COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: IDEALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI YANG SEPENUHNYA MERESTORASI
Tomson Barutu
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia Email: barutu.tomson@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Mei 30, 2023 Accepted: Juni 30, 2023 Efforts to prevent and overcome child delinquency (child criminal politics) are carried  out  through  the  implementation  of  the  juvenile  justice  system.  The juvenile justice system is a process of a series of repressive measures from the criminal law enforcement system, and in the case of children in conflict with the law where the philosophy of sentencing is very different from that of adults.  In  this  study,  the  type  of  research  used  was  normative  legal research/normative  juridical  legal  research.  The  results  of  research  on  the Implementation  of  Diversion  Against  Children  who  commit  Crimes  that investigators must consider the category of crime committed, the age of the child, the results of social research from the Bapas, and the support of the family and community environment so that in resolving the problem of criminal cases where the perpetrators are children can be realized by efforts diversion as mandated by the Law on the Juvenile Criminal Justice System which aims to  achieve  peace  between  victims  and  children,  by  resolving  child  cases outside the judicial process, thereby preventing children from being deprived of independence, encouraging society to participate and instilling a sense of responsibility  towards  children.  The  perspective  of  restorative  justice  and diversion can be carried out by reforming the Juvenile Justice Act by applying the Restorative Model in juvenile justice in accordance with children's rights and  child  protection  and  Reform  of  criminal  law  in  juvenile  justice  which applies restorative justice and diversion must also be followed. with changes in culture among law enforcement officials who are not only oriented towards punishment alone.
Keywords:
Justice System, Criminal Law, Children, Diversion

## Abstrak
Upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kenakalan  anak  (politik  kriminal  anak)  dilakukan melalui  penyelenggaraan  sistem  peradilan  anak  (Juvenile  Justice).  Sistem  peradilan  anak adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum dimana filosofi penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasaDalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif/penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana bahwa penyidik harus mempertimbangkan  kategori  tindak  pidana  yang  dilakukan,  umur  Anak,  hasil  penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dalam  menyelesaikan  masalah  perkara  tindak  pidana  yang  pelakunya  adalah  anak  dapat diwujudkan  dengan  upaya  diversi  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, sehingga menghindarkan anak dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Perspektif keadilan restoratif dan diversi dapat  dilaksanakan  dengan  melakukan  pembaruan  Undang-Undang  Pengadilan  Anak
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dengan menerapkan Model Restoratif dalam peradilan pidana anak yang sesuai dengan hak- hak anak dan perlindungan anak dan Pembaruan hukum pidana dalam peradilan pidana anak yang menerapkan keadilan restoratif dan diversi harus diikuti juga dengan perubahan kultur di  kalangan  aparat  penegak  hukum  yang  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada  pemidanaan semata.
Kata Kunci: Sistem Peradilan, Hukum Pidana, Anak, Diversi

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  sehingga  setiap  kegiatan manusia  atau  masyarakat  yang  merupakan  aktivitas  hidupnya  harus  berdasarkan  pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat  membayangkan  akan  seperti  apa  nantinya  Negara  kita  ini.  Pembangunan  nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.  Untuk  mewujudkan  keberadaan hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  memang  tidak  berdiri  sendiri,  maksudnya  hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat. 1
Sistem peradilan indonesia masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam  bentuk  preventif  maupun  represif.  Penegakan  hukum  yang  preventif  adalah  proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan  hukum  represif  merupakan  tindakan  oleh  aparatur  penegak  hukum  jika  telah terjadi  kejahatan  sebagai  upaya  pelaksanaan  hukum  pidana  yang  meliputi  penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.
Penegak  hukum  dalam  menegakkan  hukum  harus  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa keadilan dalam masyarakat. Didalam sistem peradilan yang dilaksanakan dan dijalankan saat ini, masih belum dapat dijamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Penegakan hukum juga harus diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dengan  demikian  orang  tua  dapat  mendidik  anaknya  agar  tidak  terlibat  masalah  hukum, karena  pada  dasarnya  Anak  merupakan  merupakan  bagian  dari  Generasi  muda  biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan). 2
Problematika  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  kini  semakin  meningkat  di masyarakat,  baik  di  negara  maju  maupun  negara  sedang  berkembang.  Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak  signifikan  terhadap  kehidupan  tata  nilai  sosiokultural  pada  sebagian  besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai- nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.
1 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.
2 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 6.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Perkembangan  seperti  ini  juga  sedang  berlangsung  di  Indonesia  dengan  menyatunya tata  nilai  yang  bercirikan  masyarakat  industrial,  maka  perbenturan  antara  nilai-nilai  lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terhindarkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.
Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana  yang  dilakukan  anak  selama  ini,  baik  dari  kualitas  maupun  modus  operandi  yang dilakukan,  kadang-kadang  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  anak  dirasakan  telah meresahkan  semua  pihak  khususnya  para  orang  tua.  Fenomena  meningkatnya  perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kenakalan  anak,  perlu segera dilakukan. 3
Saat ini, upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) dilakukan  melalui  penyelenggaraan  sistem  peradilan  anak (Juvenile  Justice). Sistem peradilan anak adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum  pidana,  dan  dalam  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dimana  filosofi penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasa. 4
Pasal  64  ayat  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  mengatur  bentuk  pemberian  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum melalui : perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat  dan  hak-hak  anak;  penyediaan  petugas  pendamping  khusus  anak  sejak  dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum;  pemberian  jaminan  untuk  mempertahankan hubungan  dengan  orang  tua  atau  keluarga;  dan  perlindungan  dari  pemberitaan  identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang mana  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tersebut  sudah  dianggap  tidak  memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, apalagi di dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversi, upaya diversi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara di luar pengadilan. Tujuan diversi adalah :
a. Mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  anak;  menyelesaikan  perkara  anak  di  luar proses peradilan;
b. Menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan;  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi;
c. Menanamkan  rasa  tanggung  jawab  kepada  anak  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Proses  diversi  biasanya  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. 5

## II. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  termasuk  dalam  bentuk  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif
3 Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April, Jurnal Mahkamah : Pekan baru , 2006, hlm.8.
4 Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana , (Malang : Penerbit IKIP Malang, 1997), hlm.2.
5 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 18.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial). 6

## 2. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  untuk memperoleh  kejelasan  penyelesaian  masalah  dan  ditarik  kesimpulan,  yaitu  dari  hal  yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai sistem peradilan pidana anak.

## 3.  Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Pada  data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
a.   Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitap Undang- Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.
c.  Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.
4. Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  analisis  deskriptif  kualitatif.  Data  yang diperoleh  akan  diolah,  kemudian  diuraikan  dalam  bentuk  uraian  yang  logis  dan  sistematis untuk menggambarkan mengenai sistem peradilan pidana anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun secara jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha  dan  kegiatan  lapisan  masyarakat  dalam  berbagai  kedudukan  dan  peranan  yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang  dalam  pertumbuhannya  baik  fisik  maupun  mental  sehingga  nanti  tiba  saatnya menggantikan generasi terdahulu. 7
Menurut Maidin Gultom bahwa, “Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan  anak,  dan  penanganan  yang  tepat  melalui  peraturan-peraturan  yang  baik  yang dibuat  oleh  sebuah  negara.”  Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 8
Perlindungan  anak  juga  dapat  diartikan  sebagai  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakukan salah ( child abused ), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.
6 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.
7 Maidin Gulton, Op.Cit. hlm. 33. 8 Ibid. hlm. 34.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  untuk  mengadakan  kondisi  dan  situasi,  yang memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi  positif,  yang merupakan  pula  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat.  Dengan  demikian, perlindungan  anak  harus  diusahakan  dalam  berbagai  bidang  penghidupan  dan  kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.
Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  tangguh  serta  berkualitas.  Berkaitan dengan  pembinaan  anak  diperlukan  sarana  dan  prasarana  hukum  yang  mengantisipasi segala  permasalahan  yang  timbul.  Sarana  dan  prasarana  yang  dimaksud  menyangkut kepentingan  anak  maupun  yang  menyangkut  penyimpangan  sikap  dan  perilaku  yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. 9
Untuk  itu,  dalam  menghadapi  dan  menanggulangi  berbagai  masalah  tersebut,  perlu dipertimbangkan  kedudukan  anak  dengan  segala  ciri  dan  sifat  yang  khas  sebagai  pelaku tindak  pidana.  Tidak  melihat  apakah  perbuatan  itu  berdasarkan  pikiran,  perasaan  dan kehendaknya  namun  harus  juga  melihat  berbagai  hal  yang  dapat  mempengaruhi  sianak berbuat  suatu  tindak  pidana,  sehingga  diperlukan  peran  dari  orang  tua  dan  masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan  kondisi  anak  yang  berbeda  dari  orang  dewasa.  Sifat  dasar  anak  sebagai pribadi  yang  masih  labil,  masa  depan  anak  sebagai  aset  bangsa,  dan  kedudukan  anak  di masyarakat  yang  masih  membutuhkan  perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mencari suatu  solusi  alternatif  bagaimana  menghindarkan  anak  dari  suatu  sistem  peradilan  pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. 10
Romli  Atmasasmita  berpendapat  setiap  perbuatan  atau  tingkah  laku  seorang  anak  18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak. 11
Tindak  pidana  anak  setiap  tahun  selalu  meningkat,  apabila  dicermati  dalam perkembangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  selama  ini,  terkadang  tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang  tua.  meningkatnya  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  seolah-olah  tidak  berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anak perlu segera dilakukan. Maka dari itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi sianak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. 12
Dalam  menangani  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  polisi  senantiasa  harus memperhatikan  kondisi  anak  yang  berbeda  dari  orang  dewasa.  Sifat  dasar  anak  sebagai pribadi  yang  masih  labil,  masa  depan  anak  sebagai  aset  bangsa,  dan  kedudukan  anak  di masyarakat  yang  masih  membutuhkan  perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mencari
9 Ilham Gunawan, Tindakan Melanggar Hukum Yang dilakukan oleh Anak , (Jakarta:  Raja Grapindo, 2004), hlm. 19.
10 Setiyono, Menghadapi kasus pidana, 120 kasus pidana dan risiko hukumnya, (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010), hlm. 16.
11 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 9.
12 Fajar Satria, Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Skripsi, 2021, Universitas Islam Riau Pekanbaru, hlm. 63.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
suatu  solusi  alternatif  bagaimana  menghindarkan  anak  dari  suatu  sistem  peradilan  pidana formal dengan penempatan anak dalam penjara dan kedudukan anak sebagai narapidana. 13 Tidak  semua  masalah  perkara  anak  mesti  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan  formal, namun  ada  upaya  alternatif  bagi  penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  demi kepentingan  terbaik  bagi  sianak  dan  dengan  mempertimbangkan  keadilan  bagi  korban. Adapun penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur  non  formal  dan  juga  berupaya  memberikan  keadilan  kepada  kasus  anak  yang  telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, mewajibkan dan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif justice dengan cara diversi, kepada anak yang terkena kasus hukum yang penyelesaian perkara tindak pidana anak tersebut dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Penyelesaian  tindakan  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dapat  dilakukan  dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama  berbicara,  dalam  pertemuan  itu  mediator  memberikan  kesempatan  kepada pihak  pelaku  untuk  memberikan  gambaran  sejelas-jelasnya  mengenai  tindakan  yang  telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk  dapat  menerima  dan  memahami  kondisi  dan  penyebab  kenapa  pelaku  melakukan tindak  pidana  yang  menyebabkan  korban  mengalami  kerugian.  Kemudian  pelaku  juga memaparkan  tentang  pertanggung  jawabannya  mengenai  perbuatan  yang  telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum. 14
Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan  membentuk  Peraturan  Kapolri  Nomor  10  Tahun  2007  Tentang  Organisasi  dan Struktur  Kerja  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  di  lingkungan  Polri.  Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah  Unit  yang  bertugas  memberikan  pelayanan,  dalam  bentuk  perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  dan  penegak  hukum  terhadap pelakunya.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  dapat  diketahui  bahwa  PPA  telah  banyak  berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui upaya diversi ini, Adapun proses pelaksanaan diversi  suatu  perkara  pidana  dimulai  dengan  tindakan  melakukan  penangkapan  terhadap anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Penangkapan  tersebut  untuk  kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Berdasarkan Undang- Undang  No  11  Tahun  2012  Pasal  30  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang  berlandaskan  kemanusiaan  dan  mempertimbangkan  apakah  dengan  usia  tertentu  si anak  perlu  ditangkap  atau  tidak.  Dalam  masalah  penangkapan  anak  adalah  kapan  dan bilamana penangkan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu : (a) Dalam hal tertangkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan. 15 Apabila  terjadi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  dalam  hal  tertangkap  tangan melakukan tindak pidana, maka polisi tidak ada kewajiban untuk menangkap anak dengan tidak  menggunakan  pakaian  dinas  kepolisian.  Sebaliknya  jika  terjadi  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak, dalam hal bukan tertangkap tangan tapi dengan laporan dan diketahui
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
ia  ialah  seorang  anak,  maka  Polisi  wajib  menangkap  dengan  tidak  menggunakan  pakaian dinas.
Bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak wajib menangkap dengan tidak memakai seragam dinas. Ketika memang sudah  dilakukan  penyelidikan  dan  diketahui  memang  ia  adalah  anak,  maka  proses  dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut  RPK  (ruang  pelayanan  khusus)  yang  berada  di  Unit  PPA  dan  polisi  wajib  tidak menggunakan  pakaian  dinas  dalam  pemeriksaan.  Tapi  ketika  terjadi  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali.
Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. Manakala terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan orang tua dan keluarga korban  apabila  terjadi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Jika  dirasa  tidak  cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan khusus maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan.
Pihak  yang  didatangkan  oleh  Kepolisian  itu  bisa  berbeda-beda  tinggal  apa  yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak  tersebut  terpenuhi,  yaitu  bukti-bukti  cukup,  ada  saksi  maka  anak  tersebut  akan ditingkatkan  menjadi  seorang  tersangka,  akan  tetapi  ada  ketentuan  lain  menetapkan  anak sebagai  seorang  tersangka  yaitu  jika  anak  berumur  di  bawah  12  tahun  maka  di  usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Kalau anak berumur 12 tahun dan di bawah umur 18 tahun.
Bila  pihak  Kepolisian  sudah  menetapkan  sebagai  seorang  tersangka  maka  Kepolisian akan  menghubungi  dari  pihak  BAPAS  (Balai  Pemasyarakatan)  untuk  dimintakan  LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut.  Rekomendasi  dari  pihak  BAPAS  misalnya dengan duduk bersama melakukan Diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta  tersangka,  korban  beserta  orang  tua  jika  korban  juga  merupakan  anak,  dari  pihak Bapas  sendiri,  kemudian  dari  lingkungan  tersangka  juga  dilibatkan.  Maksud  dan  tujuan lingkungan  dan  dinas  ikut  terlibat  dalam  proses  ini  dikarenakan  orang-  orang  yang  di lingkungan  anak  ini  juga  ikut  bertanggung  jawab  pengawasan  terhadap  tersangka  anak tersebut, sehingga kedepanya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. 16 Penanganan  perkara  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dari  penangkapan  sampai dengan  penyidikan  dan  LITMAS  dari  BAPAS  sebelum  pelaksanaan  Diversi  sudah  sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku  tindak  pidana  anak  wajib  ditangani  secara  khusus  oleh  penyidik  anak  yaitu  di Kepolisian  kemudian  proses  dari  suatu  penanganan  perkara  dalam  tindak  pidana  ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian  dinas.  Unit  PPA  wajib  menerapkan  keadilan restoratif, dengan  cara  penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula .
Peran anggota Polisi dalam menerapkan prinsip Restorative Justice dalam upaya diversi ini,  hanya  sebagai  fasilitator  atau  mediator  dan  hanya  memfasilitasi  proses  Diversi berdasarkan  keadilan  restoratif  atau restorative  justice tersebut.  Jadi  jika  proses  Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati
16 Ibid. hlm. 69.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
bersama,  maka  selanjutnya  Polisi  yaitu  selaku  penyidik  akan  membuat  Berita  acara kesepakatan  diversi,  setelah  berita  acara  ini  dibuat  maka  akan  dimintakan  penetapan  ke Pengadilan  Negeri,  sehingga  proses  ini  sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kepolisian  sebagai  penegak  hukum  yang  pertama  dalam  penanganan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  sehingga  salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  dalam penanganan  perkara  pidana  anak  adalah  melalui  pendekatan restorative  justice ,  yang dilaksanakan  dengan  cara  pengalihan  (Diversi). Restorative  Justice merupakan  proses penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  Justice  System ) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative Justice dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. 17
Pengalihan  proses  peradilan  anak  atau  yang  disebut  dengan  Diversi  berguna  untuk menghindari  efek  negatif  dari  proses-proses  peradilan  pidana,  misalnya  labelisasi  akibat pernyataan  bersalah  maupun  vonis  hukuman.  Dalam  penerapan  Diversi  terhadap  tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sehingga polisi khususnya penyidik anak telah memiliki  payung  hukum  baik  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  serta  Peraturan  Internal  Kepolisian  yaitu  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut. 18
Konsep Diversi adalah suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke  peradilan  informal  dengan  menggunakan  proses Restorative  Justice. Hal  tersebut merupakan  suatu  proses  dimana  semua  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama  dalam  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak (pelaku) dan masyarakat dalam mencari sebuah solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 19
Kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi  oleh  orang  tua/  wali  anak,  pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  sosial, Profesional,  pada  tingkat  penyidikan  dapat  juga  didampingi  oleh  tokoh  masyarakat selanjutnya  hasil  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dituangkan  didalam  kesepakatan  Diversi dan ditanda tangani olah para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut  di  sampaikan  kepada  atasan  langsung  di  tingkat  pemeriksaan  kepolisian  dalam waktu  3  (tiga)  hari  sejak  tercapainya  kesepakatan  Diversi,  untuk  kemudian  dikeluarkan Penetapan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Penetapan  yang  dimaksud,  harus  dikeluarkan dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari.  Penetapan  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada Pembimbing  Kemasyarakatan,  Penyidik,  Penuntut  dan  Hakim.  Setelah  penerima  surat penetapan tersebut penyidik POLRI kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.

## 2.  Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak
Pengertian  keadilan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  dipastikannya semua  anak  untuk  memperoleh  layanan  dan  perlindungan  secara  optimal  dari  sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi  sebagai  korban,  sedangkan  anak  berkonflik  dengan  hukum  ketika  anak  diposisikan sebagai  tersangka  atau  terdakwa  pelaku  tindak  pidana.  Perlindungan  (advokasi)  terhadap anak  secara  yuridis  merupakan  upaya  yang  ditujukan  untuk  mencegah  agar  anak  tidak
17 Wahid Eriyanto, Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Universitas Trisakti. 2009), hlm. 52.
18 Ibid. hlm. 31.
19 Maidin Gultom, Op.Cit , hlm. 19.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (child abused) baik secara langsung maupun  tidak  langsung  dalam  rangka  menjamin  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.
Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap  pendapat  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum    merupakan    permasalahan  yang sangat  kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik  sebagai  korban  maupun  sebagai  pelaku,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum memerlukan  perlindungan  mengingat  anak  adalah  individu  yang  masih  belum  matang  dan masih sangat tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri  terhadap  berbagai  ancaman  mental,  fisik,  sosial  dalam  berbagai  bidang  hidup, kehidupan  dan  penghidupan,  khususnya  dalam  pelaksanaan  peradilan  pidana  anak  yang masih  asing  bagi  dirinya.  Sesuai  dengan  esensi  yang  terkandung  dalam  tujuan  UUSPPA yaitu  ”Untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak  dan  menjamin  kesejahteraan  anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum”.
Selain  bertujuan  memberikan  perlindungan  dan  memberikan  kesejahteraan  kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (treatment) yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep restorative justice. Oleh karena itu, advokasi terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang  sedang  berkonflik  dengan  hukum  melalui  sosialisasi  tentang  pelaksanaan  restorative justice  perlu  terus  dilakukan  dalam  rangka  mencari  alternatif  lain  selain  pidana  penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia.
Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (The Beijing Rules), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November  1985,  yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan Presiden  Nomor:  36  Tahun  1990.  Dinyatakan:  ”Penangkapan,  penahanan,  dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ultimum meredium) dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya”. 20
Baik  instrumen  yang  bersifat  internasional  dan  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Indonesia, maupun instrumen  hukum positif  nasional Indonesia yang ada seperti UUSPPA, UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang No. 23 No. 2002 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang  Perlindungan  Anak,  telah  menegaskan  kembali  apa  yang  telah  digariskan  dalam konvensi tersebut. 21
Bahkan  Kepolisian  Republik  Indonesia  telah  membuat  pedoman  dalam  melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal  11  November  2006  dengan Nomor    Pol:  TR/1124/XI/2006,    antara    lain  disebutkan;    ”Kategori  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana  sampai  dengan  1  tahun  dapat diterapkan diversi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep restorative justice ”. 22
20 Erna Dewi, dkk, Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 35.
21 Ibid.
22 Ibid, hlm. 36.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Menurut  Paulus  Hadisuprapto 23 dasar  hukum  penanganan  anak  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  secara  asasi  masih  didominasi  oleh  Model  Pembinaan  Pelaku  secara Perorangan  (Individual  Treatment  Model).  Satu  paradigma  yang  ditengarai  adanya pendekatan  “terapeutik”  terhadap  anak  pelaku  delinkuen,  pelaku  dianggap  sebagai  orang sakit dan perlu diobati dengan cara mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya sehingga seorang  anak  melakukan  perbuatan  menyimpang.  Berbekal  hasil  diagnosis  itu  disusunlah terapi  untuk  mengobati  sakit  si  anak  berupa  pembinaan  anak  pelaku  delinkuen  secara perorangan  (individual  treatment)  yang  erat  kaitannya  dengan  individualisasi  pemidanaan (individual sentencing).
Dalam kajian kriminologis terdapat tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributif (retributive model); (b) model pembinaan pelaku perorangan (individual treatment model); dan (c) model restoratif ( restorative model).   Model retributif yang bersifat pembalasan dan model pembinaan  pelaku  perorangan  telah  dianggap  ketinggalan  zaman  karena  tidak menyelesaikan masalah anak, sehingga wacana yang berkembang saat ini adalah dengan menerapkan model restoratif.
Melihat adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, perlu diadakan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hal itu sejalan dengan  kebijakan  kriminal  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Salah  satu  kegiatan  dalam kebijakan  penal  adalah  tahap  “formulasi”  dalam  hal  ini  adalah  pembaruan  hukum  pidana. Pembaruan  hukum  pidana  (penal  reform)  merupakan  bagian  dari  kebijakan/politik  hukum pidana (penal policy). 24
Makna dan hakikat pembaharuan peraturan perundangundangan  berkaitan erat dengan latar  belakang  dan  urgensi  diadakannya  pembaharuan  undang-undang  itu  sendiri.  Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan undang-undang dapat ditinjau dari aspek sosio-politik,  sosio-filosofik,  sosio-kultural  atau  dari  berbagai  aspek  kebijakan  (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan undang-undang juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan  undangundang  juga  pada  hakikatnya  harus  merupakan  perwujudan  dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian, pembaharuan undang-undang pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi undangundang yang sesuai dengan nilai-nilai  sentral  sosio-politik,  sosio-filosofik  dan  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia  yang melandasi kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum di lndonesia. 25 Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik hukum yang rasional tidak lain dari penerapan metode-metode yang rasional. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang  seharusnya  melekat  pada  setiap  langkah  kebijakan.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, “Dalam melaksanakan politik orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi”. Ini berarti suatu politik hukum dengan menggunakan kebijakan hukum harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Hal itu juga berarti memilih dan menetapkan  hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan  harus  benar- benar  telah  memperhitungkan  semua  faktor  yang  dapat  mendukung  berfungsinya  atau bekerjanya  hukum  pidana  itu  dalam  kenyataannya.  Jadi  diperlukan  pula  pendekatan  yang fungsional dan ini pun merupakan pend ekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional. 26
23 Paulus  Hadisuprapto, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 36.
24 Erna Dewi, Op.Cit, hlm. 37. 25 Ibid.
26 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 38.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Penggunaan  pendekatan  kebijakan  dan  pendekatan  fungsional  ini  penting  dalam pembaruan  peraturan  perundang-undangan  dan  pelaksanaan  peradilan  pidana  anak mendatang. Model  keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan terhadap anak yang bermasalah  dengan  hukum  (ABH)  sangat  bermanfaat  karena  menurut  Muladi  :  (1) pemidanaan  (melalui  keadilan  retributif)  membawa  masalah  lanjutan  bagi  keluarga  pelaku kejahatan;  (2)  pemidanaan  pelaku  kejahatan  tidak  melegakan/menyembuhkan  korban;  (3) proses  formal  peradilan  pidana  terlalu  lama,  mahal  dan  tidak  pasti;  (4)  pemasyarakatan, sebagai  kelanjutan  pemidanaan  juga  berpotensi  tidak  menyumbang  apa-apa  bagi  masa depan  narapidana  dan  tata  hubungannya  dengan  korban;  (5)  melibatkan  pelaku  tindak pidana, korban, keluarga dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan masalah; (6) menjadikan pelaku  tindak  pidana  bertanggungjawab  memperbaiki  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat kesalahannya;  (7)  apresiasi  terhadap  konsep  precise  justice  yang  merupakan  kombinasi antara legal justice, moral justice dan social justice. 27
Model  restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  dapat  dilakukan  dengan  tidak menyediakan  lagi  stelsel  pidana  penjara  tetapi  lebih  mengutamakan  tindakan (treatment) sehingga  tidak  memberi  peluang  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara.  Kepada hakim  juga  diberikan  kewenangan  melakukan “rechterlijke  pardon” (pengampunan  hakim) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum (ABH).  Di  samping  itu,  upaya  paksa  berupa  penangkapan  dan  penahanan  juga  harus ditiadakan dan diganti dengan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan kepentingan anak. Penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan untuk melakukan diversi, sehingga anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) tidak berlama-lama berada dalam suatu proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan efek negatif bagi anak.
Pembaruan  hukum  pidana  dalam  peradilan  pidana  anak  yang  menerapkan  keadilan restoratif dan diversi harus diikuti juga dengan perubahan kultur di kalangan aparat penegak hukum yang yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata. Para aparat penegak hukum  harus  benar-benar  menghayati  dan  melaksanakan  keadilan  restoratif  dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara yang menyangkut anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Dengan perubahan kultur demikian diharapkan aparat penegak hukum akan melaksanakan penegakan hukum dengan pilihanpilihan hukum yang sesuai dengan keadilan restoratif.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  demikian  diharapkan  dapat  memenuhi  hak-hak anak dan perlindungan anak. 28

## KESIMPULAN
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana bahwa penyidik harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dalam  menyelesaikan  masalah  perkara  tindak  pidana  yang  pelakunya  adalah  anak  dapat diwujudkan  dengan  upaya  diversi  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, sehingga menghindarkan anak dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Perspektif  keadilan  restoratif  dan  diversi  dapat  dilaksanakan  dengan  melakukan pembaruan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan menerapkan Model Restoratif dalam peradilan  pidana  anak  yang  sesuai  dengan  hak-hak  anak  dan  perlindungan  anak  dan Pembaruan hukum pidana dalam peradilan pidana anak yang menerapkan keadilan restoratif dan diversi harus juga diikuti dengan perubahan kultur di kalangan aparat penegak hukum yang yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata.
27 Muladi, “Pemidanaan, Jenis Pidana dan Implementasi Penjatuhan Pidana dalam RUU KUHP (Futuristik)”, Makalah, Depkumham RI, Jakarta, .2011.
28 Erna Dewi, Op.Cit, hlm. 40
REFERENSI Buku : Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan , (Jakarta: Kencana, 2008).
Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April, Jurnal Mahkamah : Pekan baru , 2006. Erna Dewi, dkk, Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021).
Fajar Satria, Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas  Di  Polres  Indragiri  Hulu  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Skripsi, Universitas  Islam  Riau  Pekanbaru, 2021.
I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
Ilham  Gunawan, Tindakan  Melanggar  Hukum  Yang  dilakukan  oleh  Anak ,  (Jakarta:  Raja Grapindo, 2004).
Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana , (Malang : Penerbit IKIP Malang, 1997).
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
Muladi, “Pemidanaan, Jenis Pidana dan Implementasi Penjatuhan Pidana dalam RUU KUHP (Futuristik)”, Makalah, Depkumham RI, Jakarta, 2011.
Paulus  Hadisuprapto, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006).
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, (Bandung: Bina Cipta, 1996).
Setiyono, Menghadapi kasus pidana, 120 kasus pidana dan risiko hukumnya, (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010).
Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1985). Wahid  Eriyanto, Keadilan  Restorative  dan  Peradilan  Konvensional  dalam  Hukum  Pidana, (Jakarta: Universitas Trisakti. 2009).

## Undang-Undang :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak