## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN SERTIFIKASI HALAL PADA SUATU PRODUK DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

## Oleh
Jatmiko Winarno

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## Abstrak
Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  sudah  seharusnya  mendapat perlindungan  hukum  terhadap  kehalalan  makanan  untuk  dikonsumsi  karena  mengkonsumsi produk  halal  adalah  suatu  kewajiban  dan  makanan  yang  halal  itu  sudah  pasti  sehat.  Hal  ini sangat  erat  kaitannya  dengan  sertifikasi  halal.  Menurut  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal,  sertifikat  halal  adalah  pengakuan kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)  berdasarkan  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.Secara mendasar  Peneliti  dalam  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang ( statuteapproach ) dengan menelaahUndang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk  Halal,    Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan  (selanjutnya  disebut Undang-undang    Pangan),  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  Undang-  undang  Perlindungan  Konsumen)  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Perlindungan Hukum Konsumen

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak  masalah  yang  kadang-kadang muncul  begitu  saja.  Persaingan  dalam kegiatan  usaha  senafas  dengan  kegiatan usaha  itu  sendiri.  Pada  prinsipnya,  setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau  jasa  “apa”,  “dengan  siapa”,  “berapa banyak”  serta  “bagaimana  cara”  produksi, inilah  apa  yang  disebut  dengan  ekonomi pasar.  Sejalan  dengan  itu,  perilaku  dan struktur  pasar  terkadang  tidak  dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.
Pasar  Indonesia  merupakan  pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena  itu,  jaminan  akan  produk  halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa
Negara  berkewajiban  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  umum.  Kehalalan  suatu produk  menjadi  kebutuhan  wajib  bagi setiap  konsumen,  terutama  konsumen muslim.  Baik  itu  produk  berupa  makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya.
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Pembangunan dan perkembangan  perekonomian  umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan  nasional  telah  menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telah memperluas  ruang  gerak  transaksi  barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu  negara,  sehingga  barang  dan/atau jasa  yang  ditawarkan  mempunyai  lebih
banyak  variasi  baik  produksi  dalam maupun luar negeri.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  Normatif  Dalam  penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh  langsung  dari  masyarakat  dan dari  bahan  pustaka.  Diperoleh  langsung dari  masyarakat  dinamakan  data  primer, sedangkan  yang  diperoleh  dari  bahan- bahan  pustaka  lazimnya  dinamakan  data sekunder.  Kemudian  menginjak  tentang pengertian  penelitian  hukum  normatif  itu sendiri  yang  menjadi  metode  penelitian yang  digunakan  oleh  penulis,  adapun definisi  dari  penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  hukum  kepustakaan. Yang  pada  penelitian  hukum  normatif, bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

## Pendekatan Masalah
Jenis  pendekatan  yang  digunakan penulis  adalah  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan ini  dilakukan  dengan  cara  melihat  segala undang-undang  dan  regulasi  terkait  isu hukum  yang  sedang  diteliti.  Dalam pendekatan  ini  peneliti  dapat  melihat konsistensi  antara  regulasi  satu  dengan regulasi  yang  lainnya.  Metode  pendekatan perundang-undangan peneliti dapat melihat dasar  filosofi  atau  dasar  pemikiran mengapa peraturan tersebut dikeluarkan.

## Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan untuk  menunjang  metode  penulisan  yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  hukum positif atau peraturan perundang- undangan. Dalam penelitiaan hukum ini penulis  menggunakan  bahan  hukum primer yaitu :
1. Undang-Undang  Dasar  1945
2. Undang-undang    Nomor    7    Tahun 1996   tentang  Pangan
3.   Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang  Nomor  33  tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69 Tahun  1999  tentang  Label  dan Iklan Pangan
5. Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI
No.924/Menkes/SK/VII/1996 Tentang  Perubahan  atas  Keputusan Menteri Kesehatan No.82 Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman  tulisan  Halal  Pada Label Makanan. 6. Keputusan Menteri Agama RI No.518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 7. Keputusan  Menteri  Agama  RI No.519 Tahun 2001 tentang Lembaga      Pelaksana  Pemeriksa Pangan Halal. b.  Bahan Hukum Sekunder Bahan  Hukum  Sekunder  adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  yang  terdiri  dari  buku,  jurnal, makalah,  dan  lain-lain,  sehingga  dapat mendukung penelitian ini secara teoritis.
c.  Bahan Hukum Tertier Bahan  hukum  tertier  adalah  bahan hukum  yang  memberi  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan  sekunder  yang  terdiri  dari  kamus, ensiklopedia dan hal lain yang bersangkutan dengan objek penelitian.

## Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk mendapatkan dan mengumpulkan  bahan  hukum yang diperlukan        didalam  penulisan  seperti yang  telah  disebutkan  diatas,  penulis menggunakan  teknik  studi  kepustakaan ( library  Research ).  Teknik  pengumpulan yang  digunakan  penulis  ini  adalah mempelajari  dan  melakukan  analisis terhadap  sumber-sumber  atau  bahan-
bahan  tertulis  yang  dijadikan  bahan dalam penulisan skripsi ini.

## Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Dalam  penulisan  ini  teknik  analisa yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis yang  berarti  penulis  dalam  menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau  pemaparan  atas  subjek  dan  objek penelitian  sebagaimana  penelitian  yang dilakukan  dengan  mencermati  substansi perundang-undangan  dan  berbagai  doktrin tersebut  dalam  mengkaji  permasalahan terkait.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Sertifikasi Produk Halal Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Setiap  produsen  harus  memenuhi kebutuhan  dan  hak  konsumen,  termasuk konsumen  Muslim.  Memproduksi  produk halal  adalah bagian  dari  tanggungjawab perusahaan  kepada  konsumen  muslim.  Di Indonesia,  untuk  memberikan  keyakinan kepada  konsumen  bahwa  produk  yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu  memiliki  sertifikat  halal.  Oleh karena  itu  untuk  melindungi  konsumen muslim tersebut, dibentuklah suatu undang-undang untuk sebagai dasar legalitas  atas  produk  halal  yaitu  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal.
Secara mendasar Undang-Undang
Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal,  lahir  dikarenakan  adanya Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun1996 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-undang  Pangan), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya
disebut Undang-undang Perlindungan
Konsumen)  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan Iklan Pangan.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  antara  lain mengatur mengenai:
1. Untuk  menjamin  ketersediaan  Produk Halal,  ditetapkan  bahan  produk  yang dinyatakan  halal,  baik  bahan  yang berasal  dari  bahan  baku  hewan, tumbuhan,  mikroba,  maupun  bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai,  proses  biologi,  atau  proses rekayasa  genetik.  Di  samping  itu, Ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian  kegiatan  untuk  menjamin kehalalan  Produk  yang  mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban  Pelaku  Usaha  dengan memberikan  pengecualian  terhadap Pelaku  Usaha  yang  memproduksi Produk  dari  Bahan  yang  berasal  dari Bahan  yang  diharamkan  dengan kewajiban mencantumkan secara tegas  keterangan  tidak  halal  pada kemasan  Produk  atau  pada  bagian tertentu  dari  Produk  yang  mudah dilihat,  dibaca,  tidak  mudah  terhapus, dan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam  rangka  memberikan  pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab   dalam menyelenggarakan JPH yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh BPJPH.
Dalam  menjalankan  wewenangnya, BPJH  bekerja  sama  dengan  kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. Di  dalam  Penjelasan  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  pada  poin  4  dan  5 disebutkan, bahwa:
1.  Tata  cara memperoleh  Sertifikat  Halal diawali dengan pengajuan
permohonan  Sertifikat  Halal  oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan
pemeriksaan  kelengkapan  dokumen.
Pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH  tersebut  harus  memperoleh akreditasi dari BPJH yang
bekerjasama  dengan  MUI.  Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk  keputusan  Penetapan  Halal Produk  yang  ditandatangani  oleh MUI.  BPJPH  menerbitkan  Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan  Halal  Produk  dari  MUI tersebut.
2.  Biaya  sertifikasi  halal  dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan  permohonan  Sertifikat Halal.  Dalam  rangka  memperlancar pelaksanaan  penyelenggaraan  JPH,
Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah  daerah  melalui  anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan,  lembaga  sosial,  lembaga keagamaan,  asosiasi,  dan  komunitas untuk  memfasilitasi  biaya  sertifikasi halal  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan kecil.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  30  Undang-
Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  juga  disebutkan bahwa  BPJPH  menetapkan  LPH.  untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian  kehalalan  produk.  Penetapan LPH  sebagaimana  dimaksud  dilakukan dalam  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima) hari  kerja  terhitung  sejak  dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

