Paramudya  Wiratama  (2022)  Etika  Penggunaan  Media  Sosial  Pemerintah  dalam  Konteks  Pelayanan Publik. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (7)
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## ETIKA  PENGGUNAAN  MEDIA  SOSIAL  PEMERINTAH  DALAM  KONTEKS PELAYANAN PUBLIK

## Paramudya Wiratama
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia email: paramudya.witama@gmail.com

## Abstrak
Kajian ini didasari atas terdapatnya umpan balik negatif dari masyarakat khususnya warganet terhadap penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah, berdasarkan fenomena  tersebut  dikaji  bagaimana  etika  komunikasi  penggunaan  media  sosial pada  instansi  pemerintah  dalam  konteks  pelayanan  publik.  Kajian  dilakukan dengan  cara  studi  literatur.  Hasil  kajian  memperlihatkan  etika  komunikasi pemerintah  berperan  penting  dalam  mendorong  keberhasilan  pelayanan  publik, sehingga  harus  menjadi  perhatian  serius  bagi  praktisi  humas  pemerintah  dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Penggunaan media sosial pemerintah tidak bisa dipersamakan  layaknya  menggunakan  media  sosial  pribadi  karena  terdapat perbedaan etika dan aturan main di antara keduanya, jika akun media sosial pribadi secara  leluasa  dapat  dipergunakan  berekspresi  demi  kepentingan  pribadi,  maka akun media sosial pemerintah digunakan semata-mata untuk mendukung pelayanan publik dengan tujuan akhir mencapai tujuan negara.
Kata Kunci: etika, komunikasi, media sosial, pemerintah

## Abstract
This  study  is  based  on  the  existence  of  negative  feedback  from  the  community, especially  netizens  on  the  use  of  social  media  by  government  agencies,  based  on this phenomenon, it is studied how the ethics of communication using social media in government agencies in the context of public services. The study was conducted by  means  of  a  literature  study.  The  results  of  the  study  show  that  government communication ethics plays an important role in encouraging the success of public services,  so  it  must  be  a  serious  concern  for  government  public  relations practitioners in communicating to the public. The use of government social media cannot be equated with using personal social media because there are differences in ethics and rules of the game between the two, if personal social media accounts can freely be used for expression for personal gain, then government social media accounts  are  used  solely  to  support  public  services.  with  the  ultimate  goal  of achieving state goals.
Keywords: ethics, communication, social media, government.

## Pendahuluan
Kehadiran media sosial membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat,  media  sosial  secara  signifikan  telah  mengubah  gaya  berkomunikasi masyarakat,  penggunaan  media  sosial  sebagai  tren  baru  berkomunikasi  tak  dapat terbantahkan  lagi (Setiadi,  2016) .  Hal  ini  terjadi  seiring  pertumbuhan  penggunanya yang sekian masif. Publikasi datareportal.com (2022) mengungkapkan terdapat 191 juta pengguna  media  sosial  di  Indonesia  pada  bulan  Januari  tahun  2022,  ini  setara  dengan 68,9  persen  dari  total  populasi  dan  mengalami  peningkatan  sebesar  12,6  persen  atau sekitar  21  juta  pengguna  di  banding  tahun  2021.  Dengan  jumlah  pengguna  begitu banyak  maka  hal  yang  wajar  jika  media  sosial  di  nilai  sebagai  saluran  efektif  untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Pemerintah  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  pelayanan  publik  telah menjadikan  media  sosial  sebagai  salah  satu  opsi  dalam  berkomunikasi  dengan  publik (Hastrida,  2021) .  Hal  ini  menjadi  penting  mengingat  faktor  komunikasi  memiliki korelasi  dengan  pelayanan  publik. (Koapaha,  Warouw,  &  Rembang,  2018) mengungkapkan  komunikasi  merupakan  salah  satu  elemen  penting    dan  sangat berdampak  terhadap  proses  pelayanan  publik  yang  baik,  namun  peranan  komunikasi pemerintah  dalam  konteks  persoalan  pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  indikator yang sering luput dari perhatian pemerintah.
