## MEKANISME VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN
Tasbir, Ahkam Jayadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: sabirabhi8@gmail.com

## Abstrak
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana persyaratan subjektif dan objektif untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui jalur perseorangan, dan Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon jalur perseorangan di kabupaten Bone pada tahun 2018 berdasarkan  UU  No.10  tahun  2016  dan  PKPU  No.15  tahun  2017.  Data  penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Bone dengan melakukan wawancara kepada dewan teknis Penyelenggara Pemilu dan Kasubag Tekhnis Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun persyaratan bakal calon kepala  daerah  jalur  perseorangan  terbagi  atas  dua  persyaratan  yaitu  persyaratan    subjektif  dan persyaratan  objektif.  Dan  adapun    mekanisme  verifikasi  persyaratan  bakal  calon  kepala  daerah dilakukan  dengan  3  tahap  verifikasi  yaitu  :  (1)  Verifikasi  jumlah  minimum  dukungan  dan persebarannya  wilayah  daftar  pemilih  tetap  (2)  verifikasi  penghitungan  administrasi  identitas daftar pemilih tetap dan (3) verifikasi lapangan faktual.
Kata Kunci: Verifikasi; Calon Perseoran gan ; Pemilihan Kepala Daerah

## Abstract
The  aimof  this  study  was  tofind  out  about  the  subjective  and  objective  requirement  sof independent  regional  head  candidates,  and  how  the  verification  mechanism  for  independent regional head candidates in Bone district in 2018 based on Law No. 10 of 2016 and PKPU No. 15 of 2017. The research data used are qualitative. This research was carried out in the office of the Bone Regency Election Commissi on by conducting interviews with the Election Organizer Technical  Board  and  the  Election  Technical  Sub-Section  Head. The  results  show  that  the requirements  for prospective regional head  candidates for individual lanes are divided  into  two requirements,  namely  subjective  requirements  and  objective  requirements.  Andt  hemechanism for  verifying  the  requirements  for  prospective  regional  head  siscarried  out  with  3  stagesof verification,  namely:  (1)  Verification  of  the  amount  of  support  and  distribution,  (2) Administrative verification, and (3) Factual verification.

## Keywords: Verification, Candidate Independent, Regional Head Candidate

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik  Indoesia  1945 1 .  Salah  satu  ciri  negara  hukum  yaitu  sistem  demokkrasi  yang berkedaulatan  rakyat.  Penyelenggara  sistem  demokrasi  bertumpu  pada  partisipasi  dan kepentingan rakyat.
Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat  adalah  wujud pengembalian  “hak-hak  dasar”  terhadap    pemimpin  daerah  kepada  rakyat.  Hal  ini,  hak kedaulatan  dan  kesempatan  rakyat  dalam  memilih  pemimpinnya  secara  langsung,  bebas  dan rahasia  tanpa  ada  intervensi  dari  pihak  manapun.  Hasil  dari  perubahan  UUD  1945  diharapkan sistem ketatanegaraan indonesia mengalami perubahan besar.
Syarat  objektif  yang  harus  dipenuhi  calon  perseorangan  berupa  kartu  tanda  penduduk (KTP)  sudah  ditentukan  oleh  KPU  kabupaten  daerah  berdasarkan  jumlah  daftar  pemilh  tetap pada  pemilihan  umum  terakhir  dalam  skala  suara  provinsi.  Kemudian  syarat  KTP  yang  sudah dikumpulkan dalam bentuk formulir pendaftaran oleh calon perseorangan disetor kekantor KPU kabupaten sekaligus pengumaman diri maju sebagai calon kepala daerah jalur independen.
Tahap  pertama  perhitungan  (verifikasi  administrasi)  dilakukan  oleh  beberapa  elemen lembaga pemilu seperti KPU, PPK, PPL, Bawaslu, dan tim pasangan calon perseorangan, untuk membuktikan keaslian identitas KTP.
Tahap  kedua  yaitu  pemeriksaan  lapangan  (verifikasi  faktual)  yang  dilakukan  oleh  1  dari anggota  PPS,  1  anggota  PPK,  1  anggota  Bawaslu  dan  2  anggota  tim  pasangan  calon perseorangan. Ketua PPS membagi wilayah kerja (kordinat wilayah) kepada anggota PPS untuk melakukan  verifikasi  faktual.  PPS  berkordinasi  dengan  kepala  pejabat  setempat  untuk memvalidasi  hasil  verifikasi  faktual,  dengan  meminta  tanda  tangan  dan  cap  stempel  basah daerah.
Berita  acara  perseorangan,  diserahkan  kepada  KPU,  PPK,  PPL,  tim  pasangan  calon perseorangan dan arsip PPS. KPU Kabupaten Bone akan melakukan pemantauan dalam tahapan verifikasi  faktual  yang  dijadwalkan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memantau  penyelenggaraan verifikasi faktual oleh PPS sekaligus pendampingan jika ada kendala yang terjadi di lapangan.
Pemilihan kepala daerah  dengan jalur perseorangan adalah wujud sistem demokrasi yang berdasar  pada  rasa  kecewa  masyarakat  terhadap  partai  politik  yang  mengatas  namakan popularitas  elit  penguasa  sebagai  modal  sosial  mengait  suara  rakyat.  Kondisi  ini  membawa alasan  kuat  adanya  elit  politik  menempuh  jalur  perseorangan  (independen)  yang  bebas  dari intervensi partai politik. 2

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  ”pendekatan  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  adalah  pendekatan  sosial  dan  deskriptif  kualitatif” 3 ,  penelitian  ini  merupakan penelitian  field  research (lapangan) ,  sumber  data  yang  dipakai  yaitu  primer  dan  sekunder, pengambilan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  dengan  pihak  terkait  secara  objektif, diperoleh dari pustaka buku atau literatur, peraturan undang-undang, dan putusan terkait dengan judul skripsi.
1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2 Suharizal, pemilukada, regulasi, dinamika, dan konsep mendatang (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2012), h. 4
3 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , Bandung: 2005, h.25

## Hasil dan Pembahasan
A. Bagaimana  persyaratan  calon  kepala  daerah  jalur  perseorangan  (independen) berdasarkan UU No.10 tahun 2016 dan PKPU No.15 tahun 2017 di pemilihan kepala daerah kabupaten Bone
Persyaratan  bakal  calon  Bupati-wakil  bupati  jalur  perseorangan  terbagi  atas  dua,  yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah persyaratan menyangkut person dari bakal calon kepala daerah perseorangan. Sedangkan syarat objektif adalah persyaratan dukungan yang dikumpulkan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan. 4
1. Syarat objektif berdasarkan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU no.15 tahun 2017 5
Calon  kepala  daerah  yang  ingin  mendaftar  sebagai  calon  jalur  perseorangan  harus  dapat memenuhi  syarat  dukungan  dari  jumlah  penduduk  yang  terdaftar  dalam  DPT  (daftar  pemilih tetap)  dan  mempunyai  hak  pilih  didaerah  bersangkutan  dihitung  dari  suara  terakhir  dalam pemilihan umum daerah.
1. Kabupaten dengan jumlah DPT 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka dukungan yang harus diperoleh  adalah 10%(sepuluh persen) suara.
2. Kabupaten dengan jumlah DPT lebih dari 250.000(dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai 500.000(lima  ratus  ribu)  jiwa  maka  dukungan  yang  harus  diperoleh  adalah  8,5%(delapan setengah persen) suara.
3. Kabupaten  dengan  jumlah  DPT  lebih  dari  500.000(lima  ratus  ribu)  jiwa,  maka  dukungan yang harus diperoleh adalah 7,5%(tujuh setengah persen) suara.
4. Kabupaten dengan jumlah DPT lebih dari 1.000.000(satu juta) jiwa, maka dukungan yang harus diperoleh adalah 6,5%(enam setengah persen) suara.
5. Jumlah DPT dukungan harus tersebar dilebih dari 50%(lima puluh persen) suara di wilayah kabupaten. 6
Untuk  lebih  jelasnya  baca  UU  no.10  tahun  2016  pasal  41  ayat  (2),  serta  dijelaskan  lebih detail dalam PKPU no.15 tahun 2017 pasal 10 ayat (1) dan (2).
2. Syarat  Subjektif berdasarkan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU no.15 tahun 2017 7
Setiap wara negara Indonesia memiki hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Berketuhanan yang maha esa,
b. Berideologi pancasila, UUD 1945. Dan setia terhadap NKRI,
c. Tingkat pendidikan paling rendah SLTA sederajat,
d. Untuk calon gubernur minimal berumur 30 tahun, dan calon bupati 25 tahun,
e. Dinyatakan oleh dokter sehat jasmani dan rohani,
f. Memiliki catatan bersih dari kasus pidana dan berkelakuan baik,
g. Menyerahkan catatan kekayaan,
h. Bersih dari hutang yang dapat merugikan Negara,
i. Belum  pernah  menjadi  kepala  daerah  provinsi  dan  kabupaten  atau  kota  selama  2  periode bertutrut-turut, baik dengan jabatan yang sama maupun didaerah yang sama, dan
j. Tidak dalam status jabatan apapun (abdi negara), seperti:
4 Hasil wawancara dari Rita Febrianti (Kasubag Tekhnis pemilu dan hupmas), diwawancara pada tanggal 7 Januari 2019
5 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
6 PKPU No.15 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupari dan Wakil Bupati
7 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
1) Anggota Legislatif dan eksekutif,
2) Anggota TNI/POLRI,
3) BUMN dan BUMD,
4) PNS,
5) KPU, dan sebagainya. 8
Untuk lebih jelasnya baca UU no.10 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) dan (2), serta dijelaskan lebih detail dalam PKPU no.15 tahun 2017 pasal 4 ayat (1).
B. Bagaimana  mekanisme  verifikasi  persyaratan  calon  kepala  daerah  jalur perseorangan  (independen)  di  kabupaten  Bone  pada  tahun  2018  berdasarkan  UU No.10 tahun 2016 dan PKPU No.15 tahun 2017
Adapun tahapan Verifikasi keabsahan dokumen identitas dukungan Pasangan bakal  Calon perseorangan terdiri atas 3 tahapan, yaitu : 9
1. Verifikasi jumlah minimum dukungan dan persebaran wilayah bersangkutan Merupakan penelitian jumlah dukungan yang ditetapkan dalam UU no.10 tahun 2016 yang  diatur secara detail  di  PKPU no.15 tahun 2017, dan dukungan tersebut  tersebar di 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam lingkup satu kabupaten.
2. Verifikasi Administrasi Merupakan  penelitian  terhadap  kelengkapan  dan  keabsahan  dokumen  sebagai pemenuhan syarat perseorangan menjadi peserta pilkada. 10
3. Verifikasi Faktual
Verifikasi  faktual  adalah  penelitian  dan  pencocokan  terhadap  kebenaran  objek identitas dilapangan dengan dokumen persyaratan. 11

