## IMPLEMENTASI PROGRAM VAKSINASI DI KABUPATEN TANGGAMUS
Satya Widhy Widharyadi 1 , Sinta Ningrum 2 , Ida Widianingsih 3
1 Program Pascasarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2,3 Departemen Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
satya20001@mail.unpad.ac.id
Submitted: 18-06-2022; Accepted: 17-07-2022: Published : 21-07-2022

## ABSTRAK
Tingginya ancaman penyebaran Covid-19 di Indonesia, telah menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional. Salah satu program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 yaitu melalui pelaksanaan program vaksinasi nasional, dengan target capaian pada akhir tahun 2021 sebanyak 75% populasi sudah mendapatkan vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memberikan penjelasan mengenai implementasi program vaksinasi nasional di Kabupaten Tanggamus. Teori dari Charles O. Jones tentang implementasi kebijakan yang mencakup tahapan pengorganisasiam, penginterpretasian, dan penerapan, digunakan sebagai acuan dalam analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala seperti keterbatasan dan keterlambatan distribusi vaksin Covid-19, penyebaran gerai vaksinasi dan tenaga vaksinator yang belum merata, kurangnya sinergi antar instansi dalam pelaksanaan program vaksinasi hingga masih adanya ketakutan masyarakat akan dampak lanjutan pasca vaksinasi. Adapun untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, perlu penguatan sinergi antar instansi dalam percepatan program vaksinasi melalui tahapan pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, Perlu analisa dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan kebijakan oleh masing-masing instansi dan stakeholder untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi guna dilakukan pembenahan agar capaian target vaksinasi dapat tercapai sesuai sasaran yang ditetapkan.
Kata kunci : Covid-19, vaksinasi, herd immunity, keterpaduan

## ABSTRACT
The high threat of the spread of Covid-19 in Indonesia has become a challenge for the Indonesian people to realize national development. One of the government's programs in accelerating the handling of Covid-19 is implementing a federal vaccination program, with a target achievement of 75% of the population by the end of 2021. This study aims to find and provide an explanation of the implementation of the national vaccination program in the Tanggamus District. The theory from Charles O. Jones on policy implementation, which includes the stages of organizing, interpreting, and implementing, is used as a reference in the analysis. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The results showed several obstacles, such as the limitations and delays in the distribution of the Covid-19 vaccine, the uneven distribution of vaccination booths and vaccinator staff, the lack of synergy between agencies in implementing the vaccination program, and the public's fear of the post-vaccination follow-up. As for supporting the implementation of the policy, it is necessary to strengthen the synergy between agencies in accelerating the

## Implementasi Program Vaksinasi Di Kabupaten Tanggamus
(Satya Widhy Widharyadi , Sinta Ningrum, Ida Widianingsih)
vaccination program through the stages of organization, interpretation and execution. Implementation of policies and programs  that have been determined, it is necessary to analyze and evaluate and monitor the performance of procedures by each agency and stakeholder to find out the obstacles and obstacles faced to make improvements so that the achievement of vaccination targets can be achieved according to the targets set.
Key word: Covid-19, vaccination, herd immunity, integration

## PENDAHULUAN
Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan masif telah menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dunia, hal ini tidak terlepas dari tingginya angka konfirmasi kasus Covid-19 di seluruh dunia serta jumlah korban meninggal akibat Covid-19. Akan tetapi, mengingat tingginya ancaman penyebaran Covid-19 di Indonesia, telah menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional. Kondisi tersebut,  tidak terlepas dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, namun juga hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya dihadapkan pada ancaman terhadap isu kesehatan yang menjadi fokus utamanya, namun situasi sosial dan ekonomi juga menjadi dua hal yang ikut terdampak secara serius  (Valerisha &Putra 2020).
Gambar 1 Cakupan Vaksinasi Dosis 1 dan 2 di Indonesia
Sumber :  Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Tahun 2021.
Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian sasaran vaksinasi nasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 baru mencapai
79,96% untuk dosis 1 dan 55,07% untuk dosis 2. Hal ini  mengindikasikan bahwa pelaksanaan program vaksinasi nasional yang ditargetkan akan rampung pada akhir 2021 untuk dosis 1 belum mampu terealisasi secara maksimal. Kondisi tersebut, tidak terlepas dari keterbatasan jumlah vaksin yang tersedia.