Media  sosial  memang  terbukti  dapat  memberikan  suasana  interaktif  di  antara penggunanya,  begitu  juga  dalam  hal  membangun  komunikasi  antara  pemerintah  dan masyarakat,  dengan  adanya  media  sosial  akses  komunikasi  dengan  pemerintah  terasa kian dekat, jarak bukan lagi menjadi hambatan,  kehadirannya seolah memberi jawaban akan rumitnya berkomunikasi dengan pemerintah di masa lampau, tanpa bertatap muka atau  pun  melalui  prosedur  formal  yang  panjang  masyarakat  kini  lebih  mudah berkomunikasi  dengan  pemerintah,  manfaat  ini  sangat  positif  dalam  membangun masyarakat  yang  informatif. (Hastrida,  2021) mengungkapkan  terjalinnya  ikatan interaktif  antara  pemerintah  dengan  publik  merupakan  hakikat  dari  pengelolaan  media sosial  pemerintah.  Terdapatnya  sikap  saling  dukung  dengan  adanya  pembagian informasi,  kerja  sama  massal  dan  transaksi  sosial  antara  pemerintah  dengan konstituennya  merupakan  indikator  keberhasilan  dari  media  sosial.  Publik  dapat kesempatan  mengekspresikan  diri  dan  pikirannya,  memperoleh  kesempatan  untuk berbicara,  termasuk juga kesempatan dalam hal memberikan  kritik kepada pemerintah secara langsung dan terbuka di media sosial.
Namun    dibalik  manfaat  yang  di  dapat  dari  penggunaan  media  sosial pemerintah,  muncul  persoalan  baru  menyangkut  bagaimana  etika  pemerintah  dalam menggunakan  media  sosial?  Apakah  ada  kebijakan  terkait  standar  etika  pemerintah dalam  berkomunikasi  di  media  sosial?  Persoalan  ini  menarik  untuk  dikaji  karena penggunaan  media  sosial  merupakan  sesuatu  yang  baru  pada  instansi  pemerintah,  dan realitasnya  penggunaan  media  sosial  oleh  pemerintah  juga  mendapatkan  kritikan  dari masyarakat. Fenomena terkait penggunaan media sosial pemerintah pernah diteliti oleh (Karunianingsih  &  Utomo,  2020) dalam  artikel  yang  berjudul  “Etika  Komunikasi
Publik bagi Humas Pemerintah dalam Bermedia Sosial (Studi Kasus pada Akun Twitter @Kemkominfo  dan  @InfoBMKG).  Dalam  penelitian  tersebut  penulis  menyoroti  cara komunikasi  akun  resmi  Twitter  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI (Kemkominfo)  yang  mendapatkan  umpan  balik  negatif  berupa  kritikan  dan  komentar negatif  dari  warganet,  namun  sebaliknya  akun  Twitter  milik  Badan  Meteorologi, Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG)  justru  lebih  diterima  oleh  warganet  dalam korelasinya  dengan  etika  komunikasi  terhadap  masyarakat  sebagai  wadah  informasi resmi yang dimiliki instansi pemerintah.
Adanya  umpan  balik  negatif  dari  masyarakat  khususnya  warganet  terkait  etika penggunaan media sosial pemerintah menandakan terdapatnya permasalahan dalam cara berkomunikasi pemerintah. Mengingat etika komunikasi adalah hal yang penting dalam pelayanan  publik  dan  sedangkan  dalam  praktiknya  terdapat  umpan  balik  negatif terhadap  etika  komunikasi  pemerintah,  maka  dalam  artikel  ini  akan  di  kaji  bagaimana seharusnya  etika  komunikasi  penggunaan  media  sosial  pemerintah  dalam  konteks pelayanan publik.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  dengan  melakukan studi  literatur/studi  kepustakaan.  Menurut  Zed  (2003:3)  dalam (Supriyadi,  2016) studi kepustakaan merupakan “sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian”. Dalam kajian ini akan ditelusuri literatur-literatur yang relevan dengan maksud kajian.

## Hasil dan Pembahasan
A. Etika
Terdapat  ragam  definisi  tentang  makna  etika,  namun  istilah  ini  selalu berhubungan  dengan  sikap  atau  tingkah  laku.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  Daring  etika  adalah  “ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)”. Menurut (Yusuf, 2017) etika memiliki  keidentikan  sekali  dengan  suatu  ukuran  perilaku  yang  menggambarkan terkait  apa  perbuatan  yang  semestinya  diperbuat  dan  apa  pula  yang  semestinya ditinggalkan.
(Said,  2021) berpandangan  bahwa  etika  adalah  sebagai  tolak  ukur  peradaban bangsa,  yang  merupakan  dasar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  tingginya peradaban tersebut di nilai dari kepatuhan masyarakat bertindak berdasarkan aturan main yang telah disetujui secara kolektif.
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa etika pada intinya berbicara tentang sikap  atau  tingkah  laku    manusia  tentang  bagaimana  bersikap  baik  dan  benar  dan menghindari  apa  yang  tidak  elok  sebagai  landasan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.

## B. Tujuan Negara sebagai Landasan Komunikasi Pemerintah
Pelaksana  humas  pemerintah  atau  dikenal  juga  sebagai  praktisi  humas pemerintah  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Peraturan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  Per/12/M.PAN/08/2007  tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat  di Lingkungan Instansi  Pemerintah  bahwa “Praktisi  humas  pemerintah  adalah  individu  yang  pekerjaan  dan  jabatannya melakukan  fungsi  humas  dan  komunikasi  pada  lembaga  pemerintahan.” Berdasarkan  peraturan  ini  jelas  bahwa  fungsi  humas  pemerintah  berkaitan  dengan tugas pemerintah. Pemerintah sendiri sebagai bagian dari negara tugasnya berkaitan dengan pencapaian tujuan negara, sebagaimana dijelaskan oleh C.S.T. Kansil (1985) dalam (Saputra,  2017) bahwa  “Pemerintah  ini  sebagai  alat  untuk  bertindak  demi kepentingan  rakyat,  untuk  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  tertera  dalam Alinea  ke  IV  Pembukaan  UUD  Tahun  1945”.  Erliana  Hasan  (2005)  dalam Hariyanto dan  Juniari C (2019:29)  menjelaskan bahwa “komunikasi pemerintahan adalah  penyampaian  ide,  program,  dan  gagasan  pemerintah  kepada  masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara”.
Salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUD 1945  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ini  merupakan  tujuan  negara  yang harus menjadi fokus penyelenggaraan negara,  hal tersebut harus dijadikan panduan bagi  siapa  pun  yang  diberi  amanat  sebagai  pelaksana  tujuan  negara  dan  harus diaplikasikan  oleh  setiap  unsur-unsur  penyelenggara  negara  yang  bertindak  atas nama  pemerintah  tak  terkecuali  bagi  setiap  orang  yang  diberi  tugas  dalam menjalankan  fungsi  humas  di  instansi  pemerintahan.  Jadi  sebagai  bagian  dari  alat yang tugasnya berkaitan dengan pemerintahan fungsi humas pemerintah tidak boleh lari  dari  prinsip-prinsip  dasar  tujuan  negara,  humas  pemerintah  harus  memastikan bahwa  setiap  komunikasi  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  benar-benar  harus sesuai dengan tujuan negara, termasuk dalam hal ini komunikasi pemerintah melalui media sosial.
C. Komunikasi Pemerintah sebagai Unsur Pelayanan Publik
(Rohayatin  et  al.,  2017) mengungkapkan  perlunya  bagi  aparatur  pemerintah memberikan  pelayanan  publik  yang  selalu  berorientasi  terhadap  kepentingan masyarakat  (publik),  mengingat  pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  unsur  yang berharga dalam organisasi pemerintah.
Menurut (Larasari,  2008) ,  pelayanan  publik  merupakan  segala  ragam pelayanan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  di  sektor  publik  mengacu kepada  kebutuhan  publik  untuk  menyediakan  barang  dan  atau  jasa  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Terkait  hal  ini  institusi pemerintah  bertindak  sebagai  perangkat  pemberi  layanan  dan  merupakan  satu  di antara fungsinya yang penting dan utama.
Komunikasi  pemerintah  sebagai  bagian  dari  pelayanan  publik  di  atur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik, dalam Pasal 5 Ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa:
“Ruang  lingkup  pelayanan  publik  meliputi  pelayanan  barang  publik  dan  jasa publik  serta  pelayanan  administratif  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan”.
Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa:
“Ruang  lingkup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pendidikan, pengajaran,  pekerjaan  dan  usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan  informasi, lingkungan  hidup,  kesehatan,  jaminan  sosial,  energi,  perbankan,  perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.”
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan suatu  tindakan  pemerintah  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  publik  dengan memberikan  layanan  kepada  masyarakat,  salah  satu  ruang  lingkup  dari  pelayanan publik  tersebut  adalah  komunikasi  dan  informasi,  mengingat  hal  ini  maka  dalam melakukan  komunikasi  kepada  masyarakat  tenaga  humas  atau  praktisi  humas pemerintah  harus  berorientasi  kepada  kepentingan  publik  yang  mengacu  kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Korelasi Etika Komunikasi Pemerintah dengan Pelayanan Publik
Dalam  beberapa  literatur  dijelaskan  mengenai  keterkaitan  antara  etika komunikasi  dan  pelayanan  publik (Aprilia  &  Nurchotimah,  2022) mengungkapkan pentingnya  komunikasi  pemerintahan  dalam  menentukan  keberhasilan  pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengingat kedudukan pemerintah  sebagai  aktor  dalam  menyampaikan  informasi  dan  mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan sumber daya masyarakat.
(Aminulloh,  Setyawan,  &  Fauzan,  2014) berdasarkan  penelitiannya memberikan  beberapa  kesimpulan  bahwa  terdapatnya  pengaruh  positif  dan signifikan komunikasi terhadap pelayanan publik, terdapatnya pengaruh positif dan signifikan  etika  terhadap  pelayanan  publik,  dan  juga  terdapatnya  pengaruh  positif dan  signifikan  komunikasi  dan  etika  terhadap  pelayanan  publik.  Selain  itu terdapatnya  juga  pengaruh  positif  dan  signifikan  perilaku  arogansi  dan  sikap apatisme  terhadap  pelayanan  publik,  terdapatnya  juga  pengaruh  positif  dan signifikan  komunikasi  terhadap  pelayanan  publik  melalui  perilaku  arogansi  dan sikap  apatisme  masyarakat,  kemudian  terakhir  terdapatnya    pengaruh  positif  dan signifikan    etika  terhadap  pelayanan  publik  melalui  perilaku  arogansi  dan  sikap apatisme masyarakat.
Berdasarkan literatur di atas dapat dipahami bahwa terdapatnya korelasi antara etika  komunikasi  terhadap  pelayanan  publik,  etika  komunikasi  yang  baik  akan memberikan  dampak  yang  baik  terhadap  kualitas  pelayanan  publik,  dan  tentunya apabila aparatur negara tidak bijak dalam berkomunikasi tanpa memperhatikan etika komunikasi  dapat  berakibat  negatif  terhadap  keberhasilan  pelayanan  publik, sehingga  dapat  di  simpulkan  etika  komunikasi  pemerintah  berperan  penting  dalam mendorong keberhasilan pelayanan publik, sehingga harus menjadi perhatian serius bagi praktisi humas pemerintah dalam berkomunikasi kepada masyarakat.

## E. Etika Penggunaan Media Sosial Pemerintah
Perkembangan  teknologi  yang  kian  maju  juga  berdampak  pada  kecondongan perubahan  rangkaian    tindakan  humas  pemerintah  atau  GPR (Ramadani,  2019) . Perubahan  tersebut  di  tandai  dengan  beralihnya  pola  komunikasi  pemerintah  dari cara-cara  konvensional  ke  cara-cara  digitalisasi,  ini  juga  merupakan  respons terhadap  perubahan perilaku komunikasi masyarakat saat ini.
