Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Impliksasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak
M. Yasin al Arif
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Selokan Mataram Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta Email : yasinfhuii@gmail.comn

## Abstrak
Fokus  penelitian  ini  adalah  menganalisis  arah  politik  hukum  Mahkamah  Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015  tentang  calon  tunggal  dan  implikasinya  terhadap  pilkada serentak. Adapun rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana arah politik hukum calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Kedua, apa implikasi dari putusan Mahkamah  Konstitusi  terhadap  sistem  pilkada  serentak?.  Tujuan  yang  diingin  dicapai adalah  untuk  mengetahui  arah  politik  hukum  calon  tunggal  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  dan  implikasi  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  sistem  pilkada serentak.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan kasus  dan  perundang-undangan.  Karena  penelitian  normatif  maka  yang  dipakai  adalah data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  arah  politik  hukum  putusan  MK  ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara dan menggunakan mekanisme “setuju” dan “tidak setuju”. Sedangkan implikasinya adalah implikasi langsung berupa adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang dan KPU harus membuat  PKPU  untuk  memberikan  pengaturan  mengenai  model  surat  suara, mekanisme  kampanye  dan  mekanisme  pembagian  logistik.  Sedangkan  dampak  tidak langsung berupa terjadinya kekosongan hukum bagi calon tunggal dalam tata laksanan Pilkada  dalam  UU a  quo dan  Kekosongan  hukum  pengaturan  sengketa  pilkada  untuk calon tunggal.
Kata Kunci: Politik Hukum, Calon Tunggal, Putusan Mahkamah Konstitusi

## Abstract
The  focus  of  this  study  is  to  analyze  the  political  direction  of  the  law  of  the Constitutional  Court  Number  100  /  PUU-XIII  /  2015  on  a  single  candidate  and  the implications  for  the  elections  simultaneously.  The  formulation  of  the  problem  is  first, how  the  legal  political  direction  single  candidate  in  the  decision  of  the  Constitutional Court?  Second,  what  are  the  implications  of  the  decision  of  the  Constitutional  Court against  the  election  system  simultaneously  ?.  Diingin  achievable  goal  is  to  determine the political direction of the single candidate of law in the Constitutional Court decision and  the  implications  of  the  decision  of  the  Constitutional  Court  against  the  election system  simultaneously.  This  research  is  a  normative  approach  cases  and  legislation. Due  to  the  normative  research  used  secondary  data  in  the  form  of  primary  legal materials,  secondary  law  and  tertiary  legal  materials.  The  study  concluded  that  the political  direction  of  the  legal  decision  of  this  Court  is  to  ensure  the  constitutional rights  of  citizens  and  to  use  the  mechanism  of  "agree"  and  "disagree".  While  the implication  is  direct  implications  in  the  form  of  their  new  mechanisms  in  the implementation  of  the  upcoming  election  and  the  Commission  must  simultaneously make  PKPU  to  provide  arrangements  regarding  the  model  of  ballots,  campaign
mechanism  and  the  mechanism  of  logistics  division.  While  the  indirect  impact  in  the form  of  a  vacuum  in  the  law  for  a  single  candidate  in  the  elections  in  order  laksanan quo law and legal vacuums settings for a single candidate election disputes
Keywords: Politics, Law, Single Candidate, Constitutional Court Decision

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Blakang
Lahirnya  sebuah  hukum  tidaklah  terlepas  dari  konteks  waktu  dan  keadaan  dimana hukum  itu  akan  diberlakukan.  Hukum  sejatinya  dibentuk  sebagai  respon  untuk mengatasi  sebuah  problematika  sosial  politik  yang  menghendaki  terbentuknya  sebuah hukum  untuk  menyelesaikannnya.  Sehingga  hukum  yang  lahir  sangat  erat  kaitannya dengan keadaan sosial politik yang terjadi saat tertentu.
Disahkannya  UU  nomor  8  tahun  2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  tidaklah terlepas  dari  konfigurasi  politik  yang  menghendaki  untuk  dibentuknya  UU  tentang pemilihan  Kepala  Daerah.  Berawal  dari  polemik  UU  Nomor  22  tahun  2014  tentang pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  (Selanjutnya  disebut  UU  Pilkada).  Karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihans ecaralangsung. 1 Kemudian  Presiden  SBY  menerbitkan  Nomor  1  tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disebut Perppu Pilkada).
Perppu Pilkada yang disahkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merupakan Perppu yang menggantikan  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota.  Perpu  Pilkada  disahkan  dihari  yang  sama  dengan diundangkannya UU Pilkada, sebagai respon dari Presiden atas penolakan yang terjadi di masyarakat terhadap UU Pilkada.
Melalui Perppu Nomor 1 tahun 2014 itulah kemudian disahkan UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014  tentang  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota  menjad  iundang-undang  dan kemudian  mengalami  perubahan  menjadi  UU  nomor  8  tahun  2015.  Dinamika pembentukan UU Pilkada ini menjadi bukti bahwa lahirnya sebuah hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial dan konfigurasi politik dalam kehidupan ketatanegaraan di  suatu  negara.  Sehingga  jika  konfigurasi  politik  demokratis  maka  yang  lahir  adalah UU  yang  responsif.  Sepertihalnya  UU  Pilkada  di  atas  yang  lahir  dari  kemauan  rakyat untuk pemilihan secara  langsung.
Senada  dengan  hal  di  atas,  Menurut  Mahfud  MD,  politik  memengaruhi  hukum dengan  cara  melihat  konfigurasi  kekuatan  yang  ada  di  belakang  pembuatan  dan penegakan  hukum  itu. Di  sini hukum tidak dapat hanya dipandang  sebagai  pasal-pasal yang  bersifat  imperatif  atau  keharusan-keharusan  yang  bersifat das  sollen, melainkan harus  dipandang  sebagai  subsistem  yang  dalam  kenyataan  ( das  sein )  bukan  tidak mungkin  sangat  ditentukan  oleh  politik,  baik  dalam  perumusan  materi  dan  pasal- pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. 2
Pemilihan  umum  merupakan  media  bagi  rakyat  untuk  menyatakan  kedaulatannya. Paham  kedaulatan  rakyat  menyiratkan,  bahwa  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam suatu  negara  adalah  rakyat  dan  rakyat  pula  yang  menentukan  corak  dan  cara pemerintahan  diselenggarakan.  Begitu  juga  dengan  pelaksanaan  pemilihan  umum  dan
1 Inggried  Dwi  Wedhaswary,  “ Ini  isi  perppu  pilkada  yang  dikeluarkan  Presiden  SBY ”, http://nasional.kompas.com Diakses pada tanggal 10-12-2015.
2 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 9-10
pemilihan  kepada  daerah  yang  merupakan  perwujudan  dari  paham  kedaulatan  rakyat. Secara ideal pemilihan umum ( general election ) bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan  pemerintahan  secara  teratur,  damai  sesuai  dengan  mekanisme  yang  dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. 3
Di  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  ditegaskan  bahwa  Gubernur,  Bupati, Walikota  masing-masing  sebagai  Kepala  pemerintah  provinsi,  kabupaten  dan  kota dipilih secara demokratis.  Pengertian frasa “dipilih secara  demokratis” dalam  Pasal  18 ayat  (4)  UUD  1945  tidak  harus  diartikan  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat,  tetapi dipilih  secara  tidak  langsung  pun  dapat  diartikan  demokratis,  sepanjang  prosesnya demokratis. 4
UU Pilkada merupakan amanat Konstitusi untuk memberikan kepastian mekanisme pemilihan Kepala daerah dan sekaligus memberikan jaminan terhadap proses demokrasi yang diwujudkan dalam sebuah pemilihan. UU ini pula yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada  serentak.  Meskipun  perbaikan  demi  perbaikan  sistem  pemilihan  pilkada  sudah dilakukan  dengan  adanya  perubahan  UU  Pilkada  demi  penyempurnaan  pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, namun siapa sangka ketentuan Pasal 52 ayat (2) yang memberikan ketentuan bahwa  “KPU Kabupaten/ kota menetapkan paling sedikit  2  (dua)  pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  wakil  Bupati  serta  pasangan  Calon Walikota dan wakil Walikota”.  Kemudian hari menimbulkan masalah.
Ketentuan tersebut menimbulkan polemik karena munculnya calon tunggal yang ada pada  beberapa  daerah.  Menurut  Djayadi  Hanan  setidaknya  ada  tiga  faktor  penyebab timbulnya  fenomenum  calon  tunggal  di  beberapa  daerah. Pertama, adanya  pengetatan persyaratan  baik  melalui  undang-undang  pemilhan  kepala  daerah  yang  disahkan  DPR dan  Pemerintah  sebagai  UU  No.  8  tahun  2015.  Pengetatan  peraturan  terlihat  dari beratnya  persyaratan  untuk  maju  sebagai  calon  independen.  Pasangan  calon perseorangan  harus  menunjukkan  dukungan  penduduk  sebesar  6,5  hingga  10  persen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 5
Pasangan calon dari parti politik atau gabungan partai politik parpol juga diperberat persyaratan  disbanding  pada  pilkada  sebelumnya.  Pasangan  calon  kepala  deah  dpat dicalonkan  oleh  parpol  atau  gabungan  parpol  yang  memiliki  minimal  20  persen  kursi DPRD  atau  25  persen  suara  perolehan  dalam  pemilu  legislatif.  Pilkada  juga  hanya berlangsung satu putaran. Ini mengakibatkan banyak calon yang maju harus benar-benar berhitung soal menang atau kalah. 6
Kedua, keputusan  MK  yang  mengharuskan  anggota  DPR/DPRD  berhenti  dari jabatannya kalau menjadi peserta pilkada. Hal ini makin membuat calon peserta pilkada semakin  sedikit.  Keputuan  MK  ini  sebetulnya  bisa  diperdebatkan.  Praktitk  di  banyak negara  tidak  mengharuskan  anggota  legislative  mundur  kalau  maju  menjadi  calon jabatan  politik  lainnya.  Andai  tidak  berhasil  mereka  boleh  kembali  ke  posisi  semual sebagai  anggota  legislatif. Ketiga, selain  kedua  faktor  tersebut,  lemahnya  kaderisasi partai, kolusi antarpartai, dam lemahnya orieantasi kebijakan (ideology) partai juga ikut menyumbangkan sebagai faktor penyebab timbulnya fenomenum calon tunggal. 7
3 Mustafa  Lutfi, Hukum  Sengketa  Pemiukada  di  Indonesia,  Gagasan  Perluasan  Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 115
4 Ni‟matul  Huda, Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia  dalam  PutusanMahkamahKonstitusi, Yogyakarta : FH UII Press, 2011, hlm. 189-190
5 Djayadi  Hanan,  “Calon  Tunggal,  Kaderisasi  dan  Kolusi  Partai”,  Suara  Pakar,  Majalah  Suara KPU, Edisi 4, Juli-Agustus 2015, hlm. 18
6 ibid
7 Ibid…, hlm.18-19
Berdasarkan  rekomendasi  Bawaslu,  rapat  pleno  KPU  memutuskan  untuk memperpanjang waktu pendaftaran. 8 Menindak lanjuti hal tersebut, KPU mengeluarkan Surat  Edaran  Nomor  449/KPU/VIII/2015  yang  ditujukan  kepada  KPU  daerah  di  tujuh daerah itu.  Isinya, diberikan perpanjangan  pendaftaran  peserta  pilkada  mulai  tanggal  1 dan berakhir tanggal 3 Agustus 2015. 9
Namun,  hingga  hari  terakhir  perpanjangan  pendaftaran  pasangan  calon  pilkada serentak  2015,  Senin  (3/8),  dari  269  daerah  yang  akan  menggelar  pilkada,  di  tujuh daerah  kabupaten/kota  hanya  terdapat  satu  pasangan  calon.  Berdasarkan  data  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  hingga  batas  akhir  pendaftaran  pilkada  hanya  ada  satu pasangan  calon  di  Kabupaten  Blitar,  Kabupaten  Pacitan,  Kabupaten  Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya. 10 Atas  meningkatnya  tensi  politik  untuk  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  tersebut,  Presiden  Joko  Widodo  membahas persoalan calon tunggal dan akhirnya dipilih opsi perpanjangan waktu pendaftaran tahap kedua  mulai  Minggu  (9/8)  hingga  Selasa  (11/8).  Hasil  akhir  pendaftaran  calon  peserta pilkada  hanya  tinggal  empat  daerah  dengan  calon  tunggal  pilkada.  Daerah  tersebut adalah  Kabupaten  Tasikmalaya,  Kota  Mataram,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara,  dan Kabupaten Blitar. 11
Dalam rangka menjaga hak konstitusional untuk memilih dan dipilih, pada tanggal 6 Agustus permohonan pengujian konstitusionalitas pasal  49 ayat  (8) dan ayat  (9), pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Pilkada terhadap UUD 1945. Pokok argumentasi permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan  tidak  dapat  diselenggarakannya  pilkada  sebagaimana  dijadwalkan disebabkan  oleh  adanya  ketentuan  dalam  norma  UU  Pilkada  mensyaratkan  paling sedikit ada dua pasangan calon. 12
MK  pada  akhirnya  pada  tanggal  29  September  2015  membacakan  Putusan  Nomor 100/PUU-XIII/2015  dan  menyatakan  mengabulkan  sebagian  permohonan  Pemohon. 13 Putusan tersebut membuka sumbatan keran demokrasi pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah  yang semula ditunda karena hanya  diikuti oleh satu  pasangan calon.  Solusi jitu oleh  MK  dalam  putusannya  yaitu,  pemilih  cukup  menyatakan  “setuju”  atau  “tidak setuju”. 14
Menurut penulis Putusan MK tersebut di satu sisi memberikan jalan atas kebuntuan mekanisme pilkada serentak yang mendatangkan manfaat namun disisi lain putusan itu tidak  memberikan  kepastian  hukum  dikemudian  hari  jika  akan  disengketakan  melalui sengketa  pilkada  pasca  penghitungan  rekapitulasi  suara.  Berangkat  dari  berbagai pandangan  di  atas,  maka  menarik  untuk  dikaji  politik  hukum  Putusan  MK  Nomor
8 Andy  Lala  Waluyo,  “ Antisipasi Calon Tunggal,  KPU  Perpanjang  Waktu  Pendaftaran  Calon Pilkada ”, www.voaindonesia.com diakses pada tanggal 13 Desember 2015
9 Matias Toto Suryaningtyas, “ Polemik Calon Tungal Pilkada Serentak ” http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2015/08/13/Polemik-Calon-Tunggal-Pilkada-Serentak , diakses tanggal 13 Desember 2015
10 Ibid 11 ibid 12 Hani  Adhani,  “ Sengketa  Pilkada  Pasangan  Calon  Tunggal ”,  Opini  Majalah  Konstitusi,  N0. 105- November 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 6
13 ibid
14 Editorial,  “ Jangan  Tunda  Pilkada ”,  Majalah  Konstitusi,  No.  104,Oktober  2015,  Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 3
100/PUU-XIII/2015  dan  dampak  apa  yang  akan  timbul  dikemudian  hari  dari  putusan ini.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  masalah  yang  hendak  dijawab dalam  penelitian  ini  dirusmuskan  sebagai  berikut: pertama, bagaimana  arah  politik hukum calon tunggal dalam  putusan Mahkamah Konstitusi? Kedua, apa  implikasi  dari putusan Mahkamah Kosntitusi terhadap sistem pilkada serentak?
3. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui, pertama, arah  politik hukum penetapan calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pilkada serentak.
4. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  ( library  research )  atau  data  sekunder  yang  terdiri dari: 1) bahan hukum  primer  yang terdiri dari: a)  putusan  MahkamahKonstitusiNomor 100/PUU-XIII/2015,  b)  UU  Nomor  8  tahun  2015.  2)  Bahan  hukum  sekunder,  yang terdiri  dari  buku-buku  literatur,  jurnal,  hasil  penelitian  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang berhubungan dengan penelitian ini. 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari : a) Kamus Besar  Bahasa  Indonesia;  b)  Kamus  Inggris  –  Indonesia;  c)  Kamus  Istilah  Hukum;  d) Ensiklopedia.  Metode  yang  digunakan  penelitian  ini  akan  mengkaji  pokok permasalahan melalui pendekatan kasus, yakni mengkaji ratio decidendi dalam putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  menjadi  objek  penelitian  dan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ).  Adapun  metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya  manusia  bertindak.  Politik  hukum  menyelidiki  perubahan-perubahan  apa yang  harus  diadakan  dalam  hukum  yang  sekarang  berlaku  supaya  menjadi  sesuai dengan sociale  werkelijkheid (kenyetaan  sosial). 15 Dalam  membahas  politik  hukum maka  yang  dimaksud  adalah  keadaan  yang  berlaku  pada  waktu  sekarang  di  Indonesia sesuai dengan asas pertimbangan (hirarki ) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logemen, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. 16
Sedangkan  tugas  dari  politik  hukum  itu  sendiri  ialah  untuk  meneliti  perubahan- perubahan    mana  yang  perlu  diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  agar  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  baru  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Adanya  politik  hukum menunjukkan  eksistensi  politik  hukum  negara  tertentu,  begitu  pula  sebaliknya, eksistensi  politik  hukum  dari  negara  tertentu. 17 Politik  hukum  sebagai  arah  kebijakan
15 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Jakarta: Penerbitan Universitas,1960, hlm. 74
16 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 21
17 Bagus  Anwar  Hidayatullah,  “Politik  Hukum  Sistem  Pemilu  Legislatif  dan  Presiden  Tahun 2009  dan  2014  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum, Vol.  21,  No. 4,Oktober 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 564
pembangunan  hukum  harus  dijadikan  sebagai  ukuran  untuk  dapat  melihat  hasil  yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. 18
Tafsiran  klasik  politik  hukum,  merupakan  hukum  yang  dibuat  atau  ditetapkan negara  melalui  lembaga  negara  atas  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk menetapkannya.  Dari  pengertian  politik  hukum  secara  umum dapat  dikatakan  bahwa politik  hukum  adalah  kebijakan  yang  diambil  atau  ditempuh  oleh  negara  melalui lembaga  negara  atau  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  menetapkan  hukum  yang mana  yang  perlu  diganti,  atau  yang  perlu  diubah  atau  hukum  yang  mana  perlu dipertahankan,  atau  hukum  mengenai  apa  yang  perlu  diatur  atau  dikeluarkan  agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan  negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud. 19
Lebih  lanjut,  dengan  berpijak  pada  pemahaman  bahwa  hukum  harus  senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan politik  merupakan  bidang  dalam  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  tujuan masyarakat  tersebut,  maka menurut  Satjipto Rahardjo, politik hukum  merupakan salah satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  dinamika  yang  demikian  itu.  Karena  ia diarahkan  kepada iure  constituendo ,  hukum  yang  seharusnya  berlaku.  Beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum ini adalah: 20
1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Tujuan ini bisa berupa  satu  tujuan  besar  yang  tunggal,  bisa  juga  dipecah-pecah  ke  dalam  tujuan- tujuan yang lebih spesifik menurut bidang, seperti ekonomi, sosial,  yang kemudian masih bisa dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi,
2. Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan  tersebut?  Termasuk  di  dalamnya  persoalan  pemilihan  antara  hukum  tertulis atau tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi.
3. Kapankah  waktunya  hukum  itu  perlu  diubah  dan  melaui  cara-cara  bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?
4. Dapatkah  dirumuskan  suatu  pola  yang  mapan  yang  bisa  memutuskan  kita  dalam proses  pemilihan  tujuan serta  cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut? Termasuk dalamnya  proses  untuk  meperbaharui  hukum  secara  efisien:  dengan  perubahan total?, dengan perubahan demi perubahan?
Berdasarkan  berbagai  pemahaman  terhadap  politik  hukum  tersebut,  maka  menurut Mahfud  MD 21 politik  hukum  itu  ada  yang  bersifat  permanen  atau  jangka  panjang  dan ada  yang  bersifat  periodik.  Yang  bersifat  permanen  misalnya  pemberlakuan  prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbanan antara kepastian hukum, keadilan dan  kemanfaatan,  penggantian  hukum-hukum  peninggalan  kolonial  dengan  hukum- hukum  nasional,  penguasaan  sumber  daya  alam  oleh  negara,  kemerdekaan  kekuasaan
18 Fence M. Wantu, “ Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim  di  Peradilan  Perdata” , Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.  12  No.  3  September  2012,  Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Soedirman, hlm.480
19 Ibid, hlm 21-22, lihat juga Jazim Hamidi, Teori Dan Politik Ketatanegaraan . 232-233
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, cet. V, 2000, hlm. 352
21 Mahfud MD, politik… Op.Cit , hlm. 3
kehakiman,  dan  sebagainya.  Di  sini  terlihat  bahwa  beberapa  prinsip  yang  dimuat  di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.
Adapun  yang  bersifat  periodik  adalah  politik  hukum  yang  dibuat  sesuai perkembangan  situasi  yang  dihadapi  pada  setiap  periode  tertentu  baik  yang  akan memberlakukan  maupun  yang  akan  mencabut,  misalnya,  pada  periode  1993-1978 ada  politik  hukum  untuk  melakukan  kodifikasi  dan  unifikasi  dalam  bidang-bidang hukum  tertentu,  pada  periode  1983-1988  ada  politik  hukum  untuk  membentuk Peradian  Tata  Usaha  Negara,  dan  pada  periode  2004-2009  ada  lebih  dari  250 rencana  pembuatan  UU  yang  dicantumkan  di  dalam  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas).
1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015
a. Alasan Pemohon
Dalam  alasan  permohanan  pengujian  UU  Nomor  8  tahun  2015,  pemohon mengajukan  beberapa  pasal  yang  diujikan,  diantaranya  adalah  Pasal  49  ayat  (8), Pasal  49  ayat  (9),  Pasal  50  ayat  (8),  Pasal  50  ayat  (9),  Pasal  51  ayat  (2),  Pasal  54 ayat  (4),  Pasal  54  ayat  (5),  Pasal  54  ayat  (6),  pasal-pasal  dan  ayat-ayat  UU  8/2015 ini  kemudian  diturunkan  menjadi  (sebagai  bagian  “mengingat”)  peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  12/2015,  yang  antara  lain  berisi:  Pasal  89  ayat  (1),  Pasal 89 ayat (4), Pasal 89 A ayat (1), Pasal 89 A ayat (3), Pasal 91 ayat (1).
Menurut pemohon  akibat dari pasal-pasal dan ayat-ayat UU 8 tahun 2015  yang diuji  ini  maka,  warga  negara  serta  Pemohon  sudah  akan  dan  berpotensi  k ehilangan Hak Konstitusionalnya. Berangkat dari hal tersebut maka pasal-pasal yang dijadikan batu  uji  diantaranya  adalah pertama, Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945.  Pemohon mendalilkan  bahwa  warga  negara  yang  tinggal  di  daerah  yang  pemilihan  kepala daerahnya  hanya  memiliki  satu  pasangan  calon  terdaftar  di  KPUD,  jelas  tidak mendapat  pengakuan,  jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adi l  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum,  dibandingkan  dengan  warga  negara  yang tinggal  di  daerah  yang  pemilihan  kepala  daerahnya  memiliki  lebih  dari  satu pasangan  calon  terdaftar  di  KPUD.  Warga  negara  yang  tinggal  di  daerah  yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon  terdaftar di KPUD jelas mengalami perlakuan diskriminatif dibandingkan warga negara yang tinggal di daerah  yang  pemilihan  kepala  daerahnya  memiliki  lebih  dari  satu  pasangan  calon terdaftar  di  KPUD.  Sangat  perlu  diperhatikan  bahwa  ketidakpastian  hukum  dan perlakuan  diskriminatif  ini  bisa  terjadi  sejak  masa  pendaftaran  pasangan  calon maupun hingga tahap verifikasi selanjutnya.
Kedua, Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945.  Menurut pemohon,  berdasarkan  ketentuan pasal 27 tersebut maka warga negara  yang tinggal di daerah  yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas mengalami kerugian HAK MEMILIH, yang tidak hanya bisa tertunda satu kali, namun bisa pula tertunda berkali-kali dalam kondisi tidak menentu.
Ketiga, Pasal  27  ayat  (2),  28  H  ayat  (1),  Pasal  28C  ayat  (1)  UUD  1945. Pemohon  mendalilkan  bahwa  yang  juga  amat  merugikan  adalah,  ketika  pemilihan kepala daerah harus ditunda hingga Pemilihan Serentak selanjutnya yang antara lain bisa berjarak sampai 14 bulan, maka warga negara di daerah tersebut akan dipimpin
oleh seorang pelaksana tugas, yang secara  umum atau secara psikologis tidak dapat atau  tidak  mau  membuat  keputusan  strategis  dan  penting  dalam  pembangunan daerah.  Atau  setidaknya  dapat  dinyatakan  “Pembangunan  di  daerah  tersebut  tidak dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, yang jelas legitimasinya, dan yang jelas Visi dan Misi serta Programnya telah diketahui oleh rakyat melalui Proses Pemilihan  Kepala  Daerah”.  Maka  hak-hak  konstitusional  warga  negara  berpotensi mengalami  kerugian,  sedikitnya  ketidaksinambungan  pembangunan  yang  dapat dirasakan secara fisik maupun psikologis,  padahal berbagai pasal dalam UUD 1945 mengatur  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  yang  harus  berlangsung  berkelanjutan serta  tidak  boleh  mengalami  perlambatan  dan  diskriminasi  dibanding  warga  negara di daerah lain (yang pemilihan kepala daerahnya tetap dapat dilangsungkan).
Kelima, kepastian  daerah  yang  tidak  memiliki  kepastian  hukum,  bersifat diskriminatif,  dan  berpotensi  menyebabkan  tidak  hanya  kehilangan  hak  pilih  warga negara  tapi  juga  perlambatan  dan  ketidaksinambungan  pembangunan  suatu  daerah (karena  pemerintah  dipimpin  pelaksanaan  tugas  dan  bukan  pemimpin  yang  dipilih langsung  oleh  rakyat,  yang  dikenal  visi,  misi  dan  programnya  dalam  proses pemilihan  kepala  daerah),  tidak  hanya  merugikan  warga  negara  di  daerah  tersebut namun  sebenarnya  juga  seluruh  warga  negara  Indonesia,  yang  amat  berpotensi terlibat  dengan  hasil-hasil  pembangunan  di  seluruh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Misalnya  hasil  pembangunan  dalam  bentuk  infrastruktur  darat,  laut, udara,  fasilitas  umum,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian  Pengujian  UU  8/2015 terhadap  UUD  1945  ini  juga  menjamin  agar  tidak  terjadi  kerugian  warga  negara sebagai  bangsa,  dan  bukan  hanya    kerugian  warga  negara  di  daerah  tertentu  yang Pemilihan  Kepala  Daerahnya  tertunda  atau  mengalami  kepastian  hukum  atau diskriminasi;  hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

## b. Arah Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk  sebagian,  dan menyatakan  Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015  yang merupakan ius constitutum tersebut inkonstitusional  bersyarat  ( conditionally  unconstitutional )  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  mencakup  pengertian “termasuk  menetapkan  satu  pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud melampaui namun  tetap  hanya  ada  1  (satu)  pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur”.
Titik tolak yang dilakukan MK adalah ketentuan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 yang  pada  intinya  menentukan  bahwa  jika  pada  akhir  masa  perpanjangan pendaftaran  hanya  ada  satu  pasangan  calon  bupati/wakil  bupati  atau  calon gubernur/wakil  gubernur  maka  pilkada  akan  ditunda  dan  KPU  hanya  menetapkan dua  pasangan  calon  adalah  inskonstiusional  karena  menurut  MK  bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945.
Bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  1945,  karena menurut MK dalam Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat  (9),  Pasal  51  ayat  (2),  Pasal  54  ayat  (4),  Pasal  54  ayat  (5),  Pasal  54  ayat  (6), tidak  memberikan  jalan  keluar  terhadap  kekosongan  hukum manakala  syarat  paling kurang  dua  pasangan  calon  tersebut  tidak  terpenuhi  di  mana  kekosongan  hukum demikian  mengancam  hak  rakyat  selaku  pemegang  kedaulatan,  baik  hak  untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak dimaksud.
Sedangkan    bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (4)  Undang  Undang  Dasar  1945 karena  Pasal  tersebut  mengamanatkan  bahwa  kepala  daerah  harus  dipilih  secara demokratis. Kata “dipilih”  menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan  secara  demokratis.  Dalam  konteks  pemilihan  kepala  Daerah,  salah satu  ukuran  kontestasi  yang  demokratis  itu  adalah  penyelenggaraannya  harus menjamin  tersedianya  ruang  atau  peluang  bagi  rakyat  untuk  memanifestasikan kedaulatannya  dalam  melaksanakan  haknya,  dalam  hal  ini  baik  hak  untuk  memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala  Daerah  sebagai  wujud  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  itu  harus  disertai jaminan  bahwa  pemilihan  tersebut  diselenggarakan  dalam  konstestasi  yang demokratis  dimana  hak  rakyat  selaku  pemegang  kedaulatan,  baik  hak  untuk  dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih -lebih ditiadakan.
Sebagaimana  yang  dirumuskan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa  politik  hukum  itu menyangkut tujuan apa yang hendak dicapai, maka arah politik hukum yang diambil oleh MK dalam putusan ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk  dapat  memilih  dan  dipilih  dalam  pilkada  serentak.  Mahkamah  berpendirian bahwa  sebagai  pengawal  konstitusi  Mahkamah  tidak  boleh  membiarkan  terjadinya pelanggaran  terhadap  hak-hak  konstitusional  warga  negara.  Lebih-lebih  apabila pelanggaran  demikian  bersangkut-paut  dengan  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang membawa akibat luas sebab berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.
Lebih  lanjut,  mahkamah  memandang,  adalah  bertentangan  dengan  semangat Undang  Undang  Dasar  1945  jika  Pemilihan  Kepala  Daerah  tidak  dilaksanakan  dan ditunda  sampai  Pemilihan  Kepala  Daerah  tidak  dilaksanakan  dan  ditunda  sampai pemilihan  berikutnya  sebab  hal  itu  merugikan  hak  konstitusional  warga  negara, dalam  hal  ini  hak  untuk  dipilih  dan  memilih,  hanya  karena  tak  terpenuhinya  syarat paling  sedikit  adanya  dua  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  calon  wakil  kepala daerah  meskipun  sudah  diusahakan  dengan  sungguh-sungguh.  Dengan  kata  lain demi  menjamin  terpenuhinya  hak  konstitusional  warga  negara,  pemilihan  Kepala Daerah  harus  tetap  dilaksanakan  meskipun  hanya  terdapat  satu  pasangan  calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasang calon.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  Pemilihan  Kepala  Daerah  dengan  dengan  satu pasangan calon dapat dilaksanakan dengan catatan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir,  semata-mata  demi  memenuhi  hak  konstitusional  warga  negara,  setelah
sebelumnya  diusahakan  dengan  sungguh-sungguh  untuk  menemukan  paling  sedikit dua pasangan calon.
Selain  itu,  arah  politik  juga  mengacu  bagaimana  agar  tujuan  melindungi  hak konstitusional warga negara tercapai dalam pilkada serentak. Maka disini MK dalam putusan  mengarah  pada  suatu  cara  atau  mekanisme  untuk  mewujudkan  itu   yaitu bahwa  pemilihan  kepala  daerah  yang  hanya  diikuti  oleh  satu  pasangan  calon, manifestasi  kontestasinya  lebih  tepat  apabila  dipadankan  dengan  plebisit  yang meminta  rakyat  (pemilih)  untuk  menentukan  pilihannya  “Setuju”  atau  “Tidak Setuju”  dengan  pasangan  calon  tersebut,  bukan  dengan  Pasangan  calon  kotak kosong,  sebagaimana  dikontruksikan  oleh  Pemohon.  Apabila  ternyata  suara  rakyat lebih  banyak  memilih  “setuju”  maka  pasangan  calon  dimaksud  ditetapkan  sebagai kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  terpilih.  Sebaliknya  apabila  ternyata  suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah seerentak berikutnya. Penundaan demikian tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  sebab  pada  dasarnya  rakyatlah  yang  telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.
Model  penafsiran  demikan,  menunjukkan  adanya  pergeseran  paradigma Mahkamah  dalam  mendudukan  siapa  yang  dapat  berkompetisi  dengan  pasangan calon. Itulah constitutional policy Mahkamah yang mengubah rezim pemilihan calon menjadi  pilihan  referendum,  meski  hal  demikian  hanya  ditempatkan  sebagai „ emergency  exit’. Artinya  pilkada  dengana  calon  tunggal  adalah  upaya  terakhir setelah  semua  tahapan  penjaringan  pasangan  calon  „gagal‟  menghadirkan  2  (dua) paslon atau lebih. 22
Istilah  “pemilihan”  telah  mengalami  perluasan  makna  menjadi  tidak  hanya memilih  pasangan  calon  namun juga  pilihan  sikap.  Hal  ini merupakan  kondisi  baru dalam  konteks  pemilihan  daerah,  meski  dalam  pemilihan  kepala  desa  hal  tersebut sudah lazin dengan sistem calon kepala  desa melawan bumbung kosong. Masuknya calon tunggal dalam bursa pilkada serentak tentu akan sangat berimplikasi pada hal - hal  teknis  ataupun  substantif  seperti  sosialisasi  pemilih  serta  penyelesaian perselisihan  hasil  jika  dikemudian  hari  ada  pihak-pihak  yang  keberatan,  maka putusan a  quo menjadi  acuan  dalam  menuntaskan  problem  yang  potensial  terjadi pasca penetapan hasil. 23
Jika  bertolak  pada  rumusan  pembagian  sifat  dari  politik  hukum  yang diungkapkan oleh Mahfud MD, maka sifat politik hukum dalam putusan mahkamah ini  dapat  dikategorikan  sebagai  politik  hukum  periodik.  Sebab,  putusan  ini  dibuat sesuai  perkembangan  situasi  yang  dihadapi  pada  setiap  periode  tertentu  baik  yang akan  memberlakukan  maupun  yang  akan  mencabut.  Dalam  hal  ini  tentunya  harus ditindaklanjuti  dengan  perubahan  UU a  quo untuk  mengakomodir  politik  hukum calon tunggal ini.
22 Mohammad Mahrus  Ali,  “ Tafsir Sistematis Untuk Pilkada Demokratis ”, Majalah Konstitusi , No.104, Oktober 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm.6
23 Ibid .. hlm. 6-7

## c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  memberikan  dua  implikasi  sekaligus terhadap  sistem  pilkada  serentak,  yaitu  implikasi  langsung  dan  implikasi  tidak langsung.  Implikasi  langsung  dari  putusan  MK  tentang  calon  tunggal  berupa: Pertama, adanya  mekanisme  baru  dalam  pelaksanaan  pilkada  serentak  mendatang. Dengan  diberikannya  peluang  bagi  satu  pasangan  calon  Bupati/Wakil  Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Gubernur/Wakil Gubernur dalam mengikuti kontestasi pilkada  serentak  melalui  mekanisme  memilih  “setuju”  atau  “tidak  setuju”  berarti adanya  mekanisme  baru  untuk  menentukan  pemimpin  di  daerah  dalam  pilkada serentak.  Menurut  beberapa  pihak  mekanisme  ini  disebut  juga  mekanisme referendum. Kendatipun demikian, menurut hakim MK Suhartoyo saat membacakan putusan  MK.  Dia  menyebutkan,  pola  ini  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi lantaran  masyarakat  telah  menyampaikan  haknya  melalui  persetujuan  atau ketidaksetujuan atas calon tunggal tersebut. 24
Kedua, Pengaturan  melalui  PKPU  tentang  calon  tunggal.  Karena  pelaksanaan pemilihan  dengan  hanya  satu  pasangan  calon Bupati/Wakil  Bupati, Walikota/Wakil Walikota  dan  Gubernur/Wakil  Gubernur  maka  KPU  harus  membuat  peraturan mengenai  calon  tunggal.  Peraturan  itu  harus  meliputi  model  surat  suara  yang digunakan, mekanisme kampanye,  dan kebutuhan logistik. Karena hal ini yang akan bersinggungan langsung dilapangan pada waktu pemilihan. Menindak lanjuti hal ini KPU  sudah  mengeluarkan  PKPU  Nomor  14  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan Wakil Walikota.
Adapun  pengaruh  tidak  langsung  terhadap  putusan  mahkamah  ini  berupa: pertama, terjadinya  kekosongan  hukum  bagi  calon  tunggal  dalam  tata  laksanan Pilkada  dalam  UU a  quo .  Inilah  salah  satu  kelemahan  Putusan  MK  yang  selalu menyatakan  suatu  pasal  sebagai  konstitusional  bersyarat,perubahan  terhadap  satu ketentuan  akan  menyebabkan  ketentuan  lainnya  rentan  mengalami  antinomi  antar ketentuan,  termasuk  memicu  akan  terjadinya  kekosongan  hukum  dalam  perundang- undangan  tersebut. 25 Di  satu  sisi  diakui  putusan  mahkamah  tersebut  memberikan manfaat  atas  kebuntuan  pilkada  serentak  atas  calon  tunggal  yang  menimbulkan polemik.  Namun,  di  sisi  lain  putusan  tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum yaitu  berdampak  secara  struktural terjadinya  kekosongan  hukum  dalam  UU  pilkada a quo.
Mengapa demikian, sebab mahkamah membuat norma baru sebagai jalan keluar atas  kebuntuan  polemik  calon  tunggal.  Mahkamah  tidak  hanya  membatalkan  tapi juga  memberi  norma  yang  sebelumnya  tidak  ada.Terlebih  putusan  tersebut  hanya ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU).  Dibandingkan dengan  pengaturan  calon  lain  yang  bukan  calon  tunggal  dengan  menggunakan  UU tentunya PKPU ini tidak setingkat dengan UU.
24 Ferdian Andi, “Implikasi  Serius  MK  Putuskan  Calon  Tunggal  Pilkada”, http://nasional.inilah.com/ diakses pukul 21.19 pada tanggal 16 Desember 2015
25 Damang,  “Implikasi  Hukum  Calon  Tunggal  Kepala  Daerah”,  Opini  NegaraHukum.com. diakses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 07.11
Sehingga seharusnya penerbitan perppu lebih tepat, P erppu bisa hadir menjawab persoalan  ini  secara  cepat.  Perppu  ini  akan  jadi  mekanisme  proteksi  untuk melindungi  hak  konstitusional  pemilih  dan  calon  atas  pilkada  yang  jujur,  adil,  dan demokratis. 26 Sebab akan lebih memberikan jaminan hukum yang kuat.  Namun apa boleh  buat,  nasi  sudah  menjadi  bubur,  putusan  MK  sudah  dikeluarkan  dan  pilkada serentak  pun  sudah  dilaksanakan,  tindakan  hukum  yang  harus  segera  dilaksanakan adalah  merevisi  UU a quo dengan  mengakomodir  seluruh  ketentuan  dalam  putusan MK tersebut.
Kedua, Kekosongan  hukum  pengaturan  sengketa  pilkada  untuk  calon  tunggal . Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015, PMK Nomor 2 Tahun 2015 dan PMK nomor 3 Tahun 2015 merupakan sejumlah peraturan MK yang dibuat untuk  memutus  sengketa  hasil  Pilkada.  Secara  garis  besar  ketiga  PMK  tersebut memang  dibuat  dalam  kondisi  normal  dengan  pengertian  pilkada  yang  diikuti  oleh pasangan calon lebih dari satu. 27
Dengan demikian jelas terjadi kekosongan hukum dalam mengatur sengketa hasil pemilhan  pilkada  serentak  dengan  calon  tunggal.  Jika  mengacu  pada  PMK  1  tahun 2015  maka  pemohon  yang  dapat  mengajukan  permohonan  sengketa  ke  MK  adalah pasangan  calon  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  sedangakan  pihak  terkait  adalah Pasangan  Calon  Pemenang  Pilkada  yang  memperoleh  suara  terbanyak.  Dalam Pilkada  yang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon proses pengajuan sengketa ke  MK  sudah  jelas,  namun  hal  tersebut  akan  berbeda  apabila  hanya  diikuti  oleh calon tunggal. Sengketa calon tunggal di MK banyak menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab. 28
Permasalahan  ini  berkelindan  pada  siapa  yang  akan  menjadi  pemohon  di  MK jika  itu  calon  tunggal.  Masyarakat  yang  menjadi  pemilih  dan  memilh  tidak  setuju apa  dapat  menjadi  pihak  terkati  dalam  sengketa  pilkada  tersebut,  begitupun sebaliknya  apa  masyarakat  pemilih  yang  kalah  suara  dapat  menjadi  pemohon  ke MK,  kemudian  berapa  persentase  batas  perolehan  susra  bagi  calon  tunggal  yang akan  ditetapkan  menjadi  pasangan  calon  terpilih  bila  seandainya  menang  dalam Plebisit  tersebut.  Pelbagai  permasalahan  ini  tentu  harus  disikapi  secara  serius  oleh stake  holder,  bukan  hanya  KPU,  Bawaslu  dan  DKPP  tetapi  juga  oleh  MK  sebagai Penafsir tunggal  konstitusi dan penjaga demokrasi mengingat pilkada serentak telah usai dilaksanakan. 29

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dengan  panjang  lebar  di  atas, maka dapat diambil dua kesimpulan berupa:
1. Arah  politik  hukum  yang  diambil  mahkamah  dalam  putusan  MK  Nomor 100/PUU-XIII/2015  adalah  untuk  menjamin  dan  melindungi  hak  konstitusional
26 Anggraini,  “ Calon  Tunggal  Versus  Bumbung  Kosong ”,  Opini  sindonews.com,  diakses  pada tanggal 17 Desember  2015, pukul 08.03
27 Hani Adhani, Sengketa Pilkada …., Op.Cit , hlm.7
28 Ibid 29 Ibid
warga negara yang akan mendapatkan kerugian akibat kakunya aturan dalam UU No.  8  tahun  2015  yang  tidak  memberikan  jalan  terhadap  permasalahan  calon tunggal  yang  muncul  pada  saat  dibukanya  pendaftaran  dalam  kontestasi demokrasi  pemilihan  kepala  daerah  serentak.  Selain  itu,  mengenai  mekanisme pemilihan  yang  hanya  diikuti  oleh  calon  tunggal  politik  hukum  putusan  ini menghendaki  dengan  menggunakan  pilihan  “setuju”  atau  “tidak  setuju”  dengan pasangan  calon  tersebut  dengan  pertimbangan  cara  tersebut  lebih  demokratis dibandingkan  dengan  menyatakan  “menang  secara  aklamasi”  tanpa  meminta pendapat rakyat (pemilih).
2. Putusan  Mahkamah  tentang  calon  tunggal  memberikan  dampak  langsung  dan tidak  langsung  terhadap  sistem  pilkada  serentak.  Implikasi  langsung  yang ditimbulkan adalah  adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang  dan  KPU  harus  membuat  PKPU  untuk  memberikan  pengaturan mengenai  model  surat  suara,  mekanisme  kampanye  dan  mekanisme  pembagian logistik.  Sedangkan  dampak  tidak  langsung  berupa  terjadinya  kekosongan hukum  bagi  calon  tunggal  dalam  tata  laksanan  Pilkada  dalam  UU a  quo dan Kekosongan hukum pengaturan sengketa pilkada untuk calon tunggal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mohammad  Mahrus,  “Tafsir  Sistematis  Untuk  Pilkada  Demokratis”, Majalah Konstitusi , No.104, Oktober 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Adhani,  Hani,  “Sengketa  Pilkada  Pasangan  Calon  Tunggal”, Opini  Majalah Konstitusi , N0. 105- November 2015. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Huda,  Ni‟matul,  2011. Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, FH UII Press.
Hanan,  Djayadi,  “Calon  Tunggal,  Kaderisasi  dan  Kolusi  Partai”, Suara  Pakar, Majalah  Suara  KPU ,  Edisi  4,  Juli-Agustus  2015,  Jakarta:  Mahkamah Konstitusi.
Hidayatullah, Bagus Anwar, “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 4,Oktober 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Lutfi, Mustafa, 2010. Hukum Sengketa Pemiukada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: UII Press.
Mahfud MD, Moh. 2011, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Latif, Abdul dan Ali, Hasbi, 2014. Politik Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Utrecht,  E.  1960, Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Penerbitan Universitas.
Rahardjo, Satjipto, 2000. Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti, cet. V.
Wantu,  Fence  M.,  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan dalam  Putusan  Hakim  di  Peradilan  Perdata”, Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.
12  No.  3  September  2012,  Purwokerto:  Fakultas  Hukum  Universitas Soedirman
Anggraini,  “Calon  Tunggal  Versus  Bumbung  Kosong”, Opini Sindonews.com, diakses pada tanggal 17 Desember  2015, pukul 08.03
Damang,  “Implikasi  Hukum  Calon  Tunggal  Kepala  Daerah”, Opini
NegaraHukum.com. diakses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 07.11
Wedhaswary,  Inggried  Dwi,  “Ini  isi  perppu  pilkada  yang  dikeluarkan  Presiden SBY”, http://nasional.kompas.com Diakses pada tanggal 10-12-2015.
Waluyo, Andy Lala “Antisipasi Calon Tunggal, KPU Perpanjang Waktu Pendaftaran Calon  Pilkada”, www.voaindonesia.com diakses  pada  tanggal  13  Desember 2015
Matias  Toto  Suryaningtyas,  “Polemik  Calon  Tungal  Pilkada  Serentak” http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2015/08/13/Polemik- Calon-Tunggal-Pilkada-Serentak, diakses tanggal 13 Desember 2015
Andi,    Ferdian,  “Implikasi  Serius  MK  Putuskan  Calon  Tunggal  Pilkada”, http://nasional.inilah.com/  diakses  pukul  21.19  pada  tanggal  16  Desember 2015