## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI PROVINSI GORONTALO
Maryam D. Poma 1 ; Nolfi S. Tueno 2 , Andi Yusuf Katili 3
STIA Bina Taruna Gorontalo maryampoma87@gmail.com 1 ; nolfitueno22@g.mail.com 2 , yusuf2801@gmail.com 3

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  Implementasi  Program Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Gorontalo.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  dengan  teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan program  pengarusutamaan  gender  memperkuat  kehidupan  sosial  politik  dan  ekonomi  suatu bangsa,  dimana strategi  yang  dilakukan  secara  rasional  dan  sistematis  untuk  mencapai  dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan  dan  laki-laki  ke  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  evaluasi  dari seluruh kebijakan dan program  diberbagai bidang kehidupan  dan pembangunan .  Adapun fokus penelitian  adalah  perencanaan,  pelaksanaan,pengawasan  dan  evaluasi.  Strategi  dalam  teknik analisis data deskriptif kualitatif pada dasarnya memiliki sifat yang tidak terlalu mengutamakan makna,  sebaliknya  penekanannya  lebih  banyak  menganalisi  permukaan  data,  hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena.
Kata Kunci: Implementasi; Program; Pengarusutamaan; Gender

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  extent  of  the  implementation  of  the  Gender Mainstreaming  Program  for  the  Bureau  of  Women's  Empowerment  and  People's  Welfare  in Gorontalo Province. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach.  The  data  collection  techniques  used  in  this  study  were  observation,  interviews  and documentation  techniques,  with  data  analysis  techniques  used  were  qualitative  analysis techniques.  The  results  of  the  study  show  that  the  successful  implementation  of  gender mainstreaming  programs  strengthens  the  socio-political  and  economic  life  of  a  nation,  where strategies  are  carried  out rationally  and  systematically  to  achieve  and realize  gender  equality and  justice in  a  number  of  aspects  of  human life  through  policies  and  programs that  take  into account  experiences,  aspirations,  needs  and  problems  of  women  and  men  into  the  planning, implementation, monitoring and evaluation of all policies and programs in various fields of life and  development. The  research  focus  is  planning,  implementation,  monitoring  and  evaluation. The strategy in qualitative descriptive data analysis techniques basically has a nature that does not  prioritize  meaning,  on  the  contrary,  the  emphasis  is  more  on  analyzing  the  data  surface, only paying attention to the processes of occurrence of a phenomenon.
Keywords : Implementation; Program; Mainstreaming; Gender

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  dalam  proses  historis  kehidupan  dalam  semua tingkatan  akan  sangat  tergantung  pada  peran  serta  laki-laki  dan  perempuan  secara bersamaan  sebagai  pelaku  dan  pemanfaat.  Ketidakseimbangan  serta  peminggiran terhadap  peran  serta  dari  salah  satu  elemen  tersebut  bisa  berakibat  pada  ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, semua program pemberdayaan harus memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran  yang setara antara  laki-laki dan perempuan.
Persoalan kesenjangan gender yang terjadi di kelembagaan maupun di masyarakat Gorontalo  sebagai  penerima  manfaat  atau  sasaran  program,  salah  satu  penyebabnya adalah  lemahnya  pemahaman  tentang  konsep  gender.  Disertai  dengan  adanya pemahaman  yang keliru tentang konsep gender sehingga  mempengaruhi pola pikir dan perilaku  gender.  Oleh  karena  itu,  menjadi  sangat  penting  mengetahui  konsep pengarusutamaan gender yang dikonsepkan melalui kebijakan.
Meskipun  demikian  pemerintah  bersama  masyarakat  dan  swasta  ditugaskan membentuk  mekanisme  untuk  mempercepat  perwujudan  keadilan  dan  kesetaraan gender,  dalam  berbagai  aspek  dan  kehidupan  publik  di  semua  tingkatan.  Strategi pembangunan  yang  digunakan  dalam  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender dengan  melakukan  pengarusutamaan  gender  (PUG)  melalui  pengintegrasian pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan  dan  permasalahan  perempuan  dan  laki-laki  ke  dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan.
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  (INPRES,  n.d.)  No  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  nasional  Presiden  Republik  Indonesia serta di tingkat pemerintah Provinsi Gorontalo, komitmen ini telah diwujudkan  melalui Kebijakan  dan  Strategi  Pembangunan  Pemberdayaan  Perempuan,  Kesejahteraan  dan Perlindungan  di  Provinsi  Gorontalo sebagai  tindak  lanjut  dari  Keputusan  Gubernur Gorontalo No.189/04/VII/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Gorontalo .
Kebijakan  pembangunan  pemberdayaan  perempuan  di  Provinsi  Gorontalo  ini pada  hakekatnya  diarahkan  pada  peningkatan:  1.  Kedudukan,  Peran,  Kemampuan, Kemandirian  serta  ketahanan      mental  spiritual  dan  menjadi  mitra  yang  selaras  serasi dan  seimbang;  2.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia;  3.  Program  yang  sinergi baik dengan pusat, daerah maupun dengan lembaga-lembaga di masyarakat.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum  Pelaksanaan  Pengarustamaan  Gender  di  Daerah,  Pasal  10  dijelaskan  mengenai tugas utama Pokja PUG di tingkat Provinsi. Dalam Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  yang  dilaksanakan  pada tahun  2010  yang  lalu  telah  disepakati beberapa  program  yang  akan  menjadi  panduan  bagi  pemerintah,  pemerintah  provinsi
dan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  upaya  peningkatan  kapasitas  perempuan  dalam strategi  gender  serta  perlindungan  anak.  Poin-poin  program  tersebut  adalah:  a.  Aspek Kelembagaan  yang  merupakan  wadah  untuk  melakukan  koordinasi,  pembinaan, pengawasan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: b. Aspek Pemberdayaan  yang  bertujuan  meningkatkan  kemampuan  kinerja  Pemerintah  Daerah melalui  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia  dalam  pelaksanaan  pembangunan pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  dengan  mengefektifkan  peran  tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat  untuk  menciptakan  lingkungan  sosial  yang kondusif  bagi  pembangunan  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  sebagai peran  pusat  studi  terutama  PSW/PSG  maupun  lembaga  masyarakat  terkait  dalam meningkatkan kapasitas fokal poin dan pokja PUG di kabupaten/kota serta kemampuan perempuan  untuk  berperan  aktif  dalam  mekanisme  perencanaan  tingkat  desa  dan membangun  mekanisme  perencanaan  khusus  perempuan  sejalan  dengan  mekanisme program yang menjadi mainstreamnya.
Untuk  daerah  Provinsi  Gorontalo  khususnya, tercapainya  program-program  yang berkaitan  erat  dengan  strategi  peningkatan  pengarusutamaan  gender  kemungkinan masih  sama  dengan  kondisi  di  daerah  lain  pada  umumnya.  Dimana,  dapat  dilihat  dari masih  rendahnya  angka  partisipasi  perempuan  di  semua  bidang  baik  politik, pemerintahan,  masih  kurangnya  perhatian  dan  upaya  dalam  meningkatkan  kualitas hidup  perempuan  terutama  pada  masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  yang  rendah. Dalam  kajian  adat  istiadat  yang  masih  dijunjung  tinggi  oleh  masayarakat  Gorontalo dalam setiap pelaksanaan kegiatan, keterlibatan perempuan  dalam adat memang sangat kecil.  Dimana,  kaum  perempuan  hanyalah  sebagai  pelengkap  sementara  semua  peran dalam prosesi-prosesi adat didominasi oleh laki-laki.
Dalam  kajian  masyarakat  lokal  Gorontalo  dengan  penguatan  kapasitas  melalui motto  “adat  bersendikan  sara,  sara  bersendikan  kitabullah” telah  menegaskan  bahwa peran  perempuan  dalam  lini  sosial  kemasyarakatan  sangat  kecil,  dan  hal  inipun  telah menjalar  pada  lini  lainnya  yaitu  politik.  Pada  intinya,  Provinsi  Gorontalo  masih  perlu peningkatan  kualitas  hidup  manusianya,  termasuk  partisipasi  perempuan  dalam  semua sektor  pembangunan.  Dimana  belum  adanya  upaya  pemerintah  Provinsi  Gorontalo dalam  mensosialisasikan  pentingnya  gender,  serta  belum  adanya  koordinasi  dan kerjasama  yang  sinergi  antara  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam menjalankan  program  pengarusutaman  gender.  Urgensi  permasalahan  yang  perlu diungkapkan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  Implementasi  Program Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Gorontalo.
Dalam  kaitan  itu,  menurut  (Winarno,  2014),  implementasinya  dipandang  dalam pengertian  yang  luas  merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor, organisasi,  prosedur  dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan
kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi  pada  sisi yang  lain  merupakan  fenomena  yang  kompleks  yang  dapat  dipahami  sebagai  proses, keluaran  ( output )  maupun  sebagai  hasil”.  Membatasi  implementasi  kebijakan  sebagai tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  (atau  kelompok-kelompok) pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Tindakan-tindakan  ini  mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan- keputusan  menjadi  tindakan-tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil  yang ditetapkan oleh  keputusan-keputusan kebijakan. Sedangkan  menurut (Tahir, 2014),  memahami  implementasi  sebagai  berikut: “Implementation  process  involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs the require  participation  from  numerous  layers  and  units  of  governemnt  and  who  are affected by powerful factors beyond their control” .
Pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa  kompleksitas  implementasi  bukan  saja ditunjukkan  oleh  banyaknya  aktor  atau  unit  organisasi  yang  terlibat,  tetapi  juga dikarenakan  proses  implementasi  dipengaruhi  oleh  berbagai  variabel  yang  kompleks, baik  variabel  yang  individual  maupun  variabel  organisasional,  dan  masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama  lain. (Tangkilisan, 2013), mengutip  pendapat  lain  bahwa  “Keseluruhan  proses  penetapan  kebijakan  baru  bisa mulai  apabila tujuan dan sasaran  yang semula  bersifat umum telah terperinci, program telah  dirancang  dan  juga  sejumlah  dana  telah  dialokasikan  untuk  mewujudkan  tujuan dan  sasaran  tersebut.  Program  adalah  kata,  ekspresi,  pernyataan  atau  kombinasi  yang disusun  dan  dirangkai  menjadi  satu  kestauan  prosedur  yang  berupa  urutan  langkah untuk  menyelesaikan  masalah  yang  diimplementasikan  dengan  menggunakan  bahasa pemrograman sehinga dapat dieksekusi.
Menurut (Binanto, 2012) kata program dan pemrograman dapat diartikan sebagai berikut:  a.  Mendeskripsikan  instruksi-instruksi  tersendiri  yang  biasanya  disebut source code yang  dibuat  oleh programmer;  b. Mendeskripsikansuatu  keseluruhan  bagian dari software yang executable ;  c.  Program  merupakan  himpunan  atau  kumpulan instruksi tertulis yang dibuat  oleh programmer atau  suatu  bagian executable dari suatu software .  Pemrograman  berarti  membuat  program  computer;  d.  Pemrograman merupakan  suatu  kumpulan  urutan  perintah  ke  komputer  untuk  mengerjakan  sesuatu. Perintah-perintah  ini  membutuhkan suatu bahasa tersendiri  yang dapat dimengerti oleh komputer.
Sedangkan  menurut  (Yulikospartono,  2013)  mengemukakan  bahwa,  “program merupakan  sederetan  instruksi  atau statement dalam  bahasa  yang  dimengerti  oleh
komputer  yang  bersangkutan”,  serta  kata  pemrograman  menurut  (Sugiyono,  2014) adalah “suatu rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis  dan  sistematis”.  Menurut  (Hartono,  2010)  program  diterapkan,  maka  program harus  bebas  terlebih  dahulu  dari  kesalahan-kesalahan.  Oleh  sebab  itu  program  harus diuji  untuk  menemukan  kesalahan-kesalahan  yang  mungkin  dapat  terjadi.  Kesalahan dari program yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk kesalahan, antara  lain:  a.  Kesalahan  Bahasa  ( Language  Errors ),  Kesalahan  di  dalam penulisan source program  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  telah  disyaratkan;  b. Kesalahan dalam Proses ( Run Time Errors )
Aktifitas  program  sangat  memerlukan  pertimbangan  yang  sistematis,  terencana, analisis  sebab  akibat,  penyusunan  kriteria,  serta  deskripsi  program  yang  jelas. Pertimbangan-pertimbangan  di  atas  diperlukan,  terutama  untuk  mengetahui  kekuatan dan  kelemahan  program  itu.  Dan  hal  ini  pula  yang  menjadi  pedoman  mengapa diperlukan evaluasi.
Konsep-konsep  Utama  Terkait  Gender Gender berasal  dari  bahasa  Inggris  yang berarti  Jenis  Kelamin.  Dalam  bidang  Ensiklopedia  Feminisme  (Maggie  Hum,  2010), gender  diartikan  sebagai  kelompok  atribut  dan  perilaku  yang  dibentuk  secara  kultural yang  ada  pada  laki-laki  dan  perempuan.  Dapat  pula  diartikan  suatu  pemahaman  sosial budaya  tentang  apa  dan  bagaimana  lelaki  dan  perempuan  seharusnya  berperilaku. Pengertian  lain  yang  dikemukakan  yaitu  bahwa  pembentukan  gender  ditentukan  oleh sejumlah  faktor  yang  ikut  membentuk,  kemudian  disosialisasikan,  diperkuat,  bahkan dikonstruksikan melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seolah-olah telah menjadi kodrat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki  dan  perempuan  sesungguhnya  tidak  menjadi  masalah.  Perbedaan  tersebut menjadi bermasalah ketika menghasilkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu.
Gender  merupakan  pemahaman  atau  pandangan  masyarakat  tentang  perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi  sosial  budaya  dan  dapat  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan dukungan masyarakat itu sendiri (buku saku KPP 2000).
Konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisas dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam  budaya  masyarakat  dimana  kita  hisup  termasuk  harapan-harapan,  sikap,  sifat, perilaku  bagaimana  menjadi  seorang  laki-laki  dan  bagaimana  menjadi  seorang perempuan  ( cultural  learned  and  assigned  behaviour )  dengan  3  peran  utama  yaitu:  a. Peran  Produktif  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan  sumber  daya  manusia  atau kelangsungan  hidup  manusia  termasuk  mengasuh  anak  dan  pekerjaan  rumah  tangga lainnya;  b.  Peran  Reproduktif  yang  berkaitan  dengan  usaha  menghasilkan  barang- barang  dan  pelayanan,  baik  untuk  dikonsumsi  maupun  untuk  diperdagangkan  guna
untuk mendapatkan penghasilan; c. Peran Sosial Budaya yang berkaitan dengan semua kegiatan didalam masyarakat, seperti partisipasi dalam kelompok yang teroganisir.
Istilah pengarusutamaan gender mengadopsi istilah gender mainstreaming yang didengungkan  oleh Beijing  Platform  for  Action (BPFA)  pada  konfrensi  PPB  untuk perempuan IV tahun 1995. Namun definisi  yang sering digunakan oleh Negara-negara dan  lembaga  pembangunan  adalah  istilah  versi United  Economic  and  Social  Council (1997)  yaitu,  mengarustamakan  perspektif  gender  adalah  proses  memeriksa  pengaruh terhadap  perempuan  dan  laki-laki  setelah  dilaksanakannya  sebuah  rencana,  termasuk dalam  proses  legislasi  dan  program-programnya  dalam  berbagai  bidang  dan  di  semua tingkat.  Definisi  PUG  yang  saat  ini  banyak  diadopsi  oleh  negara-negara  dan  lembaga- lembaga pembangunan adalah versi United Nations Economic and Social Council yaitu: “mengarusutamakan  perspektif  gender  adalah  proses  memeriksa  pengaruh  terhadap perempuan dan laki-laki setelah dilaksanakannya sebuah rencana, termasuk legislasi dan program-program, dalam  berbagai  bidang dan  semua tingkat. PUG merupakan  strategi untuk membuat masalah dan pengalaman perempuan  maupun  laki-laki  menjadi  bagian yang  menyatu  dengan  rencana,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  penilaian  kebijakan  dan program dalam  semua aspek politik, ekonomi, dan sosial, supaya perempuan dan  laki- laki  sama-sama  mendapatkan  manfaatnya  dan  ketidaksetaraan  tidak  akan  berlanjut, diaman tujuan akhirnya adalah kesetaraan gender.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  dengan  teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  kualitatif.  Strategi  dalam  teknik analisis  data  deskriptif  kualitatif  pada  dasarnya  memiliki  sifat  yang  tidak  terlalu mengutamakan  makna, sebaliknya penekanannya lebih  banyak  menganalisi permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena.

## HASIL PEMBAHASAN
Penelitian  ini  berjudul  Implementasi  Program  Pengarusutaman  Gender  Di Provinsi  Gorontalo  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  pendekatan  kualitatif dengan  mewawancarai  informan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  di  teliti. Adapun   hasil wawancara dari  informan  yang dilakukan oleh peneliti  lebih difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Peneliti memperoleh data dari informan  pemerintah  terkait  yang  mengimplementasikan  program  pengarusutaman gender antara lain mewawancarai kepala Dinas sosial provinsi gorontalo, beserta kabag dan  kasie  pemberdayaan  dan  pengarusutaman  gender,  serta  pegawai  sebanyak  6 orang
untuk  mendapatkan  informasi  terkait  dengan  implemetasi  program  pengarusutaman gender.
Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh dari hasil wawancara terkait dengan fokus  perencanaan,  bahwa  perencanaan  dalam  mengimplempelentaskan  program  ini sudah dilakukan oleh dinas terkait, dapat dilihat sebelum melaksanakan program sudah disusun  draf  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  program  ini,  perencanaan  yang dilakukan  dengan  penguatan  kelembagaan  PUG  agar  dalam  pelaksanaan  ada  pedoman yang harus dijadikan patokan, menyediakan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana  untuk  penunjang  pelaksanaaan  program,  serta  melaksanakan  kerjasama dengan  lembaga  masyarakat  untuk  mendukung  pelaksanaan  program  ini  dengan melakukan sosilaisasi secara bertahap.
Untuk  daerah  Provinsi  Gorontalo  khususnya, tercapainya  program-program  yang berkaitan  erat  dengan  strategi  peningkatan  pengarusutamaan  gender  kemungkinan masih  sama  dengan  kondisi  di  daerah  lain  pada  umumnya.  Dimana,  dapat  dilihat  dari masih  rendahnya  angka  partisipasi  perempuan  di  semua  bidang  baik  politik, pemerintahan,  masih  kurangnya  perhatian  dan  upaya  dalam  meningkatkan  kualitas hidup  perempuan  terutama  pada  masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  yang  rendah. Dalam  kajian  adat  istiadat  yang  masih  dijunjung  tinggi  oleh  masayarakat  Gorontalo dalam setiap pelaksanaan kegiatan, keterlibatan perempuan dalam adat memang sangat kecil.
Dimana,  kaum  perempuan  hanyalah  sebagai  pelengkap  sementara  semua  peran dalam  prosesi-prosesi  adat  didominasi  oleh  laki-laki.  Dalam  kajian  masyarakat  lokal Gorontalo  dengan  penguatan  kapasitas  melalui  motto  “adat  bersendikan  sara,  sara bersendikan  kitabullah” telah  menegaskan  bahwa  peran  perempuan  dalam  lini  sosial kemasyarakatan  sangat  kecil,  dan  hal  inipun  telah  menjalar  pada  lini  lainnya  yaitu politik.  Pada  intinya,  Provinsi  Gorontalo  masih  perlu  peningkatan  kualitas  hidup manusianya, termasuk partisipasi perempuan dalam semua sektor pembangunan.dimana belum  adanya  upaya  pemerintah  provinsi  gorontalo  dalam  mensosialisasikan pentingnya  gender,  serta  belum  adanya  koordinasi  dan  kerjasama  yang  sinergi  antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalanakna program pengarusutaman gender.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  dari  program  ini  sudah  dilaksanakan  namun  sering  mengalami kendala  disebabkan  pelaksana  dalam  hal  ini  OPD  yang  terkait  dengan  program pengarusutaman  gender  belum  memiliki  komitmen  untuk  melaksanakan  program, sering  ditemui  masih  ada  beberapa  OPD  yang  tidak  mau  transparan  dalam  pelaksanan kegiatan  yang  berhubungan  dengan  program  ini,  OPD  memiliki  pemahaman  bahwa setiap  anggaran  yang  sudah  ditetapkan  untuk  mendukung  program  pengarusutaman
gender  harus  dikelola  oleh  OPD  itu  sendiri  tanpa  harus  berkoordinasi  dengan  bagian yang ditunjuk untuk melaksanakan program.
Sehingga terkesan bahwa koordinasi  antara dinas sosial yang membawahi bidang pengarutaman  gender  dan  OPD  yang  terkait  belum  maksimal,  selanjutnya  dilihat  dari pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah  belum  maksimal  terkait  implementasi pengarusutaman  gender  ini,  dapat  dilihat  dari  sebagian  OPD  dalam  melaksanakaan kegiatan  yang  berhubungan  dengan  program  pengarustaman  gender  kurang  adanya koordinasi,  ini  disebabkan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah  terhadap perangkatnya  belum  maksimal  dilakukan,  sehingga  program  ini  belum  maksimal diterapkan.
Dan dilihat dari evaluasi terhadap implementasi program pengarusutaman gender belum  dilakukan,  ini  dapat  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  peneliti  bahwa  masih  ada OPD  yang kurang  memahami program  yang berkaitan dengan pengarusutaman gender dan  masih  terdapat  juga  OPD  yang  lain  tidak  melaksanakan  kegiatannya  dikarenakan anggaran  sudah  sesuai  dengan  perencanaan  awal  sehingga  tidak  bisa  diganggu  gugat, sehingga  terkesan  bahwa  evaluasi  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan.untuk itu  agar  penerapan  program  pengarusutaman  gender  dapat  dilakukan  oleh  OPD  yang ditunjuk, maka perlu adanya penguatan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini yang  melakukan  pengawasan  agar  lebih  memberikan  pemahaman  kepada  OPD  yang tidak memiliki komitmen, agar supaya dapat mendukung pelaksanaan dari program ini, sehingga  program  ini  dapat  dilaksanakan  sehingga  tujuan  awal  program pengarusutaman  gender  dapat  terwujud  masyarakat  dapat  meraskan  manfaat  dari program ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
Binanto. (2012). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hartono. (2010). Evaluation Program . Jakarta: Balai Pustaka.
INPRES. (n.d.). Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional . Jakarta:
Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Maggie Hum. (2010). Gender . Bandung: Rineka Cipta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D . Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D .
Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan, H. N. S. (2013). Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan
Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Lukman Offset Dan YPAPI,
Yogyakarta .
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Yulikospartono. (2013). Pengertian Program . Jakarta: Balai Pustaka.