## PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERJADI KESALAHAN DATA PENERBITANNYA (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
Andina Alfia Rizqi , Yusriyadi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang 50275 email : andinarizqi@gmail.com

## Abstract
This article is about  legal protection for certificate owners in regard to registration error. The error  might  cause  loss  of  land  ownership  of  related  certificate.  This  research  used  socio  legal approach and descriptive specification analysis. The results of the study revealed that physical and  juridical  data  error  in  land  registration  caused  the  certificate  owner  to  suffer  the  loss  of land ownership. The error also triggered a poor land administration system. Land registration guarantees legal land ownership. Thus, regarding errors on land certificate registration, BPN as the institution issuing the certificate makes corrections or revises the errors in Land  Ownership Certificate.Based on the findings.
Keywords : Legal Protection, Certificate Registration Error .

## Abstrak
Penelitian ini mengenai Perlindungan hukum pemilik sertipikat dalam hal terjadi kesalahan data penerbitannya  karena  apabila  hal  ini  terjadi  maka  mengakibatkan  hilangnya  unsur  kepastian hukum  hak  atas  tanah  pada  sertipikat  yang  bersangkutan.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di Kota  Semarang.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah socio  legal dan  spesifikasi deskriptif analitis. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kesalahan data fisik maupun data yuridis  dalam  pendaftaran  tanah  mengakibatkan  hilangnya  unsur  kepastian  hukum  hak  atas tanah,  sehingga  pemilik  sertipikat  dirugikan.  Kesalahan  ini  juga  akan  menciptakan  sistem administrasi  pertanahan  yang  tidak  tertib.  Dengan  terdaftarnya  hak  atas  tanah  memberikan jaminan  keamanan  kepemilikannya  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum.  Apabila  terdapat kesalahan  dalam  data  penerbitan  sertipikat,  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh BPN  sebagai  pihak  yang  mengeluarkan  sertipikat  yaitu  dilakukan  pembetulan  atau  revisi  atas kesalahan di dalam sertipikat Hak Atas Tanah.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kesalahan Penerbitan Sertipikat.

## A. Pendahuluan
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor  5  tahun  1960  telah  menggariskan  adanya  keharusan  untuk melaksanakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  Indonesia.  Untuk  menunjang  perkembangan  Hukum Tanah Nasional dimana hukum adat merupakan sumber utamanya dan sesuai dengan ketentuan
Pasal  19  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Pendaftaran  tersebut  meliputi:  a)  Pengukuran,  pemetaan  dan  pembukuan  tanah; b)Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”
Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya  dan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya.(Harsono, 1990)
Di Indonesia setiap hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah  susun  didaftar  dengan  membukukannya  dalam  buku  tanah,  yang  memuat  data  fisik  dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya, yang dicatat pula pada  surat  ukur  tersebut.  Pembukuan  dalam  buku  tanah  serta  pencatatannya  pada  surat  ukur merupakan  bukti  bahwa  hak  yang  bersangkutan  serta  pemegang  haknya  dan  bidang  tanahnya yang  diuraikan  dalam  surat  ukur  secara  hukum  telah  didaftar  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (vide Pasal 29 PP Nomor 24 Tahun 1997). Selanjutnya menurut Pasal 31 PP  Nomor  24  Tahun  1997  dinyatakan  bahwa  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang bersangkutan diterbitkan sertipikat sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis dalam buku tanah.(Harsono, 2002)
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.  Kepastian  dan  perlindungan  hukum  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  alat  bukti  yang dihasilkan dari pendaftaran tanah yang berupa Buku Tanah dan Sertipikat Tanah yang terdiri atas Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.
Setelah  diterbitkannya  sertipikat  hak  atas  tanah  oleh  instansi terkait,  dalam  hal ini  adalah Badan  Pertanahan  Nasional,  tidak  menjamin  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat
tidak  dapat  digugat  oleh  pihak  lain  yang  merasa  memiliki  hak  atas  tanah  yang  sama.  Hal  ini karena sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA adalah sistem pendaftaran negatif yaitu dimana bagi pihak lain yang merasa mempunyai hak yang lebih kuat dengan disertai bukti-bukti yang dimilikinya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Apabila pembuktian tersebut dapat dibuktikan  maka  sertipikat  yang  telah  diterbitkan  dapat  dibatalkan.  Sertipikat  hak  atas  tanah merupakan  tanda  bukti  yang  mutlak.  Artinya  apabila  terdapat  kekeliruan  dalam  sertipikat tersebut maka masih dimungkinkan untuk dikoreksi melalui pembatalan(Hartanto, 2014).
