## Juridical Review On The Crime Of Driving Negligence That Caused
Other People's Death (Analysis Of Judge's Decision Number 20/Pid.B/2018/Pn.Mna)
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna)
Asep Aidul Adha 1) ; Widya Timur 2) ; Ferawati Royanti 3)
1,2,3,4) Fakultas Hukum, Universitas Dehasen Bengkulu Email: 2) widyatimur54@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022]
Revised [13 Oktober 2022]
Accepted [15 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Tingginya tingkat kecelakaan lalu intas (lakalantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat  dalam  hal  ini  pengemudi  kendaraan  bermotor  dengan  berbagai  faktor  yang melekat  pada  dirinya,  misalnya  dalam  hal  kebugaran  jasmani,  kesiapan  mental  pada  saat pengemudi  kelelahan,  pengaruh  minuman  keras  dan  obat-obatan  terlarang.  Skripsi  ini mengakaji  tentang  penerapan  hukum  pidana  materiil  terhadap  tindak  pidana  kelalaian  dalam berkendara  yang  menyebabkan  kematian  seseorang  dan  pertimbangan  hukum  hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian seseorang  dalam  perkara  Nomor  20/Pid.B/2018/PN.Mna.  Metode  penelitian  hukum  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini  merupakan penelitian  yang mengkaji  studi dokumen,  yakni menggunakan berbagai  data  sekunder  seperti peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa pendapat para  sarjana. Hasil penelitian dalam kasus  ini, adalah Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dimana  unsur-unsur  dalam  dakwaan  tersebut  telah  dianggap terbukti  oleh  Majelis  Hakim.  Dimana,  antara  perbuatan  dan  unsur-unsur  Pasal  saling mencocoki.  Majelis  Hakim  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus, alat bukti yang  digunakan  hakim  adalah  keterangan  saksi,  barang  bukti,  surat  visum  et  repertum  dan keterangan terdakwa.

## ABSTRACT
The high rate of traffic accidents (lakalantas) itself occurs due to a lack of public awareness in this case motorized vehicle drivers with various factors attached to themselves, for example in terms of physical fitness, mental readiness when the driver is tired, the influence of alcohol and illegal  drugs.  This  thesis  examines  the  application  of  material  criminal  law  to  the  crime  of negligence in driving which causes the death of a person and the judge's legal considerations in making a decision on the offense of negligence in driving that causes the death of a person in  case  Number  20/Pid.B/2018/PN.Mna.  The  legal  research  method  used  is  normative  legal research  or  library  research.  This  is  research  that  examines  document  studies,  using  various secondary  data  such  as  legislation,  court  decisions,  legal  theory,  and  can  be  in  the  form  of opinions of scholars. The results of the research in this case, are the Panel of Judges using a single indictment, namely Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law no. 22 of 2009  concerning  Road  Traffic  and  Transportation  where  the  elements  in  the  indictment  have been deemed proven by the Panel of Judges. Where, between the actions and the elements of the  article  match  each  other.  The  Panel  of  Judges  complies  with  the  applicable  law,  which  is based  on  at  least  two  valid  pieces  of  evidence,  where  in  this  case,  the  evidence  used  by  the judge is witness testimony, evidence, visum et repertum and statement of the defendant.
KEYWORDS Application of Law, Negligence This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  yang  dinamis  dan  tidak  bisa  berdiam  diri  dalam  waktu  lama. Transportasi  merupakan  sarana  penunjang  dari  aktivitas  manusia  yang  memudahkan  pergerakan manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Manusia  selalu  ingin  bergerak,  berpindah,  dan  melakukan aktivitas.  Dengan  adanya  transportasi,  manusia  dapat  menghemat  waktu  dan  lebih  nyaman.  Selain  itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi  karena  jarak  rumah,  kantor,  maupun  tempat-tempat  lain  yang  berjauhan  dan  tidak  padat seperti di tengah perkotaan.
Kabupaten  Bengkulu  Selatan  adalah  salah  satu  Daerah  di  Provinsi  Bengkulu,  Indonesia. Kabupaten ini  memiliki luas  wilayah  mencapai 1.186,10  km²    dan  berpenduduk  sebanyak  164.237  jiwa. Lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sekompleks di kota besar seperti Bengkulu atau Jakarta.
Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang tidak terlalu  padat membuat  suasana lalu  lintas di  daerah  cenderung  terlihat.
Bahwa  keadaan  lalu  lintas  di  daerah  tersebut  baik-baik  saja,  ada  juga  sejumlah  insiden  terkait lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  berupa  kecelakaan.  Akibat  dari  renggangnya  keadaan  jalan  pada Kabupaten  Bengkulu  Selatan  khususnya  jalan  penghubung  antar  kabupaten  atau  jalan  poros  sering membuat  para  pengguna  jalan  terlena  dengan  kondisi  jalan  yang  sepi,  sehingga  kerap  mengabaikan keselamatan  dan  dapat  membahayakan  keselamatan  pengguna  jalan  lain  atau  masyarakat  sekitar. Terlebih  lagi  keadaan  sarana  atau  pra-sarana  dari  jalan  poros  tersebut  tidak  selengkap  dan  memadai seperti  jalanan  di  perkotaan,  misalnya  keadaan  jalan  yang  rusak  seperti  berlubang,  kurangnya  rambu- rambu  lalu  lintas,  dan  tidak  adanya  lampu  penerangan  jalan.  Hal  tersebutlah  yang  membuat  insiden kecelakan lalu lintas dapat terjadi kapan saja apalagi jika pengguna jalan tidak berhati- hati tau ceroboh dalam berkendara.
Tingginya  tingkat  kecelakaan  lalu  intas  (lakalantas)  sendiri  terjadi  karena  kurangnya  kesadaran masyarakat  dalam  hal  ini  pengemudi  kendaraan  bermotor  dengan  berbagai  faktor  yang  melekat  pada dirinya,  misalnya  dalam  hal  kebugaran  jasmani,  kesiapan  mental  pada  saat  pengemudi  kelelahan, pengaruh  minuman  keras  dan  obat-obatan  terlarang.  Kondisi  ketidaksiapan  pengemudi  membuka peluang  besar  terjadinya  kecelakaan  yang  parah  disamping  membahayakan  keselamatan  pengguna jalan  raya  lainnya  yang  lengah,  mengantuk,  kurang  terampil,  lelah,  tidak  menjaga  jarak,  melaju  terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya.
Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar  yaitu  semakin  tingginya  beban  psikologis,  sehingga  dapat  menyebabkan  stress  yang berkepanjangan  dan  pada  akhirnya  menimbulkan  kelalaian  maupun  kealpaan  dalam  melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian  atau  kealpaan  sendiri  dapat  dihindari  dengan  tetap  memegang  teguh  dan  patuh  pada ketentuan  hukum,  hal  ini  didasari  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang  mana  para  warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

## LANDASAN TEORI

## Teori penegakan hukum
Menurut  Soerjono  Soekanto,  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum    adalah  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  mantap  dan  sikap  tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir.  Untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  boleh  di  lakukan  dengan  di  sertai  ancaman  atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  melanggar  larangan-larangan  itu  dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan  apabila  orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## Teori pemidanaan
Dalam  dunia  ilmu  hukum  pidana  itu  sendiri,  berkembang  beberapa  teori  tentang  tujuan pemidanaan,  yaitu  teori  absolut  (retributif),  teori  relative    (deterrence/utilitarian),  teori  penggabungan (integratif), teori treatment.

## Teori absolute (teori retributif),
Memandang  bahwa  pemidanaan  merupakan  pembalasan  atas  kesalahan  yang  telah  dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan  itu  sendiri,  karena  kejahatan  itu  telah  menimbulkan  penderitaan  bagi  orang  lain,  sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan

## Teori Relative atau tujuan ( deterrence/utilitarian )
Menurut  teori  ini  suatu  kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti  dengan  suatu  pidana.  Pemberian pidana  tidak  hanya  di  lihat  dari  masa  lampau  melainkan  juga  ke  masa  depan.  Pemidanaan  harus  ada tujuan  lebih  jauh  dari  pada  hanya  menjatuhkan  pidana  saja  atau  pidana  bukanlah  sekedar  untuk pembalasan  atau  pengambilan  saja,  tetapi  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  bermanfaat. Pembalasan  itu    sendiri  tidak  mempunyai  nilai  tetapi  sebagai  sarana  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar  tidak  ada  perbuatan  jahat  sebenarnya  tidak  begitu  bisa  dipertanggung  jawabkan,  karena  terbukti semakin  hari  kualitas  dan  kuantitas  kejahatan  semangkin  bertambah,  jadi  penjatuhan  pidana  tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

## Teori penggabungan (integratif)
Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan  kata  lain  dua  alasan  itu  menjadi  dasar  dari  penjatuhan  pidana.  Pada  dasarnya  teori  gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk  mempertahankan tata tertib hukum dalam  masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

## Pengertian Tinjauan Yuridis
Tinjauan  adalah  penguraian  atau  penyelidikan  suatu  peristiwa,  Sedangkan  yuridis  berarti menurut  hukum  atau  secara  hukum,  Berdasarkan  penguraian  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  tinjauan  yuridis  adalah  suatu  kegiatan  untuk  menyelidiki  suatu  peristiwa  dari sudut pandang (point of view) hukumnya
Menurut   kamus   besar   bahasa    Indonesia,    pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat,  memeriksa  (untuk  memahami),  pandangan,  pendapat  (sesudah  menyelidiki,  mempelajari,  dan sebagainya)  .  Menurut    Kamus    Hukum,    kata  yuridis  berasal  dari    kata  Yuridisch  yang  berarti  menurut hukum  atau  dari  segi  hukum.    Dapat  disimpulkan  tinjauan  yuridis  berarti  mempelajari  dengan  cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## Pengertian tindak pidana
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf  yang  diartikan  sebagai  pidana  dan  hukum,  baar  diartikan  sebagai  dapat  dan  boleh,  dan  feit  yang diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa,  pelanggaran  dan  perbuatan.  Pengertian  tindak  pidana  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dikenal  dengan  istilah  Strafbaarfeit  dan  dalam  kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang  merumuskan suatu  undang-undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau  pebuatan  pidana  atau  tindakan pidana.
Tindak  pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana  (yuridis  normatif)  yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukumpidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang  dijelaskan  oleh beberapa  ahli  sebagai berikut,  menurut  Vos,  tindak  pidana  adalah  salah  kelakuan yang  diancam  oleh  peraturan  perundang-undangan,  jadi  suatu  kelakuan  yang  pada  umumnya  dilarang dengan  ancaman  pidana.    Menurut  Simons,  tindak  pidana  adalah  kelakuan  (handeling)  yang  diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka  metodologi  penelitian  menjadi  induknya  dan  hal  ini  tidaklah  selalu  berarti  metodologi  yang dipergunakan  berbagai  ilmu  pengetahuan  pasti  akan  berbeda  secara  utuh.  Penelitian  hukum  juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  metodologi  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  studi
dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan  analisis  kualitatif  yakni  dengan  menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan  kata-kata  atau pernyataan bukan dengan angka-angka.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen.  Perolehan data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  yang  meliputi  literature,  laporan  penelitian,  dan  bahan-bahan kajian  hukum  lainnya.  Pada  dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan ilmiah  yang  didasarkan pada  metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya.  Kecuali  itu,  maka  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  bersangkutan.    Selain  itu  akan  dilakukan  Tinjauan  yuridis terhadap  tindak  pidana  kelalaian  yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia  (analisis  putusan hakim nomor 20/pid.b/2018/pn.mna)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  berusaha  mencari  kebenaran  materil  berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat  dakwaan  penuntut  umum.  Berdasarkan  posisi  kasus  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka dapat  disimpulkan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  baik  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pidana materil  dan  syarat  yang  dapat  dipidananya  seorang  terdakwa,  hal  ini  didasarkan  pada  pemeriksaan persidangan,  dimana  alat  bukti  yang  diajukan  jaksa  penuntut  umum,  termasuk  didalamnya  keterangan saksi  yang  saling  bersesuaian  ditambah  keterangan  terdakwa  yang  mengakui  secara  jujur  perbuatan yang  dilakukannya  oleh  itu,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Makassar  menyatakan  bahwa  unsur  perbuatan terdakwa  telah  mencocoki rumusan  delik  yang  terdapat  dalam  Pasal  310  ayat (4)  UU  RI No.  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  kelalaian  yang  diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
a. Setiap orang;
b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
c. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Berkaitan  dengan  masalah  diatas,  Penerapan  hukum  pidana  yang  dilakukan  hakim  sesuai karena  unsur  perbuatannya  dimana  diterapkan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.  22  Tahun  2009.  Adapun efektifitas  penjatuhan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  kelalaian  lalu  lintas  dalam  putusan  Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna.  Berdasarkan  analisis  penulis  penerarapan  hukum  pidana  yang  dilakukan  hakim telah  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku,  kebenaran  serta  fakta-fakta  terkait  dengan  tindak  lanjut terhadap terdakwa.
Sebelum proses ini berjalan peranan hakim  sangat penting. Sanksi pidana yang terdapat dalam suatu  peraturan  dengan  menjatuhkan  pidana  bagi  terdakwa.  Pidana  yang  dijatuhkan  diharapkan  dapat menyelesaikan  konflik  atau  pertentangan  dan  juga  mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat. Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  memberikan  penderitaan  dan  tidak  diperkenankan  merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan  penderitaan  dan  tidak  diperkenankan  merendahkan  martabat  manusia.  Menurut  analisis penulis, diharapkan dari penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa dapat menjadi pembelajaran untuk terdakwa dan menjadikan efek jera untuk tidak mengulangi kembali perbuatan serupa.

## Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Delik  Kelalaian  Dalam Berkendara Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Dalam Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Manna  dengan  Perkara  Nomor  20/Pid.B/2018/Pn.Mna. dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  dimana  tedakwa  melanggar  ketentuan  Pasal  310  ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tindakan  yang  dilakukan  terdakwa  oleh  hakim  harus  dibuktikan  dengan  mengkaji  unsur-unsur dari  Pasal  tersebut  kemudian  disesuaikan  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  serta  alat bukti  dengan  menganalisanya.  Adapun  unsur-unsur  dari  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.  22  Tahun  2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Menimbang  bahwa  selanjutnya  majelis  akan  mempertimbangkan  apakah  perbuatan  terdakwa telah memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :

## Unsur Barang Siapa
Bahwa  yang  dimaksud  barang  siapa  dalam  hukum  pidana  adalah  siapa  saja  yang  dapat melakukan  suatu  perbuatan  pidana  dan  dapat  dipidana,  menurut  fakta  hukum  yang  ada  dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai  dengan  identitas  yang  tertera  pada  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  No.  Reg.  Perk:  PDM 06N.7.13/Euh.2/02/2018  dan  Terdakwa  Vicky  (anak  dari  Sun  Tiaw  Tiong)  adalah  orang  yang  memang cakap  melakukan  perbuatan,  sehingga  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  memang yang  dimaksud  dalam  surat  dakwaan  adalah  Terdakwa  dan  bukan  orang  lain  Menimbang,  bahwa menurut  pendapat  Majelis  Hakim.  Menurut  analisis  penulis,  identitas  terdakwa  telah  sesuai  dengan identitas penuntut umum.
Untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang  yang  cakap  melakukan  perbuatan  dan  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan  sehingga  Terdakwa  dinyatakan  cakap  dalam  melakukan  dan  mempertanggung  jawabkan perbuatannya Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi
Mengemudikan  kendaraan  bermotor  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia
Menimbang, dalam teori M.v.T (memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat : a. Kekurangan pemikiran
b. Kekurangan pengetahuan
c. Kekurangan kebijaksanaan dan bentuk-bentuk kealpaan terdiri dari :
1.  Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) menjelaskan bahwa pelaku dapat menyadari apa yang dilakukan  beserta  akibatnya  akan  tetapi  ia  perdaya  dan  mengharapkan  bahwa  akibatnya  tidak akan terjadi
2.  Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak  menyadari  kemungkinan  akan  timbul  suatu  akibat  padahal  seharusnya  ia  dapat  menduga sebelumnya.  Berdasrkan  analisis  penulis,  bahwa  terdakwa  memiliki  kekurangan  pengetahuan, kebijaksanaan serta kealpaan yang tidak disadari yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mencelakai orang lain.
Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  dari  Terdakwa  diperoleh  fakta- fakta hukum Bahwa benar pada Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib dijalan Umum Lintas  Barat  Padang  Panjang  Kec.  Kota  Manna  Kab.  Bengkulu  Selatan  telah  terjadi  mengemudikan kendaraan  bermotor  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ujang Rohman Bin Adnan dan Nurhayati Binti Asnul dan pada  hari  Senin  tanggal  27  November  2017  sekira  pukul  09.00  WIB  Terdakwa  bersama  dengan  saksi berangkat dari kota Bengkulu menuju Kota Manna dimana Terdakwa mengemudikan mobil kijang innova warna  abu-abu  dengan  nopol  BD-1762-AK  sempat  berhenti  sebanyak  4  (empat)  kali  di  Kota  Tais Kabupaten  Seluma,  kemudian  sekira  pukul  12.00  wib  Terdakwa  berhenti  di  salah  satu  warung  untuk beristirahat makan.
Menimbang,  Bahwa  benar  setelah  selesai  beristirahat  makan,  Terdakwa  dan  saksi  melanjutkan perjalan  menuju  Kota  Manna  sesampainya  di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Terdakwa  melintasi  Jalan Lintas  Barat  Padang  Panjang  Kecamatan  Kota  Manna  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  dari  arah  Kota Bengkulu  menuju  ke  Kota  Manna  dengan  kecepatan  sekira  100  (seratus)  Km/Jam  dan  pada  saat  itu cuaca  dalam  keadaan  cerah,  sore hari,  jalan  beraspal  bagus,  jalan  sangat lurus,  situasi arus  lalu lintas sepi, dan tidak ada halangan pandangan dengan posisi kendaraan berada di lajur sebelah kiri lalu mobil yang  dikendarai  oleh  Terdakwa  mengalami  kecelakaan  dengan  sepeda  motor  Honda  Revo  Nopol  BD 2532 BQ yang dikendarai oleh saudara Ujang Rohman Bin Adnan.
Menimbang,  Bahwa  benar  sebelum  terjadinya  kecelakaan  Terdakwa  tidak  mengetahui  datang dari  arah  manakah  sepeda  motor  tersebut  dan  setelah  mobil  yang  Terdakwa  kendarai  dekat  dengan sepeda  motor  tersebut  Terdakwa  membanting  setir/kemudi  kearah  kanan  dan  menahan  setir  tersebut
sehingga Terdakwa  mengalami  patah  tulang tangan  kanan  dan  pada  saat  kecelakaan  terjadi  Terdakwa tidak  mengurangi  kecepatan,  tidak  melakukan  pengereman  dan  tidak  membunyikan  klakson  mobil tersebut.
Menimbang,Bahwa  benar  benturan  terjadi  pada  bagian  lampu  depan  sebelah  kanan  mobil  dan benar setelah terjadinya kecelakaan, mobil Terdakwa keluar dari badan jalan lalu masuk ke arah semak- semak  dan  berhenti  diatas  digundukan  tanah  sekitar  30  (tiga  puluh)  meter  dari  jalan  raya  dan  setelah mobil  berhenti  Terdakwa  mengikuti  saksi  Faisal  keluar  dari  mobil  dan  melihat  kondisi  saudara  Ujang Rohman Bin Adnan sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana posisi akhir saudara Ujang Rohman Bin  Adnan  sekira  12  (dua  belas)  meter  dari  mobil  dan  saksi  melihat  Saudari  Nurhayati  Binti  Asnul  dan saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan di dalam semak-semak dan setelahada warga yang melintas, Terdakwa bersama dengan saksi meminta pertolongan dan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit RSUD  Hasanudin  Damrah  Manna.  Menimbang,  Bahwa  benar  saudara  Ujang  Rohman  Bin  Adnan  telah meninggal  di  tempat  kejadian  sedangkan  Saudari  Nurhayati  Binti  Asnul  meninggal  pada  saat  di  RSUD Hasanuddin Damrah dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada meminum obat-obatan atau minum-minuman berakohol.
Menimbang,  Bahwa  benar  setelah  anggota  Satuan  Kepolisian  Lalu  Lintas  datang  saksi  dan Terdakwa  dibawa  ke  RSUD  Hasanuddin  Damrah  dan  dipindahkan  ke  RS  Asyifa  Manna  dan  antara Terdakwa  dan  Keluarga  Korban  (Anak  Korban)  telah  terjadi  perdamaian  dan  anak  korban  sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
Menimbang,  Bahwa  setelah  diperlihatkan  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  berupa  1 (satu) unit mobil mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK dan 1 (satu) unit sepeda motor  Honda  Revo  Nopol  BD  2532  BQ,  Terdakwa  membenarkan  dan  masih  mengenali  barang  bukti tersebut adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa.
Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/189/XII/RM/2017 tanggal  04  Desember  2017  yang  dibuat  dan  ditandatangani  dr.  Indasti  Fildza  Rahmatina  dokter pemerintah  pada  RSUD  Hasanuddin  Damrah  Manna  telah  melakukan  pemeriksaan  pada  hari  Senin tanggal  27  November  2017  jam  15.30 WIB  atas  seorang  yang  bernama  Ujang  Rohman  Bin  Adnan,  54 tahun,  Laki-laki,  Alamat  Jl.  Gedang  Melintang  Kel.  Pasar  Bawah  Kec.  Pasar  Bawah  Kab.  Bengkulu Selatan,  dengan  kesimpulan  dari  hasil  pemeriksaan  Kematian  diperkirakan  kurang  dari  dua  jam, Kematian diperkirakan disebabkan oleh cidera kepala berat, trauma tumpul dada dan Visum Et Repertum Nomor  :  445/188/XII/RM/2017  tanggal  04  Desember  2017  yang  dibuat  dan  ditandatangani  dr.  Indasti Fildza  Rahmatina  dokter  pemerintah  pada  RSUD  Hasanuddin  Damrah  Manna  telah  melakukan pemeriksaan  pada  hari  Senin  tanggal  27  November  2017  jam  15.30  WIB  atas  seorang  Nurhayati  Binti Asnul, Umur 53 tahun, Perempuan, Alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec.  Pasar Bawah Kab.  Bengkulu  Selatan,  dengan  kesimpulan  dari  hasil  pemeriksaan,  Kematian  diperkirakan  kurang  dari dua  jam,  Kematian  diperkirakan  disebabkan  oleh  kehilangan  darah  akibat  patah  tertutup  pada  paha sebelah kanan.
Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  tersebut  diatas  dan  dikaitkan  dengan  unsur  ini  jelas  bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mobil Innova warna abu-abu Nopol BD- 1762 AK dan menabrak pengendara sepeda motor jenis honda Revo Nopol BD-2532 BQ mengakibatkan pengendara  motor  dan  Penumpang  dari  motor  tersebut  meninggal  dunia  dan  dikaitkan  dengan  teori kealpaan jelas Terdakwa dikategorikan sebagai Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal  ini  Terdakwa  melakukan  sesuatu  yang  tidak  menyadari  kemungkinan  akan  timbul  suatu  akibat padahal  seharusnya  ia  dapat  menduga  sebelumnya.  Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi. Menurut analisis penulis, pada saat menggunakan mobil tersebut dan dalam  posisi  terjepit  terdakwa  tidak  mempetimbangkan  untuk  mengurangi  kecepatannya,  tidak memberikan  kode  berupa  klakson  kepada  pengendara  tersebut  sehingga  terjadilah  kecelakaan  lalu lintas. Terdakwa tidak menyadai kemungkinan terparag yang dapat terjadi akibat kecelakaan tersebut.
Adapun  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara  tentang  kelalaian  yang menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain.  Dalam  memutus  perkara  sebaiknya  dipertimbangkan bagaimana  suasana  pada  saat  kejadian  apakah  murni  kejadian  tersebut  adalah  kelalaian  atau kesengajaan,  bagaimana  tingkat  akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan ataukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.
Hal  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  oleh  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  untuk meringankan  pidana  yang  akan  dijalani  oleh  terdakwa  dengan  memberikan  pidana  penjara  selama  6 (enam)  bulan.  Karena  terhadap  terdakwa  harus  dinyatakan  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan  mengenai  hal-hal  yang  memberatkan  serta  hal-hal  yang  meringankan  bagi  diri
terdakwa  serta  alasanalasan  yang  sekiranya  dapat  membebaskan  terdakwa  dari  tahanan.  Menurut analisis  penulis,  terdakwa  harus  dipastikan  kembali  bagaimana  keadaan  fisik  maupun  mental  terdakwa pada  saat  mengendarai  mobil  tersebut  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  sehingga  dapat diberikan keputusan yang sesuai kepada terdakwa.
Setelah  memeriksa  segala  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  Majelis  Hakim bermusyawarah  maka  diambillah  putusan  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  kelalaian  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Dalam Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna, Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana  unsur-unsur  dalam  dakwaan  tersebut  telah  dianggap  terbukti  oleh  Majelis  Hakim.  Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis  Hakim  menurut  hemat  Penulis  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  seperti yang  dipaparkan  oleh  Penulis  sebelumnya,  yaitu  berdasarkan  pada  sekurang-kurangya  dua  alat bukti  yang  sah,  dimana  dalam  kasus  yang  diteliti  Penulis,  alat  bukti  yang  digunakan  hakim  adalah keterangan  saksi,  barang  bukti,  surat  visum  et  repertum  dan  keterangan  terdakwa.  Lalu  kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan  yang  dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa  pada  saat  melakukan  perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

## Saran
1.  Jaksa  Penuntut  umum  harus  teliti  dan  cermat  dalam  menyusun  surat  dakwaan,  mengingat  surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil  agar  tidak  salah  dalam  menentukan  mana  perbuatan  yang  sesuai  dengan  unsur  yang didakwakan.
2.  Hakim  tidak  serta  merta  berdasar  pada  surat  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  menjatuhkan Pidana,  melainkan  pada  dua  alat  bukti  yang sah  ditambah  dengan  keyakinan  hakim.  Hakim  harus lebih  peka  untuk  melihat  fakta-fakta  apa  yang  timbul  pada  saat  persidangan,  sehingga  dari  fakta yang  timbul  tersebut,  menimbulkan  keyakinan  hakim  bahwa  terdakwa  dapat  atau  tidak  dapat dipidana..

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. ___________ , 2010,  Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo. ____________,2012, Percobaan dan Penyertaan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Agustinus Sitepu, 2017, Forensic Medicolegal,(Angkasa Pers: Medan. Amir  Ilyas,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  2012,  Yogyakarta,  Rengkang  Education  Yogyakarta  dan  Pukap Indonesia.
___________,  2012,  Asas-asas  Hukum  Pidana,  Rangkang  Education  Yogyakarta  &  PuKAP  Indonesia, Yogyakarta
Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, (jakarta:PT.Rineka cipta
___________, 2015, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika. Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Burhan Bugis (ED), 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat),
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Dr.  Agus  Budiono,  2016,  Slide  Kuliah  Metode  Penelitian  Hukum  di  Magister  Kenotariatan  Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
Ishak, 2017, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi), Bandung, Alfabeta. Kanter  E.Y  &  S.R.  Sianturi,  2002.Azas-Azas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  Penerapannya,  Storia Grafika, Jakarta.
Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.
Leden Marpaung, 2002, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.
_____________,  2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
_____________, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya), cet. Ke-3 ( Jakarta: Sinar Grafika.
M. Marwan dan Jimmy P.,2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.
M.  Syamsuddin,  2012,  Kontruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif  (jakarta  : Kencana Prenada Media Group.
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
Nurhidayat, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Raharjo Rinto, 2004, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta.
R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,1985,  Penelitian  Hukum  Normative  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Tri Andrisman, 2007. Hukum Pidana. Universitas Lampung, Bandar Lampung Wirjono Prodjodikoro, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.VI, Jakarta: Refika Aditama. Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika Kitab Undang-undnag Hukum Pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  yang  dihimpun  pada  tanggal  11
November 2021
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu yang dihimpun pada tanggal 3 Juni 2022 http://eprints.undip.ac.id/33827/6/1623_chapter_II.pdf, diakses pada tanggal 12 Jnuari 2022, Pukul 17.00 WIB https://www.scribd.com/document/179195808/Konsep-Mati-Menurut-Hukum,  diakses  pada  tanggal  11 Januari 2022, Pukul 15.00 WIB