## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN DAYA SAING DAERAH DI KOTA SEMARANG

## Yuwanto

## Abstract
Indonesia  has  been  undergoing  a  reform  process.  One  of  its  features  is  the introduction  of  new  decentralization  policy  and  regulations  enacted  to  develop  the autonomy of local governments, including the fiscal balance between the central and local governments. This research attempts to reveal the impacts of  decentralization practices  on  local  competitiveness,  as  it  is  becoming  one  of  the  objectives  of decentralization  policy  in  Indonesia.  By  using  a  case  study,  this  research  was arranged  to  reveal  the  impacts  of  decentralization  to  local  competitiveness  in Semarang  Municipality.  The  results  showed  that  the  impacts  of  decentralization  on local competitiveness, either positive or negative, depend on how decentralization is practiced.  Besides,  the  analysis  found  that  decentralization  has  not  yet  provide  an appropriate level of support to improve local competitiveness.
Keywords : decentralization , local autonomy , local competitiveness

## A.  PENDAHULUAN
Kebijakan  desentralisasi  yang  memberi  arah  dan  pijakan  bagi terbentuknya  otonomi  pemerintahan  lokal  merupakan  fenomena  universal, terutama  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  negara  kesatuan  ( unitary system ).  Kebijakan  desentralisasi  juga  bisa  menjadi  penanda  dan  pengukur demokratisasi  di  sebuah  negara,  karena  semakin  terdesentralisir  kewenangan pemerintah pusat maka semakin demokratis negara tersebut.
Reformasi  politik  di  Indonesia  15  tahun  yang  lalu  terjadi  ketika berlangsung  transisi  kekuasaan  dari  rezim  Orde  Baru  yang  otoriter  menuju pemerintahan  transisional  yang    demokratis,  dan  akhirnya  sampai  pada pemerintahan  demokratis  hasil  pemilihan  umum.  Dalam  konteks  ini,  kebijakan desentralisasi mengalami perubahan mendasar sehingga dihasilkan pemerintahan daerah yang memiliki otonomi yang sangat luas.
UU  No.  22  Tahun  1999  (kemudian  berturut-turut  direvisi  melalui  UU  No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014) menjadi landasan hukum kebijakan desentralisasi  di  Indonesia.  Implementasi  kebijakan  tersebut  menghasilkan praktik berpemerintahan daerah yang baru dan tidak ada bandingannya dengan masa-masa  sebelumnya  ( unprecendented ),  apalagi  di  bawah  UU  No.  5  Tahun
1974  tentang  Pemerintahan  di  Daerah  pada  masa  Orde  Baru  yang  sentralistik. Pemerintah  daerah  (provinsi,  kabupaten  dan  kota)  memiliki  kewenangan  luas secara  politik,  administratif,  dan  fiskal  sekaligus  dan  dipraktikkan  secara bersamaan dan serentak ( big-bang approach of decentralization ).
Pemerintahan  yang  sentralistik  di  masa  lalu  terbukti  menghasilkan kesenjangan  pembangunan  yang  sangat  mencolok  antara  pusat  dan  daerah. Dengan  adanya  otonomi  daerah  terbuka  peluang  untuk  mempersempit  jurang pembangunan  tersebut  dengan  menarik  pusat-pusat  perekonomian  ke  daerah dan  mendekatkan  pelayanan  pada  masyarakat.  Gairah  perekonomian  yang meningkat  dan  pelayanan  yang  semakin  baik  di  daerah  memberikan kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan  kemampuan  berusaha. Meningkatnya  kesempatan  berusaha  yang  mampu  dijaga  secara  berkelanjutan pada  akhirnya  akan  meningkatkan  standar  hidup  masyarakat.  Kesejahteraan yang membaik inilah yang menjadi hasil akhir dari otonomi daerah.
Oleh karena itu tidak berlebihan jika otonomi daerah dijadikan instrumen untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  meningkatkan  pelayanan umum,  dan  meningkatkan  daya  saing  daerah.  Melalui  prinsip  otonomi  seluas- luasnya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan  yang  telah  ditentukan.  Daerah  memiliki  keleluasaan  bertindak ( discretion )  yang  lebih  untuk  membuat  kebijakan  daerah  guna  memberikan pelayanan,  meningkatkan  peran  serta,  prakarsa,  dan  memberdayakan masyarakat. Prinsip tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam arti bahwa  penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  benar-benar  sejalan  dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
Dalam  praktik  berotonomi  daerah  selama  lebih  dari  satu  dasawarsa terakhir  ini,  mulai  muncul  beragam  persoalan  terkait  dengan  pelaksanaan berbagai urusan (wajib dan pilihan) yang menjadi kewenangan daerah. Terdapat sejumlah  isu  strategis  yang  masih  memerlukan  pengaturan  dan  penangangan serius  dari  semua  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  otonomi  daerah.  Isu- isu strategis tersebut antara lain isu pemilihan kepala daerah, pelayanan publik, hubungan  kewenangan  pusat-daerah,  akuntabilitas  pemerintahan  daerah,  dan pemekaran daerah.
Dari  sudut  pandang  ekonomi,  berdasarkan  beragam  penelitian  yang dilakukan sejak pemberlakuan berbagai peraturan perundangan, kalangan bisnis mulai  mengeluhkan  aneka  jenis  pajak  daerah  dan  pungutan  yang  dirasakan sangat  membebani  usaha  dan  membuat  usaha  mereka  menjadi  kurang kompetitif  (Fauzi,  2003:  7).  Jika  keadaan  seperti  itu  terus  berlangsung,  iklim usaha  menjadi  tidak  baik  dan  pada  akhirnya  memerlemah  daya  saing  daerah ( regional / local competitiveness ). Dari kondisi semacam itu, tidak mengherankan apabila  belakangan  ini  daya  saing  daerah  menjadi  pusat  perhatian,  khususnya manakala berbagai kebijakan desentralisasi tersebut efektif diberlakukan.
Dalam  kaitan  dengan  daya  saing  daerah  tersebut,  masih  sangat  sedikit pihak  yang  menyadari  makna  pentingnya  karena  tujuan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  selain  untuk  meningkatkan  pelayanan  umum  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  juga  meningkatkan  daya  saing daerah.  Sesungguhnya  masih  sedikit  kebijakan  dan  implementasi  yang  terarah ( purposeful policies and implementations ) yang dimaksudkan untuk merealisasikan peningkatan daya saing daerah.
Beberapa  pertanyaan  kunci  perlu  diajukan  sebagai  bagian  dari  refleksi dan sekaligus antisipasi kebijakan tentang daya saing, yaitu: (1) Seperti apakah desain besar ( grand design ) secara nasional yang dapat digunakan oleh setiap kementerian, daerah, pelaku usaha dan masyarakat  dalam rangka peningkatan daya saing? (2) Bentuk dan produk hukum kebijakan seperti apa yang memiliki daya pengikat ( binding force ) yang cukup kuat supaya amanat UU tentang daya saing  tersebut  dapat  diimplementasi?  dan  (3)    Pada  bagian  manakah  dari RPJMN,  RPJMD  provinsi,  dan  RPJMD   kabupaten/kota  yang  secara  eksplisit dan berjenjang dirancang untuk meningkatkan dayang daerah?.
Tentu  masih    banyak  pertanyaan  lain  yang  dapat  diajukan  yang  intinya menggambarkan betapa masih lambatnya implementasi kebijakan tentang daya saing  daerah  tersebut.  Suatu  studi  pemetaan  tentang  kompetensi  inti  masing- masing  daerah  memang  telah  dilakukan oleh  Kementerian Perindustrian,  tetapi dalam  level  kebijakan  seperti  apa  hasil  studi  tersebut  dioperasionalkan  masih belum jelas. Bila bentuk hukumnya hanya Peraturan Menteri Perindustrian, jelas
menunjukkan  komitmen  yang  tidak  cukup  kuat  dari  Pemerintah  untuk mendorong peningkatan daya saing melalui kompetensi inti.
Iklim  usaha  yang  baik  ( sound  business  climate )  akan  tercipta  sejalan dengan peningkatan daya saing daerah; yakni suatu kondisi yang terkait dengan daya  tarik  investasi  dan  keuntungan  kompetitif  masing-masing  daerah  (WEF, 2006:  3).  Investasi  merupakan  kunci  pertumbuhan  ekonomi  karena  investasi dapat  mendorong  terciptanya  kesempatan  kerja  dan  peningkatan  daya  beli masyarakat  dan  pendapatan  pemerintah  daerah.  Dalam  tataran  global, keputusan  untuk  melakukan  investasi  semakin  kompetitif  karena  harus didasarkan  pada  berbagai  perhitungan  dan  penilaian  yang  komprehensif. Banyak  faktor  ikut  memengaruhi,  seperti  pasar,  akses  terhadap  bahan  baku, ketersediaan  dan  kualitas  sumberdaya  manusia  setempat,  sarana  dan prasarana  usaha,  iklim  usaha  yang  kondusif  termasuk  kebijakan  dan  regulasi yang jelas, serta adanya kepastian hukum.
Oleh karena investasi yang semakin kompetitif, maka suatu daerah harus bersaing  dengan  daerah  lain  atau  menjadi  lebih  kompetitif  dari  daerah  lain. Penciptaan iklim bisnis yang kondusif bagi investor merupakan prasyarat penting untuk melakukan investasi dan usaha di suatu daerah.
Dalam  kaitan  dengan  keseluruhan  argumentasi  di  atas,  maka  fokus penelitian  ini  adalah  menelaah  daya  saing  di  tingkat  daerah  dalam  kerangka kebijakan  desentralisasi.  Oleh  karena  itu  ada  dua  perhatian  utama,  yaitu:  (1) upaya  untuk  menggambarkan  hakekat  implementasi  kebijakan  desentralisasi, dan  (2)  derajat  proses  desentralisasi  yang  terkait  dengan  daya  saing  daerah; khususnya  di  bidang  investasi.  Berdasarkan  hal  di  atas,  pertanyaan  utama penelitian  ini  adalah:  Apa  saja  implikasi  pemberlakuan  berbagai  kebijakan desentralisasi terhadap daya saing daerah di bidang investasi?

## B.  HASIL PENELITIAN

## B.1. Kepemimpinan Daerah
Kepemimpinan  Kepala  Daerah  (KDH)  yang  kuat  diyakini  oleh  para pelaku  usaha  akan  mampu  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  di daerah.  Banyak  kebijakan-kebijakan  daerah  yang  lahir  dari  inisiatif  KDH. Adanya  transparansi dan akuntabilitas  kebijakan pembangunan  daerah,  juga
banyak  lahir  dari  inisiatif    KDH  dalam  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan kalangan pelaku usaha yang ada di wilayahnya. Studi ini menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas kepemimpinan KDH dan indeks daya saing investasi daerah yang bersangkutan.
Hubungan  yang  positif  diperlihatkan  antara  inisiatif    KDH  dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta kualitas kepemimpinan KDH dalam  memimpin  bawahannya  terhadap  indeks  daya  saing  investasi  Faktor Kelembagaan.  Semakin  tinggi  inisiatif  KDH  dalam  menciptakan  iklim investasi,  akan  meningkatkan  indeks  daya  saing  investasi  Faktor Kelembagaannya.  Kepemimpinan  KDH  bisa  dilihat  dari  keteladanan  yang ditunjukkan  kepada  bawahan,  sikap  disiplin  terhadap  bawahnya,  upaya pemberantasan KKN dalam tubuh birokrasi, dan lain sebagainya. Sementara inisiatif  KDH  terlihat  dalam  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  baik  secara informal  maupun  secara  terlembaga  dalam kerangka  peraturan  daerah  yang kondusif,  promosi  investasi,  menciptakan  forum  dialog  dengan  dunia  usaha dan sebagainya.

## B.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Daya Saing Daerah

## Hubungan Eksekutif dan Legislatif
Dua  unsur  pemerintahan  daerah  yang  berperan  besar  terhadap jalannya  pembangunan  di  daerah  adalah  DPRD  (Legislatif)  dan  Pemerintah Daerah  (Eksekutif).  Selain  peran  serta  masyarakat  dan  kalangan  dunia usaha,  jalannya  pembangunan  di  daerah  sangat  dipengaruhi  hubungan antara  kedua  unsur  tersebut,  dalam  menjalankan  fungsi  masing-masing. Namun  dalam  praktiknya  hubungan  kedua  unsur  pemerintahan  tersebut seringkali justru menghambat kegiatan pembangunan. Pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab eksekutif, seringkali terhambat oleh hubungan yang tidak harmonis dengan pihak legislatif.
Dilihat  dari  aspek politik,  tampaknya  bukan hanya  hubungan eksekutif dan  legislatif  yang  menjadi  kendala  dalam  kegiatan  usaha di  daerah.  Konflik politik  yang  sering  terjadi  di  antara  partai  politik  yang  ada  di  DPRD,  serta intensitas  konflik  politik  antarorganisasi  masyarakat  selain  partai  politik  di berbagai daerah, juga menjadi kendala bagi jalannya kegiatan usaha. Adanya
konflik  politik  yang  terjadi  di  daerah  juga  diakui  oleh  lebih  dari  20%  pelaku usaha, telah mengganggu aktivitas usaha mereka.

## Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  (Perda),  sebagai  suatu  kerangka  acuan  hukum dalam  pelaksanaan  kebijakan  di  daerah,  merupakan  aspek  penting  yang diperhatikan  oleh  para  pelaku  usaha.  Tidak  sedikit  kalangan  dunia  usaha merasa  terbebani  oleh  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan daerah  ini.  Hal  ini  barangkali  telah  disadari  benar  oleh  pemerintah  daerah. Terbukti,  dari  hasil  studi  tahun  demi  tahun  pelaksanaan  otonomi  daerah menunjukkan  bahwa  dari  hasil  analisis  perda  semakin  sedikit  peraturan daerah  yang  dinilai  mendistorsi  kegiatan  usaha.  Persentase  perda  yang berpotensi  mendistorsi  kegiatan  usaha  dari  tahun  ke  tahun  semakin berkurang.  Pada  tahun  2014  terdapat  30.15%  perda  yang  berpotensi mendistorsi kegiatan usaha. Sementara tahun 2015 untuk kejelasan tarif yang mendistorsi turun menjadi 10.1% dan untuk kejelasan prosedur turun menjadi 14.04%.  Sementara  jumlah  perda  yang  bisa  diterima  tahun  2014  sebanyak 57.85% tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 83.3% untuk kejelasan tarif, dan  77.63%  untuk  kejelasan  prosedur.  Perda  yang  mendistorsi  kegiatan usaha  juga  menjadi  semakin  berkurang,  dimana  untuk  tahun  2014  terdapat 11.9%  perda,  untuk  tahun  2015  hanya  ada  10.1%  namun  untuk  kejelasan prosedur masih cukup banyak yakni sebesar 14.4%.

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan
Tingkat keterlibatan dunia usaha dalam proses perumusan perda atau kebijakan daerah lainnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014  jumlah  responden  yang  tidak  dilibatkan  dalam  perumusan  kebijakan daerah  sebanyak  82.5%.  Dalam  studi  daya  saing  investasi  daerah  tahun 2015,  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perumusan  kebijakan  daerah semakin baik, terlihat dari berkurangnya jumlah responden yang tidak terlibat dalam proses perumusan perda menjadi hanya sebanyak 61.3%.
Proses  sosialisasi  kebijakan  daerah  juga  menunjukkan  adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Secara umum, 52% para pelaku usaha di daerah  menyatakan  bahwa  keterlibatan  dunia  usaha  dalam  proses perumusan kebijakan daerah cukup baik hingga sangat baik. Namun kualitas keterlibatan dunia usaha ini perlu ditingkatkan lagi karena masih terdapat 39% pelaku  usaha  yang  menyatakan  kualitas  proses  keterlibatan  dunia  usaha dalam perumusan kebijakan daerah masih kurang baik, hingga tidak baik.
Selain  proses  keterlibatan,  sosialisasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  daerah  yang  berpengaruh  terhadap  aktifitas  usaha,  juga  perlu untuk  disosialisasikan  ke  masyarakat  secara  umum.  Dari  studi  ini  terlihat bawah  55%  pelaku  usaha  menyatakan  proses  sosialisasinya  sudah  cukup baik  hingga  sangat  baik.  Sementara  masih  ada  36%  responden  yang menyatakan  kurang  baik  dan  tidak  baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  proses sosialisasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  masih  belum merata menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas lagi.

## Perijinan Usaha
Masalah  birokrasi  perizinan  usaha  masih  menjadi  faktor  yang  sangat signifikan  dalam  menciptakan  daya  tarik  investasi.  Salah  satu  bentuk kebijakan  yang  populer  di  tingkat  daerah  dalam  rangka  otonomi  daerah adalah perizinan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan dipandang oleh pemerintah daerah memiliki posisi yang penting, yaitu: di satu sisi merupakan wujud  nyata  dari  kewenangan  daerah  (otonomi  politik),  dan  di  sisi  lain merupakan  sumber  pendapatan  daerah  (otonomi  ekonomi).  Dalam  konteks ini,  maka  tidaklah  mengherankan  apabila  salah  satu  perwujudan  dari pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  semakin  banyaknya  izin  yang  harus dikantongi  oleh  swasta  dan  masyarakat  untuk  melakukan  sesuatu. Konsekuensi  dari  banyaknya  izin  adalah  banyaknya  beban  yang  harus ditangg ung  oleh  masyarakat  atau  swasta  untuk  “melegalkan”  kegiatan  yang hendak  mereka  lakukan.  Persoalan  yang  juga  muncul  terkait  dengan perizinan  adalah  proses  bagaimana  swasta  atau  masyarakat  dapat memeroleh/mengurus perizinan tersebut. Prosedur yang panjang dan berbelit, kepastian  waktu,  dan  biaya,  merupakan  persoalan  klasik  yang  dialami  di Indonesia.
Pihak-pihak  dan  instansi  birokrasi  perizinan  yang  biasa  dihadapi  oleh para  pelaku  usaha  dalam  mengurus  perizinan  usaha,  di  antaranya  adalah Unit  Pelayanan  Terpadu,  dinas-dinas  teknis  sektoral,  langsung  kepada Kepala  Daerah,  dan  lain-lain.  Namun,  menurut  para  pelaku  usaha,  sebagian besar  (74.95%)  proses  perizinan  usaha  masih  ditangani  melalui  dinas-dinas teknis  sektoral  yang  ada  di  Pemkot.  Baru  15.49%  pelaku  usaha  yang mengurus  perizinan  usaha  melalui  sistem One  Stop  Service  (OSS), bahkan ada  2.25%  pelaku  usaha  yang  langsung  mengurus  perizinan  usaha  kepada kepala daerah.
Dari  survei  daya  saing  investasi  daerah  juga  diketahui,  bahwa sebagian  besar  pelaku  usaha  telah  mengurus  perizinan  usaha  yang  mereka lakukan (91%). Hanya 9% pelaku usaha yang tidak mengurus perzinan untuk kegiatan usaha mereka.
Meskipun  sebagian  besar  pelaku  usaha  mengurus  sendiri  izin  usaha mereka,  yakni  sebesar  55%,  sebagian  lagi  dilakukan  oleh  karyawan perusahaan (15%). Namun demikian dalam  mengurus perizinan usaha masih ditemukan banyak pelaku usaha yang mengurus melakui jasa perantara, baik itu  calo  (7%),  maupun  melakui  petugas/pegawai  Pemda  (12%).  Hal  ini  tentu saja  mengundang  pertanyaan  mengapa  masih  cukup  banyak  pelaku  usaha yang memanfaatkan jasa perantara, dibandingkan dengan mengurus sendiri, baik itu secara pribadi maupun oleh karyawan perusahaan.
Hal  ini  menunjukkan  sejumlah  persoalan  yang  dihadapi  oleh  para pelaku  usaha  dalam  mengurus  perizinan  usaha  kepada  pemerintah  daerah yang  biasanya  terkait  dengan  kejelasan  prosedur,  kepastian  biaya,  dan kepastian  waktu.  Lebih  dari  20%  mengeluhkan  bawah  pelayanan  birokrasi perizinan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Pemda  secara  rata-rata  dibawah memuaskan.  Aspek  kepastian  biaya  merupakan  persoalan  yang  banyak dikeluhkan  oleh  para  pelaku  usaha,  yakni  sebanyak  27.98%  responden. Aspek  berikutnya  yang  banyak  dikeluhkan  oleh  para  pelaku  usaha  adalah kepastian  waktu,  yang  dikeluhkan  oleh  25.05%  pelaku  usaha.  Sementara untuk  kemudahan  prosedur  dinilai  kurang  jelas  hingga  tidak  jelas,  oleh 20,40% pelaku usaha.
Banyaknya  keluhan  terhadap  kejelasan  prosedur  ini  terkait  dengan ketersediaan  informasi  mengenai  proses  perizinan  baik  dalam  hal  prosedur,
biaya,  serta  waktu  untuk  mengurus  perizinan  usaha.  Ironisnya  adalah  begitu banyaknya keluhan para pengguna jasa pelayanan perizinan, namun menurut 45.85%  pelaku  usaha,  ternyata  dalam  birokrasi  perizinan  tidak  tersedia adanya  mekanisme  pengajuan  keberatan  terhadap  ketidak-puasan  mereka. Anehnya  meskipun  banyak  pelaku  usaha  yang  mengeluhkan  kualitas pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  proses  perizinan, namun tidak banyak pelaku usaha yang mengajukan keberatan.
Secara  keseluruhan,  hanya  9%  responden  yang  mengajukan keberatan atas ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh Pemda. Dilihat dari  instansi  yang  menangani  perizinan  usaha,  ternyata  responden  yang paling sedikit mengajukan keberatan adalah mereka yang mengurus perizinan melalui One  Stop Service ,  yakni  sebanyak  7.7%.  Sementara  pengajuan keberatan  terbesar  dilakukan  oleh  responden  yang  dilayani  oleh  dinas-dinas teknis  terkait,  yaitu  sebanyak  9.55%  responden.  Hal  ini  mengisyaratkan bahwa pelayanan perizinan dengan sistem One Stop Service, sepertinya lebih baik dibandingkan dengan sistem yang lainnya.

## Keamanan, Politik dan Sosial Budaya
Faktor  ini  terdiri  dari  3  variabel  (Variabel  Keamanan,  Variabel  Politik dan  Variabel  Sosial  Budaya),  yang    kemudian  terbagi  dalam  10  indikator. Indikator  Keamanan  Kegiatan  Usaha  merupakan  indikator  dengan  bobot terbesar  dalam  faktor  ini  (16.8%),  dan  terbesar  kedua  secara  keseluruhan setelah  Indikator  PDRB  Perkapita  (17.5%)  dalam  Faktor  Ekonomi  Daerah. Besarnya bobot faktor inilah yang sedikit banyak memengaruhi hasil peringkat daya  saing  investasi  secara  total.  Daerah  yang  aman  untuk  kegiatan  usaha merupakan daerah yang kemudian akan memeroleh skor daya tarik investasi yang  relatif  tinggi.  Secara  umum  sebenarnya  kondisi  Keamanan  Politik  dan Sosial  Budaya  cukup  baik,  terlihat  dari  rerata  indeks  daya  saing  investasi untuk  faktor  ini  yang  cukup  tinggi  yakni  sebesar  6.37.  Jika  faktor  keamanan usaha merupakan indikator paling menentukan dalam membentuk daya saing investasi  suatu  daerah,  dari  studi  ini  diperoleh  hasil  bahwa  secara  umum kondisi keamanan dinilai cukup kondusif untuk kegiatan investasi.  Dari studi ini diperoleh hasil bahwa hanya 9.6% menyatakan bahwa kondisi keamanan kurang  aman  hingga  tidak  aman,  yang  menyatakan  tidak  aman  hanya
sebesar  2.9%  sementara  68.4%  menyatakan  aman  dan  sangat  aman,  dan 8.2% menyatakan cukup aman untuk kegiatan usaha.
Asal  investor  tampaknya  berpengaruh  terhadap  persepsi  responden dalam  menilai  kondisi  keamanan  usaha  di  suatu  daerah.  Semakin  jauh  asal investor  dari  daerah  tempat  mereka  melakukan  kegiatan  usaha,  maka  rasa aman untuk melakukan kegiatan usaha di suatu daerah juga semakin rendah. Responden  dari  perusahaan  PMA  memiliki  tingkat  rasa  aman  melakukan kegiatan usaha paling rendah dibandingkan dengan responden lainnya, yakni 16.7%  dari  responden  PMA  menyatakan  kondisi  keamanan  di  daerah kurang/tidak  aman  untuk  kegiatan  usaha.  Sementara  dibandingkan  dengan rata-rata keseluruhan responden yang menyatakan kurang aman hingga tidak aman,  tampak  bahwa  responden  dari  perusahaan Joint Venture, Swasta Nasional,  Luar  Daerah,  dan  PMA,  mempunyai  tingkat  rasa  aman  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  rasa  aman  keseluruhan  responden  (9.6% seluruh responden menyatakan.
Tidak/kurang  aman).  Hal  yang  menarik  adalah  bahwa  investor  yang berasal  dari  pemerintah  cenderung  mempunyai  persepsi  yang  lebih  baik dalam  menilai  kondisi  keamanan  usaha,  hal  ini  terlihat  dari  banyaknya responden  yang  berasal  dari  BUMN  dan  BUMD  yang  hanya  sedikit  yang menyatakan  kondisi  keamanan  daerah  kurang  aman  yakni  masing-masing sebesar  4.3%  (BUMN)  dan  7.5%  BUMD,  lebih  baik  dibandingkan  dengan investor yang berasal dari daerah yang bersangkutan (investor lokal).

## Informasi Potensi Investasi Daerah
Dari  studi  ditemukan,  bahwa  hanya  8.27%  pelaku  usaha  yang mengetahui secara baik mengenai potensi investasi di daerahnya, sementara 26.11%  pelaku  usaha  menyatakan  kurang  dan  bahkan  tidak  mengetahui mengenai  potensi  investasi  di  daerah.  Cukup  mengherankan  jika  hanya sedikit  pelaku usaha (8.27%) yang mengetahui secara baik potensi investasi di  daerah,  karena  sebagaian  besar  pelaku  usaha  (67.43%)  menyatakan bahwa dilihat dari sarana yang digunakan oleh pemda untuk promosi peluang investasi cukup tersedia dan sangat tersedia. Perlu dipertanyakan bagaimana kualitas  sarana  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemda  dalam  rangka melakukan promosi investasi daerah.
Dari  studi  ini  diketahui  bahwa  informasi  mengenai  potensi  investasi yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kurang  jelas  dan  tidak  jelas.  Hal  ini dinyatakan paling tidak oleh 28.4% responden. Dari sini tampak bahwa masih sedikit  daerah  yang  mampu  memberikan  informasi  potensi  ekonomi  yang dimilikinya  untuk  dikembangkan  oleh  pihak  luar.  Para  pelaku  usaha menyatakan  bahwa  sumber  informasi  mengenai  potensi  ekonomi  daerah bukan  diperoleh  dari  pemerintah  daerah.  Sebanyak  53.93%  pelaku  usaha memperoleh  informasi  mengenai  peluang  investasi  di  daerah  dari  rekan usaha,  37.17%  berusaha  mencari  informasi  sendiri,  dan  35.94%  pengusaha mendapat  informasi  dari  media  massa.  Hanya  18.47%  yang  mengaku memeroleh  informasi  potensi  investasi  melalui  acara  promosi  investasi  yang dilakukan  oleh  pemda,  dan  13.59%  berasal  dari  brosur  yang  dibuat  oleh pemda.  Selebihnya,  mereka  memperoleh  informasi  dari  situs  internet  yang dikelola  oleh  pemda  (4.9%)  dan  dari  pegawai  pemda  yang  mendatangi mereka langsung (3.1%).
