INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7692-7703 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa

## Studi Kasus Di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa
Mardius Harefa 1 ✉ , Eliyunus Waruwu 2 , Forman Halawa 3 , Yupiter Mendrofa 4 , Perlindungan Hulu 5
Universitas Nias
Email: mardiushareva@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membahas dan  menyepakati  rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  desa,  serta  melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.  Namun  kenyataanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili masih belum optimal hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Pemusyawaratan Desa mengenai pengawasan  program  dana  Desa.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan program dana  Desa  di  Desa  Sisobahili.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  akan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  mengambil  Desa  Sisobahili  sebagai  lokasi  penelitian.  Data  akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memberikan pertanyaan kepada 8 (delapan) informan, terkait model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
Kata Kunci: Model Pengawasan BPD, Program Dana Desa

## Abstract
The Sisobahili Village Consultative Body is an institution whose function is to discuss and agree on draft village  regulations  with  the  village  head,  accommodate  and  channel  the  aspirations  of  the  village community, and supervise the performance of the Village Head. However, in reality, the supervision carried  out  by  the  Sisobahili  Village  Consultative  Body  is  still  not  optimal,  this  is  due  to  a  lack  of understanding and experience of the Village Consultative Body regarding supervision of the Village fund program.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  supervision  model  carried  out  by  the  Village Consultative Body regarding the implementation of the Village fund program in Sisobahili Village. To achieve this goal, this research will use a qualitative approach by taking Sisobahili Village as the research location. Data will be collected through interviews, observation and documentation by asking questions to 8 (eight) informants, regarding the Village Consultative Body's supervision model for the Village fund program. Based on the research results, it was concluded that the supervision model carried out by the Village  Consultative Body regarding the Village fund program in Sisobahili Village,  Namohalu Esiwa District is direct supervision and indirect supervision.

## Keywords: BPD Supervision Model, Village Fund Program

## PENDAHULUAN
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  organisasi  yang  memiliki  peran penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Badan Permusyawaratan Desa  berfungsi  untuk  membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan  Desa  bersama Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa,  serta  melakukan pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.  Untuk  mendukung  pembangunan  Desa,  Pemerintah Indonesia melalui program dana Desa mengalokasikan dana langsung dari APBN. Program dana  Desa  bertujuan  untuk  mendorong  pemerataan  pembangunan,  meningkatkan partisipasi  masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  meningkatkan pelayanan di tingkat Desa.
Menurut Farhan (2022) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa, keberadaan  BPD  dalam  pemerintahan  desa  adalah  bukti  pelibatan  masyarakat  dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  tujuan  utama  program  Dana  Desa adalah  mengatasi  kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjagan,  meningkatkan  kualitas perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di  tingkat  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  mendorong  pembangunan  infrastruktur  pedesaan  yang  berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  sosial,  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  desa,  mendorong  peningkatan  keswadayaan  dan  gotong-royong masyarakat  desa,  meningkatkan  pendapatan  desa  dan  masyarakat  desa  melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .
Menurut Siagian dalam Tri Angraini (2021:13) menyatakan bahwa Pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang  dilakukan berjalan  sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya
Pelaksanaan program dana desa memerlukan pengawasan yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Silalahi dalam Rahmawati & Rizki (2020:30) tujuan dari pengawasan adalah:
1. Untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  pencapaian  tujuan  yang  telah direncanakan,
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
3. Mencegah  dan  menghilangkan  hambatan  dan  kesulitan  yang  akan,  sedang  atau mungkin yang akan terjadi dalam pelaksanaan,
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya,
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.
Dalam  konteks  Desa  Sisobahili,  terlihat  bahwa  BPD  belum  optimal  dalam melaksanakan  peran  dan  fungsinya  dalam  pengawasan  terhadap  program  dana  desa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti realisasi program dana desa yang tidak sesuai  dengan draf rencana yang sudah disepakati sebelumnya, adanya program dana desa yang tidak terlaksana, adanya potensi penyalahgunaan anggaran dana desa, dan kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Pemusyawaratan  Desa  mengenai  pengawasan  program  dana  desa.  Hal  ini  dapat membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desa masih belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk
menganalisis  model  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Menurut Zuchri (2021) metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  di  mana  peneliti    adalah sebagai    instrumen    kunci,    teknik    pengumpulan    data  dilakukan  dengan  wawancara, observasi  dan  dokumentasi,  data  bersifat  induktif,  dan  hasil    penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2021), yang dimaksud dengan variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbetuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini mengunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Lokasi dan Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan  di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara.
Sumber Data
Menurut Sugiyono (2021) sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

## Instrumen Penelitian
Insrtumen  penelitian  adalah  alat  atau  fasilitas  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih  cermat,  lengkap,  dan  sistematis  sehingga  lebih  mudah  diolah.  Instrumen  yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah kamera, telepon genggam, pena, buku.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiono (2021) teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2021) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam bentuk naratif, dan membuat kesimpulan sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Dalam  penelitian  ini menggunakan tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis  dalam  mengawasi  penggunaan  Dana  Desa  agar  tidak  disalahgunakan.  Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga organisasi yang mempunyai fungsi dan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program dana desa, dimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan pegelolaan Dana Desa, memberikan saran yang baik terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa, memberikan  kepastian  adanya  keterpaduan  dan  mencegah  terjadinya  penyimpangan penggunaan Dana Desa serta membangun kerja sama yang sinergis dengan pemerintah Desa  dalam  rangka  menyukseskan  keberhasilan  penggunaan  Dana  Desa.  Untuk mengetahui  model  pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  terhadap  program  Dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa maka dapat diketahui melalui beberapa indikator pengawasan yaitu sebagai berikut:

## a. Mengukur
Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  terhadap  program  dana  desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan  dan  mempertimbangkan  potensi  desa,  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Sisobahili, bahwa:
“…Dalam  tahapan  pelaksanaan  program  dana  desa  model  pengawasan  yang  kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga pengawasan secara tidak
langsung dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa selama satu tahun”(wawancara dengan OH, tanggal 02 Agustus 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pengawasan  langsung dalam tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan program dana desa dapat tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan.  Hal  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  dari  wakil  ketua  Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili yang mengatakan bahwa:
“…Model pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan  dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak  sesuai  maka  kami  akan  langsung  menyampaikan  kepada  pemerintah desa”(wawancara dengan YH tanggal 08 Agustus 2023)..
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  diketahui  bahwa,  pengawasan  secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  anggaran,  sehingga  program  yang  telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD desa Sisobahili bahwa:
”…Pengawasan yang dilakukan BPD adalah mengawasi segala program pemerintah desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pemerintah Desa terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa” (wawancara dengan MH tanggal 11 Agustus 2023).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan  oleh  BPD  Sisobahili  adalah  pengawasan  secara  langsung  untuk  memantau pelaksanaan  program  dana  desa  dan  pengawasan  secara  tidak  langsung  dalam  bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selama satu tahun.
Menurut Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

## b. Membandingkan
Keberhasilan  suatu  program  pembangunan bukan hanya  berdasarkan kemampuan pemerintah  tetapi  juga  berkaitan  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  menjalankan program  pembangunan,  guna  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  desa  dalam penyelenggaraan pemerintahdan juga pembangunan desa dalam segala aspek-aspek yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti yang tercantum dalam Undang Undang
Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  memberikan  mandat  kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.
Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa sisobahili yang mengatakan bahwa:
“…Mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, khususnya  dalam  mengawasi  pelaksanaan  program  pemerintah  desa  sudah  cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat d i dalamnya” (wawancara dengan SH, tanggal 21 Agustus 2023).
Berdasarkan hasil wawancara  diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat pastisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Tokoh  masyarakat  Desa  Sisobahili  mengenai tingkat partisipasi masyarakat bahwa:
“…Untuk partisipasi masyarakat desa sisobahili sudah cukup baik, karena mulai dari perencanaan  tingkat  kehadiran  masyarakat  yang  hadir  dalam  musyawarah  cukup banyak begitu juga pada pelaksanaan kegiatan semua masyarakat ikut terlibat dalam proses pekerjaan ”(Wawancara dengan JH tanggal 23 Agustus 2023).
Hal yang sama  juga disampaikan  oleh Kepala Desa Sisobahili mengenai partisipasi masyarakat bahwa:
“…kalau partisipasi masyarakat desa Sisobahili sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan program dana desa,  masyarakat  menyampaikan  aspirasi  tentang  usulan  pembangunan  dan  juga pada pelaksanaanya masyarakat ikut terlibat dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu mengontrol kegiatan program dana desa dengan baik”(wawancara dengan SH tanggal 30 Agustus 2023).
Dari hasil wawancara tersebut disimpukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat musyawarah perencanaan program dana desa dan juga keterlibatan pada proses pekerjaan.
Menurut Muslimin dalam Siti & Adnan (2019) partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengindentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, serta menyampaikan solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan  upaya  memecahkan  permasalahan  serta  terlibat  dalam  proses  evaluasi perubahan yang terjadi.

