Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal  (Studi  Kasus:  Permukiman  Kumuh  Lintas Negara)

## Firdha Ayu Atika, Ikaputra
Masuk: 15 07 2023 / Diterima: 28 10 2023 / Dipublikasi: 31 12 2023
Abstract Urbanization is a global socioeconomic phenomenon that has led to changes in land use, which triggers  urban  density  in  terms  of  population  and  buildings.  Uncontrolled  urbanization  can  also  create formal  and  informal  settlements  due  to  the  growth  of  the  urban  population.  Slums  are  often  considered informal  settlements,  where  informality  and  slums  are  used  interchangeably.  However,  not  all  informal settlements are considered in the slums category. This study aimed to analyze the slums in terms of the formal and informal continuum, where they had a significant overlap. This research was conducted using the  literature  review  method  based  on  the  search  results  of  scientific  articles,  books,  or  other  sources relevant to the topics discussed. Case studies of cross-country slums have clarified that slums could be a series  of  formal  or  informal  settlements.  This  study  concluded  that  government  political  instability, overpopulation  or  squatters,  deteriorated  housing  conditions,  inadequate  infrastructure,  lack  of  policy adjustments and management, and unclear property ownership could contribute to forming slums in formal settlements. Informal settlements had characteristics similar to those of slums. Solving the slum problem in informal settlements requires a holistic strategy emphasizing improving infrastructure, providing essential services,  and  implementing  efficient  housing  policies.  Therefore,  it  was  concluded  that  slums  can  be formed in formal and informal settlements.
Keywords: Slum; Urban Slum; Formal Settlement; Informal Settlement
Abstrak Urbanisasi  adalah  fenomena  sosio-ekonomi  global  yang  telah  menyebabkan  perubahan penggunaan lahan, di mana memicu kepadatan perkotaan dari segi penduduk dan bangunan. Urbanisasi yang  tidak  terkendali  juga  dapat  menciptakan  permukiman  formal  dan  informal,  akibat  pertumbuhan populasi  penduduk  perkotaan.  Permukiman  kumuh  sering  dianggap  sebagai  permukiman  informal,  di mana  istilahnya  digunakan  secara  bergantian.  Di  sisi  lain,  tidak  semua  permukiman  informal  masuk  ke dalam kategori permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk membedah istilah permukiman kumuh ditinjau dari kontinum formal dan informal, dimana penggunaan istilah keduanya terdapat tumpang tindih yang  signifikan.  Studi  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kajian  literatur  dari  hasil  pencarian artikel  ilmiah,  buku  maupun  sumber  lain  yang  relevan  dengan  topik  yang  dibahas.  Studi  kasus permukiman  kumuh  lintas  negara,  semakin  memperjelas  permukiman  kumuh  dapat  menjadi  rangkaian dari  permukiman  formal  maupun  permukiman  informal.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyebutkan  bahwa ketidakstabilan  politik  pemerintah,  kepadatan  penduduk  atau  penghuni  liar,  kondisi  rumah  yang memburuk,  infrastruktur  yang  tidak  memadai,  minimnya  penyesuaian  kebijakan  dan  pengelolaan,  serta kepemilikan  properti  yang  tidak  jelas,  dapat  berkontribusi  terhadap  pembentukan  permukiman  kumuh pada  permukiman  formal.  Sedangkan  permukiman  informal  memiliki  karakteristik  yang  mirip  dengan permukiman  kumuh.  Penyelesaian  masalah  kekumuhan  di  permukiman  informal  membutuhkan  strategi holistik  yang  menekankan  peningkatan  infrastruktur,  penyediaan  layanan  penting,  dan  implementasi kebijakan perumahan yang efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh dapat terbentuk pada rangkaian permukiman formal maupun informal.
Kata kunci :  Permukiman  Kumuh;  Permukiman  Kumuh  Perkotaan;  Permukiman  Formal,  Permukiman Informal
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
P-ISSN 0216-8138 | E-ISSN 2580-0183 MKG Vol. 24, No.2, Desember 2023 (168 – 188) DOI: https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.65945
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra

## 1. Pendahuluan
Permukiman  adalah  lingkungan fundamental  pada  sebuah  lanskap yang  dihuni  sekelompok  manusia secara  permanen,  untuk    tempat mereka  hidup,  berkumpul,  tinggal  dan berinteraksi  (Luo  et  al.,  2021;  Rimisho &  Mosha,  2017;  Swerida,  2022;  Wu  et al.,  2020).  Secara  konstruksi  sosial (Nuissl,  2018),  permukiman  dibedakan menjadi  dua  kategori  dasar  yaitu permukiman  kota  dan  permukiman perdesaan  (Aligarh,  2023;  Coombes, 2017). Kategori permukiman ini terbentuk  berdasarkan  ukurannya  dan kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh penduduknya  (Islam,  2021;  Nuissl, 2018;  Oxford,  2023).  Permukiman perdesaan  merupakan  tempat  tinggal penduduk yang menetap di area bukan perkotaan,  di  mana  penduduknya bekerja  dengan  membuka  praktik pertanian dan peternakan (Islam, 2021;
Nuissl, 2018; Oxford, 2023).
Permukiman  perdesaan  terbentuk  dari interaksi  penduduk  setempat  dan integrasinya  dengan  memanfaatkan apa  yang  tersedia  dari  lingkungan alam,  ekonomi,  sosial  maupun  budaya (Li  et  al.,  2018;  Oxford,  2023). Sedangkan  permukiman  perkotaan dapat didefinisikan sebagai permukiman  berinti  yang  tumbuh  di perkotaan, di mana cakupannya meliputi  kawasan  pusat  bisnis,  lahan perumahan,  maupun  non  perumahan, dengan  mayoritas  penduduk  bekerja dalam kegiatan non-pertanian
(Dickinson,  1932;  Shamaki  &  Dankani,
2012).  Permukiman  perkotaan  dapat dipelajari sebagai rujukan untuk mengetahui  pertumbuhan  perkotaan melalui  mode  pengisian,  perluasan area  pinggiran,  maupun  pembentukan secara  spontan  (Scott,  2023;  Tian  et al., 2014).
Urbanisasi  adalah  fenomena sosio-ekonomi global yang telah menyebabkan  perubahan  penggunaan lahan  yang  signifikan  baik  di  negara berkembang maupun negara maju. Hal tersebut memicu
peningkatan penduduk  perkotaan  sebagai  akibat dari  migrasi  penduduk  dari  desa  ke kota,  untuk  mendapatkan  kondisi kehidupan  yang  lebih  baik  (Chikowore & Willemse, 2017; Hummel, 2020; Ji et al., 2006). Menanggapi tren urbanisasi, negara  di  seluruh  dunia  mengejar pembangunan  perkotaan  bagi  populasi perkotaan  yang  berkembang  pesat
(Frick & Rodríguez-Pose, 2018; Hummel,  2020).  Urbanisasi  memiliki pengaruh terhadap kepadatan
perkotaan,  yang  didefinisikan  sebagai kepadatan  penduduk  dan  kepadatan bangunan  (El  Kechebour  &  Haddad, 2016;  Hummel,  2020;  Roskamm, 2023). Urbanisasi yang tidak terkendali juga  dapat  menciptakan  permukiman formal dan informal, akibat pertumbuhan populasi penduduk
perkotaan  (Magidi  &  Ahmed,  2019; Nations, 2014; Prayojana et al., 2020).
Jumlah  penduduk  permukiman perkotaan  jauh  lebih  besar  daripada pemukiman  pedesaan,  yang  secara demografis  besar  dan  relatif  padat penduduk  (Ackermann,  2023;  Bloch  et al.,  2015;  Islam,  2021).  Di  setiap  kota besar,  terdapat  sebuah  area  dengan kepadatan penduduk yang keberadaanya digunakan untuk Firdha Ayu Atika, Ikaputra Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Indonesia
Universitas Gadjah Mada, Indonesia
firdhayu@itats.ac.id
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
mengetahui konsentrasi struktur spasial pertumbuhan  kota  dan  menjadi  salah satu persyaratan kota dinyatakan hidup (Clark,  1951;  Hummel,  2020;  Peng  et al.,  2021;  Romdhoni,  2020).  Seiring pertumbuhan  permukiman  perkotaan,
kelompok berpenghasilan
rendah
(termasuk migran berpenghasilan rendah) memiliki keterbatasan terhadap akses  perumahan  dikarenakan  harga tanah  dengan  lokasi  yang  baik cenderung  lebih  mahal  (Fithra  et  al., 2019;  Ginting,  2011;  Tacoli  et  al., 2015).  Keterjangkauan  sebuah  hunian bergantung  pada  profesi  seseorang, seperti  halnya  seseorang  dengan pekerjaan  manajemen,  bisnis,  teknis, dan  kesehatan  yang  lebih  mampu membeli  rumah  (Hummel,  2020).  Oleh karenanya,  kelompok  berpenghasilan rendah  dan  para  migran  banyak menyasar
permukiman kumuh (Cavalcanti-Ferreira et al., 2016;
Huchzermeyer,  2011).  Kasus  di  India, permukiman  kumuh  merujuk  pada hunian  padat  penduduk  dengan  harga sewa  yang  rendah  dengan  kualitas  di bawah  standar  (Huchzermeyer,  2011; Vinodia  et  al.,  2017).  Permukiman kumuh perkotaan merupakan fenomena  dari  hasil  ideologis  ekonomi – politik, dimana penduduknya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan
terhadap kemiskinan  (Hacker  et  al.,  2013; Suartika & Cuthbert, 2017; UN-Habitat, 2018).  Permukiman  kumuh  dianggap sebagai  kawasan  hunian  yang  tidak layak  bagi  penghuni  kota  dengan pemandangan yang buruk dan menjadi permasalahan kota (Fithra et al., 2019). Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun  2011,  Permukiman  Kumuh adalah  permukiman  yang  tidak  layak
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat  kepadatan  bangunan  yang tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta sarana  dan  prasarana  yang  tidak memenuhi  syarat  (Kementerian  PUPR, 2011).  Sama  halnya  dengan  yang disampaikan oleh UN Habitat,
permukiman  kumuh  dicirikan  memiliki perumahan  dan  layanan  dasar  yang kurang memadai (UN-Habitat, 2018).
Permukiman  informal  sering dianggap  sebagai  permukiman  kumuh (Amao,  2012),  di  mana  istilahnya digunakan  secara  bergantian  antara istilah  informalitas  dan  kekumuhan (Kachenje,  2020;  Kohli  et  al.,  2012). Padahal  tidak  semua  permukiman informal  masuk  ke  dalam  kategori permukiman  kumuh  (Chatterjee,  2019; Jones,  2017).  Permukiman  informal adalah  lingkungan  perkotaan  atau distrik yang berkembang dan beroperasi tanpa kontrol formal negara, hidup  berdampingan  tetapi  tidak  selalu identik  dengan  permukiman  liar  dan permukiman  kumuh  (Atika,  2020; Dovey  &  King,  2011).  Permukiman informal  memiliki  arti  yang  lebih  luas daripada  permukiman  kumuh  karena merujuk pada permukiman tidak terencana  dan  tidak  disahkan  oleh negara  (Jones,  2017).  Beberapa permukiman kumuh  merupakan  bagian dari  sektor  perumahan  formal,  dan beberapa permukiman informal mungkin  memiliki  kondisi  kehidupan yang  sangat  baik  dan  sebenarnya cukup  makmur  (Jason,  2016).  Ada beberapa  permukiman  miskin  yang dianggap  formal  disebut  permukiman kumuh  dan  ada  pula  yang  dianggap informal  disebut  permukiman  liar (Bawole,  2009).  Sehingga,  istilah permukiman  informal  tidak  memiliki
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
definisi  yang  jelas  dan  ringkas  (Abbott, 2002).
Dari  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  terdapat  tumpang  tindih yang  signifikan  terkait  penggunaan istilah permukiman informal yang sering disamakan dengan permukiman kumuh.  Oleh  karena  itu,  studi  ini bertujuan  untuk  membedah  istilah permukiman kumuh ditinjau dari kontinum  permukiman  formal  dan informal melalui penelusuran hubungan antarketiganya.  Diharapkan  penelitian ini  mampu  mengisi  celah  dengan memberikan wawasan terkait
pembentukan permukiman kumuh pada permukiman  formal  dan  informal  yang dilengkapi dengan studi kasus.

## 2. Metode
Studi  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kajian  literatur dari hasil pencarian artikel ilmiah, buku maupun  sumber  lain  yang  relevan dengan  topik  yang  dibahas.  Metode  ini berfokus untuk meringkas dan mensintesis argumen maupun gagasan dari orang lain (Ramdhani et al., 2014). Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan pencarian keterkaitan  antara  permukiman  kumuh dengan permukiman formal dan informal.  Permukiman  informal  sering dianggap  sebagai  permukiman  kumuh, padahal belum tentu demikian. Permukiman  kumuh  juga  bisa  berasal dari permukiman formal. Alur pembahasan dimulai dengan penjelasan  definisi  dari  permukiman kumuh, permukiman formal dan permukiman informal. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan permukiman  kumuh  pada  permukiman formal dan informal. Dalam mencari referensi
literatur  digunakan  kriteria  sumber, yang  memiliki  keterkaitan  dengan permukiman  kumuh.  Untuk  mencapai tujuan  penulisan  artikel,  penulis  juga memberikan penjelasan mengenai studi kasus permukiman kumuh lintas negara.  Hal  tersebut  berguna  untuk mengetahui  sekaligus  memperjelas permukiman  kumuh,  yang  ternyata dapat menjadi rangkaian dari
permukiman formal maupun informal.

## 3. Hasil dan Pembahasan Definisi Permukiman Kumuh
Permukiman  kumuh  perkotaan dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah daerah perkotaan yang padat penduduk  ditandai  dengan  kondisi perumahan  dibawah  standar  dengan keterbatasan akses infrastruktur
perkotaan  yang  tidak  memadai  (Dovey et  al.,  2020;  Hacker  et  al.,  2013;
Suartika & Cuthbert, 2017; UN-Habitat,
2018). Pembangunan permukiman kumuh didorong oleh kombinasi migrasi desa  ke  kota  yang  cepat,  kemiskinan perkotaan yang meningkat, ketidakmampuan  kaum  miskin  kota untuk mengakses lahan yang terjangkau  untuk  perumahan,  dan kepemilikan  lahan  yang  tidak  aman (Surya et al., 2020).
Istilah  "kumuh"  pertama  kali muncul  kembali  pada  abad  ke  -19, yang identik dengan permukiman padat penduduk  tempat  "penipuan"  atau "perdagangan kriminal" (Huchzermeyer, 2011;  Macapagal,  2017).  Selain  itu, kondisi  penduduk  permukiman  kumuh memiliki  tingkat  penyakit  yang  tinggi akibat  kekurangan  gizi,  keadaan  tidak sehat,  dan  minimnya  akses  fasilitas kesehatan  dasar  (Elrayies,  2016).
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
Permukiman kumuh selalu
melambangkan  sisi    gelap  perkotaan, sebagai  area  yang  miskin  dan  tidak dikenali,  dengan  kekhawatiran  serta ketakutan  akan  keterbatasan  sanitasi sekaligus  minimnya  higienitas.  Tidak hanya itu, kekhawatiran juga dirasakan lebih  mendalam  terkait  kemunduran maupun hilangnya kontrol publik (Steinbrink, 2012).
Citra  kumuh  yang  paling  ikonik,
tentu  saja  adalah  unit  rumah  dibangun secara  buruk,  sehingga  mencerminkan kekurangan dari segi ekonomi, material, dan layanan dasar  (Gulyani & Bassett,  2010;  Suartika  &  Cuthbert, 2017;  UN-Habitat,  2018).  Umumnya permukiman  kumuh  ditandai  dengan kemiskinan dan pengangguran
(Elrayies,  2016).  Kawasan  kumuh dapat  didefinisikan  sebagai  hunian yang  tidak  memadai  karena kurangnya ketersediaan  fasilitas  fisik  (ruang terbuka  hijau, drainase,  penyediaan  air bersih,  jaringan  komunikasi  dan  lain- lain)  serta  fasilitas  sosial  (Amrullah  et al., 2017).