Selain  itu  pada  saat  pengurusan  sertipikat  ternyata  masih  banyak  sertipikat  yang mengandung  kesalahan  penerbitan  baik  kesalahan  prosedur,  kesalahan  ukur,  kesalahan  dalam penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan pencantuman subyek hak, kesalahan obyek haknya,  kesalahan  jenis  hak,  kesalahan  perhitungan  luas  tanah,  kesalahan  tumpang  tindih  hak, kesalahan  data  fisik  dan  yuridis,  dan  kesalahan  administrasi  lainnya  seperti  yang  tercantum dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.
Bagi  pemegang  hak,  sertipikat  yang  mengandung  kesalahan  dalam  penerbitan  sertipikat seharusnya  diberikan  perlindungan  hukum  sebagaimana  maksud  undang-undang  mengenai pendaftaran  tanah  yaitu  jaminan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  sehingga  dapat  merugikan pemegang  hak  tersebut.  Pemegang  sertipikat  yang  terjadi  kesalahan  dalam  penerbitannya memiliki  implikasi  tidak  saja  terhadap  pemegang  hak  yang  beritikad  baik  dalam  memperoleh tanah tersebut, tetapi juga bagi pihak ketiga atau pihak yang akan berkepentingan baik terhadap tanah  yang  bersangkutan.  Untuk  menanggulangi  timbulnya  kesalahan  dalam  penerbitan sertipikat perlu adanya upaya aktif dan peran serta dari segenap lapisan masyarakat serta instansi yang  terkait  dengan  bidang  pertanahan  seperti  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), Kantor Badan Pertanahan Nasional, serta peranan penegak hukum atau badan peradilan.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini akan mengkaji mengenai  masalah  Bagaimana  akibat  hukum  bagi  pemilik  sertipikat  Hak  Atas  Tanah  apabila terjadi  kesalahan  data  penerbitan  sertipikatnya  dan  Mengapa  Pemerintah  perlu  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pemilik  sertipikat  Hak  Atas  Tanah  terjadi  kesalahan  dalam  data penerbitan sertipikatnya serta bagaimana bentuk perlindungan hukumnya

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah socio-legal  research . Metode socio  legal  research merupakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  sosial
untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  dalam  gejala yang  bersangkutan(Marzuki,  2008).  Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  melakukan  penelitian mengenai  perlindungan  hukum  pemilik  sertipikat  Hak  Atas  Tanah  dalam  hal  terjadi  kesalahan dalam  data  penerbitan  sertipikat  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  terjadi  kesalahan dalam data penerbitan sertipikat. Hal ini bertujuan untuk melihat praktek dalam masyarakat saat ini, masih banyak yang terkena kesalahan tersebut atau tidak, kemudian penulis berusaha untuk mencari  solusi  atas  permasalahan  tersebut.Penulis  akan  melakukan  penelitian  dalam  hal  ini terhadap  masyarakat  pemegang  sertipikat  yang  merasa  dirugikan  atas  kesalahan  dalam  data penerbitan sertipikat tersebut. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis  yang  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan  gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat(Amirudiin; &  Asikin,  2004).  Deskriptif  Analitis  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  yang  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang menyangkut permasalahan di atas(Soemitro, 1998).
Penelitian ini menggambarkan das sollen dan das sein mengenai perlindungan hukum bagi pemilik  sertipikat  dalam  hal  terjadi  kesalahan  data  penerbitannya  yang  mana  seharusnya  hal tersebut  tidak  terjadi,  karena  pemerintah  harus  memberikan  perlindungan  hukum  yang semestinya  agar  terjaminnya  kepastian  hukum  pemilik  sertipikat,  namun  senyatanya  terjadi adalah  masih  banyak  sertipikat  yang  terjadi  kesalahan  dalam  data  penerbitannya  di  Kantor Pertanahan Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut terdapat kesenjangan antara das sollen dan das  sein sehingga  penelitian  ini  akan  mengkaji    dan  menganalisis  dengan  menggunakan  teori- teori hukum.
Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti  Kantor  Pertanahan  Kota Semarang dan Pemilik Sertipikat yang terjadi kesalahan data penerbitannya, sedangkan jenis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  Data  Primer  yang  diperoleh  dengan  cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teori-teori yang ada.
Dalam  penelitian ini analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  yang  bersifat  kualitatif. Teknik analisis data yang bersifat kualitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif  sehingga  memudahkan inpretasi  data  dan  pemahaman  hasil  analisis(Muhammad,  2004).  Penelitian  kualitatif  adalah
penelitian  tentang  riset  yang  bersifat  deskripsi  dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan pendekatan  induktif.Induktif  merupakan  suatu  cara  penelitian  yang  berangkat  dari  fakta-fakta yang  ditemukan  di  lapangan  kemudian  di  analisis  dengan  konsep  teori  yang  digunakan  dalam penelitian(Sudarman, 2002). Penelitian ini fokus tehadap perlindungan hukum pemilik sertipikat dalam  hal  terjadi  kesalahan  data  penerbitannya  dan  menemukan  solusi  atas  kesalahan  tersebut agar terjaminnya kepastian hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Akibat Hukum Kesalahan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
Sertipikat hak atas tanah adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), sehingga atas  berlakunya  ketentuan-ketentuan  Hukum  Administrasi  Negara.  Atas  perbuatan  hukum tersebut  seseorang  selaku  pejabat  TUN  dapat  saja  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang terlingkup  sebagai  perbuatan  yang  melawan  hukum  baik  karena  kesalahan (schuld) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya.
Atas  perbuatan  yang  salah  atau  lalai  tadi  menghasilkan  produk  hukum  sertipikat  yang salah,  baik  kesalahan  atas  subjek  hukum dalam  sertipikat maupun  kesalahan atas objek  hukum dalam sertipikat tersebut. Kesalahan mana telah ditenggarai dapat terjadi dalam berbagai proses pendaftaran tanah.
Kesalahan  dalam  pembuatan  sertipikat  bisa  saja  karena  adanya  unsur  penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling) dan/ atau paksaan (dwang), dalam buku tanah. Dengan demikian sertipikat yang  dihasilkan  dapat  berakibat  batal  demi  hukum.  Adapun  bagi  subyek  yang  melakukan  hal tersebut  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatigedaad). Apabila  perbuatan  dilakukan  oleh  alat-alat  perlengkapan  negara/BPN,  maka  perbuatan  tersebut dapat  dikategorikan  sebagai onrechtmatige  overheidsdaad atau  penyalahgunaan  kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara(Kalo, 2007).
Perbuatan hukum Pemerintah / BPN dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertipikat  sebagai  perbuatan  hukum  untuk  menimbulkan  keadaan  hukum  baru  dan  melahirkan hak-hak  serta  kewajiban-kewajiban  hukum  baru  terhadap  orang  atau  subyek  hukum  tertentu harus  memenuhi  syarat-syarat  dan  tidak  boleh  mengandung  unsur  kesalahan  baik  menyangkut aspek  teknis  pendaftaran  tanah  maupun  aspek  yuridis.  Pasal  52  UUPA  telah  mengamanatkan penegakan hukum dan bidang pendaftaran tanah dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan- perbuatan tertentu. Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Kebijakan kriminalisasi dalam PP
10/1961  dengan  tegas  menentukan  bahwa  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  batas-batas  dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
Kesalahan  data  fisik  maupun  data  yuridis  dalam  pendaftaran  tanah  akan  mengakibatkan hilangnya  unsur  kepastian  hukum  hak  atas  tanah,  sehingga  orang  yang  berhak  terhadap  tanah tersebut akan dirugikan. Kesalahan juga akan berakibat terjadinya informasi yang salah di BPN sebagai  alat  kelengkapan  negara  yang  akibatnya  juga  berarti  menciptakan  administrasi pertanahan yang tidak tertib.
