## PELAKSANAAN PERJANJIAN  PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE MEDAN)
Anggraini Kosasih 1) , Henny Arianty Simanjuntak 2) , Rima Afrida 3) Suhaila Zulkifli, SH., M.Hum 4 1, 2, 3, 4 ) Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
E-mail: anggrainikosasih@gmail.com.

## Abstract
Consumer finance is one of models of finance which by a consumer it can be used forapplying for a loan to a finance company. The objective of this study is to know the consumer finance,  with right and obligation of parties concerned and  the legal consequences  if  one  party  defaults.  This  study  is  normative  juridical  research because it takes resources of data either primary, secondary, and as well as tertiary law.  All  the  data  were  collected  by  library  research  and  by  agreement  point  to consumer  finance.  The  data  analysis  is  done  qualitatively.  The  original  consumers finance come out promises with contract between one party to other that resulted in a  mutual  agreement.  The  consumer  finance  has  been  regulated  officially  as  in  the regulations  of  Presidential  decree  Peraturan  Presiden  Republic  Indonesia  No.  9  of 2009 on a Finance Agency, it noted the rights and obligation of the parties involved for it is usually made in an agreement letter as consumer finance. So, any right and obligation  of  those  parties  should  be  determined  by  consumer  finance  agent  itself refers  to  the  regulation  applied  in  Indonesia.    For  any  default  done  by  one  in  any party, it is possible to file a lawsuit to court.
Keywords: Consumer Finance, Right and Obligation, Legal Consequence

## A. Latar Belakang
Pada saat ini, pemerintah melakukan tindakan dengan membangun infrastruktur yang memadai,  yaitu  dengan  dibangunnya jalan tol.Dengan perjalanan yang jauh, masyarakat dapat menempuh dengan cepat  menggunakan  fasilitas  jalan  tol yang di fasilitasi oleh pemerintah. Banyak manfaat yang didapatkan oleh  masyarakat  Indonesia  dalam bidang transportasi maupun ekonomi . Maka  dari  itu,  masyarakat melakukan pembelian mobil.Pembelian mobil dapat dilakukan  secara  tunai  atau  melalui kredit.Masyarakat  dapat  melakukan pembelian kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan  dengan  menggunakan kredit  perbankan, leasing maupun finance atau pembiayaan konsumen.Perusahaan pembiayaan merupakan        lembaga  yang membantu masyarakat dalam melakukan peminjaman seperti halnya dengan melakukan kredit. Lembaga pembiayaan terdiri dari dua kata, yaitu: 1. Lembagaadalah    badan    atau pranata    yang    bertujuan melakukan sesuatu penyelidikan   keilmuan. 2. Pembiayaan   adalah   perbuatan untuk      membiayai      baik perorangan maupun dalam bentuk perusahaan. Peraturan    Menteri  Keuangan Nomor    84/PMK.012/2006    tentang Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi: “Perusahaan  Pembiayaan  adalah badan  usaha  di  luar  Bank  dan Lembaga Keuangan  Bukan Bank yang khusus  didirikan  untuk  melakukan
kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan“.
Dalam  Undang-undang  Republik
Indonesia    Nomor    21    tahun    2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan menyebutkan bahwa: “Lembaga  Pembiayaan  adalah badan usaha yang melakukan kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  dana      atau      barang modal      sebagaimana      dimaksud dalam      peraturan      perundang- undangan mengenai lembaga pembiayaan” Masyarakat  Indonesia  memilih melakukan  peminjaman  uang  kepada pembiayaan  konsumen (Consumer finance). Pembiayaan  konsumen  ini dipilih masyarakat karena administrasi  yang  mudah  dan  cepat membuat masyarakat tertarik melakuakan peminjaman di pembiayaan  konsumen.  Menurut Peraturan  Presiden  No  9  tahun  2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan konsumen adalah (Consumer  Finance) adalah  kegiatan pembiayaan  pengadaan      barang kebutuhan    konsumen      dengan pembayaran secara angsuran.
Sistem    Angsuran    merupakan suatu    pembayaran    atau  pelunasan atas    uang,    barang  atau    jasa    secara bertahap    atau  berkala  dengan  cara mencicil  atau  dengan  pembayaran sebagian  dengan  besar      pembayaran danjangka waktunya ditentukan sesuai    kesepakatan  para  pihakyang membayardan penerima pembayaran. Biasanya,  seseorang  yang  ingin meminjam harus melakukan perjanjian  apabila  akan  melakukan perjanjian  di  lembaga  pembiayaan. Pengertian  kontrak  atau  perjanjian adalah sarana interkasi dalam pergaulan  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan, termasuk sarana transaksi dalam  menjalankan  bisnis.  Seseorang tidak  dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi kebutuhan itu ada pada orang  lain  dan  diperoleh  dengan melakukankerjasama.  Kerjasama  itu
diwujudkan  dalam  sebuah  kontrak atau perjanjian. Perjanjian di Indonesiadikategorikan memiliki kekuatan  hukum  yang  tetap.dapat dilihat  dari  Pasal  1338  ayat  1 KUHPerdata  yang  berbunyi:  "Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya". Selain  itu,  menurut  Pasal  1320 KUHPerdata,  untuk  sahnya  suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1.  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan diri, 2.  Kecakapan  untuk  membuatu  suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal Perjanjian  yang  terdapat  di sebuah lembaga pembiayaan bermacam-macam.Terdapat perjanjian  kredit,  perjanjian  biasa, atau perjanjian pembiayaan konsumen,  dll.  Apabila  seseorang yang  ingin  mengajukan  peminjaman uang  di  sebuah  finance  harus melakukan perjanjian pembiayaankonsumen.Perjanjian tersebut sudah bersifat mengikat dari pihak  debitur  untuk  menyetujui persyaratan  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya  oleh  pihak  kreditur dalam perjanjianpembiayaankonsumen tersebut. Negara  Indonesia  melakukan perjanjian  pembiayaan  konsumen diatur  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  9  tahun 2009  tentang  lembaga  pembiayaan. Selain itu, terdapat  Keputusan Presiden  Republik    Indonesia  Nomor 61  Tahun  1988  tentang  Lembaga Pembiayaan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah
1.  Bagaimana  ketentuan  tentang pembiayaan konsumen pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance ? 2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak  dalam  pembiayaan  konsumen pada  PT.  Sinar  Mitra  Sepadan Finance? 3. Bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi?

## C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini    mengenai perjanjian  pembiayaan  konsumen/ consumerfinance kemudian  dikaitkan dengan cara ketentuan dalam pembiayaan konsumen dan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan  konsumen  di  PT.  Sinar Mitra  Sepadan  Finance  Medan. Melalui studi kasus tersebut kemudian dilakukan analisa. Adapun  pada  penelitian  ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan metode hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normative merupakan dimana adanya pendekatan yang dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum, perundang-undangan,  serta  data-data dari  PT.  Sinar  Mitra  Sepdan  Finance Medan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.
