Raras Ayundhani (2023) Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi (Studi Kasus PT Asuransi Astra Buana), (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  PEMEGANG  POLIS  ASURANSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KLAIM ASURANSI (STUDI KASUS PT ASURANSI ASTRA BUANA)

## Raras Ayundhani
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia Email: raras.ayundhani@ui.ac.id

## Abstrak
Era globalisasi seperti menuntut setiap orang agar siap dengan segala kemungkinan yang  akan  terjadi  menjadi  suatu  risiko  yang  berasal  dari  sesuatu  yang  tidak diharapkan atau dari kemungkinan yang dapat diduga sebelumnya. Peluang risiko dari  suatu  proses  membuat  masyarakat  mengalihkan  peluang  risiko  ke  suatu lembaga  asuransi.  Dinamika  pelaksanakan  kegiatan  usaha  peransuransian  antara konsumen  selaku  pemegang  polis  asuransi  dengan  pihak  perusahaan  asuransi sebagai  pelaku  usaha  berpotensi  memunculkan  berbagai  permasalahan  yang menyebabkan  terlanggarnya  hak-hak  konsumen  terutama  dalam  hal  klaim  polis asuransi oleh perusahaan asuransi. Untuk mengatasi permasalahan konsumen usaha peransuransian  tersebut  perlu  dikaji  peraturan-peraturan  di  sektor  peransuransian mengenai perlindungan konsumen dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang–undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Peransuransian, KUHPerdata serta KUHDagang. Penelitian ini merupakan penelitian  normatif  yang  meneliti  hukum  perlindungan  konsumen  usaha peransuransian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak atas hak – haknya yakni pelaku usaha melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepekati, yakni menunaikan klaim polis asuransi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian asuransi. Dalam hal pelaku usaha tidak beritikad baik untuk memberikan klaim polis asuransi milik konsumen, maka konsumen berhak untuk  mengajukan  gugatan  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  maupun mengajukan gugatan ke Badan Peradilan.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Klaim Asuransi; Penyelesaian Sengketa

## Abstract
The era of globalization requires everyone to be ready with all the possibilities that will happen to be a risk that comes from something that is not expected or from a possibility that can be predicted. Risk opportunities from a process make people transfer  risk  opportunities  to  an  insurance  institution.  The  dynamics  of implementing  insurance  business  activities  between  consumers  as  insurance policyholders  and  insurance  companies  as  business  actors  have  the  potential  to create various  problems  that  cause consumer  rights  to  be  violated, especially  in terms  of  insurance  policy  claims  by  insurance  companies.  To  overcome  the
problems  of  consumers  in  the  insurance  business,  it  is  necessary  to  study  the regulations  in  the  insurance  sector  regarding  consumer  protection  with  Law Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection,  Law  Number  40  of  2014 concerning Insurance Business, the Civil Code, and the Criminal Code of Trade. This research is normative research that examines consumer protection law in the insurance business. The results of the study indicate that consumers are entitled to their rights, namely business actors carry out their obligations according to what has been agreed, namely to fulfill insurance policy claims by the agreement outlined in the insurance agreement. If the business actor does not have good intentions to claim the consumer's insurance policy, the consumer has the right to file a lawsuit with the Consumer Dispute Settlement Agency or file lawsuit with the judiciary.

## Keywords: Consumer Protection; Insurance Claims; Dispute Resolution

## Pendahuluan
Era  globalisasi  seperti  saat  ini  ketika  perubahan  terjadi  begitu  cepat  dalam  era digitalisasi 4.0 masyarakat dituntut untuk selalu siap dengan segala kemungkinan yang akan  terjadi.  Kemungkinan  tersebut  menjadi  suatu  risiko  yang  akan  selalu  ada  dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin berisiko prosesnya maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat yang tidak hanya berasal dari  sesuatu  yang  tidak  diharapkan  tetapi  juga  berasal  dari  adanya  suatu  kemungkinan yang  dapat  diduga  sebelumnya.  Mengkaji  adanya  peluang  risiko  dari  suatu  proses membuat  masyarakat  mengalihkan  peluang  risiko  tersebut  ke  suatu  lembaga  asuransi dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  atas  risiko  yang  mungkin  terjadi  di kemudian hari (Putri, 2023).