Badan Pertanahan Nasional menurut teori Pasrons mengandung dua pengertian utama yaitu Pertama, merupakan  suatu  kesatuan  dari  beberapa  sub-sistem  pendaftaran  tanah  atau  elemen definisi  pada  sistem  pendaftaran  tanah  yang  menekankan  pada  komponen  atau  elemennya, Kedua, merupakan  suatu  prosedur  birokrasi  secara  umum  yaitu  untuk  mencapai tujuan  definisi birokrasi yang menekankan prosedur. Sistem pendaftaran tanah yang menerangkan bahwa sistem birokrasi  adalah  komponen-komponen  atau  subsistem-subsistem  pendaftaran  tanah  yang  saling berinteraksi,  dimana  masing-masing  bagian  tersebut  dapat  bekerja  secara  sendiri-sendiri (independent) atau  bersama-sama  serta  saling  berhubungan  membentuk  satu  kesatuan  sehingga tujuan atau sasaran sistem pendaftaran tanah tersebut dapat tercapai secara keseluruhan. Sistem pendaftaran tanah yang menekankan pada prosedurnya menerangkan bahwa sistem pendaftaran tanah  adalah  suatu  jaringan  kerja  dari  prosedur-prosedur  birokrasi  yang  saling  berhubungan, berkumpul  bersama  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  atau  untuk  menyelesaikan  suatu  sasaran tertentu. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat termasuk birokrat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil(Widhi, 2014).
Penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah termasuk perubahan-perubahan  menyangkut  subjek,  status  hak  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang dilakukan  terhadap  tanahnya  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat.  Hal  ini  berarti  bahwa keterangan-keterangan  yang  tercantum  di  dalamnya  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  harus diterima  sebagai keterangan  yang benar  selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan  sebaliknya.  Apabila  ternyata  dalam  pendaftaran  tanah ada  data  yang  tidak  benar, maka  akan  diadakan  perubahan  dan  pembetulan  atas  kesalahan  tersebut.  Pembetulan  tersebut dilakukan  langsung  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  seperti  yang  dinyatakan  oleh Mahmud (Sub Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Semarang) bahwa:
“Ya apabila ada pembetulan karena kesalahan dari kami ya pasti kami betulkan kesalahan tersebut,  mau  bagaimanapun  itu  adalah  produk  kami,  jadi  kami  yang  harus  bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.”
Atas  pernyataan  tersebut,  maka  apabila  terjadi  kesalahan  data  penerbitan  sertipikat,  jika tidak  dilakukan  pembetulan  atau  revisi  sertipikat  yang  bersangkutan  maka  akan  menimbulkan akibat  tidak  terjaminnya  kepastian  hukum  atas  sertipikat  karena  sertipikat  merupakan  alat pembuktian yang kuat.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah
Pendaftaran  tanah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menggunakan sistem  Publikasi  Negatif.  Dengan  diterapkannya  sistem  ini  memberikan  pengaruh  yang  besar dalam  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  Dalam  sistem  ini  negara  hanya  secara  pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu sewaktu- waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin. Walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik. Hal ini berarti dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum di  dalamnya  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  sebagai  keterangan  yang  benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya(Sutedi, 2011).
Sistem  publikasi  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  mempermasalahkan  sejauh mana  orang  boleh  mempercayai  kebenaran  data  yang  disajikan  oleh  Negara  sebagai  hasil kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  dilaksanakan.  Dan  apa  akibat  hukumnya  jika  orang  dalam melakukan perbuatan hukum dengan tanah  yang sudah terdaftar itu menggunakan  data tersebut dan kemudian ternyata data itu terbukti tidak benar(Harsono, 2002).
Kebaikan  dari  sistem  negatif  adalah:  a)  adanya  perlindungan  pada  pemegang  hak  yang sebenarnya; b) adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum sertipikat diterbitkan. Dalam sistem pendaftaran  negatif,  bagi  pejabat  pendaftaran  tanah  tidak  ada  keharusan  untuk  memeriksa  atas nama siapa pendaftaran haknya. Pejabat pendaftaran tanah mendaftarkan hak-hak dalam daftar- daftar  umum  atas  nama  pemohonnya  tanpa  mengadakan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  terhadap pemohonnya,  sehingga  pekerjaan  pendaftaran  peralihan  hak  dalam  sistem  negatif  dapat dilakukan secara cepat dan lancar, sebagai akibat tidak ditiadakannya pemeriksaan oleh pejabat pendaftaran tanah. Adapun kelemahan dalam sistem negatif adalah tidak terjaminnya  kebenaran dari isi daftar-daftar umum sebagai pemegang hak harus menangkal sendiri resikonya jika yang terdaftar itu ternyata bukan pemegang hak yang sebenarnya(Sutedi, 2011).
