## Wajah Hukum

## Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
Budi Mulya 1 , Ulya Kencana 2 , Cholidi 3 , M. Zuhdi 4
1,2,3, 3 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Correspondence email: budipapiaca@gmail.com, ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id, cholidi_uin@radenfatah.ac.id, zuhdi.syariah@gmail.com
Abstrak. KUH-Pidana merupakan hukum acara pada tindak berpidana yang berada di Indonesia yang berlaku umum. Diatur yang berhak melakukan penuntutan, ialah Penuntut Umum atau Jaksa. Ada unsur ketidak pastian -hukum bagi kewenangannya dalam penuntutan  pidana  korupsi,  misalnya.  Dipisahkannya  kewenangan  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dengan  Kejaksaan, secara  khusus  sebagai  penuntut.  Sesungguhnya,  yang  melakukan  penuntutan  adalah  atas  nama  Penuntut  Umum  atau  Jaksa. Dengan adanya asas dominus-litis, secara tegas menyatakan, bahwa hanya Jaksa yang berhak menuntut secara abosolut. Penelitian ini  mengkaji  asas  dominus  litis  bagi kejaksaan  dalam  penuntutan tindak  pidana  berdasarkan undang-undang.  Metode  penelitian, jenis penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Disimpulkan, bahwa perlu diperjelas kedudukan Kejaksaan RI berwenang sebagai  lembaga  eksekutif.  Di  aturannya,  sebaiknya  Kejaksaan  berada  dalam  satu  atap  dengan  kehakiman,  demi  hadirnya legitimasi  bagi  Kejaksaan  itu  sendiri.  Sehingga  tidak  terjadinya  ketidakpastian  wewenang  bagi  Penuntut  Umum  di  dalam menuntut  kasus  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu  perlu  dibuat  peraturan  baru  terkait  dengan  Kejaksaan  RI  untuk  menuntut  kasus tindak  pidana  berdasarkan  asas  dominus  litis.  Di  mana  Kejaksaan,  adalah  pemilik  kewenangan  dominus  litis  dalam  hal penuntutan.
Kata Kunci: Dominus Litis. Kejaksaan, Penuntut Umum, Tindak Pidana.
Abstract. The Criminal Procedure Code is a generally accepted procedural law for criminal acts in Indonesia. It is regulated that those  who  have  the  right  to  carry  out  prosecutions  are  the  Public  Prosecutor  or  the  Prosecutor.  There  is  an  element  of  legal uncertainty  regarding  his  authority  in  prosecuting  corruption  crimes,  for  example.  The  separation  of  the  authority  of  the Corruption Eradication Commission from the Prosecutor's Office, specifically as a claimant. In fact, the prosecution is on behalf of the Public Prosecutor or the Prosecutor. With the dominus-litis principle, expressly states that there is no other institution other than the Prosecutor as the Public Prosecutor who has the absolute right to sue. This study examines the principle of dominus litis for the prosecutor in the prosecution of criminal acts based on the law. The research method, the type of normative research with a descriptive approach. It was concluded that it was necessary to clarify the position of the Indonesian Prosecutor's Office as an executive agency. According to the rules, the Prosecutor's Office should be under the same roof as the judiciary. or the sake of the presence of legitimacy for the Prosecutor's Office itself. So that there is no uncertainty of authority for the Public Prosecutor in prosecuting  criminal  cases.  Oleh  karena  itu  perlu  dibuat  peraturan  baru  terkait  dengan  Kejaksaan  RI  untuk  menuntut  kasus tindak pidana berdasarkan asas dominus litis. Where the Prosecutor's Office is the owner of the dominus litis authority in terms of prosecution.
Keywords: Dominus Litis. Prosecutor, Public Prosecutor, Crime.

## PENDAHULUAN
Negara  mempunyai  kewajiban  salah  satunya  melindungi  setiap  warga  negaranya.  Perlindungan  oleh  negara kepada warganya telah dimuat dalam amanat UUD 45 sehingga negara wajib membuat kebijakan tanpa diskriminasi kepada  siapa  pun.  Berhubungan  dengan  hal  tersebut,  Negara  mempunyai  sistem  peradilan  dalam  perlindungan. Peradilan  itu  disebut  dengan  peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  yang  pada  dasarnya  ialah  untuk  capaian  tujuan pencegahan kejahatan dalam jangka pendek, jangka menegah atau jangka panjang.
Dalam  hal  ini  terkait  dengan  kesejahteraan  sosial  yang  dipengaruhi  faktor  lingkungan  masyarakatnya  serta bidang  lainnya.  Peradilan  pidana  dalam  geraknya  akan  mengalami  inter-aksi,  inter-koneksi,  inter-dependensi  dengan masyarakatnya, politik, pendidikan dan sub-sistem- lainnya.
Dengan  dilegalisasinya  UU  No.8/198:  KUHAP,  maka  Stbl.1941  No.44  dasar  peradilan  pidana  Indonesia dicabut.  Sistem  peradilan  pidana  tentang  kebijakan  kriminal  dan  praktiknya  bagi  tegaknya  hukum  atas  lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan.
KUH-Acara Pidana merinci secara jelas wewenang polisi menjadi penyidik, jaksa menjadi penuntut umum serta pelaksana eksekusi dari putusan pengadilan, serta hakim membuat putusan pada kasus pemidanaan. Dalam pandangan pakar  pidana,  mengatakan  sistem  pada  peradilannya  telah  ditetapkan  pada  KUH-Acara  Pidana,  sebagai  sistem peradilan  pidana  terpadu  ( integrated  criminal  justice  system ).  Sistem  itu  letaknya  berdasar  asas  diferensiasi-
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
fungsional, yang berdasarkan pada wewenang diberikan undang-undang ke masing pihak. 1
Hakikatnya,  kewenangan  atau  wewenang  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  yang  diperoleh  secara konstitusional, melalui ketentuan hukum yang sah atau kekuasaan yang dilembagakan secara formal ( formal power ). Kewenangan penuntutan diberikan pada Jaksa. UU.9/1981 pada Pasal 1 ayat (6):
a. Jaksa. Jabatan diberi  kewenangan berdasarkan peraturan menjadi Penuntut Umum, dan pelaksana bagi  keputusan dari pengadilan yang berkekuatan tetap.
b. Penuntut umum. Jaksa yang berkewenangan di tuntutan dan ketetapan oleh hakim.
Tugas  dan  fungsi  penuntutan  yang  dilaksanakan  oleh  Jaksa/Penuntut  umum  tidak  hanya  menjadi  jembatan memproses  penyelidikan,  penyidikan,  pemeriksaan  sidang  semata,  melainkan  berfungsi  menilai  terpenuhi  atau tidaknya syarat formil dan materil  hasil penyidikan. Meski dilaksanakan melalui fungsi dan instansi penegak  hukum yang  berbeda,  namun  hakikatnya  jaksa  saja  berhak  menentukan  layak  tidaknya  perkara  untuk  diajukan  di  siding dengan dasar alat bukti sah secara hukum beracara. 2
Pihak kejaksaan di peradilan pidana, memproses berkas bila sudah ada pelimpahan perkaranya dari kepolisian. Di  mana  tugas  kejaksaan  sebagai  lembaga  negara  pada  bidang  penuntutan,  dan  tugas  lainnya  sesuai  aturan.  Di Pasalnya  13  KUH-Acara  Pidana  dinyatakan  Kejaksaan  sebagai  penuntut-umum  diberi  kewenangan  menuntut,  serta melaksanakan putusannya yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Aparat  Jaksa  sebagai  kelembagan  negara  mempunyai  kewenangan  di  bagian  tuntutan.  Kejaksaan  diharapkan berkemampuan  dalam  wujudkan  kepastian,  ketertiban,  berkeadilan,  benar  didasarkan  oleh  norma  agama,  sopan  dan susilaan,  serta  wajibnya  penggalian  nilai  kemanusiaan,  hukum,  rasa  keadilan  masyarakat.  Adanya  wewenang  bagi Jaksa di Indonesia untuk melakukan penuntutan berdasarkan dominus litis yang terdapat di amanat KUHAP. Akhir-akhir  ini  ada  topik  yang  bernilai arguable ketika  prinsip dominus  litis yang  dimiliki  oleh  Kejaksaan dalam KUHAP secara umum belum sepenuhnya terpenuhi. 3 Di mana Kejaksaan sebagai Penuntut Umum ketika saat memeriksa  berkas  perkara  secara  formal  tidak  tahu  proses  penyusunannya,  dan  cara  mendapatkan  sumber  alat buktinya. Hal demian bila terdakwa di sidang mencabut keterangannya di BAP menjadi sebuah problem. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut umum surat dakwaannya harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
Terjadinya pemberkasan kasus yang keluar-masuk oleh yang disidik Polri dan JPU, di mana dalam Pasalnya 2 ayat (1) UU 16/204 dinyatakan, bahwa Kejaksaan merupakan badan utama dalam melakukan penuntutan. Sejak awal, hal  seperti  ini  dapat  dihindari,  bila  JPU  terlibat  langsung  di  proses  penyusunan  pada  berkas  perkara.  Terlebih  lagi secara khusus, contoh ketika lahirnya kewenangan penuntutan yang ada pada KPK. 4
Wewenang  pada  KPK  yang  tertuang  dalam  peraturan,  salah  satunya  UU  No.30/2002  mengenai  Komisi Pemberantasan  Tindak-Pidana  atas  Korupsi  tertera  di  Pasal  No.6  huruf  c. 5 Keberadaan  wewenang  penuntutan  bagi Kejaksaan  dan  KPK,  menjadi  masalah  tersendiri  bagi  negara  dan  sistem  Peradilan  Pidana  khususnya.  Karena  ada kontradiksi  terhadap  hal  yang  dinyatakan  berdasarkan  di  Pasal  No.2  ayat  (1)  UU  16/2004,  dinyatakan  Kejaksaan merupakan badan utama dalam melakukan penuntutan.
Perdebatan  tersebut  seharusnya  telah  selesai  dengan  adanya  dukungan  terhadap  kewenangan  penuntutan  yang dimiliki  oleh  KPK  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Kontitusi. 6 Namun,  ada  persoalan  baru  berkenaan  dengan kewenangan dominus  litis yang  dimiliki  Kejaksaan  RI  satu-satunya  sebagai  lembaga  penuntut  umum.  Goresan terhadap prinsip dominus litis tersebut pada  akhirnya menjadi suatu persoalan  terhadap  kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, serta kewenangan dominus litis sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama dalam melakukan penuntutan.
Setelah  berlakunya  UU  No.19/2019,  telah  mengubah  status  kedudukan  lembaga  antirasuah  atau  lembaga kejaksaan,  bahwa  dalam  Pasal  12A  dan  21  telah  jelas  mengembalikan  kewenangan  dalam  penuntutan  kepada  pihak kejaksaan bukan KPK. Belum adanya lembaga khusus yang mengatur terkait pelanggaran jinayah, terutama lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penuntutan.
1 Muhammad Yahya Harahap,  Bahasan Permasalahan, serta Terapannya terhadap  KUH-Acara  Pidana:  Studi Sidikan dan Tuntutan, Edisi Ke-2, (Jakarta: Sinar-Grafika, 2005), hal.90.
2 Asep, N. Mulyana, dkk. Mandat Konstitusional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020),   hal. 40.
3 Gede Putra Perbawa, dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap  Asas Dominus Litis  Dalam Perspektif Profesionalisme Jaksa  Penutut  Umum”,  Skripsi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum, (Malang:  Universitas  Brawijaya,Tanpa  Tahun) , Tidak dipublikasikan , hlm.4.
4 Rangga  Trianggara  P,  “Kewenangan  Penuntutan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dan  Kejaksaan  Dalam  Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Lex Crimen , Vol II, No.1, (Jan-Maret 2013):21.
5 Gede Putra Perbawa: TT, hlm.4.
6 Ibid , hlm.4.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
Adapun  perwujudan  Jaksa  menjadi  penuntut  umum  bagi  Peradilan  Pidana,  sifatnya  jelas  dan  pasti, sesuai dengan peraturan yang ada. 7 Di mana prinsip dominus litis diatur di Pasal 140 ayat (2) KUHAP, dinyatakan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk dihentikannya tuntutan . 8
Diharapkan, dengan adanya asas dominus litis ini profesional dan proposional JPU dapat terwujud. Melalui asas ini  penguatan  dan  pemantapan  JPU  sebagai  penuntut  umum  dalam  perkara  pidana  ditegakan. 9 Di  mana dalam penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia,  asas  dominus  litis  berfungsi  mengatur  wewenang  penghentian  oleh  pihak Kejaksaan . 10
Studi-studi  terkait  penerapan  asasnya  dan  kedudukan  lembaga  Kejaksaan  RI  dalam  sistem  pemerintahan  pada UU  No.  16/2004  (Pasal  2)  dinyatakan,  Kejaksaan  sebagai  badan  negara  pelaksana  kekuasaan  dibidang  tuntutan  dan wewenang  lainnya  didasarkan  UU.  Di  mana  wewenang  itu  mutlak  dimilikinya.  Namun  timbul  permasalah  dengan lembaga lain dalam penegak hukumnya, dikarenakan ada dualisme sebagai penuntut. 11
Kajian  atas  asas dominus  litis ,  dimiliki  juga  oleh  hakim  sebagai  asas  hakim  aktif. 12 Di  mana  hakim  aktif digunakan  sebagai  pengimbang  para  pihak  yang  kedudukannya  tidak  berimbang. Ini  merupakan  asas  hukum  dalam Acara di Peradilan Tata Usaha Negara.
Salah  satu  asasnya  dimiliki  P  TUN  ialah  asas dominus  litis, nama  lainnya  asas  keaktifan  hakim  memeriksa perkara.  Penerapan  asas  keaktifan  hakim  untuk  memerikasa  sengketa  tata  usaha  negara  sangat  terbantukan,  di  mana posisi orang yang menggugat dan tergugat menjadi sama. 13
Aturan  yana  ada  menjadikan  eksistensi  Kejaksaan  sebagai  JPU  pada  peradilan  pidana  Indonesia  bersifat  jelas dan limitative. Dituangkan pada UUD 1945, KUHAP, UU No.16/2004 mengenai Kejaksaan RI, peraturan pelaksanaan tertuang  di  aturan  Kejaksaan  Agung  RI  Nomor:PER-067/A/JA/07/2007;Nomor:PER-069/A/JA/07/2007;No. PER36/A/JA/09/2011. 14
Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa asas dominus litis yang diberikan secara mutlak kepada kejaksaan tidak berjalan  sesuai  aturan  hukum,  sebagaimana  yang  telah  diamanahkan  dalam  KUHAP  dan  UU.16/2004.  Kewenangan tersebut  dimiliki  KPK  selain  dari  Kejaksaan.  Penelitian  ini  diberi  judul  “Asas  Dominus  Litis  bagi  Kejaksaan  dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang”.

## METODE Jenis Penelitian
Pemahaman  tentang  suatu  penelitian  tentang  hukum  merupakan  aktifitas  meneliti  untuk  tahu  terkait  dengan hukum. Tidak  sekedar  untuk  tahu  sesuatu,  tetapi  peneliti  dituntut  memiliki  ketrampilan  mengidentifikasikan permasalahan, mengkaji, menganalisisnya sekaligus memecahkan masalahnya. 15
Jenis  penelitian  menggunakan  yuridis,  yang  mana  mengkaji  hukum  secara  teoritis dan  aturan  perundang- undangan sesuai isu masalah. Tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan menganalisis asas dominus litis bagi  kejaksaan  dalam  penuntutan  tindak  pidana  berdasarkan  undang-undang.  Sebagai  penelitian  yang  menggunakan data sekunder, 16 yaitu menggunakan kepustakaan difokuskan pada penelusuran bahan-bahan pustaka. 17

## Pendekatan
Penelitian menggunakan pendekatan : 1. Perundangan,  yaitu  mengkaji  dan  menganalisis  perundang-undangan  untuk  menelaah  wewenang  berdasarkan prinsip dominus  litis bagi  kejaksaan  sebagai  penuntut  pada  tindak  pidana  berdasarkan  perundang-undangan
7 Gede  Putera  Perbawa,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Eksistensi  Asas Dominus  Litis Dalam  Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum”, Jurnal Arena Hukum, Vol 7, No.3, (Desember 2014):303-471.
8 Tiar  Adi  Riyanto,  “Fungsionalisasi  Prinsip Dominus  Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissan, Vol 6, No.3, (Juli 2021):481-492.
9 Gede Putera Perbawa, 2014, Op.Cit .
10 Tiar Adi Riyanto, (Juli 2021), hlm.481-492.
11 Marcelino Eric Montol, Eugenius N. Paransi, Mien Soputan, “ Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004”, Lex Administratum, Vol X, No. 1, (Jan-Mar 2022): 120.
12 Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra, “Penerapan Asas Hakim Akrif (Dominus Litis)  Dalam  Persidangan  si  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (Studi  Kasus  Putusan  No.1/G/2017/PTUN.DPS)”,  Jurnal  Preferensi Hukum Vol 2, No.1, (2021): 28.
13 Edi  Pranoto,  “Asas  Keaktifan  Hakim  (Litis  Domini)  Dalam  Pemeriksaan  Sengketa    Tata  Usaha  Negara”,  Jurnal Spektrum Hukum, Vol 16, No. 2. (2019): 93.
14 Gede Putera Perbawa, (Desember 2014): 340.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 60.
16 Soerjono Sukanto, & Sri Mahmudji, Penelitian Normatif: Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.15.
17 Juliansyah  Noor,  Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah, (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group, 2014), hlm.254.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
berkepastian hukum.
2. Konsep,  didasarkan  pada  pendapat  dan  doktrin  pakar  hukum  untuk  menemukan  jawaban  atas  masalahnya. Pandangan  dan  doktrinnya  menjadi  pondasi  bagi  peneliti  untuk  bangunan  argument  dalam  menjawab  isu masalahnya. 18

## Pengumpulan Bahan Hukum
Tidak  ada  istilah  dalam  dalam  penelitian  hukum.  Data  untuk  penyebutan  bagi  penelitian  sekunder,  yaitu penelitian  pustaka.  Dalam  membedah  isu  hukum  diperlukan  bahan  primer  dan  sekunder . 19 Bahan  hukum  sekunder, diperloleh dari kajian  kepustakaan atau dokumen. Di mana datanya diperoleh dari kajian dan analisis dokumen sesai isu  masalah  penelitian. 20 Dokumen  yang  asalnya  peraturan,  buku,  dan  karya  lain  terkait  asas dominus  litis sebagai wewenang mutlak Kejaksaan untuk menuntut tindakan pidana berdasarkan peraturan sebagai berikut.
1. Data Primer, yaitu:
a. UU Nomor 16 / 2004: Kejaksaan.
b. UU Nomor 8/1981: KUHAP.
2. Data Sekunder berupa bahan kepustakaan dan putusan peradilan.
3. Data Tersier berupa kamus hukum, jurnal, surat kabar dan lain sebagai.

## Analisis Bahan Hukum
Analisis deskriptif kualitatif, bahan hukum dijelaskan seluruhnya dengan jelas. Penjelasannya lalu disimpulkan dengan deduktif, dengan cara kesimpulan dari pernyataan sifatnya universal ditarik ke khusus. Dengan demikian, hasil final dari penelitian dapat dipahami dengan mudah.
Adapun analisis data sekunder untuk dapat menghasilkan simpulan sebagai berikut.
1. Deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan  asas  domini  litis  bagi  JPU  dalam  tuntutan  tindakan  pidana  didasarkan perundangan Indonesia .
2. Teknis menghimpun peraturan berisi asas dominus litis bagi JPU atas tuntutan tindakan pidana.
Penelitian  yang  bersifat  yuridis  normative,  di  mana  bahasannya  terkait  data  pustakaan,  di  mana  data  tersebut disajikan,  dianalisis,  dan  disimpullan,  yang  merupakan  bagian  mereformulasi  atas  temuan  isu  masalahnya  dalam penelitian. 21

## HASIL

## Asas Dominus Litis bagi Jaksa Penuntut Umum bagi Tindakan Pidana Berdasarkan Peraturan
Dudukan  Kejaksaan  dalam  tata - negaraan,  ia  merupakan  lembaga  yang  memiliki  wewenangan  dalam penuntutan, dan juga kewenangan lainnya secara independen didasarkan pada peraturan yang ada, yaitu pada Pasal 2 ayat (1, 2) UU-Kejaksaan. Senyatanya, Jaksa sebagai penuntut umum di sidang di pengadilan, dan dapat juga sebagai pengacara diberikan kekuasaan yang khusus menyelesaikan perkara Perdata dan TUN. 22
Peran  Kejaksaan  sebagai  penegak  hukum  diatur  dalam  UU-Kejaksaan.  Dengan  begitu  terlihat  ambivalensi kedudukan  Kejaksaan  di  eksekutif.  Ia  menjadi  bagian  dari  pemerintah,  yaitu  bawahan  Presiden,  tetapi  berfungsi sebagai penuntut di kekuasaan yudikatif.
Kejaksaan  diaturannya,  terlihat  ia  sebagai  lembaga  di  pemerintahan.  Melihat  dari  independensi  Kejaksaan, terlihat  Kejaksaan  memang  berada  dibawah  kekuasaan  pemerintah.  Namun  sebagai  bagian  peradilan  pidana,  maka Kejaksaan harus dijaga independensi.
Dalam UUD 1945 pada Pasal 24, dinyatakan lembaga lain dimaksudkan yang memiliki fungsi dalam kekuasaan di kehakiman yang aturannya di perundangan. Kekuasaan kehakiman dan Kejaksaan tertera secara jelas terkait dengan peradilan yang sama-sama memilik wewenang sebagai penuntut di peradilan.
Independensi  bagi  Kejaksaan,  sebaiknya  didukung  suatu  peraturan  yang  pasti  secara  hukum  agar  terjamin wewenangnya.  Lembaga  Kejaksaan  ada  baiknya  di  atur  satu  atap  lembaga  Kehakiman.  Hal  ini  demi  hadirnya legitimasi yang bagi Kejaksaan itu sendiri . Disimpulkan, bahwa kedudukan kejaksaan sesuai dengan undang-undang. Kejaksaan di bawah pemerintahan, namun disisi lain kejaksaan harus melaksanakan tugas penuntutan yang tidak lepas dari  ranah  kekuasaan  kehakiman,  artinya  kejaksaan  harus  tetap  merdeka,  bebas  tanpa  memihak  kepada  pihak manapun.
18 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.95.
19 Ibid , hlm.182.
20 Surjono Sukanto, Pengantar: Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.51.
21 Ibid , hlm.69.
22 Kadek  Mitha  Septiandini,  “Ketentuan  Tentang  Pembatalan  Perkawinan  Oleh  Jaksa  Terhadap  Hak  Waris  Anak  Dalam Hukum Perkawinan”, Jurnal: Kertha Semaya, Vol 04, No.02, (2016):6.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang

## Wewenang Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Tindak Pidana
Ada beberapa wewenang Kejaksaan berdasarkan aturan :
1. Melakukan penuntutan, yang diatur secara implisit sebagai badan terkait kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24 ayat (3)  UUD  1945  jo.  Pasal  41  UU  No.4/2004  terkait  kekuasaan  kehakiman;  Pasal  13  KUHAP,  bahwa  sebagai Penuntut Umum ialah Jaksa oleh undang-undang berwenang melakukan tuntutan.
2. Memiliki fungsi pada asas dominus litis , yaitu mengendalikan proses berperkara.
3. Menentukan  dapat-tidaknya  seorang  menjadi  terdakwa  yang  kemudian  diajukan  dengan  alat  bukti  sah  ke Pengadilan.
4. Berkedudukan  sebagai executive  ambtenaar , yaitu  pelaksana  bagi  penetapan  keputusan  pada  perkara  tindakan pidana di pengadilan.
5. Memiliki kedudukan dan fungsi yang khusus sebagai lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara pada bidang penuntutan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, tertera pada Pasal 2 UU No.16/2004.
6. Memiliki wewenang sebagai penuntut, dan yang lainnya berdasarkan undang-undang, tertera pada Pasal 2 ayat (1) UU No.16/2004.
7. Memiliki  wewenang  untuk  menuntut  di  bidang  pidana  termasuk  tuntutan  aas  tindakan  pidana  korupsi,  tertera  di Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No.16/2004.
Rujukan berdasarkan hukum beracara pidana hanya pada UU No.8/1981 mengenai KUHAP. Dengan demikian, atas  tindakan  pidana  korupsi  tuntutannya  berdasar  pada  Pasal  137-144  KUHAP  yang  dilakukan  Jaksa  Penuntut Umum.
Pengertian kata Jaksa tertera pada Pasal 1 angka1 UU No.16/, disebut Jaksa, ialah pejabat fungsional diberikan kewenangan  oleh  undang-undang  bertindak  sebagai  penuntut  Umum,  dan  Pelaksana  bagi  putusan  pengadilan, berkekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya menurut peraturan.
Terkait  dengan  Jaksa  sebagai  pejabat  fungsional,  ialah  jabatan  yang  sifatnya  berkeahlian  teknis  pada  lembaga Kejaksaan,  karena  dengan  fungsinya  itu  dapat  memperlancar  terlaksananya  tugas.  Dalam  hal  ini,  KUHAP  tidak mendefinikan  Jaksa.  Disimpulkan  Jaksa  pengertiannya  di  KUHAP,  ialah  apa  yang  dijelaskan  di  UU  Kejakasaan.  Di mana Jaksa yang keberadaannya di lingkup organisasi Kejaksaan.
Selain  Kejaksaan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang  menuntut  atas  kasus  tindakan  pidana  korupsi. Diatur pada Pasal 6 huruf c UU No.30/2002 mengenai KPK, dimana memiliki tugas atas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindakan pidana korupsi.
Hal  yang  sama  berlaku  juga  untuk  UU  No.30/2022  yang  memberikan  wewenang  penanganan  kasus  tindakan pidana korupsi oleh KPK, diatur di Pasal 11 tuntutan terhadap:
1. Aparat penegak hukum dan.atau penyelenggaraan Negara.
2. Membuat resah masyarakat.
3. Negara merugi paling sedikit satu miliar rupiah.
Bila  tindakan  pidanya  masuk  katagori  di  atas  menjadi  wewenang  KPK  untuk  menuntut.  Tafsiran,  bila  nilai kerugiannya  di  atas  1  milyar  rupiah  yang  melibatkan  pihak  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara,  yang menuntutnya pihak Kejaksaan.
Seperti kasus EL, Bupati Talaud, Sulawesi Utara pada SPPD fiktif dengan nilai 7,7 milyar rupiah, dan GDOTA 1,5  milyar  rupiah.  Perkara  tersebut  penuntutannya  oleh  Kejaksaan,  bukan  KPK.  Tidak  ada  kejelasan  pemisahan kewenangan antara Kejaksaan dan KPK dalam hal tuntutan kasus korupsinya.
Apabila  diamati  lebih  jauh  dengan  ketentuan  awal  tentang  asas dominus  litis ,  bahwa  para  pembuat  kebijakan sepertinya  telah  membuat  ketidakjelasan  yang  berkaitan  kewenangan  dalam  penuntutan  tindak  pidana  di  Indonesia. Hal  itu  disebabkan  wewenang  menuntut  pada  KPK  mengesampingkan  prisip dominus  litis .  Di  mana  Kejaksaan menjadi pengendali proses berpekara dan ada prinsip een on deelbaar, Kejaksaan itu satu  dan tidak terpisah. Dinilai aturan  tentang  KPK  dibuat  terlalu  menggebu  untuk  memberantas  kasus  korupsi.  Sehingga  telah  menabrak  asas  dan sistem hukumnya, seperti Penuntut Umum tidak tunduk dengan Jaksa Agung. 23
Sebagaimana  pendapat  Jaksa  Agung,  Basrief  Arief,  kewenangan  penuntut  pada  perkara  korupsi  sebaiknya dikembalikan  lagi  pada  Kejaksaan,  yaitu  sebagai  JPU  seperti  diatur  di  dalam  KUHAP.  Praktiknya  di  belahan  dunia lainnya, bahwa penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan Jaksa Agung  sebagai penuntut  umum tertinggi. Maka bila semua tuntutan dari KPK diserahkan kepada Kejaksaan lagi, tidak apa.
Di sisi lain, sebenarnya Jaksa yang ditugaskan di KPK, merupakan Jaksa yang berasal dari lembaga Kejaksaan, statusnya  dinon-aktifkan  sementara.  Jaksa  di  KPK  yang  bertugas  menuntut  itu,  sesungguhnya  tidak  menyalahi KUHAP.  Di  mana  yang  dapat  menjadi  penuntut  umum,  ialah  Jaksa,  dengan  tidak  menyebutkan  nama  lembaganya. Dengan  demikian,  Jaksa  Penuntut  Umum  di  lembaga  Kejaksaan  dan  KPK  dapat  melakukan  penuntutan.  Namun
23 Kaligis O.C, Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 6, (Bandung: PT Alumni, 2011),   hlm.85-86.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
berdasarkan  asas domilitus  litis yang  terdapat  pada  KUHAP  untuk  tindak  pidana  berlaku  secara  umum,  maka  yang berhak untuk melakukan penuntutan ialah atas nama penuntut umum atau jaksa.

## Asas Dominus Litis Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum dalam Kesejarahannya
Eksistensi  Kejaksaan  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  penuntutan  belum  lama.  Sebelumnya,  baik  di Eropa,  dan  di  Indonesia  masa  kerajaan,  tidak  mengenal  lembaga  penuntutan.  Di  era  modern  ada  Kejaksaan  secara khusus atas nama dan masyarakat dapat menuntut pada kasus pidana pelaku delik.
Di masa lampau, tidak membedakan perkara perdata dan pidana. Pihak manapun yang merasa dirugikan, dapat melakukan  tuntutan  pidana  ke  hakim.  Dahulu  pejabat  Negara  disebut  sebagai adhyaksa, diartikan  Jaksa,  tetapi fungsinya dulu sama dengan hakim karena tidak ada lembaga penuntutan. 24
Di  masa  Belanda,  Kejaksaan  terstruktur  dan  berfungsi  untuk  mengadili  perkara  di  Pengadilan  Padu,  dan menerima dan mempersiapkan perkara di Pengadilan Pradata. 25 Legitimasi itu berdasar pada peraturan. Telah berlaku Herziene  Inlandsch  Reglement,  Staatblaad  1941  No.44 .  Sebelumnya  diatur  pada Inlandsch  Reglement,  staatblaad 1848No.16 .  Disebutkan  pekerjaan  Penuntut  Umum  di  Pengadilan  Negeri,  disebut Landraad ,  oleh  Jaksa.  Setelah diberlakukan Herzenie  Indlandsch  Reglement ,  maka  kedudukan  Jaksa  menjadi  alat  kekuasaan  Asisten  Residen, disebut sebagai Magistraat (Penuntut Umum). Sedangkan Jaksa, mendapat sebutan Ajunct Magistraat tanpa perubahan didalam tugasnya. 26
Negara Belanda tanggal 18 April 1827, dengan berlakunya Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie , membuat lembaga penuntut umum, mengikuti sistem Perancis.  Asas  terpenting bagi Penuntut Umum, yaitu  satu dan tidak terbagikan ( een en ondeelbarheid ), dan bergantung ke kekuasaan eksekutif.
Di  masa  Belanda  awalnya  tidak  dikenal  lembaga  mandiri  sebagai  penuntut  umum,  tetapi  sebagai  pembantu. Ketika  IR  berubah  jadi  HIR,  barulah  dikenal  lembaga  penuntut  umum  mandiri.  Asas  yang  diacunya  untuk  menunt, ialah asas satu dan tidak terbagi ( een en ondeelbarheid ). Ini dasar bagi asas dominis litis.
Ketika  masa  Jepang,  Jaksa  statusnya  menjadi  penuntut  umum,  dengan  demikian  jabatan  Asisten  Residen terhapuskan.  Hal  ini  membuat  kedudukan  Jaksa  berubah  dasarnya.  Di  mana  tugas  dan  kewenangan Asisten  Residen sebagai  penuntut  umum  dalam  perkara  pidana  dilimpahkan  ke  Jaksa,  dengan  jabatan Tio  Kensatsu  Kyokuco ,  nama lainnya  Kepala  Kejaksaan  di  Pengadilan  Negeri.  Ia  ada  di  bawah  awasan Koo  Too  Kensatsu  Kyokuco (Kepala Kejaksaan Tinggi).
Peraturan Osamurai No.  49  menetapkan  Kejaksaan  di  bawah  kewenangan Cianbu (Departemen  Keamanan). Tugasnya  mencari  kejahatan  dan  pelanggaran,  yaitu  sebagai  pegawai  penyidik,  menuntut  perkara,  yaitu  sebagai pegawai penuntut umum, dan menjalankan putusan hakim, yaitu sebagai pegawai eksekusi. 27
Dari  aspek  kesejarahan  kewenangannya,  Jaksa  dalam  penuntutan  perkara  pidana  menunjukan  adanya  asas dominus litis yang selalu berubah. Hal itu berpengaruh pada tugas dan wewenang Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana  yang  ada.  Akan  tetapi  perubahan  aturan  tersebut  menunjukkan,  bahwa  kewenangan  Jaksa  itu  luas  terkait kekuasaan yudikatif, di masa kerajaan berhubungan dengan bidang agama pula.
Adanya  peraturan  untuk  menanggulangi  tindak  kejahatan  hakekatnya  sebagai  bagian  dalam  melindung masyarakat ( social defence ) secara menyeluruh, tercapainya kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). 28
Peraturan  terkait  kedudukan  Kejaksaan  di  pengadilan,  masih  menggunakan  peraturan  yang  lama  ketika Indonesia belum merdeka. Pemerintah memaklumatkan tanggal 1 Oktober 1945, bahwa semua kantor Kejaksaan dulu berada di Departemen Keamanan (Cianbu) dipindah ke Departemen Kehakiman ( Shihoobu ).
Kembalinya  Kejaksaan  ke  Departemen  Kehakiman,  tugas  kewajiban  Jaksa  di  masa  Jepang  tidak  berubah.  PP No.2/1945 masih diberlakukannya semua badan Negara dan Peraturan sampai Negara RI berdiri tanggal 17 Agustus 1945.
Sejak  Indonesia  merdeka,  maka  tugas Openbaar  Ministerie, yaitu  pengadilan  terbuka  di  setiap  Pengadilan Negeri,  yang  diatur  HIR  dijalankan Magistraat .  Perkataan Magistraat disebut  Jaksa.  Ia  sebagai  sebagai  Penuntut Umum di Pengadilan Negeri.
Dengan  adanya  UU  No.15/1961  mengenai  Ketentuan  Pokok  Kejaksaan  RI,  kemudian  Kejaksaan  keluar  dari lingkungan  Departemen  Kehakiman  RI,  berdiri  sendiri  hingga  saat  ini.  Disempurnakan  dengan  UU  No.5/1991,  lalu diganti dengan UU No.16/2004 mengenai Kejaksaan RI.
Beracara  dalam  menyelesaikan  kasus  tindakan  pidana,  awalnya  didasarkan  HIR,  kemudian  mengacu  UU  No
24 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.13.
25 R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967),  hlm.19.
26 Ilham  Gunawan,  Peran  Kejaksaan  dalam  Menegakkan  Hukum  dan  Stabilitas  Politik,    (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1999), hlm.54-55.
27 Ilham Gunawan : 1999, hlm. 55.
28 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya       Bakti, 2002), hlm.73.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
8/1981 mengenai KUHAP, diatur kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan pada Pasal 1 angka 6 huruf a. Jaksa ialah  pejabat  diberi  wewenang  berdasar  undang-undang  bertindak  menjadi  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap.  Pasal  139  KUHAP,  mengatur,  Jaksa  sebagai  penuntut  umum  penentu  perkara hasil penyidikan lengkap atau tidak dilimpah ke pengadilan negeri agar diadili.
Dalam aturannya, Jaksa penuntut umum pelaksana fungsi dan wewenangnya sebagai penuntut :
(1) Menerima berkas perkara dari hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik.
(2) Berkas perkara yang diterima kemudian dilimpahkannya ke hakim untuk dilakukan penuntuntan dan pemeriksaan sidang. 29
Pada  aspek  kewenangan  penuntutan  pada  sidang  pemeriksaan,  disini  Jaksa  berperan  sebagai  penuntut  umum untuk  pembuktian  kesalahan  si  terdakwa.  Pengertian  penuntutan,  ialah  tindakan  si  penuntut  umum  melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, menurut aturan undang-undang, permintaannya agar diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan berkasnya, tertera di Pasal1 butir 7 KUHAP. Dari rumus di KUHAP, dijelaskan pula tugas dan wewenang Jaksa, terutama melaksanakan penuntutan sebagai Penuntut Umum.
Kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  secara limitative dipegang  penuntut  umum  secara  absolute,  artinya tidak  lembaga  lain  yang  berhak  melakukan  itu,  disebut  asas dominus  litis .  Kata dominus dari  bahasa  latin,  artinya pemilik; litis ,  artinya  perkara  atau  gugatan.  Hakim  tidak  bisa  mengajukan  permintaan  delik  diajukan  kepadanya. Hakim menunggu tuntutan penuntut umum saja. 30 Asas dominuslitis di bidang penuntutan diatur di UU No.16/2014, UU No.5/1991, dan UU No.15/1961. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan kedudukan Kejaksaan untuk menegakan hukum jelas dan tegas. Ketiga undang tersebut secara limitatif menggariskan ada kewenangan penuntutan atas lembaga Kejaksaan absolute sifatnya. Asas ini secara tegas sangat eksis dalam tuntutan atas tindak-pidana oleh Jaksa sebagai penuntut umum.
