## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 77 – 86
Pendidikan perdamaian: sebuah urgensi di tengah maraknya konflik sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antar-golongan di indonesia
Ganes Harpendya a, 1* , Siswo Hadi Sumantri b, 2 , Bambang Wahyudi c, 3
a Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia 1 gharpendya@gmail.com *; 2 siswohs1@gmail.com ; 3 buangwagyu2761@gmail.com *korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK
Diterima:
16-03-2022 Disetujui: 4-04-2022
Kata kunci: Konflik Sosial
Masyarakat Pendidikan Perdamaian SARA Artikel  ini  bertujuan  menguraikan  dinamika  konflik  sosial  di  Indonesia  dan menganalisis  urgensi  pelaksanaan  pendidikan  perdamaian  sebagai  salah  satu  upaya pencegahan konflik di masyarakat. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka ( library research ), dengan fokus utama pada konflik sosial berdimensi suku, agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA).  Peneliti  mengumpulkan  data  dari  berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, dan sumber lain yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konflik sosial di Indonesia mengalami eskalasi tinggi, terutama pasca  pemerintahan  Orde  Baru  atau  pada  masa  transisi,  yang  ditandai  dengan banyaknya korban jiwa dan kerugian materi. Eskalasi konflik menurun pasca tahun 2003,  setelah  adanya  kesepakatan  dan  resolusi  konflik  di  berbagai  daerah.  Konflik sosial kembali menjadi tren semenjak tahun 2014-2019. Kali ini penyebab utamanya adalah  adanya  isu  politik-agama,  kemudian  terakselerasi  pada  tahun-tahun  politik. Selain  itu,  hasil  lain  menunjukan  bahwa  pendidikan  perdamaian  memiliki  peran penting dalam mencegah potensi konflik sosial, yang dapat dioptimalkan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

## ABSTRACT
Received:
16-03-2022
Accepted: 4-04-2022
Keywords: Social Conflicts
Society Education Peace SARA Peace Education: an urgency amid the rise of social conflicts with ethnic, religious,
racial,  and  intergroup  dimensions  in  indonesia. This  article  aims  to  outline  the dynamics  of  social  conflict  in  Indonesia  and  analyze  the  urgency  of  the implementation of peace education as one of the efforts to prevent conflict in the society. This article was compiled using library research methods, with a primary focus on ethnic, religious, racial, and interracial social conflicts (SARA). Researchers collect data from various sources, such as journal articles, books, and other related sources. The results of this study show that social conflicts in Indonesia are experiencing a high escalation, especially after the New Order government or during the transition period, which is characterized by many casualties and material losses. The escalation of the conflict decreased after 2003, after the agreement and resolution of conflicts in various regions. Social conflict has been a trend again since 2014-2019. This time, the main cause is the existence of political-religious issues that accelerated during political years. In  addition,  other  results  show  that  peace  education  has  an  important  role  in preventing potential social conflicts, which can be optimized on formal, nonformal,
and informal pathways.
Copyright © 2022 (Authors). All Right Reserved How to Cite: Harpendya, G., Sumantri, S. H., & Wahyudi, B. (2022). Pendidikan perdamaian: sebuah urgensi di tengah maraknya konflik sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antar-golongan di indonesia . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 21(2), 77-86. DOI: http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26488
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal holds the copyright.

