## PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS HARTA BERSAMA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

## IMPLEMENTATION OF REGISTRATION OF OWNERSHIP RIGHTS FOR JOINT ASSETS IN THE EAST LAMPUNG REGENCY LAND OFFICE
Reny Raymond Diaz Badan Pertanahan Nasional reny.diaz87@gmail.com

## Abstrak
Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT. Akta PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena memuat  semua  unsur  alat  bukti  perdata  sehingga  tidak  memerlukan  dokumen  lain  sebagai  dasar pendaftaran  hak.  Hal  ini  dipertegas  dengan  Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2010,  pada kenyataannya, kepala kantor pertanahan tidak serta merta mau menerima akta sebagai bukti peralihan satu- satunya untuk dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak. Kepala kantor mewajibkan penambahan dokumen berupa  fotokopi  buku  nikah,  fotokopi  akta  cerai,  perjanjian  perkawinan,  dan/atau  surat  persetujuan  para ahli  waris  jika  salah  satu  pasangan  suami/istri  telah  meninggal  dunia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penyelenggaraan  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  perkawinan.  Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, analitis dan partisipasi. Analisis data menggunakan data primer dan sekunder untuk diambil kesimpulan menggunakan logika induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyelenggaraan pendaftaran peralihan hak milik atas harta bersama  memungkinkan  adanya  diskresi  karena  perundang-undangan  yang  mengatur  tidak  lengkap  dan jelas.  2)  Akta  PPAT  belum  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  sepenuhnya  dalam  pendaftaran tanah  sehingga  masih  memerlukan  dokumen  lain  sebagai  pelengkap  pembuktian.  3)  Upaya  Kantor Pertanahan  dalam  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  sertipikat  adalah  dengan  menerapkan  persyaratan dokumen tambahan dalam pendaftaran peralihan hak milik atas harta bersama.
Kata Kunci: Akta PPAT, Harta Bersama, Hak Milik, Peralihan Hak

## Abstract
Article 37 paragraph (1) PP 24 of 1997 states that the transfer of ownership rights over land can only be  registered  if  proven  by  a  PPAT  deed.  The  PPAT  Deed  has  the  strength  of  perfect  proof  because  it contains all elements of civil evidence so that it does not require other documents as a basis for registration of rights. This is confirmed by the Regulation of the Head of BPN Number 1 of 2010, in fact, the head of the land office does not necessarily want to accept the deed as the only proof of transfer to serve as the basis for registering  the  transfer  of  rights.  The  head  of  office  requires  the  addition  of  documents  in  the  form  of  a photocopy of a marriage book, a photocopy of a divorce certificate, marriage agreement, and / or a letter of approval from the heirs if one of the spouses has died.
This study aims to determine the implementation of the transfer of ownership rights over joint property marriage. The research uses empirical normative juridical research methods. The research approach uses a statutory,  analytical  and  participatory  approach.  Data  analysis  uses  primary  and  secondary  data  to conclude  using  inductive  logic.  The  results  of  the  study  show  that:  1)  the  registration  of  the  transfer  of ownership of the joint property allows discretion because the laws governing it are incomplete and unclear. 2) Deed of PPAT has not been able to provide a guarantee of full legal certainty in land registration so that it  still  requires  other  documents  as  a  complementary  proof.  3)  Efforts  by  the  Land  Office  in  providing guarantees  of  legal  certainty  of  certificates  are  by  applying  additional  document  requirements  in  the registration of the transfer of ownership of shared assets.

## Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2019: hlm. 27-34.
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Keywords: PPAT Deed, Joint Assets, Property Rights, Transfer of Rights.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Reny  Raymond  Diaz,  “Penyelenggaraan  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Milik Atas Harta Bersama di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur ”, Jurnal Cepalo , 3 (1), (2019): 27-34.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1787

## A. Pendahuluan
Salah  satu  kegiatan  pendaftaran  tanah  adalah  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  tanah.  Berdasarkan Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang    Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA) menyatakan  bahwa  jual-beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan  wasiat,  pemberian  menurut  adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan  Peraturan  Pemerintah.  Pasal  ini  menyiratkan  bahwa  pemerintah  dianggap  perlu  menetapkan peraturan  pemerintah  tersendiri  yang  khusus  mengatur  mengenai  peralihan  hak  atas  tanah  dengan  tujuan tertentu. 1
Dalam  kenyataannya,  sampai  saat  ini  peraturan  pemerintah  yang  khusus  mengatur  mengenai  peralihan hak  milik atas tanah belum ada. Pelaksanaan pendaftaran peralihan  hak  milik atas tanah  masih berpedoman kepada  beberapa  peraturan  perundangan  yaitu:  mengenai  tata  cara  pendaftaran  peralihan  hak  dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  sedangkan  mengenai  persyaratan pendaftaran  dilaksanakan  menurut  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (PERKABAN Nomor 1 Tahun 2010).
