## Pengaruh  Good  Governance  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Dinas Pemerintah (Sensus pada Dinas Kota Tasikmalaya)

## Monika Sutarsa – Politeknik LP3I Tasikmalaya

## ABSTRACT
The object of research in this paper is Good Governance, organizational commitment and performance of government agencies. As for the title taken by the author  in  this  thesis  is  the  Influence  of  Good  Governance  and  Organizational Commitment  to  Government  Service  Performance  (Census  on  the  Tasikmalaya City Service). The purpose of this study is to find out and analyze the influence of Good  Governance  and  Organizational  Commitment  on  Government  Service Performance. In this study the author uses the research method used is descriptive method and causality method. The analytical tool used is Path Analysis. Based on the  results  of  the  study  it  is  known  that  partially  Good  Governance  has  a significant positive effect on the performance of the Tasikmalaya City government service, while the organizational commitment does not have a significant effect on the  performance  of  the  Tasikmalaya  City  government  service.  Simultaneously Good Governance and Organizational Commitment have a significant effect on the performance of the Tasikmalaya City government service.

## Keyword:  Good  governance,  organizational  commitment,  government  service performance

## PENDAHULUAN
Kinerja pemerintah dewasa ini menjadi  sorotan publik karena belum menampakan hasil yang  baik  yang  dirasakan  oleh  rakyat.  Terutama  dalam  tingkat  kepuasan  masyarakat.  Rakyat menuntut  pemerintahan  mempunyai  kineja  yang  baik  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya.  Hal  ini  pun  langsung  ditindak  oleh  salah  satu  Kepala  Dinas  Kominfo  di Sidoarjo  ia  mengaku  akan  langsung  mengumpulkan  semua  stafnya,  ini  berarti  ia  sudah menjalankan prinsip good governance yaitu reponsif atau cepat dan tanggap. (Mardiasmo, 2006) mengatakan bahwa dalam  memberikan layanan  kepada masyarakat,  pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap.
Beragam  kekecewaan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut  pada  akhirnya melahirkan  tuntutan  untuk  mengembalikan  fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  ideal. Good Governance tampil  sebagai  upaya  untuk  memuaskan  dahaga  publik  atas  kinerja  birokrasi  yang

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 9 NO 1
JANUARI 2023
jrak@plb.ac.id
sesungguhnya.  Banyak  penelitian  dam  pendapat  yangmengatakan  bahwa  terdapat  kaitan penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  meningkatkan  kinerja  pemerintahan  yang  baik. Karena  akuntabilitas  dan  transparansi  merupakan  salah  satu  indikator good  governance, itulah mengapa good governance memiliki keterkaitan dengan kinerja pemerintah.
Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam setiap organisasi, sehingga akan menimbulkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang sudah ditentukan. Saat ini good governance sangat ramai diperbincangkan, karena good governance adalah instrumen untuk mengukur ada atau tidaknya pekerjaan  yang  mencakup  transparansi,  profesionalisme,  partisipatif,  efektif  serta  efisien  dalam bekerja  di  dalam  sebuah  organisasi  yang  dipimpin  oleh  seorang  atasan  terhadap  pegawai- pegawainya.  Makna  dari governance pada  dasarnya  tidak  diatur  dalam  undang  undang  (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau manajemen (pengelolaan)  yang artinya kekuasaan tidak lagi  semata-mata  dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance itu sendiri memiliki unsur kata kerja lain yaitu governing  yang berarti  fungsi  pemerintah  bersama  instansi  lain  (LSM,  swasta,  dan  warga  negara)  yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif.
Seperti halnya Kota Tasikmalaya  yang mendapat opini wajar dengan pengecualian pada tahun  2011-2013  hal  ini  dikarenakan  BPK  masih  menemukan  sejumlah  permasalahan  yang memerlukan perhatian dan komitmen penyelesaiaan dari seluruh elemen DPRD kota Tasikmalaya. Maka  dari  itu  dalam  upaya  penerapan good  governance yang  baik,  maka  haruslah  diimbangi dengan good government pula. Maksudnya disini, tidak hanya tata kelola pemerintahan saja yang harus ditekankan. Namun, pemerintah juga harus berlaku yang baik sebagai pelaku pengelolaan keuangan rakyat. Agar pemerintahan berjalan dengan baik, berdaya guna dan juga berhasil guna. Maka penerapan prinsip-prinsip dari good governance tersebut sangatlah penting dan juga harus diimbangi  dengan good  government  governance yang  baik  pula.  Dengan  terselenggaranya pemerintahan  yang  berasaskan good  governance guna  meningkatkan  akuntabilitas  publik  pada akhirnya.  Cornel  pun  mengungkapkan  bahwa  diperlukan  komitmen  yang  kuat  dari  walikota beserta seluruh jajarannya dalam hal ini seluruh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan barang daerah serta melakukan perubahan mendasar dan signifikan  kearah  yang  lenih  baik.  Itu  artinya,  bahwa  komitmen  organisasi  sangan  erat keterkaitannya dalam membangung tata kelola pemerintah yang baik. (Tribun Jabar, 2014)
Pada laporan keuangan tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 Pemerintah Kota Tasikmalaya  mendapat  predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Predikat  WTP  ini  diterima pada  saat  Kegiatan  Rapat  Koordinasi  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah antara  Kanwil.  DJPB.  Provinsi  Jawa  Barat  dan  piagam  penghargaan  Pemerintah  RI  kepada Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  atas  LKPD  2017  dengan  capaian  standar tertinggi  yang  digelar  di  Gedung  Dwi  Warna  Dirjen.  Pembendaharaan  Kanwil.  Provinsi  Jawa Barat.  Wakil  Walikota  Drs.  H.  Muhammad  Yusuf  mewakili  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya didaulat untuk menerima penghargaan Pemerintah RI tersebut  yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar.

## LANDASAN TEORI
Menurut  (Sedarmayanti,  2009), Good  Governance sebagai  penyelenggaraan  manajemen pembangunan  solid  dan  bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan  8  demokrasi  dan  pasar  yang
efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi  yang  langka,  dan  pencegahan  korupsi  secara politik  dan  administrasi,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  pendiptaan  kerangka  kerja  politik dan  hukum  bagi  tumbuhnya  aktivitas  kewiraswastaan,  selain  itu  menghindari  konflik  dengan masyarakat.  Dalam  variabel  komitmen  organisasi  dengan  indikator affective  comitment yang memiliki skor terendah yaitu menemukan bahwa sistem nilai mirip dengan sistem nilai organisasi, artinya  semua  visi,  misi  serta  tujuan  organisasi  jangan  sampai  tugas  dan  fungsinya  keluar  dari tujuan  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya.  Yaitu  dengan  cara  karyawan  meningkatkan  nilai kepercayaan dan tanggung jawab serta menerima nilai-nilai organisasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi kepada organisasi sehingga tercipta nilai yang sama. Hal ini didukung oleh (Khaerul Umam,  2010;  Soepriyadi,  Harto,  &  et.  al.,  2022;  Harto,  2022)  menyatakan  bahwa  komitmen organisasi harus memiliki arti penerimaan yang kuat dalam diri individu terdapat tujuan dan nilai- nilai  organisasi,  sehingga  individu  tersebut  akan  berkarya  serta  memiliki  keinginan  kuat  untuk bertahan.
Kegiatan/program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada  di  masyarakat.  Secara  simultan Good  Governance dan  Komitmen  Organisasi  mempunyai pengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  dinas  pemerintahan  di  Kota  Tasikmalaya,  hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Diyah Oktaviani, 2009; Muhammad Ilham, 2013), secara parsial Good  Governance mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  dinas pemerintahan  di  Kota  Tasikmalaya,  hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Jajang (Badrujaman,  2011),  sedangkan  Komitmen  Organisasi  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap kinerja dinas pemerintahan di Kota Tasikmalaya, didukung dengan hasil penelitian (Soni Setiawan, 2010).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dan  metode korelasional.  Menurut  (Ibrahim,  2015)  metode  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan atau memaparkan keadaaan objek yang diteliti sebagaimana apa  adanya,  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  ketika  penelitian  tersebut  dilakukan.  Sedangkan metode korelasional menurut Rus yang dikutip oleh (Tuti, 2015) adalah metode penelitian yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya
Karena hasil pengujian secara keseluruhan memberikan hasil yang signifikan, Kriteria uji: Tolak Ho jika t hitung > t tabel (tα; n-1) dengan = 5 % dan derajat bebas db = 17-1=16. Maka hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Pengujian Secara Parsial
Hipotesis Alternatif t-hitung DB t-tabel Sig Keputusan Kesimpulan ρYx 1 ≠ 0 4,834 14 1,761 0,000 Ha Diterima Signifikan ρYx 2 ≠ 0 1,550 1,761 0,143 Ha Ditolak Tidak Signifikan

## Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Good Governance (X1)  lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  t  tabel  artinya Good  Governance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Komitmen Organisasi (X2) lebih  kecil  dari  t  tabel,  artinya  Komitmen  Organisasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Kinerja Dinas.

## Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Dinas Tasikmalaya
Berikut ini akan ditampilkan pengaruh langsung maupun tidak langsung Good Governance (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y).

## Tabel 2 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung X1 Terhadap Y
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Besar Kontribusi Persentase X1 Langsung (ρYX 1 ) 2 (0,749) 2 0,561 56,1% X1 Melalui X2 (ρYX 1 ) (rX 1 X 2 ) (ρYX 2 ) (0,749) (0,923) (0,240) 0,166 16,6% Total Pengaruh X1 Terhadap Y 0,727 72,7%

## Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Dapat dilihat bahwa pengaruh langsung Good Governance (X1) terhadap Kinerja Dinas Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  (Y)  tanpa  memperhatikan  Komitmen  Organisasi  (X2)  adalah sebesar  56,1%  dan  pengaruh  tidak  langsung Good  Governance (X1)  terhadap  Kinerja  Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) jika dilihat adanya keterkaitan dengan Komitmen Organisasi (X2) adalah sebesar 16,6%. Sehingga total pengaruh Good Governance (X1) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) adalah 72,7%.
Dengan  demikian  peningkatan  yang  terjadi  pada  Kinerja  Dinas  Pemerintah  Kota Tasikmalaya sebesar 72,7% dipengaruhi oleh peningkatan Good Governance . Dari hasil pengujian secara parsial dapat diketahui: Untuk Good Governance , didapatkan bahwa t hitung (4,834) lebih besar dari t tabel (1,761), dengan demikian H0 ditolak, dengan nilai probalitias 0,00 < 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari Good Governance terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 72,7%.

## Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Dinas Tasikmalaya

## Tabel 3 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung X2 Terhadap Y
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Besar Kontribusi Persentase X2 Langsung (ρYX 2 ) 2 (0,240) 2 0,0576 5,76% X2 Melalui X1 (ρYX 2 ) (rX 2 X 1 ) (ρYX 1 ) (0,240) (0,923) (0,749) 0,1659 16,59% Total Pengaruh X2 Terhadap Y 0,2235 22,35%
Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Dapat dilihat bahwa pengaruh langsung Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) tanpa memperhatikan Good Governance (X1) adalah sebesar 5,76%  dan  pengaruh  tidak  langsung  Komitmen  Organisasi  (X2)  terhadap  Kinerja  Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) jika dilihat adanya keterkaitan dengan Good Governance (X1) adalah sebesar 16,59%. Sehingga total pengaruh Komitmen Organisasi (X2) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) adalah 22,35%.
Dengan demikian kenaikan yang terjadi pada Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 22,35% dipengaruhi oleh Komitmen Organisasi di Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Tabel 4 Total Pengaruh Langsung X 1 , X 2 , terhadap Y Variabel Besar Kontribusi Persentase X1 - Y 0,727 72,7% X2 - Y 0,2237 22,37% Total Pengaruh X 1 , X 2 , terhadap Y 0,950 95,0%
Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Berdasarkan  perhitungan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa Good Governance (X1)  dan  Komitmen  Organisasi  (X2)  secara  bersama  mempunyai  pengaruh  secara langsung terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) sebesar 95,0%.
Tabel 5 Total Pengaruh Tidak Langsung X 1 , X 2 , terhadap Y Variabel Besar Kontribusi Persentase X1 melaui X2 - Y 0,166 16,6% X2 melalui X1 - Y 0,166 16,6% Total Pengaruh X 1 , X 2 , terhadap Y 0,332 33,2% Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Pengaruh  tidak  langsungnya  sebesar  33,2%,  sehingga  pengaruh Good  Governance (X1)  dan Komitmen  Organisasi  (X2)  secara  bersama  baik  pengaruh  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) sebesar 33,2%.
Sedangkan  besarnya  pengaruh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  penelitian terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y), yaitu sebesar 5%. Berdasarkan hasil perhitungan  juga  dapat  diketahui  bahwa  variabel  yang  memiliki  pengaruh  terbesar  terhadap Kinerja  Dinas  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  (Y)  adalah Good  Governance (X1),  yaitu  sebesar 72,7%. Sedangkan pengaruh terkecil terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) adalah Komitmen Organisasi (X2), yaitu sebesar 22,37%. Untuk Komitmen organisasi, didapatkan bahwa t hitung (1,550) lebih kecil dari t tabel (1,761), dengan nilai probalitas 0,143 > 0,05, dengan demikian  H0  diterima,  maka  tidak  mempunyai  pengaruh  dari  Komitmen  organisasi  terhadap Kinerja  Dinas  Pemerintah  sebesar  22,37%.  Halis  ini  didukung  dengan  hasil  penelitian  Soni Setiawan  (2010).  Bahwa  Komitmen  Organisasi  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap kinerja dinas pemerintahan.

## Pengaruh Simultan
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh Good  Governance (X1)  dan Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y). Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji  statistik path  analysis (analisis jalur). Adapun hasil perhitungan korelasi  menggunakan program bantuan software SPSS 21 dapat  dilihat pada tabel berikut:
Matrik Korelasi Antar Variabel Bebas Pearson Correlation X1 X2 X1 1 0,923 X2 0,923 1
Berdasarkan hasil penghitungan diketahui besarnya nilai korelasi antara X1 dan X2 adalah 0,923. Terlihat hubungan antar variabel sangat kuat. Selanjutnya koefisien jalur dapat diperoleh berdasarkan  korelasi  antar  variabel.  Dengan  menggunakan  software  SPSS  hasil  yang  diperoleh untuk koefisien jalur dari Good Governance (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y), sebagai berikut:

## Besaran Koefisien Jalur
Pearson Correlation Koefisien Jalur Sig Koefisien Korelasi Koefisien Determinasi KND X1 ρYx 1 = 0,749 0,000 0,975 0,950 0,05 X2 ρYx 2 = 0,240 0,143

## Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Koefisien jalur untuk pengaruh dari masing-masing variabel terlihat pada kolom koefisien jalur  dari  hasil  perhitungan  SPSS.  Diperoleh  untuk  pengaruh Good  Governance (X1)  terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) memiliki koefisien jalur (ρYx1) yang bertanda positif dengan nilai sebesar 0,749 (p = 0,000), untuk pengaruh Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) memiliki koefisien jalur (ρYx2) yang bertanda positif dengan nilai sebesar 0,240 (p = 0,143).
Besar pengaruh secara bersama-sama (Simultan) Good Governance (X1) dan Komitmen Organisasi  (X2) terhadap  Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya  (Y) ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R 2 ), yaitu sebesar 0,950 atau 95%. Koefisien Non Determinasi (KND) variabel  lain  di  luar Good  Governance (X1)  dan  Komitmen  Organisasi  (X2)  terhadap  Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) diperoleh sebesar 0,05.
Sehingga dapat digambarkan hubungan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, sebagai berikut:
0,05 ε Good Governance Komitmen Organisasi Kinerja Dinas rx 1 x 2 = 0,923 pYX 1 = 0,749 pYX 2 = 0,240
R 2 =
Gambar 1 Diagram Jalur Pengaruh X 1 dan X 2 terhadap Y
Dengan memperhatikan Tabel dan Gambar di atas, maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut :  Y = 0,749 X1 + 0,240 X2 + ε
Hipotesis utama penelitian ini adalah Good Governance (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y). Statistik uji yang digunakan adalah:
Kriteria uji, Tolak H0 jika F hitung ≥ F tabel, terima H0 dalam hal lainnya. Di mana F tabel diperoleh dari tabel distribusi F dengan = 5 % dan derajat bebas db1=k=2, dan db2=n-k-1=17-2- 1= 14.
Pengujian Secara Simultan Hipotesis Alternatif F- hitung DB F- tabel Sig Keputusan  Kesimpulan X1dan X2 secara bersama berpengaruh terhadap Y 133,482 Db1: 2 3,739 0,000 H0 Ditolak Signifikan Db2: 14
Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  signifikan  yang  berarti Good Governance (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y).
Pada hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, F-hitung 133,482 > F tabel 3,739 dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05, berarti hasil  pengujian  signifikan,  yang  berarti  secara  keseluruhan  variabel Good  Governance dan Komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  ke  Kinerja  Dinas  Pemerintah  Kota Tasikmalaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Good  governance menunjukan  kategori  sangat  baik.  Namun  demikian  ada  beberapa indikator  yang  masih  memiliki  kategori  baik,  diantara  indikator-indikator  tersebut  terdapat indikator  yang  memiliki  nilai  terendah  yaitu  pertanyaan  Menerima  masukan  dari  masyarakat. Komitmen organisasi menunjukan kategori baik. Namun demikian ada beberapa indikator yang masih  memiliki  kategori  baik,  diantara  indikator-indikator  tersebut  terdapat  indikator  yang memiliki nilai terendah yaitu pertanyaan Menemukan bahwa sistem nilai diri mirip dengan sistem nilai  organisasi.  Kinerja  dinas  pemerintah  perlu  ditetapkan  untuk  setiap  kegiatan  atau  program menunjukan kategori sangat baik. Namun demikian ada beberapa indikator yang masih memiliki kategori baik, diantara indikator-indikator tersebut terdapat indikator yang memiliki nilai terendah yaitu pertanyaan

## Saran
Dalam variabel Good Governance dengan skor terendah berada pada indikator Menerima masukan dari masyarakat, dalam hal ini Dinas pemerintahan harus mampu bekerja secara sinergis dalam hal menjalankan fungsinya dalam pemerintahan Kota Tasikmalaya, khususnya dalam hal hubungan masyarakat dan mampu menerima masukan masyarakat bersifat  positif  yang mampu membangun pada kinerja Dinas Pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya. Diharapkan hasil penelitinan ini dapat dijadikan referensi dan kontribusi ilmu untuk melakukan penelitian lanjutan baik dengan menggunakan variabel  yang sama pada perusahaan lainnya atau dengan mengubah salah satu variabel maupun variabel lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, H. dan Muhammad, S.K. (2014). Teori, konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Adrianto,  Nico.  2007. Good  Government:  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  melalui  e- Government. Palangkaraya: Bayu Media.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. YOGYAKARTA. Colquitt, Jason A, Jeffery A. LePine, and Micheal J. Wesson, 2011.Organizational Behavior. Mc Graw-Hill, New Yok.
Debora  Eflina  Purba,  Ali  Nina  Liche  Seniati.  2010. Pengaruh  Kepribadian  dan  komitmen organisasi  terhadap  Organizational  Citizenzhip  Behavior. Makara,  Sosial  Humaniora, Vol.8, No.3 Desember 2010 :105-111. ISSN 2355-7942.
Deddi  Nordiawan  dan  Ayuningtyas  Hertianti.  (2011). Akuntansi  Sektor  Publik (2ed).  Jakarta: Salemba Empat. Dindri, “Manfaat TIK dalam Bidang Pemerintahan” . https://dindri72.wordpress.com/2015/09/21/manfaat-tik-dalam-bidang-pemerintahan/, 16
februari 2019.
Diyah  Oktaviani.  2009. Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Gaya  kepemimpinan  dan  Komitmen Organisasi  tehadap  Kinerja  Manajerial. Jurnal  Universitas  Udayana,  Volume  14,  Tahun 2016: 66-78. ISSN :2203-1018.
Dwi, Putri Utami. 2009, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya. Edy, Sutrisno. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia . Penerbit: Jakarta, Kencana.
Harun. 2009 . Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Indra, Bastian. 2006. Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta. Erlangga. Indrianto, Sutomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Management. Edisi Pertama. Yogyakarta
Gomes,  Faustino  Cardoso.  2008. “Manajemen  sumber  daya  manusia” ,  edisi  pertama,  cetakan keempat. Yogyakarta: Andi.
Harto,  B.  (2022).  Peran  Budaya  Organisasi  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Karyawan.  In  A. Wardhana,  A.  P.  Sari,  Limgiani,  E.  Gunaisah,  B.  Harto,  Suroso,  .  .  .  et.  al., Manajemen
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 9   N o . 1
Kinerja  (Konsep,  Teori,  dan  Penerapannya) (pp.  167  -  179).  Bandung:  Media  Sains Indonesia.
Jajang  Badruzaman dan  Irna Chairunnisa. 2011.  “ Pengaruh  Implementasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  terhadap  Penerapan  Good  Governance”  . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Universitas Siliwangi. https://scholar.google.co.id/citations ,14 Februari 2019.
Kaloh, J, 2010. Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan dan Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Sinar Grafika: Jakarta Kadir,  Abdul  dan  Terra  Ch.  Triwahyuni.  2013. “Pengantar  teknologi  informasi” ,  edisi  revisi. Yogyakarta: Andi.
Kantu,  Meyi.  (2015) Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  Terhadap  Kualitas  Laporan keuangan Pemerintah Daera (Studi Kasus pada DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo). Artikel Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo Komite  Nasional  Kebijakan Good  Governance (KNKG).  2008.  Pedoman  Umum Good Governance.
Lembaga  Administrasi  Negara.2001.  Akuntabilitas  dan Good  Governance di  akses  dari: www.lan.go.id, Tanggal 16 Februari 2019.
Lembaga Administrasi Negara. 2003. SANKRI Buku I Prinsip- prinsip Penyelenggaraan Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lestari,  Wina  (2012). Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Implementasi  Anggaran Berbasis Kinerja ”. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Lucy  Auditya,  Husaini,  Lismawati.2013. Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness, Vol 3 No.1 Tahun 2013: 21-41.
Luthans, Fred. 2012. Perilaku Organisasi” edisi 10. Yogyakarta: Penerbit ANDI
Mardiasmo, 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1.
Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Martoyo, Susilo. 2007. “Manajemen Sumber Daya Manusia” , edisi 5, cetakan pertama.
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Anggota IKAPI.
Muhammad  Ilham  Saputra  2013, Penerapan  prinsip-  prinsip  Good  Governance  dalam penyelenggara reforma agraria di Indonesia. Jurnal Hukum, Vol 28, N0 2, Tahun 2013. E- ISSN 2528-3103
Mochammad Teguh Rochmatulloh .2011. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan komitmen organisasi  terhadap  kinerja  karyawan. Artikel  Skripsi:  Fakultas  Tekhnik  dan  Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, 16 Februari 2019.
Nadia  Garini.  2011. Pengaruh  transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  kinerja  instansi pemerintah. Artikel  Skripsi:  Fakultas  Tekhnik  dan  Ilmu  Komputer  Universitas  Komputer Indonesia, 15 Februari 2019.
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13. Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  7.  Tahun  2016.  Tentang  Susunan  Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 9   N o . 1
Portal Resmi Kota Tasikmalaya. 2018. PEMKOT TASIK KEMBALI DAPATKAN PREDIKAT WTP.  [Online].  Tersedia:  https://portal.tasikmalayakota.go.id/2018/10/31/pemkot-tasik- kembali-dapat-predikat-wtp/. [31 Oktober 2018].
Reika Paskara. 2019. “Pentingnya SDM bagi Organisasi” . http://reikahuhu.blogspot.co.id/2013/05/pentingnya-sdm-bagi-organisasi.html, 15 Februari Robbins, S.P dan Judge T.A. 2015. Perilaku Organis asi. Jakarta: Salemba Empat. Sakina,  N.  (2009). Komitmen  organisasi  karyawan  pada  PT.  Bank  "X"  di  Jakarta .  Jurnal Psikologi,53-62
Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi penelitian bisnis ”. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran,  Uma.  2011.  “ Research  methods  for  business:  metodologi  penelitian  untuk  bisnis ”. Jakarta: Salemba Empat. Sitepu, Nirwana SK. 1994. “Analisis Jalur (Path Analysis)”. Bandung: FMIPA UNPAD Soni  Setiawan  (2010).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Implementasi  Anggaran Berbasis Kinerja. Artikel Skripsi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional. Yogyakarta. ANDI. Sudarmayanti.2012. Good Governance; Kepemerintahan yang Baik: Bagian pertama edisi revisi. Bandung: Cv. Mandar Maju Sukmana,  Wawan  dan  Lia  Anggasari.  2009. “Pengaruh  pengawasan  intern  dan  pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah” . Jurnal akuntansi FE Unsil volume 4 nomor 1.
Soepriyadi, I., Harto, B., & et. al. (2022). Analisis Hubungan Stres Kerja, Kompensasi Langsung dan Komitmen Organisasi pada Perusahaan Distribusi Peralatan Kesehatan Nasional. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3) , 5343-5348. Sutrisni. 2014. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial . Artikel Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Van, Dyne, L, graham J.W. 2011. Organizational Citizenship Behavior, Construct Redefinition Measurement and Validations. Academic Management Journal.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.