## Gambar 2 Capaian Vaksinasi Dosis 1 dan 2 di Indonesia
Sumber : Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Tahun 2021 . Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian sasaran vaksinasi nasional di Indonesia masih belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran vaksinasi di Indonesia pada tahun 2021 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Salah satu wujud tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid- 19 yaitu melalui program vaksinasi nasional untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan membangun kekebalan komunitas (herd immunity). Vaksin COVID-19 dalam uji klinis semuanya menunjukkan imunogenisitas yang
menjanjikan dengan berbagai tingkat efektivitas perlindungan dan profil keamanan yang dapat diterima (Nugroho dan Hidayat 2021) . Untuk menyikapi keadaan darurat di tengah pandemi Covid-19, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Mengacu pada target vaksinasi yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia ( World Health Organization / WHO), pada tahun 2021 setidaknya 40% dari populasi penduduk harus sudah divaksinasi secara lengkap. Sementara untuk tahun 2022 ini target capaian vaksinasi sebanyak 70%. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan WHO.
Mengingat capaian target vaksinasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan lebih lanjut, termasuk yang berkaitan dengan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masing-masing daerah  kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di tingkat kasus aktif nasional serta tingkat keterisian rumah sakit ( Bed Occupation Room / BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70% (Imendagri Nomor 17 Tahun 2021).
Program vaksinasi tersebut juga merupakan salah satu langkah kebijakan pemerintah guna mempercepat penanganan Covid-19 sekaligus sebagai salah satu wujud tanggungjawab pemerintah dalam melindungi kesehatan warga negara. Hal ini diawali sejak penetapan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Warga Corona Virus Disease 2019 (Salsa Nabila, 2021). Dimana kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan program vaksinasi merupakan salah satu wujud perlindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental yang tercermin dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah  menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan program vaksinasi. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya penerbitan Surat Edaran Bupati Tanggamus Nomor: 360/4924/25/2021 tentang Vaksinasi Terpadu Dalam Rangka Percepatan Vaksinasi Covid-19.
Adapun  tujuan dari penerbitan Surat Edaran Bupati tersebut antara lain terlaksananya percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus, terlaksananya sinergitas / keterpaduan pelaksanaan percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus serta tercapainya kekebalan kelompok  ( herd immunity ) dengan cakupan minimal 75% merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus
Untuk memaksimalkan pencapaian target vaksinasi, perlu dilakukan sinergitas / keterpaduan antara Dinas Kesehatan, TNI, Polri, Kecamatan dan Pemerintah Pekon. Dengan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya tenaga vaksinator dan logistik vaksinasi, sehingga target percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus dapat tercapai.
Namun faktanya di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan capaian target vaksinasi di Kabupaten Tanggamus masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Misalnya terjadi kesenjangan antara capaian di tingkat Kabupaten / Kota dengan data yang tercatat di pusat. Akibat dari hal tersebut, tentunya berdampak pada percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah, mengingat dengan level PPKM yang masih berada pada level 3 di Kabupaten Tanggamus, menyebabkan adanya berbagai pembatasan terhadap aktivitas warga masyarakat yang sudah barang tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan program vaksinasi, terutama yang berkaitan dengan pembatasan jumlah sasaran vaksinasi pada suatu titik lokasi pelaksanaan program vaksinasi terpadu.
Penelitian  Kusumajaya (2014)  tentang Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria dalam Mencapai Bebas Malaria Di Provinsi Bangka Belitung menjelaskan tentang penekanan implementasi kebijakan publik yang difokuskan pada administrasi pemerintahan dengan mengacu pada beberapa faktor, diantaranya faktor pelaksana implementasi, faktor administrasi organisasi, faktor administrasi politik, faktor administrasi pembuatan kebijakan, faktor teknik implementasi, faktor sumber daya dan faktor kepatuhan. Meskipun penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal landasan yuridis yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun dalam operasionalnya implementasi kebijakan tersebut lebih menekankan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Penyakit Malaria di Indonesia. Sementara dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan diantaranya Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Kajian Marini (2003), terkait partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Pembangunan Kesehatan Lingkungan Di Kelurahan Manokwari Barat menekankan pada partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan kesehatan yang difokuskan pada kebijakan birokrasi, program kesehatan lingkungan serta tingkat partisipasi masyarakat yang didukung oleh faktor pendorong berupa stimulasi, kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Meskipun memiliki kesamaan terkait fokus penelitian menyangkut implementasi kebijakan  program dibidang kesehatan, namun terdapat berbagai perbedaan dengan penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini, tidak hanya menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi, namun juga menekankan pada pengorganisasian antar lembaga publik dalam mendukung implementasi program vaksinasi serta penerapan program vaksinasi dalam mencapai sasaran vaksinasi nasional sebagaimana kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.
Berangkat dari uraian tersebut, Implementasi Program Vaksinasi di Kabupaten Tanggamus perlu diteliti agar dapat menunjukkan implementasi kebijakan yang telah dilakukan di lapangan. Artikel ini, secara teoretis diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep Implementasi Kebijakan dalam studi Kebijakan Publik. Secara praktis, artikel ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus mengenai masalah implementasi program pemerintah di Kabupaten Tanggamus.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi merupakan tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau suatu. Silalahi (1989 : 194) mengemukakan bahwa “implementasi mempunyai kedudukan penting dalam kebijaksanaan negara, karena betapapun baiknya suatu kebijaksanaan dirumuskan, tidak akan lebih baik daripada hasil pelaksanaannya”. Dengan demikian, suatu kebijakan publik yang telah dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, harus diimplementasikan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya yang tersedia.  Model Implementasi Kebijakan dari Charles O. Jones (dalam Abidin, 2002 : 199) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan yaitu organisasi, interpretasi atau pemahaman, dan penerapan.  Model ini dapat menjadi acuan analisis terkait implementasi Kebijakan di Kabupaten Tanggamus.

## Tahapan Implementasi Kebijakan
Mengacu pada model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Charles O. Jones, maka tahapan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program vaksinasi dilakukan melalui pendekatan pengorganisasian, interpretasi dan penerapan, sebagai berikut:
a. Tahap pengorganisasian, yakni penyiapan sumber daya organisasi, baik berupa sumber daya manusia, keuangan maupun sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan program dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh pemerintah.
b. Tahap interpretasi, yakni proses perencanaan dan pengarahan secara tepat kepada pelaksana program agar dapat dipahami dan dilaksanakan, termasuk pemberian sosialisasi dan edukasi kepada sasaran program yang pada akhirnya mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
c. Tahap penerapan, yakni langkah- langkah yang ditempuh dalam mencapai
tujuan-tujuan yang ditetapkan pada setiap program. Dimana penerapan sangat berkaitan erat dengan prosedur dan tata kerja yang biasanya berupa petunjuk pelaksanaan atas setiap kebijakan yang telah digariskan pemerintah.
Efektif atau tidaknya suatu kebijakan tidak terlepas dari perspektif yang digunakan untuk menilai suksesnya implementasi kebijakan. Menurut Prihartono (2012 : 37) diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran, dimana sasaran merupakan suatu kondisi atau keadaan yang diinginkan.
Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui dua perspektif sebagaimana dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (1986 : 11), yaitu melalui pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual.
Pendekatan kepatuhan memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan pelaksana program terhadap pembuat kebijakan. Dalam hal ini, pendekatan kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Jika para pelaksana implementasi tunduk pada aturan atau prosedur yang sudah digariskan, bertindak berdasarkan apa yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk rambu-rambu pembatasnya, maka implementasinya dianggap berhasil. Pendekatan faktual lebih berfokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan pelaksana program agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kecenderungan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non- organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980 : 7).

## Gambar 3. Kerangka Pikir

## Proposisi
Mengacu pada kerangka pemikiran tersebut di atas, maka proposisi dalam penelitian ini adalah implementasi program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanggamus dapat berjalan secara efektif apabila dilaksanakan secara terpadu oleh instansi yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 serta didukung dengan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi terpadu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.
Informan dalam penelitian ini diantaranya Kabagops Polres Tanggamus, Bupati Tanggamus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Dandim 0424/TGM, Stakeholder (LSM, Ketua Pekon, Komunitas) dan Ketua MUI Kabupaten Tanggamus.
Peneliti mengumpulkan data primer dan data  sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara informan. Sementara data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang dilakukan terhadap laporan, peraturan perundang- undangan, dokumen laporan data dari Polres Tanggamus dan instansi terkait serta jurnal dan artikel website yang berkaitan dengan penelitian Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, berupa observasi langsung ke titik lokasi vaksinasi dan kantor Lembaga terkait seperti Kepolisian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Wawancara secara terstruktur
dilakukan kepada informan yang tercantum diatas dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disusun penulis sebelumnya.
Metode triangulasi digunakan sebagai metode pengujian validitas data. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung. Reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan tindakan-tindakan yang nyata serta sistematis, yang dimulai dari tahapan pengorganisasian, interpretasi hingga penerapan (Jones dalam Abidin, 2002 : 199)

## Tahap Pengorganisasian
Tahap pengorganisasian merupakan suatu proses untuk menyiapkan sumber daya organisasi, baik berupa sumber daya manusia, keuangan maupun sarana prasarana yang dimiliki organisasi untuk mendukung pelaksanaan program dalam mencapai tujuan- tujuan yang telah digariskan pemerintah. Dimana tahap pengorganisasian sangat penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program vaksinasi terpadu di Kabupaten Tanggamus. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan percepatan program vaksinasi di Kabupaten Tanggamus, pengorganisasian dapat dikaitkan dengan penentuan unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana.
Dalam hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan percepatan program vaksinasi di Kabupaten Tanggamus, pengorganisasian dapat dikaitkan dengan penentuan unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana. Mengacu pada hal tersebut, tahap pengorganisasian dalam mendukung percepatan program vaksinasi di Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan pembagian peran, tugas dan fungsi masing-masing instansi sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Tanggamus
a. Membuat regulasi tentang percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait berdasarkan wilayah binaan.
c. Melakukan evaluasi hasil pencapaian percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus.
2. Jajaran Kepolisian Resor Tanggamus
a. Polres berkoordinasi dengan Polsek melakukan distribusi logistik vaksinasi dari Polres ke Puskesmas.
b. Berkoordinasi dengan Camat dan Puskesmas setempat berkaitan dengan ketersediaan vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi terpadu.
c. Membantu pelaksanaan pelayanan vaksinasi terpadu.
d. Melakukan entry data P.Care di akun Polri.
e. Mengatur alur pelayanan agar berjalan lancar dan tidak terjadi kerumunan.
f. Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan vaksinasi terpadu dari vaksin yang berasal dari Polri.
3. Jajaran Kodim 0424/Tanggamus
a. Kodim berkoordinasi dengan Koramil melakukan distribusi logistik vaksinasi dari Kodim ke Puskesmas.
b. Berkoordinasi dengan Camat dan Puskesmas setempat berkaitan dengan ketersediaan vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi terpadu.
c. Membantu pelaksanaan pelayanan vaksinasi terpadu.
d. Melakukan entry data P.Care di akun TNI.
e. Mengatur alur pelayanan agar berjalan lancar dan tidak terjadi kerumunan.
f. Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan vaksinasi terpadu dari vaksin yang berasal dari TNI.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus a. Menyusun rencana pelaksanaan percepatan vaksinasi terpadu Kabupaten Tanggamus.
b. Mengkoordinir logistik vaksin untuk pelayanan vaksinasi terpadu.
c. Melakukan rekapitulasi pelaporan harian pelaksanaan vaksinasi terpadu.
d. Monitoring dan evaluasi pencapaian target vaksinasi di Kabupaten Tanggamus.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus
a. Berkoordinasi dengan TNI, Polri dan Dinas Kesehatan berkaitan dengan percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus.
b. Membantu pelayanan vaksinasi terutama di daerah terpencil dan rawan bencana.
c. Monitoring dan evaluasi pencapaian cakupan vaksinasi Kecamatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus
a. Berkoordinasi dengan Puskesmas, TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi agar berjalan lancar dan tidak terjadi kerumunan baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca pelayanan vaksinasi.
b. Membantu penyiapan perlengkapan pelayanan vaksinasi.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanggamus
a. Berkoordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Pekon dalam rangka pelaksanaan percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus.
b. Memfasilitasi operasional pelaksanaan vaksinasi di tingkat Pekon.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi terpadu di tingkat Pekon.
