INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 210-218 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Penanganan Maladministrasi Di Bidang Pendidikan Kota Pekanbaru Oleh Ombudsman Ri Perwakilan Provinsi Riau
Nurul Aini Arief 1 ✉ , Febri Yuliani 2
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: nurulaini@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau.  Adapun  tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penanganan maladministrasi pada bidang pendidikan Kota Pekanbaru oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. Indikator yang digunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  serta  struktur  birokrasi.  Metode penelitian  yang  digunakan  yakni  metode  pendekatan  kualitatif  yang  berbentuk  analisis  deskriptif dengan menggambarkan suatu keadaan berdasarkan data dan fakta – fakta yang ada dari berbagai sumber  serta  menghubungkan  fenomena – fenomena  sosial  dan  menelusuri  segala  fakta  yang berhubungan  dengan  Implementasi  Penanganan  Maladministrasi  di  Bidang  Pendidikan  Kota Pekanbaru  Oleh  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau.  Dari  hasil  penelitian  terhadap  masing – masing  sub  indikator  menurut  George  Edward  maka  kesimpulan  Implementasi  Penanganan Maladministrasi di Bidang Pendidikan Kota Pekanbaru dikategorikan berjalan dengan cukup baik, yang sebaiknya  lebih  diperhatikan  dan  ditingkatkan  seperti  memperluas  area  sosialisasi  hingga  ke masyarakat umum sebagai pengguna pelayanan publik, diperlukan juga sumber daya yang cukup, baik itu sumber daya manusia, anggaran, atau fasilitasnya. Juga dapat menjalin kolaborasi yang kuat dengan pemerintah dalam mengatasi keterbatasan kewenangan mereka.
Kata kunci: Implementasi, Maladministrasi, Pendidikan, Ombudsman

## Abstract
This  research  was  conducted  at  the  RI  Ombudsman  Office  Representative  for  Riau  Province.  The purpose of this study is to find out and analyze the handling of maladministration in the education sector  in  Pekanbaru  City  by  the  Indonesian  Ombudsman  Representative  for  Riau  Province.  The indicators  used  in  this  study  include  communication,  resources,  dispositions,  and  bureaucratic structure.  The  research  method  used  is  a  qualitative  approach  method  in  the  form  of  descriptive analysis by describing a situation based on existing data and facts from various sources as well as connecting social phenomena and tracing all facts related to the Implementation of Management of Maladministration in the Education Sector of Pekanbaru City by the Ombudsman Republic of Indonesia Representative  for Riau Province. From the  results  of  research  on  each  sub-indicator according  to George  Edward,  the  conclusion  is  that  the  Implementation  of  Handling  Maladministration  in  the Education Sector of Pekanbaru City is categorized as going quite well, which should be given more attention and improvement such as expanding the area of socialization to the general public as users of public services, resources are also needed sufficient resources, be it human resources, budget, or facilities. It can also establish strong collaboration with the government in overcoming the limitations of their authority.
Keywords: Implementation, Maladministration, Education, Ombudsman

## PENDAHULUAN
Kualitas  pendidikan  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  sangat  memprihatinkan.  Misalnya masalah di bidang manajemen pendidikan, kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di kota dan desa, keterbatasan dana pemerintah, bahan ajar yang kurang berkualitas, dan sistem evaluasi yang lemah. Untuk menjamin akses pelayanan pendidikan yang bermutu maka  pemerintah  memiliki  tugas  dan  wajib  melakukan  pengawasan  untuk  mengawal penyelenggaraan pendidikan. Pada pelayanan publik di bidang pendidikan masih adanya atau  sering  terjadinya  dugaan  Maladministrasi.  Di  Provinsi  Riau  laporan  perihal  keluhan masyarakat  di  bidang  pendidikan  banyak  terdapat  di  kota  Pekanbaru.  Pendidikan merupakan jalan atau jembatan bagi seseorang untuk mewujudkan potensi dirinya melalui proses  pembelajaran  yang  diperolehnya.  Pasal  31  ayat  1  UUD  1945  menetapkan  bahwa “setiap  warga  negara  berhak  atas  pendidikan”.  Setiap  orang  berhak  memperoleh pendidikan,  sebagaimana  dapat  diamati.  Dengan  pendidikan  diyakini  dapat  dihasilkan generasi baru yang cerdas. Dengan pendidikan, diyakini kesejahteraan warga akan terjamin. Peran  Ombudsman  di  bidang  pendidikan  terdapat  dua  yaitu  peran  sebagai  pencegah adanya tindakan maladministrasi bidang pendidikan dan sebagai pemeriksaan di bidang pendidikan. Peran tersebut terdapat pada tugas Ombudsman  berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008.  Untuk  itu  Ombudsman  perlu  melakukan
pengawasan  lebih  di  bidang  pendidikan,  terlebih  melihat  masih  ada  banyaknya Maladministrasi di Kota Pekanbaru.

## Tabel 1
Data Jumlah Laporan Masyarakat Mengenai Maladministrasi Pendidikan Dan Pokok
Permasalahan Yang Dilaporkan No. POKOK PERMASALAHAN TAHUN JUMLAH 2019 2020 2021 2022 1 Perguruan Tinggi 1 1 0 0 2 2 Pungutan 3 0 1 3 7 3 Ijazah/Gelar 2 5 0 2 9 4 PPDB 2 8 4 3 17 5 Mutasi Siswa 1 0 0 0 1 6 Pembayaran Uang kuliah 1 0 0 0 1 7 Pelayanan Pendidikan PAUD 0 0 0 1 1 8 SMP/SLTP/MTs 0 2 0 0 2 9 SMA/Madrasah Aliyah (MA) 0 1 0 0 1 10 Pembelajaran Tatap Muka 0 0 1 1 2 11 Lain-lain 0 5 1 1 7 JUMLAH 10 22 7 11 50
Tingkat maladministrasi masih banyak terjadi di Provinsi Riau, adapun kasus yang sering dilaporkan masyarakat terkait maladministrasi yakni pada bidang pendidikan, dimana banyak  laporan  dari  masyarakat  dengan  substansi  pendidikan  yang  diadukan  ke Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau.  Adanya  laporan  keluhan  dari  masyarakat mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB), serta adanya laporan keluhan masyarakat perihal penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Hal ini menimbulkan petanyaan bagaimana dengan  penanganan  maladministrasi  pada  bidang  pendidikan  yang  dilakukan  oleh Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau  terkait  adanya  pengulangan  laporan  dari masyarakat.
Ketidakmampuan Ombusman RI Perwakilan Provinsi Riau dalam menangani kasus maladministrasi secara efektif menjadi salah satu penyebab mengapa laporan berulang dari masyarakat  terjadi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau,  akibatnya  pengaduan  tidak  ditangani  dengan memadai  atau  tertunda  dalam  penyelesaiannya.  Kemudian  kurangnya  keputusan  yang memberikan  efek  nyata,  dimana  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  ombudsman  tidak memberikan  solusi  yang  memuaskan  bagi  pihak  yang  terkena  maladministrasi.  Hal  ini disebabkan  oleh  keterbatasan  kewenangan  untuk  memberikan  sanksi  yang  berdampak signifikan terhadap pelaku maladministrasi. Tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku maladministrasi  oleh  Ombudsman  juga  disebabkan  oleh  keterbatasan  kewenangan terhadap penegakan hukum untuk mengusut tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak terlapor.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  semakin  yakin  untuk  melihat  bagaimana penanganan  kasus  maladministrasi.  Peneliti  hanya  memfokuskan  pada  bagaimana Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau  menangani  kasus  maladministrasi  di  bidang pendidikan  di  Kota  Pekanbaru  untuk  melihat  kasus  dengan  lebih  baik.  Hal  ini  akan menunjukkan  bagaimana  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau  menangani  masalah yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang  berjudul “Implementasi  Penanganan  Maladministrasi  di  Bidang  Pendidikan  Kota Pekanbaru oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau” .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bentuk deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif pada penelitian ini  adalah  untuk  mendapatkan  informasi  yang  tajam,  akurat  dan  mendalam  tentang bagaimana dan mengapa berbagai varian dapat muncul dalam Implementasi penanganan maladministrasi  di  bidang  pendidikan  Kota  pekanbaru  oleh  ombudsman  RI  Perwakilan Provinsi Riau. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, berlokasi di Jl. Hangtuah Ujung No. 34, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data bersumber dari informan) dan data sekunder (buku pustaka, catatan ilmiah, jurnal dan artikel ilmiah serta laporan, arsip ataupun dokumen lainnya). Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive  sampling  untuk  para  asisten  yang  ada  di  Ombudsman  RI  Perwakilan Provinsi Riau  dan incidental untuk masyarakat. Data lapangan dikumpulkan melalui  cara
wawancara langsung, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Implementasi Penanganan Maladministrasi di Bidang Pendidikan Kota Pekanbaru oleh
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau
Untuk melihat implementasi penanganan maladministrasi dibidang pendidikan Kota Pekanbaru  oleh  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau,  peneliti  menggunakan  teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang mana keberhasilan implementasi  kebijakan  dilihat  berdasarkan  empat  variabel  penting  yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

## Komunikasi
Faktor  yang  pertama  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan  yakni  komunikasi,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Edwad  III  (Widodo,  2010:97) bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam faktor komunikasi, setidaknya ada 3 komponen yang mempengaruhi berhasilnya proses komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Tugas  Ombudsman  RI  diantaranya  yakni  menindak  lanjuti  laporan,  melakukan koordinasi dan kerjasama serta melakukan upaya pencegahan maladministrasi, ketiga hal tersebut  tentunya  membutuhkan  komunikasi  yang  baik  diantara  pelaksana  kebijakan. Penyampaian dan kejelasan informasi yang disampaikan oleh para pelaksana Ombudsman RI Perwakilan Provinsi dibuktikan dengan terlaksananya sosialisasi yang digelar untuk para penyeleggara  pelayanan  public  dan  masyarakat.    Komunikasi  yang  konsisten  dibuktikan dengan  diadakannya  rapat  rutin  yang  digelar  setiap  minggunya,  juga  dalam  melakukan tugas sesuai kebijakan yang diamanati oleh Ombudsman Pusat

## Sumber Daya
Faktor kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya, jika para implementor kekurangan akan sumber daya yang diperlukan dalam  menjalankan  suatu  kebijakan,  maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  dapat
berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, serta sumber daya kewenangan.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau telah membagi 3 bidang yang terdiri dari Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Pemeriksaan Laporan (Riksa), serta bidang Pencegahan  Maladministrasi  dalam  melakukan  pengawasan  penyelenggaran  pelayanan publik  dan  mempunyai  tugas  dan  fungsinya  masing – masing,  namun  dikarenakan kekurangan  Sumber  Daya  Manusia,  mereka  disetiap  bidangnya  dituntut  untuk  bisa menguasai dan menjalankan tiga bidang yang ada di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau demi mengoptimalkan tugas pokok Ombudsman.  Ombudsman memiliki kewenangan terbatas dalam menangani maladministrasi, beberapa kasus atau sektor pelayanan publik berada diluar wewenang ombudsman. Lembaga Ombudsman ini tidak memiliki kekuatan penindakan langsung terhadap pelanggaran hukum. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau  memiliki  anggaran  dan  fasilitas  yang  terbatas,  sehingga  kurang  optimal  dalam melakukan tugas penanganan maladministrasi.

## Disposisi
Faktor  ketiga  yaitu  faktor  disposisi,  jika  kebijakan  ingin  di  implementasikan  secara efektif, maka tidak hanya dibutuhkan implementor yang mengerti dan memahami apa yang harus  dikerjakan  serta  memiliki  kapasitas  untuk  melaksanakan  sebuah  tugas,  tetapi  para implementor  harus  melaksanakan  pekerjaan  tersebut  atas  kemauan  atau  kehendaknya sendiri  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun.  Dalam  hal  ini,  sikap  atau  perilaku implementor  di  Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Riau  sudah  baik  di  terapkan,  hal  ini dapat dinilai dari sikap dan perilaku yang baik saat melayani pengaduan dari masyarakat, serta dalam menjalankan tugas penanganan maladministrasi. Pembagian tugas para asisten dalam  penganan  maladministrasi  yang  terbagi  dalam  beberapa  bidang  sudah  sesuai dengan tugas serta jabatannya di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau.

## Struktur Birokrasi
Pada  faktor  struktur  birokrasi  ini  terdapat  dua  ciri – ciri  utama  yang  dapat mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu prosedur pengoperasian standar (SOP) dan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab). Pada faktor ini semua SOP Ombudsman  mengenai  penanganan  maladministrasi  ada  di  Undang – Undang  No.  37 Tahun  2008  mengenai  tugas  Ombudsman.  Dalam  pelaksanaan  penanganan maladministrasi ini Ombudsman hanya bertanggung jawab kepada masyarakat serta tidak bergantung dengan instansi manapun, Ombudsman hanya melakukan koordinasi dengan
beberapa instansi untuk hal perbaikan sistem serta rekomendasi tindakan disiplin instansi tersebut.
b. Kendala  dalam  Implementasi  Penanganan  Maladministrasi  di  Bidang  Pendidikan  Kota Pekanbaru Oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau
1. Kurangnya Kepatuhan Instansi
Instansi pemerintah atau pihak terkait yang dituduh melakukan maladmnistrasi tidak  patuh  terhadap  rekomendasi  atau  tindakan  koreksi  yang  diberikan  oleh Ombudsman. Instansi tersebut mengabaikan  atau menunda implementasi perbaikan yang  direkomendasikan  oleh  pihak  Ombudsman.  Instansi  terkait  yang  diberikan rekomendasi  oleh  pihak  Ombudsman  tidak  selalu  menerima  atau  menerapkan rekomendasi  tersebut  dengan  sungguh – sungguh,  sehingga  dapat  memperlambat serta menghambat penyelesaian masalah yang diidentifikasi.
2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Kurangya kesadaran masyarakat merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau dalam menangani maladministrasi. Masyarakat yang tidak tahu akan hak – hak mereka, tidak tahu prosedur pengaduan, atau tidak tahu pentingnya  melaporkan  maladministrasi,  akan  menyulitkan  Ombudsman  dalam memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang  mengalami  tindakan maladministrasi.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  menyebabkan  kurangnya pasrtisipasi mereka untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat merasa tidak terlibat atau memiliki peran dalam pengawasan pelayanan publik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Implementasi penanganan maladministrasi dibidang pendidikan Kota Pekanbaru oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi  Riau sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 7 mengenai tugas Ombudsman. Dimana komunikasi yang baik antar pelaksana dalam menjalankan tugas ditunjukkan oleh para pelaksana Ombudsman RI Perwakilan provinsi Riau. Ombudsman memiliki staff yang berkualitas dan berkompeten yang memahami tugas mereka masing – masing serta sikap atau perilaku yang baik pun juga ditunjukkan oleh para pelaksana Ombudsman RI Perwakilan provinsi Riau. . Idependensi Ombudsman membuat mereka tidak terikat dengan pihak manapun sehingga tidak terjadinya penyebaran tanggung jawab dalam menangani maladministrasi dibidang pendidikan Kota Pekanbaru.
2. Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  penanganan  maladministrasi  dibidang pendidikan Kota Pekanbaru, Ombudsman mengalami beberapa kendala, yang pertama adalah sumber Daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitasnya, yang kedua  keterbatasan  kewenangan  karena  lembaga  ombudsman  ini  tidak  memiliki kewenangan  penindakan  langsung  terhadap  pelanggaran  hukum,  yang  ketiga kurangnya  kepatuhan  instansi  yang  melakukan  tindakan  maladministrasi,  mereka mengabaikan atau menunda saran yang diberikan oleh ombudsman, dan yang terakhir rendahnya  kesadaran  masyarakat,  mereka  tidak  menyadari  peran  ombudsman  serta tidak tahu bagaimana cara melaporkan tindakan maladministrasi yang mereka alami, hal  ini  yang  disebabkan  oleh  kurang  meluasnya  sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Rahmawati. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas. 15 – 24.
Arifin P. Soeria Atmadja. (2014). Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,.
In Abdul Latif (p. 248).
Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi.
Erwan  Agus  Purwanto,  D.  R.  S.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan
Aplikasinya di Indonesia. In Gava Media (Vol. 1). Gave Media.
Fitri,  S.  F.  N.  (2021).  Problematika  Kualitas  Pendidikan  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Tambusai, 5(1), 1617 – 1620.
Grindle,  M.  (1980). Politics  and  Apolicy  Implementation  in  the  Third  Wolrd.  Princetown University Press.
Gulo. (2018). Metode Penelitian. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Haliq,  A.,  Makawi,  U.,  &  Normajatun,  N.  (2017).  Analisis  Kasus  Mal  Administrasi  Di Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Selatan Tahun 2013-2015. AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(1).
Hartono,  S.  (2003).  Panduan  Investigasi  Untuk  Ombudsman  Indonesia.  In Komisi Ombudsman Nasional.
Julaeha, S., Muhafidin, D., & Miradhia, D. (2021). Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi Di Jawa Barat Tahun 2017-2018. Agustus, 13(1), 12.
Modjaningrat, R. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden. Journal of Financial and Tax, 1(1), 1 – 10.
Nawi,  R.  (2019).  Reinventing  Government  dalam  Model  Analisis  Kebijakan  Pelayanan
Birokrasi di Indonesia. Universitas Panca Sakti, 22, 2899 – 2921.
Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y., & Rachmitasari, D. I. (2013). Memahami Maladministrasi. 22. Oktavia, Y. (2013). Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif. http://yunivia88.blogspot.co.ic/2013/05/promotifpreventifkuratifrehabilitat
Prasetyo,  E.,  Agustina,  F.,  &  Marzuki,  S.  (2003). Ombudsman  daerah:  mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. PUSHAM UII.
Pratiwi, A. A. A. I. (2018). Bentuk-Bentuk Maladministrasi Pendidikan Pada Penerima Peserta Didik Baru Tahun 2018 Di Kota Denpasar. 7(2), 1 – 13.
Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, Vol 11(January), 1 – 12.
Sidiq, A. M. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan.
Suleman,  S.  (2018).  Kinerja  Ombudsman  Perwakilan  Maluku  Utara  dalam  Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Di Kota Ternate. ARISTO, 6(2), 262.
Syafiq, F. A. (2019). Implementasi Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram (Studi  Kasus  Di  Dinas  Perhubungan  Kota  Mataram). JIAP  (Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik).
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Truen RTH.
Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Lukman Offset.
Usman, N. dan. (2002). Implementasi Kebijakan Publik. Graha Kencana.
Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta. Raja Grafindo Perkasa, 1(54).
Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia.
Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  dalam  Upaya  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(2), 99 – 103.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS.
Zuhra Savitri dan Effendi Hasan. (2019). Optimalisasi peran ombudsman aceh dalam upaya pencegahan maladministrasi kepegawaian pada dinas pendidikan aceh. 4, 1 – 13.