## Sanksi Administratif Dan Sanksi Pidana
Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Berproduksi
Secara  Halal  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
UU  Perlindungan  Konsumen  Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak
konsumen  diantaranya  adalah  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;  hak  untuk  memilih  barang  dan atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;  hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. Di  dalam  Udang-Undang  Nomor  8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang sertifikasi  halal  untuk  itu  setiap  pelaku usaha  harus  memproduksi  barang  sesuai dengan  ketentuan  berproduksi  secara halal  sesuai  label  halal  yang  telah dicantumkan .
Undang-undang Perlindungan Konsumen  juga  memberikan  sanksi  bagi pelaku  usaha  yang  tidak  mengikuti ketentuan  berproduksi  secara halal, sebagaimana    pernyataan    “halal”    yang dicantumkan    dalam    label,    berupa pidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun    atau  denda  paling banyak  Rp.  2.000.000.000,  00    (  dua miliar rupiah ) .

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  Perumusan  Masalah  yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data ,maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut
1. Sertifikasi Halal pada suatu Produk sudah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu diatur  dalam  Pasal  1  angka  10, Pasal  4,  Pasal  6,  di  Samping  itu juga  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan  pada  pasal  8,  Peraturan
Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999
Tentang  Label  dan  Iklan  Pangan Pasal  10  ayat  (1),  Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  519  tahun  2001  tentang Lembaga  Pelaksana  Pemeriksaan Pangan Halal. Bentuk perlindungan    hukum    yang diberikan          kepada    konsumen terhadap  pelaku  Usaha  yang  tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi secara  Halal  serta  Produk  yang belum  bersertifikasi  Halal  telah ditentukan dengan beberapa
Undang-Undang  tersebut  dengan memberikan  Sanksi  Administratif serta Pidana.
2. Dengan   pencantuman   label  halal pada suatu Produk  dianggap   telah terjadi  pernyataan  dimaksud   dan setiap orang   yang   membuat pernyataan   tersebut  bertanggung jawab  atas  kebenaran  pernyataan tersebut.  Pencantuman  label  halal menurut  ketentuan  tersebut  pada akhirnya  diterjemahkan  sebagai suatu hal yang bersifat sukarela dan bukan lagi merupakan suatu kewajiban.Sehingga Konsumen berhak  mendapatkan  perlindungan Konsumen  untuk  Produk  yang belum memenuhi ketentuan berproduksi secaraHalal dan bentuk Perlindungan hukum yang dimaksud  terdapat  dalam  Undang-
Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang perlindungan Konsumen .
Saran 1.    1.Diperlukan  Peningkatkan  intensitas pengawasan  secara  aktif  dari  pemerintah dengan  bekerja  sama  dengan  seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan  konsumen.  Kerjasama  juga harus  melibatkan  Pemerintah  Daerah mengingat  luasnya daerah  peredaran produk-produk makanan di wilayah
Indonesia.  Serta  meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan  dengan  cara  memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat
mampu
memverifikasi sendiri produk-produk makanan yang halal dengan yang tidak.
2 2.   2.  Menyarankan Kepada Pemerintah untuk  Merevisi  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang sertifikasi  dan  lebelisasi  halal  hingga teknisnya supaya terjadi sebuah sinkronisasi  antar  Peraturan  Perundang- undangan. Sehingga sertifikasi dan labelisasi  halal  menjadi  suatu  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha guna  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen muslim.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur :
4. Adam Chazawi, Kejahatan mengenai pemalsuan,  PT.  Raja  GRaffindo Persada, Jakarta : 2005
5. Gunawan  Widjaja  Ahmad  Yani, Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen, PT.Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta : 2008
6. Imam  Masykoer  Ali,  Bunga  Rampai Jaminan  Produk  Halal  di  Negara Anggota Mabins , Jakarta : 2003.
7. Mustafa  Kamal  Rokan, Hukum
Persaingan Usaha (Teori dan
Praktiknya  di  Indonesia) ,  Jakarta  : Raja Grafindo Persada, 2010.
8. Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta : 2005.
9. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta :  2010.
10. Yusuf Qardawi,  Halal Haram dalam Islam, Intermedia ,  Jakarta :  2003.

## Perundang-Undangan :
1. Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945.
2. Undang-Undang  Nomor  33  tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
3. Undang-Undang  Nomor  8  tahun
1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. 4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
5. Keputusan  Menteri  Agama  Republik
Indonesia  Nomor  519  tahun  2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. 6. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana ( KUHP )
Internet :
http://www.halalmui.org/mui14/index.php/
main/go_to_section/55/1360/page/1 Http://widihandoko.com/?p=868 http://www.landasanteori.com/2015/09/pe mbinaan-dan-pengawasan- perlindungan.html