## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## ANALISIS MULTI KRITERIA
PENDANAAN PEMBANGUNAN

## JEMBATAN GANTUNG DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
Frias Rusinta 1) , Julistyana Tistogondo 2,*)
1 Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Narotama Surabaya, friasrusinta@gmail.com 2 Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Narotama Surabaya, julistyana.tistogondo@narotama.ac.id

## ABSTRAK
Program pembangunan jembatan gantung  merupakan  bagian  dari  program Nawa  Cita  Presiden  Republik  Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan desa  dalam  kerangka  negara  kesatuan. Pembangunan jembatan gantung dimaksudkan  untuk  membantu  pemerintah daerah  dan  masyarakat  dalam  mengatasi permasalahan seperti pembangunan antardesa,  pengembangan  wilayah  yang masih  tersentralisasi,  keterbatasan  akses transportasi  antar  desa  yang  belum terhubung  dengan  fasilitas  pendidikan, kesehatan  atau  fasilitaslainnya,  menjadi prasarana  untuk  mitigasi  atau  evakuasi bencana,  serta  sebagai  pembangunan infrastruktur  yang  belum  memadai  untuk desa yang terisolir dan desa terluar. Dalam penentuan  prioritas  usulan  pembangunan jembatan  gantung  untuk  pejalan  kaki diperlukan kriteria dan pembobotan sehingga  memudahkan  dalam  penyusunan prioritas. Kriteria dan pembobotan tersebut perlu  diperkuat  dengan  alasan  ilmiah, salah satunya adalah dengan mengaplikasikan
metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam penentuan prioritas  usulan.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  mendapatkan  bobot  kriteria  dan subkriteria dimana kriteria yang memperoleh  bobot  terbesar  adalah  kriteria
Manfaat  Jembatan  Terhadap  Aktivitas Ekonomi  (26.50%),  sedangkan  kriteria yang  memperoleh  bobot  terkecil  adalah Kelengkapan Administrasi (6.34%).
Kata Kunci: AHP, Infrastruktur Daerah Jembatan Gantung, Prioritas.

## ABSTRACT
As a part of the Nawa Cita program of the President  of  the  Republic  of  Indonesia,  the suspension  bridge  construction  program  is building  Indonesia  from  the  periphery  by strengthening  regions  and  villages  within the  framework  of  the  unitary  state.  The construction  of  suspension  bridges  is intended  to  assist  local  governments  and communities  in  overcoming  problems  such as  improving  inter-village  development, alleviating centralized regional development, cutting down limited access to inter-village  transportation  that  has  not been  connected  with  education,  health facilities, or other facilities, as infrastructure  for  disaster  mitigation  or evacuation,  as well  as development Inadequate  infrastructure  for  isolated villages  and  outermost  villages.  Setting priorities  for  the  proposals  of  construction of a suspension bridge for pedestrians need the criteria and judgments that will simplify the  determination  of  the  priority  of  the suspension  bridge  proposal.  The  criteria and  judgment  need  to  be  substantiated scientifically, by applying Analytical Hierarchy  Process  (AHP)  method  in determining  the  priority  of  the  proposals. From  this  study,  we  can  interpret  that  the benefit  of  the  bridge  to  economic  activity has  the  biggest  percentage  26.50%  of  the overall  importance  of  the  criteria  and  on the other hand, administrative requirements have  the  smallest  percentage  6.34%  of  the overall importance of the criteria.
Keywords:  AHP,Regional  Infrastruc- ture, Suspension Bridge, Priority.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan jembatan gantung merupakan  program  pemerintah  dalam rangka  mewujudkan  Nawa  Cita  Presiden Republik  Indonesia  yaitu  membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka Negara Kesatuan (pu.go.id 2017). Isu  utama  dalam  membangun  infrastruktur pedesaan  salah  satunya  pembangunan jembatan gantung adalah keterbatasan dana yang  dimiliki  pemerintah  daerah.  Program tersebut dilakukan oleh Kementerian PUPR yang  memberi  ruang  untuk  membantu  pe- merintah  daerah  di  Indonesia  dalam  pem- bangunan  jembatan  gantung  bagi  pejalan kaki.  (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat 2015b). Untuk membantu  daerah  dalam  keterbatasan pendanaan,  pemerintah  menganggarkan dana  alokasi  khusus  untuk  pembangunan jembatan  gantung  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dengan  tujuan  untuk  membantu pemerintah daerah mengatasi:
a. Pembangunan  antar  desa  yang  tidak merata, kesenjangan sosial dan kesejahteraan;
b. Pengembangan  wilayah  yang  masih tersentralisasi,  akses  transportasi  antar desa  yang  belum  terhubung  dengan fasilitas  pendidikan,  fasilitas  kesehatan, dan fasilitas lainnya serta untuk mitigasi atau evakuasi bencana;
c. Skala  pembangunan  infrastruktur  yang belum  sesuai  untuk  desa  yang  terisolir dan desa terluar.
Pembangunan jembatan gantung
merupakan  kewenangan  dan  tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah  Kabupaten/Kota,  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat akan  memberikan  dukungan  teknis  yang dibutuhkan  Pemerintah  Daerah  dalam pembangunan  dan  pemeliharaan  jembatan gantung  pejalan  kaki  diantaranya  melalui Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  (Pemerintah Indonesia 2004). Penggunaan Dana Alokasi
Khusus  Bidang  Infrastruktur  menyebutkan Prioritas  Nasional  subbidang  jalan  yang harus dipertimbangkan adalah meningkatkan  konektivitas  nasional  untuk meningkatkan  integrasi  fungsi  jaringan jalan,  meningkatkan  akses-akses  ke  daerah potensial,  membuka  daerah  terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan  pulau-pulau  kecil  dan  terluar,  dan pariwisata(Kementerian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat 2015a). Menentukan  prioritas  usulan  pembangunan jembatan  gantung  untuk  pejalan  kaki diperlukan kriteria dan pembobotan sehingga  memudahkan  dalam  penyusunan prioritas. Kegiatan pemrograman
pembangunan  jembatan  gantung  untuk pejalan kaki diperlukan penyusunan prioritas terhadap usulan yang ada berdasarkan  jumlah  nilai  terbesar  dalam pembobotan  setiap  kriteria  yang  telah ditentukan. Dalam menentukan pembobotan masing-masing  kriteria  dapat  ditentukan dengan  berbagai  metode  analisa  data  salah satunya  menggunakan  metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

## 1.2 Tujuan Penelitian
Adaun  tujuan  dari  penelitian  ini sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  nilai  pembobotan setiap  kriteria  yang  digunakan  dalam penyusunan prioritas pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki.
2. Untuk mengetahui urutan kriteria penilaian terhadap prioritas usulan pembangunan  jembatan  gantung  untuk pejalan kaki.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Tahapan Penelitian
Metode  penelitian  digunakan  sebagai dasar akan langkah-langkah berurutan yang didasarkan pada tujuan penelitian dan men- jadi  suatu  perangkat  yang  digunakan  untuk menarik  kesimpulan,  sehingga  diperoleh penyelesaian  yang  diharapkan  untuk  men- capai keberhasilan penelitian. Penelitian ini dilakukan  dengan  pengumpulan  data  mela-

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
lui  kajian  literatur  dan  wawancara  kepada orang  yang  berpengalaman  dalam  pengam- bilan  suatu  keputusan  sehingga  diperoleh hasil  penyelesaian  atas  permasalahan  yang ada. Penelitian ini melalui beberapa tahapan yang  secara  skematis  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1.

## Bagan Alir Penelitian
(Sumber: Ilustrasi Penulis, 2021)

## 2.2 Metodologi Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  peneli- tian  ini  meliputi  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yang  diperoleh adalah  datayang  dicatat  dan  didapat langsung  dari  obyek  penelitian  melalui kuesioner  responden  serta  data  sekunder diperoleh  dari  peraturan-peraturan  instansi pemerintah  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  untuk  menentukan kriteria apa saja  yang digunakan dalam  pe- nentuan  prioritas  pembangunan  jembatan gantung  bagi  pejalan  kaki  menggunakan dana APBN. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan  kuesioner  tertutup  dimana kuesioner yang dibuat sedemikian rupa res- ponden dibatasi memberi jawaban terhadap beberapa  alternatif  ataupun  kepada  satu  ja- waban  saja.  Teknik  pengambilan  sampel
penilitian  ini menggunakan pusposive  sam- pling yang  merupakan  teknik  pengambilan sampel  dilakukan  dengan  memperhatikan sejumlah  kriteria/persyaratan  (Sugiyono 2009).  Pengambilan  sampel  dalam  penye- baran  kuesioner  adalah  sebanyak  15  res- ponden.  Kriteria  utama  responden  adalah orang  yang  berpengalaman  atau  memiliki jabatan dalam pengambilan suatu keputusan bidang pemrograman di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat.  Alasannya  adalah orang  yang  mempunyai  tugas,  fungsi  dan pengalaman  di  bidang  pemrograman  atau memiliki  jabatan  dalam  pengambilan  suatu keputusan memiliki pengalaman yang dapat menilai  dan  menentukan  kriteria  utama  da- lam  menentukan  prioritas  terhadap  usulan yang  ada.  Setelah  data  primer  maupun  se- kunder  telah  didapatkan,  kemudian  dikum- pulkan  untuk  direkapitulasi  sesuai  kebutu- han  dan  selanjutnya  dianalisis  dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP).
AHP  merupakan  suatu  model  pendu- kung  keputusan  yang  dikembangkan  oleh Thomas  L.  Saaty.  AHP  merupakan  metode yang digunakan dengan cara menilai tingkat kepentingan masing-masing kriteria dengan cara perbandingan berpasangan setiap krite- ria. AHP banyak digunakan untuk pengam- bilan  keputusan  dalam  menyelesaikan  ma- salah  dalam  hal  perencanaan,  penentuan alternatif,  penyusunan  prioritas,  pemilihan kebijakan,penentuan  kebutuhan,  dan  peme- cahan konflik. Dalam Tugas Akhir (Rahman  2008)  menjelaskan  penggunaan metode  proses  analisis  hierarki  ini  me- mungkinkan  untuk  memperoleh  penilaian yang  didasarkan  pada  penilaian  dengan menggunakan kuesioner. Penilaian perbandingan  antar  kriteria  maupun  sub kriteria memberikan skala 1 sampai dengan 9 merupakan skala terbaik dalam mengkualitatifkan pendapat, dengan akurasinya  berdasarkan  nilai  RMS (Root Mean  Square  Deviation) dan  MAD (Median  Absolute  Deviation) (Saaty  2008). Nilai  dan  definisi  pendapat  kuantitatif

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
dalam  skala  perbandingan  Saaty  seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.
Dalam  penyelesaian  persoalan  dengan metode  AHP,  beberapa  prinsip  dasar  AHP yaitu (Saaty 2008):
a. Decomposition Decomposition adalah memecahkan atau membagi  masalah  yang  utuh  menjadi unsur unsur dalam bentuk hierarki proses pengambilan  keputusan,  dimana  setiap unsur atau elemen saling berhubungan.
b. Comparative Judgment Setelah  masalah  terdekomposisi,  maka dua tahap penilaian atau membandingkan  antar  elemen  yaitu perbandingan antar kriteria dan perbandingan  antar  pilihan  untuk  setiap kriteria.  Perbandingan  antar  kriteria dimaksudkan  untuk  menentukan  bobot untuk  masing-masing  kriteria.  Di  sisi lain,  perbandingan  antar  pilihan  untuk setiap kriteria dimaksudkan untuk melihat  bobot  suatu  pilihan  dalam  suatu kriteria.  Dengan  kata  lain,  penilaian  ini dimaksudkan  untuk  melihat  seberapa penting suatu pilihan dilihat dari kriteria tertentu.
c. Synthesis of Priority Prinsip  ini  mengambil  setiap  turunan skala rasio prioritas lokal dalam berbagai level  dari  suatu  hierarki  dan  menyusun suatu  komposisi  global  dari  kumpulan prioritas  untuk  elemen  dalam  hierarki terbawah.  Penilaian  ini  dilakukan  untuk setiap  sel  dalam  matriks  perbandingan maka didapatkan suatu matriks perbandingan  baru  yang  merupakan matriks  perbandingan  gabungan  semua responden  sehingga  didapatkan eigen
vector untuk masing-masing kriteria.
d. Logical Consistency Konsistensi  logis  menilai  intensitas hubungan diantara elemen yang didasarkan  pada  suatu  kriteria  khusus yang  telah  menjustifikasi  satu  sama  lain dalam  cara  yang  logis.  Pengukuran konsistensi dari suatu matriks didasarkan pada  suatu eigen  value maksimum, sehingga inkonsistensi yang biasa
dihasilkan  matriks  perbandingan  dapat diminimalkan.  Matrik  random  dengan skala  penilaian  1  sampai  dengan  9 beserta  kebalikannya  sebagai Random Indeks (RI). Indeks konsistensi
kemudian  diubah  dalam  bentuk  rasio inkonsistensi  dan  membaginya  dengan random indeks (RI).
Prinsip dasar tersebut  dapat  dijadikan acuan dalam melakukan analisis perihitungan  AHP  seperti  pada  laporan skripsinya (Rahmayanti 2010) yang menjabarkan  tahapan  mengerjakan  AHP sehingga didapatkan hasil yang sesuai.
Tabel 1.
Nilai dan Definisi Pendapat Kuantitatif dalam Skala Perbandingan Saaty Intensitas Kepentingan Definisi Keterangan 1 Kedua elemen sama penting (equal importance) Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama terhadap tujuan 3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain (moderate more important) Pengalamandan pertimbangan sedikit mendukung satu elemen atas elemen lain 5 Elemen yang satu jelas lebih penting dari pada elemen lain (Essential, Strong more importance) Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat mendukung satu elemen atas elemen lain 7 Elemen yang satu sangat jelas lebih penting dari pada elemen yglain (Demonstratedimportance ) Pengalaman dan pertimbangan sangat kuat mendukung satu elemen atas elemen lain 9 Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yg lain (Absolutely more importance) Pengalaman menunjukan satu elemen sangat jelas lebih penting 2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilairuang berdekatan (grey area) Nilai ini diberikan bila diperlukan kompromi Kebalikan (1/ n) Jika  untuk  elemen  i  mendapatkan  satu  angka dibandingkan  dengan  elemen  j  maka  j  mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan i.
(Sumber: Saaty,2008)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam studi ini dilakukan pengumpulan  data  yang  meliputi  data primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan data  primer  dilakukan  dengan  menyebar angket  kuesioner  dengan  indikator  yang

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
sudah ditentukan kepada berbagai responden.  Pengambilan  sampel  dalam penyebaran  kuesioner  dilakukan  pada  15 orang  yang  berpengalaman  di  bidang pemrograman  atau  memiliki  jabatan  dalam pengambilan keputusan di Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat. Hasil  dari  pengumpulan  data  sekunder dijadikan dasar dalam penyusunan kuesioner  yaitu  kriteria  apa  saja  yang digunakan  dalam  usulan  pembangunan jembatan  gantung  yang  dijelaskan  pada Tabel  2.  Kriteria  Usulan  Pembangunan Jembatan  Gantung  merupakan  hasil  rapat tim kerja jembatan gantung Bina Marga.
Tabel 2.

## Kriteria Usulan Pembangunan Jembatan
Gantung No Kriteria Sub Kriteria 1  Kelengkapan Administrasi - Surat usulan ditandatangani oleh gubernur/walikota/ bupati - Surat usulan ditandatangani oleh kepala/ ketua lembaga pendidikan tinggi 2  Keterbatasan Akses Transportasi - Tidak tersedia prasarana penyebrangan - Tersedia prasarana penyebrangan non jembatan - Tersedia jembatan lain minimal 5 km atau 30 menit dengan bersepeda dari lokasi usulan 3  Manfaat Jembatan Terhadap Aktivitas Ekonomi - Jumlah desa yang dihubungkan - Jumlah kepala keluarga yang dihubungkan
- Aktivitas daerah yang dihubungkan 4  Kepentingan Strategis Jembatan - Pembuka daerah terisolasi - Jalur evakusi/mitigasi bencana - Kepentingan strategis lainnya 5  Aspek Teknis Jembatan - Kondisi jalan akses ke lokasi rencana jembatan gantung - Jarak lokasi rencana jembatan gantung ke jalan nasional/ provinsi/kabupaten - Kerentanan terhadap gerusan dinding sungai di kepala jembatan 6  Kelengkapan Readiness Criteria - Lahan sudah bebas, Pemda menyediakan DED - Pemda hanya menyiapkan lahan
- Lahan belum bebas, Pemda menyiapkan DED
- Lahan belum bebas
(Sumber : Hasil Rapat Tim Kerja,2018)

## 3.1 Analisis Perhitungan Bobot
Penentuan bobot pada masing-masing kriteria/sub  kriteria  yang  sudah  ditetapkan dianalisis dengan metode Analitycal Hierarchy  Process (AHP)  dengan  langkah sebagai berikut:
1. Matriks Perbandingan Berpasangan Dari  hasil  pengisian  kuesioner  oleh responden dalam menentukan tingkat kepentingan  terhadap  kriteria  (sebagai contoh),  diperoleh  jawaban  responden kemudian  dituangkan  dalam  suatu  matriks perbandingan  berpasangan.  Setelah  semua hasil  kuesioner  ke  15  responden  dimasuk- kan dalam suatu matriks perbandingan ber- pasangan,  maka  untuk  memperoleh  satu matriks  berpasangan  hasil  keseluruhan  ja- waban responden harus dilakukan perhitun- gan geometric mean dengan rumus sebagai berikut:
𝐺𝑀 =  𝑋1 𝑥 𝑋2 𝑥 𝑋3 𝑥 … . 𝑥 𝑋𝑛 𝑛 ………...(1) Dimana : GM = Geometric Mean X1, X2,..,Xn = bobot penilaian ke 1,2,..,n n = Jumlah elemen (responden)
Setelah  dilakukan  perhitungan geometric mean kemudian hasil perhitungan dituangkan ke dalam satu matriks perbandingan  berpasangan.  Tabel  3  berikut ini menyajikan contoh matriks perbandingan  berpasangan  untuk  Level  II yang  menunjukkan  matriks  perbandingan antar kriteria.
Tabel 3. Matriks Perbandingan Berpasangan Level II Level II : Kriteria A B C D E F A 1.00 0.47 0.25 0.36 0.26 0.49 B 2.14 1.00 0.53 1.10 0.63 1.06 C 3.96 1.90 1.00 1.96 1.01 2.02 D 2.75 0.91 0.51 1.00 0.56 1.34 E 3.83 1.59 0.99 1.77 1.00 1.88 F 2.03 0.95 0.50 0.75 0.53 1.00 Jumlah 15.71 6.81 3.77 6.94 4.00 7.79

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
*)Keterangan:
A adalah kriteria kelengkapan administrasi B adalah kriteria keterbatasan akses transportasi C  adalah  kriteria  manfaat  jembatan  terhadap aktivitas ekonomi
D  adalah  kriteria  kepentingan  strategis  jemba- tan E adalah kriteria aspek teknis jembatan F adalah kriteria kelengkapan readiness criteria

## 2. Perhitungan  Nilai  Prioritas  atau Vector
Eigen
Dalam  menentukan  nilai  prioritas dilakukan  dengan  membagi  nilai  matriks perbandingan  berpasangan  dibagi  dengan jumlah  matriks  tiap  kolom.  Berdasarkan hasil  perhitungan  didapatkan  nilai  prioritas untuk  Level  II  (sebagai  contoh)  yang dijabarkan pada Tabel 4.
Tabel 4.

## Nilai Prioritas Level II
Level II :
Kriteria A B C D E F  Jumlah Nilai
Prioritas A 0.06  0.07  0.07  0.05  0.07  0.06 0.38 0.0634 B 0.14  0.15  0.14  0.16  0.16  0.14 0.87 0.1458 C 0.25  0.28  0.26  0.28  0.25  0.26 1.59 0.2650 D 0.17  0.13  0.14  0.14  0.14  0.17 0.90 0.1501 E 0.24  0.23  0.26  0.26  0.25  0.24 1.49 0.2476 F 0.13  0.14  0.13  0.11  0.13  0.13 0.77 0.1280
*)Keterangan:
A adalah kriteria kelengkapan administrasi
B adalah kriteria keterbatasan akses transportasi C adalah kriteria manfaat jembatan terhadap aktivitas ekonomi D adalah kriteria kepentingan strategis jem- batan E adalah kriteria aspek teknis jembatan F adalah kriteria kelengkapan readiness criteria
3. PerhitunganPerhitungan ʎ maks
Perhitungan ʎ maks dilakukan dengan hasil  perkalian  matriks  berpasangan  yang telah  ditentukan  diawal  (Tabel  3)  dan  nilai prioritas yang telah didapat (Tabel 4) dibagi dengan  nilai  prioritas.  Adapun  hasil  perhi- tungan  ʎmaks  pada  matriks  perbandingan berpasangan  Level  II  (sebagai  contoh)  di- tunjukan pada Table 5.

## Tabel 5. Hasil Perhitungan ʎ maks Level II
Level II : Kriteria A B C D E F Nilai Prioritas Jumlah Hasil Pembagian A 1.00  0.47  0.25  0.36  0.26  0.49 0.0634  0.3808 6.009 B 2.14  1.00  0.53  1.10  0.63  1.06 0.1458  0.8779 6.021 C 3.96  1.90  1.00  1.96  1.01  2.02 0.2650  1.5957 6.021 D 2.75  0.91  0.51  1.00  0.56  1.34 0.1501  0.9033 6.016 E 3.83  1.59  0.99  1.77  1.00  1.88 0.2476  1.4906 6.019 F 2.03  0.95  0.50  0.75  0.53  1.00 0.1280  0.7693 6.010 Jumlah 36.096
*)Keterangan:
A adalah kriteria kelengkapan administrasi B adalah kriteria keterbatasan akses transportasi C  adalah  kriteria  manfaat  jembatan  terhadap aktivitas ekonomi
D adalah kriteria kepentingan strategis jembatan E adalah kriteria aspek teknis jembatan F adalah kriteria kelengkapan readiness criteria

## 4. Uji Consistency Ratio
Dalam  menggunakan  metode  AHP, perhitungan  konsistensi  rasio  dilakukan untuk  mengetahui  konsistensi  dari  jawaban responden. Tingkat konsistensi yang didapat  dari  hasil  survey  keseluruhan responden  untuk  Level  II  (sebagai  contoh) adalah 0.0026, masih berada di bawah batas ketentuan maksimum yaitu 0.1 atau sebesar 10%  yang  ditunjukan  pada  perhitungan  di bawah  ini.  Hasil  dari  tingkat  konsistensi tersebut  berarti  hasil  persepsi  seluruh responden  ini  dapat  diterima,  maka  dapat dilakukan  proses  analisis  untuk  masing- masing sub kriteria dengan cara yang sama.
𝐶𝐼 = 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑛 𝑛 − 1 = 6,016 − 6 6 − 1 = 0,0032
Dimana  λ  maks  merupakan  nilai eigen  vector maksimum  dan  n  adalah ukuran  matriks.Dengan  ordo  matriks  n  =  6 berdasarkan  Tabel  6  didapatkan  nilai  RI  = 1.24,  maka  nilai Consistency  Ratio (CR) dapat dihitung sebagai berikut:
𝐶𝑅 = 𝐶𝐼 𝑅𝐼 = 0,0032 1,24 = 0,0026

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 6.

## Random Indek
Ordo Matrik 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 RI 0  0  0.58  0.9  1.12  1.24  1.32  1.41  1.45  1.49
(Sumber : Saaty, 2008)
5. Pembobotan Kriteria/Sub Kriteria
Bobot  elemen  diperoleh  dari  nilai prioritas atau vector eigen terhadap Level II (sebagai  contoh)  kemudian  dinyatakan  da- lam  prosentase  seperti  diperlihatkan  pada Tabel 7.
Tabel 7. Pembobotan Kriteria Kriteria Nilai Prioritas Prosentase Kelengkapan Adminstrasi 0.0634 6.34% Keterbatasan Akses Transportasi 0.1458 14.58% Manfaat Jembatan terhadap Aktivitas Ekonomi 0.2650 26.50% Kepentingan Strategis Jembatan 0.1501 15.01% Aspek Teknis Jembatan 0.2476 24.76% Kelengkapan Readiness Criteria 0.1280 12.80%

## 3.2 Hasil Analisis Pembobotan Kriteria/ Sub Kriteria
Setelah  dilakukan  proses  analisis yang sama untuk setiap kriteria dan sub kri- teria  sesuai  dengan  penjelasan  sub  bab  se- belumnya maka diperoleh hasil rekapitulasi pembobotan  terhadap  kriteria  maupun  sub kriteria. Bobot masing-masing elemen dipe- roleh  berdasarkan  hasil  nilai  prioritas  atau vector eigen setiap kriteria maupun sub kri- teria  yang  dinyatakan  dalam  persentase  se- perti diperlihatkan pada Tabel 8 dan digam- barkan  secara  grafik  pada  Gambar2  dan Gambar3.
Tabel 8.

## Rekapitulasi Pembobotan Kriteria dan
SubKriteria No Kriteria Bobot  Rank Sub Kriteria Bobot 1 Kelengkapan Administrasi 6.34% 6 Surat usulan ditandatangani oleh gubernur/walikota/ bupati 82.18% Surat usulan ditandatangani oleh kepala/ ketua lembaga pendidikan tinggi 17.82% 2  Keterbatasan Akses Transportasi 14.58% 4 Tidak tersedia prasarana penyebrangan 61.51%

## Tabel 8.
Rekapitulasi Pembobotan Kriteria dan SubKriteria (Lanjutan) No Kriteria Bobot Rank Sub Kriteria Bobot 2  Keterbatasan Akses Transportasi 14.58% 4 Tersedia prasaran penyebrangan non jembatan 20.98% Tersedia jembatan lain minimal 5 km atau 30 menit dengan bersepeda dari lokasi usulan 17.51% 3  Manfaat Jembatan Terhadap Aktivitas Ekonomi 26.50% 1 Jumlah desa yang dihubungkan 25.09% Jumlah kepala keluarga yang dihubungkan 21.49% Aktivitas daerah yang dihubungkan 53.42% 4  Kepentingan Strategis Jembatan 15.01% 3 Pembuka daerah terisolasi 65.75% Jalur evakusi/mitigasi bencana 18.45% Kepentingan strategis lainnya 15.81% 5  Aspek Teknis Jembatan 24.76% 2 Kondisi jalan akses ke lokasi rencana jembatan gantung 40.00% Jarak lokasi rencana jembatan gantung ke jalan nasional/ provinsi/kabupaten 19.31% Kerentanan terhadap gerusan dinding sungai di kepala jembatan 40.69% 6  Kelengkapan Readiness Criteria 12.80% 5 Lahan sudah bebas, Pemda menyediakan DED 53.69% Pemda hanya menyiapkan lahan 27.79% Lahan belum bebas, Pemda menyiapkan DED 9.82% Lahan belum bebas 8.71%
Gambar 2.
Grafik Persentase Pembobotan terhadap Kriteria

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Gambar 3. Grafik Persentase Pembobotan terhadap SubKriteria

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan tujuan penelitian Analisis Multi Kriteria Pendanaan Pembangunan  Jembatan  Gantung  Dengan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara (APBN)  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Nilai  pembobotan  setiap  kriteria  dalam penyusunan prioritas pembangunan jembatan  gantung  untuk  pejalan  kaki adalah Kelengkapan Adminstrasi sebesar 6.34%,  Keterbatasan  Akses  Transportasi sebesar  14.58%,  Manfaat  Jembatan terhadap  Aktivitas  Ekonomi  sebesar 26.50%, Kepentingan Strategis Jembatan
sebesar 15.01%, Aspek Teknis Jembatan sebesar 24.76%, dan Kelengkapan Readiness Criteria sebesar 12.80%. 2. Dalam menentukan skala prioritas pembangunan  jembatan  gantung  untuk pejalan  kaki  terdapat  6  (enam)  buah kriteria  penilaian  dimana  urutan  kriteria yang  memiliki  bobot  terbesar  hingga terkecil adalah kriteria Manfaat Jembatan  terhadap  Aktivitas  Ekonomi sebesar 26.50%, Aspek Teknis Jembatan sebesar  24.76%,  Kepentingan  Strategis Jembatan  sebesar  15.01%,  Keterbatasan Akses  Transportasi  sebesar  14.58%, Kelengkapan  Readiness  Criteria  sebesar 12.80%, dan terakhir kriteria Kelengkapan Adminstrasi sebesar 6.34%. 5. DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/2015  Tentang  Petunjuk Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur . Jakarta: Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.  2015b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumaham  Rakyat  Nomor  JB.02.02 Mn287  Tanggal  21  Desember  2015
Perihal  Jembatan  Gantung  Untuk Pejalan Kaki. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  2004. Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2004 Tentang  Jalan .  Jakarta:  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.
pu.go.id. 2017. “Bangun 32 Buah Jembatan
Gantung, Kementerian PUPR
Hadirkan  Kemudahan  Akses  Bagi Masyarakat.”  Retrieved  March  16, 2021  (https://pu.go.id/berita/bangun- 32-buah-jembatan-gantung- kementerian-pupr-hadirkan- kemudahan-akses-bagi-masyarakat).

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Rahman, Abdul. 2008. “Penentuan Kriteria Yang  Paling  Berpengaruh  Terhadap
Prestasi  Kerja  Karyawan  Di  CV. Rimba Sentosa Sukoharjo.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Rahmayanti, Reny. 2010. “Analisis Pemilihan  Supplier  Menggunakan Metode  Analytical  Hierarchy  Process
(AHP).”  Universitas  Sebelas  Maret,
Surakarta. Saaty,  Thomas  L.  2008. Decision  Making With The Analytic Hierarchy Process .
Pittsburgh.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.
Copyright©  by  the  authors.  Licensee  Jurnal  Ilmiah MITSU,  Indonesia.  This  article  is  an  open  access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
Halaman ini sengaja dikosongkan