Vol. 03 No. 01 Tahun 2022
ISSN Media Elektronik: 2722-6557

## Jua Basambuik Pohon Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam
Yunimar 1 , Rifqul Afif 2 ,
1 Prodi Perbankan Syariah, STES Manna Wa Salwa
2 Prodi Ekonomi Syariah, STES Manna Wa Salwa yunimar6@gmail.com, rifqulafif@mannawasalwa.ac.id,

## Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan cara  meneliti  kembali  data  yang  diperoleh  pada  setiap  pertanyaan  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti, mendeskripsikan  apa  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  dan  kesimpulan  yang  menyimpulkan  data untuk  menjawab  setiap  masalah  secara  keseluruhan.  diteliti.  Berdasarkan  hasil  analisis  yang  diperoleh, disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  basambuik  pohon  kelapa  di  Nagari  Gunung  Padang  Alai  dibatalkan karena rukun dan syarat ijarah tidak terpenuhi. Adapun rukun dan syarat yang tidak terpenuhi adalah: pertama,  manfaat  yang  menjadi  objek  ijarah  harus  diketahui  secara  lengkap  agar  tidak  terjadi perselisihan di kemudian hari, baik dari segi jenis, sifat dan kondisi barang yang akan diijarah. disewakan atau  pekerjaan  yang  akan  dilakukan.  Kedua,  sighat  dalam  akad  sangat  penting  karena  dari  kejelasan sighat menjadi pemahaman pelaksanaan ijarah, karena sighat merupakan bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Sedangkan dalam pelaksanaan sighat pohon kelapa basambuik yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tidak jelas adanya gharar yaitu ketidakjelasan akibat suatu perkara/transaksi atau ketidakjelasan antara baik dan buruk.
Kata kunci: Ijarah, Hukum Islam, Padang Alai

## Abstract
This research is a qualitative research, afiter the data is collected, the data is processed and analyzed by re- examining the data obtained in each question according to the problem being studied, describing what is obtained firom the research results, and conclusions that conclude the data to answer each ofi the overall problems. researched. Based on the results ofi the analysis obtained, it was concluded that the implementation ofi coconut tree basambuik in Nagari Gunung Padang Alai was canceled because thepillars and conditions ofi ijarah were not fiulfiilled. The pillars and conditions that are not fiulfiilled are: fiirst, the benefiits that are the object ofi the ijarah must be fiully known so that there will be no disputes in the fiuture, both in terms ofi the type, nature and conditions ofi the goods to be rented or the work to be carried out. Second, sighat in the contract is very important because it is firom the clarity ofi sighat that it becomes an understanding ofi the implementation ofi the ijarah, because sighat is a fiormofi agreement firom both parties to carry out the ijarah. Meanwhile, in the implementation ofi sighat coconut tree basambuik carried out by land owners and tenants it is not clear, the existence ofi gharar, namely uncertainty about theconsequences ofi a case/transaction or, ambiguity between good and bad.
Keywords: Ijarah, Islamic law, Padang Alai

## A. Pendahuluan
Syariah bukanlah seperti undang-undang, atau pemaksaan yang dilakukan oleh negara layaknya hukum pidana maupun hukum
perdata, namun syariah di lain pihak dapat mewarnai  sistem  legislasi,  keamanan umum, maupun kebijakan sosial lainnya. (n- Na’im and Abdulillahi Ahmad, 2008). Dalam
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
teori konstitusional modern, pemberlakuan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori,  yaitu:  pemberlakuan  hukum bersifat  Top  Down,  dan  pemberlakuan hukum secara Bottom Up.
Klasifikasi  ini  diutarakan  oleh Richard A. Posner yang terlebih dahulu diilustrasikan  atau  dimunculkan  oleh Ronald  Dworkin  ketika  diminta mengemukakan  pendapatnya  tentang abortion  rights.  Ia  berpendapat  dengan gaya hukum yang bersifat Top Down, yang oleh Posner dikatakan berlawanan dengan
Den4w3q-08=s=gan  memperhatikan hadits  di  atas  dapatlah  diambil  suatu pengertian, bahwa Islam tidak membedakan pekerjaan mana yang lebih terhormat atau bahkan hina tetapi yang digariskan oleh Islam adalah bahwa pekerjaan itu tidak menyimpang  dari  aturan-aturan  Islam. Namun pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan  tangan  sendiri.  Sedangkan pekerjaan yang baik adalah yang kuat lagi amanah dan terpercaya. Disamping itu sewa menyewa yang dalam Kitab fiqih dikatakan hukum yang  pemberlakuannya  bersifat
dengan ”Al - Ijarah” berasal dari kata اأ ل َ َ ج ˚ ر
Bottom Up (Ricard, 1998). Jadi, hukum yang bersifat Top Down adalah pemberlakuan hukum dari atas ke bawah, atau dengan penjelasan lain adalah hukum bertujuan untuk merekayasa sosial demi kepentingan ketertiban  sosial.  Pemberlakuan  hukum secara  Bottom  Up  adalah  sejalan  dengan apa  yang  dijelaskan  oleh  Teori  Miror dalam  hukum  menjelaskan  hukum merupakan hasil refleksi dari masyarakat (Brian, 2010)
Berbicara soal hukum islam, pada dasarnya Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh  umatnya,  namun  yang  terpenting adalah  pekerjaan  itu  sejalan  dengan tuntutan Islam dan  mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya beserta  keluarga  maupun  orang  lain. Sehubungan  dengan  hal  ini  Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang berbunyi (Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2007, p.138):
Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dari
Nabi saw.  Beliau bersabda, “Allah  tidak mengutus  seorang  Nabi  melainkan  ia mengembala  kambing”. Para  sahabatnya bertanya, “Dan  engkau  juga  ?  ”Beliau menjawab, “Ya, dulu  aku  mengembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath”.
yang  berarti ضاوعلا (upah  atau  ganti) (Rozalinda, 2016, p.103) .
Ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah mendefinisikannya dengan (Nasrun Haroen, 2007, p.229):
Artinya: “Pemilikan manfiaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.
Berdasarkan definisi di atas, maka akad al-Ijarah tidak  boleh  dibatasi  oleh syarat. Akad al-Ijarah juga tidak berlaku pada perpohonan untuk diambil buahnya, karena  buah  itu  sendiri  adalah  materi, sedangkan  akad al-Ijarah itu  hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan domba, tidak boleh dijadikan sebagai objek al-Ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu domba termasuk materi (Nasrun Haroen, 2007, p.229).  Jumhur  ulama  fiqh  juga  tidak membolehkan  air  mani  hewan  ternak penjantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal  itu  adalah  mendapatkan  keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi.  Hal  ini  sejalan  dengan  sebuah riwayat  dari  Rasul  saw.  Yang  berbunyi (Nasrun Haroen, 2007, p.229):
Artinya:
“Rasulullah saw. Melarang penyewaan mani hewan pejantan. (HR al-Bukhari, Ahmad ibn
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
Hanbal,  an- Nasa’I,  dan  Abu  Daud  dari ‘Abdullah ibn ‘Umar).
Demikian  juga  para  ulama  fiqh  tidak membolehkan al-Ijarah terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya; sedangkan dalam al-Ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.
Akan tetapi, Ibn Ǫ ayyim al-Jauziyyah (691-751  H/1292-1350  M),  pakar  fiqh Hanbali  menyatakan  bahwa  pendapat jumhur pakar fiqh itu tidak didukung oleh al- Ǫ ur’an, as-Sunnah, ijma’, dan  qiyas.
Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam syari’at adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pohon, susu  dan  bulu  pada  kambing.  Dengan demikian,  menurutnya  tidak  ada  alasan yang  melarang  untuk  menyewakan (al- ijarah) suatu  materi  yang  hadir  secara evolusi,  sedangkan  basisnya  tetap  utuh, seperti susu kambing, bulu kambing, dan manfaat rumah; karena kambing dan rumah itu, menurutnya tetap utuh.
Di Kenagarian Gunung Padang alai bermacam pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  keluarganya.  Mulai  dari  petani, sampai menyewakan pohon kelapa dan lain- lain. Banyak di antara para kepala keluarga menafkahi keluarganya dengan cara mereka sendiri tanpa terlebih dahulu mengetahui pekerjaan itu diperboleh atau tidak, yang penting  mereka  merasa  mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang mereka tekuni.  Khusus  di  Kenagarian  Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman, ada sebuah istilah masyarakat sejak  dulu  sampai  sekarang  yaitu “ Juabasambuik ”. Juabasambuik sama dengan mengontrakkan untuk beberapa kali panen (Zulkifli Wiraswasta, 2022) dalam muamalah disebut ijarah.
Menurut hasil survey yang penulis lakukan, pelaksanaan juabasambuik pohon
kelapa adalah pemilik lahan mengontrakkan pohon kelapa kepada penyewa, misalnya selama tiga kali sambuik (tiga kali panen), apabila sewaktu panen hasil dari penjualan buah  berlebih  dua  kali  lipat  dari pembayaran untuk satu kali panen, maka hasil  yang  berlebih  dibagi  50%  untuk pemilik lahan, sebaliknya apabila kurang diperpanjang untuk satu kali panen, setelah berakhir penyewa berkewajiban menyerahkan  kepada  pemiliknya  dalam keadaan  mumbang  kelapa  (Masrizal (Penyewa), 2022).
Misalnya  Amin  mengontrakkan pohon kelapa sebanyak 100 batang kepada Budi dengan jumlah Rp. 3.000.000,- selama tiga kali sambuik (tiga kali panen, untuk satu kali panen Rp. 1.000.000,-) dan lahan dikelola oleh penyewa, apabila panen hasil dari terjualnya buah melebihi dua kali lipat dari pembayaran satu kali panen, maka kelebihan dibagi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penyewa. Dengan fenomena yang terjadi di atas bagaimana pandangan hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan juabasambuik pohon kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan juabasambuik pohon kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman.

## B. Metode Penelitian
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Metode  ini  hanya  untuk menggambarkan kondisi apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Erna Widodo dan Mukhtar, 2000, p.15).
1. Teknik Pengumpulan  Data
a. Observasi Observasi ini dilakukan untuk
mengamati  dan  meneliti  secara langsung  objek  penelitian  untuk mendapatkan gambaran tentang
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
pelaksanaan mendalami juabasambuik tersebut.
b. Wawancara Wawancara merupakan metode pengumpulan  data  dengan  jalan komunikasi  langsung,  yakni  melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul  data  (pewawancara) dengan  sumber  data  (responden). Sumber data yang dimaksud adalah pelaku akad pihak yang menyewakan, penyewa  dan  tokoh  masyarakat setempat yang dianggap mengetahui permasalahan tentang sistem pelaksanaan juabasambuik pohon kelapa yang penulis teliti tersebut.
2. Analis Data Adapun  langkah-langkah  yang ditempuh  untuk  menganalisa  data  yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:
a. Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti.
b. Menggambarkan apa yang diperoleh dari hasil penelitian.
c. Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk  menjawab  masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti.
C. Hasil Penelitian
Pelaksanaan Juabasambuik Pohon Kelapa di Kenagarian Gunung Padang Alai Latar belakang Terjadinya Juabasambuik Pohon Kelapa
Juabasambuik adalah sebuah istilah yang  dibuat  oleh  masyarakat.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  kebisaaan  masyarakat yang membutuhkan uang cepat dan tidak mau  berusaha  untuk  mengelola  lahan sendiri (Zulkifli, Wiraswasta, 2022).
Nagari  Gunung  Padang  Alai merupakan  Nagari  yang  didiami  oleh anggota  masyarakat  yang  mempunyai tingkatan  yang  berbeda-beda  dari  segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan anggota  masyarakatnya  pun
mengadakan hubungan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai  makhluk Allah swt. Yang mempunyai kekurangan, untuk  menutupi  kekurangannya  mereka membutuhkan alat yang dapat dijadikan alat tukar seperti uang. Uang merupakan alat yang  dapat  ditukar  dengan  benda  atau manfaat.
Suatu  hal  yang  mendesak  dari pemilik lahan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat, mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pada  zaman  dahulu  maupun  pada  saat sekarang ini. Walaupun mereka memiliki hasil pertanian, tapi jika dijual harganya sangat tinggi dan mencukupi kebutuhan hidup mereka tetapi masyarakat cenderung tidak  mau  berusaha  yang  hanya mengharapkan uang dapat tanpa berusaha. Demi  kebutuhan  hidupnya,  masyarakat Nagari  Gunung  Padang  Alai  melakukan berbagai cara yang kadang kala tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam, seperti pelaksanaan juabasambuik yang dilakukan masyarakat Nagari Gunung Padang Alai, mereka  mengira  bahwa  yang  dilakukan boleh  karena  unsur  suka  sama  suka (Radhiyatul Mardiyah Wiraswasta, 2022),
Menurut hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat ada faktor- faktor  menyebabkan  terjadi  pelaksanaan juabasambuik , sebagai berikut:
1) Untuk membayar utang yang sudah menumpuk (Muliati, Pelaku, 2022)
2) Untuk biaya sekolah anak
3) Untuk modal usaha
4) Tidak sempat mengurus lahan Pelaksanaan Juabasambuik Pohon Kelapa di Nagari Gunung Padang Alai
Pelaksanaan juabasambuik menurut salah  satu  masyarakat  di  Kenagarian Gunung Padang Alai adalah pemilik lahan mengontrakkan  pohon  kelapa  kepada seseorang penyewa, penyewa yang akan mengelola pohon kelapa selama beberapa kali sambuik (penen), misalnya selama tiga
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
kali sambuik (tiga kali penen). Apabila hasil dari  penjualan  berlebih  pemilik  lahan mendapat bagiannya (Zulkifli Wiraswasta, 2022). Pelaksanaan juabasambuik menurut Wali Korong Kayu Angik adalah pemilik lahan  manjua  mumbang  pohon  kelapa kepada penyewa salama tiga kali panen, misalnya  untuk  satu  kali  panen  Rp. 1.000.000, sewaktu panen hasil penjualan Rp. 2.400.000,- dari Rp. 400.000,- pemilik lahan mendapat bagian 50%. Sebaliknya sewaktu  panen  hasil  penjualan  Rp. 1.800.000,- maka diperpanjang selama satu kali panen.
