REPRESENTASI KHILAFAH DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK SPIRITUAL

## Nurkhalis
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111 E-mail: nurkhalis_sf@yahoo.com
Received: 27/05/2018 Revised: 25/07/2018 Approved: 20/09/2018 DOI: http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1109
Representasi Khilafah Dalam Pemerintahan Republik Spiritual Licensed Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Abstract
Khilafah cut off after the Ottoman Caliphate so that is no longer found of the Islamic government in the modern era. Then al-Afghani and M. Abduh reappeared the khilafah to the expression of wahdat al-Islamiyah which idea’s Rashid Ridha turned to a new term into Pan Islamism. This study is a literature study (library research) where the source data obtained from books of khilafah and Islamic government thinkers. Data were  analyzed  using  critical  interpretation  analysis  methods  from  Khomeini  and  al- Juwaini>s thoughts including data reduction, data exposure, and conclusion. Based on the accumulation of theory among others Al-Mawdudi made it possible to divert Islamic rule  to  democracy.  Hasan  al-Banna  socialized  the  return  system  of  the  khilafah.  Ibn Khaldun hinted that the breaking of the Caliphate signifies that every state has a final period of government so that the caliphate system will not be permanent until the state fell in the territorial nations. Iqbal criticizes Islam not nationalism and even imperialism but the commonwealth nations without racial and demarcation. Al-Shatibi maintains the spirit of the maqashid shari>ah in the Islamic government. Imam Khomeini switched to
the wilayat al-faqih. Ibn Taymiyya states that the complexity of establishing the Islamic Government is as complex as determining Islamic scholars. Al-Juwaini offers a solution to  the  concept  of  ghiyatsi  namely  the  government  that  emphasizes  the  shari>ah  that continues to be discussed in searching for the best format. The modern era is certainly running the Islamic Government only through the government of the spiritual republic by  not  lifting  ahlu  zimmah  (non  Muslim),  ahlu  kitab,  munafiq  (hipocrit),  zindiq (orientalist),  dayyus,  musyrik  (idolatry),  dahriyyun  (atheis),  ashab>ah  (naturalist) become government leaders. Preferred leaders who have be ahl muruwwah (authority) ie people who have previous life records in a measurable and open goodness in the public space for executive, legislative and judicial candidates performed fit and proper test by people who have the same religious knowledge with the fuqaha.
Keywords: Khilafah, Islam, Government, and Spiritual Republic

## Abstrak
Khilafah  terputus  pasca  Khalifah  Utsmaniyah  sehingga  hampir  tidak ditemukan lagi bentuk Pemerintahan Islam di era modern. Kemudian al-Afghani dan  M.  Abduh  merekonstruksi  khilafah  kepada  Wahdat  al-Islamiyah  yang kemudian  Rashid  Ridha  mengalihkan  ke  istilah  baru  menjadi  Pan  Islamisme. Kajian  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  di  mana  sumber  datanya diperoleh dari buku dan kitab dari pemikir khilafah dan pemerintahan Islam. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis interpretasi kritis dari pemikiran Khomeini dan al-Juwaini meliputi reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.  Akumulasi  teori  pemerintahan  Islam  dari  beberapa  intelektual Islam diantaranya Al-Maududi memungkinkan pergeseran pemerintahan Islam ke demokrasi. Hasan al-Banna mengajak mensosialisasikan pengembalian sistem khilafah. Ibnu Khaldun mengisyaratkan terputusnya khilafah menandakan setiap negara memiliki masa akhir pemerintahan menyebabkan sistem khilafah tidak akan permanen hingga terbentuk negara dalam territorial bangsa-bangsa. Iqbal mengkritisi Islam bukan nasionalisme bahkan imperialisme melainkan bangsa- bangsa persemakmuran tanpa rasial dan demarkasi. Al-Shatibi mempertahankan adanya  ruh  maqashid  syari‘ah  dalam  pemerintahan  Islam.  Imam  Khomeini beralih  berpedoman  kepada  wilayah  al-faqih.  Ibnu  Taimiyah  menyatakan bahwa  dharurat  mendirikan  Pemerintahan  Islam  sebagaimana  dharurat menentukan ahli Islam. Al-Juwaini menawarkan solusi kepada konsep ghiyatsi yakni pemerintahan yang mementingkan syari‘at yang terus didiskusikan dalam mencari format yang terbaik. Era modern kepastian menjalankan Pemerintahan Islam hanya melalui pemerintahan republik spiritual dengan tidak menjadikan ahlu zimmah (non muslim), ahlu kitab, munafiq, musyrik, dahriyyun (atheis),
ashab’ah  (naturalis)  menjadi  pemimpin  pemerintahan.  Pemimpin  diutamakan yang  mempunyai  ahl  muruwwah  (kewibawaan)  yakni  orang  yang  memiliki catatan hidup sebelumnya dalam kebaikan yang terukur dan terbuka di ruang publik bagi kandidat eksekutif, legislatif dan yudikatif dilakukan fit and proper test oleh orang yang memiliki religius yang sama ilmunya dengan fuqaha.
Kata Kunci : Khilafah, Islam, Pemerintahan, dan Republik Spiritual

## Pendahuluan A.
Pemerintahan  Islam  tidak  ditemukan  dalam  perjalanan pemerintahan  modern  di  dunia  mengakibatkan  konsep  pemerintahan Islam  bersifat  utopis  yang  terus  dicita-citakan  umat  Muslim.  Sistem pemerintahan Islam menyatakan Tuhan satu-satunya lagislator ( God is the only legislator ). 1 Pemerintahan non Islami seperti republik dan demokrasi lebih familiar dalam perkembangan modern dipersepsikan sebagai sistem terbaik. Karakteristik pemerintahan non Islam tidak mengimplementasi tatanan politik Islam di dalamnya berarti menganut sistem pemerintahan kufur . 2 Pemerintahan  yang  tidak  menganut  azas  syari’at  dikategorikan sebagai  pemerintahan  non  Islami. 3 Akhirnya  konsep  pemerintahan  di Barat diadopsi ke dalam pemerintahan umat Muslim dewasa ini. Islam menawarkan  sistem khilafah yang  diinterpretasikan  sebagai  sistem representatif religius dari masyarakat Muslim. 4 Pemerintahan Ustmaniyah (Ottoman) di Turki sebelum tahun 1924 diakumulasikan sebagai Negara Islam terakhir sedangkan negara lain bersifat pemerintahan berkarakter Islam  seperti  Mesir,  Irak,  Iran,  Saudi  Arabia  dan  Syria  menggunakan Islam  sebagai corpus  Islamicum ,  sedangkan  Indonesia  bukan  Negara Islam. 5 Iran menganut pemerintahan theokrasi Islam supremasi tertinggi terletak  pada wilayat  al-faqih (ulama)  sebagai  orang  paling  proteksi
1 Sayed Khatab dan Gary D. Bourma, Democracy  in Islam (New York: Routledge, 2007), 20. 2 Ruhollah Khomeini, Islamic Government: Governance of The Jurists, The Institute of Compilation and Publications of Imam Khomeini”s Works , n.d., 28. 3 Martin Lau, The Role of Islam in The Legal System of Pakistan (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), 131.
4 Shireen  D.  Hunter  dan  Huma  Malik, Modernization,  Democracy  and  Islam (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2005), 85.
5 B. J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Leiden: Springer Science + Bussiness Media Dordrecht, 1982), 19.
terhadap  kepentingan  Islam  dalam  otoritas  pemerintahan. 6 Khilafah sendiri  dimungkinkan  berbentuk malik,  sulthan,  imam,  hakim,  amir dan ra’is tetapi tidak direkonstruksi oleh sejarah kehidupan umat Muslim. 7
Bentuk negara modern bersifat sekuler dan liberal menjadi icon negara  yang  menganut  humanitas.  Negara  theistik  mulai  ditinggalkan akibat pengaruh kemewahan dan kehidupan hedonistik utilitarianisme bahwa  negara  memberikan  kehidupan  kebahagiaan  duniawi  tanpa determinan pemenuhan instruksi agama. Karaktreristik negara modern membangun  setiap  kotanya  menjadi  masyhur  di  dunia  mengarah pembangunan kota dengan modern city, smart city , cyber city dan tourism city dengan  berbagai  infrastruktur  fantastik.  Al-Farabi  salah  seorang filosof Islam mengajurkan pengembangan virtuous city (kota kebajikan) bahwa membangun manusia beretika delebratif religius lebih utama dari pada inovasi insfrastrukrur. 8
Pemerintahan  tanpa  aturan  agama  akan  melaju  ke  dalam hedonistik  sedangkan  negara  bersandarkan  agama  melaju  ke  dalam eudamonistik. Pemerintahan selama ini tidak menjadikan Islam sebagai konstitusi maupun ideologi akan tetapi mengarah kepada radikal nasional. Kesatuan  hanya  dalam  masalah  internal  kebangsaan,  masing-masing pemerintah  mengurus  rakyat  bangsa  sendiri  dengan  wilayah  saling mengawasi agar tidak ada pelanggaran internasional dalam batas-batas territorial dan eksploitasi alam. Bangsa lain tidak berhak melintasi udara dan darat sebagai otoritas wibawa suatu bangsa yang dipandang sebagai ‘musuh’ dengan negara lain sekalipun sesama Islam. Semua pemerintahan negara  memperkuat  skuad  angkatan  militer  untuk  mempertahankan nasionalisme dari gangguan internal maupun  eksternal.
Pemerintahan Islam mengaplikasikan sebagian atau keseluruhan arah  aturan  syari‘ah  yang  harus  mencontoh  kepada  masa  30  tahun antara  pemerintahan Nubuwwah pada  masa  Nabi  Muhammmad  serta khalifah pada masa sahabat Khulafa’ Rasyidin , inilah masa Pemerintahan
6 Gregg Timmons, Comparatives Government (USA: Social Studies School Service, 2007), 111.
7 Muhammad  Tahir  al-Qadri, The  Islamic  State:    True  Concept    &  Eradicating Misconceptions, (Lahore: Minhaj-ul-Qu’an, 2010),20.
8 Farabi, AlFarabi: Philiosophy of  Plato and Aristotle, trans. Muhsin Mahdi, (New York: Cornel University Press, 1969),30.
Islam  authentik. 9 Pemerintah Nubuwwah dan KhalifahRasyidin sanggup memimpin agama dan negara dalam kesatuan spirit sehingga keadilan terhadap  rakyat  dijamin  berdasarkan amar  makruf  nahi  munkar .  Pada saat  itu  negara  tidak  berkembang  dengan  landasan  nasionalisme  Arab melainkan  Islam  sebagai  tujuan  hidup  berkeadilan  dan  bermartabat tinggi baik di sisi manusia maupun di sisi Tuhan.
Pemerintahan  negara  Muslim  dewasa  ini  cenderung  sekuler menjadikan  otoritas  nominasi  partai-partai  besar  sebagai  spengelola pemerintahan  yang  berhak  mengatur  perjalanan  pemerintah  secara priodik. 10 Kepentingan  publik  dirinci  berdasarkan  konstitusi  yang memuat kontrak sosial yang dipahami monolog oleh setiap pemerintah. Muatan konstitusi tidak lagi berpegang pada Kitab Suci. Kemaslahatan publik tidak diurus secara rasional religius tetapi berdasarkan hitungan makro  ekonomi.
Kondisi kekinian pemerintahan modern lebih rumit yang membuat pemerintahan Islam yang sejatinya khilafah sudah terbentuk dalam skad- skad  nasional  dengan  berbagai  intrik  ekonomi  dan  persaingan  global. Pergeseran  pemerintahan  khilafah  ke  dalam  pemerintahan  demokrasi dikhawatirkan kesiapan para pemula politik yang tidak terbiasa dengan pergumulan  sikap wisdom belum  terwariskan  pada  anak-anak  remaja untuk belajar demokrasi yang bermartabat. Demokrasi berlangsung secara manual dan bebas yang mengharuskan improvisasi dalam menemukan solusi terbaik yang kadang memisahkan agama dalam pemerintahan.

## Sistem Khalifah Menuju Pemerintahan Baru B.
Dalam  Islam  dikenal  pemerintah  dengan  khalifah  sebagai hukuma ‘.  Istilah hukuma’ dalam  bahasa  Arab  diartikan  dengan pemerintah sebagai penimbang dan pemangku dalam berlaku adil serta menjadikan adil sebagai jiwa keutamaannya. Funsi pemerintah terutama menyediakan  peralihan  pemilihan  pemimpin  bukan  mempertahankan wewenang 11 Dalam  memahami  konsep  wewenang  akan  terjadi
9 Ahmed Akgunduz, Islamic Public Law: Document on Practise From The Ottoman Archives (Rotterdam: Iur Press, 2011),4-5.
10 Jean-Philippe  Platteau, Islam  Instrumentalized:  Religion  and  Politics  in  History Perspective, (New York: Cambridge University Press, 2017),247.
11 Timothy  O’Hagan, Rousseau  ed.  Ted  Honderich, (New  York:  Routledge, 1999),104.
miskonsepsi yang diistilahkan dengan konflik doktrin wewenang antara pemerintahan  Tuhan  dengan  pemerintahan  rakyat. 12 Pemerintahan Tuhan  dipahami  dengan  wakil  Tuhan  di  bumi  maka  terbentuk  klas orang  yang  dekat  dengan  Tuhan  yang  berbeda  dengan  rakyat  jelata, orang  ‘ alim dengan  jahil, faqih dengan  intelek,  ulama  dengan  orang profesional. Klas tersebut menutup kans bagi partisan yang lain untuk menguasi  wewenang.
Wewenang sering diidentikkan dengan absolut, tak terbatas, wakil Tuhan dan prerogatif. Dalam wewenang Pemerintahan Islam bersinergi antara  sifat  ulama  dan  sifat  umara  dalam  personal  yang  menjadi pemimpin pemerintahan. Secara historis, Nubuwwah sebagai pemangku agama dan administrasi, begitu pula Khalifah Rasyidin pemangku agama dan administrasi namun pada masa khalifah al-mulk yaitu dinasti Umayah dan  Abbasyiah  dipandang  sebagai  pemangku  administratif  saja  dan kemerosotan dalam penguasaan agama bagi pemimpin. Pemimpin pada zaman  pasca  awal  Islam  mulai  mengalami  kelonggaran  menyebabkan pemimpin fasiq (orang prilaku buruk) menduduki pemerintahan.
Khilafah  bahagian  dari  anjuran  syari‘at  untuk  memelihara persatuan Islam dunia dalam usaha menyusun dan memutuskan sesuai hukum syari’at Ilahi dalam mengupayakan pembelajaran syari’at sesuai dengan perintah al-Qur’an dalam Surat Ali Imran ayat 103  yang artinya “Dan berpegang teguhlah pada tali Allah dan kamu jangan bercerai berai” serta  surat  al-Ambiya’  ayat  92  yang  artinya  “Sesungguhnya  umatmu umat yang satu dan Aku Tuhanmu maka sembahlah”. 13 Khilafah adalah bahagian dari wa la tafarraqu dan ummata wahidah , keduanya menyatakan khilafah  merupakan  keniscayaan  bukan  hanya  mengatur  rakyat  tapi bagaimana  rakyat  mau  bertaqwa  kepada  Allah  melalui  penggunaan kekuasaan untuk mengajak ke dalam Islam Kaffah .
Sistem Nubuwwah dan Khalifah yang  berjalan  selama  30  tahun pada awal-awal era perkembangan Islam sesuai dengan konsep hikmah (bijaksana). Hikmah dalam bahasa Aristoteles menyebutnya dengan virtue of phronesis . Virtue of phronesis dikembangkan dalam kerangka nilai-nilai etika  tertinggi  berdasarkan  pertimbangan  apophantik  (pertimbangan
12 Ilyas Ahmad, Sovereignity and Modern: Conception of Sovereignity in Islam (Karachi: Allies Book, 1965),77.
13 Mustafa Hilmi, Nizhamal-Khilafah al-Fikru al-Islami (Kairo: Dar al-Anshar, tt),4.
benar dan salah). Virtue merupakan kebajikan yang paling unik sedangkan phronesis sebagai etika yang terdistribusikan mengapresiasikan tindakan terbaik serta paralel dengan keadilan. 14
Pandangan  tokoh  Islam  seperti  Al-Afghani  dan  Muhammad Abduh menyatakan sistem khilafah merupakan fardhu syari‘at (kewajiban) untuk  ditegakkannya  serta  sesuai  dengan  tradisi  Islam.  Kedua  tokoh tersebut mengingatkan sistem khilafah memiliki persyaratan yang berat maka  perlu  mereduksi  sistem khilafah menjadi wahdat  al-Islamiyyah (persatuan  Islam)  selanjutnya  diteruskan  kembali  oleh  Rashid  Ridha yang akhirnya konsep ini digemakan dengan semboyan Pan Islamisme dalam  artian  penyatuan  ummat  Muslim  di  seluruh  dunia  di  bawah kepemimpinan  Islam  yang  menaungi  seluruh  administrasi  dan  aturan agama Islam. 15 Konsep ini dipandang negara tidak ada batas sehinggga di  mana  ada  Muslim  di  tempat  itu  berlaku  dan  tunduk  pada  hukum Pan  Islamisme  yakni  solidaritas  politik  agama. 16 Islam  tidak  dibatasi territorial  yang  dikuatkan  oleh  pernyataan  “seluruh  bumi  merupakan tempat sujud  (masjid)”. 17
Al-Maududi  menyatakan khilafah berdasarkan  dari  teks  Hadis bahwa  kepemimpinan  lebih  berhak  kepada  orang  Quraisy  tetapi  bila terjadi  perbedaan  dan  perselisihan  maka  dimungkinkan  menghukum legalitas negara kepada cara demokrasi. Pendapat ini dibenarkan serta dianut oleh Abu Hanifah, Ahlu al-sunnah wa al-jama’ah dan muktazilah . 18
Hasan  al-Banna  menyatakan khilafah merupakan  syiar  Islam  dalam menyatu  umat  Islam  untuk  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Hasan al-Banna menegaskan perlunya sosialisasi pengembalian sistem khilafah di zaman modern sebagai cara tolong-menolong dalam penyempurnaan peradaban, sosial dan ekonomi di antara bangsa-bangsa Islam. 19
14 John  M.  Rist  (ed.), The  Stoic (California:  Unoiversity  of  California  Press, 1978),133.
15 Said  Ibn  Husain  Al-‘Iffani, Zahru  al-Basatin  min  Muwaqif  al-“Ulama”i  wa  al- Rabaniyyin, (Kairo: Dar al-‘Iffani, 1368),8-9.
16 Naveed S Naveed, The New Politic of Islam: Pan Islamic Foreign Policy in world of States (New York: RoutledgeCurzon, 2003),30.
17 A.Qasmi, Islamic Government (Delhi: Isha Books, 2008),87.
18 Abu al-A‘la Al-Maududi, Al-Khilafah wa al-Mulk (Kuwait: al-Qalam, 1978),171.
19 Hasan Al-Banna, Majmu’at Rasa’il al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna (Mesir: Dar al-Da ‘wah, 1997),76-77.
Pengembalian sistem khilafah hanya mengajak kepada ideal namun konsep  ideal  selalu  tidak  terpenuhi  dalam  kehidupan.  Permasalahan utama mencari sosok khalifah yang diterima oleh semua bangsa-bangsa Muslim di dunia memunculkan masalah besar yang hampir dipastikan tidak dapat dipecahkan. Solusi terbaik representasi khalifah diwariskan kepada  pemerintahan  republik  spiritual  yang  menempatkan  orang religius meliputi para faqih (ahli hukum Islam) di setiap bangsa-bangsa atau negara Muslim dijadikan instruktur menentukan jalan terbaik dari tuntutan syari’at walau kemudian berafiliasi kepada satu ketentuan fiqh yang diterima bangsa tersebut yang alternatif lain disusun kembali dalam turunan peraturan berbentuk qanun-qanun pemerintahan Islam.
Pemerintahan republik spiritual belum dikenal istilah ini dalam ilmu  tata  negara  namun  republik  spiritual  melengkap  makna  republik yang  telah  diartikan  sebagai  semua  pembuatan  keputusan  dari  semua aturan  hukum  dan  pemilihan  umum  berdasarkan  suara  mayoritas yang  menempatkan  semua  orang one  man  one  vote termasuk  terpidana dan pelaku amoral setara suaranya dengan profesional dan ahli agama. Maksud republik spiritual memberikan pembuatan keputusan dari semua aturan  hukum  dan  pemilihan  umum  dengan  melibatkan  orang-orang religius  seperti fuqaha dalam  memberikan  putusan  aturan  hukum  dan seleksi kandidat dalam menduduki badan tinggi negara, pemerintahan dan pemilihan umum.
Teori Ibnu Khaldun menegaskan bahwa setiap negara memiliki masa akhir pemerintahan yang mana segera terbentuk negara baru di atas negara lama. Hal ini dapat dicegah melalui penguatan instrumen pokok dan kepentingan Islam untuk mempercepat suksesnya berlangsungnya pemerintahan. Ibnu Khaldun menguatkan urgensi suatu pemerintahan memperhatikan penguatan ketahanan sumber instrumen pokok seperti ketersediaan  makanan  pokok  dan  kekuatan  militer,  ini  sebagai  simbol kerja  keras  pemimpin  yang  dapat  mempertahankan  panjang  umurnya suatu pemerintahan seperti Daulah Bani Abasyiah yang betahan hanya sampai 65 tahun atau lebih sehingga beralih ke Daulah Bani Umawiyah. 20
20 Ibnu Khaldun, Muqaddimah (Beirut: Dar al-Fikr, 2001),373-374.
Pemerintahan  Islam  memiliki  kharakteristik  dijalankan dengan  otoritas  moral  religius. 21 Nabi  menjalankan  pemerintahan dengan  Islam,  Khalifah  menjalankan  dengan sunnah yang  dipedomani kepada  pemerintahan  Rasul.  Teori  negara  pada  masa  Rasul  dikenal dengan  teori  dusturiyah  modern  hampir  menyamai  dengan  sistem politik  namun  masih  mengutamakan  religiusitas  bukan  kepentingan kelompok, persamaan sesama pemilik tanah air ( muwathin ) yaitu Muslim dan  Yahudi  serta  menganut  prinsip  syari’at  dalam Shahifah  Madinah (Perjanjian  Madinah)  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadis  yang dipahamkan sama dengan qanun. 22 Pemerintahan Islam pasca Nubuwwah dan  Khalifah  seperti  Khalifah  Abbasyiah  dan  Umawiyah  berpedoman pada ketentuan jejak sahabat Nabi ( atsar sahabat ) namun kecenderungan pemerintahan  ini  dipimpin  oleh  orang-orang fasiq .Pemerintahan  Islam terakhir  yaitu  Khalifah  Utsmaniyah  Turki  sampai  kekuasaannya  ke Eropa  berpedoman  pada  mazhab fiqh  hanafiyah sebagai  qanun  (hukum terendah) pemerintahan. Turki pada saat itu dipandang sebagai negara agama dengan konsfigurasi politik pos  khalifah. 23
Setelah runtuh Pemerintahan Utsmaniyah pada tahun 1924 maka bentuk  Pemerintahan  Islam  tidak  ada  patron  di  seluruh  dunia  Islam mengakibatkan semua negara membentuk pemerintahan masing-masing seperti  Imam  Khomeini  berpedoman  kepada wilayah  al-faqih. Iqbal memandang  Islam  dengan  pemerintahan  theokrasi  hanya  orang  yang memiliki  representasi  Tuhan  di  bumi  mampu  menuntaskan  kebajikan spiritual  yang  jauh  dari  kedhaliman. 24 Iqbal  melihat  Muhammah Ali  Jinnah  mengembalikan  ke  dalam  pemerintahan  nasional  dengan konsep  Islam  universal 25 Hal  ini  ditentang  Iqbal  dengan  mengatakan Islam  bukan  nasionalisme  bahkan  imperialisme  melainkan  bangsa-
21 Joseph E. Lowry, Islamic Government dalam Roger M. A. Allen dan Shawkat M. Toorawa, Islam: A Short Guide to The Faith, (Cambridge: B. Eerdmans Publishing, 2011), H.95.
22 Wail  Muhammad  Yusuf, Al-Daulat  baina  al-Islamiyyin  wa  al-Ilmaniyyin (Kairo: Maktab al-Masry al-Hadits, 2009), h.63.
23 Naveed S Naveed, The New Politic of Islam: Pan Islamic Foreign Policy in world of States ,31. 24 M  Iqbal, The  Reconstruction  Religiuos  Thought  in  Islam,  ed.  M.  Saeed  Shaekh (California: Stanford University Press, 2012),123.
25 Abdul  Sabahuddin, Indian  Nationalism  and  Islamic  Politics (New  Delhi:  Global Vision, 2006),43.
bangsa  persemakmuran  tanpa  rasial  dan  demarkasi. 26 Yusuf  mengutip pandangan  al-Shatibi  yang  mewajibkan  pemerintahan  menjalankan semangat  kerja  ( arwah  al-‘amal) menjalankan maqashid  syari‘ah .  Begitu pula  Yusuf  memahami  dari  al-Juwaini  bahwa  cukup  secara  umum maqashid  syari‘ah atas  dasar  azas  manfaat  dan  ketinggian  syariat  tanpa pemaksaan  ( hanif ). 27
Ibnu  Taimiyah  membolehkan  beralih  khalifah  menjadi pemerintahan ( imarah ) atau kerajaan ( al-mulk ) karena mempertimbangkan tidak meratanya kemampuan penguasaan ilmu agama serta kemudharatan lainnya. 28 Pemerintahan  Islam  sebagaimana  dharurat  menentukan  ahli Islam di era sekarang bahkan ahli Islam berkemampuan dalam bidang administrasi  negara  sekalipun.  Keadaan  ini  memerlukan  keterbukaan terhadap  penolakan  bentuk  kerajaan  atas  ketimpangan-ketimpangan mereka  terhadap  pedoman  yang  dicetuskan  salaf.  Hal  ini  ditafsirkan berbeda  masanya  menyebabkan  berbeda  pula  perlakuan  terhadap institusi negara diakibatkan berat pengaruh harta dan kemegahan yang terjadi era  sekarang.
Sistem kekhalifahan lebih mengutamakan bahkan memproteksi ahkam (hukum  Islam)  seperti  dalam  tulisan  al-Mawardi  menyatakan hukum Islam yang menentukan prinsip segala hak-hak dan tugas-tugas pemerintahan. Ahkam dikenal sebagai kontrak sosial khalifah pada awal- awal Islam yang memuat prosedur dan tuntutan pengaturan pemerintahan. Semestinya  prinsip ahkam kekhalifahan  dipegangteguh  menjadi  doktrin atau idiologi serta diuraikan kembali berdasarkan pandangan-pandangan fuqaha. 29 Dalam Islam tidak merumuskan sistem khilafah yang jelas tetapi berjalan  atas  prinsip  untuk  memelihara  kemaslahatan  tiap  waktu  dan tempat dengan prinsip-prinsip Islam  Islam. 30
26 Naveed S Naveed, The New Politic of Islam: Pan Islamic Foreign Policy in world of States ,31. 27 Yusuf  Qardhawi, Al-Siyasat  al-Syar’iyah  fi  Dhu’i  Nushush  al-Syari’ah  wa Maqashiduha (Beirut: al-Mu’assasat al-Risalah, 2000),144.
28 Ibnu Taimiyah, al-Khilafah wa al-Mulk (Urdun: Maktabah al-Manar, 1414),144.
29 Gerhard  Böwering  dan  Patricia  Crone  dan  Mahan  Mirza, The  Princeton Encyclopedia  of  Islamic  Political  Thought (New  Jersey:  Princeton  University  Press,  2013), h.331.
30 Abi al-Ma‘ali Al-Juwaini, Ghiyats al-Umam fi Iltiyatsi al-Dhulam (Iskandariah: Dar al-Da‘wah, t.t),25.
Sistem khilafah yang sentralistik dengan penyatuan dunia Muslim pada satu khalifah pada era modern akan meredakan serta mematikan kehidupan  syari‘at  akibat  panjangnya  administrasi  dan  aturan  hukum yang  bertentangan  dengan local  wisdom .  Tawaran  alternatif  Konsep al-Juwaini  tentang  Pemerintahan  Islam  yaitu  konsep ghiyatsi yakni pemerintahan  yang  mementingkan  syari‘at  yang  terus  didiskusikan dalam  mencari  format  yang  terbaik  dengan  cara  mutasi  baru  syari’at lama ke syari’at baru dengan tetap berdasarkan syari’at. Pemerintahan harus diawasi kepentingannya dengan keterlibatan peran ulama dalam pengaturan strategi pemerintahan. 31 Hal ini dimungkinkan karena tidak mudah  lahirnya  pemerintahan  yang  ideal. Ghiyatsi dilandasi  pada  tiga kriteria akibat kondisi pemerintahan normal, tidak hadirnya pemerintahan baik  dan  tidak  ada  ulama  yang qualified 32 Pemerintahan  Islam  baru tersebut lebih elegan dan bermartabat dalam bentuk yang lebih konkrit yaitu pemerintah republik spiritual. Kepemimpinan pemerintahan hanya pada orang-orang berkarakter spiritual mampu memelihara religius dan martabat  selalu  berpengetahuan,  jujur,  kompetensi,  terbebas  dari  cacat dalam  setiap  pertimbangan  dan  bertindak. 33 Urgensi ghiyatsi muncul akibat  sistem  kepemimpinan  yang  tidak  berlanjut  yang  terputus  oleh zaman, setiap zaman tidak ada kepemimpinan dan otoritas publikyang baik dan tidak ada pengemban syari‘at yang definitif. 34
Esensi ghiyatsi sunyinya zaman dari lahirnya pemimpin-peminpin sehingga peranan rakyat mengambil alih maka munculnya pola otoritas publik  dalam  mengangkat  seorang  pemimpin  dengan  meminjamkan responsibilitas  syari‘at  atas  cara-cara  demokrasi.  Pemahaman ghiyatsi sendiri bermakna ahkam sulthaniyah (legalitas pemimpin). 35 Syari’at yang diterima  mayoritas  dituliskan  kembali  dalam  qanun-qanun  sebagai landasan-landasan  pijakan  pemimpin  dalam  bertindak  sebagai hakim (pengambil kebijakan) dan mahkum (yang menjalankan kebijakan) untuk menjauhkannya  dari  berlaku  buruk. 36 Ghiyatsi memiliki  tiga  kualitas
31 Ahmad Atif Ahmad, The Fatigue of the Shari ‘a (New York: Palgrave MacmMillan, 2012),132. 32 Abi al-Ma‘ali Al-Juwaini, Ghiyats al-Umam fi Iltiyatsi al-Dhulam ,135. 33 Fuad Bali, Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun’s Sociological Thought, (New York: State University of New York, 1988), h.54.
34 Abi al-Ma‘ali Al-Juwaini, Ghiyats al-Umam fi Iltiyatsi al-Dhulam ,12.
35 Abi al-Ma‘ali Al-Juwaini,12.
36 Abi al-Ma‘ali Al-Juwaini, 23.
individu  seorang  pemimpin  pemerintahn  Islam  yaitu  berkeadilan, berpengetahuan dan manajemen tinggi serta bukan perempuan. 37 Konsep ghiyatsi al-Juwaini  menekankan  otoritas  yang  diberikan  kepada  orang religius yang lebih peduli kemaslahatan mampu menyadarkan kesadaran agama  dan  duniawi  yang  memiliki  apresiasi  yang  kuat  pada  warisan Islam lebih dikenal dengan individu religius yang sama dengan fuqaha di mana mereka mampu menjembatani antara hukum Tuhan dan Kenabian serta kontrak sosial sebagai pemimpin masyarakat Islam sepanjang tetap berpegang teguh agama Tuhan di setiap waktu dan tempat. 38
Secara  logika  wajib  mengangkat  pemimpin,  sedangkan  pilihan umat Islam wajib mengangkat pemimpin yang banyak memberi faedah kepada  syari’at  yang  dipedomani  pada  sejarah  awal  Islam  bukan pemimpin  yang  menjalankan  syari’at  yang  direkonstruksikan  dengan logika yang terlalu jauh. Apabila hal ini terjadi mengakibatkan keadaan yang tertutup hakikat Ilahiyah bahkan mencirikan kepemimpinan umat Islam yang terburuk. 39
Pemerintahan buruk lebih baik dari pada tidak berlangsungnya pemerintahan.  Sistem  monarkhi  pun  dapat  menjadi  alternatif  terbaik. Pemerintahan  monarkhi  yang  dipimpin  orang-orang  spiritual  seperti raja  ‘ alim masih  dimungkinkan  berjalan  sesuai  azas-azas  religius Islam.  Pemerintahan  Islam  yang  yang  tradisional  atau  konvensional menempatkan  ajaran amar  makruf  nahi  munka r  sebagai  pedoman sandaran  yang  tidak  pernah  dirubah  walaupun  memberikan  peluang mendahulukan  keputusan  sendiri.  Ulama  mengejawantahkan  domain hukum  sedangkan  rakyat  mengejawantahakan  domain  penentuan mayoritas  sedangkan  pemerintah  menjalankan  domain  kepentingan. Selama  ini  eksistensi  Pemerintahan  Islam  dikritisi  sebagai  suatu kemungkinan ataupun kepastian. 40
37 M.  F.  Elshayyal, Towards  Civic  Democratic  Islamics  Discourse  II  Islam  State  and Citizenship (Jordan:  Al-Quds  Centre  for  Political  Studies,  2010),  24–25;  Lihat  David Solomon Jalajel, Women and Leadership in Islamic Law: A Critical Analysis of Classical Legal Text, (New York: Routledge, 2017), 300.
38 Felicitas Meta Maria Opwis, Maslaha and Purpose in The Law: Islamic Discourse on Legal Change From The 4th/10th to 8th/14th Century (Boston: Brill, 2010), 44. 39 Abi al-Ma‘ali Al-Juwaini, Ghiyats al-Umam fi Iltiyatsi al-Dhulam , 17.
40 Nazib N.Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in The Arab World (New York: Routledge, 1991), 111.
Sistem Pemerintahan Islam dipimpin oleh fuqaha (ulama) seperti yang berlaku pada Pemerintahan Syi‘ah di Iran yakni pelibatan orang- orang  yang  memiliki  keshalehan  religius.  Pemerintahan  Republik Iran  mengalami  pengetatan  dalam  pencalonan  eksekutif,  legislatif dan  yudikatif  diangkat  individu-individu  memiliki  reputasi  religius kuat  sehingga  setiap  keputusan  dan  gaya  hidupnya  tidak  cacat  moral. Kedudukan wilayat  al-faqih sebagai  pemangku  tunggal  interpretasi hukum di Iran dalam mengawasi setiap prilaku eksekutif, legislatif dan yudikatif  serta  pertimbangan  kebutuhan  aturan  hukum  baru  sebagai badan  tunggal  otonom.  Eksistensi wilayat  al-faqih menutup  celah-celah terpidana dan orang-orang cacat moral ikut dalam konstestan pemilihan umum serta menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. 41
Adopsi  Pemerintahan  Iran  yang  bersifat  Syi‘ah  ke  dalam pemerintahan Islam lain akan mengalami kendala di mana Pemerintahan Iran  melakukan  revolusi  dalam  memberlakukan wilayat  al-faqih namun pada  pemerintahan  lain  dapat  mengambil  reduksi  prinsip wilayat  al- faqih dapat digantikan dengan badan fit and proper baik berbentuk ad hoc ataupun badan tinggi negara yang diisi oleh individu-individu religius seperti faqih yang terbukti reputasi kuat dalam agama dibuktikan dengan prilaku religius yang tidak cacat moral dilibatkan dalam setiap pemilihan pencalonan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  dalam  setiap  seleksinya. Wilayat al-faqih memiliki kekuatan super body ditegakkan melalui revolusi. Hal  ini  tidak  mungkin  dilakukan  revolusi  terhadap  negara-negara mayoritas Muslim dapat menguncang kestabilan negara. 42
Pemerintahan  harus  dihindari  dari  pengaruh  dominator seperti  mafia,  terpidana,  kapitalis,  individu  cacat  moral  akan  mudah memunculkan  kembali  pemerintahan  dinasti  atau  pemerintahan buruk, sedangkan gerakan ashabiyah sebagai kekuatan semangat untuk mematikan  ke  arah  itu. 43 Ashabiyah yakni  mengikat  emosi  para  lelaki untuk  menahan  sahabatnya  agar  memberikan  kesungguhan  loyalitas kebangsaan  pada  pemimpinnya  bagaikan  perasaan  anak  lelaki  dalam
41 Ruhollah Khomeini, Islamic Government: Governance of The Jurists, The Institute of Compilation and Publications of Imam Khomeini”s Works , 18.
42 Ruhollah Khomeini, 18.
43 Fuad Bali, Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun’s Sociological Thought, 55.
melindungi bapaknya. Bukanlah yang dimaksud ashabiyah hipokrit yang saling membunuh antara lelaki satu suku dengan lelaki suku lain. 44
Sistem  khalifah  dewasa  ini  dicoba  digagaskan  kembali  dengan cara  melatih  ulama  yang  lebih  senior  dipandang  sebagai  setengah imam  yang  dinilai  memiliki  kepercayaan  kolektif  mampu  bertindak sebagai  mujtahid  dalam  skala  besar  namun  tetap  tidak  tegak. 45 Sistem khalifah di era modern identik pemerintah yang dimungkinkan proteksi di  bawah  wewenang faqih atau  berdasarkan faqih .  Di  mana  setiap wilayah  pemerintahan  mengandung  administrasi  serta  keseluruhan hukum  syari‘at  yang  harus  diterapkan  secara  benar.  Karena  itu  setiap wilayah  harus  memperhatikan fuqaha sebagai  sentral  otoritas  dalam menentukan individu-individu yang tepat sedikit mungkin mengurangi tindakan  penyalahgunaan  jabatan,  korupsi  dan  tirani. Fuqaha sebagai pusat  pembersihan  kekuasaan  yang  bersifat taghut . 46 Ada  orang-orang terhormat,  superior  dan  layak  dihormati  serta  dianggap  sangat  baik belum mungkin dijadikan pemimpin mengingat tidak memiliki reputasi seperti  ini  akan  mudah  digulingkan  atau  dibunuh. 47 Pemimpin  yang dilahirkan  dari  pencitraan  tidak  pula  lebih  baik  mengingat  kekuatan power kepemimpinannnya  memerlukan  orang  lain  yang  lebih  kuat sebagai caranya meminjam tangan kekuasaan lain untuk mengakui dan menguatkan  pencitraannya.  Kepemimpinan  pencitraan  mengharapkan orang  lain  mengakui  atas  kemampuannya  dengan  berbagai  teknik pengaruh dijalankannya dalam permainan  kekuasaan.

## Pemerintahan  Islam  Utopis  Menuju  Pemerintahan  Republik C. Spiritual
Dewasa  ini  desakan  perkembangan  pemerintahan  demokratis terus disuarakan oleh umat manusia bahkan di kalangan Muslim sudah mulai  mengkritik  kekuasaan  sistem  kerajaan  akibat  desakan  rakyat untuk  beralih  ke  demokrasi  seperti  yang  terjadi  di  Brunei  Darussalam
44 Ibnu Khaldun, Muqaddimah , 41. 45 Anthony Black, The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to The Present (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), 317.
46 Dale F Eickelman dan James P. Piscatori, Muslim Politics (New Jersey: Prinsceton University Press, 1996), 49.
47 Louise    Marlow, Hierarchy  and  Egalitarianism  in  Islamic  Thought (New  York: Cambridge University Press, 1997), 61.
dan Arab Saudi bahkan Inggris. Kepemimpinan negara-negara tersebut sudah mulai mencari alternatif agar tidak diguling oleh rakyat dengan perombakan  kebijakan  pro-rakyat.  Tiap-tiap  negara  mempunyai  batas territorial yang tunduk pada hukum dan tatanan nasionalisme masing- masing.  Sistem  negara  khilafah  telah  terbukti  terpecah  menuju  negara bangsa  yang  banyak  yang  diindikasikan  dari  kegagalan  administrasi yang luas pada masa Khalifah Ustmaniyah. 48
Pemerintahan  demokrasi  selama  ini  masih  membuka  peluang kepada  individu  terindikasi  kriminal  dan  amoral  untuk  dapat mencalonkan diri. Hal ini sesuai dengan adagium demokrasi one man one vote . Semua orang setara antara seorang faqih (Islam) setara dengan seorang atheis, orang bereputasi setara dengan gelandangan, orang kharismatik setara dengan orang pencitraan, residivis setara dengan orang yang loyal pada hukum. Orang professional setara dengan maling/mafia. Tidak ada skad-skad sosial menjadikan demokrasi bias dalam mencari pemimpin yang mulia. Hal ini dimanfaatkan bagi mereka yang mahir mengambil suara ( vote ) dengan cara menggelabui janji, pencitraan dan politik uang, demokrasi  akhirnya  tertuju  berdasarkan  rekayasa  kepentingan  untuk mempengaruhi  menggilir  suara  mayoritas.  Pemerintahan  demokrasi menjadikan  demokrasi  sebagai  cara  mendapatkan  kekuasaan  bukan menjadikan  jalan  menuju  kekuasaan.  Jalan  menjadikan  demokrasi hanya  untuk  orang-orang  baik  namun  dalam  implementasi  demokrasi dimenangkan oleh orang-orang menghalalkan segala cara.
Di era modern Pemerintahan Islam beralih dari sistem kekhalifahan berganti menjadi government agency atau niyabah adalah sistem pemberian mandat (perwakilan). 49 Pemerintahan Islam yang relevan dengan zaman modern berupa pemerintahan republik spiritual sebagai integrasi sistem khalifah ke dalam sistem demokrasi akibat perjalanan demokrasi paling diterima  di  setiap  negara  di  dunia.  Pemerintahan  republik  spiritual yakni  pemberian  mandat  kepada  orang  diyakini  dan  terbukti  serta diapresiasikan  terhadap  kemampuan  dan  perjalanan  spiritual  yang
48 Abidah  al-‘Ali  Sariy  al-Din, Li  Daulah  al-Islamiyah:  juzuruha  wa  Mustaqbaluha (Beirut: Dar al-Farabi, 2016), 100.
49 John L. Esposito, The Oxford Dictionary of Islam (New York: Oxford University Press, 2003), 235.
dimilikinya yang layak diangkat menjadi kepemimpinan pemerintahan Islam.
Namun  demokrasi  tidak  membatasi  bagi  pergerakan  orang- orang yang terindikasi kriminal terlibat dalam pemerintahan. Karena itu pemerintahan  republik  spiritual  merupakan  sebuah  negara  demokrasi yang  menggeserkan  peran-peran  orang  terindikasi  kriminal  kepada orang-orang  yang  kemapanan  religius  yang  menguasai  persoalan modern yang progressif. Karena itu inti pemerintahan Islam tidak dikenal adanya  kesalahan  penanganan  kebijakan  administrasi  dan  legislatif. 50 Kepemimpinan justifiable (mampu berbuat yang terbaik) yang berkembang melalui  peninggalan  hukum  artinya  hukum  Islam  tidak  didiskusikan secara objectiviable (keobjektifan tujuan) terhadap pembicaraan demokrasi, theokrasi, monarki dan oligarki sehingga dinyatakan nilai Islam adalah sangat demokratis di antara yang demokratis. 51
Karakteristik  Pemerintahan  Islamyang  memberlakukan  otoritas partisan  politik  ( wilayatul  siyasah )  tidak  boleh  mengikuti  peradaban Barat  seutuhnya  tetapi  komitmen  pada  tujuan  syari‘at  ( maqashid  al- syari’ah ) yang hanif di mana hak-hak manusia dihormati dan dipelihara kecuali bagi individu berubah dan berbeda theologi. Pemerintahan Islam mengatur aturan hukum sampai kepada bahan makanan umat Muslim yang dilarang keras terhadap benda yang memabukkan dan najis dalam campuran  makanan  sesuai  syari’at. 52 Karena  itu wilayatul  siyasah yang berpijak pada kehati-hatian menyusun qanun di mana tidak berdasarkan kepentingan dan politik an sich . 53 Bahkan Yusuf Qardhawi menempatkan wilayatul  siyasah yang  bukan  hanya  sesuai  fiqh maqasid saja  tetapi  juga fiqh realitas, fiqh tawazun (keseimbangan), fiqh umum ( kuliah ), dan fiqh khusus  ( juz’iyah ). 54
Konsep  pemerintahan  Islam  adanya  prinsip  kompromi  dengan oposisi diperlukan melalui justifiable . Tidak semua orang berada dalam
50 Muhammad  Asad, The  Principles  of  State  and  Government  in  Islam (California: University of California Press, 1961), 77.
51 Muhammad Asad, 18.
52 Syathibi, Al-Muwafaqat , vol. jilid 1 (Beirut: Dar Ibn ‘Iffan, 1997), 49.
53 Walid Mustafa Syawisy, Siyasat al-Naqdiyah baina al-Fiqhi al-Islami wa al-Iqtishadi al-Wadh’i, (Kairo: Ma ‘had al- ‘Alami li al-Fikr al- ‘Alami, 2001), 291.
54 Yusuf  Qardhawi, Al-Siyasat  al-Syar’iyah  fi  Dhu’i  Nushush  al-Syari’ah  wa Maqashiduha , 51.
satu kelompok memiliki satu pemahaman sehingga tidak dikenal logika tunggal  dan  batini  yang  berkembang  secara  kontinuitas  dari  essensi Negara Islam. 55 Pemerintahan buruk pasti diindikasikan dibawah kendali defeatisme (sikap pasrah) dan quietisme (sikap bertahan) cerminan sikap pemerintahan  tidak  beriman. 56 Oleh  karena  itu  pemimpin  amatir  yang umumnya berumur di bawah 30 tahun dipandang belum porofesional tidak  terlihat  kepastian  kemampuan  mengatasi  masalah  besar. 57 Pemerintahan Islam tidak dikenal pemimpin amatir yang belum dikenal kefaqihan, keshalihan, keberanian, kecerdasan dan kewibawaan. Hakikat Pemerintahan  Islam  mengutamakan  keshalehan  religius  di  samping kecerdasan  keshalihan  sosial.  Islamisasi  pemerintahan  merupakan kelanjutan  tradisi  politik  Islam  yang  membawa  agenda  Islam  dalam setiap kebijakan pemerintahan. 58
Pemerintahan Islam mempertimbangkan antara otoritas hukum dan  otoritas  eksekutif,  tidak  ditemukan  bentuk  tunggal  perjalanan pemerintahan  Islam. 59 Pemerintahan Nubuwwah diimbangi  dengan ahlu  al-hall  wa  al-aqd yang  memusyawarahkan  di  luar  masalah  syari’at termasuk strategi, tadbir (pengaturan teknis) dan penanganan masyarakat Muslim  dan  non  Muslim.  Pemerintahan Khalifah  Rasyidin melakukan musyawarah dengan ahlu al-hall wa al-aqd memutuskan dan membai’atkan kepemimpinan  penerus  pasca Nubuwwah dengan  orang-orang  yang memiliki  reputasi  baik  dalam amal (religiusitas)  dan maslahah (sosial). Pemilihan  pemimpin  pada  masa Khalifah  Rasyidin saling  memaklumi hirarki  individual  yang  saling  mengagungkan  yang  lebih  layak  tanpa pencitraan, perebutan dan pemaksaan. Hirarkhi kepemimpinan diukur berdasarkan  siapa  yang  paling  lama  bergaul  dan  beramal  bersama Rasul  semasa  hidupnya  itulah  kriteria  kepemimpinan  yang  dibai‘at. Pemerintahan pada masa ini bersifat pemerintahan republik spiritual.
55 Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam , 60.
56 Daniel Martin Varisco, “Reading Orientalism: Said and The Unsaid” (USA: The University Washington Press, 2017), 273.
57 Timothy Edicott, Administrative Law (New York: Oxford University Press, 2011), 273.
58 Sami Zubaida, Islam, The People and The State: Political Ideas and Movements in The Middle: (New York: I. B. Tauris, 2001), 3. 59 M.  A.  Muqtedar  Khan  (ed.), Islamic  Democratic  Discourse:  Theory,  Debates  and Philosophical Perspectives (Lanham: Llexington Books, 2006), 28.
Pemerintahan  republik  spiritual  menjauhi  sifat taghut dalam menjalankan  kekuasaan  yang  tidak  legitimasi. Thaghut termasuk despotisme, tirani dan menggaggap hak prerogatif Tuhan ada padanya. 60 Pemerintahan  menjalankan  keputusan  mementingkan  otoritas  diri dengan  kekerasan  yang  berujung  perampasan  hak-hak  kemanusiaan. Kekuasaan  yang  ilegalitas  umumnya  menjauhi  dari  aturan  theistik menganggap keagungan diri di atas keagungan Tuhan.
Essensi pemerintahan republik spiritual lebih memastikan dicirikan dengan  lenyap  sikap  kesewenang-wenangan  dan  penyalahgunaan kekuasaan.  Kemapanan  spiritual  menginspirasikan  setiap  keputusan memproteksi  hal-hal  yang  buruk  dan  negatif.  Setiap  pertimbangan dilandaskan pada iktikad baik dengan melatih peningkatan diri dengan murni dalam bersikap bijaksana. 61 Pemerintahan menyederhanakan deal yang besar, serta hirarki yang harus dimengerti citizen untuk memperoleh dan  melindungi  hak-hak  seseorang  dalam  upaya  pendekatan  berbagai perspektif.  Pemerintahan  republik  spiritual  berjalan  berdasarkan  opini hukum bukan berdasarkan opini manusia yang selalu digeserkan sesuai kehendak pemimpin.

## Kepemimpinan Republik Spiritual D.
Pemerintahan yang baik kadangkala lebih bersifat mitos ataupun ilusi.  Pemerintahan  buruk  membungkam  kekritisan  masyarakat sehingga  banyak  tidak  berkembangnya  intelegensi  masyarakat  dan kebijaksanaannya. Pemerintahan yang baik pun kadang tidak menjamin keberlanjutan  pemerintahannya  akibat  kolap  dalam  suatu  ketika hilangnya krisis kepercayaaan.
Negara  Islam  berdasarkan  prerogatif  Tuhan  dengan  sumber legislasinya berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Sistem republik sebagai akuntabilitas  terhadap  rakyat  dengan  pertimbangan  konsultasi berdasarkan  konsensus.  Kedudukan  konstitusi  Islam  sesuai  dengan
60 Ruhollah Khomeini, Islamic Government: Governance of The Jurists, The Institute of Compilation and Publications of Imam Khomeini”s Works , 28.
61 Timothy Edicott, Administrative Law , 228.
pandangan-pandangan fuqaha (ulama) yang dilakukan konsensus yang tidak mengarah ke dalam emergensi Islam. 62
Pemerintahan  Islam  tidak  berbentuk  tirani  bukan  pula  absolut tetapi  konstitusional.  Pemerintahan  Islam  didefinisikan  sebagai  aturan hukum  Tuhan  dipundak  manusia  ( the  rule  of  devine  law  over  men ). 63
Hukum  Tuhan  tidak  melaggar  hukum  kemanusiaan  di  mana  hak-hak kemanusiaan  ( huquq  insaniyah )  dipisahkan  dengan  hak-hak  ketuhanan ( huquq ilahiyah ). Huquq Ilahiyah tidak direduksi dalam keadaan apapun melainkan  mencari  jalan  utama  dari  jalan  lebih  baik  lainnya.  Dengan demikian pemerintahan republik spiritual tidak menjadikan ahlu zimmah (non  Muslim) ,  ahlu  kitab,  munafiq (hipokrit) ,  zindiq (orientalis) ,  dayyus,
musyrik , dahriyyun (atheis), ashab’ah (naturalis)  menjadi  pemimpin pemerintahan.
Calon  pemimpin  diutamakan  yang  mempunyai ahl  muruwwah (kewibawaan)  yakni  “ wa  man lahu qidam  fi  al-khair” yang  diartikan dengan  mereka-mereka  yang  memiliki  catatan  hidup  sebelumnya dalam kebaikan. Ahl muruwwah menghindari dari menyakiti orang serta penolakan  keras  terhadap  kenikmatan  dunia. Ahl  muruwwah memiliki kemulyaan  yang  tiada  dihimpit  oleh  kesukaran  seperti  singa  lapar tidak  memangsa  hewan.  Sedangkan  orang  yang  tidak  mempunyai ahl muruwwah dia bagaikan anjing yang selalu menerkam mangsa sekalipun tidak  lapar. 64 Ciri-ciri ahl  muruwwah tidak  dikendarai  oleh  hutang kepadanya,  bukan  pembunuh,  tidak  pernah  melakukan  perzinahan, tidak pernah dipenjarakan, tidak terlibat barang terlarang, terbebas dari korupsi,  kejernihan  berpikir,  religius,  tidak  hilang  nama  baik  akibat dikecam fitnah besar atau tuduhan.
Dalam Islam dikenal faqih lebih baik dari masyarakat umumnya. Fuqaha dikenal  sebagai  pembelajaran  dan  instruksi  yang  benar  dalam masyarakat. 65 Fuqaha memberikan  otoritas  wilayah  publik  dengan
62 K.  S.  Nathan  dan  Mohammad  Hasyim  Kamali  (ed.), Islam  in  Southeast  Asia: Political, Social and Strategic for Challenges The 21st Century (Singapore: Institute of Southeast Studies, 2005), 281.
63 Ruhollah Khomeini, Islamic Government: Governance of The Jurists, The Institute of Compilation and Publications of Imam Khomeini”s Works , 36.
64 Abi  ‘Ubaidah    Masyhur  Hasan  Al-Sulaiman, Al-Muru’ah  wa  Khawarumuha,
(Kairo: Dar Ibn ‘Ifan, 2000), 41.
65 Ruhollah Khomeini, Islamic Government: Governance of The Jurists, The Institute of Compilation and Publications of Imam Khomeini”s Works , 55.
penilaian  berbagai  syarat  terutama  al- kifayah  al-jismiyah (kompetensi kandidat)  berdasarkan  informasi,  pembuktian  terbuka  dan  pengakuan publik tentang kelemahan dan kecacatan bagi calon kandidat eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  di  wilayah  publik  agar  ditemukan  pengatur kemaslahatan publik yang kompeten. 66
Institusi  pengawasan  ( hisbah )  fungsi  pemerintahan  melalui tindakan personal bidang moral, agama dan ekonomi dalam kehidupan publik  diperlukan  untuk  mencapai  keadilan  dan  kebenaran  menurut prinsip. 67 Wilayatul faqih menyatu saling didukung dengan wilayatul hisbah akibat  tidak  ada  kesetaraan  pemahaman  agama  satu  orang  pun  yang mampu menjalankan tugas sesuai dengan aturan agama menghendaki dibentuknya perwakilan wilayatul faqih (ulama-ulama) atau wilatul hisbah (orang-orang  profesional  dibidangnya)  yang  dikendalikan  oleh  orang- orang  yang  kuat  argumen  konlusi  dalam  mengukur  baik-buruk  suatu kebijakan pemerintahan.
Pemerintah  memimpin  orang-orang  menuju  kesempurnaan sipiritual  dan  moral,  kemajuan  material,  kemakmuran  dan  kekuatan normatif  Islam. 68 Pemerintahan  yang  baik  lebih  progressif  adanya kemakmuran  ditandai  dengan  panen  sumber  pokok  yang  meluas  dan ketersediaan  pangan  dalam  harga  terjangkau.  Pemerintahan  buruk ditandai  dengan  bangunan  yang  runtuh,  masyarakat  banyak  di  jalan dan  pembakaran  ladang.  Tugas  pemerintahan  mengurangi  kejahatan meningkatkan  religiusitas  dan  kemakmuran.  Kewajiban  negara  bahwa Tuhan  dan  aturan  ketuhanan  harus  dilaksanakan  seadil-adilnya. Pemerintah  baik  hanya  dapat  diketahui  dengan  seberapa  tingkat penghormatan terhadap tatanan aturan life of rule dan life of law sedangkan buruk seberapa melenyapkan tatanan tersebut.
Tujuan pemerintah republik spiritual tidak berpatron pada negara- negara modern di negara modern melakukan indikasi kemakmuran diukur dari kondisi kota dan kemakmuran warga kota. Sementara masyarakat pinggir  tidak  dijadikan  indikasi  kemakmuran.  Di  dalam  fasilitas  kota
66 Daulat Kuwait, Al-Mausu ‘ah al-Fiqhiyah , juz. 45.0 (Kuwait: Wazara al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 2006), 143.
67 Zafar  Iqbal  dan  Mervyn  Lewis, An  Islamic  Perspective  on  Government (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2009), 262.
68 Yahya  Nuri, Islamic  Government  and  The  Revolution  in  Iran (Glaslow:  Royston, 1995), 13.
modern menggunakan lampu penerangan yang berlebihan, cyber , taman kota,  ATM  ( automed  teller  mechine ),  wahana  permainan,  perbelanjaan, fasilitas  umum,  sarana  pendidikan  yang  lengkap.  Kota  mendapat perhatian  khusus  bagi  identitas  kebangsaan  yang  menyembunyikan kumuh  menampakkan  kemewahan.  Kota  menyitakan  pusat  perhatian lebih  besar  anggaran  untuk  mempercantik  dan  menperindah  dengan taman, lampu, tugu, trotoar, monumen, bangunan tinggi dan relif. Hal ini mengindikan pemerintah modern menciptakan kota sebagai identitas bangsa tetapi pemerintahan republik spiritual menciptakan kemapanan spiritual  dan  religius  bagi  masyarakatnya  di  mana  sasaran  utama menentukan peraturan menciptakan kota penuh kebaikan ( the truth city ) tanpa  kejahatan,  gelandangan,  mabuk  dan  prostitusi.  Bukan  rejim  dan dinasti yang sempurna melainkan kota baik dalam prinsip etika filosofis dan religius. 69
Simpulan E.
Sistem Nubuwwah dan Khalifah yang  berjalan  selama  30  tahun pada awal-awal era perkembangan Islam sesuai dengan konsep hikmah (bijaksana).  Khalifah  Muawiyah  dan  Abasyiah  yang  dikenal  tirani yang  sama  dengan  Kaisar  di  Barat  yang  tidak  Islami.  Al-Afghani  dan Muhammad Abduh menyatakan sistem khilafah merupakan fardhu syari‘at sehingga  memperbaharui  sistem khilafah menjadi wahdat  al-Islamiyyah (persatuan  Islam)  selanjutnya  diteruskan  kembali  oleh  Rashid  Ridha yang akhirnya konsep ini digemakan dengan semboyan Pan Islamisme dalam  artian  penyatuan  ummat  Muslim  di  seluruh  dunia  di  bawah kepemimpinan  Islam  yang  menaungi  seluruh  administrasi  dan  aturan agama Islam. Konsep ini dipandang negara tidak ada batas sehinggga di mana ada Muslim di situ berlaku dan tunduk pada hukum Pan Islamisme yakni solidaritas politik  Islam.
Al-Maududi  memungkinkan  mengalihkan  pemerintahan Islam  ke  demokrasi.  Hasan  al-Banna  mensosialisasikan  pengembalian sistem  khilafah.  Ibnu  Khaldun  mengisyaratkan  terputusnya  khilafah menandakan setiap negara memiliki masa akhir pemerintahan sehingga sistem  khilafah  tidak  akan  permanen  hingga  terjatuh  negara  dalam
69 G.,  Dante‘s  Stone, Pluralism  and  The  Islamic  Philosophy  of  Religion (New  York: Palgrave MacmMillan, 2006), 115.
territorial  bangsa-bangsa.  Iqbal  mengkritisi  Islam  bukan  nasionalisme bahkan  imperialisme  melainkan  bangsa-bangsa  persemakmuran  tanpa rasial dan demarkasi. Al-Shatibi mempertahankan adanya ruh maqashid syari‘ah dalam pemerintahan Islam. Imam Khomeini beralih berpedoman kepada wilayah  al-faqih. Ibnu  Taimiyah  menyatakan  bahwa  dharurat mendirikan  Pemerintahan  Islam  sebagaimana  dharurat  menentukan ahli Islam. Al-Juwaini menawarkan solusi kepada konsep ghiyatsi yakni pemerintahan  yang  mementingkan  syari‘at  yang  terus  didiskusikan dalam  mencari  format  yang  terbaik.  Era  modern  Pemerinthan  Islam lebih  realistis  dengan  beralih  kepada  pemerintahan  republik  spiritual. Penempatan  orang-orang  religius  yang  sama  ilmunya  dengan fuqaha sebagai otoritas wilayah publik sebagai penilai berbagai syarat terutama al- kifayah  al-jismiyah (kompetensi  kandidat)  berdasarkan  informasi, pembuktian  terbuka  dan  pengakuan  publik  tentang  kelemahan  dan kecacatan di wilayah publik yang sulit mengatur kemaslahatan publik bagi kandidat eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pemerintahan  republik  spiritual  menjauhi  sifat taghut dalam menjalankan  kekuasaan  yang  tidak  legitimasi  serta  menganut  prinsip universal bahwa kekuasaan pemerintahan dilatih sebaik mungkin oleh satu  orang  tunggal,  minoritas  atau  masyarakat  seluruhnya.  Pemimpin republik spiritual memiliki karakteristik ahl muruwwah tidak dikendarai oleh  hutang  kepadanya,  bukan  pembunuh,  tidak  pernah  melakukan perzinahan, tidak pernah dipenjarakan, tidak terlibat barang terlarang, terbebas  dari  korupsi,  kejernihan  berpikir,  religius,  tidak  hilang  nama baik akibat dikecam fitnah besar atau tuduhan. Pemerintahan spiritual Islam tidak menjadikan ahlu zimmah, ahlu kitab, munafiq, munafiq (hipokrit) , zindiq (orientalis) , dayyus, musyrik , dahriyyun (atheis), ashab’ah (naturalis) menjadi pemimpin pemerintahan[.]

## REFERENSI
A. H. Qasmi. Islamic Government . Delhi: Isha Books, 2008.
Abdul  Sabahuddin. Indian  Nationalism  and  Islamic  Politics .  New  Delhi: Global Vision, 2006.
Abi  al-Ma‘ali  Al-Juwaini. Ghiyats  al-Umam  fi  Iltiyatsi  al-Dhulam . Iskandariah: Dar al-Da‘wah, t.t.
Abi ‘Ubaidah  Masyhur Hasan Al-Sulaiman. Al-Muru’ah wa Khawarumuha, .
Kairo: Dar Ibn ‘Ifan, 2000.
Abidah  al-‘Ali  Sariy  al-Din. Li  Daulah  al-Islamiyah:  juzuruha  wa Mustaqbaluha . Beirut: Dar al-Farabi, 2016.
Abu al-A‘la Al-Maududi. Al-Khilafah wa al-Mulk . Kuwait: al-Qalam, 1978.
Ahmad  Atif  Ahmad. The  Fatigue  of  the  Shari  ‘a .  New  York:  Palgrave MacmMillan, 2012.
Ahmed  Akgunduz. Islamic  Public  Law:  Document  on  Practise  From  The Ottoman Archives . Rotterdam: Iur Press, 2011.
Anthony Black. The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to
The Present . Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
B. J. Boland. The Struggle of Islam in Modern Indonesia . Leiden: Springer Science + Bussiness Media Dordrecht, 1982.
Dale  F  Eickelman,  dan  James  P.  Piscatori. Muslim  Politics .  New  Jersey:
Prinsceton University Press, 1996.
Daniel  Martin  Varisco.  “Reading  Orientalism:  Said  and  The  Unsaid.”
USA: The University Washington Press, 2017.
Daulat  Kuwait. Al-Mausu  ‘ah  al-Fiqhiyah .  juz.  45.0.  Kuwait:  Wazara  al- Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 2006.
David  Solomon  Jalajel. Women  and  Leadership  in  Islamic  Law:  A  Critical Analysis of Classical Legal Text, . New York: Routledge, 2017.
Farabi. AlFarabi: Philiosophy of  Plato and Aristotle, trans. Muhsin Mahdi, .
New York: Cornel University Press, 1969.
Felicitas  Meta  Maria  Opwis. Maslaha  and  Purpose  in  The  Law:  Islamic Discourse  on  Legal  Change  From  The  4th/10th  to  8th/14th  Century .
Boston: Brill, 2010.
Fuad Bali. Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun’s Sociological Thought, . New York: State University of New York, 1988.
G.,  Dante‘s  Stone. Pluralism  and  The  Islamic  Philosophy  of  Religion .  New York: Palgrave MacmMillan, 2006.
Gerhard Böwering, dan Patricia Crone dan Mahan Mirza. The Princeton Encyclopedia  of  Islamic  Political  Thought .  New  Jersey:  Princeton University Press, 2013.
Gregg  Timmons. Comparatives  Government .  USA:  Social  Studies  School
Service, 2007.
Hasan Al-Banna. Majmu’at Rasa’il al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna . Mesir: Dar al-Da ‘wah, 1997.
Ibnu Khaldun. Muqaddimah . Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
Ibnu Taimiyah. al-Khilafah wa al-Mulk . Urdun: Maktabah al-Manar, 1414.
Ilyas Ahmad. Sovereignity and Modern: Conception of Sovereignity in Islam .
Karachi: Allies Book, 1965.
Jean-Philippe  Platteau. Islam  Instrumentalized:  Religion  and  Politics  in History Perspective, . New York: Cambridge University Press, 2017.
John  L.  Esposito. The  Oxford  Dictionary  of  Islam .  New  York:  Oxford University Press, 2003.
John M. Rist (ed.). The Stoic . California: Unoiversity of California Press,
1978.
K. S. Nathan, dan Mohammad Hasyim Kamali (ed.). Islam in Southeast Asia:  Political,  Social  and  Strategic  for  Challenges  The  21st  Century . Singapore: Institute of Southeast Studies, 2005.
Louise  Marlow. Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought . New York: Cambridge University Press, 1997.
M. A. Muqtedar Khan (ed.),. Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates and Philosophical Perspectives . Lanham: Llexington Books, 2006.
M. F. Elshayyal. Towards Civic Democratic Islamics Discourse II Islam State and Citizenship . Jordan: Al-Quds Centre for Political Studies, 2010.
M Iqbal. The Reconstruction Religiuos Thought in Islam, ed. M. Saeed Shaekh . California: Stanford University Press, 2012.
Martin  Lau. The  Role  of  Islam  in  The  Legal  System  of  Pakistan .  Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
Muhammad  Asad. The  Principles  of  State  and  Government  in  Islam .
California: University of California Press, 1961.
Muhammad Tahir al-Qadri. The Islamic State:  True Concept  & Eradicating
Misconceptions, . Lahore: Minhaj-ul-Qu’an, 2010.
Mustafa Hilmi. Nizhamal-Khilafah al-Fikru al-Islami . Kairo: Dar al-Anshar,
tt.
Naveed S Naveed. The New Politic of Islam: Pan Islamic Foreign Policy in world of States . New York: RoutledgeCurzon, 2003.
Nazib N.Ayubi. Political Islam: Religion and Politics in The Arab World . New York: Routledge, 1991.
Roger M. A. Allen, dan Shawkat M. Toorawa. Islam: A Short Guide to The Faith, . Cambridge: B. Eerdmans Publishing, 2011.
Ruhollah  Khomeini. Islamic  Government:  Governance  of  The  Jurists,  The Institute of Compilation and Publications of Imam Khomeini”s Works ,
n.d.
Said Ibn Husain Al-‘Iffani. Zahru al-Basatin min Muwaqif al-“Ulama”i wa al-Rabaniyyin, . Kairo: Dar al-‘Iffani, 1368.
Sami Zubaida. Islam, The People and The State: Political Ideas and Movements in The Middle: New York: I. B. Tauris, 2001.
Sayed  Khatab,  dan  Gary  D.  Bourma. Democracy    in  Islam .  New  York:
Routledge, 2007.
Shireen D. Hunter, dan Huma Malik. Modernization, Democracy and Islam .
Washington: Center for Strategic and International Studies, 2005.
Syathibi. Al-Muwafaqat . Vol. jilid 1. Beirut: Dar Ibn ‘Iffan, 1997.
Timothy Edicott. Administrative Law . New York: Oxford University Press,
2011.
Timothy  O’Hagan. Rousseau  ed.  Ted  Honderich, .  New  York:  Routledge,
1999.
Wail  Muhammad  Yusuf. Al-Daulat  baina  al-Islamiyyin  wa  al-Ilmaniyyin . Kairo: Maktab al-Masry al-Hadits, 2009.
Walid  Mustafa  Syawisy. Siyasat  al-Naqdiyah  baina  al-Fiqhi  al-Islami  wa al-Iqtishadi  al-Wadh’i, .  Kairo:  Ma  ‘had  al-  ‘Alami  li  al-Fikr  al- ‘Alami,  2001.
Yahya  Nuri. Islamic  Government  and  The  Revolution  in  Iran .  Glaslow:
Royston, 1995.
Yusuf  Qardhawi. Al-Siyasat  al-Syar’iyah  fi  Dhu’i  Nushush  al-Syari’ah  wa
Maqashiduha . Beirut: al-Mu’assasat al-Risalah, 2000.
Zafar  Iqbal,  dan  Mervyn  Lewis. An  Islamic  Perspective  on  Government .
Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2009.