Penelitian yang bersifat kualitatif digunakan  untuk  menganalisis  secara mendalam  atas  fakta-fakta  yang ditemukan  di  lapangan,  berupa peraturan tentang pembiayaan konsumen,  peraturan  lain  yang berkaitan  dengan  perjanjian  dalam pembiayaan konsumen, dan data yang diambil  secara  khusus  dari  PT.  Sinar Mitra  Sepadan  Finance  Medan  baik secara lisan maupun tulisan. Penelitian ini melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Penelitian kepustakaan ditujukan  untuk  memperoleh  Data primer  dan  Data  Sekunder.  Data primer  berasal  dari  data  yang
diperoleh  langsung  di  lapangan  yang dilakukan penelitian dengan mengambil  contoh  surat  perjanjian pembiayaan  konsumen  / consumer finance pada  PT.  Sinar Mitra  Sepadan
Finance  Medan  yang  bertempat  di Jalan  Abdullah  Lubis  No.  75/61 Medan.  Data  sekunder  yaitu  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.Bahan  hukum  primer  yaitu bahan  hukum  yang  isinya  memiliki kekuatan  hukum  mengikat.  Dalam penelitian  ini  antara  lain,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata, Peraturan Presiden Republik Indonesia    Nomor  9  Tahun  2009 tentang  Lembaga  Pembiayaan.  Bahan hukum  sekunder  yaitu  doktrin  atau pendapat  para  ahli,  makalah,  serta buku-buku yang menjadi bahan dalam melakukan  penelitian.Bahan  hukum tersier  yaitu  menggunakan  kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif  yang  bersifat  kualitatif.Data yang  didapatkan  dari  hasil  penelitian pustaka  (bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder)  maupun penelitian  lapangan  yang  dianalisi dengan  metode  kualitatif.Penelitian ini  membandingkan  antara  peraturan yang  ada  pada  PT  tersebut  dengan Undang-undang  yang  telah  berlaku atau yang sudah ditetapkan.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Ketentuan Pembiayaan Konsumen pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Menurut beberapa ahli pengertian dari perjanjian: a. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian adalah perhubungan hukum mengenai  harta  benda  antara dua  pihak,  dimana  satu  pihak berjanji atau dianggap berjanji
untuk  melakukan  suatu  hal atau  untuk  tidak  melakukan sesuatu  hal,  sedangkan  pihak lain  mempunyai  hak  untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut b. Menurut  Setiawan,  perjanjian adalah suatu perbuatan hukum  dimana  satu  orang atau lebih mengikatkan Asas-asas dalam perjanjian, yaitu: 1. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) Asas Konsensualisme merupakan asensial  dari  Hukum  Perjanjian. Mereka yang sepakat mengikatkan  diri  telah  dapat melahirkan Perjanjian.Asas konsensualisme  mempunyai  arti penting,bahwa  untuk  melahirkan suatu  perjanjian  cukup  dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian  itu  sudah  dilahirkan pada  saat  atau  detik  tercapainya konsensus. 2. Asas kebebasan berkontrak( freedom of contract ) Asas Kebebasan Berkontrak dianalisis berdasarkan  pasal 1338  ayat(1)  KUH  Perdata  yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang  bagi  mereka yang  membuatnya".  Asal  tidak bertentangan  dengan  undang- undang, kesusilaan dan ketertiban  umum,menurut  Asas Kebebasan Berkontrakmaka orang  pada  asasnya  dapat membuat  perjanjian  dengan  isi yang bagaimanapun juga. 3. Asas itikad baik ( good faith ) Mengenai  asas  itikad  baik  ini dapat  dilihat  dalam  pasal  1338 ayat  (3)  KUH  Perdata  yang menentukan"persetujuan- persetujuan  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik".  Itikad  baik dibagi  menjadi  itikad  baik subjektif  dan  objektif.Itikad  baik dari segi subjektif artinya kejujuran.Yang  dimaksud dengan hal  ini  adalah  sikap  batin seseorang  pada  saat  membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif  berarti  kepatutan  yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan  prestasi  dan  cara melaksanakan  hakdan  kewajiban haruslah  mementingkan  norma- norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut  pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata, untuk  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Bahwa  kedua  subyek  yang mengadakan  perjanjian  itu  harus bersepakat,  setuju  atau  seia- sekata  mengenai  hal-hal  yang pokok  dari  perjanjian  yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal- balik. 2. Kecakapan  untuk  membuat suatu perikatan Orang  yang  membuat  suatu perjanjian  harus  cakap  menurut hukum. Dalam  Pasal  1330  KUHPerdata berbunyi: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1. Orang-orang yang belum dewasa 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal ayng ditetapkan oleh  Undang-undang,  dan pada  umumnya  semua  orang keapda  siapa  Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian itu.” 3. Suatu hal tertentu Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak  dan  kewajiban  kedua belah  pihak  jika  timbul  suatu perselisihan.  Barang  yang
dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.Bahwa barang  itu  sudah  ada  atau sudah  berada  di  tangannya  si berutang pada wakti perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang- undang.Juga  jumlahnya  tidak perlu  disebutkan,  asal  saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. 4. Suatu sebab yang halal Dengan sebab (Bahasa Belanda oorzaak, Bahasa Latin causa )  ini  dimaksudkan  tiada lain  dari  pada  isi  perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan  salah  sangka, bahwa  sebab  itu  adalah sesuatu  yang  menyebabkan seseorang  embuat  perjanjian yang termaksud. Perjanjian pembiayaan konsumen  dalam  perjanjian yang  dibuat  oleh  pihak  PT. Sinar  Mitra  Sepadan  Finance Medan  memuat  sebanyak  18 pasal, yakni: a. Pasal  1memuat  pengakuan hutang b. Pasal  2  memuat  kewajiban debitur c. Pasal  3  memuat  denda keterlambatan pembayaran angsuran d. Pasal  4  memuat  tempat pembayaran angsuran pertama kali e. Pasal  5  memuat  tentang pelunasan lebih awal f. Pasal  6  memuat  cara pembayaran lain g. Pasal 7 memuat alat bukti / pembuktian yang sah dalam perjanjian h. Pasal  8  memuat  ketentuan tambahan i. Pasal  9  memuat  hak-hak kreditur j. Pasal 10 memuat ketentuan-ketentuan dalam penyerahan hak milik secara fidusia k. Pasal 11 memuat ketidaktanggung  jawaban kreditur terhadapa kerusakan jaminan l. Pasal 12 memuat pengalihan  kepada  pihak ketiga m. Pasal  13  memuat  asuransi jaminan n. Pasal  14  memuat  surat kuasa o. Pasal 15 memuat pengakhiran jaminan p. Pasal 16 memuat keterangan tambahan q. Pasal  17  memuat  cidera hukum r. Pasal 18 memuat ketentuan tambahan 2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pembiyaan Konsumen Pada Pt.Sinar Mitra Sepadan Finance Dalam  pembiayaan  konsumen terdapat  beberapa  pihak  yang terkair yang masing-masing mempunyai peranan dalam perjanjian pembiayaan konsumen,yakni : a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur) Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usahayang  melakukan  kegiatan pembiayaan  untuk  pengadaan barang  berdasarkan  kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh  konsumen  yang  berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran  harga  barang  secara tunai kepada pemasok (supplier). b. Konsumen (Debitur) Konsumen  adalah  pihak  pembeli barang dari pemasok atas
pembayaran  oleh  pihak  ketiga, yaitu  perusahaan  pembiayaan konsumen.Konsumen tersebut dapat  berstatusindividual  dapat pula  perusahaan  yang  tidak berbadan hukum. c. Supplier/Dealer Supplier  /  dealer adalah  pihak penjual  barang  kepada  konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu  perusahaan  pembiayaan konsumen.Hubungan  kontraktual antara supplier dan  konsumen adalah  jual  beli  bersyarat.Syarat yang dimaksud adalah pembayaran  dilakukan  oleh  pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  PT.  Sinar Mitra  Sepadan  Finance,  diatur mengenai  hak  dan  kewajiban  para pihak,  hak  dan  kewajiban  dari Kreditur adalah: a. Kewajiban Kreditur 1) Kreditur  berkewajiban  untuk memberikan  pembiayaan  kepada debitur  sesuai  dengan  yang  telah disepakati dalam perjanjian 2) Kreditur  berkewajiban  untuk menyerahkan  barang  jaminan berupa  surat  –  surat  bukti pemilikan  kendaraan  bermotor (BPKP)  setelah  seluruh  pinjaman debitur  dibayar  lunas  kepada kreditur. b. Hak Kreditur 1) Kreditur  berhak  menerima angsuran  setiap  bulan  sesuai  yang telah diperjanjikan 2) Kreditur  berhak  menerima 5%  denda  dari  utang  tersebut ketika terjadi keterlambatan 3) Tanpa  melalui  penetapan  dan putusan pengadilan terlebih dahulu,  kreditur  berhak  dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substansi  oleh  debitur  untuk mengambil dimanapun dan ditempat  siapapun  kendaraan tersebut  berada,  kalau  perlu dengan  meminta  bantuan  dari
pihak  yang  berwajib,  untuk selanjutnya menjual dimuka umum atau  secara  langsung  atau  dengan perantara pihak lain sesuai dengan harga  pasar  yang  wajar  menurut kreditur  apabila  debitur  tidak melunasi hutangnya. 4) Kreditur  berhak  menerima penyesuaian  jumlah  kewajiban pembayaran  debitur  sebagaimana akan  diberitahukan  secara  tertulis kepada  debitur  apabila  terjadi tindakan moneter oleh pemerintah RI 5) Apabila debitur tidak melunasi hutangnya secara keseluruhan  atau  sebagian,maka Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian  ini  dan  atau  perjanjian lainnya  yang  dibuat  oleh  dan antara  debitur  dan  kreditur, berhak menentukan sendiri jumlah penagihannya  terhadap  debitur, baik yang berupa total hutang,denda,biaya pelelangan/ penjualan, honorarium pengacara/kuasa  untuk  menagih serta  biaya-biaya  lainnya  yang wajib ditanggung oleh debitur. 6) Setelah  uang  hasil  penjualan kendaraan tersebut dikurangi dengan  seluruh  biaya,ongkos  dan pajak,  maka  kreditur  berhak mempergunakan  sisa  uang  hasil penjualan tersebut untuk membayar total hutang,denda yang wajib  dibayar  debitur  kepada kreditur. 7) Kreditur  berhak  menagih seluruh  utang  debitur  secara sekaligus  tanpa  pemberitahuan terlebih  dahulu  oleh  kreditur kepada  debitur  dengan  ketentuan tertentu. c. Kewajiban Debitur 1) Debitur wajib membayar segala  iuran  yang  tertulis  dalam perjanjian ini. 2) Debitur  wajib  membayar  5% denda  dari  utang  tersebut  ketika terjadi keterlambatan
3) Debitur wajib membayar segala pembayaran di kantor pusat kreditur atau perwakilan kreditur 4) Debitur wajib mengakui bahwa  pembukuan  dan  segala catatan  kreditur  merupakan  satu- satunya  bukti  yang  lengkap  dan mengikat  atas  semua  jumlah hutang debitur berikut biaya-biaya yang  timbul  lainnya  kepada kreditur 5) Debitur  wajib  menyesuaikan jumlah  kewajiban  pembayaran debitur sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada  debitur  apabila  terjadi tindakan moneter oleh pemerintah RI 6) Untuk  menjamin  pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur,baik  yang  timbul  dari perjanjian  ini  atau  perjanjian lainnya  yang  dibuat  oleh  dan antara debitur dengan kreditur,maka debitur wajib dengan  ini  menyerahkan  kepada kreditur  hak  milik  secara  fidusia atas  kendaraan  jaminan  tersebut dengan syarat-syaratdan ketentuan-ketentuan  yang  lazim dipergunakan  dalam  penyerahan hak milik secara fidusia. d. Hak Debitur 1) Debitur berhak untuk menerima pembiayaan dari kreditur  sesuai  dengan  yang  telah disepakati dalam perjanjian. 2) Debitur berhak untuk mendapatkan  penyerahan  hak milik  atas  objek  perjanjian  setelah angsuran lunas 3) Debitur berhak atas informasi fasilitas  pembiayaan  sesuai  yang diperjanjikan. 4) Debitur  berhak  mendapatkan solusi  dari  kreditur  atas  segala penyelesaian penanganan pengaduan dari debitor itu sendiri. 3. Akibat  Hukum  dalam  Melakukan Wanprestasi Menurut  R.  Subekti,  wanprestasi (kealpaan  atau  kelalaian),  ada empat keadaan, yaitu: a. Tidak memenuhi prestasi b. Terlambat memenuhi prestasi. c. Memenuhi  prestasi  secara tidak baik. d. Melakukan sesuatu yang menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukannya. Akibat  dari  adanya  kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu: a. Debitur berada dalam keadaan memaksa; b. Beban  resiko  beralih  untuk kerugian  kreditur,  dan  dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan  atau  kesalahan   besar lainnya; c. Kreditur  tetap  diwajibkan memberi prestasi balasan Salah satu masalah yang muncul di suatu pelaksanaan perjanjian pembiayaan  antara  konsumen dengan  PT.  Sinar  Mitra  Sepadan Finance  Medan  adalah  adanya suatu  keterlambatan  dan  atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen/customer. Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran, yaitu : 1.  Transfer  melalui  bank  belum masuk ke rekening PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan. 2.Konsumen (customer) lupa tanggal  jatuh  tempo  pembayaran angsuran. 3.Tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan  waktunya  dengan tanggal penerimaan gaji. 4.Konsumen terkena musibah atau bencana. 5.Konsumen (customer) memindahtangankan atau menggadaikan  obyek  pembiayaan tanpa  sepengetahuan  PT.  Sinar Mitra Sepadan Finance Medan.
6.  Konsumen  (customer)  raib/ melarikan diri. 7.Alamat customer berbeda dengan  catatan  komputer  atau alamatnya tidak benar/fiktif. 8.Customer yang mengajukan permohonan  pembiayaan  hanya atas  nama  sedangkan  obyek pembiayaan  digunakan  oleh  orang lain (tanpa pertanggung jawaban). 9.Konsumen (customer) melakukan  oper  kredit  tanpa sepengetahuan  PT.  Sinar  Mitra Sepadan Finance Medan. Masalah  lain  yang  dihadapi  PT. Sinar  Mitra  Sepadan  Finance Medan adalah 1. Debitur  tidak  menjalankan kewajiban-kewajiban  yang  harus dilaksanakan oleh debitur. 2. Debitur  tidak  memenuhi  hak yang  harusnya  diterima  oleh kreditur. 3. Debitur tidak memenuhi persyaratan-persyaratan umum perjanjian  pembiayaan  konsumen yang  sudah  disepakati  oleh  pihak kreditur ataupun debitur Apabila terbukti konsumen (customer)  mengalihkan  dengan cara  apapun  serta  menggadaikan obyek  pembiayaan  kepada  pihak lain  maka akan dilaporkan  kepada pihak  yang  berwenang  untuk diproses  yaitu  akan  dikenakan sanksi  pidana  yang  diatur  dalam Pasal  372  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan  dan  Pasal  378  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana  penjara  masing-masing paling lama 4 tahun. Selain  itu,  PT.  Sinar  Mitra Sepadan  Finance  Medan  dapat melakukan gugatan kepada kreditur  yang  tidak  menjalankan kewajibannya.Ini  dapat  kita  lihat dari  adanya  gugatan  kepada
kreditur  di  Pengadilan  Negeri Lubuk Pakam.Dengan nomor perkara 47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp . E. Kesimpulan
1. Perjanjian  pembiayaan  konsumen di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tunduk kepada KUHPerdata sesuai dengan  syarat  sahnya  perjanjian Pasal  1319,  Pasal  1320  dan  Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres  61  Tahun  1988  tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan  Presiden  No.  9  Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dalam prosesnya mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/Kmk.013/1988 tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.Perjanjian pembiayaan  konsumen  dalam perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak PT.  Sinar  Mitra  Sepadan  Finance Medan terdiri dari 18 pasal. 2. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  PT.  Sinar Mitra  Sepadan  Finance,  diatur mengenai kewajiban kreditur yaitu wajib menyerahkan barang jaminan, dan penyerahaan pembiayaan  yang  telah  disepakati serta  mengenai  hak  kreditur  yang memuat  tentang  angsuran  yang akan  diterima  kreditur.Perjanjian Pembiyaan  Konsumen  PT  Sinar Mitra  Sepadan  Finance  juga mengatur  mengenai  kewajiban debitur  yang  terdapat  pada perjanjian  pembiayaan  konsumen PT  Sinar  Mitra  Sepadan  Finance Medan. 3. Akibat  hukum  apabila  terjadi wanprestasi  pada  PT  Sinar  Mitra Sepada Finance maka akan dilaporkan  kepada  pihak  yang berwenang  untuk  diproses  yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur  dalam  Pasal  372  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana
tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  tentang  Penipuan  dengan ancaman  pidana  penjara  masing- masing  paling  lama  4  tahun.PT. Sinar  Mitra  Sepadan  Finance Medan  dapat  melakukan  gugatan kepada kreditur yang tidak menjalankan kewajibannya. F. Saran 1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan dalam pembiayaan konsumen dilakukan reformasi. Mengingat  sudah  terjadinya perkembangan  teknologi  yang membuat perusahaan pembiayaan  konsumen  sangat berkembang pesat dan dibutuhkan  untuk  melakukan peminjaman  sejumlah  uang. Selain  itu,  diharapkan  kepada pemerintah untuk lebih mempertegas peraturan- peraturan  tentang pembiayaan konsumen. 2. Sebaiknya  dicantumkan  secara jelas  syarat-syarat  umum  di dalam  peraturan  perundang- undangan  tentang  kewajiban dan  hak  dari  kreditur  dan debitur. Sehingga adanya pedoman  bagi  perusahaan pembiayaan  untuk  melakukan perjanjian pembiayaan konsumen.  Sehingga  antara perusahaan  pembiayaan  yang satu dengan yang lain memiliki syarat umum yang sama. 3. Sebaiknya pemerintah melakukan  langkah  yang  tegas bagi para kreditur atau debitur yang melanggar peraturan atau ketentuan  atau  syarat  yang diberikan kepada kreditur atau debitur melalui surat perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah ditandatangani  oleh  kedua belah pihak. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Andi  Hamzah, Kamus  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 Dendy  Sugono, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan Nasional ,    Jakarta, 2008 Janus Sidabalok dan Berlian Simarmata, Pokok-pokok Hukum  Ekonomi  di  Indonesia, Percetakan Bina Media, Medan, 2003 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan  Konsumen ,  PT. Citra  Aditya  Bakti,Bandung, 2002 Muhammad Chidir, Pengertian- Pengertian  Elementer  Hukum Perjanjian Perdata ,Mandar Maju, Bandung,1993 Wirjono  Rodjodikoro, Asas  -  Asas Hukum  Perjanjian ,  Mazdar  Madju, Bandung, 2000 M.  Yahya  Harahap ,  Segi-Segi  Hukum perjanjian , Alumni, Bandung, 1986
Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan ke
Enam  Belas, PT.  Intermasa,  Jakarta,
1996 R. Subekti, Aneka Perjanjian , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1982 Abdulkadir  Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan  Dagang ,  PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 Salim  HS, Pengantar  Hukum  Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Budi  Rachmad, Multi  Finance  Sewa Guna  Usaha,  Anjak  Piutang, Pembiayaan Konsumen , Navindo  Pustaka  Mandiri, Jakarta, 2002 Sunaryo, Hukum  Lembaga  Pembiayan , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Khotibul  Umam, Hukum  Lembaga Pembiayaan – Hak dan Kewajiban  Nasabah  Pengguna Jasa  Lembaga  Pembiayaan , Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, 2010 A.Qirom  Syamsudin  Meliala, Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya , Liberty, Yogyakarta, 2010 B. Peraturan Perundang-Undangan Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009 tentang Lembaga Pembiayaan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata C. Situs Website http://ilmuef.blogspot.com/2015/11 /asas-asas-dalam-hukum- perjanjian.html  (diakses pada  tanggal
9 Oktober 2018)