## PENERAPAN WHOLE OF GOVERNMENT DALAM PELAYANAN IZIN USAHA RUMAH MAKAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION DI KOTA PAGAR ALAM
Yeni Ariska 1
Annada Nasyaya 2*
(Email: annadanasyaya@fisip.unsri.ac.id)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan whole  of government (WOG) dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui online single submission ( OSS) di Kota Pagar Alam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif bersifat deskriptif  dengan  perangkat  lunak  Atlas.ti.  Teknik  penelitian  yaitu  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  serta  teknik  keabsahan  dengan  triangulasi  sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan WOG menurut Organisation for Economic Co-Operationand  Development (OECD)  dengan  dimensi  kebijakan,  koordinasi, sumber daya dan budaya administrasi dan dukungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan WOG dalam pelayanan izin usaha rumah makan di Kota Pagar Alam  belum  berhasil,  karena  persyaratan  tidak  lengkap, website  error ,  rumah makan  yang  mendaftar  kurang  dari  43,  NIB  terbit  lebih  dari  tiga  jam,  fasilitas terbatas dan KTP tidak sinkron. Saran direkomendasikan penulis untuk penelitian ini  yaitu  petugas  mengkoordinir  dan  mempromosikan  lagi  kepada  masyarakat khususnya pemilik usaha rumah makan untuk melakukan perizinan, lalu sarana dan prasarana dalam pelayanan OSS ditambah, bagi Kementerian Investasi untuk lebih diatasi agar website tidak error, dan masyarakat khususnya pemilik usaha rumah makan segera untuk mendaftarkan usahanya.
Keywords:  Pelayanan Publik, Whole Of Government, Rumah Makan, Online Single Submission.

## 1. PENDAHULUAN
E-Government sudah  mulai  diterapkan  disetiap  negara-negara  maju  salah satunya negara yang terletak pada benua Asia bagian Timur yaitu negara Republic of Korea  atau  Korea  Selatan.  Berdasarkan  dari  data  yang  diperoleh  dari website United  Nations  E-Government  Knowledgebase  (publicadministration.un.org/) pada  tahun  2022  dapat  dilihat  bahwa  Korea  Selatan  menduduki  ranking  ke-3 dengan  nilai E-Government  Development  Index (EGDI)  sebesar  0.9529.  Tidak hanya  pada  negara  maju  saja,  penerapan E- Government  sudah  mulai  diterapkan pada  negara  berkembang  salah  satunya  negara  Indonesia.  Berdasarkan  dari  data yang  diperoleh  dari website (publicadministration.un.org/) United  Nations  E- Government Knowledgebase pada tahun 2022, Indonesia menduduki ranking ke-77 dengan nilai E-Government Development Index (EGDI) sebesar 0.7160. pentingnya penerapan E-Government bagi pemerintah maka pemerintah Indonesia.
melakukan penggunaan E-Government pada bidang pelayanan. Kota Pagar Alam dalam  pemerintahnya  sendiri  mulai  sudah  menerapkan E-Government dalam bidang  pelayanan  izin  usaha  rumah  makan  yang  dikelola  oleh  Dinas  Penanaman Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kota  Pagar  Alam (dpmptsptk.pagaralamkota.go.id/ ).  Dengan  adanya  kerjasama  antar  lembaga pemerintah itu merupakan wujud peran tujuan dari kebijakan Whole of Government (WoG).  WoG atau Joined  Up  Government merupakan  suatu  pendekatan  dimana dalam  pelaksanaannya  memerlukan  keterlibatan  pemerintah  terutama  dalam mengambil suatu kebijakan. Menurut Ortenzi et al. (2022:1) mendefinisikan WoG adalah  suatu  pendekatan  dimana  badan  layanan  umum  bekerjasama  dalam mengembangkan  kebijakan  agar  tercapainya  tujuan  bersama. Online  Single Submission  (OSS) ialah  sistem  pembauran  semua  pelayanan  perizinan  yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hak atau kuasa untuk bertindak seperti kepala- kepala  lembaga  pemerintah  yang  terkait  (dalam  Irianto,  2020:93).  Tujuan  utama pemerintah menerapkan kebijakan pelayanan izin usaha secara elektronik yaitu agar dalam pelayanan izin usaha dapat dikerjakan dengan efisien serta efektif lalu dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi dalam bidang pelayanan.
Salah satu tujuan dengan diterapkannya WoG khususnya pada E-Government dalam bentuk pelayanan izin usaha rumah makan yaitu agar pelayanan izin usaha rumah  makan  dapat  dilakukan  secara  cepat  dan  efisien.  Untuk  mendukung kebijakan  tentang  penerapan  layanan  perizinan  melalui  elektronik  ini,  maka disahkan pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja  menjadi  Undang-Undang,  lalu  untuk  menguatkan  Undang-Undang  tersebut maka juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko . Dengan disahkannya  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  OSS,  maka Pemerintah  Kota  Pagar  Alam  juga  ikut  mengimplementasikannya  dengan mengeluarkan  Peraturan  Wali  Kota  Pagar  Alam  No.  2  Tahun  2023  tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
Namun, pada saat penerapan izin usaha rumah makan melalui OSS di Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kota  Pagar Alam juga mengalami kendala.