## c. Mengoreksi
Dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  tidak  terlepas  dari  kendala  dan  hambatan  yang  mempengaruhi proses pengawasan, baik. Kendala dan hambatan tersebut dapat membuat pengawasan yang dilakukan oleh BPD kurang maksimal. Sebagaimana yang dikatan oleh anggota BPD desa Sisobahili bahwa:
“…Salah satu kendala dan hambatan BPD Sisobahili  dalam melakukan  pengawasan ialah faktor  sumber daya manusia, BPD tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pengawasan hal ini sebabkan oleh faktor pendidikan” (Wawancara dengan JH tanggal 16 Agustus 2023).
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota BPD desa Sisobahili bahwa:
“…Kendala  dan  hambatan  BPD  dalam  melakukan  pengawasan  yaitu  kurangnya pemaham  BPD  dalam  melakukan  pengawasan  dana  desa,  hal  ini  disebabkan  oleh faktor  sumber  daya  manusia  BPD  yang  kurang  memadai”(Wawancara  dengan  NH tanggal 18 Agustus 2023).
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dan hambatan BPD dalam melakukan  pengawasan  ialah  kurangan  sumber  daya  manusia  yang  memadai.  Hal  ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang masih rendah, sehinga kemampuan dan pemahaman BPD dalam melakukan fungsi dan peranya sebagai pengawasan masih rendah.
Menurut ade Krisdian et al. (2021) kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja Badan  Permusyawaratan  Desa  menjadi  tidak  optimal  antara  lain  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  anggota  BPD  masih  belum  memadai  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap pengelolaan dana desa.
Terkait dengan persoalan SDM ketua BPD Desa Sisobahili mengatakan bahwa:
“…Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  BPD  ialah  dengan memperoleh  pengembangan  kapasitas  melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan pembimbingan teknis dan juga pendanaan dan fasilitas yang memadai, namun dalam kenyataannya  belum  pernah  dilak sanakan”(wawancara  dengan  OH,  tanggal  02 Agustus 2023).
Hal yang sama di sampaikan oleh wakil ketua BPD desa Sisobahili bahwa:
“…Untuk meningkatkan efektivitas  pengawasan BPD yaitu  perlu diadakan  pelatihan dan  pembimbingan  teknis,  pendanaan  dan  fasilitas  yang  memadai  untuk meningkatkan kemampuan BPD ,sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dengan baik”(wawancara den gan YH 08 Agustus 2023).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  disimpulkan  bahwa  untuk  meningkatkan  efektivitas pengawasan  BPD  Desa  Sisobahili  maka  perlu  dilakukan  pengembangan  kapasitas  untuk meningkatkan kemampuan BPD dalam Pengawasan.
Menurut  I  Komang  et  al.  (2021)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas pengawasan BPD yaitu insentif dan fasilitas.

