## TINDAK PIDANA MINUMAN KHAMAR
DALAM QANUN PROVINSI ACEH NO. 12 TAHUN 2003 Analisa Konsep Hudûd dan Ta’zîr
Oleh : Syarifuddin Usman
Dosen Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111 E-mail: syarifuddinusman@ymail.com
Abstact. Islam  forbids  his  people  to  do  acts  that  could  harm  future  either  again  himself, nor to the community and surrounding environment. One of the prohibited acts and should be  shunned  by  a  moslem  is  the  act  of  taking  something  that  fifth  major  precept,  like drinking  alcohol.  In  Islamic  law  in  Aceh  Province  Qanun  Number  12  of  2003,  a  person who drink alcohol will be subject to maximum caning eighty lashes and least forty lashes. That  Qanun  will  provide  a  detterent  effects  and  embrassing  to  the  perpetrators,  because the  punishment  was  carried  out  in  front  of  crowds  in  presence  of  many  people,  let  one published in the newspapers an television.

## Kata Kunci: Tindak Pidana, Khamar, Qanun

## A. Pendahuluan
Islam  sebagai  agama  yang  membawa  rahmat  bagi  seluruh  alam  telah  menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Propinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan makna dan ruh konstitusi  negara  Pasal  29 Undang-Undang Dasar 1945 yang  diimplementasikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  serta  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Di  dalam  Qanun  Propinsi  Aceh  Nomor  12  Tahun  2003  menyebutkan  bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam,  merusak  kesehatan,  akal  dan  kehidupan  masyarakat  dan  berpeluang  menimbulkan maksiat  lainnya.  Sesuai  dengan  Syariat  Islam,  Aceh  telah  menerapkan  hukuman  yang berbentuk hudûd bagi  peminum khamar ,  yaitu  berupa  hukuman hudûd empat  puluh  kali cambuk.  Ini  selaras  dengan  hukuman had yang  dikenakan  kepada  peminum khamar di zaman Rasulullah Saw. dan Sayyidina  Abu Bakar  ra,  yang menjatuhkan hukuman empat puluh  kali  cambukan,  dan  itu  merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman had kepada  yang melakukannya.
Sebagaimana yang dirumuskan dalam Qanun bahwa mengkonsumsi khamar adalah suatu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat  masyarakat  Aceh.  Menurut  Qanun  Nomor  12  Tahun  2003,  hukuman  bagi  yang mengonsumsi  arak  dikenakan  hukuman  cambuk  sebanyak  40  kali,  hal  ini  sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 5. Berbeda halnya kepada setiap orang atau badan hukum atau badan usaha yang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, menyimpan,  dan  lain  sebagainya,  maka  tidak  dikenakan  hukuman  cambuk,  akan  tetapi sesuai  dengan  pasal  6,  dikenakan  hukuman  ta‟zir,    berupa  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun,  dan  paling  rendah  3  (tiga)  bulan    dan/atau  denda    paling  banyak  Rp.  75.000,000,- (tujuh  puluh  lima  juta  rupiah),  atau  sedikitnya  Rp.  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta rupiah). 1
Dalam fiqih Islam, istilah tindak pidana dapat diterjemahkan menjadi jarîmah atau jinâyah .  Pada dasarnya menurut Qanun Propinsi Aceh, sesuai dengan Fiqih Islam, jarimah dapat  dibagikan  kepada  dua  kategori  yaitu hudûd dan ta’zîr .  Sebagaimana  yang  telah dinyatakan  di  atas,  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai hudûd adalah  pelaku  yang mengonsumsi  atau  meminum  langsung  minuman khamar ,  terhadap  mereka    dikenakan hukuman hudûd sebanyak  40  (empat  puluh)  kali cambuk.  Hal  ini  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  yang  menjelaskan  bahwa  hukuman had diberlakukan  kepada  setiap  orang yang mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya. 2
Perbuatan yang dikenakan hukuman ta’zîr diberlakukan terhadap setiap orang yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  sampai  Pasal  8  yaitu  bentuk hukuman  berupa  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun,  paling  singkat  3  (tiga)  bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp.  25.000.000  (dua  puluh  lima  juta  rupiah).  Pasal  6  yang  dimaksudkan  di  atas  adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan,  mengedarkan,  mengangkut,  menyimpan,  menimbun,  memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya. 3
1 Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Insrtuksi Presiden, berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam, Edisi IV, (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2008), h. 137.
2 Ibid., h. 137.
3 Ibid., h. 132.
Pasal  7  adalah  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  berlaku  juga  bagi badan  hukum  dan  atau  badan  usaha  yang  dimodali  atau  memperkerjakan  tenaga  asing. Seterusnya  pasal  8  dimaksudkan  adalah  instansi  yang  berwenang  menerbitkan  izin  usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasi penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.
Seseorang yang mengkonsumsi khamar menurut Pasal 26 ayat (1) adalah dicambuk 40 kali melalui prosedur tata cara cambuk yang telah ditetapkan dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal  33  dan  Pasal  34.  Pasal  31  menyebutkan  bahwa  hukuman  cambuk  dilakukan  oleh seorang  petugas  yang  ditunjuk  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Jaksa  Penuntut  Umum  harus berpedoman  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  qanun  ini  dan/atau  ketentuan  yang  akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil . 4
Menurut  Pasal  32  bahwa  pelaksanaan  hukuman  dilakukan  segera  setelah  putusan hakim  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Penundaan  pelaksanaan  hukuman  hanya  dapat dilakukan  berdasarkan  penetapan  dari  Kepala  Kejaksaan  apabila  terdapat  hal-hal  yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.
Sementara  Pasal  33  menjelaskan  secara  spesifik  pelaksanaan  hukuman  cambuk terhadap pelaku, dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa  Penuntut  Umum  dan  dokter  yang  ditunjuk.  Pencambukan  dilakukan  dengan  rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung  ganda/belah.  Pencambukan  dilakukan  pada  bagian  tubuh  kecuali  kepala,  muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
Tersangka  laki-laki  dicambuk  dalam  posisi  berdiri  tanpa  penyangga,  tanpa  diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan tersangka perempuan dalam posisi duduk  dan  ditutup  kain  di  atasnya.  Pencambukan  terhadap  perempuan  hamil  dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Pasal 34 menyebutkan apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum, berdasarkan pendapat dokter  yang  ditunjuk,  maka  sisa  cambukan  ditunda  sampai  dengan  waktu  yang memungkinkan.
Uraian  di  atas  merupakan  sesuatu  yang  mendasari  tulisan  ini,  yang  mencoba menganalisa,  bagaimana  Konsep Hudûd dan Ta’zîr dalam  hubungannya    dengan  Tindak
4 Ibid., h. 142.
Pidana terhadap pelaku minunan khamar yang ada dalam Qanun Provinsi Aceh nomor 12 Tahun  2003,  oleh  karena  itu    apa  yang  menjadi  tujuan  dari    tulisan  ini  yang  mencoba menganalisa  bagaimana  ketentuan  ancaman  hukuman  terhadap  pelaku  minuman khamar menurut  Qanun  Provinsi  Aceh  menjadi  jelas.  Inilah  salah  satu  hal  yang  dapat  menjadi alasan tulisan ini, disamping melihat adanya  realitas  di  masyarakat   yang masih terdapat pelaku peminum khamar , dimana dari sebahagian mereka adalah muslim.

## B. Tindak  Pidana Khamar di Aceh dalam Tinjauan Hukum Islam
Menurut fiqh jinâyah , hukuman yang dikenakan terhadap peminum khamar berupa hukuman had, yaitu  dicambuk,  namun  terdapat  perbedaan  pandangan  ulama  mengenai batas  bilangan  yang  perlu  dicambuk.  Menurut  jumhur  fuqahâ‟,  mengatakan  bahwa bilangannya  sebanyak  delapan  puluh  kali.  Hal  ini  berdasarkan  apa  yang  telah  dilakukan oleh Umar dengan di dukung oleh sebagian sahabat besar lain. Menurut mereka apa yang telah  dilakukan  oleh  Umar  tidak  bertentangan  dengan  apa  yang  pernah  dilakukan  oleh Rasulullah  Saw.  Karena  Baginda  saw.  Pernah  memukul  peminum khamar dengan  dua belah sandalnya sebanyak empat puluh kali.
Menurut  Imam  Syâfi‟i  dan  satu  riwayat  lain  dari  Imam  Ahmad  bahwa had bagi peminum khamar ialah sebanyak empat puluh kali. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Nabi memukul  peminum khamar sebanyak  empat  puluh  kali  cambuk.  Menurut  mereka,  apa yang  dikatakan  oleh  Abd  al-Rahmân  bin  „Auf  dan  „Alî  bin  Abî  Thâlib  begitu  juga dilakukan oleh Umar, semuanya berasaskan oleh ijtihad mereka tentang hukum yang sudah ada  nash.  Menurut    mereka    hukuman  ini  tidak  boleh  diqiyaskan  lagi  karena  ia  adalah hukuman had .  Imam  Syâfi‟î  menetapkan  hukuman  tersebut,  sebagaimana  yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah Saw. bersabda,
نعبرأركب وبأ دلجو لاعنلاو ديدجلب رمخلا ىف صلى الله عليه وسلم ىبنلا دلج
) يراخبلا هاور ) 5
Artinya: Nabi saw. menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum khamar (minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk itu sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari).
5 Abî  Fadhl  Ahmad  bin  „Alî  bin  Muhammad  al-„Asqalânî, Shahîh  al-Bukhâri ,  (Kairo:  Dar  al- Baihayan,1997), h. 576.
Adapun  hukuman  bagi  mereka  yang  memproduksi  dan  mengedarnya,  baik  secara menjual,  menyimpan  dan  sebagainya,  hukumannya  yang  berupa  denda,  itu  tergolong dalam hukuman ta’zîr yang merupakan salah satu hukuman dalam  pidana Islam. Apabila ditinjau  wajib  dilaksanakan  sebagai  hak  Allah  atau  hak  manusia,  dalam  setiap  maksiat yang tidak ada pembalasan had dan kaffarah.

## C. Faktor  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Aceh  dalam  Menetapkan  Kategori Hudûd terhadap Kejahatan Khamar
Syari‟at Islam di Propinsi Aceh secara resmi dideklarasikan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 23 Maret Tahun 2002 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram  1423  Hijriah.  Tanggal  dan  tahun  ini  merupakan  tonggak  sejarah  yang  cukup penting  bagi  Aceh  dalam  penerapan  syari‟at  Islam  secara  kaffah. Aceh  telah  berhasil menerapkan  tiga  hukuman hudûd berupa  hukum  cambuk  yang  terdapat  dalam  Qanun Nomor  12  Tahun  2003  tentang  minuman khamar ,  Qanun  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Maisir, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat ( Mesum ).
Pada  dasarnya,  ada  beberapa  faktor  penting  sehingga  Aceh  berhasil  menerapkan qanun syari‟at Islam dalam tindak pidana khamar . Antara lain kewenangan yang diberikan oleh  pemerintah  Pusat  kepada  Propinsi  Aceh.  Kewenangan  yang  dimaksudkan  adalah melalui  Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua peraturan ini memberikan keistimewaan khusus diberikan pemerintah  kepada  Propinsi  Aceh.  Kewenangan  ini  melahirkan  Qanun  Nomor  12  Tahun 2003 tentang Khamar . Berdasarkan qanun ini, setiap orang yang mengkongsumsi khamar , maka  dikenakan had yaitu hudûd 40  kali  cambuk.  Sekiranya  keistimewaan  ini  tidak diberikan  pemerintah,  Aceh  mungkin  tidak  akan  dapat  memberlakukan hudûd kepada pelaku pidana khamar .
Faktor  lain  dari  kewenangan  peraturan    qanun hudûd di  Aceh  adalah  upaya memberi peringatan dan kesadaran kepada masyarakat untuk berhenti dari mengkonsumsi minuman  memabukkan,  sehingga  dapat  dilihat  penurunan  kasus  tindak  pidana khamar pertahun. Walaupun pada dasarnya penerapan hukuman hudûd ini masih diperingkat awal, namun  semangat  yang  ditunjukkan  masyarakat  dan  pemerintahan,  yang  menginginkan syari‟at  Islam  diberlakukan  di  Propinsi  Aceh  menjadikan    faktor  penting  dalam pemberlakuan hudûd .
Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam realitas penerapan  hukum. Sesuatu hukum  tidak  dapat  terlaksana  tanpa  dukungan  dan  partisipasi  dari  masyarakat. Sebagaimana  yang  berlaku  di  Aceh,  masyarakat  menerima,  bahkan  menantikan  saat diberlakukan  syari‟at  Islam  secara kaffah di  bumi Serambi  Mekah ini.  Tiga  buah  qanun yang telah diberlakukan di Aceh termasuk Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar , masyarakat  seakan  tidak  sabar  menantikan  saat  Qanun  ini  dijalankan  di  Propinsi  Aceh sebelum  pemberlakuannya.    Ini  adalah  karena  Aceh  telah  lama  mendukung  pelaksanaan syari‟at Islam yang benar.
Sejarah  telah  mencatat  tentang  pelaksanaan  syari‟at    Islam  yang  pernah  ada Propinsi ini. Pertama , ketika Raja Linge XIV (Raja daerah Linge, Kabupaten Aceh Tengah sekarang) yang hidup semasa dengan Sultan Alauddin Ri‟ayatsyah al-Qahhar 1537-1571) yang oleh Qadhi Malikul Adil (Hakim Agung Kesultanan) dijatuhi hukum membayar diyat 100  ekor  kerbau  (dibayarkan  kepada  adik  tirinya  yang  masih  hidup,  serta  ibu  tirinya), karena  terbukti  dengan  sengaja  membunuh  adik  tirinya.  Selanjutnya  kasus  yang  dialami oleh  keluarga  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1675M)  yang  menjatuhkan  hukuman  rajam kepada  Meurah  Pupoek,  anak  kandungnya  sendiri,  calon  putra  mahkota  karena  terbukti berzina dengan salah seorang istri bangsawan di lingkungan Istana.
Aceh  merupakan  suatu  bagian  dari  apa  yang  disebut  “ Survar  Nabhumi ”  (tanah emas).  Masyarakat  Aceh  yang  terdiri  dari  beberapa  kelompok  masyarakat  yang  memiliki khazanah  budaya  dan  adat  istiadat  yang  beragam.  Setiap  perilaku  yang  ditampilkan  oleh orang  Aceh  adalah  bagian  dari  budaya  Aceh.  Ketika  berbicara  tentang  kondisi  sosial budaya  masyarakat  Aceh,  maka  secara  tersirat  juga  berbicara  masalah  agama  Islam  itu sendiri. Walaupun pada hakikatnya Aceh masih dalam proses pembelajaran syari‟at Islam, namun penerapan hudûd atas tindak pidana khamar ini mudah dipahami masyarakat Aceh, karena Aceh sudah punya dasar syari‟at Islam yaitu al-Qur‟an dan Sunnah. Artinya budaya masyarakat  Aceh  di  dalamnya  mengandung  nilai-nilai  Islam.  Hal  ini  dikarenakan  Aceh yang sudah berumur beratus tahun dipengaruhi oleh agama Islam, maka tidak dapat dengan mudah  melepaskan  kebudayaan  dari  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Syari‟at  Islam  yang  telah mengkristal  dalam  masyarakat  adat  Aceh  tidak  hanya  dalam  wacana,  tetapi  juga  menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakat.
Faktor sejarah masyarakat Aceh telah berjasa dalam perjuangan Indonesia. Sebagai bentuk  balas  jasa  dari  pemerintah  pusat  kepada  masyarakat  Acehdiberi  kewenangan memberlakukan  qanun  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana khamar .  Dengan  demikian faktor-faktor  yang  dinyatakan  di  atas  menjadi  alasan    kuat  dalam    kepada  Aceh  dalam pemberlakuan hukuman hudûd yang di atur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 2 Tahun 2003 tentang Khamar .
D. Efektivitas Hudûd dan Ta’zîr terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Khamar Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang  sangat  dekat  dan  bahkan  fanatik  terhadap  ajaran  Islam,  sehingga  Islam  menjadi identitas  budaya  dan  kesadaran  jati  diri.  Masyarakat  Aceh  menyatukan  ajaran  agama  ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa, sehingga menyatu dan berbaur, yang dalam  pepatah  adat  dinyatakan  dengan  ungkapan  “ hukom  ngoen  adat  lagee  zat  ngoen sifeut ”  yang  berarti  “hubungan  syari‟at  dengan  adat  adalah  ibarat  hubungan  suatu  zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan.
Setelah  diberlakukan  hukuman hudûd di  Aceh,  dapat  digambarkan  melalui  kajian yang  dilakukan  bahwa  undang-undang  syari‟at  Islam  ini  benar-benar  memberi  efek  jera kepada masyarakat dari melakukan tindak pidana khamar . Kajian di Mahkamah Syar‟iyah Aceh  sepanjang  analisa  dan  amatan  yang  dilakukan,  diketahui  dari  tahun  2005  sampai tahun 2009 ada penurunan dan kesetaraan kasus penangkapan bagi kesalahan khamar . Ini menunjukkan  bahwa  hukuman hudûd yang  diberlakukan  di  Aceh  benar-benar  efektif karena berlandaskan syari‟at Islam yang benar. Hal  ini dapat diteliti melalui statistik dari Mahkamah Syar‟iyah Aceh sebagaimana tabel di bawah:

## Tabel
Statistik Rekap Laporan Terima Perkara Tindak Pidana Khamar di Mahkamah Syariah Aceh Tahun 2005 hingga Tahun 2009 Mahkamah Syariah Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Banda Aceh 7 3 6 4 1 Sabang 1 Sigli 4 Takengon 2 Lhoksukon 1 Idi 1 Langsa 2 3 2 1 Kuala Simpang 8
Sumber Data : Mahkamah Syar’iyah Aceh
Pada  tahun  2005,  terdapat  tiga  belas  kasus  yang  telah  diputuskan  di  Mahkamah Syar‟iyah yaitu tujuh kasus terjadi di Kota Banda Aceh, dua kasus di Takengon, dua kasus juga  dari  Langsa  dan  dua  kasus  dari  Jantho,  masing-masing  kasus  telah  diterima  dan diputuskan  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh.  Pada  tahun  2006,  kasus khamar sedikit meningkat berbanding tahun 2005 yaitu mencatat dua puluh satu kasus yang diterima dan diputuskan  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh.  Tiga  kasus  dari  Banda  Aceh,  Sinabang  dan Langsa,  satu  kasus  dari  Sabang,  Meulaboh,  Tapaktuan  dan  Jantho,  dan  delapan  kasus  di Kuala  Simpang.  Pada  Tahun  2007  mencatatkan  penurunan  kasus  yaitu  sembilan  kasus dicatatkan  masing-masing  enam  kasus  di  Banda  Aceh,  dan  satu  kasus  masing-masing  di Lhoksukon,  IDI  dan  Jantho.  Jika  diteliti  statistik  di  atas,  pada  tahun  2008  dan  2009 menunjukkan angka meningkat hanya satu kasus perbedaan melebihi kasus 2007 yaitu 10 kasus, berbanding tahun 2007 sembilan kasus . 6
Jika  dicermati  statistik  yang  dinyatakan  di  atas,  jelas  menunjukkan  adanya penurunan  dan  kesetaraan  penerimaan  kasus  dari  tahun  2005  hingga  tahun  2009.  Aceh seperti  yang  kita  ketahui  mempunyai  19  wilayah,  dan  mempunyai  masyarakat  majemuk., namun  statistik  menunjukkan  tidak  ada  pelanggaran  syari‟at  yang  banyak  antara  tahun 2005 hingga tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa Qanun yang diterapkan di Aceh berupa hukuman hudûd kepada  pelaku khamar benar-benar  efektif  dan  memberi  kesan  yang mendalam kepada diri dan masyarakat. Tidak dapat diragukan lagi  bentuk hukuman yang datangnya dari Allah tidak dapat dipersoalkan lagi hikmah dibandingkan dengan hukuman yang  acuannya  dari  manusia.  Pada  tindak  pidana  larangan khamar pada  dasarnya  adalah karena merusak akal dan memberi kemudharatan pada tubuh. Diberlakukan hudûd di Aceh karena  kejahatan  ini  dalam  kaitan  moral  adalah  tidak  terkontrol,  dalam  melindungi
6 Statistik  Rekap  Laporan  terima  Perkara  Jinayat  Khamar  sejak  Tahun  2005  sampai  2009  di Mahkamah Syar‟iyah Aceh.
Meulaboh 1 4 Sinabang 3 1 Singkil 1 Tapaktuan 1 2 Jantho 2 1 1 JUMLAH 13 21 9 10 10
masyarakat  dengan  hukuman  paling  efektif  yaitu  sanksi  cambuk  40  kali  terhadap  pelaku, karena dari segi maqâshid al-syar’îyah adalah hifdz al-‘aql (memelihara akal).
Hal  ini  jelas  terbukti  pemberlakuan  syari‟at  Islam  dalam  masyarakat  Aceh menimbulkan  rasa  takut  dan  malu  setelah  dijalankan  hukuman hudûd ke  atas  pelaku minuman khamar karena  pelaku  dihukum  cambuk  di  khalayak  ramai  di  rumah  ibadah (mesjid)  yang  dapat  disaksikan  oleh  banyak  orang.  Disamping  itu,  rasa  malu  lebih  terasa kepada terhukum karena di samping disaksikan orang banyak, juga dipaparkan pada media seperti televisi dan juga akbar.
Untuk  efektivitas  pelaksanaan  Qanun  ini,  di  samping  adanya  lembaga  penyidikan dan  penuntutan,  juga  dilakukan  pengawasan  yang  meliputi  upaya  pembinaan  terhadap pelaku  tindak  pidana khamar oleh  Pejabat  Wilayatul  Hisbah.  Selanjutnya  kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya tindak pidana minuman khamar dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma‟ruf nahi mungkar. Realisasinya terlihat dari kesungguhan dalam mengangkat hukuman hudûd di  Aceh  oleh  Pemerintah  Propinsi,  khususnya  masyarakat  serta  berbagai  pihak  termasuk Wilayatul  Hisbah  dalam  merealisasikan  hukuman hudûd .  Efek  dari  kesungguhan, kerjasama  banyak  pihak  dan  ketulusan  institusi  Mahkamah  Syar‟iyah  menjadikan  hukum hudûd dapat  diterapkan  dengan  sempurna.  Contoh  yang  dapat  kita  lihat  diantaranya  satu contoh  kasus  peminum khamar yang  telah  ditangkap  dan  diputuskan  di  Mahkamah Syar‟iyah Aceh, seperti berikut :
“ Tertuduh  kasus  pelaku  khamar  (nama  dirahasiakan),  tempat  lahir  di  Gunung Sitoli,  berumur    54  tahun,  jenis  kelamin  laki-laki,  warganegara  Indonesia beralamat  di  Desa  Suka  Karya,  Kecamatan  Simeulue  Timur  Kabupaten  Simeulue, yang beragama Islam dan bekerja  sebagai  tukang becak telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  telah  mengkonsumsi  minuman  khamar  merek  Asoka Whisky.  Terdakwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  26  Agustus  2006  sekitar  pukul  21.00 WIB  bertempat  di  rumah  terdakwa  di  Dusun  (tempat  dirahasiakan)  telah menyimpan  50  (lima  puluh)  botol  minuman  khamar  dan  sejenisnya  merek  Asoka Whisky,  2  botol  minuman  khamar  merek  Asoka  Whisky  disisihkan  untuk Laboratorium  Forensic).  Terdakwa  telah  dijatuhkan  hukum  dengan  hukuman  40 (empat puluh) kali cambuk dan mahkamah memerintahkan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) botol berisi minuman khamar merek Asoka Whisky dan 1 (satu) botol  kosong  bekas  minuman  khamar  merek  Asoka  Whisky,  disita  dan dimusnahkan. 7

## D. Penutup
7 Putusan Mahkamah Syari‟ah Aceh, Tanggal 1 Januari 2007.
Hasil penangkapan dan  pemberlakuan hukuman cambuk kepada pelaku khamar ini memberikan  dampak  positif  bagi  masyrakat.  Bentuk  ancaman  hukuman  cambuk  bagi pelaku  pelanggaran  meminum  minuman khamar juga  dimaksudkan  sebagai  upaya memberi kesadaran bagi si pelaku, dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya  untuk  tidak  melakukan  kesalahan.  Di  samping  itu,  hukuman hudûd berupa cambukan  lebih  efektif  karena  selain  memberi  rasa  malu,  juga  tidak  menimbulkan  resiko bagi  keluarga.  Jenis  hukuman hudûd juga  berdampak  pada  biaya  yang  harus  ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Dinas Syariat  Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden,  Peraturan  Daerah/Qanun,  Insrtuksi  Presiden,  berkaitan  dengan Pelaksanaan Syariat Islam, Edisi IV, (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2008.
Abî Fadhl Ahmad bin „Alî bin Muhammad al-„Asqalânî, Shahîh al-Bukhâri , Kairo: Dar al- Baihayan,1997.
Statistik Rekap Laporan terima Perkara Jinayat Khamar sejak Tahun 2005 sampai 2009 di Mahkamah Syar‟iyah Aceh.
Putusan Mahkamah Syari‟ah Aceh, Tanggal 1 Januari 2007.