## Volume, 14 Number 2, 2023

## PENGALIHAN TANAH PUSAKO TINGGI SELAMA PEMBANGUNAN REL
KERETA DI NAGARI TALUAK IV SUKU ABAD KE-19

## Fikri Surya Pratama
Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang fikrisurya28@gmail.com

## Abstrak
Tanah pusako  tinggi adalah  harta  asal  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  kaum  di Minangkabau.  Tanah  ini  tidak  boleh  diperjualbelikan  dan  hanya  boleh  digadaikan dengan alasan yang disepakati ninik mamak kaum. Pada masa pemerintahan kolonial, perubahan  mulai  terjadi  dengan  banyaknya  tanah pusako  tinggi yang  dibeli  oleh pemerintahan  kolonial  untuk  keperluan  pembangunan  rel  kereta  api,  seperti  yang terjadi  pada  tanah pusako  tinggi masyarakat  Nagari  Taluak  IV  Suku.  Artikel  ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pengalihan tanah pusako tinggi oleh kolonialis Hindia Belanda di Nagari Taluak IV Suku dalam pembangunan rel kereta api Sumatera Tengah  –  Pantai  Barat  Sumatera,  serta  dampaknya.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif dengan  menggunakan  metode  penelitian  sejarah,  dengan  langkahnya:  1)  heuristik, berupa sumber pustaka yakni laporan kolonial, arsip kolonial, foto, koran-koran lama, buku dan artikel jurnal yang membahas tema pengalihan kepemilikan tanah pusako tinggi ;  2)  kemudian  kritik  sumber;  3)  interpretasi  atau  analisis  data  menggunakan metode  interaktif,  dimana  proses  selektif  dan  analisis  data  sudah  dilakukan  sejak pengumpulan  sumber  data  penelitian;  4)  terakhir  historiografi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanah pusako tinggi oleh kolonialis Hindia Belanda dilakukan dengan jual beli dan ganti rugi. Ganti rugi terhadap tanah pusako tinggi di Nagari Taluak IV Suku ini merupakan ganti rugi dengan biaya terbesar kedua pada pembangunan proyek rel kereta api tersebut. Pengalihan tanah pusako tinggi menjadi rel kereta api membawa perubahan besar dengan masuknya ide-ide modernisasi pada masyarakat Minangkabau, mulai dari pakaian, tempat tinggal, transportasi, keragaman demografi,  dan  lain  sebagainya.  Di  sisi  lain,  kekuatan  adat  masyarakat  tradisional dalam kepemilikan pusako tinggi mulai melemah.
Kata  kunci: Strategi,  Hindia  Belanda,  Kereta  Api, Pusako  Tinggi ,  Pantai  Barat Sumatera.

## Abstract
Pusaka  tinggi  land  is  the  original  property  owned  and  managed  by  the  kaum  in Minangkabau. This land could not be traded and could only be mortgaged for reasons agreed upon by the ninik mamak of the kaum. During the colonial era, changes began to occur as many pusako tinggi lands were acquired by the colonial government for the  purpose  of  railway  construction,  such  as  the  pusako  tinggi  land  of  the  Nagari Taluak IV Suku community. This paper aims to explain the strategy of pusako tinggi land transfer by the Dutch East Indies colonialists in Nagari Taluak IV Suku in the construction of the Central Sumatra - West Coast of Sumatra Railway and its impact. This research is qualitative in nature, using historical research methods, with steps: 1) heuristics; 2) then source criticism; 3) interpretation; 4) finally historiography. The
results  showed  that  the  transfer  of  Pusako  Tinggi  land  by  the  Dutch  East  Indies colonialists  was  carried  out  through  sale  and  purchase  and  compensation.  The compensation for pusako tinggi land in Nagari Taluak IV Suku is the compensation with the second largest cost in the construction of the railway project. The transfer of pusako tinggi land to a railway brings great changes with the entry of modernising ideas  in  Minangkabau  society,  ranging  from  clothing,  housing,  transportation, demographic diversity and so on. On the other hand, the power of traditional customs in the ownership of pusako tinggi began to weaken.
Keywords:  Strategy,  Dutch  East  Indies,  Railways,  Pusako  Tinggi,  West  Coast  of Sumatra.

## PENDAHULUAN
Nagari 1 Taluak IV Suku sendiri  terbentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda di tanah Minangkabau pada tahun 1881 lewat pemecahan Nagari Banuhampu (Irawan & Hanida, 2020: 103). Pembentukan wilayah dan pemukiman Nagari Taluak IV Suku diprakarsai oleh empat suku awal yang mendiami kawasan Taluak, yakni suku Pisang, Guci, Tanjung, dan Pili (Pratama, 2023). Adanya suku-suku yang membentuk nagari  ini  menjelaskan  bahwasannya  kehidupan  masyarakat  Minangkabau  bukan hanya melambangkan kehidupan bersama orang-orang yang satu keturunan saja, tetapi juga  memperlihatkan  bagaimana  kedudukan  status  sosial  suatu  suku  dilihat  dari kekayaannya.
Pembentukan  Nagari  Taluak  IV  Suku  dilatarbelakangi  dengan  kebutuhan manusia akan tanah untuk tempat tinggal dan tempat usaha seperti pertanian yang telah dilakukan  ratusan  tahun  yang  lalu  oleh  para  nenek  moyang  orang  Minangkabau. Seiring  dengan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  nagari  dengan  bertambahnya jumlah  penduduk,  hal  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  perubahan  fungsi  dan kepemilikan tanah terutama tanah pusako tinggi di kawasan Nagari Taluak IV Suku. Seperti  tanah-tanah pusako tinggi masyarakat  yang  banyak  diambil  kolonial  Hindia Belanda  untuk  proyek  pembangunan  rel  kereta  api  Padang  Luar-Fort  de  Kock (Bukittinggi).  Pertumbuhan  penduduk  di  Jorong 2 Kapeh  Panji  juga  menyebabkan
1 Istilah Nagari adalah istilah daerah Minangkabau yang di gunakan untuk menyebutkan sistem daerah yang setingkat dengan Desa.
2 Istilah Jorong adalah istilah daerah Minangkabau yang ditujukan untuk pemukiman yang merupakan bagian-bagian kecil dari Nagari.
penyebaran penduduk ke berbagai arah luar Jorong Kapeh Panji, seperti memanfaatkan tanah pusako tinggi yang ada dengan membentuk pemukiman baru yang nantinya akan menjadi Jorong Jambu Air.
Tanah memiliki posisi vital dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Tanah  merupakan  kebutuhan  hidup  manusia  yang  sangat  mendasar,  manusia  hidup dalam  melakukan  aktivitas  di  atas  tanah  sehingga  setiap  saat  manusia  selalu berhubungan  dengan  tanah,  dapat  dikatakan  hampir  semua  kegiatan  hidup  manusia baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  selalu  memerlukan  tanah  (Yamin  & Lubis, 2004: 26). Setiap saat, kebutuhan manusia terhadap tanah akan selalu meningkat baik itu untuk keperluan perumahan, maupun untuk kepentingan usaha perekonomian, sehingga  usaha  kepemilikan  tanah  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dan  manusia berlomba-lomba  untuk  menguasai  dan  mendapatkannya.  Oleh  karena  itu,  nenek moyang  bangsa  Indonesia  termasuk  masyarakat  Minangkabau  telah  menetapkan beberapa  aturan  adat  untuk  menjaga  kelestarian  dari  tanah-tanah  mereka  untuk kepentingan suku dan anak cucu-mereka di masa mendatang.
Masyarakat  tradisional  Minangkabau  memiliki  kekayaan  kaum 3 berupa tanah, yang dinamakan pusako tinggi, dimana ia menjadi salah satu indikator kekayaan suatu  suku  (Graves,  2007:  12-13). Pusako  tinggi dalam  kepemilikan  dan pengelolaannya sangat dijaga oleh ninik mamak kaum. Semakin terjaga jumlah tanah pusako tinggi yang dimiliki suatu suku seiring zaman, maka tinggi pula status sosial keluarga atau suku itu dalam nagari itu. Transaksi penggunaan dan kepemilikan tanah ini  dilakukan  dengan  lisan 4 tanpa  tertulis,  dan  pada  umumnya  dimanfaatkan  untuk persawahan. Pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan, sudah banyak terjadi perubahan kepemilikan tanah pusako tinggi di Nagari Taluak IV Suku.
Menurut  M.  Rasjid  Manggis  Dt.  Radjo  Pangulu  (1985:  164),  harta pusako tinggi adalah harta ini diwariskan secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut  garis  ibu.  Harta pusako menunjuk  pada  segala  kekayaan  materi  atau  harta
3 Penggunaan  istilah  Kaum  dalam  sistem  sosial  masyarakat  Minangkabau  adalah kelompok, bisa kaum adat, kaum agama, atau kaum dalam lingkup suku. Istilah kaum dalam tulisan ini ditujukan pada lingkup kelompok Suku.
4 Berdasarkan pengakuan masyarakat Taluak IV Suku dari cerita yang diturunkan orang- orang tua mereka sejak dahulu (Anwar, 1995: 117).
benda 5 seperti  hutan,  tanah,  sawah,  ladang,  tambak,  rumah,  pemakaman,  emas, perhiasan,  uang,  balai,  masjid  dan  sebagainya.  Tanah pusako  tinggi masyarakat Minangkabau adalah tanah yang tidak boleh untuk diperjualbelikan, dan hanya boleh digadaikan  dengan  alasan-alasan  yang  sudah  disetujui ninik  mamak 6 . Alasan-alasan yang dapat diterima dalam adat tersebut adalah: 1) Rumah gadang katirisan (rumah gadang ketirisan); 2) Mayik tabujua ditangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah);
3) Gadih  gadang  tak  balaki (anak  gadis  belum  kawin);  4) Membangkik  batang tarandam (menegakkan gelar pusaka, pembangunan dan pendidikan). Semuanya ini bertujuan demi menjamin keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi anak-cucu mereka. Identitas keaslian anak cucu ini akan melekat pada tanah pusako tinggi sebagai penanda mereka adalah keturunan dari penduduk asli orang-orang awal yang mendiami nagari  tersebut,  oleh  karena  itu  tanah pusako  tinggi ,  lahan  pemakaman  dan rumah gadang menjadi  identitas  yang  perlu  dijaga  bagi  suatu  keluarga  Minangkabau  (Dt.
Mangguang Nan Sati, 2012, 51-52). Pada Minangkabau masa lampau, tanah pusako tinggi dikelola  dan  dimanfaatkan  oleh  kaum/keluarga  dalam  mencukupi  kebutuhan hidup, biasanya lewat pertanian. Pada kasus pemanfaatan tanah, tanah pusako tinggi juga bisa dimanfaatkan oleh kaum pendatang dengan seizin keluarga atau kaum yang memiliki tanah pusako tinggi tersebut.
Ketika  memasuki  era  pemerintahan  kolonial  Hindia  Belanda  di  wilayah Sumatera  Barat,  pemerintah  kolonial  melakukan  sebuah  gebrakan  besar  yakni pembuatan rel kereta api yang menghubungkan kawasan Sumatera Tengah dan Pantai Barat, dalam rangka transportasi dan penyaluran hasil tambang batu bara Sawahlunto. Pembangunan jalur kereta api sendiri dikelola oleh pihak Pengelola Kereta Api Negara Sumatra Staats Spoorwegen (SSS). Pembangunan tersebut dimulai dari Teluk Bayur-
5 Hal  ini  perlu  dijelaskan  karena  ada  juga  kekayaan  warisan  masyarakat  Minangkabau dalam bentuk non-material yakni sako. Sako adalah suatu kekayaan masyarakat dalam bentuk gelar kehormatan di masyarakat Minangkabau. Jika sako diwariskan ketika masih hidup, harta pusako diwariskan ketika pewaris sebelumnya meninggal dunia.
6 Niniak Mamak adalah sekumpulan penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Niniak Mamak secara jabatan memiliki wewenang dalam pemegang sako datuak (datuk) secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Niniak  Mamak juga  bertanggung  jawab  dalam  mengawasi  pengelolaan  tanah pusako tinggi.
Sawahlunto sepanjang 17 km yang mulai dibuka pada 1 Juli 1891. Lalu berkembang dengan pembangunan jalur kereta lainnya secara berkelanjutan, termasuk jalur Padang Panjang–Bukittinggi sepanjang 19 km yang rampung pada November 1891 (Rahman, 2019: 27). Untuk kawasan Taluak IV Suku sendiri, diperkirakan panjang rel kereta api ini yaitu +/- 1,89 km dengan luas tanahnya 11.890 m 2 .
Pengukuran  ini  masih  berupa  hitungan  kotor,  karena  sesuai  pengalaman pribadi  peneliti  di  lapangan  penelitian,  pihak  KAI  yang  sekarang  mengelola  tanah kawasan ini masih berubah-ubah setiap pengukuran dan tanah rel ini memiliki pancang pembatas yang berbeda-beda jaraknya ke arah samping rel (bervariasi dari jarak 5, 8 hingga 10 meter). Informasi pengukuran ini didapatkan oleh peneliti setelah berbincang dengan kaum ibu Suku Guci yang menjadi ahli waris pusako tinggi di sisa-sisa tanah yang tidak terkena jalur kereta api, seperti Farida (80 tahun) dan Suryati (71 tahun). Teruntuk  Suryati  sendiri  merupakan  ibu  kandung  peneliti  yang  menjadi  ahli  waris bersama 5 saudara perempuan lainnya. Penulis kesulitan menelusuri pewaris pusako tinggi lainnya,  dikarenakan  setelah  kemerdekaan  Indonesia  dan  matinya  jalur  KAI jurusan Padang Panjang – Bukittinggi, banyak keluarga Suku Guci yang menjual tanah pusako tinggi mereka ke pihak-pihak luar, dengan alasan pembangunan, ekonomi dan alasan  pribadi  lainnya.  Sehingga  tanah-tanah  kawasan  rel  kereta  api  ini  di  masa kontemporer sudah banyak dimiliki orang dari luar Nagari Taluak IV Suku (Pratama, 2022). Sekarang peninggalan sisa-sisa rel kereta api masih bisa dilihat rangkanya pada sepanjang tepi jalan raya Padang Panjang-Bukittinggi
Pembangunan  mega  proyek  kereta  api  di  Minangkabau  ini  tentu menimbulkan  rintangannya  tersendiri,  selain  berhadapan  dengan  geografis  alam Minangkabau yang beragam dan didominasi perbukitan, juga harus dihadapi dengan persoalan kedudukan tanah pusako tinggi pada masyarakat Minangkabau yang harus di pahami oleh kolonial Belanda. Kolonial Belanda sampai harus menyediakan dana ganti rugi yang dibayarkan kepada para ninik mamak atas penggunaan tanah pusako tinggi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu (Rahman, 2019: 26).
Sebagai  landasan  teoritis,  kata  ‘Strategi’  pada  judul  penelitian  ini dimaksudkan pada strategi politik. Strategi adalah ilmu tentang teknik atau teknik untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Tim Prima Pena, 2006: 448). Sedangkan politik
adalah  sebuah  interaksi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  rangka  proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu (Surbakti, 1992: 10). Jadi, strategi politik adalah strategi yang digunakan  dalam  merealisasikan  kebijakan  atau  cita-cita  politik.  Pengalihan  tanah pusako tinggi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda memerlukan beberapa strategi politik dalam memuluskan proyek pembuatan rel kereta api, demi kepentingan politik dan ekonomi pemerintah kolonial.
Adapun  batasan  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  1)  Batasan temporal: penelitian ini adalah abad ke-19, karena masa ini adalah masa pembangunan dan kepemilikan jalur kereta api oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Sumatera Barat;  2)  Batasan  spasial,  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Nagari  Taluak  IV  Suku. Berdasarkan hasil wawancara dengan ninik mamak , orang-orang tua di nagari, dan ahli waris tanah pusako tinggi di sekitaran kawasan rel Kerata Api Indonesia (KAI) saat ini, tanah-tanah pusako  tinggi masyarakat  Taluak  IV  Suku  banyak  diambil  pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk proyek pembangunan rel kereta api Padang Luar - Fort de Kock.
Adapun kebaharuan penelitian ini dibanding penelitian dengan tema serupa adalah  pada  persoalan  penelitian,  jika  penelitian  penjualan  tanah pusako  tinggi di fokuskan  pada  masa  kontemporer  dan  persoalan  tindakan ninik  mamak, tulisan  ini membahas keterkaitan penjualan tanah pusako tinggi dengan pembangunan rel kereta api masa kolonial. 7 Berangkat dari persoalan diatas, artikel akan membahas bagaimana cara  pengalihan  dan  pemakaian  tanah pusako  tinggi masyarakat  Minangkabau  oleh
7 Agung  Nugroho  dalam  “Dampak  Dihapuskannya  Ijin  Pemindahan  Hak  Atas  Tanah Pertanian  Terhadap  Pola  Penguasaan  Tanah  Pertanian  di  Kabupaten  Demak  Propinsi  Jawa Tengah”,  menjelaskan  dampak  penjualan  tanah  akibat  alasan  ekonomis  dan  dorongan pemerintah.  Perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  referensi  tersebut  terletak  pada  subjek penelitian, jika referensi tersebut subjek penelitiannya adalah lahan pribadi, maka penelitian ini subjek  penelitiannya  adalah  lahan pusako  tinggi .  Namun  demikian,  pertanyaan  penelitian penting  yang  diajukan  adalah  ke  arah  yang  sama.  Yaitu,  proses  perubahan  fungsi  dan kepemilikan  negara,  serta  dampak  yang  ditimbulkannya;  Lilis  Suryati  dalam  “Dampak Penjualan  Harta  Pusaka  Tinggi  Untuk  Pembangunan  Properti  Terhadap  Eksistensi  Kaum (Studi Kasus di Kecamatan Padang Utara)”, menjelaskan maraknya penjualan tanah pusako tinggi pada  tahun  1990-an  di  Sumatera  Barat,  akibat  masa  pembangunan  ekonomi  dan infrastruktur.  Perbedaan  rujukan  ini  dengan  tulisan  ini  terletak  pada  batasan  spasial  dan temporal penelitian.
pemerintahan  kolonialis  Hindia  Belanda,  dalam  rangka  pembangunan  rel  kereta  api jalur  Abad  ke  19  di  Nagari  Taluak  IV  Suku.  Tulisan  ini  juga  akan  menjelaskan implikasi dari pengalihan kepemilikan pusako tinggi tersebut.

## METODE
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  sejarah,  yang  terdiri  dari  empat  tahap  yaitu  pengumpulan  sumber  atau heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi  (Gottschalk,  1986:  135): Heuristik  adalah  usaha,  teknis  atau  cara  untuk  menemukan,  menyelidiki, mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah  atau  penelitian  (Abdurrahman,  1999:  105). Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun infroman penelitian ini adalah ninik mamak dan orang-orang  tua  di  Nagari Taluak  IV  Suku  yang  mengetahui  sejarah turun  temurun Nagari  ini  dari  masa  penjajahan  Belanda,  berdasarkan memory  collective yang diwariskan  kepada  mereka.  Informan  berikut  diantaranya:  Muhammad  Risman  St. Sinaro (Wali Nagari Taluak IV Suku), Afrizal St. Rumah Tinggi (Ketua KAN Taluak IV Suku dan Salah Satu Ninik Mamak Suku Guci di Kapeh Panji), Abrar St. Rangkayo Basa (Salah Satu Ninik Mamak Suku Guci di Jambu Aia). Ketiga tokoh ini memiliki pengetahuan  sejarah  Nagari  Taluak  IV  Suku  yang  cukup  baik  dan  mengerti  akan pengelolaan tanah pusako tinggi. Informan perempuan tidak didapatkan peneliti selama penelusuran di lapangan yang memiliki pengetahuan tentang sejarah nagari, terkhusus dinamika  kehidupan  masyarakat  Nagari  Taluak  IV  Suku  masa  kolonial.  Namun berdasarkan penelusuran terhadap kaum ibu Suku Guci Nagari Taluak IV Suku, dan ketiga tokoh di atas, Suku Guci menjadi fokus pembicaraan penelitian ini karena tanah- tanah pusako tinggi yang terkena pembangunan jalur kereta api di kawasan nagari ini adalah  tanah-tanah pusako  tinggi milik  Suku  Guci  Nagari  Taluak  IV  Suku.  Hal  ini diperkuat dengan pengalaman pribadi peneliti sebagai warga Nagari Taluak IV Suku dan bagian dari masyarakat Suku Guci itu sendiri.
Jenis  data  penelitian  yang  dicari  lewat  studi  pustaka  berupa  arsip  laporan kolonial,  surat-surat,  buku-buku,  jurnal-jurnal,  foto-foto  dan  lain  sebagainya. Pengumpulan  data  penelitian  ini  ditujukan  untuk  mencari  informasi  mengenai
gambaran kondisi tanah-tanah pusako tinggi tempo dulu hingga sekarang. Dokumen berupa koran, buku laporan pemerintah Hindia Belanda, foto-foto lama semua peneliti terjemahkan dengan bantuan aplikasi translate lalu ditelaah informasi yang terkandung di dalamnya. Penelusuran untuk koleksi arsip belanda koran lama dilakukan di Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM Padang Panjang dan situs  KITLV  Leiden.  Dalam  dunia  penelitian  sejarah  sendiri,  dokumen  dan  tulisan merupakan  aset  penting  untuk  melestarikan  dan  mencatat  peristiwa  sejarah  yang ditinggalkan  kehidupan  manusia  masa  sebelumnya  (Seignobos,  2015:  25).  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bukittinggi dan Agam dituju untuk mencari buku, serta penelusuran  online  lewat Google  Book untuk  penelusuran  buku-buku  dan Google Scholar untuk penelusuran terhadap artikel-artikel jurnal penelitian.
Langkah  selanjutnya  adalah  kritik  sumber.  Kritik  sumber  adalah  tahap dimana peneliti menilai keaslian, keakuratan, keabsahan sumber penelitian baik unsur eksternnya (seperti bahan kertas, tinta pada suatu dokumen; atau lingkungan sekitar saat wawancara), maupun internalnya (informasi pada suatu dokumen; ideologi, sudut pandang  atau  hal-hal  lain  yang  berasal  dari  dalam  informan  narasumber  yang mempengaruhi  jawaban  wawancara  yang  diberikan)  (Kuntowijoyo,  1995:  94). Kemudian analisis penelitian dilakukan secara interaktif, dimana proses analisis sudah dilakukan  sejak  pengumpulan  sumber  data  penelitian,  kemudian  direduksi  dari  segi kekuatan, mana yang rasanya tidak diperlukan akan tidak jadi dipakai. Lalu tahap akhir setelah melewati analisa tersebut adalah proses penarikan kesimpulan (Sutopo, 2006: 120).  Historiografi  merupakan  tahapan  akhir  dari  seluruh  rangkaian  dari  metode penelitian sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekalahan  kaum  pribumi  pada  Perang  Paderi  pada  tahun  1837  menjadi gerbang pembuka kebijakan politik Hindia Belanda di Sumatera Barat, salah satunya adalah kebijakan Sistem Tanam Paksa. Sebelumnya pada tahun 1833, Van Den Bosch selaku pencetus Sistem Tanam Paksa sudah mengunjungi tanah Minangkabau untuk meninjau perdagangan hasil bumi daerah ini. Orang Minangkabau yang sudah dikenal ahli  dalam  berdagang,  diharapkan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  menjadi  mitra
dagang  yang  kompeten  dalam  pembangunan  jaringan  perdagangan  yang menguntungkan  (Graves,  2007:  111-112;  Young,  1988:  139-140).  Adapun pengelolaan tanah-tanah perkebunan yang dikelola Hindia Belanda ini dilaksanakan di atas tanah-tanah erfpacht 8 . Namun dalam persoalan tanah pusako tinggi, pengalihan fungsi  tanah pusako  tinggi pada  masa  periode  sistem  tanam  paksa  menimbulkan kesulitan  dikarenakan  tanah  ini  dimiliki  dalam  sistem  komunal,  bukan  individual seperti di Jawa. Ada juga faktor lain yang menyebabkan kegagalan sistem tanam paksa dikarenakan jiwa dagang orang Minangkabau itu sendiri yang tentu tidak ingin merugi akibat patokan harga kopi yang rendah. Sehingga mereka memasarkan kopi mereka ke kawasan lain. Tanah-tanah yang cocok untuk perkebunan seperti kopi juga berkurang, serta serangan hama penyakit pada perkebunan (Suryani 2019).
Pihak  Hindia  Belanda  menyadari  bahwa  strategi  yang  mereka  gunakan  di Jawa  untuk  mendpaatkan  tanah  dan  buruh  pekerja  dengan  mengadakan  kerja  sama dengan  penduduk  lokal,  tidak  efektif  diterapkan  di  daerah  Minangkabau.  Sehingga Hindia Belanda mencoba dengan membentuk pendekatan kerja sama dengan pemuka adat  masing-masing  komunitas,  dan  timbal-balik.  Setelah  gagalnya  perkebunan  dan sistem tanam paksa, Hindia Belanda menemukan komoditas baru yang coba mereka manfaatkan, yakni ditemukannya tambang batu bara di Ombilin, Sawahlunto.
Jika  pada  masa  sistem  tanam  paksa,  tanah-tanah pusako  tinggi masih terlindung dengan hak erfpacht, karena fisiknya masih terjaga untuk diolah menjadi usaha pertanian atau perkebunan. Maka pada masa gencarnya pembangunan rel kereta api Jalur Pedalaman Sumatera Tengah hingga Pantai Barat Sumatera akan mengancam eksistensi tanah pusako tinggi. Tanah-tanah ini tidak hanya akan berubah kegunaan, namun akan hilang kepemilikannya karena ia akan secara permanen dirubah menjadi lintasan  rel  kereta  api.  Berangkat  dari  penjelasan  tersebut,  setelah  dihapuskannya sistem  tanam  paksa,  ada  beberapa  cara  pengalihan  dan  pemakaian  fungsi  tanah masyarakat semasa penjajahan Belanda, adapun pengalihan kepemilikan tanah pusako
8 Hak  kebendaan  untuk  menikmati  secara  penuh  ( volle  genot  hebben )  kegunaan  tanah milik  orang  lain,  dengan  gantinya  ia  wajib  membayar  uang  atau  berupa  hasil  bumi  setiap tahunnya ( jaarlijkse pacht ) kepada pemilik tanah yang asli, sebagai bentuk pengakuan atas hak eigendom orang tersebut.
tinggi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dapat dilihat lewat sistem kebijakan Domein Verklaring (Stroomberg, 2018: 168-173).

## A.  Strategi  Domein  Varklering  pada  Tanah  Pusako  Tinggi  oleh  Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
Tanah pusako  tinggi masyarakat  Minangkabau  tidak  bisa  dijual-belikan, hanya bisa digadaikan jika disepakati oleh seluruh anggota kaum. Namun hal ini mulai berubah  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  De  Stuers.  Hubert  de  Stuers merupakan salah satu tokoh politik Belanda yang memerintah di Minangkabau pada masa konflik Paderi. De Stuers kerap melakukan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dengan  masyarakat  Minangkabau  dalam  memecahkan  sebuah  persoalan,  berbeda dengan pejabat militer Belanda pada masa itu (Graves, 2007: 67-70).
Kebijakan  de  Stuers dan Domein  Varklering setidaknya  mempermudah pemerintah kolonial dalam melakukan pembebasan tanah pusako tinggi di Sumatera Barat. Meski melalui negosiasi antara pemerintah kolonial dan ninik mamak berjalan alot dan berbelit-belit, serta pembayaran denda kepada masyarakat dengan jumlah yang sangat  besar,  namun  pembebasan  tanah pusako  tinggi masyarakat  Minangkabau berakhir dengan kesepakatan-kesepakatan dengan ninik mamak masing-masing kaum tentu dengan uang ganti rugi yang besar tadi. Hal ini terkait dengan peraturan agraria Hindia  Belanda  sendiri  yang  menegaskan  pemanfaatan  pembangunan  infrastruktur sosial-ekonomi harus memperhatikan kondisi adat dan budaya masyarakat setempat, sesuai aturan hukum kolonial yakni Agrarische aangelegenheden (Departement Van Binnenlandsch Bestuur, 1911: 206).
Mengenai Domein Verklaring atau Deklarasi Domein ini sendiri merupakan implementasi undang-undang agraria kolonial Hindia Belanda ( Agrarische Wet 1870 ), dimana semua tanah yang di atasnya tidak dapat dibuktikan adanya hak eigendom 9 oleh seseorang, maka tanah kosong dianggap bebas dari klaim kepemilikan (Stroomberg, 2018: 168-173). Berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa, tanah-tanah di Minangkabau sendiri bukannya tidak bertuan walau tidak ada sertifikat, tetapi tanah-tanah yang akan
9 Hak eigendom adalah hak kepemilikan tanah yang berlaku sebelum lahirnya Undang- Undang Agraria. Hak ini disebut juga dengan hak milik.
dilintasi  kereta  api  ini  adalah  tanah pusako  tinggi ,  sehingga  memiliki  kepemilikan secara adat walau dinyatakan tidak bertuan secara hukum agraria (Tim Peneliti STPN, 2013: 44).
Menurut  dokumen Departement  Van  Binnenlandsch  Bestuur (Departemen Dalam  Negeri)  tentang Agrarische  Aangelegenjeden (Urusan  Pertanian),  persoalan pelepasan tanah, sewa dan lainnya dalam peraturan Departemen Dalam Negeri St. 1871 No. 92, dan dilanjutkan penjelasan dalam UU April 1870 (Ind. St. No. 55), berdasarkan undang-undang  tersebut,  Gubernur  Jenderal  harus  memastikan  bahwa  tidak  ada pelepasan  tanah  penduduk  yang  melanggar  hak-hak  penduduk  asli,  dan  bermanfaat untuk kepentingan penduduk itu dan kepentingan umum (Bestuur, 1911: 206).
Deklarasi  Domein  ini  memberikan  dasar  kebijakan  pemerintah  kolonial Hindia  Belanda  dalam  kepemilikan  tanah  untuk  proyek  pembangunan  pemerintah namun tetap menghargai hak-hak sipil pada tanah (seperti membayar ganti rugi atas terjualnya  tanah pusako  tinggi itu).  Karena  menurut  hukum  ini,  tidak  berlaku  hak pemerintah sipil Hindia Belanda dalam pengelolaan tanah pusako tinggi ini sebelum pengawas pengelola tanah tersebut (dalam hal ini para ninik mamak ) memindahkan hak kepemilikan tanah pada investor swasta dan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk  mereka  manfaatkan  penggunaannya,  seperti  dalam  kasus  pembangunan  jalur kereta api yang sangat panjang ini (Tim Peneliti STPN, 2013: 44-45).
Perbedaan  pengambilan  tanah  ‘kosong’  di  Jawa  dan  Minangkabau  juga disebabkan perbedaan cara berpolitik Hindia Belanda yang diterapkan, jika di Jawa banyak  pihak  kolonial  yang  merebut  paksa  tanah-tanah  ‘kosong’  ini,  maka  berbeda dengan  tanah  di  Minangkabau.  Dalam  hal  ini,  jelas  pola  kepemilikan  tanah  secara komunal  memiliki  kelebihannya  sendiri  ketimbang  kepemilikan  individual. Kepemilikan  komunal  akan  memberikan  kesulitan  sendiri  bagi  pemerintah  kolonial dalam  mengambil  alih  tanah  tersebut.  Pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  melihat kepemilikan  tanah  daerah-daerah  ini  sangat  sulit  dipahami  karena  tanah-tanah  ini dikuasai umum (Ahmadin 2007). Sehingga pemerintah kolonial harus menggantinya dengan uang ganti rugi yang cukup besar atas pengalihan tanah pusako tinggi tersebut. Selain  itu  Soewardi  Idris  menjelaskan,  pada  umumnya  sikap  kearifan ninik  mamak masa  itu  sering  dimanfaatkan  para  pejabat  Hindia  Belanda  untuk  mengalihkan  dan
memanfaatkan tanah-tanah ulayat di Minangkabau dengan alasan pembangunan dan demi kebaikan perkembangan masyarakat masa itu (Singgalang 1990).

## B.  Uang  Ganti  Rugi  Tanah  Pusako  Tinggi  oleh  Pemerintah  Kolonial,  Strategi ‘Balasan’ Orang Minangkabau
Wasito  Raharjo  Jati  (2014)  menjelaskan,  bahwa  paham-paham  feodalisme pasca berlakunya Undang-Undang Agraria ( agrarische wet ) pada tahun 1870-an telah menjadi penyusun fondasi perekonomian pedesaan hingga menjelang kemerdekaan. Dalam penerapannya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadikan desa-desa (atau nagari  di  Sumatera  Barat)  sebagai  basis  ekonomi  industri  kolonial  yang  memiliki berbagai macam implikasi dalam masyarakat pedesaan/nagari.
Kereta api merupakan sarana transportasi yang terpenting pada masa itu, baik untuk  pengangkutan  hasil  tambang  seperti  batu  bara  dari  Sawahlunto,  juga  sebagai sarana transportasi penghubung masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Potensi alam  seperti  batu  bara  di  Sawahlunto  menjadi  salah  satu  alasan  pemerintah  Hindia Belanda  menggerakkan  pembangunan  kereta  api  di  kawasan  Sumatera  Tengah ( Midden  Sumatra )  hingga  pantai  Barat  Sumatra  ( Sumatra’s  Westkust )  (Luiscius  &
Goor,  1909:  1-20).  Pemanfaatan  potensi  kekayaan  alam  seperti  batu  bara  ini  akan sangat  sulit  dieksploitasi  jika  mengandalkan  transportasi  tradisional.  Kereta  api  di Minangkabau  pada  awalnya  ditujukan  untuk  kepentingan  batu  bara  di  Ombilin, Sawahlunto (Amran, 1985: 11-15).
Melihat  keberhasilan  di  Jawa  dalam  pembuatan  jalur  kereta  api  ini, diharapkan  transportasi  kereta  api  ini  dapat  memperbaiki  sarana  infromasi  dan komunikasi,  serta  mengejar  ketertinggalan  negara  Hindia  Belanda  di  zaman  itu dibanding negara Eropa lainnya. Hal ini juga didorong untuk pengangkutan kekayaan alam  batu  bara  di  Sawahlunto  untuk  didistribusikan  ke  wilayah Padangsche Bovenlanden . Sehingga gagasan ini diterima dan segera dikeluarkan Undang-Undang No.  1  Juli  1887 Staatsblaad 163,  untuk  pembangunan  jalur-jalur  kereta  yang mendukung mega proyek batu bara ini (Luiscius & Goor, 1909: 1-4).
Sebagaimana dijelaskan pada aturan Domein Varklering, proses pengalihan tanah  di  harus  memperhatikan  adat  dan  budaya  setempat.  Atas  pemindahan kepemilikan  dan  berjalannya  proyek  pembangunan  rel  kereta  api  oleh  pemerintah
kolonial Hindia-Belanda, kaum yang terpindahkan kepemilikan tanah pusako tinggi- nya pada jalur jalur kereta api (termasuk tanah-tanah pusako tinggi di Nagari Taluak IV Suku) 10 mendapatkan uang ganti rugi sebesar 444.136 gulden . Jumlah besar ganti rugi kedua setelah jalur kereta Padang Panjang-Sawahlunto. Pembengkakan biaya ini juga disebabkan jalur medan yang sangat sulit. Kawasan rel kereta api Padang Panjang- Sawahlunto  mendapat  biaya  ganti  rugi  934.738  gulden,  lalu  posisi  ketiga  wilayah Teluk Bayur-Padang Luar 333.684 gulden. Tiga jalur lainnya mendapat dana ganti rugi yang lebih rendah, yakni jalur Bukittinggi-Payakumbuh 30.249 gulden, Lubuk Alung- Pariaman 80.158 gulden, Pariaman-Sungai Limau 70.126,21 gulden (Rahman, 2019: 25).
Pemakaian tanah untuk program kerja Hindia Belanda ini banyak memakai tanah-tanah pusako tinggi pada kawasan Taluak IV Suku pada daerah Jambu Aia dan Kapeh  Panji  sekarang.  Jarak  rel  kereta  api  yang  pendek  di  nagari  ini  namun mendapatkan  uang  ganti  rugi  yang  besar  menandakan  sebagian  besar  tanah  yang terkena proyek pembuatan jalur rel kereta api di Nagari Taluak IV Suku adalah tanah pusako tinggi. Pada keuangan pihak Belanda terjadi pembengkakan atas pengeluaran ganti  rugi  pada  wilayah-wilayah  Minangkabau  yang  dilalui  kereta  api  akibat pembebasan tanah pusako tinggi , bahkan jauh lebih mahal dari harga tanah di Jawa (Hidayat 2016, Colombijn 2006). Hal ini bisa jadi kita lihat akibat kepemilikan tanah di kawasan Jawa yang bersifat individual ketimbang masyarakat Minangkabau yang memegang teguh adat dengan sistem komunal mereka, sehingga tentu saja Belanda harus membayar uang ganti rugi yang cukup besar juga dalam pemakaian tanah-tanah ini.
10 Statement ini didasarkan hasil wawancara langsung di lapangan bersama orang-orang tua di Nagari Taluak IV Suku, serta berdasarkan cerita turun-temurun di keluarga peneliti yang dahulu tanah pusako tinggi kaum Suku Guci Kapeh Panji (berada di lokasi rel kereta api Kapeh Panji, belakang Sanjai Nitta) di berikan kepada pemerintah kolonial. Adapun informan yang diwawancarai yaitu Risman (Wali Nagari), Afrizal  (Ketua KAN, Niniak Mamak Suku Guci Kapeh Panji), Abrar ( Niniak Mamak Suku Guci Jambu Aia) dan dua pewaris tanah pusako tinggi di kawasan Rel Kereta Api, yakni Farida (80 tahun) dan Suryati (71 tahun).
Gambar 1. Jalur Kereta Api Padang Luar-Bukittinggi, Spoorweg in Fort de Kock 1923
(Sumber: KITLV Leiden)

## Gambar 2. De staatsspoorweg ter
Sumatra's Westkust (S.S.S.)
(Sumber: Den Haag, Moorman’s Periodieke Pers, 1943).Dalam (Rahman 2019).
Gambar 3. Jalur Rel Kereta Api di Nagari Taluak IV Suku

## C. Dampak Pengalihan Tanah Pusako Tinggi oleh Pemerintahan Hindia Belanda
Pengalihan bentuk dan kepemilikan tanah pusako tinggi membawa dampak yang  signifikan  dalam  persoalan  adat  dan  perubahan  gaya  hidup  masyarakat Minangkabau  saat  itu.  Tergerusnya  nilai-nilai  adat  juga  diiringi  dengan  masuknya masyarakat Minangkabau ke dalam era globalisasi. Hal ini tentu tidak dapat dihindari dalam perkembangan sejarah peradaban manusia.
1. Pada Kehidupan Kaum
Pengalihan  kepemilikan  tanah pusako  tinggi tentu  memposisikan ninik mamak sebagai pihak yang paling di sorot. Seorang mamak memiliki peran vital dalam membawa nama kaumnya (Syamsunir, 1998: 120). Terdapat aturan yang menjelaskan bahwa menggadaikan harta pusako tinggi haruslah jika keadaan yang sangat mendesak, di  mana  tidak  ada  cara  lain  yang  dapat  dilakukan  selain  dari  cara  tersebut,  untuk memutuskan gadai ini harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum atau suku itu (Naim, 1968: 30). Hal ini ditentukan melalui: 1) Disepakati oleh seluruh anggota kaum;  2)  Mendapatkan  izin  dari  para  tetua  kaum  atau  anggota  yang  dewasa;  3) Diketahui  dan  diizinkan  oleh  anggota  kaum  yang  ada  di  rantau.  Sehingga,  walau memiliki posisi yang tinggi, dalam berbuat suatu tindakan yang berkaitan dengan harta kaum, mamak tetap harus bermusyawarah mufakat dengan anggota kaumnya (Bushar, 1985: 42).
Pengalihan kepemilikan tanah-tanah pusako tinggi ini jika dilihat lebih dalam, selain persoalan adanya kebijakan-kebijakan kolonial di atas, sedikit banyaknya tentu ada juga perkara-perkara lain dari sisi ninik mamak untuk merelakan aset suku mereka dialihkan ke tangan pihak asing, baik kemudian diberikan ganti rugi, atau ada yang mengalami perampasan selama proyek besar ini. Tekanan masa penjajahan juga tidak bisa di sampingkan begitu saja. Adapun bagi mereka yang mendapatkan ganti rugi, dapat dijelaskan sebagaimana falsafah Minangkabau berikut:

## Ndak kayu jenjang dikapiang, tidak ameh bungkal diasah
Artinya: (tidak ada kayu tangga dibelah, tidak ada emas batu diasah). Makna yang tersirat adalah “Kalau tidak ada persediaan dalam lumbung, tidak ada lagi hasil tanaman yang dijadikan uang, apa boleh buat harta itu sendiri boleh dijual atau digadaikan”.
Dijelaskan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Taluak IV Suku yakni Afrizal, bahwa dahulu uang ganti rugi yang diberikan pihak pemerintah kolonial itu kemudian dibagi sama rata pada sejumlah anggota kaum. Secara tidak langsung, proses transaksi ini akan menimbulkan sebuah persepsi baru akan definisi kekayaan suatu kaum. Jika suku atau kaum yang kaya adalah mereka yang memiliki tanah pusako tinggi yang  banyak,  maka  akan  tergeser  dengan  uang  sebagai  indikator  kekayaan. Pemikiran materialis lambat laun akan menggerogoti pemikiran ninik mamak dan para anggota  kaum  mengenai  definisi  kekayaan  dan  pengelolaan  tanah pusako  tinggi. Modernisasi  yang  nantinya  juga  dibawa  akibat  penggunaan  jalur  kereta  api  sebagai transportasi akan memudarkan nilai-nilai tradisional masyarakat. Peran ninik mamak dalam  adat,  dengan  keluarganya,  dan  mengelola pusako  tinggi akan  terganti prioritasnya akibat modernisasi peradaban.
2. Penetrasi Nilai Modernisasi pada Kehidupan Masyarakat Nagari
Pengalihan  tanah pusako  tinggi ini  berujung  pada  dampak  modernisasi kehidupan masyarakat Minangkabau. Di samping memiliki dampak dalam memajukan peradaban  dalam  segi  pembangunan  infrastruktur,  ekonomi  dan  kependudukan, masalah negatif hal ini ialah terancamnya profesi petani dan nilai-nilai tradisional yang dianut  suatu  masyarakat,  seperti  kepemilikan  komunal  yang  dianut  masyarakat Minangkabau  dalam  pengelolaan  tanah pusako  tinggi mereka,  yang  tentu  akan terancam  eksistensi  tanah  ini  dalam  menghadapi  tantangan  modernisasi  oleh pemerintahan  Hindia  Belanda,  baik  secara  infrastruktur,  sosial,  moral  dan  budaya masyarakat tradisional Minangkabau.
Tindakan  penjualan  tanah-tanah pusako  tinggi kepada  pemerintah  Hindia Belanda akan membawa dampak masuknya alur modernisasi kehidupan masyarakat. Berawal dari keterpaksaan dan tekanan penjajahan, di masa mendatang lewat penjualan tanah pusako tinggi kepada pemerintah kolonial membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan  kehidupan  masyarakat  Minangkabau  yang  kemudian  mengalami modernisasi. Modernisasi yang dimaksudkan dalam hal ini yakni dalam pembangunan teknologi  infromasi,  transportasi  dan  sarana  prasarana  pada  masa  pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini.
Ketika perusahaan tambang tak beroperasi lagi, jalur ini tetap dipakai menjadi jalur trem dan kereta komersial untuk menunjang aktifitas masyarakat. Jalur ini sendiri dinilai oleh kolonial Hindia Belanda sebagai jalur terbaik di Sumatera saat itu bersama jalur kereta api dan trem di Aceh dan Sumatera Selatan, ketimbang kawasan Sumatera Tengah (Spoor-en tramwegen 1943).
Setelah  mendapat  gambaran  bagaimana  kebijakan  pemerintah  kolonial Hindia  Belanda  untuk  membeli  tanah-tanah pusako  tinggi masyarakat  untuk kepentingan pembangunan jalur kereta api, hal ini telah membuka gerbang modernisasi pada masyarakat Minangkabau pada pertengahan abad ke-19 M tersebut. Modernisasi ini bisa dilihat dari dampak yang jelas, yakni transportasi. Kehadiran kereta api tentu membawa  kemudahan  masyarakat  Minangkabau  dalam  urusan  transportasi  ke  luar nagari. Jika dahulu menghandalkan kekuatan kaki manusia dan menghandalkan bendi, kereta  api  menjadi  primadona  terbaru  untuk  kemudahan  perjalanan  masyarakat,  di samping untuk proyek pengangkutan tambang emas dan batu bara.
Kehadiran  kereta  api  juga  memudahkan  penyampaian  infromasi  mengenai perkembangan wilayah Minangkabau maupun wilayah lainnya dalam masa penjajahan ini. Seperti kabar-kabar yang mereka dapatkan lewat media cetak yang dibawa penjual- penjual di kereta api, mereka mendapatkan bagaimana informasi dan gambar-gambar kawasan lainnya. Sehingga juga muncul motivasi lain seperti merantau untuk merintis usaha di perantauan, bahkan ada yang memutuskan untuk merantau untuk menempuh pendidikan  seperti  kurikulum  Barat,  biasanya  dilaksanakan  setelah  menamatkan pendidikan dasar dan pelatihan spiritual dan silat di surau-surau nagari.
Eksistensi jalur rel yang dahulu merupakan tanah pusako tinggi masyarakat yang terjual pada era penjajahan, juga membawa perubahan pada wajah pemukiman masyarakat Minangkabau. Pada awalnya masyarakat nagari hanya menggunakan kayu sebagai  bahan  utama  pembuatan  rumah,  setelah  muncul  kereta  api,  hal  ini dimanfaatkan mereka untuk mengangkut bahan bangunan seperti bata dan semen serta belajar  mengenai  konstruksi  rumah  modern  dari  kolonial  Hindia  Belanda.  Rumah- rumah  dan  masjid  pun  dipugar  dengan  menggunakan  fisik  bangunan  dari  bata  dan semen ini (Rahman 2019). Eksistensi rel kereta api juga bertanggung jawab dengan keragaman demografi masyarakat Sumatera Barat, seperti adanya keturunan Tionghoa,
India dan suku-suku Indonesia lainnya. Seperti di Bukittinggi yang terdapat Kampung Cina,  Kampung  Jawa  dan  dahulu  ada  Kampung  India  dekat  kawasan  Aur  Kuning, walau tidak ditemukan lagi sekarang.

## KESIMPULAN
Domein  Varklering setidaknya  memudahkan  pemerintah  kolonial  untuk memiliki tanah di tanah pusako tinggi Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan peraturan pertanian  Hindia  Belanda  sendiri  yang  menekankan  pada  penggunaan  infrastruktur sosial  ekonomi.  Pembangunan  harus  menghormati  kondisi  adat  dan  budaya masyarakat  setempat  sesuai  dengan  aturan  hukum  kolonial  yaitu Agrarische aangelegenheden .  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  laporan  'pembengkakan'  dana ganti  rugi  dalam  laporan  pertanggungjawaban  tahunan  pemerintah  Hindia  Belanda. Kompensasi untuk jalur kereta api yang melintasi Nagari Taluak IV Suku (Jalur rel Padang Luar – Fort De Kock) menempati posisi kedua terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa  meskipun  rutenya  tidak  panjang,  namun  besarnya  tanah pusako  tinggi yang harus  ditaklukkan  membuat  biaya  ganti  rugi  menjadi  sangat  besar  bagi  masyarakat Nagari Taluak IV Suku.
Ibarat koin, peralihan kepemilikan tanah pusako tinggi di Nagari Taluak IV Suku selama pembangunan rel kereta api memiliki dua implikasi. Selain kekayaan adat yang  mulai  menipiskan  persediaan  tanah pusako  tinggi masyarakat,  pengaruh modernisasi  dan  pemikiran  materialistis  mulai  merasuk  ke  dalam  diri ninik  mamak untuk mengkomersilkan pusako tinggi di kemudian hari. Keberadaan rel kereta api juga telah membawa angin modernisasi dalam kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya peluang transportasi, informasi komunikasi, merantau dan lain sebagainya.
Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam  menambahkan informasi dan pengetahuan mengenai sejarah pengambilalihan tanah adat di Nusantara pada masa kolonial Belanda. Dibuktikan dengan adanya kepemilikan secara komunal mampu merepotkan penjajah untuk mengambil alih kepemilikan tanah pribumi, hingga rela ‘merogoh’ saku lebih dalam. Ini menjadi narasi win win solution bagi kedua pihak: baik pihak yang berambisi melakukan agenda kolonial; dan pihak pribumi yang tidak ingin  dirugikan  begitu  saja.  Berdasarkan  kajian  ini  tergambar  pemerintah  kolonial
cukup  menghargai  adanya  sistem  tradisional  Minangkabau  dalam  kepemilikan komunal harta tradisional mereka. Sehingga untuk dibawa masa kontemporer, perlu adanya peninjauan ulang oleh pemerintah pusat dan pemangku adat di berbagai daerah Nusantara  dalam  menyelesaikan  kepemilikan  dan  batas  wilayah  yang  sebenarnya dalam kepemilikan tanah adat. Berharap agar tidak ada lagi kasus-kasus ‘perampasan’ tanah adat masyarakat oleh pemerintah dengan dalih ‘tidak ada kepemilikan’, ‘tidak ada sertifikat’ atau ‘demi pembangunan’.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdurrahman, Dudung. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
Amran, Rusli. 1985. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan. Anwar, Khaidir. 1995. Beberapa Aspek Sosio-Kultural Masalah Bahasa . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Asnan,  Gusti.  2006. Pemerintahan  Sumatera  Barat  dari  VOC  hingga  Reformasi. Yogyakarta: Citra Pustaka.
Bushar, Muhammad. 1985. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta: Pradinya Paramita.
Colombijn, Freek. 2006. Paco Paco Kota Padang: Sejarah Sebuah Kota Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20 dan Pengaturan Ruang Kota. Yogyakarta: Ombak. Dt. Mangguang Nan Sati, Amir M. S. 2012. Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari di Minangkabau. Jakarta: CITRA HARTA PRIMA.
Dt. Radjo Penghoeloe, M. Rasjid Manggis. 1985. Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya. Jakarta: Mutiara Sumber Widya/Mutiara Jakarta.
Geertz, Clifford. 1983. Involusi Pertanian. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
Gottschalk,  Louis.  1986. Mengerti  Sejarah. Dialihbahasakan  oleh  Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
Graves, Elizabeth E. 2007. Asal-Usul Elite Minangkabau Modern. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Irawan,  Bimbi,  dan  Rozidateno  Putri  Hanida.  2020. Dari  Luhak  ke  Rantau:  Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari. Padang: Rancak Publik.
Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya,
Lubis,  Muhamad  Yamin  &  Abdul  Rahim.  2004. Beberapa  Masalah  Aktual  Hukum Agraria. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Naim,  Mochtar.  1968. Menggali  Hukum  Tanah  dan  Hukum  Waris  Minangkabau. Padang: Sri Dharma NV.
Penghoeloe, M. Rasjid Manggis Dt. Radjo. 1985. Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya. Jakarta: Mutiara Sumber Widya/Mutiara Jakarta.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
Pratama, Fikri Surya. 2023. Rekam Jejak Nagari Taluak IVSuku Di Banuhampu (Dari Kolonial Hingga Pasca Merdeka) . Bogor: GUEPEDIA.
Sati, Amir M. S. Dt. Mangguang Nan. 2012. Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari di Minangkabau. Jakarta: CITRA HARTA PRIMA.
Seignobos, Charles. 2015. Introduction to The Study of History. Dialihbahasakan oleh Supriyanto Abdullah. Yogyakarta: Indoliterasi.
Stroomberg, J. 2018. 1930 Handbook of The Netherlands East-Indies. Dialihbahasakan oleh Heri Apriyono. Yogyakarta: IFADA.
Surbakti,  Ramlan.  1992. Memahami  Ilmu  Politik. Jakarta:  PT.  Gramedia Widisuasarana.
Sutopo,  H.  B.  2006. Metode  Penelitian  Kualitatif  Dasar  Teori  dan  Penerapanya Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.
Syamsunir. 1987/1998. Musyawarah dan Mufakat Serta Pelaksanaannya Dalam Adat Minangkabau. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
Tim  Peneliti  STPN.  2013. Membaca  Ulang  Politik  Dan  Kebijakan  Agraria  (Hasil Penelitian  Sistematis  STPN,  2013). Yogyakarta:  Pusat  Penelitian  dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Tim Prima Pena. 2006. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gritamedia Press.
Yamin, Muhamad, dan Abdul Rahim Lubis. 2004. Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Young, Kenneth R. 1988.  “Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat: Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik.” Dalam Sejarah Ekonomi Indonesia , oleh Anne Booth et. al, 139-140. Jakarta: LP3ES.

## Artikel Jurnal
Ahmadin. 2007. “Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial”. Attoriolong IV, no.
1: 56-70.
Hidayat,  Wafiyatu  Maslahah  &  Arif  Wahyu.  2016.  “Kehidupan  Sosial-Ekonomi Masyarakat Jawa 1830-1870.” Jurnal Agastya 6, no. 2 : 18-30.
Jati, Lihat Wasito Raharjo. 2014. “Globalisasi dan Kemiskinan Desa: Analisa Struktur Ekonomi Politik Pedesaan.” Jurnal Penelitian Politik 11, no. 2 : 17-26.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  2014.  “GLOBALISASI  DAN  KEMISKINAN  DESA:
ANALISA STRUKTUR
EKONOMI POLITIK PEDESAAN GLOBALIZATION  &  VILLAGE  POVERTY:  AN  ANALYSIS  OF
ECONOMIC-POLITICS  IN  RURAL  AREA.” Jurnal  Penelitian  Politik 11, no. 2: 17-26.
Maslahah,  Wafiyatu,  dan  Arif  Wahyu  Hidayat.  2016.  “Kehidupan  Sosial-Ekonomi Masyarakat Jawa 1830-1870.” Jurnal Agastya 6, no. 2: 18-30.
Rahman, Aulia. 2019. “Modernisasi Teknologi Kereta Api Di Sumatera Barat Masa Hindia Belanda (1871-1933).” Siddhayatra: Jurnal Arkeologi 24, no. 1: 17-36.

## Tesis & Disertasi
Nugroho, Agung. 2004. “Dampak Dihapuskannya Ijin Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian  Terhadap  Pola  Penguasaan  Tanah  Pertanian  di  Kabupaten  Demak Propinsi  Jawa  Tengah.” Tesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan (Universitas Dipenogoro Semarang).
Pratama,  Fikri  Surya.  2022.  “Sejarah  dan Masalah  Tanah  Pusako  Tinggi  Di  Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (1881-2020).” Tesis Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam (Universitas Imam Bonjol Padang).
Suryani, Albani. 2019. “Studi Komparasi: Sistem Tanam Paksa Jawa dengan Sumatera Barat Abad 19.” Dissertation (Universitas Negeri Padang).
Suryati, Lilis. 2002. “Dampak Penjualan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Properti  Terhadap  Eksistensi  Kaum  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Padang Utara).” Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (Universitas Dipenogoro Semarang).

## Arsip Kolonial
Departement  Van  Binnenlandsch  Bestuur.  1911.  “Agrarische  aangelegenheden.” Dalam Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Deel: 1 , 206.
Goor,  Van  Stipriaan  Luiscius  &  Van.  1909. Adviezen  van  den  hoofdinspecteur  der spoorwegdiensten  en  van  het  stoomwezen,  chef  van  den  Dienst  der Staatsspoorwegen  op  Java,  en  van  den  directeur  der  Burgerlijke  Openbare Werken  nopens  het  Rapport  der  spoorwegverkenning  in  Midden-Sumatra. Batavia: Landsdrukkerij.
Luiscius, Van Stipriaan, dan Van Goor. 1909. Adviezen van den hoofdinspecteur der spoorwegdiensten  en  van  het  stoomwezen,  chef  van  den  Dienst  der Staatsspoorwegen  op  Java,  en  van  den  directeur  der  Burgerlijke  Openbare Werken  nopens  het  Rapport  der  spoorwegverkenning  in  Midden-Sumatra. Batavia: Landsdrukkerij.

## Surat Kabar
Singgalang , 1 Maret 1990.
tijdschrift  voor  het  spoor-  en  tramwegwezen  in  Nederland  en  Indië. “Spoor-en tramwegen.” 11 09 1943.

## Wawancara
Abrar St. Rangkayo Basa. Salah Satu Ninik Mamak Suku Guci di Jambu Aia. (Jorong Jambu Aia, 8 September 2021). Wawancara Langsung . (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).
Afrizal St. Rumah Tinggi. Ketua KAN Taluak IV Suku & Salah Satu Ninik Mamak Suku Guci di Jorong Kapeh Panji. (Jorong Kapeh Panji, 7 November 2021). Wawancara Langsung . (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).
Farida. Salah Satu Pewaris Tanah Pusako Tinggi di Kawasan Rel KAI Kapeh Panji. (Jorong Kapeh Panji, 6 September 2021). Wawancara Langsung . (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).
Muhammad  Risman  St.  Sinaro.  Wali  Nagari  Taluak  IV  Suku.  (Jorong  Taluak,  30 Agustus 2021). Wawancara Langsung . (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).
Suryati. Salah Satu Pewaris Tanah Pusako Tinggi di Kawasan Rel KAI Kapeh Panji. (Jorong Kapeh Panji, 6 September 2021). Wawancara Langsung . (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).