Kondisi  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemda  kurang  mampu  dalam mengemas potensi ekonomi yang dimilikinya, hingga menjadi suatu informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Belum banyak daerah yang memiliki strategi investasi yang efektif dan efisien dalam rangka promosi investasi. Akibatnya, potensi investasi yang ada di daerah tersebut tetap tidur dan terkubur tanpa bisa berkembang.

## C.  PENUTUP
Salah  satu  motivasi  dibalik  penerapan  kebijakan  otonomi  daerah  adalah untuk  memerbaiki  kinerja  pemerintahan  daerah  dalam  melaksanakan pembangunan  ekonomi.  Hasil  studi  memerlihatkan  perlunya  upaya  untuk mendorong  tumbuhnya  kegiatan  usaha  baru  untuk  menciptakan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  di  daerah  yang  dengan  sendirinya  penerimaan daerah  dari  sektor  pajak  akan  meningkat,  yang  dapat  digunakan  untuk pembiayaan  pelayanan  publik,  seperti  untuk  pendidikan,  kesehatan  dan perbaikan sarana transportasi.
Secara  umum,  studi  ini  menemukan  bahwa  daya  saing  investasi  daerah masih  belum  memuaskan,  terlihat  dari  rerata  indeks  daya  saing  investasi  yang masih rendah (6,04), masih jauh dari nilai 9. Daya saing investasi daerah secara
umum,  bisa  menjadi  lebih  baik  jika  rerata  indeks  daya  saing  untuk  Faktor Keamanan,  Politik  dan  Sosial  Budaya,  serta  Faktor  Ekonomi  Daerah  lebih  baik lagi,  karena  kedua  faktor  ini  memiliki  bobot  pengaruh  yang  paling  besar dibandingkan dengan faktor lainnya.
Aspek  kepemimpinan  daerah  diyakini  oleh  para  pelaku  usaha  dapat meningkatkan daya saing investasi daerah. Hubungan yang baik antara pelaku usaha  dengan  kepala  daerah  merupakan  indikator  yang  paling  berpengaruh dalam  meningkatan  daya  saing  investasi  daerah.  Diyakini  adanya  hubungan antara  intensitas  kepala  daerah  dalam  menciptakan  iklim  investasi  dengan tingkat indeks daya saing investasi baik secara keseluruhan maupun dalam hal perbaikan  kelembagaan  pemerintah  daerah.  Keteladanan  kepala  daerah  juga merupakan faktor pendukung dalam peningkatan daya saing investasi daerah.
Walaupun  kepemimpinan  daerah  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, namun ternyata menurut para pelaku usaha  justru  dalam  praktiknya  banyak  dijumpai  persoalan  yang  terkait  dengan kualitas  kepemimpinan  kepala  daerah.  Masih  ditemukan  sejumlah  perda  yang mendistorsi kegiatan usaha. Berdasarkan penelusuran lapangan, 24.6% pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan usaha  mereka  terdistorsi  oleh  perda-perda  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah daerah.  Sementara  dari  hasil  kajian,  ditemukan  bahwa  dari  sisi  kejelasan  tarif, 10,1%  di  antaranya  berpotensi  mendistorsi  kegiatan  usaha.  Dan  dari  sisi kejelasan  prosedur  perizinan,  14,04%  di  antaranya  juga  berpotensi  mendistorsi aktivitas usaha.
Banyaknya  perda  yang  bermasalah  ini,  terkait  dengan  proses  perumusan perda yang kurang partisipatif. Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa  61,3%  responden  menyatakan  tidak  pernah  dilibatkan  dalam  proses perumusan  peraturan  daerah.  Hasil  ini  lebih  baik  dibandingkan  tahun sebelumnya,  dimana  86.4%  responden  menyatakan  tidak  pernah  dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah. Kalaupun tingkat keterlibatan pelaku usaha dalam.
Perumusan  perda  meningkat,  namun  kualitas  keterlibatan  pelaku  usaha  ini ternyata  masih  kurang  memuskan.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  38,82%  responden. Sementara  itu,  hanya  3.55%  yang  menyatakan  kualitas  keterlibatan  sudah mencapai kualitas yang sangat baik.

