## FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBIJAKAN JANGKA PANJANG PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DALAM PEMBANGUNAN
CENTRAL BUSINESS DISTRICT
Supporting And Resistance Factors Of Government Long Term Policy In Kediri District In Development Central Business District
Haryanto 1 1 FISIP Universitas Kadiri e-mail : 1 Haryanto@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Pemerintah  Kabupaten  Kediri  membentuk  ikon  Kabupaten  Kediri  dengan  membangun  Simpang  Lima Gumul dan Monumen. Dengan demikian, diharapkan terdapat investasi pada daerah Simpang Lima Gumul karena merupakan jalan dan lokasi strategis. Peneletian ini dianalisa menggunakan teori peran pemerintah dan  kebijakan  publik.  Metode  penelitian  pada  jurnal  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  CBD diadakan  dengan  sistem multiyears dan  berkesinambungan,  artinya  dilakukan  anggaran  per  tahun. Proyeknya  dari  pembebasan  sampai  selesai dari  tahun  2002-2012. Tahap  proyeknya  meliputi  pembebasan tanah  pada  tahun  2002-2009,  pembangunan  monumen,  pembangunan  jalan  raya,  dan  tahap  ke  empat pembangunan  fasilitas  umum  seperti  terminal,  bank  daerah,  pasar  tugu  pada  hari  minggu  dan  kantor imigrasi. Sedangkan pembangunan  Hall baru selesai tahun 2012. Hal ini masih diperlukan investor untuk pembangunan  CBD  karena  keterbatasan  dana  dari  pemerintah.  Faktor  pendukung  dalam  kebijakan pembangunan  CBD  yaitu  adanya  kerjasama  dengan  kantor  dagang  Jerman,  Perancis dan  jejaring  lainnya. Faktor  Penghambat  dari  pembentukan  CBD  yaitu  lokasi  perdagangan  dan  perindustrian  yang  belum terbentuk, masih sedikitnya unit usaha yang dibangun di area Simpang Lima Gumul.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah; Kebijakan; Central Business District

## Abstract
The  Government  of  Kediri  Regency  formed  the  icon  of  Kediri  Regency  by  building  Simpang  Lima  Gumul  and Monuments.  Thus,  it  is  expected  that  there  will  be  investments  in  the  Simpang  Lima  Gumul  area  because  it  is  a strategic road and location. This study was analyzed using the theory of the role of government and public policy. The research  method  in  this  journal  uses  descriptive  qualitative  methods.  CBD  is  held  in  a  multi-year  and  continuous system, meaning that the budget is carried out annually. The project is from exemption until completion from 2002- 2012. The project phase includes land acquisition in 2002-2009, construction of monuments, construction of highways, and  the  fourth  phase  of  construction  of  public  facilities  such  as  terminals,  regional  banks,  the  monument  market  on Sundays and the immigration office. While the construction of the new Hall was completed in 2012. This is still needed by investors for CBD development because  of limited funding from the government. Supporting factors in the CBD development  policy  are  cooperation  with  German,  French  and  other  networks.  Inhibiting  Factors  of  CBD  formation, namely trade and industry locations that have not yet been established, there are still few business units built in the Simpang Lima Gumul area.
Keywords : Local Government; Public Policy; Central Business District

## A. PENDAHULUAN
PDRB  ADH  dan  Pendapatan  Perkapita Kabupaten  Kediri  belum  dapat  menyaingi  kota- kota  besar.  Hal  ini  disebabkan  karena  sempitnya lapangan  pekerjaan  di  Kabupaten  Kediri  dan masih minimnya fasilitas umum. Kehidupan kota
yang serba modern menjadi daya tarik yang kuat bagi  penduduk  Kabupaten  Kediri  untuk melakukan urbanisasi.
Dengan  adanya  PDRB  ADH  dan Pendapatan Perkapita  yang masih rendah antara daerah  satu  dan  daerah  lainnya  di  Jawa  Timur, maka  diperlukan  peranan  pemerintah  daerah
dalam  mengatasi  kesenjangan  pembangunan daerah  dan  pemerataan  pendapatan.  Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Pemberian  otonomi  luas  kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat.  Disamping  itu  melalui otonomi  luas,  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan.
Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan  dan  antar  pemerintah  daerah, potensi  dan  keanekaragaman  daerah.  Aspek hubungan  antar  wewenang  memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam negara kesatuan  Republik  Indonesia.  Aspek  hubungan keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras.  Disamping itu  perlu  diperhatikan  pula  peluang  dan tantangan  dalam  persaingan  global  dengan memanfaatkan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi.  Agar  mampu  menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang  seluas-luasnya  disertai  dengan  pemberian hak  dan  kewajiban  menyelenggarakan  otonomi daerah  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pada  tingkat  daerah,  penyelenggaraan fungsi  pemerintahan  menjadi  tugas  dan kewajiban kepala daerah beserta aparat yang ada di  bawahnya.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  menyebutkan tugas  kepala  daerah  salah  satunya  adalah memimpin  penyelenggaraan  pemerintah  daerah berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  bersama Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  terdapat perbedaan  pengelolaan  dibanding  dengan  sektor privat.  Perbedaan  ini  terutama  disebabkan adanya perbedaan karakteristik diantara keduanya.
Karakteristik  organisasi  nonprofit  adalah ketiadaan  ukuran  laba,  adanya  pertimbangan pajak  dan  hukum,  kecenderungan  menjadi organisasi  jasa,  kendala  yang  lebih  besar  pada tujuan dan sasaran, kurang tergantung pada klien
untuk dukungan keuangan, dominasi profesional, perbedaan  dalam  tata  kelola,  pentingnya pengaruh  politik,  dan  tradisi  pengendalian manajemen  yang  kurang.  Dari  karakteristik tersebut,  ketiadaan  motif  laba  merupakan  ciri yang  utama  pada  organisasi  sektor  publik. Adanya perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan  konsep  dan  praktik  manajemen sektor  privat  tidak  dapat  diterapkan  sepenuhnya pada  sektor  publik.  Meskipun  demikian  tidak berarti  bahwa  sektor  publik  tidak  dapat dilakukan  dengan  manajemen  kewirausahaan. Menurut  Osborne  dan  Gabler  dalam  (Asmoko, 2009:2) terdapat sepuluh prinsip dalam menerapkan  kewirausahaan  pada  pemerintahan yaitu  pertama,  pemerintahan  kewirausahaan mendorong kompetisi diantara penyedia pelayanan.  Kedua,  pemerintah  mendayagunakan masyarakat  dengan  mendorong  pengendalian masyarakat.  Ketiga,  ukuran  kinerja  adalah outcome bukan  input.  Keempat,  Pemerintahan dikendalikan oleh tujuannya atau misinya bukan oleh  aturan  dan  regulasi.  Kelima,  pemerintah mendefinisikan  kliennya  sebagai  konsumen. Keenam,  pemerintah  berusaha  untuk  mencegah timbulnya  masalah  daripada  mencari  solusi setelah  masalah  terjadi.  Ketujuh,  pemerintah memanfaatkan  tenaganya  untuk  menghasilkan uang  tidak  sekedar  membelanjakan.  Kedelapan, pemerintah mendorong desentralisasi wewenang. Kesembilan,  pemerintah  lebih  suka  pada mekanisme  pasar  daripada  mekanisme  birokrasi. Kesepuluh,  pemerintah  tidak  menfokuskan  pada penyediaan  pelayanan  publik  tapi  sebagai katalisator semua sektor.
Hood  (1995)  dalam  (Asmoko,  2009:3) mempertimbangkan  sistem  manajemen  sektor publik  dalam  bentuk  dua  elemen  pokok  yaitu tingkat  perbedaan  dari  sektor  privat  dan  tingkat dari  aturan  operasi  untuk  menjadi  penyangga terhadap  kebijakan  politis  dan  manajerial. Menggunakan  dua  unsur  pokok  ini,  Hood mengidentifikasi  tujuh  doktrin  yang  mendasari new  public  management (NPM)  yaitu  pertama, penguraian  sektor  publik  menjadi  unit  korporasi di  organisasi  berdasarkan  produk.  Kedua, ketentuan  persaingan  didasarkan  kontrak, dengan  pasar  internal  dan  kontrak  bersyarat. Ketiga,  menekankan  pada  gaya  sektor  privat mengenai  praktik  manajemen.  Keempat,  lebih menekankan  pada  disiplin  dan  penghematan dalam  penggunaan  sumber  daya.  Kelima,  lebih menekankan  pada  manajemen  puncak  yang bervisi. Keenam, standar dan ukuran kinerja dan keberhasilan  dapat  diukur  secara  jelas.  Ketujuh, penekanan lebih besar pada output. Doktrin satu
sampai  dengan  empat  menyangkut  teknik  NPM dalam mengurangi perbedaan administrasi sektor publik  dibanding  dengan  sektor  privat.  Doktrin lima  sampai  dengan  tujuh  menyangkut  teknik NPM dalam mengurangi aturan sektor publik dan meningkatkan  ketersediaan  kebijaksanaan  bagi manajer sektor publik.
Manajemen  Strategis  merupakan  istilah yang sangat dekat dengan teori ekonomi dan atau bisnis atau manajemen bisnis. Akan tetapi, seiring dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  saat  ini,  manajemen  strategis  sudah mulai  banyak  dan  biasa  diaplikasikan  pada sektor-sektor publik. Sektor publik menginginkan keberhasilan yang dicapai dalam organisasi bisnis berupa  efektivitas  dan  efisiensi  dapat  terwujud pada  organisasi  publik/pemerintahan.  Sebelum membahas  lebih  lanjut  tentang  manajemen strategis, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu  manajemen  strategis.  Banyak  definisi  tentang manajemen strategi yang dikemukakan oleh para ahli.  Definisi  tersebut  terdapat  perbedaan  dan persamaan  satu  dengan  yang  lainnya  serta  terus mengalami  perkembangan  sesuai  dengan  sudut pandang  masing-masing.  Berikut  ini  akan dikemukakan beberapa definisi tentang manajemen  strategis.  Arnoldo  C  Hax  dan Nicholas  S  Majluk  dalam  bukunya  “Strategic Management”
mendefinisikan
manajemen strategis
sebagai
cara menuntun organisasi/perusahaan  pada  sasaran  utama pengembangan  nilai  korporasi,  kapabilitas manajerial, tanggung jawab organisasi, dan sistem administrasi  yang  menghubungkan  pengambilan keputusan strategis dan operasional pada seluruh tingkat  hierarki, dan  melewati  seluruh  lini  bisnis dan  fungsi  otoritas  perusahaan . (Nugraha  2014). Desentralisasi  pengelolaan  pemerintahan  daerah yang disertai adanya otonomi yang luas dan tata kelola pemerintahan yang mengacu pada konsep kewirausahaan  dan  manajemen  publik  baru menyebabkan  pentingnya  manajemen  strategis pada  pengelolaan  pemerintah  daerah.  Weschsler dan  Berry  mengemukakan  manajemen  strategis dipandang  sebagai  alat  penting di  negara  bagian karena  beberapa  alasan.  Pertama,  model manajemen  strategis  menjanjikan  pendekatan terstruktur, berurutan untuk mengelola kekomplekan  tinggi,  masalah  tidak  berurutan yang  dihadapi  negara  bagian  (Olsen  dan  Eadie, 1982) dalam (Asmoko, 2009:4). Kedua, manajemen strategis  dipandang  oleh  politisi  dan  pemimpin manajerial sebagai mekanisme untuk memasukkan  perspektif  rasional-teknik  dalam proses  pemerintah.  Ketiga,  manajemen  strategis menawarkan  kebijakan  yang  lebih  besar  dan
mengijinkan untuk mengembangkan dasar untuk pengambilan  keputusan.  Keempat,  manajemen strategis menarik bagi pejabat pemerintah negara bagian  karena  telah  digunakan  secara  luas  di sektor  privat  dan  diadopsi  oleh  pemerintah dipandang  mendorong  praktik  yang  paling  baik dari keberhasilan organisasi bisnis.
Pada penelitian ini,peneliti tertarik untuk membahas  faktor  pendukung  dan  penghambat kebijakan  jangka  panjang  pemerintah  kabupaten kediri  dalam  pembangunan central  business district. Adapun  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  tujuan  dan  kebijakan  jangka panjang dalam Central Business District ?
2. Bagaimana  faktor  pendukung  dan penghambat  kebijakan  jangka  panjang pemerintah  kabupaten  kediri  dalam pembangunan Central Business District ?

## B. LANDASAN TEORITIS
1) Pemerintah Daerah
Pengertian  pemerintah  lokal  menurut (Sady, 2002) dalam (Indardi, 2008:14)  adalah: “.... a  political  subdivision  of  a  nation  or  state  which contituted by law and has substantial control over local affairs which has governing body elected  or otherwise locally selected ”. Sementara itu, Humes dan Marfin dalam  (Indardi,  2008:14)    secara  ringkas mengartikan pemerintah daerah sebagai “ an infra- souvereign  geographic  subdivision  of  a  souvereign nation  or  quasi-souvereign  state  providing  services  at the local level ” (Humes & Marfin, 1961). Sedangkan Iglesias  mengkonseptualisasikan  desentralisasi sebagai  desentralisasi  politik  yang  bentuknya adalah daerah-daerah  otonom,  dan  desentralisasi administratif  yang  menghasilkan local  state government dalam  bentuk  wilayah-wilayah administratif.
Pandangan  tradisional  tentang  peran pemerintah  selalu  mengacu  pada  apa  yang diungkapkan  oleh  Adam  Smith  dalam  bukunya yang  terkenal  “ Wealth  of  Nations ”  bahwa “pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat  dari  pelanggaran  dan  invasi  dari anggota  masyarakat  lainnya  serta  bertugas menegakkan  administrasi  keadilan  secara  pasti”. Pandangan  ini  menempatkan  peran  pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan dan polisional.  (Starling, 1998 dalam Muluk,  2005:57).

## 2) Kebijakan Publik
Pengertian kebijakan publik menurut Dye dalam  Leo  (2008:7),  bahwa  “Kebijakan  publik adalah  apa  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk
dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Pendapat yang lain  lagi  mengenai  pengertian  dari  kebijakan publik  ini  disampaikan  Kartasasmita  (1997:  142) dalam Widodo (2017: 12-13) Kebijakan merupakan  upaya  untuk  memahami  dan mengartikan  (1)  apa  yang  dilakukan  (atau  tidak dilakukan)  oleh  pemerintah  mengenai  suatu masalah,  (2)  apa  yang  menyebabkan  atau  yang mempengaruhi,  dan  (3)  apa  pengaruh  dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

## C. C. METODE PENELITIAN
Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller  dalam  (Moleong  2008:4)  mendefinisikan bahwa  “penelitian  kualitatif  adalah  tradisi tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada  manusia  baik  dalam  kawasannya  maupun dalam peristilahannya”.
Dari  kedua  pendapat  tersebut  di  atas dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penelitian kualitatif adalah penelitian yang  bergantung dari pengamatan  pada  manusia  dan  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan  perilaku  dari  orang-orang  yang  dapat diamati.
Berdasarkan  teori  tentang  penelitian kualitatif  tersebut,  peneliti  berkeyakinan  untuk menggunakan  metode  penelitian  deskriptif, karena  metode  penelitian  ini  memusatkan  pada deskripsi  yang  berupa  kalimat-kalimat  yang memiliki  arti  mendalam  yang  berasal  dari informan  dan  perilaku  berbagai  hal  yang  ada relevansinya  dengan  pelaksanaan  Pembangunan Central  Business  District di  Simpang  Lima  Gumul Kabupaten  Kediri.  Peneliti  tidak  memberikan treatment atau  perlakuan  terhadap  objek.  Objek dibiarkan apa adanya seperti kondisi aslinya.
Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti merupakan  instrumen  utama  yang  menentukan tinggi  rendahnya  kualitas  hasil  penelitian.  Oleh karena  itu,  yang  sangat  diutamakan  dalam penelitian  ini  adalah  kemampuan  peneliti  dalam menerjemahkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, observasi, arsip atau dokumen.

## D. PEMBAHASAN
1) Tujuan dan Kebijakan Jangka Panjang dalam
Central Business District . a)  Tujuan  Jangka  Panjang  dalam Central Business District Kabupaten Kediri
Pembangunan  Simpang  Lima  Gumul mempunyai tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang  tersebut  tertulis  dalam masterplan pembangunan Simpang Lima Gumul tahun 2002.
Pemerintah Kabupaten Kediri dengan pembangunan Simpang Lima Gumul mempunyai target  untuk  membentuk  Pusat  Kota  Baru  atau Central Business District . Selama ini, fasilitas yang sudah  dibangun  meliputi,  monumen,  pusat perdagangan,  terminal, convention hall , jalan raya, bank  daerah,  kantor  imigrasi,  pos  polisi  dan satpol PP dan pasar tugu. Selain itu, sekarang ini terdapat waterpark Gumul Paradise  Island dari sektor  swasta  yang  berinvestasi  di  area  Simpang Lima  Gumul.  Fungsi  dari  pembangunan infrastruktur  dan  fasilitas  yang  sudah  ada tersebut sebagai berikut:

## 1). Monumen
Monumen  Simpang  Lima  Gumul  adalah salah satu ikon baru dari objek wisata lokal yang ada  di   kediri.  Terletak  di  persimpangan  arah selatan  ke  Wates/Pesantren,  Timur  Ke  Gurah  – Utara  ke  pagu  –  arah  timur  laut  ke  Pare  –  dan arah  ke  Barat  ke  Kota  Kediri.  Tujuan  awal dibangun  Simpang  Lima  Gumul  (SLG)  adalah sebagai sentra ekonomi baru di Kabupaten Kediri. Sehingga  diharapkan  roda  perekonomian  Kediri makin  maju.  Sebagai  ikon  di  bangun  monumen mirip L’Arch de Triomphe Paris.

## 2). Jalan Raya
Pemerintah  membangun  jalan  raya berbentuk  Simpang  Lima.  Tujuan  Pembangunan jalan  tersebut  selain  untuk  menghindari kemacetan,  juga  untuk  menarik  investor  agar beinvestasi di dekat jalan tersebut. Pembangunan jalan  raya  pada  Simpang  Lima  Gumu  dapat mengundang keramaian, hal ini diharapkan dapat mengawal  untuk  tujuan  akhirnya  yaitu  akan terbentuk pusat kota yang ramai.
3). Kantor Imigrasi
Pada area Simpang Lima Gumul terdapat Kantor  Imigrasi.  Penempatan  Kantor  Imigrasi tersebut  berkaitan  dengan  letak  yang  strategis dari Simpang Lima Gumul. Jika terdapat investor yang  ingin  melakukan  investasi  maka  akan dipermudah dengan adanya kantor imigrasi yang dekat untuk investor asing dalam mengurus surat imigrasinya.
4). Pos Polisi dan Satpol PP
Pada fasilitas umum yang sering terdapat keramaian, seringkali terjadi hal yang mengancam keamanan karena banyak pengunjung dengan berbagai kepentingan. Untuk menertibkan  keramaian  pada  Simpng  Lima Gumul  pemerintah  membangun  pos  Polisi  dan
Satpol PP. Selama ini kondisi keamanan Simpang Lima  Gumul  masih  terkondisikan.  Pemerintah akan  terus  berupaya  menjaga  keamanannya, karena  keamanan  juga  menjadi  kunci  penting sebagai pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya pada area Simpang Lima Gumul.
5).Pasar Tugu
Pasar  ini  adalah  proyek  dari  Pemda Kabupaten Kediri guna meningkatkan kunjungan ke  SLG.  Oleh  karenanya  stand  disana  adalah gratis..    Pasar  ini  terletak  di  timur  Kediri Waterpark  aka  Gumul Paradise  Island .  Disana terdapat beberapa produk -produk kerajinan dari kayu, tempurung kelapa yang biasa kita temui di daerah  wisata  seperti  Jogja  dan  Bali.  Di  Kediri terdapat  kerajinan  mug,  sendok,  sutil,  alat  pijat dari  kayu  dan  tempurung  kelapa  dibuat  di Kecamatan  Grogol.  Aksesoris  dari  manik-manik seperti  gelang,  konde,  bros  dibuat  di  Kecamatan Sukorejo  Ds.  Tepus.  Sepatu  batik  dan  aneka rajutan dari Kecamatan  Pagu.
6). Pusat Perdagangan
Lokasi  dari trade  centre ini  berada  di bawah  tanah  monumen  Simpang  Lima  Gumul. Rencananya,  di  ruang  bawah  tanah  tersebut dibangun  mall,  pusat  grosir  dan  pusat  pameran barang-barang  produksi  khas  Kabupaten  Kediri. Di basement saat  ini  mulai  dibangun  ruang serbaguna,  ruang  yang  direncanakan  untuk tempat  penjualan  aneka souvenir dan  produk unggulan  asli  Kabupaten  Kediri.  Lalu  ruang pertemuan  di  gedung  utama  serta  auditorium  di lantai  berikutnya.  Monumen  itu  juga  memiliki tiga akses jalan bawah tanah terhubung ke tempat parkir.
7). Convention Hall (Aula Pertemuan)
Lokasi  gedung  pertemuan  ini  berada  di selatan  monumen  SLG. Convention  hall ini dibangun  dua  lantai  dengan  berbagai  fasilitas layaknya sebuah gedung pertemuan. Rencananya covention  hall ini  akan  digunakan  untuk  berbagai kegiatan pertemuan seperti seminar,  penyuluhan dan  pertemuan  dengan  Kepala  Daerah.  Dengan adanya  gedung  pertemuan  di  CBD  ini  akan meningkatkan  perekonomian  daerah,  sebab gedung  ini  akan  disewakan  dengan  kapasitas lebih dari 500 orang.
8). Bank Daerah
Salah  satu  fasilitas  di  CBD  SLG  adalah Bank  Daerah  Kabupaten  Kediri.  Bank  ini
merupakan  sarana  untuk  membantu  mengelola keuangan  daerah.  Prinsip  dari  bank  daerah  ini hampir  sama  dengan  bank  perkreditan  rakyat. Masyarakat  Kabupaten  Kediri  akan  dibantu dengan  peminjaman  modal  untuk  membantu usaha yang mereka jalankan.

## 9). Sub Terminal Gumul
Transportasi  merupakan  sarana  penting dalam  menunjang  perekonomian  suatu  daerah. Pemkab  Kediri  sangat  memahami  hal  tersebut. Pembangunan  Subterminal  Gumul  merupakan upaya  untuk  menunjang  perekonomian  daerah Kabupaten Kediri. Di samping terminal dibangun Dinas Perhubungan Kabupaten
Kediri.
Diharapkan  dengan  adanya  Dinas  Perhubungan yang  dekat  akan  lebih  memperlancar  koordinasi transportasi di Kabupaten Kediri.
10). Waterpark (Gumul Paradise Island ) Kawasan Simpang Lima Gumul
merupakan kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat  perdagangan  yang  bisa  memperkenalkan dan  menjual  produk  masyarakat  dari home industry .  Salah  satu  cara  untuk  menjadikan kawasan  ini  menjadi  ramai  oleh  pengunjung adalah  dengan  membangun  sarana  pariwisata. Keberadaan  Gumul Paradise  Island ini  tentu  saja akan  menarik  masyarakat  Kediri  dan  sekitarnya untuk  berkunjung  ke  kawasan  SLG.  Keberadaan Gumul Paradise  Island memberikan  dampak positif  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar kawasan  SLG,  salah  satunya  adalah  mengurangi pengangguran.  Berbagai  peluang  usaha  dapat tercipta,  seperti  menyediakan  jasa  penitipan kendaraan/parkir serta menjual berbagai makanan,  barang  ataupun  oleh-oleh  bagi pengunjung.
CBD  dibangun  oleh  pemerintah  untuk kepentingan  masyarakat.  Masyarakat  dapat menggunakannya  sebagai  sarana  rekreasi  dan pengetahuan tentang icon wilayahnya.
Selanjutnya dapat dijelaskan tujuan
pembangunan CBD sebagai berikut:
(1)    Meningkatkan  PAD  dan  retribusi pajak
Pada  saat  ini,  pembangunan  Simpang Lima  Gumul  dapat  menambahkan  pajak  dari kunjungan  masyarakat  melalui  retribusi  parkir sebesar 3000 rupiah untuk parkir mobil dan 1000 rupiah  untuk  parkir  motor.  Selanjutnya,  untuk memasuki monumen tidak dikenakan biaya. Pada investai  pembangunan  fasilitas  umum  tidak dikenai  pajak  Bumi  dan  Bangunan  serta  pajak
hiburan. PAD bertambah dari tarif awal investasi. Pada  PT.  Panorama  Wisata  Sejahtera  investasi awal  sebesar  10  milyar  diluar  tanah  dan bangunan.
(2)  Meningkatkan  kesejahteraan  rakyat lewat home industry dan UMKM.
Pada simpang lima gumul terdapat pusat perdagangan  dibawah  tanah.  Ini  adalah  tempat yang  digunakan  untuk  pameran home  industry dan  UMKM,  selain  itu  juga  terdapat  pasar  tugu untuk  pameran home  industry dan  UMKM,  pada waterpark Gumul Paradise  Island juga  menjual oleh-oleh  dari  UMKM  Kabupaten  Kediri. Pemerintah  Kabupaten  Kediri  memberikan fasilitas untuk UMKM mempromosikan produknya melalui adanya event-event dan tempat khusus pada Simpang Lima Gumul.
(3)  Memajukan  sektor  ekonomi  dan pariwisata Kabupaten Kediri
Kabupaten Kediri menambahkan fasilitas pariwisata  dalam  pembangunan  Simpang  Lima Gumul.  Selain  tempat  wisata  seperti  Gunung Kelud,  air  terjun  Dholo,  gereja  puh  sarang  dan tempat  wisata  lainnya.  Simpang  Lima  Gumul sebagai  ikon  yang  menarik  bagi  masyarakat kabupaten kediri dan masyarakat daerah lain.
(4) Mengurangi pengangguran
Keberadaan  Simpang  Lima  gumul didesain  dengan  fasilitas  awal  yang  dibangun pemerintah  kabupaten  kediri,  pada  akhirnya diharapkan banyak investor yang masuk. Investor tesebut diharapkan dapat mengambil tenaga kerja dari  masyarakat  sekitar  wilayah  Simpang  Lima Gumul.  Selain  itu  terdapat  pasar  tugu  pada minggu  pagi,  pasar  ini  dapat  menambah pendapatan  bagi  penduduk  sekitar  SLG.  SLG akan  dijadikan  sebagi  ciri  khas  dari  Kabupaten Kediri  karena  tidak  semua  daerah  mempunyai Simpang  Lima  selain  Kota  Semarang.  Simpang Lima  Gumul  sebagai  Ikon  Kabupaten  Kediri. Sebelum  adanya  SLG,  Kabupaten  Kediri  masih belum mempunyai Ikon. Ikon tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik untuk untuk wisatawan  maupun  investor.  Selain  itu  Simpang Lima Gumul dapat dijadikan pusat Kota, dimana kantor  pemerintah  juga  dekat  dengan  lokasi Simpang Lima Gumul.
(5) Sebagai pusat perekonomian.
SLG  direncanakan  akan  menjadi  CBD ( Central Business District ) dengan demikian, pusat perekonomian  akan  berada  pada  SLG  dan
menjadi  daya  tarik  bagi  perekonomian  yang diharapkan akan tercipta pertumbuhan ekonomi.
(6) Memperlancar arus lalu lintas melalui SLG.
Dengan  desain  Simpang  Lima  Gumul yang mempunyai lima arah, maka kemacetan lalu lintas  akan  terurai  melalui  lima  arah  tersebut. Nantinya  jika  daerah  ini  ramai  maka  kemacetan akan  dapat  dihindari.  SLG  pada  lima  arahnya menghubungkan antara kabupaten Kediri, Wates dan daerah Pare.
Pada  pembangunan  Simpang  Lima
Gumul, Pemerintah Kabupaten Kediri
mengharapkan capaian untuk terciptanya Central Business  District (Pusat  Kota  Baru). Central Business  District merupakan  simbol  kekuatan kehidupan  sosial  ekonomi  suatu  kota  yang menunjukan  tingkat  intensitas  interaksi  antara orang  dan  aktivitasnya  pada  suatu  kawasan tertentu  yang  relatif  kecil,  tetapi  dapat menciptakan  suatu  kondisi  yang  dinamis.  Pada umumnya  CBD  terletak  pada  pusat  kota  yang merupakan  kawasan  tertua  dari  pusat  kota. Sebagai  wadah  kegiatan  ekonomi  CBD  berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :
▪  Tempat  pelaksanaan  transaksi  atau  lingkungan kerja.
▪  Pasar  tenaga  kerja,  sejumlah  besar  tenaga  kerja dengan  keahlian  yang  berbeda-beda  dapat dijumpai di pusat keuangan pasar kredit.
▪  Fasilitas  perbelanjaan  skala  tinggi  merupakan lain dari prasarana yang tersedia di pusat kota.
Dengan  adanya  fasilitas  yang  sudah terbangun seperti monumen, pusat perdagangan, terminal, convention  hall ,  jalan  raya, bank  daerah, kantor  imigrasi,  pos  polisi  dan  satpol  PP  dan pasar  tugu.  Pemerintah  masih  memerlukan pembangunan  berupa  grosir,  hotel,  mall  dan pusat  hiburan  indoor,  perumahan,  pujasera, ruang terbuka hijau, ruko, taman air, taman kota, fasilitas umum. Grosir tersebut diperlukan untuk menarik  pusat  grosir  yang  sebelumnya  ada  di Surabaya,  diharapkan  barang  dagangan  untuk kabupaten kediri semakin murah,  hotel diperlukan  untuk  sarana  bagi  pebisnis  yang  ada di  luar  kota,  taman  air,  ruang  terbuka  hijau,  dan taman  kota  diperlukan  untuk  keindahan  dan melestarikan
lingkungan disamping pembangunan.  Mall  dan  pujasera    masih diperlukan  karena  untuk  menarik  mall  yang  ada di kota Kediri, selama ini masyarakat Kabupaten Kediri masih belum mempunyai mall. Sementara
pembangunan  perumahan  diharapkan  untuk menjadi  pengisi  keberadaan  penduduk  yang semakin dekat dengan pusat daerah .
Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Kediri dalam pembangunan CBD merupakan salah satu arti peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas  untuk  membangun  daerahnya.  Seperti yang  dikatakan Wajong  (1975)  dalam  (Indardi, 2008:20),  menyebut  istilah  pemerintah  daerah ( local  authority )  sebagai  badan  yang  menjalankan pemerintahan  daerah  sedangkan  pemerintahan daerah  ( local  government )  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Terdapat kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah, sehingga daerah dapat menggali potensi yang ada untuk  membangun  daerah  sesuai  dengan kehendak masyarakatnya.
Pemerintah  Kabupaten  Kediri  berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di luar hal  tersebut  dipenuhi  sendiri  oleh  masyarakat dengan  berinteraksi  satu  sama  lain  dalam lembaga pasar. Akan ada equilibrium sebagai titik temu antara permintaan dan penawaran sehingga setiap pihak akan mencapai kepuasan maksimum.  Kondisi  tersebut  saat  ini  tentu  tidak dapat  dipertahankan  lagi  karena  kelemahan mekanisme  pasar  dalam  memberikan  pelayanan publik yang efisien, adil, serta memenuhi seluruh kebutuhan  masyarakat  yang  terus  berkembang dan  menuntut  untuk  dipenuhi.  (Starling,  1998 dalam  Muluk  2005:57).  Sehingga  pemerintah Kabupaten  Kediri  membangun  CBD  untuk mengundang  investor  dalam  penyediaan  sarana dan prasarana atau fasilitas publik. Pada akhirnya jika master  plan itu  tercapai,  maka  kebutuhan masyarakat  pada  fasilitas  umum  akan  terpenuhi. Selama ini pada penyediaan hiburan, masyarakat Kabupaten  Kediri  masih  bergantung  pdaa  Kota Kediri. Hiburan tersebut seperti mall, bioskop dan pujasera.
Pemerintah  Kabupaten  Kediri  berupaya megatasi  kegagalan  pasar  yang  akan  terjadi  jika master plan sudah terbentuk maupun persiapannya dari sekarang terhadap penanaman modal  dengan  membentuk  kantor  penanaman modal. Lembaga ini dibentuk untuk menanggulangi kegagalan pasar. Kegagalan pasar tersebut  dapat  berupa natural  monopoly, dan externality ,  kegagalan  pasar  bebas  untuk menyediakan public goods secara memadai karena sulitnya  untuk  memisahkan  pihak  yang membayar  meski  menikmati  pelayanan  yang sama.  Kondisi  tersebut  memicu  kesulitan  pihak yang menawarkan pelayanan untuk memecahkan
free  rider  problem .  (Starling,  1998  dalam  Muluk 2005:57-58).
Menghadapi  persoalan  kegagalan  pasar tersebut,  masyarakat  menuntut  pemecahan  dari pemerintah.  Peran  pemerintah  diperluas  tidak lagi  sekedar  pertahanan,  pengendalian  dan polisional  belaka.  Selanjutnya,  Musgrave  (dalam Muluk,  2005:57-58)  Untuk  mengatasi  kegagalan mekanisme pasar, maupun kegagalan pemerintah tersebut,      (Osborn  dan  Geabler  1992    dalam Muluk,  2005:59)  dalam  bukunya  yang  terkenal yaitu Reinventing Government .
Kantor penanaman modal bertugas untuk mengatur  pasar  yang  akan  tercipta  pada  CBD melalui  regulasi  dan  perijinan.  Selain  itu, keberadaan  Kantor  Penanaman  modal  dengan tangan  terbuka  memberi  kesempatan  pada penanam modal dengan mempermudah perijinan dan  pembuatan  regulasi  tentang  penanaman modal  pada  pemerintah  daerah.  Di  dalam  tugas KPM  tersebut  terdapat  pelaksanaan Reinventing Government dari konsep Osborn dan Ted Geabler. KPM  bekerjasama  dengan  swasta  dalam pengaturan  pasar.  Peran  pemerintah  yang  tidak dominan, namun berupaya memberi kesempatan seluas-luasnya pada swasta. Pemerintah membuat  regulasi  yang  mempermudah  swasta dalam  berinovasi  dan  tumbuh.  Sesuai  dengan prinsipnya, Steering rather than doing .
Pembangunan  CBD  dibutuhkan  investor untuk  pembangunan  Proyek  pembangunan grosir,  hotel,  mall  dan  pusat  hiburan  indoor, perumahan,  pujasera,  ruang  terbuka  hijau,  ruko, taman  air,  taman  kota,  fasilitas  umum.  Hal  ini dikarenakan  keterbatasan  dana  dari  pemerintah maka diperlukan kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas umum lainnya.
Pemerintah Kabupaten Kediri
memberikan  kesempatan  kepada  semua  investor untuk  menanamkan  modalnya  pada Central Business  District .  Pemerintah  Kabupaten  Kediri tidak  tebang  pilih  dalam  menentukan  investor. Sekarang  ini  masih  banyak  sekali  dibutuhnkan investor sesuai master plan . Investor di luar master plan akan dipertimbangkan kembali. Sekarang ini dibutuhkan  investasi  dari  PT.  Alfa  mart  atau Indomaret jika mereka bersedia menjadi investor.
b)  Kebijakan  Jangka  Panjang  Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Central  Business District
CBD  diadakan  dengan  sistem multiyears dan  berkesinambungan,  artinya  dilakukan
anggaran per tahun. Proyeknya dari pembebasan sampai  selesai  dari  tahun  2002-2012  sekarang. Tahap  proyeknya  meliputi  pembebasan  tanah pada  tahun  2002-2009,  pembangunan  monumen, pembangunan  jalan  raya,  dan  tahap  ke  empat pembangunan  fasilitas  umum  seperti  terminal, bank  daerah,  pasar  tugu  pada  hari  minggu  dan kantor  imigrasi.  Sedangkan  pembangunan  Hall baru  selesai  tahun  2012  ini.  Hal  ini  masih diperlukan  investor  untuk  pembangunan  CBD karena keterbatasan dana dari pemerintah.
2)  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  dalam Pembangunan Central Business District
a) Faktor Pendukung dalam Pembangunan CBD
(1) Adanya  mandat  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  Kantor  Penanaman Modal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi,  yaitu  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kediri  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Organisasi  dan  tata  kerja  Kantor Penanaman Modal.
(2) Adanya    komitmen  yang  tinggi  anggota organisasi  terhadap  organisasinya.  Terdapat rasa memiliki organisasi yang kuat sehingga mendorong  untuk  melakukan  kinerja  yang lebih baik.
(3) Adanya  jejaring  yang  telah  terbangun dengan  baik  dengan  instansi  pemerintah lain.  Dalam  hal  ini,  KPM  melakukan kerjasama  dengan  Kantor  dagang  Jerman dan  Perancis,  KPM  pusat  dan  provinsi,  dan pengusaha di daerah Jawa Timur.
(4) Pemerintah mudah dalam kerjasama, pemerintah  memberikan  kemudahan  dalam perijinan membuka usaha serta penghapusan pajak  hiburan  penanam  modal  mendapat bantuan  dalam  hal  promosi  usaha  dari pemerintah daerah.
b)    Faktor  Penghambat  dalam  Pembangunan CBD
(1) Masih  belum  adanya  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (PTSP)  untuk  semua  jenis perijinan  di  Kabupaten  Kediri  yang bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat  proses  perijinan  perusahaan di  daerah  serta  membantu  menngkatkan investasi di daerah.
(2) Masih  kurangnya  koordinasi  antara  instansi pemerintah  pusat,  daerah  dan  swasta  yang menangani bidang penanaman modal seperti BKPM, BPM,  dan KADIN.
(3) Belum  adanya  Peraturan  Daerah  tentang Penanaman  Modal  yang  sesuai  dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  Sampai  saat  ini  masih  dalam pembentukan  Peraturan  daerah  tentang PTSP,  Dewan  Pengembangan  Investasi Daerah dan SPSSE.
(4) Lingkungan  belum  terbentuk.  Hanya  masih ada  satu  penanam  modal  pada  daerah  SLG. Hal  ini  mengakibatkan  investor  belum tertarik untuk berinvestasi.
(5) Kondisi masyarakat yang masih rendah daya belinya,  belum  siap  untuk  mengonsumsi barang publik. Menjadi pertimbangan dalam penanaman modal.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1) Kesimpulan
Tujuan  jangka  panjang  pembangunan Central  Business  District yaitu  untuk  penyediaan sarana publik, merangsang pertumbuhan investasi pada Kabupaten Kediri dan Terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kebijakan jangka panjang pemerintah  daerah  Kabupaten  Kediri  pada pembangunan  CBD  yaitu  dengan  system multiyears /  berkesinambungan.  Di  anggarkan pada setiap tahun untuk pengembangannya.

## 2) Rekomendasi
Dengan  adanya  penganggaran  yang bersifat multiyears dan  berkesinambungan, hendaknya  Pemerintah  Kabupaten  Kediri  lebih menentukan waktu terselesaikannya
pembangunan
SLG.
Pemerintah dapat merencanakannya  dalam  pembangunan  jangka menengah  atau  jangka  panjang.  Pendanaan pembangunan  dapat  lebih  dikoordinasikan dengan  pemerintah  pusat  melalui block  grant . Hendaknya,  tujuan  jangka  panjang  SLG  dapat tercapai  yaitu  untuk  kepentingan  perekonomian masyarakat

## F. REFERENSI
Asmoko,  Hindri. Manajemen  Strategis  Pada Pemerintah  Daerah:  Inovasi  Birokrasi  Profesional . 2009. www.bppk.depkeu.go.id Indardi,  Sjamsiar  Sjamsuddin.  2008. Administrasi Pemerintahan Lokal . Malang: Agritek YPN Kantor  Penanaman  Modal  Kabupaten  Kediri. 2011. Program Kerja Kantor Penanaman Modal 2012. Pemerintah Kabupaten Kediri
Leo,  Agustino.  2008.  Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Muluk  ,  Khairul.  2005. Desentralisasi  dan Pemerintah  Daerah .    Malang:  Bayumedia Publishing
Moleong, Lexy J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara Nugraha, Qudrat. 2014. “Manajemen Strategis Pengertian Manajemen Strategis.” : 1–51. http://repository.ut.ac.id/4213/1/IPEM4218- M1.pdf.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997 tentang Kemitraan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001
tentang Retribusi Daerah
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal
Widodo,  Joko.  2017.  Analisis  Kebijakan  Publik. Malang: Media Nusa Creative