Asuransi secara normatif disebut dalam pasal 1774 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata,  yakni  sebagai  suatu  persetujuan  untung-untungan  ialah  suatu  perbuatan  yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak,  tergantung  pada  suatu  kejadian  yang  belum  pasti.  Salah  satu  karakteristik  dari perjanjian  untung-untungan  adalah  berdasarkan  kemungkinan  yang  spekulatif  dengan tujuan  utama  kepentingan  keuangan  sementara  perjanjian  asuransi  mempunyai  tujuan mengalihkan risiko yang ada berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap ada pada posisi semula (Rastuti, 2016).
Keberadaan perusahaan asuransi pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan non-bank yang  menghimpun  dana  dan  di  masyarakat  untuk  memberikan  perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbilnya kerugian materil maupun immateril (Afrianty, Isnaini, & Oktarina, 2020).
Perusahaan asuransi berkembang dan berpotensi menjadi salah satu pilar penopang perekonomian  seiring  dengan  perkembangan  zaman.  Semakin  berkembang  peluang terjadinya risiko yang akan dialami oleh masyarakat membuat suatu perkembangan yang terjadi  pada  jenis  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  asuransi  sebagai  suatu badan  hukumyang  termasuk  pada  sektor  keuangan  pengambilalihan  risiko.  Fluktuasi dalam  perekenomian  juga  mempengaruhi  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi
kewajibannya  dalam  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  pelaksanaan  usaha asuransi di Indonesia (Adelia, 2018).
Dasar  hukum  lembaga  asuransi  dalam  perundang  –  undangan  di  Indonesia  yaitu dengan  diberlakukannya  Undang-  Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian yang menmbagi usaha asuransi menjadi 3 (tiga) yakni asuransi kerugian, asuransi  jiwa  dan  usaha  reasuransi  yang  kemudian  diperbarui dengan  diberlakukannya ketentuan pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimana ada  perubahan  istilah  yang  semula  “asuransi kerugian”,  berubah  menjadi  “asuransi umum”.
Legalisasi  terhadap  kegiatan  usaha  peransuransian  melalui  pemberian  izin  usaha sangat  diperlukan  karena  dalam  pelaksanaan  kegiatannya  dilakukan  dengan mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk premi yang kemudian akan dikembalikan lagi pada masyarakat melalui pengajuan klaim. Adanya legalisasi dengan diterbitkannya izin usaha tersebut sebagai suatu bentuk andil pemerintah dalam melindungi konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi.
Berbagai upaya membentuk suatu lembaga asuransi yang dapat diandalkan membuat pemerintah  melakukan  pengawasan  yang  ketat  terkait  beroperasinya  suatu  perusahaan asuransi. Adanya ketidakmampuan suatu perusahaan asuransi  untuk memenuhi standar pelaksanaan  usaha  asuransi  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  akan  mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan asuransi dalam menyelesaikan klaim atas suatu risiko yang dialami (Marliza & Prasetiono, 2014).
Pertumbuhan  perusahaan  asuransi  yang  pesat  telah  menghasilkan  beragam  jenis produk-produk  asuransi  yang  ditawarkan  perusahaan  asuransi  kepada  konsumen. Konsumen dihadapakan pada berbagai pilihan jenis dari asuransi yang ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini pada satu sisi menguntungkan  konsumen,  karena  kebutuhan terhadap  barang  atau  jasa  yang  dinginkan  dapat  terpenuhi  dengan  beragam  pilihan. Namun  pada  sisi  lain, fenomena  tersebut menempatkan  kedudukan  konsumen  terhadap pelaku  usaha,  dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi  menjadi  tidak  seimbang  karena konsumen berada pada posisi yang lemah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan Jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal ( doktrinal research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri  dari bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki (2013),  segala  penelitian  yang  berkaitan  dengan  hukum  ( Legal  Research )  adalah normatif.
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
Bahan  –  bahan  hukum  tersebut  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan,  yurisprudensi,  dan  perjanjian-perjanjian  keperdataan  para  pihak, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Seluruh  data  yang  diperoleh  dari  penelitian,  baik  data  sekunder  berupa penelitian kepustakaan  yang  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  kualitatif  yang  kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran atau pemaparan tentang kenyataan-kenyataan berdasarkan hasil penelitian yang disertai uraian dasar hukum, kesimpulan serta saran dan seluruh hasil penelitian (Fitrah, 2018).

## Hasil dan Pembahasan
A. Kasus Posisi
Uraian Kasus Posisi ini diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn juncto Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022.
Sengketa  ini  terjadi  antara  Ibu  Emeliana  Sitepu  sebagaitertanggung  atau pemegang polis asuransi dari PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) selaku Pelaku Usaha atau penanggung. Ibu Emiliana Sitepu dan PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) melakukan kesepakatan perjanjian asuransi yang tertuang dalam Polis Asuransi atas nama PT Astra Sedaya Finance Syariah dan PT Bank Permata q.q Emeliana Sitepu dengan perlindungan jaminan Comprehensive (Polis Asuransi).
1. Awal Mula Sengketa
Adapun  sengketa  tersebut  pada  awalnya  yaitu  Ibu  Emeliana  Sitepu  selaku konsumen mengajukan klaim atas mobilnya – Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK-1255-UG yang hilang untuk diganti oleh pihak asuransi karena mobil tersebut telah diasuransikan dengan Nomor Polis Asuransi 1503166475 atas nama PT Astra Sedaya Finance Syariah dan PT Bank Permata qq Emeliana Sitepu. Mobil milik Ibu Emeliana  tersebut  dibeli  melalui  PT  Astra  Sedaya  Finance  yang  memberikan fasilitas  pembiayaan  kepada  Ibu  Emeliana  Sitepu  sebagai  Konsumen,  kemudian mobil  tersebut  diasuransikan  kepada  PT Asuransi  Astra  Buana  (Asuransi  Astra). Namun,  PT  Asuransi  Astra  Buana  (Asuransi  Astra)  tidak  beritikad  baik  serta mengulur waktu untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran klaim  asuransi  atas  mobil  tersebut  sebagai  objek  asuransi  yang  sah  kepada  Ibu Emeliana Sitepu selaku konsumen atau pemegang polis asuransi.
2. Alasan Perusahaan Asuransi Menolak Klaim Asuransi
Terhadap  klaim  yang  diajukan  oleh  Ibu  Emeliana,  Perusahaan  Asuransi  (PT Asuransi  Astra  Buana)  telah  melakukan  survei  dan  pengecekan  tempat  kejadian perkara (TKP) serta pengecekan atas dua kunci kontak kendaraan yang diserahkan Ibu  Emeliana.  Hasil  pengecekan  terhadap  kedua  kunci  kontak  tersebut  terdapat perbedaan ulir kunci kontak yang menunjukkan bahwa kedua kunci tersebut bukan satu  set  ataupun  berasal  dari  unit  yang  sama.  Hal  ini  merujuk  surat  keterangan
tanggal 26 November 2019 dari Bapak Budianto dan Bapak Sudirman selaku TL Body Repair dan Service Advisor Auto 2000 Amplas. Hal tersebutlah yang menjadi dasar Perusahaan Asuransi (PT Asuransi Astra Buana) menolak untuk membayar atas klaim asuransi yang diajukan oleh Ibu Emeliana.
3. Jawaban  Ibu  Emeliana  Atas  Penolakan  Klaim  Asuransi  Oleh  PT  Asuransi Astra Buana)
Bahwa terhadap alasan Perusahaan Asuransi (PT Asuransi Astra Buana) yang telah menolak untuk membayar penggantian atas klaim objek Asuransi milik Ibu Emeliana dengan alasan tersebut di atas, Ibu Emeliana selaku konsumen merespon alasan tersebut dengan membuat Jawaban bahwa dalam Perjanjian Polis Asuransi antara  Perusahaan  Asuransi  selaku  penanggung  dengan  Ibu  Emeliana  selaku tertanggung,  tidak  mengatur  mengenai  ketentuan  bahwa  kunci  mobil  dari  objek yang  diasuransikan  (Mobil  Toyota  Avanza  dengan  nomor  polisi  BK-1255-UG) harus memiliki ulir kunci yang sama. Tidak juga diatur mengenai ulir kunci mobil yang harus sama menjadi syarat dari terpenuhinya klaim asuransi apabila sewaktu- waktu  terdapat  kejadian  yang  merugikan  tertanggung  sehingga  tertanggung mengajukan klaim atas objek asuransi tersebut.
Atas  permasalahan tersebut,  Ibu  Emeliana  membuat laporan  atas  kehilangan mobilnya dalam berkas klaim asuransi. Namun, pihak asuransi (PT Asuransi Astra Buana)  tetap  tidak  mau  memberi  penggantian  atas  kehilangan  mobil  milik  Ibu Emeliana, sehingga Ibu Emeliana membawa sengketa ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut BPSK) Kota Medan.
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi (Rumusan Masalah 1)
Pembahasan  mengenai  Rumusan  Masalah  1  dibagi  menjadi  beberapa  bagian.