Tabel Jumlah Rumah Makan Di Kota Pagar Alam Tahun 2021
Jumlah Rumah Makan Tahun 2021 Terealisasi 43 <43

## Sumber: Dokumen BPS Provinsi Sumatra Selatan
Pertama, realisasi perizinan usaha rumah makan  tidak tercapai.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan, jumlah rumah makan di Kota Pagar Alam pada tahun 2021 berjumlah 43 tetapi yang terealisasi kurang dari 43 rumah
makan yang melakukan izin kurang lebih 5 NIB rumah makan yang sudah terbit perizinannya, kedua keterbatasan sarana untuk mengelola OSS, berdasarkan hasil observasi  peneliti  melihat  bahwa  untuk  fasilitas  sarana  perangkat  keras  seperti komputer khususnya di bidang perizinan yang digunakan untuk mengelola OSS di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sendiri ada  tiga,  tetapi  yang  berfungsi  hanya  satu.  Lalu,  untuk  laptop  hanya  ada  satu, kemudian  printer  ada  empat  tetapi  kadang-kadang  rusak  sehingga  petugas  harus meminjam kepada bidang lain dan tidak adanya AC.
Sehingga  dilihat  dari  beberapa  kendala  yang  terjadi  dilapangan  membuat peneliti tertarik mendalami lebih lanjut bagaimana penerapan Whole of Government dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui Online Single Submission di Kota Pagar  Alam.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  melihat  bagaimana  penerapan Whole  of Government dalam pelayanan  izin  usaha  rumah  makan  melalui  melalui Online Single Submission di Kota Pagar Alam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  bagian  tinjauan  pustaka  ini  berisi  landasan  teori  yang  menjelaskan Manajemen Publik, Pelayanan Publik, Whole Of Government, Rumah Makan serta
Konsep Izin Usaha OSS, Manajemen  publik,  Manajemen  adalah  suatu tindakan  dimana  seseorang  merencanakan  dan  mengendalikan  semua  orang  agar tujuan dapat berjalan dengan lancar. Menurut Stoner dan Wankel (dalam Pasolong, 2019:95)  mendefinisikan  manajemen  merupakan  setiap  tahap  yang  pertama  dari penyusunan,  pengelompokkan  dan  memanfaatkan  semua  kapasitas  yang  ada terutama sumber daya organisasi supaya arah dari organisasi dapat tercapai dengan baik.  Berbeda  dengan  Shafritz  dan  Russel  (dalam  Pasolong,  2019  :  95)  juga mendefinisikan  manajemen  adalah  tanggung  jawab  seseorang  dalam  organisasi yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada suatu organisasi agar tercapai arahnya. Jadi, dapat dipersepsikan manajemen ialah suatu bentuk  cara organisasi untuk  mempersiapkan  segala  bentuk  cara  yaitu  dengan  melakukan  penyusunan serta  pengelompokkan  dan  seseorang  dapat  memanfaatkan  semua  sumber  daya pada organisasi seperti manusia dan mesin agar dalam proses memanajemen dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu tercapainya tujuan organisasi.
Kemudian,  pelayanan  publik . Pelayanan  menurut  Pasolong  (2019:147) mendefinisikan  pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  dimana  setiap  individu  atau kelompok  dalam  suatu  organisasi  dengan  tujuan  supaya  dapat  membantu pemenuhan  kebutuhan  seseorang.  Sedangkan,  menurut  Monir  (dalam  Pasolong, 2019:147)  juga  sama  mendefinisikan  pelayanan  suatu  bentuk  kegiatan  dimana tujuannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  melalui  seseorang.  Lalu,  menurut Taufiqurokhman  &  Satispi  (2018:6)  menjelaskan  bahwa    dalam  mencukupi kebutuhan  masyarakat  terutama  pada  bidang  pelayanan  kepada  publik  biasanya dilakukan oleh pemerintah khususnya sebagai pihak penyelenggara. Lalu, menurut Ridwan dan Sudrajat  (dalam Taufiqurokhman  & Satispi, 2018:6) mendefinisikan pelayanan merupakan setiap harus memiliki standar dan juga jaminan bagi setiap penerima layanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu cara
seseorang  atau  organisasi  memenuhi  kebutuhan  setiap  orang  yang  memiliki kepentingan  agar  terpenuhinya  kebutuhan  yang  dibutuhkannya,  sehingga  suatu kelompok dapat sejahtera karena kepentingannya sudah terpenuhi dengan baik oleh pemangku kepentingan.
