1 tanty_always@yahoo.com ; +62 852 5519 4997
2 asnita_virlayani@yahoo.com ; +62 852 4089 3914
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3, No. 2 (2017) 80 – 90 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  (SAKD)  dan  Pengaruhnya  terhadap
Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kota Parepare
Arfianty 1 , Asnita Virlayani 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Parepare

## INFO NASKAH
Diserahkan 23 Juli 2017
Diterima 24 Juli 2017 Diterima dalam revisi 14 Desember 2017 Diterima dan disetujui 18 Desember 2017

## Kata Kunci:
Sistem akuntansi Keuangan daerah
Akuntabilitas
Laporan keuangan

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  (SAKD)  dan  pengaruhnya  terhadap  akuntanbilitas laporan keuangan daerah di  Kota Parepare. Populasi dalam penelitian  ini adalah pegawai  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kota  Parepare sebanyak  45  orang  dan  sampel  yang  diambil  sebanyak  20  responden. Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  statistik regresi  linear.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  laporan keuangan  daerah  dinyatakan  dengan  perhitungan  korelasi  sebesar  0,87. Berdasarkan  perhitungan  koefisien  determinasi  75,69%  menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas  laporan keuangan. Sedangkan sisanya  yaitu sebesar  24,31% dipengaruhi  faktor  lain  di  luar  variabel  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  ini memberikan  bukti  empiris  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan daerah.  Apabila  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  diterapkan dengan baik maka akuntabilitas laporan keuangan daerah akan meningkat.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik,  khususnya  di  Indonesia  semakin  pesat  dengan adanya  era  reformasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal  yang  menitikberatkan  pada  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  maraknya globalisasi  yang  menuntut  daya  saing  di  setiap  negara  juga  menuntut  daya  saing  di  setiap pemerintah  daerah.  Daya  saing  pemerintah  daerah  ini  diharapkan  akan  tercapai  melalui peningkatan  kemandirian  pemerintah  daerah  yang  dapat  diraih  melalui  adanya  otonomi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

## Jurnal Ekonomi Pembangunan
http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/index
daerah.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan  yuridis  bagi  pengembangan  otonomi  daerah  di  Indonesia.  Otonomi  daerah merupakan  upaya  pemberdayaan  daerah  dalam  pengambilan  keputusan  daerah  secara  lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi  daerah  sendiri.  Adanya  otonomi  daerah  ini  memberikan  wewenang  pengelolaan keuangan sepenuhnya pada pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan  sistem  akuntansi  yang  baik.  Sistem  akuntansi  merupakan  pendukung  terciptanya pengelolaan  keuangan  daerah  yang  akuntabel dalam  rangka  mengelola  dana  dengan  sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun  manfaat  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berdasarkan  standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 tahun 2004) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan  keandalan  pengelolaan  keuangan  pemerintah  melalui  penyusunan  dan  pengembangan standar  akuntansi  pemerintahan.  Berdasarkan  PP  24  tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah, pemerintah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP. Sehingga jika penerapan  standar  akuntansi  tidak  diterapkan  dengan  baik  maka  akan  menyebabkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik juga.
Menurut  Mardiasmo  (2004:34),  untuk  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang relevan,  handal,  dan  dapat  dipercaya,  pemerintah  daerah  harus  memiliki  sistem  akuntansi handal.  Sistem  akuntansi  yang  lemah  menyebabkan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  juga kurang  handal  dan  kurang  relevan  untuk pembuatan  keputusan.  Sehingga  penerapan  standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik maka akan menyebabkan kualitas laporan keuangan daerah juga tidak baik.
Aparatur  pemerintah  daerah  yang  menangani  masalah  keuangan  tidak  cukup  hanya menguasai  penatausahaan  anggaran  melainkan  juga  harus  memahami  karakteristik  transaksi yang  terjadi  dan  pengaruhnya  terhadap  rekening-rekening  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Pemerintah  kota  Parepare  dalam  hal  ini,  masih  memiliki  masalah  dalam SDM  khususnya  dalam  bidang  keuangan  yang  berlatar  belakang  nonakuntansi.  Akibatnya berbagai  pelatihan  diadakan  oleh  pemerintah  kota  Parepare  agar  mampu  meningkatkan kualitas SDM secara maksimal dan penyusunan laporan keuangannya disajikan dengan baik.
Ketersediaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  (SAKD)  diharapkan  meningkatkan
transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sehingga  tujuan  setiap pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi  memiliki  kemampuan  menyusun  laporan  keuangan daerah  yang  mencakup  antara  lain  laporan  realisasi  anggaran,  laporan  arus  kas,  neraca,  dan catatan  atas  laporan  keuangan  (CALK)  dapat  tercapai.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  kota  Parepare  dan  pengaruhnya  terhadap  akuntabilitas laporan keuangan daerah.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1  Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare sedangkan waktu  pelaksanaan  penelitian  berlangsung  mulai  dari  Maret  2017  sampai  dengan  September  2017. Populasi yang digunakan adalah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare yang berjumlah  45  pegawai.  Sedangkan  teknik  sampling  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah cluster sampling atau sampling area. Peneliti hanya mengambil sampel di beberapa bagian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare. Jadi jumlah sampel yang ditentukan peneliti yaitu 20 orang karena keterbatasan dana dan waktu.

## 2.2  Variabel Penelitian
Variabel  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah dan  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah kota Parepare.  Semua  variabel  diukur  dengan  instrumen  pengukur  dalam  bentuk  kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert . Pemberian skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan sebagai pernyataan adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 . Skala Likert
No.
Keterangan Skor Positif 1 Sangat Setuju 5 2 Setuju 4 3 Ragu-ragu 3 4 Tidak Setuju 2 5 Sangat Tidak Setuju 1
(Sugiyono, 2007)

## 2.2  Analisis Data
Variabel  X  (sitem  akuntansi  keuangan  daerah)  dan  variabel  Y  (akuntabilitas  laporan keuangan  daerah)  dianalisis  dengan  perbandingan  antara  skor  aktual  dan  ideal.  Skor  aktual diperoleh  melalui  hasil  perhitungan  seluruh  pendapat  responden,  sedangakan  skor  ideal diperoleh  dari  prediksi  nilai  tertinggi  dikalikan  dengan  jumlah  pertanyaan  kuesioner dikalikan dengan jumlah responden. Apabila digambarkan dengan rumus, maka akan tampak seperti di bawah ini:
% 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑥 100% … … . . (1) (Narimawati, 2007)
dimana  skor  aktual  adalah  seluruh  responden  atas  kuesioner  yang  telah  diajukan;  dan  skor ideal  adalah  skor  atau  bobot  tertinggi  atau  semua  responden  diasumsikan  memilih  jawaban dengan skor tertinggi.
Analisis  statistik  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh variabel  independen  (X)  terhadap  variabel  dependen  (Y).  Hasil  analisis  regresi  dapat digunakan  memutuskan  apakah  naik  dan  menurunnya  variabel  dependen  (akuntabilitas laporan  keuangan  daerah)  dapat  dilakukan  dengan  menaikkan  dan  menurunkan  keadaan variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah); atau dengan meningkatkan keadaan variabel  dependen (akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah)  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah). Formula regresi yang digunakan adalah:
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 … … … (2) (Sugiyono, 2010)
dimana Y adalah  nilai  yang  diprediksikan; X adalah  nilai  variabel  independen; a adalah konstanta; dan b adalah koefisien regresi.
Analisis  koefisen  korelasi pearson digunakan  untuk  mengukur  ada  tidaknya  hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa  pada  kenyataannya  terdapat  hubungan  antara  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah dengan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, dengan formulasi sebagai berikut:
𝑟 = nΣ𝑋 𝑖 𝑌 𝑖 − (Σ𝑋 𝑖 ) (Σ𝑌 𝑖 ) √{𝑛Σ𝑋 𝑖 2 − (Σ𝑋 𝑖 ) 2 } {𝑛Σ𝑌 𝑖 2 − (Σ𝑌 𝑖 ) 2 } … … … (3)
dimana r adalah  koefisien  korelasi; X adalah  sistem  akuntansi  keuangan  daerah; Y adalah
akuntabilitas laporan keuangan daerah; dan n adalah banyaknya sampel.
Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat diketahui dengan menggunakan analisis  koefisien  determinasi  atau  disingkat Kd ,  yang  diperoleh  dengan  mengkuadratkan koefisien korelasinya. Sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  akuntabilitas  laporan keuangan daerah. Formulasi persamaannya adalah sebagai berikut:
𝐾𝑑 = 𝑟 2 𝑥 100% … … … (4)
dimana Kd nilai koefisien determinasi dan r 2 adalah koefisien korelasi

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil
Hasil  penelitian  diperoleh  dari  penyebaran  angket/kuesioner  pada  responden  sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Selain itu, upaya perolehan data melalui studi pustaka untuk  melengkapi  data  utama.  Angket/kuesioner  terdiri  dari  19  pernyataan  dengan  perincian 10  pernyataan  mengenai  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  9  pernyataan  tentang akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah.  Jumlah  responden  sebanyak  20  orang  dan  yang menjadi  subyek  penelitian  adalah  bagian-bagian  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Parepare.
Pengujian  validitas  digunakan  untuk  mengukur  valid  atau  invalid  suatu  pernyataan kuesioner  yang  disebarkan  kepada  para  responden.  Melalui  hasil  uji  validitas  dapat  dilihat semua instrumen penelitian memilki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, artinya semua item  pernyataan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  valid.  Sedangkan  uji  reliabilitas merupakan  metode  untuk  mengukur  suatu  jawaban  pernyataan.  Suatu  kuesioner  dikatakan reliabel  jika  jawaban  terhadap  pernyataan  konsisten.  Nilai  reliabilitas  instrumen  penelitian pada masing-masing variabel menunjukkan instrumen yang digunakan untuk mengukur setiap variabel  sudah  reliabel  dengan  nilai  0,918  (variabel  sistem  akuntansi  keuangan  daerah)  dan 0,908 (variabel akuntabilitas laporan keuangan daerah).

## Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Bappeda Kota Parepare
Tanggapan  responden  mengenai  pencatatan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare (Bappeda) menggunakan sistem pencatatan double entry dan cash basis selama  tahun  anggaran  sangat  baik.  Hal  ini  tercermin  dari  persentase  skor
tanggapan  responden  yaitu    92,33%,  yang  termasuk  dalam  kriteria  sangat  baik.  Tanggapan responden  mengenai  penggolongan  dan  pengihktisaran  sangat  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  adanya  penjurnalan  dan  melakukan  posting  ke  buku  besar  sesuai  dengan  nomor perkiraan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  kota  Parepare  dengan  persentase  skor tanggapan responden 93,33% yang masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan skor aktual.
Tanggapan  responden  mengenai  pelaporan  keuangan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Parepare meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan  catatan  atas  laporan  keuangan  sangat  baik  karena  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  sudah  diterapkan  secara  optimal . Hal  ini  terlihat  dari  persentase  total  skor tanggapan responden 94,5% termasuk dalam kriteria sangat baik.

## Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Daeah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare
Kuesioner  terdiri  dari  3  indikator,  yaitu    integritas  keuangan,  pengungkapan  laporan keuangan,  serta  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Tanggapan  responden mengenai  integritas keuangan  sangat baik dengan jumlah skor 93% termasuk dalam kategori sangat baik. Tanggapan responden mengenai pengungkapan laporan keuangan dengan konsep full disclosure (pengungkapan penuh) dikatakan sangat baik dengan jumlah skor aktual yaitu 94% termasuk dalam kategori sangat baik. Tanggapan responden mengenai ketaatan terhadap perundang-undangan  dikatakan  sangat  baik  dengan  jumlah  skor  aktual  96,66%  termasuk dalam kategori sangat baik.

## Analisis  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah di Bappeda Kota Parepare
Analisis  regresi  linier  sederhana  yang  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  penerapan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan  dengan  jumlah X=485,56; X 2 =12382,3; ∑ 𝑋𝑌 =11625,08; Y=459,76; dan Y 2 =11047,97 dapat dilihat sebagai berikut:
       
           2 2 2 X X n XY X Y X a
          2 ) 56 , 485 ( 30 , 382 . 12 20 08 , 625 . 11 56 , 485 76 , 459 30 , 382 . 12 a    51 , 768 . 235 47.646 2 84 , 673 . 644 . 5 25 , 886 . 692 . 5 a    49 , 877 . 11 41 , 212 . 48 a  059 , 4 a  dibulatkan menjadi 4,06
     2 2 X X n Y X XY n b                 2 ) 56 , 485 ( 30 , 382 . 12 20 76 , 459 56 , 485 08 , 625 . 11 20 b    51 , 768 . 235 47.646 2 67 , 241 . 223 60 , 501 . 232 b    1.877,49 1 53 , 260 . 9 b  b = 0,779 dibulatkan menjadi 0,78
Berdasarkan  hasil  penyelesaian  di  atas,  maka  didapatkan  suatu  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Y = 4,06 + 0,78 X
Analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu antara variabel X  (sistem  akuntansi  keuangan  daerah) yang  diduga  memiiki  pengaruh  dengan  akuntabilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel Y.  Maka Koefisien korelasi adalah sebagai berikut:
𝑟 = nΣ𝑋 𝑖 𝑌 𝑖 − (Σ𝑋 𝑖 ) (Σ𝑌 𝑖 )
√{𝑛Σ𝑋 𝑖 2 − (Σ𝑋 𝑖 ) 2 } {𝑛Σ𝑌 𝑖 2 − (Σ𝑌 𝑖 ) 2 }
𝑟 = 20 (11.625,08)   − (485,56) (459,76)
√{20 (12.382,3) − (485,56) 2 } {20 (11.047,97) − (459,76) 2 }
𝑟 = 232.501,60 − 223.241,07 √{11.877,49 } {9.579,54}
𝑟 = 9.260,53 √113.788.017,05 𝑟 = 9.260,53 10.667,147 𝑟 = 0,868 dibulatkan menjadi 0,87
Berdasarkan  hasil  pengolahan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  koefisien  hubungan  antara variabel  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah adalah sebesar 0,87. Hal ini menunjukkan terdapat  hubungan  yang  sangat kuat  antara sistem akuntansi  keuangan  daerah dengan  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah  pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  kota  Parepare.  Hubungan  yang  baik  ditunjukkan  dengan hasil  positif  yang  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  membuat  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah  semakin  tinggi.  Demikian  pula sebaliknya,  semakin  buruk  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  akan  membuat akuntabilitas laporan keuangan daerah semakin rendah.
Koefisien determinasi ( r-square ) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya  kontribusi  variabel  independen  terhadap  perubahan  variabel  dependen.  Hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut: 𝐾𝑑 = 0,87 2 𝑥 100%
𝐾𝑑 = 0,7569 𝑥 100%
𝐾𝑑 = 75,69%
Hasil  perhitungan  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  (X) berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah  (Y)  dengan  besarnya  pengaruh sebesar  75,69%.  Berarti  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah  sebesar  75,69%  dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah, dan sisanya 24,31% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak  diteliti  penulis,  seperti  mentalitas  pejabat  berwenang  sebagai  bagian  dari  dimensi akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  pihak  manajerial  sebagai bagian dari dimensi akuntabilitas manajerial, tujuan awal dari sistem itu sendiri sebagai bagian dari  dimensi  akuntabilitas  program,  pertanggungjawaban  kualitas  laporan  keuangan  sebagai bagian  dari  akuntabilitas  finansial,  serta  kebijakan  lainnya  yang  diambil  Pemerintah  selain kebijakan sistem itu sendiri.

## 3.2 Pembahasan
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  pengaruh  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah  dinyatakan  dengan  perhitungan korelasi  sebesar  0,87.  Hal  ini  mengindikasikan  terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat  antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas  laporan keuangan  daerah di Bappeda kota  Parepare.  Arah  hubungan  yang  positif  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah di Bappeda kota  Parepare.  Berdasarkan  perhitungan  koefisien  determinasi  dengan  nilai  sebesar  75,69% menunjukkan  besarnya  pengaruh  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  kota Parepare.  Sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar  24,31%  dipengaruhi  faktor  lain  di  luar  variabel yang diteliti.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Artinya apabila  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  diterapkan  dengan  baik,  maka akuntabilitas laporan keuangan daerah akan meningkat. Hal tersebut membuktikan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:176) sebagai berikut:
“Akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  peran  utama  untuk  menyiapkan  laporan keuangan sebagai salah satu bentuk p elaksanaan akuntabilitas publik.”
Hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah Bappeda  kota  Parepare  telah  berjalan  dengan  baik  sehingga  akuntabilitas  laporan  keuangan daerah  juga  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Mardiasmo (2002).

## 4. Kesimpulan dan Saran
Penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  pada  Badan  Perencanaan  pembangunan Daerah  kota  Parepare  menunjukkan  kriteria  sangat  baik.  Hal  ini  dikarenakan  proses pencatatan yang dilakukan sepenuhnya menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double entry) ; basis  kas;  dan  basis  akrual.  Sehingga  informasi  yang  akan  diberikan  kepada  publik andal dan jelas. Akuntabilitas laporan keuangan daerah di  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  kota  Parepare  sudah  termasuk  dalam  kategori  sangat  baik.  Artinya  ditinjau  dari integritas  keuangan,  pengungkapan  laporan  keuangan,  dan  ketaatan  terhadap  perundang-
undangan sudah dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  kota  Parepare.  Artinya  semakin  baik penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  akan  membuat  akuntabilitas  laporan  keuangan daerah semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat akuntabilitas laporan keuangan daerah semakin rendah.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  peneliain  ini  fokus  pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel yang mempengaruhi akuntabilitas. Oleh  karena  itu,  untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menggunakan  proksi  lain  yang dianggap  dapat  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan.  Kedua,  penelitian  ini tidak dapat digeneralisasi dengan hasil penelitian lainnya karena dilakukan pada satu wilayah kota saja. Sebaiknya penelitian selanjutnya lebih memperluas cakupan penelitian tidak hanya pada satu dinas saja atau melakukan pengembangan dengan perbandingan institusi.

## Daftar Pustaka
Afifah, N.N. 2009 Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Dearah . Jakarta: Kencana.
Halim,  A.  2004. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba Empat.
Kadir, A. 2003. Pengenalan Sistem Akuntansi . Yogyakarta: Andi.
Latifah, L. dan A. Sabeni. 2007.  Faktor Keprilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta) .  Simposium  Nasional  Akuntansi  10. Makassar .
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2004. Otonom dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Mauliyah,  D.  2008.  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam  Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah.
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Narimawati, U. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Agung Media.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolahan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik  Indonesia.  Permendegri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Republik Indonesia.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Rudianto. 2009. Pengantar Akuntansi . Jakarta: Erlangga.
Saifuddin, A. 1998. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D) . Bandung: Alfabeta.
Sunyoto. 2000. Metodologi Penelitian Ekonomi . Yogyakarta: Caps Publising.
Susanto,  A.  2004. Sistem  Akuntansi  dan  Konsep  Pengembangan  Berbasis  Komputer . Bandung: Lingga Jaya.
Ulum, I. 2004. Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik . Malang: UMM Press.