## TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi di LAPAS Klas IIA Serang)
Sigit Kamseno 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Primagraha Email: kamsenos65@gmail.com

## ABSTRACT
Rights of prisoners stipulated in the Law No. 12 of 1995 concerning on correctional. In article 14,  it  is  explicity  mentioned  some  prisoners  rights  including  the  right  to  get  remission.  The implementation of the entitlement remissions for the prisoners of narcotics and psychotropic crimes and  certain  criminal  offenses  categorized  as  extra  ordinary  crime  regulated  in  The  Government Regulation No. 99 of 2012 on the second amandement of the Goverment Regulation No. 32 of 1999 on the requirement and procedures for the implementation of the prisoners rights. In this government regulation, remission for the prisoners of narcotics and psychotropic cases and specific criminal acts enforced differently from other general crimes. Policy about tightening these remissions raise the pro and contra in the society. In the one hand, those who agree on the policy argue that the perpretactors of  narcotics  and  psychotropic  cases  are  not  feasible  to  be  given  remission,  because  narcotics  and psychotropic are extra ordinary crimes.  This  can evoke deterrent effect. On the other hand, people whose counter with this policy assume that remission is a right of prisoners that have been regulated by laws. Restrictions remissions by tightening of the requirement for prisoners of certain criminal acts are  form  discrimination  that  violated  human  rights.  This  research  aim  are  finding  out  on  the  the implementation  of  remission  in  Prison  of  Serang  and  how  it  is  answered  based  on  human  right perspective. This research is a normative legsl research bu using a qualitative method. Collecting data with  interview  with  The  official  of  Prison  Serang  and  some  narcotics  prisoners.  The  result  of  this research  concludes  that  remission  for  the  prisoners  of  certain  criminal  acts  categorized  as  a  extra ordinary  crime  including  the  narcotics  and  psychotropic  cases    enforced  differently    regulated specifically in the Government Regulation No.99 of 2012 in addition to meet the requirement of good behavior, inmates must also have been serving a criminal sentence of more than 6 (six) months, must also be willing to cooperate with law inforcement to help dismantle the criminal case that done by them, also should have paid the full of compensation in accordance with the court decision. Remission is  a  fundamental  rights  that  must  be  granted.  And  the  prison  of  Serang  have  been  conduct  the implementation for the prisoners of narcotics and psychotropic based on Law No.12 of 1995.  There is no discriminatory treatment for the prisoners to get their rights for remissions. The implementation of remission rights in Prison of Serang is not violated against the human rights.
Keywords : Remission, Narcotics, Psychotropics, Correctional

