Journal of Governance and Social Policy Volume 4, Issue 1, June 2023 (107-118) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v4i1.30992

## EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK SAAT PANDEMI: STANDAR GANDA PEMERINTAH ACEH TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN KERUMUNAN
Faradilla Fadlia 1 , Ismar Ramadani 2 , Siti Nur Zalikha 4 , Maghfira Faraidiany 5 1,5 Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
2 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Al Muslim, Bireuen, Indonesia
4 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia (Penulis korespondensi: faradilla_fadlia@unsyiah.ac.id)
Diterima: 28 Februari 2023; Disetujui: 22 Juni 2023; Publikasi: 30 Juni 2023

## Abstrak
Tulisan ini akan membahas bagaimana pelaksanaan hukum cambuk tetap berlangsung di Aceh mes- kipun di masa pandemi. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah Aceh tetap melaksanakan Syar- iat Islam melalui hukum cambuk dibanding menjaga keamanan kesehatan dengan menghindari keru- munan, mengingat hukum ini memiliki persyaratan dilakukan di depan umum dan dipertontonkan. Dimana hukum cambuk tetap dilakukan di ruang terbuka meski dinyatakan telah mengikuti protokol kesehatan.  Kesimpulan  sementara  tulisan  ini,  Pemerintah  memiliki double  standart terhadap  ke- bijakan larangan berkerumun. Pemerintah mengeluarkan larangan masyarakat untuk berkumpul na- mun pada pelaksanaan hukum cambuk ini pemerintah justru mengumpulkan masyarakat di tempat umum melalui pelaksanaan hukum cambuk di ruang publik.Metode yang digunakan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh, Aceh.
Kata kunci : Hukum Cambuk; COVID-19; Kebijakan publik; Syariah Islam; Aceh

## Abstract
This paper will discuss how the implementation of caning execution continues in Aceh even during the COVID-19 pandemic. This shows how the Aceh government continues to implement Islamic law through the law of caning rather than maintaining health and safety by avoiding crowds, considering that this law has requirements to be carried out in public and displayed. In other words, the caning is still carried out in open spaces even though it is stated that they have complied with health proto- cols. The hypothesis of this paper is that the Government has a double standard against the crowd prohibition policy. The government issued a ban on the community to congregate, but in the imple- mentation of this caning execution, the government actually attracted the people to assemble in pub- lic places through the implementation of the caning law in public spaces. The method used is quali- tative with literature studies and interviews. This research will be conducted in Banda Aceh, Aceh.
Keywords: Whip Execution; COVID-19; Public Policy; Shari’a; Aceh

## PENDAHULUAN
Tulisan ini akan membahas sikap double standard pemerintah Aceh dalam menangani penyebaran  virus  COVID-19.  Dimana  pemerintah  tetap  menyelenggarakan  pelaksanaan hukum  cambuk  yang  menghadirkan  kerumunan  massa.  Pemerintah  lebih  mengedepankan pelaksanaan Syariat Islam, yang dimaksudkan bahwa hukuman cambuk dianggap sebagai pen- capaian kinerja pemerintah oleh karena itu hukum cambuk tetap dilaksanakan walaupun pada masa  pandemi.  Ini  menjadi  kontradiktif  pada  saat  pemerintah  melarang  warganya  untuk berkumpul atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan namun disaat yang sama pelaksanaan hukum cambuk di muka umum secara otomatis akan menghadirkan kerumunan massa. atas pelaksanaan hukum cambuk pada masa pandemi, pemerintah Aceh memiliki dua justifikasi. Pertama , eksekusi hukuman cambuk tetap dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan (Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan  Wilyatul  Hisbah , Wawancara,  20  Juni  2021).  Kedua , karena  sudah  jatuhnya  putusan Mahkamah Syariah ( ikrah ) (BBC, 2021).
Penelitian ini berusaha untuk mencari tahu dimana peran institusi Syariat Islam di Aceh dalam merespon hal ini terutama dengan menggunakan konsep Maqashid Syariah. Penerapan Syariat  Islam  memiliki  tujuan  untuk  menjaga  jiwa,  agama,  akal,  keturunan  dan  harta.  Pada masa  pandemi  ini,  jiwa  terancam  sehingga  seharusnya  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan yang melindungi jiwa dengan mengacu pada Maqashid Syariah (Muhibbuthabary, Wakil Ketua II  MPU  Aceh,  Wawancara,  21  Juni  2021).  Kesimpulan  sementara  tulisan  ini:  Pertama , Pemerintah menggunakan kebijakan yang cukup double standart dimana masyarakat diminta untuk  tidak  melakukan  kegiatan  yang  menyebabkan  kerumunan  namun  disisi  lain  kegiatan pemerintah  justru  melibatkan  banyak  orang  (kerumunan);  Kedua , Syariat  Islam  hanya  ada secara simbolis tidak sampai pada substansi dari konsep Maqashid Syariah itu sendiri.
Dalam  merespon  penyebaran  COVID-19,  Pemerintah  Aceh  telah  mengeluarkan sejumlah kebijakan atau respon terhadap isu Covid yang dikomunikasikan oleh bagian Hub- ungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Aceh. Hal ini penting untuk dilakukan karena COVID- 19 merupakan ancaman bagi semua orang terutama kelompok rentan, yaitu orang dalam kate- gori  miskin,  mengalami  gizi  buruk,  akses  sanitasi  yang  buruk  dan  mereka  dengan  penyakit bawaan  (Dinkes,  2021).  Meski  demikian  kebijakan  dan  pemberitaan  dari  pihak  Humas pemerintah  dianggap  tidak  efektif.  Sebagai  contoh,  pada  saat  Pemerintah  mengatakan  akan menyediakan kuburan massal bagi korban covid (CNN, 2020).
Pemerintah  Aceh  mengeluarkan  kebijakan  guna  merespon  COVID-19  salah  satunya yaitu Maklumat Bersama Forum Komunikasi Pimpinan  Daerah  (Forkopimda)  Aceh  tentang Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Corona virus Disease 2019 di Aceh mulai berlaku pada Minggu 29 Maret 2020 malam sampai Jumat, 29 Mei 2020. Poin utama dari maklumat tersebut adalah menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 20.30 WIB sampai pukul 05.30 WIB (Kompas, 2020). Meski kemudian maklumat ini dicabut  melalui  Maklumat  Bersama  Forkopimda  Aceh  tentang  Pencabutan  Penerapan  Jam Malam dan  Percepatan  Penanganan Coronavirus Disease 2019 setelah  sempat  diberlakukan selama satu minggu (Kompas, 2020).
Melihat kebijakan diatas, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada skala nasional maupun di tingkat lokal, memberi prioritas pada aspek kesehatan, ketahanan ekonomi, dan pembangunan. Meski demikian, Pemerintah juga dinilai mengabaikan aspek kesehatan se- bagai bagian dari keamanan manusia dan lebih mengutamakan aspek ekonomi dalam membuat kebijakan merespon  pandemi  ini.  Hal ini  juga  terjadi  di  Aceh,  meski sebagai  Provinsi  yang menerapkan Syariat Islam. Namun kebijakan pemerintah Aceh masih belum mengedepankan keamanan kesehatan yang termasuk dalam poin penting tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam, yaitu menjaga nyawa. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan hukum cambuk di ruang terbuka dan menyebabkan kerumunan pada masa pandemi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk menginterpretasikan  permasalahan  sosial  dengan  menggunakan  metode  wawancara  secara mendalam dan  studi  literature untuk dapat  menganalisis permasalahan  sosial yaitu Eksekusi Hukuman Cambuk Saat Pandemi di Aceh. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang men- ampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan men- jelaskan  data-data  yang  didapat  peneliti  dari  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  sehingga mendapatkan  jawaban  permasalahan  dengan  rinci  dan  jelas.  Dengan  pendekatan  deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak di- tuangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Maqashid Syariah dalam Merespon Wabah di Aceh
Tulisan  ini  berusaha  mempertanyakan  skala  prioritas  pemerintah  dalam  menentukan kebijakan mana yang akan didahulukan atau di ambil, Maqashid al-syari'ah sendiri dapat di- artikan  sebagai  tujuan  dari  penetapan  hukum  Islam,  bahwa  tujuan  syariat  adalah  dapat  me- lahirkan kebaikan dan menghindari dari keburukan (Shidiq, 2009). Hal yang dibahas di dalam Maqashid syariah adalah hikmah dan illat, hikmah dapat diartikan sebagai sesuatu yang men- jadi tujuan kenapa suatu hukum disyariatkan yaitu untuk kemaslahatan umat (Shidiq, 2009). Sedangkan  Illat,  merupakan Illat adalah  sifat  tertentu  yang  jelas  dan  dapat  diketahui  secara objektif ( zahir ), dan ada tolak ukurnya ( mundhabit ), dan sesuai dengan ketentuan hukum ( mu- nasib ) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.
