URL : http://journal.sttjaffrayjakarta.ac.id/index.php/JI p-ISSN : 2685-3477 e-ISSN : 2685-3469 Edition : Volume 2, Nomor 2, Desember 2020 Page : 114-126

## Tinjauan Pengaruh Omnibus Law Terhadap Penerimaan Negara Dari Perspektif Alkitab

## Gilbert Piter Imanuel Tomatala
Sekolah Tinggi Teologi Jaffray Jakarta. E-mail: gilbert.imanuel79@gmail.com

## ABSTRACT:
This  research  deals  with  the  effort  on  how  far  is  the  influence  of  Omnibus Law  toward  state  or  federal  income  in  line  with  taxation  and  non-taxation. The  focus  of  the  research  are  four  folds,  namely,  First,  How  does  the constitution regulate tax within the context of formal law?; Second, How does the new regulation set in the Omnibus Law influence the economic and social condition and also the obedience to law within the context of tax law?; Third, How  does  the  Omnibus  Law  specifically  effect  the  country’s  tax  based  and non  tax  based  revenue?;  Fourth,  How  can  a  Christian  express  their  attitude from  a  Biblical  standpoint  in  relation  to  the  government  and  taxation specifically  tax  as  the  main  source  of  revenue  for  the  country?  In  providing answers  to  the  questions  above,  the  main  topics  to  be  discussed  in  this research includes 1)The Tax Laws Theory and the Concept of State Revenue, and 2)Implementation of Omnibus Law in relation to the State Tax and Non- tax based Revenue from Biblical View.
Key Words: Law, Omnibus Law, State Revenue, Federal Tax and Non-tax, Bible, Government and Tax

## ABSTRAK:
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  Omnibus Law terhadap penerimaan negara pajak dan non-pajak serta mempertanyakan tentang  sikap  Kristen  terhadap  pemerintah  dan  pajak.  Dalam  memfokuskan penelitian  tentang  pengaruh  kebijakan  Omnibus  Law  terhadap  penerimaan negara pajak dan non-pajak, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna membahas  secara  panjang  dan  lebar  tentang  topik  terkait,  yaitu Pertama , Bagaimanakah  pengaturan  tentang  pajak  dalam  peraturan  perundang- undangan? Kedua ,  Bagaimana  peraturan  baru  tentang  pajak  dalam  Omnibus Law  mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi  dan  kepatuhan  hukum masyarakat dalam bidang pajak? Ketiga , Bagaimana pengaruh Omnibus Law secara  khusus  dalam  penerimaan  negara  pajak  dan  non  pajak? Kempat ,
Bagaimana  sikap  Alkitab,  khususnya  sikap  Kristen  terhadap  pemerintah  dan pajak  sebagai  bagian  dari  penerimaan  negara?  Dalam  upaya  menjawab pertanyaan-pertanyaan  penelitian  di  atas,  maka  pokok-pokok  utama  yang akan  dibahas  adalah,  1)  Landasan  Teori  Pajak  dan  Konsep  Penerimaan Negara,  dan  2)  Implementasi  Omnibus  Law  terhadap  Penerinaan  Negara Pajak dan Non-pajak dari Sudut Pandang Alkitab.
Kata Kunci:
Hukum, Omnibus Law, Penerimaan Negara, Pajak dan Non-pajak, Alkitab,
Pemerintah dan Pajak

## PENDAHULUAN
Bagaimana  dan  apa  sikap  Kristen  tentang  penerapan  Omnibus  Law  ini?  Pemahaman terhadap isi Omnibus Law,  memang bukan hal  yang mudah. Inti dari dibentuknya peraturan perundang-undangan  ini  adalah  untuk  mengatur  kehidupan  dan  tata  tertib  dalam  masyarakat
yang membutuhkan keteraturan khususnya dalam hal melaksanakan tata laksana dalam iklim investasi  dan  pemulihan  ekonomi  Indonesia  secara  khusus.  Dalam  konteks  pemulihan ekonomi, pemerintah harus menetapkan strategi yang tepat sasaran untuk bisa mendatangkan investasi  dan  mengembalikan  kondisi  perekonomian  bangsa  sebagaimana  situasi  sebelum terjadi pandemi Covid-19. Pertanyaan penting untuk mengarahkan fokus pembahasan adalah bagaimana  kaitan  antara  pemulihan  ekonomi  oleh  pemerintah  dengan  masyarakat  Kristen khususnya warga gereja?
Dalam  artikel  ini  penelitian  diarahkan  untuk  mengetahui  pengaruh  Omnibus  Law terhadap  penerimaan  negara  pajak  dan  non-pajak,  serta  sikap  orang  Kristen  terhadap penerapannya. Sebagai upaya memfokuskan penelitian tentang pengaruh kebijakan Omnibus Law  terhadap  penerimaan  negara,  ada  beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan  guna membahas  secara  panjang  dan  lebar  tentang  topik  terkait.  Aspek-aspek  dimaksud  adalah: Pertama ,  Bagaimanakah  pengaturan  tentang  pajak  dalam  peraturan  perundang-undangan? Kedua , Bagaimana peraturan baru tentang pajak dalam Omnibus Law mempengaruhi kondisi sosial  ekonomi  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat  dalam  bidang  pajak? Ketiga ,  Bagaimana pengaruh Omnibus Law secara khusus dalam penerimaan negara? Kempat , Bagaimana sikap orang  Kristen  berdasarkan  Alkitab,  khususnya  kepada  Pemerintah  dan  tentang  penerapan Omnibus Law yang berhubungan dengan pajak sebagai bagian dari penerimaan negara?
Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan uraian umum tentang pengaruh Omnibus Law dalam bidang pajak serta bagaimana sikap orang Kristen terhadap pemerintah dengan  ditertbitkannya  peraturan  baru  ini.  Secara  khusus  tujuan  dari  penelitian  yang dilakukan dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan seperti apa pengaruh dari Omnibus Law dalam  kehidupan  rohani  orang  Kristen.  Di  samping  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menemukan gagasan Alkitab yang memberikan dukungan kepada pemerintah dan penerapan pajak,  sebagai  bagian  dari  penerimaan  negara.  Dalam  mencapai  tujuan  dari  penelitian  ini, maka  peneliti  melakukan  berbagai  kajian  berupa  analisa  terhadap  literatur  hukum  berupa analisa  kepustakaan  hukum  dan  ekonomi,  serta  analisa  data  Alkitab  Perjanjian  Baru  tentang pokok ini. Dari pendekatan studi melalui pelaksanaan analisa literatur hukum, ekonomi serta Alkitab  ini,  peneliti  memperoleh  data  dari  beberapa  sumber  yang  dapat  dipertanggung jawabkan dalam pengembangan penulisan artikel ini.

## METODE
Dalam  penelitian  terhadap  pokok  seputar  judul  “Tinjauan  Pengaruh  Omnibus  Law terhadap  Penerimaan  Negara  dari  Perspektif  Alkitab”,  peneliti  mengunakan  “metodologi kualitatif,  metode  penelitian  hukum,  ekonomi  dan  penggalian  Alkitab”.  Mengimplementasi metodologi kualitatif dan metode penelitian hukum dan ekonomi dimaksud, pendekatan yang digunakan  adalah  “metode  analisis  studi  mendalam  ( indepth  analysis )  literatur  hukum  dan ekonomi”.  Pemanfaatan  metode  analisis  studi  mendalam  literatur  hukum  dan  ekonomi  ini diawali  dengan  menghimpun  data  serta  menetapkan  fakta  tentang  pokok  inti  mengenai Omnibus  Law,  dan  Penerimaan  Negara,  dalam  hal  ini  tentang  Hukum  Perpajakan.  Dari
literatur-literatur  hukum  dan  ekonomi  ini,  dikembangkan  pokok  utama  diskusi  tentang “Omnibus  Law”  dan  “Penerimaan  Negara  Pajak  dan  Non-pajak”  yang  merupakan  domain umum dari penelitian ini. Domain umum ini kemudian dibagi ke dalam dua sub-domain, yang melibatkan  pokok-pokok  berikut: Pertama ,  Landasan  Teori  Pajak  dan  Konsep  Penerimaan Negara. Kedua, Implementasi  Omnibus  Law  dan  Pengaruhnya  terhadap  Penerimaan  Negara dari  Sudut  Pandang  Alkitab.  Diskusi  tentang  pokok-pokok  dimaksud  dilakukan  dalam  dua tahap,  yaitu  memakai  pendekatan  analisis  domain,  untuk  memilih,  merinci,  memeriksa dengan logika hukum guna memperoleh arti dan makna dari setiap gagasan. Arti, dan makna dari setiap gagasan yang merupakan sub domain ini dianalisa silang secara mendalam, untuk kemudian  menetapkan  proposisi-proposisi  temuan  kultural  dari  pokok-pokok  kajian  utama dalam penelitian ini, yang terlihat dalam hasil dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan yang dikembangkan dalam penelitian artikel ini menyentuh dua pokok  penting  antara  lain,  yaitu: Pertama ,  Tinjauan  Umum  Pajak  dan  Penerimaan  Negara; dan Kedua ,  Implementasi  Omnibus  Law  dan  Pengaruhnya  terhadap  Penerimaan  Negara. Pokok-pokok ini akan dibahas dengan memanfaatkan metodologi dan metode penelitian yang telah  disingung  di  atas. Ketiga ,  Sikap  Kristen  berdasarkan  Alkitab,  khususnya  kepada Pemerintah dan tentang penerapan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang berhubungan dengan Pajak sebagai bagian dari Penerimaan Negara.

## Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Penerimaan Negara

## Definisi Penerimaan Negara
Penerimaan  Negara  yang  dimaksudkan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  Pajak  dan penerimaan  bukan  pajak  atau  non-pajak.  Pajak  merupakan  penghasilan  negara  yang  sangat berperan  memberikan  kontribusi  terbesar  dalam  membiayai  semua  pengeluaran  negara termasuk  pengeluaran  pembangunan  nasional  demi  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan makmur. 1 Selain  itu,  pemerintah  juga  bisa  mengatur  pertumbuhan  ekonomi  melalui kebijaksanaan pajak sebab dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai  tujuan  perekonomian  yang  lebih  baik. 2 Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan pembangunan  negara  demi  kesejahteraan  rakyat,  pemerintah  terus  berusaha  mengadakan penyempurnaan  atas  sistem  perpajakan  yang  berlaku  yaitu  dengan  penyempurnaan  Undang- Undang Pajak Penghasilan. 3
Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi  atas 2  jenis penerimaan, yaitu  penerimaan dari pajak dan  penerimaan  bukan  pajak  yang  disebut penerimaan  negara  bukan  pajak
1 Arifin Soeriaatmadja, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber- sumber Keuangan Negara) (Jakarta: BPHN Kemenhumkam RI, 2010).
2 Soeriaatmadja.
3 Soeriaatmadja.
(PNBP). 4 Menurut  UU  no.  20  tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak,  PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi: 5
a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
e. penerimaan  berdasarkan  putusan  pengadilan  dan  yang  berasal  dari  pengenaan denda administrasi;
f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dilihat  di  sini  bahwa  penerimaan  negara dapat  diperoleh  pemerintah  dari  pajak  dan  juga  dari  sumber-sumber  lain  berupa  penerimaan negara non pajak. Sekalipun demikian penerimaan negara dari pajak, tetap merupakan sumber utama  bagi  negara  untuk  memperoleh  dana  bagi  APBN.  Hal  ini  memang  demikian  karena pajak memiliki kontribusi yang besar dalam mendatangkan pendapatan negara.

