…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana
Aditya Yuliansyah 1 , Fakhlur 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: adityajuliansyah56@gmail.com 1 , fakhlur@iblam.ac.id 2

## Article History:
Received: 10 Desember 2022
Revised: 15 Desember 2022 Accepted: 21 Desember 2022
Abstract: Perlindungan  hukum  terhadap  korban pelanggaran  HAM  berat  dianggap  oleh  beberapa kalangan  sebagai  subyek  yang  mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dengan dicantumkannya  hak-hak  korban  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  merupakan bentuk  terobosan  baru  dalam  rangka  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban.  Masalah perlindungan  hukum  terhadap  korban  pelanggaran HAM  berat  ini  menjadi  problem  yang  sangat mendasar karena menyangkut permasalahan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  secara umum.Penelitian  ini  megkaji  tentang  perlindungan hukum  terhadap  korban  pelanggran  HAM  berat dalam  sistem  peradilan  pidana  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia sekarang (ius  Constitutum) melalui  kajian terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada sekarang dan telaah pustaka serta dilengkapi dengan dokumen-dekumen penting yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan terhadap korban pelanggran HAM berat dalam sistem peradiln pidana. Landasan yang menjadi dasar perlunya perlindungan hukum terhadap  korban  pelanggaran  HAM  berat  ini adalah: Secara filosofis diperlakukan secara adil dan hidup  sejahtera  adalah  hak  asasi  setiap  manusia sebagai  anggota  masyarakat  dan  warga  negara. Konstitusi  Negara  maupun  dalam  Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  hak  Asasi  manusia oleh sebab itu secara yuridis korban wajib juga untuk diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. secara sosiologis  korban  memiliki  peranan  yang  sangat penting dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.
Keywords: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Pidana

## PENDAHULUAN
Permasalahan  hak  asasi  manusia  merupakan  permasalahan  yang seolah  tidak  pernah  ada ujungnya,  mulai  dari  permasalahan  peradilan  sampai  perlindungan  hukum  terhadap  korban pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh
pemerintah/Negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia  adalah diwujudkannya hak asasi manusia dalam bentuk peraturan perundangundangan, karena peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum (Romli Atmasasminta,2001).
Salah satu isu  yang mengemuka adalah isu perlindungan terhadap korban kejahatan,  yang dalam prakteknya kurang mendapat perhatian oleh peraturan perundang-undangan di  Indonesia. Korban, dalam sistem peradilan pidana kurang mendapatkan posisi kuat baik dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  lahirnya  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) secara akademik dapat dikatakan sebagai perubahan yang mendasar di bidang hukum  acara pidana, karena KUHAP memuat  asas-asas hukum  baru, seperti diakuinya hak-hak tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana.
Korban dari pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan salah satu  fenomena  korban yang  penting  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Hukum  Internasional  semakin mengukuhkan  pentingnya  pertanggungjawaban  secara  hukum  atas  pelanggaran  HAM,  baik termasuk  ketegori  pelanggaran  berat  maupun  kejahatan  kemanusiaan (Crime  againt  humanity) berbagai Instrumen hukum HAM Internasional secara tegas mencantunkan kewajiban negara guna menghukum  pelaku  kejahatan,  selain  itu  juga  mengukuhkan  arti  pentingnya  ganti  rugi  atau rehabilitasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat (Rudi M Rizki,2003),
Prinsip yang mendasari kewajiban tersebut, dan merupakan satusatunya cara untuk menjamin perlindungan HAM, adalah mempertahankan perlindungan HAM dan perlindungan hukum yang efektif  dari  pelanggaran  terhadapnya.  Intinya  dari  setiap  pelaku  kejahatan  yang  sangat  kejam terhadap HAM harus dihukum, dan korban harus dijamin haknya guna mendapatkan perlindungan hukum (Louis Henkin and John Lawrence Hargrove, 1994).
Bertitik tolak dari perkembangan hukum yang ada, bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yakni Undang-undang Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-undang  Nomor  26  tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  seharusnya  diberikan  dalam  dua  model  yaitu Procedural Right model dan services model, hak-hak prosedural dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat, korban tidak dilibatkan secara aktif hanya sebatas menjadi seorang saksi korban. Berbagi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia menunjukkan bahwa, korban sangat diabaikan dari setiap penyelesaian (Peter Mahmud Marzuki,2010) .
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengaturan  hak-hak  korban  dalam  hukum  pidana Indonesia belum dapat dikatakan baik. Perkembangan hukum yang telah terjadi dengan munculnya Rancangan undang-undang tentang perlindungan korban dan saksi diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi korban dan menjamin hak-hak korban lebih baik lagi, namun apakah demikian kenyataanya ? oleh sebab itu untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan hak-hak korban pelanggaran hak  asasi  manusia  yang berat  perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap undang-undang yang sudah ada (Ius constitutum).
Melihat  satu  permasalahan  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  pengkajian  secara mendalam tentang permasalahan tersebut, sehingga dalam pengkajian ini penulis mengambil judul “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM berat dalam Sistem Peradilan Pidana”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  yaitu  tentang  Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap Korban Pelanggaran HAM berat dalam Sistem Peradilan Pidana (Johnny Ibrahim,2006).
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan  analisis  kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  untuk meneliti aturan- aturan yang berlaku dalam perseroan terbatas (Burhan Ashofa,2004).
Tekhnik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Diskriptif kualitatif 7 yaitu tehnik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data  yang telah terkumpul dalam  bentuk  uraian  kalimat  sehingga  pada  akhirnya  mengantarkan  pada  kesimpulan.  Sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif (Abdulkadir Muhammad,2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pembahasan  mengenai  korban  kejahatan  tidak  akan  lepas  dari  pengetahuan  mengenai victimologi. Secara etimologis victimologi (istilah bahasa Inggris) berasal dari dua kata latin yaitu victima dan logos . Victima berarti korban dan logos berarti ilmu pengetahuan (Arif Gosita,2004), jadi victimologi adalah ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari masalah korban. Arif gosita  memberikan  definisi  victimologi  sebagai  studi  yang  mempelajari  masalah  korban  serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.
Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian victimologi ini sangat luas, sebab dan kenyataan sosial  yang  dapat  disebut  sebagai  korban  tidak  hanya  korban  perbuatan  pidana  (kejahatan)  saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.
Perumusan ini membawa akibat suatu victimisasi yang harus dipahami sebagai berikut (J.E. Sahetapy,1987).
a. Korban  akibat  perbuatan  manusia,  korban  akibat  perbuatan  manusia  dapat  menimbulkan perbuatan kriminal misalnya: korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik. Dan yang bukan bersifat kriminal (perbuatan perdata) misalnya korban dalam bidang Administratif, dan lain sebagainya;
b. Korban di luar perbuatan manusia, korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam dan lain sebagainya.
Menurut  (Arif  Gosita,2004)  adalah  mereka  yang  menderita  jasmani  dan  rohani  sebagai tindakan  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
Timbulnya  korban  erat  kaitanya  dengan  kejahatan.  Van  Boven  merujuk  pada  Deklarasi Prinsip-prinsip  Dasar  Keadilan  bagi  korban  Kejahatan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan (Declaration  of  basic  Principle  of  justice  for  victim  of  crime  and  abuse  of  power) yang mendefinisikan korban adalah (Theo Van Boven,2002).
Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik  maupun  mental,  penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi  atau  perampasan  yang  nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik kerana tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission). KUHAP  mengatur  tiga  hak  hukum  yang  memungkinkan  korbankorban  kejahatan  dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang  berkepentingan  (pasal  109  dan  140  ayat  (2)  KUHAP). Kedua, hak  korban  yang  berkaitan dengan  kedudukannya  sebagai  saksi,  yaitu,  hak  untuk  mengundurkan  diri  sebagai  saksi berdasarkan pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk  mengijinkan  atau  tidak  mengijinkan  tindakan  polisi  untuk  melakukan  bedah  mayat  atau penggalian kuburan untuk otopsi (pasal 134-136 KUHAP). Ketiga, hak untuk menuntut ganti rugi terhadap  kerugian  yang  diderita  akibat  kejahatan  (pasal  98-101  KUHAP)  dalam  kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan (Mudzakkir,2002).
Hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights ) kurang mendapat perhatian yang memadai dari wacana pembahasan hak asasi manusia. Tempat korban di dalam perbincangan tidak terbicarakan sama sekali mereka nyaris terlupakan, kalaupun ada perhatian terhadap mereka, itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai saksi dari peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi.
Setiap  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  apakah  dalam  kategori  berat  atau  bukan, senantiasa  menerbitkan  kewajiban  bagi  negara  untuk  mengupayakan  pemulihan (reparation) kepada korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. Tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Itu sama artinya dengan mengatakan, bahwa impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkrit untuk pemenuhan hak- hak korban pelanggaran hak asasi manusia (Theo Van Boven,2002).
Mengenai  hak-hak  korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  studinya  Van  Boven mengemukakan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia secara komprehensif, yang tidak hanya terbatas pada hak untuk tahu (right to know) dan hak atas keadilan (right to justice) , tetapi mencakup  juga  hak-hak  atas  reparasi (right  to  reparation) ,  menurutnya  hak-hak  tersebut  sudah terangkai  di  dalam  berbagai  instrumen-instrumen  hak  asasi  manusia  yang  berlaku,  dan  sudah ditegaskan  pula  dalam  putusan-putusan  (yurisprudensi)  komite-komite  hak  asasi  manusia Internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia (Theo Van Boven,2002).

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Korban
Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  terpenuhinya  hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  baik individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaanya perlindungan hukum ini dilakukan dengan dua cara  yaitu: 17 perlindungan  hukum  secara  abstrak  dan  pemberdayaan  atau  penguatan  posisi. pengertian secara abstrak yaitu:
1. Mengatur hak dan kewajiban;
2. mewajibkan orang lain mengindahkan/memperhatikan hak dan kewajiban;
3. melarang  orang  lain  melanggar  hak  dan  kewajiban;  Sedangkan  pengertian secara pemberdayaan:
1) memberikan hak yang berkolerasi dengan kewajiban orang lain;
2) pengakuan terhadap hak tersebut sebagai korban dalam hal ini adalah status korban.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Barda Nawawi Arif,2001 berpendapat , pengertian dari perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:
1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingn hukum seseorang);
2. Perlindungan   untuk   memperoleh
jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang  yang telah  menjadi korban tindak pidana “(jadi identik dengan penyantunan korban)”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) pemulihan  keseimbangan  batin  (antara  lain  dengan  permaafan),  pemberian  gantirugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.
Lilik  Mulyadi,  2004  berpendapat,  Konkritnya  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya, pada dasarnya, ada dua model perlindungan:
a. Model  hak-hak  prosedural (The  Procedural  Right  Model) atau  di  Perancis  disebut Partie Civile  model  (Civil  Action  system) secara  singkat,  model  ini  menekankan  dimungkinkan berperan  aktifnya  korban  dalam  proses  peradilan  pidana  seperti  membantu  jaksa  penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya;
b. Model pelayanan (Services Model) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tekanan akibat kejahatan.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  bukan  hanya  menjadi  masalah  nasional  saja  namun sudah  menjadi  permasalahan  Internasional.  Konggres  PBB  VII/1985  di  Milan  tentang  : ”The prevention of crime and the treatment of offenders”) dikatakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (Victims rights should be perceived as an integral speact of the total criminal justice system) . 20
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  sering  kali  terabaikan  dalam  sistem peradilan pidana dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku dimana tidak terjadi keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana.
Contoh perlindungan terhadap pelaku yang tidak seimbang dengan korban ini yakni terlihat pada bagaimana pelaku sejak mulai proses penyelidikan sampai pada proses putusan dan masuk ke-Lembaga Pemasyarakatan hak-haknya terjamin mulai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk  tidak disiksa dan sebagainya. Sedangkan korban hanya dijamin haknya sebagai  saksi korban yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk memperjuangkan haknya.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia  perlindungan  terhadap  korban  dapat  dikatakan  sebagai perlindungan hukum  yang abtrak atau perlindungan tidak langsung. Perlindungan hukum tidak langsung dapat diartikan bahwa dengan adanya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang- undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto / secara  tidak  langsung  terhadap  berbagai  kepentingan  hukum  dan  hak  asasi  korban.  Dikatakan demikian,  karena  tindak  pidana  menurut  hukum  pidana  positif  tidak  dilihat  sebagai  perbuatan menyerang/melanggar kepentingan seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum (Yani Tuharyati,2005).
Akibat dari perlindungan korban seperti ini adalah bahwa korban pun tidak dapat secara langsung  memperjuangkan  hak-haknya,  sehingga  sistem  sanksi  dan  pertanggungjawaban pidananya  tidak  tertuju  pada  perlindungan  korban  secara  langsung  dan  konkrit.  Jadi pertanggungjawaban  terhadap  kerugian/penderitaan  korban  secara  langsung  dan  konkrit,  tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  kepentingan  korban  diwakili  oleh  negara  dalam  hal  ini Polisi dan jaksa. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari  teori  kontrak  sosial (Social  contract  Argument) . Perjalanan  waktu  dengan  berbagai pengalaman tentang konsep perlindungan terhadap korban maka Indonesia sebagai negara hukum mulai memikirkan konsep perlindungan hukum yang lebih konkrit yakni dengan adanya peraturan perundang-undangan  yang  menjamin  hak-hak  korban,  namun  pada  tahap  implementasinya terkadang sulit untuk dilakukan oleh semua pihak sehingga perlu ada pemikiran kembali konsep hukum  positif  Indonesia  yang  lebih  bersifat  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  secara konkrit,  dengan  ketentuan  atau  instrumen-instrumen  yang  lebih  menjamin  keseimbangan  antara perlindungan pelaku dan korban kejahatan, agar keduanya mendapatkan keadilan yang sama dalam arti pelaku.

## 3. Dasar dan Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat
Secara  filosofis  diperlakukan  secara  adil  dan  hidup  sejahtera  adalah  hak  asasi  setiap manusia  sebagai  anggota  masyarakat  dan  warga  negara.  Mengusahakan  keadilan  dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain merupakan kewajiban asasi setiap manusia.
Keadilan  dan  kesejahteraan  tidak  ada  pada  seseorang  dengan  sendirinya,  tetapi  harus diperjuangkan dengan cara-cara yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat. Namun harus juga waspada dengan akibat negative yang tidak diinginkan dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan,  baik  keadilan  maupun  kesejahteraan  adalah  suatu  hasil  interaksi  karena  adanya interelasi  antara  fenomena  yang  ada  dan  saling  mempengaruhi.  Jadi  perlu  diperhatikan  disini fenomena  mana  saja  yang  relevan  dan  mempunyai  peranan  penting  yang  menghasilkan kesejahteraan dan keadilan (Arif Gosita,2004).
Usaha untuk mendapatkan itu semua dapat diusahakan dalam proses perlindungan hukum yang  konkrit  melalui  sistem  perundang-undangan.  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia  menjamin  perlindungan  terhadap  Hak  asasi  manusia  baik  dalam  Konstitusi  Negara maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia oleh sebab itu secara yuridis korban wajib juga untuk diperlakukan sebagaimana layaknya manusia dengan mendasarkan kepada peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar jaminan terhadap hak asasi  manusia  tersebut.  Namun  yang  menjadi  persoalan  adalah  adanya  dasar  secara  yuridis tersebut dalam prakteknya apa yang sudah diatur dalam undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan  baik  bahkan  secara  khusus  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  korban  pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana tidak  ada.  Oleh  sebab  itu  perlu  ada  pemikiran  yang mendalam  guna  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  korban  secara  umum  dan  korban pelanggran HAM  berat  secara  khusus.  Dalam  kajian  kriminologis,  setiap  tindak  pidana tidak terlepas  dari  peran  korban  yang  memberikan  daya  rangsang  atau  kontribusi  baik  secara  sadar maupun tidak terhadap perilaku tindak pidana.
Dengan adanya peran yang dimaksud di atas maka nampak bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi social antara pelaku dengan korban. Stepard mengatakan sebagaimana dikutip oleh (Collin Shepard dalam Mulyana W Kusuma, 1986) mengemukakan dalam studi tentang kejahatan kekerasan terungkap acapkali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindakan provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan yang sering pula mengakibatkan luka atau bahkan mengakibatkan kematian.
Korban  kejahatan  tidak  hanya  merupakan  factor  penyebab,  akan  tetapi  dalam dimensi hukum pidana, korban mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam rangka mengungkap dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu kejahatan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Hampir  sebagian  besar  perkara  pidana  diproses  oleh  polisi  bersumber  pada  partisipasi korban  dalam  bentuk  pemberian  laporan,  keterangan  dan  kesaksian,  sehingga  tanpa  bantuan korban maka sistem peradilan pidana akan lumpuh. Dengan kata lain, jika keberadaan diabaikan akan  membawa  pengaruh  negative  terhadap  jalannya  proses  peradilan,  dan  jika  pihak  korban mengurangi  dukungannya  dalam  proses  peradilan  maka  tidak  mustahil  korban  akan  mencari alternative  penyelesaian  di  luar  sistem  yang  ada,  dan  mungkin  dengan  cara-cara  yang  illegal (Chaerudin dan Syarif Fadilah,2004).
Oleh  karenanya,  sikap  dan  dukungan  korban  terhadap  sistem  peradilan  pidana  sangat bergantung  pada  bagaimana  sikap  dan  pelayanan  sistem  peradilan  pidana  terhadap  korban. Semakin  besar  dukungan  dan  perhatian  yang  diberikan  oleh  sistem  peradilan  pidana  maka semakin besar pula dukungan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Untuk itu perlu  dibangun  sikap  positif  dan  kepercayaan  korban  terhadap  kemampuan  polisi  yang  pada gilirannya akan menentukan besar kecilnya perhatian korban terhadap jalannya peradilan pidana.
Dalam konteknya dengan korban pelanggaran HAM berat yang secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapatkan perlindungan hukum dan hal ini dianggap sangat urgen karena korban pelanggaran HAM adalah pihak yang secara nyata mengalami kerugian baik secara fisik maupun  psikis.  Selain  itu  korban  tidak  memiliki  kedudukan  yang  kuat  dalam  undang-undang sehingga korban tidak mampu berbuat apa-apa jika terjadi pelanggaran HAM berat yang membuat dia menjadi  korban. Disisi  lain pelanggaran HAM berat  pada umumnya  dilakukan oleh orang- orang yang memiliki kekuasaan sehingga korban pun secara psikologis tidak mampu berbuat apa- apa.
Seperti telah diuraikan di muka bahwa kedudukan yang kuat bagi korban dalam proses penyelesaian perkara sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana, karena hal ini berkaitan dengan  keamanan  dan  ketenangan  korban  untuk  memberikan  keterangan  dengan  tidak mendapatkan  tekanan  serta  merasa  ketakutan,  selain  itu  kerugian-kerugian  yang  dialami  oleh korban secara materiil juga perlu mendapatkan perhatian, maka perlu diberikan satu perlindungan. Hal inilah yang dianggap perlindungan hukum terhadap korban  pelanggaran  HAM  berat  sangat urgen untuk diberikan dalam rangka memberikan rasa keadilan terhadap korban.
Hak-hak korban yang harus diberikan sebagaimana disampaiakan oleh (Arif Gosita,2004) yaitu:
1. Korban  berhak  mendapatkan  kompensasi  atas  penderitaan,  sesuai  dengan  kemampuan pemberi kompensasi sipembuat korban dan taraf keterlibatan/ partisipasi/ peranan sikorban dalam terjadinya kejahatan;
2. berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban;
3. berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila sikorban meninggal dunia;
4. berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
5. berhak menolak menjadi saksi jika hal ini membahayakan dirinya;
6. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. berhak mempergunakan upaya hukum.
Maka  korban  layak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum baik  yang  menyangkut perlindungan  terhadap  HAM  yaitu  hak  untuk  tidak  menjadi  korban  kembali  dan  perlindungan akan hak–hak atas kompensasi, restitusi serta rehabilitasi.

## KESIMPULAN
Bahwa  Konstitusi  Negara  Indonesia  telah  memberikan  perlidungan  terhadap  hak  asasi manusia,  korban  sebagai  bagian  dari  masyarakat  Indonesia  juga  merupakan  manusia  yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Atas dasar itulah Negara Indonesia wajib menjamin hak-hak asasi korban untuk diperlakukan sebagai manusia. Memberikan perlidungan hukum  terhadap  korban  pelanggaran  Hak  asasi  manusia  yang  berat  merupakan  sesuatu  yang sangat  urgen,  karena  perlindungan  terhadap  korban  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan terhadap Hak asasi manusia, khususnya hak asasi korban pelanggaran HAM berat. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman konsep Negara hukum yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR REFERENSI
Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. Arif Gosita. (2004). “ Masalah Korban kejahatan Kumpulan Karangan” . Jakarta: PT Buana Ilmu Popular Kelompok Gramedia.
Arif Gosita. (2004). Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan) , Jakarta: Edisi ke tiga PT. Bhuana Ilmu Popular Kelompok Gramedia.
Arif Gosita. (1995). Victimologi dan KUHAP . Jakarta: Akademi Pressindo hlm.154
Barda Nawawi Arif. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Barda  Nawawi  Arif.  (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penganggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bhakti
Burhan Ashofa. (2004). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
Collin  Shepard  dalam  Mulyana  W  Kusuma.    (1986). Kriminologi  dan  Masalah  Kejahatan” Bandung: Amrico.
J.E. Sahetapy. (1987). Victimologi sebuah Bunga Rampai . Jakarta: Sinar Harapan.
Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia
Lilik  Mulyadi.  (2004). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi  dan  Victimologi. Jakarta: Djambatan.
Louis  Henkin  and  John  Lawrence  Hargrove.  (1994). Human  right:  An  Agenda  for  the NextCentury”, The American Sociaty of International Law, Washington D.C.
Mudzakkir.  (2002). Pengaturan  Hak  Korban  Kejahatan  dalam  KUHAP  dan  Penegakkannya dalam Praktek Peradilan Pidana (analisis posisi hukum korban dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum), Yogyakarta: Departeman Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum , Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana.
Rudi M Rizki. (2003). “Tanggungjawab negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu” dalam Pencarian keadilan dimasa transisi, Editor: Ifdal kasim, Elsam, Jakarta.
Theo Van Boven. (2002). Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi). Jakarta: Elsam. Editor:Ifdal kasim
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Yani  Tuharyati,  dalam  tesis  (2005).  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak ”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia