## Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Dalam Meningkatkan Feebase (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang KCU Margonda
depok)
Oleh: M. Imam Sundarta dan Ade Retno Nuraeni

## Abstrak
Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan di indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara penerapan prinsip tata kelola perusahaan (GCG) terhadap prosedur pemberian kredit dalam perusahaan.
Corporate  Governance  sebagai  perangkat  peraturan  yang  menetapkan  hubungan antara pemegang  saham,  pengurus,  pihak  keditur,  pemerintah,  karyawan,  serta  para  pemegang kepentingan  intern  dan  ekstern  lainnya  sehubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  mereka, atau  dengan  kata  lain  sistem  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan    perusahaan. Dimana  terdapat  lima  prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance  yakni  :  keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,kemandirian, dan kewajaran.
Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah  :  Apakah  prinsip-prinsip  good  corporate governance terhadap prosedur pemberian kredit yang di tetapkan oleh PT. Bank Central Asia  Tbk,  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  perusahaan  ?  dan  Apakah  Good Corporate Governance dapat berpengaruh terhadap prosedur pemberian kredit ?
Metode  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian ini  adalah  wawancara  dan kuisioner.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  interpretasi.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  adanya  peranan  penting  antara  penerapan  GCG  terhadap prosedur  pemberian  kredit.  Hasil  penelitian  ini  mendorong  dan  memotivasi  perusahaan agar prinsip GCG dijadikan sebagai berdaya perusahaan.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Prosedur Pemberian Kredit, Feebase

## I. PENDAHULUAN
1.   Latar belakang penelitian Krisis  yang  melanda  pada  pertengahan 1997  membuat  perekonomian  indonesia tidak  stabil.  Kondisi  ini  diperparah
dengan  rendahnya  corporate  governance. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya  pengelolaan  perusahaan sehingga  control  public  menjadi  sangat lemah  dan  terkonsentrasinya  pemegang
saham  besar  pada  beberapa  keluarga yang menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan  konflik  kepentingan  yang sangat  menyimpang  dari  norma-norma tata kelola perusahaan yang baik ditambah  lagi  globalisasi  yang  sedang terjadi  saat  ini  mengakibatkan  terjadinya perubahan  besar-besaran  dalam  bidang sosial  politik  dan  ekonomi,  Oleh  karena itu  diperlukan  tata  kelola  yang  baik (good  corporate  governance)  pada  setiap sektor  perekonomian  di  Indonesia  agar dapat menjaga kelangsungan demi meningkatkan perekonomian indonesia. Kajian  mengenai  corporate  governance meningkat  dengan  pesat  seiring  dengan terbukanya  skandal  keuangan  berskala besar  seperti  skandal  Enton,  Tyco, Worldcom,  Maxwell,  Polypeo  dan  lain- lain.  Oleh  karena  itu  saat  ini  isu  good corporate  governance  menjadi  sangat penting. Keruntuhan perusahaan- perusahaan  public  tersebut  dikarenakan
oleh  strategi,  prosedur  maupun  praktik curang  (fraud)  dari  manajemen  puncak yang  berlangsung  cukup  lama  karena lemahnya  pengawasan  yang  independen oleh corporate boards.
Menurut  penelitian  Jhonson  dkk  (2000) salah satu penyebab krisis ekonomi pada negara-negara  di  asia  pada  tahun  1997 adalah  karena  lemahnya  praktek-praktek good corporate governance pada wilayah tersebut.  Iskandar  Chamlou  (2000)  juga menyampaikan  bahwa  krisis  ekonomi yang terjadi dikawasan asia tenggara dan negara  lain  bukan  hanya  akibat  faktor ekonomi  makro  namun  juga  karena lemahnya corporate governance yang ada di negara-negara tersebut sehingga mereka  masuk  ke  dalam  peringkat  krisis ekonomi  yang  berkepanjangan,  seperti lemahnya  enforcement  hukum,  standar akuntansi,  dan  pemeriksaan  keuangan yang belum mapan, pengawasan komisaris dan terabaikannya hak minoritas.
Pengelolaan perusahaan (corporate
governance) dalam dunia ekonomi merupakan  hal  yang  dianggap  penting sebagaimana yang terjadi dalam
pemerintahan negara. Implementasi good
corporate governance pada saat ini bukan lagi  sekedar  kewajiban,  namun  telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan  dan  organisasi,  Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa
perusahaan-perusahaan memiliki
kedudukan  penting  dalam  menjalankan perannya  dalam  kehidupan  ekonomi  dan sosial masyarakat.
Krisis  perbankan  di  indonesia  yang dimulai  pada  akhir  tahun  1997  bukan semata-mata  diakibatkan  oleh  krisis ekonomi,  tetapi  juga  diakibatkan  karena belum diimplentasikannya good corporate  governance  dan  etika  yang melandasinya.  Oleh  karena  itu,  usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan indonesia  melalui restrukturisasi  dan  rekapitalisasi,  hanya
dapat mempunyai dampak jangka panjang  apabila  disertai  tiga  tindakan penting,  yakni:  ketaatan  terhadap  prinsip kehati-hatian, pelaksanaan good corporate  governance,  pengawasan  yang efektif dari otorisasi pengawasan bank. Banyak  ahli  yang  berpendapat  bahwa kelemahan  di  dalam  penerapan  good corporate  governace  merupakan  salah satu  sumber  kerawanan  ekonomi  yang menyebabkan memburuknya perekonomian  negara-negara  tersebut pada  tahun  1997  dan  1998  (Husna, 2001).
Pelaksanaan  good  corporate  governance sangat  diperlukan  untuk  membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional  sebagai  syarat  mutlak  bagi dunia  perbankan  untuk  berkembang dengan baik dan sehat. Tantangan terkini yang dihadapi karena prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance masih belum dipahami secara luas oleh
komunitas  bisnis  dan  publik  pada umumnya (Daniri,2005).
Pada  masa  sekarang  banyak  masalah yang  dihadapi  oleh  pihak  bank  terutama yang  menyangkut  kondisi  keuangan dikarenakan kurangnya penerapan prinsip  good  corporate.  Masalah  yang sering  muncul  adalah  kredit  bermasalah, bahkan  ada  kredit  yang  menjadi  macet sehingga harus diputihkan dan mengakibatkan berkurangnya feebase. Manajemen kredit merupakan cara pengelolaan  kredit  yang  harus  dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan  jumlah  kredit,  penentuan suku  bunga,  prosedur  pemberian  kredit, analisis  pemberian  kredit  sampai  pada kredit  lunas.  Sedangkan  tujuan  utama dari manajemen kredit adalah meningkatkan penjualan yang
menguntungkan bagi perusahaan, dengan cara memberikan kredit kepada langganannya  dengan  layak,  dengan melakukan analisis informasi kredit yang telah  diberikan  sebelumnya.  Dalam
pembicaraan  sehari-hari,  bank  dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya  menerima  simpanan  giro, tabungan  dan  deposito.  Kemudian  bank juga  dikenal  sebagai  tempat  untuk meminjam kredit bagi
masyarakat  yang  membutuhkannya.  Di samping  itu  bank  juga  dikenal  sebagai tempat menukar uang, memindahan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran  listrik,  telepon,  air,  pajak, dan lain sebagainya.
Adapun  prosedur  pembelian  kredit  pada PT. Bank Central Asia Tbk, dimulai dari permohonan  kredit,  yaitu  calon  debitur melakukan  permohonan  kredit  dengan mengisi  formulir  aplikasi  kemudian pihak  bank  melakukan  analisis  dan evaluasi  terhadap  resiko  kredit  yang dilakukan  oleh  pejabat  kredit  terhadap nasabah  selanjutnya  setelah  melakukan analisis kredit maka
pejabat  bank melakukan negosiasi kredit dengan pemohon untuk mencapai
kesepakatan  mengenai  jumlah,  struktur, dan  tipe  kredit,  kelengkapan  dokumen serta  syarat  dan  ketentuan  kredit  yang harus  dipenuhi  pemohon  dan  kemudian memberikan  putusan  kredit  apakah nasabah  telah  memenuhi  semua  syarat- syarat  dan  layak  untuk  mendapatkan kredit  atau  dana  kredit  dicairkan  atau diberikan kepada nasabah setelah prosedur dipenuhi. 2.    Rumusan masalah 2.1. Apakah prinsip-prinsip good
corporate governance terhadap
prosedur pemberian  kredit  yang  di  tetapkan  oleh PT.  Bank  Central  Asia  Tbk,  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas perusahaan ?
2.2. Apakah Good Corporate Governance dapat berpengaruh terhadap
prosedur pemberian kredit ?
3.   Tujuan dan manfaat penelitian Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat  dari  permasalahan  yang  akan ditulis  dalam  karya  jurnal,  adapun manfaat sebagai berikut;
3.1.  Hasil  penelitian  ini  akan  dijadikan dasar  rujukan  untuk  menilai  tingkat efisiensi  dan  efektivitas  bagian  kredit khususnya  dalam  hal  pemberian  kredit, untuk mengetahui pengaruh good corporate  governance  terhadap  prosedur pemberian  kredit  yang  dilaksanakan perusahaan.
3.2.  Penulisan      ini  diharapkan  dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas khususnya dalam meningkatkan feebase dibagian kredit PT Bank  Central  Asia  Tbk  dan  diharapkan dapat  dijadikan  bahan  referensi  sebagai acuan  dalam  mengembangkan  penelitian selanjutnya.
4.   Metode Penelitian Di  dalam  penulisan  ini  mempergunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan  data  yang  dipergunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan  data  primer,  yaitu  data yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung.
Adapun  alat  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini adalah:
4.1.  Kuisioner  merupakan  suatu  lembar isian yang didalamnya berisi pernyataan- pernyataan  yang  harus  dijawab  oleh responden  yang  berhubungan  dengan penelitian.  Kuisioner  yang  digunakan termasuk  kedalam  jenis  skala  likert (pertanyaan  yang  menunjukkan  tingkat
kesetujuan atau
ketidaksetujuan responden).
4.2.  Wawancara  merupakan  suatu  teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara
langsung  pada  bagian  yang  berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
Pengumpulan  data  sekunder,  yaitu  data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah  ada  meliputi:  laporan  keuangan konsolidasi mengenai kredit yang diberikan,  buku-buku  atau  kepustakaan lain  yang  berhubungan  erat  dengan masalah dalam penulisan ini.
5.   Istilah dan landasan teori.
5.1 Badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan  menyalurkan  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat banyak.  (pasal  I  ayat  2  UU  No.7  tahun 1992  tentang  perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No.10  tahun 1998.)
5.2 Menurut  Malayu  S.P  Hasibuan
(2007)  "bank  umum  adalah  lembaga keuangan,  pencipta  uang,  pengumpul uang,  pengumpul  dana  dan  penyalur kredit, pelaksanaan lalu lintas
pembayaran,  stabilisator  moneter,  serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. 5.3  Bank  adalah  lembaga  yang  berperan sebagai  perantara  keuangan  antara  pihak yang  memiliki  dana  dan  pihak  yang memerlukan  dana,  serla  lembaga  yang berfungsi  memperlancar  arus  lalulintas pembayaran.  (PSAK  No.31  tentang akuntansi perbankan (IAI:2000:1)) 5.4  Kredit  adalah  kemauan  untuk melaksanakan  suatu  pembelian  atau mengadakan  suatu  pinjaman  dengan suatu janji, pembayaran
akan dilaksanakan  pada  jangka  waktu  yang telah disepakati (Astiko (1996:5))
5.5 Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator,  dunia  usaha  sebagai  pelaku pasar,  dan  masyarakat  sebagai  pengguna produk (Wahyudin:2008).

## II.   PEMBAHASAN
Adapun  uraian  argument  penelitian ini akan dibahas dalam berikut ini.
1.    Bank BCA
Sejak  berdirinya  Bank  BCA  telah bekerja  keras  untuk  menciptakan  tim manajemen  yang  kuat  dan  professional serta ditambah lagi dengan diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance  yang  telah  diakui  secara internasional.    Bank  BCA  disupervisi oleh  dewan  komisaris  yang  dipilih berdasarkan anggota komunitas keuangan.
Dari data yang diperoleh penulis manajemen  eksekutif  tertinggi  Bank BCA adalah dewan direksi yang dipimpin oleh direktur utama.
Bank  BCA  juga  memiliki  beberapa komite  yang  menunjang  berjalannya operasional  perusahaan  yaitu  Komite Aset  dan  Liability,  Komite  Kebijakan Perkreditan,  Komite  Kredit,  Komite Manajemen  Resiko,  Komite  Pengarah Teknologi,  dan  Komite  Pertimbangan Kasus  Kepegawaian.  Bank  BCA  juga memiliki  tiga  komite  yang  melakukan
pengawasan atas keseluruhan operasional perusahaan dan melakukan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris  yaitu  Komite  Remunerasi  dan
Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Audit. Fokus utama strategi BCA
adalah pada pertumbuhan kualitas penyaluran kredit, dan efisiensi meemungkinkan  Bank  untuk  mencapai pertumbuhan  berkualitas  tinggi  dan meningkatkan  perannya  sebagai  bank transaksional  yang  menyediakan  layanan penyelesaian pembayaran dalam
mendukung  tercapainya  perekonomian indonesia yang kuat dan tujuan pembangunan nasional.
Dari  data  yang  diperoleh  penulis melalui wawancara dan dokumen, adapun  tugas  pokok  komite-komite  yang mengawasi  dan  menunjang  operasional perusahaan  dan  prosedur  pemberian kredit  di  bank  BCA  dalam  penerapan prinsip-prinsip GCG :
1.1. Komite Audit : Tugas dan Tanggung Jawab Pokok:
Komite
Audit bertugas untuk memberikan  pendapat  profesional  yang independen  kepada  Dewan  Komisaris terhadap penerapan tata kelola perusahaan,  yang  difokuskan  kepada pengawasan atas :
a.   Kepatuhan perseroan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. b.  Keandalan
c.  Efektivitas  dan  efisiensi  operasional perseroan, dengan menitikberatkan pada pengelolaan data.
d.  Evaluasi  fungsi  audit  internal  sejak perencanaan, pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil-hasilnya, termasuk  menghadiri  pembahasan hasil
hasil audit apabila dipandang perlu.
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab  tersebut  komite  audit  membuat rencana  kegiatan  tahunan  yang  dapat menjawab, mendalami, dan
memberi  keyakinan  bahwa  tata  kelola perusahaan telah berjalan dengan integritas  tinggi  dan  andal.  Komite  audit
juga  menjalani  hubungan  kerja    yang efektif  dengan  direksi,  divisi  audit internal,  dan  auditor  eksternal  maupun pihak terkait lainnya.
1.2. Komite Pemantau Resiko Tugas dan
Tanggung Jawab
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia,
Komite Pemantau Risiko bertugas
membantu  dewan  komisaris  dalam  hal keberadaan,  operasi  dan  efektivitas program pengelolaan risiko BCA,
kebijakan  dan  praktik-praktik,  termasuk dan  tidak  terbatas  pada  kepatuhan  atas kebijakan Bank Indonesia terkait implementasi Basel II. Selain itu, komite pemantau  risiko  juga  bertugas  dalam memberi masukan atau rekomendasi atas toleransi  risiko  BCA  dan  memastikan ketersediaan  informasi  dan  implementasi dari  standar,  kontrol,  batasan,  pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran  dan  pengelolaan  risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likiuditas,  risiko  operasional,  risiko
reputasi,  risiko  strategis,  risiko  hukum dan risiko kepatuhan.
1.3. Komite Remunerasi dan Nominal
Tugas dan Tanggung Jawab
Misi  komite  remunerasi  dan  nominal adalah  untuk  mengembangkan  kualitas manajemen melalui kebijakan remunerasi dan  nominasi.  Misi  tersebut  diwujudkan melalui kebijakan remunerasi dan nominal.  Misi tersebut  diwujudkan melalui tugas dan tanggung jawab pokok. komite  remunerasi  dan  nominasi  sebagai berikut :
a.   Mengevaluasi  kebijakan  remunerasi dan nominal perseroan.
b.   Merekomendasikan    kepada  dewan komisaris mengenai :
1)  Kebijakan renumerasi bagi dewan  komisaris  dan  direksi  untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang  Saham  Tahunan  (RUPST) Perseroan.
2)  Kebijakan remunerasi bagi pejabat  eksekutif  dan  pegawai
secara
keseluruhan untuk kemudian oleh dewan komisaris disampaikan kepada direksi.
c.  Menyusun  dan  merekomendasikan kepada dewan komisaris mengenai sistem  dan  prosedur  pemilihan  dan/atau penggantian  anggota  dewan  komisaris dan  direksi  untuk  disampaikan  kepada RUPS.
d.  Memastikan  kebijakan  remunerasi telah  sesuai  dengan  peraturan  bank indonesia.
e.  Merekomendasikan  kepada  dewan komisaris mengenai calon anggota
dewan  komisaris  danlatau  direksi  untuk disampaikan kepada RUPS. Merekomendasikan pihak-pihak independen  calon  anggota  komite  audit dan  komite  pemnatau  risiko  kepada dewan komisaris. 1.4. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) KPTI,  yang  sebelumnya  disebut  komite
teknologi  informasi,  dibentuk  untuk meningkatkan keunggulan bersaing
perusahaan melalui pemanfaatan teknologi  informasi  yang  tepat  guna. Berikut adalah fungsi pokok KPTI :
a.  Melakukan  review  dan  memberikan rekomendasi rencana strategi TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA. b.  Melakukan  evaluasi  secara  berkala atas dukungan TI pada kegiatan
usaha BCA. c.  Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
1.5. Komite  Kebij  akan  Perkreditan
(KKP)
KKP dibentuk untuk mengarahkan perumusan  kebijakan  perkreditan  dalam rangka  pemcapaian  target  perkreditan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Komite tersebut berfungsi sebagai komite  penasihat  direksi  yang  bertugas antara lain memantau serta mengevaluasi penerapan  kebijakan  perkeditan  agar dapat  dilaksanakan  secara  konsisten  dan kensekuen serta melakukan kajian berkala terhadap kebijakan dasar
perkreditan BCA. Komite tersebut membuat  laporan  atas  risalah  rapat  yang
diselenggarakan sesuai
kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 1 tahun.
1.6. Asset & Liability Committe (ALCO)
ALCO  berfungsi  antara  lain  untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan  likuiditas  sejalan  dengan kebutuhan likuiditas bank dan meminimalisasi  idle  funds.  Selain  itu ALCO menetapkan kebijakan dan strategi  yang  berkaitan  dengan  risiko pasar,  strategi  harga  serta  strategi  dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi  perubahan  suku  bunga  sehinga dapat dicapai tingkat marjin bunga bersih (net  interest  margin)  yang  optimun.
Komite  tersebut  melaporkan  realisasi kerjanya  melalui  risalah  rapat  rutin  dan khusus  yang  diadakan  untuk  membahas
hal tersebut.
Komite tersebut
mengadakan  rapat  minimum  sekali dalam 1 bulan.
1.7. Komite Kredit
Dibentuk untuk membantu direksi dalam mengevaluasi dan atau memberikan  keputusan  kredit    sesuai batas  wewenang  yang  ditetapkan  direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar  BCA  dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa
meninggalkan prinsip kehati- hatian.
Fungsi pokok komite kredit adalah : a.   Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif. b.   Memberikan rekomendasi atas
rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh
pemberi rekomendasi/pengusul.
c.   Melakukan  koordinasi  dengan  Asset & Liability Committe (ALCO)
dalam  hal  aspek  pendanaan  kredit  dan penyesuaian suku bunga kredit terutama  untuk  debitur  korporasi  dan komersial.
8.  Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) KPKK  dibentuk  untuk  memberikan rekomendasi  kepada  direksi  mengenai
penyelesaian  kasus  kepegawaian  melalui penelaahan  kasus  pelanggaran  dan/atau kejahatan yang dilakukan
pegawai/karyawan. Dengan adanya rekomendasi  tersebut  maka  keputusan direksi  yang  diambil  dapat  memenuhi prinsip  keadilan  dan  kesetaraan.  KPKK dapat memberikan  saran  dan  pengarahan (ika  diperlukan)  kepada  cabang  dan wilayah  dalam  menangani  kasus-kasus menyangkut kepegawaian.
Komite
tersebut  melaporkan  realisasi  kerjanya melalui  risalah  rapat  rutin  dan  khusus yang  diadakan  untuk  membahas  hal tertentu.
9.  Komite Manajemen Risiko (KMR)
KMR dibentuk untuk menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta
menyempunakan pelaksanaan
manajemen  risiko  berdasarkan  hasil evaluasi  pelaksanaan  proses  dan    sistem manajemen  risiko  yang  efektif  dan menetapkan  hal-hal  yang  terkait  dengan keputusan  bisnis  yang  menyimpang  dari prosedur  normal.  Pertanggungjawaban komite dilaporkan melalui laporan terlulis  secara  berkala  minimal  3  bulan sekali kepada direksi. Sedangkan mengenai  hasil  pertemuan  khusus  yang diadakan  untuk  membahas  hal  tertentu, juga  dilaporkan  kepada  direksi  secara tertulis.
Untuk  menghadapi  kegiatan  operasional perbankan  yang  semakin  kompleks, bank-bank  dituntut  untuk  menegakkan prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik guna  menjamin  keberlangsungan  usaha. Komitmen  untuk  memenuhi  standar tertinggi  dalam  pelaksanaan  tata  kelola perusahaan  merupakan  salah  satu  unsur utama yang mendasari ketangguhan BCA dalam  menghadapi  berbagai  tantangan selama  masa  krisis  pada  tahun-tahun sebelumnya. BCA telah  diterapkan
dengan baik di seluruh jenjang organisasi termasuk  terus  meningkatkan  fungsi intermediasinya  dengan  fokus  pada strategi pendanaan dan pemberian kredit.
2.   Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Bank BCA
Prinsip-prinsip  GCG  yang  diterapkan  di bank BCA antara lain:
2.1. Keterbukaan (Iransparency) 2.1.1.  Bank  mengungkapkan  informasi secara  tepat  waktu,  memadai,  je1as, akurat  dan  dapat  diperbandingkan  serta dapat  diakses  oleh  stakeholders  sesuai dengan haknya.
2.1.2.  Informasi  tersebut  meliputi  visi, misi,  sasaran  usaha,,  strategi  bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi  pengurus,  pemegang  saham pengendali  )  cross  shareholding,  pejabat eksekutif,  pengelolaan  risiko,  sistem pengawasan  dan  pengendalian  intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi  GCG  serta  informasi  dan
fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan modal.
Prinsip keterbukaan itu tetap memperhatikan  ketentuan  rahasia  bank, rahasia  jabatan  dan  hak-hak  pribadi sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
2.1.3.  Kebijakan  bank  harus  tertulis  dan dikomunikasikan  kepada  stakeholders yang  berhak  memperoleh  informasi tentang  kebijakan  tersebut.  Bank  BCA menyampaikan  lapora  kepada  bank indonesia,  badan  pengawasan  pasar modal  lembaga  keuangan  (BAPEPAM- LK),  bursa  efek  jakarta  dan  bursa  efek surabaya,  serta  mengumumkan  kepada public mengenai terjadinya suatu peristiwa,  informasi  atau  fakta  materiall yang dapat mempengaruhi harga tau niali efek  atau  keputusan  investasi  pemodal secara tepat waktu dan obyektif berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
PBI
No.8/4/PBIl2006  tentang  pelaksanaan
Good  Corporate  Goyernance  bagi  bank
umum beserta perubahannya PBI
No.8/l4lPBIl2006 tentang perubahan atas PBI  No.8/4/PBIl2006  mewajibkan  BCA untuk  melaporkan  pelaksanaan  GCG pada  setiap  akhir  tahun  buku  di  mulai peftama  kali  untuk  posisi  laporan  akhir Desember.
2.2. Akuntabilitas (Accountability)
2.2.1.  Bank  menetapkan  tanggung  jawab yang  jelas  dari  masing-masing  organ bank  yang  selaras  dengan  visi,  misi sasaran  usaha  dan  strategi  bank  serta menetapkan  kompetensi  kepada  organ tersebut  sesuai  tanggungjawab  masing- masing.
2.2.2.    Dalam  pengelolaannya,  bank menetapkan check and balance system. 2.2.3. Bank juga memiliki ukuran kinerja dari  semua  jajaran  berdasarkan  ukuran yang  disepakati  konsisten  dengan  nilai perusahaan,  sasaran  usaha  dan  strategi bank serta memiliki reword and punishment system.
2.2.4.  Bank  meyakini  bahwa  semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi  sesuai  dengan  tanggung jawabnya  dan  memahami  perannya dalam implementasi GCG.
2.3. Tanggung Jawab (Responsibility)
2.3.1.  Bank  berpegang  pada  prinsip kehati-hatian  dan  menjamin  kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2.3.2.  Bank  sebagai  good  corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan  tanggung  jawab  sosial secara wajar.
2.4. Independensi (Independency)
2.4.1.  Bank  menghindari  terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder"r manapun dan tidak terpengaruh  oleh  kepentingan  sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. 2.4.2. Bank mengambil keputusan secara obyektif  dan  bebas  dari  segala  tekanan dari pihak manapun.
2.5. Kewajaran (Fairness)
2.5.1.  Bank memperhatikan kepentingan seluruh  stakeholders  berdasarkan  asas kesetaraan dan kewajaran.
2.5.2.  Bank  memberikan  kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap  informasi sesuai dengan prinsip
keterbukaan.
3.  Prosedur  Pemberian  Kredit  pada  PT.
Bank Central Asia Tbk
Perbankan  sebagai  lembaga  keuangan mempunyai  peranan  yang  besar  dalam menunjang keberhasilan
berbagai program  pemerataan  pendapatan  dan kesempatan  berusaha.  PT  Bank  Central Asia  Tbk  sebagai  salah  satu  bank  umum dalam  hal  ini  telah  merespon  keinginan para  nasabahnya  yakni  bukan  saja  bank yang  hanya  mengumpulkan  dana  dan menerima  simpanan  masyarakat  dalam tabungan,  deposito,  dan  giro  tetapi  juga
sebagai lembaga keuangan yang memberikan perhatian terhadap
pengembangan usaha kecil dan menengah.
Memperhatikan  peranan  perbankan  yang sedemikian  strategis  dalam  mencapai tujuan  nasional  dan  sebagai  intermediasi dalam menghimpun dana dan menyalurkannya  kembali  dalam  bentuk kredit serta dilihat dari sumber pendapatan  utama  bank,  dimana  sumber pendapatan utamanya adalah dari pemberian  kredit,  dengan  demikian dalam pemberian kredit harus memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan melaksanakan  prosedur  perkreditan  yang sehat  untuk  menghindari  masalah  di dunia perbankan antara lain kredit kurang lancar atau kredit macet.
Kredit  macet  adalah  keadaan  dimana debitur tidak  dapat  memenuhi  kewajiban atas  kredit  yang  ia  peroleh  dari  bank, yaitu  kewajiban  atas  pembiayaan  bunga dan  pokok  pinjaman.  Oleh  karena  itu,
tidaklah  mengherankan  banyak  bank  di indonesia, baik bank pemerintah maupun bank  swasta  menerapkan  aturan  kredit tersendiri,  peraturan  yang  berlaku  dalam menyalurkan  dana  atas  pinjaman  berupa kredit  kepada  debiturnya.  Semua  ini dilakukan pihak bank untuk mengamankan  bisnis  bank  tersebut  dari bahaya kredit macet.
Sistem pemberian kredit yang terdiri atas beberapa  prosedur  secara  hierarki  dan terstruktur, dimana setiap prosedur terdiri atas langkah-langkah yang konkrit sebagai  wujud  nyata  dari  sasaran  yang ingin  dicapai  oleh  perusahaan,  adapun prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh bank BCA sebagai berikut
:
3.1. Permohonan Kredit
a.   Calon  debitur  mengisi  formulir aplikasi permohonan
kredit konsumen
yang telah disediakan dengan
melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
b.  Setelah menerima permohonan beserta lampirannya tersebut petugas cabang  melakukan  pemeriksaan  atas kelengkapan dan kebenaran pengisian
dananya,  apabila  masih  ada  yang belum  lengkap  agar  dimintakan kepada  pemohon  untuk  dilengkapi dan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan masih belum juga dilengkapi  maka  permohonan  kredit tersebut  ditolak  dengan  memberikan alasan secara bijaksana.
c.  Sentra kredit konsumen/KCU (termasuk  capem/kantor  kas)  setelah menerima permohonan kredit beserta persyaratan  dan  kelengkapan  data pemohon,  selanjutnya  melakukan analisa  kredit  yang  didasarkan  pada hasil kunjungan dan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan  oleh  pemohon  serta memintakan  informasi  BI  untuk pemohon kredit.
d.  Sentra
kredit konsumen/KCU (termasuk capem/kantor kas) agar meneliti  secara  seksama  kontinuitas perusahaan  tempat  pemohon  bekerja mengingat  kredit  konsumtif  umumnya berjangka panjang.
e.  Sebelum  kredit  diberikan,  petugas kredit  wajib  melakukan  verifikasi  atas kebenaran  data  pemohon  dan  informasi lainnya.
f. Setelah  dilakukan  verifikasi  secara lengkap, pemohon kredit diproses dengan sistem scoring.
g.  Analisa  pemberian  kredit  untuk pemohon  yang  telah  menjadi  debitur produktif  bank  BCA  yait  KI  (kredit investasi)  dan/atau  KMK  (kredit  modal kerja) maupun nondebitur adalah menggunakan  sistem  scoring  kredit konsumtif.
3.2. Analisis dan Evaluasi Kredit
a.  Kredit  yang  akan  diproses  harus diadakan  penyidikan  dan  analisis  tertulis oleh pejabat pemprakarsa.
b.   Apabila  pejabat  kredit  melakukan setiap permohonan kunjungan ke nasabah,  maka  data  LKN  (laporan kunjungan nasabah) diserahkan kepada petugas administrasi kredit untuk selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam  data pemohon atau calon debitur.
c.  Pengumpulan data
yang berhubungan  dengan  permohonan  kredit yang
diajukan  nasabah,  baik  data  intern  bank maupun maupun data ekstern. Dalam hal ini  termasuk  informasi  antar  bank  dan pemeriksaan daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
d.  Dari  data  dan  informasi  yang diperoleh pejabat
pemprakarsa melakukan  analisis  dan  evaluasi  tingkat resiko kredit untuk kemudian menuangkan  hasilnya  dalam  formulir penilaian  tingkat  risiko  kredit  untuk kemudian  menuangkan  hasilnya  dalam formulir penilaian tingkat risiko kredit.
e.   Selain  dilakukan  penelitian  CRR serta  disimpulkan  bahwa  proses  kredit dapat diteruskan, maka langkah selanjutnya  adalah  membuat  analisis  dan evaluasi  kedit  yang  dituangkan  dalam suatu memorandum analisis kredit. f.  Hasil  analisis  dan  evaluasi  kredit dituangkan  dalam  memorandum  analisis resiko (MAR) oleh pejabat yang ditunjuk.
3.3. Negosiasi Kredit
a.   Setelah  melakukan  analisis  dan evaluasi maka pejabat pemprakarsa perlu melakukan  negosiasi  dengan  pemohon untuk  mencapai  kesempatan  mengenai jumlah, struktur dan tipe kredit, kelengkapan  dokumen  serta  syarat  dan ketentuan  kredit  yang  harus  dipenuhi pemohon.
b.   Negosisasi  dapat  dilakukan  pada setiap  tahapan  proses  kredit  sesuai dengan keperluan analisis, dengan menggunakan berbagai sarana antara lain telepon, faksimili, e-mail. Hasil negosiasi dituangkan  dalam  bentuk  notulen  atau
langsung dimasukkan dalam MAK(memorandum  analisis  kredit)  atau catatan lainnya.
3.4. Penetapan Struktur dan Tipe Kredit a.   Berdasarkan hasil kesimpulan analisis,  evaluasi  serta  negosiasi,  dapat ditetapkan  struktur  dan  tipe  kredit  serta ketentuannya  (jangka  waktu,  ciri  dan td,ran pengguna kredit).
b.   Pada  intinya  struktur  dan  tipe  kredit terdiri atas :
1)   Identitas pemohon
2)   Jumlah pinjaman
3)   Sumber pembiayaan atau dana
4)   Jenis  pinjaman,  jangka  waktu,
bunga, denda
5)   Keperluan
6)   Syarat-syarat kredit lainnya
3.5.  Rekomendasi  Pemberian  Putusan
Kredit a.   Setelah pejabat pemprakarsa melakukan  analisis  dan  evaluasi  kredit maka  pejabat  yang  bersangkutan  meng- up date status aplikasi pinjaman.
b.   Untuk  permohonan  kredit  yang direkomendasikan  setuju,  maka  AO meng-up  date  status  pinjaman  sesuai pada MAK.
c.   Kemudian pejabat pemprakarsa meneruskan paket permohonan kredit pada  pejabat  pemutus  melalui  ADK (administrasi kredit) KCU.
d.  ADK  mencatat  tanggal  penerimaan berkas  dari  pejabat  pemprakarsa  dalam register  permohonan  kredit  KCU  yang kemudian,  meneruskan  paket  kredit tersebut kepada pemutus.
3.6. Pemberian Putusan Kredit
a. Pejabat pemutus penerima paket kredit berikut  formulir  PTK  diri  pejabat pemprakarsa melalui ADK, dan
selanjutnya  memberikan  putusan  atas permohonan  kredit  dimaksudkan  dengan menandatangani formulir PTK.
b.  Setelah  kredit  diputus  ADK  mencatat pada register putusan kredit.
c.  Kemudian  ADK  menyiapkan  surat penolakan atau penawaran putusan kredit dan menyampaikan pada pemohon.
3.7. Pencairan Kredit
a.   Ketentuan
1)  Pencairan kredit dilakukan setelah  formulir  instruksi  pencairan kredit  (IPK)  ditandatangani  oleh pejabat yang berwenang dan pimpinan.
2)   ADK mencatat tanggal
pencairan  kredit  dalam  register
permohonan kredit KCU.
b.   Syarat Penerbitan IPK
1)  Surat perjanjian kredit dan surat perjanjian accesoir
yang mengikutinya  telah  ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 2)   Semua  dokumen  yang  telah ditetapkan  dalam  putusan  kredit telah dan telah diterima keabsahannya  (termasuk  dokumen aslinya),  serta  memastikan  bahwa
seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan  kredit  telah  memberikan perlindungan bagi Bank BCA.
3)   Semua
biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit  telah  dilunasi  oleh  pemohon, baik secara tunai maupun
overbooking  selama  bukan  dari rekening kredit yang diputus. 4.   Implementasi  Prinsip-Prinsip  Good Corporate Governance terhadap Prosedur
Pemberian  Kredit  PT  bank  Central  Asia Tbk.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis  maka  diperoleh  data  penyaluran kredit  Bank  BCA  yang  dari  tahun  ke tahun  mengalami  peningkatan  yang cukup besar. Dan hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap  Bank  BCA  oleh karena  tata  kelola  perusahaan  yang diterapkan  oleh  Bank  BCA  berjalan dengan sangat baik sehingga berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan yang  diberikan  oleh  Bank  BCA  yang juga sangat baik.
Tabel 4.l Kredit - Gross (dalam miliar Rupiah) Tahun Kredit 20t0 r53923 20r1 202.2s4 2012 256.177 2013 312.290 20t4 346.563
Sumber: Bank Central Asia,2015
5.   Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan tujuan  untuk  membuktikan  hipotesis mengenai  pengaruh  variabel  dimensi- dimensi dalam pemberian kredit.
Perhitunga statistik dalam analisis regresi linier  berganda  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah dengan
menggunakan bantuan program
komputer  SPSS/or  windows  versi  16. Hasil pengolahan data dengan menggunakan
program  SPSS  dijelaskan  pada  tabel  4.2 berikut ini :
Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model  persamaan  regresi  yang  dapat dituliskan  dari  hasil  tersebut  dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut : Y  :  |  0,822+0,  6  5  6X  r  +2,27  2Xz+ 7,529X2+ I, 03 5 Xa+ 1,1 I 7Xs
Jika  Sig  >  0,05  maka  Ho  diterima,  Jika
Sig < 0,05 maka Ho ditolak

## III.  KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  analisis regresi  linier  berganda  yang  telah dilakukan  pada  penelitian  ini,  didapat regresi sebagai berikut :
Y:  1  0,822  -  0,6  5  6Xr  +2,27  2Xz  -  !,  5
29Xz - 1,0 3 5Xq+ 1,7 I 7 Xs
Dari  persamaan  regresi  tersebut  dapat
diketahui bahwa koefisien dari
persamaan  regresi  adalah  positif.  Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Dari  hasil  penyebaran  kuisioner yang mengungkapkan mengenai penerapan  prinsip-prinsip  GCG  terhadap prosedur  pemberian  kredit  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Bank  BCA  berusaha menciptakan usaha yang bersih dan sehat dengan berusaha menekan perilaku fraud pada  prosedur  pemberian  kredit  yang diterapkan di perusahaan tersebut dengan menerapkan  prinsip-prinsip  GCG.  Hasil yang  di  dapat  oleh  Bank  BCA  dengan penerapan  tersebut  meningkatnya  angka jumlah  penyaluran  kredit  yang  dapat
dilihat dari laporan keuangan konsolidasi BCA.
2.  Hasil  analisis  regresi  diperoleh bertanda  positif  bertanda  bahwa  prinsip- prinsip GCG berpengaruh positif terhadap pemberian kredit dapat diterima.

## DAFTAR PERPUSTAKAAN
Astiko.  1996.  Manajemen  Perkreditan,
Andi Offset, Yogyakarta.
Bank Indonesia. 2014. Booklet Perbankan Indonesia. Direlctorat Perizinan dan Informasi Perbankan. Bank, World. 2A05. Corporate Governance Country Assessment. Republic of Indonesia, Jakarta.
Daniri.  2014.  Lead  by  GCG.  Gagas Bisnis Indonesia, Jakarta.
Hasibuan, Malayu, S.P. 2007. Perbankan.
Burni Aksara, Jakarta.
Jhonson  Simon,  P.  Boone,  A.  Breach, dan E. Friedman. 2000. Corporate
Governance  In  Asion  Financial  Crisis.
Journal  of  Financial  Economic  j&  hal.
141-186.
Kasmir.  2009.  Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya.  Rajar,vali  Pers, Jakarta.
M,  Sinungan.  1989.  Dasar-Dasar  Teknik
Manajemen  Kredit.  PT  Bina  Aksara Jakarta.
Moeljono,  Djokosantoso.  2005.  Good
Corporate Culture Sebagai inti dari Good Corporate Governance. ElexMedia Komputindo. Jakarta. Moh,  Wahyudin.  2008.  Good  Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Alfabeta, Bandung. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBIl20a3.  Penerapan  Manajemen Resiko Bagi Bank Umum. Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI120O6. Pelaksanaan Good
Corporate
governance Bagi Bank Umum,
Indonesia.
PSAK  Nomor  31  Revisi  Tahun  2000 Tentang Perbankan, ayat l.
Sujarweni. 2014. V Wiratna. SPSS untuk Penelitian. Pustaka Baru Press,
Yogyakarta.
Suyatno, Chalik, Sukad, Ananda, Marala. 1995. Dasar-Dasar Perkreditan.
Gramedia, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan Pasal l, ayat 2.
M. Imam Sundarta dan Ade Retno Nuraeni  dari Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun Bogor