Salah  satu  bentuk  perubahan  komunikasi  pemerintah  tersebut  adalah  dengan penggunaan  media  sosial  dalam  menyampaikan  pesan  kepada  masyarakat.  Media sosial  menurut  KBBI  Daring  Kemdikbud  adalah  “laman  atau  aplikasi  yang memungkinkan  pengguna  dapat  membuat  dan  berbagi  isi  atau  terlibat  dalam jaringan  sosial”.  Media  sosial  pada  intinya  adalah  media  yang  berbasis  online memiliki fitur-fitur interaktif untuk berkomunikasi dengan sesama penggunanya.
Pemerintah  telah  menerbitkan  peraturan  terkait  penggunaan  media  sosial pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi  Pemerintah.  Aturan  ini  sebagai  acuan  bagi instansi  pemerintah  dalam  menyebarkan  informasi  dan  komunikasi  kepada masyarakat, prinsip media sosial humas pemerintah menurut peraturan ini adalah:
“1. kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat,  berimbang,  dan  keterwakilan;  2.  integritas,  yakni  menunjukkan  sikap  jujur dan  menjaga  etika;  3.  profesional,  yakni  memiliki  pendidikan,  keahlian,  dan keterampilan  di  bidangnya;  4.  responsif,  yakni  menanggapi masukan  dengan  cepat dan  tepat;  5.  terintegrasi,  yakni  menyelaraskan  penggunaan  media  sosial  dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet ( on-line ) maupun yang tidak berbasis internet ( off-line ); 6. keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.”
Prinsip-prinsip di atas merupakan pedoman bagi setiap individu praktisi humas pemerintah  di  dalam  berkomunikasi  menggunakan  akun  media  sosial  pemerintah. Prinsip-prinsip  tersebut  perlu  diteladani  dengan  baik  untuk  menghindari  timbulnya umpan balik negatif dari warganet, setiap pesan atau konten informasi yang dimuat harus  benar-benar  memperhatikan  keenam  variabel  tersebut,  penting  untuk  selalu diingat  bahwa  etika  komunikasi  pemerintah  berkorelasi  dengan  keberhasilan pelayanan publik.
F. Perbedaan Pengelolaan Media Sosial Pribadi dan Media Sosial Pemerintah.
Mengamati  penggunaan  media  sosial  di  Indonesia,  perbedaan  pengelolaan media  sosial  pemerintah  dengan  media  sosial  pribadi  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek yakni: siapa pengelola, kegunaan, aturan main, dan juga pendanaannya. Akun media sosial pribadi biasanya dikelola secara pribadi, digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepuasan pribadi, tidak ada norma-norma/aturan/pedoman khusus yang mengatur  tentang  fungsi  dan  tujuannya,  pedomannya  hanya  norma-norma  umum atau  aturan  yang  berlaku  untuk  semua  masyarakat,  seperti  halnya  UU  ITE  yang berlaku  untuk  seluruh  penggunaan  media  sosial.  Sedangkan  media  sosial  yang
dikelola  pemerintah  adalah  media  sosial  yang  dikelola  oleh  unsur  pemerintah, difungsikan  untuk  kepentingan  negara/pemerintah/pelayanan  publik  dan  tanggung jawabnya  berdasarkan  fungsi,  tugas  atau  kewenangan  yang  di  miliki  oleh pemerintah,  selain  berpedoman  kepada  aturan  umum  juga  terdapatnya  aturan  atau pedoman  khusus  dalam  penggunanya.  Terbitnya  instrumen  hukum  yang  mengatur tentang  tata  cara  penggunaan  media  sosial  pemerintah  menandakan  penggunaan media  sosial  pemerintah  di  atur  secara  khusus,  dari  sisi  SDM  pun  media  sosial pemerintah biasanya di kelola oleh unsur pemerintah, dan jika terdapat biaya dalam produksi kontennya maka akan dibebankan kepada pemerintah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipetakan sebagai berikut perbedaan di antara keduanya:
Media Sosial dikelola Pribadi Media Sosial dikelola Pemerintah Pengelola Perorangan/Individual/secara pribadi Dikelola  oleh  pemerintah  melalui  individu terpilih/praktisi atau tenaga humas terpilih Fungsi/Kegunaan Difungsikan untuk kepentingan  atau  kepuasan pribadi Difungsikan untuk kepentingan pemerintah/negara, publik/masyarakat/berorientasi pada kepentingan publik Aturan hukum yang mengikat/yang dipedomani Berdasarkan norma umum/aturan  hukum  yang berlaku umum Selain  aturan  umum,  terdapat  instrumen hukum  khusus  atau  pedoman  khusus  di dalam peruntukannya. Pembiayaan Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan konten berasal dari biaya pribadi Jika  terdapat  biaya  yang  dikeluarkan  untuk pembuatan  konten,  maka  dibebankan  ke pemerintah
Pentingnya  mengidentifikasi  perbedaan  di  atas  adalah  untuk  mengingatkan para  pengelola  media  sosial  pemerintah  agar  terhindar  dari  sudut  pandang  pribadi dalam  memanfaatkan  media  sosial  pemerintah,  ketika  suatu  akun  media  sosial ditetapkan sebagai akun resmi pemerintah maka secara otomatis penggunanya harus sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  pemerintah.  Hal  penting  yang mesti  selalu  di  ingat bahwa media sosial pemerintah merupakan wajah pemerintah di dunia maya, untuk itu penggunanya harus beradab sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

## Kesimpulan
Penggunaan  media  sosial  bagi  pemerintah  dalam  mendukung  pelayanan  publik adalah wujud adaptasi pemerintah menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat, media  sosial  dinilai  mampu  memberikan  suasana  interaktif  antara  pemerintah  dan masyarakat,  namun  penggunaan    media  sosial  dalam  mendukung  pelayanan  publik harus tetap memperhatikan etika dan tujuan negara. Dari beberapa literatur terkait etika komunikasi pemerintah dan pelayanan publik menunjukkan terdapatnya korelasi antara etika  komunikasi  dan  pelayanan  publik,  ini  merupakan  elemen  yang  saling mempengaruhi,  ketika  etika  komunikasi  diabaikan  maka  dapat  berdampak  kepada pemberian  umpan  balik  negatif  kepada  pemerintah,  sebaliknya  jika  etika  komunikasi
pemerintah  dijaga  dengan  baik  maka  dapat  mendorong  keberhasilan  pelayanan  publik kepada masyarakat.
Penggunaan  media  sosial  pemerintah  tidak  bisa  dipersamakan  layaknya menggunakan media sosial pribadi karena terdapat perbedaan  etika dan aturan main di antara  keduanya,  jika  akun  media  sosial  pribadi  secara  leluasa  dapat  dipergunakan berekspresi  demi  kepentingan  pribadi,  maka  akun  media  sosial  pemerintah  digunakan semata-mata untuk mendukung pelayanan publik dengan tujuan akhir mencapai tujuan negara.  Oleh  karena  itu,  bagi  praktisi  humas  pemerintah  khususnya  yang  mengelola media  sosial  pemerintah  harus  bisa  membedakan  fungsi  ini,  ketika  mengelola  media sosial  pemerintah  maka  orientasinya  adalah  kepentingan  publik  dan  segala  kebiasaan yang  menyangkut  kepentingan  pribadi  harus  dikesampingkan,  dan  perlu  ditekankan bahwa media sosial pemerintah merupakan wajah pemerintah di dunia maya, untuk itu penggunanya harus secara beradab sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
Pemerintah  melalui  PermenPANRB  No.  83  tahun  2012  telah  memberikan pedoman  bagi  praktisi  humas  pemerintah  dalam  pengelola  media  sosial  pemerintah, pedoman ini perlu direalisasikan  dengan baik agar tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat merusak citra pemerintah sebagai pelayan publik.

## BIBLIOGRAFI
Aminulloh,  Akhirul,  Dody  Setyawan,  &  Fahmi  Fauzan.  (2014).  Model  komunikasi, sifat  arogansi  dan  etika  komunikasi  pemerintah  menuju  pelayanan  publik  prima. Jurnal Ilmu Komunikasi , 12 (2), 98–108. Google Scholar
Aprilia, Icha Annisa & Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. (2022). Peran Komunikasi Pemerintah  Untuk  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Communication , 13 (1), 70 – 85. Google Scholar
Digital 2022: Indonesia https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia
Etika. 2016. Kamus Besar Indonesia(KBBI) Daring. Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika
Hariyanto, Eri dan Desak Ketut  Juniari C. (2019). Komunikasi Publik di Era Industri
4.0: Pelajaran dari Strategi Komunikasi  Pemerintah Mengkomunikasikan Utang kepada Masyarakat. Jakarta: @jualinbukumu. Retrieved from https://play.google.com/
Hastrida, Andhini. (2021). Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah : Manfaat dan Risiko. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Opini  Publik , 25 (2),  149–165. Google Scholar
Karunianingsih, Diyah Ayu & Ardian Setio Utomo. (2020). Etika Komunikasi Publik Bagi  Humas  Pemerintah  Dalam  Bermedia  Sosial  (Studi  Kasus  Pada  Akun Twitter  @Kemkominfo  dan  @Infobmkg). Jurnal  Heritage , 8 (2),  127–144. Google Scholar
Koapaha, Adjeng Putri, Desie Warouw, & Max Rembang. (2018). Peranan Komunikasi Pemerintah  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Kepada  Masyarakat  (Studi  Pada Pemerintah  Kelurahan  Bengkol  Kecamatan  Mapanget). Acta  Diurna  Komunikasi ,
7 (3). Google Scholar
Larasati,  Endang.  (2008).  Reformasi  Pelayanan  Publik  (Public  Services  Reform)  dan Partisipasi Publik. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. 5 (2). 254-267. Google Scholar
Media Sosial. 2016. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) Daring. Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Per/12/M.PAN/08/2007  tentang  Pedoman  Umum  Hubungan  Masyarakat  di Lingkungan Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial Instansi Pemerintah
Ramadani,  Thoriq.  (2019).  The  implementation  of  public  communication  management policy at Ministry of Energy and Mineral Resources. Jurnal Borneo Administrator .
Google Scholar
Rohayatin,  Titin,  Tulus  Warsito,  Ulung  Pribadi,  Achmad  Nurmandi,  Wahyudi Kumorotmo,  &  Suranto.  (2017).  Faktor  Penyebab  Belum  Optimalnya  Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Caraka Prabu , 1 (01), 22–36. Google Scholar
Said,  Harmoko  M.  (2021).  Menggagas  Peradilan  Etik  Penyelenggara  Negara  Di Indonesia. SASI , 27 (1), 24–37. Google Scholar
Saputra,  Roy.  (2017).  Fungsi-Fungsi  Aparat  Pemerintah  dalam  Mewujudkan  Tujuan Negara. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 6 (2). Google Scholar
Setiadi,  Ahmad.  (2016).  Pemanfaatan  media  sosial  untuk  efektifitas  komunikasi.
Cakrawala-Jurnal Humaniora , 16 (2). Google Scholar
Supriyadi,  Supriyadi.  (2017).  Community  of  Practitioners:  Solusi  Alternatif  Berbagi Pengetahuan  antar  Pustakawan. Lentera  Pustaka:  Jurnal  Kajian  Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan , 2 (2), 83–93. Google Scholar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Yusuf,  Imam  Maulana.  (2017).  Etika  vs  etiket  (Suatu  telaah  tentang  tuntutan  dan tuntunan dalam penyelenggaraan pelayanan publik). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (2), 60–78. Google Scholar
Copyright holder: Paramudya Wiratama (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: