Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN DISEBABKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Yanti Kirana * 1 , Basyarudin * 2
Stih Painan Nasional
Naskah diterima: 15 Maret 2019; revisi: 4 Mei 2020; disetujui: 26 Juni 2020

## Abstrak
Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka  membangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata,  baik  materil  maupun  spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang  sangat  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan  pembangunan.  Tenaga  kerja  adalah  pemilik faktor  yang  menawarkan  jasa  dan  mempunyai  peranan  penting  dalam  proses  produksi. Pekerja  merupakan  elemen  penting  dalam  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesua  Tahun  1945  yaitu  perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan  Sosial.  Tujuan  perlindungan  tenaga  kerja  adalah  untuk  menjamin berlangsungnya  sistem  hubungan  kerja  secara  harmonis  tanpa  disertai  adanya  tekanan  dari pihak  yang  kuat  kepada  pihak  yang  lemah.  Pengusaha  wajib  melaksanakan  ketentuan perlindungan  tenaga  kerja  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pendekatan  Metode  penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang  hasilnya menyajikan  angka-angka  atau  sekadar  persentase.  Pendekatan  memiliki  asumsi  dasar  yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap  sebuah  fenomena  dan  juga  proses  penelitian  secara  keseluruhan.  Asumsi  yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi.
Kata kunci : pengangguran, undang-undang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan
* Alamat korespondensi: Stih Painan Nasional E-mail: 1 ykirana02@gmail.com , 2 basyarduin@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangunan manusia Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata,  baik  materil  maupun  spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. 1
Tenaga  kerja  adalah  pemilik  faktor  yang  menawarkan  jasa  dan  mempunyai  peranan penting dalam proses produksi.  Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian  nasional  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  sosial  sesuai  dengan  judul dalam  Bab  XIV  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesua  Tahun  1945  yaitu perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
Salah  satu  kesejahteraan  yang  harus  di  dapat  oleh  tenaga  kerja  adalah  perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang diberikan oleh perusahaan, dan menjamin tenaga kerja pada saat  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja.  Pada  saat  sebelum  bekerja perlindungan  yang  harus  diberikan  meliputi  pengaturan  lowongan  kerja,  pengerahan  dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kemudian pada masa selama bekerja pemerintah harus melindungi hak-hak yang harus diperoleh  tenaga  kerja  selama  masa  kerja  dan  perlindungan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja  dan  peran  sertanya  dalam  pembangunan  serta  peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar pekerja  atau  buruh  dan  menjamin  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  atau  buruh  dan  keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan atau ditarik kembali.
Tujuan  perlindungan  tenaga  kerja  adalah  untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak  yang  lemah.  Pengusaha  wajib  melaksanakan  ketentuan  perlindungan  tenaga  kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Koordinator  lapangan  aksi  demonstrasi  KPR  di  depan  Gedung  Parlemen,  Senayan, regulasi  ketenagakerjaan  yang  berlaku  saat  ini  sudah  sudah  sangat  fleksibel  dan menguntungkan pengusaha. 2
Tabel 1. Hasil Pengumpulan Data Tenaga Kerja di Perusahaan yang mengalami PHK sepihak
1 H. Zaeni Asyhadie, S.H., M. Hum dan Rahmawati Kusuma, S.H., M.H. Hukum Ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia. PRENADA MEDIA GROUP (Divisi Kencana) 2019.
2 CNN Indonesia | Jumat, 23/08/2019 08:11 WIB
No Nama Perusahaan TK yang dilaporkan TK Seharusnya Selisih (Potensi) 1 PT 1 1 4 3
2 PT 2
1
5 4 3 PT 3 1
3 2 4 PT 4 1 15
14
5 PT 5 8
46 38 6 PT 6 10 26 16 7 PT 7 20 95 75 8 PT 8 23 168 145 9 PT 9 93 200
107 10 PT 10 105 176 71 Total 263
738 475
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hasil  pengumpulan  data  tersebut,  banyak  sekali  perusahaan  yang  melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasan.  "UU Ketenagakerjaan yang sudah sangat fleksibel dan menguntungkan pengusaha selama puluhan tahun. Revisi UU Ketenagakerjaan yang  kontroversial  semakin  memberatkan  buruh  Indonesia,  upaya  pemerintah  merevisi  UU Ketenagakerjaan  tidak  lepas  dari  pengaruh  situasi  ekonomi  politik  internasional,  dimana terjadi  persekongkolan  jahat  antara  kekuatan  politik  nasional  dengan  lembaga  imperialisme seperti  International  Monetary  Fund  (IMF)  sebagai  lembaga  pemberi  pinjaman  ke  negara berkembang  dan  World  Trade  Organization  (WTO)  sebagai  lembaga  pembuat  perjanjian dagang di dunia.

## METODE PENELITIAN
Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian jurnal tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian. Menurut Ronny Hanitijo  bahwa  penelitian  pada  umumnya  bertujuan  untuk  menemukan,  mengembangkan atau  menguji  kebenaran  pengetahuan.  Menemukan  berarti  berusaha  memperoleh  sesuatu untuk mengisi kekosongan/ kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau di ragukan kebenarannya.  Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  cara-cara  atau  metode-metode  tertentu sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  Metode  penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sekadar persentase. Pendekatan memiliki asumsi dasar yang  berbeda.  Asumsi  dasar  inilah  yang  kemudian  memengaruhi  perbedaan  cara  pandang peneliti  terhadap  sebuah  fenomena  dan  juga  proses  penelitian  secara  keseluruhan.  Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi.
Ontologi  merupakan  representasi  pengetahuan  formal  dengan  seperangkat  konsep dalam  suatu  gejala  dan  hubungan  antara  konsep-konsep  yang  ada  dalam  gejala  tersebut (Gruber,  1993).  Epistemologi  merupakan  studi  tentang  pengetahuan  dan  pembenaran. Sebagai  studi  tentang  pengetahuan,  epistemologi  berkaitan  dengan  pertanyaan-pertanyaan. Dalam  epistemologi,  terdapat  tiga  asumsi  dasar  yaitu  1.  Kaitan  antara  Ilmu  dan  Nilai,  2. Kaitan antara Ilmu dan Akal Sehat, 3. Metodologi.
2. Pengumpulan Data
Sumber utama bahan penelitian metodologi berasal dari data Pola-pola yang universal dan berlaku ketat digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Pola yang digunakan adalah baku dan bersifat linier.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai otoritas (autoritatif) terdiri dari peraturan ketenagakerjaan.
a.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  atas  buku-buku  teks  yang  ditulis  oleh  ahli  hukum  yang berpengaruh,  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana,  kasus-kasus  hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana dan undang-undang ketenagakerjaan.
b. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs website.
4. Metode Penyajian Data Data yang telah di peroleh di olah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data dari hasil jurnal dan di susun secara sistematis dan terperinci.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Jenis-Jenis Mogok a.3  Undang-Undang Ketenagakerjaan
Secara  eksplisit,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tidak  mengenal  adanya  macam- macam  mogok.  Tampaknya  pemerintah  dalam  membuat  aturan  mengangap  sudah  cukup definisi mengenai mogok sebagai patokan utama. Namun secara implisit bahwa pemerintah dalam  membuat  Undang-Undang  menghendaki  adanya  pemogokan  yang  ditujukan  pada pengusaha  saja,  dan  tuntutanya  terbatas  hanya  mengenai  persoalan  di  tempat  kerja (ekonomis) belaka. 3
Di lihat dari tujuanya,ada tiga jenis pemogokan, yaitu:
a. Pemogokan soal ekonomi Pemogokan  jenis  ini  hanya  berfokus  pada  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan perusahaan dan hak-hak pekerja atau buruh, misalnya tuntutan kenaikan upah, jaminan social dan mengenai penghapusan sistem kerja bergilir di dalam pekerjaan agar semua pekerja atau buruh dapat memperoleh jatah lembur. Jadi tujuanya hanya sebatas pada kesejahteraan para pekerja  atau  buruh  yang  bekerja  di  perusahaan  yang  bersangkutan.Pemogokan  jenis  inilah yang dikenal oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.
b. Pemogokan soal  Sosial –Politik
Pemogokan jenis ini mengajukan tuntutan sosial dan ekonomi yang lebih luas, tidak hanya terbatas hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan  pengusaha  saja,  tapi  menyakut  perubahan  kebijakan  ekonomi-sosial  Negara,  atau kebijakan  lain  yang  memengaruhi  dan  berdampak  pada  kesejahteraan  pekerja  atau  buruh. Pemogokan jenis ini menekankan bahwa pekerja atau buruh adalah bagian dari masyarakat umum.
Komite  Kebebasan  Berserikat    ILO  (Committee  on  Fredom    of  Association) menjelaskan  bahwa  tujuan  pemogokan  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  perjuangan  untuk menuntut  perbaikan  kondisi  kerja  saja  (soal  ekonomi  belaka).  Pemogokan  dapat  juga mempersoalkan    kelancaran  kritik,  atau  berupaya  mencari  solusi    atas  persoalan    kebijakan sosial-ekonomi  pemerintah,  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berdampak  pada pekerja  atau  buruh.  Oleh  karena  itu,  pemogokan  pekerja  atau  buruh  menentang  program ekonomi Pemerintah yang mendahulukan para kongklomerat.
c. Pemogokan Solidaritas
Pemogokan  Solidaritas  adalah  pemogokan  yang  dilakukan  oleh  serikat  buruh  untuk mendukung  tuntutan  serikat  pekerja  atau  serikat  buruh  lain  dalam    berhadapan  dengan pengusaha.  Jadi,  pihak  yang  dihadapi  dalam  pemogokan  jenis    ini  adalah  pengusaha  dari serikat pekerja atau serikat buruh lain yang didukungnya. Mungkin saja serikat pekerja atau serikat buruh tersebut kecil sehingga perlu dukungan dari serikat pekerja atau serikat buruh lain.  Dengan  pemogokan  solidaritas  ,hubungan  antar  serikat  pekerja  atau  serikat  buruh  di pererat dan anggotanya menjadi merasakan betapa dirinya tidak berjuang sendirian. 4 Berbeda dari UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mengenal dan mengakui  adanya pemogokan solidaritas.  Undang-undang  ini  dihapus  keberlakuanya  oleh  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun demikian ,pemogokan solidaritas  dijamin  oleh  konvensi  ILO  Nomor  87.  Karena  Indonesia  sudah  meratifikasi konvensi ILO tersebut, maka secara teknis pemogokan solidaritas mempunyai dasar hukum
3 Sendjun Manulang, “ Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia ”,PT.Rineka Cipta, Jakarta. 2003
4 Lalu Husni. “Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, Raja Grafindo Persada, 2000
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
keberlakuanya. 5 Komite  Ahli  ILO  (Committee  of  Experts)  berpendapat  bahwa  pemogokan solidaritas  dapat  dibenarkan  mengingat  situasi  kondisi  dunia  sekarang,  derasnya  arus globalisasi  dan perkembngan arah konsentrasi perusahaan. Contohnya,bahwa banyak pabrik perusahaan  multinasional  yang  beroperasi  di  berbagai  Negara,  dan  akan  sangat  berguna apabila  para  buruh  dari  berbagai  tempat  atau  lokasi  pabrik  dapat  saling  mendukung. Ditegaskan  oleh  mereka  bahwa  pelanggaran  umum  atas  pemogokan  solidaritas  dapat mengarah  pada  penyalahgunaan  kekuasaan.  Kemiskinan  sampai  saat  ini  masih  menjadi perbincangan  yang  utama  termasuk  di  Negara  Indonesia  ini.  Kemiskinan  pada  umumnya mengacu dimana seseorang atau masyarakat berada di dalam keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, seseorang tergolong kategori miskin apabila ia tidak mampu memenuhi standart kebutuhan pokok hidupnya.

## B. Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia
Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan berkaitan erat dengan berbagai macam  aspek  seperti  aspek  ekonomi,  aspek  sosial,  aspek  budaya,  dan  aspek  lainnya. Kemiskinan  yang  terjadi  dalam  suatu  Negara  memang  perlu  ditinjau  sebagai  suatu permasalahan  yang  sangat  serius.  Permasalahan  ini  sanat  serius  karena  kemisikinan membuat  masyarakat  Indonesia  mengalami  kesusahan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  seperti  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  serta  tingkat kesehatan dan pendidikan yang diterima tidak memadai.
Pengangguran  adalah  istilah  orang  yang  tidak  bekerja  sama  sekali,  sedang mencari  kerja,  bekerja  kurang  dari  dua  hari  selama  seminggu,  atau  orang  yang  sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah  angkatan  kerja  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang ada.
Negara Indonesia termasuk dalam negara di dunia dengan jumlah penduduk yang paling  besar.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  sangat  banyak  ini  harusnya  memiliki sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi  pula.  Tetapi  sampai  saat  ini  negara Indonesia  masih  mengalami  keterpurukan  karena  banyak  dan  tingginya  permasalahan kemiskinan yang juga disebabkan oleh pengangguran. Pengangguran ini bisa disebabkan karena SDM (Sumber Daya Manusia)  yang dimiliki negara Indonesia masih rendah dan kurang berkualitas, akan tetapi SDM dengan kualiatas yang lebih baikpun juga jauh lebih banyak. 6
Penyebab pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kenaikan jumlah penduduk di Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk ini mengakibatkan kanaikan jumlah  angkatan  kerja  juga.  Negara  Indonesia  saat  ini  menduduki  peringkat  tertinggi angka pengangguran usia muda. Kenaikan jumlah penduduk ini tidak sebanding dengan angka  kesempatan  kerja  di  Indonesia.  Selain  itu  tidak  seimbangnya  pendidikan  yang ditempa  juga  mengakibatkan  meningkatnya    angkatan  kerja  yang  bertambah  sehingga tidak dapat diterjunkan langsung kelapangan pekerjaan. Hal ini tentunya akan berdampak juga  pada  jumlah  pengangguran  yang  akan  terus  bertambah. 7 Kedua,  kualitas  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  masih  rendah.  Rendahnya  kualitas  SDM  ini  juga  menjadi masalah  utama  bagi  negara  Indonesia  saat  ini  di  dalam  tingkat  pengangguran.  Ketiga,
5 Agusmidah,”Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia:Dinamika  dan  Kajian  Teori”,Ghalia  Indonesia  Bogor. 2010
6 Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
7 Darwan Prints, “ Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kemajuan  teknologi.  Seperti  yang  sudah  kita  ketahui,  bahwa  teknologi  saat  ini  selalu menjadi  kebanggan  karena  dengan  kemajuan  teknologi  akan  membantu  pekerjaan manusia  menjadi  lebih  mudah.  Kemajuan  teknologi  ini  sudah  melebar  luas  ke  seluruh masyarakat  dan  memang  sangat  membantu  dalam  segala  bidang  terutama  dibidang pekerjaan.  Namun,  dengan  kemajuan  teknologi  ini  juga  membuat  banyak  permasalaah terutama  di  dalam  bidang  pekerjaan.  Keempat,  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK). Pemutusan  hubungan  kerja  ini  merupakan  suatu  hal  yang  paling  ditakutkan  oleh  para pekerja. PHK ini biasanya terjadi karena kontrak kerja telah berakhir atau pengurangan karyawan.

## C. Kebijakan yang tegas dan peran pemerintah
Dalam  menangani  masalah  pengangguran.  Pemerintah  memiliki  peran  yang  penting dalam mengatasi masalah ini dengan melakukan kebijakan antara lain dengan memperlambat laju  pertumbuhan  penduduk  untuk  meminimalkan  pernikahan  di  usia  dini  sehingga  dapat memperlambat pertumbuhan angkatan kerja baru.8
a.   Memperluas kesempatan kerja dengan cara mendirikan perusahaan atau pabrik yang baru. b.   Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menciptakan usaha sendiri.
c.   Memberikan  bantuan  untuk  mengembangkan  usahanya,  seperti  menyediakan  pinjaman usaha dengan bunga yang ringan.

## Dasar Hukum
Landasan hukum pengesahan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :
a) Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi Presiden berhak mengajukan rancangan Undang- Undang Dasar kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
b) Pasal  20  ayat  (2),  setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
c) Pasal  27  ayat  (2),  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
d) Pasal  28,  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.
e) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.9

## Analisis Pengaruh Tingkat Pengaguran yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak ditinjau dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
A. Analisis Pengaruh Tingkat Pengaguran
Di Indonesia jumlah angkatan kerja menunjukkan angka yang terus meningkat dalam kurun  waktu  27  tahun  yaitu  dari  tahun  1980  sampai  2007.  Sayangnya,  peningkatan  jumlah angkatan kerja tersebut tidak dibarengi oleh perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.  Jumlah  Pengangguran  merupakan  masalah  yang  sangat  serius  dan  sangat mempengaruhikondisi  negara,  karena  jumlah  pengangguran  merupakan  indikator  majunya perekonomian  suatu  negara  yang  dapat  menunjukkan  tingkat  distribusi  pendapatanyang
8 Soetikno, “ Hukum Perburuhan ”, (tanpa penerbit), Jakarta. 1977
9 http//www.Indonesia.go.id. mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Indonesia
9 https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364. Diunggah tanggal 1 januari 2020. Pukul 10.00 wib
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
merata  atau  tidak  di  negara  tersebut.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pengangguran.10
Teori  pertumbuhan  David  Ricardo,  teori  pertumbuhan  ekonomi  teori  A.W.  Phillips yang menganalisis hubungan tingkat inflasi dan pengangguran, teori inflasi, dan teori upah. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan  terhadap  jumlah  pengangguran.  Hal  ini  disebabkan  inflasi  di  Indonesia  adanya kenaikan barang-barang, bukan kenaikan permintaan akibat kenaikan upah yang tinggi.
Pembangunan  ekonomi  adalah  sebuah  proses  multidimensi  yang  melibatkan perubahan-perubahan  besar  dalam  struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dankelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan  kemiskinan  mutlak  (Todaro,  1988).  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan berkelanjutan  merupakan  kondisi  utama  suatukeharusan  bagi  kelangsungan  pembangunan ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan.Karena  jumlah  penduduk  bertambah  setiap  tahun yang  dengan  sendirinya  kebutuhankonsumsi  sehari-hari  juga  bertambah  setiap  tahun,  maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tulus T.H. Tambunan, 2009). Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan).
Pertumbuhan  ekonomi  tanpa  dibarengi  dengan  penambahan  kesempatan  kerja  akan mengakibatkan ketimpangandalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus),  yang  selanjutnya  akan  menciptakan  suatu  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  dengan peningkatan kemiskinan (Tulus T.H. Tambunan, 2009). Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan  jasa)  atau  GDP  yang  terus-menerus.  Dalam  pemahamanekonomi  makro,  pertumbuhan ekonomi adalah penambahan GDP, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia terus bertambah dari tahun-tahun, Hal  ini  diikuti  dengan  kenaikan  tingkat  pengangguran  yang  mengindikasikan  kenaikan jumlah  pengangguran  sehingga  terdapat  kecenderungan  yang  searah  dengan  jumlah pengangguran. Fenomena ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir Amri (2007), bahwa  peningkatan  angkatan  kerja  di  Indonesia  tidak  dibarengi  dengan  perluasan  lapangan kerja,sehingga  tingkat  pengangguran  pun  bertambah  seiring  penambahan  angkatan  kerja. Menurut  Sumitro  Djojohadikusumo  (1994),  masalah  pengangguran  secaraterbuka  maupun terselubung,  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  pembangunan  ekonomi  negara-negara berkembang. Berhasil atau tidaknya suatu usaha untukmenanggulangi masalah besar ini akan mempengaruhi  kestabilan  sosial  politik  dalamkehidupan  masyarakat  dan  kontinuitas  dalam pembangunan  ekonomi  jangka  panjang.  Permasalahan  pengangguran  memang  sangat kompleks untuk dibahas danmerupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator.
a.4 Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikutidengan tingkat upah. Jika  tingkat  upah  naik  akan  berpengaruh  pada  penurunan  jumlah  pengangguran  pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sadono  Sukirno,  2008).Inflasi  merupakan  suatu  proses  kenaikan  harga-harga  yang  berlaku
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dalamsuatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sadono Sukirno, 1994).
Semakin  tingginya  tingkat  inflasi  yang  terjadi  dapat  berakibat  pada  tingkat pertumbuhanekonomi  yang  menurun,  sehingga  akan  terjadi  peningkatan  jumlah pengangguran.Semua  negara  di  dunia  selalu  menghadapi  permasalahan  inflasi  ini.  Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satuukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara.
Menurut  Mankiw  (2000),  upah  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit  tenaga  kerja  yang  berupa  jumlah  uang  yang  dibayarkan  kepadanya.  Penetapan  tingkat upah  yang  dilakukan  pemerintah  pada  suatu  negara  akan  memberikan  pengaruh  terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufmandan Hotchkiss, 1999).
Menurut  J.R.  Hicks  (dalam  Kaufman  dan  Hotchkiss,  1999).  Teori  penetapan  upah dalam  suatu  pasar  bebas  sebenarnya  merupakan  kasus  khususdan  teori  nilai  umum.  Upah adalah harga tenaga kerja.
Menurut  Gilarso  (2003),  upah  atau  balas  karya  tenaga  kerja  ada  dua  segi  yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan erendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan  keluarganya,  dan  dengan  demikian  juga  menjadi  sumber  pembelanjaan  masyarakat. Tinggi  rendahnya  tingkat  upah/gaji  langsung  menyangkut  pribadi  manusia,  harga  diri,  dan statusnya  dalam  masyarakat,  serta  merupakan  faktor  penting  yang  menentukan  taraf  hidup masyarakat sebagai keseluruhan.
Menurut  Boediono  (1991),  upah  minimum  regional  merupakan  upah  minimal  yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-rata propinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh propinsi (statistik Indonesia, 2007).
Di Indonesia,  pengangguran  merupakan  masalah  yang  sangat  penting  untuk diselesaikan  mengingat  angka  atau  besarantingkat  pengangguran  di  Indonesia  yang mengalami  kenaikan  tiap  tahunnya  diikuti  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  jumlah angkatan  kerja  Indonesia.  Angka  pengangguran  yang  rendah  dapat  mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik,serta dapat mencerminkan adanya peningkatan kualitas taraf hidup  penduduk  dan  peningkatan  pemerataan  pendapatan,  Oleh  karena  itu  kesejahteraan penduduk meningkat. 11
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  akhir  2018,  yang  menyebut  dari  tujuh  juta pengangguran  terbuka,  sekitar  11,  24  persennya  merupakan  lulusan  SMK.  Angka  itu  lebih tinggi dibandingkan pengangguran terbuka lulusan SMA sebanyak 7,95 persen.
Fakta  tersebut  jelas  memprihatinkan,  karena  jumlahnya  terus  meningkat  setiap tahunnya.  Pasalnya  output  pendidikan  vokasi  yang  digadang-gadang  menggantikan  tenaga kerja berpendidikan rendah malah tidak terpakai industri padat karya.
b.4 Data teknis perindustrian
128  juta  struktur  lapangan  kerja  yang  tercipta  di  Indonesia,  jumlah  orang  yang kompeten di bidangnya baru di angka 40 jutaan pekerja (33 persen). Hal itu sebenarnya dapat dimaklumi jika merujuk sebanyak 55 juta pekerja hanya lulusan sekolah dasar (SD), disusul 16 juta pekerja lainnya tamatan sekolah menengah pertama (SMP).
Besarnya jumlah pekerja yang berstatus tidak terdidik itu akhirnya berkorelasi dengan produk  yang  dihasilkan.  Apabila  sebuah  pekerjaan  dilakukan  oleh  tenaga  terampil  maka
11 https://katadata.co.id/opini/2019/09/10/lima-catatan-dalam-potret-ekonomi-indonesia-2014-2018
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kualitas produk tentu akan lebih baik. Di sinilah masalah yang dihadapi industri padat karya Indonesia, yang mayoritas digerakkan oleh pekerja tidak terampil lantaran hanya didominasi berpendidikan rendah.
Selama ini, upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal itu adalah dengan menugaskan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  mendirikan  atau membuka  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK)  sebanyak-banyaknya  sejak  2014.  Targetnya pada  2019,  rasio  SMK  bisa  mencapai  60  persen  berbanding  SMA  40  persen.  Dengan memperbanyak  SMK,  diharapkan  nantinya  tersedia  lulusan  yang  siap  kerja  dengan keunggulan  memiliki  keterampilan  yang  dibutuhkan  dunia  kerja.  Sayangnya,  ketika pendidikan  vokasi  terus  digenjot,  ternyata  hal  itu  malah  menimbulkan  masalah  baru,  jadi harus dibarengi dengan serapan tenaga kerja dari industri padat karya. 12
a. Hubungan upah dengan pengangguran
Hubungan  besaran  upah  yang  berpengaruh  terhadap  pengangguran  dijelaskan  oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah  tersebut,  seseorang  akan  menolak  mendapatkan  upah  tersebut  dan  akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka  akan  berakibat  pada  tingginya  jumlah  pengangguran  yang  terjadi  pada  daerah tersebut.  Namun  dari  sisi  pengusaha,  jika  upah  meningkat  dan  biaya  yang  dikeluarkan cukup  tinggi,  maka  akan  mengurangi  efisiensi  pengeluaran,  sehingga  pengusaha  akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.
b. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran Hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran  bersifat  positif  dan  negatif. Pertumbuhan  ekonomi  melalui  GDP  yang  bersifat  positif  dikarenakan  pertumbuhan ekonomi  tidak  dibarengi  oleh  peningkatan  kapasitas  produksi,  sehingga  pengangguran tetap  meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output  dan  menghasilkan  pendapatan  yang  meningkat  lebihdiutamakan  ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.
c. Penelitian terdahulu Syafaat  dan  Friyanto  (2000)  meneliti  kesempatan  kerja  di  kawasan  Timur  Indonesia pasca  krisis  ekonomi  dengan  membandingkan  kesempatan  kerja  yang  tercipta  dengan pertumbuhan  PDRB  di  kawasan  Timur  Indonesia.  Penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  PDRB  yang  menurun  yang  mengakibatkan  kesempatan  kerja mengalami  penurunan.  Dengan  kondisi  ini  disarankan  perlu  perencanaan  pembangunan ekonomi  yang  berpijak  pada  Penelitian  Magdalena  (2009)  dalam  skala  nasional menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  memberikan  peluang  kesempatan  kerja baru  ataupun  memberikan  kesempatan  industri  untuk  meningkatkan  output  yang berdampak  pada  peningkatan  penggunaan  faktor  produksi,  salah  satunya  yaitu  tenaga kerja,  sehingga  mengurangi  jumlah  pengangguran.  Krisis  ekonomi  tidak  berpengaruh terhadap  tingkat  pengangguran  dapat  diterima.  Sektor  agrikultur  dan  sektor  informal  di perkotaan  diduga  mampu  menyerap  angkatan  kerja  yang  mendapat  tekanan  dari rasionalisasi pekerja akibat kontraksi perekonomian, khususnya di sektora grikultur. 13
Suroso (2012) dalam penelitian mengenai pengaruh pendidikan, keterampilan dan upah  terhadap  lama  mencari  kerja  pada  tenaga  kerja  terdidik  di  Kabupaten  Demak
12 https://www.seputarforex.com/artikel/indikator-tingkat-pengangguran-134221-31.
13 e-Jurnal Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan Vol. 5. No.1, Januari – April 2016 ISSN: 2303-1220 (online)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menemukan bahwa secara keseluruhan variabel tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, tingkat  upah  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  pengagguran terdidik.

## KESIMPULAN
Upaya perusahaan yang paling penting adalah pekerja menerima kompensasi berupa upah sesuai jam kerja mereka. Adanya kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, dan hubungan industrial.
Pemutusan  hubungan  kerja  tidak  boleh  dilakukan  secara  sepihak  dan  sewenang- wenang,  PHK  hanya  dapat  dilakukan  dengan  alasan-alasan  tertentu  setelah  diupayakan bahwa PHK tidak perlu terjadi. Menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, adanya  Pengunduran  diri  secara  baik-baik  atas  kemauan  sendiri,  Pengunduran  diri  secara tertulis  atas  kemauan  sendiri  karena  berakhirnya  hubungan  kerja,  Pengunduran  diri  karena mencapai  usia  pensiun,  Pekerja  melakukan  kesalahan  berat,  Pekerja  ditahan  pihak  yang berwajib,  Perusahaan  mengalami  kerugian,  Pekerja  mangkir  terus  menerus,    Pekerja meninggal dunia. 14

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Agusmidah,  “Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia:  Dinamika  dan  Kajian  Teori”,  Ghalia Indonesia Bogor. 2010
Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
Darwan Prints, “Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000 H.  Zaeni  Asyhadie,  S.H.,  M.Hum.  dan  Rahmawati  Kusuma,S.H.,M.H. Hukum Ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia. PRENADA MEDIA GROUP (Divisi Kencana) 2019
Lalu Husni. “ Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ”, Raja Grafindo Persada, 2000 Sendjun Manulang, “ Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ”, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2003 Soetikno, “ Hukum Perburuhan ”, (tanpa penerbit), Jakarta. 1977

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Hak dan Kewajiban Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Indonesia. Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, dan lainnya

## INTERNET
http//www.Indonesia.go.id. mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Indonesia https://katadata.co.id/opini/2019/09/10/lima-catatan-dalam-potret-ekonomi-indonesia-2014
2018 https://www.seputarforex.com/artikel/indikator-tingkat-pengangguran-134221-31. CNN Indonesia | Jumat, 23/08/2019 08:11 WIB
14 Indonesia.  Kepmen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  78/2001  tentang  Perubahan  Kepmenaker  No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, dan lainnya