## Notary ’s Responsibility For Deeds Signed Without The Presence Of Witneseses
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang di Tanda Tangani Tanpa Kehadiran Saksi
Zakiah Noer 1) ; Abdul Basid 2) 1,2,3) Fakultas Hukum Universitas Gresik Email: 1) zakiahnoer12@gmail.com 1 , abdulbasid654@gmail.com 2

## ARTICLE HISTORY
Received [05 March 2024] Revised [17 April 2024]
Accepted [26 April 2024]

## ABSTRAK
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  seharusnya  tunduk  dan patuh  pada  aturan  hukum  yang  berlaku  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  dan Kode  Etik  Notaris.  Masih  Adanya  pelanggaran  dalam  prosedur  pembuatan  akta  otentik  oleh Notaris menunjukkan lemahnya  aturan hukum di  Indonesia dalam  mengawasi kinerja tugas dan jabatan  Notaris.  Akibat  hukum  dari  tindakan  pelanggaran  tersebut  dapat  berpengaruh  terhadap kedudukan akta otentik yang dibuatnya. Untuk itu, Pemerintah sebagai kontrol pusat seyogyanya mengevaluasi  kembali  tentang  aturan  sanksi-sanksi  hukum  terkait  dengan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pejabat  berwenang  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengkaji  2  (dua) permasalahan  yaitu,  Bagaimana  keabsahan  akta  Notaris  yang  ditandatangani  tanpa  kehadiran para  saksi,  dan  Bagaimana  pertanggung  jawaban  Notaris  terhadap  akta  yang  ditandatangani tanpa kehadiran para saksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif ( normative legal research ),  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) , pendekatan  konseptual (conceptual  approach) ,  dan  pendekatan  historis (historical  approach) . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penandatanganan  akta  Notaris  yang  dilakukan  tanpa dihadiri  minimal  2  (dua)  orang  saksi  mengakibatkan  akta  terdegradasi  menjadi  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal ini, apabila Notaris  terbukti di pengadilan telah melakukan pelanggaran, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban, baik tanggung jawab secara kode etik Notaris, perdata, maupun pidana.

## ABSTRACT
Notaries  as  Public  Officials  who  have  the  authority  to  make  authentic  deeds  should  submit  and comply with the applicable legal rules in the Notary Position Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics. The  existence of violations in  procedures for  making authentic deeds  by Notaries shows the weakness of legal regulations in Indonesia in supervising the performance of Notaries' duties and  positions.  The  legal  consequences  of  this  violation  can  affect  the  position  of  the  authentic deed  that  is  made.  For  this  reason,  the  Government  as  central  control  should  re-evaluate  the rules  for  legal  sanctions  related  to  violations  committed  by  these  authorized  officials.  In  this research  the  author  examines  2  (two)  problems,  namely,  what  is  the  validity  of  a  notary's  deed signed without the presence of witnesses, and what is the responsibility of the notary for a deed signed  without  the  presence  of  witnesses.  This  research  is  normative  legal  research,  using  the statutory approach, conceptual approach and historical approach. The research results show that the  signing  of  a  Notarial  deed  carried  out  without  the  presence  of  at  least  2  (two)  witnesses results in the deed being degraded to the strength of proof as a private deed. In this case, if the Notary is proven in court to have committed a violation, then he can be held responsible, whether responsible according to the Notary's code of ethics, civil or criminal.
KEYWORDS Accountability, Notary, Deed, Witness
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  segala  sesuatunya  harus  dilakukan  berdasarkan aturan  hukum  yang  berlaku.  Sejalan  dengan  bunyi  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.  Dalam  hal  konteks  sebagai  Negara  Hukum  tersebut,  maka  idealnya  yang  dijadikan  panglima atau pimpinan dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.
Sebagai  negara  hukum  maka  seluruh  aspek  yang  menyangkut  dan  mengatur  tentang  hubungan negara  dengan  warganya,  harus  senantiasa  diatur  berdasarkan  atas  hukum.  Prinsip  negara  hukum menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan  (M Luthfan Hadi Darus, 2017), Negara harus bisa menjadi sentra utama dalam upaya memberikan jaminan kepastian  serta  perlindungan  hukum  terhadap  warganya  secara  adil  merata  tanpa  diskriminasi.  Sesuai dengan  Pasal  28  D  ayat  1  UUD  1945  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  d i  hadapan  hukum”.  Artinya dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum demi tercapainya kepastian  hukum  bagi  warga  negaranya.  Peranan  hukum  menjadi  sangat  penting,  guna  mengatur jalannya  stabilitas  kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan  bernegara  menuju  masyarakat  yang  tentram,
adil  dan  damai.  Karena  hukum  bertugas  mengatur  jalannya  lalu  lintas  kegiatan  masyarakat  dalam berbagai  aspek  hubungan  ekonomi  diantaranya,  dalam  hubungan  kerjasama  atau  bisnis,  kegiatan  di bidang  perbankan,  pertanahan,  serta  kegiatan  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Untuk  menjamin  adanya kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum tersebut, maka dibutuhkan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang sengaja dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.
Akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan sempurna memiliki peranan penting dalam setiap  hubungan hukum dalam  kehidupan  masyarakat,  sebagai antisipasi  agar  tidak  terjadi  sengketa di kemudian  hari.  Di  dalam  akta  otentik  telah  tertulis  dan  tercantum  dengan  jelas  tentang  ketentuan- ketentuan akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak penghadap yang terkait dengan perbuatan hukum  dalam  akta  tersebut.  Selain  itu,  kekuatan  pembuktian  dalam  akta  otentik  adalah  sempurna, karena  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  (Salim  Hs,  2019).  Sehingga  akta  otentik  bisa  menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.
Fungsi akta otentik sebagai alat bukti tertulis telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPerdata).  Di  dalam  bidang  Hukum  Perdata  sendiri  dikenal  adanya  2 (dua)  jenis  akta  yaitu  akta  otentik  dan  akta  di  bawah  tangan.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal 1867 KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa:  “Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan- tulisan otentik maupun dengan tulisan- tulisan di bawah tangan”. Pengertian akta otentik telah dijelaskan dalam  Pasal  1868  KUHPerdata yang  berbunyi:  “Suatu  akta otentik  ialah  suatu akta  yang  dibuat  dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat  akta  itu  dibuat”.  Sedangkan  akta  di  bawah  tangan  merupakan  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk yang  tidak  ditentukan  oleh undang-undang,  tanpa  perantara  atau  tidak  di  hadapan  pejabat  umum  yang berwenang.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Pasal  1  ayat  (1)  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UUJN)  menyebutkan  :  “Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang  ini”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (Yang  selanjutnya disebut  UUJN- Perubahan)  menyatakan  bahwa  :  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang ini atau berdasarkan undangund ang lainnya”.
Dari penjelasan dalam pasal-pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus telah ditunjuk dan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat  bukti  yang  otentik.  Jabatan  Notaris  diadakan  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum dengan  maksud  untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum  (Habib  Ajie,  2019).  Akta  otentik ( authentic deed ) merupakan bukti yang mengikat, yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
Sebagai  dasar  kewenangan  untuk  bertindak,  maka  sebelum  membuat  akta,  Notaris  pastinya terlebih  dahulu  akan  meminta  beberapa  berkas-berkas  dokumen  asli  dari  para  pihak  penghadap,  yang tentunya  dokumen  tersebut  berhubungan  dengan  akta  yang  akan  dibuatnya  nanti.  Seperti  identitas  diri dari  para  pihak  penghadap,  surat  kuasa  jika  dikuasakan,  bukti  kepemilikan  (dalam  hal  ini  menyangkut objek  yang  dimaksud  dalam  akta),  surat  keterangan  ahli  waris  jika  termasuk  dalam  akta  waris,  surat persetujuan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang akan menjadi dasar atau pedoman dalam pembuatan  akta  tersebut.  Adapun  berkas  dokumen-dokumen  pendukung  akta  itu  nantinya  wajib  juga untuk dilekatkan dalam minuta akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN.
Dalam hal pembuatan akta disini, selain diminta untuk melengkapi berkas dokumen-dokumen yang dimaksud  tersebut,  Notaris dalam  hal  ini  juga  berkewajiban  untuk  menghadirkan  minimal  2  (dua)  orang saksi,  yang  mana  kewenangan  serta  pengenalan  identitas  dari  saksi-saksi  ini  nanti  akan  disebutkan secara  tegas  di  dalam  penutup  atau  akhir  akta  tersebut.  Adapun  dalam  hukum  kenotariatan  sendiri dikenal dengan adanya 2 (dua) macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.
Kehadiran  para  saksi  ini  sangatlah  penting  dan  mutlak  dalam  proses  pembacaan  dan penandatanganan akta yang dilakukan oleh para pihak dan Notaris. Dan khusus untuk para pihak yang tidak  dapat  membubuhkan  tandatangannya  dikarenakan  cacat  fisik  tangannya  atau  tidak  dapat membacamenulis,  maka  dalam  hal  ini  Notaris  wajib  menulis  pada  akhir  akta  tentang  keadaan  atau kondisi tersebut. Lantas bagaimana jika syarat formil mengenai saksi ini dilanggar oleh Notaris, dalam arti saksi yang disebut dalam akta tersebut tidak turut hadir menyaksikan langsung proses pembacaan dan penandatanganan akat Notaris pada saat itu juga, akan tetapi saksi yang disebutkan identitasnya dalam akhir akta tersebut hanya sekedar ikut membubuhkan tandatangannya saja sebagai dasar perintah dari
Notaris  yang  bersangkutan.  Sering  kita  jumpai  dalam  praktek  yang  ada  tentang  kasus  ini,  dimana  para karyawan  atau  staf  pegawai  Notaris  biasanya  dijadikan  saksi  yang  tertera  di  akhir  penutup  akta  tanpa mereka  harus  turut  hadir  untuk menyaksikan  langsung  akad pembacaan  dan  penandatangan  akta  oleh Notaris  yang  bersangkutan.  Bahkan,  tidak  sedikit  juga  dari  mereka  yang  bahkan  tidak  mengetahui dengan  jelas  tentang  isi  dari  perbuatan  hukum  yang  tertuang  dalam  akta  tersebut.  Tentunya  hal  ini merupakan  salah  satu  pelanggaran  dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  salah  satu  pasal  UUJN  yang harus  dipenuhi  oleh  Notaris,  yang  mana  jika  terbukti  secara  nyata  bahwa  Notaris  telah  melakukan pelanggaran tersebut, maka sudah pasti Notaris yang bersangkutan harus menerima konsekuensi hukum akibat perbutannya itu.
Sebagai contoh kasus konkrit terkait adanya pelanggaran mengenai ketentuan kehadiran saksi ini adalah  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Karang  Anyar  No.  16./Pdt.G/2015/PN  Krg,  yang  mana  dalam hal  ini  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  bersangkutan  telah  terbukti  secara  nyata  membantu tergugat  dalam  proses  jual  beli  peralihan  hak  atas  tanah,  dengan  cara membuatkan  akta  jual  beli  yang masih kosong dan tanpa dihadiri serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana ketentuan yang  berlaku  semestinya,  yang  mengakibatkan  beralihnya  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  semula adalah  milik  dan  atas  nama  penggugat,  namun  kemudian  beralih  kepemilikannya  menjadi  atas  nama tergugat  tanpa  sepengetahuan  penggugat.  Akibat  dari  tindak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT tersebut, tentu saja pihak penggugat telah dirugikan karena kehilangan hak kepemilikan atas tanah yang dijadikan  objek  sengeta  tersebut.  Sehingga  atas  dasar  bukti  inilah,  maka  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Karanganyar  dalam  amar  putusannya  menyatakan  bahwa  Akta  Jual  Beli  No.  526/2008  yang dibuat oleh Notaris/ PPAT EB tersebut mengandung unsur cacat formal dalam pembuatannya, sehingga sifat keotentikan dari akta tersebut hilang dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, karena tidak lagi  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan tersebut  Hakim  Anggota  I  berpendapat  bahwa  Tergugat  IV  (dalam  hal  ini  Notaris/PPAT  EB)  dalam mengesahkan dan membuat Akta Jual Beli No. 526/2008 tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (Valerio Saverius Tjipto, 2020) .
Berdasarkan  contoh  kasus  konkrit  diatas,  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan tugas  dan  jabatannya  itu,  ternyata masih  ditemukan beberapa  pelanggaran-pelanggaran yang  entah  itu karena  kesengajaan  ataupun  kelalaian  dari  Notaris/PPAT  itu  sendiri,  yang  pastinya  mereka  tahu  betul tentang  konsekuensi  atau  akibat  hukum  yang  akan  didapat  jika  Notaris/PPAT  terbukti  telah  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan  untuk  menghadirkan  saksi  dalam  setiap  penandatanganan  akta  yang  dibuat,  demi terpenuhinya  syarat  keotentikan  akta  itu  sendiri.  Tentunya,  disini  harus  ada  sanksi  tegas  agar pelanggaran  serupa  tidak  terulang  kembali.  Untuk  itu,  dalam  hal  ini  pemerintah  perlu  menindaklanjuti dengan  melakukan  evaluasi  terhadap  pengawasan  kinerja  Notaris/PPAT  dan  juga  evaluasi  terhadap ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat beserta konsekuensi dan pertanggung jawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut. Hal ini  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  dan menggunakan  jasa  Notaris/PPAT,  agar  tidak  ada  pihak  yang  akan  dirugikan  terkait  akta  otentik  yang dibuat (Rudi Indrajaya et all, 2020)

## LANDASAN TEORI

## Pengeritan Notaris
Menurut  beberapa  pendapat,  istilah  notaris  berasal  dari  kata notarius ,  yaitu  nama  yang  pada jaman  romawi  diberikan  kepada  orang  yang  menjalankan  pekerjaan  menulis,  beberapa  pendapat  lain menyatakan  bahwa  nama  notarius  itu  berasal  dari  perkataan  Nota  Literaria,  yatu  menyatakan  sesuatu perkataan (R Soegondo Notodisoerjo, 1993).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  notaris  adalah  orang  yang  mempunyai  wewenang pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai perjanjian, wasiat, akta, dan lain-lain. Pasal 1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Kedudukan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJNP)  mengatur  pengertian  tentang Notaris,  yang  isinya  sebagai  berikut:  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  untuk membuat  surat-surat  asli  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  pengertian  undang-undang  ini  atau undang-undang lainnya (Kunni Afifah,2017).

## Wewenang Notaris
Notaris  pada  menjalankan  jabatannya  mempunyai  wewenang,  kewajiban  &  embargo. Kewenangan, kewajiban & embargo adalah inti berdasarkan praktek  kenotariatan tanpa adanya elemen ini maka profesi & jabatan notaris sebagai nir berguna, notaris menjadi sebuah jabatan tentunya memiliki
wewenang  tersendiri.  kewenangan  adalah  suatu  tindakan  aturan  yg  diatur  dan  diberikan  pada  suatu jabatan  dari  peraturan  perundang-undangan  yg  berlaku  buat  mengatur  jabatan  yg  bersangkutan (Rahmad Hendra, 2018).
Wewenang  notaris  bisa  ditinjau  pada  Pasal  15  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  2  tahun 2014  mengenai  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  tahun  2004  mengenai  jabatan  notaris, menyatakan:  1.  Notaris  wajib  menjamin  keaslian  segala  perbuatan,  perjanjian  dan  kesepahaman  yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan/atau disyaratkan oleh para pihak untuk dicantumkan dalam akta otentik  untuk  menjamin  kepastian  tanggal  pelaksanaan  akta.Berwenang  membuat  akta.  Penyimpanan dokumen,  penyediaan  dokumen,  penyalinan  dan  pengumpulan  dokumen,  semua  ini  kecuali  persiapan dokumen  ditugaskan  ke  kantor  lain  atau  orang  lain  yang  ditentukan  atau  dikecualikan  oleh  undang- undang. 2. Selain kekuasaan berdasarkan ayat 1, notaris juga berwenang untuk:
a.  Menetapkan  kepastian  tanggal  surat  tulisan  tangan  dengan  memverifikasi  tanda  tangan  dan mendaftarkannya  dalam  buku  khusus;  b.  Memesan  surat  di  bawah  tangan  dengan  cara  mendaftar  di buku khusus; c. Membuat salinan asli surat tulisan tangan berupa salinan yang berisi uraian yang tertulis dan dijelaskan dalam surat yang bersangkutan; d. yaitu Memverifikasi kompatibilitas salinan dengan surat asli; e. Memberikan nasihat hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat akta tanah; juga g. Membuat sertifikat catatan lelang. 3. Selain kekuasaan yang diatur dalam ayat 1 dan 2, notaris memiliki kekuasaan  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  maksud  dari  ketentuan kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  Pasal  15(3)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Kedudukan  Notaris  adalah:  Betul.  Penerbit  Akta  Pokok,  Lelang  Golongan  II,  Notaris,  dan Jabatan Notaris di Pasar Modal dan Badan Hukum Lainnya. 15 Maksud pemberian kuasa yang diberikan berdasarkan  Pasal  15  Ayat  1  Undang-Undang  Kepegawaian  Notaris  adalah  untuk  memastikan  bahwa akta otentik: a. Perbuatan hukum; b. Perbuatan nyata; c. Persetujuan; d. Klausa;
Notaris hanya mengesahkan atau menanamkan dokumen dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak/tokoh.  Notaris  memeriksa  apa  yang  telah  terjadi,  apa  yang  mereka  lihat,  dan  apa  yang  mereka alami  dari  para  pihak  dan  penampilan,  dan  mengoordinasikan  persyaratan  formal  untuk  menghasilkan akta notaris, dan kemudian memasukkannya ke dalam akta. Notaris juga harus bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan beberapa bentuk nasihat hukum kepada klien yang meminta nasihat hukum dari notaris yang bersangkutan.

## Pengertian Akta
Akta  adalah  dokumen  tertulis  yang  dengan  sengaja  digunakan  dan  ditandatangani  sebagai  alat  bukti suatu  peristiwa,  sehingga  unsur  penting  dari akta  adalah  maksud  untuk menghasilkan  alat  bukti  tertulis dan untuk menandatanganinya (Oemar Moechtar, 2017). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris mendefinisikan akta notaris (selanjutnya disebut akta notaris) sebagai suatu dokumen yang  diterbitkan  oleh  atau  di  hadapan  notaris  sesuai  dengan  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditentukan. menyatakan  bahwa  itu  adalah  sertifikat  keaslian.  Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  1(7)  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jasa  Kenotariatan.  Sedangkan  pengertian  penipuan  adalah  perbuatan yang  telah  dilakukan,  tetapi  bertentangan  dengan  Pasal  38,  39  dan  40  yang  terdapat  dalam  Pasal  41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## Macam Akta
Notaris Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jasa Kenotariatan menjelaskan bahwa ada dua jenis kegiatan yang tercakup dalam kekuasaan dan kewajiban notaris, yaitu kegiatan notaris dan kegiatan  privat  ini  memiliki  deskripsi  berikut:  a.  Akta  Autentik  Pasal  1  ayat  7  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  P engangkatan  Notaris  menjelaskan  pengertian  akta  yang  asli.  “Akta  notaris (selanjutnya  disebut  akta)  adalah  akta  notaris  yang  diterbitkan  oleh  atau  di  hadapan  notaris  sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini.” Dalam bahasa Inggris disebut akta asli, dalam bahasa Belanda disebut authentieke akte van, dan di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata,  dan  pengert ian  akta  asli  adalah  sebagai  berikut:  “Sebuah  dokumen  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  di  tempat  di  mana dokumen itu dikeluarkan” Het Herzine Indonesia Regulation (HIR) diatur dalam Pasal 165 yang berbunyi: “Akta  yang  autentik  adalah  akta  yang  mencatat  apa  yang  diminta  dari  pihak  yang  berkepentingan  dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh undang-undang.
b.  Akta  di  Bawah  Tangan  Berdasarkan  Pasal  15  (2)  (a)  dan  (b)  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2014 tentang Kedudukan Notaris, perbuatan tercela adalah perbuatan tercela yang disahkan oleh notaris dan perbuatan  yang  disetujui  oleh  notaris  dan  dapat  dibagi  menjadi  dua  bentuk.  Pernyataan  berikutnya terlihat  seperti  ini:  a.  Akta  dibawah  tangan  yaitu  notaris  mengesahkan  tanda  tangannya,  menetapkan kepastian  tanggal  yang  tertulis  pada  backhand  akta,  dan  menempatkannya  dalam  buku  khusus  untuk
status  notaris.  b.  Akta  notaris  yang  disahkan  oleh  notaris,  yaitu  notaris  memperoleh  surat  atau  akta dengan  memasukkannya  ke  dalam  buku  khusus  untuk  status  notaris  ( Mohammad  Dja’isdan  RMJ. Koosmargono,2008)

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif ( normative legal research ),  yakni  jenis  penelitian  hukum  dengan  cara  mengkaji  mengenai  aturan-aturan  hukum  baik peraturan  perundang-undangan  maupun  peraturan  lain  dibawah  undang-undang,  juga  prinsip-prinsip hukum  serta  doktrin-doktrin  hukum  yang  ada  hubungan  atau  keterkaitannya  dengan  isu  hukum  ( legal issue ) yang diteliti oleh penulis.

## Pendekatan
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan historis ( historical approach ).

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan identifikasi terhadap bahan- bahan  hukum  yang  ada  serta  melakukan  penelusuran  informasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  ( legal issue )  yang  akan  diteliti.  Dari  semua  bahan  hukum  dan  informasi  yang  sudah  dikumpulkan  tersebut, maka  selanjutnya  akan  diklasifikasikan  dan  dipilih  mana  yang  sekiranya  dianggap  lebih  sesuai  dan memiliki relevansi atau keterkaitan yang lebih besar serta keterpaduan informasi terhadap topik masalah yang  akan  dibahas  yaitu  dalam  hal  ini  tentang  Pertanggungjawaban  Notaris Terhadap  Keabsahan  Akta Yang  Dibuatnya.  Setelah  itu,  semua  bahan  hukum  tersebut  akan  diinventarisasi  dan  diklasifikasikan, serta dikumpulkan dengan sistem kartu ( card system ).

## Teknik Analisa Bahan Hukum
Dalam  menganalisis  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  dan  diklasifikasikan  dalam  penelitian normatif ini, maka langkah berikutnya adalah semua bahan yang sudah dikumpulkan dan dipilih tadi akan diolah  dan  dianalisis  yaitu  dengan  cara  ditelaah  kembali,  difahami,  diteliti  dan  dicari  kebenarannya. Setelah  itu  bisa  mulai  untuk  dianalisis  dan  juga  di  deskripsikan,  kemudian  digabungkan. Selanjutnya penulis bisa menginterpretasikan atau  mengambil  pendapat  dari  tiap  sumber  bahan  yang sudah  diklasifikasi  tersebut,  sehingga  diharapakan  bisa  diperoleh  penjabaran-penjabaran  serta  analisis yang tepat. Kemudian ditarik kesimpulan dan diterapkan dalam bentuk argumentasi, untuk mendapatkan uraian  kalimat  yang  pas  dan  tepat  berdasarkan  bahan  hukum  dan  informasi  yang  sudah  diklasifikasi tersebut.  Sehingga  penulis bisa  mendapatkan  rumusan-rumusan  masalah,  beserta  jawaban  yang  tepat, logis dan sistematis mengenai isu hukum yang diteliti tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keabsahan Akta Notaris Yang Ditandatangani Tanpa Kehadiran Para Saksi
Jika masyarakat sudah memahami apa yang telah tertuang dalam UUJN, maka sudah semestinya mereka  dan  juga  para  penegak  hukum  diharapkan  dapat  mengerti  bahwasanya  Notaris  merupakan profesi atau jabatan yang sudah tentu akan diawasi dengan sangat ketat oleh Pemerintah. Pengawasan tersebut diantaranya yaitu, Pemerintah mengawasi pelaksanaan peraturan jabatan yang tertuang dalam UUJN  dan  juga  kode  etik  Notaris  melalui  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  di  tingkat  daerah,  wilayah, maupun  tingkat  pusat.  Sementara  dari  internal  organisasi  jabatan  Notaris  sendiri,  yakni  dibentuknya Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memiliki Dewan Kehormatan untuk mengawasi dan memeriksa terkait pelanggaran kode etik Notaris, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun tingkat pusat. Hal ini diharapkan, agar Notaris bisa menjalankan tugas jabatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan amanah,  hati-hati  dan  berpedoman  pada  aturan  undang-undang  yang  berlaku,  agar  tidak  terjadi pelanggaran  dalam  setiap  tin,  dakan  yang  diambil  oleh  Notaris  itu  sendiri.  Karena  jika  suatu  ketika terbukti  Notaris  telah  melakukan  pelanggaran,  tentu  akan  ada  sanksi  tegas  yang  harus  mereka  terima. Misalnya  dalam  hal  pembuatan  akta  yang  otentik,  Notaris  terbukti  telah  melanggar  ketentuan  undang- undang yang berlaku, baik secara formil ataupun materiil, tentu akan ada konsekuensi hukum bagi akta Notaris itu sendiri, diantaranya  yaitu : 1.  Akta Notaris Dapat Dibatalkan ( verniegbaar );
2.  Akta Notaris Batal Demi Hukum ( nietigheid van rechtswege );
3.  Akta Notaris Terdegradasi Menjadi Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian sebagai Akta Dibawah Tangan ( open baar heid );
4.  Akta Notaris Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri (berdasarkan kesepakatan para pihak); dan
5.  Akta Notaris Dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena Asas Praduga Sah (M Luthfan Hadi Darus, 2017).

## Akta Notaris Dapat Dibatalkan (verniegbaar)
Bahwa  akta  yang  telah  dibuat  dihadapan  Notaris  tersebut  bisa  dibatalkan  oleh  pihak  yang berkepentingan,  jika  memang  tidak  terpenuhi  syarat  sah  yang  berkaitan  dengan  unsur  subjektif  dari perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek  yang  mengadakan  atau  yang  membuat  perjanjian,  yang  terdiri  dari  kata  sepakat  dan  cakap bertindak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum,  (Habib  Adjie,2019).  Sepakat  mengandung  arti bahwa para penghadap atau para pihak telah saling menyetujui untuk menyatakan kehendaknya masing- masing dan merasa cocok dengan pihak yang lain dalam pembuatan perjanjian tersebut. Jadi tidak ada unsur paksaan dalam hal ini. Karena kesepakatan dari adanya kehendak inilah yang akan menjadi dasar kekuatan yang mengikat dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat tersebut.
Adapun syarat subjektif yang terdapat dalam akta Notaris  disini akan dicantumkan dalam Awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam Badan akta sebagai isi akta. 16 Isi akta sendiri adalah perwujudan dari pelaksanaan  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  kebebasan  dalam  berkontrak.  Subjek hukum disini adalah manusia, ada juga badan hukum dan badan hukum publik. Subjek hukum manusia, maka  haruslah  dilihat  juga  kedudukannya  yaitu  :  1)  untuk  diri  sendiri;  2)  selaku  kuasa  dari  pihak  yang diwakili;  3)  selaku  orang  tua  yang  menjalankan  kekuasaannya  untuk  mewakili  anaknya  yang  belum dewasa;  4)  selaku  wali;  5)  selaku  pengampu;  6)  selaku  kurator;  dan  7)  mewakili  jabatannya.  Subjek hukum Badan Hukum, diantaranya :
1)  PT (Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40/2007); 2)  Yayasan (Undang-Undang No. 16/2001); 3)  Koperasi (Undang-Undang No. 25/1999);
4)  Perkumpulan  ( Staatsblaad 1870  No.  64  tentang  Perkumpulan  Berbadan  Hukum, Staatsblaad 1937 No. 537, Staatsblaad 1938 No. 276, Pasal 1653 – 1665 KUHPerdata); dan 5)  Organisasi massa atau Ormas, seperti Partai Politik (Parpol).
Subjek  hukum  Badan  Hukum  Publik  yaitu  dalam  hal  atau  kondisi  tertentu  yang  memang mengharuskan  bahwasanya  ada  pihak  dari  lembaga  pemerintahan  sebagai  badan  hukum  publik  untuk ikut  serta  terlibat  dalam  pembuatan  akta  tersebut  sesuai  dengan  jabatan  dan  kewenangan masingmasing, seperti: Gubernur, Walikota, atau Bupati. Sementara cakap bertindak dalam hal ini adalah kecakapan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum disini  pada  umumnya  diukur  dari  standar  usia  kedewasaan  ( meerdejarig )  dan  dikur  dari  aspek kewenangan ( bevoegheid ). Dalam Pasal 1329 KUHPerdata dijelaskan bahwa setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika subjek tersebut oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun pengertian  tidak  cakap  dalam  Pasal  ini  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  1330  KUHPerdata,  bahwa yang dimaksud tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah: a.  Orang-orang yang belum dewasa;
b.  Mereka yang berada dibawah pengampuan; dan
c.  Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada  siapa  undang-undang  telah  melarang  membuat  perjanjian-perjanjian  tertentu  (hal  tersebut selanjutnya  telah  dihapus dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  atau  disingkat  SEMA No.  3/1963 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 1/1974 Undang-Undang tentang perkawinan).
Akta  otentik  yang  dibatalkan  ( verniegbaar )  oleh  pengadilan  mempunyai  akibat  hukum  dimana segala  perbuatan  dan  segala  akibatnya  dianggap  masih  diakui  sampai  akta  tersebut  dibatalkan  oleh suatu  badan  peradilan  yang  berwenang  untuk  itu.  Adapun  pembatalan  ini  merupakan  konsekuensi  dari tidak  terpenuhinya  unsur  subjektif  dalam  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  (pembuatan  akta otentik)  yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  ayat  (1)  dan  (2).    Jika  telah  terjadi pembatalan, maka akibat hukum dalam perbuatan itu tidak ada dan jika memungkinkan akan diusahakan agar  akibat  yang  terjadi  itu  secara  keseluruhan  atau  sebagiannya  bisa  dikembalikan  dalam  keadaan semula.  Dalam  akta  Notaris,  apabila  tidak  terpenuhi  syarat  subjektif,  maka  akta  tersebut  dapat dimohonkan  untuk  dibatalkan  oleh pihak  yang  berkepentingan  dalam  akta tersebut,  yang berarti bahwa akta  Notaris  yang  dimaksud  itu  tergolong ex  nunc, yaitu  segala  perbuatan  hukum  beserta  akibat hukumnya  dianggap  ada  sampai  saat  yang  telah  ditentukan  untuk  dilakukannya  pembatalan  dari  akta tersebut.
Akta Notaris Batal Demi Hukum (nietigheid van rechtswege)
Akta Notaris dianggap batal demi hukum, jika dalam hal prosedur pembuatannya tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian, yaitu :
1)  Objek tertentu; dan 2)  Kausa halal (yang diperbolehkan).
Adapun ketentuan yang dilanggar & tidak dipenuhi dalam prosedur pembuatan akta Notaris disini diantaranya yaitu :
1)  Unsur lahiriah akta otentik ( Uitwendige Bewijskracht ); 2)  Unsur formal akta otentik ( Formale Bewijskracht );
3)  Unsur Materil ( Materiele Bewijskracht );
4)  Unsur Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata tentang suatu hal tertentu ( Een onderwerp ); dan
5)  Unsur Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata tentang kausa yang diperbolehkan ( Een geoorlofde oorzak ).

## Akta  Notaris Terdegradasi  Menjadi  Akta  Notaris  Yang  Mempunyai  Kekuatan  Pembuktian  sebagai Akta Di Bawah Tangan (open baar heid)
Apabila dalam prosedur pembuatan akta otentik tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UUJN,  maka  akta  Notaris  dapat  terdegradasi  menjadi  akta  Notaris yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan.  Dalam  Pasal  1869  KUHPerdata sendiri  telah  dijelaskan  mengenai  batasan  akta  Notaris  yang  dikualifikasi  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan,  dimana  hal  itu  bisa  terjadi  dikarenakan  tidak  memenuhi ketentuan berikut:
1)  Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan untuk membuatnya, atau 2)  Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan, atau
3)  Cacat  dalam  bentuknya,  meskipun  demikian  akta  seperti  itu  tetap  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.
Demikian  halnya  peraturan  UUJN  sendiri  telah  mencantumkan  dengan  jelas  dalam  beberapa Pasal-Pasal tertentu, yang memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam prosedur  pembuatan  akta  otentik.  Dan  jika  aturan  tersebut  terbukti  dilanggar,  maka  akta  yang  dibuat akan terdegradasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Adapun Pasal-Pasal yang memuat ketentuan yang tidak boleh dilanggar tersebut diantaranya sebagai berikut:
1)  Melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (m)  huruf  l  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
2)  Melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (7)  dan  ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
3)  Melanggar  ketentuan  Pasal  41  dengan  menunjuk  kepada  Pasal  39  dan  Pasal  40  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
4)  Melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Jika aturan dalam Pasal 1869 KUHPerdata dan ketentuan yang tertera dalam Pasal-Pasal UUJN diatas tidak dipenuhi, maka akta tersebut dapat diajukan ke pihak pengadilan. Dan jika melalui proses pengadilan tersebut bisa dibuktikan dengan nyata tentang adanya pelanggaran atau bukti kesalahan yang  dimaksudkan  itu,  maka  oleh  pihak  pengadilan  akta  otentik  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai akta  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan.  Jika  sudah  dikualifikasi atau terdegradasi seperti itu, maka nilai pembuktiannya akan diserahkan kepada majelis Hakim untuk menilai kebenaran dari keseluruhan isi akta itu sendiri. Karena akta Notaris bisa dinyatakan sebagai alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  jika  seluruh  ketentuan  dalam undang-undang  yang  berlaku  beserta  prosedur  tata  cara  pembuatan  akta  otentik  tersebut  telah dipenuhi dan dipatuhi.
5)  Akta Notaris Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri (berdasarkan kesepakatan para pihak)
Akta  Notaris  dibuat  sejatinya  karena  adanya  keinginan  dari  para  pihak  itu  sendiri  yang  datang menghadap ke Notaris. Tentunya isi dari akta tersebut juga berdasarkan kehendak dan keinginan dari para  pihak  yang  terkait.  Karena  Notaris  hanya  bertugas  untuk  membingkainya  dalam  sebuah  akta, tentu saja segala tindakan maupun perbuatan hukum yang akan dilakukan dan dituangkan ke dalam akta tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila akta Notaris dirasa tidak sesuai dengan yang dikehendaki berbagai pihak, maka para pihak bisa  membatalkannya.  Dalam  proses  pembatalan  harus  sesuai  dengan  klausula  yang  benar.  Dalam tataran  hukum  (kenotariatan)  yang  benar  mengenai  akta  Notaris  dan  Notaris,  jika  suatu  akta  Notaris dipermasalahkan  oleh  para  pihak, maka para  pihak  harus  datang  kembali  menghadap  ke  pihak  Notaris untuk  membuat  akta  pembatalan  atas  akta  yang  dimaksud  tersebut.  Dengan  demikian  akta  yang dibatalkan  sudah  tidak  mengikat  lagi  para  pihak,  dan  para  pihak  menanggung  segala  akibat  dari
pembatalan  tersebut.  Pembatalan  akta  Notaris  harus  mengikuti  prosedur  atau  mekanisme  yang  telah ditentukan dan harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terkait.
Namun  jika para  pihak  tidak  menemukan  kesepakatan  dalam  pembatalan,  dalam  arti  telah  timbul persengketaan  antara  masing-masing  pihak  maka  salah  satu  pihak  bisa  mengajukan  gugatan  kepada pihak  lainnya  ke  pengadilan  umum  untuk membatalkan  isi  akta  yang  bersangkutan  agar  tidak  mengikat lagi. Karena isi akta adalah kehendak dari para pihak itu sendiri yang menghadap ke Notaris, sehingga jika  mereka  ingin  membatalkannya  maka  harus  dengan  jalan  kesepakatan  atau  adanya  pernyataan persetujuan  kedua  belah pihak  di  depan  Notaris  yang  dimaksud ataupun  melalui pengadilan  jika  dirasa merugikan  salah  satu  pihak.  Demikian  halnya  dengan  syarat  formil  akta  Notaris  yang  merupakan tanggung  jawab  Notaris,  bisa  dibatalkan  oleh  para  pihak  jika  dapat  dibuktikan  melalui  putusan pengadilan.  Sehingga  dengan  begitu  akta  yang  dibatalkan  tersebut  sudah  tidak  lagi  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut.
Ketentuan  mengenai  prosedur  atau  tata  cara  yang  benar  terkait  dengan  akta  Notaris  yang dipermasalahkan  oleh  para  pihak,  sudah  diatur  dalam  tataran  hukum (kenotariatan) (Habib  Adjie,2019), yaitu :
a. Para  pihak  datang  kembali  ke  Notaris  untuk  membuat  akta  pembatalan  atas  akta  tersebut,  dan dengan  demikian  akta  yang  dibatalkan  sudah  tidak  mengikat  lagi  para  pihak,  dan  segala  akibat  dari pembatalan tersebut ditanggung oleh para pihak terkait itu sendiri; dan
b. Jika  para  pihak  tidak  sepakat  untuk  membatalkan  akta  yang  dipermasalahkan  tersebut,  maka  salah satu pihak bisa menggugat pihak lainnya melalui pengadilan, agar akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Jika kedudukan akta tersebut sudah terdegradasi, maka pihak Hakim yang  berhak  memberikan  keputusan,  apakah  akta  tersebut  tetap  mengikat  para  pihak  atau  dapat dibatalkan berdasarkan pembuktian dan penilaian majelis Hakim.
Ketentuan  ini  selaras  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1420 K/Sip/1978,  tanggal  1  Mei  1978,  yang  menyatakan  bahwa  pengadilan  tidak  dapat  membatalkan  suatu akta Notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Dalam arti para pihak terkait yang bisa membatalkan akta itu sendiri).

## Akta  Notaris  Dibatalkan  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Yang  Telah  Mempunyai  Kekuatan Hukum Tetap karena Asas Praduga Sah
Akta  Notaris  bersifat  mengikat  bagi  para  pihak  terkait  yang  tercantum  dalam  akta,  selama  dalam pembuatannya  telah  memenuhi  semua  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Akta  Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah ( Vermoeden van Rechtmatigheid ) atau Presumptio Iustae Causa . Aadapun Asas ini sendiri telah  diakui  dalam  UUJN  yang  tersebut  dalam  Penjelasan  bagian  U mum  ditegaskan  bahwa  :  “Akta Notaris  sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  terkuat  dan  terpenuh,  apa  yang  dinyatakan  dalam  Akta  Notaris harus  diterima,  kecuali  pihak  yang  berkepentingan  dapat  membuktikan  hal  sebaliknya  secara memuaskan di hadapan persidangan pe ngadilan”.
Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris tersebut harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah, tentu harus melalui pengajuan gugatan kepada pihak pengadilan yang bisa dilakukan oleh  pihak  terkait  yang  merasa  berkepentingan  dan  dirugikan  dalam  isi  akta  tersebut,  dengan menunjukkan  bukti  yang  nyata  tentang  adanya  pelanggaran  atau  kesalahan  yang  ada  dalam  akta tersebut.
Penerapan Asas Praduga Sah ini hanya berlaku dengan syarat ketentuannya yaitu, jika atas akta Notaris  tersebut  tidak  pernah  diajukan  pembatalan  oleh pihak-pihak  yang terkait di  dalam  akta  tersebut kepada  pengadilan  umum  (negeri)  dan  telah  ada  putusan  pengadilan  umum  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Artinya  akta  Notaris  yang  dimaksud  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan,  tidak  pernah dibatalkan  oleh  para  pihak  itu  sendiri,  dan  tidak  juga  batal demi hukum. Dengan menerapkan Asas Praduga Sah untuk akta Notaris, maka ketentuan yang tersebut dalam  Pasal  84  UUJN  yang  menegaskan  jika  Notaris  melanggar  (tidak  melakukan)  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah  tangan  tidak  diperlukan  lagi,  maka  kebatalan  akta  Notaris  hanya  berupa  dapat  dibatalkan  atau batal demi hukum.
Asas  Praduga  Sah  ini  berkaitan  dengan  akta  yang  dapat  dibatalkan.  Artinya  bahwa  disini  ada penilaian  tentang  adanya  suatu  tindakan  yang  mengandung  unsur  cacat  di  dalamnya,  yaitu  tidak berwenangnya  Notaris  untuk  membuat  akta  secara  lahiriah,  formal,  materiil,  dan  tidak  sesuai  dengan aturan hukum yang berlaku tentang bagaimana prosedur pembuatan akta Notaris. Asas Praduga Sah ini
tidak  dapat digunakan  untuk menilai  akta  yang  batal  demi  hukum,  dikarenakan dalam  hal  ini  akta  batal demi hukum tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.
Dalam penerapan Asas Praduga Sah untuk akta Notaris ini hanya akan dilakukan secara terbatas, jika  ketentuan-ketentuan  yang  dimaksud  tersebut  telah  dipenuhi.  Meskipun  demikian,  kedudukan  akta Notaris  dan  akibat  hukumnya  serta  upaya  untuk  melakukan  pembatalan  yang  dimaksud  tersebut  tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tapi hanya berlaku satu saja yaitu jika: 21
1)  Diajukan  pembatalan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada  pengadilan  umum  (negeri)  dan  telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum  yang tetap; atau
2)  Batal;
3)  Batal demi hukum; atau
4)  Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; atau
5)  Dibatalkan oleh para pihak itu sendiri; atau
6)  Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan Asas Praduga Sah.
Untuk  itu,  maka  hendaknya  minuta  akta  dari  akta  yang  dimaksud  tersebut  tetap  harus  berada dalam  bundel  akta  Notaris  yang  bersangkutan  atau  pemegang  protokolnya  masih  berwenang  untk mengeluarkan salinan dari akta tersebut atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari pihak yang berkepentingan tersebut. Adapun pemberian salinan tersebut dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Karena  Akta  Notaris  sendiri  adalah  perbuatan  hukum  dari  para  pihak,  maka  mereka  atau  para  pihak terkait  ini  juga berhak  untuk  mendapatkan  salinan  dari  akta  tersebut,  dan  Notaris dalam  hal  ini  sebagai pejabat yang berkewajiban untuk membuat dan memberikan salinannya itu.
Dari uraian penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan, bahwa akibat hukum terhadap akta Notaris yang  terbukti  penandatanganannya  dilakukan  tidak  dihadapan  para  saksi  (minimal  dihadiri  oleh  dua orang saksi, khususnya dalam hal ini saksi instrumenter), maka akta Notaris tersebut akan terdegradasi mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan.  Karena  dalam  hal  ini  akta  Notaris tersebut  mengandung  cacat  hukum  secara  formal,  dimana  prosedur  dan  tata  cara  pembuatan  akta otentik  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  ketentuan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan,  yaitu  yang  terdapat  dalam  Pasal  38  ayat  (4)  huruf  c,  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m mengenai  saksi.  Disini  terbukti  ada  aturan  yang  dilanggar,  yaitu  tidak  membacakan  akta  di  hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh  penghadap,  saksi  dan  Notaris.  Dan  juga  melanggar  ketentuan  Pasal 41 dengan  menunjuk  kepada Pasal  40  ,  yang  tidak  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  hal  ini  kehadiran  saksi.  Dimana dalam Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris harus dihadiri paling sedik it  2  (dua)  orang  saksi.  Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  41  yang  menyatakan  bahwa  :  “Pelanggaran terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38,  Pasal  39,  dan  Pasal  40  mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.
Penjatuhan  sanksi  akibat  pelanggaran  secara  formal  yang  telah  dilakukan  oleh  Notaris  dalam  hal ketentuan mengenai saksi ini, sesuai dengan contoh kasus konkrit yang telah penulis kemukakan dalam halaman latar belakang sebelumnya. Yaitu  mengenai jatuhnya Putusan Pengadilan Negeri Karang Anyar No. 16./Pdt.G/2015/PN Krg, yang telah memutuskan dan/atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pihak Notaris/PPAT yang bersangkutan tersebut untuk bertanggung jawab atas gugatan dari pihak yang merasa  telah  dirugikan  kepentingannya  dalam  hal  ini,  akibat  tindakan  Notaris/PPAT  yang  telah  terbukti dengan sengaja membantu pihak tergugat untuk membuat dan memberikan kertas akta kosong hak atas tanah PPAT berupa AJB No. 526/2008 dan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yang untuk kemudian dijadikan  dasar  bagi  pihak  tergugat  untuk  melakukan  proses  balik  nama  atas  kepemilikan  objek  tanah tersebut, yang mana sebelumnya dalam sertipikat hak milik masih terdaftar atas nama penggugat, namun kemudian  beralih  kepemilikan  menjadi  atas  nama  pihak  lain,  yakni  tergugat  4  (dalam  hal  ini  masih kerabat  juga)  tanpa  sepengetahuan  pihak  penggugat.  Disini  dikatakan  “tanpa  sepengetahuan penggugat”,  karena  pada  saat  penandatanganan  akta  jual  beli  tersebut,  pihak  penggugat/pemilik tanah/yang tercantum dalam AJB tersebut sebagai pihak penjual, dia tidak mengetahui dengan betul apa maksud dan tujuan  atau  motif  yang  sebenarnya   dari penandatangan  akta  yang masih  kosong  tersebut oleh  pihak tergugat.
Atas dasar pertimbangan itulah, maka pihak Majelis Hakim memutuskan bahwa penandatanganan akta  yang  masih  kosong  dan  tidak  dihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi  tersebut  adalah  tidak  sah  secara hukum, dan menjatuhkan sanksi atas akta yang telah dibuat oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan yakni dalam  hal  ini  AJB  No.  526/2008  tersebut  adalah  cacat  secara  formil  dalam  prosedur  pembuatannya, sehingga  tidak  bisa  dijadikan  lagi  sebagai  alat  pembuktian  yang  sempurna,  karena  telah  kehilangan syarat  atau  sifat  keotentikan  dari  akta  itu  sendiri.  Dan  akta  jual  beli  tersebut  terdegradasi  hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika kedudukan akta sudah demikian, maka  selanjutnya  untuk  melakukan  penilaian  mengenai  keabsahan  atau  kebenaran  isi  yang  tercantum
dari perjanjian dalam akta tersebut  adalah menjadi wewenang Majelis Hakim (berada di tangan hakim). Karena dalam hal ini, undang-undang tidak mengatur mengenai sah tidaknya isi perjanjian.
Dari  contoh  konkrit  tersebut  bisa  disimpulkan,  bahwa  akta  otentik  ketika  dalam  pembuatannya terdapat  syarat-syarat  formal  dalam  pasal  UUJN  yang  tidak  dipenuhi  atau  dilanggar,  dan  pelanggaran tersebut  dapat  dibuktikan  melalui  pengadilan  oleh  penggugat  atau  pihak  yang  merasa  dirugikan  dalam hal ini, maka akta tersebut dianggap cacat hukum (cacat formal dalam pembuatannya), dan menjadikan akta tersebut terdegradasi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Meskipun pada kasus  konkrit tersebut akta yang dimaksud adalah akta PPAT, perlu diketahui bahwa baik Notaris dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  keduanya  sama-sama  pejabat  umum  yang  diberikan kewenangan  dalam  hal  membuat  suatu  akta  otentik.  Akan  tetapi  untuk  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)    kewenangannya  dalam  membuat  akta  otentik    hanya  sebatas  mencakup  peralihan  hak  atas tanah  saja,  sedangkan  untuk  Notaris  cakupan  kewenangannya  lebih  luas  dari  PPAT,  dimana  Notaris bukan  hanya  berwenang  untuk    membuat  akta  otentik  dalam  hal  peralihan  hak  atas  tanah  saja,  akan tetapi pada pembuatan akta otentik lainnya juga.
Meskipun  demikian  baik  Notaris  dan  PPAT  dalam  hal  menjalankan  tugas  jabatannya  tersebut, keduanya  sama-sama  dituntut  untuk  atau  harus  tunduk  dan  patuh  pada  ketentuan  aturan  hukum  yang berlaku.  Termasuk  disini  mengenai  ketentuan  aturan  atau  prosedur  dalam  hal  pembuatan  akta  otentik. Dimana  untuk  PPAT  sendiri  juga  sudah  diatur  mengenai  ketentuan  untuk  menghadirkan  saksi  dalam pembuatan akta otentik PPAT, yaitu dalam Pasal 21 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi syarat autentiknya suatu akta, maka akta PPAT wajib ditentukan bentuknya oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Dan dipertegas juga dalam Pasal  22    ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  2016  yang  menjelaskan  bahwa  akta  PPAT  harus dibacakan/dijelaskan  isinya  kepada  para  pihak  dengan  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang saksi  sebelum  ditandatangani  seketika  itu  juga  oleh  para  pihak,  saksi-saksi  dan  PPAT.  Dengan  begitu sudah jelas tercantum dalam Pasal 22 tersebut tentang syarat mutlak untuk keotentikan akta PPAT. Jika dalam  prosedur  pembuatan  akta  otentik  PPAT  tersebut  ditemukan  bukti  nyata  adanya  pelanggaran dalam  ketentuan  pasal  tersebut,  maka  akan  ada  konsekuensi  atau  akibat  hukum  yang  akan  dijatuhkan terhadap akta PPAT tersebut. Seperti halnya dengan contoh kasus diatas, karena sudah ditemukan bukti nyata  tentang  adanya  pelanggaran  tersebut,  dimana  pada  saat  penandatanganan  akta  PPAT  tersebut tidak  dilakukan  dihadapan  2  (dua)  orang  saksi,  maka  berakibat  pada  kedudukan  akta  PPAT  tersebut yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, karena dalam hal ini mengandung unsur cacat hukum secara formal (adanya syarat formil yang tidak dipenuhi). Ketentuan mengenai aturan saksi tersebut juga berlaku  terhadap  akta  Notaris,  dimana  dalam  hal  prosedur  pembuatan  akta  otentik  Notaris  juga  harus memenuhi  unsur  atau  syarat  materiil  dan  formil  yang  telah  tercantum  dalam  Pasal-Pasal  UUJN (Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016).
Dari  uraian  pembahasan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan,  bahwa  ketentuan  untuk  menghadirkan minimal  2  (dua)  orang  saksi  dalam  hal  penandatangan  akta  adalah  mutlak,  karena  merupakan  syarat formal  dalam  pembuatan akta  otentik  yang  harus  dipenuhi  oleh  Pejabat  publik  yang  berwenang,  dalam hal  ini  Notaris.  Karena  jika  terbukti  di  pengadilan  Notaris  telah  melanggar  ketentuan  mengenai  saksi tersebut,  maka  bisa  berakibat  pada  kedudukan  akta  Notaris  yang  dibuatnya.  Dimana  akta  Notaris tersebut akan terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja. Jika sudah demikian,  maka  mengenai  keabsahan  serta  kebenaran  dari  isi  akta  Notaris  tersebut  akan  menjadi wewenang  Majelis  Hakim  sepenuhnya  dalam  memutuskan.  Karena  dalam  hal  ini,  undang-undang  tidak mengatur mengenai sah tidaknya isi perjanjian.

## Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Ditandatangani Tanpa Kehadiran Para Saksi
Apabila  ditemukan  atau  terjadi  pelanggaran  dalam  hal  pembuatan  Akta  Notaris  yang menyebabakan  degradasi  nilai  dari  akta  otentik  menjadi  akta  di  bawah  tangan  atau  bahkan  batal  demi hukum itu menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris tersebut dapat digugat oleh pihak yang menderita  kerugian  dengan  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum onrechtmatige  daad yang disyaratkan dalam Pasal 1365 maupun dalam Pasal 1367 KUHPerdata atau ingkar janji atau wanprestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata (Merak Tambing, 2020).
Sanksi  administratif  merupakan  sanksi  atau hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Notaris  yang  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  ada  5 (lima)  jenis  sanksi  administratif  yang  berlakunya  secara  berjenjang  yaitu  :  1.  Teguran  lisan;  2.  Teguran tertulis; 3. Pemberhentian sementara; 4. Pemberhentian dengan hormat; dan  5. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Dalam  hal  sanksi  administratif  ini,  Philipus  M.  Hadjon  dan  H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt mengklasifikasikan tentang sanksi administrasi yang meliputi: a.  Paksaan pemerintah ( bestuurdwang );
b.  Penarikan kembali keputusan (ketetapan) c.  yang menguntungkan (izin, pembayaran subsidi); d.  Pengenaan denda administratif; dan
e.  Pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom ).

## Pertanggungjawaban Notaris Secara Kode Etik Notaris
Dalam  melaksanakan  profesi  jabatannya,  maka  Notaris  harus  berpegang  teguh  pada  Kode  Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada Januari 2005,  menyatakan  bahwa  Kode  Etik  Notaris  dan  untuk  selanjutnya  akan  disebut  Kode  Etik  adalah seluruh kaidah-kaidah moral yang telah ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang selanjutnya  akan  disebut  “Perkumpulan”  berdasarkan  keputusan  keputusan  Kongres  Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  termasuk  di  dalamnya  para  Pejabat  Sementara  Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.  Untuk itu, Notaris dalam hal menjalankan profesinya harus  patuh  dan  melaksanakan  semua  ketentuan  yang  telah  dibuat  dalam  Kode  Etik  Notaris, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  2  tentang  Ruang  Lingkup  Kode  Etik  yang menyatakan  bahwa  Kode  Etik  ini  berlaku  bagi  seluruh  anggota  perkumpulan  maupun  orang  lain  yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Di  dalam  Kode  Etik  Notaris  sendiri  sudah  dirumuskan  tentang  ketentuan-ketentuan  umum mengenai  kewajiban  Notaris  dan  kewajiban  Pengurus  Pusat,  Larangan  dan  Pengecualian,  Sanksi- Sanksi,  Pemeriksaan  dan  Penjatuhan  Sanksi  Pada  Tingkat  Banding  dan  Tingkat  Akhir,  serta  eksekusi atas  sanksi-sanksi  dalam  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  tersebut.  Pertanggungjawaban  Notaris  secara Kode  Etik  ini  berlaku  ketika  Notaris  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  Notaris.  Pada dasarnya  pertanggung  jawaban  Notaris  secara  Kode  Etik  beserta  akibat  hukumnya  ini  hanya  melalui organisasi  profesinya  dalam  hal  ini  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI).  Sanksi  yang  diberikan  pun  harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota (Notaris) itu sendiri. Hal ini dimaksudkan, agar nantinya dalam tahapan pengambilan keputusan dan pemberian sanksi yang akan  dijatuhkan  terhadap  Notaris  yang  bersangkutan  tersebut,  telah  sesuai  dengan  kaidah  atau  aturan ketentuan  hukum  yang  telah  tercantum  dalam  Kode  Etik  Notaris.  Dalam  Bab  IV  Pasal  6  ayat  (1)  Kode Etik  Notaris  tentang  sanksi  menyebutkan  bahwa,  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  anggota  yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
a. Teguran;
b. Teguran;
c. Peringatan;
d. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
e. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; dan
f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Adapun  sanksi  dalam  Kode  Etik  Notaris  ini  juga  mencakup  didalamnya  sanksi  administratif, dimana  dalam  Pasal  85  UUJN  dijelaskan  secara  khusus  bahwa  yang  termasuk  dalam  kategori  sanksi administratif adalah:
a. Sanksi Pemberhentian Sementara;
b. Sanksi Pemberhentian Dengan Hormat; dan
c. Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
Jika  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota  (Notaris)  ini  berkaitan  dengan  perihal  akta  yang dibuatnya,  yang  mana  terbukti  tidak  memenuhi  syarat-syarat  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UUJN, maka bisa dikategorikan termasuk dalam pelanggaran ketentuan dalam Pasal 4 ayat (15) huruf a Kode Etik Notaris tentang Larangan, dan bisa dijatuhkan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat  (1)  Kode  Etik  Notaris  diatas.  Tentu  saja  dalam  hal  penjatuhan  sanksi-sanksi  tersebut  haruslah secara  berurutan  atau  berkala,  artinya  mengikuti  tata  cara,  tahapan  dan/atau  prosedur  yang  sudah ditentukan, agar dalam pengambilan putusan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anggota (dalam hal ini  Notaris  yang bersangkutan)  telah  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Dalam hal  penjatuhan sanksi  terkait  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  ini,  akan  diambil  melalui  putusan  sidang  Dewan Kehormatan.

## Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata
Notaris  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan-larangan  yang telah  tercantum  dalam  UUJN  Pasal  16  dan  Pasal  17, tentu  saja  akan  ada  sanksi  hukum  yang  bisa
diberlakukan terhadapnya. Baik itu sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik, bahkan sanksi pidana.  Namun  tidak  serta  merta  pula  jika  Notaris  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  tersebut  akan diberi hukuman. Hal ini berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; dan
d. Pemberhentian dengan tidak hornat.
Sanksi  selain  sebagai  hukuman  juga  merupakan  alat  pemaksa,  agar  pihak  atau  lembaga  yang dimaksudkan  itu  bisa  tunduk  dan  mentaati  segala  ketetapan  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan maupun  perjanjian  yang  telah  atau  akan  dibuat.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  sanksi  merupakan  alat kekuasaan  yang  bersifat  hukum  publik,  yang  digunakan  oleh  penguasa  sebagai  reaksi  dari ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dari pendapat ini bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur sanksi terdiri dari :
1. Sebagai alat kekuasaan;
2. Bersifat hukum publik;
3. Digunakan oleh penguasa; dan
4. Sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan.
Sanksi terhadap akta Notaris dan Notaris sendiri telah diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, sedangkan  dalam  UUJN-Perubahan  sanksi  tersebut  langsung  dicantumkan  pada  pasal-pasal    yang berkaitan,  sehingga  jika  ada  pelanggaran  terhadap  pasal  yang  tidak  ada  sanksinya,  maka  sudah  tentu tidak  ada  sanksi  apapun  untuk  Notaris  dan  aktanya.  Sedangkan  dalam  UUJN-Perubahan  menjelaskan bahwa sanksi ini ditujukan kepada :
a. Akta  Notaris  yang  kedudukannya  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan;
b. Notaris  (jabatannya),  dimana  sanksi  yang  dikenai  dapat  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat; dan
c. Notarisnya  terhadap  kedudukan  akta  Notaris  yang  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai akta  di  bawah  tangan,  sehingga  bisa  dijadikan  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.
Rumusan  sanksi-sanksi  adalah  merupakan  bagian  penutup  yang  penting  dalam  hukum,  dan  di Indonesia sendiri berlaku sanksi yang tercantum pada akhir penutup dalam setiap aturan hukum tersebut. Karena  dengan  adanya  dan  diberlakukannya  sanksi-sanksi  tersebut  dimaksudkan  agar  Notaris  dapat bertindak  dengan  benar,  sehingga  produk  Notaris  yang  berupa  akta  otentik  ini  bisa  memberikan perlindungan  dan  juga  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  terkait  ataupun  bagi  para  pihak  yang membutuhkan.  Pembebanan  sanksi  di  Indonesia  tidak  hanya  terdapat  dalam  bentuk  undang-undang, tetapi juga bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lainnya  di bawah undang-undang.  Mengenai  sanksi  secara  perdata  ini  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  84  UUJN  yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, bilamana Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya yang tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :
1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.
Dalam  menentukan  bagaimana  kedudukan  akta  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka dapat dilihat dan ditentukan dari :
a) Isi  dalam  pasal-pasal  tertentu  yang  menegaskan  secara  langsung,  jika  Notaris  melakukan pelanggaran,  maka  akta  yang  bersangkutan  termasuk  akta  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta di bawah tanah; dan
b) Jika  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  pasal  yang  bersangkutan  sebagai  akta  yang  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan,  maka  pasal  lainnya  yang  dikategorikan melanggar menurut pasal 84 UUJN, akan termasuk ke dalam akta batal demi hukum.
Adapun  batasan  mengenai  akta  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Sedangkan batasan untuk akta Notaris  batal  demi  hukum  jika  merujuk  pada  Pasal  1333  dan  Pasal  1335  KUHPerdata,  yang  bisa disimpulkan perjanjian batal demi hukum jika :
a. Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan; dan
b. Mempunyai  sebab  yang  dilarang  oleh  undang-undang  atau  berlawanan    dengan  kesusilaan  atau ketertiban umum.
Namun jika batasan untuk akta Notaris batal demi hukum seperti yang dimaksud dalam huruf (a) tersebut  dirasa  tidak  tepat  dengan  batasan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  84  UUJN.  Karena  secara substansi,  tentu  sangat  tidak  mungkin  seorang  Notaris  membuatkan  akta  untuk  para  pihak  yang  jelas- jelas  tidak  memenuhi  syarat  objektif.  Sanksi  untuk  akta  Notaris  yang  terdegaradasi  menjadi  akta  di bawah  tangan  dan  batal  demi  hukum  ini  merupakan  sanksi  eksternal,  dimana  sanksi  tersebut diberlakukan  terhadap  Notaris  yang  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya  terbukti  tidak  memenuhi salah  satu  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  demi  melindungi  kepentingan  para  pihak,  yang berakibat pada tidak terlindunginya kepentingan tersebut.
Dari uraian
penjelasan
diatas, maka
penulis menyimpulkan bahwasanya bentuk pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata  ini  adalah  berupa penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  pihak  yang  telah  dirugikan  dalam  isi  akta  tersebut berdasarkan putusan pengadilan, jika memang pihak yang terkait dapat membuktikan kepada pengadilan tentang  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris  yang  bersangkutan  tersebut.  Dalam pelaksanaan  pertanggung  jawaban  Notaris  secara  perdata  itu,  tentu  ada  juga  bentuk  perlindungan hukum  bagi  Notaris  yang  berperkara  tersebut  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya,  dalam hal  ini  melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang bersifat independen, karena keberadaannya bukan merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya.

## Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana
Pertanggungjawaban  secara  pidana  ini  adalah  bentuk  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  akta otentik  yang  dibuatnya,  yang  mana  dalam  proses  pengadilan  terbukti  mengandung  unsur  penipuan, keterangan  palsu,  dan  ketidakbenaran.  Adapun  Pasal  yang  sering  dikenakan  dalam  hal  ini  antara  lain, Pasal 263 A, Pasal 264 A, Pasal 266 A juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara pidana dan perdata terhadap akta Notaris yang dipermasalahkan dari pelanggaran aspek atau syarat formal ini terutama mengenai:
a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul (jam) berapa menghadap;
b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris;
c. Tanda tangan yang menghadap;
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
f. Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.
Dakwaan  yang  akan  dikenakan  pada  Notaris  terhadap  akta  yang  dibuat,  yang  dianggap  masuk dalam kategori perkara pidana terkait aspek formal akta Notaris antara lain:
1) Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan {Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP};
2) Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
3) Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
4) Melakukan,  menyuruh  melakukan,  yang  turut  serta  melakukan  {Pasal  55  juncto  Pasal  263  ayat  (1) dan ayat (2), atau Pasal 264/atau Pasal 266 KUH}; dan
5) Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan {Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 263 ayat (1) dan (2), atau Pasal 264/atau 266 KUHP}.
Dalam pertanggungjawaban secara pidana ini, Notaris biasanya akan dipanggil oleh tim penyidik untuk  dimintai  keterangannya  sebagai  saksi  disini  terkait  adanya  pelaporan  tindakan  melanggar  hukum yang  ada  dalam  akta  yang  dibuatnya  tersebut  oleh  pihak  yang  berkepentingan.  Tugas  Notaris  disini adalah  menuangkan  semua  data  dan  informasi  yang  diberikan  oleh  para  pihak  dalam  akta  tersebut, sesuai dengan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Akan tetapi, dalam UUJN sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris ketika mereka dalam proses pemeriksaan  tersebut.  Seharusnya,  dalam  pemanggilan  Notaris  yang  diperiksa  sebagai  saksi  terkait kasus pidana yang ditujukan padanya ini oleh penyidik terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan Pasal 66 UUJN ( Bachrudin, 2021)
Untuk  itu  dalam  tahap  proses  pemeriksaan  tersebut,  diharapkan  kepada  Pihak  Penyidik, semestinya menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) UUJN, yang  menegaskan  bahwa  dalam  melakukan  tugasnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat (2),  Notaris  hanya  dapat  memberikan  kesaksian  terhadap  apa  yang  dia  dengar  sendiri,  dia  lihat  sendiri dan yang dia alami sendiri, yang diberikan setelah memperoleh persetujuan dari pihak Majelis
Kehormatan  Notaris  Wilayah  (MKNW).  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  hendaknya  selalu  berada pada keadaan independen tanpa tekanan dari pihak manapun, dan objektif serta berada pada kebenaran dan keadilan serta memperhatikan perlindungan kepada masyarakat melalui jabatan Notaris.
Dalam  pertanggungjawaban  secara  Pidana  ini,  maka  Notaris  dapat  dimintai  keterangannya seputar akta yang dibuat berdasarkan apa yang didengar, dilihat, disaksikan dan dialaminya dalam suatu perbuatan atas akta tersebut. Dan jika memang dapat dibuktikan bahwa Notaris secara sengaja ataupun lalai,  telah  membuat  akta  palsu  atau  memberikan  keterangan  palsu,  atau  hal-hal  yang  bertentangan dengan  aturan  UUJN  dalam  pembuatan  akta  tersebut,  yang  mana  akibat  dari  perbuatan  hukum  atau kejahatannya  ini  telah  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  pihak  yang  mengajukan  gugatan,  maka  tentu saja akan ada sanksi pidana (baik itu denda maupun kurungan penjara) yang harus diterima oleh Notaris yang  bersangkutan.  Pasal  13  UUJN  sendiri    telah  menjelaskan  tentang  sanksi  pidana  yang  dimaksud tersebut,  yaitu  berupa  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dengan  ancaman  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih,  atau  berdasarkan putusan  pengadilan.  Namun  perlu  diketahui,  bahwa  mempidanakan  Notaris  dengan  menggunakan alasan-alasan  pada  aspek  formal  akta,  tidak  akan  membatalkan  akta  Notaris  yang  dijadikan  objek perkara pidana tersebut. Itu berarti, bahwa akta Notaris yang diperkarakan atau disengketakan tersebut kedudukannya  tetap  sah  dan  tetap  mengikat  bagi  para  pihak  yang  terkait  di  dalamnya  (Purwaningsih, Endang,2015).
Dalam  hal  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris  ini  tentunya  harus  ada  batasannya  juga,  dimana letak  pelanggaran  atau  kesalahan  yang  dimaksud  harus  diukur  dan  dilihat  berdasarkan  UUJN  yang berlaku.  Artinya,  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  Notaris  telah  melanggar  PasalPasal  tertentu  dalam UUJN,  karena  bisa  jadi  ada  kemungkinannya  menurut  UUJN  bahwa  akta  yang  bersangkutan  itu  telah sesuai  dengan  UUJN,  akan  tetapi  menurut  pihak  penyidik  perbuatan  yang  dilakukan  Notaris  tersebut merupakan  suatu  pelanggaran  yang  bisa  dikategorikan  masuk  dalam  suatu  tindak  pidana.  Untuk  itu, sebelum  melakukan  penyidikan  lebih  lanjut,  alangkah  baiknya  jika  pihak  penyidik  ini  mencari  atau menggali  informasi  lebih  detail  lagi  dan  juga  meminta  pendapat  kepada  pihak-pihak  atau  mereka  yang dianggap mengetahui dengan pasti mengenai kebenaran hal yang akan diselidiki tersebut.
Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan dan tindakan berdasarkan keterangan yang didengar atau diperoleh, atau tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya. Dan tentu saja hal tersebut  akan  berdampak  buruk  karena  bisa  merugikan  pihak-pihak  terkait,  khususnya  pihak  yang bersangkutan.  Dari  uraian  penjabaran  mengenai  pertanggung  jawaban  Notaris  diatas,  bisa  disimpulkan bahwa  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  putusan  sanksi  haruslah  dikaitkan  dengan  sasaran,  sifat  dan prosedur  sanksi-sanksi  itu  sendiri.  Tentunya  disini,  baik  sanksi  perdata,  sanksi  pidana,  sanksi administrasi mempunyai sasaran, sifat, dan juga prosedur yang berbeda pula. Hal ini bisa kita lihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 1. Perbandingan Sanksi Sanksi Administratif Sanksi Perdata Sanksi Pidana Sarana Perbuatan Perbuatan Pelaku Sifat - Reparatoir/Korektif - Regresif
- Condemnatoir/Punitif (Sebagai  kumulasi  sanksi  jika diatur  dalam  aturan  hukum yang bersangkutan) - Reparatoir/Korektif (Pemulihan/perbaikan) - Regresif (Pengembalian   kepada keadaan     semula) - Condemnatoir/ Punitif (Penghukuman/ Pidana) - Pengadilan Prosedur Langsung Gugatan Perdata (Pengadilan)
Sumber: Adjie, Tahun 2013
Berdasarkan  tabel  diatas,  sanksi  administratif  dan  sanksi  perdata  dengan  sasarannya  yaitu perbuatan  yang  telah  atau  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersangkutan,  sedangkan  sanksi  pidana  dengan sasarannya  disini  yaitu  pelaku  (subjek/orangnya)  yang  telah  melakukan  tindakan  hukum  tersebut.  Sifat dari  sanksi  administratif  dan  sanksi  perdata  adalah  Reparatoir/Korektif,  yang  artinya  adalah  untuk memperbaiki  suatu  keadaan,  agar  tidak  dilakukan  kembali  oleh  yang  bersangkutan.  Disamping  sanksi administratif,  dalam  aturan  hukum  tertentu  juga  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  (secara  kumulatif)  yang bersifat Condemnatoir/Punitif yang  artinya  menghukum.  Dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  ini,  UUJN tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap Notaris yang melanggar ketentuan aturan hukum dalam UUJN.
Adapun  prosedur  tentang  penjatuhan  sanksi  administratif  ini  dilakukan  secara  langsung  oleh instansi/pihak  yang  berwenang,  sedangkan  dalam  prosedur  penjatuhan  sanksi  perdata  dilakukan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dimana  amar putusannya  menghukum  Notaris  yang  bersangkutan  untuk  membayar  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga kepada pihak penggugat (amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu). Tujuan dari putusan atau dijatuhkannya sanksi administratif dan sanksi perdata ini adalah sebagai koreksi atau reparatif dan regresi atas perbuatan Notaris yang terbukti telah melakukan pelanggaran tersebut.
Mengingat  pentingnya  peranan  Notaris  dalam  hal  pembuatan  akta  otentik  tersebut,  sudah seharusnya Notaris disini benar-benar menjalankan tugas profesi jabatannya sesuai dengan kaidah dan aturan  hukum  yang  berlaku  dalam  UUJN,  agar  tidak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan, yang  bisa  saja  merugikan  bukan  hanya  kepada  para  pihak  yang  berkaitan  dalam  akta  tersebut,  tetapi juga  bisa  merugikan  Notaris  itu  sendiri.  Adanya  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan,  diharapkan  bisa  meminimalisir  dan  mencegah  terjadinya  suatu  tindakan atau perbuatan hukum yang salah atau melanggar, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Untuk itu Notaris  dituntut  agar  berhati-hati  dalam  setiap  melakukan  perbuatan  atau  tindakan  hukum  yang  akan diambil, sebelum dituangkan dalam akta otentik Notaris, agar tidak menimbulkan dan/atau memunculkan sengketa di kemudian hari.
Dari uraian penjelasan atau pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta otentik, harus bertanggungjawab terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya.  Pertanggungjawaban  Notaris  dapat  dilakukan  berdasarkan  atau dengan melihat bab pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini tentunya harus ada batasannya juga, dimana letak pelanggaran atau kesalahan yang dimaksud tersebut haruslah diukur  dan  dilihat  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  bentuk pertanggungjawaban  Notaris  bisa  dibedakan  menjadi  3  (tiga),  yaitu  :  1.  Pertanggungjawaban  Notaris secara  Kode  Etik  Notaris; 2.  Pertanggungjawaban  Notaris  secara  Perdata;  dan  3.  Pertanggungjawaban Notaris secara Pidana. Dimana dalam pertanggungjawaban  secara  Kode  Etik  Notaris  ini,  sudah mencakup  di  dalamnya  mengenai  aturan  atau  ketentuanketentuan  pertanggungjawaban  secara administratif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Akta Notaris terkait yang mana telah terbukti di pengadilan bahwa  dalam penandatanganannya tidak dilakukan  dengan  menghadirkan  minimal  2  (dua)  orang  saksi,  maka  kedudukan  akta  tersebut terdegradasi  menjadi  akta  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan. Dan mengenai keabsahan serta kebenaran isi dari akta tersebut, menjadi wewenang Majelis Hakim  sepenuhnya  dalam  memutuskan  atau  memberikan  penilaian.  Karena  dalam  hal  ini,  undang- undang tidak mengatur mengenai sah tidaknya isi perjanjian.
2.  Pertanggungjawaban  Hukum  Notaris  adalah  suatu  bentuk  sebab-akibat  atau  konsekuensi  hukum yang harus diterima, apabila pihak Notaris terbukti di pengadilan telah melakukan pelanggaran. Maka Notaris  yang  bersangkutan  dapat  dikenakan sanksi  oleh  Majelis  Hakim,  baik  sanksi  yang dijatuhkan pada  Notaris  itu  sendiri  maupun  terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Dalam  hal  pelanggaran  atau kesalahan  yang  dimaksud  disini,  tentu  harus  diukur  dan  dilihat  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku. Adapun bentuk pertanggungjawaban Notaris tersebut bisa dilakukan secara Kode Etik Notaris, secara Perdata, dan secara Pidana.

## Saran
1.  Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  otentik,  dalam  melaksanakan  tugas  dan  profesi  jabatannya, hendaknya  tunduk  dan  patuh  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik dalam  UUJN  dan  juga  Kode  Etik  Notaris,  serta  selalu  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dalam setiap  melakukan  perbuatan/tindakan  hukum  sebelum  dituangkan  ke  dalam  akta  tersebut.  Hal  ini bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya  masalah  atau  sengketa  yang  akan  muncul  di  kemudian  hari, sebagai akibat dari tindakan hukum yang dilakukan berkaitan dengan akta yang dibuatnya tersebut.
2.  Pemerintah  seharusnya  mengevaluasi  kembali  mengenai  ketentuan  sanksi  hukum  kepada  pejabat pembuat  akta  otentik  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  dan  menimbulkan  kerugian  besar  bagi pihak  lain  yang  terkait  dalam  akta  tersebut,  agar  bisa  menjadi  efek  jera  dan  meminimalisir  adanya pelanggaran  yang  sama  dari  pejabat  lainnya  (seperti  dalam  contoh  kasus  konkrit  yang  ada).  Dan diharapkan masyarakat juga ikut serta mengawal Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UndangUndang Nomor 30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Cetakan Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2018. Tjipto,  Valerio  Xaverius. “ Keabsahan  Akta  PPAT  Yang Tidak  Ditandatangani  Para  Saksi (Studi  Putusan PN. No. 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg) ”. Recital Review 2, no. 2 (2020): 2623-2928.
Adjie,  Habib. Kebatalan  Dan  Pembatalan  Akta  Notaris ,  Cetakan  Keempat,  Refika  Aditama,  Bandung, 2017.
Darus,  M.  Luthfan  Hadi. Hukum  Notariat  Dan  Tanggungjawab  Jabatan  Notaris ,  Cetakan  Pertama,  UII Press Yogyakarta, Yogyakarat, 2017.
Andony,  F.  et  al. “ Kedudukan  Pegawai  Notaris  Sebagai  Saksi  Dalam  Akta  Autentik  Pada  Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang- Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 6, no. 2, (2020).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Adjie,  Habib. Penafsiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia,  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014,  Tentang  Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2017. Tambing,  Merak. “Keabsahan  Akta  Otentik  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Yang  Mengalami  Kebutaan." Universitas Hasanuddin Makasar, 2020.
Indrajaya,  Rudi,  et.al. Notaris  dan  PPAT  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Kesatu,  Refika  Aditama,  Bandung, 2020.
Bachrudin. Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara, Cetakan Kesatu, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021. Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2013.
Purwaningsih,  Endang.  (2015) “Bentuk  Pelanggaran  Hukum  Notaris  Di  Wilayah  Provinsi  Banten  Dan Penegakan Hukumnya.” Mimbar Hukum 27, no. 1.https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/ article/view/15907. Kunni  Afifah,  “Pertanggung  Jawaban  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Secara  Perdata  Terhadap AKta Yang dibuatnya”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017
Rahmad  Hendra,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang  Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Dikota Pekan Baru”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.
Oemar  Moechtar,Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta,  Surabaya,Airlangga  University  Press,  2017, halaman 11.
Mohamm ad  Dja’isdan  RMJ.  Koosmargono,  Membaca  dan  Menegrti  HIR,  (Semarang  Badan  Penerbit Undip,2008) halaman 154-155.