## POLITIK IDENTITAS: KONSTRUKSI SOSIAL DAN RELASI KEKUASAAN
Endrizal
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi e-mail: rizalpiliang84@gmail.com
Novi Hendri Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi e-mail:novi.hendri@yahoo.co.id Diterima: 8 Februari 2018 Direvisi : 13 Mei 2018 Diterbitkan:30 Juni 2018

## Abstract
This paper discusses the construction of social identity that occurs among the minority community inIndonesia. Discrimination and violence that occur against minoritiesethnic is considered as a common thing. So that,most of ethnic minoritiesseems resigned, accept it as destiny, or as an inevitable consequence for being a minority group in the middle of a majority society. People can easily, in the name of abstract racial or religious identity and far from reality, kill the neighbors who are beside their own homes, or groups imagined as others. People often get caught up in the illusion of unique and unchoosable identity. In this study it was found that identity was built up in discourse and as a result of colonialism that occurred in Indonesia, besides that, identity was closely  related  to  the  rise  of  power.  Primodialismidentity  arises  through  3  phases,  1)  Identity  is  obtained naturally, hereditary. 2) Constructivism. Identity is something that is formed and results from complex social processes. Identity can be formed through cultural ties in society. 3) Instrumentalism. Identity is something that  is  constructed  for  the  interests  of  the  elite  and  emphasizes  more  on  the  aspect  of  power.  The  issue  of identity should not be used as a cause of conflict, as a threat to the continuity of human civilization, but on the contrary, opens up new dimensions of justice and equality.
Keywords: Identity, Social Construction, Power Relations

## Abstrak
Tulisan  ini membahas  tentang  konstruksi  identitas sosial  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat minoritas  Indonesia.  Diskriminasi  dan  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  etnis  minoritas dianggap  sesuatu  yang  biasa.  Sehingga  tidak  sedikit  etnis  minoritas  yang  seolah  pasrah, menerimanya sebagai takdir, atau merupakan sebuah konsekuensi yang tak terelakan sebagai golongan minoritas ditengah masyarakat mayoritas. Orang dapat dengan mudah, atas nama identitas ras atau agama yang abstrak dan jauh dari realitas justru menghabisi tetangga yang ada disamping rumahnya sendiri, atau kelompok-kelompok yang diimajinasikan sebagai yang lain (orang lain). Orang sering terjebak ke dalam ilusi tentang identitas yang unik dan tanpa pilihan.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  identitas  terbangun  di  dalam  diskursus  dan akibat dari kolonialisme yang terjadi selama ini di Indonesia, selain itu identitas erat kaitannya ralasi kekuasaan. Primodialisme. Identitas muncul melalui 3 fase, 1) Identitas diperoleh secara alamiah,  turun temurun.  2)  Konstruktivisme.    Identitas    sebagai    sesuatu    yang    dibentuk dan   hasil   dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural  dalam  masyarakat.  3)  Instrumentalisme.  Identitas  merupakan  sesuatu  yang dikonstruksikan  untuk kepentingan  elit  dan  lebih  menekankan  pada  aspek  kekuasaan. Persoalan  identitas  jangan  dijadikan  sebagai  penyebab  lahirnya  konflik,  sebagai  suatu ancaman  bagi  kelangsungan  peradaban  manusia,  namun  sebaliknya,  membuka  dimensi- dimensi baru mengenai keadilan dan kesetaraan.
Kata Kunci: Identitas, Konstruksi Sosial, Relasi Kuasa

## Latar Belakang
Masyarakat  Indonesia  yang  terdiri  dari berbagai  macam  etnik,  ras,  suku  bangsa  dan
bahasa,  telah  menjadikan  Indonesia  sebagai Negara multi-kultural. Seiring dengan bermacam  ragamnya  suku  bangsa  yang  hidup
di  Indonesia  tentu  saja  melahirkan  persoalan- persoalan  klasik  yang  telah  diperdebatkan semenjak  zaman  klasik  tempo  dulu,  yakni perdebatan seputar identitas yang membedakan antara etnis yang satu dengan yang lainnya.
Dari  berbagai  macam  suku  bangsa tersebut  tentu  saja  ada  yang  mayoritas  dan minoritas.  Pertarungan  antara  mayoritas  dan minoritas seputar identitas inilah yang menarik untuk  kita  lihat.  Seperti  masyarakat  minoritas China,  minoritas  etnis  dan  agama  di  tengah mayoritas.  Pilihan  yang  cukup  dilematis  bagi masyarakat  minoritas,  ketika  identitas  mereka dipertanyakan. Apakah etnis minoritas (China) merupakan  orang  Indonesia,  ataukah  mereka tetap  orang  China  namun  berbudaya Indonesia?
Lahirnya  persoalan  politik  identitas ditengah  masyarakat  multi-kultural  pada dasarnya  muncul  ditengah  masyarakat  yang secara  politik  kekuasaan  tidak  diuntungkan. Secara  politik  kekuasaan etnis  mayoritas  tidak diuntungkan  ini  menyebabkan  munculnya perlawanan  di  tengah  masyarakat  mayoritas, seperti  munculnya  wacana  terkait  dengan persoalan  identitas  etnis,  ras,  agama  dan kelompok.  Wacana  untuk  mencintai  budaya daerah  masing-masing,  menguatkan  budaya local  masing-masing  daerah,  sampai  kepada wacana  bahwa  pemimpin  daerah  harus  putra daerah.  Bahkan  yang  lebih  ironis  adalah menculnya wacana atas nama agama di tengah masyarakat multi-kultural.
Menguatnya  identitas  etnis,  agama  dan kelompok  ditengah  masyarakat  multi-kultural menyebabkan  terjadinya  konflik  ditengah masyarakat  dan  dapat  mengancam  keutuhan sebuah Negara NKRI.
Selain  itu  menguatnya  politik  identitas ditengah  masyarakat  erat  kaintannya  dengan persolan  relasi  kekuasaan.  Walaupun  dalam realitas  politik  kontemporer  masih  kita  dapati relasi  kekuasaan  yang  bersifat “biner” (dikotomis), akan tetapi komplesitas
bekerjanya kekuasaan di dalam relasi sosial saat ini  tidak  dapat  hanya  secara  sederhana dipahami sebagai dua polarisasi. Gambaran di atas  menunjukkan  bagaimana  konstruksi mengenai identitas memiliki signifikansi untuk memobilisasi  tujuan-tujuan  politik.  Hal demikianlah  yang  menyebabkan  identitas menjadi bagian yang signifikan di dalam relasi yang  berkaitan  dengan  kekuasaan,  baik menjadi  sarana  dominasi  maupun  resistensi ( artikulatif ). Tulisan ini mencoba untuk melihat konstruksi  identitas  yang  dapat  memfasilitasi kepentingan-kepentingan artikulatif,  meskipun di  sisi  lain  juga  dimobilisasi  untuk  tujuan politik  praktis.  Selain  itu  tulisan  ini  mencoba melihat  kemunculan  wacana  politik  mengenai batasan-batasan apa yang membentuk identitas sebagai  suatu  sumber  daya  politik  ( political resources )  dan  sekaligus  sebagai  sarana  politik ( political means ).

## Mempersoalkan Identitas
Persoalan identitas seakan tidak pernah henti-hentinya  menjadi  perdebatan  dikalangan masyarakat  kita,  baik  orang  awam  maupun akademisi.  Namun,  yang  menjadi  persoalan apa  itu  identitas?  Identitas  seakan  merupakan kata  ganti  yang  kita  terima  begitu  saja, menerimanya  tanpa  persoalan,  sesuatu  yang sudah  jelas  pada  dirinya  sendiri.  Padahal konsep  dan  persoalan  identitas  itu  justru sangat licin untuk diperikan, dan selalu mampu mengerucut  dari  tangkapan  konseptualisasi yang  ketat.  Mengutip  bahasanya  Huntington (1996)  konsep  identitas  itu  seperti  dosa: betapapun  seringnya  kita  menolaknya,  kita tidak pernah bisa lepas darinya. 1
Banyak  kajian  yang  terdiri  dari  literatur sosiologi  maupun  politik  membagi  persoalan identitas  ke  dalam  beberapa  kategori, diantaranya:  identitas  sosial  (kelas,  ras,  etnis, gender  dan  seksualitas)  dan  identitas  politik
1 Samuel.  P  Huntington, The  Clash  ofCivilizations and  the  Remaking  of  World  Order ,  (New  York:  Simon  & schuster: 1996), h. 42.
(nasionalitas  dan  kewarganegaraan- citizenship ). Identitas  menentukan  posisi  subyek  di  dalam relasi  atau  interaksi  sosialnya,  sedangkan identitas  politik  menentukan  posisi  subyek  di dalam  suatu  komunitas  melalui  suatu  rasa kepemilikan  ( sense  of  belonging ),  sekaligus menandai  posisi  subyek  yang  lain  di  dalam suatu  pembedaan  ( sense  of  otherness ).  Hal  ini disebabkan oleh identitas juga menyangkut apa apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi  berbeda  dengan  yang  lainnya,  oleh sebab  itu,  konstruksi  identitas  sangat  erat berkaitan  dengan  konstruksi  mengenai “perbedaan” ( difference ).
Identitas  politik  ( political  identity )  secara konsep  berbeda  dengan  “politik  identitas” ( politics  of  identity ),  karena  identitas  politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan  subyek  dalam  ikatan  suatu komunitas pilitik, sedangkan pengertian politik identitas  mengacu  pada  mekanisme  politik pengorganisasian  identitas  (baik  identitas politik  maupun  identitas  sosial)  sebagai sumber daya dan sarana politik.
Dalam  konteks  dimana  identitas dimobilisasi  bagi  kepentingan  artikulatif, adanya  peluang-peluang  untuk  memunculkan klaim-klaim  terhadap  identitas  sosial-politik baru  yang  secara  politis  meunculkan  kondisi dilematis  dari  perkembangan  masyarakat kontemporer.  Sedangkan  pada  sisi  yang  lain, ruang  (wilayah)  politik  bagi  klaim  identitas baru  tersebut  dapat  melahirkan  konflik ditengah masyarakat multi-kultural. Sedangkan pada  sisi  yang  lain,  pengaturan-pengaturan politik  yang  dapat  menjamin  berlangsungnya suatu  proses  kesetaraan  dengan  cara demokrasi  liberal  dapat  membuka  peluang yang  lebih  besar  bagi  pengakuan  public  dan pengorganisasian  politik  dari  klaim-klaim identitas  baru  secara  potensial  dapat memunculkan  konflik.  Situasi  seperti  inilah yang  menjadikan  pentingnya  merefleksikan kembali  kaitan  antara  identitas  sosial-politik
yang  secara  dinamis  mempengaruhi  upaya- upaya  mengartikulasikan  kepentingan  politik sekelompok  orang.  Sehingga  pengakategorian identitas tidak dapat lagi secara sederhana kita pahami  ke  dalam  polarisasi  identitas  sosial- politik. Hal ini disebabkan oleh identitas sosial atau  budaya  seseorang,  contohnya  yang didasarioleh  sistem  kelas  (bawah,  menengah, atas),  seksualitas  dan  agama,  semua  itu merupakan  sumber  bagi  pembentukan identitas  politik  dan  karenanya  sangat signifikan bagi mobilisasi politik identitas.
Berkembangnya politik identitas ditengah  masyarakat  terjadi  sebagai  bentuk kepentingan  politik  yang  berakar  dari  agensi sosial  yang  dipengaruhi  oleh  efek-efek poskolonialisme  sebagai  bentuk  konsekuensi dari akibat kolonialisme yang terjadi selama ini. Akibat yang timbul dari kolonialisme ini jamak kita  jumpai  di  dalam  globalisasi  dewasa  ini. Seperti  halnya  efek  kolonialisme,  globalisasi juga  melahirkan  formasi  identitas  politik  yang karakteristiknya dapat kita kenali dan kita lihat melaui  praktek  dan  struktur  dominasi  dan resistensi.
Ada  beberapa  alasan  yang  dapat dikemukakan  mengapa  “identitas”  itu  sendiri perlu  dan  pantas  mendapat  perhatian  besar. Pertama,  dalam  hidup  sehari-hari  kita  tidak pernah  lupa  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  menanyakan  ‘kamu  siapa’ kepada  seseorang  yang  baru  kita  kenal. Pertanyaan  ini  menjadi  pertanyaan  yang mendasar dalam setiap interaksi sosial. Ketika orang bertanya ‘siapa engkau’, ia tidak sekedar ingin tahu tentang nama, alamat dan jabatan, ia bertanya mengenai identitas.
Pertanyaan  seperti  ini  sebenarnya menohok  tepat  pada  inti  terdalam  dalam  diri seseorang  sebagai  subyek.  Kalau  orang  yang ditanya  tersebut  gagal  menjawab  pertanyaan, maka  ia  pun  gagal  dalam  menampilkan identitasnya, dan sekaligus gagal menghadirkan diri sebagai subyek.
Dapat  dikatakan,  ‘subyektifitas’  ini merupakan  landasan  pertama  dalam  setiap interaksi  sosial.  Ketika  dua  orang  saling berkenalan  dan  bertanya,  orang  mengukur ‘subyektifitas’  yang  bersangkutan,  untuk kemudian dibandingkan dengan ‘subyektifitasnya’  sendiri.  Hasil  perbandingan ini  memberikan  informasi  tentang  persamaan dan  perbedaan  antara  dua  orang  yang berinteraksi,  lalu  dari  sini  dapat  dimulai  suatu interaksi  sosial.  Kedua,  seperti  yang diungkapkan Week (1990) mengenai pengertian  identitas  adalah  tentang belonging, tentang persamaan dengan sejumlah orang dan tentang  apa  yang  membedakan  kamu  dengan yang  lainnya.  Sebagai  sesuatu  yang  paling mendasar,  identitas  memberi  kamu  rasa tentang  lokasi  pribadi,  inti  yang  stabil  bagi individualitas  kamu. 2 Dari  definisi  tersebut akan nampak bahwa setiap individu siapa pun dia,  memerlukan  identitas  untuk  memberinya sense  of  belonging dan  eksistensi  sosial.  Maritza Montero  (tanpa  tahun)  juga  mengatakan bahwa  identitas  memberikan  ‘rasa  aman’ melalui belonging dengan  sekelompok  orang yang sama. 3
Juga  harus  ditambahkan,  identitas sering  menjebak  orang  pada  sederet  soal lainnya.  Sebutlah  misalnya,  padanan  kata dalam bahasa Indonesia yang dulu, khususnya ketika  rezim  orde  baru  sedang  mencapai  titik zenitnya,  sering dipakai  untuk  identitas  :  “jati diri”.  Di  sana  diandaikan  begitu  saja  bahwa seakan- akan  ada  “diri”  yang  “sejati”  yang benar dan kekal, yang melampaui ruang waktu, bersifat trans-historis ,  dan  tidak  tersentuh  oleh silang  sengkarut  pertarungan  kekuasaan  dan kepentingan.
2 Jeffry  Week, “The  Value  of  Difference” dalam Jonathan  Rutherford  (ed.) Identity  Community,  Culture, Difference, (London: Lawrence& Wishart, 1990), h. 76. 3 Montero,  Maritza  “ Latin  American  Social Identit y” dalam Multiculturalism  and  the  State, Vol.  1, Collected Seminar Papers, London.
Apa yang dilekatkan kepada jati diri itu bisa berubah-ubah, sudah tentu, pilihan unsur yang  mau  ditonjolkan  itu  sangat  tergantung kepada kepentingan yang hendak dibawa. Jadi, pada  suatu  waktu,  para  birokrat  jamak berbicara  soal  “jati  diri  kebudayaan  nasional” (untuk memperlawankannya dengan pengaruh budaya  asing  yang  dekaden)  tanpa  sibuk memeriksa  apa  yang  dimaksud  dengan kebudayaan dan maupun kenasionalan. Begitu juga orang yang sering membicarakan “jati diri keminangan”, apa yang sejati dala m diri orang Minang,  tanpa  menyadari  pertarungan  dibalik sang  subyek  “Minang”  itu  sendiri  yang  serba problematic .  Atau  jati  diri  ke  Chinaan  yang melekat  pada  diri  orang  China,  yang bagaimanapun, sekali China tetap China.
Kita  mengenal  etnis  China  sebagai etnis  minoritas  yang  sangat  rawan  terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan diri  dan  identitasnya.  Diskriminasi  dan kekerasan  terhadap  etnis  tersebut  boleh  jadi sudah  merupakan  hal  yang  dianggap  biasa. Sedemikian  biasa  dan  normalnya  sehingga tidak  sedikit  orang-orang  etnis  China  yang seolah  pasrah.  Mereka  seperti  menerimanya sebagai  takdir,  atau  merupakan  sebuah konsekuensi  yang  tak  terelakkan  sebagai golongan minoritas asing. Hal ini tentunya tak pelak  berakibat  dan  berdampak  terhadap identitas etnis China itu sendiri.
Sudah  pasti,  dalam  soal  ini,  yakni ketika identitas seseorang atau suatu kelompok dipandang  sebagai  sesuatu  yang  sudah  jadi, sejati  dan  tidak  dapat  berubah,  utuh  bulat dengan  batas-batas  yang  serba  pasti,  dan unsur-unsur  pembentuknya  bahkan  dianggap bersifat trans-historis ,  disitu  identitas  menjadi perkara yang berbahaya.
Orang dapat dengan mudah, atas nama identitas ras atau agama yang abstrak dan jauh dari  realitas  justru  menghabisi  tetangga  yang ada  disamping  rumahnya  sendiri,  atau kelompok-kelompok yang diimajinasikan
sebagai  yang  lain  (orang  lain).  Karena  disana orang  sering  terjebak  ke  dalam  apa  yang disebut  oleh  Amartya  Sen  sebagai  “ilusi tentang  identitas  yang  unik  dan  tanpa pilihan”. 4
Masalahnya  bahkan  lebih  berbahaya jika    “yang  lain”  itu  juga  di pandang  sebagai ancaman,  entah  riil  ataupun  (lebih  seiring) potensial,  entah  konkrit  (pesaing  bisnis  di seberang  jalan  yang  kebeulan  China  dan beragama  Kristen)  maupun  abstrak,  seperti jejaring kapitalisme global yang melalui jejaring bisnis  China  perantauan  menguasai  Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. 5
Asal  muasal  terjadinya  konflik  akibat identitas  bisa  bersumber  dari  perjumpaan konkrit  sehari-hari  pada  tataran  lokal,  atau peristiwa-peristiwa  penting  pada  tataran nasional, atau bahkan pada peristiwa-peristiwa global  yang  sering  kali  justru  tidak  punya kaitan  langsung.  Seperti  konflik  Israel- Palestina  yang  terjadi  di  jalanan  seputar  jalur Gaza,  misalnya,  dapat  dengan  sangat  mudah dialihkan  ke  jalanan  di  Jakarta  atas  nama “solidaritas  Islam”  melawan  “kon spirasi  AS- Yahudi”. Seakan -akan disitu batas-batas ruang waktu menjadi sangat nisbi.
Agaknya  tidak  berlebihan  kalau  kita mengatakan  bahwa  persoalan  identitas  telah menjadi  salah  satu  persoalan  paling  besar dalam  sejarah  filsafat  dan  politik  dewasa  ini, persis  ketika  batas-batas  wilayah  menjadi kabur,  dan  teknologi  transportasi  serta komunikasi  mendorong  orang  untuk  terus menerus  bergerak  dan  berpindah  tempat. Dalam  dunia  yang  tunggang-langgang  itu a runaway  world ,  istilah  yang  dipopulerkan  oleh Giddens, yang menjadi ciri dunia kita sekarang ini.  Maka  persoalan  identitas  menjadi
4 Bertrand  Russell, Sejarah  Filsafat  Barat:  dan Kaitannya  Dengan  Kondisi  Sosio-Politik  dari  Zaman  Kuno Hingga  Sekarang (terj),  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2002), h. 32.
5 James  Kynge, Rahasia  Sukses  Ekonomi  Cina (terj) Jakarta: Mizan, 2006), h. 54.
pertaruhan  ultim.  Sebab,  identitas  memberi orang rasa memiliki dan dimiliki, kebersamaan dengan sejumlah orang dan semacam “rumah” dimana seseorang dapat tertirah dan sekaligus pada  saat  yang  bersamaan,  menarik  garis pembatas  dengan  mereka  yang  diimajinasikan sebagai yang lain atau orang asing.
Namun demikian, ketika kita mempersoalkan identitas jamak dijumpai teori- teori  sosial  dan  ekonomi  yang  sering  terjebak ke dalam dua posisi ekstrem: entah menafikan sama  sekali  soal  identitas,  atau  sebaliknya mengasumsikan identitas seseorang atau suatu kelom pok sebagai “afiliasi tunggal”.
Kerumitan  pluralitas  kelompok  dan kemajemukan  loyalitas  dinafikan  dengan melihat  setiap  orang  sepenuhnya  tertanam hanya  di  dalam  afiliasi  tunggal  yang  tegas, menggantikan kekayaan hidup manusia dengan rumusan  sempit  yang  menegaskan  bahwa setiap  orang  “disituasikan”  hanya  dalam  satu kelompok organis tertentu.
Asumsi  singularitas  indentitas  inilah yang  paling  sering  menjadi  titik  soal  dalam serangkaian  kekerasan  atas  nama  “politik identitas” dan mungkin tanpa disadari, menjadi asumsi  yang  paling  luas  diterima  ketika seseorang  berbicara  mengenai  identitas.  Dan persis dalam soal inilah Martiya Sen mengkritik keras  tesisnya  Huntington  (1996)  yang mengatakan  bahwa  konflik  yang  terjadi ditengah  masyarakat  selama  ini  lebih  banyak disebabkan  oleh    budaya,  agama,  dan  ras. 6 Atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  benturan peradaban. 7
Dalam bukunya Huntington, dia secara gamblang  membedakan  dan  memberikan kategorisasi  tentang  peradaban  Barat  dan peradaban  Timur  (Islam),  peradaban  Hindu,
6 Samuel. P Huntington, The Clash of Civilizations and  the  Remaking  of  World  Order ,  (New  York:  Simon  & schuster: 1996), h. 32.
7 Amartya Sen , Identity and Violence: The Illusion of Destin Issues  of  our  time (New  York:  W.W.  Norton  & Company, 2006), h. 127-130.
peradaban  Bhuddis,  peradaban  khonghucu, dst.  Lalu  dia  memakai  kategori-kategori  yang serba  tunggal  ini  untuk  membagi  wilayah  dan penduduk  dunia  ke  dalam  berbagai  dunia sejalan  dengan  kategori  agama:  dunia  Islam, dunia  Hindu,  Buda,  dst.  Cara  pandang reduksionis semacam ini secara tidak langsung menafikan sama sekali keanekaragaman dakhil ( internal  diversities )  suatu  peradaban  dan jangkauan  interaksi,  baik  intelektual  maupun material, yang justru lebih sering menyeberangi tapal-tapal  batas  peradaban.  Satu  hal  yang harus  menjadi  catatan  bagi  kita,  bahwa  dalam kehidupan  normal,  kita  menjadi  anggota  dari berbagai  kelompok  berbeda  yang  salah  satu unsurnya tidak perlu menafikan unsur lain.
Oleh karena itu, dalam mempersoalkan identitas  kita  perlu  kembali  memeriksa  yang menjadi  persoalan  dalam  identitas  tersebut. Pertama,  pengakuan  kemajemukan  dalam identitas,  yang  tak  terhidarkan,  dimana kepentingan  salah  satu  unsur  identitas  tidak berarti menafikan unsur yang lainnya,. Kedua, sebagai  akibatnya,  sangat  penting  untuk menekankan  peran  pilihan  individu  dalam menilai  secara  kritis  unsur-unsur  identitas mana  yang  mau  dipakai,  dimainkan, ditonjolkan sesuai dengan konteknya.
Sudah tentu menekankan unsur pilihan tidak  berarti  menafikan  kendala-kendala  yang membatasi  pilihan-pilihan  tersebut.  Setiap pilihan  selalu  dibuat  dalam  batas-batas  yang dimungkinkan  baginya.  Memakai  metafora lain,  identitas  dalam  artian  tertentu,  adalah suatu  permainan  yang  selalu  bersifat situasional. Dan suatu permainan hanya dapat dimainkan di dalam batasan-batasan yang ada, entah  itu  hasil  kesepakatan  bersama  atau  juga digariskan oleh kekuasaan tertentu.

## Ruang Politik Identitas
Realitas  sosial  seperti  yang  penulis paparkan pada pembahasan di atas, mengantarkan  kita  pada  suatu  refleksi  bahwa
saat  ini  menteorisasi  kekuasaan  sebagai  suatu dimensi  penindasan  yang  bersifat  tu  ggal  ( a singular dimension of oppresion ) seperti munculnya penindasan  dalam  kelas  sosial,  ras,  gender tidak  lagi  mampu  untuk  menjelaskan kompleksitas dalam dunia kontemporer. Sebab itu  diperlukannya  penjelasan  mengenai  relasi antara  berbagai  dimens  penindasan  dengan stratetgi-strategi  risistensi.  Persoalan  dominasi dalam realitas kontemporer dapat kita bedakan dari  pola-pola  sebelumnya  (masa  lalu)  melalui dominasi  dalam  kehidupan  sosial  maupun budaya  oleh  logika  pengorganisasian  yang bersifat spatial (sekat-sekat),  dan  bukan  waktu atau perubahan zaman. 8
Fenomenan  lumpuhnya  politik  saaat  ini perlu  adanya  ruang  dan  tindakan  politik  atau yang  sering  disebut  sebagai cognitive  mapping (pemetaan  kognitif).  Pemetaan  terhadap kognitif  merupakan  sebuah  bentuk  budaya politik  radikal  dimana  obyek  fundamentalnya adalah ‘ the  world  space  of  multinational  capital ’ (ruang  dunia  kapital  multinasional).  Pemetaan kognitif  ini  adalah  sebuah  kesadaran  terhadap proses  modernitas  yang  sedang  berlangsung, sekaligus  ketidakmampuan  subyek  di  dalam meraih totalitas (seperti nilai-nilai atau ideologi yang  mutlak).  Pemetaan  kognitif  pula  yang memungkinkan  orang  menyadari  posisi mereka  di  dunia,  dan  karenanya  memberikan sumber  bagi  resistensi  dan  penciptaan  sejarah diri  mereka  sendiri.  Sebab  itu,  logika  kapital yang  menciptakan  suatu  perkembangan  di dalam ruang ketidak-adilan. dapat menciptakan peluang  bagi  tumbuhnya  budaya-budaya oposisi  ( oppositional  cultures )  dan  gerakan  sosial baru  melawan  kepentingan  mayoritas  sebagai suatu ruang resistensi.
Dalam  identitas  yang  membentuk kesadaran  kita  terhadap  diri  kita  sebagai individu  maupun  makluk  sosial  dikonstruksi oleh proses-proses cultural bukan bersifat pre-
8 Friedric  Jameson, Postmodernism,  or  the  Cultural Logic of Late Capitalism , (London: Verso, 1991), h. 16.
given .  Konstruksi  sosial  dan  cultural  ini menggambarkan  suatu  proses  cultural  yang tidak memerlukan simbol-simbol kemanusiaan universal,  melainkan  suatu  diferensiasi  dan gerakan dimana identitas merupakan karakteristik masyarakat moderen. Kelompok- kelompok yang tersub-ordinasi dapat menggunakan  pemikiran  semacam  ini  untuk membuka  tabir  kepalsuan  yang  ditawarkan oleh  pemikiran  mengenai  otoritas  ‘individu’ yang  mutlak,  untuk  mempertahankan  posisi mereka  sebagai  ‘ the  other ’  atau  minoritas. Dengan  demikian,  maka  konstruksi  bagi identitas  alternatif  merupakan  bagian  dari politik  resistensi  atau  politik  oposisi  yang memberikan suatu konstruksi perlawanan bagi kelompok dominan.
Batasan-batasan  di  dalam  menentukan lokasi  bagi  identitas  di  dalam  ruang  politik kemudian merupakan sesuatu yang tidak dapat bersifat  mutlak,  tidak  bersifat  pasif,  dan bersifat  dialektis. 9 Dalam  pandangan  Keit  ada tiga  lokasi  bagi  batasan-batasan  dalam  politik identitas  yakni:  (1)  lokasi  bagi  perjuangan ( location  of  struggle );  (2)  komunitas  resistensi
( communities of resistance ); (3) ruang-gerak politik
( political spaces ). Lokasi bagi perjuangan ( location of  struggle )  merupakan  suatu  ruang  dimana individu  memasuki  politik  .  Ruang  ini  dapat bersifat riil ( real space ), imajiner ( imaginary space ), atau  simbolik  ( symbolic  space ).  Dalam  konteks ini,  penentuan  lokasi  bagi  masuknya  individu minoritas  ke  dalam  politik  identitas  mayoritas haruslah  ditempatkan  di  dalam  relasi-nya dengan  masyarakat.  Erat  kaitannya  dengan relasi-relasi sosial seperti apa yang mereka bagi bersama;  apakah  mereka  saling  berbagi pengalaman  di  bawah  suatu  penindasan; apakah  perlu  bagi  kita  untuk  mengabaikan perbedaan-perbedaan dalam rangka membentuk  suatu  aliansi  melawan  hegemoni
9 Keith,  Michael  and  Steve  Pile, Place  and  the Politics  of  Identity ,  (London  and  New-York:  Routledge, 1993), h. 30-36.
kekuasaan;  Perbedaan-perbedaan  manakah yang perlu diartikulasikan dan mana yang tidak perlu bagi suatu perjuangan lebih lanjut. 10

## Identitas  Sebagai  Konstruksi  Sosial  dan Pilihan
Penulis  berangkat  dari  cerita  esai Rachel Newman di Newsweek (dalam Majalah Tempo,  edisi,  Oktober,  2001 ),  sebulan  setelah serangan  ke  menara  kembar  World  Trade Center.  Newman  melukiskan  perasaannya dalam  sebuah  esainya  seperti  yang  penulis kutip di bawah ini:
“ketika  saya  berunur  19  tahun,  saya pindah  ke  New  York,  jika  ditanyakan kepada saya bagaimana saya melukiskan  perasan  saya  ketika  itu, maka saya akan menjawab bahwa saya seorang  musisi,  penyair,  seniwati…, pada  dataran  politik  tertentu  seorng perempuan,  lesbian,  dan  Yahudi. Menjadi  seorng  Amerika  tidak  masuk dalam  daftar  saya.  Namun,  pada tanggal  11  September,  semua  itu berubah. Saya jadi sadar bahwa selama ini saya menerima kebebasan yang saya miliki begitu saja. Kini saya membawa bendera Amerika di tas punggung saya, bersorak  saat  pesawat  jet  tempur melintas  di  udara  dan  menyebut  diri saya seorang pat riot.”
Apa  yang  disuarakan  Newman melukiskan  dengan  dramatis  perubahan kesadaran  pada  masyarakat  Amerika,  atau setidaknya  sekelompok  elit  masyarakat  itu, mengenai bagaimana memandang dan memperlakukan  identitas  nasional  mereka setelah  peristiwa  11  September  yang mengubah globalisasi, multikulturalisme, kosmopolitanisme,  imigrasi,  subnasionalisme, anti-nasionalisme,  dll,  telah  mengguncang
10 Ibid., h. 38.
kesadaran  dan  menggusur  obrolan  soal “identitas nasional” ke belakang.
Di  dalam  proses  itu,  justru  identitas yang  berdasarkan  etnis,  ras,  dan  gender mencuat  kepermukaan.  Tetapi  peristiwa  11 September  mengubah  segalanya.  Tiba-tiba orang  membutuhkan  semacam  simbol  yang serba  pasti  untuk  menegaskan  identitas mereka.  Dalam  bahasanya  Derrida,  konsep mengenai identitas selalu menunjuk pada suatu proses  memberi  penanda  yang  membedakan orang  lain  dengan  diri  kita  dan  apa  yang menjadi  penanda  bagi  persamaan  kita  dengan orang lain ( identity is a dialogic process of signifying and sharing similarities with others ). 11
Masalah  identitas  ini  juga  sering disingung  oleh  Anderson  dalam  bukunya imagined  communities ,  di  sana  Anderson memaparkan  secara  rinci  tentang  proses terbentuknya  sebuah  negara.  Dan  Anderson mencoba  untuk  memisahkan  antara  kategori mengenai  “kita”  yakni  yang  menjadi  bag ian dari  komunitas,  dan  “mereka”  yang  bukan menjadi bagian dari komunitas negara kita. 12
Menurut Stuart Hall, identitas seseorang  tidak  dapat  dilepaskan  dari sense (rasa/kesadaran)  terhadap  ikatan  kolektivitas, identitas  bukan  suatu  entitas  yang    final  dan statis,  melainkan  sesuatu  yang  selalu tumbuh. 13 Dengan  demikian  identitas  tidak pernah sempurna, ia dalam proses dan selalu dibangun  dari  dalam  bersama  dengan  yang lain.  Ketika  identitas  diformulasikan  sebagai sesuatu  yang  membuat  seseorang  memiliki berbagai  persamaan dengan orang lain,  maka pada  saat  yang    bersamaan    juga    identitas memformulasikan otherness (keberbedaan)
11 Jacques  Derrida. Dissemination .  (London:  The Athlone Press, 2000), h. Xiv.
12 Benedict  Anderson, Imagined  Comunitie : Komunitas-Komunitas  Terbayang ,  (terj),  Yogyakarta: Pustaka Palajar dan Insist Press, 2001), h. 68.
13 Dalam  Purwana,  Bambang  Hendarta  Suta. Konflik  Antarkomunitas  Etnis  Di  Sambas  1999:    Suatu Tinjauan  Sosial  Budaya ,  (Pontianak:  Romeo  Grafika, 2003), h. 56.
atau  sesuatu  yang  diluar  persamaan- persamaan  tersebut.  Sehingga  karakteristik identitas  bukan  hanya  dibentuk  oleh  ikatan kolektif,  melainkan  juga  oleh  kategori- kategori pembeda ( categories of difference ) Identitas  selalu  melekat  pada  setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karekteristik  yang  membedakan  antara  orang yang  satu  dengan  orang  yang  lain    supaya orang    tersebut    dapat    dibedakan    dengan yang  lain.  Identitas  adalah pembeda antara suatu  komunitas  dengan  komunitas  lain. Identitas  mencitrakan  kepribadian  seseorang, serta  bisa  menentukan  posisi  seseorang.  Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu:
1. Primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.
2. Konstruktivisme. Identitas sebagai   sesuatu   yang   dibentuk dan  hasil  dari proses sosial yang kompleks.
Identitas dapat terbentuk  melalui  ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. 3. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk
kepentingan    elit    dan    lebih menekankan    pada    aspek kekuasaan. 14
Identitas  seperti  yang  telah  penulis singgung  di  atas,  memang  selalu  bersifat situasional. Pada suatu titik, karena situasi dan kondisi  tertentu  yang  diakibatkan  oleh peristiwa  tertentu,  konfigurasi  unsur-unsur yang membentuk identitas 15 tiba-tiba berubah;
14 Gupta,  A.  dan  .J.  Ferguson, Beyond  culture: Space,  Identity,  and  the  Politics  of  Difference (New  York: Duke University Press, 1997), h. 132.
15 Huntington menyebut paling tidak ada 6 unsur yang  menjadi  sumber  identitas: askriptif ,  seperti  usia, gender,  hubungan  darah,  ras,  dll; cultural ,  seperti  klan, suku,  bahasa,  agama,  dll; teritorial ,  seperti  asal-usul kampung,  lingkungan  tetangga,  kota,  provinsi; politis, seperti  kelompok  kepentingan,  partai,  ideology, Negara,dll; ekonomi ,  seperti  pekerjaan,  jabatan,  profesi, kelas;  dan sosial ,  seperti  pertemanan,  club,  kolega,dll.
sebagian  unsur  yang  sebelumnya  ada  di  latar belakang  dan  menjadi  bagian  yang  tidak disadari,  tiba-tiba  mencuat  kepermukaan  dan menjadi  titik  api  bagi  konfigurasi  yang  baru. Peristiwa  tragis  di  Jakarta,  Solo  tanggal  13-15 Mei  1998  punya  dampak  serupa,  khususnya bagi etnis China di Indonesia.
Hampir sebagian besar toko-toko milik orang China di jarah dan di bakar oleh massa, anak-anak  perempuan  mereka  di  perkosa,  di bunuh dan di aniaya. Aksi massa seakan sudah tidak  bisa  untuk  dibendung  ketika  itu.  Imbas dari  kerusuhan  tersebut  memaksa  sebagain besar  keturunan  China  untuk  mengungsi keluar  Indonesia.  Seakan  pada  tahun  itu merupakan  tahun  hancurnya  keturuna  China di Indonesia.
Banyak dari kalangan China mempertanyakan nasib mereka, mereka seakan berkeluh  kesah,  sampai  kapan  ke  Chinaan seseorang  itu  berhenti,  padahal  mereka  sudah beranak  cucu  di  Indonesia,  dan  ketika Indonesia  dijajah  tempo  dulu  mereka  (China) juga  turut  memainkan  peran  dalam  mengusir para  penjajah  dari  Indonesia,  mereka  menjadi bagian  dari  masyarakat  Indonesia.  Apakah  ke Chinaan  seseorang  akan  lepas  seiring  dengan pergantian  nama?  Apakah  ketika  mereka memilih  kewarganegaraan  RI?  Apakah  kalau mereka  memeluk  agama  mayoritas  yang dipeluk penduduk?.
Sulit  memberi  jawaban  serba  pasti terhadap  pertanyaan-pertanyaan  itu.  Sebab, semua  kembali  pada  bagaimana  ke  Chinaan mau  dipahami,  problem  yang  akan  terus menerus  dipersoalkan  sampai  kapanpun. Melihat  pertarungan  identitas  yang  terjadi
Sudah tentu mengharapkan kategorisasi yang ketat amat sangat  muskil.  Misalnya  soal  etnisitas,  Huntington memasukkannya  ke  dalam  dua  kategori;  askriptif,  jika identitas  dipahami  sebagai  pertalian  darah  yang  lebih luas, dan cultural, jika etnisitas dilihat sebagai gaya hidup ( way  of  life ).  Lihat  Samuel.  P  Huntington, The  Clash ofCivilizations and the Remaking of World Order , (New York: Simon & schuster: 1996), h. 120-135.
dalam  ranah  ke  China-an,  sebenarnya  bahwa apa  yang  disebut  ke-China-an  adalah  hasil konstruksi sosial yang terus-menerus mengalami  pergeseran  dari  generasi  ke generasi.
Orang  China  tidak  pernah  memiliki konsep  identitas,  hanya  satu  konsep  tentang ke-China-an,  tentang  menjadi  China  dan menjadi  bukan  China.  Sekalipun  konsep  ini mengimplikasikan  adanya  perbedaan  dalam derajat,  bahwa  seseorang  dapat  menjadi  lebih China  dan  orang  lain  kurang  China,  hal  ini dapat  membawa  orang  pada  suatu  konsep tentang  identitas.  Konsep  ke-China-an  tidak mudah untuk didefinisikan. Namun setidaknya konsep  ke-China-an  mengandung  imaji-imaji konkrit  yang  dapat  ditunjuk,  sementara identitas  bersifat  abstrak  dan  orang  China tidak memiliki kata untuk itu.
Sejarah  orang-orang  etnis  China  di Indonesia  atau  dibelahan  dunia  yang  lainnya bisa  dilihat  sebagai  serangkaian  pilihan eksistensial dimana mereka dapat mengidentifikasi  diri.  Masa  lalu  siapakah  yang harus  mereka  pilih  seandainya  mereka  tidak dapat  menentukan  masa  lalu  bagi  mereka sendiri?  Mungkinkah  mereka  menolak  sejarah dan menciptakan masa lalu mereka sendiri?
Sudah  tentu,  pilihan  historis  tersebut akan  menjadi  titik  balik  yang  mengarahkan seluruh orientasi kehidupan selanjutnya, suatu pilihan  yang  sungguh-sungguh  merupakan pertaruhan eksistensial. Orang China diperantauan  selama  ini  memiliki  dua  pilihan yang  bersifat  ekslusif  yang  tidak  dapat disatukan:  entah  pilihan  untuk  mengakui sejarah  yang  diberikan  dan  diketahui  dari komunitas  mereka  sendiri,  atau  pilihan  untuk merajut  sejarah  baru  dengan  sesama  warga  di masa mereka hidup dan tinggal. Tetapi dengan perkembangan  dunia  modern  dan  globalisasi sekarang, terbuka dua pilihan lain yang bersifat inklusif:  melampaui  batas-batas  bangsa  dan memeluk sejarah umat manusia, atau bisa juga
merajut  masa  lalu  pribadi  mereka  sendiri secara inklusif.
Dalam pandangan Giddens, arus deras modernitas  pada  masa  sekarang  yang  telah membuat  dunia  tunggang  langgang,  untuk pertama  kalinya  dalam  sejarah  manusia  diri dan masyarakat saling berkait erat dalam milieu global.  Disana,  dalam  konteks  masyarakat pasca  tradisional  diri  menjadi  suatu  proyek reflekif. Seperti yang dikatakan oleh Giddens:
Munculnya mekenisme-meknisme baru  identitas  diri  yang  dibentuk  dan juga  membentuk  institusi-institusi modernitas. Diri bukanlah entitas yang pasif,  ditentukan  oleh  pengaruh- pengaruh  ekster  nal,  dalam  merajut identitas-identitas  diri  mereka,  tidak peduli  betapapun  terbatasnya  konteks lokal  tindakan  mereka,  individu- individu  itu  menyumbang  pada  dan secara  langsung  memberi  pengaruh sosial  yang  konsekuensi-konsekuensi dan  implikasi-implikasinya  bersifat global. 16
Mungkin  dalam  hal  ini  Giddens  ada benarnya  dalam  melukiskan  identitas  diri sebagai  suatu  proyek  yang  terbuka,  sesuatu yang  selalu  dalam  proses  dibuat,  dan  bahwa diri bukanlah entitas yang pasif saja menerima pengaruh  dari  luar,  melainkan  secara  aktif merajut  dan  meramu  dari  berbagai  sumber (tradisi  leluhur,  pengalaman  historis  di  tanah perantauan, maupun perjumpaan dan perjalanan  dalam  tataran  global)  identitas dirinya.  Termasuk  di  dalamnya  identitas- identitas  diri  yang  dilekatkan  oleh  proses konstruksi sosial sebelumnya.

## Subyektivitas dan Relasi Kuasa
Di  atas  kita  telah  panjang  lebar membicarakan  perdebatan  tentang  identitas, dimana  adanya  ruang  yang  cukup  lebar  bagi
16 Anthony  Giddens, Modernity  and  Self  Identity , Cambridge: Polity Press, 1991), h. 76.
pilihan  eksistensi  dalam  membicarakan identitas  bukan  berarti  menafikan  sama  sekali proses-proses konstruksi sosial yang membentuk identitas tersebut. Dalam membicarakan  identitas  selalu  harus  dilihat dalam  dua  sisi.  Pertama  kita  harus  melihat konstruksi  sosial  yang  dilekatkan  padanya, yang  mematok  batasan-batasan,  kedua,  kita juga harus mengambil kemungkinan- kemungkinan  pilihan  dari  individu  dan kelompok.
Dua  hal  ini  harus  kita  perhatikan dalam  membicarakan  identitas,  dua  hal  ini bagai  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  bisa dipisahkan sama sekali. Jika hanya menekankan pada salah satu aspek saja seperti konstruksi  sosial  yang  menjadi  pusat kesibukan pendekatan strukural, atau sebaliknya  peran  pilihan  ditekankan  oleh mereka  yang  menjunjung  tinggi  kemampuan agency ,  hanya  akan  menjebak  kita  ke  dalam dualisme klasik yang selalu jadi mambang bagi teori-teori sosial klasik.
Kita  tidak  akan  berbicara  tentang perdebatan  tersebut,  namun,  kita  akan mencoba  untuk  fokus  kepada  kajian  tentang proses subyektivikasi , yakni kondisi pembentukan  sang  subyek  dan  proses  yang dilalui  oleh  seseorang  untuk  menjadi  pribadi ( person );  atau  dengan  kata  lain  memiliki identitas tertentu baik sejauh orang itu menilai dirinya  sendiri  (identitas  diri)  maupun bagaimana  dipandang  atau  dinilai  orang  lain (identitas sosial).
Jelas  kedua  proses  pembentukan identitas  ini  (identitas  diri  maupun  identitas sosial)  tidak  dapat  saling  dipisahkan.  Sebab, identitas  selalu  merupakan  deskripsi  diri  dan karena itu Giddens menekankan peranan narasi diri ,  tetapi  sekaligus  juga askripsi  sosial ,  karena dalam pembentukan identitas tersebut merupakan  praktik-praktik  kultural  yang
berbeda-beda  sesuai  dengan  konteks  sosio- historisnya. 17
Kesadaran bahwa identitas merupakan sebuah  “proyek”  relatif  masih  sangat baru. Selama  ini  orang  sering  mendudukkan identitas sebagai jati diri yang bersifat universal dan kekal yang kita miliki semua. Dalam artian bahwa  setiap  diri  pribadi  memiliki  esensi  diri yang kita sebut sebagai identitas. 18
Alih-alih  melihat  identitas  sebagai  jati diri  yang  melampaui  ruang  waktu,  dewasa  ini orang  cenderung  melihatnya  lebih  sebagai “ konstruksi  diskursif ”  yang  maknanya  berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan kegunaannya.
Identitas terbangun di dalam diskursus, dan karenanya perlu dipahami sebagai sesuatu dibentuk  di  dalam  ruang-ruang  historis  dan institusional, struktur-struktur yang dikonstruksikan  oleh  praktik-praktik  diskursif yang spesifik. Identitas, karenanya juga tunduk kepada  proses  menyejarah  secara  radikal  dan secara  terus  menerus  berada  dalam  proses perubahan dan transformasi.
Kalau  kita  kembali  kepada  proses kristenisasi  yang  terjadi  dalam  masyarakat China  peranakan  di  Indonesia  maka  sangat naif  dan  tidak  mungkin  rasanya  masyarakat China  yang  mempunyai  keyakinan  kepada agama  leluhur  untuk  berpindah  begitu  saja menjadi  kristiani.  Dalam  hal  ini  meminjam bahasanya  Foucault,  untuk  melihat  identitas dan  relasi  kuasa  dalam  masyarakat  China tersebut kita terlebih dahulu harus mengetahui pertarungan  diskursif  di  mana  sang  subyek  di temukan dan diproduksi. Untuk memahaminya  ada  tiga  kata  kunci  yang  di
17 Anthony  Giddens, Modernity  and  Self  Identity , Cambridge: Polity Press, 1991), h. 120.
18 Chris Barker, Cultural Studies : Teori dan Praktik , (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 56.
pakai oleh Foucault,: subyek, relasi kuasa, dan genealogi. 19
Menurut  Hall  identitas  memberikan sebuah  bingkai  pemikiran  untuk  menafsirkan sekaligus mencoba untuk menciptakan tingkah laku  komunitas  maupun  kelompok  yang membedakan  dia  dengan  kelompok  lainnya. 20
Perdebatan Indentitas seringkali
dikonstruksikan  untuk  mengikuti  perubahan kebutuhan  kekuasaan  yang  berbeda  dari  masa ke masa.
Dalam  budaya  kita,  manusia  selalu dibuat  menjadi  subyek.  Dalam  pandangan Foucault  ada  tiga  modus  obyektivikasi  yang membuat  manusia  menjadi  subyek,  pertama, modus  penyelidikan  yang  mendaku  memiliki status ilmiah dan menjadikan manusia sebagai obyek  penyelidikannya,  kedua,  apa  yang disebut  sebagai  Foucault  sebagai  praktik- praktik  pemisahan,  dimana  sang  subyek dipisahkan  baik  didalam  dirinya  sendiri maupun dari orang lain. Ketiga, teknologi diri, cara  dimana  seseorang  menjadikan  dirinya sang subyek. 21
Subyek  itu  sendiri  harus  dipahami dalam artian ganda, ketertundukan pada orang lain  melalui  control  dan  ketergantungan,  dan penautan  pada  identitas  dirinya  melalui  hati nurani atau pengetahuan diri. Kedua makna ini memperlihatkan  bentuk  kekuasaan  yang menguasai dan menundukkan.
Kita dapat menarik kesimpulan bahwa arti  ganda  subyek  itu  berkaitan  erat  dengan dua aspek kekuasaan. Pada satu sisi kekuasaan yang  dalam  bentuk  dominasi  atau  paksaan, mematok  batasan-batasan  yang  membuat seseorang  tunduk  kepada  orang  lain.  Akan
19 Michael  Foucault, Pengetahuan  dan  Metode: Karya-karya Penting Foucault (terj), (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 98.
20 Stuart  Hall, Who  Needs  Identity ,  dalam  Stuart Hall  dan  Du  Gay  (editor), Questions  of  Cultural  Identity , (London: Sage Hall, 1992), h. 30.
21 Michael  Foucault, Pengetahuan  dan  Metode: Karya-karya Penting Foucault (terj), (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 128.
tetapi,  pada  sisi  yang  lainnya,  yakni  aspek produktif kekuasaan, batasan-batasan kekuasaan  itu  juga  dapat  membuat  seseorang sekaligus  mampu  untuk  menautkan  diri  pada identitasnya  yang  mengimplikasikan,  sampai derajat tertentu.
Dalam  kontek  indentitas  ke-China-an yang  menjadi  perdebatan  dalam  kalangan masyarakat  China  di  Indonesia  dewasa  ini lebih cenderung berada pada wilayah abu-abu. Identitas yang melekat pada masyarakat China dewasa  ini  telah  mengalami  asimilasi  dan akulturasi  dengan  budaya  Indonesia.  Proses asimilasi  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa factor,  pertama  factor  budaya  dan  tradisi setempat,  dan  yang  kedua  adalah  factor kekuasaan,  seperti  yang  dijelaskan  oleh Foucault di atas.
Pilihan  akan  identitas  yang  melekat pada  diri  orang  China  di  Indonesia  lebih banyak  dipengaruhi  oleh  konstruksi  budaya dan kekuasaan yang berlaku pada saat mereka ada. Dan proses asimilasi budaya tersebut akan terus  berlanjut  sesuai  dengan  perkambangan zaman.

## Kesimpulan
Persoalan  politik  identitas  bukanlah sebuah  masalah  tentang  sikap  individu  secara personal  ( personal  attitude ),  melainkan  lebih ditujukan  kepada  sikap  terhadap  dilemma structural  dalam  menterjemahkan  kesetraan dan  keadilan.  Sehingga  kemunculan  wacana politik  identitas  disetiap  wilayah,  etnis,  suku, agama  dan  kelompok  sebenarnya  tidak  perlu dianggap  sebagai  suatu  ancaman  bagi kelangsungan  peradaban  manusia.  Bahkan sebaliknya,  membuka  dimensi-dimensi  baru mengenai keadilan dan kesetaraan.
Politik identitas bukan secara sederhana dimaknai  sebagai  suatu  pengorganisasian resistensi  yang  bersifat  “ biner ”,  yakni  yang mengkategorikan  “kita”  dengan  “mereka”, melainkan  sebagai  suatu  pengelolaan  bagi mobilisasi  komunitas-komunitas  resistensi.
Komunitas  resistensi  memerlukan  suatu landasan  (baik  yang  bersifat  riil,  imajiner, ataupun    simbolik)  yang  memungkinkan tumbuhnya  formasi  aliansi  politik  dan pemberdayaan  aliansi  dalam  kelompok- kelompok  marginal.  Oleh  karena  itu komunitas  resistensi  memperjuangkan  ruang gerak  bagi  politik  identitas  sebagai  upaya penciptaan  alternatif-alternatif  kemungkinan- kemungkinan  politis  ( the  alternatives  of  political possibilities ).
Meskipun  di  dalam  realitas  politik kontemporer  kita  masih  mendapati  relasi kekuasaan  yang  bersifat  ‘biner’  (dikotomis), akan tetapi kompleksitas bekerjanya kekuasaan di dalam relasi sosial saat ini tidak dapat hanya secara  sederhana  dipahami  sebagai  dua polarisasi.
Identitas  sosial  menentukan  posisi subyek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subyek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa  kepemilikan  ( sense  of  belonging )  dan sekaligus  menandai  posisi  subyek  yang  lain  di dalam  suatu  pembedaan  ( sense  of  otherness ). Dikarenakan  identitas  juga  menyakut  apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, maka konstruksi identitas    berkaitan  erat  dengan  konstruksi mengenai ‘perbedaan’ ( difference ).
Identitas  tidak  jangan  dicuriga  sebagai ancaman terhadap keberadaan sebuah Negara, namun  identitas  dapat  kita  maknai  sebagai rujukan sekaligus sebagai pengaya wacana kita dalam melihat realitas yang multikulkural ini.

## Daftar Pustaka
Anderson,  Benedict Imagined  Comunitie : Komunitas-Komunitas  Terbayang ,  (terj), (Yogyakarta: Pustaka Palajar dan Insist Press, 2001).
Barker,  Chris, Cultural  Studies  :  Teori  dan
Praktik ,  (Yogyakarta:  Kreasi  Wacana, 2004).
Foucault,  Michael, Pengetahuan  dan  Metode: Karya-karya  Penting  Foucault (terj), (Yogyakarta: Jalasutra, 2002). Giddens,  Anthony, Modernity  and  Self  Identity , (Cambridge: Polity Press, 1991). Gupta,  A.  dan  .J.  Ferguson, Beyond  culture:
Space,  Identity,  and  the  Politics  of  Difference (New  York:  Duke  University  Press, 1997). Hall, Stuart, Who Needs Identity, dalam Stuart Hall  dan  Du  Gay  (editor), Questions  of Cultural Identity , (London: Sage, 1992) Huntington, Samuel. P., The Clash ofCivilizations and  the  Remaking  of  World  Order ,  (New York: Simon & schuster, 1996).
Kynge,  James, Rahasia  Sukses  Ekonomi China (terj) (Jakarta: Mizan, 2007). Majalah Tempo, edisi, Oktober, 2001 Montero,  Maritza  “ Latin  American  Social Identity” dalam Multiculturalism  and  the State, Vol. 1, Collected Seminar Papers, London Russell,  Bertrand, Sejarah  Filsafat  Barat:  dan Kaitannya  Dengan  Kondisi  Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang (terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Setyaningrum,  Arie, “Identitas  Politik  dan Multikulturalisme  Dalam  Proses  Re- imajinasi  Indonesia”  ( makalah ),  di sampaikan  pada  kuliah  S2  sosiologi, (Yogyakarta:  UGM, 2008). Week,  Jeffry, “The  Value  of  Difference” dalam Jonathan  Rutherford  (ed.) Identity
Community,  Culture,  Difference, (London: Lawrence& Wishart, 1990).