## Membayar Pajak Sebagai Bukti Ketaatan Kepada Pemerintah
Berdasarkan  data  dari  tahun  2019,  kontribusi  pajak  terhadap  APBN  mengalami peningkatan  walaupun  di  tengah  perlambatan  ekonomi  secara  global. 6 Di  tengah  perang dagang  dan  konflik  geopolitik,  perlambatan  ekonomi  global,  dan  pelemahan  volume perdagangan  internasional  yang  memberikan  tekanan  terhadap  ekonomi  Indonesia,  kinerja penerimaan  pajak  masih  cukup  baik.  Sampai  dengan  akhir  tahun,  penerimaan  pajak  periode Januari-Desember 2019 terkumpul sebesar Rp1.332,06 Triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp.1.577,56  Triliun.  Dengan  demikian  capaian  penerimaan  pajak  di  tahun  2019  ini  adalah sebesar  84,44  persen.  Capaian  ini  memang  lebih  rendah  dibandingkan  tahun  2018  yang mencapai  92,23  persen,  namun  masih  lebih  baik  dibanding  capaian  tahun  2015  dan  2016, masing-masing  sebesar  81,96  persen  dan  81,61  persen  dari  target.  Bahkan  kontribusi penerimaan  pajak  terhadap  penerimaan  APBN  tahun  ini  mengalami  peningkatan,  dari  67,59 persen di tahun 2018 menjadi 68,06 persen di tahun 2019. 7
Berangkat  dari  pemahaman  bahwa  pajak  adalah  sumber  penerimaan  yang  penting untuk negara, adalah penting untuk mengembangkan sikap yang benar secara khusus sebagai orang  Kristen  dimana  orang  Kristen  memberikan  dukungannya  kepada  pemerintah  dalam bentuk kepatuhan membayar pajak. Secara khusus asumsi bahwa ekonomi dan teologi Kristen tidak memiliki keterkaitan langsung bahkan tidak saling mempengaruhi adalah suatu hal yang perlu  dikaji  ulang  dan  ditelaah  dengan  lebih  seksama.  Alkitab  di  dalam  banyak  bagian
4 “PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP),” n.d., http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/penerimaan-negara-bukan-pajak.bpkp.
5 “PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).”
6 Sri Mulyani, APBN Kita Kinerja dan Fakta Kalaedoskop 2019 (Jakarta, 2020).
7 Mulyani.
menjelaskan  bahwa  TUHAN  menghendaki  umat-Nya  untuk  memberi  dari  apa  yang  mereka miliki  serta  melaksanakan  apa  yang  menjadi  kewajibannya  baik  kepada  TUHAN  maupun kepada  pemerintah  terutama  dalam  konteks  membayar  Pajak  (Matius  22:17-21;  Markus 12:14-17; Lukas 20:21-25; Roma 13:6-7). Perikop ayat Alkitab di dalam Roma 13 ini secara khusus  menjelaskan tentang membayar pajak sebagai  kepatuhan kepada pemerintah, dimana tiap-tiap orang (setiap warga negara) harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak  ada  pemerintah  yang  tidak  berasal  dari  Allah  pemerintah-pemerintah  yang  ada, ditetapkan  oleh  Allah  (lihat  ayat  Roma  13:1).  Maka  sebagai  warga  gereja  yang  taat  kepada Firman TUHAN dan juga patuh kepada pemerintah, perbuatan membayar pajak adalah suatu hal  yang  perlu  dilaksanakan  sebagai  bentuk  ketaatan  dan  kepatuhan  kepada  peraturan  yang berlaku.

## Definisi Pajak dan Persepuluhan
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. 8 Apakah  pajak  dan  sumbangan  wajib  atau  retribusi  memiliki  sifat  yang sama?  Perhatikan  bahwa  antara  pajak  dan  retribusi  atau  sumbangan  sepintas  terlihat  sama, akan  tetapi  sesungguhnya  ada  perbedaan  mendasar  dalam  prinsip  dan  pelaksanaannya. Pengertian  pajak  jika  dibandingkan  dengan  retribusi  dan  sumbangan,  yaitu:  Sepintas  antara retribusi dan sumbangan adalah sama, namun sumbangan ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan  retribusi.  Pada  retribusi  imbal  balik  dari  pemerintah  dapat  ditunjuk  secara  langsung atau  dinikmati  secara  langsung  oleh  seseorang  atau  orang  yag  membayar  retribusi. Sedangkan, pada sumbangan yang mendapat  prestasi  kembali (tegen prestatite) adalah suatu golongan.        Jika dibandingkan dengan pajak, meski keduanya terdapat sanksi yuridis tetapi akibat  hukum  dari  pelanggaran  terhadap  pajak  dan  sumbangan  berbeda.  Sifat  memaksa  dari pajak  lebih  kuat  jika  dibandingkan  dengan  sumbangan.  Pada  retribusi  sifat  paksaan  pada umumnya lebih bersifat ekonomis. 9
Merujuk  kepada  definisi  pajak  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki unsur-unsur berupa otoritas dalam pelaksanaannya, dimana berbeda dengan sumbangan atau retribusi  sifat  pajak  lebih  ke  arah  memaksa  dalam  arti  menuntun  kepatuhan  dari  pihak  yang ditagih.  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  bersifat  memaksa  maka  sifat memaksa  ini  diatur  pelaksanaannya  dalam  undang-undang  dimana  tata  cara  pelaksanaannya mengikuti peraturan pelaksana yang berlaku dalam sistem perundangan-undangan. Pajak yang dibayar  oleh  anggota  masyarakat  dikembalikan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  jaminan sosial,  kesehatan  dan  keamanan  kepada  warga  masyarakat.  Selain  itu  manfaat  langsung  dari pembayaran  iuran  wajib  ini  terlihat  di  dalam  bentuk  penerimaan  dan  belanja  negara  yang terangkum di dalam APBN. Bagaimana kaitan pajak dengan persepuluhan di gereja?
8 Khalimi, Hukum  Pajak  (Teori  dan  Praktik  Hukum  Pajak  dan  Acara  Perpajakan) (Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, 2020).
9 Khalimi.
Dalam  gereja  kita  mengenal  apa  yang  disebut  sebagai  persepuluhan  dimana perpuluhan  ini  adalah  10%  dari  penghasilan  seseorang  ( cash  based ).  Ada  teladan  yang diberikan kepada orang Kristen di  dalam Alkitab tentang memberikan perpuluhan (Kejadian 14:20;  Ibrani  7:9).  Namun  berbeda  dengan  pajak  yang  bersifat  memaksa  dan  menuntu kepatuhan,  persepuluhan  merupakan  suatu  bentuk  pernyataan  ucapan  syukur  kepada  Allah akan  kebaikan-Nya  dalam  hidup  manusia.  Persepuluhan  menurut  sifatnya  harus  diberikan karena  orang  Kristen  mengasihi  Allah  dan  ingin  mengekspresikan  kasih  itu  dalam  bentuk mengembalikan  kepada  TUHAN  sepersepuluh  dari  penghasilan  yang  ia  peroleh  sebagai persembahan  kasih.  Secara  umum,  membayar  pajak  dan  memberikan  persepuluhan  adalah dua  hal  yang  sangat  ideal  untuk  dilakukan  oleh  warga  gereja  yang  taat  sebagai  orang beragama maupun anggota masyarakat yang menyadari kewajibannya.

## Hukum Pajak Menegaskan Perintah Alkitab Tentang Perpajakan
Menurut  Santoso  Brotodiharjo,  hukum  pajak    adalah  keseluruhan  dari  peraturan- peraturan  yang  mengatur  wewenang  pemerintah  utk  mengambil  kekayaan  seseorang  dan menyerahkannya  kembali  kepada  masyarakat  melalui  kas  negara  (APBN). 10 Dasar  hukum yang  digunakan  pemerintah  untuk  menetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  adalah  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2018  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja. Pajak dari segi hukum memiliki beberapa aspek terkait di dalamnya yang merupakan landasan  untuk  berpijak  yang  bukan  saja  memenuhi  unsur  memaksa  tetapi  juga  memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Agar pemungutan pajak  tidak membebani  masyarakat  dan di  sisi  pemerintah sebagai pemungut  pajak  dapat  melakukan  penagihan  pajak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku, maka aspek hukum  yang mengatur pajak menjelaskan bahwa suatu  pemungutan pajak harus memenuhi  beberapa  unsur.  Unsur-unsur  pajak  tersebut  beberapa  di  antaranya  adalah  adanya undang-undang, adanya pemungut pajak (yaitu pemerintah melalui fiskus yang ditunjuk untuk tugas tersebut), adanya objek pajak, adanya subjek pajak yang akan membayar, adanya cara dan  ketentuan  yang  jelas  dalam  pengenaan  perhitungan  dan  tata  cara  pembayaran. 11 Penjelasan  ini  menegaskan  bahwa  unsur-unsur  hukum  dalam  pajak  ini  memberi  legitimasi untuk pelaksanaan pajak dimana melalui legitimasi ini pemerintah memiliki wewenang untuk menagih pajak kepada rakyatnya.
Dalam  hukum,  dengan  diaturnya  secara  tegas  dalam  undang-undang  pajak  yang memberikan  legitimasi  kepada  negara  untuk  memungut  pajak,  akan  timbul  perikatan  antara individu (orang pribadi atau badan) dengan negara yang mewajibkan untuk melaksanakan hak dan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan.  Pengaturan  dalam  undang-undang pajak  akan  memberikan  jaminan  bahwa  pajak  tersebut  dibayar  oleh  wajib  pajak  dimana
11 Marihot Siahaan, Hukum Pajak Elementer , Cetakan Pertama (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2010).
negara  dapat  memaksa  wajib  pajak  untuk  melunasi.  Di  sisi  lain,  hukum  akan  melindungi wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang negara dalam pemungutan pajak. 12
Hukum  di  satu  sisi  menjadi  alat  bagi  pemerintah  untuk  menjalankan  pembangunan dan di sisi lain menjadi alat untuk merakayasa terjadinya peningkatan kesejahteraan di dalam masyarakat.  Di  sisi  lain,  rekayasa  yang  dilakukan  pemerintah  hanya  akan  berjalan  dengan baik  apabila  didukung  oleh  masyarakat  yaitu  dukungan  dalam  bentuk  memahami  dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah yaitu membayar pajak. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan di dalam Alkitab bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dalam dunia,  yaitu  pemerintah  menjalankan  roda  pemerintahan  dengan  prinsip-prinsip  yang  secara substansi telah ditetapkan di dalam Alkitab.
Perintah Alkitab untuk membayar pajak adalah suatu konsekuensi logis dari ketaatan yang memiliki dua sisi.  Di satu  sisi, membayar pajak memberi orang Kristen peluang untuk menunjukkan dirinya sebagai  warga negara yang taat  peraturan (Roma 13:7) dan di  sisi  lain membayar  pajak  memberi  peluang  bagi  orang  Kristen  untuk  menunjukkan  teladan  memberi sebagai  bentuk  pelayanan  kepada  sesama  terutama  sebaga  warga  negara  negara  yang mengasihi pemerintah yang ada. Bentuk pelayanan kasih tersebut dilakukan dengan memberi dari  sesuatu  yang  ada  padanya  dan  memberi  dengan  kerelaan  dan  penuh  kasih  (2  Korintus 8:12)  yang  mengatakan,  ”Sebab  jika  kamu  rela  untuk  memberi,  maka  pemberianmu  itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.”

## Manfaat dan Pentingnya Penerimaan Negara dari Pajak
Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  adalah  dari  pajak  yang  dipungut  dari masyarakat.  Mekanisme  pelaksanaan  pemungut  pajak  dan  hasil  yang  diperoleh  dari pemungutan  pajak  dapat  mendorong  roda  pembangunan  yang  direncanakan  pemerintah  dan juga untuk merancang berbagai pengeluaran dalam APBN. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap  sebagai  beban  mengingat  keharusan  pembayaran  pajak  yang  pada  akhirnya  akan mengurangi  daya  beli  orang  tersebut,  terutama  jika  dibandingkan  apabila  tidak  memiliki kewajiban  untuk  membayar  pajak. 13 Beban  bagi  masyarakat  di  satu  sisi  dan  potensi penerimaan  yang  cukup  besar  di  sisi  lain  bagi  pemerintah  seringkali  membuat  manfaat  dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak. 14
Keberhasilan  pemungutan  pajak  tergantung  pada  kesadaran  masyarakat  akan  pajak dimana kesadaran tersebut dipengaruhi oleh pengertian individu tentang pajak. 15 Di sisi lain, pemberlakuan  pajak  harus  sesuai  dengan  persetujuan  masyarakat  itu  sendiri,  melalui pembahasan  dalam  proses  pembuatan  undang-undang  pajak  antara  pemerintah  dan  DPR dimana  hal  ini  akan  mengecilkan  perlawanan  terhadap  pajak  karena  masyarakat  menyadari pemungutan  pajak  adalah  untuk  kepentingan  masyarakat  itu  sendiri. 16 Memang  dari  segi
12 Siahaan.
13 Sonny Sumarsono, Manajemen Keuangan Pemerintah (Graha Ilmu, 2010).
14 Sumarsono.
15 Siahaan, Hukum Pajak Elementer .
16 Siahaan. Hlm. 42.
jumlah pajak yang harus dibayarkan sering tidak mudah bagi wajib pajak yang sebagian besar adalah masyarakat kecil yang berada pada tingkat ekonomi yang tidak memadai. Akan tetapi dengan membayar pajak, masyarakat menunjukkan kontribusi dan dukungannya terhadap apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
Dalam  konteks  sumber  pendapatan  negara,  definisi  dari  pendapatan  negara  adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam  rangka  pembangunan  negara. 17 Yang  dimaksud  dengan  pendapatan  negara  atau penerimaan  uang  negara  atau  penerimaan  pemerintah  yakni  meliputi  pajak,  retribusi, keuntungan  perusahaan  negara,  denda,  sumbangan  masyarakat,  dll. 18 Di  sisi  lain,  warga jemaat  di  gereja  belum  semuanya  memiliki  kesadaran  atau  kepatuhan  untuk  secara  sukarela dan tanpa paksaan membayar pajak kepada pemerintah. Sebagian orang Kristen lebih memilih untuk  memberikan  uang  yang  diperoleh  dari  penghasilannya  dalam  bentuk  persepuluhan kepada  gereja  dimana  ia  beribadah  dibandingkan  harus  memberi  pajak  kepada  pemerintah. Jika  ditinjau  secara  umum,  maka  ada  pengaruh  antara  keimanan  seseorang  terhadap  agama yang dianutnya dengan kepatuhannya dalam mentaati aturan pemerintah.

## Sikap Orang Kristen Terhadap Pemerintah Dan Pajak Berdasarkan Alkitab
Alkitab,  secara  umum  yang  melibatkan  Perjanjian  Lama  dan  Perjanjian  Baru, mengadvokasi ketaatan Israel dan orang Kristen kepada Hukum, dalam hal ini Hukum Taurat, sebagai  model  dasar  ketaatan  hukum  sipil.  Musa  sebagai  pemimpin  besar  bangsa  Israel menegaskan  kepada  umat,  tentang  tanggung  jawab  taat  kepada  Hukum  dengan  mangatakan, “haruslah  kamu  melakukan  dengan  setia  segala  ketetapan  dan  peraturan  yang  kupaparkan kepadamu  pada  hari  ini”  (Ulangan  11:32).  Christoph  Barth  mengatakan  bahwa  “Taurat sebagai pengajaran atau hukum yang berkembang di kalangan Israel, dan penekanan terhadap penggunaannya  terjadi  pada  masa  Israel  berada  di  pembuangan.  Hukum  taurat  mengacu kepada  kelima  kitab  Taurat  yang  diajarkan  oleh  Musa.” 19 Dalam  Alkitab,  khususnya Perjanjian  Baru,  secara  terbuka  berbicara  tentang  sikap  Kristen  terhadap  Pemerintah,  dan secara khusus tentang pajak. Ajaran Yesus Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius 22:15- 22;  Lukas  20:20-26  dan  Markus  12:13-17  menegaskan  sikap-Nya  tentang  ketaatan  kepada Pemerintah,  dengan  mengatakan,  “Berikanlah  kepada  Kaisar  apa  yang  wajib  kamu  berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Markus 12:17). Sikap  ketaatan  kepada  Pemerintah  ini  berhubungan  langsung  dengan  pembayaran  pajak kepada  pemerintah.  Rasul  Paulus  merinci  sikap  ketaatan  kepada  Pemerintah  ini  dengan mengatakan bahwa “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah” (Roma 13:1). Ketaatan kepada Pemerintah ini bersifat wajib, dan harus dilakukan  dengan  benar.  Ketaatan  ini  secara  khusus  ditandakan  dengan  “membayar  pajak”
17 Ibnu  Syamsi, Dasar-Dasar  Kebijakan  Keuangan  Negara (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1994), http://repository.unpas.ac.id/41148/4/J.%20BAB%20II.pdf.
18 Syamsi.
19 Christoph Barth, “Etika Perjanjian Lama,” n.d., id.m.wikipedia.org.
seperti  yang  ditegaskan  oleh  Rasul  Paulus  yang  mengatakan,  “Itulah  sebabnya  maka  kamu membayar pajak. … Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar; pajak kepada yang  berhak  menerima  pajak,  …”  (Roma  13:6a,  7a).  Implikasi  dari  sikap  Alkitab  terhadap ketaatan kepada Pemerintah dan pembayaran pajak adalah bahwa orang Kristen bertanggung jawab  untuk  taat  kepada  Pemerintah,  yang  diwujudkan  dengan  pembayaran  pajak.  Dengan demikian,  ada  alasan  kuat  bagi  orang  Kristen  untuk  mendukung  Omnibus  Law,  khususnya yang  berhubungan  dengan  pajak  sebagai  pendapatan  negara,  yang  tujuannya  adalah  untuk membawa kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia secara umum.

## Implementasi  Omnibus  Law  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Penerimaan  Negara  Dari Sudut Pandang Alkitab
Pada bagian terdahulu  telah dijelaskan bahwa definisi  dari pendapatan negara  adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam  rangka  pembangunan  negara.  Perwujudan  dari  pemasukan  negara  adalah  penerimaan dalam  bentuk  pajak.  Sisi  lain  dari  penerimaan  negara  adalah  kepatuhan  warga  masyarakat Indonesia  di  dalam  melakukan  kewajibannya  kepada  pemerintah  dalam  bentuk  memberi sebagian  dari  penghasilannya  dalam  bentuk  pembayaran  pajak.  Perbuatan  memberi sesungguhnya bukan hanya suatu ketaatan kepada pemerintah melainkan juga termasuk suatu tindakan nyata berupa kasih  kepada sesama dan  wujud ucapan syukur serta ketaatan kepada TUHAN.
Dari  sudut  pandang  Alkitab,  dijelaskan  di  dalam  Injil  Lukas  6:38;  2  Korintus  8:12, bahwa  perbuatan  memberi  adalah  tanda  bahwa  kita  mengasihi  TUHAN  dan  sesama.  Pada bagian Firman TUHAN tersebut, dijelaskan bahwa ketika orang Kristen memberi hendaknya ia  memberi  karena  ia  sadar  bahwa  memberi  adalah  pertama  suatu  standar  sikap  hidup  yang benar.  Hal  berikutnya,  ketika  seorang  Kristen  memberi  ia  memberi  sesuai  dengan  hukum kasih,  kita  harus  memberi  kepada  mereka  yang  membutuhkan  pertolongan  sesuai  dengan hukum  kasih  (lihat  penjelasan  1  Korintus  13  tentang  kasih).  Allah  sendiri  akan  mengukur pemberian  kita  dan  sebagai  imbalannya,  Ia  akan  memberi  kepada  kita.  Ukuran  berkat  dan pahala  yang  kita  terima  akan  sebanding  dengan  kepedulian  kita  dan  pertolongan  yang  kita berikan kepada orang lain (lihat 2 Korintus 9:6).
Maka  jelas  di  sini  bahwa  peran  pajak  dalam  kegiatan  pemerintahan  adalah  esensial dan  sangat  berpengaruh  oleh  karena  pembayaran  pajak  masyarakat  sangat  berpengaruh terhadap  kegiatan  pembangunan  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah.  Secara  umum,  pajak yang  diterima  (dibayarkan  kepada)  pemerintah  akan  digunakan  untuk  membiayai  berbagai kegiatan pemerintahan. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari  pembelanjaan  pemerintah,  sebagian  dari  pengeluaran  pemerintah  adalah  untuk membiayai  administrasi  pemerintahan  dan  sebagian  lainnya  adalah  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan  pembangunan. 20 Fungsi  lainnya  dari  pajak  yang  diterima  oleh  pemerintah adalah untuk membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan
20 Syamsi, Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara .
kesehatan  rakyat,  membiayai  pembelanjaan  untuk  angkatan  bersenjata,  dan  membiayai berbagai  jenis  infrastruktur  yang  penting  yang  akan  dibiayai  pemerintah.  Perbelanjaan- perbelanjaan  tersebut  akan  meningkatkan  pengeluaran  agregat  dan  mempertinggi  tingkat kegiatan ekonomi negara. 21

## Tujuan Omnibus Law dalam Bidang Perpajakan
Omnibus Law adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang dilebur menjadi satu  guna  meningkatkan  efisiensi  dalam  tata  laksana  pemerintahan  dan  secara  khusus pelaksanaan  pembangunan  di  bidang  ekonomi  negara.  Menurut  keterangan  Menteri Keuangan,  tujuan  dari  Omnibus  Law  bidang  Perpajakan  adalah  untuk  mempermudah  bagi kalangan  masyarakat  untuk  memulai  usaha  serta  memangkas  berbagai  level  birokrasi  yang berpotensi  menghambat  investasi  baik  dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri.  Lebih  jauh membahas  tentang  tujuan  dari  Omnibus  Law  Cipta  Kerja,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani Indrawati  mengatakan  Omnibus  Law  Undang-undang  Cipta  Kerja  bertujuan  agar  Indonesia mampu  terlepas  dari  jebakan  kelas  menengah  atau  middle  income  trap.  Dengan  demikian, Indonesia  diyakini  bisa  menjadi  negara  yang  efisien  dan  memiliki  regulasi  yang  mudah. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memulai berusaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani  Indrawati  mengatakan  Omnibus  Law  Undang-undang  Cipta  Kerja  bertujuan  agar Indonesia  mampu  terlepas  dari  jebakan  kelas  menengah  atau middle  income  trap .  Dengan demikian,  Indonesia  diyakini  bisa  menjadi  negara  yang  efisien  dan  memiliki  regulasi  yang mudah. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memulai berusaha. 22

## Menuju Pembangunan Indonesia Yang Maju Dengan Omnibus Law
Menyimak  kepada  penjelasan  singkat  di  atas  tampak  bahwa  salah  satu  tujuan  dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah agar negara Indonesia mampu dan terlepas dari  jebakan  kelas  menengah  yang  disebut  sebagai  middle  income  trap.  Apa  sesungguhnya yang  dimaksud  dengan  jebakan  kelas  menengah  tersebut?  Sebuah  penelitian  yang  dirilis dalam  jurnal  tentang  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  pada  bulan  Desember  2018, menjelaskan  bahwa  Bank  Dunia  mengklasifikasikan  negara  Indonesia  ke  dalam  kelompok negara  dengan  pendapatan  menengah  ke  bawah  ( lower-middle  income  country )  selama  13 tahun  terakhir,  dimana  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  cukup stagnan  (tidak  mengalami  kemajuan  yang  berarti)  dalam  waktu  yang  lama  dan  membuat Indonesia  potensi  Indonesia  masuk  jebakan  pendapatan  menengah  ( Middle  Income  Trap ) sangat besar. 23 Dengan kata lain potensi untuk mandegnya pembangunan Indonesia bukanlah suatu  hal  yang  mustahil  dan  pemerintah  Indonesia  harus  mampu  untuk  mengantisipasi  hal tersebut sebelum kondisi dimaksud menjadi lebih parah.
21 Syamsi.
22 Sri  Mulyani,  “Tujuan  Omnibus  Law  Untuk  Keluarkan  Indonesia  Dari  Middle  Income  Trap,”  n.d., https://money.kompas.com/read/2020/10/12/110107326/sri-mulyani-sebut-tujuan-omnibus-law-untuk- keluarkan-indonesia-dari-middle?page=all.
23 Hotmaria  dan  Ernawati  Pasaribu  Lumbangaol, Eksistensi  Dan  Determinan  Middle  Income  Trap  Di Indonesia (Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, n.d.).
Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik  lebih  jauh  lagi  menyatakan  bahwa  Indonesia merupakan negara dengan pasar ekonomi terbesar di kawasan Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan yang terbesar ke-16 di dunia. 24 Hal ini tentu merupakan potensi besar dan peluang untuk  maju yang harus diraih,  direncanakan dan disusun tata laksananya dalam aturan  yang  jelas  guna  diwujudkan  dalam  rencana  pembangunan  nasional  negara  Indonesia yang berkesinambungan. Senada dengan penjelasan tersebut, Oberman, et al. , (2012:7) dalam laporannya  memprediksi  bahwa  pada  tahun  2030  Indonesia  akan  berada  di  urutan  ke-7 perekonomian terbesar di dunia dan mengestimasi penambahan 90 juta masyarakat Indonesia memasuki  kelas  konsumsi  (paritas  daya  beli  tinggi).  Penelitian  lain  mendefinisikan MIT (Middle Income Trap) sebagai kondisi dimana negara-negara berpenghasilan menengah tidak mampu  mempertahankan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  stabil  untuk  mencapai kelompok income yang  baru  sebagai  negara  berpenghasilan  tinggi  sehingga  terjebak  dalam kelompok middle income (Aviliani et al. , 2014). 25
Sebelum dapat melangkah lebih jauh, tentu harus dicatat bahwa beberapa pelaku usaha asing  terutama  telah  memberikan  catatan  tentang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  khususnya tentang  dampaknya  pada  lingkungan  dimana  hal  ini  sebenarnya  hanya  merupakan  catatan sisipan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Namun hal yang lebih urgen tentu di dalam proses pembangunan  adalah adanya tingkat  kerawanan penyalah gunaan  dana pembangunan berupa tindak pidana korupsi oleh pejabat negara. Alasan mengapa korupsi merupakan faktor penghambat  dalam  proses  pembangunan  tentu  sudah  sangat  jelas.  Akan  tetapi  perlu  digaris bawahi  di  sini  bahwa  justru  tingkat  prevalensi  korupsi  di  suatu  negara  akan  mempengaruhi jumlah investor yang datang untuk menanamkan modalnya di suatu negara.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Alvaro  Cuervo-Cazzura  menunjukan  bahwa korupsi mampu merugikan foreign direct investment yang masuk ke suatu negara. 26 Pada saat negara  mempertahankan  budaya  korupsi  akan  mengundang  investor  asing  yang  berperilaku korup dengan cara melakukan suap untuk mendapatkan izin usaha sekalipun tidak berkualitas dimana  masuknya  investor  asing  yang  tidak  berkualitas  tentu  akan  memperburuk perekonomian  suatu  negara. 27 Agar  tingkat  investasi  yang  dapat  menstimulus  perekonomian Indonesia dapat mengalir dengan lancar dan menuju kepada sasaran yang dikehendaki, maka pemerintah  tentu  akan  menempuh  berbagai  upaya  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap tindakan  korupsi  dalam  bentuk  apapun.  Maka  upaya  berupa  peraturan  perundang-undangan yang menjadi alat untuk melawan korupsi adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kini telah disahkan oleh Presiden dan sedang diimplementasikan.
Merujuk  kepada  uraian  tentang  implementasi  Omnibus  Law  atau  UU  Cipta  Kerja seperti  yang  diuraikan  di  atas,  khususnya  tentang  pajak  sebagai  penerimaan  negara,  maka dapat  dikatakan  bahwa  Alkitab  mengharuskan  orang  Kristen  untuk  mentaati  Pemerintah
24 Lumbangaol.
25 Lumbangaol.
26 Sudirman  D  Hurry, Pencegahan  Korupsi  Melalui  Pembangunan  Kompetensi  Sosio  Kultural (Integritas)  PNS (Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, n.d.).
27 Hurry.
dalam  segala  segi  kehidupan  secara  umum.  Pada  sisi  yang  khusus,  wujud  ketaatan  Kristen kepada  Pemerintah  ditandakan  dengan  mendukung  Pemerintah  dalam  penerapan  Omnibus Law, khususnya tentang pajak sebagai  penerimaan negara. Alasan terpenting  bagi  dukungan Kristen terhadap penerapan Omnibus Law, didasarkan atas tujuan mulia, yaitu mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## KESIMPULAN
Pajak sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah merupakan sumber pendapatan negara yang dibutuhkan oleh pemerintah guna melaksanakan pembangunan tetapi juga  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran  dan  program-program  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah.  Pada  dasarnya,  penerimaan  negara  terbagi  atas  2  jenis  penerimaan,  yaitu penerimaan  dari pajak dan  penerimaan  bukan  pajak  yang  disebut penerimaan  negara  bukan pajak  (PNBP).    Menurut  UU  no.  20  tahun  1997  tentang  PNBP,  PNBP  adalah  seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sebagai sumber pendapatan  negara,  pajak  merupakan  penghasilan  negara  yang  sangat  berperan  memberikan kontribusi  terbesar  dalam  membiayai  semua  pengeluaran  negara  termasuk  pengeluaran pembangunan  nasional  demi  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Selain  itu, pemerintah  juga  bisa  mengatur  pertumbuhan  ekonomi  melalui  kebijaksanaan  pajak  sebab dengan  fungsi  mengatur,  pajak  bisa  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan perekonomian  yang  lebih  baik.  Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  pembangunan  negara  demi kesejahteraan  rakyat,  pemerintah  terus  berusaha  mengadakan  penyempurnaan  atas  sistem perpajakan yang berlaku yaitu dengan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Sebagai  orang Kristen, kita wajib membayar pajak  bukan hanya karena pajak  adalah kontribusi wajib kepada  negara  tetapi  juga  adalah suatu  bentuk  perwujudan ketaatan kepada pemerintah  karena  TUHAN  menghendaki  agar  kita  mentaati  pemerintah  sebagai  wakil TUHAN  di  dalam  dunia.  Firman  TUHAN  dengan  jelas  memberikan  perintah  agar  kita melaksanakan  kewajiban  kita  dan  memberikan  apa  yang  menjadi  hak  negara  yaitu pembayaran  pajak.  Matius  22:15-22;  Lukas  20:20-26  dan  Markus  12:13-17  menegaskan sikap-Nya  tentang  ketaatan  kepada  Pemerintah,  dengan  mengatakan,  “Berikanlah  kepada Kaisar apa yang wajib kamu  berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan  kepada  Allah”  (Markus  12:17).  Sikap  ketaatan  kepada  Pemerintah  ini  berhubungan langsung dengan pembayaran pajak kepada pemerintah. Rasul Paulus merinci sikap ketaatan kepada  Pemerintah  ini  dengan  mengatakan  bahwa  “Tiap-tiap  orang  harus  takluk  kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah” (Roma 13:1).
Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  adalah  dari  pajak  yang  dipungut  dari masyarakat.  Mekanisme  pelaksanaan  pemungut  pajak  dan  hasil  yang  diperoleh  dari pemungutan  pajak  dapat  mendorong  roda  pembangunan  yang  direncanakan  pemerintah  dan juga untuk merancang berbagai pengeluaran dalam APBN. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap  sebagai  bebab  mengingat  keharusan  pembayaran  pajak  yang  pada  akhirnya  akan
mengurangi  daya  beli  orang  tersebut,  terutama  jika  dibandingkan  apabila  tidak  memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak.
Tujuan  dari  Omnibus  Law  Cipta  Kerja,  adalah  agar  Indonesia  mampu  terlepas  dari jebakan kelas menengah atau middle income trap . Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa menjadi  negara  yang  efisien  dan  memiliki  regulasi  yang  mudah  guna  menunjang  kehidupan bernegara,  khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  guna  membawa  kesejahteraan  kepada masyarakat.  Selain  itu,  masyarakat  juga  bisa  lebih  mudah  untuk  memulai  berusaha  dan mengambil  dalam  meningkatkan  interaksinya  dalam  bidang  bisnis  dan  ekonomi  lokal. Harapan  dari  artikel  yang  merupakan  penelitian  terhadap  judul  “Pengaruh  Kebijakan Omnibus Law Terhadap Penerimaan Negara,” ialah agar kiranya ada kemanfaatan yang dapat diperoleh  untuk  memahami  seluk-beluk  Omnibus  Law  dan  implementasinya  dalam  konteks penerimaan  negara,  yang  harus  didukung  oleh  segenap  lapisan  masyarakat,  khususnya masyarakat Kristen Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Barth, Christoph. “Etika Perjanjian Lama,” n.d. id.m.wikipedia.org.
Hurry, Sudirman D. Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) PNS . Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, n.d.
Khalimi, Kh. Hukum Pajak (Teori dan Praktik Hukum Pajak dan Acara Perpajakan) . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, 2020.
Lumbangaol,  Hotmaria  dan  Ernawati  Pasaribu. Eksistensi  Dan  Determinan  Middle  Income Trap  Di  Indonesia .  Jakarta:  Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik,  Sekolah  Tinggi Ilmu Statistik, n.d.
Mulyani, Sri. APBN Kita Kinerja dan Fakta Kalaedoskop 2019 . Jakarta, 2020.
———. “Tujuan Omnibus Law Untuk Keluarkan Indonesia Dari Middle Income Trap,” n.d. https://money.kompas.com/read/2020/10/12/110107326/sri-mulyani-sebut-tujuan- omnibus-law-untuk-keluarkan-indonesia-dari-middle?page=all.
“PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP),” n.d.
http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/penerimaan-negara-bukan- pajak.bpkp.
Siahaan, Marihot. Hukum Pajak Elementer . Cetakan Pertama. Yogjakarta: Graha Ilmu, 2010. Soeriaatmadja,  Arifin. Laporan  Akhir  Kompendium  Bidang  Hukum  Keuangan  Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara) . Jakarta: BPHN Kemenhumkam RI, 2010.
Sumarsono, Sonny. Manajemen Keuangan Pemerintah . Graha Ilmu, 2010.
Syamsi,  Ibnu. Dasar-Dasar  Kebijakan  Keuangan  Negara .  Jakarta:  Rineka  Cipta,  1994. http://repository.unpas.ac.id/41148/4/J.%20BAB%20II.pdf.