Allah  ialah  orang  yang  paling.  Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. 27
Secara ideal, Islam telah hadir dengan gagasan besar tentang prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan. Selain itu juga mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha  memakmurkan  dunia,  kebebasan mencari  rizki  sesuai  dengan  ketentuan  dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan  amal  shaleh  yang  bermanfaat bagi  orang  lain.  Konsekuensi  dari  ini  semua ialah  bahwa  setiap  manusia  berhak  untuk bekerja mendapatkan pekerjaan. 28
Jika  ditelusuri  dari  sejarah  Islam, tercatat  adanya  perempuan  yang  turut berperan  aktif  dan  signifikan  membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial
27 Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur’an  dan  Terjemahannya… .  H. 755.
28 Ahmad  Nur  Fuad,  dkk., Hak  Asasi  Manusia dalam Perspektif Islam , (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010). H. 24-26.
ekonomi,  politik  dan  pendidikan  serta perjuangan  untuk  kemaslahatan  umat.  Di dalam  bukunya  yang  mengupas  antara  lain tentang  bagaimana  sikap  Islam  terhadap perempuan  pada  zaman  modern  dan  sejauh mana  aktivitas  sosial  seorang  perempuan dibolehkan  menurut  ijtihad  fiqih  Islam,  Al- Ghazali  telah  menunjukkan  adanya  beberapa hadis  palsu  yang  mengekang  perempuan untuk  bersekolah  dan  keluar  rumah  serta tugas amar  ma’ruf dan nahi  mungkar yang meliputi  kaum  laki-laki  dan  perempuan dengan derajat yang sama. 29
Perempuan  pekerja  yang  disamakan artinya  dengan  pekerja  perempuan  dapat dimaknai  sesuai  dengan  definisi  pekerja seperti  disebutkan  di  atas  sebagai  perempuan yang bekerja. Sesungguhnya bekerja merupakan  perwujudan  dari  eksistensi  dan aktualisasi  diri  manusia  dalam  hidupnya. Allah  menciptakan  manusia,  baik  laki-laki maupun  perempuan  salah  satunya  untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dan merupakan  bagian  dari  amal  saleh.  Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 195:
ْمُكْنِ م ٍلِماَع  َلَمَع ُعْي ِضُا ٰٓ َلَ ْيِ نَا ْمُهُّب َر ْمُهَل  َباَجَتْساَف
ۚ  ٍضْعَب  ْْۢنِ م ْمُكُضْعَب ۚ ىٰثْنُا  ْوَا  ٍرَكَذ  ْنِ م …
“Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
"Sesungguhnya  Aku  tidak  menyia-nyiakan amal  orang  yang  beramal  di  antara  kamu, baik  laki-laki  maupun  perempuan,  (karena)
29 Abdullah  Abbas, Al-Ghazali  Menjawab  100 Soal Keislaman , (Jakarta: Lentera Hati, 2010). H. 716- 725.
sebagian  kamu  adalah  (keturunan)  dari sebagian yang lain...”. 30
Serta dalam surat Al-Nahl ayat 97:
ٌنِم ْؤُم   َوُه َو  ىٰثْنُا   ْوَا   ٍرَكَذ   ْنِ م  اًحِلاَص  َلِمَع   ْنَم اَم  ِنَسْحَاِب  ْمُه َرْجَا  ْمُهَّنَي ِزْجَنَل َو ًۚةَبِ يَط  ًةوٰيَح  ٗهَّنَيِيْحُنَلَف َن ْوُلَمْعَي ا ْوُناَك ٩٧
“Barang  siapa  mengerjakan  kebajikan,  baik laki-laki  maupun  perempuan  dalam  keadaan beriman,  maka  pasti  akan  Kami  berikan kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan  akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 31
Selain  dimaknai sebagai ibadah, seseorang  akan  dapat  memenuhi  kebutuhan hidupnya  baik  secara  jasmani  maupun  rohani dengan  bekerja.  Dalam  hal  ini,  Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang  dapat  berlaku  baik  bagi  laki-laki maupun  perempuan.  Manusia  dituntut  untuk memperjuangkan  kebutuhan  hidup,  seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan.
Eksistensi  pekerja  perempuan  telah ada  sejak  dahulu.  Saat  Rasulullah  di  usia belia,    diketahui  sudah  banyak  perempuan bekerja.  Sebagai  contoh,  Halimah  As- Sa’diyah  yang  bekerja  untuk  menyusuinya. 32
Ummul  Mukminin,  Siti  Khadijah  binti Khuwailid  dikenal  sebagai  pedagang  yang sukses  dan  sangat  berperan  membantu
30 Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur’an  dan  Terjemahannya… .  H. 102.
31 Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur’an  dan  Terjemahannya… .  H. 387.
32 Manshur  Abdul  Hakim, 99  Kisah  Teladan Sahabat  Perempuan  Rasulullah ,  (Jakarta:  Republika, 2006). H. 85.
perjuangan Rasulullah. Dengan melihat keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa  awal  Islam,  maka  dapat  dikatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk aktif  dalam  berbagai  aktivitas.  Perempuan mempunyai  hak  untuk  bekerja  selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama  perempuan  membutuhkan  pekerjaan tersebut serta selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.
Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa perempuan bisa bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang.  Dengan  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan, perempuan memiliki hak untuk bekerja  dan  menduduki  jabatan  tertinggi. 33
Dalam  pandangan  lain  disebutkan  bahwa Islam menempatkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban memberi  nafkah,  namun  dalam  realitanya peran  perempuan  sebagai  istri  dan  ibu  bagi anak-anaknya  untuk  membantu  ekonomi keluarga tidak bisa hindari. Bahkan di zaman modern  ini,  banyak  pekerja  perempuan  yang memiliki  penghasilan  melebihi  penghasilan suami.  Secara  kodrati,  sesungguhnya  tugas utama yang diemban perempuan adalah tugas yang berkenaan dengan tugas-tugas reproduksi  (hamil,  melahirkan,  menyusui, mengasuh  anak)  atau  bekerja  reproduktif (hamil,  melahirkan,  menyusui,  pengasuhan, perawatan  fisik  dan  mental  untuk  berfungsi
33 M.  Quraish  Shihab,  “Membumikan  Al- Qur’an” media.isnet.org/islam. http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/ Perempuan.html. Diakses 9 Juli 2023.
dalam  struktur  masyarakat).  Realitas  bahwa perempuan bekerja di sektor publik atau kerja produktif  merupakan  sebuah  pilihan  karena berbagai alasan yang melatarbelakangi. 34
Dalam  pandangan  Zubair,  alasan keterdesakan ekonomi, selera pasar dan emosi tidak  mangacu  pada  otonomi  perempuan selaku manusia. Lain halnya karena dorongan ingin mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya,  akan  memerlukan  kemauan, kemampuan  dan  kualitas  untuk  bersaing secara  sehat  dengan  laki-laki. 35 Seiring dengan  pesatnya  perkembangan  industri, salah  satu  hal  yang  tidak  dapat  dihindari adalah banyak sekali pekerja perempuan yang terserap  baik  di  sektor  formal  maupun informal.  Bahkan  beberapa  jenis  pekerjaan didominasi  oleh  pekerja  perempuan  karena umumnya  memiliki  sifat-sifat  seperti:  sabar, teliti,  mudah  diatur  dan  tidak  banyak  protes, memiliki  keterampilan  manual  dan  seringkali bersedia  untuk  digaji  lebih  rendah  daripada laki-laki.
Di  negara-negara  dengan  ekonomi mapan  dan  mayoritas  penduduknya  muslim, seperti  Arab  Saudi  dan  Kuwait,  tuntutan untuk  dapat  bekerja  dan  memilih  pekerjaan masih  menjadi  masalah  utama.  Laporan terbaru  Otoritas  Umum  Kerajaan  untuk
34 Achmad  Charris  Zubair,  “Wanita  dalam Transformasi  Sosial  Budaya:  Telaah  Peranan  Strategis dalam Konteks Global”, [pdf],
http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf. Diakses 10 Juli 2023.
35 Achmad  Charris  Zubair,  “Wanita  dalam Transformasi  Sosial  Budaya:  Telaah  Peranan  Strategis dalam Konteks Global”, [pdf], http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf.
Diakses 10 Juli 2023.
Statistik (GASTAT) Arab Saudi
menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan  perempuan  Saudi  pada  kuartal kedua  tahun  2023  naik  menjadi  25,5  persen dibandingkan  dengan  kuartal  kedua  tahun 2022  yaitu  sebesar  19,3  persen.  Sedangkan, rasio perempuan Saudi yang bekerja terhadap populasi  naik  menjadi  29,8  persen  pada kuartal  kedua  tahun  2023  dibandingkan dengan 28,7 persen pada  kuartal  kedua tahun 2022. Sementara itu, laporan tersebut mengatakan  partisipasi  perempuan  di  pasar tenaga  kerja  adalah  35,3  persen  pada  kuartal kedua tahun 2023, turun tipis dari 35,6 persen pada kuartal kedua tahun 2022. 36
Permasalahan perempuan yang bekerja  di  luar  rumah  tangga  (bekerja produksi/sektor  publik)  dalam  pandangan masyarakat  kita  yang  muslim  tidak  terlepas dari  adanya  penafsiran  ayat-ayat  al-Qur’an berwawasan  gender  yang  hampir  semua penafsiran  yang  ada  mengalami  bias  gender dan  mendapat  pengaruh  budaya  Timur Tengah  yang  androsentris 37 .  Begitu  pula  di Indonesia,  terutama  di  daerah  pinggiran, faktor  sosial  budaya  berpengaruh  terhadap eksistensi  perempuan.  Di  berbagai  daerah, masih  ada  kecenderungan  orang  tua  yang secara  diskriminatif  memprioritaskan  anak
36 General  Authority  for  Statistics  Kingdom  of Saudi  Arabia,  “Labor  Market  Statistics  Q2/2022  and Q2/2023” stats.gov.sa/en. https://www.stats.gov.sa/en/814.  Diakses  19  Oktober 2023.
37 Umar, Nasaruddin. “Perspektif Gender dalam
Islam”
media.isnet.org/islam. http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/ Jender3.html. Diakses 9 Juli 2023.
laki-laki  daripada  anak  perempuan  untuk melanjutkan  sekolah  ke  jenjang  pendidikan yang lebih tinggi serta untuk bekerja mencari nafkah,  sementara  anak  perempuan  lebih diarahkan untuk menjadi ibu rumah tangga.
Yusuf  Qardhawi  mengkategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau melakukan  aktivitas  adalah jaiz (dibolehkan) dan  dapat  sebagai  sunah  atau  bahkan kewajiban (wajib) karena tuntutan (membutuhkannya),  misalnya  pada  janda yang telah diceraikan suaminya, dan para istri yang bekerja untuk membantu ekonomi suami atau keluarga 38 .
Demikian  juga  dalam  literatur  fikih, khususnya fikih Madzhab Hanbali sebagaimana  yang  ditulis  Faqihuddin  Abdul Kodir,  tidak  ditemukan  adanya  larangan perempuan  bekerja  selama  ada  jaminan keamanan  dan  keselamatan,  karena  bekerja adalah  hak  setiap  orang.  Suami  tidak  berhak melarang  istri  untuk  bekerja  mencari  nafkah apabila  suami  tidak  bisa  bekerja  mencari nafkah karena sakit, miskin  atau karena yang lain. 39
Kedudukan  perempuan  tidak  banyak dipermasalahkan  dalam  tataran  kebijakan negara  dan  pandangan  umum  umat  Islam pada zaman modern sekarang ini di Indonesia.
38 Yusuf Qardhawi, “Fatwa-fatwa Kontemporer. Apa  saja  yang  Boleh  Dikerjakan  Wanita?” dir.groups.yahoo.com/group. http://dir.groups.yahoo.com/group/wanita- muslimah/message/296. Diakses 12 Juli 2023
39 Faqihuddin  Abdul  Kodir,  “Perempuan Bekerja  Menurut  Islam”  jumiartiagus.multiply.com/. http://jumiartiagus. multiply.com/journal/item/1. Diakses 13 Juli 2023.
Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya pemimpin  negara  dari  kalangan  perempuan dan  menduduki  jabatan  strategis  lainnya sebagai menteri, gubernur, anggota MPR/DPR/DPD  dan  lain  sebagainya.  Tidak ada  benturan  dalam  konteks  dogma  agama. Islam  memberi  jalan  kebahagiaan  dan martabat  yang  tinggi  bagi  perempuan  serta memberi  rambu,  nilai  dan  tuntunan  moral mana yang pantas dan tidak pantas.

## 5. Islam  dan  Kebijakan  Negara  dalam
Perlindungan terhadap Pekerja

## Perempuan Pada Keluarga Muslim
Dalam  berbagai  ayatnya,  Al-Qur’an telah banyak membicarakan tentang perempuan menyangkut berbagai sisi kehidupan, hak dan kewajiban serta keistimewaan tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Beberapa hak yang dimiliki  oleh  kaum  perempuan  dalam pandangan ajaran Islam, diantaranya meliputi bidang  politik,  memilih  pekerjaan  dan belajar. 40 Di  samping  hak  tersebut,  secara kodrati  perempuan  juga  memiliki  hak-hak reproduksi  khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh laki-laki,  yaitu  hak-hak  reproduksi  seperti haid,  hamil,  melahirkan,  menyusui  dan  nifas. Dengan  fungsi  perempuan  tersebut,  Islam mengajarkan  kita  untuk  berbakti  kepada kedua orang tua, khususnya ibu.
40 M.  Quraish  Shihab,  “Membumikan  Al- Qur’an” media.isnet.org/islam. http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/ Perempuan.html. Diakses 13 Juli 2023.
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam surat Al-Ahqof ayat 15:
َح  اًناَسْحِا  ِهْيَدِلا َوِب  َناَسْنِ ْلَا  اَنْيَّص َو َو اًه ْرُك  ٗهُّمُا  ُهْتَلَم اَذِا ٰٓىهتَح  ا ًرْهَش َن ْوُثٰلَث ٗهُل ٰصِف َو ٗهُلْمَح َو  اًه ْرُك ُهْتَعَض َو َّو ْنَا  ْٰٓيِنْع ِز ْوَا  ِ ب َر  َلاَق  ًًۙةَنَس  َنْيِعَب ْرَا  َغَلَب َو  ٗهَّدُشَا  َغَلَب ْنَا َو  َّيَدِلا َو  ىٰلَع َو  َّيَلَع   َتْمَعْنَا  ْٰٓيِتَّلا  َكَتَمْعِن   َرُكْشَا ُتْبُت ْيِ نِا   ْيِتَّي ِ رُذ ْيِف ْيِل ْحِلْصَا َو ُهى ٰض ْرَت اًحِلاَص َلَمْعَا َنْي ِمِلْسُمْلا َنِم ْيِ نِا َو َكْيَلِا ١٥
“Kami  perintahkan  kepada  manusia  agar berbuat  baik  kepada  kedua  orang  tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan  melahirkannya  dengan  susah  payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya  selama  tiga  puluh  bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan  umurnya  mencapai  empat  puluh  tahun, dia  berdoa:  "Ya  Tuhanku,  berilah  aku petunjuk  agar  aku  dapat  mensyukuri  nikmat- Mu  yang  telah  Engkau  limpahkan  kepadaku dan kepada  kedua orang tuaku  dan  agar  aku dapat  berbuat  kebajikan  yang  Engkau  ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai  kepada  anak  cucuku.  Sungguh,  aku bertaubat  kepada  Engkau  dan  sungguh  aku termasuk orang muslim ".
Secara tersirat, Al-Qur’an juga banyak menginformasikan hak-hak pekerja perempuan.  Beberapa  hak  khusus  pekerja perempuan yang secara tersirat dikomunikasikan dalam ajaran Islam, diantaranya adalah memakai busana muslimah,  gaji  yang  setara  dengan  pekerja laki-laki,  mengandung  anak,  cuti  haid,  hamil dan  nifas,  fasilitas  tempat  penitipan  anak, jaminan keamanan harta, nyawa dan kehormatan. 41
Hak Khusus Pekerja Perempuan” hidayatullah.com/06/01/2012.
http://www.hidayatullah.com/06/01/2012/al-qur’an-
Berkaitan  dengan  hak-hak  reproduksi perempuan  dalam  Islam,  setidaknya  ada  12 kategori,  yaitu:  hak  mendapatkan  pelayanan dan perlindungan kesehatan, jaminan kesejahteraan, mengambil keputusan, mendapat  informasi  pendidikan,  kebebasan berpikir, hidup, keamanan dan bebas penganiayaan, mendapat manfaat dari kemajuan  ilmu  pengetahuan,  kerahasiaan pribadi,  memilih  bentuk  dan  merencanakan keluarga, kebebasan berkumpul dan berpartisipasi  dalam  politik,  kesetaraan  dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. 42
Menurut  CWGI  (CEDAW Working Group  Indonesia ),  indikator  pemenuhan  hak- hak  reproduksi  di  perusahaan  pada  pekerja perempuan  mencakup  kebijakan,  jaminan pembiayaan,  fasilitas  pelayanan  kesehatan reproduksi,  sarana/prasarana,  peralatan  dan petugas, proses pelayanan kesehatan reproduksi  di  tempat  kerja,  hasil  pelayanan kesehatan  reproduksi  dan  pemberian  ASI eksklusif  di  tempat  kerja,  perlindungan kesehatan  reproduksi  dan  inovasi.  Pada
dan-informasi-hak-khusus-pekerja-wanita.html. Diakses  15  Agustus  2023.  Ditulis  bahwa  Pekerja perempaun  memiliki  hak  yang  sama  dengan  pekerja laki-laki berupa jaminan kebebasan beribadah, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, memperoleh upah/gaji  layak,  mendapatkan  upah  lembur,  diberi waktu  istirahat  yang  cukup  disela-sela  bekerja, menikmati libur pekanan, diberi cuti tahunan, diizinkan berorganisasi/menjadi anggota serikat pekerja, memperoleh  jatah  makanan halalan  thayyiban ,  diberi tunjangan  sosial  dan  kesehatan,  menikmati  tunjangan hari  tua,  mendapatkan  fasilitas  transportasi,  diberi fasilitas asrama/mess.
42 Wahyuni Shifaturrahmah, “Hak-hak Reproduksi  Perempuan  dalam  perspektif  Al-Qur’an” wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/16. http://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/ 16/hak-hak-reproduksi-perempuan-dalam-perspektif- al-quran/ Diakses 15 Agustus 2023.
instansi  pemerintah,  indikator  pemenuhan hak-hak  reproduksi  meliputi  penyediaan ruangan memerah ASI, petugas konselor/motivator  ASI,  kegiatan  sosialisasi, pendataan dan peralatan. 43
Apa  yang  disampaikan  oleh  CWGI tersebut di atas merupakan masukan berharga bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan  lainnya  ( stake  holder )  untuk menjadi  perhatian  dalam  rangka  perbaikan dari sisi regulasi, implementasi dan pengawasan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya menyangkut pekerja  perempuan  tentang  perlindungan  di tempat kerja dan jaminan kesehatan.
Saat  ini  pemerintah  sudah  merespon berbagai  masalah    dengan  kebijakan  dalam peraturan  perundangan.  Sebagai  contoh, untuk  penyediaan  ruang  memerah  ASI  di tempat  kerja  didasarkan  pada  Peraturan Pemerintah  RI  No.  33  Tahun  2012  tentang Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif  serta adanya  pedoman  pengelolaan  ASI  di  tempat kerja.  Untuk  pekerja  rumah  tangga,  pada bulan  Mei  2012  sudah  terdapat  Draft  Final Kebijakan  Perlindungan  Perempuan  Pekerja Rumahan (Putting-Out System ). Tenaga kerja perempuan  meliputi  tenaga  kerja  perempuan formal  yang  dilindungi  dalam  Undang-
43 Bersumber dari instrumen yang dikembangkan  oleh  Direktorat  Bina  Kesehatan  Kerja dan  Olahraga  tahun  2011  dan  digunakan  dalam penilaian  untuk  pemberian  penghargaan  Manggala Karya Bakti Husada bagi perusahaan/instansi pemerintah  yang  melaksanakan  program  kesehatan reproduksi  di  tempat  kerja.  Instrumen  penilaian dibedakan  berdasarkan  kelompok  perusahaan  dan instansi pemerintah/perkantoran.
Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  tenaga  kerja  perempuan informal  yang  bekerja  di  dalam  negeri  yang hingga  saat  ini  belum  ada  dasar  hukumnya, seperti  pekerja  rumah  tangga  dan  pekerja rumahan (putting  out  system) ,  serta  tenaga kerja  Indonesia  perempuan  yang  bekerja  di luar  negeri  (baik  formal  maupun  informal) dan  dilindungi  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri.  Adanya persamaan hak untuk bekerja, mendapat jenis pekerjaan,  proses  seleksi  dan  promosi  di tempat  kerja;  hak  untuk  menerima  upah  dan tunjangan  yang  sama,  perlakuan  yang  sama; serta  untuk  perlindungan  kesehatan  dan keselamatan  kerja  termasuk  perlindungan untuk  fungsi  melanjutkan  keturunan  telah dijamin  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1984  (Ratifikasi  Konvensi  PBB  tahun 1979)  mengenai  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 44
Kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan  pekerja  perempuan  mencakup pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan  kerja  dan  pelayanan  kesehatan reproduksi.  Pelayanan  kesehatan  reproduksi dapat  diberikan  baik  pada  saat  pra  hamil, hamil,  bersalin,  masa  nifas  maupun  masa menyusui berupa konseling, gizi pekerja, KB,
44 Direktorat  Bina  Kesehatan  Kerja  dan Olahraga, Pedoman  Kesehatan  Reproduksi ,  (Jakarta: Kementerian  Kesehatan,  2010).  H.  4.  Dalam  buku  ini diuraikan  mengenai  upaya  kesehatan  reproduksi  di tempat kerja, program pelayanan kesehatan reproduksi di  tempat  kerja  meliputi  sebelum  konsepsi,  saat kehamilan dan pasca melahirkan.
ANC (Antenatal  Care) ,  pelayanan  kesehatan kerja,  persalinan  di  fasilitas  kesehatan  oleh tenaga kesehatan, PNC (Post Natal Care) , KB pasca persalinan, ASI eksklusif, alat kontrasepsi  dan  kesehatan  seksual  serta kesehatan sistem reproduksi (pencegahan dan penanggulangan  infeksi  saluran  reproduksi termasuk HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi abortus, pencegahan dan penanganan infertilitas). 45
Dari  beberapa  hak-hak  reproduksi perempuan  yang  memang  sudah  dijamin dalam  Al-Qur’an,  terdapat  hak  reproduksi penting  terkait  dengan  upaya  kesehatan  yang saat  ini  mendapat  perhatian  serius  dari pemerintah,  salah  satunya  adalah  pemberian ASI pada bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan bayi berusia 2 tahun.
Dalam  Pasal  27  Undang-Undang Dasar  1945  telah  dijamin  hak  yang  sama kepada  setiap  warga  negara,  baik  untuk  laki- laki maupun untuk perempuan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah juga telah berkomitmen menghapus diskriminasi terhadap  perempuan  dengan  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1984  serta  berbagai  produk hukum lainnya yang terkait. Kementerian dan lembaga pemerintah yang sangat terkait untuk melindungi pekerja perempuan di dunia kerja dan kesehatan reproduksi, adalah
45 Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, “Bahan  Seminar  Kesehatan  Reproduksi  di  Tempat Kerja  Dalam  Rangka  Mendukung  MDGs  2015”, Semarang, 16 Juni 2011.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak,  Kementerian  Kesehatan, BNP2TKI.
Selain itu dukungan kementerian/lembaga  pemerintah  lain  sangat menentukan keberhasilan terhadap perlindungan  terhadap  pekerja  perempuan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Kementerian  Agama,  BKKBN, Komnas  HAM,  Komnas  Perlindungan  Anak serta  organisasi  masyarakat  dan  keagamaan, LSM-LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan  perempuan  dan  anak,  HAM, kesehatan, khususnya terkait kesehatan reproduksi pada pekerja perempuan.
Berkaitan  dengan  pemberian  ASI sesuai  anjuran  yang  merupakan  bagian  dari upaya kesehatan reproduksi, negara dalam hal ini  pemerintah  telah  melakukan  berbagai gerakan  dan  penyusunan  kebijakan  untuk mendukung keberhasilan program ASI, termasuk keberhasilan program ASI di tempat kerja. 46 Kebijakan  negara  begitu  kuat  dalam
46 Diantaranya  adalah  ditandai  dengan  adanya Gerakan  Nasional  Peningkatan  Penggunaan  ASI Eksklusif tahun 1990, Pencanangan Gerakan Masyarakat  Peduli  ASI  pada  tahun  2000,  UU  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  83, Pedoman Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan  Pemberian  ASI,  Peraturan  Bersama Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan,  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor:  48/Men.PP/XII/2008,  PER.27/MEN/XII/2008, 1177/Menkes/PB/ XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, Undang-undang  Kesehatan  No.  36  tahun  2009  pada pasal  128  ayat  (1)  Pedoman  Kesehatan  Reproduksi  di Tempat  Kerja,  peran  aktif  dalam  Pekan  ASI  Sedunia atau  World  Breastfeeding  Week  (WBW)  yang diperingati  pada  tanggal  1-7  Agustus  setiap  tahunnya, ratifikasi Konvensi tentang Hak Anak yang
mendorong  program  ASI  ekslusif,  termasuk ASI  di  tempat  kerja,  namun  hasilnya  belum menggembirakan.  Dalam  rangka  mendorong keberhasilan  upaya  pemberian  ASI  eksklusif untuk mendukung pencapaian MDGs ( Millennium Development Goals /Tujuan Pembangunan
Milenium) khususnya penurunan  angka  kematian  bayi,  pada  tahun 2012  telah  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 47
Titik singgung antara ajaran Islam dan kebijakan  negara  dapat  ditemukan  dalam mendukung, mendorong dan mengatur tentang perlindungan perempuan dalam dunia kerja  dan  kesehatan  reproduksi.  Berbagai kebijakan  negara  atau  peraturan  perundangan yang  melandasi  untuk  memberikan  jaminan perlindungan  pekerja  perempuan  hingga  kini terus  berkembang  dan  berlangsung,  seperti kebijakan  program  ASI  eksklusif  di  tempat
menyatakan bahwa setiap anak menyandang hak untuk hidup  dan  kepastian  untuk  dapat  bertahan  hidup  dan tumbuh  kembang  secara  optimal,  keikutsertaan  dalam Global  Startegy  for  Infant  and  Young  Child  Feeding, WHO/UNICEF  merekomendasikan  empat  hal  penting dalam  pemberian  makanan  bayi  dan  anak,  yaitu memberikan  ASI  kepada  bayi  segera  dalam  waktu  30 menit  setelah  bayi  lahir,  memberikan  hanya  ASI  saja atau  pemberia  ASI  secara  eksklusif  sejak  lahir  sampai bayi berusia 6 bulan, memberikan makanan pendamping  ASI  (MPASI)  sejak  bayi  berusia  6  bulan sampai  24  bulan  dan  meneruskan  pemberian  ASI sampai  anak  berusia  24 bulan  atau  lebih,  rekomendasi untuk  Inisiasi  Menyusu  Dini  sebagai  tindakan  yang “ live saving (menyelamatkan jiwa)”, Gerakan Nasional Peningkatan  Penggunaan  ASI  eksklusif  yang  disusul dengan  Pencanangan  Gerakan  Masyarakat  Peduli  ASI pada tahun 2000.
47 Dalam  PP  No.  33  tahun  2012  Bab  V  diatur mengenai Program ASI Eksklusif di Tempat Kerja dan Tempat  Sarana  Umum  serta  Bab  VI  mengenai Dukungan Masyarakat.
kerja,  kebijakan  perlindungan  perempuan pekerja rumahan (putting-out system) .
Dalam  praktiknya  ajaran  Islam  dan kebijakan  negara  dipengaruhi  oleh  sejauh mana  kesadaran  individu  dan  masyarakat untuk  mematuhi  setiap  perintah,  nilai-nilai dan  menjauhi  larangan  serta  menjalankan setiap  aturan,  norma  serta  menjalankan perintah maupun larangan produk perundangan sehingga akan tercipta harmonisasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pekerja perempuan yang bermartabat,  selaras  dan  seimbang  antara kepentingan rumah tangga dan karir sekalipun.
Pada  tataran  normatif,  baik  dalam perspektif  Islam  maupun  kebijakan  negara  di Indonesia, walaupun masih terdapat perbedaan  pendapat  dan  tingkat  kepuasan yang belum maksimal, sesungguhnya perlindungan  perempuan  dalam  kesehatan reproduksi  dan  dunia  kerja  sudah  cukup  baik khususnya  bagi  kelompok  pekerja  di  sektor formal. Akan tetapi pada kelompok pekerja di sektor  informal,  realitas  pada  aspek  sosial budaya,  kesehatan  dan  ekonomi yang berkaitan  dengan  reproduksi  perempuan  dan dunia  kerja  masih  perlu  mendapat  perhatian dari seluruh pihak-pihak terkait.
Gambaran  permasalahan  yang  telah disebutkan  sebelumnya  menunjukkan  bahwa dalam realitasnya pekerja perempuan dihadapkan pada adanya potensi untuk terjadi pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  ajaran  Islam dan kebijakan negara dalam bentuk peraturan
perundang-undangan yang menjamin perlindungan  kepada  pekerja  perempuan. Harus  diakui  bahwa  kebijakan  negara  dalam implementasinya  belum  sepenuhnya  dapat berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan,  di samping diakui  masih  adanya  banyak kekurangan dan luasnya sasaran pekerja yang harus  dijangkau,  khususnya  pada  pekerja sektor informal dengan jumlah yang besar.
Berbagai inovasi jaminan pembiayaan kesehatan  oleh  pusat  dan  daerah  belum optimal  untuk  upaya  kesehatan  reproduksi. Multifaktorial dengan segala dimensi penyebab persoalan dapat diselesaikan dengan  keterpaduan  pengembangan  dan pembangunan  di  berbagai  bidang  kehidupan, khusunya  kesehatan,  politik,  sosial  budaya dan  keagamaan,  pendidikan,  hukum  dan ekonomi secara berkeadilan melalui penguatan  dan  pemberdayaan  perempuan berdasarkan  ajaran  Islam  dan  kebijakan negara secara terus-menerus.
Banyak  terobosan  yang  dibuat  oleh kebijakan  negara,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah untuk meningkatkan perbaikan  kesejahteraan  para  pekerja  secara gradual melalui peraturan perundang- undangan  yang  terkait  seperti  disebutkan  di atas. Adanya kenaikan gaji, upah buruh, UMR secara  berkala  mengindikasikan  hal  tersebut. Harus  diakui  bahwa  berbagai  permasalahan kompleks  yang  masih  muncul  terkait  pekerja perempuan memang memerlukan penanganan yang  terus  menerus  dan  berkesinambungan yang  melibatkan  berbagai  pihak  terkait.
Terkait  pelayanan  kesehatan  reproduksi, Kementerian  Kesehatan  telah  mengeluarkan berbagai  kebijakan  dalam  berbagai  program seperti Jamkesmas, Jampersal, BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang pemanfaatannya mencakup juga untuk para pekerja, khususnya pekerja  sektor  informal  yang  tersedia  di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah  sakit,  puskesmas,  praktek  bidan  dan fasilitas kesehatan lainnya.
Pemenuhan perlindungan hak reproduksi  perempuan  dapat  dikategorikan sebagai al-Hifz (perlindungan)  terhadap kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut keimanan,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta. Perlindungan  hak  reproduksi  perempuan tersebut  sebagai  perlindungan  terhadap  jiwa (hifz  al-nafs) karena  sistem  reproduksi  yang terdapat  dalam  tubuh  perempuan  terjadi secara  alamiah  dan  sudah  semestinya  harus dipelihara  sebaik  mungkin  agar  tidak  terjadi ke- mafsadatan .
Hak reproduksi pula menyangkut pada perlindungan  keturunan (hifz  al-nasl) .  Sistem reproduksi  perempuan  menjadi  cikal  bakal tempat  terciptanya  keturunan  yang  sudah tidak  diragukan  lagi  bahwa  perlindungan terhadapnya  menjadi  hal  yang  sangat  krusial yakni  terjaminnya  akan  perlindungan  janin yang ada di rahim seorang ibu.
Terakhir, perlindungan hak reproduksi perempuan dikategorikan kepada perlindungan  terhadap  harta (hifz  al-maal). Hifz  al-maal akhir-akhir  ini  berkembang menjadi  istilah-istilah  sosio-ekonomi  yang
familier , misalnya bantuan sosial, pengembangan  ekonomi,  distribusi  uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan dewasa ini yang memunculkan  jaminan  kesehatan  masyarakat atau  juga  dapat  berupa  asuransi  yang  diikuti oleh sebagian besar masyarakat demi terpenuhinya  hak-hak  mendapatkan  jaminan kesehatan  yang  termasuk  didalamnya  adalah hak reproduksi.

## C. Penutup
Dilihat  dari  perspektif  Islam  maupun kebijakan negara berupa peraturan perundang-undangan,  kedudukan  perempuan sudah jelas, karena perempuan telah ditempatkan  pada  posisi  bermartabat  untuk dapat mengembangkan dirinya dalam melakukan  peran,  tugas  dan  fungsinya  serta menjaga  keseimbangan  antara  tanggung jawab  keluarga  dan  pekerjaan  di  luar  rumah tangga  dengan  tidak  mengabaikan  peran dalam  rumah  tangga  dan  menjaga  tata  nilai soisal  budaya  keagamaan.  Eksistensi  peran pekerja perempuan tidak dapat dinafikan baik dalam  skala  luas,  yaitu  berperan  dalam pembangunan  bangsa  dan  negara  maupun dalam skala status dan kesejahteraan keluarga melalui  bekerja  di  luar  rumah  (bekerja produktif)  atau  beraktifitas  sosial  dalam rangka  aktualisasi  diri.  Hal  ini  melahirkan konsekuensi  untuk  memberikan  perlindungan dalam  pekerjaan  dan  pemenuhan  hak-hak
perempuan sebagai pekerja, khususnya tentang kesehatan reproduksi.
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman di era “cyber” dan serba digital, dimungkinkan  untuk  bekerja  produktif  di rumah.  Di  sisi  lain  perempuan  juga  memiliki hak  penuh  atas  dirinya  untuk  memilih  hanya mengemban  tugas  utama  berkenaan  dengan tugas-tugas  reproduksi  (hamil,  melahirkan, menyusui,  mengasuh  anak,  perawatan  fisik dan  mental  untuk  berfungsi  dalam  struktur masyarakat).  Tugas  ini  pun  sangat  mulia, karena  baik  ajaran  Islam  maupun  kebijakan telah  mengatur  pada  dasarnya  kewajiban untuk  menafkahi  keluarga  menjadi  tanggung jawab laki-laki (suami).
Dalam  realitanya,  persoalan  berkaitan dengan  perempuan  pekerja  masih  banyak ditemui, salah satunya terkait status pekerjaan yang  tidak  dikehendaki  baik  dalam  kaidah agama  maupun  kaidah  normatif  umum.  Oleh karenanya  memerlukan  penanganan  yang integratif  dan  komprehensif.  Pendekatan religius melalui  peran  pemuka  agama,  tokoh masyarakat dan LSM sangat diperlukan untuk mencegah  dan  meminimalisir  jumlah  status pekerja  bermasalah.  Pada  pekerja  formal, perlindungan terhadap perempuan pekerja dan kesehatan reproduksi relatif memadai. Namun, pada pekerja informal masih diperlukan  kebijakan  dari  pusat  dan  daerah untuk  memberikan  perhatian  lebih  terkait jaminan perlindungan keamanan, keselamatan dan  kesehatan  serta  pemenuhan  hak-hak
pekerja  secara  layak,  baik  pekerja  di  dalam negeri maupun pekerja di luar negeri.
Konsep  yang  tertera  dalam  ajaran Islam  dan  kebijakan  negara  memiliki  banyak titik  singgung  berkaitan  dengan  kewajiban untuk  memberikan  perlindungan  terhadap pekerja,  khususnya  pekerja  perempuan  dan pemenuhan atas hak-haknya demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Universalitas nilai-nilai  agama dan  norma  dalam  masyarakat  diharapkan dapat  membawa  pada  perubahan  yang  lebih baik dari masalah-masalah yang ada.
Dari sini, diperlukan kesadaran kolektif  oleh  para  penguasa  dan  pengusaha untuk  berbagi  rizki,  membuat  kebijakan  dan aturan  yang  bisa  mengayomi  dan  melindungi para  pekerja  setidaknya  dalam  pemenuhan hak-hak  dan  jaminan  perlindungan  kesehatan secara layak dan memadai atau “manusiawi”. Untuk  dapat  menyamakan  persepsi  pada sebuah  tujuan  yang  mulia  dengan  selalu menanamkan  prinsip-prinsip  persamaan  hak, keadilan  serta  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  sebagai  manusia,  maka  pendekatan agama  dan  kemanusiaan  masih  sangat diperlukan.
Perlindungan  terhadap  hak  reproduksi perempuan sejatinya merupakan perlindungan terhadap jiwa, keturunan dan harta. Untuk itu, pentingnya upaya optimalisasi terhadap perlindungan  hak  reproduksi  perempuan  baik dari  segi  hukum  Islam  maupun  kebijakan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Abdullah. Al-Ghazali  Menjawab 100 Soal Keislaman . Jakarta: Lentera Hati,
2010.
Badan  Pusat  Statistik,  “Persentase  Tenaga
Kerja  Formal  Menurut  Jenis  Kelamin (Persen),
2020-2022”
bps.go.id/indicator. https://www.bps.go.id/indicator/6/117 0/1/persentase-tenaga-kerja-formal- menurut-jenis-kelamin.html.  Diakses 17 Oktober 2023.
Darwin,    Muhajir.  “Gerakan  Kependudukan
dari Keluarga Berencana ke Kesehatan Reproduksi”,  dalam  Agus  Dwiyanto,
dkk., (ed.) Penduduk dan
Pembangunan .  Yogyakarta:  Aditya
Media, 1996.
______.  “Overview  Kesehatan  Reproduksi,” makalah  disampaikan  pada  Pelatihan Demografi  II,  diselenggarakan  oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2-4 September 1996.
Dhuhayatin,  Siti  Ruhaini.  “Gender  dalam Prsepektif  Islam  (Studi  terhadap  hal- hal yang menguatkan dan melemahkan Gender  dalam  Islam)“  dalam  Tim Risalah  Gusti  (ed.), Membincang
Feminisme Diskursus
Gender Persepektif  Islam .  Surabaya:  Risalah Gusti, 1996.
Dhuhayatin,  Siti  Ruhaini.  “Marital  Rape, Suatu  Keniscayaan”,  dalam  S.  Edy Santosa  (ed.), Islam  dan  Konstruksi Seksualitas . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Pedoman Kesehatan Reproduksi . Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2010. ______. “Bahan Seminar Kesehatan
Reproduksi  di  Tempat  Kerja  Dalam Rangka  Mendukung  MDGs  2015”,
Semarang, 16 Juni 2011.
Fuad,    Ahmad  Nur  dkk. Hak  Asasi  Manusia dalam  Perspektif  Islam .  Malang:
LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010. General  Authority  for  Statistics  Kingdom  of Saudi Arabia, “Labor Market Statistics Q2/2022 and Q2/2023” stats.gov.sa/en.
https://www.stats.gov.sa/en/814.
Diakses 19 Oktober 2023.
Hakim,    Manshur  Abdul. 99  Kisah  Teladan Sahabat Perempuan Rasulullah . Jakarta: Republika, 2006. Kodir,    Faqihuddin  Abdul.  “Perempuan Bekerja Menurut Islam” jumiartiagus.multiply.com/. http://jumiartiagus.
multiply.com/journal/item/1.  Diakses 13 Juli 2023.
Kompilasi Hukum Islam.
Mas’udi,  Masdar  F. Islam  Dan  Hak-Hak Reproduksi Perempuan . Bandung: Mizan, 1997.
Mintarsih, Mimin , Pitrotussaadah. “Hak-Hak Reproduksi  Perempuan  dalam  Islam”.
JSGA: Journal Studi Gender dan Anak Vol. 09 No. 01. 2022. Nurdiyat, “Pandangan Islam tentang Kontrasepsi,” Swara Quran Vol. 4 No.
2. Agustus 2004.
Nurhidayat,  Muh. “Al-Qur’an dan Informasi Hak  Khusus  Pekerja  Perempuan” hidayatullah.com/06/01/2012. http://www.hidayatullah.com/06/01/20 12/al-qur’an-dan-informasi-hak- khusus-pekerja-wanita.html.  Diakses 15 Agustus 2023.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  33  Tahun  2012  Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Prodjodikoro, R. Wirjono. Hukum
Perkawinan  di  Indonesia .  Bandung: Sumur, 1960. Qardhawi, Yusuf. “Fatwa-fatwa Kontemporer.  Apa  saja  yang  Boleh Dikerjakan Wanita?”
dir.groups.yahoo.com/group. http://dir.groups.yahoo.com/group/wa nita-muslimah/message/296.  Diakses
12 Juli 2023.
Rasjidi,    Lili. Hukum  Perkwinan  dan
Perceraian di Malaysia dan Indonesia . Bandung: Alumni, 1982.
Rofik,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia .
Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2003.
Rosyadi,    A.  Rahmat,  Soeroso  Dasar. Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau  dari Hukum Islam . Bandung: Pustaka, 1989. Shifaturrahmah, Wahyuni. “Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam perspektif Al-Qur’an” wahyunishifaturrahmah.wordpress.co
m/2010/02/16.
http://wahyunishifaturrahmah.wordpre ss.com/2010/02/16/hak-hak- reproduksi-perempuan-dalam- perspektif-al-quran/
Diakses 15 Agustus 2023. Shihab,      M.  Quraish.  “Membumikan  Al- Qur’an”
media.isnet.org/islam. http://media.isnet.org/islam/Quraish/M embumi/  Perempuan.html.  Diakses  13 Juli 2023.
Shihab,      M.  Quraish, Membumikan  Al- Qur’an  (Fungsi  dan  Peran  Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat) .
Bandung: Mizan, 1992. Soebrata,  Djamhoer  Martadi. Kebijakan Pemerintah dalam Kesehatan Reproduksi  serta  Kaitannya  dengan Obstetri Ginekologi Sosisal . Bandung: Yayasan Pustaka Sarwono Prawihardjo, 2005. Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al-Qur'an (2016-2019). Al-Qur'an
dan Terjemahannya  Edisi  Penyempurnaan 2019 .  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
Umar, Nasaruddin. “Dilema seksualitas dalam agama,  Implikasi  Tradisi  Yahudi  ke dalam  Tradisi Islam,”  makalah disampaikan  pada  Seminar  Nasional Perempuan,  Agama,  dan  Kesehatan Reproduksi, diselenggarakan oleh LKPSM-YKF-INTERFIDEL, Yogyakarta 9 April 1997.
Umar, Nasaruddin. “Perspektif Gender dalam Islam” media.isnet.org/islam. http://media.isnet.org/islam/Paramadin a/Jurnal/  Jender3.html.  Diakses  9  Juli 2023.
Umar,  Nasaruddin.  “Teologi  Reproduksi” dalam  Sri  Suhandjati  Sukri  (ed.) Bias Gender  dalam  Pemahaman  Islam . Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Yanggo,    Huzaemah  Tahido.  “Pandangan
Islam  tentang  Gender”  dalam  Tim Risalah  Gusti  (ed.) Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif  Islam .  Surabaya:  Risalah
Gusti, 1996.
Zubair,    Achmad  Charris.  “Wanita  dalam Transformasi  Sosial  Budaya:  Telaah
Peranan  Strategis  dalam  Konteks
Global”, [pdf],
http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/arti kel/wanita.pdf. Diakses 10 Juli 2023.