## Penerapan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
Ira Farlizanty Tri Rahadi 1* , Fadllan 2
1 (Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia)
2 (Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia)
* Corresponding email: farlizantyira@gmail.com,fadllan@iainmadura.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Murabahah; PSAK 102; BMT UGT PSAK  No.  102  covers  recognition  and  measurement,  presentation  and disclosure  in  murabahah  financing  in  Sharia  Cooperatives  and  Sharia Financial  Institutions  to  sell  or  buy,  as  well  as  the  implementation  of murabahah transactions for cooperatives or Sharia financial institutions.
Until now, many people are interested in murabaha financing. The number of  enthusiasts  who  use  murabaha  financing,  then  automatically  in murabaha financing will often be recorded transactions. The purpose of this study is to determine how the application of PSAK 102 at BMT UGT Nusantara Pamekasan Branch. By using qualitative methods with a case study  approach  and  type  of  field  research.  Sources  of  data  obtained through  primary  data  and  secondary  data,  which  primary  data  to  the deputy branch head, AOAP and teller, as well as secondary data in the form of financial reports from BMT UGT Nusantara Pamekasan Regency Branch.  Based  on  the  results  of  his  research,  in  BMT  UGT  Nusantara Pamekasan Branch is in accordance with PSAK 102, but there are some points that are not yet appropriate and still need to be refined by BMT. Such as BMT does not provide murabahah without orders, BMT does not provide collateral other than motorcycle BPKB, BMT does not measure inventory  at  cost,  BMT  does  not  have  significant  risks  associated  with inventory ownership and BMT does not provide penalties.

## This journal under licensed Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Industri perekonomian di Indonesia semakin bertambah pesat setiap tahunnya, demikian pula kontribusi  sektor  industrinya.  Peran  sektor  industri  ini  sangat  berpengaruh  pada  kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Terdapat dua jenis perbankan di Negara Indonesia yakni : bank berbasis syariah serta konvensional. Bank konvensional berarti bank pelaksanaka usaha dengan konvensional,  di  mana  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu  bank  yang  berbasis syariah  yakni  bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha  bukan  hanya  didasarkan  peraturan  perundang- undangan saja, namun juga didasarkan pada Al-Quran dan juga Hadist. 1
Dalam  industri  yang  ada  di  perbankan  ini  memiliki  peranan  yang  sangan  erat  pada perekonomian  yang  terdapat  di  Indonesia,  khsusnya  pada  saat  ini.  Perkembangan  dalam  dunia perbankan yang memakai prinsip syariah ataupun bisa lebih terkenal dengan nama lain bank syariah atau ada juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Indonesia. Dalam lembaga keuangan mikro syariah ada juga berupa koperasi yang biasa kita kenal dengan Baitul maal wat Tamwil (BMT). Sebagai lembaga gabungan antara konsep "Baitul Tamwil dan Bai nil Maal” yang targetnya bertuju di sektor
1 Malayu dan Hasibun, "Dasar-Dasar Perbankan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 39.

## Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal
Vol.4 , No.1 (2024), page 58-71 e-ISSN: 2797-3484 and p-ISSN: 2797-5320 Journal homepage: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/shafin/index
https://doi.org/10.19105/sfj.v4i1.13324
Usaha  Kecil  Menengah  (UKM).  Konsep  pada  BMT  (rumah  pengembangan  harta),  dengan menjalankan  pengembangan  usaha  dengan  produktif  serta  melakukan  investasi  untuk  menaikkan kualitas  ekonomi  pada  pengusaha  mikro  serta  kecil,  yaitu  menyarankan  mereka  dengan  menabung untuk  membantu  pada  pembiayaan  kegiatan  ekonomi  mereka.  Selain  itu,  konsep  pada Baitul  maal, menyetujui adanya penitipan dana berupa dana sedekah, infaq beserta zakat beserta memaksimalkan pendistribusiannya agar selaras atas peraturan amanahnya.
Dalam BMT terdapat beberapa pembiayaan salah satunya adalah akad murabahah, yaitu akad jual  beli  yang  mana  nasabah  bertindak  sebagai  pembeli  dan  bank  bertindak  sebagai  penjual,  harga jualnya merupakan harga beli oleh bank dengan tambahan margin/keuntungan. Namun sebagian dari masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang apa itu akad murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan terkait murabahah, dijelaskan bahwasannya terlebih  dahulu  bank  (BMT)  wajib  membelikan  aset  yang  dipesan  nasabah  dengan  sah  selanjutnya ditawarkan pada nasabah. Adapun syaratnya ialah barang jual beli milik BMT dan tidak sah apabila barang tersebut baru dimiliki. 2 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013) pada Pernyataan Standar Akuntansi  (PSAK)  No.  102  yaitu  pembiayaan  murabahah,  ialah  pembiayaan  dengan  menggunakan prinsip jual-beli, agar pembeli dapat melihat harga asli serta keuntungan yang didapat. Karena dalam Islam perniagaan serta perdagangan dikaitkan terhadap nilai moral, seperti: penjual atau pedagang wajib menyatakan pada pembeli bahwasanya barang yang akan di beli itu masih bagus dan layak untuk dibeli, dan jika barang yang akan dibeli tidak layak untuk dibeli, maka penjual juga wajib memberitahukan juga pada pembeli. 3 PSAK  mengatur  tentang  pembiayaan  murabahah,  mulanya  terdapat  pada  PSAK  No.  59, selanjutnya penyempurnaannya pada aturan PSAK No. 102 selaras atas perkembangan yang telah IAI keluarkan  yaitu  mengenai  pembiayaan  murabahah.  Dan  tanggal  berlakunya  dimulai  dari  tanggal  1 Januari 2008 yang dirancang didasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Dalam penyusunan PSAK No. 102 mendasar pada fatwa akad keuangan syariah dibuat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dan dalam pembukuannya juga telah tercantum bahwa ruang lingkup penerapan PSAK No. 102 hanya diberikan kepada Koperasi Syariah beserta Lembaga Keuangan Syariah bertransaksi pembiayaan murabahah, berposisi untuk menjual atau membeli, serta pelaksanaan transaksi murabahah terhadap koperasi atau lembaga keuangan Syariah. 4 Dan  sampai  saat  ini  mayoritas  masyarakat  berminat  melakukan  pembiayaan  serupa  ialah pembiayaan  murabahah.  Banyaknya  peminat  yang  memakai  pembiayaan  murabahah  maka  secara otomatis dalam pembiayaan murabahah akan sering dicatat transaksinya. Produk yang paling banyak diminati ialah pembayaran murabahah sebab dengan memberikan kepastian keuntungan yang pasti dan mendapatkan keuntungan yang jelas, dan merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang umum digunakan  dalam  perbankan  syariah  serta  dalam  transaksi  jual  belinya  keuntungan  yang  didapat diungkapkan.
Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan merupakan Lembaga keuangan yang sudah lebih  lama  dan  Lembaga  Keuangan  yang  asumsinya  langsung  berada  dibawah  pondok  pesantren Sidogiri, yang tentunya pondok pesantren Sidogiri tersebut kajiannya berpedoman pada syariah yang lebih diakui. Dengan ketersediaan data dan sumber daya yang diperlukan akan menjadi lebih mudah untuk diakses.
Dari penelitian terdahulu yang telah peneliti ambil, terdapat beberapa hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian terdahulu yang tercantum di proposal menghasilkan, bahwa tidak semua Lembaga Keuangan maupun Koperasi Keuangan sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102, yang artinya objek yang diambil tidak sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102. Seperti halnya dalam penelitian yang diteliti
2 Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 3, no. 2 (1 November 2020): 270, https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878.
3 Amrullah, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lenbaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)” , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016): 343.
4 Yayik  Indah, “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pembiayaan  Murabahah  Berdasarkan  PSAK  No.  102”, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2015), 4-5
Alfu Nikmah dan Muzayyidatul Habibah “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se- Kabupaten Pati”, dimana penelitiannya memperlihatkan bahwasannya  di  Kabupaten  Pati  masih  melaksanakan  pengakuan  persedian  yang  tidak  wajib dilaksanakan dikarenakan realisasinya dilaksanakan yakni transaksi pembiayaan murabahah dan yang tidak  dengan  basis  jual-beli  dengan  riil  terdapatnya  penyerahan  barang  dagangan,  dengan  aspek penyajian  sudah  disusun  laporan  keuangan  neraca  tetapi  tidak  bisa  dilihat  nilai  cadangan  kerugian piutang murabahah ,  dimana  dalam  laporan  laba-rugi  tidak  dilihat  terdapanya  kerugian  dari  hutang murabahah . D alam  penelitian  Amrullah  “Analisis  Penerapan  PSAK  No.  102  Tentang  Akuntansi Murabahah ( Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)” dimana murabahah berupa emas atau logam mulia tidak dianggap sebagai persediaan karena tidak diakui sebagai persediaan. Sebaliknya, murabahah diukur dan diakui sesuai PSAK No. 102, yang mengamanatkan sebagai persediaan. Dengan penelitian yang tidak selaras atas PSAK No. 102, dapat  disimpulkan  bahwasannya  Lembaga  Keuangan  Syariah  serta  Koperasi  Syariah  masih  belum sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102.
Dari adanya penelitian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan mengapa peneliti ingin melanjutkan penelitiannya, yaitu : pertama, Kepatuhan Regulasi : PSAK No. 102 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK) yang harus dipatuhi oleh semua entitas yang menerapkannya. Penelitian ini akan membantu memastikan  bahwa  BMT  UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  mematuhi  standar  tersebut  dengan benar. Kedua, Transparansi  dan  Akuntabilitas  :  Penerapan  PSAK  No.  102  akan  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan BMT UGT Nusantara. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan, seperti nasabah, investor,  dan  regulator,  akurat  dan  dapat  dipercaya. Ketiga, Manajemen  Risiko  :  PSAK  No.  102 memberikan pedoman tentang bagaimana aset tidak lancar yang dioperasikan dengan menggunakan metode anjak piutang harus diakui, diukur, dan dilaporkan. Penelitian ini akan membantu BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam mengelola risiko terkait dengan pengelolaan aset tidak lancar. Keempat, Peningkatan Kinerja Keuangan : Dengan mematuhi PSAK No. 102, BMT UGT Nusantara Cabang  Pamekasan  dapat  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangannya.  Ini  dapat  meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kelima, Perbaikan Proses Bisnis : Penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area di mana BMT  UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  dapat  meningkatkan  proses  bisnisnya  terkait  dengan pengelolaan aset tidak lancar.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  juga  menemukan  unsur  kebaruan  diantaranya  :  pendekatan penelitian yang menggali konteks spesifik BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, bagaimana PSAK No. 102 diadopsi dan diimplementasikan di BMT tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BMT  UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  dalam  menerapkan  PSAK  No.  102  dan  dapat mengeksplorasi  dampak  dari  penerapan  PSAK  No.  102  terhadap  kinerja  dan  keberlanjutan  BMT tersebut.
Setelah  penjelasan  di  atas  sudah  dijabarkan,  peneliti  mempunyai  ketertarikan  melaksanakan penelitian  dengan  judul  : “ Penerapan  PSAK  No.102  di  BMT  UGT  Nusantara  Cabang Pamekasan NUSANTARA  CABANG  PAMEKASAN”. Tujuan  dari  penelitian  ini  juga  untuk mengetahui  bagaimana  penerapan  pembiayaan  murabahah  berdasarkan  PSAK  102  di  BMT  UGT Nusantara Cabang Pamekasan.
Dengan  peneliti  melakukan  penelitian  di  BMT  UGT  Nusantara  maka  akan  memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi lembaga  tersebut  dan  diharapkan  tetap  menjalankan  kegiatan  pencatatan  dan  penyusunan  laporan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 102, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih belum sesuai dengan PSAK 102.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang didunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk
mendeskripsikan penerapan murabahah sesuai dengan PSAK 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan .  Pendekatan  yang  dilakukan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Kemudian  hasil analisis tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara bersama Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara  Cabang  Pamekasan,  AOAP  dan  Teller  atau  Kasir  di  BMT  UGT  Nusantara  Cabang Pamekasan  tersebut.  Dan  juga  berdasarkan  laporan  keuangan  dari  BMT  UGT  Nusantara  Cabang Pamekasan. Dalam proses pengumpulan datanya, menggunakan observasi langsung di BMT UGT Nusantara  Cabang  Pamekasan,  wawancara  semi  terstruktur  dan  dokumentasi  terkait  dengan  data berdasarkan penerapan PSAK 102. Penelitian deskriptif dapat diukur dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat  pembeli  untuk  membeli  barang  yang  dipesannya.  Dalam  murabahah  pesanan  mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau  tangguh.  Pembayaran  tangguh  adalah  pembayaran  yang  dilakukan  tidak  pada  saat  barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. 5
Pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang di ambil kepada pembeli, sehingga  pembeli  mengetahui  harga  aslinya  dan  keuntungan  yang  diambil  oleh  lembaga  keuangan. Dalam  Islam,  perdagangan  dan  perniagaan  selalu  dihubungkan  dengan  nilai-nilai  moral  contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan  tidak  ada  cacat.  Apabila  barang  dalam  kondisi  tidak  layak  pakai  maka  penjual  harus memberitahukan kepada pembeli. Ada dua jenis murabahah yaitu : 1. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order).
Dalam murabahah jenis  ini,  penjual  melakukan  pembelian  barang  setelah  ada  pemesanan  dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli
b. Bersifat  tidak  mengikat,  yaitu  walaupun  nasabah  telah  memesan  barang  tetapi  nasabah  tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.
2. Murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa  pesanan  maksudnya,  ada  yang  pesan  atau  tidak  ada  yang  memesan,  lembaga keuangan  menyediakan  barang  dagangannya.  Penyediaan  barang  tidak  terpengaruh  atau  terkait langung dengan ada tidaknya pembeli. 6
Pada saat pelaksanaan pembiayaan murabahah ada beberapa langkah-langkah untuk terjadinya akad, antara lain :
a. Nasabah datang ke kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
b. Dengan membawa berkas-berkas untuk memenuhi syarat pemberkasan
c. Mengisi formulis pengajuan yang terdapat di kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
d. Maka akan dilakukan analisa keuangan dan questioner oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
e. Jika analisa sudah sesuai maka diajukan untuk mendaptkan persetujuan komite
f. Dan  menunggu  barang  yang  akan  di  akad  murabahah  dengan  melengkapi  pemberkasan  atau persyaratan
g. Jika sudah lengkap semua, maka nasabah akan dipanggil untuk pencairan dan diakad Adapula  syarat  yang  wajib  dilengkapi  oleh  nasabah  pada  saat  ingin  melakukan  pengajuan pembiayan murbahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan :
5 Dewan Sak, Draf Eksposur , (Jakarta : IAI, 2019), 101.1, https://web.iaiglobal.or.id
6 Amrullah, “Analisis  Penerapan  PSAK  No.  102  TEntang  Akuntansi  Murabahah  (Studi  Kasus  Pada  Lenbaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)” , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016): 343–44.
a. Jaminan
b. Fotokopi KK
c. Fotokopi KTP suami dan istri (telah menikah)
d. Fotokopi surat nikah (telah menikah)
e. Akad
f. Hak kepemilikan
g. Komite (pencairan dari murabahah harus di setujui oleh bagian komite)
1. Perlakuan akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
Akuntansi  murabahah  menjelaskan  pengakuan,  pengungkapan,  pengukuran  dan  penyajian. Tetapi peneliti juga memaparkan karakteristik dan ilustrasi jurnal, berikut analisa yang dapat diambil oleh peneliti :
a. Karakteristik Karakteristik akuntansi murabahah dalam PSAK No.102 sebagai berikut :
1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli.
2) Murabahah  berdasarkan  pesanan  dapat  bersifat  mengikat  atau  tidak  mengikat  pembeli untuk  membeli  barang  yang  dipesannya.  Dalam  murabahah  pesanan  mengikat  pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.
3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah  pembayaran  yang  dilakukan  tidak  pada  saat  barang  diserahkan  kepada  pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4) Akad  murabahah  memperkenankan  penawaran  harga  yang  berbeda  untuk  cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad.
5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya  perolehan  persediaan  murabahah  kepada  pembeli.  Biaya  perolehan  persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah,  termasuk  diskon  yang  diterima  oleh  penjual  dalam  bentuk  apa  pun  atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah.
6) Diskon  atas  pembelian  barang  yang  diterima  oleh  penjual  setelah  akad  murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.
7) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau dari aset lain
8) Penjual  dapat  meminta  uang  muka  (hamish  jiddiyah)  kepada  pembeli  sebagai  bukti komitmen  pembelian  sebelum  akad  disepakati.  Jika  akad  murabahah  batal,  maka  uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.
9) Jika  pembeli  tidak  dapat  menyelesaikan  piutang  murabahah  sesuai  dengan  yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasar kan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
10) Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi. 7
7 Dewan Sak, Draf Eksposur , (Jakarta : IAI, 2019), 102.2-102.3, https://web.iaiglobal.or.id
Dalam wawancara yang dilakukan Bersama bapak Khoiri Rahim selaku AOAP di BMT UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  mengatakan  bahwa  : “dalam  BMT  ini  hanya  menerapkan murabahah dengan pesanan saja, tidak menerapkan murabahah tanpa pesanan dengan sistem pembayaran yaitu system angsuran dan kami juga melakukan tawar menawar yg dilakukan setelah perundingan berlangsung, serta memberikan diskon dan potongan. Kami tidak memberikan jaminan selain BPKB sepeda motor dan kami meminta uang muka sebesar 40%-50% dan kami tidak memberikan den da.”( Khoiri Rahim, Wawancara Langsung, 24 Januari 2024) Karakteristik akuntansi pembiayaan murabahah didasarkan PSAK No. 102 dengan 10 poin yang akan diulas dengan karakteristik akuntansi pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT  UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan.  Pembahasan  serta  pembandingan  antara karakteristik akuntansi murabahah didasarkan PSAK No. 102 dalam BMT UGT Nusantara Cabang  Pamekasan.  Sedangkan  hasil  data  yang  didapat  menunjukkan  bahwa  karakteristik akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah 7 poin yang selaras atas  PSAK  No  102  yakni  murabahah  berdasarkan  pesanan,  murabahah  memperkenankan penawaran  harga,  pembayaran  murabahah  dilaksanakan  dengan  tangguh,  penjual memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah, diskon terhadap pembelian barang yang diterima, penjual dapat meminta uang muka dan penjual bisa memberi potongan ketika melunasi piutang. Karakteristik akuntansi murabahah pada PSAK No.102 sebagaimana berikut :
1) Pembayaran murabahah bisa dilaksanakan dengan tangguh atau secara tunai. Pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilaksanakan tidak ketika penyerahan barang pada pembeli, namun pembayaran dilaksanakan dengan angsuran ataupun dengan waktu tertentu.
2) Murabahah  bisa  dilaksanakan  dengan  pesanan  tidak  dengan  pesanan.  Murabahah didasarkan  pada  pesanan,  penjual  melaksanakan  pembelian  barang  sesudah  menerima pesanan dari pembeli.
3) Harga  jual  adalah  harga  murabahah  yang  telah  disepakati.  Pembeli  harus  diberitahu mengenai harga perolehan persediaan murabahah dari penjual. Total kas neto yang penjual keluarkan hingga akad murabahah terjadi disebut biaya perolehan persediaan murabahah, mencakup  penjual  menerima  diskon  dengan  bentuk  apapun  terhadap  pembelian persediaan murabahah hingga akad murabahah terjadi.
4) Akad  murabahah  memperbolehkan  menawar  berbeda  harga  dalam  kelola  pembayaran beragam sebelum akad. Tetapi bila akad itu sudah disetujui, sehingga terdapat satu harga yang dikenakan yakni harga pada akad.
5) Penjual bisa hamish jiddiyah (meminta uang muka) pada pembeli guna komitmen sebelum persetujuan.  Bila  batal,  uang  muka  itu  kembali  pada  pembeli  sesudah  dilakukan pengurangan pada biaya riil yang penjual keluarkan. Bila uang muka lebih kecil dibanding biaya riil penjual keluarkan, maka dapat meminta ganti rugi.
6) Setelah akad murabahah disepakati, penjual memperoleh diskon atas pembelian barang yang diatur sesuai dengan ketentuan akad. Pembeli berhak atas diskon tersebut jika kontrak tidak menentukannya.
7) Penjual memiliki opsi untuk memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi atau dalam rangka pelunasan piutang yang belum dilunasi. 8 Terdapat  3  poin  tidak  selaras  atas  PSAK  102  yakni  BMT  UGT Nusantara  Cabang Pamekasan yaitu tidak menerapkan murabahah tidak dengan pesanan karena murabahah tidak dengan pesanan ini jarang untuk bisa dibatalkan, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan juga tidak memperbolehkan jaminan selain BPKB sepeda motor atau asset lainnya, serta BMT UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  tidak  terdapat  denda  sebab  pada  hukum  syariah  tidak diperkenankan mengimplikasikan denda berwujud uang namun dapat dilakukan penggantian memakai  t a’zir,  sebab  di  BMT  kemungkinan  tidak  melaksanakan  ta’zir terhadap  nasabah karenanya  diganti  dengan  melaksanakan  janji  atau  nazar  akan  melakukan  pelunasan  hutang tepat  waktu  yang  sudah  disepakati  kedua belah  pihak.  Maka  tidak  selaras  atas  PSAK  102 berdasarkan IAI 2019.
8 Dewan Sak, Draf Eksposur , (Jakarta : IAI, 2019), 102.2-102.3, https://web.iaiglobal.or.id
b. Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan  dan  pengukuran  akuntansi  murabahah  berdasarkan  PSAK  No.  102  sebagai berikut :
1) Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.
2) Setelah  pengakuan  awal,  persediaan  murabahah  diukur  pada  biaya  perolehan  atau  nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah  daripada  biaya  perolehannya,  maka  selisihnya  diakui  sebagai  kerugian.  Dalam murabahah  pesanan  mengikat,  harga  jual  setelah  dikurangi  estimasi  biaya  penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah.
3) Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai berikut :
a) liabilitas  kepada  pembeli,  jika  diskon  tersebut  merupakan  hak  pembeli  sesuai  yang diperjanjikan  dalam  akad  murabahah  atau  jika  tidak  diperjanjikan  dalam  akad murabahah
b) penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.
4) Pada  saat  akad  murabahah,  piutang  murabahah  diakui  sebesar  jumlah  tagihan  kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam [Draf Eksposur] ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murababah.
5) Pendapatan murabahah terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Marjin  murabahah  merupakan  selisih  antara  harga  jual  dan  biaya  perolehan  persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai berikut :
a) pengurang biaya perolehan persediaan murabahah
b) pengurang tagihan kepada pembeli.
6) Pendapatan murabahah diakui dengan :
a) Pada  saat  penjual  mengalihkan  pengendalian  atas  persediaan  kepada  pembeli  jika murabahah  dilakukan  secara  tunai  atau  tangguh  yang  tidak  mengandung  unsur pembiayaan signifikan
b) selama  periode  akad  secara  proporsional  jika  murabahah  dilakukan  secara  tangguh yang  mengandung  unsur  pembiayaan  signifikan  dan  penjual  memiliki  risiko  yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
7) Pendapatan  murabahah  dari  murabahah  tangguh  yang  mengandung  unsur  pembiayaan signifikan  dan  penjual  tidak  memiliki  risiko  signifikan  terkait  dengan  kepemilikan persediaan  diatur  dalam Draf  Eksposur  ISAK  101:  Pengakuan  Pendapatan  Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan.
8) Biaya  transaksi  yang  terkait  dengan  akad  murabahah  diakui  selaras  dengan  pengakuan pendapatan murabahah yang diatur di paragraf 20 dan 21. 23. Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.
9) Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah yang dijelaskan di paragraf 20 (b) dan 21.
10) Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam Pernyataan ini dan Draf Eksposur ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.
11) Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas. 9
Dari  hasil  wawancara  dengan  bapak  Khoiri  dan  Bapak  M.  Junaidi  juga  mengatakan bahwa : “ persediaan murabahah ini memang disini diukur pada biaya peorlehan, tetapi tidak mengukur persediaannya pada biaya perolehan jika lebih rendah karena dari awal sudah ada perjanjian mengenai harga jualnya, kami juga menyediakan diskon dan juga mengakui bahwa piutang murabahah merupakan jumlah tagihan pada nasabah dan pada saat dihitung hanya DP-nya saja. Kami masih memiliki resiko yang signifikan dan pada pendapatan murabahah tangguhan  juga  masih  menanggung  resiko  juga,  kami  juga  mengakui  biaya  transaksi  terjadi  bersama  realisasi pendapatan serta memberikan potongan dengan mengubah besaran pengakuan. Disini juga ada keterkaitan antara
9 Dewan Sak, Draf Eksposur , (Jakarta : IAI, 2019), 102.3-102.4, https://web.iaiglobal.or.id
pengaturan  pengakuan  pendapatan  dan  pengakuan  pendapatan  yang  stabil  serta  kami  tidak  memberikan  adanya denda” ( Khoiri Rahim, Wawancara Langsung, 24 Januari 2024)
Akuntansi  pembiayaan  murabahah  berdasarkan  PSAK  No.  102  Pengakuan  dan pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan akan melibatkan pemeriksaan terhadap 11 poin. Pembahasan dan perbandingan pembiayaan murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan serta PSAK No. 102 akan dilakukan. Sedangkan  data  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  pengakuan  dan  pengukuran  akuntansi murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu 8 poin : persediaan murabahah diukur sebesar biaya perolehan, dan piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli, potongan pembelian, dan pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung risiko kepemilikan bagi penjual. Selain itu, pendapatan murabahah  dibagi  menjadi  margin  dan  pendapatan  lainnya,  potongan  pelunasan  piutang murabahah, dan biaya transaksi diakui sesuai dengan pengakuan pendapatan murabahah dan potongan pelunasan piutang murabahah. Pengakuan serta pengukuran akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No102 :
1) Potongan harga atas pembelian persediaan yang dilakukan melalui murabahah yang terjadi pada saat akad murabahah diakui sebagaimana berikut :
- pendapatan periode berjalan, jika potongan tersebut merupakan hak penjual sebagaimana diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah;
- kewajiban kepada pembeli, jika potongan tersebut merupakan hak pembeli sebagaimana diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah.
2) Saat perolehan, persediaan murabahah diukur dengan biaya perolehan.
3) Sesuai  dengan  ketentuan  kontrak,  pendapatan  murabahah  dibagi  antara  margin  dan pendapatan lainnya. Selisih antara harga jual dan biaya pembelian persediaan murabahah dikenal  sebagai  margin  murabahah.  Uang  muka  dari  pembeli  dapat  diidentifikasi sebagaimana berikut :
- Penekanan tagihan pembeli
- pengurang biaya perolehan persediaan murabahah
4) Piutang murabahah dicatat sebesar jumlah terutang pembeli pada saat akad murabahah. [ISAK  102:  Penurunan  Nilai  Piutang  Murabahah  mengatur  penurunan  nilai  piutang murabahah.
5) Pengakuan beban transaksi yang terkait dengan akad murabahah dilakukan sesuai dengan panduan  yang  diuraikan  dalam  paragraf  20  dan  21.  23.  Pengurangan  jumlah  piutang murabahah dicatat sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berlaku.
6) Jumlah pengakuan pendapatan murabahah sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 20(b) dan  21  bervariasi  tergantung  pada  pengurangan  yang  dilakukan  terhadap  piutang murabahah yang belum tertagih.
7) Pengakuan pendapatn murabahah dengan :
- Jika  murabahah  dilakukan  secara  tangguh  dan  tunai  tanpa  unsur  pembiayaan  yang signifikan, maka penjual akan mengalihkan kepemilikan persediaan kepada pembeli pada saat itu juga.
- Jika murabahah dilakukan secara tangguh dengan unsur pembiayaan yang signifikan dan penjual  memiliki  risiko  yang  signifikan  terkait  dengan  kepemilikan  persediaan,  maka penjual  akan  mengalihkan  kepemilikan  persediaan  secara  proporsional  kepada  pembeli selama periode akad.
8) Pedoman pengakuan pendapatan dalam Pernyataan ini, Exposure Draft ISAK 101, dan pedoman  penurunan  nilai  piutang  murabahah  diatur  dalam  PSAK  berikutnya  saling terikat. 10
Terdapat  3  poin  tidak  selaras  atas  PSAK  102  yakni  BMT  UGT Nusantara  Cabang Pamekasan  yakni  mengukur  persediaan  murabahah  sebesar  biaya  perolehan,  namun  BMT
10 Dewan Sak, Draf Eksposur , (Jakarta : IAI, 2019), 102.3-102.4, https://web.iaiglobal.or.id
UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  tidak  menganggap  rugi  ketika  nilai  realisasi  bersih persediaan lebih kecil dari biaya perolehannya karena sudah ada kesepakatan harga jual oleh pembeli sejak awal. Selain itu, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menanggung risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan karena penjual menanggung risiko terkait pendapatan  murabahahnya  tidak  terdapat  denda  sebab  pada  hukum  syariah  tidak diperkenankan mengimplikasikan denda berwujud uang dapat dilakukan penggantian memakai ta’zir,  sebab  di  BMT  kemungkinan  tidak  melaksanakan  ta’zir terhadap  nasabah  jadi  diganti dengan melaksanakan janji atau nazar akan melunasi hutang tepat waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut tidak selaras atas PSAK 102 menurut IAI 2019.
c. Penyajian Hasil wawancar dengan bapak Edi Sunarko juga mengakui : “kami mencatat untuk pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan piutang ditambah bonus keuntungan yang dihitung, dalam penyajiannya pendapatan murabahah tangguhan juga sebagai pengurang piutang dan juga kami menyajikan beban murabahah tangguahnnya sebagai pengurang  utang”. ( Edi Sunarko, Wawancara Langsung, 24 Januari 2024)
Penyajian  akuntansi  sesuai  PSAK  No.  102  memiliki  3  poin  yang  akan  diulas  dengan penyajian  akuntansi  pembiayaan  murabahah  di  BMT  UGT  Nusantara Cabang  Pamekasan. Pembahasan  serta  perbandingan  antara  penyajian  akuntansi  pembiayaan  murabahah dilandaskan  PSAK  No.  102  dan  di  BMT  UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan.  Penyajian akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sesuai dengan aturan PSAK 102  sesuai  IAI  2019  yakni  transaksi  dan  penyajian  beban  murabahah  tangguhan,  penyajian pendapatan murabahah tangguhan beserta penyajian piutang murabahah. Penyajian transaksi murabahah  dilandaskan  atas  PSAK  No.  102,  dijabarkan  akuntansi  untuk  penjual  yakni sebagaimana berikut :
1) Pendapatan murabahah tangguhan serta biaya transaksi diberikan guna pengurang (contra account) piutang murabahah.
2) Piutang murabahah diberikan sebesar nilai neto yang bisa direalisasikan, yakni saldo piutang murabahah dengan pengurangan penyisihan kerugian piutang.
3) Beban  murabahah  tangguhan  diberikan  sebagai  pengurang  (contra  account)  utang murabahah. 11
d. Pengungkapan Hasil wawancara Bersama Bapak Edi dan Bapak Khoiri juga mengatakan bahwa “kami juga mnegungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, seperti harga perolehan dan keuntungan murabahahnya dan nasabah juga mengungkapkan hal- hal yang berkaitan juga dengan transaksinya”. (Edi Sunarko, Wawancara Langsung, 24 Januari 2024)
Dua hal yang akan dibandingkan antara pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada  BMT  UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  dengan  berdasarkan  PSAK  No.  102. Pengungkapan  akuntansi  pembiayaan  murabahah  antara  BMT  UGT  Nusantara  Cabang Pamekasan dengan PSAK No. 102.
Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan selaras atas peraturan PSAK 102 berdasarkan IAI 2019 yakni penjual menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah serta pembeli menjabarkan  hal-hal  yang  berkaitan  atas  transaksi  murabahah.  Pengungkapan  transaksi murabahah didasarkan PSAK No. 102, dinyatakan sebagaimana berikut :
1) Penjual  menjabarkan  hal-hal  yang  berkaitan  atas  transaksi  murabahah,  namun  tidak terbatas pada :
- janji pemesanan pada murabahah didasarkan atas pesanan sebagai kewajiban ataupun bukan
- harga perolehan aset murabahah
- pengungkapan  yang  dibutuhkan  sesuai  PSAK  101  :  Penyajian  Laporan  Keuangan Syariah.
11 Dewan Sak, Draf Eksposur , (Jakarta : IAI, 2019), 102.5, https://web.iaiglobal.or.id
2) Pembeli menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah, namun tidak terbatas pada :
- jangka waktu murabahah tangguh
- nilai tunai aset yang dihasilkan dari transaksi murabahah
- pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK 101. 12
2. Penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan Berdasarkan transaksi yang didapat dari pembiayaan murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan,  terdapat  pula  penerapan  akuntansi  dalam  pembiayaan  murabahah  di  BMT  UGT Nusantara Cabang Pamekasan memakai :
a. Pendapatan murabahah secara proporsional
Entitas  dan  pelanggan  melakukan  transaksi  murabahah  pada  akhir  tahun  20X0.  Dengan menggunakan margin murabahah sebesar Rp40, maka biaya perolehan persediaan murabahah adalah  Rp100.  Dalam  entitastransaksi  dengan  menerima  pendapatan  lain  dari  pembeli  senilai Rp20 serta pengeluaran biaya transaksi Rp10.
Pengakuan serta angsuran pendapatan murabahah
Tabel 4.  1 Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah Tahun   Anggaran   Pokok   Marjin Biaya transaksi Pendapatan lain 20X1 28 20 8 -2 4 20X2 28 20 8 -2 4 20X3 28 20 8 -2 4 20X4 28 20 8 -2 4 20X5 28 20 8 -2 4 Total 140 100 40 -10 20 Maka jurnal yang digunakan : Tahun 20X0 Tabel 4.  2 Tahun 20X0 Piutang murabahah 140 Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi 10 Kas 10 Persediaan 100 Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain 20 Pendapatan murabahah tangguh-marjin 40 Piutang = HPP + margin - Saat pembelian Tabel 4.  3 saat pembelian Piutang 100 Margin 40 Pendapatan Murabahah 140 - Saat pembayaran di muka Tabel 4.  4 saat pembayaran dimuka Kas 100 Pendapatan diterima dimuka 100
12 Dewan Sak, Draf Eksposur , (Jakarta : IAI, 2019), 102.5, https://web.iaiglobal.or.id

## Tahun 20X1
Tabel 4.  5 Jurnal Tahun 20X1 Kas 28 Piutang 28 Pendapatan murabahah tangguh-marjin 8 Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain 4 Pendapatan murabahah-marjin 8 Pendapatan murabahah-pendapatan lain 4 Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi 2 Pendapatan murabahah-biaya transaksi 2
Pencatatan di akhir tahun 20X2-20X5 mengikuti penghitungan Tabel 4. 5 b. Potongan atas piutang murabahah
Informasi  transaksi  seperti  dalam  Contoh  pada  pendapatan  murabahah  secara  proporsional. Perusahaan  memotong  Rp1  dari  masing-masing  piutang  murabahah  klien  20X2  dan  20X3. Hingga cara pengakuan pendapatan murabahah dan angsuran berubah.
Setelah diskon, pengakuan dan angsuran pendapatan murabahah.
Tabel 4.  6 Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah setelah potongan Tahun   Anggaran   Pokok   Marjin Biaya transaksi Pendapatan lain 20X1 28 20 8 -2 4 20X2 27 20 7 -2 4 20X3 27 20 7 -2 4 20X4 28 20 8 -2 4 20X5 28 20 8 -2 4 Total 138 100 38 -10 20 Maka jurnal yang digunakan : Tahun 20X2 dan 20X3 Tabel 4.  7 Jurnal Tahun 20X2 dan 20X3 Kas 27 Pendapatan murabahah tangguh-marjin 1 Piutang 28 Pendapatan murabahah tangguh-marjin 7 Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain 4 Pendapatan murabahah-marjin 7 Pendapatan murabahah-pendapatan lain 4 Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi 2 Pendapatan murabahah-biaya transaksi 2
c. Uang muka murabahah
Entitas menyelesaikan transaksi murabahah dengan pelanggan pada akhir tahun 20X0. Dengan menggunakan margin murabahah sebesar Rp40, maka harga perolehan persediaan murabahah menjadi Rp100. Pembeli membayar uang muka sebesar Rp20 kepada entitas.
a) Uang muka yang diterima guna pengurangan pada biaya perolehan
Tabel 4.  8 Uang muka sebagai pengurang biaya perolehan Uang muka yang diterima (20) Harga beli 100 Marjin 40 Biaya perolehan setelah penyesuaian 80 Harga jual 120 Maka jurnal yang digunakan : - Saat pembelian persediaan Tabel 4.  9 Jurnal pada saat pembelian persediaan Persediaan 100 Kas 100 - Ketika menerima uang muka Tabel 4.  10 Jurnal pada saat menerima uang muka Kas 20 Persediaan 20 - Ketika akad Tabel 4.  11 Jurnal pada saat akad Piutang 120 Pendapatan  murabahah  tangguh- marjin 40 Persediaan 80 b) Uang muka sebagai pengurang tagihan Tabel 4.  12 Uang muka sebagai pengurang tagihan Harga beli 100 Marjin 40 Harga jual 140 Uang muka yang diterima 20 Tagihan kepada pembeli 120 Jurnal yang dilaksanakan ialah sebagai berikut : - Ketika pembelian persediaan Tabel 4.  13 Jurnal pada saat pembelian persediaan Persediaan 100 Kas 100 - Ketika menerima uang muka Tabel 4.  14 Jurnal pada saat menerima uang muka Kas 20 Uang muka 20 - Ketika akad Tabel 4.  15 Jurnal pada saat akad Piutang 120 Uang muka 20 Pendapatan  murabahah  tangguh- marjin 40 Persediaan 100
Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa implikasi akuntansi pembiayaan murabahah di  BMT  UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  sesuai  dengan  PSAK  No.  102  yakni  pendapatan murabahah secara proporsional, potongan atas piutang murabahah dan uang muka murabahah.

## KESIMPULAN
Karakteristik akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah 7 poin yang selaras atas PSAK No 102 yakni murabahah berdasarkan pesanan, murabahah memperkenankan penawaran  harga,  pembayaran  murabahah  dilaksanakan  dengan  tangguh,  penjual  memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah, diskon terhadap pembelian barang yang diterima, penjual dapat meminta uang muka dan penjual bisa memberi potongan ketika melunasi piutang.
Bahwa  pengakuan  dan  pengukuran  akuntansi  murabahah  BMT  UGT  Nusantara  Cabang Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu 8 poin : persediaan murabahah diukur sebesar biaya  perolehan,  dan  piutang  murabahah  diakui  sebesar  jumlah  tagihan  kepada  pembeli,  potongan pembelian, dan pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung risiko kepemilikan bagi  penjual.  Selain  itu,  pendapatan  murabahah  dibagi  menjadi  margin  dan  pendapatan  lainnya, potongan  pelunasan  piutang  murabahah,  dan  biaya  transaksi  diakui  sesuai  dengan  pengakuan pendapatan murabahah dan potongan pelunasan piutang murabahah.
Penyajian akuntansi sesuai PSAK No. 102 memiliki 3 poin yang akan diulas dengan penyajian akuntansi  pembiayaan  murabahah  di  BMT  UGT Nusantara Cabang  Pamekasan.  Pembahasan  serta perbandingan antara penyajian akuntansi pembiayaan murabahah dilandaskan PSAK No. 102 dan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Penyajian akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sesuai dengan aturan PSAK 102 sesuai IAI 2019 yakni transaksi dan penyajian beban murabahah tangguhan, penyajian pendapatan murabahah tangguhan beserta penyajian piutang murabahah.
Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi murabahah di BMT UGT  Nusantara  Cabang Pamekasan  selaras  atas  peraturan  PSAK  102  berdasarkan  IAI  2019  yakni penjual menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah serta pembeli menjabarkan hal- hal yang berkaitan atas transaksi murabahah.
Pada  BMT  UGT  Nusantara  Cabang  Pamekasan  ketidaksesuaiannnya  hanya  menggunakan murabahah dengan pesanan dan jaminan berupa BPKB sepeda motor. Dan dalam proses pengajuannya masih melalui proses verifikasi dari komite yang mana tidak semua proses langsung disetujui atau ACC. BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan suda sesuai dengan PSAK No 102, namun ada beberapa hal yang belum sesuai dan masih perlu disempurnakan atau diperbaiki lagi oleh BMT. Seperti BMT tidak menyediakan murabahah tanpa pesanan, BMT tidak memberikan jaminan selain BPKB sepeda motor, BMT tidak mengukur persediaan pada biaya perolehan, BMT tidak memiliki resiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan dan di BMT tidak memberikan adanya denda . Diharapkan tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 102, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih belum sesuai dengan PSAK 102.

## REFERENSI
“Dewan Sak”. Draf Eksposur. Jakarta : IAI, 2019. 102.2 -102.3, https://web.iaiglobal.or.id “Otoritas Jasa Keuangan”. PAPSI BPRS. (Jakarta : OJK, 2017).
https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?k=Pembiayaan%20murab ahah Amrullah. “Analisis  Penerapan  PSAK  No.  102  Tentang  Akuntansi  Murabahah  (Studi  Kasus  Pada Lenbaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016):. https://jim.usk.ac.id/eka . Apriyanti,  Hani  Werdi.  Teori  Akuntansi  Berdasarkan  Pendekatan  Syariah.  Yogyakarta:  CV.  Budi Utama, 2018.
Astika,  Sri,  dan  Agusdiwana  Suarni.  “ANALISIS  PENERAPAN  AKUNTANSI  SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK BNI
SYARIAH CABANG MAKASSAR”. Ar -Ribh : Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 1 (1 April 2018). https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553.
Aulia Angki. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak
Ulayat”. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 2013. https://repository.upi.edu/406/
Eko  Danu  Agustinova.  Memahami  Metode  Penelitian  Kualitatif  Teori  dan  Praktik.  Yogyakarta  : Calpulis. 2015.
Ficha Melina. “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 3, no. 2 (1 November 2020): 270. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878.
Habibah,  Muzayyidatul,  dan  Alfu  Nikmah.  “ANALISIS  PENERAPAN  AKUNTANSI  SYARIAH BERDASARKAN  PSAK  102  PADA  PEMBIAYAAN  MURABAHAH  DI  BMT  SE- KABUPATEN  PATI.”  Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi  Syariah  4,  no.  1  (14  Februari  2017). https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842.
Malayu dan Hasibun. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010 Mughni,  Joni  Ahmad.  “ANALISIS  PENERAPAN  AKUNTANSI  SYARIAH  BERDASARKAN PSAK  NOMOR.102  PADA  PEMBIAYAAN  MURABAHAH  DI  BMT  AL-ITTIHAD CIKURUBUK  TASIKMALAYA”. Eco-Iqtishodi  :  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2019). https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i1.32
Parno, dan Tikawati Tikawati. “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KPN IAIN SAMARINDA.” el -Jizya : Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 2 (26 Maret 2017). https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316.
Syari’i  Syakur,  Ahad.  Intermediate  Accounting  dalam  Perspektif  Lebih  Luas.  Jakarta:  Pembuka Cakrawala, 2015.
Tafsirweb.com : September 2018. https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarahayat-282.html. diakses pada tanggal 05 November 2023
TIM Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Pamekasan: IAIN Madura, 2020. Tri  Lestari,  Endah  Esi.  “ANALISIS  PENERAPAN  AKUNTANSI  SYARIAH  BERDASARKAN PSAK  102  PADA  PEMBIAYAAN  MURABAHAH  DI  PT  BANK  BSI  CABANG MAGELANG.”  JCI  Jurnal  Cakrawala  Ilmiah, Vol.2,  No.1,  September  (2022). https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/3633/2683
Yayik Indah. “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102” Skripsi, Universitas Jember, Jember. (2015). http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88437
ZA,  Isti’anah.  Pembiayaan  Murabahah  Konsep  dan  Penerapan  Pada  Bank  Syariah  di  Indonesia (Tinjauan Maqashid Syariah). Yogyakarta: Nuta Media Jogja, 2020