Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 99-110.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer
Criminal Responsibility of Military Members that do the Criminal Action of Insubordination with Real Action in Military Justice
La Ode Abdul Tamin TNI AD E-mail: laodeabdultamin@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com

## Sabrina Hidayat
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com
Abstract: The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  and  analyze  responsibility  of perpetrators of criminal acts of insubordination with concrete actions according to the  Criminal  Procedure  Code  and  to  prove  the  perpetrators  of  criminal  acts insubordination with concrete action taken by members of the TNI in the military court environment.
This  type  of  research  is  a  normative  research  with  a  regulatory  approach  and  a conceptual  approach.This  research  is  a  form  of  Legal  Responsibility  of  Military Members who commit criminal acts of insubordination with concrete actions as a norm in military legislation contained in the Military Criminal Code (KUHPM) and the  Military  Discipline  Law  can  conflict  with  rules  of  military  life  or  disciplinary violations due to ANKUM’s considerations and policies so that they were not resolved through the Military Criminal Procedure Code (KUHAPMIL).
Based on the results of the study it can be concluded that the responsibility of the perpetrators of criminal acts with concrete actions against superiors carried out by soldiers or members of the lower rank TNI in accordance with article 106-108 of the Criminal Procedure Code must be accounted for by military criminal law stipulated in the provisions of the Military Criminal Law (KUHPM) pursuant to article 106 that the military intentionally attacks a superior, opposes it with violence or threats of violence,  seizes  his  independence  to  act  or  forces  him  with  violence  or  threat  of violence  to  carry  out  or  neglect  an  official  job,  is  threatened  because  of
insubordination  with  actual  imprisonment  9  years  and  verification  of  the perpetrators  of  criminal  acts  of  insubordination  with  concrete  actions  through military courts that have been delegated by PAPERA through Military Prosecutors accompanied by indictments, the presiding judge must prove the defendant’s fault whether it is proven or not as charged by the Military Prosecutor pursuant to article 171 KUHAPMIL that is, the judge may not impose a criminal sentence on a person except if with at least two valid evidences, he obtains the conviction that a criminal act actually accurred and that the defendant is guilty of doing it.
Keyword: Criminal liability; criminal acts of insubordination; military justice
Abstrak: Penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata menurut KUHPM dan pembuktian pelaku tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan peradilan Militer. Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep.  Penelitian  ini  merupakan  bentuk Tanggung  jawab  Hukum  Anggota  Militer  yang  melakukan  tindak  pidana Insubordinasi  dengan  tindakan  nyata  sebagai  sebuah  sistim  norma  dalam perundang-undangan  militer  yang  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Militer  (KUHPM)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Disiplin  Militer  dapat dikatakan bertentangan dengan aturan dalam kehidupan militer atau pelanggaran disiplin  dikarenakan  atas  pertimbangan  dan  kebijakan  ANKUM  sehingga  tidak diselesaikan melalui Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPMIL).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah sesuai Pasal 106-108 KUHPM  harus  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  pidana  Militer  yang  diatur dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  sesuai Pasal  106  bahwa  Militer  yang  sengaja  menyerang  seorang  atasan,  melawannya dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  merampas  kemerdekaannya  untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan  atau  mengabaikan  suatu  pekerjaan  dinas,  diancam  karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun dan Pembuktian pelaku tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata melalui  pengadilan  Militer  yang  telah  dilimpahkan  oleh  PAPERA  melalui  Oditur Militer disertai surat Dakwaan, Hakim ketua sidang harus membuktikan kesalahan terdakwa apakah terbukti atau tidak sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer sesuai Pasal 171 KUHAPMIL yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Insubordinasi; Peradilan Militer

## PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  hukum  pelaku kejahatan di Indonesia, Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu siapa  yang  dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  tanpa  adanya  kesalahan  dari
pihak yang melanggar dinamakan leer van het materiele feit (fait materielle) 1 . Kemampuan bertanggung  jawab  dapat  diterapkan  hanya  kepada  seorang  yang  mampu bertanggungjawab  dan  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  sebagaimana dalam  asas  pidana  menyatakan  bahwa  tiada  pidana  jika  tidak  ada  kesalahan  yang merupakan asas pertanggungjawaban. 2 Hukum Pidana memuat peraturan-peraturan yang mengandung  keharusan  dan  larangan  terhadap  pelanggarnya  yang  diancam  dengan hukuman  berupa  siksa  badan,  pengertian  tersebut  jelas  menyebutkan  hukum  pidana berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. 3 Hukum Pidana yang bersifat umum adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum, sedangkan Hukum Pidana yang bersifat Khusus adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Salah satu Hukum  Pidana  yang  bersifat  Khusus  adalah  Hukum  Pidana  Militer,  yaitu  hukum  yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Militer. Sebagaimana hukum pidana umum yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dalam hukum pidana militer memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formal, Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman  pidana, sedangkan  hukum  pidana  formal yang lebih dikenal disebut hukum  acara  pidana  merupakan  kumpulan  peraturan  hukum  yang  memuat  ketentuan tentang  kekuasaan  peradilan  dan  cara  pemeriksaan,  pengusutan,  penuntutan  dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana material, Hukum pidana formal disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana material. 4 Salah  satu  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Militer  (KUHPM),  adalah  Tindak  pidana  insubordinasi  Pasal  106  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Tindakan  Insubordinasi  merupakan  tindakan  yang  melawan  atasan  dalam kehidupan militer, Olehnya karena itu disiplin prajurit wajib dan mutlak harus ditegakkan
1 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 165.
2 Ibid. , hlm. 2.
3 Ismu  Gunadi  dan  Jonaedi  Efendi, Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  PT  Prestasi Pustakaraya, 2011, hlm. 2.
4 Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia , Bandung: 2002, hlm. 4.
demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin.
Pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit yang paling menonjol saat ini yaitu kasus insubordinasi  dengan  tindakan  nyata,  Tindakan/perbuatan  prajurit  yang  melakukan tindak  pidana  insubordinasi  dengan  tindakan  nyata  tersebut  akan  merusak  wibawa, martabat  dan  nama  baik  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  baik  yang  berada  di  satuan tempur maupun yang ada di Komando kewilayahan baik perorangan maupun satuan, hal ini  disebabkan  karena  kurangnya  pengawasan  dan  pengendalian  unsur  pimpinan  baik unsur pimpinan bawahan maupun unsur pimpinan satuan serta kurangnya kesadaran dan pemahaman  anggota  dalam  menyikapi  Sapta  Marga,  Sumpah  Prajurit  dan  8  (Delapan) Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas di mana pun berada serta kurangnya kesadaran prajurit  dalam  menyikapi  perintah  pimpinan/atasan  yang  memberi  perintah  sehingga memilih jalan untuk melawan atasan/pimpinan.  Militer yang menyerang atasan dengan tindakan  nyata  karena  dengan  sengaja  menyerang  atasan  yang  dilakukan  dengan perbuatan  tertentu  yang  dapat  dilakukan  secara  langsung  merupakan  tindakan insubordinasi  yang  harus  diselesaikan  secara  hukum  dalam  hukum  pidana  militer. 5 Olehnya  itu  dalam  kasus  tindak  pidana  insubordinasi  yang  dilakukan  oleh  prajurit seharusnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana militer bukan diselesaikan secara hukum disiplin militer hanya karena atas pertimbangan dan kebijakan  seorang  ANKUM.  Apabila  perbuatan  melawan  atasan/pimpinan  dengan tindakan  nyata  tersebut  tidak  diproses  melalui  peradilan  Militer  akan  menimbulkan masalah yang lebih besar dan akan berdampak kepada prajurit yang lain berupa :
1. Tidak menghormati atasan;
2. Mengulangi perbuatan yang sama;
3. Ketidaktaatan perintah terhadap atasan.
Maka berdasarkan uraian di atas,  penulis tertarik untuk mengkaji tindak pidana insubordinasi  yang  dilakukan  prajurit  terhadap  atasan  dengan  mengambil  judul “Pert anggungjawaban  Pidana  Anggota  Militer  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam Peradilan Militer.”

## METODE PENELITIAN
Tipe  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  Norma.  Tipe  penelitian  normatif  ini  dilakukan  dengan  Cara mengkaji  berbagai  Konsep  hukum  yakni  konsep  Pertanggungjawaban  pidana, Kepemimpinan  satuan,  Konsep  Pembuktian  dan  Pemidanaan  Militer  serta  berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Penelitian ini menekankan Pada analisis  Konsep  pertanggungjawaban  pidana  dan  pembuktian  anggota  militer  yang melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata menurut KUHPM
Tindak pidana Insubordinasi diatur di dalam Pasal 106 KUHPM yang menyatakan sebagai berikut:  dihukum  sebagai  bersalah  karena  Insubordinasi,  anggota  tentara  yang  dengan sengaja tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan  dinas,  diancam  karena  Insubordinasi  dengan  tindakan  nyata.  Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas,  maupun  di  luar  jam  dinas  dengan  syarat  atasan  tersebut  mendapatkan  surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya.
Tindak  pidana  insubordinasi  ini  diatur  berkaitan  dengan  perbuatan seorang bawahan dalam  hal  ini seorang tentara yang  memiliki  pangkat  lebih rendah terhadap  atasan yang  pangkatnya  lebih  tinggi  darinya,  Perbuatan  yang  dapat dihukum dalam pasal insubordinasi dengan perbuatan yang terdiri dari: 6

## Menyerang dengan tindakan
Dengan  sengaja  menyerang  tubuh  seorang  atasan,  yang  dilakukan  dengan  perbuatan tertentu. Perbuatan itu dapat dilakukan secara langsung misalnya menendang, memukul, menumbuk  atau  dapat  pula  dilakukan  secara  tidak  langsung  misalnya  menembak, melempar, atau menggunakan berbagai alat lainnya. Penyerangan itu harus sedemikian
6 Ibid ., hlm. 266.
rupa  sehingga  tubuh  atau  pakaian  atasan  tersebut  tersentuh  walau  atasan  itu  tidak merasa sakit, Memegang kemeja/baju atasan sehingga kancing bajunya terlepas, dianggap juga  sebagai  penyerangan  dengan  tindak  atau  perbuatan.  Akan  tetapi  melakukan pemukulan atau menendang yang tidak mengenai tubuh atasan yang dituju tidak dapat dikatakan melakukan penyerangan dengan tindakan atau perbuatan. 7

## Melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Istilah kekerasan di dalam pasal ini harus diartikan lebih luas daripada istilah yang sama dalam  pasal  212  KUHP.  Seorang  anggota  militer  yang  melakukan  perlawanan  sewaktu akan  ditangkap  oleh  yang  berwajib  dengan  jalan  menyentakkan  tangannya  atau berpegang pada suatu benda, termasuk melawan dengan kekerasan. Jika  dibandingkan dengan pasal 106 di atas, terdapat persamaan dalam hal mengancam dengan kekerasan. Bedanya ialah bahwa ancaman dalam pasal 106 ini khusus ditujukan untuk mengadakan perlawanan kepada atasan, sebagai reaksi atas tindakan seorang atasan.

## Merampas kemerdekaan untuk berbuat
Merampas kemerdekaan untuk berbuat dari seorang atasan, dengan sengaja menghalang- halangi  kemerdekaan  atasan  untuk  atau  mengambil  tindakan-tindakan  dianggap  perlu atau memberikan perintah-perintah dan sebagainya. Memberikan obat tidur, mengurung di dalam sebuah  kamar, mengikat kaki dan tangan, merupakan perbuatan perampasan kemerdekaan seorang atasan.

## Memaksa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk  melakukan  atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas
Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  Insubordinasi  dengan  tindakan  nyata terhadap  atasan  yang  dilakukan  oleh  prajurit  atau  anggota  TNI  yang  berpangkat  lebih rendah  sesuai  Pasal  106-109  KUHPM  harus  dipertanggungjawabkan  secara  hukum pidana Militer yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai berikut:
1. Pasal 106
Militer yang sengaja menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan
atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
2. Pasal 107
Insubordinasi  dengan  tindakan  nyata,  yang  direncanakan  terlebih  dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun
3. Pasal 108
Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara  bersatu,  diancam  karena  perlawanan  nyata  bersama  dengan  pidana penjara maksimum dua belas tahun.
4. Pasal 109
Insubordinasi  dengan  tindakan  nyata  dalam  waktu  perang  diancam  dengan pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  sementara  maksimum  dua puluh tahun.
Sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan  yang  tertib  dan  tenteram  dalam  masyarakat,  ketentuan  dalam  hukum  acara pidana  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  dan  aturannya.  Insubordinasi  dapat diproses  karena  adanya  pengaduan langsung dari  korban  yaitu atasan  dan  atau  laporan seorang  atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum).  Bentuk  penyelesaian  bagi  anggota militer  yang  melakukan  tindak  pidana  Insubordinasi,  yaitu  pertanggungjawaban  pidana melalui  proses  pengadilan. 8 Penerapan  penyelesaian  pertanggungjawaban  tindakan Insubordinasi  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  melalui  proses peradilan.

## Teori Pertanggungjawaban Pidana
Menurut  Ruslan  Saleh,  pertanggugjawaban  pidana  adalah  sesuatu  yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan  perbuatan pidana  atau  tindak  pidana. 9 Pelaku  tindak  pidana  dapat  dipidana  apabila  memenuhi syarat  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukannya  memenuhi  usur-unsur  yang  telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang  akan  dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan  hukum  untuk  pidana  yang  dilakukannya.  Dan  dilihat  dari  sudut  kemampuan bertanggungjawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya.  Dalam  hal  dipidananya  seseorang  yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergatung dari apakah dalam melakukan
8 Ibid ., hlm. 25.
9 Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , Jakarta: Aksara Baru, 1990, hlm. 80.
perbuatan  ia  mempunyai  kesalahan  dan  apabila  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat ( dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur yaitu: 10
1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya  kaitan  psikis  antara  pembuat  dan  perbuatan,  yaitu  adanya  sengaja atau kesalahan dalam arti sempit ( culpa ). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana  pelaku  seharusnya  dapat  mengetahui  akan  adanya  akibat  yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak  adanya  dasar  peniadaan  pidana  yang  menghapus  dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.
Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya  tersebut  telah  sesuai  dengan  rumusan  dalam  Undang-Undang  hukum pidana.  Meskipun  orang  tersebut  belum  tentu  dapat  dijatuhi  hukum  pidana,  harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

## Teori  Kepemimpinan
Ada  tiga  teori  kepemimpinan  menurut  para  ahli  yang  mesti  diketahui.  Kepemimpinan memang  tidak  cukup  hanya  dilihat  dari  satu  sudut  pandang  saja,  melainkan  mencakup semua  kegiatan  mulai  dari  penyiapan  secara  berencana  hingga  dapat  melatih  calon pimpinan yang baru untuk masa yang akan datang guna kaderisasi yang lebih baik yaitu :
1) Teori Sifat.
Teori  sifat  berdasar  atas  dasar  pemikiran  bahwa  keberhasilan  pemimpin bergantung  dengan  sifatnya,  ciri  khas  yang  dimiliki,  dan  perangainya.  Maka untuk menjadi pemimpin yang sukses dibutuhkan kemampuan pribadi seorang pemimpin.  Kemampuan  pribadi  yang  dimaksud  tidak  lain  berupa  kualitas dengan berbagai sifar, ciri, dan perangainya.
2) Teori Perilaku
10 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rieka Cipta, 1997, hlm. 130.
Teori perilaku berdasar atas kepemimpinan yang merupakan perilaku individu saat menjalankan kegiatan mengarahkan atau membimbing kelompok tertentu guna  mencapai  tujuan.  Dalam  hal  ini  seorang  pemimpin  memiliki  beberapa deskripsi  perilaku.  Mulai  dari  seorang  pemimpin  yang  cenderung mengutamakan  bawahan,  bersikap  ramah,  mendukung,  membela,  mau mendengarkan,  mau  berkonsultasi,  dan  memikirkan  kesejahteraan kelompoknya,  Namun,  ada  pula  seorang  pemimpin  yang  berorientasi  pada bawahan  atau  produksi.  Pemimpin  yang  berorietasi  pada  bawahan  ditandai dengan  adanya  penekanan  atas  hubungan  atasan  dan  bawahan,  sementara pimpinan  yang  berorientasi  pada  produksi  cenderung  ditandai  dengan penekanan pada segi teknis pekerjaan.
3) Teori Situasional
Teori  situasional,  sukses  tidaknya  kepemimpinan  seorang  pemimpin ditentukan oleh ciri kepemimpinannya itu sendiri. Misalnya dengan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan situasi organisasional dan situasi kepemimpinan yang dihadapi tentu dengan mempertimbangkan faktor ruang dan waktu.

## Pembuktian Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam Peradilan Militer
Pembuktian  tindak  pidana  Insubordinasi  dalam  peradilan  Militer  sama  halnya  dengan pembuktian pada tindak pidana umum, hanya saja pelakunya anggota Militer. Pembuktian merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Pembuktian sebagai titik sentral dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, serta memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.  Menurut  Max  M.  Houck, evidence atau  bukti  dapat  didefinisikan  sebagai pemberian  informasi  dalam  penyidikan  yang  sah  mengenai  fakta  yang  kurang  lebih seperti  apa  adanya. 11 Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia,  kata  “bukti”  terjemahan  dari bahasa  Belanda, bewijs . 12 Diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan  kebenaran suatu peristiwa.  Dalam  Kamus  Hukum, bewijs diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak
11 Max  M.  Houck, Essentials  Of  Forensic  Science:  Trace  Evidence, New  York:  An  Imprint  Of  Infobase Publisbing, 2009), hlm. 1.
12 P.J.H.O. Schut En R.W Zandvoort, Engels Woordenboek-Eerste Deel-Engels-Nederlands Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, 1948, hlm. 242.
dalam  perkara  pengadilan,  guna  memberi  bahan  kepada  hakim  bagi  penilaiannya. 13
Pembuktian  adalah  perbuatan  membuktikan,  membuktikan  berati  memberi  atau memperlihatkan  bukti,  melakukan  sesuatu  sebagai  kebenaran,  melaksanakan, menandakan,  menyaksikan  dan  meyakinkan. 14 R.  Subekti  berpendapat  bahwa membuktikan  ialah  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil  yang dikemukakan  dalam  suatu  persengketaan. 15 Dari  beberapa  definisi  perihal  bukti, membuktikan, dan pembuktian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
Larry  E.  Sullivan  dan  Marie  Simonetti  membagi  bukti  dalam  tiga  kategori,  yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Pertama, Bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalaui penuturan saksi mata, pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk  tulisan  dan  suara,  video  atau  rekaman  digital  lainnya, kedua, bukti  tidak langsung  didasarkan pada  perkataan  dan  analisis yang masuk  akal.  Sistim pembuktian sesuai  Pasal  171  KUHAPMIL  yaitu  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Menyimak bunyi Pasal tersebut di atas, HAPMIL menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistim pembuktian ialah sistim negatif menurut Undang-Undang. Penyebutan dua alat  bukti,  maka  berarti  bahwa  hakim  pidana  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja. 16 Kecuali dalam perkara yang diajukan dalam acara pemeriksaan cepat yakni pada tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti saja. Apabila ternyata  terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya, dimana telah dipenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin bahwa  tindak  pidana  telah  terjadi  dan  terdakwa  bersalah  melakukannya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  190  ayat  1  HAPMIL.  Dalam  menjatuhkan  putusan  berupa penghukuman/pemidanaan maka hakim harus memperhatikan apakah terdakwa ditahan
13 Andi Hamzah, Kamus Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 83.
14 Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana , Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 47. Bandingkan dengan Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Bandung: Alumni, 2007, hlm.
84.
15 R. Subekti, Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 1.
16 Moch. Faisal Salam, Op.Cit., hlm. 198.
atau  tidak.  Kalau  terdakwa  berada  dalam  tahanan,  maka  isi  putusan  berisi  dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. 17 Dalam hal terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa penahanan, hukuman disiplin tersebut wajib dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan. Setelah putusan itu diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, maka  putusan  yang  telah  diucapkan  itu  ditanda  tangani  oleh  Hakim  dan  Panitera, sedangkan petikan dari putusan itu diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan  Oditur  segera  setelah  putusan  itu  diucapkan.  Selain  itu  salinan  putusan  diberikan kepada  Perwira  Penyerah  Perkara,  Oditurat,  POM  TNI  dan  Ankum,  sedangkan  kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  disesuaikan  dengan  rumusan  masalah  menyangkut pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  insubordinasi  menurut KUHPM  dan  pembuktian  tindak  pidana  insubordinasi  dalam  peradilan  Militer  maka kesimpulan penelitian ini ialah:
1. Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  Insubordinasi  dengan  tindakan nyata  terhadap  atasan  yang  dilakukan  oleh  prajurit  atau  anggota  TNI  yang berpangkat  lebih  rendah  sesuai  Pasal  106-108  KUHPM  harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  sesuai  Pasal  106  bahwa Militer yang sengaja menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan  nyata  dengan  pidana penjara  maksimum  sembilan  tahun,  Hukuman tersebut  berupa  Hukuman  Penjara,  Pemecatan  dari  Dinas  Militer  dan Penurunan Pangkat.
2. Pembuktian  pelaku  tindak  pidana  Insubordinasi  dengan  tindakan  nyata melalui  pengadilan  Militer  yang  telah  dilimpahkan  oleh  Perwira  Penyerah Perkara (PAPERA) melalui Oditur Militer yang disertai dengan surat Dakwaan, Hakim ketua sidang harus membuktikan kesalahan terdakwa apakah terbukti
atau  tidak  sebagaimana  didakwakan  oleh  Oditur  Militer  sesuai  Pasal  171 KUHAPMIL  yaitu  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana , Jakarta: PT
Prestasi Pustakaraya, 2011.
Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rieka Cipta, 1997.
__________, Kamus Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Houck, Max M., Essentials Of Forensic Science: Trace Evidence, New York: An Imprint Of Infobase Publisbing, 2009.
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Mulyadi, Lilik, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Bandung: Alumni, 2007.
Salam, Moch. Faisal, Hukum Pidana Militer di Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2002.
Saleh, Ruslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , Jakarta: Aksara Baru, 1990.
Schut,  P.J.H.O.  dan  R.W  Zandvoort, Engels  Woordenboek-Eerste  Deel-Engels-Nederlands
Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, 1948.
Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana , Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
Subekti, R., Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1947  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Militer (KUHPM).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.