Stelsel negatif memang telah memunculkan dampak terhadap kepastian hukum itu sendiri. Pemegang  hak  atas  tanah  yang  dapat  membuktikan  bukti-bukti  yang  sah  akan  dilindungi  oleh hukum  yang  berlaku.  Jangkauan  kekuatan  pembuktian  setipikat  yang  dinyatakan  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  oleh  UUPA  diberikan  dengan  syarat  selama  belum  dibuktikan  yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data  yang  benar,  baik  dalam  perbuatan  hukum  sehari-hari  maupun  dalam  sengketa  pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan,  dan  orang  tidak  dapat  menuntut  tanah  yang  sudah  bersertipikat  atas  nama  orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu orang yang merasa  memiliki  tanah  tidak  mengajukan  gugatan  pada  pengadilan,  sedangkan  tanah  tersebut diperoleh  orang  atau  badan  hukum  lain  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  fisik  nyata dikuasai olehnya atau orang lain atau oleh badan hukum yang mendapat persetujuannya.
Asas  itikad  baik  memberikan  perlindungan  kepada  orang  yang  dengan  itikad  baik memperoleh  suatu  hak  dari  orang  yang  disangka  sebagai  pemegang  hak  yang  sah.  Sedangkan dalam  asas  hukum nemo  plus  yuris ,  seseorang  tidak  dapat  melakukan  tindakan  hukum  yang melampaui  hak  yang  dimilikinya,  dan  akibat  dari  pelanggaran  tersebut  batal  demi  hukum (van rechtswegenietig), yang  berakibat  perbuatan  hukum  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada  dan karenanya  tidak  mempunyai  akibat  hukum  dan  apabila  tindakan  hukum  tersebut  menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan  perbuatan  hukum  tersebut.  Asas nemo  plus  yuris memberikan  perlindungan  hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa  sepengetahuannya.  Oleh  karena  itu,  asas nemo  plus  yuris selalu  terbuka  kemungkinan adanya  gugatan  kepada  pemilik  yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  dari  orang  yang merasa sebagai pemiliknya.Berdasarkan asas nemo plus yuris , maka penguasaan sesuatu hak atas tanah  oleh  orang  yang  tidak  berhak  adalah  batal.  Dengan  demikian  pemegang  hak  yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari  siapa  pun  hak  itu  berada.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  memberi  perlindungan  kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran tanah negatif.
Begitupun dengan asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu  diselenggarakan  secara  teliti  dan  cermat  sehingga  hasilnya  dapat  memberikan  jaminan kepastian  hukum  sesuai tujuan  pendaftaran  tanah itu  sendiri.  Makna aman  pada  dasarnya  lebih
mengacu pada suatu akibat dari perbuatan subyek hukum, akan tetapi bukan mengacu pada hasil atau  obyek  hukum  dari  dilaksanakan  pendaftaran  tanah  tersebut.  Adanya  asas  aman  ini memberikan  perlindungan    bagi  pemegang  sertipikat  tanah  untuk  merasa  aman  dan  nyaman dengan diberikannya jaminan kepastian hukum dari Kantor Pertanahan.
Di  dalam  penjelasan  PP  Nomor  24  Tahun  1997  ditegaskan  bahwa  dalam  pendaftaran tanah, sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Stelsel positif dituangkan di dalam hal-hal berikut:
a. PPAT diberikan tugas untuk meneliti secara materiil dokumen-dokumen yang diserahkan dan berhak untuk menolak pembuatan akta;
b. Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kotamadya  berhak  menolak  melakukan  pendaftaran  jika pemilik tidak mempunyai wewenang mengalihkan haknya.
Penggunaan  ciri-ciri  stelsel  positif  dapat  menutupi  kelemahan-kelemahan  stelsel  negatif. Bagi masyarakat  yang masih perlu mendapat bimbingan hal ini merupakan bantuan  yang besar untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pemilik  yang sebenarnya dan para pembeli. Dengan demikian makna pernyataan bahwa sertipikat merupakan alat  pembuktian  yang  kuat  dan  bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  diselenggarakan  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  menjadi  tampak  dirasakan  arti praktisnya, sungguh pun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Sistem publikasi tersebut tidak mengurangi rasa pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan sertipikat tanah(Sutedi, 2011).
Menurut  Widhi  Handoko,  Penggunaan  stelsel  publisitas  negatif  (berunsur  positif) menunjukan  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  Hak  Atas  Tanah  terabaikan,  hal mana  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  pertanggungjawaban  terhadap  hasil  produk  sertipikat  Hak Atas Tanah. Pertanggungjawaban yang terdapat pada stelsel publisitas negatif yaitu pada pejabat ambtenaar .  Beralihnya  stelsel  publisitas  negatif  menjadi  stelsel  publisitas  negatif  (berunsur positif)  ini  belum  memenuhi  unsur  penerapan  dan  pelaksanaan  hukum.  Konsep  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  Hak  Atas  Tanah  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  persoalan  keadilan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Gustav Radburch mengemukakan ada tiga nilai dasar yang ingin  dikejar  dan  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  dari  para  pelaksana  hukum  yaitu  nilai keadilan  hukum,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum,  sehingga  dengan  pilihan  stelsel
publisitas  negatif  (berunsur  positif)  tersebut  maka  tiga  nilai  dasar  itu  sendiri  tidak  mungkin tercapai.
Tujuan  kebijakan  hukum  pertanahan  pada  stelsel  publisitas  negatif  (berunsur  positif) terkait erat dengan tujuan sistem hukum pertanahan itu sendiri yaitu terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera, oleh karena itu pilihan penggunaan sistem hukum pertanahan pada stelsel publisistas  negatif  (berunsur  positif)  mestinya  berorientasi    pada  nilai-nilai  dasar  hukum  yaitu untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  keteraturan,  kedamaian  serta  keadilan.  Oleh  Soediman Kartohadiprodjo diberikan istilah Pengayoman (Perlindungan)(Widhi, 2014).
Walaupun pendaftaran tanah menganut sistem publikasi negatif, petugas pendaftaran tanah dalam melakukan tugasnya harus melakukan penelitian, pemeriksaan dan monitoring mengenai batas tanah, letak tanah, luas tanah, status tanah, keadaan tanah apakah dalam keadaan sengketa atau  tidak  dan  sebagainya.  Disamping  itu  petugas  pendaftaran  tanah  juga  diharuskan  untuk mengumumkan dalam waktu yang ditentukan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 untuk  memberi  kesempatan  pada  semua  pihak  yang  merasa  keberatan.  Dengan  diterapkannya sistem publisitas negatif tersebut maka apabila ada kesalahan penerbitan sertipikat hak atas tanah dapat  diberikan  perlindungan  hukum  yang  memberikan  pengayoman  bagi  pemilik  atau pemegang sertipikat hak atas tanah tersebut. Pejabat/ instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan  yang  dilakukan  agar  kesalahan  tersebut  tidak  merugikan  pemegang  sertipikat  yang bersangkutan atau pihak ketiga.
Di  dalam  usaha  untuk  menyediakan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  benar,  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dalam  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  peraturan pelaksanaannya diatur secara sangat rinci. Mulai dari tahap pengumpulan sampai pengumuman untuk  memberi  kesempatan  kepada  siapapun  mengajukan  keberatan,  diikuti  dengan  pembuatan surat  ukurnya  dan  pembukuannya  dalam  buku  tanah  serta  penerbitan  sertipikatnya.  Sertipikat baru  diterbitkan  apabila  semua  data  sudah  lengkap  dan  tidak  ada  lagi  yang  disengketakan. Demikian  juga  pengaturan  pencatatan  perubahan-perubahannya  yang  terjadi  kemudian  pada tahap pemeliharaan data.
Sudah  barang  tentu  dalam  usaha  menyediakan  data  yang  benar,  dan  usaha  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  sertipikat  selain  kelengkapan  pengaturannya, tidak  kurang  pentingnya  tingkat  penguasaan  ketentuan  pengaturannya  oleh  para  pejabat pelaksana kegiatan pendaftaran. Demikian juga tingkat ketelitian dan kemampuan dalam menilai kebenaran data yang diperlukan sebagai dasar pendaftaran, mulai pada tahap pengumpulan data
sampai  penerbitan  sertipikatnya,  terutama  oleh  para  pelaksana  di  lapangan.  Sebagaimana dimaklumi dalam kegiatan pendaftaran untuk pertama kali sumber datanya hampir semua tidak tertulis,    karena  mengenai  bidang-bidang  tanah  adat  yang  perolehan  serta  peralihan  haknya jarang berdokumen lengkap. Pengaturan ini juga berlaku pada tahap pemeliharaan data, bilamana terjadi perubahan. Sebagai pejabat pelaksana pendaftaran pada tahap pemeliharaan data termasuk Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  yang  bertugas  dan  berwenang  membuat  akta-akta  tanah tertentu(Harsono, 2002).
Perlindungan hukum  yang diberikan apabila terjadi kesalahan dalam penerbitan sertipikat yang diberikan oleh Kantor Pertanahan khususnya Kota Semarang adalah dengan cara dilakukan pembetulan atas kesalahan tersebut. Pembetulan tersebut bisa dilakukan kapan saja. Pembetulan ini  juga  tidak  dikenakan  biaya  apapun  juga  kesalahan  yang  terjadi  hanya  pada  kesalahan penulisannya saja, tetapi akan dikenakan biaya yang dinamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  apabila  kesalahan  tersebut  pada  surat  ukur,  kesalahan  luas  ataupun  kesalahan  batas, sehingga  harus  dilakukan  pengukuran  ulang.  Pembetulan  ini  dilakukan  oleh  pemohonnya langsung,  Pembetulan  ini  biasa  dinamakan  Revisi  Sertipikat.  Alur  permohonan  revisi  sertipikat yang telah penulis teliti adalah:
a. Pemohon  secara  langsung  memberikan  surat  permohonan  revisi  yang  dibuatnya sendiri dan dibubuhkan tanda tangannya.
b. Setelah surat masuk ke Kantor Pertanahan, maka akan di proses dan dilihat dahulu apa kesalahan yang telah dilakukan tersebut.
c. Dari pihak Kantor Pertanahan nantinya akan mengecek di dalam warkah dan melihat apakah benar terjadi kesalahan tersebut dari pihak internal Kantor Pertanahan atau dari pihak luar (Pemohon).
d. Jika memang kesalahannya dari Kantor Pertanahan maka akan dilakukan pembetulan kesalahan tersebut.
e. Pembetulan dari kesalahan tersebut dibubuhkan pada sertipikat dengan diberikan paraf sebagai tanda pembetulan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau diwakilkan oleh Kepala Seksi di bidang pembetulan tersebut.
f. Setelah dilakukan pembetulan, sertipikat diberikan kepada pemiliknya.
Apabila  ada  kesalahan  dalam  penerbitan  sertipikat  yang  benar-benar  melanggar administrasi  atau  biasa  disebut  dengan  Cacat  Hukum  Administrasi  yaitu  sertipikat  Hak  Atas Tanah  yang  terjadi  kesalahan  prosedur,  kesalahan  penerapan  peraturan  perundang-undangan,
kesalahan  subyek  hak,  kesalahan  obyek  hak,  kesalahan  jenis  hak,  kesalahan  perhitungan  luas, terdapat  tumpang  tindih  hak  atas  tanah,  data  yuridis  atau  data  fisik  tidak  benar  atau  kesalahan lainnya  yang  bersifat  administratif  yang  termuat  dalam  Pasal  107  Peraturan  Menteri  Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, maka jika seseorang pemilik sertipikat tersebut  tetap  bertahan  atau  tidak  mau  di  revisi  dan  dibetulkan  oleh  Kantor  Pertanahan  maka dilakukan  pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah,  sedangkan  apabila  ada  pihak  lain  yang  merasa dirugikan  dengan  penerbitan  sertipikat  tersebut  maka  dapat  diajukan  gugatan  permohonan pembatalan hak atas tanah melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
Perangkat  Hukum  Tanah  Nasional  yang  ada  sekarang  perlu  dilengkapi  dan  diadakan penyempurnaan  ketentuan  dan  rumusan  lembaga-lembaga  dan  peraturan-peraturannya  agar tersedia  perangkat  hukum  yang  secara  lengkap  dan  jelas  memuat  ketentuan-ketentuan  hukum yang  dapat  menghindarkan  penafsiran  yang  keliru  dalam  pelaksanaannya.  Dengan  demikian benar-benar  akan  dapat  diciptakan  kepastian  hukum  dan  diberikan  perlindungan  hukum  yang seimbang kepada semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sehari-hari, yang memerlukan  penyediaan  dan  penguasaan  tanah.  Pelaksanaan  pembangunan  yang  diharapkan benar-benar  didasarkan  pada  kebijakan  baru,  yang  kembali  kepada  semangat  kebangsaan, kerakyatan,  kebersamaan  dan  keadilan  dari  UUPA.  Itulah  sebabnya  maka  penyelenggaraan pendaftaran  tanah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang  telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah harus  dilakukan  dengan  teliti.  Hal  mana  dicerminkan  oleh  ketentuan  di  dalam  pasal  peraturan tersebut. Dengan demikian maka kekuatan  yuridis sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat tidak hanya terletak pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria itu saja, melainkan juga  terutama  karena  keterangan-keterangan  yang  terdapat  di  dalamnya  benar-benar  dapat dipercaya yaitu sebagai hasil pekerjaan petugas-petugas pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan yang teliti(Prakoso & Purwanto, 1985).

