Analisis Kompetitif Industri Pertahanan Nasional:  Prospek  dan  Tantangan  Pasca  Revisi Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2012  tentang Industri Pertahanan

## JMSAB
43 Adrianus  Revi  Dwiguna*,  Athor  Subroto,  & , Achmad Sanusi Research Paper Management Strategic

## Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
Abstract
This study aims to examine the developments and dynamics, as well as the  challenges  of  the  national  defense  industry,  after  the  revision  of Law  No.  16  of  2012  on  the  Defense  Industry,  through  Law  No.  11  of
2020  on  Job  Creation.  This  qualitative  research  uses  interviews  and literature studies as data collection methods sourced from primary and secondary data, and analyzed using a Competitive Forces Model. As a result, these regulatory changes are relatively able to have a positive impact, especially regarding the increase in the number of entities and opportunities  for  financing  the  defense  industry  through  investment mechanisms by the private sector. In addition, the expansion of the role of BUMS in the supply chain of the national defense industry has also opened  up  opportunities  for  technology  development  and  the fulfillment  of  industrial  needs  which  are  regulated  through  various mechanisms,  such  as  the  obligation to  fulfill  TKDN, Company  Benefit Weight  (BMP)  until  the  requirements  for  Trade,  Local  Content,  and
Offsets (IDKLO) in the procurement process for the import of Defense and Security Protection. On the other side, efforts to establish a more competitive  industrial  ecosystem  are  also  being  carried  out  by  the Government  in  stages  through  the  implementation  of  the  Defense Industry Independence Grand Design 2015 – 2039, that is able to create coopetition  in  increasing  competitiveness,  as  well  as  supporting  the continuity of the industry.
Received: 27 Jun 2021 Accepted: 22 Sep 2021 Online: 16 Feb 2022
Keywords:
Competitive  Analysis,  Defense  Industry,  Diversification  Strategy,  Dual- Use Strategy, The Job Creation Act
Corresponding Author:

## Adrianus Revi Dwiguna
Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
Email: adrianus.revi@ui.ac.id Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 5, No. 1,  2022, pp. 43 - 58 © The Author(s) 2022 DOI: https://doi.org/10.36407/jmsab.v5i1.415 eISSN 2655-237X
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB

## PENDAHULUAN
Globalisasi secara simultan telah mendorong tatanan dunia menjadi semakin kompetitif, terutama  di  bidang  industri  dan  perdagangan.  Meskipun  sebagian  besar  sektor  industri global masih dilanda krisis akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), kondisi ini justru semakin mendorong setiap entitas untuk melakukan berbagai upaya agar bisnis yang  dijalankannya  dapat  bertahan  dan  terus  berkelanjutan.  Dalam  prosesnya,  gejolak ekonomi  akibat  pandemi  secara  nyata  telah  berdampak  pada  berbagai  sektor  industri, termasuk  industri  pertahanan  global  yang  sempat  mengalami  gangguan  rantai  pasokan, sehingga mempengaruhi nilai ekonomis produk-produk pertahanan (Farley, 2020).
Di  Indonesia,  industri  pertahanan  sempat  mengalami  kontraksi  namun  mampu bertahan dan tumbuh di tengah krisis yang terjadi. Hal ini diakibatkan oleh proses bisnis industri  pertahanan  yang  cenderung  tidak  ada  kaitan  langsung  dengan  pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong optimisme berbagai kalangan bahwa industri pertahanan nasional mampu menjadi Top 70 dunia pada tahun 2024 (Fuad, 2021). Kondisi ini  sekaligus  mendukung  tren  industri  pertahanan  yang  selama  ini  mampu  bertahan ditengah  guncangan  global,  karena  sebagian  besar  negara  di  dunia  cenderung mengandalkan produsen dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti halnya jalur  industri  global,  rantai  pasok  industri  pertahanan  juga  telah  terdiversifikasi  akibat sebagian  besar  perusahaan  di  sektor  ini  lebih  memilih  menjadi  “ integrator  system ” dibandingkan  menjadi  produsen  industri  (Farley,  2020).  Kondisi  ini  mengakibatkan industri pertahanan menjadi semakin rentan akibat luasnya jaringan produksi.
Selain  untuk  menjawab  kebutuhan  pelanggan,  meningkatnya  eskalasi  ancaman global  dan  isu  transnasional  secara  tidak  langsung  telah  berdampak  pada  peningkatan kebutuhan  entitas  negara  maupun  non  negara  dalam  memproduksi  serta  memperkuat sistem pertahanan dan keamanan wilayahnya masing-masing. Kondisi ini kemudian turut mendorong  geliat  pertumbuhan  industri  pertahanan  secara  global  di  berbagai  negara, termasuk Indonesia.
Industri pertahanan nasional secara khusus diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebelumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang  Industri  Pertahanan).  Melalui  UU  tersebut,  pemerintah  terus  berupaya mengoptimalkan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk merumuskan, menyusun,  sekaligus  mengoordinasikan  kebijakan  nasional  terkait  Industri  Pertahanan, hingga  menetapkan  standar,  serta  memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  industri pertahanan nasional (Presiden Republik Indonesia, 2020). Dalam undang-undang tersebut, industri  pertahanan  dianggap  sebagai  bagian  penting  rantai  pasok  industri  strategis, sekaligus  upaya  pemenuhan  kebutuhan  Alustsista  nasional.  Hal  ini  membuat  industri pertahanan secara umum diisi oleh badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik swasta (BUMS) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan produk-produk Alpalhankam, maupun jasa pemeliharaan dalam rangka memenuhi kepentingan strategis, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan nasional.
Di  samping  untuk  memperluas  proses  produksi,  pelibatan  swasta  dalam  rantai pasok  industri  pertahanan  juga  dipengaruhi  oleh  peningkatan  kinerja  sejumlah  BUMS dalam mendukung perkembangan industri pertahanan nasional, salah satunya PT Lundin (perusahaan kapal swasta) yang sukses mengekspor small patrol craft bernama “Sea Rider” ke  Swedia  dan  Rusia,  dengan  nilai  US$3,6  juta  (Komite  Kebijakan  Industri  Pertahanan, 2020). Selain itu, upaya meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional juga terus dilakukan Pemerintah melalui pembentukan holding BUMN Industri pertahanan bernama

## Adrianus Revi Dwiguna et al.
Defence  Industry  Indonesia (Defend  ID)  yang  terdiri  dari  PT  Dirgantara  Indonesia,  PT Pindad, PT LEN, PT Dahana dan PT PAL. Adapun Grand Design pembentukan holding BUMN tersebut diarahkan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri melalui pengembangan industri pertahanan, agar menjadi lebih maju, kuat, mandiri dan berdaya saing (Kementerian Pertahanan RI, 2020).
Dalam  perkembangannya,  industri  pertahanan  nasional  yang  diwakili  klaster tersebut memiliki prestasi yang terbilang mengagumkan karena mampu bersaing secara global, dengan masuk ke dalam 100 besar entitas pertahanan dunia seperti digambarkan dalam grafik berikut.

## Gambar 1.
Top 100 Global Defense Company Tahun 2020 (Dilihat dari Pendapatan Sektor Pertahanan dalam triliun Rupiah) Sumber : Kementerian BUMN RI (2021)
Meskipun  belum  optimal,  pencapaian  tersebut  tentu  membawa  angin  segar  bagi  upaya pengembangan  industri  pertahanan  nasional  terutama  untuk  dapat  meningkatkan peringkat global serta menjadikan entitas nasional sebagai bagian dari global supply chain . Dilakukannya revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga diharapkan mampu mendorong perkembangan geliat industri pertahanan, meskipun dalam prosesnya  telah  memicu  beragam  reaksi  dari  berbagai  kalangan,  terutama  menyangkut perluasan  keterlibatan  swasta  dalam  industri  pertahanan  nasional,  serta  perubahan beberapa subtansi yang dimuat dalam Pasal 74 Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut:

## Tabel 1.
Revisi Undang-Undang Industri Pertahanan Melalui Undang-Undang Cipta Kerja Sumber: Data diolah (2021)
UU Industri Pertahanan UU Cipta Kerja Perubahan Substansi Pasal 11 (1) Pasal 74 (1) Industri alat utama tidak hanya diisi oleh BUMN, tetapi dapat diisi oleh BUMS dengan ketetapan Pemerintah sebagai lead integrator .
Pasal 21 Pasal 74 (2) Tugas dan wewenang KKIP dalam menentukan pemenuhan alpalhankam dihapus. Pasal 38 Pasal 74 (3) Kegiatan  produksi  industri  pertahanan  wajib  mendapat perizinan Pemerintah Pusat. Pasal 52 Pasal 74 (4)  Kepemilikan  modal  oleh  BUMN  dan/atau  BUMS  pada industri alat utama harus mendapat persetujuan Menteri Pertahanan.  Penambahan ketentuan sistem pengawasan atas seluruh proses produksi hingga penjualan produk pertahanan di dalam & luar negeri oleh Kementerian Pertahanan.
 Kepemilikan  modal  pada  seluruh  ekosistem  industri pertahanan mengacu pada UU Penanaman modal. Pasal 55 dan 56 Pasal 74 (5) dan (6) Kegiatan  ekspor,  dan/atau  transfer,  termasuk  pemasaran alat  peralatan  pertahanan-keamanan  wajib  memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 67 s.d. 69 Pasal 74 (7) s.d. (10) Aktivitas  produksi,  ekspor,  pemasaran,  dan  penjualan Alpalhankam  wajib  memenuhi  izin  usaha  dari  Pemerintah Pusat  (bukan  hanya  mendapatkan  persetujuan  izin Menhan). Penambahan Pasal 69A Pasal 74 (11) Kegiatan  produksi,  penjualan,  ekspor,  dan  pemasaran, dikendalikan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 72 s.d. 75 Pasal 74 (12) s.d. (15) Penggunaan  frasa  “perizinan  berusaha  dari  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pertahanan”  diubah  menjadi  “perizinan  berusaha  dari pemerintah pusat” pada ketentuan pidana.
Berdasarkan  uraian  diatas,  telihat  besarnya  peran  Pemerintah  Pusat  dalam  mendorong perkembangan industri, serta mendukung penguatan kinerja industri pertahanan nasional sekaligus  memproteksinya  dengan  berbagai  ketentuan.  Namun  demikian,  sejumlah persoalan  juga  masih  mengemuka  dan  belum  sepenuhnya  terselesaikan,  diantaranya menyangkut masalah pembiayaan, pengembangan teknologi, serta ketergantungan impor bahan  baku  (Hikam,  2020;  Indrawan  &  Widiyanto,  2018;  Vitro,  2019).  Bila  tidak  segera ditangani,  persoalan  tersebut  dikhawatirkan  dapat  menghambat  kinerja  dan pengembangan  industri  pertahanan  nasional,  maupun  pemenuhan  kebutuhan Alpalhankam  dalam  negeri  di  masa  mendatang.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  berupaya menggali  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  prospek  dan  tantangan  perkembangan industri  pertahanan  nasional  ditengah  persaingan  yang  semakin  ketat,  serta  sejumlah persoalan yang belum teratasi terutama pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

## KAJIAN PUSTAKA
Model Kekuatan Kompetitif ( Competitive Forces Model )
Berbicara tentang daya saing, tidak terlepas dari konsep Intelijen kompetitif ( competitive intelligence – CI) yang umum digunakan untuk menilai perilaku dan kemampuan pesaing maupun pesaing potensial, dengan melibatkan analisis dan intelijen dari sumber  terbuka untuk kemudian diolah menjadi pengetahuan (Adidam et al., 2012). Oleh karena itu, aspek

## Adrianus Revi Dwiguna et al.
Competitive Analysis, Defense Industry, Diversification Strategy
penting dari CI terletak pada upaya untuk mengarahkan kemampuan berfikir luas dalam menemukan hal-hal baru dan tidak terduga dalam strategi perusahaan (Håkansson & Nelke, 2015). Sementara dalam melakukan analisis CI, ada beberapa teknik yang umum dilakukan, diantaranya  analisis  SWOT  ( Strengths,  Weaknesses,  Opportunities ,  dan Threats ),  analisis PEST  (Poitik,  Ekonomi,  Sosial-Budaya  dan  Teknologi),  analisis  rantai  pasok  ( value  chain analysis ), scenario  analysis, serta  analisis  industri  atau  dikenal  dengan  analisis  lima kekuatan Porter ( Porter's Five Forces analysis ) (Cloutier, 2013).
Sebagai salah satu teknik yang umum digunakan untuk melihat gambaran industri, Porter's Five Forces analysis menjadi teknik analisis yang cukup populer pasca Michael E. Porter memperkenalkannya melalui buku berjudul “ Competitive Advantage: Creating and Sustaining  Superior  Performance ”  tahun  1985.  Konsep  ini  kemudian  semakin  banyak digunakan  untuk  memahami  persaingan  dan  lingkungan  kompetitif  dalam  menentukan dinamika  industri,  meningkatkan  profitabilitas,  serta  mengantisipasi  kemungkinan ancaman  yang  sulit  dibuktikan  (Håkansson  &  Nelke,  2015).  Adapun  kelima  kekuatan tersebut,  yakni  1)  persaingan  dalam  industri,  2)  daya  tawar  pemasok,  3)  daya  tawar pembeli, 4) ancaman pendatang baru, serta 5) ancaman produk pengganti (Porter, 1985). Selanjutnya, Hill, Jones & Schilling dalam bukunya berjudul “ Strategic Management Theory ” menambahkan konsep keenam, yakni kekuatan penyedia barang pelengkap yang tidak dikenal Porter dalam teorinya. Kekuatan ini dinilai penting karena memperhitungkan perusahaan penyedia produk pelengkap yang mampu memberikan nilai tambah, ataupun melengkapi  produk  dalam  industri  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  (Hill  et  al., 2015).

## Lingkungan Kompetitif
Penerapan strategi bisnis umumnya tidak terlepas dari penglihatan entitas bisnis terhadap kondisi lingkungan yang kompetitif ( competitive environment ), terutama pada lingkungan bisnis yang bersifat heterogen. Persaingan antar perusahaan yang ada di dalam lingkungan heterogen akan menghadapi banyak permintaan, selera dan kebutuhan pelanggan. Kondisi ini  menuntut  perusahaan  untuk  lebih  agresif  dan  inovatif,  sehingga  akan  meningkatkan peluang  sekaligus  ancaman  baru  bagi  perusahaan  (Huse  et  al.,  2005).  Lingkungan kompetitif  sendiri,  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek,  antara  lain  pelanggan,  pesaing, pemasok, distributor, pengganti, dan teknologi. Selain itu, juga termasuk demografi, budaya, ekonomi, peraturan pemerintah/industri, prospek, serta industri lainnya (Sharp, 2009).
Di  sisi  lain,  lingkungan  kompetitif  juga  menuntut  seluruh  elemen  yang  ada  agar dianggap  penting  dan  perlu  diperhatikan  untuk  menunjang  kinerja  perusahaan.  Namun dalam konteks CI, pelanggan menjadi prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, memahamai dan menyediakan keinginan pelanggan adalah sebuah keharusan dalam menunjang bisnis yang berkelanjutan, meskipun perusahaan tidak boleh mengabaikan pesaing dan aspek lainnya (Sharp, 2009).

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yang  ditujukan  untuk  menggambarkan fenomena-fenomena  yang  ada  dan  masih  berlangsung  maupun  dimasa  lampau,  untuk kemudian  dikaitkan  dengan  analisis  dan  lingkungan  kompetitif.  Penelitian  ini menggunakan data primer yang berasal dari 4 narasumber penelitian (Direktorat Teknologi dan  Industri  pertahanan  –  Kementerian  Pertahanan,  Tim  Pelaksana  Komite  Kebijakan
Industri  Pertahanan  –  KKIP,  dan  pelaku  industri  pertahanan)  terkait  perkembangan industri pertahanan, khususnya menyangkut gambaran umum, dinamika, regulasi, hingga rantai nilai industri pertahanan nasional. Penelitian juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal terindeks, rilis resmi, maupun pemberitaan media mainstream . Adapun  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  menyusun  dan  mengintegrasikan,  serta menyelidiki  dan  menemukan  pola  hubungan  yang  spesifik  dari  data  yang  telah dikumpulkan  terkait  dengan  kekuatan  kompetitif,  guna  melihat  prospek  dan  tantangan dalam pengembangan industri pertahanan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Model Kekuatan Kompetitif Industri Pertahanan Nasional
Industri pertahanan merupakan jenis industri dengan tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi, serta penerapan strategi manajemen yang handal. Di samping itu, situasi politik dan keamanan  global  tidak  jarang  juga  turut  berpengaruh  terhadap  dinamika  industri pertahanan  di  berbagai  negara.  Kondisi  tersebut  membuat  industri  pertahanan memerlukan biaya yang realtif mahal dalam proses bisnisnya.
Mengacu  pada  model  kekuatan  kompetitif,  resiko  masuknya  pesaing  potensial merupakan hal yang perlu dicermati termasuk pada industri pertahanan. Revisi Undang- Undang  No  16  tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan  melalui  Undang-Undang  No  11 tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  secara  tidak  langsung  telah  membuka  persaingan  yang lebih ketat antar entitas di dalamnya. Kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi industri pertahanan nasional untuk lebih kompetitif, meskipun di sisi lain kebijakan tersebut dinilai sejumlah kalangan akan meliberalisasi industri pertahanan nasional. Perubahan tersebut secara  nyata  juga  berdampak  terhadap  rantai  pasok  industri  pertahanan  seperti digambarkan dalam skema berikut.

## Tabel 2.
Rantai  Pasok  Industri  Pertahanan  Nasional  Sebelum  dan  Setelah  Revisi  Undang-Undang Industri Pertahanan
Rantai Pasok Aktor dan Kapasitas Industri Keterangan Industri Alat Utama BUMN yang ditetapkan oleh Pemerintah  sebagai  pemadu  utama ( lead integrator ) untuk menghasilkan alat  utama  sistem  senjata  dan/atau mengintegrasikan  semua  komponen utama  dan  bahan  baku  menjadi  alat utama (Pasal 11 UU 16/2012). Industri  alat  utama merupakan BUMN dan/atau  BUMS  yang ditetapkan Pemerintah, sesuai Pasal  74 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Industri  Komponen Utama dan/atau Industri Penunjang BUMN dan/atau BUMS yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen  atau  suku  cadang  dengan bahan baku menjadi komponen utama alat  peralatan  pertahanan  dan keamanan dan/atau wahana Tidak ada perubahan

## Adrianus Revi Dwiguna et al.
Competitive Analysis, Defense Industry, Diversification Strategy
(platform)  sistem  alat  utama  sistem
senjata (Pasal 12 UU 16/2012). Industri  Komponen dan/atau  Pendukung (Perbekalan) BUMN dan/atau BUMS yang memproduksi suku cadang untuk alat utama  sistem  senjata,  suku  cadang untuk  komponen  utama,  dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan (Pasal 13 UU 16/2012). Tidak ada perubahan Industri Bahan Baku BUMN dan BUMS yang memproduksi bahan baku untuk digunakan industri alat utama, industri komponen utama dan/atau  penunjang,  dan  industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) (Pasal 14 UU 16/2012). Tidak ada perubahan

## Sumber: Data diolah (2021)
Setidaknya,  ada  dua  poin  esensial  terkait  perubahan  aturan  tersebut  melalui  undang- undang  Cipta  Kerja,  yakni  menyangkut  perluasan  peran  swasta  dan  potensi  masuknya modal asing dalam industri pertahanan nasional, seperti yang diungkap salah satu pejabat di  jajaran  Direktorat  Teknologi  dan  Industri  Pertahanan,  Ditjen  Pothan  Kemhan  sebagai berikut:
“Pertama,  pihak  swasta  (BUMS)  mendapat  kesempatan  lebih  luas  untuk berkecimpung  dalam  industri  alat  utama. Jika  dalam  UU  sebelumnya,  alat  utama hanya  dapat  diproduksi  oleh  BUMN,  sementara  swasta  hanya  berperan  dalam produksi komponen utama atau penunjang, pembuatan suku cadang ataupun bahan baku. Kedua, terkait pihak asing atau modal dari luar sudah bisa masuk ke industri pertahanan dengan syarat maksimal penyertaan modal sebesar 49% dari total modal, sedangkan 51% tetap dipegang oleh Pemerintah untuk menjaga pengaruh kebijakan, melalui  penempatan  BOD/BOC  untuk  tetap  melindungi  kepentingan  negara” (AI, wawancara 10 Juni 2021).
Meskipun hanya terbatas pada tiga dari empat tier (ekosistem industri) yang ada, peran swasta  selama  ini  mampu  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  industri  pertahanan nasional. Kementerian BUMN mencatat besaran kontribusi sektor swasta yang mencapai 78% dari total pengadaan Alpalhankam sepanjang tahun 2019, sementara kontribusi sektor BUMN hanya sebesar 22%. Begitu juga di tahun-tahun sebelumnya, dimana pihak swasta mendominasi  pengadaan  Alpalhankam  hingga  diatas  79%  dalam  rentang  tahun  2015  – 2018.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  pihak  swasta  mampu  berperan  dalam  pengadaan Alpalhankam,  serta  secara  kolektif  berkontribusi  dalam  pemenuhan  kebutuhan Alpalhankam dan menunjang ekosistem industri pertahanan nasional.
Perubahan  dalam  undang-undang  Industri  Pertahanan  pada  akhirnya  telah memperluas  peran  swasta  hingga  masuk  ke  seluruh  rantai  pasok  industri  pertahanan nasional.  Sebelumnya,  Undang-Undang  Industri  Pertahanan  hanya  mengarahkan  BUMN seperti PT Pindad, PT PAL dan PT DI sebagai entitas yang dapat memproduksi alat utama ( tier 1),  serta  bertanggung  jawab  sebagai lead  integrators dalam  industri  ini.  Sementara BUMS  hanya  berperan  dalam  produksi  komponen  utama  dan/atau  penunjang  ( tier 2),
pembuatan suku cadang ( tier 3), ataupun industri bahan baku ( tier 4). Namun terlepas dari kedua  poin  tersebut,  lahirnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  disinyalir  menjadi  faktor pendorong terjadinya peningkatan jumlah entitas pada industri pertahanan nasional yang telah  mendapat  izin  Pemerintah  melalui  Kementerian  Pertahanan,  seperti  terlihat  pada grafik berikut.

## Gambar 2.

## Pertambahan Jumlah Perusahaan Klaster Industri Pertahanan Nasional Tahun 2016 s.d. 2021
(per Juni 2021)
Semakin  banyaknya  entitas  yang  bergabung tentunya  akan  membuat  ekosistem  industri semakin berkembang, serta menciptakan persaingan yang semakin ketat di dalamnya. Oleh karena  itu,  rencana  pembentukan  Defend  ID  sebagai holding BUMN  bidang  Industri Pertahanan, diyakini berbagai kalangan merupakan upaya Pemerintah untuk memacu daya saing sekaligus kontrol terhadap jalannya industri. Namun masih ditemukannya berbagai persoalan  dalam  industri  pertahanan  nasional,  mendorong  pelaku  industri  untuk menjalankan strategi yang efektif guna meminimalisir berbagai ancaman seperti diungkap narasumber berikut.
“Ancaman bagi industri pertahanan saat ini lebih terkait pada masalah penguasaan teknologi, serta ketersediaan bahan baku yang dipengaruhi kebijakan politik negara, mengingat  Indonesia  belum  memiliki  industri  hulu  di  sektor  pertahanan,  sehingga harganya dapat dimainkan pihak asing” (AAK, wawancara 14 Juli 2021).
Kondisi  tersebut  mendorong  sebagian  besar  pelaku  industri  pertahanan  nasional  untuk mengoptimalkan “kemitraan strategis” sebagai upaya dalam menghasilkan produk-produk berkualitas  sesuai  kapasitasnya  masing-masing  guna  memenuhi  permintaan  pelanggan maupun  pasar.  Strategi  ini  umumnya  biasa  dilakukan  sebagian  besar  pelaku  industri pertahanan global, baik melalui pembentukan konsorsium, koperasi usaha, usaha patungan, investasi ekuitas, ataupun merger dan akuisisi (PriceWaterhouseCoopers, 2005).
Di sisi lain, masalah pembiayaan dan pengembangan teknologi juga masih menjadi kendala  industri  pertahanan  nasional,  di  samping  upaya  mencapai  kemandirian  yang hingga kini masih terus dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manajemen yang professional dan daya saing menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri pertahanan nasional (Sjamsoeddin, 2021). Dalam perjalanannya, industri pertahanan nasional saat ini sedang  memasuki  tahap  konsolidasi  yang  mengarah  pada  upaya  untuk  mencapai kemandiran produksi bersama tahun 2020 – 2024. Tahap ini merupakan tahap II dari Grand Design Kemandirian  Industri  Pertahanan  terkait  Pemenuhan  Alpalhankam  2015  –  2039, dimana kolektivitas menjadi inti dari pengembangan industri pertahanan nasional, sebelum

## Adrianus Revi Dwiguna et al.
diarahkan untuk bersaing di pasar global.

## Gambar 3.
Grand Design Kemandirian Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alpalhankam 2015 – 2039
Melihat Skema di atas, terlihat bahwa industri pertahanan nasional secara bertahap sedang memfokuskan diri pada konsolidasi antar entitas untuk mencapai target utama pemenuhan pasar dalam negeri, serta persaingan internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.  Kondisi  ini  membuat  proses  konsolidasi  berlangsung  ketat,  dengan  diwarnai persaingan antar entitas di dalamnya untuk menunjang kebutuhan produksi dan menjamin keberlangsungan  bisnis  masing-masing  entitas.  Apalagi  rencana  tersebut  didukung  oleh upaya  penguatan  kemampuan  pertahanan  yang  dimuat  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni mendukung 100% Essential Force yang  kekuatan  operasionalnya  siap  di  tahun  2024,  pematangan  kesiapan  Alpalhankam utama,  serta  peningkatan  kemampuan  BUMN  industri  pertahanan  untuk  mendukung kemandirian Alpalhankam (Kementerian BUMN RI, 2021).
Pada sisi daya tawar pembeli, industri pertahanan cenderung memiliki konsumen yang  terbatas,  dimana  organisasi  Pemerintah  tertutama  instansi  militer  dan  keamanan menjadi  pengguna  utama  produk-produk  industri  pertahanan  (Barnea,  2014).  Hal  ini menjadikan  konsumen  industri  pertahanan  dapat  memonopsoni  produk-produk  yang dihasilkan,  meskipun  juga  memiliki  peluang  untuk  memanfaatkan  produk  impor  dari berbagai  negara.  Namun  demikian,  ketatnya  aturan  produk  impor  diharapkan  mampu mendukung tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan nasional, terutama melalui aturan kewajiban menggunakan Alpalhankam produksi dalam negeri yang didukung oleh regulasi terkait kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pertahanan No 17/2013 dan  Peraturan  Menteri  Pertahanan  No  17/2014,  serta  persyaratan  imbal  dagang, kandungan  lokal,  dan  ofset  (IDKLO)  dalam  pengadaan  impor  Alpalhankam  melalui Peraturan Menteri Pertahanan No 30/2015 (Komite Kebijakan Industri Pertahanan, 2016). Di sisi lain, kekuatan daya tawar pemasok sedikit banyak mampu mempengaruhi perkembangan  industri  pertahanan  nasional.  Kebijakan  yang  lebih  diarahkan  untuk memperkuat  industri  bahan  baku  (tier-4),  industri  pendukung (tier-3),  maupun  industri
penunjang (tier-2) dalam tahap II pengembangan industri pertahanan nasional, diharapkan mampu  meningkatkan  daya  saing  seluruh  entitas  yang  ada  agar  industri  pertahanan nasional dapat menjadi bagian dari Global Supply Chain, serta mendukung pengembangan industri  alat  utama  atau lead  integrator (tier-1)  dalam  menghasilkan  produk-produk berdaya saing global (Komite Kebijakan Industri Pertahanan, 2018). Selain itu, kewajiban pemenuhan  TKDN  dan  BMP  minimal  40%  juga  secara  perlahan  mampu  mendorong besarnya  pasokan  Alpalhankam  dari  dalam  negeri  sesuai  aturan  yang  ada.  Namun terbatasnya  teknologi  mumpuni  di  dalam  negeri  guna  mendukung  industri  pertahanan nasional,  membuat  upaya  tersebut  sulit  dicapai  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan seluruh produk yang ada saat ini.
Sedangkan terkait dengan produk pengganti, luasnya cakupan industri pertahanan yang terbagi atas 4 ekosistem industri, membuat industri pertahanan nasional cenderung tidak  memiliki  produk  subtitusi,  karena  apa  yang  dihasilkan  oleh  industri  cenderung tersegmentasi  dan  spesifik  peruntukannya,  terkecuali  industri  bahan  baku  (tier  4)  yang dimungkinkan untuk memiliki produk pengganti. Selain itu, karakteristik produk-produk pertahanan  yang  perubahannya  tidak  signifikan  dari  masa  ke  masa,  membuat  produk- produk pertahanan cenderung bertahan lama, diluar adanya pemutkahiran teknologi yang mungkin dilakukan untuk produk-produk tertentu. Begitu juga dengan kekuatan pelengkap yang  saat  cenderung  banyak  diakomodir  dan  menjadi  bagian  penting  pengembangan industri  pertahanan  nasional  untuk  mendukung  pemenuhan  kebutuhan  industri  dalam negeri.  Upaya  ini  diharapkan  dapat  semakin  mengembangkan  ekosistem  industri,  serta menciptakan multiplier effect bagi kemajuan industri maupun masyarakat terdampak.

## Lingkungan Kompetitif Industri Pertahanan Nasional
Secara  global,  industri  pertahanan  semakin  berkembang  pesat  sejak  awal  abad  ke-21, dimana  sebelumnya  industri  ini  cenderung  terspesialisasi  pada  ranah  penelitian, pengembangan, dan produksi persenjataan ataupun teknologi pertahanan. Saat ini, produk yang  dikembangkan  industri  pertahanan  semakin  ramah  terhadap  konsumen  sehingga dapat digunakan lebih luas (Vault, 2021), dimana "transfer pengetahuan" menjadi puncak piramida organisasi sektor pertahanan dalam menggambarkan manajemen strategis, serta dianggap  mampu  menjelaskan  perencanaan  strategis  berbasis  kapasitas  dan  efektifitas dalam fungsi pertahanan. Selain itu, kolaborasi antara industri dengan sektor pertahanan dan berbagai program R&D yang dijalankan, secara bertahap mampu memberikan fokus baru  dalam  mendorong  transformasi  ekonomi,  penciptaan  nilai,  maupun  pertukaran pengetahuan antar pihak yang terlibat di dalamnya (Briones Peñalver, 2013).
Dalam perkembangannya, dinamika industri pertahanan sendiri tidak terlepas dari besarnya alokasi anggaran pertahanan suatu negara, mengingat pelanggan utama produk- produk  pertahanan  adalah  institusi  militer  negara.  Oleh  karena  itu,  besarnya  anggaran pertahanan  suatu  negara,  secara  tidak  langsung dapat  mempengaruhi  dinamika  industri pertahanan di suatu negara, termasuk Indonesia.

## Adrianus Revi Dwiguna et al.
Competitive Analysis, Defense Industry, Diversification Strategy
Tabel 3.

## Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2017 s.d. 2021
No  Negara Anggaran Pertahanan (miliar dollar AS) 2017 2018 2019 2020 2021 1. Indonesia 8,80 7,56 7,66 9,49 9,20 2. Malaysia 3,70 3,38 3,77 3,91 3,85 3. Singapura 10,43 10,52 10,66 11,02 10,7 4. Thailand 6,32 6,88 7,31 7,36 7,20 5. Filipina 4,30 2,96 3,47 3,49 4,25 6. Brunei Darussalam  0,35 0,35 0,41 0,44 0,45 7. Vietnam 4,70 5,00 4,70 5,60 6,39 8. Laos n/a n/a n/a n/a 0,18 9. Myanmar 3,65 2,36 2,22 3,14 2,00 10.  Kamboja 0,48 0,55 0,59 0,63 0,60
Sumber: Global Fire Power Index & Trading Economics (2021)
Sebagai  salah  satu  kekuatan  di  Asia  Tenggara,  Indonesia  memiliki  anggaran  pertahanan yang relatif besar jika dibandingan negara lainnya di kawasan meskipun masih dibawah Singapura.  Kondisi  ini  menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu  pasar  potensial  industri pertahanan regional, maupun global. Namun dalam prakteknya, negara-negara di kawasan justru kerap menjadi pasar potensial bagi industri pertahanan Indonesia yang secara aktif mampu  membukukan  nilai  ekspor  cukup  signifikan.  Selain  PT  PAL  (Indonesia)  yang berhasil melakukan ekspor senilai $86,9 juta atas penjualan dua unit Strategic Sealift Vessels ke  Filipina  beberapa  tahun  lalu,  PT  Pindad  (Persero)  juga  mampu  mencatatakan  ekspor kendaraan tempur dan suku cadangnya senilai US$495,97 juta pada tahun 2019, meningkat 37,02%  dari  tahun  sebelumnya.  Begitu  juga  dengan  Vietnam  dan  Thailand  yang  sukses menjadi tujuan ekspor produk serupa dari Indonesia pada tahun 2019, dimana nilai masing- masing  penjualan  mencapai  US$234,79  juta  dan  US$100,36  juta  (Indo  Defence  Expo  & Forum, 2019). Kondisi ini secara tidak langsung telah meningkatkan daya saing perusahaan, serta berdampak pada peningkatan prospek pasar dan pengembangan industri pertahanan nasional yang trennya masih berlangsung hingga saat ini.
Selain  itu,  perbedaan  karakteristik  dengan  industri  lain  disinyalir  mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan industri pertahanan nasional, seperti  diungkap  narasumber  dari  Direktorat  Teknologi  dan  Industri  Pertahanan,  Ditjen Pothan Kemhan sebagai berikut.
“ Industri pertahanan umumnya bergerak secara kolektif, sehingga perusahaan akan mempertimbangkan  kebutuhan  pengguna,  organisasi  pelaksana,  maupun  prospek produk sebelum membuatnya. Hal ini yang sekaligus menjadi rantai pasok dan nilai agar  dalam  memproduksi  suatu  barang  tidak  menimbulkan  kerugian,  mengingat biaya  R&D  industri  ini  relatif  besar,  selain  adanya  pertimbangan  kebutuhan  yang menjadi aspek penting agar industri dapat bertahan ” (AI, wawancara 10 Juni 2021).
Seperti  dibahas  di  bagian  sebelumnya,  kolektivitas  menjadi  bagian  penting  dari  upaya pengembangan  industri  pertahanan  di  Indonesia  seperti  dimuat  dalam Grand  Design Kemandirian  Industri  Pertahanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  karakteristik  utama industri  pertahanan,  yakni  adanya  kerjasama  antar  seluruh  pihak  terkait  yang  saling bersaing, atau menciptakan koopetisi di dalamnya (Barnea, 2014). Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu mendorong lingkungan kompetitif industri pertahanan  nasional,  serta  membuka  ruang  bagi  pengembangan  modal  dan  kemajuan
teknologi  melalui  pendanaan  swasta  maupun  asing  agar  mampu  meningkatkan  kualitas produk  dan  jasa  yang  dihasilkan,  di  samping  pengembangan  pasar  dalam  menghasilkan produk-produk yang tidak hanya diserap oleh entitas negara seperti Kemhan atau TNI-Polri saja,  tetapi  juga  institusi  lain  seperti  BAKAMLA,  BASARNAS,  BNN,  BIN,  dan  lainnya termasuk  juga  untuk  kepentingan  ekspor.  Selain  itu,  kehadiran  Defend  ID  juga  perlu dicermati perkembangannya agar peran BUMN tidak justru melahirkan praktek monopoli maupun penciptaan kartel perdagangan yang dapat menghambat ekosistem industri.

## Prospek dan Tantangan Industri Pertahanan Nasional
Keberadaan rantai pasok yang teriversifikasi ke dalam 4 ekosistem industri ( tier ), menjadi kunci bagi Pemerintah untuk menjaga produksi Alpalhankam dalam negeri agar tidak lagi bergantung pada produk impor, di samping adanya kewajiban pemenuhan TKDN dan BMP yang  cukup  ketat.  Apa  lagi  efektifitas  realisasi  kinerja  Defend  ID  nampaknya  tinggal menunggu  waktu,  meskipun  kehadirannya  juga  berpotensi  mengganggu  iklim  industri. Sebagai entitas yang relatif lebih mapan, BUMN berpeluang besar mendapatkan kontrak- kontrak Pemerintah yang dapat memicu ketergantungan industri pertahanan pada paket- paket  pengadaan  pemerintah,  khususnya  dalam  melakukan  riset  hingga  produksi Alpalhankam.
Adapun  persoalan  lain  menyangkut  ketersediaan  bahan  baku  juga  diharapkan menjadi  pertimbangan  Pemerintah  untuk  segera  membangun  industri  hulu  bidang pertahanan  yang  mapan  dan  terintegrasi,  guna  memenuhi  kebutuhan  produksi  dalam negeri.  Data  Kementerian  BUMN  bahkan  menunjukan  bahwa  nilai  impor  BUMN industri pertahanan mencapai Rp1,7 triliun, serta rasio TKDN masih dibawah 15% untuk sebagian besar peralatan yang diproduksi di dalam negeri, sehingga ekosistem industri pertahanan jelas perlu lebih diintegrasikan lagi (Kementerian BUMN RI, 2021).
Di sisi lain, kehadiran UU Cipta Kerja yang membuka ruang masuknya modal asing serta perluasan peran swasta dalam industri pertahanan nasional, dapat menjadi solusi atas masalah  pembiayaan  maupun  pengembangan  teknologi  yang  selama  belum  sepenuhnya teratasi.  Kemudian  penerapan  strategi  diversifikasi  dan  optimalisasi  strategi dual  use (penggunaan ganda) pada produk dan jasa industri pertahanan juga dapat dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk mendukung kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing, serta membantu pencapaian aspek keberlanjutan perusahaan maupun industri itu sendiri. Kedua  strategi  tersebut  juga  memungkinkan  perusahaan  untuk  bertumbuh  melalui pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimilikinya  secara  lebih  efektif,  sekaligus  mengurangi resiko ketidakpastian. Selain itu, perusahaan juga dimungkinkan untuk mengakses pasar baru,  serta  mendorong  keunggulan  kompetitif  dengan  memperkenalkan  inovasi, meningkatkan kualitas produk, mengembangkan relasi baru dengan berbagai stakeholder , serta mendorong terciptanya kolaborasi dengan entitas lain dalam memenuhi kebutuhan pertahanan dan komunitas sipil sekaligus (European Commission, 2014).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Industri pertahanan merupakan bagian integral dari industri strategis yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam, sekaligus mendukung perekonomian nasional. Meskipun  sempat  mengalami  guncangan  akibat  pandemi  Covid-19,  kinerja  industri pertahanan nasional justru tumbuh terutama dalam hal jumlah entitasnya. Selain didukung oleh  kebijakan  Pemerintah,  terutama  melalui  peran  KKIP,  Kementerian  Pertahanan, Kementerian  BUMN,  dan  berbagai  aturan  pendukung  lainnya,  perkembangan  industri

## Adrianus Revi Dwiguna et al.
pertahanan  juga  ditopang  oleh  peningkatan  kinerja  seluruh  entitas  di  dalamnya  selama beberapa  tahun  terakhir.  Kondisi  ini  diperkuat  dengan  proses  konsolidasi  melalui implementasi Grand Design Kemandirian Industri Pertahanan, serta praktek koopetisi yang menjadi ciri khas industri pertahanan, untuk kemudian dimanfaatkan dalam memacu daya saing  sekaligus  mempersiapkan  industri  pertahanan  nasional  menjadi  ‘pemain  global’. Lahirnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  menjadi  katalisator  bagi  pengembangan ekosistem  industri,  terutama  dengan  memperluas  peran  BUMS  yang  dapat  menunjang kinerja  industri  dan  memacu  daya  saing  BUMN  bidang  industri  pertahanan  (khususnya Defend ID), serta menjawab berbagai persoalan yang selama ini belum sepenuhnya teratasi.

## Implikasi Praktis / Teoritis
Penelitian  ini  menjabarkan  tentang  kondisi  dan  dinamika  industri  pertahanan  nasional yang  sedang  memasuki  tahap  II Grand  Design Kemandirian  Industri  Pertahanan.  Hasil analisis kompetitif menunjukan pentingnya peran pembeli, pemasok, dan pelengkap bagi industri  pertahanan  nasional.  Sementara  kehadiran  Undang-Undang  Cipta  Kerja  jelas semakin membuka ruang persaingan antar pelaku industri maupun kemunculan pesaing potensial,  meskipun  dalam  prakteknya  seluruh  pihak  terkait  dapat  saling  berkoopetisi untuk  memperoleh  keuntungan  dari  industri  seperti  halnya  yang  terjadi  pada  industri pertahanan  global.  Kondisi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi perkembangan pasar dan ekosistem industri, serta memberikan masukan kepada pelaku kebijakan  maupun  pelaku  industri  pertahanan  nasional  dalam  mengakselerasi  kinerja industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.

## Keterbatasan dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Keterbatasan penelitian ini terletak pada pengadaan data yang umumnya bersifat terbatas dan  tidak  banyak  dimuat  dalam  sumber  terbuka.  Selain  itu,  keterbatasan  informan penelitian  juga  menjadi  kendala  penelitian,  terutama  dari  sisi  pelaku  industri.  Situasi pandemi Covid-19 juga sedikit banyak menghambat peneliti dalam melakukan observasi maupun  pengadaan  data  secara  langsung,  karena  adanya  pembatasan  mobilitas  selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini tentunya masih dapat terus dikembangkan, terutama pendalaman menyangkut strategi maupun studi banding terhadap kinerja entitas dalam  industri  untuk  dapat  menggambarkan,  sekaligus  menilai  efektivitas  strategi pengembangan bisnis, serta pengembangan ekosistem industri pertahanan nasional.

## REFERENSI
Adidam,  P.  T.,  Banerjee,  M.,  &  Shukla,  P.  (2012).  Competitive  Intelligence  and  Firm’s Performance in Emerging Markets: An Exploratory Study in India. Journal of Business and Industrial Marketing , 27 (3), 242–254. https://doi.org/10.1108/08858621211207252
Barnea, A. (2014). Competitive Intelligence in The Defense Industry: A Perspective From Israel - A Case Study Analysis. Journal of Intelligence Studies in Business , 4 (3), 91–111. https://doi.org/10.37380/jisib.v4i3.107
Briones  Peñalver,  A.  J.  (2013).  The  economics  of  security  and  defence:  Transfer  of knowledge and innovation related to the defence industry. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos , 2 , 1–22.
Cloutier, A. (2013). Competitive Intelligence Process Integrative Model Based on a Scoping Review of the Literature. International Journal of Strategic Management , 13 (1), 57–72.
https://doi.org/10.18374/ijsm-13-1.7 European Commission. (2014). EU Funding for Dual Use: A Pratical Guide to Accessing EU Funds for European Regional Authorities and SMEs . https://bit.ly/3yoL9Va Farley, R. (2020). How Has COVID-19 Affected the Global Defense Industry? The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/11/how-has-covid-19-affected-the-global-defense- industry/ , diakses pada 21 April 2021.
Fuad, H. (2021). Buum! Tiga Tahun Lagi Industri Pertahanan Indonesia Masuk 50 Besar. Sindo  News . https://ekbis.sindonews.com/read/308952/34/buum-tiga-tahun-lagi- industri-pertahanan-indonesia-masuk-50-besar-1611208899
Håkansson, C., & Nelke, M. (2015). Competitive Intelligence for Information Professionals.
In Competitive  Intelligence  for  Information  Professionals .  Oxfordshire:  Chandos Publishing (Elsevier). https://doi.org/10.1016/C2014-0-03619-2 Hikam,  H.  A.  Al.  (2020). Wamenhan  Ungkap  PR  Industri  Pertahanan:  Bahan  Baku  Masih Impor .  Detik  Finance. https://finance.detik.com/industri/d-5225390/wamenhan- ungkap-pr-industri-pertahanan-bahan-baku-masih-impor ,  diakses  pada  15  Februari 2021.
Hill, C. W. L., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2015). Strategic Management Theory. In Cengage Learning (11th ed.). Stamford: Cengage Learning. Huse, M., Neubaum, D. O., & Gabrielsson, J. (2005). Corporate Innovation and Competitive Environment. The International Entrepreneurship and Management Journal , 1 (3), 313– 333. https://doi.org/10.1007/s11365-005-2596-2
Indrawan, R. M. J., & Widiyanto, B. (2018). Kebijakan Ofset Dalam Membangun Kemandirian Pertahanan  Negara. Jurnal  Pertahanan  &  Bela  Negara , 6 (2),  29–50. https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.306
Kementerian  BUMN  RI  (2021).  Data  BUMN  Klaster  Industri  Pertahanan.  Jakarta: Kementerian BUMN RI.
Kementerian  Pertahanan  RI  (2020). Sekjen  Kemhan  Memimpin  Sosialisasi  Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan . https://www.kemhan.go.id/2020/10/21/sekjen- kemhan-memimpin-sosialisasi-pembentukan-holding-bumn-industri- pertahanan.html . Diakses pada 5 September 2021. Komite  Kebijakan  Industri  Pertahanan  (2021). Daftar  Industri  Pertahanan  (BUMN  dan BUMS) Sampai dengan Tahun 2021 . Jakarta: KKIP.
_________ (2020).
6 Strategi Membangun Daya Saing Industri Pertahanan Indonesia Di Pasar Internasional . kkip.go.id.
https://www.kkip.go.id/2020/05/11/6-strategi- membangun-daya-saing-industri-pertahanan-indonesia-di-pasar-internasional-1/ , diakses pada 2 Maret 2021.
_________  (2018). Buku  Kebijakan  Strategis  Pembangunan  dan  Pengembangan  Industri Pertahanan  (2015-2045) .  Jakarta:  Komite  Kebijakan  Industri  Pertahanan  (KKIP). https://www.kkip.go.id/
_________  (2016). Buku  Putih  Industri  Pertahanan .  Jakarta:  Komite  Kebijakan  Industri Pertahanan (KKIP).
Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance .
New York: The Free Press. PriceWaterhouseCoopers (2005). The Defence Industry in the 21 st
Century. https://www.pwc.pl/en/publikacje/defence_industry_ads.pdf . Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
Sharp,  S.  (2009).  Competitive  Intelligence  Advantage:  How  to  Minimize  Risk,  Avoid Surprises, and Grow Your Business in a Changing World. In Intelligence and National Security . New Jersey: John Wiley & Sons Inc. https://doi.org/10.1080/02684529808432511 . Sjamsoeddin,  S.  (2021). Tekad  dan  Militansi  Membangkitkan  Industri  Pertahanan  Dalam
Negeri . Detik News. Diakses pada 6 Juli 2021. Vault. (2021). Defense Overview . https://www.vault.com.

## Adrianus Revi Dwiguna et al.
Competitive Analysis, Defense Industry, Diversification Strategy
https://www.vault.com/industries-professions/industries/defense ,  diakses pada  17 Mei 2021.
Vitro, M. A. (2019). Analisis Strategi Diversifikasi Konsentrik PT Pindad Menuju Perusahaan Publik  [Universitas  Katolik  Parahyangan].  In http://repository.unpar.ac.id . http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/9643 .
Competing interests No conflict interest.
Funding. None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The author is a student at School of Strategic and Global Studies, University of Indonesia.