## Pendahuluan
Konflik merupakan realitas yang tidak dapat dihindari.  Dalam  konteks  di  Indonesia  konflik
sosial  seringkali  dipicu  oleh  kemajemukan struktur masyarakatnya. Sebagaimana yang telah diketaui bahwa masyarakat Indonesia merupakan
PENDIDIKAN PERDAMAIAN: SEBUAH URGENSI DI TENGAH MARAKNYA KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI SARA DI INDONESIA Ganes Harpendya 1 , Siswo Hadi Sumantri 2 , Bambang Wahyudi 3 Hal. 77-86
masyarakat  yang  sangat  majemuk  atau multikultur,  meliputi  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan atau dikenal dengan istilah SARA. Dari  adanya  kemajemukan  tersebut  potensi konflik dengan dimensi yang sama akan semakin tinggi.  Meskipun  terdapat  faktor-faktor  lain sebagai  penyebab  dari  konflik  tersebut  seperti ketimpangan  ekonomi,  ketidakadilan  sosial,  dan politik.  Secara  umum,  potensi  konflik  pada masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  secara demografis maupun sosiologis terbesar disebabkan  oleh  perbedaan  dan  pembelahan masyarakat  ke  dalam  suatu  pengelompokan berdasarkan identitas kultural (Zuldin, 2019)
Dari  banyak  data  yang  ditemukan  bahwa konflik SARA mengalami peningkatan dari tahun ke  tahun  yang  terjadi  hampir  seluruh  wilayah Indonesia, akan tetapi di penghujung Orde Baru sampai saat ini, konflik SARA semakin meningkat jumlahnya.  Beberapa  kasus  yang  pernah  terjadi antara  lain,  konflik  antara  suku  Dayak  dan Madura di Sampit, konflik Ambon, konflik rasial masyarakat  Papua,  dan  konflik  yang  dipicu dugaan  penistaan  agama  yang  juga  masih  kerap kali  terjadi  sampai  saat  ini.  Beberapa  isu  SARA juga diperkuat dengan adanya kepentingan politik yang  berusaha  memanfaatkannya,  baik  untuk menunjukkan identitas suatu kelompok maupun menjatuhkan kelompok lain. Hal ini berimplikasi terhadap  polarisasi  dan  pembelahan  di masyarakat (Siregar, 2017).
Dari  fenomena  di  atas  dapat  dianalisis bahwa dinamika konflik SARA yang mengalami peningkatkan di Indonesia, memberikan gambaran dan kecenderungan bahwa pemahaman  masyarakat  Indonesia  tentang pluralitas  atau  kemajemukan  budaya  masih memiliki  keterbatasan.  Penelitian  yang  pernah dilakukan  oleh  Rahayu,  Jayusman  dan  Sodiq (2016)  berjudul Konflik  Cina-Jawa  di  Kota Pekalongan  Tahun  1995 memperjelas  bahwa  isu SARA tidak pernah dipahami secara kontekstual sebagai sebuah kenyataan yang harus dikaji secara objektif,  akan  tetapi  SARA  lebih  dipandang sebagai  suatu  permasalahan  yang  tidak  pernah terjadi  secara  nyata  (Rahayu  et  al.,  2016). Sederhananya,  permasalahan  SARA  semestinya perlu dipahami sebagai ranah yang dapat memicu ketegangan  mapupun  konflik  sosial  di masyarakat,  baik  dalam  bentuk  konflik  laten maupun konflik yang bermanifestasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan dan pencegahan agar konflik  berdimensi  SARA  tidak  semakin membesar.
Salah  satu  yang  dapat  dijadikan  alternatif pengelolaan  kemajemukan  dalam  rangka meningkatkan  pemahaman  isu  SARA  yaitu melalui  pendidikan  perdamaian  (Nurcholish, 2021).  Pendidikan  perdamaian  merupakan  cara jangka  panjang  yang  dapat  dilakukan  dalam meminimalisir  terjadinya  konflik-konflik  sosial berdimensi SARA. Pendidikan perdamaian dapat dilakukan  secara  formal  melalui  jenjang pendidikan di sekolah maupun secara informal di kehidupan sehari-hari melalui keluarga, dan sosial kemasyarakatan. Di banyak penelitian pendidikan perdamaian  lebih  sering  mengkaji  hanya  pada lingkungan  pendidikan  formal  di  sekolah.  Salah satunya  penelitian  Noorfitriyani  dkk  (2018) tentang Pencegahan  Perilaku  Agresif:  Pengaruh Pendidikan Perdamaian dan Literasi Media Terhadap Pemahaman  Siswa  tentang  Agresivitas .  Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa pendidikan perdamaian dan tingkat literasi yang semakin baik akan menurunkan agresivitas siswa dalam pengambilan keputusan agresif (Noorfitriyani  et  al.,  2018).  Artinya  dukungan adanya pendidikan perdamaian dan literasi yang baik  sebetulnya  juga  dibutuhkan  di  lingkungan luar  sekolah.  Hal  ini  disebabkan  salah  satunya karena  adanya  pandemi  Covid-19  di  dua  tahun terakhir  ini,  sehingga  membuat  interaksi  di sekolah sangat jarang dan kurang efektif. Sementara  itu,  pendidikan  perdamaian  di sekolah  sebagian  besar  yang  didapatkan  berupa pengetahuan  kognitif  dari  berbagai  mata pelajaran.  Pemahaman  ini  dapat  menjadi  bekal generasi  muda  dalam  memahami  konteks kemajemukan, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Di sisi lain, pendidikan perdamaian secara sosial menjadi tantangan tersendiri, karena dalam ranah ini  pendidikan  perdamaian  dituntut  untuk mampu memberikan suatu kesadaran multikultural  masyarakat.  Dimana  dalam kesadaran multikulturalisme terdapat pengakuan terhadap pluralisme budaya yang ada, yang mana berguna  dalam  menumbuhkan  kepedulian, bahwa keberadaan mayoritas dan minoritas suatu kebudayaan harus diintegrasikan dan diakomodasi,  sehingga  kekhasan  identitas masing-masing  kelompok  diakui  secara  objektif dan rasional (Lue & Riyanto, 2020). Di satu sisi, perdamaian merupakan bagian dari  kajian  multikulturalisme,  yang  melihat perbedaan  budaya  atau  pluralitas  masyarakat sebagai  sebuah  realitas  yang  ada,  sehingga menciptakan  sebuah  kesadaran  dan  sikap toleransi. Akan tetapi, di sisi lain perlu diketahui perbedaan  antara  pendidikan  perdamaian  dan

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 77 – 86
pendidikan  multikulturalisme,  seperti  yang dikatakan  Fountain  (1999)  bahwa  pendidikan perdamaian  selain  menekankan  pada  aspek pengetahuan  dan  sikap,  juga  berusaha memberdayakan  kecakapan  atau  keterampilan seseorang, sehingga diharapkan mampu mencegah  konflik  kekerasan  yang  bersifat terbuka  maupun  terstruktur,  menyelesaikan konflik  secara  nirkekerasan,  dan  dapat menciptakan  suasana  yang  kondusif  untuk perdamaian dalam tingkat individu, antarindividu, antarkelompok,  nasional,  sampai  internasional (Wibowo,  2021).  Sederhananya  pendidikan perdamaian adalah suatu proses pendidikan yang didasarkan  pada  filosofi  yang  mengajarkan  nir kekerasan, cinta, kasih sayang, kepercayaan ( trust ), keadilan, kerjasama seluruh umat manusia sebagai sebuah  kecakapan  hidup  bersama  (Sukendar, 2011).
Dari  kecakapan  yang  diharapkan  tersebut pendidikan  perdamaian  yang  dilakukan  secara terus-menerus  dikatakan  Elise  Boulding  akan menghasilkan dan membentuk budaya damai di masyarakat  (Sukendar,  2011).  Tentunya  hal  ini tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  keluarga, sekolah,  dan  masyarakat  sebagai  tempat  dan sarana seseorang menerima berbagai pemahaman dan  pengalaman.  Oleh  karenanya,  dalam pendidikan  perdamaian  sudah  semestinya dilakukan dari berbagai pendekatan, tidak hanya melalui pendekatan kultur atau budaya, tetapi juga psikologis,  sosiologis,  historis  dan  berbagai pendekatan lain. Mengingat kondisi damai tidak terlepas  dari  berbagai  bentuk  dan  dinamika konflik  dengan  latar  belakang  dan  kepentingan yang berbeda.
Dalam  praktik  pembelajaran  formal pendidikan  perdamaian  telah  terakomodasi  dan terintegrasi dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  (PKN)  dan  Pendidikan Agama.  Beberapa  materi  tentang  keberagaman, multikuluralisme,  toleransi,  dan  keadilan  telah termuat  secara  eksplisit  dan  diajarkan  kepada peserta  didik.  Adapun  pembelajaran  nonformal terdapat  pada  bentuk-bentuk  kegiatan  yang diikuti  di  luar  pendidikan  formal,  seperti pengajian,  kursus  atau  bimbingan  belajar  dsb. Nilai-nilai  damai  yang  diperoleh  sebagian  besar secara tidak langsung atau implisit.
Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mencoba melihat bagaimana  dinamika  konflik  sosial  yang  ada  di Indonesia  dan  urgensi  penguatan  pendidikan perdamaian  di  tengah  maraknya  konflik  sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA) di Indonesia sebagai upaya pencegahan konflik.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi  pustaka  ( library  research). Data-data  yang dikumpulkan  dan  diolah  bersumber  dari  buku- buku, artikel jurnal, maupun sumber-sumber lain yang  kredibel  dan  memiliki  kaitan  dengan penelitian  ini.  Setelah  dikumpulkan  kemudian data diolah, dianalisis, dan divalidasi menggunakan  teori-teori  yang  relevan  dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, dengan mengaitkan permasalahan yang menjadi pembahasan.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan setelah  data  yang  dianalisis  dianggap  dapat menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian secara keseluruhan.

## Hasil dan Pembahasan

## Konflik Sosial
Terjadinya konflik sosial yang muncul ke permukaan seolah merupakan sebuah fenomena yang  dianalogikan  seperti  ‘gunung  es’.  Kondisi yang tampak di permukaan tidak dapat begitu saja merepresntasikan keseluruhan fenomena konflik. Bahkan  sebenarnya  hanya  merupakan  bagian kecil  dari  bongkahan  es  yang  ada  di  bawah permukaan  air  yang  tidak  tampak,  akan  tetapi jauh lebih besar. Kompleksitas konflik sosial juga demikian,  berbagai  penyebab,  faktor,  dan  akar permasalahan konflik yang ada pada masyarakat bisa  saja  tidak  disadari  maupun  terlihat  secara nyata, sehingga menjadi konflik laten.
Hal  ini  merupakan  realitas  yang  ada  di tengah-tengah  kehidupan  manusia,  karena  pada dasarnya  menurut  Soerjono  Soekanto  (1983) dalam Pribadi dan Masyarakat segala peristiwa yang terjadi  sehari-hari  selalu  melibatkan  manusia sebagai  makhluk  individu  dan  manusia  sebagai kelompok masyarakat. Di satu sisi, secara alamiah manusia  memiliki  sifat  impulsif  dan  irasional, yang didasarkan pada perasaan-perasaan yang ada dalam  dirinya.  Dari  berbagai  perasaan  ini kemudian  mendorong  manusia  membentuk kelompok-kelompok  dan  golongan-golongan yang menjadi bagian dari suatu masyarakat, yang sekaligus menjadi motivasi terbentuknya berbagai hasil yang bersifat intelektual (Soekanto, 1983). Proses  terbentuknya  kelompok  dan golongan  pada  akhirnya  akan  berimplikasi  pada munculnya  identitas  sosial  masyarakat.  Identitas sosial  seperti  yang  dikemukakan  Tajfel  (1978)
PENDIDIKAN PERDAMAIAN: SEBUAH URGENSI DI TENGAH MARAKNYA KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI SARA DI INDONESIA Ganes Harpendya 1 , Siswo Hadi Sumantri 2 , Bambang Wahyudi 3 Hal. 77-86
merupakan  bagian  dari  konsep  diri  seseorang yang  berasal  dari  pengetahuannya  tentang keanggotaan dirinya dalam suatu kelompok sosial bersama dengan nilai atau signifikansi emosional yang  melekat  pada  keanggotaan  kelompok tersebut.  Kecenderungan  ketika  berada  dalam sebuah kelompok, seseorang akan merasa bahwa dirinya  tidak  hanya  bagian  dari  kelompok tersebut. Akan tetapi kelompok juga merupakan bagian  dari  dirinya.  Sebagian  keanggotaan kelompok  akan  mendefinisikan  identitas seseorang  yang  menjadi  bagiannya.  Anggota kelompok diberikan pemahaman ‘siapa kita’ dan ‘siapa  mereka’  atau  yang  membedakan kelompoknya dengan kelompok lain. Kemudian, Tajfel mengatakan bahwa keberadaan seseorang dalam  sebuah  kelompok  dengan  adanya  ikatan kelompok,  maka  akan  membawa  seseorang  dan menentukan  perasaannya.  Seseorang  akan memiliki  perasaan  yang  nyaman,  lembut,  dan hangat  dalam  berpikir  jika  berkaitan  dengan kelompoknya.  Sekaligus  juga  dapat  seketika terpancing  kemarahan  jika  terdapat  hal  yang menyinggung  atau  menyakiti  kelompoknya, ataupun  perasaan  bersalah  ketika  anggota kelompoknya  menyinggung  atau  menyakiti kelompok lain (Hogg, 2016).
Teori  identitas  sosial  secara  garis  besar terdiri  dari  dua  bagian.  Yang pertama ,  lebih mendasar  pada  bagian  psikologis,  dimana menjelaskan  proses  kognitif  yang  mendasari definisi  identitas  sosial,  dan  asumsi  motivasi bahwa orang berjuang untuk identitas sosial yang positif. Kedua , bagian sosio-struktural menggambarkan  bagaimana  orang  mengatasi identitas  sosial  yang  negatif  (Scheepers  & Ellemers, 2019).
Dari  penjelasan  teori  identitas  sosial Tajfel, dapat dikatakan bahwa konflik sosial akan cenderung menguat apabila perasaan atau emosi lebih  diutamakan,  ketimbang  menempatkan masalah secara proporsional dan objektif, dalam mempertimbangkan  dan  membela  kepentingan atau apa yang dianggap benar dari masing-masing kelompok  yang  bertikai.  Dalam  herarki kebutuhan Maslow, hal ini juga dapat ditengarai karena keinginan manusia yang untuk mendapat pengakuan atau penghargaan. Kuatnya keterikatan  identitas  yang  mengkategorikan seseorang  pada  kelompok  tertentu,  akan  sangat sulit  dalam  membangun  kerja  sama  yang harmonis,  masalah  perasaan  etnosentris  dan adanya  prasangka  masih  menjadi  anggapan adanya  kesenjangan  budaya  antarkelompok. Upaya  penyatuan  akan  terus  dimaknai  sebagai
suatu  hal  yang  mengancam  identitas,  dan  akan terus mendapat penolakan (Hogg, 2016)
Dalam  tinjauan  sosiologi,  teori  konflik mengkaji  dinamika  perubahan  sosial  yang senantiasa  terjadi  pada  masyarakat.  Proses perubahan  sosial  ini  ditandai  dengan  adanya pertentangan  yang  terus-menerus  terjadi  antara unsur-unsur  masyarakat,  sehingga  menghasilkan kesepakatan-kesepakatan  yang  berbeda  pada keadaan  semula.  Teori  ini  muncul  sebagai antitesis  dari  teori  struktur  fungsional  yang menganggap masyarakat hidup dalam keteraturan, dan mengabaikan adanya konflik dan perubahan sosial. Oleh karena itu, konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Realitas  manusia  sebagai  makhluk  sosial dimanapun dan kapanpun akan muncul benturan, dari  berbagai  sikap,  pendapat,  perilaku,  dan kepentingan,  serta  kebutuhan-kebutuhan  yang akan selalu bertentangan, sehingga dinamika dari proses  tersebut  yang  akan  mengarahkan  pada suatu perubahan-perubahan (Rosana, 2015). Persaingan  yang  tidak  sehat  merupakan pintu  masuk  terjadinya  konflik  sosial.  Eskalasi konflik  dapat  semakin  tinggi  dan  berujung kekerasan,  atau  dapat  juga  menjadi  sebuah perdamaian. Hal ini tergantung pada pengelolaan konflik  oleh  aktor-aktor  yang  terlibat  di dalamnya. Konflik tidak mengalami eskalasi dan masih  menjadi  potensi  jika  ketegangan  masih dapat diredam. Akan tetapi konflik akan berubah menjadi kekerasan dan kerusuhan massa apabila para  aktor  melakukan  sebuah  gerakan  sosial (Rosyid,  2020).  Oleh  karena,  itu  dibutuhkan kecerdasan  dalam  memahami  dan  menyikapi perubahan sosial yang di dalamnya pasti terdapat benturan-benturan antarindividu maupun kelompok.