Berdasarkan  PERKABAN  Nomor  1  Tahun  2010  menyatakan  bahwa  peralihan  hak  milik  atas  tanah memiliki  jangka  waktu  pendaftaran  selama  lima  hari  kerja  dengan  persyaratan  meliputi:  formulir permohonan,  surat  kuasa  bila  dikuasakan,  fotokopi  identitas  penjual  dan  pembeli,  sertipikat,  akta  PPAT, fotokopi  SPPT  PBB,  bukti  pembayaran  pajak  peralihan  hak  serta  ijin  pemindahan  hak  bila  diperlukan. Peraturan  ini  secara  tersirat  menyatakan  bahwa  bukti  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dipersyaratkan  adalah cukup  akta  PPAT  saja.  Hal  senada  diatur  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  yang menyatakan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya,  kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, akta PPAT yang kelak akan menjadi  alat  bukti  satu-satunya  apabila  suatu  saat  terjadi  sengketa  tanah,  dianggap  sudah  dapat  memberi jaminan kepastian hukum pemegang hak atas tanah.
Pada  kenyataannya,  berdasarkan  hasil  pengamatan,  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur, kepala  kantor  tidak  serta  merta  mau  menerima  akta  PPAT  sebagai  bukti  peralihan  satu-satunya  untuk pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  tanah  yang  berasal  dari  harta  bersama  perkawinan.  Kepala  kantor mewajibkan  adanya  penambahan  persyaratan  berupa  fotokopi  buku  nikah,  fotokopi  akta  cerai,  perjanjian perkawinan bila ada, surat keterangan kepala desa letak tanah bahwa tanah dibeli oleh pemohon merupakan harta bersama,  dan/atau  surat  pernyataan  yang  menerangkan  mengenai  persetujuan  dari  para  ahli  waris  jika salah satu pasangan suami/istri telah meninggal dunia.
Dalam  menyelenggarakan  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  tanah  bersama  dari  perkawinan,  kantor pertanahan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kedudukan sertipikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bersifat final, individual dan konkret. Sebagai KTUN, sertipikat merupakan alat bukti mutlak lahirnya keadaan hukum baru yang mengakibatkan lahirnya hubungan hukum dan kewajiban tertentu. 2 Sertipikat memiliki unsur deklaratif berarti  suatu  keputusan  yang  bersifat  mengikatnya  suatu  hubungan  hukum  yang  sebelumnya  memang  telah
1 Penjelasan  Pasal  26  dan  Penjelasan  Umum  II  angka  6  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria mneyatkan bahwa tujuan dibuatnya peraturan pemerintah secara khusus yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah adalah untuk melindungi pihak ekonomis lemah dari monopoli tanah.
2 Philipus M. Hardjon, R. Sri Soemantri, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. van Buuren dan F.A.M  Stroink, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara ,  Cetakan  III,    (Yogyakarta:  Gajah Mada  University  Press,  1994),  hlm. 144.
ada. 3 Untuk itulah diperlukan penerapan asas kecermatan  yang berarti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas.
Di lain sisi, masyarakat dan/atau PPAT yang merupakan pemohon pendaftaran peralihan hak milik atas harta  bersama,  menganggap  bahwa  penambahan  dokumen  persyaratan  tidak  diperlukan.  Akta  PPAT memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  secara  perdata  sehingga  tidak  memerlukan  dokumen  lain  sebagai dasar  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah.  Di  dalam  akta  PPAT  telah  termasuk  semua  unsur  bukti  yang meliputi: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 4 Mekanisme pendaftaran peralihan hak  milik atas  atas  harta  bersama  dianggap  berbelit  dan  tidak  memiliki  kepastian  pelayanan  sesuai  dengan  asas penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  tercantum  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik. Asas akuntabilitas, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan lebih menekankan pada  proses  penyelenggaraan  pelayanan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  ketentuan  perundang- undangan, tepat waktu sesuai standar pelayanan dan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.
Perbedaan  pemahaman  antara  kantor  pertanahan  sebagai  penyedia  layanan  publik  dengan  masyarakat dan  PPAT  sebagai  pengguna  layanan  menyebabkan  adanya  miskomunikasi  yang  dapat  mengakibatkan tersendatnya  penyelenggaraan  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan adanya penelitian tentang “Penyelenggaraan  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Harta  Bersama  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung  Timur”.  Secara  umum,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis:  a)  penyelenggaraan pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  perkawinan,  b)  kekuatan  pembuktian  akta  PPAT  dalam memberikan  jaminan  kepastian  hukum  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah,  dan  c)  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  kantor pertanahan  dalam  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  sertipikat  hak  atas tanah.
Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan,  analitis,  dan  partisipasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Data  kemudian  diklasifikasi  dan  dianalisis  untuk  disajikan  dalam bentuk  deskriptif  analitis.Secara  umum,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis:  a) penyelenggaraan  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  perkawinan,  b)  kekuatan  pembuktian akta PPAT dalam memberikan jaminan kepastian hukum pendaftaran peralihan hak atas tanah, dan c) upaya yang dapat dilakukan oleh kantor pertanahan dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap sertipikat hak  atas  tanah.Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  empiris.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  analitis,  dan  partisipasi.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Data  kemudian  diklasifikasi  dan  dianalisis  untuk disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## B. Pembahasan
1. Penyelenggaraan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Harta Bersama dari Perkawinan
Hukum  positif  di  Indonesia  memiliki  pengertian  dan  prinsip  berbeda  mengenai  harta  bersama.  Pasal  119 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  menyatakan  bahwa  harta  bersama  sebagai  suatu persatuan  bulat  antara  harta  kekayaan  suami  dan  istri  meliputi  seluruh  harta  dan  utang  yang  mulai  ada  sejak perkawinan  dilangsungkan,  kecuali  ditentukan  lain  melalui perjanjian perkawinan. Dalam  hal  kekuasaan untuk bertindak  melakukan  perbuatan  hukum,  menurut  Pasal  124  KUH  Perdata,  suami  dapat  mengalihkannya  tanpa memerlukan persetujuan istri. Pengaturan ini dapat diartikan bahwa tidak ada pengakuan terhadap harta bawaan karena  semua  harta  melebur  menjadi  harta  bersama  setelah  perkawinan  berlangsung  kecuali  ditentukan  lain melalui perjanjian perkawinan.
Berbeda  halnya  dengan  prinsip  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam yang mengakui adanya harta bersama dan sekaligus adanya harta bawaan yang sudah ada  sebelum  pernikahan.  Pasal  35  ayat  (1)  UU  Perkawinan  dan  Pasal  85  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menyatakan bahwa  harta bersama adalah  harta  yang  diperoleh selama  masa perkawinan  namun tidak  menutup adanya  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-masing  suami  atau  istri. 5 Suami  atau  istri  hanya  dapat
3 Putusan  MA  Nomor:  140  K/TUN/2000  tanggal  11  Februari  2002  yang  menyatakan:  sertipikat  tanah  termasuk  keputusan  TUN deklaratoir,  artinya  dibalik  kekuasaan  tersebut  terdapat  pemegang  hak  yang  sebenarnya  ( de  ware  rechtstitel ).  Contohnya  pada peralihan hak jual-beli, hibah, waris, dan sebagainya.
4 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Bandung: Refika Aditama, (2013), hlm 6.
5 Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
melakukan  perbuatan  hukum  mengalihkan  hak  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Perkawinan  tidak merubah  status  kepemilikan  hak  atas  harta  kekayaan  tersebut  menjadi  hak  milik  bersama.  Harta  isteri  tetap menjadi  hak  isteri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan dikuasai penuh olehnya. 6
Penentuan  mengenai  harta  bersama  akan  berpengaruh  pada  mekanisme  pendaftaran  tanah.  Tanah sebagai bagian dari harta kekayaan dalam perkawinan perlu diketahui secara pasti siapa yang paling berhak untuk  melakukan  perbuatan  hukum  sebagai  subyek  hak.  Subyek  hak  untuk  tanah  yang  merupakan  bagian dari  harta  bersama  meliputi  suami  dan  istri,  meskipun  secara  yuridis  tidak  dipermasalahkan  terdaftar  atas nama  suami  dan/atau  istri.  Pada  umumnya,  pencatatan  nama  pemegang  hak  pada  sertipikat  adalah menggunakan  nama  salah  satu  pihak  suami  atau  istri  saja  sehingga  pihak  lain  yang  akan  melakukan perbuatan  hukum  terhadap  tanah  tersebut  tidak  dapat  mengetahui  asal  usul  harta  tersebut  apakah  harta bersama atau harta bawaan.
