Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 10, No. 2 Januari 2019 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PRAKTEK AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
Komang Adi Kurniawan Saputra*, Putu Dian Pradnyanitasari, Ni Made Intan Priliandani dan I Gst. B. Ngr. P. Putra
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia *adikurniawan@warmadewa.ac.id
DiPublikasi: 31/01/2019
http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176

## Abstract
This study aims to examine the effect of accountability and competency of human resources on fraud prevention processes in the management of village funds in the Province of Bali. The research design used is quantitative with the survey method. The study sample was determined with the help of Slovin formula with a total of 88 official villages in the Province of Bali that received village funding assistance. Data from the answers to questionnaires from respondents were tested by multiple linear regression  analysis  and  resulted  that  the  variables  of  accountability  and  competence  of  human  resources  had  a  positive influence on the prevention of fraud in village fund management.
Keywords: accountability; competency of human resources; fraud; village funds.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  akuntabilitas  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  proses pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Provinsi Bali. Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survey . Sampel penelitian ini ditentukan dengan bantuan rumus slovin dengan jumlah sebesar 88 desa dinas di Provinsi Bali  yang  mendapat  bantuan  dana  desa.  Data  hasil  jawaban  kuesioner  dari  responden  diuji  dengan  analisis  regresi  linier berganda dan menghasilkan bahwa variabel akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.
Kata kunci: akuntabilitas; kompetensi sumber  daya manusia; fraud; dana desa.

## I.  PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  bertujuan  memberikan  pengakuan  dan  kejelasan kepada  desa  akan  status  dan  kedudukannya  dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Negara memberikan  kewenangan  Desa  dalam  melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Namun di  Bali,  respon  terhadap  undang-undang  desa  ini  bisa dikatakan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal  ini  karena  Bali  selama  ini  menganut  dualisme pemerintahan desa, dan undang-undang desa mengatur keduanya.  Tidak  seperti  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1979 yang hanya mengakui Desa Dinas sebagai subjek hukum, UU No. 6 Tahun 2014  juga  mengakui desa  adat.  Dalam  undang-undang  ini  dipaparkan bahwa baik desa dinas dan desa adat sama-sama diakui dan  diperlakukan  sama  dimata  pemerintah.  Desa  dan desa  adat  juga  bisa  melakukan  perubahan-perubahan untuk mencapai mekanisme pemerintahan yang efektif (penjelasan UU No. 6 Tahun 2014).
Masalah  muncul  ketika  terbitnya  UU  Desa  yang mensyaratkan adanya unit pemerintahan tunggal dalam sebuah  desa,  yang  akan  menerima  alokasi  dana  dari APBN.  Pro  dan  kontra  mulai  muncul  mengiringi
terbitnya  UU  ini,  pertentangan  pendapat  ini  wajar terjadi  terutama  jika  dikaitkan  dengan  praktek akuntabilitas  yang harus dilakukan dalam pengelolaan dana  desa.  Secara  empirik,  akuntabilitas  dan  sumber daya  manusia  antara  desa  adat  dengan  desa  dinas, tidaklah  jauh  berbeda.  Kedua  entitas  ini  sama-sama bisa  melakukan  praktik-praktik  yang  memperlihatkan minimnya praktik akuntabilitas, seperti misalkan kasus korupsi  yang  dilakukan  kepala  desa  ataupun kelian desa. Misalkan    kasus  yang  menjerat  Kepala  Desa Bondalem,  terkait  Program  Agraria  Nasional  (Prona) pensertifikatan tanah masal (Padmani, 2014). Ataupun Kelian  Desa Banyuasri  yang  melakukan  penggelapan aset desa senilai Rp 500 juta (antaranews.com).
Keberadaan  desa  admininistrasi  di  Indonesia sesungguhnya  dikukuhkan  oleh  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1979.  Lembaga  ini  dibentuk  sebagai institusi  pemerintah  lokal  modern  yang  meninggalkan adat.    Dalam  undang-undang  ini,  diungkapkan  bahwa unsur  pemerintahan  desa  terdiri  dari  kepala  desa  dan lembaga musyawarah desa. Kepala desa sebagai pucuk pimpinan desa, dibantu oleh sekretaris desa dan kepala dusun. Konstitusi tidak mengakui adanya pemerintahan  berdasarkan  adat.  Undang-undang  ini relatif  berhasil  diterapkan,  terutama  di  Pulau  Jawa
Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa yang hukum adatnya sudah mulai terkikis modernisasi (Padmani, 2014).
Namun  di  Bali,  adanya  undang-undang  desa  ini tidak serta merta meniadakan pemerintahan adat. Desa Adat  atau  desa pakraman tetap  ada  di  Bali,  untuk mengurusi krama  desa untuk  hal-hal  yang  berkaitan dengan budaya dan keagamaan. Sementara desa dinas mengurusi  masyarakat  sebagai  warga  negara,  untuk hal-hal yang terkait dengan administrasi kependudukan  (Padmani,  2014).  Desa  adat  sejauh  ini tidak mau digabung dengan desa dinas, karena mereka tidak  mau  kehilangan  otonomi  yang  asli,  dan  tidak mau  berada  secara  hierarki  di  bawah  negara.  Dari pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  antara desa  adat  dan  desa  dinas  memiliki  kepentingan  yang berbeda  dalam  pengelolaan  desa  dan  otoritas  masing- masing.  Sehingga,  hal  seperti  ini  berpotensi menimbulkan  konflik  ditengah-tengah  dualisme pemerintahan  desa.  Fenomena  yang  terjadi  ditengah- tengah  masyarakat  Bali  saat  ini  adalah  bahwa  desa adat  memiliki  sebagian  besar  wilayah  desa  seperti misalnya tanah kosong, wilayah pesisir pantai ataupun wilayah  potensial  lainnya,  namun  tidak  cukup  dana untuk  mengelolanya  untuk  menghasilkan  devisa  bagi desa. Namun, kondisi terbalik terjadi yaitu, desa dinas mendapat banyak kucuran dana dari pemerintah pusat akan tetapi minim lahan yang dikembangkan, hasilnya sampai  saat  ini  tidak  banyak  desa  di  Bali  yang memiliki  dan  mampu  mengembangkan  BUMDesa  di desanya  masing-masing  karena  keterbatasan  lahan ataupun sumber daya lainnya.
Seiring  berjalannya  waktu,  perbedaan  pendapat antara  desa  adat  dan  desa  dinas  dalam  pengelolaan dana  desa  mulai  hilang,  namun  dalam  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  masih  sangat  banyak masyarakat  desa  tidak  memahami  peruntukkan  dana desa  ini.  Misalnya,  dana  desa  ingin  digunakan  untuk membangun  atau  merenovasi  tempat  ibadah,  serta digunakan  dalam  pembiayaan  upacara  keagamaan. Ketidakpahaman masyarakat ini sudah lama bergulir di masyarakat,  tekanan  demi  tekanan  datang  kepada kepala  desa  sehingga  berbagai  alasan  dan  penjelasan diberikan  kepada  warga  masyarakat  agar  warga memahami  peruntukan  dari  dana  desa  tersebut. Sehingga sampai saat ini, potensi konflik desa adat dan desa  dinas  sudah  mulai  berkurang  karena  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  dan  lembaga  lainnya bersinergi  mensosialisasikan  tentang  dana  desa  ini untuk memberikan berbagai pemahaman kepada warga masyarakat.  Namun,  ketika  permasalahan  satu  telah teratasi,  muncul  kembali  masalah  lainnya  seperti masalah  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  dimiliki desa  dinas  belum  mumpuni  dalam  hal  administrasi keuangan  dan  tugas-tugas  lainnya  yang  diwajibkan dalam  UU  Desa,  sehingga  akuntabilitas  yang  selama ini  menjadi  faktor  kunci  keberhasilan  sebuah pemerintahan belum bisa tercapai. Bahkan, desa masih belum  tersentuh  akuntansi  sebagai  motor  penggerak akuntabilitas,  karena  sebagian  warga  desa  yang
bergelar  sarjana  dan  memahami  akuntansi  atau pengelolaan  keuangan  tidak  mau  bekerja  di  desa karena  gaji  yang  minim,  gengsi  dan  faktor lainnya.Dalam  konteks  akuntansi,  pihak  mana  yang lebih baik dalam pengelolaan dana, dapat dikaji secara mendalam melalui kesiapan entitas untuk menyelenggarakan  sistem  akuntabilitas  yang  baik, karena  akuntabilitas  merupakan  prinsip  utama    untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Akuntabilitas  dalam  implementasi  UU  Desa sangatlah  penting  sebab  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  telah  melakukan  kajian  terhadap pengelolaan  dan  alokasi  dana  desa  tahun  anggaran 2015.  Pengucuran  dana  desa  dari  pemerintah  pusat dengan  total  anggaran  Rp20,7  triliun  itu  dinilai memiliki  sejumlah  persoalan  yang  membuka  celah terjadinya  tindak  pidana  korupsi  atau fraud . Setidaknya,  beberapa  permasalahan  diindikasikan terjadi  dan  dibagi  dalam  empat  aspek.  Yakni  aspek regulasi  kelembagaan,  aspek  tata  laksana,  aspek pengawasan,  dan  aspek  sumber  daya  manusia (detik.com, diakses 13 Oktober 2016). Dengan adanya penyaluran  dana  desa  yang  nominalnya  besar  ke masing-masing  desa  dibutuhkan  kompetensi  dan pengawasan yang ketat dari masing-masing pemerintah  desa  dalam  pengelolaannya.  Hal  tersebut dibutuhkan  untuk  menghindari  adanya  kecurangan yang  selama  ini  ditakutkan  oleh  pemerintah  dan masyarakat.
Kecurangan/ fraud biasanya  terjadi  jika  sistem pengendalian  yang  ada  sangat  lemah  dan  kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan  yang  selama  ini  ditemukan  pada  sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau  pelaporan  keuangan  dana  desa.  Beberapa permasalahan  ditemukan  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam  pengelolaan  dana  desa  yaitu aspek  regulasi  dinilai  masih  lemah  dan  beberapa  di antaranya  tumpang  tindih  kewenangan  antara Kementerian  Pembangunan  Desa  Tertinggal  dan Kementerian  Dalam  Negeri.  Terlebih,  berdasarkan kajian  komisi  antirasuah  pada  tahun  lalu,  formula pembagian  dana  desa  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tidak transparan. Sementara itu, terkait tata laksana, tidak ada standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa.  Laporan  pertanggungjawaban  pun dinilai  rawan  dipalsukan.  Dugaan  permainan  proyek oleh  para  mafia  yang  menyusup  ke  desa-desa  dan mengatasnamakan warga desa.Sehingga, dapat disimpulkan  bahwa  potensi fraud sangat  besar  dalam pengelolaan  dana  desa  ini,  terlebih  dengan  kondisi dualisme  pemerintahan  desa  di  Bali  dengan kepentingan  yang  berbeda  serta  kompetensi  SDM yang  dimiliki  desa  dinas  belum  sesuai  harapan  untuk mengedepankan  akuntabilitas.  Hal  ini  praktis perangkat  desa  menghandalkan  pendamping  desa dalam segala urusan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaruh praktek akuntabilitas terhadap fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa  dan  pengaruh  kompetensi SDM  terhadap fraud dalam  pengelolaan  keuangan desa.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA
Akuntabilitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
menyatakan  bahwa  dalam  rangka  mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan  secara  profesional,  terbuka  dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan  pokok  yang telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar.  Salah satu  poin  penting  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  keuangan  negara  adalah menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur  penting  dalam  mendukung  terwujudnya good governance di Indonesia.
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  bagi  penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau  kegagalan,  kepada  pemberi  amanah,  sampai pemberi  amanah  puas  terhadap  kinerja  pelasaksanaan kegiatan  (Rosjidi,  2001).  Definisi  lain    menyebutkan akuntabilitas  adalah  konsep  etika  yang  dekat  dengan administrasi  publik,  yang  mempunyai  beberapa  arti yang  sering  disinonimkan  dengan  konsep  dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), dapat dipertanyakan (answeability), dapat  dipersalahkan (blameworthiness), dan yang mempunyai ketidakbebesan (liability ( Atmadja et al, 2013 ).
Akuntabilitas  keuangan  memiliki  fokus  utama pelaporan  yang  akurat  dan  tepat  waktu  tentang penggunaan  dana  publik,  yang  biasanya  dilakukan melalui  laporan  yang  telah  diaudit  secara  profesional. Tujuan  utamanya  adalah  untuk  memastikan  bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif (Nuritomo & Rossieta,  2014).  Akuntabilitas  memiliki  lima  unsur yang  menjelaskan  dalam  kondisi  apa  dari  setiap dimensi  bagaimana  sebuah  organiasasi  dikatakan akuntabel. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi,  liabilitas,  kontrol,  responsibilitas,  dan responsivitas (Koppell, 2005).

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Peran SDM dalam perusahaan/organisasi mempunyai  arti  yang  sama  pentingnya  dengan pekerjaan  itu  sendiri,  sehingga  interaksi  antara organisasi  dan  SDM  menjadi  fokus  perhatian pimpinan. Melihat pentingnya pengembangan kemampuan/kompetensi SDM dalam organisasi, maka perlu  adanya  program-program  yang  dikembangkan oleh  organisasi  itu  sendiri  dalam  meningkatkan kompetensi  SDM.  Kompetensi  dalam  hal  ini  adalah
sebagai  karakteristik  yang  mendasari  seseorang  dan berkaitan  dengan  efektivitas  kinerja  individu  dalam pekerjaannya  (Spencer  &  Spencer,  1993).  Penentuan ambang  kompetensi  yang  dibutuhkan  tentunya  akan dapat  dijadikan  dasar  bagi  proses  seleksi,  suksesi, perencanaan,  evaluasi  kinerja,  dan  pengembangan SDM. Lima karakteristik kompetensi yaitu (Spencer & Spencer, 1993):
1. Motives, adalah sesuatu  dimana seseorang  secara konsisten befikir sehingga ia melakukan tindakan.
2. Traits, adalah  watak  yang  membuat  orang  untuk berperilaku  atau  bagaimana  seseorang  merespon sesuatu dengan cara tertentu, misalnya percaya diri, kontrol diri atau daya tahan ( hardiness ).
3. Self  Concept, adalah  sikap  dan  nilai-nilai  yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melaluai uji kepada responden untuk mengetahui bagaimana value yang  dimiliki  seseorang,  dan  apa  yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu.
4. Knowledge, adalah  informasi  yang  dimiliki seseorang  untuk  bidang  tertentu.  Pengetahuan ( knowledge ) merupakan kompetensi kompleks.
5. Skills, adalah  kemampuan  untuk  melaksanakan suatu  tugas  tertentu  baik  secara  fisik  maupun mental.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia (SDM)  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  yang dimiliki  oleh  individu  sebagai  dasar  peningkatan kinerja  organisasi.  SDM  dalam  hal  ini  sebagai  aktor yang berperan aktif dalam  menggerakkan perusahaan/ organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Kompetensi SDM  yang  tercermin  pada  hasil  karya  atau  kinerja individu  yang  diciptakan  melalui  kemampuan (kecakapan)  yang  dimiliki  (meliputi:  pengetahuan, ketrampilan,  perilaku  dan  sikap)  akan  dapat membedakan antara mereka yang berkualitas baik atau “biasa-biasa saja” (Hofrichter & Spencer, 1996).
Kinerja  individu  dapat  optimal  apabila  individu tersebut memiliki kompetensi yang handal dibidangnya  (Joko,  2005).  Kehandalan  kompetensi SDM  dapat  dibentuk,  dimana  pembentukkannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola  SDM  ke  dalam  beberapa  spesifikasi kompetensi  individu,  antara  lain:  (1)  kompetensi pencapaian  tujuan,  (2)  kompetensi  pemecahan masalah, (3) kompetensi interaksi terhadap sesama, (4) kompetensi teamwork. Dengan  demikian,  sinergi kompetensi  masing-masing  individu  secara  bersama- sama  akan  mengoptimalkan performance organisasi secara keseluruhan. Pada akhirnya, peranan kompetensi  SDM  sangat  menentukan  kemajuan organisasi  dalam  upaya  menciptakan  keunggulan bersaing dan pencapaian tujuannya.

## Fraud
Fraud diterjemahkan  sebagai  penyimpangan,
demikian pula dengan error dan irregularities masing- masing  diterjemahkan  sebagai  kekeliruan  dan ketidakberesan  (Dewi  &  Apandi,  2012).    Sedangkan SAS  No.99  mendefinisikan  kecurangan  sebagai tindakan  kesengajaan  untuk  menghasilkan  salah  saji material  dalam  laporan  keuangan  (Rustiarini  & Sunarsih,  2015).  Perbedaan  dari  penyimpangan  dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, apakah  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  yang disengaja  atau  tidak. Fraud atau  penyimpangan dilakukan dengan unsur kesengajaan dalam melakukannya.  ACFE’s  mendefinisikan fraud sebagai tindakan  mengambil  keuntungan  secara  sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau  mencuri asset /sumberdaya  dalam  organisasi (Singleton & Singleton, 2010).
Fraud adalah  kejahatan  yang  dapat  ditangani dengan  dua  cara  yaitu  mencegah  dan  mendeteksi, bahkan fraud yang terungkap  merupakan bagian  kecil dari  seluruh fraud yang  sebenarnya  terjadi (Tuanakotta,  2012). Fraud menunjuk  pada  penyajian fakta  yang  bersifat  material  secara  salah  yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk  membohongi  dan  mempengaruhi  pihak  lain untuk bergantung pada fakta tersebut, fakta yang akan merugikannya  dan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku, suatu  tindakan  yang  curang  ( fraudulent  act )  harus memenuhi  lima  kondisi  ini:  1)  harus  terdapat  laporan yang  salah  atau  tidak  diungkapkan;  2)  fakta  yang sifatnya  material,  suatu  fakta  harus  merupakan  faktor yang  substansial  yang  mendorong  seseorang  untuk bertindak; 3) harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan  bahwa  laporan  tersebut  salah;  4) ketergantungan  yang  dapat  dijustifikasi,  penyajian yang  salah  harus  me-rupakan  faktor  yang  substansial yang  menyebabkan  pihak  lain  merugi  karena ketergantungannya;  5)  Perbuatan  tidak  adil  atau kerugian.  Kebohongan  tersebut  telah  menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi  korban fraud ( Hall, 2001).
Fraud atau  kecurangan  adalah  objek  utama  yang diperangi  dalam  akuntansi  forensik.  Kecurangan adalah  suatu  pengertian  umum  yang  mencakup beragam  cara  yang  dapat  digunakan  oleh  kecerdikan manusia,  yang  digunakan  oleh  seseorang  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  orang  lain  melalui perbuatan  yang  tidak  benar.  Kecurangan  adalah penipuan  yang  disengaja,  umumnya  dalam  bentuk kebohongan,  penjiplakan  dan  pencurian.  Kecurangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan  kekayaan,  atau  untuk  menghindari  pembayaran atau  kerugian  jasa,  atau  menghindari  pajak  serta mengamankan  kepentingan  pribadi  atau  usaha. Korupsi  adalah  salah  satu  bentuk fraud ,  dan  bukan merupakan  budaya  namun  melainkan  cerminan  dari sistem  perekonomian  dan  kelembagaan  yang meningkatkan  manfaat  atau  keuntungan  korupsi (Tuanakotta, 2012).

## Keuangan Desa
Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa  (Yabbar &  Hamzah,  2015:191).  Hak  dan  kewajiban  tersebut menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa digunakan oleh aparatur desa untuk menjalankan penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  masyarakat  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa.
Keuangan  desa  meliputi  hak  dan  kewajiban  desa yang  dapat  diukur  dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa uang dan barang yang dapat diwujudkan dalam pendapatan  desa  berupa  pendapatan  asli  desa,  alokasi anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  (APBN), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota,  alokasi  dana  desa,  bantuan  keuangan  dari pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota hibah dan sumbangan  yang tidak  mengikat dari pihak ketiga  serta  lain-lain  pendapatan  desa  yang  sah (Yabbar & Hamzah, 2015).

## Rumusan Hipotesis dan Kerangka Konseptual
Berdasarkan  penelitian  dari  Ismail,  dkk (Ismail et al, 2016) menyatakan bahwa di desa belum memahami  pengelolaan  dana  desa  berdasarkan Permendagri  113/2014  yang  diperparah  dengan kondisi SDM yang sama sekali tidak kompeten dalam pengelolaan  dana  desa  karena  minimnya  sosialisasi dan  bimbingan  teknis.  Hal  tersebut  praktis  membuat desa  tidak  mampu  menunjukkan  akuntabilitasnya dalam  pengelolaan  keuangan  desa  terlebih  dalam implementasi  akuntansi  yang  berbasis  komputerisasi. Meskipun  demikian,  para  aparat  desa  memiliki semangat  untuk  tetap  mensukseskan  pelaksanaan program dana desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak  program  fisik  untuk  menyerap  dana desa.  Penelitian  lainnya  juga  menyatakan  bahwa akuntabilitas  berhubungan  positif  dengan  pengelolaan anggaran,  dalam  hal  ini  anggaran  dapat  diasumsikan sama  dengan  keuangan  desa  yang  pengelolaannya berbasis anggaran (Muljo et al, 2014).