## Daftar Rujukan
Abdullah,  Piter.  et  al.  2002. Daya  Saing  Daerah:  Konsep  dan  Pengukurannya  di Indonesia .  Pusat  Pendidikan  dan  Studi  Kebanksentralan  Bank  Indonesia. BPFE. Yogyakarta.
Amri,  Puspa Delima. 2000. Dampak Ekonomi dan Politik UU  No. 22  dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah . CSIS working paper 054, June 2000.
Alm,  James.,  Bahl,  Roy.  1999. Decentralization  in  Indonesia:  Prospect  and Problems . PEG-USAID. June 1999.
Alm, James., Aten, R. and Bahl, R. 2001. “Can Indonesia Decentralise Successfully? Plans,  Problems,  and Prospects,” Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies 37 (1), pp. 83-102.
Babbie,  Earl.  2007. The  Practice  of  Social  Research .  Eleventh  edition.  Thomson Wadsworth.
Bahl,  Roy.,  Martinez-Vazquez,  Jorge.  2006. Sequencing  Fiscal  Decentralization . World Bank Policy Research Working Paper 3914.
Begg,  Iain. 1999.  “Cities  and  competitiveness.” Urban  studies ,  Vol.  36,  Issue:  5/6, 1999, pp. 795-810.
Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, Perberdayaan, dan Konflik . Cetakan Pertama. Kemitraan. Jakarta.
Cheema,  G.  Shabbir.,  Rondinelli,  A.  Dennis.  2007.  “Decentralization  and Governance” in Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices . Cheema,  G.  Shabbir.,  Rondinelli,  A.  Dennis,  eds.  Brooking  Institution  Press. Washington D.C.
Davoodi,  Hamid.,  Zou,  Heng- fu.  1998.”  Fiscal  Decentralization  and  Economic Growth: a Cross Country Study.” Journal of Urban Economics . Vol. 43 (1998). pp.244-257.
Fauzi, Indra, N. 2003. Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Era Otonomi Daerah) . Regional Economic Development Institute (REDI). Jakarta. Indonesia.
Fattah,  Sulaeman.  2002.  “Kompleksitas  Otonomi  Daerah  di  Indonesia  (Telaah terhadap  Antisipasi  Konseptual,  Politik  dan  Birokrasi).” Jurnal  Administrasi Negara . Vol. II No.2, April 2002, hlm. 26-36.
Haris,  Syamsudin.  et.al.  2006. Membangun  Format  Baru  Otonomi  Daerah ).  LIPI Press. Jakarta.
Kessing, Sebastian G., Konrad, Kai A., Kotsogiannis, Christos. 2007. “Foreign Direct Investment  and  the  Dark  Side  of  Decentralization.” Economic  Policy ,  January 2007, pp. 5 –70.
KPPOD. 2003. Investment Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesi:Perceptions  of  the  Business  Community .  KPPOD, USAID,  the  Asia Foundation. Jakarta.
KPPOD. 2005. Investment Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesi:Perceptions  of  the  Business  Community .  KPPOD, USAID,  the  Asia Foundation. Jakarta.
Landiyanto, Agustino E. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya . CURES Working Paper No 05/01, January 2005.
Perdana,  A.,  Friawan,  Deni.  2007. Economic  Crisis,  Institutional  Changes  and  the Effectiveness of Government: the Case of Indonesia . CSIS Economics Working Paper Series. Diunduh dari http://www.csis.or.id/papers/wpi102 .
Petak,  Zdravko.  2004. How  to  Measure  Decentralization:  The  Case-study  from Central  European  Countries .  University  of  Zagreb,  Croatia,  Faculty  of  Political Science.
Porter,  Michael,  E.  1990. The  Competitive  Advantage  of  Nations .  The  Free  Press. New York.
Suharyo, Widjajanti I. 2003. Indonesia’s Transition to Decentralized Governance: An Evolution  at  Local  Level .  SMERU  Working  Paper.  The  SMERU  Research Institute. Jakarta.
SMERU. 2001. Regional Autonomy and the Business Climate: Findings by SMERU . Mak alah  dalam  konferensi  “Domestic  Trade,  Decentralization  and Globalization.” Borobudur Hotel Jakarta, April 3, 2001.
World  Economic  Forum.  2006.  The  Competitiveness  Indexes,  in The  Global Competitiveness Report 2006-2007 , Part I, pp. 1-47.
YAPPIKA.  2006. Laporan  Penelitian:  Konteks  Historis  Perubahan  Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  (UU  No.  22/1999  menjadi  UU  No.  32/2004 .  Mei  2006. Jakarta.