## Kesimpulan
Syarat  subjektif  adalah  persyaratan  yang  menyangkut    person  dari  bakal  calon  kepala daerah perseorangan. Sedangkan syarat objektif adalah syarat dukungan yang harus dikumpulkan bakal calon kepala daerah  jalur perseorangan.
Ada 3 tahapan verifikasi yaitu, (1)Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya yaitu  Verifikasi  jumlah  minimal  dukungan  persebarannya  adalah    penelitian  jumlah  dukungan yang ditetapkan dalam UU No. 10 tahun 2016 diatur secara detail di PKPU No.15  tahun 2017, dan  dukungan  tersebut  tersebar  di  50%    dari  jumlah  kecamatan  dalam  lingkup  satu  kabupaten, (2)Verifikasi Administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai  pemenuhan  syarat  perseorangan  menjadi  peserta  pilkada,  dan  (3)Verifikasi  faktual adalah  penelitian  dan  pencocokan  terhadap  kebenaran  objek  dilapangan  dengan  dokumen persyaratan
8 PKPU No.15 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupari dan Wakil Bupati
9 Hasil wawancara dari Nasaruddin (Divisi Tekhnis Penyelenggara Pemilihan Umum Kab. Bone), 7 Januari 2019
10 Hasil wawancara dari Nasaruddin ( Divisi tekhnis penyelenggara pemilu kab. Bone), 7 Januari 2019
11 Hasil wawancara dari Rita Febrianti (Kasubag Tekhnis pemilu dan hupmas), diwawancara pada tanggal 7 Januari 2019

## Daftar Pustaka
Suharizal, Pemilukada,  Regulasi,  Dinamika,  dan  Konsep  Mendatang (Jakarta:  PT.  Raja Grapindo Persada, 2012).
M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , Bandung: 2005.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil wawancara dari Nasaruddin ( Divisi tekhnis penyelenggara pemilu kab. Bone).
Hasil wawancara dari Rita Febrianti (Kasubag Tekhnis pemilu dan hupmas).
UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
PKPU  No.15  tahun  2017  tentang Pencalonan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Walikota  dan Wakil Walikota, dan Bupari dan Wakil Bupati