## ABSTRAK
Hak-hak  narapidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang pemasyarakatan. Dalam pasal 14, secara eksplisit disebutkan beberapa hak tahanan termasuk hak untuk  mendapatkan  remisi.  Pelaksanaan  remisi  hak  bagi  narapidana  narkotika  dan  tindak  pidana psikotropika serta tindak pidana tertentu dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa yang diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  amandemen  kedua  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  persyaratan  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak-hak narapidana.  Dalam  peraturan  pemerintah  ini,  remisi  untuk  narapidana  narkotika  dan  kasus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
psikotropika  dan  tindak  pidana  tertentu  ditegakkan  secara  berbeda  dari  kejahatan  umum  lainnya. Kebijakan  tentang  pengetatan  remisi  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  masyarakat.  Di  satu  sisi, mereka yang menyetujui kebijakan tersebut berpendapat bahwa para perpretaktor kasus narkotika dan  psikotropika  tidak  layak  untuk  diberikan  remisi,  karena  narkotika  dan  psikotropika  adalah kejahatan  yang  luar  biasa.  Ini  dapat  membangkitkan  efek  jera.  Di  sisi  lain,  orang-orang  yang bertentangan  dengan  kebijakan  ini  menganggap  bahwa  remisi  adalah  hak  narapidana  yang  telah diatur oleh undang-undang. Pembatasan remisi dengan memperketat persyaratan bagi narapidana tindak pidana tertentu berupa diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah  mencari  tahu  tentang  pelaksanaan  remisi  di  Lapas  Serang  dan  bagaimana  hal  itu  dijawab berdasarkan  perspektif  hak  asasi  manusia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang dilakukan  bu  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Mengumpulkan  data  dengan  wawancara dengan pejabat Lapas Serang dan beberapa narapidana narkotika. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa  termasuk  kasus  narkotika  dan  psikotropika  yang  diberlakukan  secara  berbeda  diatur  secara khusus  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  selain memenuhi  persyaratan  perilaku baik,  narapidana  juga  harus  telah  menjalani  tindak  pidana  lebih  dari  6  (enam)  bulan,    juga  harus bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar  kasus  pidana  yang dilakukan oleh mereka, juga harus membayar penuh kompensasi sesuai dengan putusan pengadilan. Remisi adalah hak dasar yang harus diberikan. Dan penjara Serang telah dilakukan pelaksanaannya bagi  para  narapidana  narkotika  dan  psikotropika  berdasarkan  UU  No.12  Tahun  1995.    Tidak  ada perlakuan diskriminatif bagi para tahanan untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan remisi. Pelaksanaan hak remisi di Lapas Serang tidak dilanggar terhadap HAM.
Kata Kunci : Remisi, Narkotika, Psikotropika, Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  dari  tahun  ke  tahun  yang  terjadi  di Propinsi Banten, khususnya di Serang terus meningkat. Dari data yang ada di Polres Serang, pada tahun 2014 ada 26 kasus narkoba, pada tahun 2015 jumlahnya bertambah menjadi 48 kasus dan pada awal 2016 sudah ada 12 kasus yang ditangani oleh Polres Serang. Menurut Kaur Pembinaan Operasional Narkoba Polres Serang, “Di Serang kondisinya sudah memasuki kategori zona merah peredaran narkoba dan itu harus ada langkah konkrit untuk mencegah dan  memutuskan  peredaran  narkoba  tersebut”.  Sedangkan  dalam  skala  nasional  kasus penyalahgunaan  narkotika  menurut  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kompol.  Budi Waseso saat berkunjung ke Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi pada 11 Januari 2016 mengatakan, “Jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta  orang  setelah  sebelumnya  pada  bulan  juni  2015  tercatat  4,2  juta  orang  pengguna, meningkat secara signifikan.  Setiap hari ada 30-40 orang yang meninggal akibat narkoba. Budi Waseso mengatakan “ Indonesia sudah darurat narkoba ”, dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden.
Penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  terus  mengalami  kenaikan.  Sepanjang  2015 tercatat penyalahgunaan narkoba naik 13 persen dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah kasus 40.253 kasus. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Reserse Kriminal Polri trend kasus  narkoba  selalu  naik  dari  tahun  ke  tahun.  Penurunan  kasus  hanya terjadi  pada tahun 2012  sebanyak  3,67  persen  dari  sebanyak  29.713  kasus  pada  tahun  2011  menjadi  28.623 kasus  pada  tahun  2012.  Berkenaan  dengan  itu  pemerintah  Republik  Indonesia  telah mengundangkan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Melalui Pasal 153 dan 155 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meyatakan bahwa kedua Undang-undang yang mengatur hal yang sama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut. Tentu saja terhadap seorang  pelaku  tindak  pidana  Narkotika  dan  Psikotropika  mulai  dari  penangkapan  dan penjatuhan sanksi tidak lagi berpedoman kepada Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan sudah berpedoman  kepada  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  di  mana pidana  penjara  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan. Pemasyarakatan  menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  Warga  Binaan  berdasarkan sistem  kelembagaan  dan  cara  pembinaan  yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan sistem pemasyarakatan  diselenggarakan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  dalam  rangka membantu  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.  Pemasyarakatan memperlihatkan  komitmen  dalam  upaya  merubah  kondisi  terpidana  melalui  perlindungan terhadap hak-hak terpidana.

## Pengertian Remisi
Remisi  adalah  pengurangan  masa  hukuman  yang  didasarkan  pada  ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan  kepada  narapidana  dan  anak  pidana  yang  berkelakuan  baik  selama  menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada  narapidana  dan  anak  pidana  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan.

## Dasar Hukum Pemberian Remisi
Pengaturan  tentang  hak  remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana  tertentu    yang dikategorikan  sebagai tindak pidana luar biasa ( extra ordinary crime) termasuk salah satunya adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika diberlakukan peraturan seperti : Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999  tentang  Jenis-jenis  Remisi  berikut besarannya,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006    tentang      atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan  Pemasyarakatan  memberikan  batasan  tersendiri  mengenai  pemberian  remisi  bagi narapidana  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika  (termasuk  tindak  pidana  korupsi, terorisme,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  HAM  yang  berat  dan kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya),  hak  remisi  diberikan  apabila  memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  ini  sebagaimana  tertuang  dalam konsideran adalah didasarkan pada pemikiran bahwa dalam memberikan hak-hak narapidana perlu  dilakukan  penyesuaian  dengan  perkembangan  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam masyarakat,  terutama  berkaitan  dengan  narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau  menimbulkan  kepanikan,  kecemasan  atau  ketakuatan  yang  luarbiasa  kepada masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara  Pelaksaaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  memuat  ketentuan  yang  membatasi pemberian remisi bagi narapidana tertentu salah satunya adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika, hal ini berimplikasi pada kerugian para narapidana dalam mendapatkan haknya yang telah diatur oleh undang-undang. Adanya perbedaan syarat untuk mendapatkan hak- hak narapidana dalam hal ini adalah hak remisi, berkonotasi diskriminatif dalam perlakuan
dan  pelayanan.  Hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  5  huruf  (b)  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang  berlaku  asas  persamaam  perlakuan  dan pelayanan.

## Perkembangan Pemberian Remisi Kepada Narapidana
Remisi  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999 tentang Remisi dalam konsideran peraturan ini menyebutkan bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sIstem pemasyarakatan. Dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  di  dalam  Pasal  3 menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak  pidana  untuk  menyesali  perbuatannya  dan  mengembalikannya  menjadi  warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Sementara  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,  pelaksanaan  pidana  dan proses pemidanaan bagi narapidana tindak pidana tertentu, syarat berkelakuan baik menjadi tidak berarti karena tidak bisa digunakan untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat (PB), juga masalah Justice Collabolator (JC) sebagai syarat pemberian remisi yang dianggap tidak ada kejelasan serta persepsi yang berbeda-beda terhadap Justice Collabulator (JC).

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah penelitian  hukum  yuridis  sosiologis,  dan  penelitian  bersifat  deskriptif,  berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dan penelitan kepustakaan serta penelitian lapangan dengan  melakukan  wawancara  dengan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  juga narapidana tindak pidana narkotika.

## HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lapas atau LP merupakan tempat untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, Lapas dikenal dengan istilah penjara.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  bibawah  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman).  Pemasyarakatan  dinyatakan  sebagai  suatu  sistem  pembinaan  terhadap pelanggar  hukum  dan  sebagai  suatu  pengejawantahan  keadilan  yang  bertujuan  utnuk mencapai  reintegrasi  sosial  atau  pulihnya  kesatuan  hubungan  antar  Warga  Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (Napi) namun juga diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan belum ditentukan bersalah atau  tidak  oleh  hakim.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menangani  pembinaan  narapidana  dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai dengan Petugas Pemasyarakatan atau dahulu  dikenal  denga  istilah  sipir  penjara.  Konsep  pemasyaratakatan  pertama  kali  digagas oleh  Menteri  Kehakiman  DR  Sahardjo  pada  tahun  1962  dan  kemudian  ditetapkan  oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Sistem  pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan penjeraan  yang  disertai  dengan  lembaga  “rumah  penjara”  secara  berangsur -angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi  sosial,  agar  narapidana  menyadari  kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka  sejak  tahun  1964  sistem  pembinaan  bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/ 506 tertanggal 17 Juni 1964.
Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakkan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai  pemidanaan.  Narapidana  bukan  saja  objek  melainkan  juga  subjek  yang  tidak berbeda  dari  manusia  lainnya  yang  sewaktu-waktu  dapat  melakukan  kesalahan  atau kekhilafan  yang  dapat  dikenakan  pidana,  sehingga  tidak  harus  diberantas.  Suatu  hal  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal- hal  lain  yang  bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan,  agama  atau  kewajiban-kewajiban social lainnya yang dapat dikenakan pidana.
Pemidanaan  adalah  upaya  untuk  menyadarkan  narapidana  atau  anak  pidana  agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan  masyarakat  yang  aman,  tertib  dan  damai.  Anak  yang  bersalah  pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah di tempat Lembaga Pemasyarakatan anak dipisah-pisahkan sesuai dengan status masing-masing yaitu; Anak Pidana, Anak negara dan Anak Sipil. Perbedaan status anak menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.
Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, tepatlah apabila Petugas  Pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  pembinaan  dan  pengamanan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  dalam  Undang-undang  ini  ditetapkan  sebagai  Pejabat  Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap  kemungkinan  diulanginya  lagi  tindak  pidana  oleh  Warga  Binaan  Pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari naila-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Dalam  sistem  pemasyarakatan  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan  atau  kilen pemasyarakatan  berhak  untuk  mendapatkan  pembinaan  jasmani  dan  rohani  serta  dijamin hak-hak  mereka  untuk  menjalankan  ibadah,  berhubungan  baik  dengan  pihak  luar  baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik,  memperoleh  pendidikan  yang  layak  dan  lain  sebagainya.  Untuk  melaksanakan system  pemasyarakatn  tersebutdiperlukan  juga  keikutsertaan  masyarakat  baik  dlam mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya  hak-hak  tersebut,  selain  diadakan  Unit  Pelaksan  Teknis  Pemasyarakatan secara  langsung  melaksanakan  pembinaan,  diadakan  pula  Balai  Pertimbangan Pemasyarakatan  yang  memberi  saran  dan  pertimbangan  kepada  Menteri  mengenai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  dan  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  yang  memberi saran mengenai program Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai  penunjang  lainnnya.  Sebagaimana  daerah-daerah  di  Indonesia  lainnya,  Propinsi Banten tepatnya di Serang pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Pandeglang no km 6,5 Serang Banten.

## KESIMPULAN
Regulasi  yang  mengatur  tentang  Remisi di  Lapas  Klas  IIA  Serang  adalah  (1)  Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 4 ayat 1, (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (3) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999  tentang  Remisi  (4)  Keputusan  Presiden  Nomor  120  Tahun  1955  tentang  Ampunan Istimewa,  (5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
Implementasi  atau  pelaksanaan  pemberian  remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  pada  dasarnya  sama  dalam  hal mekanisme pengajuan dan pemberiannya, namun dalam hal persyaratan dan pendelegasian wewenang  diperlakukan  berbeda.  Remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika selain harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana  lebih  dari  6  (enam)  bulan,  juga  harus  memenuhi  persyaratan  dimana  pidana  yang dijatuhkan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  adalah  minimal  5  tahun,  syarat  untuk mendapatkan  remisi  adalah  berkelakuan  baik  serat  telah  menjalani  1/3  (sepertiga)  masa hukuman. Untuk Justice Collabolator (JC) bersifat tidak diwajibkan. Sedangkan remisi untuk narapidana  yang  menjalani  masa  hukuman  lebih  dari  5  tahun,  syarat  untuk  mendaptkan remisi adalah berkelakuan baik, serta telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman. Untuk JC bersifat  diwajibkan  dan  harus  diajukan  jika  tidak  maka  remisi  tidak  bisa  diberikan.  Setelah semua syarat dipenuhi, maka narapidana bersangkutan dapat diberikan remisi.
Remisi merupakan hak narapidana yang menjadi persoalan mendasar yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena negara wajib memberikan hak tersebut secara adil, pembatasan  remisi  dengan  pengetatan  syarat  merupakan  perlakuan  diskriminatif  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
bertentangan dengan prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan juga bertentangan dengan prinsip penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni prinsip persamaan dan non diskriminatif.
Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan  narapidana  tindak  pidana  khusus  seperti  narkotika  yang  harus  dipisahkan  dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pembinaan sikap, perilaku, program pembinaan  keterampilan,  pendekatan  secara  persuasif  agar  pembinaan  di  dalam  lembaga pemasyarkatan  (Lapas)  dapat  benara-benar  bermanfaat  bagi  narapidana  tindak  pidana narkotika  dan  pemerintah  perlu  mengkaji  ulang  pengetatan  pemberian  remisi  bagi  pelaku tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sujatno dan Didin Sudirman,2008, Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman Jakarta,
Velas Produksi, Humas Ditjen Pemasyarakatan.
Adi Sujatno,2002, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Jakarta, Montas Adami Chazawi,2008 Hukum Pidana Bagian I Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Andi Hamzah,1994, Asas-asas Hukum Pidana Jakarta, Rhineka Cipta
Andrey Sujatmoko, 2015 Hukum HAM dan Hukum Humaniter. PT Raja Grafindo, Jakarta Azhari,2003 Negara Hukum Kencana, Jakarta
Bambang  Margono,2004, Bimbingan  Karir  dan  Pekerjaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan Jakarta, Modul Departemen Hukum dan HAM RI.
Dwidja  Priyatno,2006 Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia Bandung,  Rafika Utama.
Dahlan  Thaib,1996 Kedaulatan  Rakyat  Negara  Hukum  dan  Hak-hak  Asasi  Manusia, Media Pratama, Jakarta.
Harsono HS 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana Jakarta, Djambasan.
Leden Marpaung,2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
Muhammad  Erwin,2011 Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum ,  Rajawali  Press, Jakarta.
Moeljatno,1982, Azas-azas Hukum Pidana, Yogyakarta, FH UGM
Ni’matul Huda,2005, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogjakarta, Padmo Wahyono,1982, Konsep Negara Hukum Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Jakarta, Kencana
Petrus  Panjaitan  dan  Simorangkir  Pandapotan,1995, Lembaga  Pemasyarakatan  dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
Romdoni,  M.  (2022). The  Reconstitution  of  Death  Criminal  Imposition  against  Persons  of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU- V/2007 . LEGAL
BRIEF , 11 (2), 508 – 519. Retrieved
from http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/154
Romdoni, M., & Karomah, A. (2021). Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia). Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan, 12 (1), 118-138. doi:10.37035/alqisthas.v12i1.4883
Satijpto Rahardjo, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
Soedarto,1990, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum UNDIP,
Soedikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty 2003
Teguh Sulistia, dan Aris Arzeti,2011, Hukum Pidana Horison Baru Pasca Reformasi, Rajawali Press, Jakarta.
Untung  Sugiyono,2009, Kedudukan  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem  Penegakkan  Hukum (Komisi Yudisial RI), Jakarta.