Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 8 Agustus 2021

## ANALISIS  PILIHAN  RASIONAL  TERHADAP  KEPUTUSAN  PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

## Raden Farhan Syahir Herdyatomo Wibowo
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran Email: farhansyahir@gmail.com

## Abstrak
Sampai pada hari ini, Covid-19 tetap menjadi prioritas utama list to do dari apa yang pemerintah harus selesaikan. Wabah tersebut berhasil mengubah seluruh tatanan dan regularities masyarakat, dimulai dari patron sosial, sirkulasi ekonomi, sampai pada penetrasinya  dalam  diskursus  relasi  kuasa.  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  menjadi  salah  satu  opsi  yang  dipilih  pemerintah  sebagai  kebijakan  publik yang  dianggap  mampu  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19.  Penelitian  ini mencoba untuk menjawab alasan dan konstruksi yang dibangun pemerintah dalam menentukan  PSBB  sebagai  kebijakan  paling  efektif  dibanding  alternatif  lainnya. Untuk mendapatkan hasil  penelitian  yang menjawab  transparansi  mengenai  alasan pemerintah  menentukan  PSBB  menjadi  opsi  paling  menguntungkan  kepentingan bersama,  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  memahami  dan  meraih  semua jenis  hasil  pembahasan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  penyesuaian Rational Choice  Approach (Pendekatan  Pilihan  Rasional)  dalam  menyeleksi  dan mengeliminasi  fenomena  yang  terjadi.  Metode  dan  pendekatan  ini  dipilih  dengan alasan  terdapatnya  dua  preferensi  pemerintah  dalam  menentukan  pilihan  terbaik dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, antara PSBB atau wacana Lockdown / Karantina Wilayah, yang mana pada akhirnya pemerintah memilih kebijakan PSBB sebagai keputusan utamanya. Pembahasan mengenai pemilihan alternatif kebijakan tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  diskursus agenda  setting kebijakan  publik dan  rekapitulasi  untung-rugi/cost-benefit  yang  mana  dapat  dianalisis  melalui Pendekatan Pilihan Rasional dalam menentukan policy output .
Kata  kunci : Rational  Choice  Approach, Pemerintah,  Covid-19,  Kebijakan  Publik,
Pembatasan Sosial Berskala Besar

## Abstract
To  this  day,  Covid-19  remains  the  top  priority  on  the  to-do  list  of  what  the government  must  solve.  The epidemic succeeded in  changing  the entire  order and regularities of society, starting from social patronage, economic circulation, to its penetration  in  the  discourse  of  power  relations.  Large-Scale  Social  Restrictions (PSBB) are one of the options chosen by the government as a public policy that is considered capable of preventing the spread of Covid-19. This study tries to answer the reasons and constructions built by the government in determining PSBB as the most effective policy compared to other alternatives. To obtain research results that answer transparency regarding the reasons for the government to determine PSBB to be the most beneficial option for the common interest, the research method used
to  understand  and  reach  all  types  of  discussion  results  is  qualitative  research  by adjusting the Rational Choice Approach in selecting and eliminating phenomena that happen. This method and approach was chosen on the grounds that there are two government  preferences  in  determining  the  best  choice  in  order  to  suppress  the spread of Covid-19, between PSBB or thediscourse LockdownRegional/ Quarantine, where in the end the government chose the PSBB policy as its main decision. The discussion regarding the selection of policy alternatives cannot be separated from the  discourse  on  the  agendasetting  of  public  policyand  the  recapitulation  of  cost- benefit which can be analyzed through the Rational Choice Approach in determining policy. outputs.
Keywords:  Rational  Choice  Approach,  Government,  Covid-19,  Public  Policy,  Large-

## Scale Social Restrictions

## Pendahuluan
Memahami  fenomena  dan  gejala  politik,  mulai  dari  implementasi  kekuasaan beserta wewenang (use of power and authority), peran legitimasi dalam dinamika kuasa (role  of  legitimacy), relasi  kelembagaan  politik (political  institutional  relations), dan lainnya, dapat dilakukan dengan beragam sistem dan metode. Kaidah dan sirkulasi itulah yang  selanjutnya  disebut  sebagai  sebuah  pendekatan.  Dyke  ( Budiardjo ,  2018) mendefinisikan  pendekatan  ( approach )  sebagai  kriteria  untuk  menyeleksi  masalah  dan data  yang  relevan.  Dari  apa  yang  telah  dikemukakan  Dyke,  pada  akhirnya  pendekatan dipahami sebagai parameter dan acuan yang sepenuhnya digunakan dalam menentukan sebuah fenomena, di sisi lain juga turut memutuskan data yang akan diperlukan ataupun dikesampingkan.
( Andrain  &  Apter ,  1995)  melakukan  tiga  kategorisasi  utama  pendekatan (three major  categorization) dalam  kurun  waktu  pra-1960-an  sampai  pada  pasca-1960-an, ketiga  atribut  tersebut  antara  lain,  pendekatan  normatif/ normative  approach (bentuk pendekatan dengan penekanan pada nilai apa yang seharusnya ada dan menjadi keinginan bersama. Pendekatan ini menghadirkan gagasan subtansial dengan mengikuti kaidah atau norma  yang  berlaku  dan  keadaan  yang  seharusnya  dicapai);  pendekatan  struktural/ structural  approach (formasi  pendekatan  dengan  menitikberatkan  fenomena  pada struktur- struktur tertentu, seperti struktur institusi, struktur kelas, dan struktur kelompok masyarakat);  pendekatan  perilaku/ behavioral  approach (konfigurasi  pendekatan  ini memiliki  focus  utama  pada  perilaku  individu  sebagai  unit  analisis  yang  paling  utama) ( Budiardjo , 2018).
Sampai  saat  ini,  berdiri  banyak  sekali  pendekatan  dalam  rangka  memahami fenomena  politik  secara  esensial  dan  kontekstual,  mulai  dari  Pendekatan Institusional/Tradisional,  Pendekatan  Perilaku,  Pendekatan  Neo-Marxis,  Pendekatan Neo-Institusionalisme,  Pendekatan  Pilihan  Rasional,  dan  lain-lain.  Seperti  memotong sayur  dalam  proses  memasak,  tentunya  diperlukan  pisau  terbaik  yang  ketajamannya sesuai dan dapat digunakan untuk memotong sayur tersebut. Demikian pula juga dengan fenomena  politik  yang  terjadi,  diperlukan tools  of  analysis yang  intensitasnya  sesuai
dengan gejala politk yang terjadi, sehingga pada akhirnya dapat dipahami secara ekstensif dan menyeluruh.
Salah satu pendekatan yang menjadi titik berangkat dalam artikel ilmiah ini adalah Pendekatan Pilihan Rasional atau Rational Choice Approach . Terdapat sedikit distingsi dalam melihat Pilihan Rasional sebagai teori dan di sisi lain sebagai sebuah pendekatan. Secara  kajian  teoritis,  Pilihan  Rasional  merupakan  teori  ekonomi  klasik  yang  dicoba untuk  diterapkan  dengan  menghubungkan  antara  atribusi  ekonomi  mikro  dan  politik melalui preferensi pilihan menguntungkan dan tindakan individu, decision makers , dan kelompok sebagai  analogi  terhadap kepentingan  pribadi  ( Buchanan  & Tollison , 1984). Namun  dengan  menggunakan  terminologi  pendekatan, Rational  Choice  Approach beroperasi  melalui  standar  dan  tolak  ukur  asumsi  bahwa  dengan  kondisi  sumber  daya yang  terbatas,  manusia  sebagai  makhluk  rasional  akan  selalu  memiliki  tujuan  yang menggambarkan apa yang dianggapnya konsekuensial, sehingga pada akhirnya manusia harus  membuat  sebuah  pilihan  efektif-efisien  dari  beberapa  alternatif  yang  ditetapkan ( Budiardjo , 2018).
Pilihan  Rasional  berangkat  dari  asumsi  bahwa  setiap  individu  akan  selalu memiliki  aksentuasi  maupun  pementingan  di  antara  beberapa  sortiran  yang memungkinkan  individu  dapat  menentukan  keputusan  yang  diharapkannya.  Seperti memilih antara payung atau mantel untuk menerjang hujan deras, sebagian individu akan memilih payung sebagai opsinya (dengan asumsi lebih mengurangi kemungkinan terkena imbas  derasnya  hujan),  namun  sebagian  pula  menentukan  mantel  sebagai  alterasinya (dengan titik berangkat  bahwa mantel  lebih efisien dan efektif untuk  digunakan dalam menerjang  hujan  tersebut).  Artinya  setiap  individu  akan  selalu  memiliki  preferensi diantara beragam pilihan yang telah ditetapkannya dalam daftar surogat-subtitusi. Esensi paling  utama  dari  Pilihan  Rasional  menekankan  bahwa  setiap  individu  akan  selalu menentukan sirkulasi atau pilihan yang diyakini akan mendatangkan utility / keuntungan semaksimal mungkin dengan kerugian seminimal mungkin ( Elster , 1989).
Tradisi  pendekatan  Pendekatan  Rasional  atau Rational  Choice juga  tidak dapat dilepaskan  dari  epistemologi  Rasionalisme  Descartes  di  dalamnya.  Pemahaman Rasionalisme  Descartes  pada  dasarnya  cukup  mendasar  dan  sederhana, episteme ini memberikan penegasan bahwa akal harus diberi ruang utama dan peran yang signifikan dalam setiap penjelasan, penangkapan pengetahuan, dan pengambilan tindakan maupun keputusan  ( Lorens ,  1996).  Menurut  Zaprukhan,  bahwa  Rasionalisme  selalu  berangkat dari asumsi bahwa kebenaran tidak dapat diuji dengan prosedur verifikasi yang dilakukan oleh  indra,  melainkan  harus  dengan  syarat  kriteria  dan  logika  yang  konsisten.  Di  saat bersamaan pula Rasionalisme akan selalu menekankan sirkulasi metode rasional dalam menyelesaikan  segala  problematika  untuk  mendapatkan  eksplanasi  yang  menyeluruh, hakiki, dan ekstensif.
Rational Choice Approach banyak terpengaruh dari episteme tersebut—meskipun umumnya  diketahui  bahwa  kelahiran  Pendekatan  Pilihan  Rasional  dirangsang  oleh beberapa  pendekatan  dan  teori  mayor  politik  seperti,  Pendekatan  Positivis (Positivism Approach) ,  Pendekatan  Behavioral (Behavioralism  Approach), Teori  Ketergantungan
(Dependency  Theory), serta  beberapa  tradisi  lainnya.  Artinya  memang  Rasionalisme menjadi pijakan utama pula bagi Rational Choice dalam beroperasi. Satu-satunya yang menjadi  permasalahan  adalah  adanya  disparitas  pemaknaan  terminologi  “rasional”  di antara Rational Choice dengan episteme Rasionalisme. Keduanya sama-sama berangkat daripada penggunaan akal (rasio) sebagai tolakan dalam mencapai tujuan ( Fikri , 2018), namun yang sedikit membedakan adalah artikulasi daripada makna “rasional” itu sendiri. ( Friedman ,  1953)  menyatakan  bahwa  makna  rasional  yang  digunakan  oleh Rational Choice diarahkan  melalui  definisi  “rasional”  yang  sempit  dan  mengacu  pada  perilaku homo economicus (manusia ekonomi), yaitu penggunaan rasio dalam menyeimbangkan dan  menemukan  titik  harmoni  untuk  memaksimalkan  keuntungan  pribadi  ataupun kelompok  dan  menurunkan  intensitas  kerugian  yang  dimungkinkan  masuk  dalam perhitungan.  Implikasinya,  “rasional”  dalam Rational  Choice  Approach berbicara bagaimana akal menentukan pilihan yang paling menguntungkan bagi individu tertentu.
Dalam  jurnal An  Economic  Theory  of  Democracy (1957),    ( Downs ,  1957) melakukan klaim kebenaran bahwa esensi maupun subtansi dalam kehidupan politik dan relasi  kuasa  dapat  dijelaskan  melalui  turunan  kaitan  kepentingan  pribadi  aktor  politik. Pelaku Rational  Choice ini,  baik  politisi,  birokrat  maupun  para decision  makers ,  pada dasarnya  memiliki  sifat  egois  dan  segala  keputusan  maupun  tindakannya  berdasarkan kecenderungan  ego  tersebut  ( Budiardjo ,  2018).  ( Riker ,  1962)  pernah  menggambarkan suatu simulasi dan skema bagaimana penalaran matematis dan ekonomi dapat diterapkan pada gerak politis, khususnya dalam membentuk sebuah koalisi/aliansi tertentu. Melalui The Theory of Political Coalitions , Pilihan Rasional atau Rational Choice ternyata dapat dilakukan penerapan pada beragam problematika yang membutuhkan eksplanasi, seperti rational voting behaviour, legislation process, conflict and reconciliation, bureaucratic circulation , dan yang tidak kalah penting: public policy .
Dari  Heywood  sampai  ( Budiardjo ,  2018),  dari  Merkl  sampai  Surbakti,  semua sepakat  untuk  melihat  kebijakan  publik  atau public  policy sebagai  suatu  entitas  yang penting  di  tengah  dinamika  kuasa  dalam  masyarakat.  ( Budiardjo ,  2018)  mengatakan bahwa kebijakan atau merupakan gabungan keputusan yang ditentukan oleh aktor politik, dalam rangka menentukan tujuan serta berbicara skema metoda untuk mencapai tujuan itu.  Senada  dengan  ( Budiardjo ,  2018),  ( David ,  1965)  turut  menyatakan  bahwa  studi politik akan selalu berbicara problematika terbentuknya suatu kebijakan umum, dimulai dari  proses  pembentukan  keputusan  oleh  pihak  berwenang  sampai  pada  sirkulasi penerimaan  kebijakan  di  tengah  masyarakat.  Sedangkan  menurut  ( Agustino ,  2019), kebijakan publik merupakan sintesis interaksi antara aktor pengambil keputusan publik/ pembuat  kebijakan  berdasar  pada  gejala  yang  harus  dicarikan  solusinya  di  tengah masyarakat.  Agustino  menambahkan  bahwa  kebijakan  dikatakan  sebagai  kebijakan publik  ketika  turut  menyertakan  patisipasi  masyarakat  guna  menghasilkan  keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Artinya memang kebijakan publik secara tidak langsung akan selalu berada di setiap aspek kehidupan masyarakat, sampai kapanpun.
Apabila  mengacu  pada  pemaknaan  ( Riker ,  1962)  mengenai Rational  Choice dalam setiap aspek politik, maka kebijakan publik atau public policy menjadi bagian di
dalamnya.  Hal  ini  berarti  pula  bahwa  setiap policy yang  ditetapkan  para  pembuat kebijakan akan berdasar pada perhitungan akumulasi keuntungan maupun kerugian bagi banyak  pihak.  Aktor  pembuat  kebijakan  dan  keputusan  akan  selalu  memiliki  tendensi untuk  melihat  kelebihan-kekurangan  dan  untung-rugi  terhadap  suatu  keputusan  yang nantinya akan di validasi menjadi sebuah kebijakan publik.
Berangkat dari asumsi tersebut-lah artikel ilmiah ini mencoba untuk menganalisis kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Indonesia,  berikut  dengan  penerimaan dan penolakannya di tengah masyarakat, dalam rangka menekan penyebaran virus Covid- 19  dengan  menggunakan Rational  Choice  Approach sebagai tools  of  analysis dalam mengungkap  realitas  dan  maksud  daripada  pembentukan  kebijakan  tersebut  melalui rekapitulasi dan perhitungan dari pilihan-pilihan tertentu.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam meraih semua jenis hasil pembahasan adalah penelitian kualitatif, dalam artian menjadikan literatur dan studi pustaka menjadi sumber utama data juga titik berangkat penelitian. Dalam menguatkan metode penelitian yang  dipilih,  digunakan  juga  pendekatan  ( approach )  utama  dalam  penelitian  ini,  yaitu Pendekatan Pilihan Rasional atau Rational Choice Approach .
Sumber data yang dihimpun dalam artikel ini dikarakterisasikan berdasarkan data primer juga data sekunder. Data primer disini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber-sumber  yang  utama,  dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  beberapa  buku  dan pustaka, antara lain Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi oleh ( Budiardjo , 2018); Dasar- Dasar Kebijakan Publik oleh ( Agustino , 2019); The Methodology of Positive Economics oleh  Milton  ( Friedman ,  1953).  Sedangkan  untuk  data  sekunder,  peneliti  menggunakan kepustakaan  yang  menjadi  pihak  kedua  dari  penerimaan  data  tersebut,  dalam  hal  ini berupa  beberapa  buku  dan  jurnal  yang  membahas  pendalaman  mengenai  Pendekatan Pilihan  Rasional,  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  dan  beberapa input pemahaman mengenai penanganan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19.
Peneliti  juga  mendasari  paradigma  pembahasan  melalui  teori  dan  Analisis Pendekatan  Pilihan  Rasional  ( Rational  Choice  Analysis) yang  dikonstruksi  dalam memahami  fenomena  melalui  tendensi  perilaku  menguntungkan  atas  koridor  sosial, politik, dan ekonomi. Melalui Analisis tersebut, titik berangkat penelitian dimulai dengan asumsi  bahwa  setiap  individu,  termasuk  pemerintah,  akan  selalu  memiliki  urutan preferensi  dari  berbagai  alternatif  yang  dianggap  menguntungkan  dan  memberikan banyak  dampak  profitabel  bagi status  quo. Bertolak  dari  hal  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  alasan  dan  konstruksi  yang  dibangun  pemerintah  atas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai alternatif paling efektif dalam menekan angka penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Sampai  pada  hari  ini,  Pandemi  Covid-19  masih  tetap  menjadi  urutan  pertama priority list  to  do dari hampir seluruh negara di  belahan dunia. Semua berusaha untuk bergerak cepat dengan mencari metode paling efektif dari penerapan ratusan cara untuk menanggulangi wabah tersebut, dimulai dari assessment masyarakat, penerapan protokol pencegahan  wabah,  distribusi  sarana  anti-penyebaran,  sampai  pada  retransformasi  dan rekonstelasi  peraturan  maupun  kebijakan  publik.  Kehadiran  wabah  ini  berhasil  secara cepat  dan  intens  merubah  banyak  tatanan  sosial  masyarakat,  oleh  karena  itu  wajar-lah ketika  permasalahan  ini  menjadi multidimensional and interdisciplinary problem (masalah  multidimensi  dan  interdisipliner).  Seluruh  aspek  di  tengah  masyarakat  turut merasakan dampaknya, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, sampai pada penetrasinya dalam politik.
Dilansir  dari  website  kawalcovid19.id,  per-tanggal  15  Juni  2021,  jumlah terkonfirmasi  positif  Covid-19  berada  di  angka  1.927.708,  dengan  spesifikasi  116.787 dalam  perawatan  dan  53.280  dinyatakan  meninggal  dunia.  Disaat  bersamaan  juga distribusi  vaksin  mulai  berjalan,  untuk  vaksinasi  pertama,  distribusi  dosis  sudah dialokasikan  sebesar  20.904.723,  sedangkan  vaksinasi  kedua  sudah  mencapai  angka 11.699.021 (kawalcovid19.id, 2021). Cepatnya penyebaran Covid-19 berimplikasi pada ketidakstabilan  aspek  yang  ada  di  tengah  tatanan  sosial  masyarakat,  bahkan  tingkat kematian  dan  kewaspadaan  yang  hadir  dari  keberadaan  Covid-19  tersebut  memicu Presiden  Joko  Widodo  untuk  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  12  Tahun 2020 mengenai  Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus  Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (peraturan.bpk.go.id, 2020).
Gerilya untuk menemukan metode terbaik dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19  pun  terus  dilaksanakan,  mulai  dari  pengadaan  sarana  protokol  kesehatan, penyediaan  instrumen  tes  dengan  standar  indikator  yang  telah  ditetapkan,  distribusi vaksinasi,  sampai  pada  riset-riset  berbasis scientific  method .  Semua  dilakukan  dalam upaya untuk terus menekan dan mencegah penyebaran Covid-19 yang begitu masif dan cepat.  Bahkan di  masa  genting ini pula-lah justru muncul gagasan  riset  yang mencoba untuk  mengintegrasikan  kaidah-kaidah  ilmiah  dengan  kebutuhan  dan  problematika  di tengah masyarakat, sehingga diharapkan mampu untuk menjawab seluruh permasalahan di dalamnya.
Di saat yang bersamaan, untuk menjamin keberlasungan beberapa sirkulasi yang bertujuan untuk terus menekan alur penyebaran Covid-19, pemerintah mengupayakannya dengan menghadirkan produk-produk kebijakan publik yang dirasa mampu memberikan jaminan  sekaligus  stimulan  percepatan  dalam  penanganan  Covid-19  tersebut.  Hal  ini senada  juga  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  ( Atkinson et  al.,  2020)  bahwa  terjadi dinamika  yang  sangat  aktif  dalam  pembentukan  dan  perubahan  kebijakan  di  tengah masyarakat  dalam  menghadapi  Covid-19  ini.  Egeham  (Liputan6)  mengatakan  terdapat banyak kebijakan pemerintah melalui regulasi yang terlahir oleh situasi pandemi seperti ini, bahkan dapat diliat bagaimana pemerintah menjadi lebih aktif dalam mengeluarkan keputusan berupa peraturan perundangan dan instruksi pemerintah. Setidaknya terdapat delapan produk regulasi buah hasil pemikiran dalam upaya menekan angka penyebaran
Covid-19,  antara  lain  Keppres  Nomor  7  tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Covid-19;  PP  Nomor  21  tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Keppres Nomor 12 tahun 2020  tentang  Penetapan  Bencana  non-alam  Penyebaran  Covid-19  sebagai  Bencana Nasional;  dan  lainnya  (dilansir  dari  Liputan6.com,  2020).  Menurut  ( Agustino ,  2019), apabila  memahami  produksi  kebijakan  publik  berdasar  asumsi  yang  berangkat  dari pemikiran  utilitarianisme,  maka  hal  itu  berarti  institusi  pemerintahan  berjalan  begitu demokratis, karena akan selalu ada agregasi dan kepentingan publik di dalamnya untuk menentukan  suatu  keputusan  atau  kebijakan  tertentu.  Namun  pendasaran  itu-lah  yang setidaknya menjadi sebuah masalah, apakah partisipasi publik benar-benar masuk dalam blackbox pembentukan dan pengolahan kebijakan publik itu sendiri?
Salah  satu  produk  kebijakan  publik  yang  mendapatkan  eksposur  besar  dari masyarakat  adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Covid-19.  Kehadiran Beleid ini  memunculkan  polarisasi  besar  di  tengah masyarakat Indonesia, sebagian menyetujuinya dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19  yang terus  meningkat,  namun  separuhnya lagi  menentang kebijakan tersebut karena di khawatirkan dapat merusak sirkulasi ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya  telah  berusaha  untuk  mencari  format  alasan  terbaik  pemilihan  sirkuler Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai jalan terbaik dalam menekan angka penyebaran  Covid-19  di  Indonesia,  ( Herdiana ,  2020)  dalam  Jurnalnya  yang  berjudul “Implementasi  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Sebagai  Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)” secara komprehensif berhasil menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan penerapan PSBB berjalan di Indonesia dengan menggunakan  tiga  indikator  penelitian,  yaitu  subtansi  kebijakan,  pelaksana  kebijakan, dan  sasaran  kebijakan  yang  menghasilkan  kesimpulan  ketidakoptimalan  daripada implementasi daripada PSBB itu sendiri. Sekaligus memberikan rekomendasi akademik, berdasarkan  analisis  dalam  jurnal  tersebut  ( Herdiana ,  2020)  menyarankan  bahwa implementasi  keputusan  PSBB  dalam  interval  waktu  berikutnya  harus  memperhatikan secara  intens  daripada  penerapan  PSBB  tersebut,  khususnya  koridor  masyarakat  yang pada  dasarnya  menjadi  kelompok  sasaran  utama  dari  keberadaan  kebijakan  PSBB  di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, ( Fauzi , 2020) dalam “Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19” juga  menyatakan  bahwa  masih  terjadi  bentuk  bias  kebijakan  dalam  perspektif  dan persepsi  yang  berakibat  pada  pengaplikasian  di  tahap  implementasi.  Disisi  lain, ditambahkan  pula  bahwa  keberhasilan  PSBB  di  beberapa  daerah  bergantung  pada segenap  faktor  dan  variabel  penentu,  mulai  dari  kesiapan  para  aparat  dan  pemangku kebijakan,  sarana  pendukung,  ketersediaan  biaya,  dan  sistematika  koordinasi  dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Pembahasan dalam penelitian ini akan menunjukkan alasan dan asumsi dasar yang dibangun  pemerintah  dalam  menentukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),
berikut  dengan  segala  rekapitulasi  untung-rugi; cost-benefits ,  dengan  menggunakan Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice Approach) sebagai tools of analysis utama untuk mendapatkan ragam jawaban di dalamnya.
Agenda Setting Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Hindmoor ( Marsh & Stoker , 1995) mengatakan bahwa terdapat dua asumsi utama sebagai  titik  berangkat Rational  Choice  Approach yaitu  rasionalitas  dan  kepentingan aktor. Termasuk bagaimana ketika pemerintah menentukan kebijakan mana yang terlebih dahulu  harus  di produce ,  melalui  beberapa  alternatif  pilihan.  Namun  ketika  berbicara bagaimana  Pilihan  Rasional  tersebut  diartikulasikan  dalam  penentuan  preferensi kebijakan,  terlebih  dahulu decision  makers  actor harus  menentukan  standarisasi  dan parameter capaian, rumusan masalah, sampai pada tujuan dari kebijakan itu sendiri, atau yang  lebih  dikenal  dengan public  policy  agenda  setting .  Artinya  implementasi  Pilihan Rasional harus memiliki acuan terlebih dahulu dengan tujuan preferensi yang dipilih akan proper dengan apa yang dibutuhkan dan diperlukan.
Agenda Setting dapat dimengerti sebagai pendalaman dan pembicaraan isu untuk mendapatkan  atensi  daripada  aktor  kebijakan  untuk  diangkat  sebagai  opsi  pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ( Agustino , 2019). Poin utama dari proses agenda  setting adalah  bagaimana  ketika  isu-isu  yang  ada  di  tengah  publik  dapat bertransformasi  menjadi  tajuk sentral  yang pada akhirnya menjadi policy  agenda yang nantinya  akan  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan.  PP  Republik  Indonesia  Nomor  21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga tidak datang secara tiba-tiba,  terdapat  subtansi  deliberatif  yang  secara  bersamaan  muncul  dari  masyarakat, mulai  dari grass-roots  society kelompok-kelompok,  sampai  pada  gerakan  sosial  atau social movement . Publik memberikan sebuah overview besar apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat: dibutuhkan sebuah regulasi untuk menekan angka penyebaran Covid- 19, terlebih pada awal wabah ini masuk Indonesia tidak memiliki banyak sirkulasi untuk menghadirkan  dosis  pencegahan  maupun  upaya  vaksinasi,  sehingga  yang  menjadi penetrasi  utama  gagasan  saat  itu  adalah  kebijakan  preventif  negara  untuk  mencegah penyebaran  Covid-19  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  melalui  beragam  cara, mulai dari lobbying ataupun audiensi, sampai pada gerakan massa penekan pemerintah. Bahkan  terkadang,  menurut  ( Cobb  &  Elder ,  1983),  kalangan  elit-pun  terkadang melakukan  tindakan-tindakan  tersebut  untuk  mendapatkan  perhatian  masyarakat  luas dalam rangka membuka kesadaran terhadap apa yang sedang terjadi.
Sistematika  setelah agenda  setting tidak  berakhir  sampai  disitu,  kehadiran perumusan masalah dan policy agenda atau agenda kebijakan menjadi urgensi sirkulasi juga. Pada tahap perumusan masalah, dibentuk-lah konfigurasi kebijakan yang nantinya harus  menjawab  problematika  yang  ada  di  tengah  masyarakat.  Perumusan  masalah dimulai  dari  bagaimana  pembuat  kebijakan  dapat  mengenali  permasalahan (problem search), pendefinisian permasalah (problem definition) , dan pada akhirnya menentukan spesifikasi permasalahan (problem specification) ( Agustino , 2019). Dalam PP Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini hadir-lah  pertanyaan-pertanyaan  yang  subtansial,  seperti “bagaimana  dapat  menekan angka  penyebaran  Covid-19,  namun  dengan  sirkulasi  ekonomi  yang  tetap  berjalan?” atau “bentuk formulasi  seperti apakah yang dibutuhkan untuk menjembatani  agregasi antara  ekonomi  dan  kesehatan?” yang  nantinya  rumusan  ini  bukan  sekedar  menjadi permasalahan yang harus dijawab melalui suatu kebijakan publik, lebih dari itu menjadi tujuan dan dasar bersama dalam mencapai apa yang telah ditetapkan.
Setelah  melewati agenda  setting dan  perumusan  masalah,  pembentukan public policy akan berlanjut pada agenda kebijakan. Pada dasarnya agenda kebijakan merupakan priority  list  issues yang  mendapatkan  banyak  atensi  serius  untuk  ditindaklanjuti  atau diproses  para decision  makers menjadi  sebuah  kebijakan  yang  utuh.  Disini-lah  PP Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  menjadi  produk  yang  dianggap  dapat  menjawab  permasalahan  yang  hadir  di tengah publik, setelahnya kajian mendalam mengenai formulasi dan konstelasi kebijakan berikut  dengan  artikulasi  dan  implementasinya  dilakukan  dengan  maksud  turunan regulasi yang hadir tidak memberikan kerugian bagi publik itu sendiri.

## Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pilihan paling rasional, efektif, dan “menguntungkan”
Pada  31  Maret  2020,  pemerintah  secara  resmi  menandatangani  kebijakan  PP Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  (peraturan.bpk.go.id,  2020).  Selain  PP  Nomor  21  tahun  2020,  pada  hari  yang sama  pemerintah  turut  mengeluarkan  dua  regulasi  lainnya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  keuangan;  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Tentang  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Covid-19  (kemenkopmk.go.id,  2020).  Untuk Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan, secara resmi pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit  yang memiliki tendensi besar untuk  menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat,  yang  berarti  pula  adanya penetapan upaya penanggulangan masyarakat dari Covid-19 dengan berdasar ketentuan Peraturan  Perundang-Undangan.  Sedangkan  dalam  PP  Nomor  21  Tahun  2020, pemerintah secara resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai usaha preventif dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 (setkab.go.id, 2020). Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  selanjutnya  disingkat  menjadi  PSBB,  dijadikan pemerintah sebagai preferensi utama pemerintah sebagai solusi paling efektif dan efisien. Pemahaman mengenai PSBB dapat ditelusuri melalui Pasal 1 (satu) PP Nomor 21 Tahun 2020, yang diartikan menjadi “…Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)” (PP  Nomor  21  Tahun  2020).  Implikasinya,
PSBB  menjadi  gerbang  utama  pencegahan  dan  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia (Kemenkopmk.go.id,  2020).  ( Herdiana ,  2020)  mengatakan  bahwa  berdasar  pada implementasi  PP  Nomor  21  Tahun  2020  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9 Tahun 2020 sebagai teknis operasional Peraturan Pemerintah, dalam menerapkan PSBB, suatu  wilayah  harus  memenuhi  dua  syarat  utama,  yaitu  jumlah  kasus  dan/atau  jumlah kematian akibat wabah Covid-19 terus meningkat dan mengalami penyebaran yang masif dan  signfikan;  terdapat  relasi  epidemiologis  dengan  kejadian  serupa  di  wilayah  atau negara lain. Dalam implementasinya juga PSBB menerapkan pengetatan dan pembatasan dari  koridor  kehidupan  sosial  masyarakat,  seperti  tranformasi  sistematika  sekolah maupun  tempat  kerja  menjadi  dalam  jejaring,  pengetatan  aktivitas  keagamaan,  sampai pada  pembatasan  kerumunan  di  fasilitas  umum  masyarakat,  namun  dengan  tetap mempertimbangkan  kebutuhan  mendasar,  mulai  dari  pendidikan,  ibadah,  sampai  pada kebutuhan pokok penduduk wilayah.
Secara sirkulasi kebijakan, pada dasarnya implementasi dari PP Nomor 21 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek pembentukan good policies , mulai dari agenda setting , rumusan masalah, sampai pada artikulasi dan pelaksanaan. Pada 1 April 2020, Deputi IV Kantor  Staf  Presiden  (KSP)  Juri  Ardiantoro  menyatakan  secara  tegas  bahwa  PSBB menjadi  kebijakan  paling  rasional  dari  banyak  pilihan  dan  usulan  soal  percepatan penanganan Covid-19 (bnpb.go.id, 2020). Apabila melihat pernyataan tersebut, dengan jelas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  telah  memilih  preferensi  dari  beberapa alternatif  yang  telah  ditetapkan,  dalam  hal  ini  pemerintah  secara  nyata  menggunakan pisau  Pilihan  Rasional  untuk  menentukan  suatu  keputusan  dalam  rangka  percepatan penanganan Covid-19. Setidaknya terdapat  tiga kriteria utama ketika aktor politik atau penentu  kebijakan  sudah  mengatakan  bahwa  pilihannya  rasional,  pertama,  keputusan yang dibuat merupakan sebuah artikulasi dan implementasi dari keinginan aktor tersebut (dalam hal ini pemerintah) yang didasarkan oleh keyakinan terhadap sesuatu; keyakinan yang  diyakini  harus  memiliki  kejelasan  yang  tinggi,  didukung  dengan  fakta  dan  bukti yang kuat; aktor (dalam hal ini pemerintah) dalam hal ini harus memiliki informasi yang subtansial dan dirasa memenuhi apa yang dibutuhkan ( Elster , 1989). Setidaknya sudah semestinya bahwa hal tersebut menjadi dasar pijakan bagi Ardiantoro dalam melakukan klaim pilihan PSBB sebagai pilihan yang paling rasional.
Pemerintah dihadapkan dengan beberapa alternatif pilihan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, di  saat  bersamaan pula pemerintah harus menentukan kebijakan yang  dianggap  paling  efektif,  efisien,  sekaligus  “menguntungkan”.  Ketika  PSBB dianggap paling rasional, maka dapat dipastikan terdapat alternatif opsi lainnya, dalam hal  ini Lockdown atau  yang  dikenal  dengan  Karantina  Wilayah.  Sejak  penetapan kebijakan  PSBB,  wacana Lockdown /Karantina  Wilayah  menjadi  objek  yang  dianggap menjanjikan bagi masyarakat dalam menekan penyebaran Covid-19. Pada dasarnya, kata lockdown tidak  dapat  ditemukan  di  regulasi  manapun,  sekalipun  dalam  kebijakan Kekarantinaan  Kesehatan. Lockdown merupakan  protokol  darurat  yang  pada pelaksanaannya  bukan  hanya  membatasi,  melainkan  mencegah  individu  maupun kelompok  untuk  meninggalkan  wilayah  tertentu,  implikasinya  “mematikan”  seluruh
aktivitas  dan kegiatan masyarakat.  Padanan kata  paling dekat  dan berkorelasi daripada Lockdown sendiri  adalah  Karantina  Wilayah.  Dalam  menemukan  pemaknaan  daripada Karantina  Wilayah  itu  sendiri,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan  Kesehatan  menjelaskan  secara  komprehensif  keberadaan  daripada Karantina  Wilayah.  Pada  pasal  49  ayat  (1)  yang  berbunyi “Dalam  rangka  melakukan tindakan  mitigasi  faktor  risiko  di  wilayah  pada  situasi  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina  Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan” , Karantina Wilayah  disebut  sebagai  salah  satu  opsi  daripada  upaya  untuk  menyelenggarakan kekarantinaan  kesehatan  di  wilayah  tertentu.  Untuk  selanjutnya,  penulis  akan menyertakan  kedua  kata  tersebut  sebagai  gambaran  padanan  antara Lockdown dan Karantina Wilayah.
Pemerintah  harus  memilih  antara  PSBB  atau Lockdown /Karantina  Wilayah berikut dengan segala pertimbangan dan kalkulasi, PSBB-lah yang menjadi pilihannya. Dengan menggunakan Pendekatan Pilihan Rasional, dapat dilihat bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa alternatif dengan tujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 dan menetapkan PSBB sebagai kebijakan yang paling rasional dengan pendasaran efektivitas dan efisiensi hasil. Setidaknya terdapat penyusunan preference rank yang mempermudah pemerintah untuk menentukan sikap dan keputusan yang membawa keuntungan beserta kegunaan maksimal ( Budiardjo , 2018). Pemilihan PSBB sebagai alternatif paling rasional pada  dasarnya  dapat  dianalisis  dan  diamati  melalui  koridor-koridor  kehidupan masyarakat,  antara  lain, pertama ,  kestabilan  ekonomi.  Baik  mikro  maupun  makro, sirkulasi  ekonomi  dalam  suatu  negara  menjadi  penting  ketika  berbicara  keadaan  krisis dan  genting.  Titik  berangkat  pemerintah  adalah  bagaimana  menyeimbangkan pengelolaan  kesehatan  dengan  stabilisasi  ekonomi,  bahkan  ( Victoria ,  2020)  (Menteri Keuangan  Republik  Indonesia)  menyatakan  bahwa  aspek  kesehatan  maupun  ekonomi sama  pentingnya  dalam  membentuk  keputusan  dan policy dalam  rangka  mempercepat penanganan Covid-19 (katadata.co.id, 2020). Memilih antara PSBB dan Lockdown /Karantina  Wilayah  pada  dasarnya  bukan  menentukan  mana  yang  terbaik, melainkan  mana  yang  lebih  baik.  Meskipun  memang  ekonomi  Indonesia  2020 diperkirakan tumbuh negatif (kompas.com, 2020), namun dengan keputusan PSBB maka upaya  untuk  membangkitkan  kembali  sirkulasi  ekonomi  nasional  menjadi memungkinkan.  Tidak  seperti Lockdown /Karantina  Wilayah,  PSBB  tetap  memberikan jalur  peredaran  ekonomi  secara  intens,  seperti  terciptanya  prosedur  bagi  para  pelaku usaha  untuk  tetap  menjalankan  transaksi  finansialnya  dengan  memperhatikan  protokol kesehatan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut  ( Victoria ,  2020)  (dalam  cnnindonesia.com, 2020),  meskipun  ekonomi  terus  mengalami  anjlok  khususnya  kuartal  I  dan  kuartal  II kebijakan PSBB tetap diperlukan, karena jika kasus Covid-19 terus meningkat, ekonomi dapat  bertambah  buruk.  PSBB  berupaya  untuk  menempatkan  masyarakat  pada  tujuan penekanan  dalam  penyebaran  Covid-19,  namun  di  sisi  lain  PSBB  juga  memberikan kemungkinan untuk tetap melaksanakan aktivitas dengan memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan pencegahan. Semisal pada hospitality sector diterapkan kebijakan waktu
operasional hingga pukul 19.00/20.00 dengan kuantitas yang dibatasi hingga maksimal 25  persen.  Selain  itu  pula  misalnya  untuk  aspek  perkantoran  dan  kepegawaian, pemerintah  menetapkan  pula  kebijakan work  from  home (WFH)  dari  yang  asalnya  50 persen  menjadi  75  persen.  (cnnindonesia.com,  2020).  Lagi-lagi,  bahwa  pilihan  antara PSBB  dan  Lockdown/Karantina  Wilayah  bukan  menentukan  konstelasi  yang  terbaik, melainkan  konfigurasi  yang  lebih  baik  diantara  keduanya,  dan  PSBB  yang  menjadi jawaban  dalam  rangka  menyeimbangkan  aspek  kesehatan  dan  ekonomi  masyarakat. Berbeda  cerita  dengan Lockdown /Karantina  Wilayah.  Memang  pada  dasarnya Lockdown /Karantina  Wilayah  memberikan  suatu  kepastian  dan  jaminan  permasalahan kesehatan  akan  diatasi,  dalam  hal  ini  penekanan  angka  penyebaran  Covid-19,  namun sayangnya  bahwa  sirkulasi  ekonomi-pun  akan  “tertekan”  menuju  ketidakstabilan nasional. Pemerintah menyatakan bahwa opsi Lockdown /Karantina Wilayah justru akan lebih membawa banyak kerugian bagi setiap aspek kehidupan masyarakat, terlebih sosial, ekonomi,  dan  situasi  finansial.  Pada  tanggal  22  April  2020,  Mata  Najwa  melakukan wawancara  eksklusif  bersama  Presiden  Joko  Widodo,  dengan  salah  satu  pembahasan utamanya  yang  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan  di  antara  PSBB  atau Lockdown /Karantina  Wilayah.  Presiden  Joko  Widodo,  dalam  hal  ini  mewakili  seluruh argumentasi  pemerintah,  mengawali  dengan  menyatakan  bahwa Lockdown /Karantina Wilayah tidak memberikan jaminan bahwa permasalahan Covid-19 akan cepat berakhir, Presiden  Joko  Widodo  menambahkan  proposisinya  dengan  melakukan  komparasi penerapan Lockdown di negara-negara lain namun tidak menghasilkan penanganan yang signifikan dan efektif. Ia menambahkan bahwa alternatif Lockdown /Karantina Wilayah sebagai sebuah preferensi juga menciptakan kerugian dan kesusahan bagi bangsa-negara sendiri dengan mengungkapkannya melalui kalimat “…Artinya, masyarakat harus tetap di rumah, bus berhenti dan tidak boleh keluar, taxi berhenti, ojek berhenti, sampai pada pesawat berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti, hanya di rumah”. Makna yang disampaikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  memberikan  pesan  bahwa  sirkulasi  ekonomi akan  rusak  dalam  waktu  yang  singkat  apabila  pemerintah  tetap  menggunakan  opsi Lockdown /Karantina  Wilayah  sebagai  pilihannya,  karena  masyarakat  hanya diperbolehkan  diam  dirumah  dan  tidak  melaksanakan  kegiatan  perekonomian  apapun. Hal  ini  juga  terkait  dengan  pembiayaan  yang  harus  dikeluarkan  ketika  penerapan Lockdown /Karantina  Wilayah  dilaksanakan,  semisal  DKI  Jakarta  yang  membutuhkan anggaran  550  Miliar  per  hari  untuk  memenuhi  syarat  dan  kriteria  penerapan Lockdown /Karantina  Wilayah  (cnbcindonesia.com,  2020).  Presiden  Joko  Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan selalu melihat problematika kesehatan itu sebagai hal  yang  jauh  lebih  penting,  namun  sirkulasi  ekonomi  masyarakat  pun  tetap  harus mendapatkan  atensi  mendalam.  Senada  dengan  argument  tersebut,  Lararenjana  (2020) menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  kerugian  apabila  melaksanakan  penerapan Lockdown /Karantina Wilayah di Indonesia, antara lain nasib dan “kematian” para pelaku UMKM  beserta  para  pekerja  dengan  pemasukan  harian  menjadi  nyata; Lockdown /Karantina  Wilayah  akan  menimbulkan  suatu  kondisi  masyarakat  yang  terus melakukan  kalkulasi  kebutuhan,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  gejala  mayor
masyarakat seperti panic buying dan lainnya; Over consumption yang terjadi akibat panic buying juga akan menimbulkan permasalahan baru pada distribusi dan alokasi bahan baku masyarakat;  belum  lagi  gangguan  yang  akan  dihadapi  oleh  para  pelaku  sarana transportasi, apabila Lockdown /Karantina Wilayah dilakukan maka sektor tersebut akan mengalami  kelumpuhan  total.  Memang  transfigurasi  dan  tatanan  untuk  menekan penyebaran  Covid-19  terus  dilakukan,  semua  mencari  formulasi  terbaiknya  dalam mendapatkan  patron  paling  efektif  dalam  penanganan.  ( Agustino ,  2019)  mengatakan bahwa sebuah kebijakan dikatakan rasional apabila memenuhi enam aspek penting, yang mana tiga diantarnya adalah, menetapkan tujuan, value dan sasaran yang akan menjadi basis pengambilan keputusan. Setelah itu, pemeringkatan disusun untuk memilih pilihan mana  yang  paling  rasional;  mengidentifikasi  semua  alternatif  keputusan;  melakukan prediksi atas konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, setidaknya dapat diidentifikasi bagaimana PSBB menjadi lebih rasional dan menguntungkan  dibandingkan Lockdown /Karantina  wilayah  melalui  argumentasi  dan gagasan yang disampaikan.
Kedua , hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan keragaman perbedaan  geografis  memungkinkan  PSBB  menjadi  jawaban  yang  lebih  rasional dibandingkan Lockdown /Karantina  Wilayah.  Ardiantoro  (Deputi  Kantor  Staf  Presiden) mengatakan  bahwa  pemerintah  turut  mempertimbangkan  spesifikasi  dan  karakteristik bangsa dengan keragaman geografis maupun demografis yang berbeda. Lockdown /Karantina Wilayah dianggap tidak dapat mengakomodir hal tersebut, pasalnya sifat  yang  dihadirkan  hanya  bermuara  pada  satu  keputusan:  menutup  dan  mematikan seluruh  aktivitas  masyarakat,  sehingga  keperluan  dan  kebutuhan  masyarkat  dengan perbedaan geografis maupun demografis tidak dapat diakomodir dengan baik. Sebaliknya dengan  PSBB  yang  diawali  dengan  pengusulan  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah kepada menteri  yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Hal ini bersifat Bottom Up , bahwa keputusan pengadaan PSBB berasal dari kepala daerah tingkat  I atau II menuju pemerintah pusat. Artinya ketika pengusulan tersebut dilakukan dari bawah, dapat secara spesifik  kepala  daerah  melihat  kebutuhan  dan  keperluan  daripada  daerahnya  sendiri, sehingga  pada  akhirnya  PSBB  dapat  menyesuaikan  apa  yang  menjadi  prioritas  daerah dengan keragaman yang berbeda. Ini dapat dilihat dari pemberlakuan parameter ekonomi yang  berbeda  di  tiap  daerah,  penetapan  zona-zona  wilayah  berdasarkan  tingkat penyebaran, sampai pada distribusi bantuan dari pemerintah pusat.
Dari  beberapa  identifikasi  alternatif  tersebut,  pemerintah  memutuskan  untuk memilih  PSBB  sebagai  pilihan  yang  paling  rasional  dibandingkan  dengan Lockdown /Karantina  Wilayah  yang  menjadi  salah  satu  alternatif  opsi  penanganan. (Michael,  1980)  menyampaikan  bahwa  ada  4  langkah  sekuensial  sekaligus  menjadi konsekuensial  dalam pengambilan kebijakan, dimulai dari penetapan tujuan  yang akan dicapai,  sampai  pada  akhirnya  strategi  kebijakan  yang  diterapkan  harus  terus  diawasi sebagai  pilihan  paling  rasional  dalam  menjawab  permasalahan  yang  ada.  Dengan demikian, artinya pemerintah secara rasional memilih PSBB sebagai bentuk penanganan paling efektif, efisien, dan “menguntungkan” bagi semua pihak.

## Kesimpulan
Analisis  fenomena  politik  dengan  menggunakan Rational  Choice  Approach menjadi  salah  satu  metode  dan  sistematika  yang  menjanjikan  untuk  mengupas  setiap keputusan  yang  dipilih  oleh  para decision  makers .  Sifatnya  yang  menuntut  adanya alternatif  yang  terkuantifikasi  dengan  melakukan  identifikasi  mendalam,  menjadikan pendekatan ini menjadi salah satu preferensi metode yang dapat digunakan dalam melihat setiap keputusan yang terjadi/terlaksana.
Keputusan  pemerintah  untuk  menetapkan  PSBB  sebagai  wacana  paling  efektif untuk  menekan  penyebaran  Covid-19  semata-mata  tidak  berdiri  sendiri  sebagai  satu- satunya  jalan  yang  harus  ditempuh.  Pemerintah  dihadapkan  dengan  kemungkinan  dan tendensi  yang  muncul  dari  masyarakat,  memilih  untuk  mengutamakan  kesehatan,  atau menjaga sirkulasi ekonomi. Lockdown /Karantina Wilayah dengan cepat berhasil menjadi alternatif pemerintah dalam mencari sistem terbaik dalam percepatan penanganan Covid- 19, konsekuensinya pemerintah diharuskan untuk memilih antara kebijakan PSBB atau Lockdown /Karantina Wilayah.
Dengan beberapa perimbangan dalam menentukan kebijakan yang paling rasional, pemerintah  melakukan  analisis  yang  setidaknya  menjadi  titik  berangkat  untuk menentukan keputusan mana yang lebih baik, efektif, dan menguntungkan. Dimulai dari koridor ekonomi, PSBB dianggap mampu menjaga kestabilan ekonomi dan menemukan harmonisasi  dengan  upaya  penjagaan  kesehatan,  berbeda  dengan Lockdown /Karantina Wilayah yang memungkinkan terjadinya kelumpuhan total ekonomi. Begitu pula dengan PSBB  yang  dianggap  mampu  untuk  fit  in  dalam  setiap  kebijakan  daerah  dengan keragaman  demografis  maupun  geografis.  Dari  beberapa  poin  tersebut,  pada  akhirnya pemerintah sepakat untuk memilih kebijakan PSBB dibandingkan Lockdown /Karantina Wilayah sebagai sirkulasi penanganan paling efisien, ampuh, dan rasional.

## Bibliografi
Agustino, Leo. (2019). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Bandung.
Andrain, Charles F., & Apter, David E. (1995). The Learning of Political Attitudes . In Political Protest and Social Change (pp. 233–255). Springer.
Atkinson, P., Gobat, N., Lant, S., Mableson, H., Pilbeam, C., Solomon, T., Tonkin-Crine, S., &  Sheard, S. (2020). Understanding the policy  dynamics of COVID-19 in  the UK:  Early  findings  from  interviews  with  policy  makers  and  health  care professionals . Social Science & Medicine , 266 , 113423.
Buchanan,  James  M.,  &  Tollison,  Robert  D.  (1984). The  Theory  of  public  choice--II . University of Michigan Press.
Budiardjo,  Miriam.  (2018). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Cobb,  Roger  W.,  &  Elder,  Charles  D.  (1983). Participation  in  American  politics:  The dynamics of agenda-building . Johns Hopkins University Press.
David, Easton. (1965). A framework for political analysis . Prentice Hall Incorporated.
Downs, Anthony. (1957). An economic theory of political action in a democracy . Journal of Political Economy , 65 (2), 135–150.
Elster,  Jon.  (1989). Social  norms  and  economic  theory . Journal  of  Economic Perspectives , 3 (4), 99–117.
Fauzi,  Ahmad.  (2020). Implementasi  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  Sebuah Kebijakan  Publik  Dalam  Penanganan  Pandemi  COVID-19 . Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 16 (1), 174–178.
Fikri,  Mursyid.  (2018). Rasionalisme  Descartes  dan  Implikasinya  Terhadap  Pemikiran Pembaharuan  Islam  Muhammad  Abduh . TARBAWI:  Jurnal  Pendidikan  Agama Islam , 3 (02), 128–144.
Friedman, Milton. (1953). The methodology of positive economics .
Herdiana,  Dian.  (2020). Implementasi  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (Psbb)  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) . DECISION: Jurnal Administrasi Publik , 2 (2).
Lorens, Bagus. (1996). Kamus Filsafat . Jakarta: Gramedia .
Marsh,  David,  &  Stoker,  Gerry.  (1995). Theory  and  methods  in  political  science . Macmillan London:
Michael, Carley. (1980). Rational techniques in policy analysis . Policy Studies Institute,
London .
Riker, William H. (1962). The theory of political coalitions . Yale University Press.
Victoria, A. .. (2020). Sri Mulyani Sulit Memilih Antara Kesehatan dan Ekonomi Hadapi
Pandemi . Retrieved from Katadata.co.id website:
https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f62113ac94d6/sri-mulyani-sulit-memilih- antara-kesehatan-dan-ekonomi-hadapi-pandemi
Republik  Indonesia.  2020. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  2018. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Roskin,  Michael. Theory  of  Rational  Choice .  Britannica.com.  Diakses  tanggal  15  Juni 2021  dari  laman  https://www.britannica.com/topic/political-science/Enduring- debates-in-political-science
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (1  April  2020). Kebijakan  PSBB  Pilihan Paling Rasional di Tengah Covid-19 . Bnpb.go.id. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari  laman  https://bnpb.go.id/berita/kebijakan-psbb-pilihan-paling-rasional-di- tengah-covid19
Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.  (2020). Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar .  Kemenkopmk.go.id. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar
Mahardhika,  M.A.  (2020).  Ramai  Soal  Karantina  Wilayah,  Apa  Bedanya  dengan Lockdown?.  Health.detik.com.  Diakses  tanggal  15  Juni  2021  dari  laman https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4957326/ramai-soal-karantina- wilayah-apa-bedanya-dengan-lockdown
Purwanto,  A.  (2021). Ekonomi  Indonesia  pada  Masa  Pandemi  Covid-19 :  Potret  dan Strategi Pemulihan 2020-2021. Kompaspedia.kompas.id. Diakses tanggal 15 Juni 2021  dari  laman  https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi- indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020- 2021
Lararenjana, E. (2020). Ini Dampak Lockdown yang akan terjadi Apabila Diterapkan di Indonesia .  Merdeka.com.  Diakses  tanggal  15  Juni  2021  dari  laman https://www.merdeka.com/jatim/ini-dampak-lockdown-yang-akan-terjadi- apabila-diterapkan-di-indonesia-kln.html?page=4
CNN Indonesia. (2021). Dampak Ekonomi PSBB Jawa-Bali . Cnnindonesia.com. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210107064523-532-590460/dampak- ekonomi-psbb-jawa-bali
Surbakti,  H.A.  (2020). Terungkap!  Alasan  Jokowi  Pilih  PSBB  Bukan  Lockdown .
Cnbcindonesia.com. Diakses tanggal 15 Juni 2021 dari laman https://www.cnbcindonesia.com/news/20200423075855-4-153804/terungkap- alasan-jokowi-pilih-psbb-bukan-lockdown
Victoria, A.O. (2020). Sri Mulyani Sulit Memilih Antara Kesehatan dan Ekonomi Hadapi Pandemi .  Katadata.co.id.  Diakses  tanggal  15  juni  2021  dari  laman https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f62113ac94d6/sri-mulyani-sulit- memilih-antara-kesehatan-dan-ekonomi-hadapi-pandemi