## Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi

## Rira Nuradhawati
rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id
Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi. Latar belakang  penelitian ini didasari dari fenomena bahwa  tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang  sangat serius, namun kurang  mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para  penegak hukum karena  tindak kekerasan pada  perempuan dan anak dianggap suatu hal yang  wajar  disebabkan hak  suami sebagai pemimpin  dan  kepala keluarga dan terjadi dalam wadah perkawinan yang legal. Sehingga perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terbesar, memendam dan merasakan berbagai bentuk kekerasan baik  fisik  maupun  psikis yang dialaminya dalam  rumah  tangga. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara yang mendalam. Dari analisis hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa; a)  dalam pelaksanaan pendampingan adanya mekanisme pelaporan dari korban terhadap P2TP2A; b) adanya  pelaksanaan pendampingan secara  psikologis bagi korban. Faktor penghambat adalah LK3  lebih dominan dibandingkan P2TP2A  dalam memberikan pendampingan serta  terbatasnya sumber  dana  untuk operasional dari P2TP2A  dan juga karakteristik korban dan penyebab KDRT yang tidak sama. Sedangkan factor pendukung adalah adanya keberanian dari korban untuk melapor  dan adanya koordinasi dengan  komponen-komponen yang  lain dan tergabung dalam tim P2TP2A.

## Kata Kunci : KDRT, Korban, Pendampingan

## Pendahuluan
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  saat ini merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya karena akibatnya sangat kompleks dan berpengaruh besar terhadap individu yang menjadi korban serta terhadap ketahanan keluarganya dan masyarakat
Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1:
“ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang  terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga  termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ”
Kekerasan terhadap perempuan dan anak sejatinya  ibarat “ fenomena gunung es. ” Hanya puncaknya saja yang nampak atau beberapa saja kasusnya yang  terekspos, selebihnya ribuan bahkan mungkin lebih kasus Kekerasan Dalam  Rumah Tangga ini terpendam disebabkan  masih adanya anggapan merupakan masalah domestik atau aib yang tidak perlu diekspos.
Untuk melindungi perempuan   khususnya dari berbagai tindak kekerasan maka muncul berbagai produk hukum baik yang  bersifat lokal maupun internasional. Adapun produk hukum yang bersifat internasional adalah  sebagai berikut : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979); Vienna Declaration and Programme of Action (1993); Declaration on  the Elimination of Violence Against Women (1993); Beijing Declaration and Platform For Action (1995).
Indonesia sebagai salah satu peserta konvensi memiliki tanggung jawab untuk  melaksanakan hasil konvensi yang  dituangkan dalam  perundang- undangan, kebijakan, program dan tindakan. Realisasi dari komitmen itu
diantaranya adalah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Luluhima, 2006 : 85).
Setelah berlakunya undang-undang Penghapusan   No 23 Tahun 2004, maka  tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya menjadi urusan suami istri  saja, akan tetapi sudah  menjadi urusan  publik.  Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila  terjadi kekerasan dalam rumah  tangga.  UU Nomor  23  tahun  2004  merupakan salah  satu bentuk perlindungan yang  diberikan pemerintah terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sesuai dengan UU  Nomor  23 Tahun 2004 maka dilakukan penegakan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  karena akan memberikan perlindungan kepada korban itu sendiri serta memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah sama seperti kasus-kasus lainnya karena memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Apabila  tidak memperoleh penanganan akan mengganggu ketahanan dari keluarga. Sedangkan keluarga itu sendiri unsur yang   penting   karena menentukan kehidupan yang lebih luas yaitu kehidupan di masyarakat.
Bagi mereka yang menjadi korban tidaklah mudah untuk melepaskan diri dari rantai kekerasan tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tanggga itu terus berlangsung  karena seorang perempuan bertahan menghadapi ancaman atau teror kekerasan adalah perasaan cinta  dan besarnya harapan suaminya bisa berubah. Apalagi setelah melakukan kekerasan, umumnya pasangan memohon meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atau berubah menjadi sangat baik. Bagi perempuan,  dia akan merasa bersalah apabila tidak memaafkan pelaku. Padahal tidak lama  kemudian, pasangannya kembali melakukan  kekerasan dan  kembali  meminta maaf. Begitu  seterusnya, berulangkali. Lama-kelamaan kekerasan yang terjadi seperti lingkaran      setan yang tak berujung. Pasangannya bukan menunjukkan perubahan tapi semakin
intens melakukan kekerasan demi kekerasan karena merasa bahwa perempuan tersebut akan memaafkannya.
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang  sangat serius, namun kurang  mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para  penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada perempuan dan anak dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sancitive  of the  home),  ketiga: tindak kekerasan pada perempuan dan anak dianggap suatu hal yang  wajar karena hak  suami sebagai pemimpin dan  kepala  keluarga,  keempat: tindak kekerasan pada  perempuan dan anak dalam rumah tangga  terjadi dalam suatu lembaga yang  legal yaitu  perkawinan. Dari  beberapa alasan tersebutlah maka perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terbesar,  memendam dan merasakan   berbagai bentuk kekerasan   baik fisik maupun   psikis yang dialaminya dalam rumah tangga.
Akibat dari tindak kekerasan yang  menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis, ekonomi  dan/atau  penelantaran rumah tangga yang berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau  perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, serta adanya data dari berbagai sumber yang  menunjukan adanya kenaikan jumlah kasus KDRT yang  terjadi. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan yang  diperlukan penanganan serius melalui upaya bersama yang melibatkan antara  pihak  pemerintah, masyarakat serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang  dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi.
Untuk keluar dari siklus kekerasan yang menjelma menjadi suatu lingkaran yang tidak berujung, maka dibutuhkan dukungan tidak hanya dari
orang-orang terdekatnya seperti  keluarga,  masyarakat,  tapi  juga dari aparat pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan penegak hukum.
P2TP2A Kota Cimahi  sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bergerak  dalam  perlindungan  dan pemberdayaan perempuan  memiliki peran yang sangat penting dalam pendampingan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Adapun jumlah kasus KDRT di Kota Cimahi pada tahun 2016 terus meningkat, hal tersebut didapat dari penuturan para informan yang mengalami kekerasan dan melapor ke aparat kepolisian. Dari data tersebut terlihat bahwa di Kota Cimahi kasus KDRT juga mengalami kenaikan, walaupun data yang ada belum menggambarkan keadaan yang  sebenarnya, karena masih banyak kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan oleh korban. Korban KDRT yang tidak berani melaporkan cenderung  tertutup, karena mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.
Namun untuk mengantisipasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, P2TP2A  Kota Cimahi kerapkali melakukan  sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu juga dengan dibentuknya Satgas (satuan  tugas) P2TP2A  di tiap kelurahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, psikologi dan lain-lain. Kemudian adanya  sosialisasi Peraturan Daerah No  18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan dan perlindungan buat anak.
Berdasarkan beberapa dasar pemikiran tersebut, beberapa masalah yang ingin dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah sejauh mana  peranan P2TP2A  dalam  memberikan  pendampingan  terhadap  perempuan  dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  di Kota  Cimahi. Hal ini didasari bahwa dewasa ini peran P2TP2A sangat dibutuhkan dalam memberikan
dukungan guna memulihkan psikis dari  korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga supaya mereka bisa kembali ke tengah masyarakat tanpa ada trauma dan perasaan bersalah.
Penelitian  terkait peranan P2TP2A  dalam  memberikan  pendampingan terhadap perempuan  dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  ini difokuskan pada wilayah Kota Cimahi dengan didasari pemikiran bahwa Kota Cimahi sebagai salah satu kota yang  pernah beberapa kali memperoleh penghargaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satunya adalah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya tahun 2014 yang menunjukkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal perempuan dan anak. Dengan  demikian, P2TP2A  sebagai bagian  dari  pemerintah cukup penting dalam mendukung dan memberikan pendampingan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi tersebut.
Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri)  keras atau  perbuatan  seseorang atau  kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang    berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan prinsip secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman  terjadinya  perbuatan  tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau  pribadi (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Pasal 1 Tahun 1993).
Menurut Hasan Sadhily  (1983:256) menyatakan bahwa gender itu berasal dari Bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.
Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hillary M Lips memberi batasan tentang gender sebagai berikut:
“ harapan-harapan budaya  terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan    dikenal dengan    lemah    lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu   merupakan sifat yang   dapat dipertukarkan, misalnya ada   laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang  kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat- sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain ” . (Mansour Fakih, 1999:8-9)
Adapun  bentuk-bentuk kekerasan  fisik, seksual,  dan  psikologis dapat terjadi dalam :
a. Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam  keluarga, pemerkosaan  dalam perkawinan, pemotongan alat kelamin perempuan    dan praktek-praktek
tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang  dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
b. Komunitas, termasuk didalamnya perkosaan, penganiayaan seksual,  pelecehan  dan intimidasi seksual  di  tempat  kerja, institusi pendidikan,  tempat  umum  dan  lainnya,  perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
c. Yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun  kekerasan tersebut terjadi  (Pasal 2  Deklarasi
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PP Tahun 1993)
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:
“ Setiap perbuatan terhadap seseorang   terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga  termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ” .
Menurut  Kementerian Pemberdayaan Perempuan  Republik Indonesia menyatakan bahwa :
“ KDRT adalah setiap tindakan yang  mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan pada  perempuan secara psikologis, fisik, dan seksual  termasuk ancaman  tindakan  tertentu,  pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi ” .
Dari beberapa pengertian di atas maka yang   dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara   fisik maupun nonfisik.
Yang termasuk lingkup keluarga menurut UU No 23 tahun 2004 adalah:
“a )  suami, istri,  dan anak; b)  orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga  dengan suami, istri, dan anak, karena  hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang  menetap dalam rumah tangga: c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ” .
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  merupakan suatu batasan yang  mengacu pada kekerasan yang  terjadi pada lokus atau wilayah keluarga. Keluarga  disini tidak ada  batasannya apakah keluarga  inti atau keluarga luas. Siapapun yang  dikatagorikan sebagai anggota keluarga adalah pihak yang dikatagorikan sebagai pelaku.
Dari pandangan hukum diatas dapat diketahui bahwa  keluarga merupakan salah satu tempat dimana  kekerasan bisa terjadi. Kekerasan dalam keluarga  tidak hanya menimpa  perempuan  tapi juga anak-anak karena posisi mereka lemah dan tidak berdaya.
Berdasarkan konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dnegan anak adalah “ setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun ” .
Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah “ seseorang yang  belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan ” .
Kota Layak Anak yang selanjutnya  disingkat KLA adalah  kota yang mempunyai sistem  pembangunan  berbasis hak anak  melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia  usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, progtam dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
Pengertian  peran adalah  merupakan aspek yang  dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang  melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto,1984: 237).
Selanjutnya Sarwono (2002) menyatakan bahwa  teori peran (Role Theory) adalah  teori yang  merupakan  perpaduan  teori, orientasi, maupun disiplin  ilmu,  selain  dari  psikologi,  teori  peran berawal  dari  dan masih  tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “ peran ”  diambil dari dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.
Selanjutnya Biddle  dan Thomas (1966) membagi teori peran menjadi empat golongan yaitu :
1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku
Beberapa dimensi peran sebagai berikut :
1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijkasanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran  merupakan  strategi untuk mendapatkan  dukungan  dari masyarakat (public supports);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa  informasi dalam  proses pengambilam  keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang   untuk melayani masyarakat, sehingga  pandangan  dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah  masukan yang  bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha  pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang  melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian  dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran diakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat  seperti  halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat
(Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003).
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:

## 1) Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang  termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi,
menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, menyetrika, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya.
Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini biasanya terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.

## 2) Kekerasan Psikologis / Emosional
Kekerasan  psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,  hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa  tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah  penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau  ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan  kehendak.
Kekerasan jenis ini terkadang  belum disadari bahwa hal ini adalah termasuk  dalam KDRT. KDRT  jenis ini juga akan berdampak negatif  terhadap perkembangan bayi, apabila  korban sedang mengandung karena tekanan-tekanan yang diderita.

## 3) Kekerasan Seksual
Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan)  istri dari kebutuhan  batinnya, memaksa  melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

## 4) Kekerasan Ekonomi
Setiap  orang dilarang  menelantarkan  orang dalam  lingkup  rumah tangganya, padahal menurut hukum yang  berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian  ia wajib  memberikan  kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Contoh dari kekerasan jenis ini adalah  tidak memberi nafkah istri,
bahkan menghabiskan uang   istri. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri, sedangkan seorang istri yang bekerja sifatnyahanya membantu. Seorang  suami yang  tidak menafkahi keluarganya biasanya karena suami itu suka main judi,  selingkuh, sehingga lupa akan tanggung jawabnya. Kondisi yang demikian yang berlangsung secara terus-menerus biasanya menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian.
Dari bentuk-bentuk KDRT yang ada tersebut, seringkali korban mengalami KDRT secara  ganda, sebagai contoh korban mengalami kekerasan secara fisik dengan cara  dipukul hingga mengakibatkan luka lebam sekaligus diancan agar  tidak memberitahu kejadian ini pada keluarga atau orang lain dengan ancaman tertentu. Dari contoh tersebut korban mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul dan kekerasan psikologis yaitu ancaman yang mengakibatkan ketakutan.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang  selama ini terjadi, faktor yang menjadi penyebabnya berbeda antara korban yang satu dengan korban yang lain. Menurut Farha  Ciciek (2005: 33-34), menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :
1) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan damai. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah  mempunyai hak atas istrinya  sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
2) Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung  pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat
perempuan sepenuhnya berada da bawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
3) Fakta  menunjukan bahwa  lelaki dan perempuan  tidak diposisikan setara dalam  masyarakat. Anggapan  suami atau laki-laki  mempunyai kekuasan terhadap istri ini dapat berada  di bawah kendali suami. Jika  istri melakukan kekeliruan, maka  suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.
4)    Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan  sosial tetapi persoalan  pribadi antara  suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa  masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.
5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh  menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama  juga  membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang  mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang  merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Berdasarkan data yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, istri merupakan korban utama  dalam kekerasan rumah tangga. Istri sebagai korban kekerasan berasal dari semua golongan masyarakat yang tidak memandang dari segi lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama  maupun rentang usia tertimpa musibah kekerasan.
Kekerasan yang   dialami korban akan mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan. Penderitaan tersebut berupa fisik yaitu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, secara ekonomi karena tidak diberi nafkah, penderitaan psikologis yang bisa mengakibatkan rasa takut, tidak percaya diri
dan sebagainya, sedangkan penderitaan secara seksual seperti pemaksaan hubungan seksual.
Sebagai warga negara, korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hak dan kewajiban korban semakin dihormati. Adapun hak korban dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :
1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial atau  pihak lainnya baik sementara    maupun berdasarkan penetapan pemerintah
perlindungan dari pengadilan.
2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan ketentuan perundang- undangan.
5) Pelayanan bimbingan rohani.
Dalam Undang-undang  nomor  23  tahun  2004 tersebut disebutkan bahwa korban memiliki hak baik dalam hal perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan serta  bimbingan rohani, selain itu korban berhak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang  dialaminya baik secara lansung  maupun dengan memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain yang ditunjuk.
Salah  satu upaya pemerintah dalam pemulihan  korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah adanya pemberian pendampingan pada korban. Menurut Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 dalam Tadjoeddin Nur  Effendi (1993:4-5) bahwa salah satu hak korban adalah mendapat pendampingan oleh pekerja  sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendampingan itu sendiri berasal dari  kata “ damping ” . Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk  pemberian  kemudahan  untuk  memecahkan  masalah yang  dihadapi. Orang yang  melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien.
Pendamping  dapat dilakukan oleh individu  maupun kelompok masyarakat dan/atau lembaga yang  memiliki kemampuan fungsional dan profesional yang  diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap klien.
Supaya pelaksanaan pendampingan mencapai keberhasilan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka seorang pendamping harus memiliki kriteria, karena kegiatan pendampingan  bukan  tugas yang  mudah. Berikut kriteria pendamping menurut Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8):
1) Berbadan sehat jasmani dan rohani.
2) Usia minimal 21tahun atau memiliki kecakapan dalam
melaksanakan tugas pendampingan.
3) Pendidikan minimal SLTP.
4) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pendampingan bidang kesejahteraan sosial.
5) Memiliki keahlian praktek pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial.
6) Bersedia bekerja purna-waktu atau selalu dalam keadaan siap dalam melaksanakan tugas pendampingan.
Seorang pendamping memegang peranan penting dalam memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Berikut peranan pendampingan menurut Direktorat Bantuan  dan Jaminan Sosial (2007:8):
a. Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang   dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang  dapat mempercepat keberhasilan usahanya.
b. Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut.
c. Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbin yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang  dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
d. Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada  korban dalam rangka  menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
e. Perantara, yaitu peranan sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan antara  korban dengan berbagai sistem sumber yang  dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
f. Penghubung, yaitu    peranan    sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara   kepentingan   korban dengan   berbagai sistem sumber yang  dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
Dalam melakukan tugas pendampingan bagi korban KDRT, seorang pendamping memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :
a. Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak kekerasan.
b. Memfasilitasi pelayanan yang ditujukan bagi korban tindak kekerasan.
c. Menghubungkan korban tindak kekerasan dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat.
d. Mendidik dan melatih para korban tindak kekerasan.
e. Membantu korban tindak kekerasan
f. Menjalankan tugas sesuai dengan perananan.
Kota Cimahi saat ini mengalami berbagai macam persoalan sosial yang tidak sederhana, begitu juga  dengan permasalahan penduduknya. Penduduk Kota  Cimahi yang sebagian  besar terdiri dari  perempuan  dan anak, kerapkali rentan menjadi korban kekerasan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh orang terdekatnya.
Faktor    kemiskinan, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup dan makin besarnya jumlah penduduk yang   mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan trafiking dan kekerasan.
Berdasarkan permasalahan yang  terjadi  dimana perempuan dan anak- anak yang  posisinya lemah dan tidak berdaya tersebut maka perlu dibentuk suatu wadah atau lembaga yang khusus dan memberikan perhatian penuh terhadap perempuan dan anak. Oleh karena  itu dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang  merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberi jalan keluar  dari pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
Dalam perlindungan anak, di Kota  Cimahi ada  peraturan daerah yang mengaturnya yakni Perda No 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaraan dan pelanggaran hak anak lainnya. Selain itu juga perlu dilakukan upaya-upaya
perlindungan terhadap anak; bahwa agar  upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang  optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah beserta orang tua, keluarga, dan masyarakat secara luas.
Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menunjukkan tingkat  kepedulian yang cukup tinggi dari Pemerintah Kota Cimahi terhadap anak.
Sedangkan peraturan mengenai perempuan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah dalam pasal 9 mengenai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan    dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang  informasinya atau data-data yang  terkumpul, terbentuk atau tersusun dari kata-kata dan gambar, bukan berupa angka-angka. Lexy J. Moleong  (2005: 11) mengatakan bahwa data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan    lapangan, foto, dokumen    pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya
Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,  karena permasalahan yang akan dibahas tidak berdasarkan angka-angka tetapi berupa kata-kata. Kata-kata tersebut  dapat  berasal  dari hasil wawancara,  observasi maupun  dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi.
Sumber  data primer  dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dengan mengadakan observasi langsung ke P2TP2A dan juga wawancara dengan para informan. Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik
purposif, yaitu jumlah informan dan data-data lain tidak ditentukan di awal penelitian namun disesuaikan   dengan tingkat kecukupan data ataupun informasi yang diperoleh di lapangan. Jika data yang diperoleh dianggap sudah cukup, maka proses pengumpulan data akan dihentikan dan proses selanjutnya difokuskan pada kategorisasi data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan.
Sumber-sumber   data sekunder adalah   data-data   pendukung yang penting untuk mendukung data primer yang sebagian besar merupakan hasil dari proses  wawancara dan pengambilan  informasi secara  lisan. Sumber- sumber  data sekunder di antaranya adalah dokumen-dokumen pemerintahan yang relevan, kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah, data-data yang relevan pada situs-situs di internet yang  terkait dengan peran P2TP2A Kota Cimahi.
Instrumen  dalam penelitian  ini adalah peneliti sendiri. Dengan peneliti bertindak sebagai instrument maka seluruh proses dan fenomena yang ditemukan  dilapangan dapat ditafsirkan atau dimaknai peneliti sendiri yang terlibat langsung dengan sumber data di lapangan. Sedangkan adanya pihak lain   sebagai instrument dalam   pengumpulan data   dapat menyebabkan terjadinya bias dalam penyampaian informasi.
Selanjutnya data yang  telah terkumpul baik itu  melalui wawancara observasi ataupun  studi pustaka  dianalisis dengan menggunakan analisa interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
Untuk menetapkan atau menentukan  keabsahan data  hasil penelitian, maka  diperlukan pengujian data tersebut. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan  dengan teknik triangulasi yaitu melalui check,  re-check dan crosscheck terhadap data yang  diperoleh  dari  teori, metodologi dan persepsi peneliti.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
P2TP2A adalah sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Untuk melaksanakan tanggung jawab  tersebut maka P2TP2A Kota Cimahi memiliki program dan  kegiatan. Program dan  kegiatan  penanganan  masalah KDRT  meliputi program pencegahan/perlindungan “ sebelum ”  d an program pencegahan/perlindungan “ sesudah ” KDRT.
Upaya pencegahan/perlindungan “sebe lum ”
Sebagai upaya pencegahan  sebelum terjadinya tindak  KDRT, P2TP2A Kota Cimahi melaksanakan berbagai kegiatan antara lain adalah sosialisasi bagi masyarakat yang  diikuti oleh  perwakilan  dari  tokoh agama,  tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan dan juga melibatkan institusi kepolisian dalam hal ini dari unit PPA Polres Cimahi.. Sosialisasi tersebut mengenai UU PKDRT, bagaimana  mekanisme  pelaporan ketika  terjadi tindak KDRT serta kegiatan pelatihan bagi apparat khususnya  di tingkat kelurahan sehingga mampu meningkatkan profesionalismenya.
Upaya pencegahan/perlindungan “ses udah ”
Upaya yang  dilakukan P2TP2A dalam menangani masalah KDRT bagi korban diantaranya :
1) Pelayanan yang meliputi adanya bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Dalam  hal ini berarti  pendampingan  dilakukan  melalui proses litigasi dan nonlitigasi.
2) Pemberdayaan diberikan kepada korban dalam bidang   pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemberdayaan yang  diberikan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh korban.
P2TP2A  merupakan  singkatan  dari
Pusat Pelayanan  Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan  dan permasalahan yang  menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah. P2TP2A merupakan sebuah tim jejaring yang di dalamnya terdiri dari beberapa unsur yang saling  terkait dan bekerja sama. Khususnya di Kota Cimahi P2TP2A berkoordinasi dengan LK3 dalam penanganan masalah KDRT.
Dalam  melaksanakan tugasnya P2TP2A  memiliki komponen-komponen sesuai dengan kebutuhan pokok permasalahan yang  ditangani. Adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari :
a. BPMPPKB Kota Cimahi
b. RSUD Cibabat Kota Cimahi
c. LK3
d. Kantor Kementrian Agama Kota Cimahi
e.  Dinas Kesehatan Kota cimahi
f. Panti Asuhan
g. Disnakertransos Kota Cimahi
h. Kejaksaan Kota Cimahi i. Pengadilan Bale Bandung
j. Disdukcapil
k. Polres Kota Ciamis
l. Crisis Center Universitas Jenderal Achmad Yani

## Dinas Pendidikan
Adapun mekanisme penanganan terhadap korban KDRT adalah keluarga/korban lapor ke tim P2TP2A ataupun ke LK3 karena P2PT2A dan LK3 pada dasarnya memiki tugas yang hamper sama dan kerapkali peranan LK3 lebih dominan dibandingkan dengan P2TP2A. Mekanisme pelaporan juga bisa dengan melaporkan langsung ke Polres Unit PPA yang selanjutnya Pihak
PPA meminta korban  untuk menghubungi P2TP2A atau LK3 dan bisa sebaliknya yaitu Polres menghubungi P2TP2A atau LK3 untuk  memberikan pendampingan kepada korban KDRT.
Setelah pemberkasan    di kepolisian maka P2TP2A dan LK3 mengadakan rapat koordinasi untuk gelar kasus yang terjadi. P2TP2A dan LK3 memberikan saran dan masukan dalam memberikan penanganan kepada polisi mengenai bagaimana tindak lanjut kasus KDRT selanjutnya. Jika diperlukan dan diminta  oleh  pihak  korban, P2TP2A  dapat memberikan bantuan hukum kepada  korban melalui kesepakatan bersama antara  korban dan LBH/LSM yang ditunjuk.

## Layanan Pendampingan
Layanan pendampingan merupakan kegiatan pendampingan yang diberikan  oleh tim P2TP2A  setelah korban KDRT melaporkan diri, adapun kegiatan tersebut meliputi :

## 1) Pengobatan Medis
Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan korban KDRT. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual.  Korban KDRT dirujuk ke RSUD setempat, jika korban mengalami luka yang serius, maka dirujuk Rumah Sakit yang berada di Kota Bandung.

## 2) Pelaporan ke Kepolisian Sampai Proses Peradilan
Tujuan  dari  pendampingan  ini adalah  memfasilitasi korban  jika kasus yang  sedang  dialaminya ingin diproses secara hukum. Dalam hal ini korban akan didampingi oleh P2TP2A  dan LK3 dari mulai awal proses pelaporan sampai dengan proses sidang. Untuk keperluan barang  bukti, korban  di visum terlebih dahuluoleh  petugas ahli yang  didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi.

## 3) Bimbingan Psikologi
Rehabilitasi diberikan  jika  korban mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya, seperti rasa  takut, trauma,  hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang  lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh  tenaga ahli psikologi dan juga  dibantu oleh  Crisis Center  Unjani. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara  korban dengan ahli psikolog/psikiater yang  dilakukan baik itu di  rumah korban ataupun di tempat lain yang telah disepakati sebelumnya. Bimbingan tersebut diberikan ketika  korban merasa memerlukannya dengan melihat perilaku yang ditampilkan ketika para pekerja social dan juga psikolog  melakukan dialog untuk pertama kalinya sesaat setelah terjadinya tindak kekerasan.

## 4) Perlindungan Bagi Korban
Setiap korban KDRT yang melaporkan diri kepada  pihak yang berwengan  kemudian merasa keamanannya tidak  terjamin,  maka korban berhak  untuk  memperoleh perlindungan  dengan  ditempatkan  di  sebuah tempat yang dianggap cukup terjaga keamanannya.      Untuk Kota Cimahi sendiri belum tersedia shelter atau tempat aman sementara bagi korban sehingga P2TP2A bekerjasama dengan Panti Asuhan yang ada di Kota Cimahi untuk menampung korban sementara waktu ataupun ditempatkan di Sekretariat P2TP2A Propinsi Jawa Barat yang ada di Kota Bandung. Di dalam shelter atau tempat sementara tersebut maka kerahasiaan korban akan terjaga, karena keberadaan shelter dirahasiakan serta penjagaan yang cukup ketat karena setiap tamu yang  datang harus menuliskan identitas diri serta mencantumkan keperluannya.
Korban yang  masih terguncang ataupun mengalami stres akibat tindak kekerasan yang dialaminya  maka  memerlukan waktu untuk menenangkan diri. Di shelter inilah korban akan dibuat benar-benar merasa
nyaman dan terlindungi keamanannya sehingga membantu mereka  untuk menghilangkan rasa stress ataupun traumanya akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Ketika korban ditampung  sementara di dalam shelter, korban akan didatangi oleh tenaga profesional dibidang dan tugasnya seperti dokter, psikolog, pekerja sosial dan tenaga-tenaga yang lain yang  dapat membantu korban memulihkan kondisinya dan juga  menambah  kemampuan serta keterampilan korban. di dalam Panti Asuhan yang dijadikan shelter terdapat ibu panti yang  mengawasi selama 24 jam kegiatan mereka dan siap memberikan pertolongan kepada korban.

## 5) Mediasi / Advokasi Nonlitigasi
Mediasi dilakukan sebagai cara guna    memperbaiki hubungan dalam keluarga yang  mengalami KDRT sehingga bisa kembali harmonis dan dapat menerima serta memperbaiki kesalahan yang  telah diperbuat. Mediasi ini dilakukan dengan mempergunakan prinsip pembelajaran orang dewasa, yakni dimana mediator memberikan masukan serta  solusi untuk masalah yang  dihadapi dan keputusan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada klien.
Dalam melaksanakan pendampingan, tim P2TP2A  memperhatikan prinsi-prinsip pendampingan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :
1)  Kerelawanan, bahwa pendampingan tersebut dilakukan dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun dari korban tindak KDRT.
2) Empati, bahwa dalam melakukan pendampingan, P2TP2A dan LK3 berusaha  untuk ikut serta memahami apa yang dirasakan korban dan mampu memahami kondisi psikososialnya.
3) Orientasi kepada kepentingan  korban, bahwa pendampingan  dilakukan dengan ketulusan semata-mata demi kepentingan korban.
4) Melindungi dan menjaga kerahasiaan diri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendapat pendampingan. Rahasianya benar-benar harus dijaga kerahasiaannya dari khalayak umum
5) Keputusan terakhir ada ditangan korban, bahwa usaha pendampingan serta mediasi yang    diberikan oleh P2TP2A dan LK3 hanya memberikan alternatif  pilhan dan solusi dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi keputusan akhiri tetap ada ditangan korban.
Beberapa prinsip-prinsip yang  dijelaskan di atas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar menjadi seorang  pendamping  dari buku pedoman pendampingan yang  diterbitkan oleh  Direktorat Bantuan Dan Jaminan Sosial tahun 2007.
Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini dilihat dari adanya rehabilitasi psikologi dan advokasi adalah:

## Keamanan Klien Terlindungi
Korban KDRT yang  melapor ke P2TP2A Kota Cimahi sebagian besar adalah perempuan dan anak. Kasus KDRT yang  dilaporkan oleh korban menyebabkan mereka merasa jiwanya  terancam apabila  masih bersama dalam lingkungan yang  sama dimana si pelaku tinggal.. Untuk melindungi korban maka P2TP2A bekerjasama dengan Panti Asuhan ataupun dengan P2TP2A Jawa Barat sebagai tempat sementara  bagi korban guna menginap selama kasusnya ditangani. Sehingga korban akan merasa  terlindungi nyawanya.. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh pelaksana harian P2TP2A:
“ ....untuk memberikan rasa aman bagi korban, memang di Kota Cimahi belum ada shelter khusus guna menampung para korban, tapi dari pihak P2TP2A melakukan koordinasi dengan Panti Asuhan yang ada di wilayah Kota Cimahi ataupun P2TP2A Jawa Barat, karena tidak mungkin menampung  korban di secretariat P 2TP2A.”
Selain  demi keamanan korban,  tujuan dari ditempatkannya korban  di Panti Asuhan ataupun P2TP2A Jawa Barat tersebut adalah untuk mencegah dari  pengaruh-pengaruh luar yang  kemungkinan  dapat menggangu  stabilitas kejiwaannya.

## Hilangnya Rasa Trauma Akibat Kekerasan Yang Dialami
Kekerasan dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri tak jarang dapat meninggalkan rasa  trauma bagi korban. Apalagi jika  kekerasan tersebut dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, guna menghilangkan rasa trauma  dalam diri korban, maka P2TP2A melakukan pendampingan berupa  rehabilitasi psikologis melalui bimbingan individual  melalui  teknik  dan  pendekatan terapi psikososial  bagi  korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan lain sebagainya yang  diharapkan mampu menghilangkan traumatic yang dialami oleh korban. Seperti yang diungkapkan salah satu pekerja social:
“ Bimbingan  psikologi diberikan guna  membantu korban mengurangi traumanya, selain  psikologi  juga dukungan dengan  mendengarkan  keluh kesahnya, pernah ada salah satu klien diberikan dukungan dan bimbingan kurang lebih setahun. ”
Selain itu mengenai bimbingan psikologis juga diungkapkan oleh korban:
“ Dengan adanya  bimbingan psikologis dengan diberikannya  dukungan oleh P2TP2A, mau mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan saya motivasi, sehingga lambat laun trauma hilang dan saya memiliki keberanian dan semangat baru  untuk menghadapi semua  permasalahan saya juga menyambut kehidupan yang lebih baik. ”
Adapun dalam bimbingan psikologis diberikan sebagai upaya pemulihan traumatik kepada korban dalam jangka waktu tertentu.

## Pelaku Menyadari Perbuatannya
KDRT yang dilakukan pelaku terhadap      korban biasanya dilakukan karena emosi sesaat ataupun  faktor lainnya yang  dapat memicu hal tersebut misalnya karena ekonomi. KDRT yang  dilakukan oleh pelaku karena emosi sesaat biasanya dapat dimaafkan oleh korban sehingga kasus yang sedang
berjalan dihentikan. Korban memilih untuk menarik kasusnya yang  sedang diproses  secara hukum dengan pertimbangan merasa kasihan dengan anak- anaknya selain itu adanya juga pertimbangan lain yakni jika setelah dilakukan mediasi, pelaku dapat menyadari kesalahan yang diperbuatnya serta adanya maksud baik untuk membangun keluarga harmonis kembali tapi tidak jarang ada juga korban yang  menarik kasusnya ketika putusan ada putusan cerai. Pelaku yang sudah diproses secara hukum diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya dan lebih berhati-hati dalam bersikap karena sudah paham dan merasakan akibatnya apabila melakukan kembali tindak KDRT.
Melalui fasilitasi upaya    perlindungan yang diberikan itu, maka dampak  dari  pelaksanaan  program adalah adanya perlindungan terhadap korban dari kekerasan sehingga korban merasa  keamanannya terjamin serta rehabilitasi/pemulihan  baik kesehatan  fisik, maupun  mental dan  bantuan hukum apabila kasus yang dialami ingin ditindak lanjuti secara hukum. Selain dampak terhadap  keamanan  dan  perbaikan  mental adalah adanya mediasi yang  dilakukan oleh tim P2TP2A dan  juga LK3 menyebabkan keluarga tersebut dapat kembali menjadi keluarga yang rukun karena ada perubahan positif dalam diri pelaku.
Dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping  di P2TP2A bekerja sama dengan unsur-unsur lain yang tergabung dalam tim P2TP2A yang bersifat jejaring. P2TP2A  tidak bisa bekerja  tanpa  unsur  lembaga yang lain sehingga  tidak aneh ketika  ke permukaan LK3  lebih muncul dan berperan dalam pemberian  pendampngan terhadap korban KDRT. Hal tersebut sesuai dengan apa yang  diungkapkan  oleh Nelfina (2009: 35) yaitu: “ komponen- komponen dalam pertolongan pekerja  sosial meliputi: klien, pekerja  sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi dan situasi pertolongan ” .
Dengan adanya dukungan dari unsur-unsur dan tergabung dalam jejaring tersebut yang saling berkoordinasi dengan baik, maka proses pendampingan diharapkan dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih memadai.
Kerjasama tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi setiap ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya, P2TP2A Kota Cimahi masih memiliki faktor penghambat yaitu:
 pertama adalah adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja.
 Kedua adalah adanya karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
 Ketiga adalah faktor penyebab KDRT yang beranekaragam. Adanya faktor penyebab KDRT yang  beranekaragam memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang  bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terkini dari pendamping.
 Keempat adalah keterbatasan alokasi dana. Alokasi dana dari APBD II masih kurang  memadai dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT.
 Kelima adalah kondisi dimana belum adanya Psikolog yang memberikan bantuan dalam pendampingan korban karena mengingat besarnya gaji yang   diminta oleh Psikolog dalam memberikan konsultasi kepada korban KDRT.
 Keenam nampak di lapangan lebih dominan dan berperannya LK3 dibandingkan P2TP2A dalam  mengatasi  dan penanganan  korban KDRT,  sehingga lambat laun memperlemah peranan  dari P2TP2A yang akhirnya seperti mati suri.
 Ketujuh adalah belum tersedianya fasilitas shelter atau tempat penampungan khusus dalam upaya  memberikan perlindungan kepada korban.
 Kedelapan adalah terbatasnya sarana mobil dan supir penjemput untuk korban
Faktor pendukung dalam pelaksanaan proses pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain :
1. Pertama adalah adanya keberanian dari pihak korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang  dialaminya. Dengan adanya keberanian dari korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang  sangat penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka  pendampingan tidak akan bisa dilakukan.
2. Kedua adalah adanya koordinasi yang baik dengan komponen- komponen tim yang tergabung dalam P2TP2A. Kerjasama dan koordinasi yang baik menjadikan proses pelayanan berjalan lancar.
3. Ketiga adalah adanya profesionalisme pendamping, kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang    tidak mudah dilakukan karena kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta  wawasan pengetahuan tentang pendampingan. Jam terbang yang ada menjadikan pendamping  semakin profesional dalam melakukan pendampingan karena banyaknya pendampingan yang  dilakukan dan berbagai pelatihan-pelatihan yang diikuti. Untuk menjadi pendamping ini diutamakan para pekerja social yang berlatar belakang pendidikan dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Keempat adalah adanya kesamaan jenis kelamin pendamping dalam menangani korban tindak KDRT yang  sebagian besar adalah perempuan berjenis kelamin perempuan, akan memberikan rasa nyaman dan aman  bagi korban sehingga bisa menyampaikan permasalahannya. Dengan tersampaikannya permasalahan maka dapat membantu   pendamping   dalam   mencari cara dan   solusi guna menangani kasus yang dihadapi kliennya tersebut.      Ketujuh adalah adanya kerjasama dengan Crisis Center Unjani yang memberikan bantuan bagi pihak P2TP2A dan LK3 dalam meminta bantuan
psikolog guna memberikan konsultasi kepada  klien yang mengalami tindak KDRT. Kedelapan adalah adanya sosialisasi yang  dilakukan secara  berkala  oleh P2TP2A  dan tim jejaringnya di tiap kelurahan dalam hal mengatasi KDRT sebelum dan sesudah  kejadian, sehingga memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa  KDRT itu tidak hanya menjadi masalah domestic saja tapi    merupakan masalah bersama yang memerlukan penanganan karena akan berpengaruh dalam  membentuk ketahanan keluarga, ketahanan  masyarakat dan ketahanan nasional.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan  penelitian mengenai pelaksanaan program  pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di P2TP2A Kota Cimahi, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa simpulan penelitian :
1. Mekanisme penanganan dan pendampingan korban tindak KDRT adalah sebagai berikut  : keluarga/korban memberikan laporan ke P2TP2A karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya  dilakukan pemberkasan oleh Polres Kota Cimahi Unit PPA. Selama dilakukan pemberkasan P2TP2A dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusunya. Untuk mengembalikan kondisi psikologis  korban, diberikan bimbingan psikologis  oleh ahli psikologi di dalam dari Crisis Center Unjani karena belum adanya psikolog yang  khusus memberikan konsultasi bagi korban.
Bimbingan  psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar korban  dapat berinterksi dengan orang  lain, sikap positif  dan hal  lainnya yang  diperlukan guna memulihkan kondisi  psikologisnya sehingga dapat  bersosialisasi  kembali di  tengah- tengah masyarakat. Sedangkan upaya dalam mengembalikan keluarga agar
utuh dan harmonis dilakukan advokasi oleh pihak P2TP2A dan LK3, akan tetapi untuk keputusan tetap ada di tangan korban apakah  masih bertahan ataukah memilih untuk bercerai dari pasangannya.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan antara lain :
a.  Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja.
b. Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
c. Faktor penyebab KDRT yang beranekaragam. Adanya faktor penyebab KDRT yang beranekaragam memerlukan kejelian  untuk menemukan solusi yang  bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terkini dari pendamping.
d. Keterbatasan alokasi dana. Alokasi dana dari APBD II masih kurang memadai dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT.
e. Belum adanya Psikolog yang memberikan bantuan dalam pendampingan korban karena mengingat besarnya gaji yang  diminta oleh Psikolog dalam memberikan konsultasi kepada korban KDRT.
f. Lebih dominan dan berperannya LK3 dibandingkan P2TP2A dalam mengatasi dan penanganan korban KDRT,  sehingga  lambat laun memperlemah peranan dari P2TP2A yang akhirnya seperti mati suri.
g. Belum adanya shelter atau tempat penampungan khusus dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban.
h. Terbatasnya sarana mobil dan supir penjemput untuk korban KDRT terutama untuk korban yang lokasinya sulit untuk dijangkau.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah :
a.   Keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Dengan adanya keberanian dari korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang sangat
penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan.
b.   Adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim yang tergabung  dalam P2TP2A. Kerjasama dan koordinasi yang  baik menjadikan proses pelayanan berjalan lancar.
c. Profesionalisme  pendamping,  kegiatan  pendampingan  merupakan kegiatan yang tidak mudah  dilakukan karena  kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan. Jam terbang yang ada menjadikan pendamping semakin  profesional  dalam  melakukan  pendampingan  karena banyaknya pendampingan yang  dilakukan dan berbagai pelatihan- pelatihan yang diikuti.  Untuk  menjadi  pendamping ini  diutamakan para pekerja social yang berlatar belakang pendidikan dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
d. Persamaan jenis kelamin pendamping dalam menangani korban tindak
KDRT yang  sebagian besar adalah perempuan berjenis kelamin perempuan, akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban sehingga bisa menyampaikan permasalahannya. Dengan tersampaikannya permasalahan maka  dapat membantu pendamping dalam mencari cara dan solusi guna menangani kasus yang  dihadapi kliennya tersebut.
e. Adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh P2TP2A dan tim jejaringnya di tiap kelurahan dalam hal mengatasi KDRT sebelum dan sesudah kejadian, sehingga  memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa KDRT itu tidak hanya menjadi masalah domestic saja tapi merupakan masalah bersama yang memerlukan penanganan karena akan  berpengaruh  dalam  membentuk  ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional.
f. Adanya kerjasama dengan Crisis Center Unjani yang memberikan bantuan    bagi pihak P2TP2A dan LK3    dalam meminta    bantuan psikolog guna memberikan konsultasi kepada klien yang mengalami tindak KDRT.

## Saran
Hasil dari program pendampingan terhadap Korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota      Cimahi, berdasarkan penelitian yang sudah peneliti  lakukan ada beberapa hal yang dirasa perlu sebagai  masukan sebagai berikut:

## 1. Masukan Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Lebih terbuka dengan permasalahan KDRT yang dialaminya dan tidak menganggap bahwa masalah tersebut masalah domestic ataupun aib. Dengan terbukanya korban maka dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan bisa meminimalisir tindak kekerasan yang dialaminya karena bisa langsung ditangani oleh pihak yang berwengan ketika terjadi tindak KDRT yang membahayakan jiwa.

## 2. Masukan Untuk P2TP2A
a. Lebih berperan dan tanggap terhadap setiap permasalahan KDRT yang muncul jangan sampai  peranannya kalah oleh LK3 sehingga menyebabkan P2TP2A seakan-akan  mati suri, keberadaannya ada tapi tidak  terasa oleh  masyarakat. Perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang peduli dengan anti kekerasan  dalam rumah  tangga untuk menyalurkan sumbangan dana.
b. Diadakannya pelatihan yang    lebih berkesinambungan dengan melibatkan berbagai elemen dalam menghadapi  bahaya dari media social terhadap munculnya kekerasan pada anak.
c. Diberikannya suatu   pelatihan bagi   para korban KDRT sehingga memiliki keahlian dan  mampu mandiri apabila  perceraian  dianggap jalan terbaik dalam mengatasi persoalan KDRT yang dialaminya.
d. Lebih  ditingkatkan lagi sosialisasi di tingkat Kelurahan mengenai UU
KDRT dan mekanisme  pelaporan agar para korban tindak KDRT mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi KDRT.

## Masukan Untuk Masyarakat
a. Tanggap dan memiliki  kepedulian dengan cara  melaporkan apabila mengetahui adanya tindak KDRT di masyarakat. Melaporkan jika mengetahui telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT
b. Tidak menghakimi dan  merendahkan korban KDRT sehingga akan mempperbesar rasa trauma mereka yang akhirnya menyebabkan menarik diri dari lingkungan.
c. Memberikan dukungan terutama dukungan moril bagi korban KDRT. dukungan tersebut dibutuhkan untuk memberikan  kekuatan bagi diri korban dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.
d. Ikut mendukung    program pemerintah dalam rangka Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga mampu tercipta ketahanan keluarga yang akan membentuk ketahanan masyarakat dan akhirnya ketahanan nasional

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahimsa Putra, H.S. 2000. Wacana Seni Dalam Antropologi Budaya: Tekstual, Kontekstual, dan Post-Modernistis dalam Heddy  Shri Ahimsa-Putra (ed.). Ketika Orang Jawa Nyeni .Yogyakarta: Galang Press.

## Anang Priyanto, dkk. (2010). Pelatihan dan Sosialisasi Hukum tentang Penghapuasan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta  : LPM
UNY.
Biddle, B. B., &  Thomas, E. J. (Eds.). (1966). Role theory: Concepts and research. New York: Wiley.
Direktorat Bantuan Sosial. (2007). Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Jakarta: Departemen Sosial RI.
Fakih, Mansour, 2008, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: INSIST Press.
Farha Ciciek. (2005). Jangan  Ada Lagi  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
Jhon  M. Echol dan Hasan Shadily. 1992. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Luluhima,  Achi Sudiarti. Ed.  2000. Pemahaman Bentuk-Bentuk  Kekerasan Tindak  Kekerasan Terhadap Wanita dan Alternatif Pemecahannya.
Bandung: Alumni.

## Moerti Hadiati Soeroso. (2010). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam
Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
Nelfina.(2009). Etika Profesi Pekerjaan Sosial. Padang: Departemen Sosial RI
Nursyahbani Katjasungkana, Et al. (2001). Potret Perempuan Tinjauan Politik,
Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita
UMY bekerjasama Pustaka Pelajar Offset.

## Sarwono, Sarlito W. 2002. Psikologi Sosial : Individu dan Teori-Teori
Psikologi Sosial. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.

## Soekanto, Soerjono.1984. Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu
Hukum. Jakarta : Rajawali.

## Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama

## Tadjoeddin Noer Effendi. 1993. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan
Kemiskinan – Cetakan I. Yogyakarta : Tiara Wacana

## Sumber Peraturan Perundang-Undangan
Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Pasal 1 Tahun 1993
Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang PengarusUtamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional
Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 Kota  Cimahi tentang Lembaga Teknis Daerah dalam  pasal 9 mengenai Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
UU No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembinaan Keluarg Sejahtera