Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 175-187 ISSN 2339 - 1545

## Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se- Jabodetabek
Tarjunajah 1 , Adi Wiratno 2
1.2 Universitas Soedirman, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640

## ABSTRACT
This  study  aims  to  compare  the  financial  performance  and  financial capacity  of  the  region  in  the  Jabodetabek  Regional  Government  (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) in 2010-2014 and examine differences in financial performance. The research data is the audited financial statements of  local  governments.  The  results  showed  that  the  DKI  Jakarta  Provincial Government had the highest value of the decentralization ratio compared to the other four regional governments. The value of the dependency ratio, the Provincial Government of DKI Jakarta is quite high while the other four local governments are included in the very high category. The regional autonomy ratio of the DKI Jakarta Provincial Government has the highest average value while the other four Regional Governments have very low levels of regional independence. The effectiveness of the Tangerang PAD and Bogor Regency and Depok City proved to be good compared to Bekasi and DKI Jakarta. The efficiency of PAD in Bogor Regency is the least efficient. The test results proved that  there  was  a  difference  in  the  degree  of  decentralization,  dependence, independence and share in the Jabodetabek regional government, but there was  no  difference  in  effectiveness  of  PAD,  efficiency  of  PAD,  growth  and elasticity in the Jabodetabek Regional Government.

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan  dan kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) tahun 2010-2014 serta menguji  perbedaan kinerja keuangan. Data penelitian adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang  telah diaudit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai rasio derajad desentralisasi paling tinggi dibandingkan empat pemerintah daerah lainnya. Nilai rasio ketergantungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi sedangkan empat pemerintah daerah lainnya termasuk kategori sangat tinggi. Rasio kemandirian daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai rata-rata paling tinggi sedangkan empat Pemerintah Daerah lainnya memiliki tingkat kemandirian daerah yang sangat rendah. Tingkat efektifitas PAD  Tangerang dan Kabupaten Bogor dan Kota Depok terbukti baik dibandingkan Bekasi dan DKI Jakarta. Efisiensi  PAD  Kabupaten  Bogor  adalah  yang  paling  kurang  efisien.  Hasil pengujian terbukti ada perbedaan derajad desentralisasi, ketergantungan, kemandirian dan share pada pemerintah daerah Jabodetabek, namun tidak terdapat perbedaan efektifitas PAD, efisiensi PAD, growth dan elastisitas pada Pemerintah Daerah Jabodetabek.

## INFO ARTIKEL
JEL Classsification: M48 H11
Keywords: decentralization, financial performance, financial capacity, local government

## 1.  Pendahuluan
Terselenggaranya kepemerintahan yang baik ( good goverment governance ) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Good governance merupakan tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yang dimaksud dengan keperintahan yang baik adalah keperintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi,  efisiensi,  efektivitas,  supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan terlegitimasi agar kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, segenap komunitas dalam negara menuntut pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu komunitas yang memberikan tekanan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya adalah masyarakat (Holzer & Robin, 1995 dalam Halim, 2012) Bowman, MacManus & Mikesell, 1992 (dalam Halim, 2012) menyatakan bahwa ada keseimbangan antara kinerja pemerintah yang diwujudkan dalam pelayanan pemerintah terhadap kesanggupan masyarakat untuk membayar pelayanan tersebut. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak meningkat (Mardiasmo, 2002 dalam Halim 2012).
Mariani (2013) melakukan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sesudah Pemekaran Daerah (studi empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat) dengan melihat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah
pemekaran  dalam  aspek  desentralisasi  fiskal, upaya fiskal, kemandirian dan efisiensi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah pemekaran dalam aspek desentralisasi fiskal,  dan  efisiensi  anggaran  dan  terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah  pemekaran  dalam  aspek  upaya  fiskal, dan kemandirian.
Pratama (2013) melakukan analisis kinerja keuangan dan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah pada Masa Otonomi Daerah (studi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) dengan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik dinilai dari rasio keuangan yang bersumber dari APBD dan neraca, namun cenderung terjadi penurunan kinerja keuangan pada tahun 2012, selisih antara realisasi dan rencana anggaran masih dalam kategori dapat ditoleransi, peningkatan porsi DAU dalam pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap peningkatan PAD, serta peramalan PAD pada Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan trend yang positif namun memiliki pertumbuhan yang lambat.
Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah diperlukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, menilai ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, menilai kemandirian keuangan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  mengukur  efektifitas dalam merealisasikan pendapatan, mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah serta mengukur sejauhmana tingkat pertumbuhan pendapatan,
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 175-187 ISSN 2339 - 1545
belanja, aset, dan ekuitas serta SILPA setiap tahunnya.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan mengembang- kan indikator/parameter dalam analisis kinerja keuangan yaitu derajad desentralisasi, rasio ketergantungan daerah dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan menganalisis kinerja PAD melaui ukuran share dan growth dan diklasifikasikan  berdasarkan  metode  kuadrant yang dikeluarkan oleh Bappenas.
Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggambarkan bahwa pada umumnya kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal yang ditandai dengan masih tingginya rasio ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan tingkat pertumbuhan PAD yang masih rendah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jabodetabek Jakarta, menganalisa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Jabodetabek, memperoleh bukti empiris tentang perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jabodetabek, memperoleh bukti empiris tentang perbedaan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Jabodetabek Tahunan . Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sistem penilaian kinerja pemerintah di Indonesia,  dapat dijadikan sebagai referensi/bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses pengambilan kebijakan khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jabodetabek, dapat memberikan informasi kepada publik terkait kinerja Pemerintah Daerah Jabodetabek sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat serta bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman
terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah dewasa ini.

## 2.  Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan, oleh karenanya Pemerintah daerah harus mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim, 2002).
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,  efektif,  transparan  dan  bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.
Muhamad Rudiyanto (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong kurang baik, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah yang tergolong dalam kategori kurang, rasio efektivitas keuangan daerah termasuk kategori efektif, rasio aktivitas keuangan daerah termasuk kategori kurang baik, rasio pertumbuhan dikategorikan rendah. Kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong rendah, dilihat dari rasio DOF yang tergolong kurang dan rasio IKR yang tergolong cukup. Sedangkan kinerja keuangan daerah kabupaten/
kota di Provinsi Banten masih tergolong kurang baik, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam kategori rendah, rasio efektivitas keuangan daerah termasuk kategori efektif, rasio aktivitas keuangan daerah termasuk kategori kurang baik, rasio pertumbuhan keuangan daerah dikategorikan rendah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tergolong rendah, dilihat dari rasio DOF yang tergolong sedang dan rasio IKR yang tergolong cukup.
Sementara itu hasil penelitian Machmud, M. (2014) menyatakan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang terus membaik. Hal ini ditunjukkan dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan  daerah,  rasio  efektifitas  dan  rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan yang terus menurun (trend negatif) seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.
Berdasarkan fenomena tersebut penulis akan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah Jabodetabek dan analisis kemampuan keuangan daerah Pemerintah daerah Jabodetabek tahun 2010 sampai dengan 2014. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan pertimbangan bahwa daerah Jabodetabek adalah merupakan daerah yang sangat erat kaitannya dengan gagasan konsep megapolitan yang telah didengung-dengungkan akhir-akhir ini..
Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian suatu hasil kerja bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Machmud, 2014).
Halim (2002) menyatakan bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan
pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan, dan beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah adalah rasio kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efektifitas dan  efisiensi  keuangan  daerah,  rasio  aktivitas dan rasio pertumbuhan.
Menurut Mahmudi (2013) metoda atau teknik analisis laporan keuangan terdapat beberapa cara yaitu dengan analisis selisih, analisis pertumbuhan, analisis rasio keuangan dan analisis regresi, korelasi, trend dan prediksi. Lebih lanjut Mahmudi (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya adalah rasio derajad desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan rasio efisiensi.
Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) daerahnya sendiri. Menurut Munir dalam Sijabat (2014) bahwa ciri utama yang menunjukan suatu daerah berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
Bappenas (2002) dalam kajiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk melakukan analisis kemampuan keuangan daerah diantaranya adalah dengan melakukan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran elastisitas, share dan growth yang selanjutnya dibuat pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran dan metode indeks.

## 3.  Metode Penelitian
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jabodetabek tahun 2010 sampai dengan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 175-187 ISSN 2339 - 1545
2014 yang telah diaudit oleh BPK RI. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisa kinerja keuangan dan kemampuan keuangan daerah pada lima pemerintah daerah Jabodetabek pada periode 5 tahun. Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 25 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jabodetabek  yang telah diaudit oleh BPK RI.
Kinerja Keuangan pemerintah adalah prestasi/kondisi keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan melakukan analisis derajad desentralisaasi, rasio ketergantungan daerah, rasio  kemandirian  daerah,  rasio  efektifitas pendapatan  dan rasio efisiensi pendapatan yaitu sebagai berikut (Mahmudi, 2013), dimana rasio Derajad Desentralisasi yaitu membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan. Rasio Ketergantungan Daerah yaitu membandingkan antara Pendapatan transfer dengan total pendapatan. Rasio kemandirian daerah, yaitu membandingkan antara antara total PAD dengan transfer pemerintah pusat ditambah propinsi ditambah pinjaman. Rasio efektifitas PAD merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan. Rasio efisiensi  PAD  adalah  perbandingan  antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Kemampuam Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran elastisitas, share dan growth yang selanjutnya diklasifikasikan  dengan  pemetaan  kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran (Bappenas, 2002).
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda sampel tidak berpasangan dengan menggunakan Uji Kruskal Wallis H.

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini mengambil sampel Pemerintah Daerah Jabodetabek yang secara geografis  merupakan  daerah-daerah  yang
terdekat dengan Pemerintah Pusat. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibukota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 Pusat kegiatan Pemerintahan menempati kantor pemerintahan di Cibinong. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah penyangga ibukota yang terletak di selatan Jakarta.
Hasil pengujian terhadap H1 1 bahwa terdapat perbedaan rasio derajad desentralisasi pada Pemerintah Daerah Jabodetabek dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha (0,05), maka H0 1 ditolak dan H1 1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio derajad desentralisasi pada pemerintah daerah Jabodetabek. Hasil pengujian terhadap H1 2 bahwa terdapat perbedaan rasio ketergantungan daerah pada Pemerintah Daerah  Jabodetabek  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha (0,05), maka H0 2 ditolak dan H1 2 diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio ketergantungan daerah pada pemerintah daerah Jabodetabek.  Hasil pengujian terhadap H1 3 bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian daerah pada Pemerintah Daerah Jabodetabek dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0.004  lebih kecil dari alpha (0,05), maka H0 3 ditolak dan H1 3 diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian
daerah pada pemerintah daerah Jabodetabek. Hasil pengujian terhadap H1 4 bahwa terdapat perbedaan  efektifitas  PAD  pada  Pemerintah Daerah  Jabodetabek  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0.264 lebih besar dari alpha (0,05), maka H0 4 tidak dapat ditolak dan H1 3 tidak dapat diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  efektifitas PAD pada pemerintah daerah Jabodetabek. Hasil pengujian terhadap H1 5 bahwa terdapat perbedaan  efisiensi  PAD  pada  Pemerintah Daerah  Jabodetabek  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0.847 lebih besar dari alpha (0,05), maka H0 5 tidak dapat ditolak dan H1 5 tidak dapat diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  efisiensi  PAD pada pemerintah daerah Jabodetabek.
Hasil pengujian terhadap H1 5 bahwa terdapat perbedaan share pada Pemerintah Daerah  Jabodetabek  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0.730 lebih besar dari alpha (0,05), maka H0 7 tidak dapat ditolak dan H1 7 tidak dapat diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan growth pada pemerintah daerah Jabodetabek. Hasil pengujian terhadap H1 8 bahwa terdapat perbedaan elastisitas pada Pemerintah Daerah Jabodetabek dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0.983  lebih besar dari alpha (0,05), maka H0 8 tidak dapat ditolak dan H1 8 tidak dapat diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan elastisitas pada pemerintah daerah Jabodetabek.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai derajad desentralisasi yang paling tinggi dengan nilai rata-rata 64,12 dengan kategori sangat baik, sedangkan 4 (empat) pemerintah daerah lainnya masih termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan yang sangat baik dalam penyelenggaraan desentralisasi, sedangkan 4 (empat) pemerintah daerah lainnya memiliki kemampuan penyelenggaraan desentralisasi yang belum cukup baik.
Desentralisasi menggambarkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam membiayai penyelenggaraan kepemerintahan di daerah tersebut. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Marfiana yang menyatakan bahwa tingkat desentralisasi  fiskal  pada  pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup dengan rata-rata 32,61%.
Hasil penelitian Sijabat, Saleh dan Wachid, 2014 menunjukkan bahwa kemampuan keuan- gan Kota Malang mengalami kecenderungan positif, namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Sedangkan hasil penelitian Rudiyanto (2015) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tergolong rendah, dilihat dari rasio DOF yang tergolong sedang dan rasio IKR yang tergolong cukup.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat ketergantungan daerah yang cukup (rata-rata 35,11%) sedangkan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat tinggi dengan nilai rata-rata diatas 70%. Namun demikian, nilai ketergantungan daerah kelima pemerintah daerah tersebut memiliki kecenderungan yang terus menurun, meskipun masih dalam kategori sangat tinggi nilai ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustuna A (2012) menunjukkan bahwa  rasio ketergantungan Keuangan daerah kepada Pemerintah Pusat yang sangat tinggi dan juga hasil penelitian Bisma (2010) yang menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal yang ditunjukkan oleh rasio ketergantungan Keuangan daerah kepada Pemerintah Pusat yang sangat tinggi.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 175-187 ISSN 2339 - 1545
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian yang tertinggi diantara keempat pemerintah daerah lainnya yaitu dengan nilai rata-rata 190,64 (tinggi). Sedangkan pemerintah daerah lainnya masih termasuk dalam kategori sangat rendah dimana nilai rata- rata keempat pemerintah daerah tersebut masih dibawah 25 %. Namun apabila dilihat dari kecenderungan tingkat kemandirian daerahnya adalah bahwa pemerintah Jabodetabek memiliki kecenderungan yang semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun sampai dengan tahun 2014 masih dalam ketagori yang sangat rendah tingkat kemandirian daerahnya. Tingkat kemandirian daerah merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Daerah yang memiliki kemampuan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dengan baik maka secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pramono (2014) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44% (2011). Hasil penelitian Rudiyanto (2015) juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong kurang baik, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah yang tergolong dalam kategori kurang.
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa secara rata-rata Kota Tangerang dan Kabupaten Bogor dan Kota Depok menunjukkan tingkat kemampuan merealisasikan pencapaian pen- dapatan asli daerah yang sangat efektif dimana realisasi pendapatannya melebihi target penerimaan yang dianggarkan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yaitu rata-rata diatas 100%, hanya Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Bekasi yang memiliki rata-rata kurang dari 100%
namun masih diatas 90% dan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2013 dan 2014 Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kecenderungan penurunan kemampuan dalam merealisasikan pencapaian pendapatan asli daerah dari target penerimaan yang dianggarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014) dimana tingkat efisiensi dan  efektifitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif dengan rasio efektifitas diatas 90 % dan 100 %. Penelitian yang dilakukan oleh Agustuna A (2012) menunjukkan bahwa    Efektifitas  pengelolaan APBD  di  Kota Malang tahun 2007 - 2011 sangat efektif.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada periode 2010 sampai dengan 2014, kelima pemerintah daerah Jabodetabek secara  rata-rata  masih  kurang  efisien  dalam pengelolaan pengeluaran belanjanya, dimana rasio efisiensinya masih  mencapai diatas 90%. Kabupaten Bogor adalah yang paling kurang efisien  yaitu  rata-rata  mencapai  96,68  %, kemudian Kota Tangerang 95,49%, Kota Depok 94,50%, Kota Bekasi 94,49% dan DKI Jakarta 91,87%.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Marfiana (2013) yang menyatakan bahwa efektifitas  pengelolaan  APBD  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  sangat  efektif  namun  efisiensi pengelolaan APBD tidak efisien. Hasil penelitian Pramono (2014) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi  dan  efektifitas  Pemkot  Surakarta dalam  mengelola  dana  sudah  sangat  efisien dan  efektif  dengan  rasio  efektifitas  sebesar 94,81% (2010) dan 102,79% (2011), sedangkan rasio  efisiensinya    27,95%  (2010)  dan  14,15% (2011). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Machmud, M. (2014) juga menunjukkan bahwa  rasio efektifitas dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2010 sampai dengan 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata share
tertinggi diantara kelima pemerintah daerah Jabodetabek yaitu sebesar 0,70. Sedangkan Kota Tangerang  pada urutan kedua dengan nilai share rata-rata sebesar 0,31 diikuti Kota Bekasi  0,30. Selanjutnya Kota Depok Dengan rata-rata 0,26 dan Kabupaten Bogor dengan nilai rata-rata 0,26.  Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Marfiana bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD, sumbangan PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2010 sampai dengan 2014, Pemerintah Kota Tangerang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan PAD ( growth ) yang paling tinggi yaitu sebesar 49% diikuti oleh Kota Depok dengan rata-rata 45%, Kota Bekasi 40%, Kabupaten Bogor 39% dan  Provinsi DKI Jakarta 24 %. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Joko Pramono (2014) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD Pemkot Surakarta pada tahun 2010 dan 2011 cukup tinggi yaitu sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%, belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Berdasarkan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) terlihat bahwa Pemerintah DKI Jakarta, hanya Pemerintah Kota Tangerang yang berada pada skala indeks 0,43 yang berarti bahwa  pemerintah Kota Tangerang memiliki kemampuan keuangan Sedang . Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kota Bekasi  berada pada skala indeks diatas 0,44 yang berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah tersebut termasuk dalam  klasifikasi Tinggi (Tabel 3.8 : Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah). Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marfiana  (2013 ) yang menyatakan bahwa pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Provinsi NTB tergolong tinggi tingkat kemampuan keuangan daerahnya, namun hal ini disebabkan karena besarnya subsidi atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat melalui
Dana Perimbangan.
Dari hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H1 1 ) diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rasio derajad desentralisasi pada pemerintah daerah Jabodetabek. Rasio derajat desentralisasi menggambarkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hal ini terlihat dari  rasio derajad desentralisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tergolong sangat baik, sementara rasio derajad desentralisasi pada keempat Pemerintah Daerah lainnya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi tergolong sedang. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya realisasi penerimaan PAD pada keempat Pemerintah Daerah tersebut.
Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Marfiana yang menyatakan bahwa tingkat  desentralisasi  fiskal  pada  pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup dengan rata- rata 32,61% dan hasil penelitian Sijabat, Saleh dan Wachid, 2014 bahwa kemampuan keuangan Kota Malang mengalami kecenderungan positif, namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Akan tetapi hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mariani (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek  desentralisasi  fiskal  sesudah  pemekaran dan juga hasil penelitian yang dilakukan Susantih dan Saftiana (2009) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Provinsi se Sumatera Bagian Selatan.
Dari  hasil  pengujian  terhadap  hipotesis kedua (H1 2) disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio ketergantungan daerah pada pemerintah daerah Jabodetabek. Rasio ketergantungan daerah merupakan perban- dingkan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 175-187 ISSN 2339 - 1545
ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan rasio ketergantungan daerah pada Pemerintah Jabodetabek dimana Pemerintah DKI Jakarta memiliki rasio ketergantungan daerah dengan kategori cukup, sedangkan  Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi memiliki rasio ketergantungan daerah yang tergolong  sangat tinggi yaitu diatas 67 %. Meskipun demikian seluruh Pemerintah Daerah Jabodetabek memiliki kecenderungan rasio ketergantungan daerah yang semakin menurun setiap tahunnya.
Tingginya tingkat ketergantungan daerah pada Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi disebabkan karena masih rendahnya PAD dan tingginya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Total penerimaan daerah masih sangat didominasi oleh transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Marfiana (2013) bahwa bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal yang ditunjukkan oleh rasio ketergantungan Keuangan daerah kepada Pemerintah Pusat yang sangat tinggi, Kemandirian Daerah sangat kurang. Demikian juga hasil penelitian Agustuna A (2012) yang menunjukkan bahwa  rasio ketergantungan Keuangan daerah kepada Pemerintah Pusat yang sangat tinggi
Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H1 3 ) disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian daerah pada Pemerintah Daerah Jabodetabek. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata rasio kemandirian yang cukup baik sementara Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi memiliki rata-rata rasio kemandirian yang sangat rendah. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan PAD pada Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi masih belum optimal sehingga kemampuan daerah untuk
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rudiyanto (2015) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Banten masih tergolong kurang baik, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam kategori rendah. Disamping itu juga hasil penelitian Pramono (2014) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44% (2011). Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mariani (2013) yang menyatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H1 4 ) dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat  perbedaan  efektifitas  PAD  pada Pemerintah Daerah Jabodetabek dimana seluruh pemerintah Jabodetabek mempunyai rasio efektifitas yang termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Rasio efektifitas pendapatan ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100%. Semakin  tinggi  rasio  efektifitas  menunjukkan kemampuan daerah semakin baik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi terjadi kecenderungan penurunan rasio efektifitas PAD dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2013 dan 2014). Hal ini disebabkan karena rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada tahun yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014) dimana tingkat efisiensi dan  efektifitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif dengan rasio efektifitas diatas 90 % dan 100 % dan juga penelitian yang
dilakukan oleh Agustuna A (2012) menunjukkan bahwa    Efektifitas  pengelolaan APBD  di  Kota Malang tahun 2007 - 2011 sangat efektif.
Rasio  efisiensi  merupakan  perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang dicapainya kecil (kurang dari 100%). Semakin kecil rasio ini berarti kinerja pemerintah semakin baik. Dari hasil pengujian terhadap hipotesis kelima (H1 5 ) diperoleh kesimpulan bahwa tidak  terdapat  perbedaan  efisiensi  PAD  pada Pemerintah Daerah Jabodetabek dimana seluruh pemerintah daerah Jabodetabek memiliki rasio efisiensi  yang  tergolong  kurang  efisien  yaitu diatas 90%. Tingginya rasio ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Jabodetabek dalam melakukan pemungatan pendapatan masih kurang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Machmud, M.
(2014) bahwa    efisiensi  pengelolaan APBD  di Kota  Malang  tahun  2007  –  2011  tidak  efisien dan juga hasil penelitian Marfiana (2013) yang menyatakan  bahwa  efektifitas  pengelolaan APBD  sangat  efektif  namun  efisiensi pengelolaan APBD tidak efisien, namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mariani (2013) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam  aspek  efisiensi  penggunaan  anggaran sesudah pemekaran.
Peran PAD ( Share ) merupakan rasio PAD terhadap Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Rasio ini mengukur sejauhmana kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya. Rasio ini digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Dari hasil pengujian terhadap hipotesis keenam (H1 6 ) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan share pada pemerintah daerah Jabodetabek dimana peran PAD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki  rata-rata tertinggi (mencapai
70%) sedangkan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi memiliki rata- rata dibawah 40%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan belanja langsung maupun tidak langsung masih tergolong rendah pada Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi sementara pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tergolong cukup baik.  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Marfiana bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD, sumbangan PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2003-2007 masih rendah.
Growth merupakan tingkat pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkemba- ngan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan pendapatannya.  Dari hasil pengujian terhadap hipotesis ketujuh (H1 7 ) disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan growth pada pemerintah daerah Jabodetabek. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan PAD pada Pemerintah Daerah Jabodetabek cenderung mengalami penurunan terutama pada kurun waktu 2 tahun terakhir. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor sehingga pemenuhan terhadap target penerimaan pendapatan tidak tercapai.
Elastisitas merupakan rasio pertumbuhan PAD dengan terhadap belanja langsung. Rasio ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Dari hasil pengujian terhadap hipotesis kedelapan (H1 8 ) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan elastisitas pada Pemerintah Daerah Jabodetabek dimana rata-rata elastisitas pada Pemerintah Jabodetabek relatif sama yaitu sekitar 40%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Jabodetabek masih tergolong rendah. Hasil penelitian Rudiyanto (2015) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Banten tergolong rendah,
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 175-187 ISSN 2339 - 1545
dilihat dari rasio DOF yang tergolong sedang dan rasio IKR yang tergolong cukup. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfiana (2013) juga menyatakan bahwa pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Provinsi NTB tergolong tinggi tingkat kemampuan keuangan daerahnya, namun hal ini disebabkan karena besarnya subsidi atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah bahwa periode penelitian hanya dilakukan selama periode 5 tahun (2010-2014), karena rentang waktu yang terbatas maka penelitian ini kurang dapat digeneralisasi, penelitian ini dilakukan hanya pada 5 (lima) Pemerintah Daerah Jabodetabek sehingga belum terlihat secara menyeluruh kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah secara luas penelitian ini masih terbatas pada 8 variabel yaitu rasio derajad desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian,  efektifitas  pendapatan,  efisiensi pendapatan, share , growth dan elastisitas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga peneliti tidak dapat mengendalikan atau mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan pada data. Secara akademis penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dengan mengembangkan sampel dan variabel sehingga dapat memberikan bukti empiris mengenai kinerja keuangan dan kemampuan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Secara praktis disarankan kepada Pemerintah Daerah Jabodetabek agar dapat lebih meningkatkan kemampuan penyelenggaraan desentralisasi pemerintahnya dengan lebih menggali potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerahnya. Disamping itu dengan mengingat sebagian besar Pemerintah Daerah Jabodetabek masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi maka perlu adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat sumber pendapatan tidak terfokus pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dengan melihat rendahnya tingkat kemandirian pada 4 (empat) Pemerintah Daerah yaitu Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, penulis menyarankan agar keempat Pemerintah Daerah tersebut dapat lebih menggali potensi pendapatan asli daerah yang dimilikinya guna meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Dalam hal efektifitas pendapatan, hampir seluruh Pemerintah Daerah Jabodetabek telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan pendapatan yang telah ditargetkan. Akan tetapi kiranya diperlukan adanya evaluasi terhadap penetapan target pendapatan pada masing Pemerintah Daerah apakah target tersebut telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam hal efisiensi dimana seluruh Pemerintah Daerah Jabodetabek masih kurang efisien  dalam  mengelola  belanja  disarankan agar Pemerintah Daerah Jabodetabek dapat melakukan analisis/kajian terhadap pengelolaan belanja serta agar lebih proporsional dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi alokasi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal. Terhadap Pemerintah Kabupaten Tangerang agar dapat terus meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya dan lebih mengefisienkan  belanja  serta  meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dengan cara lebih menggali potensi daerah dan melakukan perencanaan/penganggaran dengan lebih cermat.

## 4.  Simpulan, Keterbatasan, dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan bahwa tingkat derajad desentralisasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai paling tinggi dengan kategori sangat baik, sedangkan untuk Kota Tangerang,
Kota Bekasi, Kota Depok dan Kab. Bogor memiliki nilai dalam kategori sedang dimana masih belum memiliki kemampuan untuk penyelenggaraan desentralisasi yang cukup baik. Pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang paling tinggi dengan nilai rata-rata lainnya juga didukung.
Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi memiliki sangat tinggi, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang paling rendah diantara lima Pemerintah Daerah tersebut dengan kategori cukup. Namun demikian nilai ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat pada kelima pemerintah daerah tersebut memiliki kecenderungan yang terus menurun setiap tahunnya.
Tingkat kemandirian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian yang tertinggi diantara keempat pemerintah daerah lainnya yaitu dengan kategori tinggi. Sedangkan pemerintah daerah lainnya masih termasuk dalam kategori sangat rendah. Namun apabila dilihat dari kecenderungan tingkat ketergantungan daerahnya bahwa pemerintah Jabodetabek memiliki kecenderungan yang semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun sampai dengan tahun 2014 masih dalam ketagori yang sangat rendah tingkat kemandirian daerahnya.
Tingkat kemampuan keuangan daerah, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kota Depok memiliki kemampuan merealisasikan pencapaian pendapatan asli daerah melebihi target penerimaan yang dianggarkan untuk tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan kategori sangat efektif.  Sedangkan Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  termasuk kategori efektif karena belum mencapai target yang telah dianggarkan, bahkan pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2013 dan 2014 mengalami kecenderungan penurunan kemampuan dalam merealisasikan pencapaian
pendapatan asli daerah dari target penerimaan yang dianggarkan.
Periode 2010 sampai dengan 2014 kelima pemerintah daerah Jabodetabek secara rata- rata  masih  kurang  efisien  dalam  pengelolaan pengeluaran belanjanya. Kabupaten Bogor adalah  yang  paling  kurang  efisien,  kemudian diikuti Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Bekasi dan DKI Jakarta.
Perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) terlihat bahwa Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kota Bekasi  memiliki tingkat kemampuan keuangan daerah yang tinggi berdasarkan Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah. Sedangkan Pemerintah Kota Tangerang memiliki Indeks kemampuan keuangan Sedang .
Atas hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio derajad desentralisasi pada Pemerintah Daerah Jabodetabek  Tahun 2010 – 2014, terdapat perbedaan rasio ketergantungan daerah pada pemerintah daerah Jabodetabek Tahun 2010 – 2014, terdapat perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah Jabodetabek Tahun 2010 – 2014, tidak terdapat perbedaan rasio efektifitas Pendapatan pada pemerintah daerah Jabodetabek Tahun 2010 – 2014, tidak terdapat perbedaan rasio efisiensi  Pendapatan    pada  pemerintah  daerah Jabodetabek Tahun 2010 – 2014, terdapat perbedaan share pada pemerintah daerah Jabodetabek Tahun 2010 – 2014, tidak terdapat perbedaan growth pada pemerintah daerah Jabodetabek Tahun 2010 – 2014, tidak terdapat perbedaan elastisitas pada pemerintah daerah Jabodetabek Tahun 2010 – 2014.

## Daftar Referensi
Daerah, D. P. O. (2002). Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 175-187 ISSN 2339 - 1545
Halim, Abdul dan Iqbal Muhamad, (2012), Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah, edisi ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta .
Halim, Abdul, (2002), Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba
Empat, Jakarta.
Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal  berkala ilmiah efisiensi , 14 (2).
Mahmudi, (2013), Akuntansi Sektor Publik, UII Press, Yogyakarta .
Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Sustainable  Competitive  Advantage (SCA) , 3 (1).
Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah. Jurnal Akuntansi , 1 (2).
Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Jurnal Ilmiah Among Makarti , 7 (13).
Rudiyanto, M., & Sasana, H. (2015). Analisis Kinerja  Keuangan  serta  Kemampuan
Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi pada  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Santoso, S. (2015). Menguasai SPSS 22 From Basic To Expert Skills. Jakarta:  PT Gramedia .
Sijabat, M. Y. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik , 2 (2), 236-242.
Sijabat, M. Y. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik , 2 (2), 236-242.
Susantih, H., & Saftiana, Y. (2009). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi , 12 .