## APLIKASI PP NO. 53 TAHUN 2010 PERATURAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
Ahmad Jalaluddin Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Email: ahmad_Jalaluddin@yahoo.com
Abstrak: Aplikasi  PP  No.53  Tahun  2010  Peraturan  Disiplin  PNS  Di  Lingkungan  IAIN Raden Intan. Peraturan pemerintah tentang disiplin terdahulu telah diganti PP No.53 Tahun 2010, dengan harapan lebih tegas dan lebih adil, sebab sudah diatur pengenaan sanksi bagi pimpinan/pejabat  yang  tidak  menghukum  terhadap  bawahan  yang  melanggar,  dalam  PP No.53  Tahun  2010  tersebut  sudah  diatur  adanya  standarisasi  hukuman  disiplin.  Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan kedisiplinan para aparat  pemerintah.  Kaitan  dengan  hal  tersebut  penulis  membatasi  tenttang  disiplin  yaitu kewajiban setiap PNS masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang diatur dalam pasal 3  ayat  11  peraturan  pemerintah  No.53  tahun  2010,  serta  upaya  meningkatkan  kedisiplinan PNS  dilingkungan  IAIN  Raden  Intan  Lampung.  Disiplin  mempunyai  tiga  macam  sifatnya: Disiplin  Preventif,  DisiplinKorektif  dan  Disiplin  Progresif.  Pemberian  hukuman  disipiln dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung masing-masing. Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja. Keterlambatan dihitung secara  kumulatif  dan  di  konversi  7½  jam  dihitung  satu  hari.  Kesimpulan  pelaksanaan peraturan  tersebut  pemberian  sanksi  hanya  berupa  pemberitahuan  atau  himbauan  untuk mentaati ketentuan jam kerja.
Kata Kunci: Disiplin, Sanksi, Jam Kerja.
.

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  berupaya  mengatur  dan menyempurnakan ketentuan kepegawaian khususnya  bagi  pegawai  negeri  sejak Indonesia merdeka.  Hal  ini  dapat  dilihat didalam perundang-undangan,
yaitu,
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian,  diganti  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian,  adalah  suatu  landasan  hukum untuk  menjamin  pegawai  negeri  dan  dapat dijadikan dasar untuk mengatur aparatur negara yang  baik  dan  benar.  Penyusunan  aparatur negara  menuju  kepada  administrasi  yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas
pegawai negeri dan mutu kerapian  organisasi aparatur itu sendiri. Dapat diketahui bahwa kedudukan  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah sangat penting dan menentukan. Selanjutnya  Pegawai  Negeri  Sipil  disebut PNS.
Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri  merupakan  aparatur  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan  pegawai  negeri.  Dalam rangka  usaha  mencapai  tujuan  nasional tersebut  di  atas  diperlukan  adanya  pegawai negeri  yang  penuh  kesetiaan  dan  ketaatan
pada  Pancasila  dan  Undang–Undang  Dasar 1945,  negara  dan  pemerintah  bersatu  padu, bermental  baik,  berwibawa,  berdaya  guna dan  berhasil  guna,  berkualitas  tinggi, mempunyai  kesadaran  tinggi  akan  tanggung jawabnya  sebagai  aparatur  negara,  abdi negara, serta abdi masyarakat.
Pegawai negeri bukan saja unsur aparat negara  tetapi  juga  merupakan  abdi  negara dan  abdi  masyarakat  yang  selalu  hidup ditengah  masyarakat  dan  bekerja  untuk kepentingan  masyarakat,  oleh  karena  itu dalam  pelaksanaan  pembinaan  pegawai negeri  bukan  saja  dilihat  dan  diperlakukan sebagai  aparatur  negara,  tetapi  juga  dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini  mengandung  pengertian,  bahwa  dalam melaksanakan  pembinaan  hendaknya  sejauh mungkin  diusahakan  adanya  keserasian antara  kepentingan  dinas  dan  kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan  bahwa  apabila  ada  perbedaan antara  kepentingan  dinas  dan  kepentingan pegawai  negeri  sebagai  perorangan,  maka kepentingan  dinaslah  yang  diutamakan. Terkait dengan pembinaan PNS sebagaimana telah  diamanatkan  dalam  Undang  Undang No.43  tahun  1999  tersebut,  maka  salah  satu faktor  yang  dipandang  sangat  penting  dan prinsipil  dalam  mewujudkan  aparatur  negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para PNS dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Dalam  meningkatkan  kedisiplinan  PNS tersebut, sebenarnya pemerintah telah memberikan  suatu  kebijaksanaan  dengan  di keluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  30 Tahun 1980, tiga puluh tahun yang lalu telah diberlakukan,  tetapi  pelanggaran  disiplin masih  saja  dijumpai.  Peraturan  Pemerintah tersebut  telah  diganti  dengan  Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan  harapan  lebih  tegas  dan  lebih  adil, sebab  sudah  diatur  pengenaan  sanksi  bagi pimpinan/pejabat  yang  tidak  menghukum terhadap bawahan yang melanggar, sekarang adanya  standarisasi  hukuman  disiplin. Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  aparat
pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu  siap  sedia  menjalankan  tugas  yang telah  menjadi  tanggung  jawabnya  dengan baik, akan tetapi sering terjadi didalam suatu instansi  pemerintah  pegawainya  melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat,  pulang  sebelum  waktunya, bekerja  sambil  ngobrol  dan  penyimpangan– penyimpangan  lainnya  yang  menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut diatas, yang kesemuanya menunjukkan adanya
pelanggaran  terhadap  disiplin  kerja  pegawai yang  menimbulkan  suatu  pertanyaan  yaitu apakah  pelanggaran-pelanggaran  tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk  di  adakan  pembinaaan  atau  penertiban sebagaimana telah di atur dalam UU No. 43
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Kaitannya dengan kedisiplinan
pegawai  tersebut  di  IAIN  Raden  Intan Lampung  sebagai  Lembaga  Pendidikan Agama  Islam  dan  pembentuk  masyarakat yang  patuh  hukum  maka  kedisiplinan pegawai  sangat  penting  untuk  menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Bertitik  tolak  dari  uraian  tersebut diatas,  maka  untuk  mewujudkan  aparatur pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa, kedisiplinan  PNS  merupakan  salah  satu faktor  yang  sangat  menentukan,  Pegawai Negeri  Sipil  sebagai  aparat  pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi  suri  tauladan  terhadap  masyarakat secara  keseluruhan,  sehingga  masyarakat dapat  percaya  terhadap  peran  PNS.  Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan  berwibawa,  tentunya  diperlukan kedisiplinan  para  aparat  pemerintah  dan administrasi  kepegawaian.  Oleh  karena  itu diperlukan  suatu  perangkat  peraturan  yang dapat  mendukung  terciptanya  kedisiplinan pegawai.
Kaitannya  dengan  hal  tersebut  diatas, untuk  membatasi  masalah  yang  hendak diteliti,  maka  penulis  membatasi  penelitian di  IAIN  Raden  Intan  Lampung  mengenai
Aplikasi  P.P.  Nomor  53  Tahun  2010 tentang Peraturan Disiplin PNS khususnya, Pasal  3  angka  11  yaitu  kewajiban  setiap PNS  masuk  kerja  dan  mentaati  ketentuan jam  kerja.  Dalam  penjelasan  peraturan tersebut,  yang  dimaksud  dengan  kewajiban dan  menaati  ketentuan  jam  kerja  adalah setiap  PNS  wajib  datang,  melaksanakan tugas,  pulang  sesuai  ketentuan  jam  kerja serta  tidak  berada  ditempat  umum  bukan karena dinas.
Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.  Keterlambatan  masuk  kerja dan/atau  pulang  cepat  dihitung  secara kumulatif  dan  dikonversi  7½  (tujuh setengah)  jam  sama  dengan  1  (satu)  hari tidak masuk kerja.
Mengenai  ketentuan  jam  kerja  di lingkungan  Lembaga  Pemerintah,  telah ditetapkan  dalam  Keputusan  Presiden  RI Nomor  68  Tahun  1995  tanggal  27 September  1995  dan  berlaku  sejak  1 Oktober  1995  tentang  Hari  kerja  bagi seluruh  Lembaga  Pemerintah  tingkat  Pusat dan  Pemda  DKI  Jaya  ditetapkan  lima  hari kerja  mulai  hari  Senin  sampai  dengan  hari Jumat.Jumlah jam kerja efektif dalam 5 hari kerja  adalah  37,5  jam  dan  ditetapkan sebagai berikut : Hari Senin sampai dengan Hari Jumat : Jam 07.30–16.00, Istirahat Jam 12.00-13.00,  Hari  Jumat  Jam  07.30-16.30, istirahat jam 11.30-13.30. Dikecualikan hari dan jam kerja bagi Unit-unit yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepadamasyarakat dan Lembaga
Pendidikan  mulai  dari  SD,  SLTP  dan SLTA.
Dalam  rangka  meningkatkan  disiplin dan  produktifitas  kerja  pegawai  di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung, telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor In.09/R/HM.01/68/2013,  tanggal  17  Jaunari 2013, tentang Peningkatan Disiplin PNS di lingkungan  IAIN  Raden  Intan  Lampung, yang isinya memuat ketentuan jam masuk dan pulang  kantor  sesuai  dengan  Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995. Jumlah jam  masuk  kantor  dalam  sehari  adalah  8,5 jam (510 menit). Ketentuan lain adalah bagi
pegawai  dan  dosen  yang  hadir  diatas  jam 08.30 maka dianggap tidak hadir dan tidak mendapat  uang  makan.  Pembayaran  uang makan  akan  diberikan  sesuai  dengan realisasi  jumlah  kehadiran  berdasarkan print  out absen  sidik  jari.  Bila  ada kepentingan dinas keluar kantor, harus izin kepada atasan langsungnya dengan mengisi blanko  yang  telah  disiapkan.  Bagi  pegawai yang  melakukan  pelenggaran,  maka  akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan  PP  Nomor  53  Tahun  2010. Surat Edaran tersebut berlaku mulai tanggal 1 februari 2013.
B. PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Berdasarkan data yang penulis dapatkan  dari  masing-masing  Fakultas  dan Kantor  Pusat  serta  Pasca  Sarjana, berdasarkan  laporan  setiap  bulan  yang disampaikan  ke  Bagian  Keuangan,  penulis minta  photocopy  satu  rangkap  sebagai dokumen  penelitian  ini.  Penulisan  hanya mengambil data dari bulan Agustus sampai dengan  bulan  Nopember  2013,  karena dokumen yang lengkap di Bagian Keuangan dari  bulan  tersebut.   Semestinya  penelitian ini  sampai  akhir  bulan  Desember  2013, tetapi  karena  laopran  hasil  penelitian  harus sudah  dilaporkan  sebelum  akhir  tahun, disesuaikan  dengan  anggaran  tahun  yang berjalan.
Dari  Grafik  No.  21  kehadiran  dosen dan  pegawai ≤ 5  (lima)  hari  kerja  sebulan pada  bulan  Agustus  2013,  pada  masing- masing satuan kerja sebagai berikut:
a. Fakultas Dakwah 12 % b. Kantor Pusat dan Pasca Sarjana 0 % c. Fakultas Syari’ah 15 % d. Fakultas Tarbiyah 16 % e. Fakultas Ushuluddin 9 % Ternyata yang sudah baik kehadirannya adalah Kantor Pusat dan Pasca Sarjana.
Kehadiran ≤ 5  (lima)  hari  kerja  di  bulan September  2013,  masing-masing  sebagai berikut:
a. Fakultas Dakwah 10 % b. Kantor Pusat dan Pasca Sarjana 0 % c. Fakultas Syari’ah 18 %
d. Fakultas Tarbiyah 11 % e. Fakultas Ushuluddin 8 % Ternyata yang sudah baik kehadirannya adalah Kantor Pusat dan Pasca Sarjana. Kehadirann ≤ 5  (lima)  hari  kerja  di  bulan Oktober  2013,  masing-masing  sebagai berikut:
a. Fakultas Dakwah 14 % b. Kantor Pusat dan Pasca Sarjana 0 % c. Fakultas Syari’ah 16 % d. Fakultas Tarbiyah 20 % e. Fakultas Ushuluddin 10 % Kehadiran ≤ 5  (lima)  hari  kerja  pada bulan Nopember 2013, sebagai berikut:
a. Fakultas Dakwah 17 % b. Kantor Pusat dan Pasca Sarjana 0 % c. Fakultas Syari’ah 18 % d. Fakultas Tarbiyah 5 % e. Fakultas Ushuluddin 8 % Ternyata yang sudah baik kehadirannya adalah Kantor Pusat dan Pasca Sarjana Secara  keseluruhan  kehadiran ≤ 5  hari kerja ternyata selama 4 (empat) bulan yang sudah  berjalan baik adalah    di Kantor Pusat dan  Pasca  Sarjana  hal  ini  bias  dilhat  pad Grafik  no.  21.  Kantor  Pusat  dan  Pasca Sarjana  memiliki  persentase  kehadiran ≤ 5 hari  kerja  sebesar  0  %.  Hal  ini  didukung karena  sebagian  besar  Kantor  Pusat  dan Pasca  Sarjana  diisi  oleh  pegawai,  yang sudah  mengetahui  peraturan  disiplin pegawai (PP No. 53 Tahun 2010).
Sedangkan  persentase  kehadiran ≤ 5 hari kerja pada Fakultas menunjukkan hasil yang  bervariasi  (Grafik  no.  21).   Dengan persentase tertinggi pada Fakultas Tarbiyah pada bulan Oktober 2013 sebesar 20 %. Hal ini masih nilai baik, karena masih dibawah 50%.  Artinya  hanya  20%  pegawai  dan dosen yang hadir ≤ 5 hari kerja dalam satu bulan.
Berdasarkan dalam Grafik 24 diketahui kehadiran  dosen  dan  pegawai ≤ 20  hari kerja  untuk  seluruh  lingkungan  kerja  IAIN Raden  Intan  Lampung  menunjukkan  hasil yang baik. Lebih dari 50 % seluruh pegawai dan  dosen  hadir ≤ 20  hari  kerja.  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  keseluruhan  civitas akademika  IAIN  Raden  Intan  Lampung sudah  melaksanakan  Peraturan  Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin masuk kerja pegawai.
2.  Faktor  Pendukung  dan  Kendala Terlaksananya  PP  No.  53  Tahun 2010
Adapun faktor pendukung dan kendala pelaksanaan  PP  No.  53  Tahun  2010 dilingkungan  IAIN  Raden  Intan  Lampung adalah sebagai berikut:
a.  Faktor  Pendukung  Pelaksanaan  PP  No.
53  Tahun  2010,  khususnya  mengenai kewajiban PNS, tentang masuk kerja dan mentaati  jam  kerja  dilingkungan  IAIN Raden Intan Lampung adalah sebagaiberikut: 1).  Adanya  sarana  untuk  absen  pakai waktu yaitu absensi finger print (sidik jari),  yang  ditempatkan  di  Kantor Pusat  Rektorat  khusus  pejabat  dan pegawai  Kantor  Pusat,  Di  Masing- masing  Fakultas  Tarbiyah,  Syariah, Ushuluddin dan Dakwah untuk pimpinan  dan  pegawai  Fakultas  serta di  Kantor  Pascasarjana  bagi  pejabat dan  pegawai  PPs  di  Labuhanratu Bandar  lampung.  Dengan  adanya finger  print  akan  lebih  mudah mengetahui  tentang  kehadiran  setiap pegawai  pada  setiap  harinya  dan dengan waktu yang jelas kehadirannya maupun kepulangannya. 2).  Adanya  surat  edaran  Rektor  Nomor: In.09/R/HM.01/391/2012,  tanggal  15 Maret 2012 tentangPemberlakuan
Absensi  Finger  Print  (Sidik  Jari), menjelaskan  sejak  1  Maret  2012 diberlakukan  absensi  finger  print, setiap  hari  kerja  Senin  s/d  Jumat, masuk Pukul 07.30 dan pulang puluk 16.00.  bagi  dosen  hanya  satu  kali setiap  hari  kerja  mulai  pukul  07.30 s.d. pukul 15.00 WIB.
3).  Adanya  surat  edaran  Rektor  Nomor: In.09/R/HM.01/68/2013,  tanggal  17 Januari  2013,  tentang  Peningkatan Disiplin  PNS  di  Lingkungan  IAIN
Raden Intan Lampung, berlaku sejak 1 Pebruari  2013,  jumlah  jam  masuk kantor  sehari  adalah  8,5  jam  (510 menit),  kehadiran  diatas  jam  08.30, dianggap  tidak  hadir  dan  tidak mendapatkan uang makan. SE berlaku untuk  semua  PNS  (pegawai,  pejabat dan dosen).
4). Adanya  surat  Rektor  Nomor: In.09/KP.01/  189/2013,  tanggal  15 Februari 2013, tentang Ralat suratedaranNomor: In.09/R/HM.01/ 68/2013  tanggal  17  Januari  2013, tentang  Peningkatan  Disiplin  PNS  di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung,  berlaku  mulai  tanggal  1 Maret  2013,  penegasan  bahwa  Hari
Jum’at  Pukul  07.00  s/d  16.00  WIB toleransi  terlambat  datang  pukul 08.00 WIB.
5).  Panca  Prasetya  Korpri,  seluruh pegawai  Republik  Indonesia,  berjanji mematuhinya,  diantaranya  pada  point ke     dari Panca Prasetya Korpri yang berbunyi:  Kami  anggota  Korps Pegawai  Republik  Indonesia  adalah insane  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berjanji: menegakkan kejujuran, keadilan dan  disiplin  sereta  meningkatkan kesejahteraan  dan  profesionalisme. Dan  Panca  Prasetya  Korpri,  selalu  di bacakan/diucapkan  oleh  seluruh  PNS, pada  saat  apel/upacara  bulanan. Dengan  sendiri  janji  tersebut,  sudah dilaksanakan  dan  kepatuhan  PNS dalam  mengabdi  kepada  bangsa  dan Negara, sekaligus sebagai pengabdian kepada Allah SWT.
6).  Kode  Etik  Pegawai  sebagaimana tercantum  pada  Pasal  28  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1974  tentang
Pokok-Pokok Kegawaian,  sebagai pedoman  sikap,  tingkah  laku  dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan 7). Sumpah/Janji  PNS,  sebagaimana tercantum  pada  Psal  26  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974,  Pasal
26,  salah  satu  isi  sumpah/janji
tersebut  berbunyi“bahwa  saya,  akan mentaati  segala  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan  tugas  kedinasan  yang dipercayakan  kepada  saya  dengan penuh  pengabdian,  kesadaran  dan tanggung jawab”.
8). DP3,  unsur  yang  dinilai:  ketaatan. (unsur  keempat)  diatur  dalam  PP  no. 10  Tahun  1979.  Ketaatan  adalah kesanggupan  seseorang  PNS,  untuk mentaati  segala  peraturan  perundang- undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku,  mentaati  perintah  kedinasan yang  diberikan  oleh  atasan  yang berwenang,  serta  kesanggupan  untuk tidak  melanggar  larangan  yang ditentukan.
9). Peraturan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran  Pegawai  Negeri  sipli  di Lingkungan  Kementerian  Agama. Dalam  peraturan  tersebut  Pasal  1 yang  dimaksud  dengan  Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan pegawai  negeri  sipil  untuk  mentaati kewajiban  datang,  melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
10).  Peraturan  Mneteri  Keuangan  No.
110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  bunyi Pasal  2  ayat (1) uang makan diberikan berdasarkan  kehadiran  PNS  di  kantor pada  hari  kerja  dalam  1  (satu)  bulan, dan  bunyi  Pasal  3  Uang  makan  tidak diberikan  kepada  PNS  dengan ketentuan  sebagai  berikut  pada  huruf a. tidak hadir kerja. 11). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan  Islam  No.  2  Tahun  2013 tanggal  12  Desember  2013,  tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama
Islam, bunyi Pasal 1 huruf a. disiplin kehadiran  adalah  kesanggupan  dosen yang  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil untuk  mentaati  kewajiban  dating, melaksanakan  tugas,  dan  pulang
sesuai  ketentuan  jam  kerja.  Pasal  2 berbunyi  Hari  kerja  bagi  dosen  dalam melaksanakan  Tridharma  Perguruan Tinggi  ditetapkan  5  (lima)  hari  kerja per minggu, mulai hari Senin sampai b.  Faktor  Kendala  Pelaksanaan  PP  No.  53 Tahun  2010,  tentang  masuk  kerja  dan mentaati  jam  kerja  dilingkungan  IAIN Raden Intan Lampung sebagai berikut: 1). Kurangnya Sosialisasi. Hasil  wawancara  dengan  Pejabat  dan Pegawai  dilingkungan  IAIN  Raden
Intan  Lampung  menunjukkan  tidak sedikit  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) bahkan pejabat yang kurang memahami ketentuan-ketentuan tentang  penerapan  PP   No.  53  Tahun 2010,  Peraturan  Kepala  BKN  No.  21 tahun 2010 ketentuan Pelaksanaan PP
No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin PNS  dan  Peraturan  Menteri  Agama No.  28  Tahun  2013  tentang  Disiplin Kehadiran PNS  di  Lingkungan Kementerian  Agama,  serta  peraturan lainnya, karena tidak setiap pegawai/pejabat terlibat dalam pelanggaran,  walaupun  sebenarnya setiap  pejabat  terlibat  dalam  penerapan hukuman disiplin. Kekurangan pahaman inilah  yang  menyebabkan  setiap  ada pelanggaran  tidak  diberikan  sanksi secara  langsung.  Hal  ini  dikarenakan para  pejabat  tidak  mafhum  terhadap bagaimana proses penyelesaian hukuman disiplin. Sehingga indisipliner  dengan  mudah  dilakukan dan  tidak  menimbulkan  efek  jera. Selama ini, sosialisasi hanya berbentuk  surat  edaran  tertulis  dan pengarahan  pejabat  pada  saat  apel bulanan pada tanggal 17 setiap bulan. Lebih lagi para dosen ada yang tidak tahu dengan ada Peraturan Pemerintah No.  53  Tahun  2010  tersebut.  Hal  ini yang  menyebabkan  data  kehadiran disetiap  fakultas  tidak  bisa  mencapai 0  %  seperti  kehadiran  pada  Kantor Pusat dan Pasca Sarjana. 2). Penerapan sanksi yang tidak tegas. Kurang tegasnya pejabat yang berwenang  memberikan  sanksi  bagi pelanggar  yang  disebabkan  oleh karena para pejabat kurang
memahami  materi  peraturan  tentang Hukuman  Disiplin  PNS,  PP  No.  53 Tahun 2010 dan aturan pelaksanaannya, sehingga  bila  terjadi  pelanggaran, yang  berwenang  kurang  paham  apa yang  harus  dikerjakan.  Kadang- kadang  ada  pelanggaran  yang  tidak dikenai  sanksi  disiplin  atau  sanksi yang  relative  ringan  dengan  alasan manusiawi,  karena  kerabat  dekat, mempunyai backing / keluarga pejabat,  akan  berpengaruh  terhadap penerapan  disiplin,  atau  sengaja dibiarkan waktu berlalu. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan lingkungan,  orang  lain  tidak  takut berbuat pelanggaran dan yang melanggar akan mengulangi perbuatannya. Seharusnya sanksi disiplin diberikan dalam upaya
tercapainya  tujuan  organisasi,  penerapan azas keadilan, pembinaan agar lebih baik, maka
pertimbangan-pertimbangan subyektif harus dihilangkan.
3). Proses yang panjang.
Bagi  pelanggar  tidak  langsung dikenai  sanksi,  tetapi  melalui  proses pemanggilan,  pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pertimbangan pemberian sanksi untuk hukuman sedang dan berat melalui Tim Pemeriksa,  sehingga  terkesan  lambat, berlarut-larut. Apalagi kalau sipelanggar mengajukan keberatan, maka masa berlakunya masih menunggu hasil keputusan dari pejabat yang berwenang menerima keberatan tersebut,  khusus  yang  diajukan  ke BAPEK  bisa  memakan  waktu  lebih dari  satu  tahun.   Selama  menunggu keputusan keberatan tersebut, si pelanggar  masih  diberi  hak  menerima penghasilan/  gaji,  hal  ini  akan mengganggu  suasana  kerja  dan mempengaruhi
pegawailain
dilingkungan kerjanya.
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin yang telah  dilaksanakan  bagi  PNS  di Lingkungan  IAIN  Raden  Intan Lampung Ketentuan  dalam  PP  No.  53  Tahun 2010  mengenai  kewajiban  untuk  masuk kerja,  dirumuskan  secara  rinci  untuk menjaring  PNS  yang  tidak  masuk  kerja tanpa alasan sah adalah sebagai berikut:
Selama  5  s/d  15  hari  kerja  dikenai hukuman ringan.
a. 5 hari kerja dijatuhi hukuman teguran lisan;
b.  6  s/d  10  hari  kerja  dijatuhi  hukuman teguran tertulis;
c. 11 s/d 15 hari kerja dijatuhi hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis. Selama  16  s/d  30  hari  kerja  dikenai hukuman sedang.
a. 16 s/d 20 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan  kenaikan  gaji  berkala selama 1 (satu) tahun;
b. 21 s/d 25 hari kerja dijatuhi hukuman penundaankenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
c. 26 s/d 30 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan  pangkat  setingkat  lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
Selama  31  s/d  46  hari  kerja  atau  lebih dikenai hukuman berat.
a. 31 s/d 35 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan  pangkat  setingkat  lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. 36 s/d 40 hari kerja dijatuhi hukuman oemindahan  dalam  rangka  penurunan jabatan  setingkat  lebih  rendah  yang menduduki  jabatan  struktural  atau fungsional tertentu;
c. 41 s/d 45 hari kerja dijatuhi hukuman pembebasan  dari  jabatan  bagi  PNS yang  menduduki  jabatan  struktural atau fungsional tertentu;
d.  46  hari  kerja  atau  lebih  dikenai hukuman pemberhentian dengan hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri atau  pemberhentian  tidak  dengan hormat sebagai PNS. Setiap  PNS  wajib  datang,  pulang  dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan  jam  kerja.  Keterlambatan  akan
dihitung  secara  kumulatif  dan  dikonversi  1 hari kerja, sama dengan 7½ jam.
Berdasar hasil wawancara dengan para pejabat  dan  pelaksana  kepegawaian  di masing-masing  unit  satuan  kerja  yang  ada unsur  unit  kepegawaian,  diketahui  bahwa sampai  saat  belum  ada  penerapan  sanksi yang  sesuai  PP  N0.  53  Tahun  2010. Pemberian  sanksi  yang  ada  hanya  berupa pemberitahuan  atau  himbauan  untuk mentaati ketentuan masuk kerja.

## C. PENUTUP
Disiplin  yang  datang  dari  individu sendiri  adalah  disiplin  yang  berdasarkan  atas kesadaran  individu  sendiri  dan  bersifat spontan.  Disiplin  ini  merupakan  disiplin yang  sangat  diharapkan  oleh  suatu organisasi  karena  disiplin  ini  tidak memerlukan perintah atau teguran. Disiplin berdasarkan  perintah  yang  kini  dijalankan karena  adanya  sanksi  atau  ancaman hukuman.  Dengan  demikian  orang  yang melaksanakan  disiplin  ini  karena  takut terkena  sanksi  atau  hukuman,  sehingga disiplin  dianggap  alat  untuk  menuntut pelaksanaan tanggung jawab.
Inti dari pembentukan disiplin ada dua cara  yaitu  melalui  pengembangan  disiplin pribadi  atau  pengembangan  disiplin  yang datang  dari  individu,  serta  melalui penerapan  tindakan  disiplin  yang  ketat, artinya bagi seorang PNS yang indisipliner akan  dikenai  hukuman  atau  sanksi  sesuai dengan tingkatan kesalahan.
Adapun  kenyataan  yang  dapat  kami simpulkan  dari  pelaksanaan  PP  No.  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS khususnya  mengenai  Pasal  3  angka  11 tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan  jam  kerja,  dilingkungan  IAIN Raden  Intan  Lampung  adalah  sebagai berikut:
1.  Peran  atasan  dalam  penegakan  disiplin PNS  sangat  urgen  dan  mendasar. Disamping  itu  atasan  harus  menyiapkan aturan  perilaku,  mereka  harus  memberi keteladanan,  bahwa  mereka  juga  harus siap  memberikan  hukuman,  sebab  bila tidak, maka merekalah yang pantas diberi hukuman  disiplin  oleh  atasannya.  Jadi
disiplin  dan  tidaknya  bawahan  merupakan cerminan kedisiplinan atasannya.
2.  Berdasarkan  kehadiran  pegawai  dan dosen  dilingkungan  IAIN  Raden  Intan Lampung  selama  empat  bulan  terakhir sudah  menjalankan  PP  No.  53  Tahun 2010,  terbukti  dengan  kehadiran ≤ 20
hari  kerja  diatas  50  %,  tapi  perlu ditingkatkan lagi. 3.  Sosialisasi  yang  selama  ini  belum menyentuh seluruh pegawai dan dosen,sehingga  masih  perlu  diadakan sosialisasi secara khusus dengan melibatkan  seluruh  civitas  akademika
IAIN Raden Intan Lampung D. DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ghufron, Pokok-pokok  Peminaan Pegawai Negeri Sipil , Jakarta, Inspektorat Jenderal Departemen Agama, 2008
Nainggolan, H, Pembinaan Pegawai Negeri
Sipil , Jakarta, Pertja, 1987
Moekijat,  Drs., Manajemen  Kepegawaian ,
Banung, Alumni, 1985 Punaji  Setyosari,  Prof.Dr.M.Ed,H, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan ,  Edisi  Kedua,  Jakarta, Prenada Media Group, 2012
Sugiyono,  Prof.  Dr., Metode  Penelitian Kuatitatif  Kualitatif  dan  R  &  D ,
Bandung, Alfabeta, 2012
Soegeng  Prijodarminto,  SH., Pegawai Negeri  Sipil  Posisi,  Pengelolaan  dan Pembinaan , Jakarta,Pradnya Paramita, 1993 Soekidjo Notoatmodjo, Prof. Dr., Pengembangan Sumber Daya Manusia , Jakarta, Rineka Cipta, 2003 Suradji, Drs. MA, Manajemen Kepegawaian  Negara,  Bahan  Ajar Diklat Prajabatan Golongan I dan II, Jakarta, LANRI, 2003. Triguno,  Dipl,  Ec.  LLM,  Drs., Budaya Kerja  Menciptakan  Lingkungan  Yang Kondusive untuk Meningkatkan Produktivitas  Kerja ,  Jakarta,  Golden Trayon Press, 2004
Himpunan Peraturan tentang Kepegawaian
Jilid II , Biro Kepegawaian Departemen Agama RI, Jakarta, 2003 Himpunan Peraturan Per-Undang- Undangan, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Disiplin PNS),
Bandung, Fokusmedia, 2010
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang Guru  dan  Dosen ,  Jakarta, Sinar Garfika, 2005.
Peraturan  Pemerintah  tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 1999 .
Pedoman  Beban  Kerja  Dosen ,  Direktorat Pendidikan  Tinggi  Islam  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011. Buku  Pedoman  Penelitian ,  Lembaga Penelitian  Institut  Agama  Islam Negeri  Raden  Intan  Lampung  Tahun 2011
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam  Nomor  2  Tahun  2013  tentang
Disiplin Kehadiran Dosen