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusiamenjadi  salah satu  hal  penting  dalam  mensukseskan  UU  Desa sehingga  sampai  saat  ini  menjadi  program  prioritas pemerintah  pusat  untuk  menginstruksikan  kepada setiap  desa  supaya  memiliki  tenaga  ahli  dalam pengelolaan keuangan Desa. Pemerintahan Desa harus mempersiapkan sistem kerja  yang sebaik-baiknya dan SDM yang ahli serta memberdayakan fasilitator seperti tenaga pendamping yang utamanya dalam pengelolaan keuangan dan teknologi informasi. Dengan dimilikinya  SDM  yang  terampil  di  Desa  dan  mampu mengaplikasikan  semua  yang  di  amanatkan  oleh  UU dan  Regulasi  lainnya  tentang  Dana  Desa,  maka akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa akan tercapai
sehingga  terhindar  dari  segala  jenis fraud ,  terlebih dengan  adanya  sanksi  yang  sangat  mengikat  dalam pelaksanaan  UU  ini  maka  semua  pihak  yang  terlibat dalam  keuangan  Desa  ini  harus  bersinergi  dan berkomitmen untuk menindak tegas pelaku fraud atau melaporkannya  melalu whistleblowing system dengan mekanisme di desa.
Berdasarkan  ilustrasi  tersebut,  maka  dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya yaitu:
H 1 : Praktek akuntabilitas berpengaruh terhadap fraud dalam pengelolaan keuangan desa H 2 :  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh terhadap fraud dalam pengelolaan keuangan desa Sesuai  dengan  rumusan  hipotesis  yang  disajikan dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  dibuat  kerangka konseptualnya.  Berikut  adalah  kerangka  konseptual dari penelitian ini:
masuk  dalam  rentang  sampel  untuk  penelitian korelasional  yaitu  >  dari  30  atau  <  dari  500  (Sekaran & Bougie, 2010).
Berikut  metode  penentuan  jumlah  sampel menggunakan rumus Slovin (Usman, 2007) yaitu:
Keterangan: n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi e = 10% = 0,10
Berdasarkan  rumus  tersebut  diatas,  maka  dapat ditetapkan  jumlah  sampel  minimal  adalah  sebagai berikut:

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari sumbernya.  Data  yang  digunakan  berupa  opini  dari subyek  penelitian  yang  dikumpulkan  dengan mengunakan  metode  survei  yaitu  melalui  kuesioner. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan personally  administeredquestionnaires (kuesioner secara  personal)  yang  artinya  peneliti  dapat berhubungan  langsung  dengan  responden  dan memberikan  penjelasan  seperlunya  tentang  kuesioner dan  dapat  langsung  dikumpulkan  setelah  selesai dijawab oleh responden (Indriantoro & Supomo, 2009: 154).

## Desain Kuesioner
Peneliti  mengembangkan  kuesioner  dengan  cara mengadopsi  dari  penelitian  sebelumnya  dan  juga mengembangkan sendiri mengacu pada indikator teori yang  ada.  Kuesioner  yang  digunakan  akan  mengukur satu  variabel  dependen  dan  dua  variabel  independen sesuai  model  penelitian  yang  telah  ditetapkan.  Skala yang  digunakan  untuk  pengukuran  adalah  skala  likert yang  dinyatakan  dengan  rentang  angka  1  sampai dengan angka 5.
Akuntabilitas  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan mengajukan lima unsur akuntabilitas, yang menjelaskan  dalam  kondisi  apa  dari  setiap  dimensi tersebut,  sebuah  organisasi  dikatakan  akuntabel. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol,  responsibilitas,  dan  responsivitas  (Koppell, 2005).
Kompetensi  sumber  daya  manusiadapat  diartikan sebagai  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  individu sebagai  dasar  peningkatan  kinerja  organisasi.  SDM dalam hal ini sebagai aktor yang berperan aktif dalam menggerakkan  perusahaan/organisasi  dalam  mencapai tujuannya.  Digunakan  lima  karakteristik  kompetensi
Akuntabilitas Kompetensi SDM Fraud H1 H2 Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

## III.  METODE

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala desa  yang  memimpin  desa  dinas  di  lingkungan Provinsi Bali. Teknik sampling yang digunakan adalah pemilihan  sampel  menggunakan  metode purposive random  sampling dengan  berdasarkan  pertimbangan ( judgement) yaitu  pemilihan  sampel  yang  didasarkan pada  tujuan  dan  masalah  penelitian.  Dalam  penelitian ini sampel diambil dari kepala desa dan memiliki masa tugas  telah  melewati  satu  tahun  sehingga  diharapkan memiliki  pengetahuan  yang  memadai,  pemahaman terhadap  kondisi  lingkungan  kerja  yang  cukup,  dan memiliki persepsi dan pertimbangan yang komprehensif  terhadap  kecurangan  ( fraud ).  Jumlah kepala desa yang memenuhi kriteria sampling tersebut adalah sebanyak 716 kepala desa sesuai dengan jumlah desa yang ada di Bali yang menerima dana desa, data ini  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Bali  tahun  2013,  karena  sampai  tahun  2016  ini  tidak ada  perubahan  jumlah  desa  di  Bali.  Dari  jumlah tersebut,  responden  yang  menjadi  sampel  adalah sebanyak  88  orang.  Jumlah  sampel  tersebut  masih
Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa
untuk  mengukur  kompetensi  sumber  daya  manusia dalam pengelolaan keuangan desa yaitu motives, traits, self  concept,  knowledge, dan skills (Spencer  & Spencer, 1993) . Kecurangan  ( fraud) merupakan  penipuan  yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari  olehpihak  yang  dirugikan  tersebut  dan memberikan  keuntungan  bagi  pelaku  kecurangan (Ramadhaniyati  &  Hayati,  2014).  Ada  dua  konsep penting  lainnya  terkait  pencegahan fraud selain mengefektifkan pengendalian intern yaitu menanamkan  kesadaran  tentang  adanya fraud ( fraud
awareness ) dan upaya menilai risiko terjadinya fraud ( fraud risk assessment ). Sehingga, dalam penelitian ini untuk  mengukur  variabel fraud digunakan  konsep secara  skematis  dari Association  of  Certified  Fraud Examiners  (ACFE) yang  digambarkan  dalam  bentuk fraud  tree, dimana  dalam  pohon fraud tersebut disajikan  bagian-bagian  dari fraud yaitu corruption, asset  misappropriation, dan fraudulent  statements. Cabang-cabang  dari  bagian  pokok fraud tersebut dijadikan  indikator  dalam  kuesioner  penelitian (Tuanakotta, 2012).
Tabel 1 Dimensi, Konsep dan Skala Pengukuran Variabel Fraud Konstruk Dimensi Konsep No Butir
Fraud Corruption
Conflict of Interest Bribery Illegal Gratuities Economic Extortion Skala Likert 5 Point Asset Misappropriation Cash Non Cash Skala Likert 5 Point Fraudulent Statements Financial Non Financial Skala Likert 5 Point

## Teknik Analisis Data
Untuk  menganalisis  data,  yang  digunakan  adalah metode  regresi  linear  berganda  dengan  model  OLS serta  menggunakan software  SPSS  for  Windows Realesed 19.0 Programe . Metode ini merupakan salah satu  cara  perhitungan  koefisien  regresi  statistik  yang tidak  bias,  efisien  dan  konsisten.  Metode  ini  dapat diformulasikan  dalam  rumus  regresi  linear  berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e .............. (2) Keterangan:
Y : Potensi Fraud
a : Konstanta
X 1 : Praktek Akuntabilitas X 2 : Conflict of Interest
e : Faktor kesalahan pengganggu ( error ) Untuk  menguji  koefisien  regresi  secara  parsial antara variabel  bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat  signifikansi  5%  (α  =  0,05)  digunakan  uji  t dangan rumusan hipotesis sebagai berikut:
H 0 : b 0 = 0 artinya  variabel  bebas  secara  parsial tidak  punya  pengaruh  siginifikan  terhadap  variabel terikat
H 1 : b 1 ≠ 0 artinya  variabel  bebas  secara  parsial mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel terikat

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  Validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk  mengungkapkan sesuatu  yang akan diukur oleh kuesioner  tersebut  (Ghozali,  2016:52).  Uji  validasi Instrumen  dapat  dikatakan  valid  apabila  memiliki koefisien  hitung  >  0,3.  Berdasarkanhasil  uji  validitas yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  semua  butir pertanyaan memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga semua instrumen dinyatakan valid.Reliabilitas  sebenarnya  adalah  alat  untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator dari  variabel  atau  konstruk  (Ghozali,  2016:47).  SPSS memberikan  fasilitas  untuk  mengukur  reliabilitas dengan  uji  statistik Cronbach  Alpha (a)  (Ghozali, 2016:  48),  hasil  uji  reliabilitas  dapat  dilihat  bahwa nilai Cronbach  Alpha dari  masing-masing  variabel lebih  besar  dari  0,70,  sehingga  dapat  dikatakan reliabel.
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi  variabel  dependen  dan  variabel independen  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak. Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan One-Sample Kolgomorov-Smirnov . Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dalam  penelitian  ini  diperoleh nilai  A  symp.  Sig.  (2-tailed)  0,452  yang  lebih  besar dari  0,05.  Hal  itu  berarti  residual  data  berdistribusi normal.
Uji  Multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel  bebas  (Ghozali,  2016:103).  Untuk  menguji
Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa
ada  tidaknya  multikolinieritas  dapat  digunakan  nilai tolerance atau variance  factor (VIF).  Hasil  uji multikolinearitas  penelitian  ini  menunjukkan  nilai tolerance  sebesar  0,702  dan variance  inflation  factor (VIF)  sebesar  1,425  dimana  nilai  tolerance  lebih  dari 0,01  atau variance  inflation  factor (VIF)  kurang  dari 10, maka disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas  antara  variabel  bebas  dalam  model regresi. Tabel 2. Hasil Analisis Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui  apakah  dalam  sebuah  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  pada  residual  dari  satu pengamatan  lainnya  (Ghozali,  2016:134).  Cara  untuk mendeteksi  ada  tidaknya  heterokedastisitas  dapat diketahui  dengan  menggunakan  uji  statistik Glejser. Model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas  bila  nilai  signifikansi  variabel bebasnya  terhadap  nilai absolute  residual statistic  di atas  α  =  0,05.  Uji  statistik Glejser diperoleh  nilai signifikansi  variabel  akuntabilitas  sebesar  0,088,  dan kompetensi  SDM  sebesar  0,282,  semua  nilai  sig  pada kedua  variabel  bebas  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini berarti model regresi tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Model Colliearity Statistics Tolerance VIF X1 0,702 1,425 X2 0,702 1,425 Tabel 3. Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dalam model analisis regresi linear berganda yang menjadi  variabel  terikatnya  adalah  pencegahan fraud sedangkan  yang  menjadi  variabel  bebasnya
adalah  akuntabilitas  dan  kompetensi  sumber  daya manusia. Hasil regresi linier berganda ditujukkan pada table berikut.
Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta T Sig. 1 (Constant) 18.553 9.664 1.920 .065 X1 .192 .041 .626 4.710 .000 X2 .472 .221 .284 2.137 .042
Dari  hasil  analisis  regresi  pada  tabel  di  atas  dapat disusun  persamaan  regresi  sebagai  berikut:  Y  = 18,553+  0,192X 1 +  0,472X 2 +  e.  Berdasarkan  nilai tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 dan 2  diterima,  yang  artinya  adalah  perlu  adanya akuntabilitas  di  pemerintahan  desa  untuk  pencegahan fraud. Selanjutnya kompetensi sumber daya manusiamemiliki  pengaruh  terhadap  pencegahan fraud.
Hipotesis  1  (satu)  diterima  yang  berarti  bahwa akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud dalam  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  berarti  bahwa penting  bagi  semua  pemerintahan  desa  untuk memahami  pentingnya  memahami  dan  menerapkan konsep  akuntabilitas  karena  pencegahan  fraud  dapat dimulai dari minimnya akuntabilitas dan pengendalian internal  (Tuanakotta,  2012:272).  Hasil  tersebut memperjelas  bahwa  akuntabilitas  bukan  hanya
Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa
merupakan  laporan  keuangan  yang  reliable  juga menunjukkan  efektivitas  untuk  semua  operasi  dalam pengelolaan  dana  desa.  Akuntabilitas  merupakan sebuah operasional mulai dari perencanaan, proses dan pertanggungjawaban yang dirancang dan dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  dan  diadopsi  oleh  pemerintah desa  untuk  memberikan  kepastian  yang  memadai dalam  mencapai  kegiatan  pemerintahan  yang  efektif dan  efisien,  keandalan  laporan  keuangan,  dan kepatuhan  terhadap  undang-undang  dan  aturan  yang berlaku.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan pernyataan oleh Tuanakotta (2012), Hermiyeti (2008), Nisak, dkk (2013), dan Purwitasari (2013).
Hasil  uji  hipotesis  2  (dua)  yaitu  ada  pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Dalam mengelola keuangan desa, harus  memiliki kompetensi SDM  yang  berarti  kemampuan  yang  harus  dimiliki seseorang  aparatur  berupa  pengetahuan,  ketrampilan, sikap  dan  prilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan tugasnnya.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  selain  untuk tata  kelola  keuangan  yang  baik,  dapat  juga  untuk tata kelola  pemerintahan  desa  dan  mampu  berdampingan serta  menghindari  asimetri  informasi.  Dana  desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang membutuhkan profesionalisme dalam pengelolaannya,  sehingga  tepat  sasaran  dan  tidak menyalahi  aturan  yang  sudah  ditentukan  serta disesuaikan dengan kepentingan pemerintah desa yang bersinergi  dengan  masyarakatnya  untuk  mencapai pendapatan  desa  yang  optimal  dengan  tujuan mensejahterakan masyarakat  desa.  Kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas  akan  meningkatkan  akuntabilitas  laporan realisasi  anggaran  di  tingkat  keuangan  desa,  sehingga segala  pertanggungjawaban  dapat  dilakukan  dengan baik  dan  terhindar  dari  segala  tindak  kecurangan (fraud).  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  dari  Bassirudin  (2014), Rahmawaty  (2015),  Sudiarianti,  dkk  (2015),  dan Atmadja  &  Saputra  (2017)  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan.

## V.  SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan uji analisis regresi berganda bahwa hipotesis satu dan dua diterima  yang  artinya  bahwa  akuntabilitas  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  pada pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa.  Hal tersebut  sama  artinya  dengan  akuntabilitas  dan kompetensi  SDM  dibutuhkan  untuk  mencegah  segala kecurangan  di  Pemerintahan  Desa  dalam  mengelola dana desa.
Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  kontribusi bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  seperti pemerintahan  desa  dalam  merumuskan  anggaran, pengelolaan  keuangan  serta  pertanggungjawaban.
Selain  itu  agar  selalu  mempertimbangkan  nilai-nilai moral  atau  etika  sebagai  faktor  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  pengelolaan  keuangan. Penelitian yang dilakukan ini tidak dapat terlepas dari beberapa  keterbatasan.  Berikut  merupakan  beberapa keterbatasan  dan  saran-saran  yang  dapat  diberikan sebagai berikut:
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yang  melekat dikarenakan  penelitian  ini  menggunakan  data  primer yang  diperoleh  melalui  kuisioner,  yaitu  kemungkinan terjadi  perbedaan  persepsi  antara  peneliti  dan responden  karena  responden  dan  peneliti  tidak  dapat saling  mengklarifikasi  pertanyaan  atau  pernyataan. Oleh  karena  itu  penelitian  tentunya  menjadi  lebih representatif  apabila  mengkombinasikan  dengan metode  wawancara  sehingga  persepsi  responden  atas pertanyaan  atau  pernyataan  dapat  diketahui  secara mendalam.
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  sampel pemerintahan  desa  yang  ada  di  Provinis  Bali sehinggahasil  dan  kesimpulan  penelitian  ini  tidak dapat  digeneralisasi  untuk  seluruh  pemerintah  desa yang  ada  di  Indonesia.  Penelitian  selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sampel yang sehingga  diperoleh  hasil  penelitian  dengan  tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  A,  T.,  Saputra,  K,  A,  K.,  &  Diota  P,  V.  (2013).
Akuntansi  Manajemen  Sektor  Publik. Undiksha Press.
Atmadja,  A,  T.,  &  Saputra,  K,  A,  K.  (2017). Pencegahan Fraud  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 1(2), 7-16.
Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  K.  A.  K.  (2018).  Determinant Factors  Influencing  the  Accountability  of  Village Financial  Management. A cademy  of  Strategic Management Journal . 17(1).
Atmadja, A. T., Saputra K, A, K., & Koswara, M, K. (2018). The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability,  Village  Facilitator  Competency  And Commitment  Of  Local  Government  On  The Success Of Budget Management . Academy of Accounting and Financial Studies Journal , 22(1).
Dewi,  R.,  &  Apandi.  R,  N,  N.  (2012). Gejala  Fraud  dan Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi. Simposium Nasional Akuntansi XV , Banjarmasin.
Hofrichter,  D,  A.,  &  Jr  Spencer.  L,  M.  (1996). Competencies: The  Right  Foundation  for  Effective Human  Resources  Management .  Compensation  and Benefits Review , 28(6), 21-24.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2009). Metode  Penelitian Bisnis  (Untuk  Akuntansi  dan  Manajemen). BPFE Yogyakarta.
Ismail,  M.,  Widagdo,  A,  K.,  &  Widodo,  A.  (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa . Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 19(2).
Joko,  N,  H.  (2005). Urgensi  Pengembangan  SDM  Berbasis Kompetensi .  Jurnal  Administrasi  dan  Bisnis , 1(2), 51-58.
Koppell,  J,  G,  S.  (2005). Pathologies  of  A ccountability: ICANN  and  The  Challenge  of  “Multiple Accountabilities  Disorder . Public  Administration Review , 65(1), 94-108.
Muljo,  H,  H.,  Kurniawati,  H.,  &  Pahala.  (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap
Pengelolaan Anggaran . Binus Bussines Review , 5(5), 537-550.
Nuritomo.,  &  Rossieta,  H.  (2014). Politik  Dinasti, Akuntabilitas,  dan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  di  Indonesia .    Simposium  Nasional Akuntansi 17 , Universitas Mataram Lombok.
Padmani,  T.  (2014). Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Pada Desa Adat Dan Desa Dinas (Studi Komparatif Pada Desa  Dinas  Dan  Desa  Adat  Pedawa) .  Skripsi Jurusan  Akuntansi  Program  S1,  Universitas Pendidikan Ganesha.
Ramadhaniyati,  Y.,  &  Hayati,  N.  (2014). Pengaruh
Profesionalisme, Motivasi, Integritas, dan Independensi  Satuan  Pengawasan  Internal  dalam Mencegah  Kecurangan  (Fraud)  di  Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri . JAFFA, 2(2), 101 – 114. Rosjidi.  (2001). Akuntansi  Sektor  Publik  Pemerintah: Kerangka,  Standar  dan  Metode .  Penerbit  Aksara Satu, Surabaya. Rustiarini,  N,  W.,  &  Sunarsih,  N,  M.  (2015). Fraud  dan
Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi  oleh  Auditor  Pemerintah .  Simposium Nasional Akuntansi XVIII , Medan.
Saputra, K, A, K., Ekajayanti, L, G, P, S., & Anggiriawan, P, B.  (2018). Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan Sikap Love of Money dalam Pengelolaan Keuangan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah .  Jurnal  Reviu
Akuntansi dan Keuangan , 8(1).
Saputra,  K,  A,  K.,  Sujana,  E.,  &  Tama.  G,  M.  (2018).
Perspektif  Budaya  Lokal  Tri  Hita  Karana  dalam Pencegahan  Kecurangan  pada  Pengelolaan  Dana Desa . Jurnal Akuntansi Publik , 1(1).
Saputra,  K,  A,  K.,  Anggiriawan,  P,  B.,  &  Sutapa,  I,  N.
(2018). Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa Dalam  Perspektif  Budaya  Tri  Hita  Karana. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga , 3(1). Sekaran, Uma., & Bougie, R. (2010). Research Methods for Business:  A  Skill  Building  Approach. Chichester: Wiley.
Singleton & Singleton. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting.Fourth Edition. Wiley Corporate F&A Spencer,  M,  L.,  &  Spencer,  M,  S.  (1993). Competence  at Work  Modelas  for  Superrior  Performance, Jhon Willy & Son, Inc: New York, USA.
Tuanakotta,  T,  M.  (2012). Akuntansi  Forensik  dan  Audit Investigatif . Penerbit: Salemba Empat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
Usman,  U.  (2009). Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan Motivasi  terhadap  Kepuasan  Kerja  dan  Kinerja Karyawan  pada  Perusahaan  Rokok  di  Jawa  Timur . Jurnal Aplikasi Manajemen, 7(3).
Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa:  Dari  Peraturan  di  Desa  hingga  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa,  Dari  Perencanaan Pembangunan  Desa  hingga  Pengelolaan  Keuangan Desa. Penerbit: Pustaka, Surabaya.
Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa