## Dinamika Struktur Jaringan Pada Market Field Jamu: Studi Kasus Di Kojai Dalam Merespons Saintifikasi Jamu
Willy Hidayat, Sudarsono Hardjasoekarto *
Program Studi Sosiologi, Universitas Indonesia Jl. Pondok Cina, Beji, Depok, 16424, Indonesia
Correspondence: E-mail: sudarsono72@ui.ac.id

## A B S T R A K

## A R T I C L E   I N F O
Artikel  ini,  menyajikan  laporan  awal  tentang  perubahan struktur  jaringan  arena  pasar  jamu.  Perubahan  struktur jaringan,  sebagai  bagian  dinamika  pasar  dari  perspektif Beckert  (2010),  diukur  dengan  social  network  analysis, khususnya  yang  terkait  dengan  Koperasi  Jamu  Indonesia (Kojai),  yang  berkantor  pusat  di  Sukoharjo,  Jawa  Tengah. Software  Gephi  digunakan  untuk  mengolah  data  primer. Tampak  jelas  bahwa,  modernisasi  dan  saintifikasi  jamu, melalui perubahan institutional rules, seperti diterbitkannya Permenkes 03/2010, telah merubah struktur jaringan aktor di  arena  pasar  jamu  secara  significant,  antara  lain  dengan munculnya aktor baru, yaitu apoteker.
© 2023 Sosietas
Article History:
Submitted/Received 12 Des 2022 First Revised 13 Jan 2023 Accepted 22 Feb 2023
First Available online 8 Mei 2023
Publication Date 09 Jun 2023
____________________
Kata Kunci:
Jamu, Social Network Analysis,
Market Field.

## Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  proses  meracik  berbagai  campuran  tanaman  herbal  yang  kemudian  di konsumsi  untuk  menjaga  kesehatan,  di  kenal  dengan  istilah  Jamu  yang  kemudian  saat  ini sering  di  sebut  ‘herbal’.  Perkembangan  ilmu  kedokteran  membuat  para  produsen  jamu (peracik,  petani  tanaman  herbal,  penjual  jamu)  semakin  kesulitan  untuk  bersaing  dalam pemasaran  produk  nya,  karena  semakin  melihat  pola  hidup  masyarakat  modern  yang mengutamakan  ‘higienistas’,  sehingga  berdampak  dalam  mempertanyakan  kembali kebersihan maupun khasiat pada jamu tersebut. Perkembangan ilmu kedokteran membuat para  peracik  jamu  (produsen)  semakin  kesulitan  untuk  bersaing  dalam  pemasaran  produk nya,  karena  semakin  melihat  pola  hidup  masyarakat  modern  yang  mengutamakan 'higienistas',  sehingga  berdampak  dalam  mempertanyakan  kembali  kebersihan  maupun khasiat pada jamu tersebut.
Adanya  regulasi  Saintifikasi  Jamu  03/2010  yakni  upaya  pembuktian  ilmiah  jamu  melalui penelitian  berbasis  pelayanan.  Dengan  adanya  regulasi  tersebut  seharusnya  dokter  dapat bersikap terbuka dalam melihat obat tradisional dalam menjaga kesehatan (Purwadianto et al. 2019), dan juga bahwa penggunaan bahan jamu berpotensi secara ekonomi dimana hal tersebut  dapat  dilihat  dengan  banyaknya  industri  obat  tradisional  dan  juga  pelayanan kecantikan yang menggunakan bahan jamu pada spa medik sehingga berkontribusi terhadap pendapatan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja (Wicaksena  &  Subekti  2017).  Institution  dapat  menyediakan  pedoman  untuk  tindakan bersama,  dengan  cara  mengatur  kepentingan  masing-masing  orang  dan  memperkuat hubungan  antar  mereka.  Aktor  mencakup  individual  maupun  organisasi.  Mengikuti pendekatan  Beckert  (2010),  bahwa  aturan  regulatif  institusional  memungkinkan  dan mendukung  jenis  perilaku  tertentu  sambil  mengecilkan  yang  lain  merupakan  salah  satu sumber kekuatan relatif aktor. Namun Beckert menegaskan bahwa pendekatan yang terbatas pada salah satu struktur tidaklah dapat mengenali sumber penting dinamika di field.
Melalui  titik  pandang  dari  regulasi  Saintifikasi  Jamu  di  market  field,  penelitian  ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi di network struktur, merupakan pengaruh dari institutional  rule.  Penelitian  ini  memiliki  argumen  awal  bahwa  setiap  aktor  maupun perusahan akan berusaha memaksimalkan posisi relatifnya dalam jaringan, pelaku memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan reproduksi dan perubahan struktur jaringan yang ada di market field jamu. Data dari penelitian ini adalah melalui wawancara terhadap para pelaku usaha jamu yang berada di wilayah Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu sentra  jamu  terbesar di  Indonesia  yang menjadi  anggota  Koperasi  Jamu  Indonesia  (KOJAI). Dengan meminjam konsep Beckert dalam mengeksplorasi interelasi antara jaringan, institusi, dan  kerangka  kerja  kognitif  yang  melekat  pada  aktor  dalam  struktur  sosial.  Penelitian  ini menjelaskan dinamika pada market field Jamu di Indonesia melalui perubahan yang terjadi di network struktur. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan aplikasi Social Network Analysis dengan  menggunakan  aplikasi  Gephi  untuk  mengukur  kekuatan  struktur  sosial  pada perubahan  network  struktur  di  market  field,  dimana  pengukuran  tersebut  belum  pernah dilakukan oleh Beckert.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan model studi kasus yang merupakan strategi penelitian dimana didalamnya  peneliti  menyelidiki  secara  cermat  suatu  program,  peristiwa,  aktivitas,  proses, atau  sekelompok  individu.  Kasus-kasus  dibatasi  oleh  waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti mengumpulkan  informasi  secara  lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur pengumpulan  data  berdasarkan  waktu  yang  telah  ditentukan  dengan  menggunakan
perspektif  Analisis  Jaringan  Sosial  (SNA)  yang  berfokus  pada  pemodelan  hubungan  aktor, menggambarkan struktur hubungan, dan mempelajari dampak dari struktur ini pada semua jaringan dan komponen individu (Hollenbeck & Bradley 2015).