Sebagai berikut.
1. Tentang Perjanjian Asuransi dan Klaim Polis Asuransi
Polis  Asuransi  menurut  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  23/POJK.05/2015  tentang  Produk  Asuransi  dan  Pemasaran  Produk Asuransi menyatakan bahwa “ Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipermasakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  perjanjian asuransi,  yang  dibuat  secara  tertulis  dan  memuat  perjanjian  antara  pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis ”.
Polis asuransi merupakan perjanjian tertulis mengenai pengalihan risiko yang dilakukan  oleh  pemegang  polis  sebagai  tertanggung  dengan  perusahaan  asuransi sebagai  penanggung  (Habeahan,  2020).  Segala  sesuatu  yang  tertulis  dalam  polis asuransi  harus  diperhatikan  secara  seksama  oleh  para  pihak  karena  isi  perjanjian yang tertulis dalam polis tersebut dapat dijadikan dasar sebagai klaim asuransi.
Polis  asuransi  dengan  substansi  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  257  Kitab Undang – undang Hukum Dagang yang menyatakan: “Perjanjian  pertanggungan ada seketika setelah ia ditutup; hak  – hak dan kewajiban  – kewajiban bertimbal balik  dari  si  penanggung  dan  si  tertanggung    mulai  berlaku  semenjak  saat  itu,
bahkan  sebelum  polisnya  ditandatangani.  Ditutupnya  perjanjian  menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung.”
Selanjutnya  diatur  juga  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  Undang  –  undang  Nomor  40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, yang menyatakan: “Asuransi adalah perjanjian antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,  yang  menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a) Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  tertanggung  atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” Selain itu terkait dengan pengajuan klaim asuransi merujuk pada kaidah hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.
Bahwa merujuk pada beberapa ketentuan tersebut di atas mengenai perjanjian asuransi  dan  klaim  atas  polis  asuransi,  bahwa  benar  mobil  milik  konsumen  (Ibu Emeliana) yang telah hilang (Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK-1255-UG) merupakan  objek  asuransi  yang  sah,  terbukti  dari  adanya  Polis  Asuransi  Nomor 1503166475 atas nama PT Astra Sedaya Finance Syariah dan PT Bank Permata qq Emeliana Sitepu. Oleh karena itu, Ibu Emeliana Sitepu selaku Tertanggung berhak mengajukan  klaim  asuransi  atas  objek  asuransi  yang  telah  hilang  tersebut,  yang dibuktikan dengan adanya Polis Asuransi sebagai bukti adanya perjanjian asuransi antara  perusahaan  asuransi  (PT  Asuransi  Astra  Buana)  dengan  konsumen  atau tertanggung (Ibu Emeliana Sitepu).
Karenanya  berdasarkan  beberapa  ketentuan  diatas,  yaitu  Pasal  1  angka  6 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  23/POJK.05/2015,  Pasal  1  ayat  (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, Pasal 1338 KUH Perdata, serta Pasal 257 Kitab Undang – undang Hukum Dagang, sudah sepatutnya antara  perusahaan  asuransi  (PT  Asuransi  Astra  Buana)  selaku  penanggung memberikan klaim pembayaran atas objek asuransi yang hilang kepada konsumen (Ibu Emeliana Sitepu) selaku tertanggung sebagai penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kehilangan keuntungan yang diderita tertanggung.
2. Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Polis Asuransi
Di  Indonesia  terjadi  berbagai  kasus  penolakan  klaim  yang  dilakukan  oleh perusahaan  perasuransian.  Penolakan  klaim  tersebut  mengakibatkan  kerugian finansial dari pihak tertanggung, sehingga tertanggung membutuhkan perlindungan akan  hak-haknya.  Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya fungsi  hukum  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Handayani, 2016).
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Tampubolon, 2016).
Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem  perlindungan  Konsumen  yang  andal,  meningkatkan  pemberdayaan Konsumen,  dan  menumbuhkan  kesadaran  Lembaga  Jasa  Keuangan  sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan (Jafar, 2019).
Perlindungan  Konsumen  merupakan  rangkaian  kebijakan  dan  pelaksanaan kegiatan  yang  mencakup  edukasi,  pelayanan  informasi,  dan  pengaduan  serta fasilitasi  penyelesaian  Sengketa  bagi  Konsumen  sektor  jasa  keuangan  dan masyarakat pengguna jasa keuangan.
Penanggung sebagai konsumen di sektor jasa keuangan merupakan pihak yang menempatkan  dananya  dan/  atau  memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di Lembaga Jasa Keuangan, dalam hal ini pemegang polis pada Peransuransian yang dalam kasus ini mengalami kerugian karena pihak perusahaan asuransi ( in casu PT Asuransi Astra Buana) selaku penanggung tidak mau membayar penggantian atas klaim objek asuransi milik tertanggung ( in casu Ibu Emeliana).
Karenanya,  konsumen  sudah  seyogyanya  mendapatkan  perlindungan  hukum atas kedudukannya sebagai pemegang polis asuransi atas objek asuransi yang sah sebagaimana telah diatur dalam perjanjian polis asuransi antara PT Asuransi Astra Buana dengan Ibu Emeliana yang persetujuan sebagaimana undang – undang dan seharusnya  dipatuhi  oleh  kedua  belah  pihak  yang  membuatnya  (Pasal  1338 KUHPerdata).
Menurut Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  atas  produk  dan/atau  layanan PUJK  yang  akan  digunakan  atau  dimanfaatkan  oleh  Konsumen  dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  Konsumen  di  sektor  jasa  keuangan (Anggitafani, 2021).
Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan  kesadaran  mengenai  pentingnya  Perlindungan  Konsumen  dan Masyarakat.
Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan dalam hal pengajuan klaim asuransi  atas  objek  asuransi  yang  sah  sesuai  dengan  kesepakatan  atas  perjanjian polis  asuransi,  berdasarkan  ketentuan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)  Nomor  69/POJK.05/2016  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan  Perusahaan
Reasuransi  Syariah  Pasal  40  ayat  (1)  bahwa  perusahaan  asuransi  wajib menyelesaikan  pembayaran  klaim  sesuai  jangka  waktu  pembayaran  klaim  atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan  Asuransi  atau  kepastian  mengenai  jumlah  klaim  yang  harus  dibayar, mana yang lebih singkat.
Dalam  hal  perusahaan  asuransi  diwajibkan  membayar  klaim  berdasarkan putusan  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  terkait,  Perusahaan  atau  Unit Syariah  pada  Perusahaan  wajib  membayar  klaim  tersebut  paling  lama  30  (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait. Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan  kepada  pengadilan,  Perusahaan  atau  Unit  Syariah  wajib  membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht)  atau  ditetapkan  lain  dalam  putusan pengadilan.
Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam Burgelijk Wetboek (Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata)  mengatur  ketentuan  yang bertujuan untuk melindungi konsumen, diantaranya dalam Buku III, Bab V, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  diatur  mengenai perlindungan bagi pihak ketiga.
Ketentuan pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi  yang  setimpal  Esensi  dari  undang-undang  ini  adalah  mengatur  perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.
Mengenai  Perlindungan  Konsumen,  diartikan  dengan  cukupan  yang  luas, berdasarkan  Pasal  1  angka  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  konsumen,  disebutkan  bahwa  “Perlindungan  konsumen  adalah “segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan  kepada  konsumen”.  Pengertian  konsumen  diatur  dalam  pasal  13 Undang  –  undang  Nomor  8 Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu, “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak- hak  dan  kewajiban-kewajiban  dari  konsumen,  melainkan  juga  hak-hak  dan kewajiban-  kewajiban  dari  pelaku  usaha.  bahwa  hak  yang  diberikan  kepada konsumen yang diatur dalam Pasal 4 hak pelaku usaha dimuat dalam Pasal 6 dan kewajiban pelaku usaha Pasal 7 dan kewajiban konsumen yang termuat dalam Pasal 5.
Apabila  dihubungkan  dengan  perjanjian asuransi,  maka  hak  pemegang  polis atau tertanggung sebagai konsumen bahwa antara lain, yaitu:
A. Pasal 4 dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu:
1. Hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan
2. Hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai manfat dan jaminan asuransi;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa dan pelayanan petugas asuransi;
4. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa;
5. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
6. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya
B. Mengenai kewajiban Tertanggung, Pasal 5:
1. Membaca atau  mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
C. Mengenai Pelaku Usaha, dalam hal ini yakni Perusahaan Asuransi, Pasal 6:
1. hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan
2. hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  atau tertanggung yang beritikad tidak baik;
3. hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak  untuk  merehabilitasi  nama  baik  apabila  tidak  terbukti  secara  hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan;
D. Kewajiban Pelaku Usaha, dalam hal ini yakni Perusahaan Asuransi, Pasal 6:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan  informasi  yang  benar,jelas,dan  jujur  mengenai  manfaat  dan jaminan dari asuransi yang ditawarkan.
3. Memperlakukan  dan  melayani  konsumen  dengan  jujur  dan  tidak diskriminatif.  memberikan  kompensasi,ganti  rugi,  atau  penggantian  atas kerugian yang diderita konsumen.
Undang-Undang Perlindungan konsumen selain mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, juga mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan asuransi, antara lain:
1) Memperdagangkan  jasa  asuransi  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratakan dan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu yang tidak
sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Kitab Undang – undang Hukum Dagang, Undang-Undang Usaha Perasuransian;
2) Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan dan promosi;
3) Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan asuransi yang tidak benar
4) Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan asuransi yang menyesatkan.
5) Menawarkan  jasa  asuransi  dengan  cara  pemaksaan  atau  cara  lain  yang  dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;
6) Memproduksi iklan yang mengelabui konsumen.
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  juga  mengatur  tanggung  jawab pelaku  usaha  pada  Pasal  19.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  tersebut,  maka perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis. Namun hal ini tidak berlaku apabila perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pemegang polis merupakan kesalahan dari pemegang polis itu sendiri (Setiyawan, 2013).
Pasal  23  merupakan  salah  satu  pasal  yang  tampaknya  dimasukan  secara spesifik,  khusus  mengatur  hak  konsumen  untuk  menggugat  pelaku  usaha  yang menolak, dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, baik melalui badan penyelesaian  sengketa  konsumen  maupun  dengan  mengajukannya  ke  badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
3. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang dapat dilakukan oleh Konsumen selaku Pemegang Polis Asuransi
Dalam  hal  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan, in  casu penanggung  yang mengalami  kerugian  karena  perusahaan  asuransi  selaku  penanggung  tidak  mau membayar atas klaim asuransi dari objek yang telah diasuransikan secara sah sesuai dengan perjanjian polis asuransi mengatur bahwa dapat diupayakan penyelesaian sengketa  yang  dapat  diajukan  melalui  litigasi  atau  non  litigasi  (alternatif penyelesaian sengketa).
Penyelesaian  sengketa  merupakan  salah  satu  prinsip  dari  perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  6/POJK.07/2022  tentang  Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Dalam  hal  layanan  pengadian  konsumen  oleh  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  atau  melalui  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa Sektor Jasa Keuangan (Kristipabawni, 2018).
Mekanisme penyelesaian Pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan  ( Internal  Dispute  Resolution )  dan  penyelesaian  Sengketa  melalui lembaga  peradilan  atau lembaga  di  luar peradilan  ( External  Dispute Resolution ).
Penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan azas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian Pengaduan tidak selalu tercapai  kesepakatan  antara  Konsumen  dengan  Lembaga  Jasa  Keuangan.  Dalam rangka melindungi Konsumen, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian Sengketa antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan di eksternal Lembaga Jasa  Keuangan  melalui  lembaga  peradilan  atau  lembaga  di  luar  peradilan (Rahmawati & Mantili, 2016).
Penyelesaian Sengketa melalui lembaga di luar peradilan dapat dilakukan oleh Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Sejalan  dengan  karakteristik  dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi,  maka  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  luar  peradilan memerlukan  prosedur  yang  cepat,  berbiaya  murah,  dengan  hasil  yang  obyektif, relevan, dan adil. Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  bersifat  rahasia  sehingga  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  lebih nyaman  dalam  melakukan  proses  penyelesaian  Sengketa,  dan  tidak  memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif.
Selain  itu,  penyelesaian  Sengketa  melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memang  memiliki  keahlian  sesuai dengan  jenis  Sengketa,  sehingga  dapat  menghasilkan  putusan  yang  obyektif  dan relevan.  Memperhatikan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Otoritas  Jasa  Keuangan menerbitkan  peraturan  mengenai  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di sektor  jasa  keuangan.  Dalam  melakukan  fungsinya,  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  memenuhi  beberapa  prinsip  yaitu  aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas (Habibah & Hamzah, 2021).
Agar  Konsumen  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  memperoleh  tempat penyelesaian  Sengketa  yang  memenuhi  prinsip-prinsip  tersebut  di  atas,  OJK menetapkan  Daftar  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  sektor  jasa keuangan.  Dalam  rangka  menerapkan  prinsip  aksesibilitas,  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  mengembangkan  strategi  komunikasi.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  meningkatkan  akses  Konsumen  terhadap  layanan  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  meningkatkan  pemahaman  Konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa alternatif.
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  bersifat  independen  dalam  artian tidak memiliki ketergantungan kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu. Mediator, ajudikator,  dan  arbiter  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  bersifat  adil dalam  menjalankan  tugasnya,  yaitu  mediator  benar-benar  bertindak  sebagai fasilitator  demi  tercapainya  kesepakatan  penyelesaian  dan  kewajiban  bagi ajudikator dan arbiter untuk memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya. Dengan  tersedianya  mekanisme  penyelesaian  Sengketa  di  sektor  jasa  keuangan melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  menerapkan  prinsip- prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas, rangkaian
sistem  perlindungan  Konsumen  akan  meningkatkan  kepercayaan  Konsumen kepada Lembaga Jasa Keuangan dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri  jasa  keuangan  dalam  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara berkelanjutan dan stabil.
Penanggung wajib menyelesaikan klaim yang diminta oleh tertanggung dengan syarat yang tertera di dalam polis asuransi. Ketentuan mengenai penyelesaian klaim diatur  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa: “perusahaan perasuransian wajib memenuhi  standar  perilaku  usaha  yang  mencakup  ketentuan  mengenai: penyelesaian  klaim”.  Penanggung  juga  wajib  menangani  klaim  dan  keluhan tertanggung  melalui  proses  yang  cepat,  sederhana,  mudah  diakses,  dan adil  serta dilarang  melakukan  tindakan  yang  dapat  memperlambat  penyelesaian  atau pembayaran klaim sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UU Perasuransian.
Tindakan  yang  dapat  memperlambat  penyelesaian  atau  pembayaran  klaim antara lain:
a) Memperpanjang  proses  penyelesaian  klaim  dengan  meminta  penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
b) Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan / atau pembayaran klaim reasuransinya;
c) Tidak meLakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagran dari penutupan asuransi  karena  alasan  adanya  keterkaitan  dengan  penyelesaian  klaim  yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
d) Memperlambat  penunjukan  perusahaan  penilai  kerugian asuransi,  apabila  jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; dan
e) Menerapkan  prosedur  penyelesaian  klaim  yang  tidak  sesuai  dengan  praktik usaha asuransi yang berlaku umum
Berkaitan dengan ketentuan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang diatur dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menetapkan  bahwa apabila  pelaku  usaha  menolak  atau  tidak  memberikan  tanggapan  dan/atau  tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat  pelaku  usaha  dan  menyelesaikan  perselisihan  yang  timbul  melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan ke badan  peradilan.  Dengan  demikian  penyelesaian  sengketa  klaim  asuransi  dapat dilakukan melalui peradilan dan di luar peradilan.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan,  selain  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen, khusus untuk sengketa klaim asuransi telah dibentuk Badan Mediasi  Asuransi  Indonesia  (BMAI).  Salah  satu  indikatornya  adalah  kasus sengketa klaim asuransi yang masuk ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) Sengketa  klaim  asuransi  jiwa  didominasi  klaim  asuransi  jiwa.  Menurut  Ketut Sendra Sekretaris dan Mediator BMAI penurunan angka pengaduan yang masuk ke
BMAI terjadi karena perusahaan asuransi terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemegang polis. Di antaranya, dengan cara meningkatkan pengetahuan para agen asuransi.
Pasal  54  (3)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen besifat final dan  mengikat.  Walaupun  demikian,  para  pihak  yang  tidak  setuju  atas  putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus.
Pada prinsipnya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha termasuk hubungan  hukum  antara  pemegang  polis  sebagai  tertanggung  dan  perusahaan suransi sebagai penanggung adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap  perselisihan  yang menerbitkan  kerugian  harus  diselesaikan  secara  perdata. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi  pelanggar  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  dipertegas dengan  rumusan  Pasal  Pasal  45  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  menghilangkan  tanggungjawab  pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## Kesimpulan
1. Perlindungan  yang  dapat  diberikan  bagi  konsumen  selaku  pemegang  polis  asuransi diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang–undangan,  diantaranya  KUHPerdata, Undang–Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang– Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha Peransuransian. Bentuk perlindungan yang  dapat  diberikan  kepada  Ibu  Emeliana  Sitepu  sebagai  konsumen  sekaligus pemegang  polis  asuransi  PT  Asuransi  Astra  Buana  (Asuransi  Astra)  sebagai  pelaku usaha, dalam hal ini karena pelaku usaha tidak beritikad baik dalam menyelesaikan klaim  Asuransi.  Peraturan  Perundang  –  undangan  mengatur  perlindungan  bagi  Ibu Emeliana sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  jasa  asuransi  atas  terjadinya sengketa;  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  jasa  yang diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha yakni PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra); serta berhak untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/ atau tidak  memberi  tanggapan,  dan/  atau  tidak  memenuho  ganti  rugi  atas  tuntutan konsumen  baik  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  maupun  dengan mengajukannya  ke  badan  peradilan  di  tempat  kedudukan  konsumen.  Hal  demikian sebagai  wujud  dari  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada konsumen.
2. Penyelesaian sengketa klaim asuransi diatur dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Peransuransian pada Pasal 26, Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), serta  pada  penjelasan  Pasal  31  ayat  (4)  bahwa  Perusahaan  Peransuransian berkewajiban  untuk  menangani  klaim  dan  keluhan  melalui  proses  yang  cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil, serta dilarang melakukan perusahaan reasuransi
syariah  dilarang  melakukan  tindakan  yang  dapat  memperlambat  penyelesaian  atau pembayaran  klaim,  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Selain itu, pada  Undang  –  undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen disebutkan  bahwa  apabila  konsumen  dirugikan  oleh  pelaku  usaha,  konsumen diberikan  hak  untuk  menggugat  pelaku  usaha  dan  menyelesaikan  perselisihan  yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan ke badan peradilan. Dengan demikian penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat dilakukan melalui peradilan dan di luar peradilan.

## BIBLIOGRAFI
Adelia, Yoana. (2018). Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Dalam Membayarkan Ganti Rugi  Atas  Asuransi  Terhadap  Ahli  Waris  Ditinjau  Dari  Undang-undang  No.  34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Di Pekanbaru . Universitas Islam Riau.
Afrianty,  Nonie,  Isnaini,  Desi,  &  Oktarina,  Amimah.  (2020). Lembaga  Keuangan Syariah . Zigie Utama.
Anggitafani,  Rachma  Fadila.  (2021).  Perlindungan  hukum  data  pribadi  peminjam pinjaman  online  perspektif  POJK  No.  1/POJK.  07/2013  tentang  perlindungan konsumen  sektor  keuangan  dan  aspek  kemaslahatan. Journal  of  Islamic  Business Law , 5 (2), 55–72.
Fitrah, Muh. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus . CV Jejak (Jejak Publisher).
Habeahan, Besty. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi .
Habibah,  Pitriya  Nur,  &  Hamzah,  Devi  Siti.  (2021).  Upaya  Penanganan  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Pitriya  Nur Habibah dan Devi Siti Hamzah Marpaung. Jurnal Panorama Hukum , 6 (1), 49–60.
Handayani,  D.  R.  Tri  Astuti.  (2016).  Mewujudkan  Keadilan  Gender  Melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan. RECHTSTAAT NIEUW , 1 (01).
Jafar, Ahmad Ridha. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintech. Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 7 (2), 215–234.
Kristipabawni,  Trinovita.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Dalam Penyelesaian Sengketa Perbnkan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Badamai Law Journal , 3 (2), 283–301.
Marliza,  Erma  Noor,  &  Prasetiono,  Prasetiono.  (2014). Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Terjadinya Kondisi Financial Distress Perusahaan Asuransi (Studi Pada  Perusahaan  Asuransi  Umum  Yang  Terdaftar  Di  Direktori  Perasuransian Indonesia Tahun 2008-2012) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2013).  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Putri, Silmi Sudrajat. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan  Adanya  Asuransi  Atas  Peminjaman  Dengan  Agunan  Surat  Keputusan Pensiun  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Bank  Bni  Jalan  Perintis  Kemerdekaan  Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 . Fakultas
Hukum Universitas Pasundan.
Rahmawati,  Ema,  &  Mantili,  Rai.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 3 (2), 240–260.
Rastuti, Tuti. (2016). Aspek Hukum perjanjian asuransi . MediaPressindo.
Setiyawan,  Didik.  (2013). Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  Atas  Kerugian yang  Diderita  Pemegang  Polis  Karena  Kesalahan  Agen  (Studi  di  Asuransi  Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket) . Brawijaya University.
Tampubolon,  Wahyu  Simon.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Ditinjau  Dari  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Ilmiah  Advokasi ,
4 (1), 53–61.

## Copyright holder:
Raras Ayundhani (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: