Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 55-61| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6673.55-61
IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
I Ketut Enrico Christiawan Putra, Anak Agung Sagung Dewi, Ni Made Puspautari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Email: enricochrist29@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, puspautariujiati@gmail.com

## ABSTRAK
Bantuan  hukum  adalah  layanan  yang  memberikan  bantuan  hukum  dengan  bertindak  sebagai  pengacara  bagi seseorang yang terlibat dalam kasus pidana atau sebagai pengacara dalam kasus perdata atau administrasi di depan pengadilan dan/atau demi hukum cara memberikan nasihat hukum di luar pengadilan dari beberapa pembahasan mengenai  implementasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  pos  bantuan  hukum (posbakum) di pengadilan tata usaha  negara denpasar. Metode  yang digunakan dalam penelitian  ini Penelitian empiris digunakan sebagai bentuk penelitian hukum, yaitu sebagai bentuk penelitian hukum sosiologis, disebut juga penelitian lapangan, yang meneliti klaim hukum yang ada dan peristiwa sosial yang nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imran, SH. selaku  Ketua POSBAKUADIN PTUN Denpasar, beliau  menyampaikan pada  nyataannya  implementasi  pemberian  bantuan  hukum  yang  diterapkan  oleh  Pos  Bantuan  Hukun (POSBAKUM)  sudah  berjalan  sesuai  SOP  yang  berlaku,  namun  pemberian  bantuan  hukum  ini  di  nilai  masih kurang efektif dan kurang tepat sasarannya.
Kata kunci : Bantuan Hukum, Implementasi, Tujuan Pemberian Bantu Hukum

## ABSTRACT
Legal aid is a service that provides legal assistance by acting as a lawyer for someone involved in a criminal case or as a lawyer in a civil or administrative case before the court and/or for the sake of the law how to provide legal advice outside the court From some discussions regarding the implementation and results of an interview with Mr. Imran, SH. as the Chairman of POSBAKUADIN PTUN Denpasar, he conveyed in fact that the implementation of legal assistance provided by the Hukun Assistance Post (POSBAKUM) had been running in accordance with the applicable SOP, but the provision of this legal assistance was still ineffective and not on target.
Keywords: Legal aid, Implementation, Purpose of providing legal aid

## I. PENDAHULUAN
Negara  hukum  harus  menjamin  persamaan  di  depan  hukum,  mengakui  dan  melindungi  hak  asasi manusia  sehingga  semua  warga  negara  berhak  atas  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum  (equality before the law). Perlakuan yang sama juga harus berjalan seiring dengan perlakuan yang sama, salah satu bentuk perlakuan yang sama adalah bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, dengan hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat berkonsultasi dengan pengacara atau undang-undang yang penegakan hukumnya lemah (Access Justice).
Kesetaraan  di  hadapan  hukum  adalah  prinsip  fundamental  yang  dipertaruhkan  dalam  semua hukum  hak  asasi  manusia.  Prinsip  ini  mewujudkan  gagasan  bahwa  setiap  orang  harus  diperlakukan sama dan dilindungi secara setara di mata otoritas publik, tetapi juga bahwa setiap orang berhak untuk menjalani  kehidupan  yang  bebas  dari  penyiksaan,  perlakuan  tidak  manusiawi,  dan  diskriminasi berdasarkan ras; agama atau kepercayaan; kebangsaan atau etnisitas; tempat lahir; jenis kelamin atau identitas gender cacat atau usia (Lev, 1990) .
Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 merupakan bentuk pengakuan pemerintah yang  ditujukan  untuk  menjamin  hak-hak  penyandang  disabilitas  atau  tunanetra  atas  persamaan  di
hadapan  hukum.  Selain  itu,  undang-undang  menjadi  payung  hukum  bagi  organisasi  bantuan  hukum, bantuan hukum sebagai perlindungan hukum bagi semua orang miskin dan pengaturan tentang bantuan hukum  yang  diselenggarakan  negara,  yang  harus  mengarah  pada  terwujudnya  keadilan  sosial. Pergantian  Setelah  melalui  beberapa  kali  pembahasan,  penulis  sampai  pada  suatu  kesimpulan  dan tertarik untuk mengangkat judul artikel yaitu “Pelaksanaan Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di PTUN Denpasar”.
Implementasi  POSBAKUM  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Denpasar.  Tujuan  dan  inti  dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa POSBAKUM dapat diimplementasikan di pengadilan untuk  memperkuat  kerja  pengadilan,  meningkatkan  kapasitas  dan  pengembangannya.  Penulis melakukan beberapa diskusi tentang berbagai topik, termasuk BATSA, struktur tata kelola dan proses manajemen, pertukaran dengan donor dan asosiasi lain yang bertanggung jawab untuk pengembangan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi  Kantor  Bantuan  Hukum  PTUN  Denpasar  (POSBAKUM)  dan  Sistem  Bantuan  Hukum (POSBAKUM) di PTUN Denpasar. Tujuan Penelitian Pos Bantuan Hukum Denpasar (POSBAKUM) memiliki tujuan umum sebagai berikut; Menggunakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai prasyarat studi sarjana dan pascasarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Warwadewa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum bagi diri sendiri dan orang lain, serta untuk pengembangan cita- cita sekolah mahasiswa, gagasan ilmiah, dan pengembangan kepribadian siswa. Media menulis dalam partisipasi dalam kehidupan sosial.
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Kantor Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan di PTUN Denpasar dan untuk mengetahui  dan  mengkaji  mekanisme  penyediaan  Kantor  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Tujuan  khusus  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan mengkaji  keberadaan  POSBAKUM  dalam  kaitannya  dengan  pemberian  layanan  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara Denpasar dan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pemberian POSBAKUM di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Penelitian  ini  memiliki  desain  prospektif,  yang  bertujuan  untuk menyediakan data secara sistematis melalui wawancara dengan 600 responden dari berbagai wilayah Indonesia.  Hasil  keseluruhan  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  kesenjangan  yang  jelas  dalam  kerangka kerja  pemberian  layanan  dalam  setiap  sistem  pengadilan.  Dari  temuan-temuan  ini,  disarankan  agar dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengidentifikasi  kesenjangan  ini  untuk  memperkuat  layanan bantuan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia (Winata, 2000) .
Kesenjangan  untuk  penyediaan  bantuan  non-hukum  di  antara  pengadilan  negeri  tidak  begitu jelas, tetapi tidak ada  kesenjangan  yang jelas sama  sekali.  Studi ini  juga menunjukkan bahwa sesuai dengan  praktik  yang  ada  saat  ini,  POSBAKUM  yang  dikelola  oleh  kantor  pengadilan  belum  efektif. Oleh karena itu, direkomendasikan agar penyedia bantuan hukum memiliki hubungan yang lebih baik dengan lembaga bantuan hukum pemerintah  atau badan independen serta dalam kegiatan  rehabilitasi berdasarkan kebijakan dan prosedur POSBAKUM.
Penelitian  yang  bermanfaat  secara  teoritis  diharapkan  dapat  bermanfaat  secara  teoritis  bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya dalam hal pemberian informasi terkait bantuan dan pelayanan hukum di Posbakum PTUN Denpasar. Proses penelitian akan terdiri dari hal-hal berikut: Pertama, saya perlu mencari tahu kerangka kerja yang diadaptasi untuk menjelaskan dan menjelaskan konsep  "berguna".  Kedua,  memberikan  definisi  tentang  penelitian  yang  bermanfaat  sebagaimana didefinisikan  sebelumnya.  Ketiga,  dilanjutkan  dengan  mendefinisikan  penelitian  yang  bermanfaat dalam  kaitannya  dengan  studi  hukum  secara  umum,  kemudian  menghubungkan  definisi  ini  dengan Posbakum PTUN Denpasar. Akhirnya, diakhiri dengan menegaskan kesimpulan saya.
Kerangka  kerja  yang  akan  saya  gunakan  untuk  menjelaskan  dan  mengklarifikasi  konsep "berguna"  adalah  metode  penelitian.  Kemudian,  definisikan  penelitian  yang  berguna  seperti  yang didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan mendefinisikan penelitian yang bermanfaat dalam kaitannya dengan studi hukum secara umum. Selanjutnya, menghubungkan definisi ini dengan Posbakum PTUN Denpasar. Akhirnya, saya menyimpulkan dengan menegaskan kesimpulan saya.
Penelitian yang berguna adalah segala bentuk penelitian yang menjawab pertanyaan "Untuk apa kita  bisa  menggunakan  ini?".  Menjadi  berguna  tidak  selalu  berarti  penelitian  harus  relevan,  adanya audiens  umum  tidak  perlu  membuat  sebuah  penelitian  dapat  digunakan.  Penelitian  yang  bermanfaat
mengikuti  kerangka  kerja  yang  meliputi  (1)  relevansi  dan  kegunaan,  (2)  transparansi  tujuan,  metode dan  temuan;  (3)  akuntabilitas  dalam  desain  dan  pelaksanaan  penelitian;  (4)  akses  publik  terhadap informasi. Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi bagi  sarjana  hukum  di  masa  yang  akan  datang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan analisis  kritis  terhadap  ketentuan-ketentuan  konstitusional  yang  dipilih  sehubungan  dengan penggunaannya di pengadilan Malaysia. Yang penting dalam diskusi ini adalah hukum pidana, karena bidang ini dicirikan oleh perlindungan konstitusional yang kuat dalam kaitannya dengan kebebasan dari diadili  dua  kali  untuk  suatu  pelanggaran  atau  diadili  untuk  suatu  pelanggaran  yang  orang  lain  telah dibebaskan.
Bagi  masyarakat  diharapkan  kajian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  dengan  keberadaan Kantor Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari Kantor Bantuan Hukum (POSBAKUM) di PTUN Denpasar. Dari perspektif pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi instansi kepolisian, baik sebagai alat maupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah dan instansi terkait.
Studi  tentang  Penggunaan  Kantor  Pengacara  atau  Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pulau Bali. Latar Belakang: Penelitian ini lebih difokuskan pada  penggunaan  kantor  pengacara  dan  kantor  bantuan  hukum  (POSBAKUM)  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Denpasar,  Pulau  Bali.  Tujuan:  Penelitian  ini  memiliki  beberapa  tujuan,  yaitu  untuk mengetahui  apakah  POSBAKUM  telah  berguna  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  timbul  dari pengadilan dan apakah POSBAKUM membantu atau memberikan manfaat kepada masyarakat ketika mereka  sedang  dalam  proses  persidangan  di  pengadilan.  Metodologi:  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara tatap muka dengan  partisipan  menggunakan  metode  perhitungan  ukuran  sampel.  Hasil:  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  POSBAKUM  memang  membantu  menyelesaikan  masalah  yang  timbul  dari kasus-kasus pengadilan dan yang paling penting memberikan manfaat bagi terdakwa maupun korban kejahatan  dengan  memberikan  mereka  perwakilan  dan  bantuan  dalam  proses  persidangan (Sutiyoso, 2008) .
Proyek  ini  merupakan  langkah  besar  menuju  pengembangan  masyarakat  di  mana  supremasi hukum  berlaku  dan  lebih  banyak  orang  yang  berpaling  kepada  hukum  untuk  mendapatkan  bantuan ketika mereka membutuhkan bantuan hukum. Studi ini  akan bermanfaat secara praktis bagi lembaga kepolisian,  baik  sebagai  alat  bantu  maupun  sebagai  sumber  informasi  bagi  pemerintah  dan  instansi terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan tata usaha negara denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  karya  ilmiah  membutuhkan  data  penelitian  yang  jawabannya  dapat  menjawab  pertanyaan pokok  permasalahan.  Penelitian  ilmiah  yang  dapat  dipublikasikan  adalah  produk  ilmiah  yang berkontribusi  untuk  memecahkan  masalah  dan  pertanyaan  penting  dalam  sains,  teknologi,  dan kedokteran. Penelitian yang dapat dipublikasikan tidak hanya harus menarik bagi para ilmuwan, tetapi juga  harus  berguna,  relevan,  dan  mutakhir.  Hal  ini  biasanya  diukur  dari  seberapa  sering  penelitian tersebut  dikutip  oleh  peneliti  lain  (cited  paper).  Selain  lembar  fakta  ini,  kami  menyediakan  layanan untuk:  1.)  Penulisan  karya  ilmiah  yang  berkualitas  tinggi;  2.)  Bantuan  Rencana  Penelitian;  3.) Penyuntingan karya ilmiah atau pracetak yang diterima dari penulis.
Penelitian adalah studi tentang masalah manusia dengan menggunakan metode penelitian yang cermat dan menyeluruh untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemilihan metode penelitian sangatlah penting agar permasalahan dapat dipecahkan dengan baik sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan (Pohan, 2016) .
Penelitian  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  menentukan  apakah  suatu  masalah  dapat diselesaikan sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan dan metodologi yang digunakan. Dalam banyak  kasus,  penelitian  dapat  membantu  industri  atau  pemerintah  dengan  memberikan  fakta  dan spesifikasi  tentang  bagaimana  menyelesaikan  masalah  dengan  baik  sesuai  dengan  metode  penelitian yang  diterapkan.  Kelas  metode  penelitian  Hill  memberikan  eksplorasi  mendalam  tentang  proses pengumpulan  dan  penerapan  data  untuk  memecahkan  masalah  nyata.  Proyek-proyek  langsung  Hill membantu para siswa menerapkan pembelajaran mereka dengan menganalisis data mereka sendiri, dan menggunakan alat bantu seperti Excel dan SPSS untuk menganalisis hasilnya.
Penelitian empiris digunakan sebagai bentuk penelitian hukum, yaitu. sebagai bentuk penelitian hukum sosiologis, disebut juga penelitian lapangan, yang meneliti klaim hukum yang ada dan peristiwa sosial yang nyata. Dengan kata lain, studi tentang situasi nyata atau aktual dalam masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan, setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, mengarah pada identifikasi masalah, yang pada gilirannya mengarah pada solusi. Masalah Pendekatan penelitian keadilan positif adalah pendekatan keadilan sosial. Pendekatan ini membutuhkan berbagai prinsip sosial dan hukum untuk menguji keberadaan hukum positif (Waluyo, 2002) .
Bahan hukum yang digunakan berasal dari penelitian, kepustakaan berupa sumber data primer yaitu.  metode  pengumpulan  informasi  yang  diselidiki  secara  langsung  dengan  metode  empiris,  yaitu sebagai  sarana  untuk  memperoleh  informasi  dalam  penelitian  ilmiah.  wawancara  langsung  dengan narasumber sehubungan dengan pemeriksaan Kantor Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (POSBAKUM),  berkedudukan  di  Jl.  Raya  Kapten  Cokorde  Agung  Tresna  No.4,  Dangin  Puri  Klod. Kecamatan  Denpasar  Timur,  Kota  Denpasar,  Bali.  Metode  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data dasar,  mis.  B.  Purposive  sampling  atau  sampling  estimasi,  dimana  peneliti  memilih  responden  yang mungkin mengetahui masalah dan dapat dipercaya sebagai sumber informasi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana  telah  diubah,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kasasi Statuta. UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011. UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009 dan UU No. 2009 Pasal 51 mengatur hak kedua belah pihak atas bantuan hukum dan hak negara untuk pembayaran biaya prosedur. bagi pencari keadilan yang tidak mampu,  dan  pendirian  kantor  bantuan  hukum  di  setiap  pengadilan  negeri,  pengadilan  agama  dan pengadilan tata usaha negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sumber informasi tersier adalah dokumen berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan saran atau penjelasan yang dapat membantu merumuskan masalah dalam penulisan naskah akademik ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kantor  Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  merupakan  salah  satu  inisiatif  pemerintah  untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan merupakan bukti penegakan hukum di Indonesia. UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 merupakan respon pemerintah Indonesia dengan mendukung  dan  melaksanakan  penyelenggaraan  perlindungan  hukum  sederhana  bagi  masyarakat miskin  sesuai  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia.  Posisi  Posbakum  sebagai  penyedia  jasa  hukum  di semua  pengadilan  termasuk  PTUN  Denpasar  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam memberikan jasa bantuan hukum. Dalam hal ini, Posbakum sebagai penyedia utama bantuan hukum, membantu masyarakat miskin untuk lebih memahami dan mengetahui hukum serta memiliki hak yang sama dengan orang lain.
Posbakum  adalah  proyek  yang  terdiri  dari  hakim  dan  pengacara  dengan  tujuan  memberikan layanan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin.  UU  Bantuan  Hukum  No.  16  Tahun  2011 merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang sederhana bagi masyarakat  miskin  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia.  Kedudukan  Posbakum  sebagai pemberi  layanan  hukum  di  semua  pengadilan  termasuk  PTUN  Denpasar  memegang  peranan  yang sangat penting dalam memberikan layanan bantuan hukum. Dalam hal ini, Posbakum sebagai pemberi bantuan  hukum  yang  utama,  membantu  masyarakat  miskin  untuk  lebih  memahami  dan  mengetahui hukum serta memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya (Prabowo, 2017) .
Posbakum mengurus kebutuhan hukum masyarakat miskin dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini karena Posbakum memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun sebagai pengacara dan hakim. Posbakum berkomitmen  untuk  memberikan  hak  yang  sama  kepada  semua  orang  tanpa  memandang  etnis  atau agama  dan  menganjurkan  keanekaragaman  budaya  sebagaimana  didefinisikan  dalam  konstitusi. Posbakum  adalah  kelompok  bantuan  hukum  yang  bekerja  dengan  pengetahuan  yang  mendalam  dan pengetahuan tentang semua jenis hukum. Posbakum memberikan bantuan kepada mereka  yang tidak menyadari hak-hak mereka dengan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan bantuan hukum dan membantu  mereka  dalam  masalah  hukum  mereka.  Posbakum  bekerja  dengan  korban  kekerasan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya seperti perampokan, pembunuhan, dan penyerangan (Sunggono, 2009) .
Posbakum  adalah  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  berfokus  untuk  membantu  mereka  yang menderita  akibat  kekerasan  dan  kejahatan.  Posbakum  memberikan  nasihat  hukum,  membantu menerapkan keadilan, mendidik masyarakat tentang hukum, membantu orang-orang dengan masalah kriminal mereka di komunitas kami dan berfungsi sebagai organisasi kemanusiaan. Posbakum didirikan oleh  Marek  Ciszewski  (seorang  pengacara)  pada  tahun  2015  dan  memiliki  dua  cabang  di  Warsawa: Posbakum  Foundation  for  Legal  Advice  and  Assistance  in  Labor  Law  Matters  (Fundacja  Dla Prawników  Procesowych),  yang  memberikan  nasihat  hukum  gratis  kepada  perempuan  yang  telah menjadi  korban  kekerasan  atau  pelecehan  gender;  Posbakum  Foundation  for  Assistance  in  Gender Violence  Cases  (Fundacja  Dla  Prawników  Procesowych  dla  Spraw  Przeciwko  Niepełnosprawności Genetycznej osób uprawnionych do emerytury). Kami percaya bahwa negara saat ini gagal melindungi masyarakat umum dari tindakan individu agresif yang tidak dapat diterima (Winarta, 2009).
Dari  beberapa  diskusi  tentang  implementasi  dan  hasil  wawancara  dengan  H.  Imran.  Selaku Presiden Direktur PTUN POSBAKUADIN Denpasar, ia mengatakan bahwa pengiriman surat bantuan hukum  (POSBAKUM)  untuk  pengiriman  bantuan  hukum  sudah  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku, namun  pengiriman  bantuan  hukum  dinilai  tidak  efektif.  dan  tidak  tepat  sasaran  karena  banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkannya, banyak yang mendaftar tetapi tidak semua dapat terlayani sebagaimana mestinya karena mengikuti  yang  telah  ditetapkan  oleh  POSBAKUAD  PTUN  denpasar  baik  tidak  memenuhi  syarat beberapa  dari  penjelasan  diatas  jelas  bahwa  bagi  banyak  orang  membantu  itu  sangat  penting  dan tentunya bermanfaat. Karena tujuan didirikannya pusat bantuan hukum ini sebenarnya untuk memahami hukum dan mendukung supremasi hukum. Pilihlah pemberi bantuan hukum yang dapat dipercaya, jujur dan  dikenal  dengan  kisah  hidup  atau  perjuangannya,  khususnya  di  bidang  hokum (Nasution,  1982) . Pusat bantuan hukum adalah tempat bagi orang yang membutuhkan bantuan untuk dikunjungi sebagai langkah  pertama  untuk  mendapatkan  bantuan.  Pusat  bantuan  hukum  harus  menjadi  tempat  di  mana semua  klien  diperlakukan  sama  dan  dengan  hormat,  tanpa  memandang  status  atau  sumber  daya  dan tanpa memperhatikan ras atau agama.
Misi pusat bantuan hukum adalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membayar untuk  perwakilan  hukum.  Pusat  bantuan  hukum  melayani  mereka  yang  tidak  mampu  menyewa pengacara,  dengan  memastikan  mereka  memiliki  alat,  sarana  dan  informasi  yang  diperlukan  untuk membuat  keputusan  yang  tepat.  Tujuan  pusat  bantuan  hukum  bukan  hanya  tentang  memberikan perwakilan  bagi  individu,  tetapi  juga  tentang  mendorong  keterlibatan  dan  inklusivitas  masyarakat. Pekerjaan pengacara bantuan hukum sering disebut sebagai hukum kepentingan umum. Tujuan utama hukum  kepentingan  umum  adalah  untuk  mengatasi  masalah  sosial  yang  paling  signifikan  dalam masyarakat melalui sistem hokum (Bethsyeba, 2014).
Subhakum  adalah  penyedia  bantuan  hukum  yang  berkomitmen  untuk  memberikan  layanan bantuan hukum yang berkualitas bagi mereka yang membutuhkan. Tim layanan pelanggan kami siap menjawab pertanyaan Anda dan membantu Anda melalui setiap langkah proses. Masyarakat dan negara yang miskin dan tidak berpendidikan bergantung pada komunitas mereka untuk mengurus mereka. Hal ini membuat kita, klien kita dan masyarakat secara keseluruhan bergantung pada pengacara yang jujur, berpengetahuan luas dan dapat dipercaya dalam kemajuan hukum. Tetapi di luar itu ada hal lain: cerita di balik pengacara Anda akan menjadi faktor terpenting dalam menentukan apakah Anda akan dapat bergantung pada layanannya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  beberapa  simpulan  mengenai Implementasi  Implementasi  Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Denpasar,  Perlu  lebih  banyak  penegak  hukum  dan  pencari  keadilan  untuk  menggunakan  dan memanfaatkan akses keadilan melalui bantuan hukum di pengadilan. Berkat sinergi tersebut, bantuan hukum  akan  menjadi  alat  yang  efektif  untuk  menjaga  proses  peradilan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat pencari keadilan, terutama masyarakat miskin.
Dengan  bersinergi,  kita  dapat  memberikan  informasi  dan  dukungan  bantuan  hukum  yang dibutuhkan  masyarakat.  Melalui  sinergi  ini,  kebutuhan  akan  bantuan  hukum  akan  menjadi  alat  yang efektif  untuk  menjaga  proses  peradilan  dan  kepastian  hukum  bagi  para  pencari  keadilan,  khususnya masyarakat miskin.
Mensinergikan  upaya  bantuan  hukum  akan  menjadi  cara  yang  efektif  untuk  mengejar ketertinggalan  kebutuhan  bantuan  hukum.  Sinergi  ini  akan  memberikan  sarana  yang  efektif,  seperti pengetahuan dan jaringan, untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Beberapa manfaat dari sinergi bantuan hukum adalah: Dukungan untuk program di lokasi yang berbeda; Integrasi standarisasi di  semua  lembaga  hukum  (pengadilan,  pengacara,  dan  mahasiswa  hukum);  Penguatan  akses  sumber daya manusia
Bantuan hukum adalah layanan publik bagi semua orang yang tidak mampu membayar bantuan hukum.  Layanan  bantuan  hukum,  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  tidak  mampu  membayar pengacara, membantu mereka menyelesaikan kasus secara efektif, tepat waktu, dan dalam batas-batas hukum.  Bantuan  hukum  dapat  diberikan  melalui  klinik  nasihat  hukum  gratis,  dengan  menyediakan perwakilan hukum di pengadilan dan tribunal, dan dengan menerapkan langkah-langkah proaktif seperti konseling, mediasi atau konsiliasi di tingkat masyarakat dan tingkat kelembagaan di seluruh negeri.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana POSBAKUM di Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Denpasar  dilaksanakan  dan  bagaimana  meningkatkan  pelaksanaannya  di  masa  depan. Pelaksanaan  POSBAKUM  telah  terbukti  efektif,  karena  akses  terhadap  keadilan  melalui  bantuan hukum  telah  diperluas  secara  bertahap  dengan  meningkatkan  jumlah  kasus  yang  disediakan  oleh POSBAKUM  baik  untuk  pembela  umum  maupun  pembela  yang  tidak  mampu.  Seperti  yang digambarkan  oleh  seorang  penegak  hukum,  "Dengan  adanya  fasilitas  baru  ini,  kami  telah  melihat peningkatan  yang  signifikan  dalam  jumlah  orang  yang  memanfaatkannya."  Peningkatan  penggunaan fasilitas  ini  mungkin  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  kemungkinan  bahwa  masyarakat setempat lebih sadar akan hak-hak mereka. Selain itu, karena lokasinya yang berada di dalam kantor pemerintah, tidak ada hambatan fisik yang mencegah masyarakat untuk menggunakan fasilitas ini.
Studi  ini  mengkaji  bagaimana  implementasi  POSBAKUM  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Denpasar berjalan dan merekomendasikan perbaikan untuk implementasi di masa depan. Pelaksanaan POSBAKUM  telah  terbukti  efektif,  karena  akses  terhadap  keadilan  melalui  bantuan  hukum  secara bertahap telah diperluas dengan meningkatkan jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM untuk pembela umum dan pembela yang tidak mampu.
Pelaksanaan  POSBAKUM  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  telah  berjalan  dengan baik. Jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM untuk pembela umum dan pembela yang tidak mampu meningkat secara bertahap, yang menunjukkan bahwa realisasi akses terhadap keadilan berjalan efektif.
Untuk  meningkatkan  akses  terhadap  keadilan,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  telah menerapkan  kemitraan  publik-swasta  (POSBAKUM)  di  mana  penyedia  bantuan  hukum  swasta dikontrak  untuk  membantu  klien  yang  tidak  mampu  dalam  kasus-kasus  yang  berisiko  tinggi  untuk kehilangan  kebebasan  mereka.  Studi  ini  menyelidiki  bagaimana  POSBAKUM  telah  berjalan  dan membuat  rekomendasi  untuk  implementasi  di  masa  depan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa POSBAKUM berjalan efektif, karena akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum secara bertahap telah diperluas dengan meningkatkan jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM untuk pembela umum dan pembela yang tidak mampu.
Dalam studi ini, saya mengevaluasi pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,  yang  telah  berfungsi  sebagai  salah  satu  dari  empat  pengadilan  daerah  di  Bali.  Proyek percontohan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi anggota masyarakat yang kurang  beruntung  dengan  menyediakan  penasihat  hukum  dan  perwakilan  bagi  mereka  yang  tidak mampu membayar sendiri.
Studi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  POSBAKUM  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Denpasar. Studi ini menemukan bahwa akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum secara bertahap telah diperluas dengan meningkatkan jumlah kasus yang disediakan oleh POSBAKUM untuk pembela umum dan pembela yang tidak mampu.
POSBAKUM adalah salah satu fasilitas utama untuk memberikan bantuan hukum di Indonesia. Menurut Departemen Hukum Indonesia, saat ini terdapat sekitar 500 Kantor Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Kantor-kantor ini menyediakan layanan hukum dengan melakukan penelitian dan membantu masyarakat dengan kasus-kasus mereka yang berkaitan dengan hukum keluarga dan masalah perdata lainnya. Misalnya, seorang asisten pengacara di kantor tersebut dapat mengajukan petisi atas nama klien yang  tidak  mampu  membayar  pengacara.  Alasan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  efektivitas
POSBAKUM  dengan  memeriksa  bagaimana  pelaksanaannya  dalam  praktik  dan  aspek  apa  yang mungkin dapat meningkatkan pelaksanaannya di masa depan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas POSBAKUM dengan memeriksa bagaimana pelaksanaannya  dalam  praktik  dan  aspek-aspek  apa  saja  yang  mungkin  dapat  meningkatkan pelaksanaannya di masa depan. Studi ini bermaksud untuk mencapai tujuan ini dengan melihat empat variabel  penting  yang  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  serta  bidang-bidang  yang  mungkin  telah diabaikan.  Faktor-faktor  ini  adalah  faktor  eksternal  seperti  pendanaan,  desain  program  dan  kapasitas proses  yang  dibangun,  faktor  internal  seperti  budaya  organisasi  dan  kepemimpinan,  kompetensi manajerial dan perencanaan suksesi, serta partisipasi warga.
POSBAKUM adalah fasilitas peradilan baru  di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang menyediakan  akses  terhadap  keadilan  bagi  terdakwa  yang  tidak  mampu.  Penelitian  ini  mengkaji bagaimana  POSBAKUM  diimplementasikan,  efektivitasnya  dalam  memberikan  akses  terhadap keadilan  dan  bagaimana  meningkatkan  pelaksanaannya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji  bagaimana  POSBAKUM  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  dilaksanakan  dan bagaimana meningkatkan pelaksanaannya di masa depan.
Banyak  nilai  baik  yang  bisa  diambil  dari  sudut  pandang  Pos  bantuan  Hukum  dan  masyarakat penerima  bantuan  hukum  memiliki  banyak  manfaat  antara  lain  masyarakat  dapat  memahami sepenuhnya proses hukum yang akan dilalui oleh pengadilan. Selain itu, mereka juga dapat menghemat uang,  waktu  dan  tenaga  dengan  bantuan  Posbakum  daripada  harus  berkonsultasi  dengan  penasehat hukum (pengacara). Pihak pengadilan tentunya juga sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum ini karena masyarakat yang datang  ke pengadilan seringkali  sudah memiliki dan menyiapkan dokumen- dokumen  yang  diperlukan,  dengan  harapan  agar  persidangan  berjalan  lancar  sehingga  tercapai  asas nyaman, cepat dan biaya ringan.
Saran  yang  penulis  tawarkan  untuk  menjawab  permasalahan  ini  adalah  Mengadakan  kegiatan sosialisasi  mengenai  Pos  bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  kepada  masyarakat,  supaya  masyarakat mampu  memahami  dan  tidak  sungkan  untuk  meminta  bantuan  hukum  ke  Pos  bantuan  Hukum (POSBAKUM)  yang  berada  diseluruh  Indonesia.  Melalukan  survey  dan  sensus  penduduk,  supaya mengetahui  perkembangan  bagi  masyarakat  yang  belum  menerima  bantuan  hukum  dan  sudah menerima pemberian Bantuan Hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Bethsyeba,  G.  (2014). Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Cuma-Cuma  Yang  Diberikan  Oleh  Advokat Kepada  Masyarakat  Yang  Kurang  Mampu .  Yokyakarta:  Universitas  Atmajaya  Yogyakarta Fakultas Hukum.
Lev,  D.  S.  (1990). Hukum  dan  Politik  di  Indonesia  atau  Kesinambungan  dan  Perubahan .  Jakarta: LP3ES.
Nasution, A. B. (1982). Bantuan Hukum di Indonesia, : Cetakan Kedua . Jakarta: LP3ES. Pohan, A. B. (2016). Metode Penelitian . Jakarta: Bina Sarana Informatika.
Prabowo, A. (2017). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan , 2 (2). Sunggono, B. (2009). Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia . Bandung: Mandar Maju. Sutiyoso, B. (2008). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Yogyakarta: Gama Media. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Winarta,  F.  H.  (2009). Pro  Bono  Publico :  Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin  Untuk  Memperoleh Bantuan Hukum . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Winata, F. H. (2000). Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan . Jakarta: Elex Media Komputindo.