Penelitian  ini  hanya  menggambarkan  secara  visualisasi  berdasarkan  data  empiris  di lapangan.  Namun  tidak  berbasis  pada  ‘ action  riset ’  yang  melakukan  intervensi  secara langsung seperti hal nya yang dilakukan oleh Hardjosoekarto (2012, 2013), Hardjosoekarto, Yovani, & Santiar, (2014) Permatasari, Hardjosoekarto, & Salomo, (2020). Permatasari et al., (2020)  yang  dapat  menghasilkan  pemecahan  masalah  dengan  cara  sistematis  dengan menjamin bahwa intervensi yang dilakukan berlandaskan oleh payung teroritis tertentu.
SNA  memungkinkan  penggabungan  konsep sociogram (representasi  visual  hubungan) dengan  elemen  teori  grafik untuk  menganalisis pola interaksi  di  antara  orang-orang  dalam berbagai jenis jaringan, memungkinkan perbandingan antara struktur jaringan yang berbeda. Penelitian ini diperkuat oleh data empiris dengan studi kasus dari realitas objektif di lapangan untuk mengeksplorasi isu-isu sosial secara mendalam dengan pendekatan kualitatif. Komponen-komponen dalam jaringan
i. Sekumpulan  orang,  objek,  atau  kejadian  :  minimal  berjumlah  tiga  satuan,  yang berperan  sebagai  terminal  (pemberhentian).  Direpresentasikan  dengan  “titik - titik” de ngan istilah sebagai “aktor atau node . ”
ii. Seperangkat  ikatan  yang  menghubungkan  satu  titik  ke  titik  lainnya  dalam  jaringan. Direpresentasikan dengan “garis”, yang merupakan suatu saluran atau jalur dengan istilah “mata rantai atau rangkaian . ”
iii. Sesuatu yang “mengalir” dari satu titik ek titik -titik lainnya melalui saluran atau jalur yang terhubung. Direpresentasikan dengan “arus” yang digambarkaan dengan “anak panah. ”
Prinsip dasar jaringan
i. Ada pola tertentu yang dalam suatu arus aliran, sehingga “tidak dapat secara acak” memilih saluran yang dilewati.
ii. Rangkaian  ikatan-ikatan  itu  menyebabkan  node-node  yang  terhubung  dapat  di kategorikan sebagai “satu kesatuan” yang berbeda dengan “satu kesatuan” yang lain.
iii. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya harus bersifat relatif permanen (ada unsur waktu yaitu masalah “durasi”)
iv. Ada  “hukum”  yang  mengatur  saling  keterhubungan  masing -masing  titik  didalam jaringan, yaitu ada hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing aktor (node).
Dalam  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  metode  pengamatan  terlibat  dan wawancara dengan pedoman kepada 9 informan yang terdiri dari: 6 orang anggota koperasi KOJAI (3 orang peracik jamu dan 3 orang petani tanaman herbal), 1 pimpinan koperasi KOJAI, 2  pengurus  organisasi  KOJAI  (1  bagian  manajemen  pemasaran  dan  1  bagian  manajemen operasonal).
Dinamika  perubahan  struktur  jaringan  diamati  dengan  melihat  perubahan  ‘before  jamu scientification’ dan ‘after jamu scientification’. Data penelitian diolah dengan menggu nakan software Gephi 0.92. yang membantu mengambarkan secara visualisasi topografi dinamika jaringan.  Dalam  pengolahan  data  menggunakan  software  Gephi  terdapat  perhitungan matematis untuk membantu mengidentifikasi struktur jaringan yang belum tergambar dalam visualisasi  dalam  peta  jaringan.  Eksplorasi  lima  dinamika  perubahan  yang  terjadi  di  dalam struktur jaringan dieksplorasi pada sub bab berikut ini secara terperinci.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kojai sebagai organizational field
Mengacu  pada  Undang-Undang  25/1992  yang  mengatakan  bahwa  koperasi  merupakan organisasi  berbadan  hukum  atas  asas  kekeluargaan  dengan  tujuan  untuk  memberikan kesejahteraan  para  anggota  nya.  Senada  sama,  ILO  (International  Labor  Organization) mengatakan bahwa Koperasi merupakan bentuk asosiasi bagi mereka yang memiliki sarana terbatas yang tanpa paksaan tergabung dalam organisasi bisnis demi mencapai kepentingan ekonomi  dimana  kegiatannya  dilakukan  secara  demokratis.  Lebih  lanjut  terkait  kontribusi anggota terhadap modal yang mereka berikan, maka anggota akan mendapatkan bagian adil terkait manfaat serta resiko yang mereka terima.
Pelaku  usaha  kecil  maupun  menengah,  berusaha  untuk  tetap  bertahan  dalam kelangsungan usaha nya maka memutuskan untuk berhimpun dalam bentuk Koperasi. Begitu pula yang terjadi pada Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI) yang resmi berbadan hukum per Juli 1995 yang ketika itu masih hanya beranggota 30 orang pelaku usaha jamu.  Komposisi aktor di KOJAI terdiri dari pelaku usaha jamu gendong dan pengusaha jamu. Untuk pengusaha jamu saat  itu  adalah  mereka  yang  memiliki  aktivitas  usaha  dalam  bentuk  pabrik-pabrik  kecil. Kemudian saat ini aktor di KOJAI berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KOJAI yakni Bu Moertedjo bahwa untuk IOT terdiri dari 2 pelaku usaha, UKOT 13 pelaku usaha, UMOT dan Penjual bahan Baku 50 pelaku usaha, dan terakhir untuk pelaku usaha jamu gendong binaan sebanyak 30 orang.
Tabel 1: Anggota Kojai Per-2019
Sebagian pelaku usaha di pasar Nguter yang menjadi anggota KOJAI, selain menjual jamu berupa racikan godok/cair, maupun saset/serbuk, juga ada toko penjual bahan baku berupa simplisia  (racikan  tanaman  obat  yang  di  rajang,  dipilah-pilah,  serta  sudah  dikeringkan), simplisia ini yang nanti digunakan peracik jamu untuk menghasilkan produk jamu nya baik itu berbentuk cair atau serbuk. Hanya saja, bahan baku tanaman obat untuk dijadikan simplisia tersebut,  mereka  dapati  dari  daerah  Wonogiri.  Hal  ini  disebabkan  petani  di  sana  tidak memiliki  lahan  luas  untuk  tanaman  obat  yang  dibutuhkan  pelaku  usaha  jamu.  Sedangkan pelaku usaha jamu harus memiliki stok bahan baku yang cukup untuk produksi. Jadi, bahan baku  yang  mereka  dapat  merupakan  dari  hasil  pertanian  di  daerah  Jawa  Timur,  Madiun, Wonogiri,  Magelang,  Wonorejo,  dan  Boyolali.  Ketidakpastian  harga  pasaran  inilah  yang membuat  petani enggan  atau  sedikit sekali  yang  berfokus untuk  menanam  tanaman  obat. Seperti wawancara kami kepada pelaku usaha jamu gendong, ketika bahan baku naik, maka ia terpaksa tidak berjualan jamu karena khawatir konsumen enggan membeli jika harga jamu
2 13 50 30 IOT UKOT UMOT UJG 0 10 20 30
40 50 60
IOT UKOT
UMOT UJG
dinaikkan juga, atau komposisi bahan baku diturunkan maka khasiat jamu untuk konsumen berkurang yang berdampak konsumen percaya akan jamu racikannya  karena kualitas jamu nya menurun dan konsumen akan meninggalkannya. Hal tersebut yang membuat petani obat tradisional enggan untuk konsisten menanam tanaman obat atau menanam tanaman obat sebagai selingan, dan lebih memilih menanam jagung atau padi karena sudah pasti harganya dan juga sudah pasti akan di serap hasil panennya.
Di  sisi  lain,  ada  juga  petani  yang  mendatangi  KOJAI  untuk  menawarkan  hasil  panennya berupa empon-empon yang merupakan bahan dasar Jamu yang kemudian informasi tersebut diteruskan  KOJAI  kepada  para  anggotanya.  Dan  kini,  petani  tersebut  menjadi  salah  satu pemasok  tetap  yang  menerima  pesanan  bahan  baku  berupa  simplisia  untuk  keperluan produksi  jamu  pada salah satu anggota KOJAI.  Selain  itu, pada jamu market  field hal  yang perlu  di  perhatikan,  munculnya  sejumlah  produk  Jamu  yang  dicampur  zat  kimia  oleh  para produsen  Jamu  dimana  hal  tersebut  merupakan  kerugian  terhadap  pengembangan  Jamu. Sehingga  BPOM  selaku  mengeluarkan  regulasi  terkait  untuk  izin  edar  terhadap  obat-obat tradisional untuk memenuhi persyaratan mutu, keamanan, maupun khasiat, sebagai upaya untuk  mendukung  dan  memajukan  industri  obat  tradisional  Indonesia.  Berdasarkan Institutional Rules on Traditional Medicine Scientization sebagai momentum of dynamics of market field , pelaku usaha jamu wajib menerapkan Guidelines for Good Producing Traditional Medicines  (Cara  Pembuatan  Membuat  Obat  Tradisional  yang  Baik,  CPOTB) — a Good Manufacturing Practices (GMP) guna memperoleh izin edar produksi (POM-TR).
Para pelaku usaha di industri jamu yang tergabung dalam KOJAI memandang CPOTB adalah sesuatu yang menghambat usahanya berkembang. Mereka mengeluhakan bahwa prosedur tersebut sulit untuk diterapkan untuk industri skala kecil, terutama karena modal usaha kecil berbeda  dengan  industri  menengah  ke  atas.  Terkait  untuk  mengimplementasikan  regulasi CPOTB  kendala  yang  dihadapi  bagi  para  pelaku  usaha  kecil  jamu  adalah  sama,  yaitu keterbatasan  modal  yang  dibutuhkan  untuk;  menyewa  apoteker,  teknologi  yang  untuk keseragaman dalam standarisasi. Banyak para pelaku usaha jamu yang tidak dapat mengikuti prosedur CPOTB kesulitan mendapatkan ijin edar terhadap produknya.
Hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  dari  ketua  GP  (Gabungan  Pengusaha)  Jamu  pada Rapat  Koordinasi  Nasional  (RAKORNAS)  Jamu  tanggal  30  Oktober  2017,  bahwa  saat  ini beberapa  industri  Usaha  Kecil  obat  Tradisional  (UKOT)  tidak  bisa  ekspor  jamu  lagi,  karena mereka tidak memiliki sertifikat CPOTB yang mengacu pada Peraturan permenkes 006/2012 dimana  pada  pasal  27,  UKOT  harus  memenuhi  persyaratan  CPOTB  dan  memiliki  sertifikat CPOTB yang dikeluarkan BPOMN berdasarkan peraturan kepala BPOM tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti kepada salah satu industri UKOT jamu di Sukoharjo yang menjadi anggota KOJAI
“Perusahaan yang  tidak  dapat  mengikuti  aturan-aturan  Pemerintah  akhirnya  tidak  dapat berkembang dan mati. Kita harus gini sertifikasi CPOTB supaya jamu ini naik martabat. Ya oke. Naik martabat gak perlu sertifikasi CPOTB, di dorong aja ”
Dinamika di jamu market field juga dapat terlihat dari begitu genjarnya inspeksi-inspeksi yang dilakukan petugas Pemerintah di lapangan untuk memastikan bahwa standarisasi CPOTB dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Kejadian di tahun 2009 dengan penggerebekan di salah satu pelaku usaha kecil jamu anggota KOJAI karena diduga tidak memiliki izin edar atas  produksinya.  Selaku  ketua  KOJAI,  Bu  Moertedjo  dianggap  bersalah  karena  menutupi anggotanya  yang  tidak  berizin.  Bu  Moertedjo  berhasil  membuktikan  bahwa  izin  tersebut sudah  diperoleh  hanya  saja  karena  waktu  perizinan  harus  ada  perpanjangan,  maka  belum
dikeluarkan oleh BPOM, tetapi sudah dilakukan proses perpanjangan jauh hari sebelum habis masa  izin  yang  berlaku.  Dengan  membawa  fotokopi  izin  perpanjangan  dari  BPOM,  maka permasalahan tersebut terselesaikan.
“Bu sebagai ketua koperasi ya ibu mendalangi in i ..ini...” (menirukan ucapan oknum Polda), Bapak kok bisa bilang gitu. “ini BAP, belum ada ijin” (informan kemba li menirukan ucapan oknum)., siapa yang bilang (jawab bu murtedj..ini sudah ijin baru perpanjangna krna proses.., saya  berani,  karna  saya  bener,    “kalo  bapak  tdk  percaya,  Badan  POM  turunkan  sekarang juga..., karna ini proses perpanjangan...”  tapi dikira t idak punya ijin.  Saya bawa fotokopinya, Saya bawa aslinya ”
Secara teknis, regulasi CPOTB mengharuskan setiap industri obat tradisional wajib memiliki seorang apoteker. Sebagai salah satu praktisi medis di market field jamu, seorang apoteker bertugas melakukan penjabaran terkait semua aturan yang intruksikan Pemerintah ke dalam praktik  nya  di  lapangan  yang  berdasarkan  pada  kualitas  dari  mutu  produk  jamu  yang  di produksi. Hal ini memiliki arti bahwa, semua kegiatan operasional di area produksi dalam, hal untuk menjamin kualitas mutu produk menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Oleh sebab itu, semua tata prosedur yang ada di dalam regulasi BPOM 2011 terkait CPOTB menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi produsen untuk mendapatkan izin edar produk.
Sebagai salah satu asosiasi Jamu, KOJAI telah mendapatkan legitimasi Nasional. Dengan diajaknya  Bu  Moertedjo  dalam  seminar  yang  di  adakan  GP  Jamu  sebagai  perwakilan  para pelaku usaha kecil jamu. Dalam pada seminar tersebut beliau menyampaikan bahwa untuk mendukung  program  terlaksananya  CPOTB,  maka  kebutuhan  akan  apoteker  agak  sulit  di dapatkan untuk para pelaku usaha jamu.
..Saya sampaikan waktu seminar di GP Jamu.saya sampaikan kepada pak Charles (ketua GP Jamu).. Nguter itu harus ada ijin.. ini..ini..itu.. siap  saya mau, Saya siap tapi nyari apoteker nya susah.., tolong dicarikan..
Bantuan apoteker  kemudian  didapat dari  Dinas  Kesehatan Sukoharjo  yang  memberikan bantuan 1 (satu) orang apoteker yang bertanggung jawab atas 3 (tiga) UKM jamu.
“ Setelah sulitkan, kita minta tolong Dinas Kesehatan.. ini kan di ampu tiap tiga (3) bulan, dua (2) bulan diawasi terjun  kelapangan..Dan akirnya kita diboleh kan satu apoteker bisa ngampu 3 perusahanan.., saya terimakasih nda papa, kita bisa bergerak seperti itu ”
Uji klinik bahan baku jamu adalah termasuk prosedur yang wajib ditempuh para pelaku usaha  jamu  agar  dapat  memperoleh  izin  edar,  guna  memastikan  kelayakan  produknya. Namun kembali lagi, masalah keterbatasan modal yang berbeda bagi para pelaku usaha untuk dapat  mendaftarkan  produknya  agar  di  uji  klinik  menjadi  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri. Karena Bu Moertedjo setiap minggu ke BPOM semarang untuk melakukan perizinan secara kolektif bagi para anggotanya, maka Bu Moertedjo mengenal pak Ruslan Aslan sebagai Deputi BPOM Semarang. Hal ini dimanfaatkan Bu Moertedjo untuk meminta adanya Kres Progrem (program uji klinik gratis yang di motori oleh BPOM). Walhasil ternyata di setujui.
“M emang saya menanggung anak-anak saya, memang begini mas, waktu ketemu pak Ruslan Aslan  itu  Deputi  Badan  POM,  setiap  minggu  nginjinke  kesana,  setiap  minggu  bulak-balik, karna secara kolektif gitu, biar cepet,saya mohon pak, ada kres progerm (program uji klinik gratis yang di motori oleh BPOM) di Semarang, saya tiap hari nda papa ke semarang, tiap jam 4 pagi ke Semarang nda papa, pokoknya ada kres progrem di Semarang, dikabulkan, "yaudah bu gapapa,kalau gitu kumpulkan 40 anu, item bu,"
Saat  ini  antara  sesama  pelaku  usaha  yang  tergabung  dalam  KOJAI,  mereka  melakukan persaingan  secara  sehat  dengan  sama-sama  memiliki  produk  unggulan  masing-masing bersaing dari segi kualitas produk yang dihasilkan. Selain persaingan, mitra kerja sama juga terjalin dari mereka terlihat ketika didalam toko anggota  A terdapat juga produk dari toko anggota B, anggota C, dan anggota lainnya yang tergabung dalam KOJAI. Keuntungan yang didapat  adalah  harga  lebih  murah  jika  toko  A  membeli  produk  toko  B  yang  sama-sama anggota KOJAI, berbeda harga jika yang membeli bukan anggota KOJAI dimana relatif lebih mahal. Semua anggota KOJAI termasuk ketua Bu Moertedjo menyampaikan kepada peneliti, bahwa ada 3 norma yang wajib ditaati bersama oleh para pengurus dan anggotanya yaitu; persatuan, jujur, dan disiplin.
Kegiatan  rutin  internal  yang  terjadi  di  KOJAI  yaitu,  para  anggota  bersama  ketuanya  Bu Moertedjo  rutin  melakukan pertemuan dalam  rangka  arisan bulanan.  Hal  ini  sebagai salah satu  cara  beliau  untuk  berbagi  informasi  guna  keperluan  para  anggota  dalam mengembangkan  usaha  Jamu  serta  mendengarkan  apa  yang  menjadi  keluhan  maupun kendala anggotanya  di  lapangan. Secara external,  beragam  kegiatan  yang  dilakukan  KOJAI, selain membina anggota, bermitra dengan sejumlah departemen di pemerintahan, menerima berbagai tamu untuk study banding.
Lebih lanjut, menurut King dan Walker (2014) terkait cara organisasi membangun kekuatan dan mengatasi tantangan dalam persaingan, sebagai tolok ukur pada kapasitas bisnis untuk mengakumulasi sumber daya, mempertahankan reputasi, dan mendapatkan pengaruh politik yang  semuanya  tergantung  pada  kemampuan  mereka  untuk  meyakinkan  publik  tentang ideologi alternatif mereka dan pandangan dunia. (King & Walker, 2014). Berkenaan dengan hubungan antar sesama anggota di KOJAI, kita melihat bagaimana jaringan kemitraan yang terbangun antar pelaku usaha, kemudian koordinasi yang dilakukan ketua KOJAI kepada para anggota,  melalui  arisan  bulanan  adalah  proses  mengembangkan  sarana  informasi  secara informal.  Beckert  (2010)  mengatakan  bahwa,  jaringan  terdiri  dari  posisi  aktor  dalam hubungan  sosial  dan  status  relatif  mereka  terhadap  actor  lain,  memberikan  peluang  dan risiko.  Ide-ide  yang  berpengaruh  di  field  dapat  digunakan  untuk  mengadvokasi  perubahan dalam aturan kelembagaan dan komposisi jaringan (Beckert, 2010).
Mengacu kepada CPOTB, maka setiap industri jamu wajib memiliki satu apoteker sebagai penanggung jawab terhadap satu industri. Cognitive frame yang disampaikan pada Seminar GP Jamu dan Networks yang dimiliki KOJAI dengan Dinas Kesehatan Sukoharjo, mengawali perubahan  yang  terjadi.  Berkenaan  dengan  hubungan  antar  pelaku  usaha  di  market field jamu , bisa dilihat bagaimana jaringan yang terbangun di Kojai berdasarkan kepentingan dari para  anggotanya.  Lebih  lanjut,  hubungan-hubungan  kemitraan  Kojai  dengan  institusi pemerintah  dalam  pengembangan  relasi,  merupakan  bentuk  keberhasilan  dalam  proses mobilisasi karena perubahan dari lingkungan kelembagaan nya berhasil diakomadisikan.

## 3.2. Proses standarisasi jamu (saintifikasi jamu)
Melalui Kepmenkes 381/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional (KOTRANAS), di paparkan secara rinci strategi dalam mengembangkan Obat Tradisional Indonesia dengan target  yang  ingin  dicapai  yaitu  mendapatkan  obat  tradisional  yang  aman,  berkhasiat,  dan teruji  secara  ilmiah;  optimalisasai  sumber  daya  alam  tanaman  obat  karena  sebagai  bahan baku  utama  obat  tradisional;  industri  obat  tradisional  yang  mampu  bersaing  dalam  arena pasar secara global. Sehingga menjadi arah dan pedoman bertindak untuk para stakeholder di  bidang  obat  tradisional  Indonesia.  Mengacu  pada  KOTRANAS,  dipaparkan  beberapa  hal yang perlu optimalisasi dalam mengembangkan obat tradisional, diantaranya; ketersediaan standar dan metode evaluasi mutu yang dikelola secara profesional terutama mutu simplisia,
pembudidayaan  tanaman  obat  tradisional,  dukungan  industri  pada  penelitian  ilmiah  yang hasilnya dapat mereka manfaatkan. Konsumen selalu memiliki pilihan atas beberapa produk diinginkannya, sehingga dominasi dalam hal persepsi sangat berpengaruh efektif jika diberi stimulus  yang  mempengaruhi daya  saing.  Hal  tersebut  terlihat  antara  obat  kimia dan  obat herbal  masih  sangat  kontras.  Masyarakat  memilih  obat  kimia  karena  memang  ada standarisasi  bidang  ilmu  kedokteran.  Hal  ini  membuat  posisi  jamu  kurang  begitu  diminati karena tidak dianggap signifikan terhadap dampak kesehatan bagi peminum nya.
Saintifikasi  Jamu  muncul  untuk  menjawab  keraguan  tersebut  (riset  tentang  khasiat tanaman herbal, hasil percobaan dengan takaran dosis tertentu kepada hewan, dan sehingga didapati formula resep jamu yang sesuai untuk diberikan ke pasien yang datang.) Dimana ini adalah  strategi  untuk  menciptakan  persepsi  masyarakat  dalam  “mempertahankan  status relatif  jamu sebagai  komoditas  tanpa  bahan  kimia”  (Walker  &  King,  20 14).  Oleh sebab  itu, Saintifikasi  jamu  berdasarkan  Permenkes  03/2010  merupakan  pembuktian  ilmiah  jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan suatu bentuk terobosan baru dalam hal proses percepatan penelitian sektor hilir sasi, yakni dengan menguji berbagai prosedur  keamanan  dan  manfaat  produk  jamu  dalam  upaya  promotif,  preventif,  kuratif, paliatif,  serta  rehabilitatif  yang  tentu  saja  dengan  adanya  jaringan  dokter  yang  dapat melakukan proses penelitian dengan basis pelayanan. Oleh sebab itu, hasil-hasil penelitian tentang jamu yang sudah ada sangat diperlukan dalam memberikan bukti ilmiah yang kuat agar jamu dapat diterima di pelayanan kesehatan formal.
Dapat  dikatakan  bahwa  proses  penataan  di market  field Jamu  di  Indonesia  yang s elanjutnya di sebut ‘Saintifikasi Jamu’ pada dasarnya tidak berbeda dengan proses serupa di beberapa negara lain (Wahlberg, 2006). Menurut Wahlberg (2006) setidaknya ada tiga proses bersamaan dari dinamika pasar di bidang pengobatan tradisional, yaitu 'memodernisasi obat- obatan herbal tradisional, menstandarisasi praktik pengobatan herbal, dan' mendidik kembali masyarakat '. Untuk kasus Indonesia, standardisasi dan sertifikasi proses yang mengacu pada CPOTB dapat dianggap sebagai momentum terbaik untuk proses penataan sosial. Menurut Beckert (2010) ini dapat dianggap sebagai 'sumber ketidakstabilan di pasar jika perubahan dalam salah satu struktur memiliki dampak pada strategi aktor karena peluang keuntungan yang baru muncul dan membatasi tindakan yang sekarang ada' (Beckert 2010)
Saintifikasi  jamu  Indonesia  telah  dengan  jelas  memberikan  ruang  bagi  kehadiran  aktor baru  yakni  apoteker  dalam market  field jamu.  Para  aktor  baru,  pada  gilirannya,  tumbuh menjadi struktur kekuatan baru yang selanjutnya mempengaruhi struktur kelembagaan dan kerangka kognitif baru di antara para aktor terkait, terutama pada penggunaan jamu sebagai obat tradisional yang melengkapi praktik medis barat, dan bahkan mendukung bagi yang baru memulai ide layanan medis.

## 3.3. Transformasi struktur jaringan kojai sebelum dan setelah adanya kebijakan saintifikasi jamu
Saintifikasi  jamu  diperlakukan  sebagai  batas  untuk  melihat  dinamika  struktur  jaringan. Pemerintah menerbitkan kebijakan saintifikasi jamu pada tahun 2010. Dalam riset ini, tahun 2010 tersebut dipilih sebagai titik untuk mengamati perubahan yang terjadi dalam struktur yaitu sebelum tahun 2010 dan setelah tahun 2010. Visualisasi ini memperlihatkan bagaimana transformasi Kojai berkembang.
Gambar 1. Perubahan bentuk struktur jaringan pada Kojai organizational field .
Hasil pengolahan data melalui Gephi disajikan pada Figure 3 yang menunjukkan perubahan bentuk  struktur  jaringan  Kojai  organizational  field.  Terlihat  secara  jelas,  struktur  jaringan berkembang dengan melibatkan aktor baru dan relasi nya. Artinya, kebijakan saintifikasi jamu telah mendorong keterlibatan banyak pihak untuk mengembangkan jamu agar bisa diterima secara pendekatan ilmiah. Jamu tidak dianggap sekedar sebagai minuman tradisonal, tetapi memiliki  nilai  higienis,  dapat  dipertanggungjawabkan  khasiatnya  secara  ilmiah  dan  untuk selanjutnya bisa menjadi rujukan obat yang direkomendasikan oleh praktisi kesehatan dan dokter.  Pada  visualisasi  struktur  network  ‘before  jamu  scientificagtion’  di  Figure  3, menunjukkan hanya dua aktor dengan degree centrality yang besar, yaitu pertama adalah Bu Moertedjo dan kedua BPOM. Angka ini menunjukkan popularitas kedua aktor tersebut dalam sebuah jaringan sosial, yaitu jumlah link dari dan ke aktor.
Tabel 1. Analisa struktur jaringan Kojai.
Perhitungan matematis pada Tabel 2 menunjukkan karakteristik struktur jaringan sebelum dan sesudah saintifikasi jamu.  Nilai network density yang mendekati satu berarti relasi yang terbentuk  antar  aktor  secara  rata-rata  sangat  kuat.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Burt (1995) yang dikutip oleh Valente et all (2015): “Density is the number of links in the network expressed  as  a  proportion  of  all  links  possible.” Sementara  itu,  nilai  modularity  mengukur seberapa banyak kemampuan suatu jaringan mampu dipisahkan menjadi jaringan yang lebih
Table 1 Analisa network struktur Kojai
Analisa Jaringan Level Makro Before Jamu Scientification (Before 2010) After Jamu Scientification (After 2010) Density 0.193 0.070 Diameter Jaringan 2 4 Modularity 0.251 (2 komunitas) 0.537 (6 komunitas) Jumlah Aktor 35 101 Jumlah Relasi 115 352
Sumber: Perhitungan peneliti dari pengolahan data transformasi struktur jaringan
kecil  dengan  memperhitungkan  pengukuran  kualitas  pengelompokan  jaringan  (Newman 2006).  Bentuk  jaringan  yang  lebih  kecil  tersebut  dapat  disebut  sebagai  kluster,  grup  atau komunitas-komunitas.  Semakin  tinggi  nilai  modularity  maka  kluster,  grup  atau  komunitas yang  terbentuk  semakin  beragam.  Seperti  ditunjukkan  dalam  Tabel  1,  perhitungan  nilai network  density  sebelum  saintifikasi  jamu  lebih  tinggi  daripada  setelahnya.  Hal  ini memperlihatkan  bahwa  meskipun  struktur  jaringan  berkembang,  namun  hubungan  relasi antar aktor menjadi semakin renggang.
Melemahnya  nilai  network  density  ‘after  momentum’  ini  menunjukkan  bahwa  masing - masing aktor tidak semua terhubung dengan aktor lainnya, sehingga dapat mempengaruhi sulitnya mendistribusikan  institutional  rule  ‘jamu  scientification’  pada  struktur  jaringan  di Kojai organizational field. Lebih lanjut, aktor baru yang muncul membentuk relasi eksklusif diantara kelompok mereka sendiri. Hal ini terlihat jelas, aktor-aktor penting seperti Kemenkes membentuk  relasi  di  internal  mereka  sendiri.  Hasil  SNA  tersebut  menggambarkan  bahwa institutional  structure  yang  dibangun  untuk  mengembangkan  jamu  agar  ter  saintifikasi melibatkan banyak pihak, seperti komunitas jamu, akademis dan industri jamu.
Temuan penting dalam pengolahan terkait komposisi aktor menunjukkan bahwa terdapat perubahan  yang  significant  komposisi  aktor  sebelum  dan  sesudah  saintifikasi  jamu.  Yang paling menonjol adalah bertambahnya cukup banyak aktor non-industri yang terlibat dalam agenda saintifikasi, yakni dari 2 aktor menjadi 28 aktor. Sayangnya, semakin banyaknya aktor non  industri  ini  mengindikasikan  peranan  yang  lemah  aktor  industri  dalam  agenda  jamu scientification. Dengan kata lain, agenda saintifikasi jamu saat ini masih merupakan agenda yang didominasi oleh peran state actors.
Tabel 2. Dinamika komposisi aktor.
Dalam social network analysis, meningkatnya aktor government dari 2 menjadi 28 aktor ini dikategorikan  sebagai bentuk  reproduksi  network  structure.  Aktor  government  inilah  yang memiliki  peran  dan  pengaruh  yang  besar  sebagai  perumus  kebijakan,  baik  mereka  yang merancang  kebijakan  maupun  operasional  kebijakan  di  lapangan.  Data  lain  yang  menarik adalah munculnya aktor academic dari zero menjadi 3 ak tor pada ‘after jamu scientification’. Hal  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  fenomena  ‘emergence  network  structur’,  seperti  yang diantisipasi oleh Beckert (2010) ‘Changes in the social structuration of markets can emerge’, dan bahwa ‘changes in one of the st ructures, which lead to an alteration of power relations between agents and subsequently to action that results in changes of the other structures’ (Beckert  2010).  Emergence  network  structure  berupa  academic  actors  ini  dalam  jaringan dapat dikatakan berfun gsi memperkuat kestabilan institutional rule atas momentum ‘jamu scientification’.
Perubahan  yang  signifikan  juga  terlihat  dalam  jumlah  aktor  non-industri  dari  2  aktor menjadi 33 aktor. Mereka ini adalah aktor yang sengaja melibatkan diri, memainkan peran
Table 2 Dinamika komposisi aktor
Individ u Organisa si Indust ri Non Indust ri
Communit y
Govern -ment Acade -mic Busines s Non - Stat e Stat e Before  Jamu
Scientificatio n (Before 2010)
19 15 32 2 2 2 0 30
32 2
After Jamu Scientificatio n (After 2010) 30 37 34
33
3 28 3 33
39 28
dan mendapat manfaat dari agenda saintifikasi jamu agar kepentingan ekonominya selaras dengan  kepentingan  dirinya. Sebagai  ilustrasi  adalah  kemunculan  aktor  ‘Apoteker’  di  field KOJAI  setelah  momentum  saintifikasi  jamu.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  new institutional  rule — CPOTB — -  yang  mewajibkan  setiap  industri  obat  tradisional  harus mempekerjakan seorang apoteker. Tugas apoteker, bersama dengan Pemerintah, antara lain untuk mendorong masyarakat supaya bersedia dan dapat menggunakan jamu dan obat yang legal dengan memperoleh atau membeli jamu dan obat darti institusi distributor yang legal juga. Salah satu peran apoteker itu adalah dengan memastikan bahwa suatu jamu atau obat harus  terdaftar  pada  website  Badan  POM  ataupun  Aplikasi  Cek  BPOM.  Fenomena kemunculan  aktor apoteker  saat  saintifikasi  jamu  ini  menegaskan argumen  Beckert  (2010) yang  bahwa  aktor- aktor  tersebut  ‘are  empowered  whose  organizational  structures  and strategies correspond to the prevailing scripts in the market field and thereby gain le gitimacy’ (Beckert 2010).
Analisis  struktur  jaringan  menunjukkan  perubahan  yang  significant  komposisi  relasi institutional  network.  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  komposisi  institutional  network meningkat  dari  18  relasi  pada  sebelum  scientification  menjadi  136  relasi  pada  sesudah sainfitifkasi  jamu.  Data  ini  mengkonfirmasi  tesis  Beckert  (2010)  yang  mengatakan  bahwa perubahan institusi memiliki pengaruh langsung pada perubahan struktur jaringan.
Tabel 3. Dinamika komposisi jaringan.
Perkembangan  relasi institutional  network yang  pesat  itu  dipengaruhi  oleh  kebijakan Pemerintah  untuk  peran  dan  kedudukan  jamu  melalui  UU  Nomor  36  tahun  2009.  Seperti tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa jamu diakui sebagai salah satu pelayanan kesehatan dalam bentuk praktik traditional. Relasi institutional network ini menunjukkan  peran  aktor  Pemerintah  yang  semakin  kuat,  termasuk  dalam  memastikan bahwa  semua  bahan  baku  racikan  jamu  harus  terdaftar  guna  menjamin  kualitas  produk olahan  jamu.  Itulah  sebabnya  mengapa  semua  produsen  jamu  harus  memiliki  sertifikat CPOTB  (Cara  Pengolahan  Obat  Tradisional  Baik).  Hal  ini,  pada  gilirannya,  mendorong terbentuknya  cognitive  frame  sejalan  dengan  reproduksi  network  structure,  yang menekankan bahwa ‘jaminan untuk kualitas mutu jamu’ itu dimaksudkan supaya jamu tidak hanya dapat bersaing di pasar lokal, tetapi juga harus mampu bersaing di pasar internasional.
Relasi institutional network terlihat berkembang pesat yang dipengaruhi atas bagaimana Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk memperkuat komoditi jamu yang tertuang dalam UU No 36 Tahun 2009 pasal 48 ayat 1, dimana kebijakan tersebut adalah pengakuan Jamu sebagai salah satu upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk tradisional. Lebih lanjut, relasi tersebut memperkuat peran aktor government untuk memastikan semua bahan baku racikan  Jamu  teregistrasi  untuk  menjamin  kualitas  produknya,  sehingga  semua  produsen jamu memiliki sertifikat CPOTB (Cara Pengolahan Obat Tradisional Baik), sehingga cognitive frame yang di diidentifikasi dalam m emperkuat reproduksi network struktur berupa ‘jaminan untuk  kualitas  mutu  jamu’  dengan  tujuan  agar  tidak  hanya  bersaing  di  pasar  lokal,  tetapi dapat bersaing juga di pasar internasional.
Table 3 Dinamika komposisi jaringan
Institutional Network Social Network Business Network Before Jamu Scientification (Before 2010) 18 30 66 After  Jamu  Scientification (After 2010) 136 48 54

## 4. KESIMPULAN
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa,  komposisi  relasi  Institusional  network  terlihat sangat menonjol mengalami perubahan. Terlihat jelas bahwa agenda saintifikasi merupakan bentuk dari  intervensi para aktor  Government.    Penjelasan  tersebut  merujuk  pada  tabel  3 dinamika  komposisi  relasi,  dimana  relasi  institusi  awalnya  sangat  minim  diantara  relasi lainnya.  Namun,  setelah  momentum  saintifikasi  jumlahnya  bertambah  menjadi  136  relasi. Selain itu, penelitian ini memperkaya dari sisi metode terkait bagaimana mengukur network struktur.  Penelitian  yang  dilakukan Beckert  belum  pernah  melakukan  pengukuran network struktur  menggunakan  SNA  (Social  Network  Analysis).  Visualisasi  dengan  bantuan  aplikasi Gephi yang telah di lakukan pada penelitian ini tetap memperkuat argumen Beckert 2010, bahwa perubahan komposisi network di market field jamu terjadi karena adanya perubahan dari sisi institutional struktur  dan cognitive  frame . Fenomena  berkembangnya  institutional network  ini  juga  menyajikan  bukti  theory  Beckert  yang  berargumen  bahwa  perubahan institutional  structure dapat  menjadi  sumber  daya  yang  kuat  untuk  memaksa  terjadinya perubahan dalam social network dan untuk memfasilitasi perbuahan mental map para aktor. Meminjam  kata-kata  Beckert  (2010): ‘institutions  can  be  a  r esource  to  force  changes  in networks and to influence mental maps; ideas that are influential in the field can be used to advocate  changes  in  institutional  rules  and  network  composition.  The  dynamics  emerging from  the  interaction  between  different  social  structures  stems  from  their  relative independence from each other’ (Beckert 2010).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Beckert,  J.  (2010).  How  do  fields  change?  The  interrelations  of  institutions,  networks,  and cognition in the dynamics of markets. Organization Studies , 31 (5), 605-627.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983).  The iron cage revisited: Institutional isomorphism and  collective  rationality  in  organizational  fields. American  sociological  review , 48 (6) 147-160.
Fligstein, N. (2001). Social skill and the theory of fields. Sociological theory , 19 (2), 105-125.
Hardjosoekarto, S. (2012). Construction of social development index as a theoretical research practice in action research by using soft systems methodology. Systemic Practice and Action Research , 25 (5), 493-509.
Hardjosoekarto,  S.  (2013).  Dual  imperatives  of  action  research:  lessons  from  theoretical research  practice  to  construct  social  development  index  by  using  soft  systems methodology. Human Resource Management Research , 3 (1), 49-53.
Hardjosoekarto, S., Yovani, N., & Santiar, L. (2014). Institutional strengthening for the role of mass media in disaster risk reduction in  Japan and Indonesia: An  application of SSM- Based Action Research. Systemic Practice and Action Research, 27 (3), 227 – 246.
Hollenbeck, John R., & Jamieson, Bradley B. (2015) “Human capital, social capital, and social network analysis: implication for strategic human resource management ” . Academy of Management Journal, 29 (3), 370 – 385.
Newman, M. E. J. (2006). Finding community structure in networks using the eigenvectors of matrices. APS, 74 (3), 1-19.
Permatasari, Y. I., Hardjosoekarto, S., & Salomo, R. V. (2020). Institutional Transformation of Public Private Partnership to Ensure Low Transaction Costs: Case Study of Infrastructure Provision  at  the  Ministry  of  Public  Works  and  Housing  of  the  Republic  of  Indonesia.
Systemic Practice and Action Research, 33 (2), 149 – 165.
Wahlberg,  Ayo  (2006):  Bio-politics  and  the  promotion  of  traditional  herbal  medicine  in Vietnam. In Health London England, 10 (2), 123 – 147.