## Pembahasan
Bagaimana  Model  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  badan  permusyawaratan  desa terhadap pelaksanaan program dana desa?
Model pengawasan merupakan suatu bentuk atau model pengawasan yang dilakukan secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung  dengan  tujuan  untuk  menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun prosedur kewenangan. Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili telah melakukan pengawasan secara langsung dengan terjun langsung di lapangan untuk memantau dan memonitoring  pelaksanaan  kegiatan  program  dana  desa.  Badan  pemusyawaratan  Desa Sisobahili juga telah melakukan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam 1 (satu) tahun.
Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili?
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengawasan  dan  pelaksanaan  program  dana  desa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan memonitoring pelaksanaan program dan desa hal ini tercantum pada pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  desa  berhak  mendapatkan  informasi  mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan  pembangunan  desa,  melaporkan  hasil  pemantauan  dan  berbagai  keluhan terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa  kepada  pemerintah  desa  dan  BPD,  serta berpartisipasi  dalam  musyawarah  desa  untuk  menanggapi  laporan  pelaksanaan pembangunan desa.
Demikian juga di Desa Sisobahili tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Program  dana  desa  sudah  cukup  baik  hal  ini  dapat  dilihat  dari  dari  tingkat  kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan program dana desa cukup banyak dan juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu memantau dan mengontrol setiap pelaksanaan program dana desa.
Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  program  dana  desa  di  Desa sisobahili?
Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalakan fungsinya sebagai pengawasan terhadap program  dana  desa.  Pada  dasarnya  sumber  daya  manusia  berupa  manusia  yang dipekerjakan  disebuah  organisasi  sebagai  perencana,  pelaksana,  penggerak,  dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka sangat penting sumber daya manusia dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik untuk ketersediaan maupun kemampuan.
Begitu  juga  sumber  daya  manusia  Badan  Permusyawaratan  Desa  Sisobahili  masih kurang  memadai  hal  ini  disebabkan  karena  faktor  pendidikan  yang  kurang,  sehingga pemahaman dan pengalaman BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan masih kurang. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu kendala atau hambatan BPD desa Sisobahili, sehingga kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh BPD tentang pengawasan dana desa masih kurang.
Apa  solusi  yang  dapat  diberikan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili?
Efektivitas pengawasan merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi  pada  suatu  organisasi  untuk  memantau  dan  mengontrol  setiap  kegiatan  yang dilakukan  aga  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan.  Untuk  meningkatkan  efektifitas pengawasan  maka  perlu  dilakukan  suatu  pengembangan  kapasitas  untuk  menunjang pengawasan  yang  lebih  baik.  Demikian  hal  ini  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPD sisobahili maka untuk merekomendasikan pengawasan yang lebih maksimal maka lembaga BPD  Sisobahili  perlu  mengadakan  suatu  pelatihan  dan  pembimbingan  teknis  untuk meningkatkan  kemapuan  BPD  dalam  melakukan  pengawasan  dengan  baik.  Dengan diadakanya  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  maka  kemampuan  BPD  Sisobahili  dalam melakukan pengawasan dapat lebih baik dan efektif.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis  data  dan  temuan yang  diperoleh  dari hasil  penelitian,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Model pengawasan BPD terhadap program dana desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sudah cukup baik hal ini dapat  dilihat  dari tingkat  partisipasi masyarakat  dalam perencanaan  dan  juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Kendala  dan  hambatan  BPD  Sisobahili  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap program dana desa adalah faktor SDM.
4. Untuk meningkatkan pengawasan BPD terhadap pengawasan program dana desa ialah dengan mengadakan pelatihan dan pembimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas BPD untuk lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Krisdian P., Badaruddin & Adul K. (2020) Peran Badan pemusyawaratan Desa Dalam
Pengawasan dana Desa. Jurnal Perspektif, 10(2), 371-382
https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/4509
Farhan, I. F. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Pancawati Kecamatan Klari Karawang. Jurnal Ilmiah, 6(1), 121-127 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=farhan+ikhsan+fadill a&btnG =
I  Komang  G.  A.  J.,  I  Ketut  A.  W.,  &  I  Wayan  A.  (2021)  Efektivitas  Pengawasan  Badan Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Desa  (Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung. Jurnal Interprestasi Hukum, 2(2), 391- 296. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396
Jamsen, T. A. (2021) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana  Desa  DI  Desa  Eemokolo  Kabupaten  Bombana  [Skripsi,  Universitas Muhammadiyah Makasar].
Narul,  H.  (2019). Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Terhadap  program  Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar].
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110  Tahun  2016  tentang
Badan Permusyawaratan Desa. 30 Desember 2016. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa. 30 Juni 2015. Jakarta
Rahmawati S. & Rizki A. (2020). Pengawasan Pemerintahan. Bandung: cendekia Press. Sugiono. (2021). Metode Penelitian kuantitatif & Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Siti & Adnan (2019) Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah, 4(3),
471-481. https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/12580
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. 15 Januari 2014. Jakarta. 30 Juni 2015. Jakarta
Zuhri A. (2021) Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press.