## KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA DI MAROKO
Ijtihadul Umam 1 , Luq Yana Chaerunnisa 2
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ihad.umam.iu@gmail.com, luqyanachaerunnisa@gmail.com
Abstract : Inequality has arisen as a result of the emergence of gender issues in Morocco, produces inequality that  causes  injustice  to  women,  including  marginalization,  subordination  and  domestic  violence.  It  is essential to advocate for the reform of gender-biased legal regulations. The purpose is to discuss Moroccan family law reform and the importance of gender equality. Descriptive qualitative analytic research is the type of study in question. Books, articles, institutional reports, and other written and digital sources were used to gather the data. According to the study's findings, Family Law Reform in Morocco has brought about a level of  regulation  in  people's  lives  that  helps  them  achieve  equal  rights  and  opportunities.  The  Maliki  School, which focuses on Maslahah Mursalah's content, aims  to  internalize the legal principles outlined in Family Law  in  Morocco.  Gender  equality  is  reflected  in  the  rules  regarding  the  position  of  women  and  men  in household  life,  such  as  divorce,  marital  conditions,  questions  about  children's  rights,  and  the  duties  and responsibilities of wives and husbands to one another. Equality practices in society, particularly in the family, have emerged as a direct result of the Family Law reform.
Keywords : Gender Equality, Inequality Among Women, and Family Law
Abstrak : Maraknya isu gender yang berkembang di Maroko menghasilkan ketimpangan yang menyebabkan ketidakadilan  pada  perempuan,  di  antaranya  marginalisasi,  subordinasi  serta  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Hal  itu  menjadi  penting  untuk  menyuarakan  pembaruan  aturan  hukum  yang  dinilai  bias  gender. Tujuan penelitian yakni menjelaskan pembaruan hukum  keluarga di Maroko dan nilai kesetaraan gender dalam hukum keluarga di Maroko. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui literatur di antaranya buku, artikel, laporan lembaga baik tertulis ataupun sumber digital.   Hasil telaah  menunjukkan  bahwa  Pembaruan  Hukum  Keluarga  di  Maroko  menjadi  tataran  peraturan  di kehidupan masyarakat untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan yang sama. Internalisasi nilai- nilai hukum yang terkandung pada Hukum Keluarga di Maroko ialah Mazhab Maliki, yang memperhatikan kandungan  Maslahah  Mursalah.  Nilai  kesetaraan  gender  terlihat  di  aturan-aturan  tentang  posisi perempuan dan laki-laki di kehidupan berumah tangga, di antaranya, mengenai tugas dan kewajiban istri dan suami antara satu dan lainnya, perceraian, kondisi pernikahan, dan pertanyaan tentang hak-hak anak. Adanya  reformasi  Hukum  Keluarga  tersebut,  menjadi  cikal  bakal  terbentuknya  praktik  kesetaraan  di masyarakat, terutama di ranah keluarga.
Kata Kunci : Ketidakadilan Perempuan, Kesetaraan Gender dan Hukum Keluarga
Received 28 Februari 2023 ; Accepted 08 Maret 2023 ; Published 16 Maret 2023

## Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 17 No.1 Maret 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
The article is published with Open Access Journal at https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://ejournal.iaingawi.ac.id/
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2004, Pemerintah Maroko memperkenalkan kode keluarga baru, yang dikenal  sebagai  Moudawana. 14 Hal  itu  mencakup  masalah  status  pribadi  seperti perkawinan,  perceraian,  tunjangan,  tunjangan  anak,  hak  asuh  anak  dan  warisan. Reformasi  ini  juga  meningkatkan  hak-hak  perempuan  dalam  keluarga  dan meningkatkan  agensi  perempuan  di  luar  urusan  keluarga,  misalnya  meningkatkan kendali mereka atas aset ekonomi.
Maroko merupakan negara berdaulat di Afrika Barat Laut; batas utaranya dengan Laut  Mediterania,  batas  timurnya  dengan  Aljazair,  batas  tenggara  dan  selatannya dengan Sahara Prancis dan Spanyol, dan batas baratnya dengan Samudera Atlantik.
The Barbers, sekelompok orang kulit putih dari Afrika Utara yang mengaku masih keturunan  Nabi  dan  mengikuti  aliran  Islam  Maliki,  adalah  penduduk  asli  negara tersebut.  Baru  pada  abad  ketujuh  dan  kedelapan  orang  Arab  akhirnya  menaklukkan Maroko. Sejak saat itu, bangsa ini dengan cepat diarabkan, khususnya dalam linguistik, di  mana  bahasa  Arab  adalah  bahasa  resmi  dan  bahasa  budaya,  serta  dalam  literatur pengantar di seluruh dunia. 15
Maroko diperintah secara politis oleh Prancis dan Spanyol antara tahun 1912 dan 1916, sehingga hukum lokal yang berlaku di sana sangat dipengaruhi oleh sistem hukum kedua negara ini, khususnya hukum perdata. Dalam hal hukum keluarga Islam, mazhab Maliki  masih  digunakan.  Namun  karena  pengaruh  hukum  Spanyol  dan  Perancis  yang cukup  besar,  selain  hukum  lokal  yang  sudah  ada,  hukum  keluarga  Islam  juga  sedikit dipengaruhi oleh kedua sistem hukum tersebut. Ketika Maroko mampu melepaskan diri dari  belenggu  kolonialisme,  negara  terpanggil  untuk  mengkodifikasi  hukum  serta mengubah hukum keluarga sesuai dengan kondisi hukum keluarga Islam.
Hukum  keluarga  tersebut  menjadi  cerminan  dari  norma  sosial  terkait  peran gender  dalam  keluarga.  Dalam  beberapa  kasus,  kaitannya  langsung  dengan  Islam, misalnya hak waris dan poligami, dibandingkan bidang lain di mana batas antara Islam dan norma lain kurang jelas, di antaranya perwalian, kemampuan perempuan bekerja di luar  rumah,  serta  pengasuhan  anak. 16 Hal  itu  membuatnya  cukup  kontroversial  untuk kawasan MENA ( Middle East and North  Africa ) antara hukum keluarga dan kesetaraan gender.  Namun,  di  lain  sisi  Moudawana  telah  menutup  sejumlah  kesenjangan  gender terkait  dengan  keluarga  dan  kehidupan  pribadi,  menjadikannya  salah  satu  kerangka hukum keluarga paling progresif di wilayah MNA dalam hal kesetaraan gender.
14 Rita Stephan Mounira M Charrad, “The ‘Power of Presence’: Professional Women Leaders and Family Law  Reform  in  Morocco,” Social  Politics:  International  Studies  in  Gender,  State  &  Society 27,  no.  2 (2020): 337–360, https://doi.org/10.1093/sp/jxz013.
15 Miftahul Huda, “Hukum Keluarga : Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern.,” in Setara Press, Malang , 2017, 47.
16 Paul  Scott  Prettitore,  “Family  Law  Reform,  Gender  Equality,  and  Underage  Marriage:  A  View  from Morocco  and  Jordan,” Review  of  Faith  and  International  Affairs 13,  no.  3  (2015):  32–40, https://doi.org/10.1080/ 15570274.2015.1075758.
Reformasi  Hukum  Keluarga  tersebut  tak  lepas  dari  perjuangan  panjang  dan keterlibatan semua pembela hak-hak manusia, terkhusus hak-hak perempuan. 17 Proses mobilisasi  perempuan  untuk  memperjuangkan  haknya  dimulai  sejak  tahun  1950-an. 18
Gerakan Akhawat Safa merupakan inti pertama aktivis feminis yang membuat tuntutan mendasar  di  antaranya  terkait  usia  minimun  pernikahan,  penghapusan  poligami,  dan lain-lain.
Sebelumnya,  tahun  1958  Kode  Status  Pribadi  disahkan,  dengan  konsep  hierarki peran  yang  menundukkan  perempuan  pada  otoritas  suami  mereka.  Berbagai  upaya dilakukan untuk mereformasi kode tersebut, namun semuanya gagal. Pada tahun 1970- an,  Maroko  mengalami  suasana  politik  yang  lebih  terbuka,  terutama  mendorong dimulainya kembali aktivitas partai-partai oposisi. Dalam lingkungan keterbukaan yang dipertegas  oleh  konteks  internasional  yang  mendukung  (deklarasi  PBB  tentang Dasawarsa  Perempuan,  1976-1985;  dan  pengapdopsian  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  CEDAW  di  tahun  1979),  hak  perempuan aktivisme  telah  memungkinkan  anggota  partai  politik  oposisi  untuk  membuka perdebatan  tentang  isu  hak-hak  perempuan,  dan  khususnya  tentang  revisi  Undang- undang Keluarga (Mudawwana ).
Tahun  1980-an  terlihat  munculnya  organisasi  perempuan  independen.  Isu emansipasi  perempuan  dan  tuntutan  kesetaraan  sebagai  prasyarat  demokrasi  juga  di kedepankan  secara  independen.  Reformasi  tahun  1993  berhasil  mengubah  ketentuan- ketentuan  tertentu  dalam  Kitab  Undang-undang  tersebut  tanpa  mengubah  secara fundamental  filosofi  di  baliknya.  Revisi  ini  cukup  penting  karena  berkontribusi  dalam desakralisasi  teks(Mudawwana)  dan  menegaskan  bahwa  perlunya  aktivisme  yang berkelanjutan menuju reformasinya.
Kontroversi  tentang  status  perempuan  dalam  keluarga  telah  mengangkat  isu perempuan  di  ranah  privat,  yang  sudah  terlalu  lama  terdegradasi,  dan  pergerakan mereka  menuju  ranah  publik,  dan  mengubahnya  menjadi  ranah  publik  dan  politik. Tahapan  inilah  yang  membutuhkan  tidak  hanya  akuisisi  yang  dikontribusikan  oleh reformasi  menjadi  lebih  efektif,  tetapi  juga  membuka  perspektif  baru  untuk mengkonsolidasikan kesetaraan sebagai bidang prioritas pembangunan demokrasi bagi negara.
Di  lain  sisi,  terdapat  pula  sekelompok  yang  menolak  adanya  Pembaruan  Hukum Keluarga  di  Maroko.  Sisi  ini  melihat  Islam  dan  prinsip-prinsip  dasar  Islam  untuk mengubah  Hukum  Keluarga.  Mengatasnamakan  keaslian  budaya  dan  identitas keagamaan,  kelompok-kelompok  yang  berkaitan  dengan  aktivisme  Muslim  maupun
17 Hayat  Zirari,  “Women  ’  s  Rights  in  Morocco :  Assessment  and  Perspectives,” Hassan  II  University, Mohammedia Ben Msik Faculty of Humanities, Casablanca , 2010.
18 Anna Kristina Virkama, “Perspectives on Family Law Reform , Gender Equality and Social Change in Morocco,” An International Master’s Degree Programme in Cultural Diversity. Thesis. (2006).
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
para  tokoh  agama  fundamentalistik  yang  memiliki  penolakan  terhadap  hak-hak  asasi yang dimiliki manusia. 19
Lebih  lanjut,  Elisa  Perkins  mengatakan  dalam  perubahan  Muwaddana  al-Usrah 2004  bertujuan  untuk  meningkatkan  kekuasaan  dan  otoritas  perempuan  dalam keluarga dan kehidupan di ruang publik. 20 Budi Juliandika, Fauzun Jamal dan Saifuddin Herlambang  juga  menyampaikan  bahwa  reformasi  hukum  keluarga  di  Maroko  ialah bagian  dari  perjuangan  untuk  mendukung  hak-hak  perempuan  dalam  keluarga. Reformasi  tersebut  menghasilkan  polarisasi  dalam  masyarakat,  baik  kelompok pendukung  maupun  kelompok  penolak. 21 Maroko  terus  membuat  langkah  -langkah menuju modernisasi, tetapi budaya konservatif sering berbenturan dengan kemajuan.

## MASALAH
Latar  belakang  ini  memungkinkan  untuk  perumusan  masalah.  Pertama, bagaimana  reformasi  Hukum  Keluarga  di  Maroko?.  Kedua,  bagaimana  kesetaraan gender dalam Hukum Keluarga di Maroko?.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan ialah qualitative descriptive analytic research , yakni cara untuk meneliti suatu kasus menggunakan keadaan target penelitian (obyek) yakni  target  penelitian  yang  dinamis,  tidak  diada-adakan  (manipulative),  serta keberadaan  peneliti  tidak  berpengaruh  akan  proses  perkembangan  penelitian. 22 Data dikumpulkan melalui literatur di antaranya buku, artikel, laporan lembaga baik tertulis ataupun  sumber  digital.    Fokus  penelitian  berdasar  fenomena  sosial  sehingga  dapat menganalisa  permasalahan  social  secara  utuh.  Permasalahan  sosial  yang  diteliti  yakni fokus terhadap kesetaraan gender pada family law yang berada di negara Maroko.

## PEMBAHASAN

## Reformasi Hukum Keluarga di Maroko
Negara Maroko sebelum tahun 1957 mengadopsi hukum Islam atau fiqih sebagai Hukum  Keluarga.  Pada  tahun  1957-1958,  Maroko  mulai  melakukan  kodifikasi  Hukum Keluarga. Bahan yang digunakan dalam kodifikasi adalah hukum Islam dan juga hukum Barat  terutama  negara  Perancis.  Pada  tahun  inilah  untuk  pertama  kalinya  Maroko melakukan reformasi terhadap Hukum Keluarganya.
Pembaruan  Hukum  Keluarga  tersebut  memperoleh  dukungan  dari  sebagian masyarakat  Maroko.  Seperti  organisasi  pendukung  yang  tergabung  dalam  konvensi
19 Budi Juliandi, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko,” in Procesndings Ancoms , 2017, 123–25.
20 Elisa Perkins, “In Morocco, a Man Is Like a Diamond The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculity,” Al-Raida XXI (2004): 99–104.
21 Juliandi, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko.”
22 Yusuf Wibisono, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama,” Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial 16, no. 2 (2022): 169–84, https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686.
internasional CEDAW (Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Perempuan)  serta  perjanjian  hak  dasar  manusia  sebagai  acuan  standar  global  saat menangani  reformasi  hukum  keluarga. 23 Kelompok  ini  adalah  anggota  koalisi  aktivis modern,  aktivis  Wanita,  aktivis  HAM  (Hak  Asasi  Manusia),  dan  parpol  (partai-partai politik)  yang  memiliki  faham  sosialis  yang  juga  meragukan  organisasi  Islam  yang mampu turut serta pada perubahan dalam setiap rakyat di Maroko serta berjuan untuk modernitas  di  semua  lininya.  Dengan  fokusnya  agar  supaya  memastikan  setaranya perempuan dan pria. 24
Peran  Wanita  dalam  masyarakat  sebelum  reformasi  Hukum  Keluarga,  sangat kental  dengan  tradisi  patriarki,  dan  tafsir  tekstual  Alquran  di  bawah  arahan  Raja Muhammad  V,  semuanya  memiliki  pengaruh  signifikan  dalam  subordinasi  perempuan Maroko. 25 Alhasil,  setelah  kemerdekaan,  kaum  perempuan  mengalami  keterbatasan untuk mendapatkan hak-haknya.
Oleh  karena  itu,  pada  Juli  1999,  di  bawah  pemerintahan  Muhammad  VI,  ada harapan  besar  di  kalangan  rakyat  akan  datangnya  era  reformasi  pada  Negara  Maroko. Menarik  perhatian,  di  bawah  kepemimpinannya  dianggap  terdapat  perubahan  pada bidang sospol (social politik), dan mempromosikan pembelaan hak asasi manusia sesuai dengan  Islam. 26 Di  masa  awal  kepemimpinan  beliau  mengalami  berbagai  demonstran dengan tuntutan dan penolakan terhadap ditegakkannya hak Wanita Casablanca serta di Rabat.  Raja  bertindak  sebagai  arbitrator  dan  mediator  untuk  menghadapi  konfrontasi terbuka yang dilakukan kelompok liberal dan konservatif itu. Kemudian, di tahun 2001, Ia  juga  (Raja/Pemimpin  Maroko)  melakukan  pertemuan  bersama  perwakilan  Wanita yang  berasal  dari  kepartaian  politik  serta  organisasi/aktivis  HAM  (hak  asasi  manusia) sekaligus  membentuk  komisi  kerajaan  yang  akan  mengawasi  pelaksanaan  reformasi Hukum Keluarga. Seorang Hakim Agung, bertindak sebagai ketua komisi dan terdiri dari laki-laki dan perempuan dari elit masyarakat serta para tokoh, pemuka parpol, pemikir konservatif  dan  liberalis,  organisasi  independensi,  pembela  HAM  (hak  asasi  manusia) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Wanita.
Family  law yang  diadopsi  oleh  Negara  Tunisia  juga  berdampak  signifikan  pada reformasi hukum keluarga di Maroko tahun 1957-1958. Sejumlah draf kodifikasi hukum Islam berhasil dihasilkan oleh para ahli hukum dan Lembaga pemerintah Maroko. Versi- versi  ini  mencakup  asas-asas  hukum  keluarga  yang  diterima,  terutama  dari  Mazhab Maliki  dan  memperhatikan  unsur  maslahah  mursalah.  Juga,  draf  tersebut  mendapat persetujuan dari dewan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) MAroko. The Code of Personal Status 1957-1958,  juga  dikenal  sebagai  “Mudawwanah  Al-Ahwal  As-Syakhsiah”  adalah
23 Aicha El Hajjami, “Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco,” in New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition. London, New York: I.B. Tauris. , 2001, 104.
24 Juliandi, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko.”
25 Ennaji Fatima, Sadiqi. Moha, “The Feminization of Public Space: Women’s Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco,” Journal of Middle East Women’s Studies , 2006, 100.
26 Fatima Harrak, “The History and Significance of the New Moroccan Family Law,” Working Paper 09. Northw (2009): 25.
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
undang-undang  keluarga  yang  dibuat  dari  rancangan  ini.  Undang-undang  ini  tersusun lebih dari 300 Pasal, dan terdapat pada enam (6) buku. Berikut ringkasan lengkap buku tersebut:
Buku I  : Menjelaskan terkait Perkawinan.
Buku II  : Menjelaskan terkait Pembatalan Perkawinan.
Buku III  :  Menjelaskan  terkait  Lahirnya  seorang  anak  serta  konsekuensi  hukum darinya.
Buku IV  : Menjelaskan terkait Cakap Hukum dan Perwalian.
Buku V  : Menjelaskan terkait Wasiat.
Buku VI  : Menjelaskan terkait Kewarisan.
Disisi lain, persoalan di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di dunia muslim tentang pokok-pokok isi UU Hukum Keluarga, secara umum mempunyai 13 (tiga belas) pokok masalah.  Pokok-pokok masalahnya yakni:
1. Permasalahan  tentang  pembatasan  umur  minimum  perkawinan  bagi  pria  dan wanita.
2. Permasalahan tentang peran wali dalam pernikahan.
3. Permasalahan tentang mas kawin, keuangan dan biaya pernikahan.
4. Permasalahan tentang didaftarkan dan dicatatkannya pernikahan.
5. Permasalahan  tentang  suami  yang  beristeri  lebih  (poligami)  dan  hak  isterinya, keluarganya serta tempat huniannya.
6. Permasalahan tentang penafkahan isteri, keluarga, tempat huniannya.
7. Permasalahn  tentang  pemutusan  hubungan  pernikahan  dari  Isteri  (talak)  dan pemutusan hubungan pernikahan dari suami (cerai) di depan pengadilan.
8. Permasalahan  tentang  hak  isteri  saat  terjadinya  pemutusan  hubungan  pernikahan (cerai) oleh seorang suami.
9. Permasalahan tentang masa-masa kehamilan serta konsekuensi hukum darinya.
10. Permasalahan tentang hak-hak serta tanggung jawab dalam pengasuhan anak pasca terjadinya pemutusan hubungan pernikahan (cerai).
11. Permasalahan  tentang  hak  waris  cucu  yatim  bagi  orang  tuanya  yang  meninggal sebelum meninggalnya pewaris (kakek atau nenek).
12. Permasalahan tentang wasiat bagi ahli waris.
13. Permasalahan  tentang  validitas  (legalitas/keabsahan)  dan  tata  kelola  perwakafan dalam keluarga.
Berdasarkan pokok-pokok masalah isi regulasi terhadap keluarga  di wilayah Islam dunia  di  atas,  pokok  masalah  yang  terdapat  di  Undang-Undang  Hukum  Keluarga  di Maroko, yaitu:
1. Minimal batas umur untuk menikah
Dijelaskan  pada  UU  di  tanggal  21  November  1957  tercantum  bahwa  umur minimum  pernikahan  bagi  pria  yakni  18  (delapan  belas)  tahun  sementara  bagi wanita  ialah  15  (lima  belas)  tahun.  Akan  tetapi,  setelah  diberlakukannya  revisi  UU
tahun 2004 mengenai batas usia perkawinan yakni tiada perbedaaan antara laki-laki dan  perempuan,  keduanya  hanya  diperbolehkan  menikah  ketika  sudah  berumur  18 tahun.
Membandingkan  aturan  dengan  norma-norma  tradisional  yang  terdapat  di kitab  madzhab  fikih,  dianggap  selangkah  lebih  maju  pada  perkembangan  hukum. Karena  laki-laki  atau  perempuan  yang  berencana  untuk  menikah  harus  sudah mencapai  pubertas  untuk  menikah,  larangan  ini  ialah  aturan  dalam  teks-teks  fikih mazhab. Ada perbedaan pandangan di kalangan akademisi terkait usia pubertas yang sebenarnya. Kelompok usia Baligh baik laki-laki maupun perempuan adalah 17 tahun, menurut mazhab Maliki. Kategori baligh didirikan oleh Syafi'i dan Hambali pada usia 15  tahun  baik  untuk  putra  maupun  putri.  Hanafi  membedakan  batas  usia  atas masing-masing, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. 27
Dari sini jelas bahwa aturan usia menikah tidak lagi tergantung pada kitab fiqh mazhab tetapi lebih pada kesiapan laki-laki dan perempuan untuk menikah. 28 Hal ini sejalan  dengan  prinsip  kesetaraan  gender,  dimana  tidak  adanya  pembedaan  atas status  laki-laki  dan  perempuan  untuk  menentukan  pilihannya,  ialah  sebagai  nilai universalisme Islam atas penghargaan akan hak asasi manusia.

## 2. Masalah perceraian di depan pengadilan
Pada UU tanggal 21 November 1957 menyatakan bahwa talak tidak diharuskan untuk diucapkan di sidang pengadilan. Tidak ada penjatuhan sekaligus dalam konsep talak  tiga.  Oleh  karenanya,  pengucapan  dalam  talak  tiga  hanya  dijatuhkan  satu  kali talak saja.
Menurut  undang-undang  Maroko  pasal  98,  seorang  istri  memiliki  hak  untuk meminta  cerai  kepada  suaminya  ketika  suami  melakukan  salah  satu  dari  hal-hal berikut: a. Suami melanggar salah satu syarat yang telah diikrarkan saat akad nikah; B. Ketika suami memiliki sikap yang membahayakan istri; C. suami tidak lagi mencari nafkah; D. Suami meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama (maksimal 1 tahun) tanpa  ada  kabar  sehingga  istri  menjadi  terlantar;  e.  Suami  punya  aib,  f.  Pasangan pasangan telah pisah ranjang, serta tidak adanya lagi komunikasi dari suami.
Kesetaraan  gender  pada  kasus  perceraian  di  pengadilan  dapat  dilakukan  oleh laki-laki dan perempuan. Hal itu merupakan petunjuk agama bahwa perempuan juga memiliki  hak  mutlak  untuk  menggunakannya. 29 Apabila  terjadi  perselisihan, keduanya  diperbolehkan  untuk  memutus  perkawinan,  suami  bisa  menalaq  istri, begitupun sebaliknya.
27 H  M  Mahfudhi,  “Pengaruh  Sosio-Kultur  Terhadap  Reformasi  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Maroko,” MIYAH:  Jurnal  Studi  Islam 18,  no.  1  (2022):  60–74,  http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/ article/view/413.
28 Khoiruddin  Nasution,  “Hukum  Perkawinan  Dan  Warisan  Di  Dunia  Muslim  Modern,”  in Yogyakarta: ACAdeMIA , 2012, 70–71.
29 Rustam  Dahar  Karnadi  Apollo  Harahap,  “Kesetaraan  Laki-Laki  Dan  Perempuan  Dalam  Hukum Perkawinan Islam,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 8, no.
2 (2013): 361, https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662.
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

## 3. Masalah poligini
Berdasar Undang-Undang yang rilis tahun 1958 menyatakan poligini diizinkan dengan  syarat.  Seorang  isteri  mempunyai  hak  agar  suami,  ketika  terselenggaranya pernikahan  membuat  perjanjian  pernikahan.  Hal  tersebut  guna  saat  suatu  ketika suami  menikah  lagi  dengan  perempuan  lain,  maka  pernikahannya  dengan  isteri pertama tersebut dinyatakan bubar secara otomatis.
