## P2KP SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
Oleh: Sukidjo
(Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstract
Poverty is a major problem of economic development, because of that the economic development is directed to reduce the poverty. Since poverty is a complex and multidimensional problem including economic, culture and structural, therefore it is reasonable if  the program to overcome that problem apply a comprehensive approach instead of  merely of economic aspect. Many safety net program have been implemented to eradicate poverty, such as: food aids program, IDT, PDM-DKE, and P2KP. Among those programs, P2KP is thought as a suitable program to society in eradicating poverty since P2KP involves principles of democracy, participation, transparency and decentralization. Keywords:  P2KP, Poverty, Economic Development

## A. Pendahuluan
Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan tingkat kemakmuran warga negaranya setiap negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka panjang. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur taraf hidup dan kemakmuran seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, di mana mereka dapat memenuhi sebagian besar kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya termasuk kategori makmur.  Sebaliknya orang yang
memiliki pendapatan per kapita rendah, hanya mampu mencukupi kebutuhan sekedar untuk mempertahankan hidupnya, mereka ini berada dalam kelompok  miskin. Kemiskinan merupakan keadaan ketidakberdayaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
Kemiskinan merupakan masalah pokok pembangunan yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.  Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang harus segera diatasi, tidak dapat ditunda- tunda dan harus dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab meningkatnya kemiskinan akan memiliki dampak yang
sangat luas dan rawan baik yang berkaitan dengan sosial budaya maupun kriminalitas. Kemiskinan dapat menyebabkan terlantarnya pendidikan anak, rendahnya produktivitas kerja, serta  makin meningkatnya tindak kejahatan, pencurian, munculnya tidak asusila, pemerasan dan penipuan dan sebagainya. Oleh sebab itu, semua negara sepakat untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan.
Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pembangunan Lima Tahun Pertama telah menjangkau seluruh pelosok tanah air dan hasilnya cukup menggembirakan. Akan tetapi adanya krisis ekonomi mengakibatkan dampak yang sangat besar yakni jumlah penduduk miskin meningkat tajam sebagai akibat terjadinya pengangguran yang meluas.  Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 1996 memberikan hasil yang menggembirakan, karena mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi 6-7% dalam jangka panjang serta mampu menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam tahun 1990 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 15%  atau sebanyak 27 juta jiwa, turun menjadi 11% atau sebanyak 22 juta jiwa. Sementara itu pendapatan per kapita naik dari $ 80 pada tahun 1969 naik menjadi $ 1100 pada akhir tahun 1996 (Gunawan Sumadiningrat :
1999 : 90). Namun demikian dengan adanya krisis ekonomi, banyak perusahaan besar dan lembaga perbankan mengalami kebangkrutan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk miskin. Menurut perkiraan BPS, jumlah pengangguran sampai dengan akhir tahun 1998 mencapai 13,4 juta jiwa, dalam tahun 1999 meningkat menjadi 18-20 juta jiwa dan pada akhir tahun 2002 diperkirakan telah mencapai 40 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin membengkak menjadi 80 juta atau 40% dari jumlah penduduk (Gunawan Sumadiningrat : 1999 : 91-92) Menghadapi makin banyaknya jumlah penduduk miskin dan pengangguran tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Secara mum tujuan JPS adalah : (1) menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat, serta kesempatan usaha, (2) meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat untuk menggerakkan kembali kegiatan perekonomian rakyat, (3) memelihara sistem pelayanan masyarakat dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia dikenal ada dua pengertian JPS yakni JPS ‘klasik’ dan JPS ‘Plus’. JPS klasik program JPS yang memberikan bantuan pangan dan menciptakan lapangan kerja dengan padat karya, sedangkan JPS Plus merupakan JPS yang disempurnakan, yakni pemberian
bantuan yang dilanjutkan dengan kegiatan sosial ekonomi produktif yang telah dilaksanakan sejak penanggulangan kemiskinan dengan gerakan nasional program IDT (Gunawan Sumadiningrta, 1999 : 123). Dalam melaksanakan JPS plus, karena dalam melaksanakan bantuan disertai dengan program pendampingan sehingga masyarakat mampu mengenal potensi dan peluang yang akhirnya mampu untuk mandiri dalam berusaha dan program ini  lebih dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat. Program ini secara rutin dievaluasi dan disempurnakan, dengan melibatkan unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya serta unsur perguruan tinggi sehingga muncul model pembangunan partisipatif.
Penyempurnaan program IDT dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan model pembangunan partisipatif yang dikembangkan dewasa ini antara lain Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

## B. Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program IDT, PPK dan PDM-DKE merupakan JPS untuk desa-desa IDT,
sedangkan P2KP merupakan program JPS dengan sasaran wilayah IDT di perkotaan. P2KP ini  merupakan prakarsa baru dari Pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang ada di perkotaan. P2KP ini dirancang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas dalam kerangka keberlanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kelurahan perkotaan. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan  P2KP adalah pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan keterlibatan masyarakat serta memposisikannya sebagai subjek pembangunan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat khususnya kelompok miskin mampu menjawab akar permasalahan kemiskinan yang menimpa mereka mampu melestarikan hasil-hasil yang dicapai melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pendekatan pemberdayaan ini selaras dengan hakikat   pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan pemberdayaan tersebut, P2KP tidak hanya sekedar untuk mengatasi kemiskinan akibat krisis ekonomi melainkan dapat mengatasi menanggulangi kemiskinan struktural serta mampu memberdayakan lembaga masyarakat guna memerangi dan mengurangi kemiskinan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan visi dan misi P2KP. Visi P2KP diarahkan agar masyarakat mampu membangun secara sinergi dengan berbagai pihak untuk
menanggulangi kemiskinan yang dialami secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, misi P2KP adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan memberdayakan kemitraan sinergi antara masyarakat dengan pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya (Djoko Handoyo, 2001 : 16).  Adapun  tujuan yang ingin dicapai dengan adanya P2KP dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni tujuan umum dan khusus. Tujuan umum yang akan dicapai adalah terjadinya percepatan pengurangan kemiskinan serta peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam menangkal dan menanggulangi kemiskinan khususnya di perkotaan. Sedangkan tujuan khusus yang akan dicapai meliputi tiga hal, yakni : (1) terciptanya organisasi masyarakat yang representatif, tanggap dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan, (2) meningkatnya pelayanan kepada masyarakat miskin khususnya untuk mendapatkan dana usaha, dana sosial dan dana untuk prasarana, (3) meningkatnya jaringan kerjasama antar kelembagaan masyarakat serta keterpaduan dalam penanggulangan kemiskinan.
Berbeda dengan program JPS lainnya, program P2KP tidak semata-mata hanya berorientasi pada masalah ekonomi, akan
tetapi menjangkau pula pada nilai-nilai luhur yang harus dikembangkan demi pengembangan kelembagaan serta mempertahankan keberlanjutan aktivitas. Nilai-nilai luhur yang harus dikembangkan oleh segenap peserta program P2KP meliputi keadilan, kejujuran, kesetaraan dan kepercayaan ( Tim KMW, 2001 : 22).  Selain nilai-nilai luhur yang harus diperhatikan dalam melaksanakan program, para pengelola yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola program hendaknya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan operasional. Prinsip dasar Program P2KP meliputi : demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi ( Tim KMW, 2001 : 22).
Prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan hendaknya dikedepankan, sehingga segala program dan keputusan selalu dimusyawarahkan bersama melalui perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun melalui Forum BKM yang merupakan perwakilan anggota untuk BKM. Partisipasi mengandung makna bahwa warga masyarakat miskin sebagai sasaran kegiatan hendaknya terlibat secara aktif untuk memanfaatkan program yang dikembangkan P2KP baik dalam hal pengembangan modal kerja, pembangunan prasarana dasar serta program peningkatan keterampilan
sumber daya manusia  dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dari keluarga miskin maupun kelompok setengah penganggur. Prinsip transparansi mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan dan administrasi hendaknya bersifat terbuka dan secara periodik warga masyarakat dapat mengetahui perkembangannya. Oleh sebab itu, minimal pada akhir bulan atau awal bulan laporan keuangan bulanan termasuk neraca perlu disebarluaskan baik melalui pertemuan resmi maupun sekedar ditempelkan di tempat-tempat strategis, agar warga masyarakat dapat memahaminya. Prinsip akuntabel mengandung makna bahwa minimal untuk setiap bulannya,  segala administrasi pembukuan keuangan hendaknya diperiksa secara rutin  oleh Pengurus BKM dan secara periodik laporan keuangan diperiksa oleh Tim BPKP atau oleh akuntan publik. Sementara itu prinsip desentralisasi mengandung makna memberikan kewenangan kepada masyarakat pada umumnya bahwa dalam membentuk KSM, mengadakan pengaturan dan pembinaan dalam masing-masing KSM, sementara itu BKM sebagai lembaga pusat hanya memberikan arahan atau saran-saran saja. Demikian juga jika terdapat kesulitan dan hambatan, misalnya ada KSM yang ternyata tidak mampu mengembalikan pinjaman modal kerja bergulir, maka keputusan tentang apa yang akan ditempuh,
dimusyawarahkan  terlebih dahulu kepada warga masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.

## C. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu masalah duniawi yang ditakuti oleh manusia karena kemiskinan menyebabkan terjadi berbagai keterbatasan, bahkan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan bagi mereka yang kurang beruntung. Bagi mereka yang tergolong  miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada karena mereka merasakan bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan yang selalu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, orang yang miskin belum tentu menyadari adanya kemiskinan yang menimpa dirinya, dan menganggap bahwa kemiskinan merupakan takdir yang harus diterima dan tidak perlu disesali. Bagi mereka yang sadar, mereka akan berusaha keras  mencari peluang dan berani menghadapi tantangan  agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan yang menghimpitnya.
Pada dasarnya,  kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya karena ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pendidikan (Ricky Iswar, 2000 : III-1). Dalam arti luas kemiskinan merupakan
masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi dan tidak semata-mata kemiskinan merupakan masalah ekonomi. Memang diakui bahwa adanya kemiskinan  ekonomi akan dapat mengakibatkan kemiskinan pada bidang yang lain, sebaliknya adanya kecukupan ekonomi akan dapat digunakan sebagai wahana untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan lainnya. Pada umumnya kemiskinan ekonomi akan lebih terasa dibandingkan dengan kemiskinan bidang non ekonomi. Oleh sebab itu, dalam membicarakan kemiskinan tidak lepas dari kemiskinan ekonomi. Kesadaran akan kemiskinan yang dialami akan menjadi terasa apabila yang bersangkutan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang mempunyai tingkat kehidupan sosial yang lebih tinggi. Karena itu, kemiskinan akan ada di mana-mana, akan muncul sepanjang waktu yakni sepanjang masih ada ketidakadilan, ada pihak yang merasa berada di bawah tingkat kehidupan yang lain. Dengan demikian kemiskinan dapat diartikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yakni adanya kekurangan materi dan non materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Ricky Iswar : 2000 : III –2).
Pada umumnya kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan dengan kebutuhan pokok
atau kebutuhan dasar minimum untuk dapat hidup secara layak. Apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin.
Konsep kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif disebut juga kemiskinan struktural, yang menggambarkan perbandingan pembagian pendapatan antar kelompok dalam masyarakat. Kemiskinan relatif ini banyak digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan dalam pembagian pendapatan, apakah pembagian pendapatan tersebut timpang atau tidak. Dalam mengukur timpang tidaknya pembagian pendapatan suatu negara, Bank Dunia memberikan kriteria sebagai berikut:
a. Jika 40% penduduk berpendapatan terendah, memperoleh kurang dari
12 % pendapatan nasionalnya, maka ketimpangan pembagian pendapatan di negara tersebut termasuk sangat tinggi;
b. Jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 – 17% pendapatan nasionalnya, maka ketimpangan pembagian pendapatan di negara tersebut termasuk sedang; dan c. Jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% pendapatan nasionalnya, maka ketimpangan pembagian pendapatan
di negara tersebut rendah (Nurjaman, 2000: 21; Tulus Tambunan, 1996: 51; The Kian Wie, 1996: 126).
Mengingat kemiskinan relatif ini membandingkan pendapatan antar kelompok maka dapat terjadi seseorang yang menurut ukuran kebutuhan pokok tidak miskin namun karena pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan kelompoknya maka yang bersangkutan dikatakan miskin. Penduduk yang berada dalam kemiskinan relatif masih memiliki potensi untuk produktif, karena itu perlu diberikan motivasi melalui dunia usaha, misalnya dengan memberikan bantuan permodalan, bantuan teknik maupun bantuan perijinan.
Sedangkan kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan di mana pendapatan yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jika pendapatan seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya maka yang bersangkutan disebut berada dalam garis kemiskinan. Pendapatan minimum tersebut digunakan sebagai pembatas untuk menentukan miskin atau tidak miskin. Ada beberapa ukuran garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia, berdasarkan kurs dollar tahun 1971 garis kemiskinan untuk daerah pedesaan sebesar  $50 dan $75 untuk daerah perkotaan per kapita per tahun. Dalam tahun 2002, UNDP menetapkan garis
kemiskinan yakni sebesar $2 per kapita per hari.  Sayogya menggunakan pendapatan ekuivalen beras, untuk desa sebanyak 240 kg dan untuk kota 360 kg per kapita per tahun. Sementara itu, BPS menggunakan ukuran pendapatan untuk memenuhi   kebutuhan bahan makanan 2100 kalori per kapita per hari (Tulus Tambunan, 1996 : 51).
Ada beberapa pola atau jenis kemiskinan yang terjadi, antara lain sebagai berikut :
a. Cultural poverty atau kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yakni masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun sudah ada usaha atau dorongan dari pihak luar.
b. Persistent poverty merupakan kemiskinan turun temurun, kemiskinan yang terjadi karena berada di daerah kritis sumber daya alamnya ataupun daerah yang terisolasi;
c. Cyclical poverty atau kemiskinan yang disebabkan oleh siklus perekonomian, misalnya terjadi keadaan resesi maupun depresi ;
d. Seasonal poverty atau kemiskinan musiman merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh perubahan musim, misalnya pada musim tanam atau musim tidak panen banyak petani yang berada dalam kemiskinan.
e. Accidental poverty atau kemiskinan akibat bencana alam.
Menurut Ricky Iswar (1997 : III-6), kemiskinan pada dasarnya kemiskinan memiliki tiga dimensi, yakni : a. Dimensi ekonomi atau material. Jenis kemiskinan ini paling jelas dan paling mudah diukur, yakni  kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
b. Dimensi sosial dan budaya, di mana lapisan masyarakat yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong sebagai budaya miskin. Jadi pada masyarakat miskin akan terbentuk budaya miskin, misalnya bersifat apatis, fatalistik, apolitis, ketidakberdayaan, berserah diri,  dan menganggap bahwa kemiskinan yang terjadi merupakan takdir.
c. Dimensi struktural atau politik, yakni seseorang yang mengalami kemiskinan ekonomi akan mengalami kemiskinan struktural dan politik, karena sebagai orang miskin tidak memiliki sarana untuk dapat terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik sehingga mereka ini menduduki struktur sosial yang paling bawah

## E.  Dimensi Pemberdayaan P2KP
dalam Menanggulangi Kemiskinan Dibandingkan dengan Program Bantuan pangan, IDT, PDM-DKE,
program P2KP memiliki keunggulan dalam memberdayakan kelompok miskin. Oleh sebab itu, diharapkan program P2KP akan lebih mampu dalam memberdayakan kelompok miskin, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara optimal. Melalui P2KP, potensi yang dimiliki kelompok miskin ditingkatkan, diaktualisasikan dengan cara dilakukan pendampingan, bimbingan dan pembentukan jaringan kerja. Dimensi pemberdayaan P2KP dalam memberdayakan kelompok miskin, antara lain berupa :
1. Pendekatan strategi P2KP didasarkan pada pendekatan “pembangunan bertumpu pada kelompok “ (community based development approach).
a. Pembentukan kelompok masyarakat dibangun atas dasar ikatan : kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan, kesamaan wilayah domisili yang  mengarah pada efisiensi dan efektivitas. Kelompok sasaran tersebut dikenal dengan istilah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tiap KSM dibentuk oleh anggota masyarakat khususnya  kelompok miskin yang memiliki usaha ataupun kelompok yang siap berusaha dengan anggota antara 3 sampai dengan 15 orang. Pembinaan dan pendampingan pada KSM dimaksudkan  agar
dalam kelompok tersebut tumbuh dan berkembang modal sosial, yang berupa solidaritas, kebersamaan, optimalisasi daya lokal, nilai kerelawanan  dan nilai- nilai kemanusiaan. Solidaritas dan kebersamaan antara lain diujudkan dalam bentuk adanya kesadaran senasib sepenanggungan, sehingga memiliki rasa kebersamaan yang kuat, dan adanya tanggung jawab bersama. Optimalisasi sumber daya lokal diharapkan potensi yang terdapat di lokasi KSM dikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya. Nilai kerelawanan dan nilai kemanusiaan diujudkan dalam bentuk saling tolong menolong sesama anggota dalam KSM, di mana kesulitan salah satu anggota dirasakan sebagai kesulitan bersama, yang kuat membantu yang lemah.
b. Melalui pendekatan kelompok, proses  pemberdayaan (empowerment)  dapat berjalan secara efektif dan efisien, karena akan terjadi saling asah, asuh, asih antar sesama anggota dalam kelompok. Dengan kelompok, proses pembinaan akan lebih mudah karena masing-masing anggota telah memiliki kesamaan
tujuan, kesamaan kegiatan maupun kesamaan domisili.
c. Kelompok Swadaya Masyarakat dapat dibina untuk mengembangkan dan melembagakan tanggung jawab renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, sarana interaksi antar anggota, mendidik untuk tertib angsuran  serta upaya peningkatan usaha antar anggota.
2.  Diterapkannya strategi tridaya, yang berupa :
a. Penguatan sosial, yang berupa pengorganisasian kelompok masyarakat. Penguatan sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan solidaritas dan kebersamaan dalam kelompok sasaran. Sasaran pembinaan bukanlah para individu, melainkan mereka yang tergabung dalam kelompok- kelompok usaha yang berupa KSM. Melalui pembinaan KSM diharapkan nantinya masing- masing KSM mampu memberdayakan anggotanya sehingga akan terjadi pembinaan yang berkelanjutan.
b. Penguatan ekonomi, yang berupa pemberian bantuan dana yang digunakan untuk tiga jenis kegiatan yakni :
1)  Pinjaman dana bergulir untuk
membantu penyediaan modal kerja bagi kegiatan ekonomi
kelompok miskin yang tergabung dalam KSM, dengan bunga mendekati tingkat bunga komersial untuk jangka waktu 12 – 18 bulan. Dana modal kerja bergulir ini pada dasarnya merupakan milik masyarakat yang dikelola oleh BKM di bawah pengawasan anggota masyarakat pada umumnya, dikelola dengan menggunakan rekening bank terdekat atas nama BKM. Laporan keuangan harus dilakukan secara periodik dan transparan sehingga masyarakat umum dapat ikut serta mengawasi dan mengetahui perkembangannya. Pinjaman dana bergulir dapat juga digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang berdimensi ekonomi.
2) Dana bantuan hibah untuk peningkatan keterampilan. Salah satu hambatan pengembangan kegiatan usaha bagi masyarakat pedesaan adalah kurangnya keterampilan dan rendahnya jiwa kewirausahaan. Untuk keperluan tersebut, disediakan dana untuk pelatihan keterampilan, magang maupun
pengembangan jiwa kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Melalui kegiatan pelatihan dan magang diharapkan tercipta jaringan kerja kemitraan model bapak angkat, sehingga para peserta pelatihan akan terbantu dalam perolehan bahan baku maupun pemasaran produk yang dihasilkan. Apabila para penganggur, para pemuda putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga dapat membuka usaha ekonomi produktif diharapkan akan dapat menambah penghasilannya, sehingga kemiskinan yang ada semakin dapat dikurangi. Kegiatan pelatihan dan magang ini dapat juga digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang berdimensi budaya.
3) Dana bantuan hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar kelompok. Dana hibah untuk infrastruktur dapat digunakan untuk pembangunan sarana pertanian misalnya perbaikan saluran irigasi, perbaikan dan perluasan pasar, pembangunan jalan kampung, perbaikan
lingkungan  dan sarana lain yang secara langsung membantu peningkatan usaha kelompok miskin. Kegiatan pembangunan infrastruktur ini secara tidak langsung memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi warga masyarakat miskin di wilayah yang bersangkutan, sehingga taraf hidupnya dapat ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur dapat juga digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang berdimensi struktural.
3. Penguatan lingkungan, dalam bentuk kegiatan pendampingan yang intensif kepada anggota masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Kegiatan pendampingan dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal, orientasi usaha, pengelolaan usaha, dan kemitraan sehingga kelompok sasaran benar-benar mampu dan berani melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Untuk mendukung kegiatan ini dilakukan pertukaran informasi sehingga para kelompok sasaran mampu membaca dan memanfaatkan peluang kerja
4. Adanya keberpihakan kepada kelompok keluarga miskin, di mana kelompok sasaran program P2KP diarahkan kepada keluarga Pra
Sejahtera maupun Keluarga sejahtera I yang memiliki usaha
maupun telah siap berusaha.  Agar memudahkan pembinaan dan pendampingan, kepada mereka diarahkan untuk membentuk KSM. Bagi mereka yang memerlukan modal kerja diberikan bantuan modal secara bergilir yang dikelola dengan sistem tanggung jawab renteng. Kepada keluarga miskin yang belum memiliki usaha diberikan pelatihan keterampilan ataupun magang sehingga mereka ini memiliki kesempatan untuk dapat berusaha. Setelah mereka ini siap berusaha, kemudian membentuk KSM untuk selanjutnya diberikan bantuan modal kerja bergulir.
5. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yaitu mampu menumbuhkan usaha baru yang bersifat produktif  dengan berbasis pada usaha kelompok.
6. Penyiapan pengembangan dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan .

## F. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1.  Program P2KP sebagai program JPS
lebih efektif dan menguntungkan
dibanding Program Bantuan Pangan, IDT maupun PDM-DKE, karena :
a. Sasaran program P2KP bukan perseorangan melainkan kelompok swadaya masyarakat (KSM), di mana KSM dapat
digunakan sebagai sarana pembinaan yang berkelanjutan.
b. Program P2KP bersifat komprehensif, tidak hanya memberikan bantuan modal kerja melainkan bantuan untuk pelatihan keterampilan maupun pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
c. Masyarakat sebagai anggota BKM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola program P2KP sebagai wujud demokratisasi pengelolaan
program dengan berdasar pada asas transparansi dan tanggung jawab bersama.
2. Program P2KP dapat difungsikan sebagai wahana pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan, karena program ini menerapkan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan baik melalui pembinaan dalam internal KSM maupun pembinaan oleh BKM.
3. Adanya program pelatihan dan magang untuk meningkatkan keterampilan usaha dan pengembangan jiwa kewirausahaan
serta dijalinnya hubungan kemitraan sehingga permasalahan pengadaan bahan baku dan pemasaran dapat terpecahkan.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2001. UU No. 25  Th 2000 Tentang Propenas : Program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2004. Jakarta : Sinar Grafika.
Darmawan Saleh, dkk. 2000. Kebijaksanaan : Modul Diklat Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : Pusdiklat Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
Gunawan Sumadiningrat. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta : Gramedia.
Edy Suandi Hamid. 2000. Indonesia Dalam Millenium Ketiga. Yogyakrata : UII Press Ricky Iswar, dkk. 2000. Wawasan : Modul Diklat Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta
: Pusdiklat. Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah
Tim KMW IX DIY. (2002). Perumusan Aksi & Strategi Pendampingan Dalam rangka Keberlanjutan P2KP Tahap I dan II di Kabupaten Sleman. (publikasi terbatas)
Tim Persiapan P2KP. 1999. Manual Proyek Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Jakarta : Sekretariat P2KP Pusat.
----------------------, 1999. Penjelasan Umum Proyek Penanggulangan kemiskinan di
Perkotaan. Jakarta : Tim Persiapan P2KP Pusat.