8. Kecamatan
a. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas, Polsek dan Koramil dalam menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi terpadu.
b. Berkoordinasi dengan Kepala Pekon untuk melakukan pendataan sasaran untuk pelayanan vaksinasi terpadu, apabila sasaran vaksinasi di bawah kuota 500 dosis, Camat berwenang untuk menggabungkan dengan sasaran dari Pekon lain dan menentukan tempat pelaksanaannya.
c. Berkoordinasi dengan Kepala Pekon untuk menyiapkan tempat, sarana dan prasarana pelayanan vaksinasi terpadu.
d. Menyusun rekapitulasi cakupan vaksinasi Kecamatan dan Pekon serta melaporkan kepada Bupati Tanggamus.
e. Melakukan monitoring dan evaluasi cakupan pelaksanaan vaksinasi di Pekon.
9. Puskesmas
a. Memastikan ketersediaan vaksin di Puskesmas yang bersumber dari Dinas Kesehatan, TNI dan Polri minimal 500 dosis untuk sekali pelaksanaan vaksinasi terpadu.
b. Berkoordinasi dengan Camat, Polsek, Koramil dan Pekon menyusun jadwal pelayanan vaksinasi terpadu.
c. Menyiapkan tenaga vaksinator dan logistik vaksinasi (vaksin, register, kartu screening, kartu vaksin) berdasarkan jumlah sasaran.
d. Menyiapkan logistik, obat-obatan dan kendaraan rujukan untuk mengantisipasi apabila terjadi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi).
e. Melakukan pelayanan vaksinasi sesuai dengan standar pelayanan vaksinasi Covid-19.
f. Bersama TNI dan Polri merekap dan melakukan entri laporan vaksin melalui aplikasi Primary Care (P.Care).
g. Melaporkan hasil pelayanan vaksinasi terpadu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
h. Melakukan evaluasi pelaksanaan vaksinasi di wilayah kerja Puskesmas.
10. Pemerintah Pekon
a. Berkoordinasi dengan Puskesmas, Camat, Polsek dan Koramil menetapkan jadwal dan lokasi pelayanan vaksinasi.
b. Melakukan pendataan sasaran vaksinasi bagi warga Pekon menggunakan format yang telah disiapkan (kartu screening dan kartu vaksin).
c. Menyiapkan tempat dan sarana prasarana (meja pelayanan, kursi tunggu, tempat cuci tangan, dll).
d. Memobilisasi sasaran ke tempat pelayanan vaksinasi terpadu dengan mengatur jadwal berdasarkan jam agar tidak terjadi kerumunan dan antrian, untuk sasaran lansia yang mengalami keterbatasan mobilisasi agar dilakukan penjemputan menggunakan ambulan Pekon.
e. Mengatur sasaran agar tertib dan mengikuti alur pelayanan vaksinasi.
f. Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan vaksinasi.
g. Menyusun data cakupan vaksinasi Pekon dosis 1, dosis 2 dan masyarakat yang belum menerima vaksinasi untuk dilaporkan kepada Camat.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
a. Memberikan pelayanan vaksinasi di wilayah kerja Puskesmas Kota Agung di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
b. Berkoordinasi dengan Puskesmas Kota Agung berkaitan dengan sasaran, kebutuhan logistik vaksin dan sistem pencatatan dan pelaporan.
c. Merekapitulasi dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi kepada Puskesmas Kota Agung untuk dilakukan input ke dalam P.Care Puskesmas.
d. Memberikan pelayanan medis rujukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sedang dan berat.
12. Rumah Sakit Panti Secanti
a. Memberikan pelayanan vaksinasi di wilayah kerja Puskesmas Gisting di Rumah Sakit Panti Secanti.
b. Berkoordinasi dengan Puskesmas Gisting berkaitan dengan sasaran, kebutuhan logistik vaksin dan sistem pencatatan dan pelaporan.
c. Merekapitulasi dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi kepada Puskesmas Gisting untuk dilakukan input ke dalam P.Care Puskesmas.
d. Memberikan pelayanan medis rujukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sedang dan berat.
13. Balai Pengobatan/Klinik Swasta
a. Tenaga dokter, bidan dan perawat di Balai Pengobatan/ Klinik Swasta membantu menjadi tenaga vaksinator dan membantu pelayanan vaksinasi terpadu di wilayah kerja Puskesmas.
b. Dalam membantu memberikan pelayanan vaksinasi berkoordinasi dengan Puskesmas.

## Tahap Interpretasi
Tahapan interpretasi kebijakan dapat dipahami sebagai p roses perencanaan dan
pengarahan secara tepat kepada pelaksana program agar dapat dipahami dan dilaksanakan, termasuk pemberian sosialisasi dan edukasi kepada sasaran program yang pada akhirnya mampu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan percepatan vaksinasi terpadu di Kabupaten Tanggamus, maka perlu dilakukan interpretasi kebijakan yang dicanangkan pemerintah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar kebijakan yang dibuat tidak hanya dipahami oleh masyarakat, namun juga dapat dilaksanakan oleh para instansi pelaksana kebijakan serta masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.
Interpretasi kebijakan dalam mendukung percepatan program vaksinasi di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. Melakukan penggalangan terhadap para kepala Pekon, ketua LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, relawan dan stakeholder terkait lainnya untuk diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan percepatan vaksinasi
b. Melibatkan peran stakeholder dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat
c. Mengarahkan kepala Pekon bersama dengan aparat Pekon, ketua RT/RW dan stakeholder untuk memberikan sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat  melalui program sosialisasi terkait percepatan program vaksinasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Tanggamus.
d. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya program vaksinasi  dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan  melalui program paparan  secara terkoordinasi antara Satgas Covid-19 Kabupaten dengan melibatkan elemen masyarakat sampai tingkat RT/RW.
e. Menggerakkan kepala Pekon bersama perangkat Pekon untuk
mensosialisasikan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi  melalui target kegiatan sosialisasi
f. Memberikan sosialisasi kepada kepala Pekon bersama aparatur Pekon dan organisasi kepemudaan, organisasi PKK, tokoh agama dan stakeholder terkait lainnya mengenai peran dan fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program vaksinasi  melalui kegiatan koordinasi rutin mingguan
g. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih takut akan dampak lanjutan pasca vaksinasi.

## Tahap Penerapan
Tahapan penerapan kebijakan merupakan serangkaian proses atau langkah- langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan- tujuan yang ditetapkan pada setiap program.
Dalam rangka mendukung percepatan program vaksinasi di Kabupaten Tanggamus, penerapan kebijakan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan maupun mekanisme yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Tanggamus tentang Vaksinasi Terpadu Dalam Rangka Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanggamus, sebagai berikut:
a. Mempersiapkan lokasi atau tempat yang akan dijadikan sebagai gerai vaksinasi
b. Melakukan distribusi vaksin dan logistik vaksinasi dari Dinas Kesehatan kepada jajaran Polres Tanggamus dan Kodim 0424/ Tanggamus. Pendistribusian vaksin Covid-19 tersebut dari Dinas
Kesehatan Tanggamus menuju 24 Puskesmas  dengan diikawal personel gabungan Polsek jajaran Polres Tanggamus
c. Camat berkoordinasi dengan Kepala Pekon, Danramil, Kapolsek dan Puskesmas untuk menentukan jadwal pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi tahap kedua dimulai tanggal 9 Agustus 2021
d. Pemerintah Pekon melakukan pendataan masyarakatnya yang belum menerima vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 dengan format isian berupa lembar screening dan kartu vaksin
e. Kepala Pekon memastikan sasaran vaksinasi sejumlah 500 orang, jika kurang dari itu, berkoordinasi dengan
Camat untuk memenuhi kuota tersebut, serta menentukan tempat pelayanan. Jumlah tersebut telah terpenuhi
f. Puskesmas memastikan kesiapan ketersediaan vaksin
g. Camat berkoordinasi dengan Puskesmas, TNI, Polri dan Pemerintah Pekon melaksanakan vaksinasi terpadu sesuai dengan jadwal. Vaksinasi dilakukan secara bersamaan pada gerai vaksin, sehingga tidak terkotak lagi di kantor lembaga-lembaga yang terpisah.
h. Sasaran lansia yang tidak dapat hadir dapat dilakukan penjemputan menggunakan ambulans atau kendaraan dinas
i. Pekon melaporkan capaian vaksinasi serta sisa sasaran yang belum divaksinasi  setiap minggu kepada Camat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Tanggamus  dalam bentuk laporan tertulis.
j. Bupati melakukan evaluasi serta monitoring pelaksanaan vaksinasi terpadu setiap minggunya untuk meninjau capaian target vaksinasi. sehingga dapat diketahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan vaksinasi terpadu.

## SIMPULAN
Dalam upaya untuk mengefektifkan capaian target vaksinasi di Kabupaten Tanggamus, tentunya perlu didukung dengan implementasi program vaksinasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait bersama seluruh stakeholder dengan mengacu pada model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Jones (dalam Abidin, 2002) yang meliputi tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap penerapan. Dimana tahap pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas, peran dan fungsi masing-masing instansi dan stakeholder yang dilibatkan dalam pelaksanaan program vaksinasi, sementara tahap interpretasi dilakukan dengan memberikan sosialisasi, edukasi dan himbauan kepada masyarakat luas terkait pentingnya program vaksinasi dalam mencegah penyebaran Covid- 19 serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi, sedangkan tahap penerapan dilakukan dengan
memberdayakan seluruh sumber daya dan logistik pada instansi terkait dan stakeholder dalam pelaksanaan program vaksinasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan,  Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun pihak swasta menyediakan paket bantuan bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap maupun yang akan dibagikan pada saat pelaksanaan kegiatan vaksinasi terpadu, sebagai salah satu upaya dalam menarik animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Kerjasama  dengan pihak media, baik media cetak, media elektronik maupun media online serta pengelola admin media sosial  juga dapat dilakukan  untuk mengintensifkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya program vaksinasi, mengingat sampai saat ini masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang merasa takut untuk divaksinasi akibat berbagai informasi negatif terkait keamanan vaksin.
Monitoring juga perlu dilakukan terhadap implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi untuk mengukur  keberhasilan  pelaksanaan program oleh para pelaksana kebijakan sehingga dapat diketahui kelemahan yang dihadapi guna dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Perlu juga penetapan target waktu dalam mencapai sasaran vaksinasi yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan di tingkat daerah dalam percepatan  program vaksinasi di Kabupaten Tanggamus, sehingga target minimal capaian vaksinasi sebesar 75% dapat tercapai secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Zainal. (2002). Kebijakan Publik . Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo. (2006). Politik dan Kebijakan Publik . Bandung : IAPI. Alamsyah, K. (2016). Buku Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi . Bandung : Media Citra
Mandiri Press.
Anderson, James E. (1984). Public Policy Making : An Introduction, 3 rd . Boston :
Houghton Mifflin Company.
Anggara, S., & Soetari, E. (2018). Buku Kebijakan Publik .  Bandung :  Pustaka Media.
Arina, E., Pujiyanto, & Hikmahwati. (2021). Strategi dan Tantangan Dalam
Meningkatkan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Untuk Herd Community . Bagops Polres Tanggamus. (2022). Analisa dan Evaluasi Update Situasi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Tanggamus , tanggal 01 Januari 2022. Bagops Polres Tanggamus. (2022). Evaluasi Percepatan Vaksin Covid-19 Terpadu Di Kabupaten Tanggamus , tanggal 01 Januari 2022.
COVID Live -  Coronavirus  Statistics  -
Worldometer . (2021). https://www.worldometers.info/coronavirus / Dias. (2021). Di Indonesia, 2 Juta Orang Menganggur Akibat Pandemi Covid-19 . https://makassar.terkini.id/di-indonesia-2- juta-orang-menganggur-akibat-pandemi- covid-19/ Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis
Kebijakan Publik - Edisi Kedua . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy . Washington : Congressional Quarterly Inc.
Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia . Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.
Febriyanti, N., Choliq, M. I., & Mukti, A. W.
(2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 Pada Warga Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya . Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Ke-III (SNHRP-III 2021).
Feby Veronica, N., Indi Radhiah, K., & Nadiya, C. (2021). Meninjau Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia : Implementasi Kebijakan Kesehatan Dalam Perspektif Publik Di Kabupaten Kutai Kartanegara .
Gurning Fitriani Pramita, Siagian Laili Komariah, Wiranti Ika, Devi Shinta, & Atika Wahyulinar. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. Jurnal Kesehatan , 10 (1), 43–50. Galih, B. (2021). Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen . https://www.msn.com/id-
id/berita/nasional/kebutuhan-vaksin-covid- 19-di-indonesia-baru-terpenuhi-30- persen/ar-AAMDPQI
Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (The Vaccination Of Covid-19 In Indonesia: Citizen Right Or Citizen Duty) (Vol. 10, Issue 1). Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara. In Jurnal Ilmiah METADATA (Vol. 3). Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World . New Jersey : Princeton University Press. Jones, Charles O. (1999). An Introduction To The Study Of Public Policy 3 rd Ed . Wadsworth Inc.
Junaedi, D., Rizal Arsyad, M., Salistia, F., & Romli, M. (2021). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Pusat Bahasa . Jakarta : Depdiknas.
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020).
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat . Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) .
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional .
Kementerian Hukum dan HAM. (2021). Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang
Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) . Koesno, S., & Satgas Imunisasi Dewasa PB PAPDI. (2021). Teknis Pelaksanaan Vaksin Covid dan Antisipasi KIPI .
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2022). Vaksin Dashboard .
https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). Fokus PEN 2021: Menanggulangi Pandemi dan Membangkitkan Ekonomi Nasional . https://covid19.go.id/p/berita/fokus-pen- 2021-menanggulangi-pandemi-dan- membangkitkan-ekonomi-nasional Meleong, Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif  –  Edisi Revisi Cetakan 21 .
Bandung : Remaja Rosdakarya.
Menteri Dalam Negeri. (2021). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 .
Menteri Kesehatan RI. (2021). Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .
Menteri Kesehatan RI. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . Muhammad,  Farouk dan Djaali. (2010).
Metodologi Penelitian Sosial : Edisi Revisi . Jakarta : PTIK Press & CV. Restu Agung.
Murtasari, N. (2015). Buku Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta
: Leutika Nouvalitera.
Mutia Nasir, N., Susanto Joyosemito, I.,
Boerman, B., & Ismaniah. (2021). Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia (Vol. 4, Issue 2). Nugroho, Setiyo Adi., Hidayat, Indra Nur.
(2021). Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19 : Studi Refrensi. Jurnal Keperawatan Profesional (JKP). 9 (2) Nani Rahayu, R., & Sensusiati. (2021). Vaksin Covid  19  Di  Indonesia :  Analisis  Berita Hoax .
Niken, N., Mia, P., Septiana, S., Reyhan, R., Argha, A., & Putra, P. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Boyolali . Jurnal Health Sains, 2 (11), 2138– 2144.
Novita, A., Rizky Ramadhani, N., & Artikel, R.
(2021). Webinar Vaksinasi Covid-19 Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. In Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat
(Vol. 1, Issue 1).
Perbawa, I. K. S. L. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional . Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10 (1), 197. Prihartono. (2012). Administrasi, Organisasi dan Manajemen : Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi . Yogyakarta : Andi Offset. Ripley, Randall B. and Franklin, Grace A.
(1986). Policy Implementation and Bureaucracy . Chicago : Dorsey Press.
Rismana, D., & Hariyanto. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19 Legal System Theory Perspective In Vaccination Policy In The Middle Of The Covid-19 Pandemic . Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 9 (3). Rusli, Budiman. (2013). Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif . Bandung : UNPAD. Salsa Nabila, W. (2021). Hak Dan Kewajiban Masyarakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 . Silalahi, Ulbert. (1989). Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara . Yogyakarta : Liberty. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta. Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Cetakan 12 . Bandung
: Remaja Rosdakarya.
Surat Edaran Bupati Tanggamus Nomor : 360 / 4924 / 25 / 2021 tentang Vaksinasi Terpadu
Dalam Rangka Percepatan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Tanggamus.
Thoha, Miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta : Kencana Prenada Media.
Sekretaris Negara RI. (2002). Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
Sekretaris Negara RI. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . Valerisha, Anggia., Putra, Marshell Adi. 2020.
Pandemi Global COVID-19 dan
Problematika Negara-Bangsa: Transparansi
Data Sebagai Vaksin Socio-digital. 131-137 Wahab, Solichin A. (1990). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara . Jakarta : Rineka Cipta.
Wahab, Solichin A. (1997). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara – Edisi Kedua . Jakarta : Bumi Aksara. Wibawa, Samudra, dkk. (1994). Kebijakan Publik : Proses dan Analisis . Jakarta : Intenneia.
Widodo, Joko. (2001). Analisis Kebijakan Publik . Malang : MNC Publishing.