Pelaksanaan juabasambuik menurut pemilik lahan adalah mengontrakkan pohon kelapa kepada penyewa selama beberapa kali  panen,  sewaktu  panen  hasil  dari penjualan buah berlebih dua kali lipat dari pembayaran untuk satu kali panen, maka hasil  yang  berlebih  dibagi  50%  untuk pemilik lahan, sebaliknya apabila kurang diperpanjang untuk satu kali panen, setelah berakhir penyewa berkewajiban menyerahkan  kepada  pemiliknya  dalam keadaan mumbang kelapa (Muliati Pelaku, 2022). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan  dengan  salah  seorang  pelaku kontrak  pohon  kelapa,  ia  mengatakan bahwa  proses  awal  dari  pelaksanaan kontrak  pohon  kelapa  dilakukan  yaitu (Masrizal Penyewa, 2022):
1) Permintaan
Pertama-tama pemilik lahan mencari orang yang bisa menerima kontrak pohon kelapa, dimana ia meminta agar orang tersebut mau memberikan uang kepada pemilik lahan dengan maksud juabasambuik pohon kelapa kepada si penyewa.
2) Peninjauan kelapangan
Pada tahap kedua ini, pemilik dan penyewa pergi ke tempat dimana kelapa tersebut berada.  Kemudian  pemilik  penunjukan kepada  penyewa  batas  sepadannya,  dan mana kelapa yang akan dikontrakkan serta berapa batang dan penyewa menanyakan
berapa umur dari kelapa tersebut karena umur kelapa berhubungan  dengan buah yang  dihasilkannya  apakah  banyak  atau sedikit,  apabila  umur  kelapa  bekisar  15 tahunan buah yang dihasilkan mencapai 30- 40 dan apabila umur kelapa bekisar 25 tahunan buah yang dihasilkan mencapai 20- 30. Setelah itu penyewa memberi tanda pada batang kelapa tersebut, tujuan apabila si penyewa ingin mengambil buahnya tidak akan  keliru,  karena  sudah  ada  tanda dikelapa tersebut.
3) Akad
Dalam sebuah akad yang dituangkan dalam sebuah sighat yang jelas, seperti pemilik lahan berkata (saya juabasambuik pohon kelapa ini selama tiga kali panen) kemudian penyewa  berkata  (saya  terima).  Dalam kesepakatan pemilik lahan akan mendapat 50% dari kelebihan penjualan buah kelapa.
4) Penyerahan uang
Setelah pemilik lahan dan penyewa sepakat, maka  penyewa  memberikan  uang  Rp. 3.000.000,- kepada pemilik lahan untuk tiga kali  panen  dengan  jumlah  100  batang kelapa.
Selanjutnya  proses  kedua  dari pelaksanaan  kontrak  pohon  kelapa dilakukan yaitu (Masrizal Penyewa, 2022):
1) Pembagian  yang  diterima  pemilik lahan
Misalnya uang yang diterima pemilik lahan untuk satu kali panen Rp. 1.000.000,- hasil yang didapat dari penjualan buah kelapa satu kali panen Rp. 2.400.000,- hasil yang didapat dua kali lipat lebih dari uang yang diterima  pemilik  lahan,  yang  lebih  Rp. 400.000,- pemilik lahan mendapat 50%.
2) Berakhirnya
Apabila jangka waktu yang disepakati sudah habis, maka berakhirlah suatu akad.
Dari wawancara tersebut berkesimpulan bahwa pelaksanaan juabasambuik pohon  kelapa  tidak  ada kepastian dari buah pohon kelapa. Tindakan yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah ijarah, maka  pelaksanaan juabasambuik yang dilakukan penyewa melanggar rukun dan syarat sah ijarah , manfaat benda yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tentu memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Begitu juga halnya  dengan juabasambuik yang dilakukan  masyarakat  Nagari  Gunung Padang  Alai  ini.  Ada  beberapa  dampak positif dan negatif, baik bagi si pemilik dan si penyewa. Adapun dampaknya sebagai berikut:
1) Dampak positif bagi pemilik lahan
a) Dapat  tertolong  orang  yang  lagi dalam kesulitan
b) Uang yang diberikan dapat dengan cepat dimanfaatkan langsung oleh si pemilik lahan.
c) Lahan  yang  ditinggal  ada  yang mengurusnya.
2) Dampak positif bagi si penyewa (Zulkifli Wiraswasta, 2022)
a) Dapat menolong orang yang  lagi dalam kesulitan
b) Untung yang didapat berlipat ganda.
3) Dampak  negatif  bagi  pemilik  lahan (Zulkifli Wiraswasta, 2022)
a) Uang sewaan  yang  didapat  tidak seberapa.
b) Harga yang ditawarkan ditekan oleh penyewa.
4) Dampak negatif bagi si penyewa
a) Mencari  modal  untuk  sewa  dan pembayaran upah buruh sewaktu panen.
b) Perputaran uangnya lambat.
c) Letak  lahan  yang  jauh  membuat penyewa dan pekerjanya kesulitan. Letak lahan mempengaruhi terhadap harga buah kelapa di pasaran dan harga ditetapkan sama penyewa, misalnya harga  buah  di  pasaran  Rp.1.000,-
dikarenakan  letak  lahan  pemilik  jauh memakan  waktu  tempuh  1  jam,  jadi penyewa hanya mau membeli satu buahnya dengan  harga  Rp.  900,-.  Letak  lahan pemilik sebagai berikut:
1) Durian Tanpah, dari rumah penyewa ke lahan  waktu  tempuh  selama  1  jam dengan kendaraan motor.
2) Kampung tunggai, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama ½ jam dengan kendaraan motor.
3) Kampung lua, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama 5 menit dengan kendaraan motor.
4) Durian hijau, dari rumah penyewa ke lahan waktu tempuh selama 10 menit dengan kendaraan motor.
Tinjauan   Hukum   Islam  Terhadap Pelaksanaan Juabasambuik Pohon Kelapa Menurut ulama’ Asy- Syafi’iyah ijarah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,  serta  menerima  pengganti  atau kebolehan  dengan  pengganti  tertentu. Menurut jumhur ulama’ fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang  menyewakan  pohon  untuk diambil  buahnya,  domba  untuk  diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain,  sebab  semua  itu  bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Menanggapi pendapat  di  atas,  Wahbah  al-Zuhaili mengutip pendapat Ibn Ǫ ayyim dalam I’lam Al- Muwaqi’in bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal fiasid (rusak) sebab tidak ada landasannya,  baik  dari  al- Ǫ ur’an, as- Sunnah, ijma’ maupun qiyas yang shahih. Menurutnya,  benda  yang  mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap  ada,  misalnya  pohon  yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat diambil manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.
Adapun  jumhur Ulama’ telah berpendapat bahwasannya hukum asalnya al-Ijarah adalah mubah atau diperbolehkan, bila sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al- Ǫ ur’an,  hadist -hadist  Nabi,  dan  ketetapan Ijma’ Ulama’.
Adapun Kaidah-Kaidah dalam Ijarah :
a. Semua barang yang dapat dinikmati manfaatnya  tanpa  mengurangi substansi barang tersebut, maka barang tersebut dapat disewakan.
b. Semua barang yang pemanfaatannya dilakukan sedikit demi sedikit tetapi tidak mengurangi substansi barang itu seperti susu pada unta dan air dalam sumur dapat juga disewakan.
c. Uang dari emas atau perak dan tidak dapat disewakan karena barang-barang ini setelah dikonsumsi menjadi hilang atau habis.
Berdasarkan  kaidah  fiqh  di  atas dapat  diketahui  bahwa  hukum  sewa menyewa  dibolehkan  dan  dianjurkan. Karena  dengan  adanya  sewa  menyewa dapat  memberikan  kemudahan  dan keringan dalam memenuhui tututan hidup. Kemaslahatan  yang  ditimbulkan  untuk manusia  menjadikan  kegiatan  ini mendominasi  dalam  aspek  muamalah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu  hanya  satu,  yaitu ijab (ungkapan menyewakan)  dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa) (Nasrun Haroen, 2007, p.231). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada empat, yaitu:
a. Orang  yang  berakad (Mu’jir dan Musta’jir) ,
b. Sewa/imbalan,
c. Diketahui manfaat,
d. Dan siqhat (ijab dan qabul) (Abdul Aziz Dahlan, 1997, p.66) .
Untuk  lebih  jelasnya  berikut dijelaskan satu persatu dari rukun ijarah tersebut yaitu:
a. Mu’jir dan musta’jir (Orang  yang berakad)
Mu’jir adalah orang yang menyewa atau orang yang mengupah sedangkan Musta’jir adalah orang menerima sewa atau upah, imbalan, kedua orang yang berakad tersebut menurut  Ulama Syafi’I dan  Hanabilah disyaratkan telah baligh berakal (Abdul Aziz Dahlan, 1997, p.66), sebab apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta atau dirinya  mereka  sebagai  buruh  menurut mereka al-ijarah nya  tidak  sah,  karena kedua belah pihak yang berakad tersebut juga  harus  menyatakan  kekurangannya untuk melakukan akad ijarah (Abdul Aziz Dahlan, 1997, p.66) . Berlangsungnya suatu akad ijarah yang  dilakukan  tersebut tergantung  pada ijab dan qabul yang diucapkan oleh orang yang berakad (Mu’jir) dan (Musta’jir).
b. Sewa atau imbalan
Ijarah merupakan sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa tersebut mesti diganti dengan sesuatu yang bernilai, apakah berbentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan  hukum syara’ yang berlaku. Oleh sebab itu sewa atau imbalan yang akan  diberikan atau diterima oleh Mu’jir dan Musta’jir mesti jelas sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Namun  terhadap  imbalan  ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan:
1) Imbalan atau upah tersebut hendaklah disegerakan pembayarannya sehingga terasa  adanya  oleh musta’jir dari barang atau jasa yang diberikan dan mu’jir tidak termasuk orang yang lalai
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
yang  menunda-nunda  pembayaran sesuai  dengan  hadits  Nabi  saw (Muhammad bin  Isma’il  al -Amir  al- Shana’I, 1429H, p.113): “Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhainya dia berkata Rasulullah  saw  bersabda  berikanlah upah  kepada  orang  yang  kamu pekerjakan  sebelum  kering  keringat mereka”.
2) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan  terhindar  dari  perselisihan  di kemudian hari.
3) Imbalan  atau  upah  dapat  diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat  bersama,  apakah  diberikan seluruhnya atau sampai waktunya. Ini semua tergantung pada kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalnya tidak ada yang terzalimi trehadap upah yang akan diterima tersebut.
4) Imbalan  atau  upah  itu  benar-benar memberikan  manfaat  baik  berupa barang  atau  jasa,  sesuai  dengan ketentuan  yang  telah  disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling maresa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Artinya terhadap janji yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari baik jenis, sifat dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Terhadap manfaat ini ada beberapa ketentuan yang kejelasannya penting, baik bagi yang menyewa (Mu’jir) maupun terhadap (Musta’jir) adalah:
1) Mu’jir dapat menjelaskan waktu akad manfaat  apa  yang  diperoleh  oleh Musta’jir misalnya, seseorang menyewa sebuah toko selama 3 tahun dengan  harga  sesuai  dengan
kesepakatan  bersama  untuk  hal  ini dapat  dijelaskan  ketika  akad berlangsung  (Nasrun  Haroen,  2007,
p.232).
2) Manfaat dari barang atau jasa itu mesti ada  kejelasan  beberapa  lama  waktu manfaat tersebut bisa dipakai, karena ijarah merupakan akad yang memakai tenggang  waktu,  sehingga  bila waktunya  telah  sampai  maka  akad ijarah orang  tersebut  dengan sendirinya akan berakhir, apabila kedua belah pihak tak ingin untuk menambah waktunya  (Nasrun  Haroen,  2007, p.232).
3) Manfaat  yang  diperoleh  atau dipersewakan tersebut tidak dilarang oleh syara’ seperti menyewakan sebuah rumah yang merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, tetapi bila manfaatnya untuk hal yang haram, seperti untuk markas  perjudian  jelas  ini  sudah melanggar syari’at karena merupakan suatu perbuatan yang haram.
c. Sighat Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan sighat lah  menjadi  paham  terlaksananya ijarah tersebut, sebab sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak  untuk  melaksanakan ijarah.  Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (Mu’jir) untuk menyewakan barang dan jasa sedangkan qabul merupakan  jawaban persetujuan  dari  pihak  kedua  untuk menyewakan  barang  atau  jasa  yang dipinjamkan Mu’jir. Menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi’I sighat akad ijarah ini terbagi kepada dua pembahagian (Abdurrahman al-Jaziri, 1969, p.97):
Secara  jelas (al-Sharihah)  sighat secara jelas adalah:
Artinya: “Shigat yang jelas adalah sighat yang menunjukan kepada makna ijarah saja, tidak kepada makna lain.
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
Adapun contoh sighat yang jelas (al- sharihah) ini  seperti  seseorang  pemilik harta  berkata  (aku  sewakan  tanah  ini kepadamu selama setahun) kemudian orang yang menyewa segera berkata aku terima. Begitu juga jika seseorang berkata (aku sewakan  tanah  ini  kepadamu  atau  aku sewakan  manfaat  rumah  ini  kepadamu selama  satu  tahun) sighat seperti  ini termasuk sighat yang jelas (al-sharihah) baik disandarkan kepada benda atau kepada manfaat suatu barang atau jasa.
1) Secara tidak jelas (al-kinayah) tersebut adalah:
Artinya: “Sighat yang  mengandung pengertian  ijarah  (sewa  menyewa  atau upah  mengupah)  dan  mengandung pengertian lainnya” Adapun contoh sighat yang tidak jelas (al-kinayah) ini  seperti  seseorang berkata “Aku jadikan manfaat atau jasa ini menjadi  milikmu  selama  satu tahun”. Bentuk sighat seperti ini termasuk sighat yang  tidak  jelas (al-kinayah) karena pengambilan  manfaat atau  jasa  tersebut boleh jadi melalui jalan ijarah lainnya.
Adapun syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut (Ascarya, 2007, p. 99):
a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh  aset  yang  disewakan  tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
b) Kepemilikan  aset  tetap  pada  yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya,  sehingga  aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
c) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa.
Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak,  akad ijarah masih  tetap berlaku.
d) Objek ijarah tidak boleh dikurangi atau dihilangkan  dan  tetap  berada  pada pemiliknya, dan hanya manfaat yang dialihkan kepada penyewa.
e) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan  harga  yang  ditetapkan sebelumnya  pada  saat  kontrak berakhir.  Apabila  aset  akan  dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.
Adapan  syarat  ( ijarah )  sewa menyewa  menurut  Sayyid  Sabiq  adalah (Sayyid Sabiq, 1983, p. 205):
Adapun syarat sahnya ijarah , penulis akan menjelaskannya satu persatu sebagai berikut:
a) Kerelaan  kedua  belah  pihak  yang melakukan akad.
b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang  yang  diakadkan,  sehingga mencegah timbulnya perselisihan
c) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaanya manurut kriteria, realita, dan syara’.
d) Dapat  diserahkan  sesuatu  yang disewakan  berikut  kegunaannya (manfaatnya).
e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
Perlu  diketahui  bahwa  tujuan disyariatkan al-ijarah itu  adalah  untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan  hidup.  Banyak  orang  yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduannya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat (Abrur  Rahman  Ghazaly,  2010,  p.278).
Saddu al- Zari’at secara bahasa kata sadd berarti  menutup,  dan al- zari’at berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan (Firdaus, 2004, p.119). Secara istilah berarti sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dzari’ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi  sasarannya.  Dalam  tindakan pelaksanaan juabasambuik yang dilakukan masyarakat  Kenagarian  Gunung  Padang Alai  atas  persetujuan  dan  kerelaan  dari pemilik lahan dan penyewa yang melakukan akad, tidak ada yang dipaksa dari salah satu pihak yang melakukan akad. Manfaat yang didapat  pemilik  lahan  dari  pelaksanaan juabasambuik adalah mendapat uang yang dibutuhkan dengan cepat dan uang yang didapat  bisa  langsung  digunakan  untuk keperluan yang mendesak. Mengenai tidak dapat diserahkan sesuatu yang disewakan manfaatnya, penyewa juga memiliki resiko terhadap  pelaksanaan juabasambuik tersebut, perputaran uangnya sangat lama dan  hal  yang  demikian  yang  ditunggu penyewa, sewaktu panen biaya untuk upah pekerja mengambil buah dan membersihkan pohon kelapa tanggungjawab  penyewa,  pohon  kelapa perlu dibersihkan sekali enam bulan supaya buah yang didapat lebih banyak. Apalagi dalampelaksanaan antara pemilik lahan dan penyewa mendapatkan dengan adil, apabila ada tambahan sewaktu panen penyewa akan memberikan kepada pemilik lahan 50% dari hasil  penjualan  buah.  Bukan  maksud penyewa  dengan  menekan  harga  akan mendapat untung yang sangat besar tetapi dilihat dari kondisi dan letak lahan yang jauh yang menempuh waktu berjam menuju lahan dan lokasi lahan yang jurang ke bawah membuat  penyewa  dan  pekerjanya kesulitan  dalam  mencapai  tempat  lahan tersebut.
Pelaksanaan
juabasambuik
dilakukan masyarakat Kenagarian Gunung Padang  Alai  merupakan  sarana  bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan  manfaat  yang  mereka butuhkan  meskipun  mereka  tidak
memilikinya. Melihat dari penjelasan di atas dapat  disimpulkan,  bahwa  pelaksanaan juabasambuik yang di lakukan adalah batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Rukun  dan  syarat  yang  tidak terpenuhi yaitu pertama, sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena  dari  kejelasan sighat lah  menjadi paham terlaksananya ijarah tersebut, sebab sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan ijarah. Kedua, manfaat yang menjadi objek ijarah harus  diketahui  secara  sempurna sehingga  tidak  muncul  perselisihan  di kemudian  hari  baik  jenis,  sifat  dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam pelaksanaan juabasambuik pohon  kelapa sighat yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa tidak jelas, adanya gharar yaitu  ketidakpastian terhadap akibat satu perkara/transaksi atau, ketidakjelasan antara baik dan buruknya, misalnya  pohon  kelapa  tumbang dikarenakan petir, maka akan merugikan penyewa  sedangkan  penyewa  harus mendapat untung dua kali lipat dari hasil penjualan  buah  kelapa,  apabila  tidak mendapat  untung  dua  kali  lipat  maka diperpanjang untuk satu kali panen dan buah pohon kelapa sebagai manfaat tidak diketahui secara sempurna sehingga muncul perselisihan di kemudian hari.
D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab- bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan juabasambuik pohon kelapa di Nagari Gunung Padang Alai adalah batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu pertama, sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena  dari  kejelasan sighat lah  menjadi paham terlaksananya ijarah tersebut, sebab sighat merupakan suatu bentuk persetujuan
Jurnal El-Kahfi (Journal ofi Islamic Economic) Vol. 03 No.01 2022
dari kedua belah pihak untuk melaksanakan ijarah. Kedua, manfaat yang menjadi objek ijarah harus  diketahui  secara  sempurna sehingga  tidak  muncul  perselisihan  di kemudian  hari  baik  jenis,  sifat  dan ketentuan dari barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam
pelaksanaan
juabasambuik pohon  kelapa sighat yang dilakukan pemilik lahan dan penyewa tidak jelas, adanya gharar yaitu  ketidakpastian terhadap akibat satu perkara/transaksi atau, ketidakjelasan antara baik dan buruknya, misalnya  pohon  kelapa  tumbang dikarenakan petir, maka akan merugikan penyewa  sedangkan  penyewa  harus mendapat untung dua kali lipat dari hasil penjualan  buah  kelapa,  apabila  tidak mendapat  untung  dua  kali  lipat  maka diperpanjang untuk satu kali panen dan buah pohon kelapa sebagai manfaat tidak diketahui secara sempurna sehingga muncul perselisihan di kemudian hari.

## Daftar Pustaka
An- Na’im  and  Ahmad  A,  Islam and  the Secular State: Negotiating the Future of Sharia, Cambridge, Massachusetts, and London (Harvard University Press 2008) Ascarya. 2007. Akad dan Produk Syari’ah.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Al-Juzairi, Abdurrahman. 1969, Al-Fiqh Ala Mazahib  al- Arba’ah, Mesir:  al- Maktabah al Tijariyah al-Kubra Brian Z Tamanaha, ‘Law and Society’, A Companion  to  Philosophy  of  Law and  Legal  Theory  (Wiley  Blackwel Publishing 2010) Dahlan, Abdul Aziz . 1997. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Intermedia. jilid I Djazuli, A. 2006. Kaidah-kaidah Fikih.
Jakarta: Kencana Predana Media Group. Firdaus. 2004. Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara
Komprehensifi. Jakarta Timur: Zikrul Hakim Ghazaly, Abrur Rahman. Dkk. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta : Kencana.
Haroen,  Nasrun.  2007. Fiqh  Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama.
Ricard A Posner, Overcoming Law, Cet. 5 (Harvard University Press 1998)