Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen  atas  Iklan  yang  Menyesatkan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dio Viragus Ikhsani viravira878@gmail.com
Diana Amir Dianamir98@yahoo.co.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 15 September 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  and  analyze  how  the  responsibility  of  business  actors  to consumers  for  misleading  advertisements  according  to  the  Consumer  Protection  Act  is made  and  to  analyze  the  forms  of  legal  protection  for  consumers  against  misleading advertisements. The type of research used is normative juridical. The results of this study indicate  that,  1)  The  Consumer  Protection  Act  does  not  explain  the  responsibilities  of advertising business actors so that they experience obstacles in determining the amount of responsibility of each party. The form of responsibility is absolute responsibility, meaning that even though it is not his fault he is still responsible for the losses that arise as a result of  his  actions.  The  proof  system  is  in  accordance  with  Article  22  of  the  Consumer Protection  Law  2)  In  order  to  guarantee  legal  certainty  in  obtaining  order,  security  and legal justice that is firm and clear, the form of legal protection for consumers is to provide accountability  to  business  actors,  namely  civil  legal  liability,  criminal  and  state administration. This includes the task of fostering and supervising advertising activities.
Keywords: Responsibility, Advertising, Consumer Protection.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  pengaturan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan menurut Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  serta  menganalisis  bagaimana  bentuk perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  iklan  yang  menyesatkan.  Tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan tanggung jawab para pelaku usaha  periklanan  sehingga  mengalami  hambatan  dalam  menentukan  besaran  tanggung jawab  masing-masing  pihak.  Bentuk  tanggung  jawabnya  yakni  tanggung  jawab  mutlak artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat  perbuatannya.  Sistem  pembuktiannya  sesuai  dengan  Pasal  22  Undang-Undang
Volume 3 Nomor 1 Februari 2022     Halaman 76 - 91 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Perlindungan Konsumen 2) Demi mendapat jaminan kepastian hukum dalam memperoleh ketertiban,  keamanan  dan  keadilan  hukum  yang  tegas  dan  jelas,  maka  bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah dengan memberikan pertanggungjawaban  terhadap  para  pelaku  usaha  yakni  pertanggungjawaban  hukum secara  perdata,  pidana  dan  administrasi  negara.  Termasuk  juga  tugas  pembinaan  dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan.
Kata kunci : Tanggung Jawab, Periklanan, Perlindungan Konsumen.

## A. PENDAHULUAN
Berkembangnya  perekonomian  serta  majunya  pembangunan  nasional  terutama dalam  bidang  tekonologi  sangat  dibutuhkan  di  zaman  modern  seperti  sekarang.  Dengan majunya  perkembangan  teknologi  ini,  memudahkan  proses  jual  beli  dengan  sistem promosi  yang  sangat  dibutuhkan  keberadaannya.  Akibat  semakin  meningkatnya persaingan  antar  produk  dalam  dunia  perdagangan  yang  mempengaruhi  pasar  bebas, maka  persaingan  dalam  kegiatan  promosi  ini  menjadi  lebih  seru  sehingga  promosi  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dapat  menarik  perhatian  konsumen  agar  penjualan produknya meningkat dan dapat dijangkau. 1
Gaya  hidup  masyarakat  sekarang  yang  cenderung  semakin  konsumtif,  dimana konsumen  sering  membeli  barang-barang  yang  hanya  ia  inginkan  bukan  butuhkan  yang menjadi suatu strategi dari pelaku usaha agar dapat menjadi peluang besar agar sebanyak- banyaknya memasarkan sebuah produk dari pelaku usaha. Kegiatan promosi yang pelaku usaha  sering  dilakukan  dalam  melakukan  pemasaran  untuk  produk-produknya,  salah satunya dengan cara iklan. Menurut Andika Wijaya semakin canggih dan berkembangnya kegiatan  promosi  dan  iklan  yang  dapat  kita  temui  secara  mudah  dan  cepat  di  media elektronik,  karena  sudah  disebarluaskan  dalam  jumlah  yang  banyak  sehingga  apa  yang kita cari bisa cepat kita mendapatkan informasinya. 2
Siaran  iklan  yang  memberikan  sejumlah  informasi  ini  dapat  membantu masyarakat  untuk  mencukupi  kebutuhannya  yang  bersifat  komersial.  Dengan  demikian, informasi  yang  di  dapatkan  dari  iklan  pun  dapat  menjadi  peluang  untuk  terpenuhinya transaksi jual beli serta tersedia dalam berbagai macam sehingga dapat dipergunakan dan mempermudah kehidupan masyarakat.
Iklan  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dari  kegiatan  pemasaran,  dimana menampilkan  sebuah  tayangan  dalam  suatu  strategi  promosi  yang  biasanya  akan menghipnotis  dan  menjadikan  konsumen  tergiur  akan  apa  yang  sedang  diiklankan,
1 Pujiyanto, Strategi Pemasaran Produk Melalui Media Periklanan , Jurnal Nirmana, Volume 5 No. 1 Edisi Januari 2013, hlm. 1 2 Andika  Wijaya, Aspek  Hukum  Bisnis  Transportasi  Jalan  Online ,  Cetakan  Pertama,  Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105.
walaupun  iklan  sering  dilewatkan  atau  menjadi  tayangan  yang  membosankan  oleh penontonnya, tetapi iklan sendiri pun mempunyai strategi promosi yang baik
Proses  dalam  kegiatan  periklanan  terdapat  3  (tiga)  subjek  pelaku  yang mempengaruhinya, yaitu:
a. Pihak  pengiklan  merupakan  setiap  badan  hukum  baik  perseorangan  maupun badan  hukum  yang  yang  mempunyai  produk  barang  atau  jasa  untuk diiklankan.
b. Biro  iklan  merupakan  perusahaan  yang  menjual  jasa  untuk  membuat  sebuah iklan tentang produk barang atau jasa dari pihak pengiklan.
c. Media  periklanan  merupakan  sebuah  media  komunikasi  massa  yakni  dalam bentuk  lisan,  media  cetak  (majalah,  tabloid,  koran)  serta  media  elektronik (televisi, radio) yang berperan dalam menayangkan iklan. 3
Para  pengusaha  yang  mempunyai  anggaran  untuk  membuat  sebuah  promosi mencoba memikat hati para calon konsumen agar berminat untuk membeli produk yang ditawarkan sehingga ketiga pelaku usaha dalam periklanan tersebut saling berkaitan dan saling bekerja sama agar target masing-masing dapat tercapai. Sehingga diantara 3 (tiga) subjek  yang  mempengaruhi  periklanan,  semuanya  memiliki  tanggung  jawab  masing- masing  yang  cukup  besar  karena  periklanan  memberikan  manfaat  yang  tergolong membawa peranan yang baik untuk masyarakat terutama konsumen.
Dampak  negatif  yang  mengisi  dunia  periklanan  atas  penayangan  iklan  yang menyesatkan  yakni  membeli  sebuah  barang  yang  tak  sama  seperti  keinginan konsumennya  sendiri  sehingga  merugikan  pihak  tersebut  atau  bahkan  bisa  mengganggu kesehatan dan keselamatan jika iklan yang menyesatkan tersebut berkaitan dengan segala sesuatu  yang  sifatnya  dikonsumsi.  Iklan  yang  menyesatkan  adalah  pemberian  informasi yang  tidak  sesuai  dengan  faktanya  dan  tidak  selaras  dengan  aturan  dimana  iklan menyesatkan  tidak  menerangkan  jika  para  pihak  memiliki  kewajiban  dalam menyampaikan  informasi  yang  akurat,  transparan  dan  sebenar-benarnya  terhadap  apa yang dipasarkan.
Salah satu  yang kasusnya berkaitan dengan iklan  yang menyesatkan terjadi pada Ludmilla  Arief,  salah  satu  konsumen  yang  membeli  sebuah  kendaraan  roda  empat  di showroom Nissan Warung Buncit, Jakarta Selatan merek Nissan March yang merasa ditipu dengan sebuah slogan mereka yang intinya berisikan mobil yang cocok digunakan di kota dan  “irit”.  Ternyata  iklan  yang  mereka  tampilkan  di  brosur  mereka,  media  cetak  online
3 Rhenald  Kasali, Manajemen  Periklanan:  Konsep  dan  Aplikasinya  di  Indonesia ,  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992, hlm. 25.
tidak  sesuai  kenyataan  sehingga  Ludmilla  Arief  pun  merasa  curiga  dan  penasaran  jika kendaraan  yang  ia  beli  tersebut  bensinnya  boros,  lalu  ia  mencoba  untuk  test  sendiri dengan  menghitung  jarak  tempuh  dari  kendaraannya  dan  pemakaian  bensin  yang dibutuhkan.  Dugaannya  benar,  dan  Ludmilla  Arief  sangat  kecewa  dan  memberitahukan kepada PT. Nissan Motor Indonesia (NMI). Dengan dalih bahwa mereka telah melakukan pengujian  beberapa  kali.  Akibat  tidak  memperoleh  hasil  yang  memuaskan  bagi  Ludmilla Arief,  akhirnya Badan Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta menerima  kasus ini dengan permintaan dari Ludmilla Arief untuk melakukan tes  secara langsung di jalan dengan  menghadirkan  juga  saksi  untuk  memperkuat  dugaannya.  Harapannya  pun terkabul,  permohonan  yang  dilayangkan  Ludmilla  Arief  disetujui  dan  berhasil  sehingga Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  memenangkan  gugatan  Ludmilla  Arief sehingga  PT.  Nissan  Motor  Indonesia  (NMI)  harus  untuk  dibatalkan  segala  bentuk transaksi dengan Ludmilla Arief dan karena sebab itu, ia harus melakukan pengembalian uang sebesar 150 juta atas pembelian mobil merek Nissan March oleh Ludmilla Arief. 4
Kasus  ini  tergolong  menyesatkan  masyarakat  karena  tidak  adanya  penyampaian informasi  yang  sebenar-benarnya  dan  aman  untuk  masyarakat  sebagai  calon  konsumen sebelum konsumen tersebut membeli produk yang ditawarkan sehingga dapat melanggar etika periklanan dan ketentuan perundang-undangan.
Konsumen  bisa  mendapat  perlindungan  hukum  karena  konsumen  juga  sangat membutuhkan  perlindungan  yang  bersifat  umum  dan  menyeluruh.  Mengingat  lemahnya kedudukan  konsumen  daripada  kedudukan  pelaku  usaha  yang  relatif  dalam  banyak  hal lebih berkuasa.  Pelaku  usaha memerlukan  konsumen agar bisa memperoleh keuntungan atas  pemasaran-pemasaran  yang  ia  lakukan  begitu  pula  dengan  konsumen  yang  akan kesulitan  jika  tidak  adanya  iklan  yang  memudahkan  konsumen  untuk  mendapatkan informasi.  Dengan  artian  bahwa  pelaku  usaha  mempunyai  hak  untuk  memasang  iklan, melakukan  promosi  serta  penyebaran  iklan  namun  pelaku  usaha  tidak  berhak  untuk mengelabui dan memberikan tayangan iklan yang bertentangan dengan etika dan tata cara periklanan.
Pelaku  usaha  dapat  memberikan  perlindungan  yang  tepat  dan  efektif  terhadap konsumen  serta  dapat  menjaga  industri  yang  menaungi  periklanan  tetap  berjalan sebagaimana  mestinya,  sehingga  diperlukannya  lah  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  untuk  melindungi  kedua  pihak  dimana  pembahasan  tentang  Perlindungan Konsumen ini akan selalu menjadi sesuatu yang penting dan dapat dibutuhkan agar dapat
4 https://www.hukumonline.com
terus dikaji ulang agar mengalami penyempurnaan. Sebaliknya apabila berbagai hak yang telah tertulis yang semestinya bertujuan untuk dapat terlindunginya keinginan konsumen tidak  dilaksanakan  dengan  baik  serta  sesuai  dengan  sebagaimana  mestinya,  maka  akan muncul lah ketidakberhasilan dari penerapan aturan itu sendiri.
Perangkat  hukum  yang  diciptakan  untuk  melindungi  dan  terpenuhinya  hak konsumen  sehingga  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  periklanan  sebagai  pelaku  usaha tidak boleh mengacuhkan permasalahan yang dialami konsumen merupakan bentuk dari perlindungan  terhadap  konsumen.  Dalam  pasal  20  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  tidak  ada  aturan  akurat  serta  spesifik  membahas  tentang  tanggung  jawab seperti  apakah  yang  seharusnya  diterapkan  untuk  masing-masing  pelaku  usaha  jika menampilkan iklan yang menyesatkan, karena pelaku usaha dalam periklanan ada 3 yakni pihak  pengiklan,  biro  iklan  serta  media  periklanan  sehingga  setiap  para  pihak  dalam proses  periklanan  mempunyai  tanggung  jawab  yang  berbeda-beda.  Dalam  Undang- Undang  Penyiaran  juga  tidak  ada  aturan  jelas  mengenai  pelaku  usaha  periklanan.  Oleh karena  tidak  adanya  ketentuan  yang  mengatur  lebih  spesifik,  maka  adanya  kekaburan norma yang terdapat didalamnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan,  tujuan penelitian  ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen  (2)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan yang menyesatkan.
B. Pembahasan
1. Pengaturan Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan yang Menyesatkan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Setiap  kegiatan  usaha  yang  melakukan  transaksi  jual  beli,  tidak  terlepas  dari adanya  iklan  maupun  promosi  akan  sebuah  produk  usahanya  sebagai  peranan  penting untuk menarik para konsumen untuk membelinya. Umumnya, konsumen Indonesia masih rentan  dan  percaya  penuh  pada  iklan  atas  berbagai  informasi  yang  disampaikan.  Tak jarang  iklan  ditampilkan  mengandung  unsur  penyesatan  yang  merugikan  pihak konsumen. Oleh sebab itu, menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah dimana
sangat  pentingnya  aturan  yang  dapat  menjembatani  kepentingan  antar  kedua  pihak, karena secara tidak langsung pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan. 5
Iklan yang menyesatkan adalah pemberian informasi yang dilakukan dengan jalan berbohong  dan  tidak  sesuai  dengan  faktanya,  padahal  para  pelaku  usaha  berkewajiban dalam menyampaikan berbagai  informasi yang akurat, transparan dan sebenar-benarnya atas  apa  saja  yang  ditawarkan.  Oleh  karena  itu,  timbulnya  berbagai  dampak  negatif  atas ketidakbenaran  serta  ketidakjelasan  dalam  beredarnya  informasi  terhadap  sebuah  iklan yang dapat menyebabkan kerusakan, keracunan serta kerugian terhadap konsumen yang menjadikan pelaku usaha periklanan wajib bertanggung jawab penuh akan hal itu.
Secara umum, tanggung jawab memiliki arti yaitu keadaan seseorang harus untuk menangani  segala  sesuatu  akibat  dari  perbuatannya.  Pelaku  usaha  dimintai pertanggungjawaban  sesuai  norma  hukum  yang  dilanggar  jika  perbuatan  yang dilakukannya memang melanggar ketentuan dalam norma hukum.
Pelaku usaha yang melakukan kecurangan pada konsumen seperti cacatnya suatu barang,  kurang  teliti  dalam  menjalankan  produksi,  tidak  sama  dengan  yang  telah disepakati  serta  kesalahan  yang  sengaja  dilaksanakan  oleh  para  pelaku  usaha  untuk mempercepat  penjualan  yang  dapat  disebut  dengan  tanggung  gugat  produk. 6 Konsumen dapat mengalami kerugian baik itu materiil maupun immaterial.
Pada  pasal  1365  KUHPerdata  menerangkan  bahwasanya:  “Tiap  perbuatan melawan  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.”  Unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut adalah:
1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata ada dua, yaitu kesalahan dan risiko.  Seseorang  wajib  bertanggung  jawab  (atau  lahir  kewajiban  untuk  bertanggung jawab)  karena  dia  bersalah,  baik  berupa  kesalahan  maupun  kelalaian  yang  disebut tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan.  Kemudian,  hukum  perdata  memungkinkan
5 Magdalena  Peggy  Pantouw,  Peran  dan  Fungsi  Lembaga  Pengawasan  dalam  Tanggung Jawab  Pelaku  Usaha  Menurut  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Jurnal  Lex Crimen, Volume V No. 6 Edisi Agustus Tahun 2016, hlm. 2.
6 Hizkia David Lumolos, Upaya Hukum Konsumen kepada Pelaku Usaha Akibat Barang yang Digunakan  dalam  Keadaan  Rusak  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Lex Privatum , Volume VI No. 8 Edisi Oktober Tahun 2018, hlm. 5.
seseorang bertanggung jawab bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia mengambil risiko dalam  kedudukan  hukumnya  yang  mewajibkannya  bertanggung  jawab  yang  disebut dengan  tanggung  jawab  atas  dasar  risiko.  Oleh  sebab  itu,  kedua  dasar  pertanggung- jawaban tersebut menimbulkan akibat dan konsekuensi yang jauh berbeda.
Bagi pelaku usaha yang mencari peluang dengan kegiatan-kegiatan usahanya agar mendapatkan profit atau keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun persekutuannya adalah  wajib untuk bertanggung jawab serta  menanggung risiko  atas  akibat  yang timbul dari  kegiatan  usahanya  jika  iklan  yang  ditampilkan  ke  konsumen  bersifat  menyesatkan dan  mengelabui  hingga  dapat  merugikan  serta  membohongi  konsumen  tersebut.  Sebab tayangan iklan yang menjadikan para konsumen salah dalam menarik kesimpulan tentang produk  tersebut,  harus  tetap  dianggap  menipu  meskipun  tidak  ada  maksud  untuk memperdaya konsumen. 7
Tanggung  jawab  yang  dibebani  kepada  pelaku  usaha  periklanan  tidak  hanya sekedar  permasalahan  terhadap  konsumen.  Akan  tetapi  juga  menganalisa  siapa  yang seharusnya  memiliki  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dan  sampai  dimana pertanggungjawaban  tersebut  diterapkan  kepada  masing-masing  pelaku  usaha periklanan.
Belum terciptanya UU untuk memberikan aturan tentang iklan sehingga tak jarang banyaknya  aturan  dalam  UU  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  dalam periklanan mengalami masalah untuk memberikan besaran pertanggungjawaban masing- masing pihak serta kepada siapa beban tanggung jawab harus diarahkan ketika konsumen mengalami kerugian secara materiil serta immateriil oleh pemberian informasi yang tidak akurat pada suatu iklan.
Pelaku  usaha  bisa  mendapatkan  keuntungan  dari  penjualan  produk-produknya yang  memikat  hati  para  konsumen,  sehingga  bisa  dibilang  pelaku  usaha  menjalankan kewajibannya  dengan  baik.  Sebaliknya,  jika  salah  satu  kewajiban  pelaku  usaha  tidak terpenuhi  secara  baik  sehingga  konsumen  kehilangan  hak  yang  seharusnya  konsumen peroleh. Maka, pelaku usaha dapat bertanggung jawab penuh secara hukum atas berbagai kesalahan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya tersebut.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  periklanan  dinyatakan  di  dalam  Pasal  20  UU Perlindungan  Konsumen  tetapi  dengan  tidak jelas  mengulas  tentang  siapa  saja  dari  para pelaku  usaha  periklanan  yang  mempunyai  tanggung  jawab  lebih  tinggi  serta  tidak terperincinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberi aturan yang jelas
7 Mardian  Wibowo, Iklan  Televisi  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen ,  Mandar  Maju, Bandung, 2018, hlm. 87.
tentang  bentuk  pertanggungjawaban  pihak-pihak  yang  turut  berkontribusi  dalam penyebaran suatu iklan yang memberikan informasi menyesatkan.
Sesuai dengan penyebaran pesan-pesan yang terkandung dalam iklan, menjadikan pihak pengiklan bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang produk sebaik- baiknya dan sejujur-jujurnya, biro iklan bertanggung jawab atas ketelitian saat penepatan komunikasi sehingga mendapatkan kepercayaan dan harapan dari pihak pengiklan, serta media  periklanan  yang  juga  bertanggung  jawab  atas  penyiaran  iklan  tanpa mengesampingkan  unsur  moralitas  dan  norma  kesopanan  pada  khalayak  sasarannya. Bentuk  tanggung  jawabnya  tergantung  dari  seberapa  besar  tingkat  keikutsertaan  dari pelaku usaha. Pada intinya tayangan iklan yang menyesatkan merupakan tanggung jawab renteng  dimana  para  pihak  memikul  konsekuensi  hukum  atas  perbuatannya  masing- masing. 8
Dalam  bidang  hukum  perdata,  khususnya  yang  menyangkut  perlindungan konsumen  salah  satu  jenis  pertanggungjawaban  yang  paling  sering  terjadi  berhubungan dengan  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  periklanan  yakni  tanggung  jawab  mutlak ( Strict Liability ). 9 Penggunaan tanggung jawab mutlak berarti bahwa bukan kewajibannya para  konsumen  atau  pembeli  dalam  memberi  bukti  atas  kesalahan  dari  pelaku  usaha. Sebab  karena  ada Strict  Liability pelaku  usaha  langsung  dianggap  bersalah  dan  unsur kesalahan  langsung  dibebankan  pada  pelaku  usaha  yang  wajib  membuktikan  bahwa dirinya tidak bersalah.
Konsep pertanggungjawaban mutlak dapat  ditemukan dalam  Pasal  1367 KUHPer mengenai pertanggungjawaban khusus berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.
Dikaitkan dengan kasus mengenai permintaan pertanggungjawaban Ludmilla Arief sebagai konsumen terhadap PT. Nissan Motor Indonesia (NMI) akibat iklan mobil Nissan March yang menyesatkan, tanggung jawab yang dipakai adalah Strict Liability . Prinsip ini mewajibkan  pelaku  usaha  yakni  PT.  Nissan  Motor  Indonesia  (NMI)  bertanggung  jawab dalam timbulnya berbagai kerugian karena iklan yang tak sesuai kenyataan. Pelaku usaha tidak  menunjukkan  itikad  baik  sehingga  wajib  untuk  bertanggung  jawab  jika menimbulkan kerugian kepada konsumen akibat dari menggunakan produknya.
Penerapan  konsep  pertanggungjawaban  mutlak  ini  akan  memudahkan pembuktian  sehingga  akan  mempercepat  pemberian  perlindungan  terhadap  konsumen.
8 Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 115.
9 I Made Surya Kartika, et al., Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume IV No. 1 Edisi Mei Tahun 2015, hlm. 3.
Sistem  pembuktiannya  adalah  sistem  pembuktian  terbalik  sesuai  dengan  Pasal  22  UU Perlindungan Konsumen.
Pelaku  usaha  dianggap  tidak  bersalah  apabila  dapat  dibuktikan.  Melaksanakan sistem pembuktian  terhadap ada atau  tidak adanya unsur  kesalahan dalam sebuah iklan mobil  tersebut  adalah  dengan  konsumen  meminta  dilakukannya  pengujian  langsung  di jalan yaitu road test dengan mengikutsertakan saksi. Sebab, jika pelaku usaha gagal untuk dapat  membuktikannya  maka  ia  harus  bertanggung  jawab  mengganti  kerugian  atas  apa yang  di  derita  konsumen.  Hal  ini  menimpa  PT. Nissan  Motor  Indonesia  yang  tidak  dapat membuktikan  kebenaran  dari  iklan  sebuah  mobil  Nissan  March  sehingga  pelaku  usaha tersebut diminta untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan uang atas pembelian mobil tersebut.
Pembuktian menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa terutama iklan yang  menyesatkan  yang  tertera  dalam  Pasal  45  angka  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen. Oleh karena pemberlakuan prinsip dari tanggung jawab mutlak ini, diharapkan para pihak dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  karena  akan  sangat  besar  risiko  yang  harus ditanggung  bila  dapat  merugikan  konsumen.  Tanggung  jawab  mutlak  ini  pun  harus dimiliki  oleh  setiap  pelaku  usaha  karena  dapat  mengatasi  suatu  pelanggaran  yang dilakukan akibat kelalaian dan kecerobohan dari pihak tersebut.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan
Secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap masyarakat mempunyai  hak  untuk  memperoleh  pembelaan  di  muka  hukum  sehingga  dapat disimpulkan  hukum  adalah  suatu  peraturan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang bersifat memaksa untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi si pelanggarnya.  Apabila  dikaitkan  dengan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  bentuk perlindungan konsumen terhadap iklan yang menyesatkan, maka dari itu perlu diketahui bagaimana  konsep  perlindungan  terhadap  konsumen  atas  iklan  yang  menyesatkan sehingga dapat merugikan pihak konsumen.
Istilah  perlindungan  konsumen,  memiliki  keterkaitan  dengan  perlindungan hukum.  Oleh  sebab  itu,  perlindungan  konsumen  meliputi  aspek  hukum.  Pokok permasalahan  yang  dihadapi  oleh  konsumen  adalah  bukan  hanya  kesalahan  dalam pemilihan  suatu  barang.  Tetapi  juga  menyangkut  kesadaran  semua  pihak  mengenai perlindungan kepada konsumen akibat iklan yang mengelabui masyarakat.
Perlindungan  terhadap  konsumen  didapatkan  dari  prinsip-prinsip  yang  harus  di wujudkan. Penerapan pelaksanaan persaingan yang jujur dalam suatu bisnis adalah suatu persaingan  di  mana  konsumen  dapat  memiliki  barang  atau  jasa  karena  jaminan  kualitas dengan  harga  yang  semestinya  dan  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dalam perlindungan konsumen. 10
Alasan  utama  mengapa  konsumen  tersebut  harus  untuk  dilindungi  terdiri  dari  4 (empat)  macam  alasan  yakni  (1)  sama  artinya  dengan  melindungi  seluruh  bangsa  (2) untuk  menghindarkan  konsumen  dari  dampak  negatif  penggunaan  teknologi  (3)  dapat melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani (4) dapat menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat. 11
Sebagian  besar  konsumen  tidak  menyadari  bahwa  konsumen  dapat  saja  menilai dan  mengambil  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  apabila  suatu  iklan  tersebut  telah melanggar  aturan  dengan  pemberian  informasi  yang  tidak  akurat  serta  tidak  sebenar- benarnya,  sehingga  konsumen  dapat  menerima  perlindungan  dari  berbagai  pihak  agar perbuatan  pelaku  usaha  periklanan  tersebut  dapat  terdeteksi  sehingga  berdasarkan pengaduan yang ada, pelaku usaha dapat menerima sanksi yang seharusnya.
Masyarakat  sangat  memerlukan  informasi  dari  produk  tersebut  dengan  jujur, sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hal itu yang menjadikan konsumen bergantung sepenuhnya dan percaya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Sehingga iklan berperan  sangat  penting  untuk  para  pelaku  usaha  dalam  mendapatkan  keuntungan  dan usahanya  dapat  meningkatkan.  Di  samping  itu,  iklan  diperlukan  sebagai  alat  informasi untuk  mengetahui  mengenai  barang  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen.  Dengan  iklan tersebut,  pihak  pengiklan  mencoba  mencari  tau  dan  membangkitkan  minat  konsumen yang penasaran dengan produk tersebut sehingga tergiur untuk membelinya.
Iklan  yang  kreatif  bukanlah  iklan  yang  memberikan  informasi  yang  mengelabui kepada konsumen. Informasi  yang sebenar-benarnya dan  akurat berhak untuk diperoleh konsumen.  Ini  artinya  bahwa  produsen  dan  para  pembuat  iklan  harus  mengikuti peraturan  dan  etika,  sehingga  iklan  yang  dihasilkan  merupakan  suatu  karya  yang menghargai dan memiliki moralitas yang baik. 12
10 Ahmadi  Miru, Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  di  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.
11 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  Cetakan  Ketiga,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 5. 12 Ujang  Sumarwan, Perilaku  Konsumen  Teori  dan  Penerapannya  dalam  Pemasaran ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, hlm. 447.
Perlindungan  terhadap  konsumen  didasari  oleh  hak-hak  konsumen  yang  perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan curang oleh pihak lain seperti pelaku usaha sehingga dapat  merugikan  dan  tidak  terpenuhinya  hak  yang  seharusnya  di  peroleh  konsumen. Padahal  hak  konsumen  merupakan  hak  yang  sifatnya  umum  dan  menyeluruh  sehingga wajib untuk mendapatkan perhatian oleh negara dalam pemenuhan hak-hak konsumen.
Perkembangan  dalam  perlindungan  terhadap  konsumen  dapat  memiliki  artian apabila  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  memiliki  tingkatan  yang  sama.  Akan  tetapi, pada  fakta  yang  beredar  bahwasanya  konsumen  tetap  saja  menjadi  pihak  yang  harus selalu  mentaati  ketentuan  yang  diberikan  pelaku  usaha,  dimana  pelaku  usaha  hanya memberikan  informasi  mengenai  keunggulan  produk  dan  tidak  menyertai  kelemahan suatu produk sehingga berakibat dikemudian hari konsumen menderita kerugian dan juga menanggung akibatnya. 13
Konsumen  yang  termasuk  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  ini  adalah konsumen  akhir.  Konsumen  akhir  tidak  mengetahui  berbagai  jenis  barang  tanpa  ada informasi  yang  berbentuk  sebagai  iklan.  Sehingga  pada  kenyataannya  tidak  bertanggung jawab  ini  masih  tetap  berjalan  dan  resiko  atau  efek  buruk  dari  produk  tersebut  akan dipikul oleh konsumen sebagai pemakai produk.
Iklan  yang  semestinya  mengandung  tentang  informasi  yang  akurat,  transparan, jelas  dan  serupa  dengan  fakta  yang  ada,  karena  memperoleh  berbagai  informasi  yang akurat  dan  sebenar-benarnya  merupakan  hak  dari  konsumen  yang  merupakan  sebuah kewajiban yang seharusnya dipenuhi dari pelaku usaha.  Oleh sebab itu, konsumen harus mendapatkan  perlindungan  yang  adil  dari  segala  kemungkinan  buruk  akibat  iklan  yang menyesatkan sebagai pemenuhan hak-hak konsumen seperti hak atas keamanan, hak atas kenyamanan,  hak  dalam  mendapatkan  informasi  yang  benar  serta  hak  untuk mendapatkan ganti rugi jika telah merugikan konsumen.
Dari  beberapa  pembahasan  yang  telah  dijabarkan,  maka  bisa  diambil  sebuah penegasan yaitu iklan memiliki artian sebagai bentuk promosi yang bisa dilakukan dengan berbagai  cara  agar  memperluas  peluang  dan  penjualan  barang  dari  pelaku  usaha  dalam memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, sebab iklan bertujuan untuk memperkenalkan  atau  mempromosikan  kepada  khalayak  ramai  atau  pihak  konsumen mengenai  suatu  produk  dalam  suatu  usaha  bisnis  agar  konsumen  tertarik  untuk melakukan pembelian yang sangat diharapkan oleh pihak pengiklan.
13 Khotbatul  Laila,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  atas  Iklan  yang  Melanggar Tata Cara Periklanan, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 8 No. 1 Edisi Juni Tahun 2017, hlm. 8.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas  iklan  yang  menyesatkan  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni dengan adanya pengaturan di dalam Bab III  Pasal  4 sampai  dengan  Pasal  7 mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam Bab IV, mengatur tentang upaya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen, yaitu terdapatnya aturan mengenai larangan-larangan  bagi  pelaku  usaha  yang  mengiklankan  produknya  yang  dapat  dilihat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini  adalah  salah  satu  bentuk  upaya  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  dirugikan, dimana  upaya  ini  juga  bersama-sama  menjadi  tanggung  jawab  dari  pemerintah  serta masyarakat, sehingga masyarakat yang dirugikan dapat dilindungi secara penuh.
Salah  satu  penyebab  terjadinya  kerugian  terhadap  konsumen  adalah  terjadinya kesalahpahaman  terhadap  produk  tertentu  akibat  adanya  sebuah  iklan.  Faktanya, konsumen  yang  mengalami  kerugian  sering  terjadi  karena  disebabkan  tergiurnya  akan iklan-iklan atau  brosur-brosur produk tertentu, padahal iklan atau  brosur tersebut tidak selamanya  memuat  informasi  yang  benar  karena  pada  umumnya  hanya  memberikan keterangan  untuk  kelebihan  produk  yang  dipromosikan  dan  kekurangan  dari  sebuah produk atersebut ditutupi.
Penyelesaian kasus mengenai perlindungan konsumen ini seringkali tidak pernah tuntas.  Oleh  sebab  itu,  perlindungan  terhadap  konsumen  tidak  terlepas  dari  campur tangan badan-badan yang berusaha mengembangkan upaya untuk melindungi konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya  Masyarakat  (LPKSM),  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Pemerintah  serta  YLKI  tidak  pernah  surut  untuk  dapat  mengusahakan kepentingan  dan  kebutuhan  konsumen sebaik-baiknya,  dengan  pastinya  juga  mengamati kepentingan  dari  produsen  dan  pemerintah  dalam  memberikan  pengawasan  terhadap iklan yang menyesatkan, dimana telah tertuang dalam Pasal 104 angka (3) UU mengenai Pangan  yang  menyatakan  bahwa:  “Pemerintah  mengatur,  mengawasi,  dan  melakukan Tindakan  yang  diperlukan  agar  iklan  pangan  yang  diperdagangkan  tidak  memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan”.
Kelemahan dari UU Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum bagi konsumen  ialah  ketentuan  penyelesaian  sengketa,  dimana  sengketa  yang  telah diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diteruskan ke tingkat pengadilan yang berakibat proses penyelesaiannya dapat berlarut-larut dan lebih banyak memakan  waktu.  Oleh  sebab  itu,  sebaiknya  sengketa  yang  terjadi  antara  konsumen  dan
pelaku  usaha  diselesaikan  hanya  di  BPSK  agar  mempersingkat  waktu  penyelesaian sengketa.
Sanksi  yang  tegas  dari  pemerintah  juga  perlu  diterapkan  kepada  pelaku  usaha yang  tidak  transparan  akan  segala  kekurangan  dari  produk  yang  diiklankan.  Kurangnya pengawasan yang ketat sehingga permasalahan yang dihadapi oleh konsumen akibat dari iklan  yang  menyesatkan  masih  disepelekan  dan  dianggap  maklum  untuk  tidak  di  besar- besarkan,  padahal  konsumen  telah  banyak  merugi  dari  tayangan  iklan  tersebut.  Sebab belum  terciptanya  aturan  spesifik  yang  mengatur  mengenai  periklanan  agar  menjadi pedoman kuat yang melatar belakangi tindakan para pihak yang terikat dalam periklanan, agar dapat terciptanya kepastian hukum bagi konsumen.
Perlindungan  bagi  masyarakat  sebagai  konsumen  merupakan  hal  yang  sangat penting sebab tanpa adanya suatu perlindungan yang memberikan rasa aman, maka tidak dapat  terlaksananya  suatu  kesejahteraan  bagi  konsumen.  Teori  perlindungan  hukum terbagi  dua  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan subyek hukum kesempatan dalam mengajukan  keberatan  guna  mencegah  sengketa  dapat  terjadi.  Perlindungan  hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa sebagai perlindungan akhir yang dapat dikenakan  sanksi  seperti  denda.  Hukum  harus  bisa  memberikan  perlindungan  terhadap semua  pihak.  Oleh  karena  itu,  jika  terdapat  berbagai  kerugian  dari  informasi  atas  iklan menyesatkan  yang  diperoleh  konsumen,  maka  konsumen  berhak  mendapatkan perlindungan secara hukum.
Inti  dari  kepastian  hukum  terletak  pada  bagaimana  para  subjek  hukum menyelesaikan  persoalan  dengan  hukum  sebagai  sarana  nya.  Oleh  karena  itu,  demi mendapat  jaminan  kepastian  hukum  dalam  memperoleh  ketertiban,  keamanan  dan keadilan  hukum  yang  tegas  dan  jelas,  maka  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap konsumen adalah dengan memberikan pertanggungjawaban terhadap para pelaku usaha yakni secara perdata, pidana dan administrasi negara.
A) Bentuk perlindungan hukum secara Perdata
Secara  perdata,  bentuk  perlindungan  hukum  yang  harus  didapatkan  konsumen sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang  mempromosikan,  mengedarkan  dan membuat  sebuah  iklan  yang  menyesatkan  sehingga  memberi  dampak  yang  kurang  baik bagi  konsumen  berkewajiban  membayar  ganti  rugi  berdasarkan  perbuatan  melawan hukum  oleh  pelaku  usaha  sebagai  pemulihan  hak-hak  konsumen.  Ganti  rugi  oleh  pihak pengiklan  yang  dimaksudkan  seperti  pengembalian  uang,  penggantian  suatu  barang,
perawatan  kesehatan  dan  memberikan  donasi  atau  bantuan  jika  telah  sampai membahayakan diri ataupun jiwa konsumen.
B) Bentuk perlindungan hukum secara Pidana
Bentuk  perlindungan  hukum  dari  segi  pidana  berupa  penjara  atau  denda  yang berada  dalam  Pasal  62  UU  Perlindungan  Konsumen  dan  termasuk  ke  dalam  unsur penipuan atau pemalsuan serta dapat diberikan hukuman tambahan.
C) Bentuk perlindungan hukum secara Administrasi Negara
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diterapkan  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  yaitu denda  administratif,  pencabutan  izin  produk,  pencabutan  izin  usaha,  pengurangan  jatah produksi  barang  untuk  pihak  pengiklan,  serta  penghentian  sementara  maupun sepenuhnya  izin  operasional  dari  pelaku  usaha  terutama  biro  iklan  dan  larangan melanjutkan peredaran iklan terutama media periklanan.
Penerapan atas pengaturan mengenai batasan periklanan telah disebutkan dalam kode  etik  periklanan  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  walaupun  secara praktiknya  di  beberapa  bagian  di  Indonesia  kesadaran  dari  pihak  pelaku  usaha  dalam menyampaikan  informasi  yang  jujur,  benar  sebagai  salah  satu  peranan  penting  dalam kelancaran  sebuah  iklan  kurang  mendapat  tanggapan  serius  dari  beberapa  pihak  yang menjadi pelaku usaha periklanan.
Pelaku  usaha  mempunyai  hak  untuk  memasang  iklan,  melakukan  promosi  dan juga  menyebarkan  iklan,  namun  pelaku  usaha  tidak  berhak  untuk  mengelabui  dan memberikan tayangan iklan yang bertentangan dengan etika dan tata cara periklanan.
Bentuk  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atas informasi  iklan  yang  menyesatkan  dapat  dilihat  dalam  putusan  hakim  yang  adil  serta aturan  hukum  sebagaimana  mestinya,  termasuk  juga  tugas  pengawasan  dan  pembinaan dalam  kegiatan  periklanan.  Hal  penting  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk melindungi konsumen agar dapat terbantu untuk mencapai kesejahteraan dalam membeli sebuah  produk ialah dengan cara menarik segala bentuk periklanan baik melalui televisi maupun  brosur  iklan  agar  pengusaha  dapat  memperbaiki  keteledoran  ataupun kesengajaan yang diperbuat pengusaha, biro iklan maupun media periklanan.
Diharapkan  agar  pemahaman  tentang  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  sama  halnya  dengan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang sesuai  dengan isi dari Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea IV  yakni melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  penting  untuk diadakannya sanksi yang terbentuk dalam suatu peraturan yang mengikat konsumen agar
terlindungi  dari  bahaya  yang  mengancam  sehingga  pelaku  usaha  yang  terkait  dalam periklanan berfikir ulang untuk  menyesatkan konsumen dalam memperoleh keuntungan pribadinya dan menganggap perbuatannya wajar.

## C. KESIMPULAN
UU  Perlindungan  Konsumen  tidak  menjelaskan  mengenai  tanggung  jawab  para pihak  sebagai  pelaku  usaha  periklanan  sehingga  aturan  dalam  UU  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  kegiatan  dalam  periklanan  mengalami  masalah  untuk  memberikan besaran pertanggungjawaban masing-masing pihak ketika konsumen mengalami kerugian secara  materiil  serta  immateriil  oleh  pemberian  informasi  yang  tidak  akurat  pada  suatu iklan. Pihak pengiklan  bertanggung jawab untuk memberikan  informasi sejujur-jujurnya, biro  iklan  bertanggung  jawab  atas  ketelitian  saat  penepatan  komunikasi,  serta  media periklanan  yang  juga  bertanggung  jawab  atas  penyiaran  iklan  tanpa  mengesampingkan unsur  moralitas  dan  norma  kesopanan.  Bentuk  tanggung  jawab  yang  dipakai  ialah tanggung jawab mutlak. Sistem pembuktiannya adalah sistem pembuktian terbalik sesuai dengan  Pasal  22  UU  Perlindungan  Konsumen  sehingga  akan  mempercepat  pemberian perlindungan terhadap konsumen.
Kurangnya  pengawasan  yang  ketat  sehingga  permasalahan  yang  dihadapi  oleh konsumen akibat dari iklan yang menyesatkan masih  disepelekan dan dianggap  maklum untuk tidak di besar-besarkan. Oleh karena itu, demi mendapat jaminan kepastian hukum dalam memperoleh ketertiban, keamanan dan keadilan hukum yang tegas dan jelas, maka bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  adalah  dengan  memberikan pertanggungjawaban  terhadap  para  pelaku  usaha  yakni  pertanggungjawaban  hukum secara  perdata,  pidana  dan  administrasi  negara.  Termasuk  juga  tugas  pembinaan  dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
Ahmadi  Miru, Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Andika  Wijaya, Aspek  Hukum  Bisnis  Transportasi  Jalan  Online ,  Cetakan  Pertama,  Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  Cetakan  Ketiga,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Mardian  Wibowo, Iklan  Televisi  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen ,  Mandar  Maju, Bandung, 2018.
Rhenald  Kasali, Manajemen  Periklanan  :  Konsep  dan  Aplikasinya  di  Indonesia ,  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992.
Ujang  Sumarwan, Perilaku  Konsumen  Teori  dan  Penerapannya  dalam  Pemasaran ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.

## JURNAL
Hizkia David Lumolos, Upaya Hukum Konsumen kepada Pelaku Usaha Akibat Barang yang Digunakan dalam Keadaan Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen, Jurnal  Lex  Privatum ,  Volume  VI  No.  8  Edisi Oktober Tahun 2018.
I Made Surya Kartika, et al., Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , Volume IV No. 1 Edisi Mei Tahun 2015.
Khotbatul  Laila,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  atas  Iklan  yang  Melanggar Tata  Cara  Periklanan, Jurnal  Cakrawala  Hukum, Volume  8  No.  1  Edisi  Juni  Tahun 2017.
Magdalena  Peggy  Pantouw,  Peran  dan  Fungsi  Lembaga  Pengawasan  dalam  Tanggung Jawab  Pelaku  Usaha  Menurut  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, Jurnal Lex Crimen, Volume V No. 6 Edisi Agustus Tahun 2016.
Pujiyanto, Strategi Pemasaran Produk melalui Media Periklanan, Jurnal Nirmana, Volume 5 No. 1 Edisi Januari 2003.

## INTERNET
https://www.hukumonline.com