Konsep Maqashid Syariah: Maqashid berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari’ah diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia untuk dapat menjadi pe- doman dalam mewujudkan kebahagian hidup di dunia maupun di akhirat. Maqashid Syariah adalah maksud dan tujuan dari penetapan hukum  Islam  (Shidiq, 2009). Hal ini disampaikan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam, yang dikutip oleh Khairul Umam
bahwa “segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia itu sendiri) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dimana Allah tidak membutuhkan ibadah seorang hamba,  karena  ketaatan  dan  maksiat  hamba  tidak  memberikan  pengaruh  apa-apa  terhadap kemulian Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia”. Adapun untuk menentukan suatu hal itu baik atau buruk dapat dilihat dari hirarki kebutuhan dari ke- hidupan manusia. Tingkat kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer ( ad-dharuriyat ), sekunder  ( al-hajiyah )  dan  tersier  ( al-tahsiniyat ).  Kebutuhan  primer  manusia  meliputi  jiwa, agama,  keturunan,  akal,  dan  harta.  Sedangkan  yang  termasuk  kedalam  kebutuhan  sekunder ( hajiyat )  adalah  keperluan  hidup  dan  tersier  ( Tahsiniyyat )  yaitu  pelengkap  hidup  (Pramesi 2020). Konsep dari hierarki kebutuhan kehidupan manusia digunakan untuk menentukan suatu keputusan  atau  kebijakan  sesuai  dengan  suatu  masalah  di  masyarakat  yang  dianggap  paling penting dan paling mendesak untuk diselesaikan (Rozi, 2021).
Merujuk  kepada  konsep  kebutuhan  utama  atau dharuriyat dimana  dalam dharuriyat sendiri  memiliki hierarki klasifikasi kebutuhan  yang  dianggap  paling utama (kebutuhan pri- mer) atau pertama yaitu Hifdz ad-din (memelihara agama), kedua Hifdz an-nafs (memelihara jiwa), ketiga Hifdz al aql (memelihara akal), keempat hifdz al mal (memelihara keturunan) dan kelima hifdz al irdl (memelihara harta). Contoh dari memelihara agama adalah iman, ibadah shalat, puasa, haji dan zakat. Sedangkan menjaga jiwa dimana Islam melarang perbuatan mem- bunuh dan Islam juga menjatuhkan hukuman bagi pembunuh dengan hukuman Qisas, Diyat
dan Kafarah (Pramesi  2020). Oleh karena itu, Syaikh Ahmad bin  ‘abd  al-salam al-Raysuni, ketua  kesatuan  ulama  muslimin  sedunia  menyatakan  bahwa  pelarangan  pelaksanaan  ibadah shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemik COVID-19 bukan merupa- kan tindakan mendahului ( Hifdz an-nafs ) melindungi jiwa dibandingkan mendahului Hifdz ad- din melindungi agama. tetapi prinsip ibadah shalat sendiri merupakan prinsip dharuriyat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Namun shalat berjamaah berada pada strata Hajiyyat atau Tahsiniyyat dan bukan Dharuriyat . Dimana shalat berjamaah di Masjid merupa- kan pelengkap. Sehingga saat umat muslim melaksanakan ibadah shalat maka hifdz al-din (me- melihara agama) masih terjaga walaupun ibadah shalat jumat harus ditinggalkan untuk semen- tara waktu. Bahwa wabah COVID-19 merupakan ancaman bagi jiwa manusia oleh karena itu sudah  menjadi  kewajiban  bagi  umat  manusia  untuk  menghindari  wabah  tersebut  (Pramesi 2020). Jika merujuk pada konsep Maqashid syariah diatas, Aceh sebagai provinsi yang mem- iliki  kewenangan  untuk  menjalankan  Syariat  Islam  yang  telah  melahirkan  sejumlah  Qanun Syariat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji lebih lanjut kebijakan atau ijtihad institusi syariah di Aceh seperti DSI dan MPU dalam melahirkan kebijakan responsif untuk merespon situasi pandemik.

## MPU Aceh dan Penanganan COVID-19 di Aceh
Pada  bagian  ini  akan  membahas  empat  hal.  Pertama , kedudukan  fatwa  ulama  dalam kehidupan beragama masyarakat. Kedua , Fatwa ulama dalam merespon COVID-19 di Aceh. Ketiga , perbedaan  pandangan  terkait  kegiatan  keagamaan  pada  masa  pandemi.  Keempat, Fatwa haram game online yang justru dikeluarkan pada masa pandemi di Aceh.
Dalam kehidupan beragama, Fatwa menduduki tempat yang strategis. Oleh karena itu pemberi  fatwa  atau  yang  biasa  di  sebut  mufti  memiliki  kedudukan  sebagai  khalifah.  Fatwa sendiri berlandaskan Al Quran, Ushul fiqh dan Qawaidul fiqh. Para ulama sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa dan tidak berlebih-lebihan. Ulama salaf, menekankan faktor pent- ing yaitu pengetahuan pemberi fatwa, bahwa seorang pemberi fatwa harus menguasai penge- tahuan umum yang berkaitan dengan kehidupan alam semesta dan mengerti perjalanan sunnah Allah SWT, sehingga jika ada fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti yang kurang luas pengetahuan agamanya  dan bukan seorang  ahli  di bidangnya maka fatwa yang disampaikan wajib  ditolak  sehingga  tidak  menyesatkan  umat  (Riadi,  2011).  Menurut  Yusuf  Al  Qardlawi banyak ahli fatwa yang bersikap gila, karena rata-rata jawaban tidak tepat dan membingungkan bagi umat sehingga fatwa tersebut bukan memberikan solusi tetapi malah menambah keresahan bagi umat (Riadi, 2011).
Dalam  hukum  Islam,  fatwa  dimaknai  sebagai  pendapat  yang  disampaikan  pemberi fatwa (Mujtahid) atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa ( Mustafti ). Mustafti bisa dari individu, institusi dan kelompok masyarakat. Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat dan fatwa tidak harus diikuti oleh Mustafti (Riadi, 2011). Fatwa adalah pendapat dari fuqaha (ahli hukum Islam) tentang permasalahan baru yang muncul di masyarakat dan belum ada ketentuan hukum  yang  ditulis  secara  jelas  di  dalam  Al-quran  dan  hadist.  Fatwa  memiliki  dua  fungsi: Tabyin yaitu regulasi praktis bagi masyarakat dan Tawjih yaitu memberi petunjuk mengenai permasalahan agama yang bersifat kontemporer (Riadi 2011)
COVID-19 yang muncul sebagai pandemi sejak Maret 2020 telah mempengaruhi ke- hidupan  masyarakat  termasuk  dalam  hal  ibadah.  Penyebaran  virus  Novel  corona  yang  dil- akukan melalui pembatasan sosial (Social Distancing) dan pembatasan fisik (physical distanc- ing) telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat Islam baik mengenai ibadah pada masa covid, penanganan jenazah dan terkait halal dan haramnya vaksin. Sebagai contoh terkait shalat berjamaah, Fatwa No 13 Tahun 2020, MUI menghimbau umat Islam di Indonesia meng- ganti shalat Jumat dengan shalat dzuhur di rumah untuk warga yang ada di zona merah COVID- 19.  Pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  Umum  MUI  Anwar  Abbas  bahwa  ke- bijakan  tersebut  sejalan  dengan  Al  Quran  dan  Hadist.  Dimana  inti  ajaran  agama  Islam  juga mewajibkan  umat  untuk  menjaga  diri,  orang  lain,  dan  keluarga  dari  segala  bentuk  hal  yang membinasakan (Kompas, 2020).
Berikut beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diantaranya: Fatwa terkait ibadah diatur pada Fatwa No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19, Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan jamaah  untuk  mencegah  penularan  COVID-19,  dan  Fatwa  No  17  Tahun  2020—Pedoman Kaifiat Shalat bagi tenaga Kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien COVID-19. Fatwa tentang ibadah pada bulan Ramadhan dan perayaan hari lebaran disampaikan pada Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksin COVID- 19 saat berpuasa, Fatwa No 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan  dan  Syawal  1442  H,  Fatwa  No  23  Tahun  2021  Hukum  tes  Swab  untuk  deteksi COVID-19 saat berpuasa, Fatwa MUI No 36 Tentang Shalat  Idul Adha  dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19 dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat takbir dan Sholat Idul Fitri saat COVID-19. Sementara fatwa bagi penanganan jenazah covid yang sempat menjadi persoalan serius dalam penanganan wabah ini disampaikan melalui Fatwa  No  18  Tahun  2020  Pedoman  Pengurusan  jenazah  (Tajhiz  Al-Jana’iz)  Muslim  yang
Terinfeksi COVID-19. Selain itu, MUI juga turut memberikan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah bagi penanggulangan wabah COVID-19 melalui fatwa Fatwa No 23 Tahun 2020 (MUI 2020).
Meski MUI telah mengeluarkan fatwa terkait kegiatan keagamaan, namun MPU Aceh tidak  mengeluarkan  fatwa  larangan  kegiatan  keagamaan  di  tempat  ibadah  di  Aceh.  Sebagai contoh ketika MUI telah memberikan fatwa mengenai anjuran shalat di rumah serta shaf shalat yang berjarak pada bulan Ramadhan 2020, namun MPU Aceh justru menyampaikan Tausiyah nomor 5 tahun 2020, meminta masyarakat yang berdomisili di kawasan yang masih terkendali, untuk melaksanakan ibadah salat di Masjid dan Meunasah (mushola) dengan membatasi waktu pelaksanaan. Wakil Ketua MPU Aceh, Faisal Ali, mengatakan Aceh masih belum termasuk dalam kategori zona merah, karena belum dikeluarkan Surat kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB) oleh pemerintah Provinsi. Sehingga menurut pihak MPU masih ada kesempatan bagi  masyarakat  untuk  melakukan salat secara  berjamaah,  baik shalat tarawih maupun  salat wajib, dengan catatan menjaga kebersihan serta  menggunakan masker (BBC, 2020). Alasan lain kenapa fatwa MUI tidak diteruskan oleh MPU juga karena bentuk institusi yang berbeda antara MPU dan MUI dimana MUI adalah organisasi masyarakat (ORMAS) sedangkan MPU adalah salah satu institusi pemerintahan. Berikut pernyataan, Wakil Ketua II MPU Aceh, Dr. Tgk. Muhibbuthabari, M.Ag.
“MPU berbeda dengan MUI dimana MUI kedudukan nya sebagai Organisasi masyara- kat  sedangkan  MPU  kedudukan  nya  sebagai  institusi  pemerintahan.  sehingga  fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu kepada masyarakat sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU itu sifatnya rekomendasi kepada pemerintah. sebagai contoh dalam pember- lakukan  kebijakan  PPKM  gubernur  mengajak  serta  Forkopimda,  MPU  dan  institusi pendidikan USK dan UIN Ar Raniry.” (Muhibbuthabari, Wakil Ketua II MPU Aceh, wawancara 21 Juni 2021)
Hingga  saat  ini  MPU  Aceh  telah  mengeluarkan  sejumlah  fatwa  dan  tausiyah  terkait COVID-19 diantaranya: Pada tahun 2020, Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam, Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tajhiz Mayat COVID-19 Menurut Tinjauan Fiqih, Tausyiah MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penangkalan dan Pencegahan Wabah Penyakit, Tausyiah MPU Aceh  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Ibadah  Bulan  Ramadhan  dan Kegiatan Keagamaan lainnya Tahun 1441 H, Tausyiah MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2020 Ten- tang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1441 H (MPU Aceh,  2020). Sedangkan pada tahun 2021, MPU Aceh mengeluarkan Tausyiah MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang vaksinasi COVID-19 Dengan vaksin Sinovac Life Sciences CO. LTD. China dan PT. Bio Farma (persero). Tausyiah
MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Ibadah Idul Fitri dan Kegiatan Keaga- maan Lainnya Tahun 1442 H, Tausyiah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1442 H (MPU Aceh, 2021).
Meski saat ini kasus COVID-19 di Aceh terus meningkat. Dimana per tanggal 12 Juli 2021 telah menyebabkan kematian pada 439 orang. Meski Aceh termasuk daerah yang men- erapkan PPKM ketat, namun kegiatan keagamaan di Aceh masih dilakukan seperti biasa. Se- bagai contoh pada shalat Idul Adha tahun 1442 H di Masjid Raya Baiturrahman yang berjalan mengikuti protokol dan menjaga jarak di bagian dalam masjid, namun di bagian luar jamaah tidak menjaga jarak. Hal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus harian di Aceh yang per tanggal 16 Juli 2021 secara kumulatif, pasien positif corona di Aceh mencapai 20.955. Dengan rincian,  sembuh  16.197  kemudian  dalam  masa  perawatan  3.833  dan  meninggal  dunia  925 orang (CNN, 2021).

## Seberapa mendesak hukum cambuk tetap dilakukan?
Pada  bagian  ini  akan  membahas  beberapa  hal.  Pertama,  putusan  cambuk  tetap  dil- aksanakan karena telah ada putusan hukum tetap ( inkrah ). Kedua, pelaksanaan hukum cambuk menerapkan protokol kesehatan. Ketiga, peran DSI dalam merespon pelaksanaan syariah pada masa pandemi dalam bentuk regulasi. Keempat, apakah ada kebijakan Syariat Islam dari insti- tusi yang responsif terhadap COVID-19 di Aceh.
Pelaksanaan  eksekusi  cambuk  tetap  dilakukan  pada  masa  pandemi  yang  terjadi  di Banda  Aceh,  Idi,  Lhokseumawe,  Sabang,  eksekusi  tersebut  dihadiri lebih dari 100 an orang dengan menggunakan masker meski jarak antara satu penonton dengan yang lain cukup dekat (tidak menjaga jarak).  Ini menjadi kontradiksi karena pemerintah  memberlakukan peraturan KKM sedangkan agenda pemerintah turut menyebabkan keramaian.
Pihak pemerintah melalui pelaksana tugas (PLT) Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah (Kasatpol PP  dan  WH)  Kota Banda Aceh, Heru  Triwijanarko,  menga- takan eksekusi hukuman cambuk untuk pelanggar Syariat Islam harus tetap dilaksanakan, ka- rena telah adanya keputusan hukum tetap ( inkrah ). Inkrah merupakan putusan dengan mana tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh juru sita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara. Meski pihak pemerintah juga mengakui dalam pelaksanaan hukum cambuk ada protokol kesehatan yang dilanggar sep- erti tidak menjaga jarak. Berikut pernyataan, Heru Triwijanarko “Karena itu sudah inkrah , jadi
tetap kita lakukan dan protokol kesehatan tetap kita jaga. Namun saya juga masih melihat ada eksekutor dan para penonton tidak menjaga jarak” (BBC 2021).
Hukum  cambuk  yang  tetap  dilakukan  pada  masa  pandemik  karena  sudah inkrah ini dibenarkan  oleh,  Nursiti  akademisi  hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  USK.  Bahwa  hukuman cambuk harus dilakukan dimuka itu tergantung pada putusan pengadilan. Sebagai contoh jika putusan hakim memerintahkan, 100 kali hukum cambuk di muka umum, maka eksekusi harus dilakukan dimuka umum. Namun apabila hakim menjatuhkan putusan 100 kali hukum cambuk dengan penjelasan 95 kali ditempat terbuka dan 5 kali hukum cambuk di muka umum. Maka hukuman cambuk 5 kali harus dilakukan dimuka umum. Nursiti juga mengatakan, hukum cam- buk yang tetap dilakukan dimuka umum pada masa pandemi karena tujuan utama dari hukum yaitu memberi efek jera, sehingga jika dilakukan tidak di depan umum maka esensi hukuman itu tidak tercapai. (Nursiti, Dosen Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, wawancara 22 Juni 2021)
Nursiti  kemudian  menambahkan  bahwa  hukuman  cambuk  tidak  bisa  digantikan  jika sudah ada putusan oleh Hakim. Terkait pilihan penundaan hukuman, menurut Nursiti sangat bergantung pada apakah terpidana ada di tahanan atau tidak. Jika tahanan ada di dalam penjara maka  masa  penahanan  akan  mengurangi  jumlah  cambuk  didapatkan.  Namun  jika  terpidana tidak ada di tahananan maka dikhawatirkan semakin lama eksekusi cambuk dilakukan terpi- dana bisa merasa dia bukan terpidana atau melarikan diri sehingga ini akan menyulitkan aparat hukum. Menurut, Nursiti penundaaan eksekusi hukum cambuk di muka umum selama ini ter- jadi karena persoalan ketidaktersediaan anggaran.
“Namun Apakah eksekusi cambuk bisa ditunda? Jawabannya bisa tapi sangat tergan- tung pada apakah terpidananya itu ada di dalam tahanan atau tidak karena ketika dia ada dalam tahanan maka masa penahanan itu akan mengurangi jumlah cambukannya karena itu maka jumlah hukuman cambuknya bisa berkurang. Kalau kemudian terpi- dananya tidak ada ditahan maka semakin lama penundaan itu akan semakin membuat seseorang merasa tidak tidak terpidana bisa jadi kemudian dia pergi atau melarikan diri dan  kemudian  sulit  untuk  dieksekusi  kembali.  Sejauh  ini  penundaan  hukum  cambuk lebih  pada  ada  atau  tidaknya  dana  untuk  melaksanakan  hukum  cambuk.”  (Nursiti, Dosen Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, wawancara 22 Juni 2021) Dari penjelasan diatas hukum cambuk dimuka umum telah dilakukan sebanyak sekian kali selama masa pandemi. Hukum cambuk juga harus tetap dilakukan ketika putusan hakim telah dijatuhkan. Kemudian putusan inkrah terkait hukum cambuk di muka umum tidak bisa digantikan  dan  ditunda.  Pelaksanaan  hukum  cambuk  di  muka  umum  selama  ini  dengan menggunakan  protokol  kesehatan,  meski  di  lapangan  sebagian  besar  masyarakat  yang  hadir maupun penyelenggara tidak menjaga jarak. Penundaan hukum cambuk karena pandemi tidak
bisa  dilakukan,  jika  selama  ini  penundaan  pelaksanaan  hukum  cambuk  terjadi  lebih  karena anggaran yang belum tersedia.
Gambar 1. Foto Terhukum pada masa sebelum pandemi Sumber: www.tirto.id
Gambar 2. Foto terhukum pada masa pandemi Sumber: www.regional.kompas.id

## KESIMPULAN
Perkembangan kasus COVID-19 yang terus bertambah, meski vaksin telah ditemukan menyebabkan angka kematian terus meningkat. Hal ini berdampak pada status darurat setiap kota  di  Indonesia  yang  berjalan  dinamis,  termasuk  Aceh.  Studi  ini  menemukan  lima  hal: Pertama, Meski sebagai daerah dengan penerapan Syariat Islam, ternyata tidak ada kebijakan dari Dinas Syariat Islam yang dikeluarkan untuk merespon pandemi ini. Sehingga sangat ber- tolak belakang dengan konsep Maqasid Syariah yang seharusnya digunakan untuk menetapkan skala prioritas saat pandemi seperti ini. Kedua, pelaksanaan hukum cambuk di muka umum tetap  dilaksanakan  meski  kasus  covid  di  Aceh  terus  meningkat.  Menurut  pihak  pelaksana,
WH/SATPOL PP dan Kejaksaan tinggi hukum cambuk tetap dilakukan karena telah ada pu- tusan  pengadilan  (Ikrah).  Ketiga,  pelaksanaan  hukum  cambuk  dilakukan  di  depan  umum dengan  menerapkan  protokol  kesehatan  dengan  penggunaan  masker  bagi  terhukum,  panitia pelaksana dan masyarakat yang menonton, meski aturan menjaga jarak masih sering diabaikan. Keempat, penundaan pelaksanaan hukum cambuk tidak dilakukan karena alasan pandemi na- mun  penundaan  selama  ini  dilakukan  lebih  karena  anggaran  yang  belum  tersedia.  Kelima, Fatma Majelis Ulama Aceh tidak efektif untuk mencegah kerumunan terutama karena lembaga ini tidak mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ibadah di masjid serta secara kelembagaan, MUA lebih pada memberikan masukan kepada pemerintah.

## REFERENSI
BBC. (2021). Mengapa Aceh tetap gelar hukuman cambuk saat pandemi dan dihadiri banyak orang? . https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55837535, 28 Januari 2021 CNN. (2020). Aceh Siapkan Kuburan Massal Khusus Jenazah Corona . https://www.cnnindo- nesia.com/nasional/20200329123306-20-487971/aceh-siapkan-kuburan-massal-khusus- jenazah-corona
Dinkes.  (2021). PPKM  Darurat  Covid-19  di  Jawa  dan  Bali  Bisa  ‘Menular’  ke  Aceh . https://dinkes.acehprov.go.id/detailpost/ppkm-darurat-covid19-di-jawa-dan-bali-bisa- menular-ke-aceh
Hasibuan,  R.  P.  P.  M.,  &  Ashari,  A.  (2020).  Optimasi  Peran  Negara  Menghadapi  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat.  S ALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7 (7), 581-594.
Kompas. (2020). Selama 2 bulan pemerintah Aceh berlakukan jam malam cegah penyebaran Corona . https://regional.kompas.com/read/2020/03/29/22262731/selama-2-bulan- pemerintah-aceh-berlakukan-jam-malam-cegah-penyebaran-corona
MPU  Aceh.  (2020). Fatwa  MPU  Aceh  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Menurut  Perspektif  Syariat  Islam .  https://mpu.acehprov.go.id/hala- man/download-keputusan-mpu-aceh-2020
MUI. (2020). Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Covid-19 . https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-mui-nomor-31-tahun-2020-tentang-penye- lenggaraan-shalat-jumat-dan-jamaah-untuk-mencegah-penularan-covid-19/
MUI. (2020). Fatwa No 17 Tahun 2020 Pedoman Kaifiat Shalat bagi tenaga Kesehatan yang memakai  alat  pelindung  diri  (APD)  saat  merawat  dan  menangani  pasien  COVID-19 . https://mui.or.id/produk/fatwa/27748/fatwa-no-17-tahun-2020-pedoman-kaifiat-shalat- bagi-tenaga-kesehatan-yang-memakai-alat-pelindung-diri-apd-saat-merawat-dan-me- nangani-pasien-covid-19/
MUI. (2020). Fatwa No. 14 tahun 2020 penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 . https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi- terjadi-wabah-covid-19/
MUI. (2020). Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksin COVID-19 saat berpuasa .
https://mui.or.id/produk/fatwa/30571/fatwa-nomor-13-tahun-2021-tentang-hukum- vaksinasi-covid-19-saat-berpuasa/
Pramesi, N. A., & Nazarudin, N. (2020). Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 16 (1), 1-11.
Riadi, M. E. (2013). Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies, 7 (1), 468-477.
Rozi, M. (2021). Mapping the Policy Priority Scale for Handling the Covid-19 Pandemic Per- spective of Maqāṣid al-Syarī’ah: Analysis of the Regulations in Indonesia. Journal of Is- lamic Law (JIL), 2 (1), 62-93.
Shidiq,  G.  (2023).  Teori  maqashid  al-Syari'ah  dalam  hukum  Islam. Majalah  Ilmiah  Sultan Agung, 44 (118), 117-130.

## Wawancara secara mendalam:
Wawancara secara mendalam dengan Muhibbuthabari, Wakil Ketua II MPU Aceh, wawancara 21 Juni 2021
Wawancara secara mendalam dengan Nursiti, Dosen Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, wawancara 22 Juni 2021
Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah , Wawancara, 20 Juni 2021