Dari  penjelasan  sebelumnya, dapat  disimpulkan  bahwa,  permukiman kumuh  perkotaan  mengacu  pada daerah  padat  penduduk  di  lingkungan perkotaan yang memiliki kondisi perumahan  di  bawah  standar  dan akses  terbatas  ke  infrastruktur  dasar perkotaan. Perkembangan permukiman kumuh  didorong  oleh  faktor-faktor seperti urbanisasi yang cepat,
meningkatnya  kemiskinan  perkotaan,
kesulitan  mendapatkan  perumahan yang  terjangkau,  dan  penguasaan lahan yang tidak aman. Daerah kumuh
secara historis dikaitkan dengan kegiatan  kriminal  dan  dicirikan  oleh tingkat  penyakit  yang  tinggi,  serta fasilitas kesehatan yang tidak memadai.  Mereka  mewakili  sisi  kota yang  terpinggirkan  dan  terabaikan, dengan  kekhawatiran  tinggi  terhadap sanitasi, kebersihan, dan kontrol publik. Unit  rumah  bobrok,  ketidak  teraturan bangunan,  kepadatan  (hunian  dan bangunan), kurangnya layanan penting, kemiskinan  serta  pengangguran  yang tinggi, semakin menunjukkan tantangan yang  harus  dihadapi  oleh  permukiman kumuh.

## Definisi  Permukiman  Formal  dan Permukiman Informal
Tren  pembangunan  perkotaan terkait  dengan  lingkungan  binaan, ekonomi  perkotaan,  dan  penyediaan layanan  dapat  berada  pada  rangkaian “formal”  atau  “informal” (Abebe,  2011, p. 1; Silva, 2016, p. 2). Dalam literatur, pasar perumahan biasanya dikategorikan  menjadi  dua  sektor utama  yakni  formal  dan  informal, berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan tentang kepemilikan tanah,  pengembangan  lahan  dan standar  bangunan.  Sektor  formal mengacu
pada pembangunan perumahan  yang  dibangun  menurut peraturan  pembangunan  oleh  negara.
Sedangkan  sektor  informal  merujuk pada perumahan yang dibangun di luar sistem peraturan hukum yang
diberlakukan  oleh  negara  (Setiawan,
1998).
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
Pemukiman  formal  adalah  yang diakui oleh pemerintah, dimana pemerintah juga mengelola administrasi dan  manajemen.  Permukiman  formal dibentuk  mengikuti  bidang  sistem administrasi  pertanahan  negara  dan mematuhi  persyaratan  hukum  dan peraturannya (UNHCR, 2015). Permukiman formal direncanakan
sesuai  dengan  standar  hunian  dan alokasi  penggunaan  lahan,  yang diproduksi  secara  legal  (Abebe,  2011). Rumah  pada  kawasan  pemukiman formal  dibangun  oleh  pengembang swasta maupun kontraktor, dengan nilai
tanah  dan  pasar  persewaan  yang terkendali  (Abebe,  2011;  Motoro  et  al.,
2019; Wahyuni et al., 2009).
Permukiman  formal  menjadi  tempat kerja bagi masyarakat miskin perkotaan yang  sebagian  besar  merupakan penghuni  permukiman  informal,  di mana  akses  pencapaiannya  terkadang jauh (Onyango, 2023; Sahalo, 2009).
Permukiman  informal  adalah kawasan pemukiman
yang dikembangkan  tanpa  mengikuti  aturan formal  yang  spesifik  dan  relevan (Kachenje, 2020). Permukiman informal tidak  memenuhi  satu  atau  beberapa
Gambar 1. Posisi Permukiman Kumuh dalam Permukiman Perkotaan Sumber : Penulis (Diolah dari Berbagai Sumber), 2023
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
persyaratan  hukum  dan  peraturan, yang  direncanakan  sendiri  secara terjangkau  oleh  penduduk  setempat dengan  mode  swakelola  (Dovey  et  al., 2020;  Fekade,  2000;  UN-Habitat, 2018).  Permukiman  informal  telah menutupi sebagian besar lanskap kota, dan  telah  menjamur,  baik  dalam  hal kepadatan  maupun  perluasan  yang terbentuk    tidak  terencana  oleh penduduk  dengan  keterbatasan  akses pasar perumahan formal (Huchzermeyer, 2011; Jean-Baptiste et al., 2018). Permukiman informal
perkotaan  adalah  wilayah  urbanisme yang dinamis tidak terencana di bawah standar,  di  mana  menjadi  tempat tinggal untuk menampung kaum miskin kota dan seringkali menyerap
pendatang  (Dovey  et  al.,  2020;  Dovey &  King,  2011;  Huchzermeyer,  2011). Permukiman  informal  dihasilkan  oleh campuran  rumah  tangga  kelompok kecil pemukim, pemilik tanah, penghuni liar dan oknum pengembang (Dovey et al., 2020; Motoro et al., 2019).
Tingkat  urbanisasi  yang  tinggi menimbulkan  berbagai  tantangan,  baik bagi pengelola kota maupun penduduk. Namun,  pada  kenyataannya  standar dan peraturan formal perencanaan kota tidak  lagi  relevan  untuk  memenuhi tantangan  ini  (Fekade,  2000).  Secara garis besar, permukiman formal mematuhi  peraturan  yang  diberlakukan negara,  diakui  dan  dikelola  oleh pemerintah,  dan  mengikuti  persyaratan hukum dan peraturan. Mereka direncanakan  sesuai  dengan  standar dan penggunaan lahan
yang dialokasikan.  Sebaliknya,  permukiman informal  berada  di  luar  kerangka hukum,  tidak  memiliki  pengakuan  dan regulasi yang jelas.

## Pembentukan  Permukiman  Kumuh pada  Permukiman Formal
Definisi  permukiman  kumuh  juga merujuk  pada  perumahan  formal  di mana  mengalami  penurunan  kondisi yang  semakin  memburuk,  setelah bertahun – tahun  digunakan  dan mengarah  pada  penurunan  jumlah perumahan  (Azhar  et  al.,  2021; Huchzermeyer,  2011).  Mengacu  pada studi  dari Latin  American  Housing Network (LAHN),  kekumuhan  muncul pertama  kali  akibat  terjadi  kepadatan. Pada  pasar  perumahan  sewa  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah, beberapa  anak  dewasa  yang  telah berkeluarga  tetap  tinggal  bersama orang  tua  mereka.  Oleh  karenanya, kepadatan  populasi  menjadi  hal  yang biasa terjadi di sana. Kedua, kepadatan tersebut  menjamur  dalam  bentuk  baru sebagai  rumah  sewaan  bagi  anak dewasa  dengan  keluarga  muda,  yang seringkali  berwujud  satu  atau  dua kamar  pada  satu  unit  hunian.  Ketiga, kekumuhan terjadi
dikarenakan kerusakan  dan  tekanan  yang  cukup besar pada struktur fisik tempat tinggal. Setelah penggunaan intensif selama 30 tahun  atau  lebih,  struktur  fisik  tempat tinggal  yang  dibangun  hanya  memiliki sedikit  perbaikan.  Kondisi  semakin diperparah oleh infrastruktur air,
drainase dan listrik yang tidak memadai serta  jauh  dari  keselamatan,  karena direncanakan  untuk  melayani  beban populasi lebih rendah dari kenyataannya.    Keempat,  desain tempat  tinggal  ketinggalan  jaman  dan penggunaan ruang tidak dapat menanggapi kebutuhan akan permasalahan privasi. Terakhir, penggelapan  atau  ketidak  jelasan status  kepemilikan  properti  juga  turut
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
memperumit  terjadinya  kekumuhan. Biasanya  pola  ini  dihasilkan  dari warisan  informal,  karena  anak-anak dewasa  menjadi  pewaris  properti  atas nama orang tua (Azhar et al., 2021).
Di  Amerika,  sistem  perumahan rakyat  mungkin  dimulai  dengan  niat untuk  menyediakan  rumah  berkualitas bagi  populasi  berpenghasilan  rendah. Namun,  upaya  tersebut  dengan  cepat dipatahkan bagaimana program tersebut dibuat dan dikelola.
Pendanaan  yang  tidak  memadai, pemeliharaan  yang  buruk,  dan  sensasi media  menciptakan  narasi  kehidupan kumuh  di  bawah  standar.  Meskipun ratusan ribu unit hunian telah dibangun, kurangnya investasi berkelanjutan untuk pemeliharaan menyebabkan perumahan rakyat mengalami kerusakan yang cepat. (Brown, 2020). Krisis  dan  resesi  perumahan
Amerika  satu  dekade  lalu  juga  dialami oleh  Meksiko.  Kondisi  perkembangan perumahan sangat bervariasi. Beberapa perumahan memenuhi standar dasar, namun beberapa mengalami penurunan kualitas
perumahan  seperti  sistem  air  bersih dan sanitasi  yang gagal, jaringan listrik yang  belum  selesai,  dan  infrastruktur lain  yang  tidak  terpenuhi.  Banyak pembangunan  diwujudkan  jauh  dari pusat  pekerjaan,  di  lahan  terpinggirkan dengan  akses  air  yang  langka,  tanpa adanya  tinjauan  oleh  pemerintah (Marosi, 2017).
Pada  abad  ke – 19,  urbanisasi dan industrialisasi yang pesat terjadi di Inggris. Kota-kota industri baru menarik banyak  orang  yang  memadati  gedung- gedung  yang  sudah  ada.  Akibatnya mereka  menghuni  gedung  dengan adaptasi  buruk,  yang  dibangun  secara
tidak  memadai.  Banyak  bangunan bocor  dan  tidak  memiliki  ventilasi, maupun  sanitasi  yang  memadai. Kondisi  seperti  itu  menciptakan  tempat berkembang  biaknya  penyakit.  Tingkat kepadatan  yang  tinggi  menyebabkan infeksi  penyakit  menyebar  dengan cepat (Towers, 2002).
Sama  halnya  di  India,  banyak proyek  penanganan  kumuh  bagi  kaum miskin dikatakan tidak berhasil. Banyak uang  dihabiskan  untuk  perumahan skala besar bagi kaum miskin perkotaan. Perumahan bersubsidi berhasil  dibangun  dengan  cepat, namun gagal menarik sasaran populasi.  Terlepas  dari  kualitas  yang buruk,  kelemahan  utamanya  berkaitan dengan  stok  perumahan  banyak  yang tidak ditempati, dikarenakan jarak untuk sampai  ke  tempat  kerja  cukup  jauh, serta  minimnya  fasilitas  sekolah  dan rumah  sakit.  Di  sisi  lain,  kekosongan tersebut juga didapati pada perumahan baru, yang dibangun di dekat permukiman kumuh.   Menurut evaluasi pasca  huni,  beberapa  penghuni  tidak puas  dengan  biaya  sewa,  luasan, desain  dan  kualitas  unit.  Banyak  yang menganggap bangunan bertingkat tidak mendukung  praktik  mata  pencaharian mereka  saat  ini.  Selain  itu,  fasilitas infrastruktur  yang  buruk  dan  tidak adanya  pemeliharaan  oleh  pemerintah juga menjadi alasan
utama ketidakpuasan (Vinodia et al., 2017).
Penjelasan  sebelumnya  telah memberikan  gambaran  menyeluruh tentang  kondisi  dan  faktor  yang berkontribusi  terhadap  perkembangan permukiman kumuh di berbagai belahan  dunia.  Isu-isu  yang  sering terjadi pada perumahan formal sehingga memicu kekumuhan berkaitan
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
dengan kepadatan penduduk, memburuknya kondisi perumahan, infrastruktur  yang  tidak  memadai (seperti  air,  drainase,  dan  listrik), desain usang, dan kepemilikan properti yang  tidak  jelas.  Contoh  spesifik  dari berbagai  negara,  termasuk  Amerika Serikat,  Meksiko,  Inggris,  dan  India, mengilustrasikan  berbagai  tantangan kestabilan  politik  yang  dihadapi  dalam pengelolaan  dan  pengaturan  kebijakan perumahan rakyat pasca huni.

## Pembentukan  Permukiman  Kumuh pada Permukiman Informal
Permukiman  kumuh  biasanya terletak  di  pusat  kota,  berpenduduk padat dengan kondisi perumahan  yang memburuk  di  bawah  standar  dan merefleksikan  kemiskinan  (Fekade, 2000; Shimamura et al., 2017). Di India, permukiman  kumuh  merujuk  pada hunian yang memiliki kepadatan penghuni,  dengan  harga  sewa  rendah (Huchzermeyer, 2011). Penghuni permukiman kumuh memiliki keterjangkauan  dan  akses  terbatas terhadap  kepemilikan  hunian  yang layak,  karena  berpenghasilan  rendah. Akibatnya, mereka membangun tempat tinggal sendiri, tanpa mematuhi peraturan  tentang  kepemilikan  tanah yang dibangun secara
legal.
Penggunaan  tanah  dan  zonasinya terkadang  menempati  lokasi  strategis namun  berbahaya  dan  terkadang  tidak sesuai peruntukan, dengan infrastruktur dasar dan bahan bangunan yang minim (Ginting,  2011;  Gulyani  &  Bassett, 2010).  Lebih  lanjut,  keberadaan  lahan terlantar  juga  dapat  menyebabkan munculnya  kawasan  kumuh,  yang mengurangi  daya  tarik  visual  dan kepraktisan
pemanfaatan
lahan
sekaligus berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang tidak diinginkan (Jaya, 2013; Rahajuni et al., 2020). Selain permukiman kumuh, permukiman  informal  menjadi  alternatif tempat  tinggal  bagi  mayoritas  rumah tangga  miskin  dan  penduduk  baru perkotaan (Bah et al., 2018). Permukiman  informal  dapat  menjadi tempat  pembiakan  ideal  untuk  kantong – kantong  permukiman  kumuh  yang tersebar  di  seluruh  wilayah  perkotaan (Abebe,  2011;  Jones,  2017).  Tidak semua permukiman informal merupakan permukiman kumuh (Chatterjee,  2019,).  Seperti  halnya  di Indonesia, kampung merupakan permukiman informal yang kemungkinan besar memiliki karakteristik mirip dan sering
dideskripsikan  sebagai  permukiman kumuh  perkotaan  (Hutama  &  Kristiadi,
2019;  Tauran,  2021).  Kampung  secara khusus  mengacu  pada  permukiman vernacular dengan karakteristik perdesaan  dan  cara  hidup  tradisional (Funo  et  al.,  2002).  Menurut  Silas  dan Devas  dalam  Shirleyana  (2018),  tidak semua kampung bisa dianggap sebagai permukiman  kumuh  dan  liar.  Lebih lanjut  Santosa  dan  Setijanti  dalam Shirleyana  (2018)  berpendapat  bahwa, kampung sebagai permukiman informal dengan  infrastruktur  yang  minimum, tidak  dapat  dianggap  kumuh  apabila diperbaiki  oleh  penduduk  secara bertahap.  Dalam  kasus  permukiman informal,  asal  muasalnya  mungkin terjadi  di  luar  sarana  formal.  Tetapi seiring berjalannya waktu dapat menjadi formal, melalui program peningkatan atau perbaikan
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
permukiman  kumuh  oleh  pemerintah (Jones, 2017; Taubenböck et al., 2018).
Dalam  proses  pembentukan permukiman  informal,  terdapat  3 tahapan  yang  terdiri  dari  fase  awal, fase  konsolidasi  dan  fase  jenuh.  Fase pertama  (fase  bayi),  diawali  dari  lahan tersedia yang diubah menjadi pemukiman oleh kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian masuk  pada  fase  konsolidasi  yang merupakan  tahap  di  mana  kelompok berpenghasilan  menengah  juga  tertarik membangun  perumahan,  hingga  tidak ada  lagi  ketersediaan  lahan  kosong. Memasuki  tahap  terakhir,  yakni  fase jenuh,  di  mana  konstruksi  tambahan mengarah  pada  pembangunan  rumah secara vertikal akibat kepadatan penduduk dan bangunan (Abebe, 2011; Fekade,  2000).  Faktor  kritis  yang menyebabkan
terbentuknya permukiman  informal  berkaitan  dengan beberapa  perubahan  besar  meliputi, kemiskinan;  urbanisasi  yang  cepat akibat  masuknya  orang  desa  ke  kota; bencana  alam  yang  menyebabkan perpindahan  besar-besaran  orang  ke tempat-tempat
yang memiliki keamanan dan kesempatan hidup lebih baik; ketidak efektifan kebijakan perumahan dan perencanaan; administrasi publik maupun pertanahan yang  tidak  efisien  dan  tidak  memadai (Amao,  2012;  Jean-Baptiste  et  al., 2018).
Secara  ringkas,  permukiman informal  memiliki  karakteristik  yang sama  dengan  permukiman  kumuh. Namun tidak dapat dianggap demikian, jika permukiman informal telah menjalani perbaikan terkait ketersediaan  infrastruktur  dan  layanan memadai, yang dilakukan oleh
penduduk  bersama  pemerintah.  Pada fase  jenuh  pembentukan  permukiman informal,  konstruksi  vertikal  menjadi perlu  karena  kepadatan  penduduk  dan bangunan. Akan tetapi, apabila keterbatasan  rumah  akibat  kepadatan penduduk  pada  permukiman  informal tidak  ditunjang  dengan  pembangunan vertikal,  dapat  memicu  terbentuknya permukiman  kumuh  dengan  kondisi perumahan  yang  memburuk  di  bawah standar yang merefleksikan
kemiskinan.
Studi  Kasus  Permukiman  Informal yang Menjadi Kumuh
Permukiman  Kumuh  Mumbai,  India (O’Hare et al., 1998)
Mumbai (Bombay) adalah pusat industri  dan  komersial  utama  India. Menurut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, Mumbai adalah kota terbesar ketujuh di dunia  dengan  tingkat  pertumbuhan penduduk tercepat kelima. Akan tetapi, lebih  dari  setengah  populasi  hidup dalam  kondisi  kemiskinan  yang  parah, berdesakan  di  daerah  kumuh  dan gubuk yang penuh sesak  yang  terletak di  lingkungan marjinal  tidak sehat.  Ada banyak  alasan  kompleks  untuk  krisis perumahan  di  Mumbai,  termasuk migrasi  masuk  dan  pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Kebijakan
pembangunan
perkotaan  masa  lalu  di  Mumbai  lebih memprioritaskan  industri  padat  modal dan  pertumbuhan  sektor  informal berupah  rendah,  yang  mengarah  ke situasi  di  mana  sistem  transportasi bersubsidi memungkinkan orang miskin untuk  tinggal  dan  bekerja  di  kota. Kondisi perumahan yang tidak memadai  dialami  langsung  oleh  kaum miskin Mumbai, di mana mencerminkan
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
kelemahan  sistem  perencanaan  kota, termasuk  kurangnya  investasi  publik dan  terbatasnya  ketersediaan  lahan maupun pilihan perumahan sewa.
Kampung  1001  Malam,  Surabaya, Indonesia (Fadilla & Zain, 2019)
Kampung  1001  Malam  menjadi perkampungan  yang  didirikan  oleh warganya  pada  tahun  1999.  Untuk masuk  ke  kampung  ini  hanya  dapat diakses  melalui  jalan  di  bawah jembatan  tol,  dengan  menggunakan perahu yang kualitas dan
keamanannya  tidak  memadai.  Warga Kampung 1001 Malam tinggal di kolong jembatan  tol,  meski  menghadapi bahaya  keselamatan  yang  sangat tinggi.
Menempati  area  seluas  5 hektar, Kampung 1001 Malam  memiliki kepadatan  penduduk  yang  tinggi (tercatat  sebanyak  717  KK  pada  tahun 2018). Kepadatan tersebut menimbulkan  beberapa  permasalahan yang  menonjol  di  masyarakat,  antara lain  keberadaan  permukiman  kumuh,
dan infrastruktur yang kurang memadai. Misalnya,  rumah  berukuran  24  m² ditempati oleh beberapa rumah tangga, seringkali  terdiri  lebih  dari  10  anggota keluarga.  Selain  itu,  banyak  rumah tidak  memiliki  fasilitas  MCK  yang memenuhi  standar  kesehatan.  Anak- anak  terbatas  bermain  di  gang  sempit, dan  aktivitas  rumah  tangga  yang penting  seperti  memasak  dan  mencuci dilakukan di ruang terbuka,
memanfaatkan  jalan  atau  gang  di depan tempat tinggal mereka.

## Studi  Kasus  Permukiman  Formal yang Menjadi Kumuh
Pruitt-Igoe,  Amerika  Serikat  (Bristol, 1991)
Pruitt-Igoe adalah  salah  satu dari proyek perumahan, yang ditargetkan  untuk  pembersihan  daerah kumuh  dengan  konsep  pembangunan kembali pasca perang. Dalam perjalannya, unit hunian yang disediakan menampung penyewa
Gambar 2. Studi Kasus Permukiman Kumuh Lintas Negara
Sumber : Disketsa Ulang oleh Penulis (Diolah dari Berbagai Sumber), 2023
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
dengan kepadatan lebih tinggi daripada tempat tinggal kumuh aslinya.
Pruitt-Igoe selesai  dibangun pada  tahun  1954,  di  mana  merupakan proyek eksklusif orang kulit hitam. Pada awalnya Pruitt-Igoe dianggap  sebagai dua bagian terpisah (Pruitt untuk orang kulit  hitam  dan  Igoe  untuk  orang  kulit putih). Mahkamah Agung telah
memaksa  desegregasi,  namun  upaya integrasi  gagal.  Pada  tahun  1958, kondisi Pruitt-Igoe mulai  memburuk yang  ditandai  kualitas  hunian  yang terus  menurun  dan  penghapusan fasilitas.  Pejabat  perumahan  gagal mengantisipasi perubahan tren demografis pasca perang, yang
memengaruhi pasar perumahan.
Berdasarkan undang-undang perumahan,  otoritas  perumahan  lokal diharapkan  mendanai  operasional  dan pemeliharaan  mereka  dari  uang  sewa. Dalam  periode  kenaikan  biaya  dan penurunan  hunian,  otoritas  perumahan berada dalam tekanan biaya pendapatan yang menghambat kemampuannya untuk
melakukan perbaikan dasar. Selain itu, pendapatan penyewa  rata-rata  menurun.  Sehingga proyek ini semakin dihuni oleh segmen termiskin  dan  paling  terdemoralisasi dari  populasi  kulit  hitam,  yang  disertai dengan  meningkatnya  kejahatan  serta kekerasan.
Rusunawa Sombo, Surabaya, Indonesia (Vialita & Rahmawati, 2020). Rusunawa Sombo yang
berlokasi  di  Surabaya  merupakan kompleks  perumahan  yang  disewakan sejak  tahun  1990.  Namun  kondisi
Rusunawa  Sombo  saat  ini  sudah  tidak sesuai lagi dengan tujuan
pembangunannya  karena  kepadatan
penduduk  yang  tinggi,  meskipun  telah dilakukan  peremajaan  secara  berkala. Kualitas bangunan  memburuk,  proteksi kebakaran  tidak  memadai,  dan  tidak ada fasilitas untuk menampung penyandang  disabilitas  atau  orang lanjut  usia.  Akibatnya,  isu-isu  ini berdampak negatif baik pada kenyamanan  dan  keamanan  hidup, yang  pada  akhirnya  mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

## Studi  Kasus  Bangunan  Formal (Bukan  Permukiman)  yang  Menjadi Permukiman Informal Kumuh
Torre  de  David,  Caracas,  Venezuela (Gómez, 2014)
Seperti  halnya Torre  de  David , gedung  perkantoran  perbankan  45 lantai yang belum selesai dan ditinggalkan  di  pusat  kota  Caracas, Venezuela.  Pembangunan  tiba – tiba terhenti  dikarenakan  kematian  dari penyokong  dana  keuangan  dan  krisis politik  yang  berujung  kudeta  pada tahun  1992.  Gedung  tersebut  secara tidak  terencana  ditempati  penghuni  liar sejak  tahun  2007,  yang  mengungsi akibat  bencana  alam  atau  pindah  ke kota untuk mencari peluang kerja. Torre de  David berada  di  kondisi  genting,  di mana  memiliki  keterbatasan  terhadap air,  listrik,  dan  sanitasi  yang  baik. Sebagian  besar  ruang  yang  ada  tidak memiliki dinding, pintu dan jendela.
Gedung  Setan,  Surabaya,  Indonesia (Aristyawan, 2021; Santoso & Isr, 2019; Suwarlan, 2022)
Gedung  Setan  di  Surabaya yang  semula  diperuntukkan  sebagai bekas kantor VOC wilayah Jawa Timur, kini menampung ratusan warga keturunan Tionghoa (Aristyawan,
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
2021).  Dahulunya  Gedung  setan dimiliki oleh J.A Ridder Von Middlekop, penguasa tertinggi VOC di Jawa Timur, sebelum  diambil  alih  oleh dr.  Teng  Sui Hui. Setelah di ambil alih oleh dr. Teng Sui Hui, bangunan tersebut tidak hanya berfungsi  sebagai  tempat  tinggal melainkan  juga  berfungsi  sebagai rumah  duka,  terutama  melayani  etnis Tionghoa  bermarga  Teng  di  Surabaya. Terletak  di  bawah  bukit  pemakaman Tionghoa  Banyu  Urip,  Girilaya,  dan sekitarnya,  lokasi  Gedung  Setan semakin mendukung perannya sebagai rumah  duka  (Santoso  &  Isr,  2019). Seiring  berjalannya  waktu,  gedung Setan dikelilingi oleh rumah-rumah kecil dan  pertokoan,  di  mana  memberikan kesan  lingkungan  yang  memburuk dengan  kepadatan  tinggi.  Kondisi tersebut semakin menunjukkan
kekumuhan,  didukung  bangunan  yang usang  dan  tidak  terawat  dengan  baik (Suwarlan, 2022).

## 4. Penutup
Permukiman  kumuh  perkotaan merupakan tantangan yang signifikan di banyak  kota  di  seluruh  dunia.  Mereka dicirikan sebagai perumahan yang tidak memadai, akses terbatas ke infrastruktur  penting,  serta  banyaknya masalah  terkait  kejahatan  dan  rentan terhadap  penyakit.  Faktor  pendorong terbentuknya  daerah  kumuh  meliputi urbanisasi  yang  cepat,  kemiskinan perkotaan,  keterjangkauan  perumahan, dan  penguasaan  lahan  yang  tidak aman. Tantangan akan sanitasi,
higienitas,  dan  kontrol  publik,  semakin menambah  kesulitan  yang  dihadapi oleh penghuni di kawasan permukiman kumuh.
Permukiman kumuh dapat terbentuk  pada  rangkaian  permukiman formal  maupun  informal.  Penting  untuk membedakan antara permukiman formal  dan  informal.  Permukiman formal  mematuhi  peraturan  pemerintah dan  persyaratan  hukum,  sedangkan permukiman  informal  tidak  memiliki pengakuan  dan  regulasi  yang  jelas.  Di dalam permukiman formal, faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik pemerintah,  kepadatan  penduduk  atau penghuni  liar,  kondisi  rumah  yang memburuk,  infrastruktur  yang  tidak memadai, minimnya penyesuaian kebijakan  dan  pengelolaan,  serta kepemilikan  properti  yang  tidak  jelas, dapat berkontribusi terhadap pembentukan permukiman kumuh. Permukiman  informal  memiliki karakteristik yang sama dengan permukiman  kumuh.  Upaya  untuk mengatasi kekumuhan pada permukiman informal memerlukan pendekatan komprehensif yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan
esensial,  dan  penerapan  kebijakan perumahan yang efektif. Pembangunan vertikal  juga  dapat  memainkan  peran penting  dalam  memaksimalkan  ruang terbatas di permukiman informal.
Permukiman kumuh memiliki ciri kondisi  yang  beragam  bergantung lokasinya.  Keragaman  kondisi  ini dimungkinkan  dapat  menimbulkan  bias terkait  cara  mengatasi  permasalahan permukiman  kumuh,  yang  tidak  dapat disamaratakan. Untuk itu, perlu dilakukan penelusuran mengenai penanganan  permukiman  kumuh  yang kontekstual demi menciptakan lingkungan berkelanjutan di perkotaan.
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra

## Daftar Pustaka
Abbott,  J.  (2002).  An  analysis  of
informal  settlement  upgrading and critique of existing methodological approaches. Habitat International , 26 (3), 303 – 315.
https://doi.org/10.1016/S0197-
3975(01)00049-2
Abebe,  F.  (2011). Modelling  informal settlements  in  Dar  es  Salaam,
Tanzania.
https://doi.org/10.13140/RG.2.1. 4392.7282
Ackermann,  N.  (2023). Population Distribution  |  Rural  vs.  Urban Areas — Video & Lesson Transcript . Study.Com. https://study.com/learn/lesson/p opulation-distribution-rural-vs- urban-areas.html
Aligarh, U. of M. (2023). Settlements — Types  and  Pattern  of  Rural Settlements . https://old.amu.ac.in/emp/study m/100008596.pdf Amao, F.  L.  (2012). Housing  Quality  in Informal Settlements and Urban Upgrading  in  Ibadan,  Nigeria  [A Case Study of Apete in Ibadan] .
2 , 14.
Amrullah,  M.,  Budijanto,  &  Ruja,  I. (2017). Slum  Area  in  Surabaya City . https://www.semanticscholar.org /paper/Slum-Area-in-Surabaya- City-Amrullah- Budijanto/f79810a014f4bcd7a0b 6ef0eee56ce4dbcc54845 Aristyawan, D. (2021). Strategi Promosi Wisata  Heritage  melalui  Media
Sosial, Komunitas dan Event .
Atika,  F.  A.  (2020).  Housing  Quality pada Permukiman Informal
Sempadan  Rel  Kereta  Api, Dupak  Magersari,  Surabaya.
Prosiding  Seminar  Nasional
Sains  dan  Teknologi  Terapan ,
1 (1), Article 1.
Azhar,  A.,  Buttrey,  H.,  &  Ward,  P.  M.
(2021). “Slumification” of Consolidated Informal Settlements:  A  Largely  Unseen Challenge. Current Urban Studies , 9 (3), Article 3. https://doi.org/10.4236/cus.2021 .93020 Bah,  E.,  Faye,  I.,  &  Geh,  Z.  (2018).
Slum  Upgrading  and  Housing Alternatives  for  the  Poor (pp.
215 – 253).
https://doi.org/10.1057/978-1-
137-59792-2_6
Bawole, P. (2009). THE SETTLEMENT OF STRENâ€“KALI WONOKROMOâ€“SURABAYA: The  City  Image  Based  on  the Development of Marginal Society. DIMENSI  (Journal  of Architecture and Built Environment) , 37 (1), 1 – 8.
Bloch, R., Fox, S., Monroy, J., & Ojo, A.
(2015). URBANISATION  AND URBAN EXPANSION IN NIGERIA . Bristol,  K.  G.  (1991).  The  Pruitt-Igoe Myth. Journal  of  Architectural Education , 44 (3), 163 – 171. https://doi.org/10.1080/1046488 3.1991.11102687
Brown,  P.  N.  (2020). How  public housing  was  destined  to  fail .
https://ggwash.org/view/78164/h ow-public-housing-was- destined-to-fail Cavalcanti-Ferreira, P., Monge- Naranjo,  A.,  &  Torres  de  Mello Pereira, L. (2016). Of Cities and
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
Slums. Federal Reserve Bank of St.  Louis,  Working  Papers ,
2016 (022). https://doi.org/10.20955/wp.201 6.022 Chatterjee, I. (2019). Informal settlements never just a slum .
Chikowore,  T.,  &  Willemse,  L.  (2017). Identifying  the  changes  in  the quality of life of Southern African Development Community (SADC) migrants in South Africa from  2001  to  2011. South African  Geographical  Journal , 99 (1), 86 – 112. https://doi.org/10.1080/0373624
5.2016.1208577
Clark,  C.  (1951).  Urban  Population
Densities. Journal  of  the  Royal Statistical  Society.  Series  A
(General) , 114 (4),  490 – 496. https://doi.org/10.2307/2981088 Coombes, M. (2017). Multiple dimensions of settlement systems: Coping with complexity.  In New  Forms  of Urbanization (pp.  307 – 324). Routledge. Dickinson, R. E. (1932). The Distribution and Functions of the
Smaller  Urban  Settlements  of East  Anglia. Geography , 17 (1),
19 – 31. Dovey, K., & King, R. (2011). Forms of Informality:  Morphology  and Visibility of Informal Settlements. Built  Environment , 37 (1), 11 – 29.
Dovey,  K.,  Shafique,  T.,  van  Oostrum, M.,  &  Chatterjee,  I.  (2020). Informal  settlement  is  not  a euphemism for ‘slum’: What’s at stake  beyond  the  language?
International Development
Planning Review , 1 – 12. https://doi.org/10.3828/idpr.2020
.14
El Kechebour, B., & Haddad, S. (2016). Costs  of  urbanization  and  its impacts  on  the  urban  density (pp. 493 – 496). https://doi.org/10.9774/gleaf.978 1315375052_94
Elrayies,  G.  M.  (2016).  Rethinking slums:  An  approach  for  slums development towards sustainability. Journal of Sustainable  Development , 9 (6),
225.
Fadilla,  S.  H.,  &  Zain,  I.  M.  (2019).
Kajian  Kondisi  Fisik,  Kondisi Sosial  dan  Kondisi  Ekonomi  di Permukiman  Kumuh  Kampung 1001 Malam, Dupak, Krembangan,  Kota  Surabaya. Swara Bhumi E-Jurnal Pendidikan Geografi FIS Unesa , 2 (1), 1 – 7.
Fekade,  W.  (2000).  Deficits  of  formal urban  land  management  and informal  responses  under  rapid urban  growth,  an  international perspective. Habitat International , 24 (2),  127 – 150.
https://doi.org/10.1016/S0197- 3975(99)00034-X Fithra, H., Olivia, S., & Siska, D. (2019). Analysis Reducing Slum Settlement by Road Improvement  (A  Case  Study: Jawa  Lama  Village  Village, Lhokseumawe, Aceh- Indonesia). Aceh  International Journal of Science and Technology , 8 , 20 – 28. https://doi.org/10.13170/aijst.8.1 .12370
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
Frick,  S.  A.,  &  Rodríguez-Pose,  A.
(2018). Change in urban concentration  and  economic growth. World  Development , 105 , 156 – 170. https://doi.org/10.1016/j.worldde v.2017.12.034 Funo,  S.,  Yamamoto,  N.,  &  Silas,  J. (2002).  Typology  of  Kampung Houses and Their Transformation Process. Journal  of  Asian  Architecture and  Building  Engineering  -  J
Asian  Archit  Build  Eng , 1 ,  193 –
200. https://doi.org/10.3130/jaabe.1.2 _193
Ginting,  N.  (2011). Affordable  Housing
Finance  for  Slum  Dwellers  in Urban  Areas  in  Indonesia [PhD Thesis]. Gómez,  M.  A.  (2014).  The  Tower  of David:  Social  order  in  a  vertical community. FIU  L.  Rev. , 10 , 215.
Gulyani,  S.,  &  Bassett,  E.  M.  (2010). The Living Conditions Diamond:
An  Analytical  and  Theoretical Framework  for  Understanding Slums. Environment and Planning  A:  Economy  and Space , 42 (9), 2201 – 2219. https://doi.org/10.1068/a42520
Hacker,  K.  P.,  Seto,  K.  C.,  Costa,  F.,
Corburn, J., Reis, M. G., Ko, A. I., & Diuk-Wasser, M. A. (2013). Urban slum structure: Integrating  socioeconomic  and land  cover  data  to  model  slum evolution  in  Salvador,  Brazil. International  Journal  of  Health Geographics , 12 (1), 45. https://doi.org/10.1186/1476- 072X-12-45 Huchzermeyer,  M.  (2011). Cities with’slums’: From informal settlement  eradication  to a  right to  the  city  in  Africa .  Juta  and Company Ltd. Hummel,  D.  (2020).  The  effects  of population  and  housing  density in urban areas on income in the United  States. Local  Economy , 35 (1), 27 – 47. https://doi.org/10.1177/0269094 220903265 Hutama, I. A. W., & Kristiadi, D. (2019). Spatial Re-Configuration Initiatives For Informal-Like Settlement  Revitalization:  A Case  Of  Yogyakarta  URBAN KAMPONG. Plano  Madani : Jurnal  Perencanaan  Wilayah
Dan Kota , 8 (1), Article 1. Islam,  M.  (2021). Origin  and  Evolution of Human Settlement . Jason,  W.  (2016). Slums,  Informal Settlements,  and  the  Role  of Land Policy . LILP. https://www.lincolninst.edu/pt- br/publications/articles/sustaina ble-development Jaya,  M.  J.  (2013).  Tindakan  Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar  Sebagai  Tanah  Gogol Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang
Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria. Calyptra , 2 (1), Article 1. Jean-Baptiste, N., Olivotto, V., Porio, E.
E.,  Kombe,  W.,  Yulo-Loyzaga, A.,  Gencer,  E.,  Leone,  M.,
Lucon,  O.,  &  Natty,  M.  (2018). Housing and informal settlements . Ji,  W.,  Ma,  J.,  Twibell,  R.  W.,  & Underhill, K. (2006). Characterizing  urban  sprawl
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
using multi-stage remote sensing  images  and  landscape metrics. Computers, Environment and Urban Systems , 30 (6), 861 – 879.
https://doi.org/10.1016/j.compen vurbsys.2005.09.002 Jones,  P.  (2017).  Formalizing  the
Informal:  Understanding  the Position of Informal Settlements and  Slums  in  Sustainable Urbanization Policies and Strategies in Bandung, Indonesia. Sustainability , 9 (8), Article 8. https://doi.org/10.3390/su90814 36 Kachenje, Y. (2020). Reducing Informal Settlements (pp. 1 – 9). https://doi.org/10.1007/978-3- 319-71061-7_56-1 Kementerian  PUPR.  (2011). Permen PUPR No. 01/PRT/M/2011 Tahun  2011  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pekerjaan  Umum  [JDIH  BPK RI] .
https://peraturan.bpk.go.id/Hom e/Details/128246/permen-pupr- no-01prtm2011-tahun-2011 Kohli, D., Sliuzas, R., Kerle, N., & Stein, A. (2012). An ontology of slums for  image-based  classification. Computers,  Environment  and Urban  Systems , 36 (2),  154 –
163.
https://doi.org/10.1016/j.compen vurbsys.2011.11.001
Li,  G.,  Jiang,  G.,  Jiang,  C.,  &  Bai,  J.
(2018).  Differentiation  of  spatial
morphology  of  rural  settlements from an ethnic cultural perspective  on  the  Northeast Tibetan  Plateau,  China. Habitat International , 79 , 1 – 9. https://doi.org/10.1016/j.habitati nt.2018.06.002
Luo,  X.,  Yang,  J.,  Sun,  W.,  &  He,  B. (2021).  Suitability  of  human settlements in mountainous areas  from  the  perspective  of ventilation:  A  case  study  of  the main  urban  area  of  Chongqing. Journal  of  Cleaner  Production , 310 , 127467. Macapagal,  K.  A.  R.  (2017). The  Slum Chronotope  and  Imaginaries  of Spatial  Justice  in  Philippine Urban Cinema [PhD Thesis].
Magidi,  J.,  &  Ahmed,  F.  (2019). Assessing  urban  sprawl  using remote  sensing  and  landscape metrics:  A case study  of  City of Tshwane,  South  Africa  (1984 – 2015). The  Egyptian  Journal  of
Remote  Sensing  and  Space Science , 22 (3), 335 – 346. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.201
8.07.003
Marosi,  R.  (2017,  November  26). Mexico  promised  affordable housing  for  all.  Instead  it created  many  rapidly  decaying slums . Www.Latimes.Com. http://www.latimes.com/projects/ la-me-mexico-housing/
Motoro,  P.,  Babarinde,  J.,  &  Holis,  S. (2019). Analysis  of  the  Rental Market  in  Informal  Settlements Complementing  Housing  Needs in  Cities:  The  Case  of  Port Moresby  and  Lae  Cities  in Papua New Guinea . 5 , 61 – 83.
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
Nations,  U.  (2014).  World  urbanization prospects:  The  2014  revision,
highlights. department of economic  and  social  affairs. Population Division, United Nations , 32 .
Nuissl, H. (2018). Settlement/settlement structure . O’Hare,  G.,  Abbott,  D.,  &  Barke,  M. (1998).  A  review  of  slum housing policies in Mumbai1“…the unintended city.” (S. P. Modi, quoted by Da Cunha,  1996;  p.  80).1. Cities , 15 (4), 269 – 283. https://doi.org/10.1016/S0264-
2751(98)00018-3 Onyango, E. O. (2023). A  reflection on the  mutual  co-existence  of formal  and  informal  settlements in  Nairobi  City .  Hungry  Cities. https://hungrycities.net/reflection -mutual-co-existence-formal- informal-settlements-nairobi- city/
Oxford,  U.  P.  of.  (2023). Rural  And Urban  Settlements  Around  The
World . https://www.oup.es/sites/default/
files/2020-11/INICIA-BIL_2ESO-
GEO-LA-unit.pdf
Peng,  Y.,  Liu,  J.,  Zhang,  T.,  &  Li,  X. (2021). The Relationship between Urban Population Density  Distribution  and  Land Use  in  Guangzhou,  China:  A Spatial  Spillover  Perspective. International Journal of Environmental  Research  and Public  Health , 18 (22),  12160. https://doi.org/10.3390/ijerph182
212160
Prayojana,  T.  W.,  Mardhatil,  M.,  Fazri, A.  N.,  &  Saputra,  B.  (2020).
Dampak  Urbanisasi  Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area). Jurnal  Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan ,
1 (2), Article 2. Rahajuni, D., Badriah, L. S., Tini, E. W., & Lestari, S. (2020). Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh  Melalui  Sistem  Kebun Bersama. JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat) , 4 (1), 163 – 171.
Ramdhani,  A.,  Ramdhani,  M.  A.,  & Amin,  A.  S.  (2014).  Writing  a Literature  Review  Research Paper: A step-by-step approach. International  Journal  of  Basic and Applied Science , 03 (01).
Rimisho,  H.,  &  Mosha,  L.  (2017).
Commercialized Praxis of Parochial  Human  Settlement Spaces  A  Case  of  Msimbazi  in Dar es Salaam – Tanzania. International Journal of Development  Research , 7 (12),
17757 – 17762.
Romdhoni, M. F. (2020). Understanding The  Urban  Population  Density
And  Growth  Concentration  In Palembang  Indonesia. Journal of Architecture&Environment , 19 (2), 187 – 204.
Roskamm.  (2023). Roskamm:  Taking Sides with  a  Man-Eating  Shark: Jane... - Google Scholar . https://scholar.google.com/schol ar_lookup?title=Taking+sides+w ith+a+man- eating+shark%3A+Jane+Jacobs +and+the+1960s+%E2%80%98 density+turn%E2%80%99+in+ur ban+planning&author=N+Roska
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
mm&publication_year=2014&pa ges=83-92 Sahalo,  M.  A.  (2009). Rusunawa  as  a preferable  housing  for  low income  people  and  informal settlements:  A  case  study  of rusunawa  project  in  Bata  City Indonesia [Universitas  Gadjah Mada].
http://etd.repository.ugm.ac.id/p enelitian/detail/44307
Santoso,  O.  D.,  &  Isr,  S.  D.  (2019).
Bisnis Di Balik Upacara Kematian  Etnis  Tionghoa  Di Surabaya,  1967 – 1998. Lensa Budaya:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu Budaya , 14 (2), Article 2. https://doi.org/10.34050/jlb.v14i 2.9162 Scott, D. A. C. (2023). Classification Of Urban Settlements . Setiawan, B. (1998). Local Dynamics In Informal Settlement Development:  A  Case  Study  Of Yogyakarta, Indonesia .
Shamaki,  M.  A.,  &  Dankani,  I.  M.
(2012).  Urban  growth  and development  of  the  Sokoto urban  area:  Implication  for sustainable  development. DA Abdulrahman,  IS  Ogundiya,  T. Garba,  and  IM  Dankani  (Eds.) , 50 , 326 – 340.
Shimamura,  Y.,  Yang,  J.,  Baffoe,  G., Mwakesi,  I.,  Matsuda,  H., Mutisya,  E.,  Mungai,  D.,  Chen, C., Mino, T., Ikeda, I., Dodoo, J., Mutune, J., & Nagao, M. (2017). Rethinking  the  Kibera  ‘Slum’: The Role of Social Networks as a  Mechanism  for  Coping  with the  Increased  Demand  for  Job Opportunities .
Shirleyana, S., Hawken, S., & Sunindijo,  R.  (2018).  City  of Kampung: Risk and resilience in the  urban  communities  of Surabaya, Indonesia. International  Journal  of  Building
Pathology  and  Adaptation , 36 . https://doi.org/10.1108/IJBPA- 02-2018-0025 Silva,  P.  (2016). Tactical  urbanism: Towards  an  evolutionary  cities’ approach?  -  Paulo  Silva,  2016 . https://journals.sagepub.com/doi /10.1177/0265813516657340
Steinbrink,  M.  (2012).  ‘We  did  the slum!’– Urban  poverty  tourism  in historical  perspective. Tourism Geographies , 14 (2), 213 – 234. Suartika,  G.  A.  M.,  &  Cuthbert,  A.  R. (2017).  Urban  Slum.  In  B.  S. Turner (Ed.), The Wiley- Blackwell Encyclopedia of Social  Theory (pp.  1 – 9).  John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118 430873.est0552 Surya,  B.,  Syafri,  S.,  Hadijah,  H., Baharuddin, B., Fitriyah, A. T., & Sakti, H. H. (2020). Management  of  Slum-Based Urban  Farming  and  Economic Empowerment of the Community  of  Makassar  City, South Sulawesi, Indonesia.
Sustainability , 12 (18), Article 18.
https://doi.org/10.3390/su12187
324 Suwarlan,  S.  A.  (2022). Kajian Pembentukan  Identitas  Jalan Diponegoro, Surabaya | Arsitekta:  Jurnal  Arsitektur  dan Kota Berkelanjutan . https://www.jurnal.tau.ac.id/inde x.php/arsitekta/article/view/305
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
Swerida,
J. (2022). Revisiting ‘settlement’:  A  case  study  of terminology  and  early  bronze age southeast Arabia. Journal of Anthropological Archaeology ,
65 , 101382. Tacoli,  C.,  McGranahan,  G.,  & Satterthwaite, D. (2015). Urbanisation, rural – urban migration  and  urban  poverty . International Institute for Environment  and  Development. https://www.jstor.org/stable/resr ep01308
Taubenböck,  H.,  Kraff,  N.  J.,  &  Wurm, M.  (2018).  The  morphology  of the  Arrival  City — A  global categorization based on literature  surveys  and  remotely sensed data. Applied Geography , 92 , 150 – 167. https://doi.org/10.1016/j.apgeog. 2018.02.002 Tauran, T. (2021). Beyond the informal
settlement:  The  land  tenure situation  of  urban  kampungs  in Surabaya, Indonesia. IOP Conference  Series:  Earth  and Environmental  Science , 916 (1),
012010. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/916/1/012010
Tian,  G.,  Qiao,  Z.,  &  Gao,  X.  (2014).
Rural  settlement  land  dynamic modes and policy implications in Beijing metropolitan region,
China. Habitat  International , 44 ,
237 – 246.
https://doi.org/10.1016/j.habitati nt.2014.06.010
Towers,  G.  (2002).  The  implications  of housing  density. Challenges and  Opportunities  in  Housing:
New  Concepts,  Policies  and Initiatives, CIB WC , 69 .
UN-Habitat.  (2018). SDG  Indicator 11.1. 1 Training Module: Adequate  Housing  and  Slum Upgrading . United Nations Human  Settlement  Programme (UN-Habitat) Nairobi, Kenya.
UNHCR,  C.  C.  (2015,  August  11).
CCCM Iraq IDP Site Typologies &  Duties  and  Responsibilities — Iraq | ReliefWeb . https://reliefweb.int/report/iraq/c ccm-iraq-idp-site-typologies-
duties-and-responsibilities
Vialita,  E.,  &  Rahmawati,  D.  (2020). Upaya  Peningkatan  Kualitas Bermukim  Melalui  Pendekatan Konsep Liveability pada Rusunawa  Sombo  Surabaya. Jurnal  Teknik  ITS , 8 (2),  C182 – C188.
https://doi.org/10.12962/j233735
39.v8i2.45816
Vinodia,  A.,  Singh,  S.,  &  Garg,  Y. (2017,  December  12). Slum typologies  and  public  housing for poor in India .
Wahyuni, Y. S., Yovita, W., & Salim, S.
A.  (2009). Urban  Housing  And Settlement  Development  Based On Sustainable Water Management . Wu,  F.,  Liu,  Y.,  Zeng,  Y.,  Yan,  H., Zhang,  Y.,  &  Li,  L.-H.  (2020). Evaluation of the Human Settlements  Environment  of
Public  Housing  Community:  A Case  Study  of  Guangzhou. Sustainability , 12 (18), Article 18.
https://doi.org/10.3390/su12187
361
Wu, F., Yang, X., Lian, B., Wang, Y., &
Kang,  J.  (2023).  Suitability
Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara) /Firdha Ayu Atika, Ikaputra
Evaluation of Human Settlements  Using  a  Global Sensitivity  Analysis  Method:  A Case Study in China. Sustainability , 15 (5),  Article  5. https://doi.org/10.3390/su15054 380