Selanjutrnya, Whole of Government. Adanya reformasi baru yaitu New Public Management  ( NPM)  yang  awalnya  disebut  dengan  pemerintah  gabungan lalu berubah  menjadi Whole  of  Government. Pendekatan  ini  berupaya  untuk melaksanakan  suatu  cara  agar  dapat  menyatukan  seluruh  bagian  dengan menggunakan  wawasan  ilmu  sosial  dibandingkan  ilmu  ekonomi  (dalam Christensen  &  Lægreid,  2007:1059) . Menurut  Nailufar  &  Yunas  (2019:540) mendefinisikan Whole of Government sebagai salah satu bentuk pendekatan yang dapat  menjadi  salah  satu  jalan  alternatif  untuk  mengatasi  setiap  hambatan.  Sama halnya dengan menurut pendapat Suryana (2018:53), yang mendefinisikan Whole of  Government ialah  salah  satu  pendekatan  dimana  setiap  masyarakatnya diharapkan  mampu  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya, sehingga supaya manfaat dari fungsi tersebut bisa dilakukan dengan baik  maka  pentingnya  suatu  koordinasi  dan  juga  kolaborasi.  Jadi,  dapat disimpulkan bahwa Whole of Government (WoG) adalah suatu model pendekatan dimana setiap instansi bekerja sama untuk menciptakan suatu jalan alternatif agar masyarakat  dapat  menerima  pelayanan  dengan  integritas  yang  baik,  sehingga layanan  yang  dilakukan  dengan  integritas  yang  baik  itu  pemerintah  mampu mengatasi  beberapa  hambatan  yang  terjadi  khususnya  dalam  pelayanan  kepada masyarakat.
Rumah  makan  adalah  tempat  dimana  seseorang  atau  setiap  orang  dapat menikmati hidangan yang disajikan tetapi dengan membayar. Di rumah makan ini, setiap orang bebas untuk memilih makanan apa saja karena pada umumnya setiap pemilik rumah makan akan menyediakan berbagai menu untuk dinikmati sehingga setiap orang bebas memilih sesuai keingannya. Menurut Pranatawijaya (2020:21) mendefinisikan  rumah  makan  adalah  tempat  dimana  seorang  pemiliknya menyajikan berbagai hidangan yang terdapat makanan dan juga minuman. Selain itu  juga,  Tombeng  et  al.  (2019)  juga  menjelaskan  bahwa  rumah  makan  adalah tempat  yang  dapat  dijadikan  sebagai  wadah  untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap orang  yang  datang  untuk  menikmatinya  selain  itu  juga  rumah  makan  dapat dijadikan  salah  satu  tempat  untuk  berkumpul  antar  individu  dengan  individu lainnya.  Oleh  sebab  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  rumah  makan  adalah  suatu tempat  dimana  seseorang  menyediakan  makanan  dan  setiap  orang  dapat menikmatinya  tetapi  tidak  secara  gratis  atau  bertarif.  Untuk  mendirikan  usaha rumah  makan  sendiri  membutuhkan  izin  dari  pihak  pemerintah  supaya  dapat terhindar  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  salah  satunya  pembongkaran usaha  oleh  pihak  yang  berwajib  karena  tidak  adanya  surat  izin  usaha.  Dalam membuat surat izin sendiri, dapat dilakukan oleh pemilik usaha rumah makan pada Dinas  Penanaman  Modal.  Setiap  perizinan  memang  dinaungi  oleh  Dinas Penanaman  Modal,  memang  untuk  saat  ini  pendaftaran  perizinan  sendiri  sudah dilakukan dengan Electronic Government atau melalui Online Single Submission tidak secara manual lagi.
Dan, konsep Online Single Submission Sasaran dari pelayanan publik adalah kepuasan. Untuk mencapai suatu kepuasan tersebut tidak akan bisa diukur secara pasti  tetapi  dapat  diukur  dengan  beberapa  sisi  saja.  Setiap  individu  satu  dengan lainnya  memiliki  kepuasan  yang  berbeda-beda.  Diterbitkannya  pelayanan  izin usaha  OSS  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  tahun  2018  pada tanggal  21  Juni  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik ( Online Single Submission ) yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 secara resmi di tanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Jokowidodo ( www.bkpm.go.id ). Online  Single  Submission  (OSS) ialah  sistem  pembauran  semua  pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hak atau kuasa untuk bertindak seperti kepala-kepala lembaga pemerintah yang terkait (dalam Irianto, 2020:93).

## 3. METODE PENELITIAN
Pada jenis kajian ini yang memiliki fokus kajian pada Penerapan Whole of Government Dalam Pelayanan  Izin  Usaha  Rumah  Makan  Melalui Online  Single Submission di Kota Pagar Alam. Pada kajian ini menggunakan penelitian kualitatif.
Menurut Creswell & Creswell (2018:41) mendefinisikan metode kualitatif adalah suatu cara yang dipakai untuk mendeskripsikan dan menafsirkan suatu objek pada kejadian sosial. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  bersifat  deskriptif  kualitatif  adalah menjelaskan suatu gejala yang ditemukan oleh peneliti lalu dikuatkan dengan bukti- bukti yang peneliti temukan dilapangan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan jenis penelitian deskiptif kualitatif agar dapat menjelaskan tahapan dalam sebuah data, yaitu dimulai dari definisi data secara umum, menganalisis secara mendalam serta memfokuskan  dan  menjelaskan  data  secara  terperinci  sehingga  dapat mempermudah peneliti.
Informan  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  dengan  teknik Non  Probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling . Sugiyono (2019:218) mendefinisikan purposive  sampling merupakan  suatu  cara  dalam  mengumpulkan  data  dengan seseorang yang berhubungan langsung oleh peneliti dengan orang yang dianggap sangat mengatahui tentang penelitian yang kita angkat. Informan yang digunakan pada  kajian  ini,  yaitu  seseorang  yang  ahli  sekaligus  tahu  tentang OSS dan  juga pemilik rumah makan di Kota Pagar Alam yang sudah terdaftar izin usaha.
Teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi  (Raco,  2010:112).  Sedangkan  teknik  analisis  data  menggunakan model  analisis  data  kualitatif  yaitu  dengan  kondensasi  data,  Penyajian  Data  dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Miles et al., 2014). Dan teknik keabsahan data, penulis menggunakan teknik  triangulasi sumber  (Sugiyono, 2019b) . Penulis juga dibantu dengan perangkat lunak Atlas.ti

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan  izin  usaha  rumah  makan  melalui Online  Single  Submission di Kota  Pagar  Alam  ini  merupakan  penelitian  yang  mengacu  pada  penerapan
pendekatan Whole  Of  Government yang  dikemukakan  oleh Organisation  for Economic  Co-Operationand  Development  (OECD) dalam  buku  yang  berjudul Whole  of  Government  Approaches  to  Fragile  States (2006),  dalam  teori  tersebut menyebutkan ada empat aspek yaitu kebijakan (policy), koordinasi ( coordination ), sumber  daya  ( resources) ,  budaya  administrasi  dan  dukungan  ( administrative culture and support). Berikut ini uraian penjelasan  secara jelas dari setiap  empat aspek dalam penerapan Whole of Government dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui Online Single Submission di Kota Pagar Alam.

## Kebijakan (Policy)
Kebijakan  merupakan  dimensi  pertama  yang  mempengaruhi  keberhasilan whole of government. Kebijakan ialah suatu pedoman yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana pemerintahan dalam suatu negara yang dapat menjadi pembatas antar lembaga dalam membuat wewenang. Agar pelayanan dapat berjalan dengan baik, maka penting adanya kebijakan terutama dalam pengelolaan izin usaha rumah makan melalui Online Single Submission. Untuk melihat lebih jelas penerapannya, maka perlu dibuktikan melalui data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan aktor pelaksana .
Gambar 1. Bagan Kebijakan

## Sumber: Diolah oleh Atlas.ti
Gambar 1 menjelaskan kebijakan pada penerapan Online Single Submission di Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kota Pagar  Alam  sudah  terlaksana  dengan  baik,  seperti  pada  indikator  arah  politik dimana Online  Single  Submission sendiri  diterapkan  sekitar  tahun  2019  yang penerapannya sudah ada peraturan yang disahkan dalam Peraturan Wali Kota Pagar Alam  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  pendelegasian  kewenangan  penyelenggara perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dan  non  berusaha  kepada  Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
Lalu  indikator  pedoman  penggunaan Online  Single  Submission untuk  SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah ada dapat dilihat dikantor Dinas Penanaman Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kota  Pagar  Alam  pada bagian perizinan dan untuk panduan Online Single  Submission sendiri sudah ada dapat diakses melalui website (dpmptsptk.pagaralamkota.go.id) yang mana untuk panduan  OSS  itu  sendiri  semuanya  digabung  tidak  dipisah  antar  setiap  jenis perizinan  berusaha.  Kemudian,  pada  indikator  kejelasan  peran Online  Single Submission sudah sangat membantu operator pengelola Online Single Submission terutama  masyarakat  dimana  dapat  mendaftar  secara  mandiri  tanpa  perlu  harus datang  kekantor  Dinas  Penanaman  Modal.  Dan  untuk  indikator  akuntabilitas dimana untuk kinerja Online Single Submission sudah terlaksana khususnya pada bidang perizinan.
Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  kebijakan Online  Single  Submission sendiri masih  terdapat  beberapa  kendala  seperti  masyarakat  yang  melakukan  perizinan masih  ada  persyaratannya  yang  tidak  lengkap  dan  terkadang  juga  dari website Online  Single  Submission sendiri.  Selain  itu  juga,  masih  ada  masyarakat  yang memiliki usaha rumah makan belum melakukan izin dan juga untuk LAKIP OPD di website (dpmptsptk.pagaralamkota.go.id) masih tidak dapat diunduh. Oleh sebab itu,  pentingnya  bagi  pemerintah  Kota  Pagar  Alam  khususnya  Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk lebih memperbaiki sistem pelaksanaan Online Single Submission ini dan juga melakukan survei kenapa masyarakat masih sedikit untuk ingin melakukan izin usaha terutama dalam jenis perizinan usaha rumah makan sehingga jika sudah  mengetahui karena faktor apa masyarakat sedikit melakukan izin pemerintah Kota Pagar Alam memberikan solusi kepada  masyarakat pemilik rumah makan karena  jika setiap usaha rumah makan melakukan izin pemerintah daerah juga akan mendapatkan keuntungan sebab setiap pemilik usaha rumah makan akan membayar pajak kepada pemerintah hal tersebut akan  sangat  membantu  dalam  pertumbuhan  pajak  daerah  yang  nantinya  akan digunakan untuk pembangunan Kota.
Dengan  demikian,  adanya  kebijakan  tentang Online  Single  Submission ini sangat penting untuk pelaksanaan izin usaha, sebab dengan disahkannya peraturan tentang Online  Single  Submission itu  berarti  izin  usaha  sudah  resmi  dapat digunakan  di  Kota  Pagar  Alam  dalam  bidang  perizinan  karena Online  Single Submission ini  dapat  sangat  membantu  operator  tanpa  harus  manual  dan menghemat waktu serta bagi masyarakat khususnya pemilik usaha rumah makan, pemilik usaha terbantu dengan adanya Online Single Submission ini karena dapat melakukan  pendaftaran  izin  usahanya  secara  mandiri  atau  sendiri  tanpa  harus datang ke kantor dinasnya.

## Koordinasi (Coordination)
Koordinasi  merupakan  dimensi  kedua  yang  mempengaruhi  keberhasilan whole  of  government. Koordinasi  berarti  berbagi  informasi,  sumber  daya  dan tanggung  jawab  diantara  lembaga-lembaga  terutama  ditingkat  horizontal  untuk mencapai hasil tertentu. Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik dalam suatu pelayanan, khususnya dalam pengelolaan izin usaha rumah makan melalui Online
Single Submission. Untuk melihat lebih jelas penerapannya, maka perlu dibuktikan melalui  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  secara  langsung  dengan  aktor pelaksana.
Gambar 2. Bagan Koordinasi
Sumber: Diolah oleh Atlas.ti
Gamabr 2 menjelaskan koordinasi pada penerapan Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam sudah dilakukan kepada masyarakat yang sudah memiliki izin usaha rumah  makan,  seperti  pada  indikator  komunikasi  (promosi)  antara  petugas pengelola dengan pemilik rumah makan terkait Online Single Submission, dimana OSS  sendiri  sudah  dilakukan  promosi  oleh  pihak  tim  petugas  pengelola  kepada semua masyarakat yang memiliki usaha dan ingin melakukan izin usaha, memang untuk  promosi  tidak  dilakukan  secara  rutin  tetapi  untuk  survei  pada  usaha  yang telah memiliki izin dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh tim yang bertugas untuk mengkoordinasi  dilapangan,  jika  sudah  dilakukan  survei  masyarakat  dapat menunggu penerbitan NIB hanya 1-3 jam. Dan, pada indikator kerjasama (antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu  Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar  Alam  dan  dengan  pemilik  rumah  makan  yang  sudah  terdaftar  izin  usaha melalui Online Single  Submission  ini  sudah  terealisasi  cukup  baik,  masyarakat sebagai pelaku izin usaha khususnya rumah makan sangat terbantu dengan adanya OSS sebab masyarakat dapat mendaftar secara mandiri tanpa harus datang kekantor Dinas  Penanaman  Modal.  Dan  pihak  tim  pengelola  OSS  juga  sangat  terbantu dengan OSS karena untuk sekarang pendaftaran masyarakat dalam melakukan izin usaha dapat dilakukan secara mandiri sehingga hal tersebut dapat lebih efisien.
Namun,  dalam  melakukan  koordinasi Online  Single  Submission masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya seperti masih ada beberapa rumah makan yang tidak melakukan izin karena rumah makan yang melakukan izin hanya yang ingin memiliki kepentingan pribadi saja salah satunya hanya untuk meminjam bank dan selain itu juga untuk penerbitan NIB masih lebih dari 1-3 jam bisa sampai berminggu-minggu. Oleh sebab itu, solusi dalam mengatasi kendala tersebut maka pentingnya bagi tim pengelola Online Single Submission untuk mendata lagi usaha rumah  makan  yang  ada  di  Pagar  Alam  jika  sudah  dilakukan  pendataan  maka
mengajak  semua  masyarakat  untuk  melakukan  perizinan  karena  akan  dapat menjauhkan usaha dari suatu adanya unsur pembongkaran dan penertiban kepada pelaku usaha yang sudah mendapat izin dan untuk penerbitan NIB sendiri untuk pemerintah  lebih  meningkatkan  infrastruktur  pelayanan  seperti  komputer  dan printer.
Dengan  demikian,  adanya  koordinasi  oleh  petugas  pengelola  dengan masyarakat  pemilik  izin  usaha  khususnya  rumah  makan  terkait Online  Single Submission ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan  adanya sosialisasi kepada masyarakat maka besar kemungkinan masyarakat khususnya rumah makan untuk  melakukan  izin  sebab  dengan  hal  tersebut  akan  memberikan  aman  serta kenyamanan suatu usaha seseorang.

## Sumber Daya (Resources)
Sumber daya merupakan dimensi ketiga yang mempengaruhi keberhasilan whole of government. Sumber daya ialah kerja gabungan yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kerjasama antar lembaga pemerintah. Ini dapat menimbulkan tantangan bagi keberhasilan dalam pengembangan whole of government, terutama dalam izin usaha rumah makan melalui Online Single Submission. Untuk melihat lebih jelas penerapannya, maka perlu dibuktikan melalui data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan aktor pelaksana.
Gambar 3. Bagan Sumber Daya
Sumber: Diolah oleh Atlas.ti
Gambar  3  menjelaskan  bahwa  sumber  daya  pada  penerapan Online  Single Submission di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  Kota  Pagar  Alam  sudah  cukup  baik,  seperti  pada  indikator  Sumber  Daya Manusia yaitu petugas pengelola dan pemilik rumah makan yang sudah terdaftar izin  usaha  melalui Online  Single  Submission dimana  pendaftaran  izin  usaha khususnya OSS dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sehingga operator dan tim petugas dapat terbantu dan juga menghemat waktu. Dan untuk indikator infrastruktur dan teknologi Online Single Submission sendiri sudah cukup memadai dari segi sarana prasarana seperti adanya fasilitas yang cukup membantu kelancaran pelayanan  OSS  ini  sehingga  operator  dan  petugas  sangat  terbantu,  sebab  jika dibandingkan dengan manual kemarin yang membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk proses administrasinya, apalagi masyarakat khususnya usaha rumah makan jika  ingin  melakukan  izin  harus  datang  kekantornya  secara  langsung,  sekarang masyarakat  tidak  perlu  datang  kekantornya  secara  langsung  dapat  melakukan pendaftaran  melalui website ( dpmptsptk.pagaralamkota.go.id) atau  dapat  juga (oss.go.id).
Namun, untuk sumber daya dalam pelaksanaan Online Single Submission itu sendiri masih terdapat beberapa kendala seperti untuk admin OSS masih kembali kepada Pemerintah Kota Pagar Alam, selain itu untuk website OSS sendiri pernah mengalami error ,  beberapa  jenis  perizinan  masih  ada  yang  manual.  Sudah  ada klasifikasi  di  OSS  tetapi  tidak  dapat  diproses  berdasarkan  dari  pusat  dan  untuk persyaratan masih ada KTP dan NPWP masyarakat yang tidak sinkron sehingga hal tersebut jadi menghambat operator untuk memproses pendaftaran serta penerbitan NIB  sehingga  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Selain  itu  juga,  perangkat keras  yang  digunakan  untuk  pelayanan  hanya  ada  satu  komputer  yang  berfungsi dan  juga  hanya  ada  satu  laptop  lalu  untuk  printer  hanya  ada  satu  yang  dapat digunakan dan untuk tempat pelayanan hanya ada diluar tidak ada tempat khusus untuk menunggu. Oleh sebab itu, seharusnya Pemerintah Kota Pagar Alam harus segera  menetapkan  admin  khusus Online  Single  Submission supaya  apabila  ada kendala operator dapat dibantu dengan adminnya secara langsung dan juga untuk persyaratan  itu  lebih  disosialisasikan  lagi  agar  masyarakat  untuk  melakukan pengsinkronan KTP dan NPWP sehingga operator yang membantu mendaftarkan dapat langsung mendaftarkan tanpa harus ditunda lagi karena itu akan menghambat kelancaran  pendaftaran.Lalu,  untuk  untuk  komputer,  laptop  dan  juga  printer diperbaiki bila perlu diganti dengan yang baru oleh Pemerintah Kota Pagar Alam agar proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.
Dengan  demikian,  adanya  sumber  daya  yang  berkualitas  baik  itu  dari  segi pegawai serta kelengkapan fasilitas yang memadai maka dapat menjadi salah satu faktor  keberhasilan  penerapan Online  Single  Submission sebab  dengan meningkatkan  kinerja  operator,  tim  petugas  pengelola Online  Single  Submissio dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan izin akan merasa puas serta dapat berjalan dengan efisien sesuai dengan tujuan diterapkannya Online Single  Submission pada  bidang  perizianan.  Apabila  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh  suatu  organisasi  berkompeten  maka  akan  meningkatkan  kualitas kinerja  pegawai  yang  baik  juga  serta  masyarakat  dapat  terbantu  apabila  masih mengalami  kendala  sehingga  hal  itu  dapat  mencapai  keberhasilan  realisasi penerapan Online  Single  Submission. Dan  juga,  jika  sumber  daya  infrastruktur teknologi  lebih  memadai  atau  lebih  lengkap  maka  akan  dapat  membuat  operator lebih  cepat  dalam  melakukan  pelayanan,  masyarakatpun  lebih  cepat  terbantu apabila ada kendala.

## Budaya Administrasi & Dukungan (Administrative Culture & Support)
Budaya  Administrasi  &  dukungan  merupakan  dimensi  keempat  atau terakhir yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan whole of government. Budaya administrasi  dan  dukungan  dicirikan  oleh  bagaimana  faktor  manajerial  dan operasional  yang  sangat  penting  untuk  memfasilitasi  kolaborasi  baik  itu  didalam maupun diluar lembaga. Agar pelayanan izin usaha rumah makan melalui Online
Single  Submission dapat  berjalan  dengan  baik  maka  ketaatan  dalam  budaya administrasi dan dukungan perlu adanya kerjasama antar lembaga pemerintah dan juga masyarakat. Untuk melihat lebih jelas penerapannya, maka perlu dibuktikan melalui  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  secara  langsung  dengan  aktor pelaksana.
Gambar 4. Bagan Budaya Administrasi & Dukungan

## Sumber: Diolah oleh Atlas.ti
Gambar  4  menggambarkan  budaya  administrasi  dan  dukungan  pada penerapan Online  Single  Submission di  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam sudah diterapkan, seperti pada indikator manajerial petugas pengelola dalam penerapan OSS memang untuk petugas diambil sesuai bidangnya, yaitu bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan salah satunya operator pengelola OSS. Dan kemudian, untuk persyaratan pelaku usaha dapat menyiapkan bagi pelaku perseorangan KTP, NPWP, BPJS jika ada dan untuk badan usaha itu ada akta notaris, SK Kemenkumham, NPWP Badan Usaha dan KTP Direktur berlaku bagi CV dan PT yang langsung bisa didapatkan oleh  pihak  pelaku  perizinan  dengan  cara  datang  langsung  ke  Dinas  Penanaman Modal Kota Pagar Alam.
Akan  tetapi  dalam  penerapan  budaya  administrasi  dan  dukungan Online Single Submission sudah diterapkan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti belum tersedianya admin khusus untuk mengelola Online Single Submission jadi apabila  operator  ada  kendala  dapat  langsung  mengirim email kepada OSS pusat. Selain itu juga, untuk persyaratan pendaftaran Online Single Submission masih ada masyarakat  sebagai  pelaku  yang  mendaftar  ada  beberapa  persyaratan  yang  tidak sinkron  salah  satunya  KTP.  Dan,  walaupun  masyarakat  dapat  mendaftar  secara mandiri  masih  ada  masyarakat  khususnya  pemilik  usaha  rumah  makan  yang melakukan pendaftaran secara manual atau melalui operator. Oleh sebab itu, Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kota  Pagar Alam segera mengeluarkan surat keputusan untuk menunjuk petugas admin Online Single Submission agar operator dapat dibantu apabila mengalami kendala sehingga tidak perlu lagi mengirim kepusat dapat di handle dengan admin dulu.
Dengan demikian, budaya administrasi dan dukungan merupakan salah satu langkah  yang  penting  dalam  suatu  rangakaian  awal  sebelum  penerbitan  nomor
induk  berusaha  (NIB).  Administrasi  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan OSS karena dengan adanya administrasi setiap hal diatur sesuai dengan tahap-tahapnya, apabila proses administrasi ini tahapannya tidak ditaati oleh setiap masyarakat  makan  akan  menyebabkan  kendala  pada  pendaftaran  sehingga  hal tersebut akan menghambat proses pengadministrasian.

## KESIMPULAN
Penerapan Whole of Government dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui Online Single Submission di Kota Pagar Alam masih belum berhasil, karena persyaratan yang tidak lengkap pada saat mendaftar, terkadang untuk website OSS sendiri pernah mengalami error , dan masih adanya jenis perizinan yang dilakukan secara  manual.  Tidak  hanya  itu,  masih  minimnya  tingkat  kesadaran  masyarakat khususnya pemilik rumah makan di Kota Pagar Alam untuk melakukan perizinan NIB yang terbit kurang dari 43 rumah makan. Hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh  kurangnya  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  tim  petugas  OSS  dengan masyarakat  sebagai  para  pelaku  usaha  khususnya  rumah  makan  di  Kota  Pagar Alam. Sebab, untuk sosialisasi terkait OSS pernah dilakukan tetapi untuk tiga bulan sekali hanya untuk survei saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Christensen,  T.,  &  Lægreid,  P.  (2007).  The  whole-of-government  approach  to public  sector  reform. Public  Administration  Review , 67 (6),  1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research  Design  Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches  Fifth  Edition .  Los  Angles : SAGE.
Irianto, S. (2020). Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 Kuhperdata Dalam Hukum Perjanjian. Spektrum Hukum , 17 (1). https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1431
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook (U. S. of A. :SAGE (ed.); Third).
Nailufar,  F.  D.,  &  Yunas,  N.  S.  (2019).  Implementasi  Konsep  “Whole  of Government”  dalam  Kebijakan  Kampung  KB  di  Kabupaten  Jombang, Provinsi Jawa Timur. @Trisula , 2 (6), 537–553.
Ortenzi, F., Marten, R., Valentine, N. B., Kwamie, A., & Rasanathan, K. (2022). Whole  of  government  and  whole  of  society  approaches:  call  for  further research to improve population health and health equity. BMJ Global Health , 7 (7), 10–13. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009972 Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik . Bandung:Alfabeta. Pranatawijaya, V. H. (2020). Implementasi Augmented Reality Pada Menu Rumah Makan. Jurnal  Teknologi  Informasi  Jurnal  Keilmuan  Dan  Aplikasi  Bidang Teknik Informatika , 14 (1), 21–29. https://doi.org/10.47111/jti.v14i1.628 Raco.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  Jenis,  Karakteristik,  dan Keunggulannya . Jakarta : PT Grasindo. Sugiyono.  (2019a). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung:Alfabeta.
Sugiyono.  (2019b). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung:Alfabeta.
Suryana, O. (2018). Mal Pelayanan Publik Dalam Bingkai Whole Of Government ( WoG ) Dan Implementasi E-Government Di Indonesia . 1 (2). Taufiqurokhman,  &  Satispi,  E.  (2018). Teori  Dan  Perkembangan  Manajemen Pelayanan Publik . Tangerang Selatan : UMJ Press.
Tombeng,  B.,  Roring,  F.,  &  Farlane  S.  Rumokoy.  (2019).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah  Makan  Raja  Oci  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (1), 891–900.
Christensen,  T.,  &  Lægreid,  P.  (2007).  The  whole-of-government  approach  to public  sector  reform. Public  Administration  Review , 67 (6),  1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research  Design  Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches  Fifth  Edition .  Los  Angles : SAGE.
Irianto, S. (2020). Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 Kuhperdata Dalam Hukum Perjanjian. Spektrum Hukum , 17 (1). https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1431
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook (U. S. of A. :SAGE (ed.); Third). Nailufar,  F.  D.,  &  Yunas,  N.  S.  (2019).  Implementasi  Konsep  “Whole  of Government”  dalam  Kebijakan  Kampung  KB  di  Kabupaten  Jombang, Provinsi Jawa Timur. @Trisula , 2 (6), 537–553. Ortenzi, F., Marten, R., Valentine, N. B., Kwamie, A., & Rasanathan, K. (2022). Whole  of  government  and  whole  of  society  approaches:  call  for  further research to improve population health and health equity. BMJ Global Health , 7 (7), 10–13. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009972 Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik . Bandung:Alfabeta. Pranatawijaya, V. H. (2020). Implementasi Augmented Reality Pada Menu Rumah Makan. Jurnal  Teknologi  Informasi  Jurnal  Keilmuan  Dan  Aplikasi  Bidang Teknik Informatika , 14 (1), 21–29. https://doi.org/10.47111/jti.v14i1.628 Raco.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  Jenis,  Karakteristik,  dan Keunggulannya . Jakarta : PT Grasindo.
Sugiyono.  (2019a). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung:Alfabeta.
Sugiyono.  (2019b). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung:Alfabeta.
Suryana, O. (2018). Mal Pelayanan Publik Dalam Bingkai Whole Of Government ( WoG ) Dan Implementasi E-Government Di Indonesia . 1 (2). Taufiqurokhman,  &  Satispi,  E.  (2018). Teori  Dan  Perkembangan  Manajemen Pelayanan Publik . Tangerang Selatan : UMJ Press.
Tombeng,  B.,  Roring,  F.,  &  Farlane  S.  Rumokoy.  (2019).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah  Makan  Raja  Oci  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (1), 891–900.