Poligini  punya  sejarah  panjang  yang  erat  terhadap  kekuatan  yang  membentuk peradaban  manusia.  Ketika  Islam  tiba  dengan  tujuan  mempromosikan  kesetaraan gender. Tanpa batas poligini berubah menjadi poligini terbatas (terbatas dan dengan beberapa  persyaratan  khusus).  Ini  adalah  perkembangan  baru  dalam  upaya  Islam untuk  memberantas  semua  bentuk  ketidakadilan  terhadap  perempuan  yang dilakukan selama era Jahiliyyah. Karena keadilan sosial dan kesetaraan adalah tujuan mendasar dari Islam. Mayoritas cendekiawan kuno menganggap perkembangan baru -baru ini ini normatif, membuat larangan Al -Qur'an terhadap poligini berlaku tanpa batas  waktu. 30 Perspektif  ini  memiliki  konsekuensi  teologis  dan  berguna.  Beberapa Muslim  mengatakan  bahwa  poligini  ialah  manifestasi  dari  Sunnah  dan  karena  itu memiliki daya tarik teologis.
Di  era  saat  ini, kedudukan  perempuan  mendapat  banyak  perhatian  di  seluruh dunia  bersamaan  dengan  munculnya  politik  demokratis.  Dengan  demikian  secara alami,  poligami  dalam  Islam  menjadi  subjek  yang  menarik  banyak  perhatian  dan kritik  karena  dipandang  tidak  sesuai  dengan  peran  Islam  sebagai  agama  pertama yang  mempromosikan  martabat  perempuan.  Al-Buti  menyampaikan  bahwa  poligini memang  diizinkan  di  bawah  hukum  Islam,  tetapi  hanya  dalam  kondisi  yang  sangat ketat.  Hal  ini  dilakukan,  tentu  saja,  untuk  mencegah  adanya  ketidakadilan,  yang sering terjadi pada saat itu. Ada juga keadaan sulit ini terlepas dari kenyataan bahwa Poligini  umumnya  ditentukan,  harus  ada  kehati  -hatian  yang  signifikan  bagi masyarakat  untuk  tidak  menggunakannya,  kecuali  bagi  mereka  yang  mengalami keadaan darurat.
Faktanya,  Poligini  menjadi  hal  yang  paling  dibenci  oleh  perempuan  Maroko. Sehingga  di  tahun  2004,  dengan  adanya  peningkatan  protes  perempuan  dan intervensi  kerajaan,  Hukum  Keluarga  dapat  menurunkan  persentase  akan  poligini menjadi kurang dari seribu kasus per tahunnya.

## 4. Masalah kewarisan
Masalah warisan di Maroko adalah komparasi  jatah warisan bagi  seorang pria dan  wanita,  persyaratan  wasiat  untuk  cucu  yatim/piatu  serta  jatah  warisan  anak angkat. Permasalahan tersebut terdapat di Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko tanggal 3 April 1958. Adapun penjelasan dalam masalah ini yaitu hak kewarisan bagi
30 Fathonah, “Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia,” AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2015).
laki-laki  adalah  2  (dua)  dan  hak  kewarisan  perempuan  adalah  1  (satu).  Persoalan wasiat wajibah di Maroko diberlakukan pada cucu atas anak laki-laki, sementara cucu atas garis keturunan anak perempuan tidak berlaku. 31
Keadilan  pada  distribusi  warisan  ditentukan  oleh  persyaratan  penerima daripada  jumlah  atau  setidaknya  atas  kebutuhannya. 32 Namun,  faktanya  seorang perempuan  tidak  mewarisi  lebih dari  setengah  dari  apa  yang  diwarisi  saudara  laki- lakinya  itu  dilihat  sebagai  praktik  yang  tidak  setara  dan  diskriminatif  terhadap perempuan.  Peetet  menyampaikan  bahwa  persoalan  warisan  merupakan  salah  satu faktor  yang  membuat  keluarga  Arab  tampil  sebagai  'yang  lain'  model  keluarga dibandingkan dengan keluarga Barat. Meski Hukum Keluarga baru telah menekankan kesetaraan  antara  jenis  kelamin,  hal  itu  tidak  membawa  perubahan  besar  pada  hal ini. 33 Lebih  lanjut  bahwa  latar  belakang  ekonomi  juga  memiliki  pengaruh  besar terhadap aturan ini.
Undang-Undang yang dikenal dengan istilah Mudawwana Al-Usrah mengakomodir kesetaraan laki-laki maupun  perempuan di Maroko. Kemudian juga mengatur hak dan kewajiban  berkaitan  dengan  pernikahan,  perceraian,  hak  asuh  anak,  nafkah  dan warisan.  Adapun  beberapa  hak  yang  penting  bagi  perempuan  Maroko  pada Mudawwanah 2004, yaitu:
1. Hak perwalian diri.
2. Hak untuk perceraian.
3. Hak atas hak asuh anak.
4. Pelecehan seksual dapat dihukum.
5. Usia  pernikahan  untuk  anak  perempuan  dibesarkan  dari  usia  15  tahun  sampai  18 tahun;
6. Peniadaan izin wali laki-laki untuk menyetujui pernikahan.
7. Pembangunan dalam rumah tangga adalah tugas dan tanggung jawab suami dan isteri secara bersama-sama.
8. Isteri bisa menetapkan perjanjian perkawinan seperti larangan berpoligami. Adapun jika suami hendak melakukan poligami maka ia harus memiliki izin dari pengadilan (otoritas yudisial). 34
Berdasarkan  undang-undang  di  atas,  jelaslah  adanya  perubahan  pada  hukum keluarga di Maroko setelah semula hanya ada dalam karya-karya hukum Mazhab Maliki. Jika  dianalisis  dari  sifatnya,  revisi  hukum  keluarga  (ahwal  syakhshiyah)  pemerintah Maroko  dapat  digolongkan  sebagai  pembaharuan  hukum  melalui  atau  merujuk  pada
31 M.  Atho’  Mudzhar, “Hukum  Islam  di  Dunia  Islam  Modern  (Suatu  Studi  Perbandingan)  dalam  Mimbar Hukum No. 12 Thn. V, (Jakarta: Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), hlm 27-32.
32 Syaikhu Syaikhu, “Kewarisan Islam Dalam Persfektif Keadilan Gender,” El-Mashlahah 8, no. 2 (2019): 122–34, https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323.
33 JULIE  M.  PETEET,  “Authenticity  and  Gender.  The  Presentation  of  Culture’  -  Arab  Women.  Old Boundaries, New Frontiers.  TUCKER,  JUDITH  E.  (Ed.).,” in Indiana  University  Press.  Bloomington  and Indianapolis. , 1993, 198.
34 Leila Hanafi, “Moudawana and Women’s Rigfts in Morocco: Balancing National and International Law”, Ilsa Jounal of International & Comparative Law, Vol.18: 2, 2012, hlm 518.
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
acuan  fiqh  konvensional (intra-doctrinal  reform) .  Ialah,  pembaharuan  regulasi  atau aturan  pada  keluarga  muslim  yang  dilaksanakan  melalui  peleburan  gagasan  dari berbagai mazhab atau adopsi gagasan dari selain mazhab yang dianutnya. 35
Reformasi hukum Maroko sangat menekankan prinsip maslahah mursalah. Hal itu mencakup produk hukum baru tentang masalah keluarga, diilhami oleh prinsip egaliter, dimulai  dengan  menelaah  teks  Al  Quran  untuk  mengenali  tuntutan  dan  realitas kontemporer  sejalan  dengan  prinsip  global.  Dengan  menggunakan  prinsip-prinsip toleransi  Islam  sebagai  upaya  mempertahankan  martabat  manusia.  Hukum  Keluarga juga  dikatakan  mampu  mewujudkan  keinginan  kaum  laki-laki  dan  perempuan  warga negara Maroko. 36
Ketika  baru  disahkannya  Hukum  Keluarga,  misalnya  untuk  izin  wali  menikah, hampir tidak ada wanita yang memberanikan diri untuk menggunakan sistem hukum di tahun 2004/2005. Tanpa keterlibatan ayah mereka, mereka masih tidak mau menikah. Namun,  menurut  statistik  dari  Kementerian  Kehakiman  untuk  tahun  2007  semakin banyak  perempuan  yang  menikah  tanpa  wali  ayah. 37 Perkembangan  menunjukkan bahwa hukum memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan sehari-hari.

## Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko
Sebuah  Keniscayaan  Pria  dan  Wanita  mempunyai  kesamaan  terhadap  perolehan hak  dan  kesempatan  sebagai  manusia  ialah  definisi  kesetaraan  gender. 38 Hal  itu dilakukan supaya dapat berkontribusi dan terlibat dalam berbagai bidang kehidupan. 39 Perbedaan  gender  tersebut  bisa  menjadi  suatu  manifestasi  unik  dalam  tatanan  social dan keragaman budaya. Namun, apabila mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan social, maka istilah itulah yang akan menjadi persoalan. 40
Pada  abad  ke-20,  Simone  de  Beauvoir  menyatakan  bahwa  menjadi  perempuan adalah  sebuah  “menjadi”  dari  konstruksi  sosial.  Perempuan  terutama  terlibat  dalam tugas-tugas  rumah  tangga  termasuk  merawat  rumah,  membesarkan  anak,  dan  di beberapa  komunitas. 41 Masalah  ketidaksetaraan  gender  sering  terjadi  pada  populasi dengan status Pendidikan dan ekonomi yang buruk. Praktik keagamaan yang tidak tepat
35 Usman Musthafa, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko,” Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam 20, no. 1 (2019): 49-60.
36 Rachel Salia, “Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code,” Senior Thesis, Department of History , 2011.
37 UNICEF,  “Yemen  Country  Brief:  UNICEF  Regional  Study  on  Child  Marriage,” Unicef ,  2017, https://www.unicef.org/mena/media/1821/file/ MENA-CMReport-YemenBrief.pdf.pdf.
38 Moh. Khuza’i, “Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture,” Kalimah 11, no. 1 (2012): 102, https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486.
39 Asni, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender),” Al’Adl 1, no. 2 (2008): 1–10.
40 Ni Nyoman Suketi and I GST Ayu Agung Ariani, “Buku Ajar Gender Dalam Hukum,” in Pustaka Ekspresi. Bali. , 2016, 3.
41 Rizki Amalia Pertiwi, “Resistensi Perempuan Terhadap Konstruksi Gender Dalam Film La Source Des Femmes  Karya  Radu  Mihăileanu,” Jurnal  Bahasa  Dan  Sastra 9,  no.  2  (2021):  122, https://doi.org/10.24036/jbs.v9i2.111999.
juga  dapat  mengakibatkan  perlakuan  yang  tidak  setara  terhadap  laki-laki  dan perempuan.
Menurut  ajaran  mazhab  Maliki  dan  kebiasaan  ijtihad,  Raja  secara  resmi memperbaharui hukum keluarga pada tahun 2003 agar supaya melepaskan perempuan pada  ketidakadilan,  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak,  serta  menjaga  kehormatan pria. 42 Dia  memberlakukan  undang-undang  yang  mewakili  keseluruhan  kebijakan negara. Semua pihak dengan senang hati menerima pidato kerajaannya. Undang-undang keluarga  yang  telah  direvisi  disetujui  pada  bulan  Januari  2004  setelah  melalui pertimbangan  yang  luas  dan  dengan  sejumlah  perubahan.  Dengan  memposisikan Maroko dengan benar di masyarakat dunia sebagai  sosok negara yang modernis, yang memiliki  perpaduan  antara  budaya  dan  kemajuan,  dan  dengan  mengakui family  law merupakan  produk  atas  usaha  Bersama,  Raja  Muhammad  VI  berusaha  menampakkan Maroko pada negara-negara lain bahwasannya merupakan negara yang mampu melihat realitas (moderat).
Kehadiran  Hukum  Keluarga  tersebut  menjadi  kemenangan  atas  hak  Wanita  dan upaya  pembaharuan  atas power  relation antara  pasangan  rumah  tangga  di  ranah domestik.  Sejak  kemerdekaan  hingga  hari  ini,  memang  posisi  Wanita  di  ranah  umum setelah  penjajahan  Prancis  1956  terdapat  pembaharuan  yang  sesuai.  Selama pemerintahan  Raja  Muhammad  V,  perempuan  Maroko  tersubordinasi  sebagai  akibat dari  patriarki  dan  interpretasi  tekstual  Alquran  yang  ketat.  Maroko  adalah  salah  satu negara Muslim Arab. Oleh karena itu, perempuan memiliki akses terbatas terhadap hak- hak mereka pasca kemerdekaan. 43
Reformasi  Moudawana  mencakup  beragam  isu  pribadi  yang  penting  dari perspektif  kesetaraan  gender.  Hak-hak  perempuan  dalam  rumah  tangga  meningkat dalam  dua  hal.  Pertama,  ialah  bahwa  suami  dan  istri  bertanggung  jawab  secara bersamaan untuk urusan keluarga, keduanya merupakan kepala rumah tangga secara de jure . Secara teoritis, hal ini memungkinkan istri untuk memberikan pengaruh yang lebih besar  dalam  pengambilan  keputusan  rumah  tangga.  Yang  kedua  adalah  bahwa perempuan tidak lagi diharuskan untuk patuh kepada suami, elemen kunci dari undang- undang sebelumnya yang terus ada dalam kode keluarga MENA lainnya. Ketaatan telah dijadikan  pembenaran  bagi  suami  untuk  antara  lain  melarang  istri  bekerja,  bepergian, menguasai  pendapatan  sendiri  dan  memperoleh  aset  ekonom. 44 Kegagalan  istri  untuk patuh  terhadap  suami  menjadi  dasar  hukum  akan  hilangnya  akses  tunjangan  sumber daya  keuangan  untuk  merawat  keluarga,  yang  secara  hukum  wajib  diberikan  oleh suami.
42 M. Charrad Mounira, “Family Law Reforms in the Arab  World: Tunisia and Morocco,” Report for the United  Nations  Department  of  Economic  and  Social  Affairs  (UNDESA)  Division  for  Social  Policy  and Development Expert Group Meeting New York 7 (2012): 15–17.
43 Juliandi, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko.”
44 Paul Prettitore, “Ten Years After Morocco ’ s Family Code Reforms : Are Gender Gaps Closing ?,” MENA Knowledge and Learning: Quick Notes Series 121, no. 121 (2014): 1–4, http://siteresources.worldbank. org/INTMENA/Resources/QN121.pdf.
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Adapun  kesetaraan  gender  yang  diterapkan  Maroko  dalam  Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko 2004 ( Mudawwanah Al-Usrah) di antaranya:
1. Penghapusan  segala  bentuk  perendahan  terhadap  perempuan.  Sebelum  reformasi Hukum  Keluarga,  laki-laki  memiliki  kuasa  penuh  dalam  keluarga.  Hal  tersebutlah direvisi  dengan  menempatkan  keluarga  di  bawah  tanggung  jawab  bersama  dari kedua pasangan baik laki-laki dan perempuan.
2. Sebelum  reformasi  Hukum  Keluarga,  perempuan  tidak  memiliki  kuasa  atas  dirinya dalam  ha  pernikahan.  Hal  tersebutlah  yang  direvisi  dengan  memberi  hak  kepada perempuan yang sudah dewasa untuk tidak dipaksa menikah di luar keinginannya.
3. Sebelum  reformasi  umur  minim  nikah  bagi  pria  dan  wanita  yaitu  18  tahun  dan  15 tahun. Hal tersebut direvisi dengan menyamakan batas minumum nikah menjadi 18 tahun bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan.
4. Sebelum  reformasi  Hukum  Keluarga,  laki-laki  bebas  berpoligami.  Hal  ini  direvisi menjadi kebolehan berpoligami dengan ketentuan yang ketat (izin pengadilan).
5. Semula perceraian merupakan hak priogratif suami. Hal ini direvisi menjadi masing- masing  berhak  mengajukan  perceraian  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  di  bawah pengawasan yudisial.
6. Adanya  perluasan  hak  alasan  perempuan  mengajuan  cerai  saat  suami  tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian pernikahan.
7. Memberikan hak asuh anak kepada ibu maupun ayah sesuai syarat dari hakim.
8. Sebelum reformasi hukum keluarga, wasiat wajibah berlaku pada cucu atas anak laki- laki  saja.  Hal  ini  direvisi  sesuai  dengan  prinsip  ijtihad  dan  keadilan  dengan menetapkan  wasiat  wajibah  dapat  diperoleh  semua  cucu  baik  cucu  atas  garis keturunan anak laki-laki atau cucu atas garis keturunan anak perempuan. 45
Reformasi  hukum  keluarga  meningkatkan  posisi  perempuan  sedemikian  rupa sehingga  memberi  mereka  perlindungan  akan  ketidakadilan  yang  dialaminya.  Namun hal lain adalah, bagaimana hukum ini dapat mempengaruhi prasangka budaya dan sikap peningkatan  status  perempuan  di  masyarakat. 46 Sehingga  kesetaraan  gender  dan promosi  hak-hak  perempuan  sebagian  besar  dapat  dirasakan  positif  oleh  masyarakat. Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya,  Maroko  memiliki  membuat  langkah  -langkah menuju  modernisasi,  tetapi  masih  adanya  pengaruh  budaya  konservatif  yang berbenturan  dengan  kemajuan.  Meskipun  Moudawana  berlaku  untuk  semua  pria  dan wanita  di  negara  ini,  wanita  pedesaan  di  Maroko  menghadapi  hambatan  untuk keadilannya.
Hanafi  menyampaikan  bahwa  Maroko  telah  mengembangkan  reformasi konstitusional di tahun 2011 yang mensyiarkan kesetaraan gender dengan memberikan status hukum organisasi hak -hak perempuan. 47 Itu juga memberi wanita hak -hak baru,
45 The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5 2004.
46 Virkama, “Perspectives on Family Law Reform , Gender Equality and Social Change in Morocco.”
47 L. Hanafi, “Moudawana and Women’s Rights in Morocco: Balancing National and International Law,” ILSA Journal of International & Comparative Law 18 (2011): 515–29.
seperti  kemampuan  untuk  mempertahankan  hak  asuh  anak  -anak  mereka  bahkan setelah  bercerai  dan  menikah  lagi  pasangan  mereka.  Dalam  upaya  untuk  lebih memajukan  kesetaraan  gender  di  negara  ini,  kemudian  juga  pada  Konstitusi  Maroko 2011 menambahkan kuota gender baru untuk pemilihan ke Parlemen.

## PENUTUP
Pembaruan  Hukum  Keluarga  di  Maroko  menjadi  tataran  peraturan  di  kehidupan masyarakat  untuk  mewujudkan  persamaan  hak  dan  kesempatan  yang  sama. Internalisasi nilai-nilai hukum yang terkandung pada Hukum Keluarga di Maroko ialah Mazhab  Maliki,  yang  memperhatikan  kandungan Maslahah  Mursalah .  Nilai  kesetaraan gender  terlihat  di  aturan-aturan  tentang  posisi  perempuan  dan  laki-laki  di  kehidupan berumah  tangga,  di  antaranya,  mengenai  tugas  dan  kewajiban  istri  dan  suami  antara satu dan lainnya, perceraian, kondisi pernikahan, dan pertanyaan tentang hak-hak anak. Adanya reformasi Hukum Keluarga tersebut, menjadi cikal bakal terbentuknya praktik kesetaraan di masyarakat, terutama di ranah keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Asni.  “Kedudukan  Perempuan  Dalam  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia  (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender).” Al’Adl 1, no. 2 (2008): 1– 10.
Fathonah.  “Telaah  Poligini:  Perspektif  Ulama  Populer  Dunia.” AL  HIKMAH  Jurnal  Studi Keislaman 5, no. 1 (2015).
Fatima, Sadiqi. Moha, Ennaji. “The Feminization of Public Space: Women’s Activism, the Family  Law,  and  Social  Change  in  Morocco.” Journal  of  Middle  East  Women’s Studies , 2006, 100.
Hajjami,  Aicha  El.  “Gender  Equality  and  Islamic  Law:  The  Case  of  Morocco.”  In New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition. London, New York: I.B. Tauris. , 104, 2001.
Hanafi,  L.  “Moudawana  and  Women’s  Rights  in  Morocco:  Balancing  National  and International  Law.” ILSA  Journal  of  International  &  Comparative  Law 18  (2011): 515–29.
Harahap,  Rustam  Dahar  Karnadi  Apollo.  “Kesetaraan  Laki-Laki  Dan  Perempuan  Dalam Hukum  Perkawinan  Islam.” Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender 8,  no.  2  (2013):  361. https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662.
Harrak,  Fatima.  “The  History  and  Significance  of  the  New  Moroccan  Family  Law.” Working Paper 09. Northw (2009): 25. Huda, Miftahul. “Hukum Keluarga : Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara- Negara Muslim Modern.” In Setara Press, Malang , 47, 2017.
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Juliandi, Budi. “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak  Perempuan Di Maroko.” In Procesndings Ancoms , 123–25, 2017.
Khoiruddin  Nasution.  “Hukum  Perkawinan  Dan  Warisan  Di  Dunia  Muslim  Modern.”  In Yogyakarta: ACAdeMIA , 70–71, 2012.
Khuza’i,  Moh.  “Problem  Definisi  Gender:  Kajian  Atas  Konsep  Nature  Dan  Nurture.”
Kalimah 11, no. 1 (2012): 102. https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486. Langgulung, Hasan. Azas-Azas Pendidikan Islam. Jakarta: Al Khusna Dzikra, 2010
Mahfudhi, H M. “Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko.” MIYAH:  Jurnal  Studi  Islam 18,  no.  1  (2022):  60–74.  http://ejournal. inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/413.
Mounira,  M.  Charrad.  “Family  Law  Reforms  in  the  Arab  World:  Tunisia  and  Morocco.” Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division  for  Social  Policy  and  Development  Expert  Group  Meeting  New  York 7 (2012): 15–17.
Mounira  M  Charrad,  Rita  Stephan.  “The  ‘Power  of  Presence’:  Professional  Women Leaders and Family Law Reform in Morocco.” Social Politics: International Studies in  Gender,  State  &  Society 27,  no.  2  (2020):  337–360,  https://doi.org/10.1093/ sp/jxz013.
Perkins,  Elisa.  “In  Morocco,  a  Man  Is  Like  a  Diamond  The  2004  Mudawwana  Reforms and the Problem of Moroccan Masculity.” Al-Raida XXI (2004): 99–104. Pertiwi, Rizki Amalia. “Resistensi Perempuan Terhadap Konstruksi Gender Dalam Film La Source Des Femmes Karya Radu Mihăileanu.” Jurnal Bahasa Dan Sastra 9, no. 2 (2021): 122. https://doi.org/10.24036/jbs.v9i2.111999.
PETEET, JULIE M. “Authenticity and Gender. The Presentation of Culture’ - Arab Women. Old  Boundaries,  New  Frontiers.  TUCKER,  JUDITH  E.  (Ed.).”  In Indiana  University Press. Bloomington and Indianapolis. , 198, 1993.
Prettitore,  Paul.  “Ten  Years  After  Morocco  ’  s  Family  Code  Reforms :  Are  Gender  Gaps Closing ?” MENA Knowledge and Learning: Quick Notes Series 121, no. 121 (2014): 1–4. http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/QN121.pdf.
Prettitore, Paul Scott. “Family Law Reform, Gender Equality, and Underage Marriage: A View from Morocco and Jordan.” Review of Faith and International Affairs 13, no. 3 (2015): 32–40. https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075758.
Salia, Rachel. “Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code.” Senior Thesis, Department of History , 2011.
Suketi, Ni Nyoman, and I GST Ayu Agung Ariani. “Buku Ajar Gender Dalam Hukum.” In Pustaka Ekspresi. Bali. , 3, 2016.
Syaikhu, Syaikhu. “Kewarisan Islam Dalam Persfektif Keadilan Gender.” El-Mashlahah 8, no. 2 (2019): 122–34. https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323.
UNICEF. “Yemen Country Brief: UNICEF Regional Study on Child Marriage.” Unicef , 2017. https://www.unicef.org/mena/media/1821/file/  MENA-CMReport-YemenBrief. pdf.pdf.
Usman  Musthafa.  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Di  Maroko.” Syaksia:  Jurnal  Hukum Perdata Islam 20, no. 1 (2019): 49-60.
Virkama,  Anna  Kristina.  “Perspectives  on  Family  Law  Reform  ,  Gender  Equality  and Social Change in Morocco.” An International Master’s Degree Programme in Cultural Diversity. Thesis. , 2006.
Wibisono,  Yusuf.  “Kedudukan  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Perkara  Di  Pengadilan Agama.” Al-Mabsut :  Jurnal  Studi  Islam  Dan  Sosial 16,  no.  2  (2022):  169–84. https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686.
Zirari, Hayat. “Women  ’  s  Rights  in  Morocco : Assessment  and  Perspectives.” Hassan  II University, Mohammedia Ben Msik Faculty of Humanities, Casablanca , 2010.