## Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem
Pembayaran Cicilan (Paylater) pada Marketplace Shopee
Setiawan 1* , M. Ubaidillah Ridwanulloh 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri Kediri Email Konfirmasi: massetiawan@iainkediri.ac.id

## Abstrak
Kecanggihan  teknologi  yang  semakin  berkembang  pesat,  memunculkan  berbagai  macam aplikasi  belanja  secara  online.  Diantara  aplikasi  belanja  online  yang  paling  dikenal masyarakat  adalah shopee . Shopee memiliki  beberapa  alternatif  metode  pembayaran,  salah satunya  pembayaran  dengan  dicicil  yang  dikenal  dengan shopee paylater .  Penelitian  ini bertujuan  guna  mengetahui  serta  menganalisis  praktik  penggunaan shopee paylater berdasarkan  hukum  ekonomi  syariah  pada  aplikasi Shopee .  Penelitian  ini  menggunakan teknik  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  praktik  penggunaan metode  pembayaran Shopee paylater ini  tidak  diperbolehkan  atau  dihukumi  haram dikarenakan transaksi hutang antara pembeli dan Shopee terdapat bunga atau manfaat yang diterima oleh Shopee , hal ini masuk dalam kategori riba yakni Riba Qardh. Penerapan denda keterlambatan  pembayaran  tagihan paylater dalam  transaksi  jual  beli  di Shopee juga  belum sesuai karena terdapat penambahan nominal saat pembayaran denda tersebut, hal ini masuk dalam kategori Riba Jahiliah, maka hukumnya haram.
Kata Kunci: Paylater , Qardh, Hukum Ekonomi Syariah

## Pendahuluan
Islam  merupakan  agama  yang  diperuntukan  bagi  seluruh  umat  manusia dimuka  bumi  (Ismail,  2017).  Islam  juga  merupakan  agama  yang  sempurna,  ruang lingkupnya  meliputi  segala  aspek  kehidupan  manusia  (Ariyadi,  2018).  Islam  tidak saja mengatur perihal ibadah (ritual) saja, melainkan bidang muamalah juga diatur dengan sedemikian rinci agar mudah untuk dipedomani oleh manusia. Sungguhpun Islam merupakan agama yang sempurna, hal ini menuntut para pemeluknya untuk dapat  memahaminya  secara  kaffah  agar  setiap  petunjuk  yang  dibawanya  benar- benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
Islam  mengatur  bidang  muamalah  sedemikian  rupa  guna  menjaga  hubungan dan keharmonisan antar manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Dalam bidang muamalah  tidak  ada  perbedaan  status,  apakah  seseorang  tersebut  sebagai  muslim ataupun nonmuslim. Sebagai contoh dalam bidang perdagangan, Islam mengizinkan umatnya untuk  melakukan transaksi dengan umat agama lain. Transaksi muamalah dapat dilakukan antar sesama umat Islam ataupun umat Islam dengan umat agama yang lainnya (Ismail, 2017).
Saat ini kecanggihan teknologi informasi mengalami kemajuan yang luar biasa cepat,  kemajuan  ini  tak  luput  juga  memberikan  berbagai  perubahan  dimasyarakat.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Diantara perubahan yang dibawa yaitu masyarakat dapat dengan mudah melakukan berbagai aktivitas dengan bantuan teknologi tersebut. Dengan berbagai kemudahan yang  ditawarkan,  masyarakat  bisa  melakukan  banyak  hal  salah  satu  diantaranya yaitu  melakukan  transaksi  jual  beli  secara  online.  Dengan  bantuan  tehnologi masyarakat tidak perlu susah payah untuk bertemu langsung dengan para pembeli maupun pedagangnya (Savitri, 2023).
Dengan berbagai macam kemudahan teknologi, hal ini membuka peluang bagi beberapa perusahahan untuk menciptakan suatu sarana belanja secara virtual yang saat  ini  kita  sebut  dengan  marketplace.  Marketplace  yang  telah  mucul  dan  sudah dikenal  luas  oleh  masyarakat  yaitu Shopee ,  Lazada,  Blibli,  Tokopedia  dan  lainnya. (Dewi Ulfa & Kushidayati, 2023). Berdasarkan data Similar Web, shopee merupakan e-commerce dengan jumlah kunjungan situs paling tinggi di Indonesia pada kuartal I 2023.  Pada    periode  Januari-Maret  tahun  ini, Shopee meraih  rata-rata  157,9  juta kunjungan  setiap  bulan,  jauh  meninggalkan  para  kompetitornya.  Sepanjang  Maret 2023,  jumlah  kunjungan  ke  situs Shopee naik  sekitar  10%  dibanding  bulan sebelumnya (month-on-month/mom) (Ahdiat, 2023).
Pergeseran  gaya  hidup  masyarakat  yang  serba  online  dengan  begitu  cepat, pada akhirnya  memberikan dampak yang  serius dalam berbagai aspek kehidupan. Pada umumnya, orang sebelum membeli barang yang dikehendaki dia akan berfikir dahulu  apakah  saat  ini  dia  memiliki  cukup  uang  untuk  membeli  barang  tersebut atau  tidak.  Dengan  berbagai  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  marketplace masyarakat  bisa  dengan  mudah  dan  cepat  untuk  mendapatkan  barang  yang diinginkannya meskipun saat ini tidak memiliki uang.
Shopee sebagai  bagian  dari  marketplace  telah  melengkapi  fiturnya  guna memberikan  kemudahan  kepada  para  konsumen  untuk  berbelanja,  diantaranya pembayaran  bisa  dilakukan  nanti  atau  dicicil  fitur  ini  disebut  dengan paylater (Ritonga  &  Ameliany,  2022). Paylater menawarkan  kepada  masyarakat  untuk melakukan  pembelian  barang  dengan  sistem  tunda  bayar  atau  sistem  pinjaman. Untuk  meningkatkan  penggunaan Shopee turut  dihadirkan  sistem  pinjaman menggunakan e-money dalam kegiatan jual beli yaitu shopee paylater . Shopee paylater merupakan produk Shopee dimana sistem yang digunakan yaitu menyediakan dana non tunai kepada masyarakat agar bisa digunakan terlebih dahulu dalam melakukan transaksi “belanja sekarang, bayar kemudian hari”. (Ananda & Yasin, 2023). Dalam paylater sistem  pembayaran  memakai  dana  talangan  yang  bersumber  dari perusahaan pemilik aplikasi, selanjutnya pengguna nanti akan membayarkan/mengganti  sejumlah  uang  kepada  perusahaan  aplikasi  tersebut (Wafa, 2020).
Melihat  berbagai  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh shopee melalui  fiturnya berupa shopee paylater ,  tidak  menutup  kemungkinan  akan  memunculkan  beragam persoalan  dimasyarakat.  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  membahas  tentang
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
bagaimana  hukum  Islam  memandang  praktek shopee paylater ini.  Tujuan  penelitian ini untuk mendeskripsikan secara mendalam hukum penerapan sistem pembayaran cicilan ( Paylater ) terhadap pendekatan ekonomi syariah pada Marketplace Shopee .

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan ( Library Research ) dengan  menggunakan  teknik  penelitian  kualitatif.  Penelitian  yang  menggunakan teknik kualitatif menghasilkan data deskriptif dari ucapan dan perilaku orang yang dapat  diteliti.  Tujuan  pendekatan  kualitatif  adalah  untuk  memaparkan  keunikan atau ciri-ciri orang, komunitas, kelompok, atau organisasi dalam kehidupan sehari- hari  secara  keseluruhan,  mendalam  dan  detail  yang  ditopang  oleh  ilmu pengetahuan. Pendekatan penelitian kualitatif juga berfokus pada pemahaman yang menyeluruh  tentang  persoalan  yang  dihadapi  daripada  sekedar  memotretnya dengan  kacamata  secara  umum.  Agar  peneliti  dapat  memahami  makna  dokumen atau  objek,  sumber  data  penelitian  kualitatif  disajikan  dalam  bentuk  perkataan ataupun  tertulis  yang  diperhatikan  oleh  peneliti,  serta  hal-hal  yang  dilihat  secara rinci (Siyoto & Sodik, 2015).

## Pembahasan/hasil

## A. Shopee Paylater
Shopee ialah sebuah aplikasi belanja online yang mulai dikenal tahun 2015 dan merupakan bagian dari SEA Group yang berpusat di Singapura, dan pemasarannya telah menjangkau beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Taiwan. Shopee merupakan aplikasi mobile berupa toko virtual dengan tujuan  utama  untuk  memberi  kemudahan  kepada  masyarakat  guna  melakukan transaksi jual beli, jual beli di aplikasi shopee dapat dilakukan dengan sangat mudah yaitu cukup menggunakan ponsel tanpa perlu keluar rumah.
Pihak Shopee menawarkan  berbagai  macam  produk  sekaligus  juga melengkapinya  dengan  beragam  sistem  pembayarannya,  ini  bertujuan  untuk memberikan  kemudahan  dalam  bertransaksi  kepada  pembeli  dan  pejual (Fajrussalam et al., 2023). Guna memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli kepada  penggunanya, shopee menawarkan  beragam  fitur  pembayaran,  diantaranya adalah paylater (dalam Shopee dinamakan shopee paylater ) (Budi & Hanifuddin, 2023).
Paylater adalah  fasilitas  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  membayar cicilan tanpa memerlukan kartu kredit, atau dikenal dengan sebutan “beli sekarang bayar  nanti”.  Fitur  bayar  nanti  menjadi  salah  satu  tren  yang  sedang  digandrungi generasi  milenial  saat  ini.  Beberapa  perusahaan  aplikasi  besar  secara  aktif mengenalkan  fitur  ini  di  platform  mereka,  yang  menawarkan  fasilitas  kredit  tanpa memakai  kartu  kredit  dengan  manfaat  serupa.  Fitur  “Beli  sekarang,  bayar  nanti” juga dapat digunakan saat bepergian, berbelanja makanan, transportasi sehari-hari,
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
dan  beragam  produk  -  produk  konsumsi  lainnya  (Prastiwi  &  Fitria,  2021). Paylater adalah  layanan  dompet  digital  yang  berfungsi  sebagai  sistem  pembayaran  dan pengembalian  dana  yang  ditawarkan  oleh  bebarapa  aplikasi  belanja  online  berupa pinjaman yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Fajrussalam et al., 2023).
Paylater hanya dapat digunakan oleh pengguna Shopee terpilih yang memenuhi syarat,  jadi  tidak  semua  pengguna  dapat  memakai shopee paylater . Shopee akan menawari  pengguna  dengan  cara  pemberitahuan  bahwa  pengguna  dapat mendaftarkan  diri  dan  menggunakan  metode  pembayaran shopee  paylater maka pengguna  terlebih  dahulu  melakukan  verifikasi  data  yang  berisi  informasi  pribadi pengguna  dan  pemenuhan  syarat  lainnya.  Setelah  melengkapi  persyaratan, pengguna  dapat  mencobanya  untuk  bertransaksi  dengan  melakukan  pembelian dalam  batas  nominal  yang  tetapkan  oleh  pihak shopee dan  memilih shopee  paylater untuk  cara  pembayaran.  Jika  fitur shopee  paylater tidak  tersedia,  berarti  pengguna dianggap  belum  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh shopee .  Begitu  pula sebaliknya,  jika  terdapat  sistem  pembayaran shopee ,  maka  secara  otomatis  akun pengguna shopee akan  diterima  untuk  memakai shopee paylater sebagai  sistem pembayaran saat belanja di shopee .
Dalam  hal  ini shopee paylater memberikan  pilihan  pembayaran  dapat  dibayar satu  kali  ataupun  dicicil  sebanyak  tiga  kali  hingga  dua  puluh  empat  kali.  Berikut adalah  tabel  mengenai  rincian  suku  bunga  dan  biaya  tambahan  berdasarkan  jenis pembayaran:
Tabel 1 : suku bunga dan biaya tambahan Periode cicilan Biaya Penanganan Suku Bunga Biaya Keterlambatan Cicilan 1X 1% per transaksi Minimal 2,95% dari total pembayaran 5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo Cicilan 6X

## Cicilan 12X Cicilan 18X
Dapat dilihat pada tabel diatas untuk tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi suku bunga  0%,  suku  bunga  minimal  adalah  2,95%.  Walaupun  dilakukan  pembayaran satu kali tetap akan terkena bunga sebesar 2,95%. Dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat  3  pihak  dalam  jual  beli  menggunakan  metode  pembayaran shopee paylater yaitu Pembeli (Penerima dana pinjaman), Shopee (Pemberi dana Pinjaman) dan Seller (Penjual) (Savitri, 2023).
Keterlambatan  dalam  melakukan  pembayaran  akan  menimbulkan  beberapa masalah, yaitu: akan dikenakan denda 5% dari jumlah tagihan, mempengaruhi batas pinjaman,  membatasi  penggunaan  voucher,  pembekuan  akun shopee ,  dan  terdaftar pada  sistem  sistem  layanan  informasi  keuangan  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan penagihan lapangan.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …

## Keuntungan Penggunaan Paylater
Ada  beberapa  keunggulan paylater sebagai  salah  satu  alternatif  metode pembayaran yang sangat digandrungi kaum millenial, (Prastiwi & Fitria, 2021) yaitu: a) Proses Cepat dan Lebih Praktis
Saat ada kebutuhan yang mendesak, metode pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” menjadi pilihan yang sangat mudah untuk dipakai. Sebagai contoh, pada saat akhir bulan kita memerlukan biaya untuk transportasi, biaya makan sehari - hari, atau keperluan lainnya yang muncul saat kita belum menerima gaji. Selain itu, fitur ini juga dapat digunakan sebagai pilihan transaksi untuk memperoleh pinjaman dana lebih cepat ketika kita memerlukan tambahan dana untuk keperluan lainnya. Fitur ini memberikan syarat sederhana bagi yang ingin mendaftar. Proses aktivasinya pun cenderung lebih cepat dan sederhana daripada pengajuan kartu kredit di perbankan.
b) Tenor Bervariasi
Pemilihan jangka waktu atau tempo pembayaran dapat disesuaikan dengan keinginan  dan  kemampuan  konsumen  (pembeli).  Terdapat  perbedaan  jangka waktu paylater di berbagai e-wallet dan e-commerce, yaitu dari 1 bulan sampai 12 bulan. Semakin pendek jangka waktu yang dipilih, semakin rendah tingkat suku bunganya.  Bahkan,  beberapa  perusahaan  e-commerce  hanya  membebankan bunga 1% dengan jangka waktu 1 bulan.
c) Banyak Promo Menarik
Semakin luas perkembangan fungsi paylater , semakin bertambah juga perusahaan yang menawarkan promo menarik kepada pengguna yang memakai paylater saat berbelanja. Oleh karena itu, adanya promo ini juga menjadi alasan yang dapat menarik minat para pengguna untuk memakai metode pembayaran paylater ini.

## Kerugian Paylater
Selain  dari  keuntungannya, paylater juga  mempunyai  beberapa  kerugian  baik dari sistem bawaannya maupun kesalahan dari pengguna sendiri (Fajrussalam et al., 2023) yaitu:
a) Terdapat Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran
Jika pengguna tidak mampu membayar tagihan pada waktu yang disepakati bersama,  maka  akan  dikenakan  biaya  tambahan  atau  denda  yang  nominalnya tergantung  jumlah  cicilan  yang  dibayarkan.  Dengan  menetapkan  denda  lebih tinggi  dari  tingkat  bunga,  tujuannya  adalah  untuk  memastikan  agar  pengguna membayar  cicilan  secara  rutin  dan  tepat  waktu,  semakin  lambat  tanggal pembayaran maka dendanya juga akan semakin tinggi.
b) Pengelolaan Keuangan Bulanan Berantakan
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Walaupun paylater dapat  dianggap  sebagai  alternatif  metode  pembayaran yang  baik  dan  memiliki  suku  bunga  yang  relatif  rendah,  namun  jika menggunakannya melebihi batas kemampuan keuangan kita dapat menyebabkan masalah keuangan yang sangat serius.
c) Limit Kredit Tidak Bisa Dicairkan Limit kredit yang tersisa di shopee paylater tidak dapat ditarik atau dicairkan, karena  sistem  transaksi  hanya  berfungsi  di  aplikasi shopee .  Hal  ini  masih  bisa dimaklumi  karena Shopee adalah  tempat  membeli  produk,  bukan  tempat meminjam uang sehingga tidak bisa dicairkan.
d) Meningkatkan Jiwa Konsumtif
Karena  difasilitasi  dengan  sesuatu  yang  sederhana  dan  cepat,  secara  tidak sadar akan memicu rasa bahwa berbelanja adalah hal yang harus dilakukan. Saat menemukan barang yang disukai, seolah saat itu juga rasa ingin membeli tiba-tiba muncul meskipun sebeneranya saat itu tidak terlalu membutuhkan dan akhirnya membeli  juga.  Bagi  pengguna  yang  sudah  berkali-kali  memakai  fitur paylater , otomatis batas maksimal yang dimiliki akan terus bertambah, sehingga memberi peluang besar bagi pengguna untuk selalu berbelanja dan semakin meningkatkan jiwa  konsumtif  yg  sulit  dikendalikan.  Hal  ini  tentu  tidak  tepat  sebab  barang- barang yang tidak diperlukan pada akhirnya akan terbeli dan nantinya akan sulit mengatur keuangan keluarga.

## B. Qardh
Menurut pandangan ulama Hanafiyah, qardh adalah suatu harta/benda berupa harta  mitsil  yang  diberikan  kepada  seseorang  kemudian  dikembalikan.  Muslich (2022)  Menurut  Imam  Syafi'i, qardh adalah  pinjaman  kepada  orang  lain  yang kemudian  harus  dikembalikan  sama  /sesuai  dengan  apa  yang  diterima,  hal  ini dilakukan  terhadap  seluruh  harta  yang  mungkin  digunakan  untuk  tujuan  jual  beli dan  sesuai  dengan  rukun  dan  syaratnya  (Al-Jaziri,  n.d.).  Menurut  Wahbah  az- Zuhaili, hutang ( qardh ) adalah suatu bentuk penyerahan barang/harta kepada orang lain  yang  pada  saat  pengembaliannya  tidak  dapat  disertai  imbalan  tambahan apapun (Az-Zuhaili, 2011).
Rukun qardh ada tiga macam. Pertama, Aqid yaitu orang yang melakukan akad, yakni pemberi pinjaman ( muqridh ) serta peminjam ( muqtaridh ). Kedua, Mauqud 'Alaih yaitu  objek  akad qardh .  Ketiga,  ijab  qabul  ( sighat )  (Sabiq,  1987).  Sedangkan  syarat qardh menurut  pandangan  Imam  Syafi'i,  diantaranya:  syarat Aqid harus  cakap  saat melakukan tabarru' ( Ahliyah ), artinya harus cukup umur, cerdas , bukan mahjur 'alaih dan juga berhak memilih ( mukhtar ). Syarat-syarat Mauqud ‘ Alaih menurut para ulama sama  dengan  syarat-syarat  akad  salam,  artinya  subjek qardh dapat  menggunakan barang-barang  yang  dapat  ditukarkan,  sekaligus  pinjaman  dikembalikan  setelah dipinjamkan  tanpa  dikenakan  biaya  keterlambatan  apapun.  Syarat  ijab  qabul
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
diperbolehkan menggunakan lafal qardh , lafal salaf (hutang) atau menggunakan lafal lain yang maknanya sama dengan kepemilikan (Aziz, 2009).
Para ulama berbeda pandangan menyangkut barang yang boleh dipakai untuk qardh . Menurut Ulama Hanafiah, berpendapat memakai harta mitsil , yaitu harta yang tidak ada bedanya dari satuannya maupun nilainya. Qardh terlarang terhadap harta qimiyat ,  yaitu  harta  yang  nilainya  berdasarkan  perhitungan,  seperti  hewan  atau barang  atau  komoditas  yang  satuannya  sangat  beda.  Alasannya,  nanti  pada  saat akan memngembalikan barang tersebut peminjam akan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah/nilainya.
Berdasarkan  patokan  kemiripan,  menurut  Malikiyah  serupa  sifat  dan ukurannya, namun menurut Syafiiyah dan Hanabillah serupa bentuknya. Qardh juga dilarang  untuk  barang – barang  yang  sulit  diperoleh  (langka),  diantaranya permata/intan yang mana barang tersebut dianggap sangat tinggi nilainya sehingga akan menyulitkan ketika hendak mengembalikannya (Az-Zuhaili, 2011). Dalam kitab Asybah Wannazhair , diterangkan bahwa barang – barang yang dapat digunakan untuk akad  salam,  maka  barang  tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk  akad qardh , sebaliknya  barang – barang  yang  tidak  dapat  digunakan  untuk  akad  salam  maka tidak dapat juga digunakan untuk akad qardh (Abdurrahman, 1965).
Mengenai  syarat-syarat  sah  atau  tidaknya  ( fasid ),  dalam  akad qardh boleh mengadakan  perjanjian  yang  menegaskan  adanya  hak  milik,  misalnya  ada  barang jaminan, ada penjamin utang ( kafil ), bukti tertulis dan saksi mata (Az-Zuhaili, 2011). Tentang pembatasan waktu, para ulama menerangkan jika syarat tersebut bukanlah syarat  sah,  berbeda  dengan  Malikiyah  yang  menganggap  syarat  sah.  Sedangkan syarat  yang  fasid  adalah  munculnya  kewajiban  memberi  tambahan  ataupun kelebihan  kepada  muqridh.  Syarat  ini  tidak  merubah  keabsahan  akad  diatas  jika tidak  terdapat  kepentingan  dari  para  pihak.  Misalnya,  meminta  pengembalian barang  yang  tidak  sempurna/terdapat  kecacatan  untuk  digunakan  sebagai pengganti yang lebih sempurna atau syarat untuk meminjamkan kepada orang lain (Budi & Hanifuddin, 2023).
Mahdzab  Hanafi  berpandangan  bahwa  mengambil  keuntungan  pada  akad qard yang telah ditetapkan diawal adalah perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram.  Tetapi,  ini  tidak  menjadi  masalah  apabila  keuntungan  tersebut  tidak ditetapkan  diawal  dan  bukan  sebuah  kebiasaan/tradisi  yang  lazim  dilakukan. Ulama  Maliki  menjelaskan,  jika qardh ini  kemudian  mendatangkan  keuntungan, maka  dianggap  batal  karena  hal  ini  dianggap  mengandung  riba  dan  haram mengambil  keuntungan  dari  harta  peminjam.  Demikian  pula  peminjam  juga dilarang  memberikan  hadiah  jika  tujuan  pemberiannya  adalah  untuk  menunda pembayaran  utang.  Ulama  Syafiiyah  dan  Hanabilah  tidak  memperbolehkan  qardh yang  bisa  memberikan  keuntungan,  contohnya,  meminjamkan  sejumlah  harta disertai  dengan  syarat  bahwa  peminjam  harus  menyerahkan  salah  satu  barangnya
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
kepada  pemberi  pinjaman,  atau  dengan  ketentuan  lain  yaitu  mengembalikan pinjamannya tadi dengan jumlah yang lebih banyak (Az-Zuhaili, 2011).

## C. Riba
Secara bahasa ( lughah), riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan rabā al -syay ‟ yarbū; arbā al - rajul idzā „amala fī al - ribā (Ar-Razi, 2012). Senada dengan al-Razi, al-Shabuni menjelaskan bahwa riba adalah tambahan secara mutlak. (al-Shabuni, n.d.) Demikian pula al-Jurjani dalam kitab al- Ta`rīfāt -nya menerangkan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyādah (tambahan) (al Jurjani, 2012).
Sedangkan  dari  segi  terminologi,  riba  merupakan  bagian  tambahan  yang diambil pemberi pinjaman dari peminjam sebagai kompensasi waktu (pinjaman) (al- Shabuni, n.d.). Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitāb al - Fiqh alā Madzāhib al- Arba`ah menerangkan  bahwa  riba  dalam  istilah  ahli  fikih  adalah  tambahan  pada salah  satu  dari  dua  objek  barang  serupa  yang  ditukarkan  dengan  tidak  ada imbangan/imbalan bagi tambahan itu (Al-Jaziri, n.d.).
Dalam madzhab Syafi`i, riba dimaknai sebagai transaksi yang disertai imbalan tertentu yang tidak jelas kesamaan takarannya atau ukuran waktunya kapan terjadi transaksi  dengan  penundaan  penyerahan  kedua  barang  yang  dipertukarkan  atau salah satunya (al-Nawawi, n.d.). Menurut Syafiiyah riba terbagi tiga jenis, yaitu riba nasiah adanya  tambahan  atas  perpanjangan  waktu  dalam  pembayaran,  riba fadl merupakan  pertukaran  barang  yang  sama  tapi  dari  sisi  kualitasnya  berbeda,  dan juga riba yad yaitu jual beli dengan mengakhiri penyerahan daripada kedua barang yang ditukarkan (Antonio, 2001).
Jumhur  ulama  berpandangan,  riba  terbagi  dua  bentuk,  (Pardiansyah,  2022) yaitu:  Riba  akibat  hutang  disebut  riba qardh dan  Riba  sebab  jual-beli  disebut  riba buyu’.
1) Riba qardh terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu riba nasi`ah dan riba jahiliyah. Riba  qardh  merupakan  sejumlah  tambahan  (al-ziyadah)  yang  telah disepakati atau diwajibkan atas pinjaman uang dan harus dibayar kembali pada waktu  yang  telah  disepakati.  Riba  qardh  muncul  bersama  adanya  transaksi hutang  yang  tidak  mencukupi  kriteria  “keuntungan  timbul  diikuti  dengan adanya resiko secara bersamaan” (al - ghunmu bil ghurmi) serta “hasil dari usaha yang  ti mbul  bersama  dengan  biaya”  (al -kharraj  bi  dhaman).  Bentuk  transaksi seperti ini mengisyaratkan bahwa adanya kewajiban memikul beban disebabkan semata-mata karena berjalannya waktu saja.
Riba nasi’ah merupakan  penundaan  untuk  menyerahkan  atau  menerima barang  ribawi  yang  ditukarkan  dengan  barang  ribawi  lainnya.  Disinilah munculnya  potensi  untuk  mendapatkan  keuntungan  tanpa  disertai  adanya resiko  yang  mengkuti  secara  bersamaan.  Riba  jahiliyah  merupakan  pinjaman yang dibayar melebihi dari pokoknya karena peminjam (debitur) tidak sanggup
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
untuk  melunasi  pinjamannya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan. Bentuk riba seperti ini haram karena tidak sesuai dengan kaidah “ kullu qardhhin jarri  manfa'atan  fahuwa  riba ”  (pinjaman  apa  pun  yang  dapat  mendatangkan keuntungan [bagi pemberi pinjaman] maka termasuk dalam kategori riba). Pada  hakikatnya, akad  qardh ini  menghendaki  bahwa  uang  yang dipinjamkan  tersebut  pada  saat  dikembalikan  hanya  dikembalikan  sesuai dengan  jumlahnya  semula  saat  dipinjamkan  tanpa  adanya  tambahan  apapun. Akad qardh merupakan  akad tabarru `  (akad  kebaikan)  yang  bertujuan  untuk menolong  orang  lain  dan  tidak  berorientasi  untuk  memperoleh  keuntungan. Pada  saat  akad qardh ini  bergeser  menjadi  akad  yang  berorientasi  untuk memperoleh keuntungan, maka disinilah hukumnya berubah menjadi haram.
Riba  mempunyai  tiga  pokok,  apabila  dalam  sebuah  transaksi  terkandung ketiga  pokok  itu,  maka  transaksi  tadi  masuk  ke  dalam  katerogi  riba.  Ketiga pokok  tadi  yaitu  adanya  tambahan  yang  terdapat  dalam  pokok  pinjaman, nominal  tambahan  mengacu  pada  waktu/tempo  pembayaran  pinjaman,  dan juga  nominal  tambahan  dari  persyaratan  yang  telah  disetujui  (Nazir  & Hasanuddin, 2004).
Berkaitan  dengan  tambahan  dalam  pinjaman,  hal  ini  dapat  dibagi  dalam tiga bagian, (Pardiansyah, 2022):
a) Tambahan yang dimasukkan dalam perjanjian (menjadi syarat) Pada bagian ini para ulama sepakat bahwa adanya tambahan apapun dalam pinjaman  yang  dijadikan  sebagai  syarat,  maka  tranksaksi  tersebut  menjadi haram.
b) Tambahan yang tidak masuk dalam perjanjian (sukarela) Pada  bagian  ini  para  ulama  sepakat  bahwa  memberi  tambahan  atas pinjaman  tanpa  diperjanjikan  sebelumnya  dalam  akad  itu  tidak  dilarang, bahkan termasuk husnul qadha (sebaik-baiknya pelunasan)
c) Tambahan/pemberian sebelum pinjaman lunas Pada bagian ini dicontohkan, bahwa peminjam memberikan sesuatu dengan maksud sebagai hadiah kepada pemberi pinjaman padahal hutangnya belum lunas.  Atas  persoalan  ini  para  ulama  melarang  untuk  mengambil  hadiah tersebut apabila hutang si peminjam belum lunas, tetapi berbeda jika hadiah tersebut  diberikan  bersamaan  pada  saat  pelunasan,  maka  hal  ini diperbolehkan.
2) Riba buyu `  terbagi  menjadi  3  bentuk,  yaitu  riba fadhl ,  riba nasa `/ yad ,  dan  riba nasi`ah.
Riba buyu’ merupakan riba yang timbul karena adanya pertukaran barang yang sejenis (harta ribawi) tetapi barang tersebut tidak sama dalam hal kualitas ( mistlan bi mistlin ), kuantitas ( sawaan bi sawain ), atau waktu penyerahannya tidak tunai  ( yadan  bi  yadin ).  Hukum  asal  jual-beli  adalah  boleh,  namun  tidak  serta
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Riba Riba Qardh Riba Nasi ` ah Riba Jahiliyah Riba Buyu `
Riba Fadhl Riba Nasa `/ Yad Riba Nasi ` ah
merta  semua  jenis  jual  beli/pertukaran  dibolehkan.  Suatu  transaksi  jual beli/pertukaran  menjadi  terlarang  apabila  terindikasi  adanya  unsur ketidakadilan dan ekploitasi pada transaksi tersebut .
Riba fadhl merupakan  bentuk  pertukaran  barang  ribawi  sejenis  yang berbeda nilai, jumlah, berat atau ukurannya. Riba fadhl menjadi terlarang sebab telah  menyalahi  aturan,  bahwa  dalam  sebuah  transaksi  haruslah  memenuhi kriteria yang sama dalam hal kualitas atau kuantitas barang yang menjadi objek pertukaran.
Riba nasa' merupakan  penukaran  barang  ribawi  yang  sejenis  dan  sama nilai/jumlah/ukuran/beratnya,  tetapi  salah  satu  barang  yang  ditukar  itu diserahkan tidak secara tunai (tangguh) atau bahkan penyerahan kedua barang tersebut  dilakukan  secara  tangguh.  Disini  terjadi  pelanggaran  terhadap ketentuan  bahwa  penyerahan  barang  harus  dilaksanakan  secara  tunai  saat pembayaran ( yadan bi yadin );
Riba nasi’ah dalam jual beli merupakan kombinasi antara riba fadhl dan riba nasa `. Riba nasi’ah pada konteks ini merupakan penambahan atas harta ribawi sejenis  yang  ditukarkan  serta  penyerahannya  dilaksanakan  dengan  tangguh (non-tunai).
Gambar 1. Skema pembagian riba
D. Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Para  ulama  telah  sepakat  jika  hukum  asal  dalam  aktifitas  muamalah  yaitu mubah  (diperbolehkan),  kecuali  apabila  ditemukan  dalil  yang  secara  jelas  tidak memperbolehkannya  (Djuwaini,  2015).  Dengan  begitu,  kita tidak  bisa  menganggap bahwa  suatu  transaksi  muamalah  itu  terlarang  sepanjang  belum/tidak  didapatkan dalil yang melarang transaksi tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. Yunus 59 : Katakanlah,  “Terangkanlah  kepadaku  tentang  rezeki  yang diturunkan  Allah kepadamu,  lalu  kamu  jadikan  sebagiannya  haram  dan  sebagiannya  halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
kamu mengada- ada atas nama Allah?”. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah telah memberikan  kebebasan  dalam  aktvitas  muamalah,  selain  itu  syariah  juga  mampu mengakomodir setiap transaksi modern yang berkembang.
Perkembangan  ilmu  teknologi  dan  komunikasi  yang  semakin  pesat  pada akhirnya  juga  turut  melahirkan  berbagai  model  tranksaksi  muamalah  baru. Mengingat bahwa hukum asal muamalah adalah mubah, maka pada saat melakukan transaksi  haruslah  terdapat  akad  yang  jelas  dan  tegas,  agar  kita  terhindar  dari larangan- larangan Allah Subhanahu wa ta’ala.
Pada  prinsipnya paylater merupakan  fitur  dan  produk  yang  netral  sekaligus juga  dapat  memberikan  manfaat  bagi  para  penggunanya.  Apabila  barang  yang hendak dibeli merupakan barang yang sah sebagai objek jual beli serta benar - benar dibutuhkan, maka kehadiran paylater ini akan sangat membantu bagi penggunanya untuk  memenuhi  kebutuhannya  dengan  mudah.  Semestinya  transaksi  melalui paylater ini  terhindar  dari  transaksi  ribawi.  Oleh  karena  itu,  penerbit paylater tidak menjadi  kreditor  yang  mendapatkan  keuntungan  berupa  bunga  atas  pinjamannya kepada pengguna. Diantaranya  dengan cara mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari  kreditur  menjadi  penjual  barang  atau  jasa.  Singkatnya  keuntungan  yang didapatkan  berupa  bayaran  ( fee )  atas  jasa  atau  margin  jual  beli,  dan  bukan  atas pinjaman qardh (Sahroni, 2020) .
M  Syamsudin  seorang  peneliti  bidang  ekonomi  syariah  PWNU  Jawa  timur berpendapat,  bahwa paylater merupakan  kartu  kredit  online  didalam  produk  ini berpotensi  terjadi  transaksi  ribawi,  jika  transaksi  ini  dilihat  dari  perspektif  akad qardh .  Berdasarkan  akad qardh maka  seolah  terjadi  transaksi  antara  pihak  penerbit paylater dengan konsumennya. Sementara itu berdasarkan akad jual beli tempo dan kredit maka riba bisa terjadi apabila berlangsung pola akad semacam ini : saya jual barang  yang  kamu  butuhkan  ini  ke  kamu  dengan  syarat  kamu  harus  memberi tambahan  pada  harga  pokoknya  sebagai  labaku.  Setiap  bulannya  kamu  harus mencicil sebesar harga pokok ditambah dengan bunga 2 (dua) persen dan diangsur selama  3  (tiga)  bulan.  Apabila  terjadi  keterlambatan  cicilan  maka  kamu  harus membayar  2  (dua)  kali  lipat  dari  bunga  tersebut.  Akad  sebagai  mana  dimaksud diatas sudah termasuk akad riba al-yad bila memakai akad jual beli tempo dan riba nasi`ah apabila menggunakan akad jual beli kredit.
Dalam  transaksi  jual  beli  menggunakan  metode  pembayaran paylater ada  tiga pihak yang terlibat yaitu Pembeli, Penjual dan Shopee . Hubungan antara shopee dan penjual dapat dikatakan sebagai pemilik tempat dan penyewa tempat dimana shopee sebagai pemilik tempat dan Penjual adalah penyewa tempat. Akad antara shopee dan Penjual adalah akad Ijarah dikarenakan penjual menyewa aplikasi shopee yang dibuat dan dikelola oleh perusahaan shopee untuk mencari para pembeli atau memasarkan barang dagangannya.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Penjual  disini  bertindak  sebagai mu’jir yang  membayar ujrah atau  upah  atas biaya sewa kepada perusahaan shopee yang dalam hal ini bertindak sebagai musta’jir sebesar  1,25  persen  hingga  3,2  persen  dari  total  harga  barang  yang  dipesan, tergantung  dari  status  penjual  dan  kategori  barang  yang  dijual.  Transaksi  antara pembeli  dengan  perusahaan shopee adalah  transaksi qardh dimana  pembeli  sebagai peminjam  dana  ( muqtaridh )  dan  perusahaan shopee sebagai  pemberi  dana  ( muqridh ) (Savitri, 2023).
Merujuk  pada  Fatwa  DSN-MUI  No:  116/DSN-MUI/IX/2017  tentang  uang elektronik syariah, terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk  kedalam  akad qardh .  Akad  qardh  adalah  akad  pinjaman  dari  pemegang uang  elektronik  kepada  penerbit  dengan  ketentuan  bahwa  penerbit  wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan  pihak shopee sama-sama  setuju  berarti  rukun  dan  syarat  dalam  akad qardh terpenuhi.  Dimana  rukun qardh yaitu  adanya  dua  belah  pihak  yang  melakukan perjanjian  (pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman)  serta  adanya  harta  yang  di utangkan  dan Sighat (Ijab  Kabul).  Dilihat  dari  rukun  dan  syarat qardh yang disebutkan oleh Mardani adalah:
1) Sighat (ijab dan kabul).
2) ‘ Aqidain , ‘ Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi utang dan penerima utang) adapun syarat-syarat bagi pengutang  adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai dapat membedakan baik dan buruk.
3) Harta yang diutangkan, rukun harta yang diutangkan adalah harta tersebut ada padanya,  maksudnya  harta  tersebut  dalam  jenis  yang  sama  dan  tidak menyebabkan perbedaan nilai, rukun yang kedua adalah harta yang diutangkan berupa benda bukan jasa (Savitri, 2023).
Ijab kabul antara Penjual dan Shopee terjadi ketika pembeli yang sudah terdaftar sebagai  pengguna shopee paylater memilih  metode  pembayaran shopee paylater dan disetujui oleh shopee ditandai dengan perubahan status pesanan dari “belum bayar” menjadi “sedang dikemas”. Pihak pengutang atau pembeli berstatus merdeka baligh ditandai  dengan  adanya  identitas  KTP  untuk  mendaftar  sebagai  pengguna shopee paylater hal  ini  berarti  pengguna  sudah  cukup  umur,  kemudian  berakal  sehat  dan pandai dalam hal ini pembeli berakal sehat dan pandai sehingga dapat melakukan transaksi  di  shoppe  menggunakan  perangkat  elektronik.  Harta  yang  diutangkan bukan berupa jasa tapi uang elektronik.
Dalam  Fatwa  DSN  MUI  nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang Al  Qardh, menjelaskan bahwa:
1) Nasabah Al - qardh wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada waktu yang telah disepakati bersama
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Dalam  hal  ini  pembeli  sebagai  pihak  pengutang  membayar  lebih  dari  jumlah pokok  dikarenakan  adanya  bunga  mulai  dari  2,95  persen,  sehingga menimbulkan adanya tambahan nominal uang yang dikembalikan dalam hal ini maka  terjadi  yang  namanya  riba qardh atau  riba  yang  terjadi  akibat  hutang piutang.
2) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah Pihak  pemberi  dana  ( shopee )  diperkenankan  untuk  mengenakan  biaya administrasi terhadap pengguna shopee paylater , sepanjang jumlah biaya tersebut memang  relevan  dan  benar – benar  untuk  keperluan  administrasi.  Jumlah besaran biaya administrasi yang dikenakan semestinya sama, berapapun jumlah nominal  transaksi  dan  tidak  tergantung  pada  berapa  banyaknya  nominal transaksi  yang  dilakukan.  Dalam  kasus  ini  pihak shopee paylater memberikan biaya  administrasi/dalam  bahasa  shoppe  menggunakan  istilah  biaya penanganan sebesar 1% dari total harga pesanan.
Ketentuan yang ditetapkan pihak shopee dengan mengenakan 1% dari total harga pesanan  ini  akan  mengakibatkan  pengguna  harus  membayar  sesuai  dengan berapa nominal transaksinya. Semakin besar nominal transaksi yang dilakukan maka  semakin  besar  pula  biaya  yang  didapat  oleh  pihak shopee ,  hal  ini  sama artinya  dengan  mengambil  keuntungan  dalam  akad  qardh.  Bentuk  transaksi semacam ini dilarang dalam Islam sebab akan menimbulkan riba.
3) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal ini pihak shopee tidak mensyaratkan adanya jaminan kepada penggunanya.
4) Nasabah dapat  memberikan sumbangan sukarela selama tidak diperjanjikan di awal akad.
5) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh  kewajibannya  dan  bukan  karena  ketidakmampuannya,  LKS  dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
Apabila  pengguna shopee paylater tidak  membayar  tagihan  sesuai  waktu  yang telah ditentukan maka Shopee akan memberikan sanksi berupa denda.
6) Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  nasabah  dapat  berupa  dan  tidak  terbatas  pada penjualan  barang  jaminan.  Karena  tidak  adanya  barang  jaminan  maka shopee paylater menerapkan  sanksi  berupa  denda  sebesar  5  persen  atas  keterlambatan pembayaran.
7) Jika  barang  jaminan  tidak  memenuhi  maka  nasabah  tetap  harus  memenuhi kewajibannya.
8) Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  di  Badan Arbitrase  Syariah  (Basyarnas)  setelah  tidak  mencapai  kesepakatan  melalui musyawarah
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Pada  point  nomor  5  dan  6  diatas  dijelaskan  bahwa  apabila  pengguna shopee paylater tidak  membayar  tagihan  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan  maka  pihak shopee akan  mengenakan  sanksi  berupa  denda.  Denda  yang  dimaksud  disini diartikan sebagai hukuman berupa membayar sejumlah uang karena seseorang lalai dalam membayar kewajibannya.
Dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN -MUI/IX/2000 Tentang  Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu  yang  Menunda-nunda  Pembayaran.  Sanksi yang  disebut  dalam  fatwa  ini  adalah  sanksi  yang  dikenakan  LKS  kepada  nasabah yang  mampu  membayar,  tetapi  menunda-nunda  pembayaran  dengan  disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force  majeur tidak boleh dikenakan  sanksi.  Nasabah  mampu  yang  menunda-nunda  pembayaran  dan/atau tidak  mempunyai  kemauan  dan  itikad  baik  untuk  membayar  hutangnya  boleh dikenakan  sanksi.  Sanksi  didasarkan  pada  prinsip ta'zir ,  yaitu  bertujuan  agar nasabah  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Sanksi  dapat  berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
Shopee paylater menerapkan  denda  bagi  penggunanya  yang  terlambat membayar tagihan. Denda yang dikenakan adalah sebesar 5 persen setiap transkasi. Pengguna  yang  terlambat  membayar  harus  membayar  jumlah  transaksi  pokok ditambah  5  persen  dari  total  transaksinya  tersebut.  Denda  yang  diterapkan  tidak sesuai  karakteristik  yang  telah  disebutkan  diatas  karena Shopee tidak  melihat kemampuan  dari  Pengguna Shopee paylater melainkan  secara  merata  semua Pengguna  yang  melakukan  keterlamabatan  pembayaran  dikenakan  denda. Penambahan seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena hal tersebut artinya mengambil  manfaat  dari  hutang.  Manfaat  dalam  pinjam  meminjam  uang  tersebut hukumnya riba. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah[2] : 188
Artinya:  “Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan harta  sebahagian  yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta itu  kepada  hakim  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada  harta  benda orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa. Padahal  kamu  mengetahui.”  Hukuman denda  itu  identik  dengan  memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  yang  bathil, sedangkan memakan harta dengan cara yang bathil itu dilarang.
Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa pengenaan denda keterlambatan pembayaran  tagihan paylater di Shopee tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam  karena denda tersebut sudah disyaratkan diawal perjanjian peminjaman dana. Penambahan tersebut  sama  artinya  dengan  mengambil  manfaat  dari  sebuah  hutang  yang  mana hal  tersebut  dihukumi  riba.  Riba  tersebut  dinamakan  Riba Jahiliah .  Riba Jahiliah adalah riba karena keterlambatan pembayaran hutang dalam Islam.
Dari analisis diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli menggunakan Shopee paylater melibatkan  tiga  pihak  yaitu  Penjual,  Pembeli  dan
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Shopee .  Dimana  praktiknya  bukanlah  jual  beli  kredit  antara  penjual  dan  pembeli tetapi hutang piutang antara pembeli dan Shopee karena dalam hal ini pihak Penjual tidak  tahu  kalau  pembelian  barang  di  tokonya  tersebut  dibayar  dengan  metode Shopee paylater atau beli sekarang bayar nanti, yang ia tahu bahwa ia dibayar lunas dan  harus  mengirim  barang  pesanannya.  Untuk  transaksi  jual  belinya  sebetulnya diperbolehkan oleh syariat Islam tetapi karena pembeli menggunakan Shopee paylater maka  hal  ini  yang  tidak  diperbolehkan  karena  dalam  akad  utang  piutang  tersebut terdapat  bunga  sebesar  2,95  persen  dan  biaya  administrasi  atau  biaya  penanganan sebesar 1 persen.
Biaya  penanganan  atau  administrasinya  yang  sebesar  1  persen  dari  jumlah setiap transaksi, jika ditinjau belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya  dikaitkan  dengan  jumlah  transaksi,  penambahan  yang  disyaratkan  atau manfaat  yang  disyaratkan  dilarang  berdasarkan ijma’ .  Jika  penambahan  diberikan ketika  membayar  hutang  tanpa  syarat,  maka  yang  demikian  boleh  dan  termasuk pembayaran  yang  baik  menurut  syarat.  Biaya  penangan  yang  bersifat  fluktuatif membuat  pemberi  hutang  atau shopee mendapatkan  manfaat  dari  akad  tersebut. Sehingga penggunaan shopee paylater diharamkan karena adanya Riba Qardh .

## Kesimpulan
Menurut  analisis  penulis,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  transaksi pembelian  barang  di shopee yang  menggunakan shopee paylater berisi  dua  akad transaksi  yaitu  jual  beli  dan  hutang.  Akad  jual  beli  diperbolehkan  sebab  tidak  ada rukun dan syarat sah jual beli yang dilanggar, tetapi lain hal nya dengan transaksi yang  dilakukan  menggunakan shopee paylater (hutang).  Penggunaan  metode pembayaran shopee paylater ini  tidak  diperbolehkan  atau  dihukumi  haram dikarenakan  transaksi  hutang  antara  pembeli  dan shopee terdapat  bunga  atau manfaat  yang  diterima  oleh shopee hal  ini  masuk  dalam  kategori  riba  yakni  Riba Qardh.  Penerapan  denda  keterlambatan  pembayaran  tagihan paylater dalam transaksi jual beli di shopee juga belum sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat penambahan nominal saat pembayaran denda tersebut maka hukumnya haram, hal ini masuk dalam kategori Riba Jahiliah.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, A.-J. (1965). Al-Asybah Wannazhair . Al-Hidayah.
Ahdiat,  A.  (2023). 5  E-Commerce  dengan  Pengunjung  Terbanyak  Kuartal  I  2023 . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce- dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023
al Jurjani, A. ibn M. (2012). Kitab al- Ta`rifāt . Dār al -Kutub al- „Ilmiyyah.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Al-Jaziri. (n.d.). Al- Jaziri, A. (tt). Kitāb al - Fiqh „alā Madzāhib al - Arba„ah,. Dār al -Fikr. al-Nawawi. (n.d.). Al- Majmū`, ji lid IX . Dār al -Fikr.
al-Shabuni. (n.d.). Rawā ‟ i, al- Bayān Tafsīr Ayāt al - Ahkām min al -Qur ‟ ān, jilid 1 . Dār al - Fikr.
Ananda,  A.,  &  Yasin,  A.  (2023). Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pinjaman  Uang Elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee | Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam . 2 , 5.
Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  Syariah:  Dari  teori  ke  praktik .  Gema  Insani. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&p g=PA1&dq=info:bCh8H6XnIBQJ:scholar.google.com&ots=IuYlxOMKs- &sig=xu7SOvmPfGRdFu5DZXWkHz3HE60
Ariyadi,  A.  (2018).  Bisnis  Dalam  Islam. Jurnal  Hadratul  Madaniyah , 5 (1),  13 – 26. https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158
Ar-Razi,  F.  (2012). Tafsir  al-kabir  (mafatih  al-ghaib)  jilid  7 .  Dar  el-hadith. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2071
Aziz, Z. bin A. (2009). Fathul Mu’in Karya Jilid 2 . Sinar Baru Algesindo.
Az-Zuhaili,  W.  (2011). Al-Fiqhul  Islam i  Wa  Adillatuhu,”  in  Terj.  Abdul  Hayyie  Al - Kattani . Gema Insani.
Budi,  B.  S.  B.  S.,  &  Hanifuddin,  I.  H.  I.  (2023).  Problematika  Aspek  Pengharaman Qardh Paylater Pada  Aplikasi Shopee Berdasarkan  Fatwa-Fatwa  Ulama. At- Taradhi:  Jurnal  Studi  Ekonomi , 13 (2),  141 – 153.  https://doi.org/10.18592/at- taradhi.v13i2.7668
Dewi Ulfa, R., & Kushidayati, L. (2023). Tinjauan Hukum  Islam terhadap Pinjaman Shopeepaylater . TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law , 5 (2),  208. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14485
Djuwaini,  D.  (2015). Pengantar  fiqh  muamalah .  Pustaka  pelajar.  https://inlislite.uin- suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12149
Fajrussalam, H., Hartiani, D., Anggraeni, D., Malida, I., Merliana, N., & Ropiah, R. L. (2023).  Analisis  Pembayaran  Paylatter  Dalam  Aplikasi Shopee Menurut Perspektif  Islam. Attadib:  Journal  of  Elementary  Education , 6 (2),  Article  2. https://doi.org/10.32507/attadib.v6i2.1270
Ismail. (2017). Perbankan Syariah . Kencana.
Muslich, A. W. (2022). Fiqh Muamalat . Amzah.
Nazir, H., &  Hasanuddin, M. (2004). Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah . Kaki Langit.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah …
Pardiansyah,  E.  (2022).  Konsep  Riba  Dalam  Fiqih  Muamalah  Maliyyah  dan Praktiknya  Dalam  Bisnis  Kontemporer. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 8 (2), Article 2. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751
Prastiwi,  I.  E.,  &  Fitria,  T.  N.  (2021).  Konsep Paylater Online  Shopping  dalam Pandangan  Ekonomi  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 7 (1),  425. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458
Ritonga,  N., &  Ameliany,  N. (2022).  Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi Shopee Paylater Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian. Jesya  (Jurnal  Ekonomi  &  Ekonomi  Syariah) , 5 (1),  1130 – 1136. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.702
Sabiq, S. (1987). Fikih Sunnah 13 . al-Ma ‟ arif.
Sahroni,  O.  (2020). Fikih  Muamalah  Kontemporer:  Jilid  3 .  Republika  Penerbit. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=uEnmDwAAQBAJ&oi=fnd &pg=PA3&dq=Sahroni,+O.+(2020).+Fikih+Muamalah+Kontemporer+Jilid+3 &ots=kStRaxLgNb&sig=Y-HW-PYEZ9xlSSlKri8aHwb5FOY
Savitri, E. D. (2023). Penggunaan Pay Later di E-commerce Shopee Menurut Hukum Islam. Journal  of  Law,  Society,  and  Islamic  Civilization , 11 (1),  Article  1. https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i1.69040
Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian . literasi media publishing. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QPhFDwAAQBAJ&oi=fnd &pg=PR3&dq=Siyoto,+S.+D.+M.+A.+S.+(2015).+Dasar+Metodologi+Penelitia n&ots=IdWwsMU4-e&sig=TSRp_X-fehYNqidkscW3htPeczI
Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later | Wafa | Jurnal Hukum Ekonomi Syariah . https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i01.3588