## Dinamika  Konflik  Sosial  Berdimensi  SARA di Indonesia
Pasca Orde Baru studi tentang konflik di Indonesia  mulai  banyak  menjadi  bahan  kajian yang  diungkap  dan  dipublikasikan.  Pada  awal berakhirnya  Orde  Baru  dan  beberapa  tahun setelahnya (1998-2003) atau lebih dikenal sebagai masa  reformasi,  yang  bertransisi  menuju konsolidasi demokrasi Indonesia yang lebih baik. Akan  tetapi  pada  masa  ini  juga  masyarakat Indonesia terjebak dalam dinamika konflik sosial yang  banyak  berujung  pada  kekerasan  ( riot ).
Konflik  ini  terjadi  hampir  di  semua  daerah  di Indonesia, dan menimbulkan korban jiwa dengan jumlah  yang  cukup  tinggi.  Fenomena  konflik yang  terjadi  pada  masa  ini  dikenal  juga  dengan

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 77 – 86
istilah kerusuhan sosial yang di dalamnya banyak terlibat  berbagai  elemen  masyarakat,  suku,  ras, dan agama, dan antargolongan (Muliono, 2020).
Konflik  sosial  di  Indonesia  setidaknya memiliki  tiga  periode  pembagian  waktu  yang menjadi  catatan  penting  dalam  mengkaji dinamika  konflik  berwujud  kekerasan,  yaitu periode rezim Orde Baru, periode masa transisi awal  (1997-2003),  dan  periode  pasca  reformasi (tahun  2004  hingga  sekarang).  Tiga  periode  ini memiliki  pola  konflik  kekerasan  yang  berbeda dan  mengalami  perubahan  seiring  dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Di masa Orde  Baru  (1965-1997),  karena  militer  sangat memegang  kendali,  sehingga  konflik-konflik sosial  yang  terjadi  lebih  banyak  diselesaikan dengan  pendekatan  militer.  Kemudian,  pada periode  kedua  atau  masa  transisi  (1997-2003), seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa eskalasi  konflik  cenderung  tinggi  dan  banyak memakan  korban  jiwa,  seperti  konflik  Sampit antara  masyarakat  suku  Dayak  dan  Madura  di tahun 2001 (Barron et al., 2016).
Muliono (2020) menegaskan bahwa pada periode 1998-2003 memang merupakan periode besar  perubahan  sosial  di  dunia,  di  mana  salah satunya  adalah  Indonesia  yang  mengalami perubahan  suasana  politik,  sosial,  dan  ekonomi pada  tingkat  nasional,  yang  sekaligus  secara bersamaan  terjadi  transisi  sistem  pemerintahan yang  otoriter  kepada  sistem  yang  lebih demokratis, dari sistem pemerintahan sentralistik kepada  desentralistik,  dan  perubahan  struktur perekonomian  pasca  krisis  moneter  di  Asia. Dalam situasi ini Indonesia mengalami kegagapan dalam  menghadapi  perubahan  iklim  sosial, ekonomi,  dan  politik,  sehingga  menyebabkan terjadinya konflik di antara kelompok masyarakat yang  berdimensi  suku,  agama,  ras,  antar- golongan,  serta  konflik  antara  aparat  negara dengan masyarakat sipil. Akibat stabilitas politik dan kondisi keamanan yang lemah pada sebagian besar  sengketa  masyarakat  di  tingkat  lokal  juga memicu  kemungkinan  terjadinya  eskalasi kekerasan (Muliono, 2020).
Pada  akhirnya,  Indonesia  mengalami berbagai  konflik  dan  kekerasan  dengan  eskalasi tinggi yang kurang lebih sekitar setengah dekade di banyak wilayah.
Tabel 1 Ringkasan konflik masa transisi di Indonesia
Sumber: Barron, Jaffrey, & Ashutosh (2016)
Konflik dan kekerasan yang terjadi telah membuat  banyak  sekali  kerugian  di  banyak wilayah,  baik  kerugian  korban  jiwa  dan kerusakan-kerusakan bangunan. Menurut Barron,  Jaffrey,  &  Ashutosh  (2016)  Di  dua provinsi, perang saudara yang berlangsung lama mendapatkan momentum baru. Di Aceh, perang antara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan militer  Indonesia  memanas  dengan  sedikitnya 8.775  meninggal  antara  tahun  1999  dan  2003, sementara  1.521  lainnya  kehilangan  nyawa mereka pada tahun 2004. Perang di Timor Timur, mengakibatkan  1.400  -  2.600  orang  meninggal. Papua  juga  mengalami  kekerasan  separatis, meskipun ini jauh lebih sporadis daripada di Aceh atau Timor (Barron et al., 2016).
Setelah  tahun  2003,  konflik  kekerasan bereskalasi  tinggi  di  berberapa  daerah  dapat dicapai  jalan  resolusi,  seperti  konflik  di  Aceh, Ambon,  Maluku,  Kalimantan,  dan  Sulawesi, sehingga  tingkat  kekerasan  yang  menyebabkan korban  jiwa  mengalami  penurunan  signifikan hingga  tahun  2008  (Muliono,  2020).  Provinsi- provinsi  yang  sebelumnya  terjebak  dalam kekerasan  yang  sangat  merusak  dan  merugikan, telah  berpindah  ke  fase  dimana  sebagian  besar tidak  adanya  kekerasan  dengan  eskalasi  besar. Akan tetapi kekerasan bereskalasi kecil terus dan masih  sering  terjadi,  yang  mana  seringkali mengambil bentuk baru. Lebih jauh lagi, daerah- daerah  yang  sebelumnya  terkena  dampak
PENDIDIKAN PERDAMAIAN: SEBUAH URGENSI DI TENGAH MARAKNYA KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI SARA DI INDONESIA Ganes Harpendya 1 , Siswo Hadi Sumantri 2 , Bambang Wahyudi 3 Hal. 77-86
kekerasan  tingkat  tinggi  terus  menyimpan kerentanan tertentu .

## Gambar 1. Penurunan kematian terkait konflik dan kekerasan di Indonesia Sumber: Barron, Jaffrey, & Ashutosh (2016)
Berdasarkan  gambar  eskalasi  konflik  di atas,  terlihat  bahwa  masa  transisi  konflik  dan kekerasan  berskala  tinggi  mengalami  penurunan pada akhir tahun 2003 yang merupakan fase yang membedakan fase konflik tinggi dari fase konflik rendah.  Hal  ini  tidak  terlepas  karena  banyaknya kesepakatan damai dan resolusi konflik di tahun tersebut.  Akan  tetapi,  yang  menjadi  sebuah pengecualian adalah perang saudara di Aceh, yang baru berakhir pada Agustus 2005.
Meskipun  konflik  sosial  yang  terjadi terdapat  perbedaan  yang  jelas  antara  masa  orde baru,  masa  transisi,  dan  masa  deeskalasi  tahun 2004 hingga sekarang, konflik sosial di Indonesia cenderung menemui babak baru, terutama sejak 2014-2019  yang  ditandai  dengan  tahun-tahun politik. Isu agama pada masa ini dimanfatkan dan memiliki  posisi  sentral  dalam  menciptakan polarisasi  dan  konflik  sosial  di  masyarakat. Perbedaan  pandangan,  tidak  lagi  dimaknai sebagai  sebuah  hal  yang  dapat  dikompromikan jika  memang  bisa,  dan  harus  ditoleransi  jika memang tidak memungkinkan. Akan tetapi, lebih banyak  perilaku  memaksakan,  mau  menang sendiri, yang berujung pada intoleransi, baik dari sesama pemeluk agama, maupun dengan agama lain.
Berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan  Umat  Beragama  (KUB)  tahun  2020 yang  dilakukan  Kementerian  Agama  Republik Indonesia,  menyebutkan  bahwa  selama  kurun enam tahun terakhir tepatnya 2015 hingga 2020, angka  KUB  nasional  sempat  mengalami peningkatan yaitu tahun 2015 (75,36) dan tahun 2016  (75,47).  Akan  tetapi  cenderung  turun  di empat  tahun  terakhir  semenjak  tahun  2017
(72,27), dan tahun 2018 (70,90). Sempat naik di tahun 2019 (73,83), akan tetapi turun cukup besar di tahun 2020 (67,46) (Burhani et al., 2020) . Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kerukunan umat  beragama  mengalami  penurunan  yang cukup  drastis  terutama  semenjak  tahun  2017 hingga 2020.
Isu  politik-agama  yang  pada  awalnya banyak  berangkat  dari  Jakarta  harus  menjadi sebuah  perhatian  serius,  karena  berdasarkan survei SETARA Institute (2018), kota-kota besar seperti Jakarta, Padang, dan Makassar masuk ke dalam kategori kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Berikut merupakan data 10 kota dengan Indeks  Kota  Toleran  terendah:  Tanjung  Balai (2,817),  Banda  Aceh  (2,830),  Jakarta  (2,880), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757) (Burhani et al., 2020) . Hal  ini  membuktikan  agama  masih sangat  rentan  untuk  dimanfaatkan  ataupun dipolitisasi untuk berbagai kepentingan. Di satu sisi  adanya  pemanfaatan  agama  sebagai  sebuah isu  yang  mudah  menarik  perhatian  simpati  dan dukungan,  serta  gesekan,  setidaknya  telah menimbulkan  dampak  serius  dan  melahirkan rentetan konflik sosial di masyarakat. Pemanfaatan  agama  ini  diwujudkan  dengan pelibatan  simbol-simbol,  aktor,  dan  berbagai statement yang  berkaitan  dengan  isu-isu keagamaan.  Hal  ini  berujung  pada  tindakan- tindakan  yang  diklaim  sebagai  sebuah  perintah agama (Effendi & Syafrudin, 2020) .
Menurut  Galtung,  konflik  sosial  dapat digambarkan  dengan  segitiga  konflik  (segitiga ABC)  dengan  komponen,  sikap  ( Attitude/ A ), perilaku  ( behavior/ B) kontradiksi  ( contradiction/ C ) (Galtung, 1996) . Berikut jika digambarkan,

## Gambar 2. Segitiga konflik Johan Galtung Sumber: Galtung (1996)
Jika  dianalisis  lebih  dalam  pada  bagian kontradiksi,  agama  muncul  sebagai  dualisme keyakinan pemahaman, satu pihak menganjurkan adanya  penyatuan  agama  dan  politik,  dengan

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 77 – 86
keyakinan  bahwa  ajaran  agama  bersifat menyeluruh di segala bidang kehidupan. Di pihak lain  agama  dianggap  sebagai  sisi  yang  berbeda dengan  politik,  bahkan  ada  anggapan  agama harus terbebas dari adanya pernak-pernik politik. Adanya  polarisasi  dan  kontradiksi  agama  dan politik  ini,  pada  akhirnya  akan  memunculkan masyarakat  untuk  memiliki  sikap  yang  berbeda yang  cenderung  dipertahankan.  Sikap  ini merupakan  persepsi,  atau  steriotipe  terhadap kelompok lain. Terjadinya konflik dan kekerasan biasanya  didukung  dengan  stereotip  negatif kepada  pihak  lain.  Dari  sikap  akan  mendorong kepada  suatu  perilaku  yang  dianggapnya  benar. Pada  situasi  konflik  perilaku  ditunjukan  dengan tindakan-tindakan  permusuhan,  dengan  ciri seperti  mengancam,  memaksa,  menyerang, bahkan merusak.
Hal  ini  dibuktikan  pada  tingkat masyarakat  awam  atau  masyarakat  yang  rentan terbawa polemik, ruang perbincangan terkait isu agama  ini  begitu  ramai,  bahkan  hampir  selalu muncul  dalam  tiap  obrolan  setiap  harinya,  baik dalam  suasana  pertemuan  langsung,  maupun dalam  ruang  obrolan  di  grup-grup WhatsApp maupun  grup-grup  chat  lainnya.  Sementara  itu, pada tataran elite politik, isu ini juga mendorong berbagai  manuver  para  aktor  politik,  baik  yang bertujuan  negatif,  yaitu  memolitisir  isu  dan berusaha  menggunakannya  sebagai  alat  untuk kepentingan  politik  pribadi  dan  kelompoknya, maupun  yang  memiliki  tujuan  positif,  dengan meredam  eksploitasi  kasus  penistaan  agama maupun  demonstrasi (Effendi  &  Syafrudin, 2020) .
Meskipun  konflik  yang  terjadi  pada periode  ini  belum  sampai  menimbulkan  konflik berskala  tinggi  yang  merenggut  korban  jiwa, seperti apa yang terjadi di periode transisi Orde Baru, konflik ini merupakan konflik SARA yang menjadi  bahaya  laten.  Bukan  tidak  mungkin potensi konflik yang lebih besar dapat terjadi di tahun-tahun mendatang. Tidak hanya berasal dari agama,  tapi  juga  yang  lain.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  cara  jangka  panjang  dalam membendung  dan  mencegah  terjadinya  potensi konflik sosial ini.

## Penguatan Pendidikan Perdamaian sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial
Maraknya  konflik  sosial  yang  sebelumnya telah  dibahas  memberikan  kerangka  pemikiran bahwa  diperlukan  pengelolaan  konflik,  yang meliputi  pencegahan,  dan  penanganan  konflik.
Dalam konteks konflik-konflik yang sedang atau telah  terjadi  di  masyarakat,  penanganan  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan resolusi  konflik  maupun  transformasi  konflik, menuju  perdamaian  dan  keadaan  damai. Semantara  itu,  pada  tataran  konflik  yang  masih menjadi potensi dan dianggap merupakan realitas yang  tidak  dapat  dihindari,  sehingga  sewaktu- waktu  akan  dapat  terjadi,  maka  pencegahan konflik merupakan langkah yang harus ditempuh. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melaui pendidikan  perdamaian.  Salah  satu  esensi  dari tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan  bangsa,  sesuai  dengan  amanat  UUD 1945. Sementara, perdamaian dunia sebagai suatu cita-cita  negara  yang  juga  tertulis  dalam konstitusi,  tidak  terlepas  dari  perwujudannya  di dalam negeri sendiri.
Pendidikan  perdamaian  merupakan  suatu proses  di  mana  individu  dapat  mengubah  sikap dan  perilaku  mereka  tentang  konflik  kekerasan, memperoleh  nilai-nilai,  pengetahuan,  dan mengembangkan  keterampilan  dan  perilaku hidup rukun dengan orang lain. Yang ditekankan pada  terwujudnya  sebuah  perdamaian  adalah kondisi optimal dari keadaan damai yang dinamis dan  memiliki  adaptasi  yang  memadai  terhadap perubahan  lingkungan.  Kondisi  ini  terjadi  pada individu,  sehingga  menumbuhkan  ketenangan pikiran, sosial, dan kehidupan bangsa dan negara (Kartadinata et al., 2015).
Menurut  Woehrle,  pendidikan  perdamaian dalam  konteks  modern  lebih  menekankan  pada pemahaman  akan  kehadiran  konflik  sebagai upaya membangun perdamaian yang sesungguhnya  (Woehrle,  2017).  Atau  yang dikenal  sebagai  damai  positif.  Sementara  itu, pemahaman  akan  suatu  konflik  muncul  karena beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:
1) Kemungkinan bahwa konflik menghasilkan nilai-nilai positif;
2) Konflik  dibangun  oleh  masyarakat  secara sosial;
3) Hakikat  dan  kondisi  manusia  yang heterogen;
4) Konflik harus dilihat pada konteks sosialnya sendiri;
5) Konflik juga dapat terjadi secara alami dan bersifat dinamis;
6) Melihat  konflik  sebagai  keuntungan  bagi pihak-pihak yang berkonflik.
Pemahaman  yang  salah  tentang  konflik dapat  berdampak  pada  perkembangan  budaya damai  yang  berorientasi  pada  pendidikan
PENDIDIKAN PERDAMAIAN: SEBUAH URGENSI DI TENGAH MARAKNYA KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI SARA DI INDONESIA Ganes Harpendya 1 , Siswo Hadi Sumantri 2 , Bambang Wahyudi 3 Hal. 77-86
perdamaian. Dalam rangka mendidik masyarakat pada  suatu  pemahaman  konflik  secara kontekstual  dan  komperhensif,  pendidikan perdamaian  dapat  dilakukan  dengan  di  ranah- ranah  strategis,  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Tahun  2003.  Pada  UU tersebut  dijelaskan  bahwa  pendidikan  dapat dilakukan  melalui  3  (tiga)  ranah,  yaitu  jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Pertama ,  ranah  pendidikan  formal  yang terdiri  dari  pendidikan  anak  usia  dini  (TK/RA) pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah  (SMP/MTs  dan  SMA/MA),  dan pendidikan  tinggi  atau  tingkat  perguruan  tinggi. Kedua , ranah pendidikan nonformal (PNF) yang meliputi  pendidikan  kecakapan  hidup,  PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,  pendidikan  keluarga,  pendidikan keterampilan  dan  pelatihan  kerja/kursus, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan  untuk  mengembangkan  kemampuan masyarakat. Ketiga, pendidikan  informal,  yaitu semua  pendidikan  yang  dilaksanakan  di lingkungan  keluarga  dan  lingkungan  sosial kemasyarakatan (Laelasari & Rahmawati, 2017).
Dengan adanya berbagai ranah atau jalur pendidikan  yang  dapat  diikuti  masayarakat, pendidikan perdamaian dapat dilaksanakan secara lebih fokus. Tentunya urgensi dalam mengoptimalkan  pendidikan  perdamaian  harus memenuhi  syarat-syarat  kebutuhan  masyarakat Indonesia  dan  melibatkan  berbagai  komponen atau stakeholder. Dengan  memahami  kondisi masyarakat yang beragam pendidikan perdamaian dapat  mengadopsi  beberapa  konsep  pendidikan multikulturalisme.
Secara konseptual, jika dihadapkan pada ranah pendidikan, kajian pendidikan multikultural dimaknai sebagai pendidikan tentang keragaman budaya,  atau  pendidikan  yang  berguna  dalam membentuk sikap menghargai berbagai keragaman  budaya  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Pendidikan  multikultural  biasanya juga  dapat  dipahami  sebagai  pendidikan keragaman  budaya  yang  ada  dalam  masyarakat, dimana  berusaha  menawarkan  berbagai  model keragaman  budaya  dalam  masyarakat  (Lue  & Riyanto,  2020).  Dari  sinilah  konsep  awal  yang menjadi  substansi  dalam  mentransformasikan pendidikan  perdamaian.  Bahwa  keragaman budaya  masyarakat  tidak  hanya  berada  dalam kondisi  yang  tenang,  namun  keragaman  budaya sangat rentan dalam memicu timbulnya konflik.
Dalam kurikulum pendidikan, sebetulnya pendidikan perdamaian telah diwadahi dan  diintegrasikan  dalam  mata  pelajaran, khususnya  pada  mata  pelajaran  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama. Materi-materi keberagaman dan toleransi seharusnya sudah menjadi dasar awal pemahaman  peserta  didik.  Akan  tetapi,  hal  itu dirasa  tidak  cukup  dalam  memberikan  dan melatih peserta didik secara cakap dalam rangka mersepon  adanya  isu-isu  kontemporer  yang berkemnbang, ataupun ketika terjadi ketegangan dan konflik sosial.
Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan pendidikan formal haruslah disokong oleh adanya pendidikan nonformal dan informal. Penyelenggaraan pendidikan ini lebih ditekankan pada  aspek  keterampilan  dalam  hidup bermasyarakat di tengah berbagai perubahan dan tantangan  yang  ada.  Adapun  menurut  Lue  & Riyanto  (2020)  pola  pendidikan  perdamaian dalam  konteks  multikultur  sangat  terkait  dan berhubungan,  serta  dipengaruhi  faktor-faktor interaksi  sosial,  budaya,  komunikasi,  dan  juga perkembangan  teknologi.  Seperti  pada  gambar berikut;

## Gambar 3. Pendidikan Perdamaian dalam Lingkup Multikultural
Sumber: Lue & Riyanto (2020)
Faktor-faktor seperti pada gambar di atas akan berpengaruh kepada pelaksanaan pendidikan perdamaian bagi masyarakat, yang dapat dilakukan di  3  ranah  pendidikan.  Selain  budaya,  tiga  faktor lain  yaitu,  komunikasi,  interaksi  sosial,  dan perkembangan  teknologi  juga  beririsan  dengan paradigma  pendidikan  abad-21  ini.  Kemampuan komunikasi,  dapat  dikaitkan  dengan  bagaimana individu maupun masyarakat menyampaikan pesan yang  dapat  diterima  dengan  baik,  sesuai  dengan tujuannya.  Dengan  adanya  kemampuan  dan

## Vol. 21 No. 2 Tahun 2022 | Hal. 77 – 86
keterampilan komunikasi, akan mendorong adanya interaksi  sosial  yang  efektif,  sehingga  dapat meminimalisir kesalahpahaman dan konflik akibat tidak  tersampaikannya  informasi  secara  benar. Ditambah tuntutan dalam masyarakat multikultur adalah memahami bentuk komunikasi dari budaya- budaya yang berbeda.
Kemudian, terkait perkembangan teknologi  informasi  yang  begitu  cepat menuntut masyarakat  untuk  dapat  beradaptasi  di  tengah kelimpahan  informasi  ( information  overload )  yang beredar. Berbagai konflik sosial banyak disebabkan oleh  berita  palsu  ( hoax )  yang  diyakini  sebagai sebuah  kebenaran.  Masyarakat  yang  tidak tercerdaskan  dan  tidak  memperoleh  pemahaman bagaimana meresponnya, cenderung mengedepankan  emosi  daripada  menyikapinya secara  bijak.  Dengan  berbagai  fenomena  dan permasalahan  yang  ada  tentunya  penguatan pendidikan  perdamaian  harus  dipandang  sebagai sebuah  upaya  berkelanjutan,  yang  ditujukan  demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang mencintai perdamain,  sehingga  damai  dapat  menjadi  bagian budaya yang harus dijaga.
Meskipun demikian, dalam penerapannya  pendidikan  perdamaian  memiliki tantangan  dan  kendala.  Terutama  pada  wilayah bekas  konflik  dan  wilayah  yang  memiliki  potensi konflik yang tinggi. Menurut Mardhiah (2016) yang melakukan  penelitian  di  Aceh,  dalam  salah  satu wawancaranya mengungkapkan tantangan pendidikan  damai  di  Aceh,  yaitu  (1)  kurangnya sumberdaya  manusia,  (2)  fasilitas  yang  kurang memadai,  (3)  masih  kurangnya  perhatian pemerintah  terhadap  pendidikan,  (4)  iklim akademis  kurang  kondusif,  (5)  kurangnya partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak, (6) kurangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap pendidikan anak, dan (7) kurikulum yang berubah- ubah (Mardhiah, 2016).
Selain  itu,  jika  pendidikan  perdamaian tidak  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  sesuai  dan kontekstual,  misalnya  dalam  pembelajaran  formal di  sekolah,  peserta  didik  akan  merasa  bosan  dan tidak  tertarik,  sehingga  nilai-nilai  damai  yang seharusnya  tertanam  dengan  baik  mudah  saja terlupakan. Ditambah, pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan pendidikan perdamaian  belum  sepenuhnya  ada  pada  para orang tua dan para pendidik dan guru. Oleh karena itu, dibutuhkan juga berbagai pelatihan atau kursus untuk para pendidik dan guru tentang pendidikan perdamaian.

## Simpulan
Dinamika  konflik  sosial  yang  terjadi  di Indonesia berkaitan erat dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. Eskalasi konflik dengan korban jiwa dan kerugian materi yang besar terjadi pada periode transisi pasca Orde Baru, yaitu antara  tahun  1997-2003.  Kekerasan  dan  konflik sosial  cenderung  mengalami  penurunan  pada periode 2004 hingga saat ini. Akan tetapi, konflik sosial telah menemui fase baru pasca 2014, dimana sebagian besar isu mengarah kepada etno-religius. Isu  ini  kian  memanas  karena  bertepatan  dengan tahun-tahun politik, terutama pada 2016-2019. Isu etnis  maupun  agama  pada  periode  ini  telah dimanfatkan  dan  memiliki  posisi  sentral  dalam menciptakan  polarisasi,  ketegangan,  dan  konflik sosial  di  masyarakat.  Perbedaan  pandangan,  tidak lagi  dimaknai  sebagai  sebuah  hal  yang  dapat dikompromikan dan ditoleransi.
Pendidikan  perdamaian  menjadi  salah satu  alternatif  yang  berperan  penting  dalam mencegah  dan  meredam  terjadinya  konflik  sosial berdimensi SARA. Perwujudan perdamaian positif didasarkan  dan  diselenggarakan  pada  tiga  ranah pendidikan,  yaitu  pertama,  formal  melalui pendidikan  tingkat  dasar,  menengah,  dan perguruan  tinggi  yang  diintegrasikan  melalu  mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Agama. Kedua, nonformal melaui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan  dan  keterampilan. Ketiga, informal yang dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan  sosial  kemasyarakatan.  Pendidikan perdamaian merupakan upaya jangka panjang dan berkelanjutan.

## Referensi
Barron,  P.,  Jaffrey,  S.,  &  Varshney,  A.  (2016). When Large Conflicts Subside: The Ebbs and Flows of Violence in Post-Suharto Indonesia. Journal  of  East  Asian  Studies , 16 (2),  191–217. https://doi.org/http://doi:10.1017/jea.201 6.6
Burhani, H., Awaludin, A., Haryadi, D., & Sila, M. A.  (2020). Potret  Kerukunan  Masyarakat Indonesia 2020: Tantangan dan Solusi . Effendi,  M.  R.,  &  Syafrudin,  I.  (2020).  Pertalian Agama  Pada  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 19 (02), 12–27. https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.1452
8
PENDIDIKAN PERDAMAIAN: SEBUAH URGENSI DI TENGAH MARAKNYA KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI SARA DI INDONESIA Ganes Harpendya 1 , Siswo Hadi Sumantri 2 , Bambang Wahyudi 3 Hal. 77-86
Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization (Vol. 14).
Sage.
Hogg, M. A. (2016). Social Identity Theory. In S. McKeown,  R.  Haji,  &  N.  Ferguson  (Eds.), Understanding  Peace  and  Conflict  Through  Social Identity  Theory:  Contemporary  Global  Perspectives (pp. 3–17). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869- 6_1 Kartadinata,  S.,  Affandi,  I.,  Wahyudin,  D.,  & Ruyadi,  Y.  (2015). Pendidikan  Kedamaian .
Rosda.
Laelasari,  E.,  &  Rahmawati,  A.  (2017). Pengenalan Pendidikan Formal dan Informal . Lue, M. M., & Riyanto, K. B. (2020). Multicultural Social  Peaceful  Education  through  Social Guidance  and  Counseling  Services  in Development  of  Industrial  Revolution  4.0. 2nd  International  Seminar  on  Guidance  and Counseling 2019 (ISGC 2019) , 241–245. Mardhiah, A. (2016). Implementasi Pendidikan Damai di Madrasah Aliyah Negeri Rukoh . Cinta Buku Media.
Muliono, M. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. Al-Adyan ,
1 (2),
115–132.
https://doi.org/https://doi.org/10.15548/a l-adyan.v1i2.1949
Noorfitriyani, L., Gunawan, D., & Kertawidana, I. D.  K.  (2018).  Pencegahan  Perilaku  Agresif: Pengaruh  Pendidikan  Perdamaian  dan Literasi  Media  Terhadap  Pemahaman  Siswa Tentang  Agresivitas. Damai  Dan  Resolusi Konflik , 4 (1), 1–20. Nurcholish, A. (2021, May 21). Urgensi Pendidikan Perdamaian  dalam  Konteks  Keindonesiaan .
Kabardamai.Id. https://kabardamai.id/urgensi-pendidikan- perdamaian-dalam-konteks-keindonesiaan- 2/ Rahayu,  R.  T.,  Jayusman,  J.,  &  Sodiq,  I.  (2016). Konflik  Cina-Jawa  di  Kota  Pekalongan Tahun 1995. Journal of Indonesian History , 5 (1). Rosana,  E.  (2015).  Konflik  pada  Kehidupan Masyarakat  (Telaah  Mengenai  Teori  dan Penyelesaian  Konflik  pada  Masyarakat Modern). Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama ,
10 (2), 216–230. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/a jsla.v10i2.1430 Rosyid, M. (2020). Solusi Penuntasan Akar Konflik Sara:  Belajar  dari  Kasus  Konflik  Muslim- Buddhis di Tanjungbalai Medan Tahun 2016. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains ,
9 (2), 233–242. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/i ntelektualita.v9i2.5308
Scheepers,  D.,  &  Ellemers,  N.  (2019).  Social Identity Theory. In K. Sassenberg & M. L. W. Vliek  (Eds.), Social  Psychology  in  Action: Evidence-Based Interventions from Theory to Practice (pp.  129–143).  Springer  International Publishing.  https://doi.org/10.1007/978-3- 030-13788-5_9 Siregar, L. P. (2017, December 27). Politik SARA
“lebih buruk” dari politik uang karena berdampak perpecahan . Bbc.Com.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia -42484006
Soekanto,  S.  (1983). Pribadi  dan  Masyarakat:  Suatu Tinjauan Sosiologis . Alumni.
Sukendar,  S.  (2011).  Pendidikan  damai  (peace education)  bagi  anak-anak  korban  konflik. Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan ,
19 (2), 271–286.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun.
Wibowo,  D.  (2021,  July  26). Anak  Indonesia  dan Urgensi Pendidikan Perdamaian . Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/opini/420924
/anak-indonesia-dan-urgensi-pendidikan- perdamaian
Woehrle,  L.  M.  (2017).  Realizing  peace:  a constructive conflict approach.
Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab
Konflik: Kajian atas Teori Sosial
Kontemporer. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial , 2 (1), 157–183. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/j t.v2i1.4050