Di  Penjelasan  Umum  UU  No.16/2004  dinyatakan,  pemberlakuan  undang-undang  sebagai  usaha  membaharui lembaga Kejaksaan, agar berkedudukan lebih mantap dalam kekuasaan bidang penuntutan, serta bebas dari pengaruh pihak  lainnya.  Hal  ini  upaya  perwujudan  kepastian,  ketertiban,  keadilan  dan  kebenaran  dengan  berpedoman  pada norma agama, sopan, dan susila, serta penggalian nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan di masyarakat. 31 Tugas penuntut umum dilakukan dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Di mana Jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum diatur di Pasal 14 KUHAP, dan dipertegas di Pasal 137 KUHAP. Dinyatakan penuntut umum memiliki wewenang menuntut siapa saja yang didakwa melakukan tindak- pidana, di daerah hukum dan melimpahkan perkaranya ke pengadilan yang berwenang.
Pemahaman  dari  Pasal  14  KUHAP,  bahwa  di  samping  tugas  pokoknya  sebagai  penuntut  umum,  maka  Jaksa secara langsung dapat menyidik dalam keadaan tertentu. Adanya pengawasan oleh penuntut umum terhadap lainnya, diatur  di  Pasal  37  KUHAP. 32 Dapat  dipahami  adanya  batasan  itu,  bahwa  Jaksa  terkait  dengan  jabatan  atau  sebagai pejabat fungsional. Penuntut umum terkait fungsinya untuk menuntut dan pelaksana penetapan hakim di depan sidang. Titik kajiannya dari aspek jabatan, atau pejabat fungsional bagi Jaksa. 33
Terkait  tugas  pokok  dan  kewenangan  bagi  Jaksa  untuk  menangani  kasus  pidana  dan  penuntutannya  dengan professional dan proporsional. Di dalam KUHAP, bahwa proses penuntutan di bagi :
1. Tahapan Sebelum Penuntutan
Tahap  dimulai  saat  Penuntut  Umum  menerima  berkas  perkara  dari  penyidik,  dan  jangka  7  hari  sudah ditentukan  berkasnya  sudah  lengkap  atau  belum  lengkap.  Lengkap  berarti  cukup  buktinya,  dan  berkas  disusun sesuatu  aturan  KUHAP.  Jika  berkas  belum  lengkap,  maka  dikembalikan  ke  penyidik  dan  penuntut  umum memberikan petunjuknya. Bila penuntut umum tidak mengembalikan berkas sejak penyerahannya, maka dianggap telah sesuai syarat dan lengkap berkasnya.
2. Tahapan Penuntutan.
Dilakukan  penuntutan,  bila  Penuntut  Umum  mengatakan  dapat  dilakukan  tuntutan,  maka  JPU  harus membuat  surat  dakwaannya.  Di  Pasal  137  KUHAP,  dinyatakan,  Penuntut  Umum  memiliki  wewenang  menuntut bagi siapa saja yang didakwa berbuat tindak-pidana, dengan cara melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Dengan demikian. Menentukan dituntut atau tidak, merupakan wewenang pihak Kejaksaan, bukan Kepolisian.
Tiga situasi dapat menjadi sebab bagi Penuntut Umum membuat ketetapan untuk menghentikan tuntutan atas
29 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Ke-2,   Seri: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Grafika, 2000), hlm.26.
30 Hari Sasongko, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), hlm.26.
31 Ardilafiza,  “Independensi  Kejaksaan  sebagai  Pelaksana  Kekuasaan  Penuntutan  dalam          Sistem  Ketatanegaraan Indonesia ” , Jurnal Konstitusi, Vol III, No.2, (November 2010):75-103.
32 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.77.
33 Lilik  Mulyadi,  Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan  Permasalahannya,  (Bandung:  Alumni,  2007), hlm.34.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
perkara-pidana, tercantum pada Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP:
a. Tidak ada cukup bukti.
b. Peristiwanya bukan tindak-pidana.
c. Perkaranya ditutup demi hukum.
Peranan  Penuntut  Umum  pada  pembuktian  sangat  penting.  Pembuktian  suatu  perkara  tindak-pidana  di  sidang pengadilan sebagai tanggung-jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Hampir semua negara di dunia, sistem pembuktian beracara  pidananya  pada  Penuntut  Umum.  Beban  pembuktian  di  Penuntut  Umum,  menjadikan  Penuntut  Umum  di sidang harus hadirkan minimal alat bukti, didasarkan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana ke seorang, kecuali ada sekurang 2 alat bukti sah, dan berkeyakinan tindak-pidana benar terjadi, dan terdakwa bersalah.
Untuk  dapat  menyatakan  seorang  benar  terbukti  bertindak  pidana,  maka  harus  ada  paling  sedikit  2  alat  bukti, dan ditambah keyakinan Hakim. Beban bagi Penuntut Umum adalah untuk dapat menghadirkan minimal 2 alat bukti itu di sidang pengadilan agar Hakim menjadi yakin. 34
Sistem  pembuktian  demikian  sebagai negatif  wettelijk  bewijstheorie, atau  dikenal  pembuktian  didasarkan undang-undang secara negative. Artinya, selain digunakan alat bukti yang sah, juga digunakan keyakinan bagi Hakim. Sekalipun  demikian,  namun  keyakinan  Hakim  itu  dibatasi  oleh  alat  bukti  ditentukan  undang-undang.  Digunakannya alat bukti yang dicantumkan di undang-undang, dan keyakinan bagi Hakim disebut sebagai teori pembuktian berganda (doubelen grondslag). 35
Beban  penuntut  umum  dalam  pembuktiannya,  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  pendukung  tugas  sebagai pihak  yang  harus  membuktikan  kesalahan  pada  terdakwa.  Prinsip  dasar  pembuktiannya  diatur  di  Pasal  66  KUHAP, dinyatakan  pihak  yang  mendakwa,  maka  ia  harus  buktikan  dakwaannya.  Dengan  demikian,  hal  ini  menguatkan keberadaan asas dominus litis dalam penuntutan. Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang mendakwa, menguasai perkara secara proporsional dan melaksanakan tugas secara professional. Sesuai dengan aturannya di UU.16/2004 dan UU.8/1981.
Jaksa Penuntut Umum menghadapi peristiwa yang ada serta menentukan sebagai tindak-pidana atau bukan. Hal ini  harus  didasarkan  dari  tujuan  tegaknya  hukum  melalui  penuntutan.  Itu  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan pidana atau hukum beracara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.
Peristiwa  yang  akan  diselesaikan  melalui  penuntutan,  harus  benar  sebagai  perbuatan  tidak  dikehendaki. Perbuatan  itu  mendatangkan  kerugian  materiil  dan/atau  spiritual  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian,  dalam penuntutan  harus  diperhitungkan  prinsip  biaya  dan  hasil  ( cost  benefit  principle ).  Secara  profesionalnya,  dalam penuntutan harus diperhatikan kemampuan daya kerjanya, jangan terlampaui bebannya ( over belasting ). 36
Tindak kelanjutan terlaksananya professional dan proporsional bagi Jaksa, ditertibkan sebagai pedomannya : 1. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-067/A/ JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.
2. Peraturan Jaksa Agung RI No:PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.
3. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER- 36/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak-Pidana Umum.
Posisi  JPU  pada  tindak-pidana  umum  terletak  pada  penyidik  Polri.  JPU  hanya  memerika  berkas  perkaranya secara  formal,  tidak  tahu  proses  penyusunan  berkas  dan  cara  memperoleh  alat  bukti.  Hal  jadi  problema  bila  di persidangan, si terdakwa mencabut keterangan di BAP, karena JPU harus dapat membuktikan surat dakwaan. Terjadi juga  bolak-balik  berkasnya  antara  penyidik  Polri  dan  JPU.  Hal  ini  bisa  dihindari,  bila  dari  awal  JPU  terlibat  dalam penyusunan berkasnya.
Disini  letaknya,  bahwa  asas dominus  litis berperan  sentral  dalam  profesional  dan  proporsional  JPU  sebagai pengendali  proses  perkaranya.  Dengan  asas deponering, dapat pula  membuktikan  wewnang  JPU  memang  benar berasaskan dominus  litis .  Asas deponering ,mengatur  JPU  punya  wewenang  untuk  mengesampingkan  perkara  demi kepentingan umum, tertera pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan 2004.

## Penerapan Asas Dominus Litis Atas Tegaknya Hukum Pidana Indonesia
Indonesia  sebagai  merupakan  negara  yang  berdasarkan  hukum.  Ditegaskan  UUD  1945  pada  Pasal  1  ayat  (3), menyatakan Negara Indonesia, adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum sangat dihormati, menjadi alat mengatur kehidupan  bangsa  dan  negara.  Penegakan  hukum  menjadi  sangat  penting,  karena  mendudukan  hukum  menjadi  alat mengatur hidup masyarakat dengan masyarakat, serta masyarakat dengan pemerintahnya. Hukum dan masyarakatnya, seperti  dua  sisi  mata  uang  tidak  dapat  terpisah  satu  dengan  yang  lainnya.  Berlakunya  hukum  di  masyarakat.  Bangsa
34 Andi Hamzah:  1984, hlm.83.
35 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.187.
36 Sudarto,  Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat:  Kajian  terhadap  Pembaharuan      Hukum  Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.93-94.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
Romawi menyebutnya ubi societas ibi ius, menggambarkan erat hubungan antara hukum dan masyarakatnya. 37 Penegakan  hukum  secara  luas  meliputi  aspek  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  secara  menyeluruh. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dibatasi pada prosesi penyelesaian perkara di pengadilan. Seperti proses perkara pidana, yaitu dari proses selidik, sidik, tuntutan yang dilakukan di depan persidangan. Adapun terlaksananya putusan pengadilan, bila telah ada kekuatan hukum yang tetap. 38
Dalam  hal  terjadi  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak-pidana,  wajib  ditindak  agar  diselesaikan segera. Dengan dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaannya di Pengadilan, 39 di mana hal ini menjadi  tugas  dan  kewenangan  Penuntut  Umum.  Di  dalam  KUHAP  juga  telah  ditegaskan  adanya  wewenang  untuk dilakukan tuntutan yang dipegang JPU, yaitu untuk menerima dan memeriksa berkas perkaranya hasil penyidikan dari penyidik. 40
Dengan  pemberlakuan  KUHAP-1981,  Kejaksaan  tidak  menyidik  terhadap  tindakan  pidana  umum.  Ini  berarti, pemeriksaan atas tersangka oleh Penyidik, tanpa campur tangan Penuntut Umum sama sekali. Satu-satunya bagi JPU dapat  mengawasi  proses  penyidikan  bila  setelah  dimulai  penyidikan,  maka  si  penyidik  memberikan  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan/SPDP  ke  penuntut  umum.  Perbedanya  di  Amerika  Serikat,  terhadap  perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, maka Jaksa dapat memimpin penyelidikan secara mandiri atau bersama polisi datang ke tempat kejadian perkara. 41
Antara  penyidik  dan  penuntut  umum  sering  tidak  sama  pandangan  pada  suatu  perkara  pidana,  ini  menjadi masalah.  Pada  kasus  tindakan  pidana  umum,  si  penuntut  umum  tidak  diperkenankan  ikut  campur  dalam  proses penyidikan. Penyidik dan penuntut umum memiliki domain sendiri, karena akan terjadi beda persepsi antara terhadap tindakan pidana yang dilakukan tersangka.
Ketidaksamaan  pandangan  keduanya  mengakibatkan  proses  di  peradilan  berlarut-larut,  dan  merugikan  hak tersangka  menjadi  rugi  karena  prosesnya  tidak  sesuai  dengan  asas  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Banyak  kasus pidana  harus  dijalani  tersangka  dengan  masa  tahanan  maksimal,  karena  proses  berkasan  perkara  dan  kumpulan  alat- barang bukti menjadi terhambat di proses pra ajudikasi (penuntutan). 42
Kendala  hukum  dihadapi  Penuntut  Umum  terkaitan  dengan  prinsip  dominus  litis  pada  kasus  tindakan  pidana umum.  Chaeruman  Harahap,  mengatakan  hambatan  penegakan  supremasi  hukum,  disebabkan  belum  sempurna perangkat  hukumnya;  aparat  penegak  hukum  belum  berintegritas  moral  tinggi,  belum  profesional,  belum  terjamin kehidupan;  belum  wujudnya  kesadaran  hukum  masyarakat,  belum  maksimal  sarana  prasarana,  campur  tangan eksekutif dalam proses peradilan. 43
Dengan  demikian,  tidak  ada  paduan  Penyidik  dan  Penuntut  Umum  ketika  menangani  suatu  kasus.  Masing- masing  instansi  punya  kepentingan  sendiri,  sehingga  menjadikan  penanganannya  tersendat  dan  berlarut.  Hal  itu, menjadikan perkaranya menggantung dan tidak selesai. Ini merugikan tersangka untuk dapatkan keadilan.
Ketika penuntut umum mengatakan hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dapat membuat surat dakwaan.  Bila  penuntut  umum  memutuskan  menghentikan  tuntutan  karena  tidak  cukup  bukti,  atau  bukan  katagori tindakan pidana, atau ditutup demi hukum, maka penuntut umum menuangkan dalam bentuk ketetapan.
Dengan  wewenang  dimiliki  Kejaksaan,  disimpulkan  bahwa  ketentuan  dapat  tidaknya  berkas  perkara  itu dilimpahkan ke pengadilan, ada di penuntut umum. 44
Dengan dihentikannya penuntutan oleh kejaksaan  yang diatur pada Pasal 140 ayat  (2) KUHAP, yaitu diatur 3 alasan sebagai dasar penghentian penuntutan :
1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa itu bukan tindak-pidana karena dilakukan :
a. Pesakit jiwa tertera di Pasal 44 KUHP,
b. Terpaksa tertera di Pasal 48 KUHP,
c. Pembelaan diri tertera di Pasal 49 KUHP,
d. Pelaksanaan Undang-Undang tertera di Pasal 50 KUHP,
e. Perintah jabatan yang sah tertera di Pasal 51 KUHP,
f. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia
37 K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.11-15.
38 Marwan  Effendy,  Deskresi  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  disampaikan  di    Seminar  Nasional, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 11 Juni 2012), hlm.2-3.
39 Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm.48.
40 A. Soetomo, Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm.19.
41 R.M.  Surachman  dan  Andi  Hamzah,  Jaksa  di  Berbagai  Negara  (Peranan  dan  Kedudukannya),  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1994), hlm.5.
42 Zainab  Ompu  Jainah,  “Pengaturan  Interaksi  Proses  Penyidikan  dan  Penuntutan  daalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia,  Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Progresif, Vol 9, No.1, (Maret 2018):2.
43 Ari Yusuf, Amir, Strategi Perbisnisan bagi Jasa Pengacara, (Yogya: Navila-Idea, 2008), hlm.19.
44 Adji, Indriyanto, dan Seno, Prospektif bagi KUHAP, (Jakarta: Diadit-Media, 2011), hlm.92.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
g. Kadaluarsa kasus tertera di Pasal 78 KUHP,
h. Terdapat alasan pembenar atau pemaaf.
3. Perkara ditutup demi hukum, karena :
a. Berlakunya asas ne bis in idem , tertera di Pasal 76 KUHP,
b. Adanya pembayaran denda tertinggi ( at doening buit en process ) tertera di Pasal 82 KUHP,
c. Pengadu sudah mencabut aduan tertera di Pasal 75, dan Pasal 284 ayat (4) KUHP berdasarkan P-26.
Terhadap  penghentian  penuntutan  masih  dapat  diajukan  pra-peradilan,  diatur  di  Pasal  80  KUHAP  dan  masih masih  dapat  dituntut  kembali  apabila  ditemukan  Bukti  Baru  ( novum ).  Penghentian  memiliki  implikasi  hilangnya tindak  pidana,  karena  dianggap  tidak  melakukannya.  Penghentian  bisa  dilakukan  karena  alasan  mengesampingkan perkara  demi  kepentingan  umum.  Hal  ini  diatur  di  Pasal  35.C  UU  No.16/2004.  Kepentingan  umum,  adalah kepentingan  untuk  bangsa,  Negara,  atau  masyarakat  luas.  Tindak  pidana  masih  ada,  namun  dikesampingkan  karena alasan tersebut.
Aturan  ini  sebagai  implementasi  asas  oportunitas  hanya  dilakukan  Jaksa  Agung  pedoman  asas  kehati-hatian. Masyarakat  tidak  dapat  mengajukan  pra-peradilan,  namun  dapat  mengajukan  judicial  review  ke  Ketua  Mahkamah Agung  atas  kesampingan  perkaranya  oleh  Jaksa  Agung.  Apabila  pengenyampingan  perkaranya  sah,  maka  tidak dilakukan penuntutan.
Menurut  Tiar  Adi  Riyanto. 45 bahwa  sejatinya  koordinasi  yang  telah  dibangun  antara  Penyidik  dan  Penuntut Umum berlangsung cukup baik. Namun banyak perkara yang dikembalikan ke Penyidik untuk dilengkapi karena ada yang kurang.
Dalam praktik perkara  yang  tersangka tidak  ditahan sangat  rawan, karena berakibat tidak  ditindaklanjuti suatu perkara sehingga tidak jelas penyelesaiannya, atau perkaranya menggantung. Tetapi masih banyak perkara dilanjut dan diputus Penuntut Umum, karena memenuhi rumusan tindak pidana dan dinyatakan lengkap.
Terdapat  kendala  yang  dihadapi  Penuntut  Umum  terkait  rasa  keadilan  atas  pelaku  tindak-pidana.  Contoh, perkara menurut Penuntut Umum sudah lengkap berkasnya. Akan tetapi pada tingkat penyidikan, antara pihak korban dan  tersangka  berdamai  dan  ada  ganti  rugi  biaya.  Menjembatani  kasus  seperti  itu,  ada  solusinya  melalui  keadilan restorative, ialah satu cara bagi Kejaksaan untuk memfungsikan prinsip Dominus Litis .
Peraturan Jaksa Agung No.15/2020, dinyatakan keadilan restorative ialah menyelesaikan perkara tindak-pidana melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban  dan  pihak  lainnya  untuk  bersama  mencari  solusi  masalah  secara adil.  Menekankan  pemulihan  kembali  keadaan  semula  bukan  pembalasan.  Dengan  penghentian  penuntutan  yang didasarkan  berkeadilan  restorative  melalui  asas  keadilan,  kepentingan  umum,  proporsionalitas,  pidana  sebagai  jalan terakhir,  dan  dikeedepankan  asas  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut,  tahun  2020, Kejaksaan telah menghentikan penuntutan sebanyak 222 perkara didasarkan prinsip keadilan restoratif. 46
Proses  penegakan  hukumnya  melalui  keadilan  restoratif  didasarkan  transparan  dan  akuntabilitas.  Adapun persyaratan perkara dapat ditutup demi hukum, atau dihentikan didasarkan keadilan restoratif:
1. Tersangka baru pertama melakukan tindak-pidana.
2. Tindak pidana yang diancam denda, atau pidana penjara tidaklebih lima tahun.
3. Tindak pidana dengan nilai barang bukti atau nilai rugi akibat tindak-pidana tidak lebih 2.500.000,00 rupiah

## SIMPULAN
1. Ada  ambivalensi  diantara  kedudukan  kelembagaan  dalam  hal  penangan  tidak  pidana,  yaitu  kejaksaan  sebagai kekuasaan  eksekutif,  yaitu  pembantu  Presiden  perpanjangan  dari  Jaksa  Agung.  Namun  memiliki  fungsi  dalam kekuasaan penuntutan, yaitu kekuasaan yudikatif.
2. Kewenangan  penuntutan  pada  Kejaksaan  RI  selaku  JPU  di  dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana  di  Indonesia didasarkan hukum beracara pidana, merujuk pada UU No.8/1981 tentang KUHAP.
3. Asas dominus  litis telah  memposisikan  Penuntut  Umum,  adalah  pengendali  perkara.  Dapat  tidaknya  penuntutan pada  suatu  perkara  tindakan  pidana  dari  hasil  sidikan  Penyidik,  adalah  mutlak  wewenang  Penuntut  Umum.  Di mana Penuntut Umum dapat menghentikan tuntutan dengan alasan bukti tidak cukup, peristiwanya bukan tindakan pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum.

## DAFTAR KEPUSTAKAN

## Buku
Aji, Indriyanto, dan Seno. KUHAP dan Prospektif. Jakarta: Di-adit Media, 2011. Amir, Ari, dan Yusuf. Strategi Berbisnis: Telaah Jasa Advokat. Yogyaa: Navila Idea, 2008. Bertens, K. Etika. Jakarta: Gramedia, 2005.
45 Tiar Adi Riyanto, (Juli 2021):486-491.
46 ST. Burhanuddin “Kejaksaan Hentikan 222 Perkara lewat Keadilan Restoratif”, (Online), 21 November 2021.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
Gunawan,  Ilham.  Peranan  Kejaksaan  untuk  Menegakan  Hukum  dan  Stabilitasi  Perpolitikan.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1999.
Hamzah, dan Andi. Pengantar Hukum Beracara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Kaligis, O.C. Antologi pada Ilmu Hukum. Jilid ke-6. Bandung: Alumni, 2011. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian pada Hukum. Jakarta: Kencana, 2008. _______, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016. Mulyadi,  dan  Lilik.  Hukum  Beracara  Pidana  Secara  Normatif:  Kajian  Teoritis,  Praktis  dan  Masalahnya.  Bandung: Alumni, 2007.
Muhammad, Rusli. Hukum Beracara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. Mulyana, Asep N., dkk. Mandat Konstitusional. Jakarta: Grafindo-Persada, 2020.
Noor, Juliansyah. Metodologi pada Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Prenadamedia, 2014. Nawawi, A., Barda. Rampai atas Kebijakan terhadap Hukum Pemidanaan. Bandung: CitraAditya, 2002. Sudarto. Hukum Pemidanaan berdasarkan Perkembangan Masyarakatnya: Telaah atas Pembaharuannya. Bandung: PT. Sinar-Baru, 1983.
Sukanto, Surjono, & Mahmudji Sri. Penelitian Bersifat Norma. Jakarta: Rajawali, 1985. Sukanto, Surjuno. Kata Pengantar pada Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.
Surachman, R.M., & Andi Hamzah. Kajian  Kejaksaan di Negara Dunis:  Studi Peran dan Dudukan. Jakarta: Grafika, 1994.
Sasongko, Hari. Tehnik Membuat Tuntutan dan Surat Dakwaan. Surabaya: Dharma- Surya Berlian, 1996. Soetomo, A,. Hukum Beracara Pidana di Indonesia: Studi Praktek. Jakarta: Pustaka- Kartini, 1990. Tresna, R,. Sistem Pengadilan Indonesia: Kajian dari Abad ke-Abad. Jakarta: PT.Pradinya-Paramita, 1967. Prakoso,  Djoko.  Surat  Pendakwaan,  Penuntutan,  dan  Eksaminasi  Berperkara  pada  Proses  Pemidanaan.  Yogyakarta: CV.Liberty, 1988.
Widhayanti, dan Erni. Hak-Hak Terdakwa dalam KUH-Acara Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1996. Yahya,  Harahap,  M.  Bahasan,  Masalah  Serta  Terapan  KUH-Acara  Pidana.  Edisi  ke-2.  Seri  Sidik,  dan  Tuntutan.
Jakarta: Sinar, 2000.
_____, Kajian berdasarkan Bahasan, Masalah serta Terapan KUH-Acara Pidana (Seri Sidikan serta Tuntutan). Jakarta: Sinar-Grafika, 2005.

## Jurnal
Ardila  Fiza,  “Independensi  Kejaksaan  sebagai  Pelaksana  Kekuasaan  Penuntutan  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia ” , Jurnal: Konstitusi, Vol ke-3I, Nomor 2, (November, 2010).
Jainah, Zainab, “Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”,
Jurnal: Keadilan Progress , Volome 9, Nomor 1, (Maret 2018). Montol,  Marcelino  Eric,  Eugenius  N.  Paransi,  Mien  Soputan, “ Kedudukan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Dalam Sistem  Pemerintahan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004”,  Lex  Administratum,  Vol  X,  No.  1, (Jan-Mar 2022): 120.
Riyanto, Tiar, & Adi, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal: LEX-Renaissan, Vol ke-6, Nomor 3, (Juli, 2021).
Septiandini,  Mitha,  “Ketentuan  Tentang  Pembatalan  Perkawinan  Oleh  Jaksa  Terhadap  Hak  Waris  Anak  Dalam Hukum Perkawinan”, Jurnal: Kertha-Semaya, Vol. 4, Nomor 02, (2016).
Trianggara,  Rangga,  P,  “Wewenang  Tuntutan  KPK  &  Lembaga  Kejaksaan:  Penanganan  Tindak-Pidana  Korupsi,
Jurnal: Lex Crimen , Vol.ke-2, Nomor 1, (Januari, 2013). Perbawa,  Gede  Putera,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Eksistensi  Asas Dominus  Litis Dalam  Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa  Penuntut Umum”, Jurnal Arena Hukum, Vol 7. No.3, (Desember 2014).
Pranoto,  Edi,  “Asas  Keaktifan  Hakim  (Litis  Domini)  Dalam  Pemeriksaan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara”,  Jurnal Spektrum Hukum, Vol 16, No. 2. (2019): 93.
Weda,  Ni  Komang  Dewi  Novita  Indriyani,  I  Made  Arjaya,  &  I  Putu  Gede  Seputra,  “Penerapan  Asas  Hakim  Akrif (Dominus  Litis)  Dalam  Persidangan  si  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (Studi  Kasus  Putusan No.1/G/2017/PTUN.DPS)”, Jurnal Preferensi Hukum Vol 2, No.1, (2021): 28.

## Skripsi
Perbawa,  Gede  Putra,  dkk.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Asas  Dominus  Litis  Dalam  Perspektif Profesionalisme  Jaksa  Penutut  Umum”,  Skripsi.  Fakultas  Hukum.  Malang:  Universitas  Brawijaya,  Tanpa Tahun, Tidak dipublikasikan.
Budi Mulya et al., Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang

## Makalah
Effendy,  Marwan.  Deskresi  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi, Malang:  Universitas  Brawijaya Malang, 11 Juni 2012.
Internet Jaksa Agung ST. Burhanuddin “ Kejaksaan Hentikan 222 Perkara lewat Keadilan Restoratif ”,https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksaan-hentikan-222- perkara-
lewat-keadilan.

## Peraturan
UUD RI 1945. .UU No.8/1981: KUHAP. UU No.16/2004: Kejaksaan RI. UU No.30/2002: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No.19/2002: Perubahan Kedua atas UU No.30/2002: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Umum PP No. 27/1983: Pelaksanaan KUHAP. Peraturan Jaksa Agung RI No.PER-069/A/JA/07/2007: Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI. Peraturan Jaksa Agung RI No.PER-36/A/JA/09/2011:SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Peraturan Jaksa Agung No:15/2020:Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.