Jika  penjual  memalsukan  identitas  dirinya  dihadapan  PPAT,  dan  mengatakan  bahwa  statusnya  belum menikah,  maka  PPAT  akan  menuliskannya  di  dalam  akta.  Akta  PPAT  hanya  akan  mencantumkan  bahwa telah  terjadi  peralihan  hak  milik  atas  sebidang  tanah  dari  pihak  penjual  tersebut  kepada  seorang  pembeli. Penjual  tidak  memerlukan  persetujuan  pasangan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  mengalihkan  hak  atas tanah  karena  PPAT  menganggap  bahwa  tanah  merupakan  harta  bawaan.  Akta  kemudian  menjadi  bukti pendaftaran peralihan hak atas tanah satu-satunya. Hal ini dapat terjadi karena PPAT dan pejabat pendaftaran tanah  bersifat  pasif.  Beralihnya  hak  milik  atas  tanah  ke  pembeli,  telah  membuktikan  bahwa  pendaftaran tanah  tidak  menganut  asas nemo  plus  yuris sekaligus  telah  menghilangkan  bagian  hak  dari  istri  penjual. Meskipun  di saat bersamaan, pejabat pendaftaran tanah tetap harus melindungi pembeli yang beritikad baik dalam memperoleh, menguasai, memiliki dan mendaftarkan hak atas tanahnya.
Untuk meminimalisir potensi permasalahan di kemudian hari, kepala kantor pertanahan  sebagai pejabat yang  memiliki  wewenang  untuk  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)    PP Nomor  24  Tahun  1997  mengambil  tindakan  hukum  atau  keputusan  dalam  administrasi  pemerintahan  yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak milik tanah atas harta bersama.  Kebebebasan ini disebut sebagai diskresi  ( Freies  Ermessen ).  Pasal  1  angka  9  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  menyatakan  bahwa  diskresi  adalah  Keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan dan/atau  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Dalam  hal  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama,  diskresi  dilakukan  dengan pertimbangan sebagai berikut:
a) Upaya kantor pertanahan dalam memberikan jaminan kepastian hukum 7
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem pendaftaran  hak dengan sistem publikasi negatif yang  mengandung  unsur  positif.  Dalam  sistem  publikasi  ini,  sertipikat  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  kuat bukan mutlak. 8 Sistem ini memiliki kelemahan bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak selalu  menghadapi  kemungkinan  gugatan  dari  pihak  lain  baik  secara  perdata  maupun  Tata  Usaha  Negara sehingga  kantor  pertanahan  perlu  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kepada  pemegang  hak.  Salah  satu upaya  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  adalah  dengan  cara  memeriksa  dan  meneliti  kelengkapan dokumen  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Adminsitrasi Pemerintahan. Asas-asas  tersebut  meliputi:  asas  kepastian,  kemanfaatan,  ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
b) Perwujudan peran aktif pejabat pendaftaran tanah
Meskipun  pejabat  pendaftaran  tanah  hanya  wajib  melakukan  penelitian  dan  pencermatan  secara  formil untuk  melakukan  penilaian  tentang  mekanisme  dan  prosedur  suatu  permohonan  hak  atas  tanah,  dan  tidak
6 Etty  Rochaeti,  “Analisis  Yuridis  tentang  Harta  Bersama  (gono-gini)  dalam  Perkawinan  Menurut  Pandangan  Hukum  Islam  dan Hukum Positif”, Jurnal wawasan Hukum , Vol. 28 No 01, (2013).
7 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8 Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997.
diharuskan  untuk  melakukan  penelaahan  secara  materii 9 ,    berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)    Peraturan  Kepala Badan  Nasional  Nomor  7  Tahun  2007  tentang  Panitia  Pemeriksaan  Tanah  menyatakan  bahwa  pejabat pendaftaran  tanah  memiliki  tugas  untuk  memeriksa  kelengkapan  berkas  permohonan  hak,  mengadakan penelitian  dan  pengkajian  mengenai  status  tanah,  riwayat  tanah  dan  hubungan  hukum  antara  tanah  dengan pemohon, meneliti kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat. Hal senada juga  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  Administrasi  Pemerintahan  yang  menyatakan  bahwa pejabat  pemerintahan  berkewajiban  untuk  memeriksa  dan  meneliti  dokumen  administrasi  pemerintahan dalam rangka menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.
c) Pemenuhan persyaratan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
Sertipikat  sebagai  KTUN  harus  memenuhi  4  (empat)  syarat  ketetapan  yang  sah  sebagaimana  menurut Prof. Van der Pot yaitu: 10 Ketetapan harus dibuat oleh badan yang berwenang  membuatnya yang dalam  hal ini  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan;  Ketetapan  merupakan  suatu  pernyataan  kehendak  yang  tidak  boleh mengandung kekurangan yuridis berupa paksaan, kekeliruan, dan penipuan; Ketetapan memiliki bentuk yang telah  diatur  oleh  peraturan  perundangan;  Isi  dan  tujuan  ketetapan  harus  sesuai  dengan  isi  dan  tujuan peraturan  dasarnya.  Untuk  itu  agar  sah  sebagai  KTUN,  sertipikat  harus  memuat  dokumen  selengkap- lengkapnya dan sejelas mungkin mengenai kepastian subyek, obyek dan hak atas tanah.
d) Perlunya dokumen lain untuk pelengkap pembuktian selain Akta PPAT
Hukum  bersumber  dari  kebiasaan  (adat-istiadat),  undang-undang,  yurisprudensi,  traktat  dan/atau  doktin dan  pendapat  ahli  hukum.  Hal  ini  juga  dapat  dianalogikan  untuk  akta  PPAT  yang  akan  dijadikan  dasar pendaftaran peralihan hak milik atas harta bersama. Akta PPAT merupakan alat bukti sempurna dikarenakan di dalam akta telah termasuk semua unsur bukti  yang meliputi: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 11 Untuk  itu,  menurut  ketentuan  PP  Nomor  24  Tahun  1997,  peralihan  hak  atas  tanah  hanya  dapat dibuktikan dengan Akta PPAT. Namun ketentuan ini tidak berlaku mutatis mutandis dalam  semua peralihan hak  atas  tanah. Pasal  37  ayat  (2)  PP  Nomor 24 Tahun 1997  menyiratkan bahwa dalam  hal tertentu, Kepala Kantor  Pertanahan  memiliki  kewenangan  untuk  menjadikan  dokumen  lain  yang  dianggap  layak  sebagai dasar  mendaftarkan  peralihan  hak  milik  atas  tanah  yang  berasal  dari  harta  bersama  perkawinan.  Hal  ini senada  dengan  sumber  hukum  lain  yaitu  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  1363/K/Sip/1997  yang menyatakan  bahwa Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 secara jelas menentukan  bahwa  akta  PPAT  hanyalah  suatu  alat  bukti  dan  tidak  menyebut  bahwa  akta  adalah  syarat mutlak  tentang  sah  tidaknya  suatu  jual  beli  tanah.  Jual  beli  tanah  masih  dapat  dibuktikan  dengan  alat pembuktian yang lain. 12
e) Akibat perundang-undangan yang mengatur tidak jelas dan tidak lengkap
Diskresi  dapat  diterapkan  dalam  kondisi  apabila  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan pilihan,  peraturan  perundang-undangan  tidak  mengatur,  peraturan  perundang-undangan  tidak  lengkap  atau tidak jelas atau karena kondisi  adanya  stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang  lebih luas. Kenyataan bahwa sampai saat ini peraturan pemerintah yang khusus mengatur mengenai  peralihan hak milik atas tanah belum ada sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 UUPA, menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak  atas  tanah  masih  berpedoman  kepada  beberapa  peraturan  perundangan  lain  yaitu  PP  Nomor  24  Tahun 1997  dan  PMNA  Nomor  3  Tahun  1997  mengenai  tata  cara  pendaftaran  peralihan  hak  serta  PERKABAN Nomor  1  Tahun  2010  mengenai  persyaratan  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah.  PERKABAN  Nomor  1 Tahun 2010 ini tidak pula  mengatur secara rinci  mengenai asal-usul perolehan tanah, apakah tanah tersebut berasal dari harta bersama atau harta bawaan dalam perkawinan. 13
Sementara  dalam  kegiatan  pendaftaran  peralihan  hak  milik  tanah  atas  harta  bersama  perkawinan, potensi  sengketa  kepemilikan  semakin  besar  maka  kepala  kantor  pertanahan  berupaya  mencari  solusi  atas semua  permasalahan  dengan  menerapkan  wewenangnya  untuk  melakukan  tindakan  administrasi pemerintahan  berupa  penambahan  dokumen  persyaratan  dalam  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta
9 Pasal  2  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Nomor  7  tahun  2007  Tentang  Panitia  Pemeriksaan  Tanah  yang  menyatakan  bahwa “mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon”.
10 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia , (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 88.
11 Pasal 1866 KUH Perdata.
12 Hasil  wawancara  dengan  Endriana  Kusuma  Dewi,  S.H.,  M.Kn.  dan  Fita  Juwita  Sekka  S.H.,  M.Kn.  selaku  Notaris  PPAT Kabupaten Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Pukul 11.00 WIB.
13 Hasil  wawancara  dengan  Yeni  Susanti,  S.H.,  M.Kn.,  Rega  Siti  Fatimah,  S.H., M.Kn.  dan  Subiyanto  Tamsih,  S.H.,  M.Kn.  selaku Notaris PPAT Kabupaten Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Pukul 11.00 WIB.
bersama  dari  perkawinan.  Kebijakan  untuk  menambahkan  dokumen  persyaratan  sebagai  pelengkap pembuktian  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  dianggap sebagai  perbuatan/tindakan  penyesuaian  antara  pelaksanaan  aturan  yang  ada  dengan  situasi  yang  ada di masyarakat (relevansi hukum). Hanya saja, dalam pelaksanaannya, diskresi yang diterapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur belum dibuat dalam bentuk tertulis sehingga tidak memenuhi asas  legalitas  dalam  melakukan  suatu  tindakan  administrasi  pemerintahan.  Diskresi  dapat  diterapkan  dalam kondisi apabila terdapat celah hukum yang tidak mengatur di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu cepat dan/atau  di sisi lain tidak mungkin diatur mengenai semua hal beserta detail kecilnya karena akan timbul  terlalu  banyak  pengaturan  yang  terlalu  mengikat  dan  dapat  berpotensi  mengurangi  efektifitas  aparatur Negara. 14

## 2. Kekuatan Pembuktian Akta PPAT dalam Pendaftaran Tanah
Ketentuan  mengenai  kewajiban penggunaan akta sebagai alat pembuktian satu-satunya  dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah adalah seperti diamanatkan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 104  ayat  (1)  PMNA  Nomor  3  Tahun  1997.  Akta  PPAT  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal  1  butir  (4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  sebagai  bukti  telah dilaksanakannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun. Akta  PPAT  tergolong  akta  otentik  dikarenakan  telah  memenuhi  persyaratan    dibuat  dalam  bentuk  yang ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, dan akta dibuat oleh atau di hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuatnya    di  tempat  di  mana  akta  itu  di  buat.  Akta  PPAT juga  berlaku  sebagai  perjanjian  bagi  para  pihak  yang  membuatnya,  karena  di  dalam  akta  PPAT  terkandung unsur-unsur  dalam  perjanjian  seperti  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  yaitu  adanya  kesepakatan, kecakapan,  mengenai  objek  tertentu  dan  causa  halal.  Dengan  demikian  akta  PPAT  juga  berlaku  sebagai undang-undang bagi para pihak.
Selanjutnya,  Pasal  1866  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  akta  PPAT  merupakan  alat  bukti  yang sempurna  dikarenakan  di  dalam  akta  PPAT  telah  termasuk  semua  unsur  bukti  meliputi:  tulisan,  saksi, persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah.  Meskipun  akta  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  secara perdata,  peran  PPAT  dalam  pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  tanah  adalah  pasif.  PPAT  hanya  bertugas mencatat  atau  menuliskan  dalam  akta  apa-apa  yang  diterangkan  para  pihak,  tidak  berhak  mengubah, mengurangi  atau  menambah  apa  yang  diterangkan  para  penghadap  sehingga  jika  terdapat  data  yang  palsu, maka  tanggung  jawab  dan  akibat  hukum  dibebankan  kepada  penjual,  pembeli  dan  para  saksi.  Akta  PPAT tidak  pula  memenuhi  syarat  sebagai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat  konkret,  individual  dan final serta tidak  menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan  formulasi  keinginan  para  pihak  yang  dituangkan  dalam  akta  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh Pejabat Umum. 15
Dalam  kasus tertentu, apabila seseorang yang tunduk  pada hukum perdata ingin  membeli suatu bidang tanah dari seorang penjual laki laki, maka ia tidak akan  mengecek apakah bidang tanah tersebut merupakan harta bersama atau harta bawaan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 124 KUH Perdata yang menyatakan bahwa  seorang  suami  diperbolehkan  menjual,  memindahtangankan  dan  membebani  harta  bersama  tanpa campur  tangan  istri.  Jika  penjual  memalsukan  identitas  dirinya  dihadapan  PPAT,  dan  mengatakan  bahwa statusnya  belum  menikah,  maka  PPAT  akan  menuliskannya  di  dalam  akta.  Akta  PPAT  hanya  akan mencantumkan  bahwa  telah  terjadi  peralihan  hak  milik  atas  sebidang  tanah  dari  pihak  penjual  tersebut kepada  seorang  pembeli.  Penjual  tidak  memerlukan  persetujuan  pasangan  dalam  melakukan  perbuatan hukum  mengalihkan hak atas tanah karena PPAT menganggap bahwa tanah merupakan harta bawaan. Akta PPAT  tersebut  kemudian  menjadi  bukti  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  satu-satunya.  Hal  ini  dapat terjadi karena PPAT hanya bersifat pasif dan menerima permohonan saja.
Beralihnya  hak  milik  atas  tanah  ke  pembeli,  telah  membuktikan  bahwa  pendaftaran  tanah  tidak menganut asas nemo plus yuris sekaligus telah menghilangkan bagian hak dari istri penjual. Meskipun di saat bersamaan,  pejabat  pendaftaran  tanah  tetap  harus  melindungi  pembeli  yang  beritikad  baik  dalam memperoleh,  menguasai,  memiliki  dan  mendaftarkan  hak  atas  tanahnya.  Dengan  demikian  untuk
14 Muhammad  Yasin,  dkk, Anotasi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia-  Center  for  Study Governance and Administrative Reform, (2017), hlm 115.
15 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dalam  pendaftaran  tanah,  kantor  pertanahan  tidak  serta  merta menrima akta PPAT sebagai bukti satu satunya peralihan hak atas tanah.
Akta  PPAT  masih  harus  dilengkapi  dokumen  tambahan  lain  berupa:  fotokopi  buku  nikah,  perjanjian perkawinan  bila  ada,  fotokopi  akta  cerai,  surat  keterangan  mengenai  asal  usul  tanah,  dan/atau  surat persetujuan dari para ahli waris jika salah satu pasangan suami/istri telah meninggal dunia.

## 3. Upaya  Kantor  Pertanahan  dalam  Memberikan  Jaminan  Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak  Atas Tanah
Kepastian hukum hak atas tanah ditentukan oleh berfungsinya tiga hal, yaitu: substansi, struktur dan budaya hukum. 16 Substansi  hukum  meliputi  peraturan  perundang-undangan,  sistem  dan  tujuan  pendaftaran  tanah  serta tata  laksana  pendaftaran  tanah.  Struktur  hukum  meliputi  institusi  yang  berwenang  melaksanakan  pendaftaran tanah, aparat pelaksana, mitra kerja dan lembaga penguji kepastian hukum (pengadilan). Budaya hukum meliputi kesadaran hukum dan realitas sosial di masyarakat.
Muchtar Wahid menjabarkan tentang kontruksi hukum yang ingin dibangun oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai subyek, obyek, dan hak atas tanah. Dari ketiga  hal  tersebut,  di  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama,  kepastian subyek  merupakan  unsur  paling  vital  karena  akan  berkaitan  dengan  upaya  mencegah  sengketa  dan  konflik pertanahan di kemudian hari.
Kepastian  subyek  adalah  kepastian  terhadap  siapa  yang  paling  berhak  untuk  menguasai,  memiliki  dan melakukan  perbuatan  hukum  atas  tanah.  Penentuan  subyek  hak  harus  dinyatakan  secara  tegas  di  dalam  akta PPAT. Sebagai contoh, dalam pemberian hak milik atas tanah berlaku asas nasionalitas yang berarti hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu. Hak milik harus bersih dari unsur- unsur  asing. 17 Akta  harus  mencantumkan  identitas  para  pihak  dan  persetujuan  dari  suami/istri.  Persetujuan suami/istri  diimplementasikan  dalam  bentuk  memberikan  tanda  tangan  pada  akta  peralihan.  Hal  ini diperlukan sebab terhadap harta bersama berlaku ketentuan bahwa kepemilikan harta bersama dimiliki secara kolektif  oleh  pasangan  suami  istri  sehingga  wewenang  dan  tanggung  jawab  terhadap  harta  tersebut  berada ditangan  keduanya  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapapun  (Pasal  1  huruf  (f)  KHI  dan  Pasal  36 ayat (1) UU Perkawinan).
Meskipun,  di  dalam  komparisi  akta  telah  dicantumkan  secara  tegas  hal-hal  tersebut  di  atas,  sebagai pelengkap  pembuktian  secara  administrasi,  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  perkawinan juga  harus  melampirkan  dokumen  tambahan  berupa:  fotokopi  buku  nikah,  perjanjian  perkawinan  bila  ada, fotokopi  akta  cerai,  surat  keterangan  dari  kepala  desa  mengenai  asal usul  tanah,  surat  persetujuan  dari  para ahli waris jika salah satu pasangan suami/istri telah meninggal dunia.
Pengujian  subyek  melalui  penambahan  dokumen  ini  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak yang  melakukan  perbuatan  hukum  peralihan  hak.  Dilihat  dari  sisi  pembeli,  adanya  dokumen  ini  akan membantu  pembuktian  pejabat  pendaftaran  tanah  dalam  menerapkan  asas  hukum  itikad  baik  yaitu  pembeli yang  memiliki  niat  baik  untuk  memperoleh,  menguasai,  memiliki  dan  mendaftarkan  hak  atas  tanahnya. 18 Dilihat  dari  sisi  penjual,  adanya  dokumen  ini  akan  membantu  pembuktian  pejabat  pendaftaran  tanah  dalam menerapkan asas nemo plus yuris yakni melindungi pemegang hak atas yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan hak tanpa diketahui pemegang hak yang sebenarnya. 19

## C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: 1) Di dalam penyelenggaraan pendaftaran peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  dimungkinkan  adanya  diskresi  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan sebagai  akibat  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tidak  lengkap  dan  jelas.  Diskresi diterapkan  melalui  tindakan  hukum  administrasi  berupa  pemberlakuan  persyaratan  dokumen  tambahan dalam  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  harta  bersama  perkawinan  berupa:  fotokopi  buku  nikah, perjanjian  perkawinan  bila  ada,  fotokopi  akta  cerai,  surat  keterangan  dari  kepala  desa  letak  tanah  bahwa tanah  dibeli  oleh  pemohon  merupakan  harta  bersama  dan/atau  surat  persetujuan  dari  para  ahli  waris  jika
16 Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis , Jakarta: Penerbit Republika, (2008), hlm. 81.
17 Nabila Rosa dan FX. Sumarja, “Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran Untuk Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing”, Jurnal HIMA HAN , (2018).
18 Penjelasan Umum Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
19 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah , Jakarta: Sinar Grafika, (2017), hlm 2.
salah  satu  pasangan  suami/istri  telah  meninggal  dunia.  Diskresi  diambil  berdasarkan  empat  pertimbangan yaitu:  sebagai  upaya  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  pemegang  hak  atas  tanah,  perwujudan peran  aktif  pejabat  pendaftaran  tanah  untuk  menyajikan  data  yang  benar  di  dalam  daftar  umum,  untuk memenuhi  persyaratan  dalam  menerbitkan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  sah  sesuai  UU Administrasi Pemerintahan, dan sebagai pelengkap pembuktian selain Akta PPAT.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Lampung,  dosen  program  studi  ilmu  hukum Universitas Lampung, teman-teman yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Adjie, Habib. (2013). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris . Bandung: Refika Aditama Sumarja, F.X.  (2015). Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing . Yogyakarta: STPN Press. Sumarja,  F.X.  (2012). Problematika  Kepemilikan  Tanah  Bagi  Orang  Asing .  Cetakan  Pertama.  Bandar Lampung: Indepth Publishing. Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jilid 1. Jakarta: Penerbit Djambatan. Mustafa, Bachsan. (2001). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. M. Yasin, dkk. (2017). Anotasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform.
Sutedi, Adrian. (2012). Sertipikat Hak Atas Tanah , Jakarta: Sinar Grafika. Wahid,  Muchtar.  (2008). Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah:  Suatu  Analisis  dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis . Jakarta: Penerbit Republika

## B. Jurnal
Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono-gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 28 No. 01, (2013).
Nabila  Rosa  dan  FX.  Sumarja,  “Pemisahan  Harta  dalam  Perkawinan  Campuran  Untuk  Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing”, Jurnal HIMA HAN, (2018).
Upik  Hamidah,  “  Pembaharuan  Standar  Prosedure  Operasi  pengaturan  (SOP)  Pelayanan  Pendaftaran Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Karena  Hibah  Wasiat  Berdasarkan  Alat  Bukti  Peralihan  Hak”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, (2012).