## Nusyuz Prespektif Hukum dan Nilai Moral Masyarakat
1 Misbachul Munir, 2 Baharuddin
1 Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
2 STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

## munirmisbah201@gmail.com

## Abstrak
The  reason  that  makes  a  wife  nusyuz,  when  she  does  not  carry  out  her  obligations  and neglects  her  duties  as  a  wife,  such  as  not  wanting  to  obey  her  husband,  receiving  guests without her husband's knowledge, leaving the house without saying goodbye to her husband, not wanting to live with her husband, in general, a wife is said to be nusyuz if she does not obey her husband's orders when the husband's orders are not contrary to Shari'a. Meanwhile, the husband is classified as nusyuz if the husband does not give his wife her rights properly, such as the right to receive nafkah. This study refers to a field study, this research is in the form  of  field  research,  namely  the  data  obtained  comes  from  informants  who  have  a connection with the theme under study as well as supporting data comes from literature such as  books,  articles,  documents,  journals  and  other  scientific  works.  The  result  is  that  urban society is more flexible and it is not said that a wife is nunyus because she does not carry out her  obligations  to  take  care  of  the  household  and  vice  versa,  a  husband  is  not  said  to  be nunyus because the breadwinner is not only done by the husband but the wife also helps to increase household income. Because the husband and wife live it as usual and do not consider these actions to have deviated from morality and law as long as each carries out their role in accordance with their respective agreements and mutual commitment between husband and wife, and make efforts to understand each other. However, the obligations of a wife in rural communities  are  still  partly  influenced  by  patriarchal  culture,  giving  rise  to  an  assumption that the wife's duty is to be in full control of household affairs, cooking, washing and must be obliged to provide services to her husband as well as possible and take care of children, and it seems that labeling only to wives when neglecting their duties and obligations is considered sinful, but this does not seem to apply to husbands.
Kata Kunci : Law Nusyuz, Moral Value Society, Law Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Tujuan  dari  ikatan  perkawinan  ini  adalah  untuk  mewujudkan  keluarga  sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tunduk mengikuti beberapa  ketentuan  Islam  agar  kehidupan  keduanya  langgeng  dan  damai.  Namun, keindahan  rumah tangga  tidak  selalu  semulus  yang  dibayangkan.  Ada perselisihan kecil. Tidak jarang perselisihan tersebut berujung pada nusyuz , baik suami maupun istri.(Husna & Sholehah, 2021) Problem  dengan  istilah nusyuz seringkali  dianggap  sebagai  ketidakpatuhan seorang  istri  terhadap  suaminya,  dengan  istri  selalu  menjadi  pihak  yang  disalahkan. Namun  pada  kenyataannya,  seorang  suami  juga  bisa  dianggap  berbuat nusyuz jika  dia tidak  melakukan  tugasnya  sebagai  suami  dengan  baik.  Di  sisi  lain, nusyuz ini  juga  dapat menyebabkan kekerasan suami-istri yang akhirnya mengarah pada perceraian.(Ayu et al., 2021) Secara bahasa, nus yū z adalah isim mashdar atau infinitive dari kata, ي ن ش ز - ن ش ز , yang berarti terangkat ke  atas  (Muhammad  Ali ash-Shabuni,  1993).  Namun, menurut  al-

## Jurnal Tana Mana
Qurthubi,  maknanya  adalah ض ر  َلأا ن م  عف ت را ا م (sesuatu  yang  terangkat  dari  bumi)(Imam Al  Qurthubi, 2013). Adapun secara istilah, nusyūz berarti meninggalkan tanggung jawab suami  istri  atau  sikap  acuh  tak  acuh  ereka.  Nusyūz,  di  sisi  lain,  biasanya  didefinisikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.(Rohman, 2006).
Alasan  yang  menjadikan  seorang  isteri  itu  nusyuz,  ketika  dia  tidak  melakukan kewajiban serta melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri, seperti tidak mau taat kepada suami,  menerima  tamu  tanpa  sepengetahuan  suami,  keluar  rumah  tanpa  pamit  kepada suami,  tidak  berkenan  untuk  tinggal  bersama  suami,  secara  umum  seorang  isteri dikatakan  nusyuz  apabila  tidak  patuh  terhadap  perintah  suami  ketika  perintah  suami tersebut  tidak  bertentangan  dengan  syari’at.  Sedangkan  suami  tergolong nusyuz apabila suami  tidak  memberikan  hak  hak  isterinya  dengan  baik  seperti  hak  untuk  menerima nafkah(Muthahir & Ahmad Fuadi, 2020).
Dasar hukum nusyuz terdapat dalam al- Qur’an surat An- nisa’ ayat 34 : “Kaum laki -laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki- laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu  maka  wanita  yang  saleh, iala  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” Hukum  yang  diatur  dalam  Al-quran  tersebut  telah  menjadi doktrin  moral  dalam perspektif  agama.  Agama  memberikan  pelajaran  kepada  manusia  mana  perbuatan  yang harus dilakukan, dan mana perbuatan yang harus ditinggalkan. baik buruknya perbuatan dalam  agama  merupakan  kehendak  Tuhan.  Suatu  perbuatan  dikategorikan  baik  karena Tuhan  menetapkannya  demikian,  begitu  juga  sebaliknya.  Dengan  begitu,  terkait  dengan penetapan baik dan buruk dalam perspektif agama berdasarkan pada pandangan agama yang merupakan firman Tuhan.(Luthan, 2012)
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  membuat  aturan  khusus  yang  berhubungan dengan  masalah  nusyuz.  KHI  tidak  membahas  atau  menjelaskan  secara  khusus  terkait dengan  nusyuz,  seperti  adanya  bab  khusus  yang  membahas  masalah  nusyuz.  Nusyuz disebutkan  dalam  KHI  hanya  sebanyak  enam  kali,  dalam  tiga  pasal  yang  terpisah,  yaitu Pasal  80,  84,  dan  152.  Tetapi  di  dalam  pasal-pasal  tersebut  tidak  dijelaskan  mengenai pengertian nusyuz dan juga tidak dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan permaslahan terkait dengan nusyuz serta istilah nusyuz dari pihak suami juga tidak disebutkan. Ketiga pasal  berisikan  bentuk  dan  ciri nusyuz yang  dilakukan  oleh  seorang  istri  dan  hukum- hukum yang muncul sebagai akibat dari perbuatan nusyuz.
Pemahaman  hukum  dan  agama  seseorang,  khususnya  tentang  nusyuz  yang  ada dalam masyarakat, bergantung pada pendidikan yang mereka terima. Jika mereka belajar di  pesantren,  mereka  akan  memperoleh  banyak  pengetahuan  agama,  tetapi  jika  mereka belajar di sekolah umum, mereka akan memperoleh kurang pengetahuan agama, kecuali jika  mereka  mengikuti  kelas  malam.  Tingkat  pemahaman  agama  individu  berbeda-beda. Tergantung  di  mana  dia  menemukan  pengetahuannya.  Selanjutnya,  faktor  sosial menunjukkan  bahwa  seseorang  lebih  sering  mendengar  kekurangan  pasangan  daripada orang  lain  ini  terutama  berlaku  untuk  istri  yang  mendengar  kekurangan  pasangan  dari luar, membuatnya menentang suami.(Analiansyah & Nurzakia, 2015)
Nunyus  dalam  pemahaman  masyarakat  lebih  dikenal  dengan  istilah  durhaka, adalah  fenomena  yang  muncul  dalam  masyarakat  ketika  istri  melalaikan  kewajibanya akan disebut dengan istri durhaka, Berangkat dari hal tersebut, penulis bermaksud untuk membahas  mengenai  pengertian  moral  dan  hukum,  hubungan  antara  moral  dan  hukum serta pandangan hukum dan moral masyarakat pedesaan dan perkotaan tentang kelalaian kewajiban sebagai akibat nusyuz .

## METODE PENELITIAN
Kajian penelitian ini merujuk pada kajian  lapangan. Dengan sebab itu, penelitian ini  berupa  penelitian  lapangan  ( field research ),  yaitu  data-data  yang  didapat  bersumber dari informan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti yang diperoleh dengan mewawancarai  3  orang  berinisial  S,  NS  dan  KK,  juga  sebagai  data  pendukung  berasal berbagai  sumber  kepustakaan  yang  menjadi  pendukung  dalam  persoalan  yang  akan diteliti,  dan  juga  tulisan-tulisan  yang  relevan  berasal  dari  berbagai  jurnal,  disini  penulis hanya  menyebutkan  5  jurnal  yaitu  :  1)  Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Perspektif Filsafat  Hukum.  2)  Nusyuz  Dalam  Perspektif  Agama  Dan  Negara  (  Sebuah  Upaya Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga).  3)  Hubungan  Antara  Hukum  Dengan Moral Dalam Islam. 4) Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz, 5) Hubungan Hukum dan Moral Dalam Hukum Islam

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Para ahli hukum telah memperdebatkan substansi hukum sejak zaman Yunani dan terus  melakukannya  hingga  sekarang.  Saat  ini,  mereka  telah  mengembangkan  banyak definisi hukum. yang dikemukakan. Namun, tidak ada definisi yang memadai yang diakui oleh  semua  kalangan  hukum.  Setiap  kalangan  hukum.  Inti  dari  hukum  seperti  yang diusulkan oleh para ahli hukum dipandang dari berbagai perspektif. Satu definisi mungkin bertentangan dengan definisi lainnya(Luthan, 2012).
Hukum  adalah  kumpulan  undang-undang  yang  mengikat  dan  memaksa  orang untuk  mengikutinya.  Dengan  menjatuhkan  sanksi,  proses  pelaksanaannya  harus dipaksakan  agar  tujuan  daripada  hukum  dapat  tercapai.  Tujuan  hukum  adalah  tujuan umum,  yaitu  menciptakan  perdamaian  dan  ketentraman  dalam  masyarakat  yang  dapat dirasakan oleh semua orang.(Haryanti, 2014)
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hukum merupakan peraturan atau adat,  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat  dan  dikukuhkan  oleh  penguasa,  pemerintah atau otoritas, Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu(Kansil & Kansil, 2011):  Menurut  Leon  Duguit,  hukum  adalah  aturan  tentang  bagaimana  anggota masyarakat  bertindak,  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  menjaga  kepentingan bersama  dan  pelanggaran  menyebabkan  reaksi  bersama  terhadap  orang  yang melakukannya.  Hukum,  menurut  Immanuel  Kant,  adalah  keseluruhan  syarat-syarat yang melaluinya kehendak bebas seseorang dapat beradaptasi dengan kehendak bebas orang lain, sesuai dengan peraturan hukum tentang kemerdekaan.
Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum adalah aturan atau arahan tentang apa  yang  harus  dilakukan(Mertokusumo,  2008).  Hukum  dapat  didefinisikan  sebagai  set aturan umum yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.(M & P, 2009).
Pada  dasarnya,  teknik  sosial  yang  dikenal  sebagai  "hukum"  bertujuan  untuk memaksa  seseorang  untuk  mengendalikan  diri  dari  perilaku  mengganggu  secara  paksa terhadap  area  kepentiangan  orang  lain.  Dalam  kasus  seperti  itu,  masyarakat  hukum merespons gangguan serupa terhadap kepentingan individu yang bertanggung jawab atas gangguan  tersebut  dengan  gangguan  serupa.  Retribusi  adalah  konsep  dasar  dari  teknik sosial  ini.  Ide  retsibusi  digantikan  oleh  konsep  penegahan  hanya  pada  tahap perkembangan  yang  relatif  belakangan  ini.  Namun,  perubahan  ini  hanya  terkait  dengan ideologi  yang  membenarkan  metode  tertentu  untuk  peraturan  hukum.  Tekniknya  tetap sama.(Rahman, 2020)
Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat manusia, hukum sangat penting. Ini dilakukan  untuk  mencegah  konflik  antara  individu.  Konflik  muncul  ketika  orang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat (sosial). Karena setiap orang memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda,  memenuhi  kepentingan  tersebut  dapat menyebabkan  konflik  dengan  orang  lain.  orang  lain  (perselisihan  minat)  yang
menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu oleh karena itu, undang-undang yang mengatur agar tetap teratur.(Harefa, 2016)
Esensi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep hukum sebagai seperangkat  peraturan  yang  berfungsi  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam kehidupan bermasyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat berikan kepada para pelanggarnya demi terciptanya ketertiban dan ketentraman (keadilan) dalam kehidupan bermasyarakat.

## PENGERTIAN MORAL
Moral berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti "jamak, mores", yang memiliki arti "kebiasaan, adat". Soenarjati berpendapat bahwa moral berasal dari kata Latin mores, yang  berarti  "mos",  yang  berarti  "watak,"  "tabiat,"  atau  "akhlak."  moral  didefinisikan sebagai  kebiasaan  bertindak.(Nurohmah  &  Dewi,  2021)  "Bermoral"  adalah  istilah  yang mengacu  pada  cara  suatu  masyarakat  yang  berbudaya  bertindak.  Selain  itu,  kata "moralitas" dan "moralitas" berasal dari sifat latin moralis, yang memiliki arti yang sama, tetapi  nadanya  lebih  abstrak.  Karena  sifatnya  yang  abstrak,  kata  "moralitas"  lebih ditekankan untuk digunakan. Moralitas adalah sifat-sifat moral atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk.(Asmaran As, 2002).
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  istilah  "moral"  didefinisikan  sebagai keadaan  baik  dan  buruk  yang  diterima  secara  umum  mengenai  perbuatan,  sikap, kewajiban,  budi  pekerti,  dan  susila.  Istilah  "akhlak",  misalnya,  mengacu  pada  moral, akhlak, karakter, etika, budi pekerti, dan susila. Moral juga berarti ajaran kesusilaan dan kondisi  mental  yang  terungkap  dalam  perbuatan.(TIM  PENYUSUN  KAMUS  PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, 1994).
Menurut  ukuran  moralitas,  kebenaran  hati  nurani  manusia  relatif,  karena  ia bersifat  subjektif  dan  bergantung  pada  kesadaran  pribadi  setiap  orang.  Hati  nurani manusia seperti cermin: jika itu bersih, seseorang dapat melihat dengan jelas keberadaan dirinya, tetapi jika itu kotor atau kotor, seseorang tidak dapat melihat dengan baik. Agama, ideologi, kebiasaan, dan hukum adalah contoh moralitas objektif.(Luthan, 2012).
Moral tidak terlepas dari kehidupan manusia, dan sangat mempengaruhi perilaku setiap  orang  yang  menentukan  mana  yang  baik  dan  buruk;  hubungan  moral  dan  etika sangat erat, dan moral menunjukkan kondisi mental setiap orang yang membuat mereka berani  dan  semangat.  Bergairah  adalah  tentang  isi  hati  atau  perasaan  yang  terungkap dalam  perbuatan  setiap  orang.  "Norma"  adalah  tolok  ukur  yang  digunakan  untuk menentukan  apakah  tingkah  laku  seseorang  baik  atau  buruk.  Melakukan  tindakan  yang baik  dan  menolak  tindakan  yang  buruk  adalah  prinsip  moral  yang  sangat  penting.  Jika semua orang tidak memiliki prinsip ini, tidak ada moralitas. Inilah ciri khas norma moral. (Firwan, 2017)
Makna moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma-norma moral, yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut pandang agama dan adat.

## HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL
Ajaran moral adalah gagasan dan standar moral yang ditemukan dalam berbagai agama, ideologi, filosofi, dan tradisi sosial. Hubungan seperti ini antara hukum dan moral juga  ditemukan  dalam  moral  agama,  di  mana  hukum  (agama)  termasuk  dalam  ajaran moral  agama.  Teologi,  ibadah,  moral,  politik,  dan  ekonomi  adalah  bagian  dari  doktrin agama. Oleh karena itu, peraturan yang berasal dari agama merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama.
Bagian  dari  ajaran  moral  agama  Islam,  hukum  Islam,  atau  syariah,  terdiri  dari berbagai  subsistem  hukum,  termasuk  hukum  pidana  (jinayah),  hukum  kenegaraan (assiyasah), hukum perdataan (muamalah), hukum perkawinan (munakahah), dan hukum waris (faraid). Dalam Islam, moral didefinisikan sebagai akhlak. Dalam Ihya’ Ulumuddin, al- Ghazali mengatakan  bahwa akhlak  adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah
menghasilkan  perbuatan-perbuatan  tanpa  pemikiran  atau  pertimbangan.  Perilaku tertentu disebut sebagai akhlak yang baik jika menghasilkan beberapa perbuatan baik dan terpuji,  baik  menurut  akal  maupun  tuntunan  agama,  dan  jika  menghasilkan  beberapa perbuatan buruk, maka perilaku tersebut disebut sebagai akhlak yang jelek. (Badruzaman, 2009)
Taurat  dan  Zabur,  yang  juga  dikenal  sebagai  Perjanjian  Lama,  adalah  sumber hukum  Yahudi.  Hukum  Talmud,  yang  terdiri  dari  dua  kitab,  Babylonia  Talmud  dan Jerussalem  Talmud,  adalah  kumpulan  ajaran  rabbi  Yahudi  yang  menciptakan  Perjanjian Lama menjadi konsep-konsep hukum yang relevan dan kontekstual. Hukum Kanonik, atau hukum  kanonik,  digunakan  oleh  para  pemukanya  pada  abad  pertengahan  untuk mengembangkan hukum Kristen yang bersumber pada Injil.(Luthan, 2012) .
Ada  situasi  tertentu  di  mana  etika  dan  moral  tidak  sama.  Pertama,  dalam pembicaraan  etika,  akal  pikiran  atau  rasio  digunakan  untuk  menentukan  nilai  perbutan manusia  yang  baik  atau  buruk.  Namun,  dalam  pembicaraan  moral,  norma-norma  yang telah berkembang dan bertahan selama bertahun-tahun digunakan. Dari sini, asumsi Kant tentang moralitas dapat dilihat sebagai ukuran tindakan. Menurutnya, hanya ada dua hal yang dapat dilakukan oleh manusia: tindakan yang sesuai dengan kewajiban (moral) dan tindakan  yang  dilakukan  demi  kewajiban.(Syarifuddin,  2014)  Iman  dan  amal  perbuatan adalah  dua  hal  yang  dapat  menghubungkan  hukum  dan  moral  sehingga  dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan iman sebagai dasar moral, perilaku yang ideal adalah kemampuan untuk melakukan semua tindakan yang sesuai dengan iman dan menjaga diri dari semua tindakan yang tidak sesuai dengan iman.(Nainggolan, 2019)
Hukum  dan  moral  memiliki  kaitan  yang  erat  karena  kedua  norma  tersebut mengatur perilaku manusia dan keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kegiatan yang dilarang oleh moral sering kali juga dilarang oleh hukum, tetapi sebaliknya, kegiatan yang dilarang oleh moral tidak selalu dilarang oleh hukum, dan apa yang dilarang oleh hukum tidak selalu dilarang oleh moral.

## PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KHI TENTANG NUNYUS
Hampir  semua  ulama  mengartikan  kata nusyuz sebagai  ketidakpatuhan  isteri terhadap  suaminya.  Misalnya,  dalam  Tafsir  Ibnu  Katsir,  kata nusyuz diartikan  sebagai "isteri melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa ijin." Yang paling terkenal dari  ulama  tafsir  awal,  At-Thabari,  mengartikannya  sebagai  "perlawanan  isteri  terhadap suaminya,  menolak  hubungan  badan  yang  dianggap  sebagai  bukti  ketidakpatuhan, kebencian. (Faizah, 2013)
Salah satu definisi nusyuz adalah kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap suaminya atau sebaliknya. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia mengabaikan kewajibannya atau  tidak  memenuhi  hak-hak  suaminya,  begitu  juga  sebaliknya.  Berbagai  alasan  untuk perbuatan  ini  termasuk  ketidakpuasan  terhadap  pasangannya,  tuntutan  berlebihan terhadapnya,  atau  tidak  mendengarkan  permintaan  pasangannya.(Ilma,  2019).  Namun, suami  dianggap  nusyuz  karena  tidak  setia  kepada  istrinya  dan  sikapnya  yang menyebabkan dia tidak mau menafkahinya. Perbedaan ini tampaknya terkait erat dengan sifat laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Wahbah Zuhayli menyatakan bahwa nusyuz seorang  istri  lebih  dipengaruhi  oleh  sifat  kelembutan  dan  ketidaksempurnaan  akalnya, sementara  nusyuz  seorang  suami  lebih  berkaitan  dengan  ketegasan  sikapnya.(Salam, 2015)
Hukum  yang  diatur  dalam  Al-quran  terkait  dengan  telah  menjadi doktrin  moral dalam perspektif agama. Hukum tersebut terdapat dalam al- Qur’an surat An - nisa’ ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
ا َ ل َ  َ ’ ر ج ا ُ ل وا َُ م َ و ن ع ل َ ى ا ل َ  َ ن’ س َ ا َ  َ ء ب َ م ا ض ل َ لل َ َُ ب َ ع ض ُ ه َ م ع َ ل ى ب َ ع ض و َ  َ ب َ م ا َ ا َ
َ ن ف َ ق َُ َ و ا م ن ا َ َ م َ وا َ  َ ل َ  َ ه َ مۗ ا ل ص َ  َ ل َ ح ت ق َ  َ ن َ ت ت ح َ  َ ف ظ ت ع ل َ َ ي
ه
ن ل’ َ ل غ َ ي ب م ا ح َ  َ ف ظ َ لل َ َُ َۗ َ وا ل ه َ  َ ت ي ت َ خ ا ف َُ َ و ن ن َُ ش َ و َ ز ه َُ ن ف َ َ  َ ع ظ َ و ه َُ ن او هج َُ ر َ و ن ف ى ا
َ ل َ م ض ا َ  َ ج ع او ض َ  َ رب َُ َ و ن َ ا ن ا َ ط َ عن َ َُ ك َ م ف َ َ ل  َ ت َ َ ب غ َُ َ و ا س َ  َ ب ي  ا ل  َ ۗ    ا ن لل َ َ ك ا ن ع َ  َ ل َ  َ ي ا ك َ  َ ب ي  ا را
Artinya : “Kaum laki -laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita), dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, iala yang taat kepada Allah lagi memelihara diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka). Wanita  wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha  Besar”( An- Nisā'
[4]:34)
Terkait  dengan  ayat  tersebut  diatas  membentuk  sebuah  nilai  moral  dalam masyarakat mengenai peran seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin bagi perempuan, mengajari,  menafkahi  dan  membimbingnya  kepada  jalan  yang  diridhai  Allah  Swt. Kemudian  apabila  perempuan  berbuat nusyuz atau  tidak  mentaati  suaminya  maka hendaknya  si  suami  memberikan  nasihat  dan  peringatan  kepada  istrinya  dengan mengajaknya berdsikusi dengan baik, jika masih belum taat maka suami hendaknya pisah tidur  dengan  istrinya  dan  memukul  istrinya  telah  berlebihan  dalam  berbuat  maksiat menentang apabila dinilai perbuatan memukul lebih tepat, namun memukul istri tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan efek jera. Memukul istri yang dibolehkan oleh syara’ adalah memukul dengan tidak sampai melukai. Sementara apabila istri telah berlaku baik terhadap  suaminya,  maka  si  suami  hendaknya  tidak  mencari-cari  cara  untuk  menyakiti atau memukul istrinya sebagai tindakan terhadap aniaya kepadanya.
Menurut ayat diatas lelaki di sisi lain dilebihkan dalam banyak hal atas perempuan berdasarkan  ayat  tersebut  seperti  kemampuan  dalam  mengolah  akal,  ilmu  perwalian, warisan  harta  dan  meberikan  nafkah  kepada  perempuan.  Disebutkan  juga  bahwa perempuan  yang  shalih  adalah  perempuan  yang  patuh  kepada  suami,  memelihara kehormatan diri pada saat suaminya tidak berada di rumah sebab Allah telah memelihara mereka para perempuan melalui suaminya.
Mengomentari  surah  an-Nisa'  ayat  34,  Wahbah  al-Zuhailiy  mengatakan  bahwa nusyuz termasuk meninggalkan hak-hak Allah, seperti shalat dan bersuci, menutup pintu untuk suami (menolak hubungan rumah tangga), atau mengkhianati suami dan hartanya. Hukuman  dimulai  dengan  hal-hal  berikut:  menegur  dan  menasihati  (terlebih  dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, mengingatkan istri tentang apa yang telah dilakukannya yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Setelah itu, pukulan ringan yang tidak menyakitkan atau membuatnya malu, seperti memukul dengan sebatang siwak atau sesuatu  seperti  itu.  Kemudian,  beri  dia  pukulan  kecil  yang  tidak  menyakitkan  atau membuatnya malu, seperti dengan sebatang siwak. Kemudian mereka berpisah dari satu sama lain dan tidak melakukan hubungan seksual dengannya.(Mahmud, 2023)
Istri  yang  memberontak  kepada  suami,  tidak  mematuhi  ajakan  atau  perintah suami,  menolak  melakukan  hubungan  suami  istri  tanpa  alasan  yang  jelas  dan  sah,  atau meninggalkan  rumah  tanpa  persetujuan  atau  izin  dari  suami,  atau  setidaknya  dicurigai tidak direstui oleh suami, adalah contoh-contoh nusyuz(Ayu et al., 2021).
Kemudian  perilaku nusyuz yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istrinya  dapat berupa  tindakan  suami  yang  tidak  menjalankan  kewajibannya  dengan  baik  kepada istrinya  seperti  memberikan  nafkah  lahir  dan  bathin.  Terkait  dengan  perilaku  bergaul dengan istri secara nusyuz oleh suaminya seperti menyakiti fisik, menyakiti perasaannya, berbuat kasar, tidak menggauli istrinya dalam waktu yang lama dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan lainnya(Ayu et al., 2021) Faktor-faktor yang menyebabkan nusyuznya termasuk  tidak  menemani  istrinya,  menolak  berhubungan  badan,  tidak  menafkahi  atau menguranginya,  berperilaku  kasar,  dan  melakukan  hal-hal  lain  yang  membahayakan perasaan istrinya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1) yang berbunyi :
“Suami istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar masyarakat” Pasal  tersebut  memiliki  maksud  bahwa  rumah  tangga  dibentuk  melalui  sebuah perkawinan,  yang  merupakan  bagian  dasar  susunan  masyarakat.  Karena  bentuk masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga.
Dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompolasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Pasal 83 1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 2. Islam  menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan  rumah  tangga  sehari-hari dengan
sebaik-baiknya. Pasal 84
1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
Dalam ketentuan dua Pasal diatas menjelaskan bahwa seorang istri harus berbakti lahir dan batin terhadap suaminya. Apabila seorang  istri tidak melaksanakan kewajiban kewajiban yang telah dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam maupun yang telah  diatur  dalam  Al- qur’an maka  dapat  dikatakan  bahwa  istri  berbuat nusyuz namun dalam hal ini harus didasari dengan alasan dan pembuktian yang sah.(Ristian, 2020)

## PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN ISTRI
Lokus  penelitian  ini  berada  di  wilayah  kabupaten  Temanggung,  merupakan sebuah  wilayah  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  Ibu  kotanya  adalah Kecamatan Temanggung  Kota .  Kabupaten  Temanggung  berbatasan  dengan Kabupaten  Kendal di utara, Kabupaten  Semarang di  timur, Kabupaten  Magelang di  selatan,  serta Kabupaten Wonosobo di  barat.  Jumlah  penduduk  Kabupaten  ini  per  tahun 2022 mencapai  799.764 jiwa.  Sebagian  besar  wilayah  Kabupaten  Temanggung  merupakan  dataran  tinggi  dan pegunungan,  yakni  bagian  dari  rangkaian Dataran  Tinggi      Dieng .      Di      perbatasan dengan Kabupaten  Wonosobo terdapat Gunung  Sindoro dan Gunung  Sumbing . Temanggung berada di jalan provinsi yang menghubungkan Semarang-Purwokerto. Jalan Raya Parakan - Weleri menghubungkan  Temanggung  dengan  jalur pantura .  Untuk  daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang persisnya di Kecamatan Pringsurat , dilalui oleh jalan nasional yang menghubungkan Semarang-Yogyakarta.
Temanggung  adalah  kabupaten  yang  mengandalkan  sektor  pertanian.  Industri yang  berkembang  adalah  industri  yang  mengolah  dan  mendukung  pengolahan  produk- produk  pertanian.  Industri  yang  menonjol  adalah  industri  pengolahan  kayu.  Masyarakat Kabupaten Temanggung sangat bergantung kepada iklim dan cuaca yang mendukung hasil panen  Tembakau  (Temanggung  bagian  lereng  Sindoro-Sumbing  dan  sebagian  besar wilayah  tengah  dan  selatan  Temanggung)  sementara  Kopi  (dan  sebagian  kecil  cengkih) adalah  komoditas  di  wilayah  utara  Temanggung.  Berkembang  juga  sentra-sentra penjualan sayur mayur dan peternakan-peternakan ayam petelur.
Berkaitan  dengan  pandangan  tentang  ketidak  terlaksanakanya  kewajiban  istri sebagai akibat nuyuz yang dialami dalam keluarga informan, NS, S, dan KK, yang berasal dari  latar  belakang  serta  kondisi  masyarakat  yang  berbeda.  Berikut  adalah  hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:
Pertama , kepada  seorang  istri  yaitu  NS.  NS  tinggal  di  Kecamatan  Pringsurat  yang merupakan  kawasan  industri,  dia  dan  suaminya  sama  sama  bekerja  di  pabrik,  NS berpendidikan terakhir SMP untuk urusan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih dan mengurus anak kadang NS dibantu orang tua, untuk pelayanan kepada suami fleksible
karena  jam  dan  hari  kerja  yang  tidak  menentu  karena  dibatasi  sistem  shif  hanya  bisa bertemu secara penuh di saat libur dihari  dan jam yang sama. Sehingga untuk pelayanan kepada suami tidak penuh setiap waktu, kemudian untuk keluar  rumah  ataupun bepergian tidak serta merta harus ijin karena suami sudah paham akan kesibukan istrinya sehingga lebih leluasa dalam bepergian, sehingga banyak waktu yang habis diluar rumah. Kedua, kepada  seorang  istri  S.  S  tinggal  di  daerah  Kecamatan  Temanggung  yang merupakan pusat kota dari Kabupaten Temanggung, S berpendidikan terakhir SMA merupakan karyawan swata sedangkan suaminya adalah pegawai honorer, untuk urusan rumah tangga seperti bersih-bersih dilakukanya sendiri sebelum berangkat bekerja, untuk memasak S tidak melakukanya dikarenakan keluarganya tidak ditumah dari pagi sampai sore  sehingga  lebih  banyak  makan  diluar,  untuk  pengasuhan  anak  setiap  pagi  sebelum bekerja  S  menitipkan  anaknya  di  rumah  orang  tuanya  yang  tidak  jauh  dari  rumahnya kemudian dijemput ketika pulang bekerja, untuk pelayanan dan pengabdian kepada suami dilakukan setelah sama-sama berada dirumah.
Ketiga, kepada seorang istri KK. KK tinggal didaerah lereng gunung sumbing yang masuk wilayah kecamatan tembarak. KK berpendidikan terakhir SD merupakan petani tembakau dan ibu rumah tangga suaminya adalah seorang petani tembakau yang sehari-hari sibuk diladang, untuk urusan rumah tangga KK melaksanakanya sendiri dari memasak, mencuci dan  merawat  anak,  untuk  pelayanan  kepada  suami  dia  melaksanakanya  dari  memasak sarapan  membuat  minum  sampai  menyiapkan  bekal  makanan  untuk  bekerja  diladang. Ketika  ingin  bepergian  harus  selalu  bilang  karena  memang  ibu  rumah  tangga  yang memang lebih banyak dirumah
Berdasarkan hasil wawancara dari masing-masing istri yang berasal dari pedesaan dan  perkotaan  diatas  alasan  yang  dikemukakan  menurut  pandangan  penulis  adalah masyarakat kota lebih fleksibel dan tidak dikatakan bahwa seorang istri tersebut nunyus karena tidak melaksanakan kewajibanya mengurus rumah tangga dan sebaliknya seorang suami  tersebut tidak dikatakan  nunyus  karena  pencari  nafkah  tidak  hanya  lakukan oleh suami  namun  istri  juga  ikut  membantu  untuk  menambah  penghasilan  rumah  tangga. Karena suami dan istri tersebut menjalaninya dengan seperti biasa dan tidak menggangap perbuatan  tersebut  telah  menyimpang  dari  moralitas  dan  hukum  selagi  masing-masing menjalankan peranya sesuai dengan persetujuan masing-masing dan komitmen bersama antara suami dan istri, serta saling berupaya untuk memmahami satu sama lain.
Masyarakat perkotaan  yang  rata-rata  pendidikan  masyarakatnya  setingkat  SMP dan  SMA  keatas,  lebih  dimudahkan  dalam  mengakses  informasi,  serta  factor  lingkungan yang  sudah  membentuk  masyarakat  perkotaan  menjadi  lebih  lentur  dalam  memahami nilai-nilai yang ada serta kewajiban masing-masing urusan rumah tangga, sehingga sudah mulai  terbuka  pemikaranya  serta  paham  dan  solid  dalam  memanagement  tugas  rumah tangga.
Namun  kewajiban  seorang  istri  pada  masyarakat  pedesaan  sebagian  masih dipengaruhi  oleh  budaya  patriarki  sehingga  memunculkan  sebuah  sebuah  anggapan bahwa tugas istri adalah pemegang kendali penuh atas urusan  rumah tangga, memasak, ,mencuci serta harus berkewajiban memberikan pelayanan kepada suami sebaik mungkin dan  mengasuh  anak,  serta  seakan  muncul  labeling  hanya  kepada  istri  ketika  melalaikan tugas  dan  kewajibanya  maka  dianggap  telah  berdosa,  namun  hal  tersebut  seakan  tidak berlaku pada suami.
Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan di pedesaan mayoritas hanya menempuh pendidikan setingkat SD dan SMP, pekerjaan suami sebagai petani, minimnya pelatihan  tentang  parenting,  serta  pemahaman  fikih  klasik  yang  diperoleh  dari  kyai setempat  atau  pengajian  sehingga  pemahaman  mereka  tidak  berkembang.  Sehingga pemahaman  tentang  nilai  moralitas  pada  masyarakat  masih letterlijk dari  apa  yang mereka dengar dan dari apa yang mereka baca.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Hukum dan  moral  memiliki  kaitan  yang  erat  karena  kedua  norma  tersebut  mengatur  perilaku manusia dan keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kegiatan yang dilarang oleh moral sering kali juga dilarang oleh hukum, tetapi sebaliknya, kegiatan yang  dilarang  oleh  moral  tidak  selalu  dilarang  oleh  hukum,  dan  apa  yang  dilarang  oleh hukum  tidak  selalu  dilarang  oleh  moral.  Pemaknaan  terkait  nuyuz  nya  seorang  istri kepada  suami  pada  perkotaan  sangat  berbeda  sekali  dengan  yang  terjadi  di  pedesaan, moralitas  istri  pada  masyarakat  pedesaan  lebih  kaku  dalam  pemaknaannya  berbeda dengan  masyarakat  perkotaan  yang  lebih  fleksibel  asalkan  masih  dalam  koridor  yang umum dan tidak terlalu jauh menyimpang dari moral dan hukum agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Analiansyah  &  Nurzakia.  (2015).  KONSTRUKSI  MAKNA  NUSYUZ  DALAM  MASYARAKAT ACEH  DAN  DAMPAKNYA  TERHADAP  PERILAKU  KEKERASAN  DALAM  RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya). Gender  Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies , 1 (2), 141 – 160. Asmaran As. (2002). Pengantar studi akhlak (Ed.Revisi.). Raja Grafindo Persada. Ayu,  R.  F.,  Pangestu,  R.,  Syari,  F.,  Uin,  H.,  &  Kalijaga,  S.  (2021).  MODERNITAS  NUSYUZ  :
ANTARA HAK DAN KDRT. YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM ,
12 , 73 – 92.
Badruzaman, D.  (2009). HUBUNGAN  ANTARA  HUKUM  DENGAN  MORAL  DALAM  ISLAM. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 18 (42), 151 – 172. Faizah, N. (2013). Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 6 (2), 113 – 128.
Firwan, M.  (2017).  Nilai  Moral  Dalam  Novel  Sang Pencerah  Karya  Akmal  Nasrey Basral. Jurnal Bahasa Dan Sastra , 2 (2), 49 – 60.
Harefa,  B.    (2016).    KEBENARAN    HUKUM    PERSPEKTIF    FILSAFAT    HUKUM. Jurnal Komunikasi Hukum , 2 (1), 128.
Haryanti, T. (2014). HUKUM DAN MASYARAKAT Tuti. Tahkim , 10 (2), 160 – 168. Husna,  R.,  &  Sholehah,  W.  (2021).  Melacak  Makna  Nusyuz  Dalam  Al- Qur’an: Analisis Semantik  Toshihiko  Izutsu. Jurnal  Islam  Nusantara , 05 (1),  131 – 145. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.330
Ilma, M.  (2019).  KONTEKSTUALISASI  KONSEP  NUSYUZ  DI  INDONESIA. Tribakti-Jurnal Pemikiran Islam , 30 (1), 47 – 74. Imam  Al  Qurthubi.  (2013). Tafsir  al  Qurthubi  terj (Ahmad  Rijali  Kadir  (ed.)).  Pustaka Azzam.
Kansil, & Kansil, C. S. T. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia . Rineka Cipta.
Luthan,  S.  (2012).  Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum  [Legal and  Moral  Dialectic  in  Legal  Philosophy  Perspective]. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM , 19 (4), 506 – 523. https://media.neliti.com/media/publications/84461-none- 1a1b134d.pdf
M, M., & P, J. (2009). Kamus Hukum . Reality Publisher.
Mahmud, A. R. M. A. (2023). NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA ( SEBUAH UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA). AL- ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 2 (1), 1 – 10. Mertokusumo,  S. (2008). Mengenal Hukum  Suatu Pengantar, Cet. In Ke-4,(Liberty, Yogyakarta, 2008) . Muhammad Ali ash-Shabuni. (1993). Terj. Rawai’ul Bayan: Tafsir Ayat-Ayat. Hukum (M. Z. dan M. Q. Nur (ed.)). Asy-Syifa,.
Muthahir, A., & Ahmad Fuadi. (2020). Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz. Law Journal (Lajour) , 1 (1), 34 – 43.
Nainggolan, B. (2019). Hubungan Hukum dan Moral Dalam Hukum Islam. An-Nizam , 13 (1), 1 – 12.
Nurohmah,  A.  N.,  &  Dewi,  D.  A.  (2021).  Penanaman  Nilai  Moral  dan  Karakter  di  Era Pandemi  melalui  Pendidikan  dengan  Mengimplementasikan  Nilai-Nilai  Pancasila. Journal of Education, Psychology and Counseling , 3 (1), 119 – 128. Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. Khazanah Hukum , 2 (1), 32 – 40. https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737
Ristian,  I.  (2020).  PASAL-PASAL  NUSYUZ  ISTRI  DALAM  KOMPILASI  HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. AL-HAKIM , 2 (2), 55 – 62. Rohman, D. A. (2006). Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al- Qur’an (Cet. 1). Nuansa Aulia. Salam,  N.  (2015).  KONSEP  NUSYUZ  DALAM  PERSPEKTIF  AL-QURAN  (SEBUAH  KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I). De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, 7 (6), 47 – 56. Syarifuddin.  (2014).  HUBUNGAN  ANTARA  HUKUM  DENGAN  MORAL  DALAM  ISLAM.
Tahkim , 10 (1), 36 – 47. TIM PENYUSUN  KAMUS  PUSAT  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN  BAHASA.  (1994). KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KETIGA). BALAI PUSTAKA.