## D. Simpulan
Sertipikat hak atas tanah adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dalam hal ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Perbuatan  hukum  pemerintah/BPN  dalam melakukan  pendaftaran  tanah  dan  menerbitkan  sertipikat  menimbulkan  keadaan  hukum  dan melahirkan  hak-hak  serta  kewajiban-kewajiban  hukum  terhadap  orang  atau  subjek  hukum tertentu  yang  harus  memenuhi  syarat-syarat  dan  tidak  boleh mengandung  unsur  kesalahan  baik menyangkut  aspek  teknis  maupun  aspek  yuridis  pendaftaran  tanah.  Kesalahan  data  dalam
penerbitan  sertipikat  berakibat  batal  demi  hukum  atau  dapat  dibatalkan.  Kesalahan  data  fisik maupun  data  yuridis  dalam  pendaftaran  tanah  akan  mengakibatkan  hilangnya  unsur  kepastian hukum  hak  atas  tanah,  sehingga  orang  yang  berhak  terhadap  tanah  tersebut  akan  dirugikan. Kesalahan juga akan berakibat terjadinya informasi yang salah di BPN sebagai alat kelengkapan negara yang akibatnya juga menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib.
Alasan  perlunya  diberikan  perlindungan  hukum  apabila  terjadi  kesalahan  data  penerbitan sertipikat  adalah  Agar  Kepastian  Hukum  pemilik  sertipikat  terjamin,  karena  sertipikat merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  sehingga  atas  kesalahan  tersebut  tidak  menimbulkan penyalahgunaan oleh siapapun maupun pihak ketiga. Dengan terdaftarnya bagian tanah tersebut sebenarnya tidak semata-mata akan terwujudnya jaminan keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum. Apabila terdapat kesalahan dalam penerbitan sertipikat, maka bentuk perlindungan  hukum  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  pihak  yang  mengeluarkan sertipikat adalah dengan dilakukannya pembetulan atau revisi atas kesalahan di dalam sertipikat Hak Atas Tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudiin;, & Asikin, Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo. Harsono,  B.  (1990). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I : Hukum Tanah Nasional . Jakarta: Djembatan. Harsono,  B.  (2002). Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional .  Jakarta:  Universitas Trisakti.
Hartanto,  A.  (2014). Hukum  Pertanahan  Karakteristik  Jual  Beli  Tanah  Yang  Belum  Terdaftar Hak Atas Tanahnya . Surabaya: LaksBang Justitia.
Kalo, S. (2007). Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat Hak-Hak Atas Tanah. In Pertemuan Koordinasi Teknis Kuasa Hukum Pemda untuk Penanganan Perkara di Peradilan (p. 15). Medan. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Adiya Bakti. Prakoso,  D.,  &  Purwanto,  B.  A.  (1985). Eksistensi  Prona  Sebagai  Pelaksanaan  Mekanisme Fungsi Agraria . Jakarta: Ghalia Indonesia. Soemitro, R. H. (1998). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Sudarman, D. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif . Bandung: Pustaka Setia. Sutedi, A. (2011). Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika. Widhi,  H.  (2014). Kebijakan  Hukum  Pertanahan  Sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum  Progresif . Yogyakarta: Thafa Media.