## PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 DARI ASPEK HUKUM KEPEGAWAIAN DAN SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI
THE EMPLOYMENT DISPUTE SETTLEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 43 OF 1999 ANALYZED FROM THE EMPLOYMENT AND ADMINISTRATIVE YUDICIAL SYSTEM
Lalu Ihsan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Kelas I B E-mail: firzhal@yahoo.com
Naskah diterima : 12/05/2014; revisi : 27/06/2014; disetujui : 07/08/2014

## A bstrAct
This paper aims to look at the staffing dispute resolution pursuant to Act No. 43 of 1999 in terms of aspects of employment law and the system of Judicial Administration. Existence Personnel Advisory Board in the resolution of employment disputes,  competency State Administrative Court and State Administrative High Court in the resolution of employment disputes and the status of the decision. Personnel Advisory Board and the position of the State Administrative Court judgment in the resolution of employment disputes. Normative legal research,  analysis departs from the laws that describe the legal aspects related to the employment dispute resolution. Approach (statute approach),  a conceptual approach (conceptual approach the case approach). So that the position can be known BAPEK. Provide consideration to the president in the imposition of disciplinary punishment to the civil servants who are administratively BAPEK as body functioning decide administrative appeals filed by civil servants. Competence of the Administrative Court in the resolution of employment disputes,  receive examine and decide disputes unrelated personnel by imposing rules violations Servants Discipline,  and the dispute resolution employment appeal against the decision issued by the administrative court and BAPEK and Position decision BAPEK as Administrative Decision state that can be appealed to the judge’s decision Cosmos.
Keywords: Resolution,  Employment Disputes and Justice System Administrations.

## A bstrAk
Tulisan ini bertujuan untuk melihat penyelesaian sengketa kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditinjau dari aspek hukum kepegawaian dan system Peradilan Administrasi. Eksistensi Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam penyelesaian sengketa kepegawaian,  kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian serta kedudukan putusan. Badan Pertimbangan Kepegawaian dan kedudukan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. Penelitian hukum yuridis normatif,  berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang berkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian. Pendekatan ( statute approach ), Pendekatan konseptual ( conseptual approach ),  Pendekatan kasus ( case approach ). Sehingga kedudukan BAPEK dapat diketahui. Pemberikan pertimbangan kepada presiden dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang secara administratif BAPEK sebagai badan  yang berfungsi memutuskan upaya banding administratif yang diajukan oleh PNS. Kompetensi PTUN dalam penyelesaian sengketa kepegawaian,  menerima memeriksa,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 367~384
mengadili dan memutuskan  sengketa-sengketa kepegawaian yang tidak berhubungan dengan penjatuhan pelanggaran aturan Disiplin Pegawai Negeri,  dan dalam penyelesaian sengketa banding kepegawaian terhadap keputusan yang diterbitkan oleh BAPEK maupun PTUN dan Kedudukan putusan BAPEK sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dimintakan banding ke tehadap keputusan hakim.
Kata Kunci : Penyelesaian,  Kepegawaian dan Sistem Peradilan Administrasi

## PENDAHULUAN
N egara r epublik i NdoNesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah da- rah Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembu- kaan Undang-Undang Dasar (UUD) Nega- ra Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut diben- tuklah pemerintahan. Kata “Pemerintah- an” dapat dipahami dalam dua pengertian, pemerintahan dalam arti “fungsi pemerin- tahan” (kegiatan memerintah) dan pemer- intahan dalam arti “organisasi pemerintah- an” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan 1 .
Pemerintahan dalam arti fungsi pemer- intahan yaitu semua kegiatan penguasa se- lain kegiatan perundang-undangan dan atau pengadilan. Kegiatan tersebut melipu- ti tindakan membuat keputusan-keputu- san, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum,  tindakan-tindakan  hukum  per data, dan tindakan nyata 2 . Pemerintahan dalam arti organisasi yaitu pribadi dan dewan- dewan yang ditugaskan untuk melak- sanakan wewenang yang bersifat hukum publik,  dan badan-badan hukum menurut hukum perdata yang memiliki wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan hukum menurut hukum sipil. 3 Pemerintahan dalam arti organisasi ini berfungsi menyelenggarakan pemerintah-
1 Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,  cet.8, (Yogyakarta: Gadjah mada university Press,  2008) hlm.6
2 Ibid., hlm. 8 3 Ibid., hlm. 10
an untuk mewujudkan tujuan negara. Pi- hak yang menyelenggarakan pemerintahan disebut sebagai penyelenggara negara.
Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,  atau yudikatif,  dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Penye- lenggara negara meliputi pejabat negara baik pada lembaga tertinggi maupun lem- baga tinggi negara,  menteri,  gubernur, hakim,  pejabat negara lain sesuai ketentu- an,  dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penye- lenggaraan negara 4 .
Penyelenggara negara disebut juga seb- agai aparatur negara. Kata aparatur berasal dari bahasa latin apparare yang berarti ‘mempersiapkan’. Dalam bahasa Belanda yaitu ‘apparateur’, dan dalam bahasa Ing- gris adalah ‘apparatus’. Kata ini mengacu pada seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa untuk mengelola kekuasaa- nnya. Aparatur berarti perangkat, alat (negara, pemerintah), alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelem- bagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab me- laksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari figur ses- eorang PNS sangat mempengaruhi keber- hasilan akan pekerjaan yang dilakukan atau diembannya. Pada saat ini masyarakat memandang para aparat (termasuk juga PNS) harus memenuhi dua syarat pokok
4 Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme, UU No. 28,  LN No. 28,  LN No. 28 Tahun 1999,  TLN. No. 3851,  Pasal. 1, 2.
Lalu Ihsan| Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun......... yaitu sebagai teladan dan sekaligus sebagai pelayan publik.
Pada satu sisi mereka memandang para aparat harus bisa menjadi suri tauladan, menjadi contoh/panutan sehingga tingkah lakunya harus terpuji,  baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jika memiliki tingkah laku serta tutur kata yang baik maka dengan sendirinya ma- syarakat pada umumnya akan menaruh hormat,  rasa percaya,  taat,  serta meneri- ma dengan pelayanan yang diberikan oleh seorang PNS dalam melakukan tugasnya sebagai aparatur negara meskipun ada kekurangan.
Pada sisi yang lain masyarakat menun- tut para aparat benar-benar menjadi pelay- an publik (abdi masyarakat) karena mere- ka digaji dari uang rakyat.
Dalam rangka menerapkan prinsip-prin- sip kepemerintahan yang baik (good gover- nance) yang telah menjadi slogan pemerin- tah dan dunia internasional dewasa ini maka kualitas para aparat harus ditingkat- kan. Untuk menjamin terciptanya aparatur yang berkualitas maka perlu diatur secara lebih khusus dan detail akan larangan dan keharusan baginya agar pelaksanaan tugas- nya lebih baik dan lebih efektif.
Tindakan penjatuhan hukuman di- jatuhkan setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh badan atau lembaga penga- was intern instansi yang bersangkutan. Temuan adanya pelanggaran bisa didapat dari hasil pemeriksaan badan atau penga- wasan intern yang sedang melakukan pen- gawasan rutin ataupun adanya aduan dari seseorang atau masyarakat. Dari hasil pemeriksaan tersebut baru ditentukan jen- is hukuman disiplinnya.
Jenis hukuman memiliki beberapa ting- katan,  yaitu hukuman disiplin ringan,  se- dang,  dan berat. Hukuman yang dijatuh- kan kadangkala menimbulkan rasa tidak
puas bagi PNS yang dijatuhi hukuman oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut kemudian menimbulkan sengketa kepega- waian,  yaitu sengketa antara seorang pegawai dengan atasannya (pejabat) akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN). Bagi seorang PNS yang telah mendapat hukuman yang bersi- fat konkret,  indvidual,  dan final serta me- nimbulkan akibat hukum,  dapat mengaju- kan gugatan terhadap atasannya atau in- stansi yang berwenang menghukum sesuai dengan dasar hukumnya pegadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang meru- pakan pengadilan administrasi negara.
Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian din- yatakan:
1. Sengketa Kepegawaian diselesaikan me- lalui Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan me- lalui upaya banding administratif ke- pada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Dari ketentuan tersebut terdapat dua mekanisme  penyelesaian sengketa kepega- waian,  yaitu mekanisme penyelesaian sen- gketa kepegawaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan mekanisme penyelesa- ian sengketa kepegawaian melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan hukum per- data yang merasa kepentingannya dirugi- kan oleh suatu keputusan tata usaha nega- ra,  termasuk sengketa kepegawaian. Tidak sedikit PNS yang belum mengetahui we- wenang dari Pengadilan Tata Usaha Nega- ra ini,  padahal keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara sangat penting dalam
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
367~384
hal mereka menghadapi sengketa kepega- waian (mendapatkan hukuman disiplin dari atasannya).
Pengadilan Tata Usaha Negara ter- diri dari dua tingkatan yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI. Pengadilan tingkat pertama ber- wenang mengadili sengketa kepegawaian dalam hal upaya administratif yang terse- dia hanya berupa “keberatan”. Sedangkan pengadilan tingkat banding menjadi penga- dilan tingkat pertama (menerima,  memer- iksa,  dan mengadili gugatan) yang ber- wenang dalam hal sengketa tersebut telah melalui upaya banding administratif.
Berkaitan dengan adanya dua prosedur untuk menyelesaikan sengketa kepega- waian ini,  untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang harus dilihat dulu dasar hukum penjatuhan hukumannya. Tidak semua PNS yang mendapatkan hu- kuman mengerti akan hal tersebut. Den- gan adanya  prosedur penyelesaian sengke- ta ini menimbulkan juga perbedaan penga- dilan yang berwenang. Hal ini tidak saja menyangkut kedudukan hukum tergugat, akan tetapi juga menyangkut proses pen- jatuhan hukuman tersebut apakah melalui keberatan atau melalui banding adminis- tratif.
Pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang prosedur penyelesaian seng- keta kepegawaian berdampak besar bagi PNS. la bisa kehilangan hak membela ke- pentingannya di pengadilan karena peng- ajuan gugatan ke-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki daluwarsa/teng- gang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak menerima atau mengetahui keputu- san TUN. Apabila telah lewat waktu sem- bilan puluh hari maka pokok perkara tidak bisa diperiksa oleh pengadilan.
Selain hal-hal tersebut,  peraturan yang ada pun ada kalanya tidak secara jelas
mengatur suatu perbuatan mana yang di- anggap sebagai sebuah pelanggaran. Batas- batas perbuatan seperti apa yang dilarang tidak diatur secara eksplisit sehingga men- imbulkan multi tafsir. Ada juga antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya mengatur hal yang sama (terjadi tumpang tindih) tentang satu perbuatan atau tinda- kan yang dilarang. Pada kenyataannya,  se- buah peraturan pemerintah yang kedudu- kannya di bawah undang-undang dapat di- jadikan dasar untuk menyatakan seorang PNS bersalah dan dihukum secara admi- nistratif sehingga kehilangan hak-hak eko- nominya.
Berdasarkan latar belakang seperti telah disebutkan sebelumnya,  dapat dirumus- kan beberapa hal,  untuk mengetahui : B a- gai manakah eksistensi Badan Pertimban- gan Kepegawaian dalam penyelesaian seng- keta kepegawaian; Apa kompetensi Peradi- lan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyele- saian sengketa kepegawaian dan  Bagai- mana kah kedudukan putusan Badan Per- timbangan Kepegawaian dan kedudukan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian.
Penelitian dalam tulisan ini menggunak- an metode penelitian hukum normative, adalah   penelitian hukum yuridis norma- tif yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis per- aturan perundang-undangan yang men- jelas kan tentang aspek-aspek hukum yang berkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian. Penelitian ini dilakukan den- gan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

## A. Kedudukan dan Tugas BAPEK
Analisa dengan menggunakan  pendeka- tan konstitusi/Undang-Undang Dasar
Lalu Ihsan| Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun.........
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa di Indonesia di samping berlaku kedaulatan rakyat juga berlaku kedaulatan hukum,  hal ini secara konkrit dapat dilihat di dalam Batang Tubuh  Undang-Undang Dasar Negara Re- publik  Indonesia pada BAB I Bentuk dan Kedaulatan,  Pasal 1 menentukan :
1) Negara Indonesia ialah Negara Kesa- tuan yang berbentuk Republik.
2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Atas dasar Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia,  hukum mempunyai kedaulatan. Kedaulatan hukum bermakna setiap orang termasuk penyelenggara nega- ra baik eksekutif,  legislatif, dan yudikatif maupun Komisi-Komisi Negara harus tun- duk dan taat kepada hukum tanpa ada pengecualian.
Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Un- dang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945,  juga mempunyai mak- na Negara Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ),  tidak semata-mata berdasar- kan atas kekuasaan belaka ( machtsstaat ), serta pemerintahan berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan absolutisme (kekuasaan tanpa batas). Menurut F.J. Sthall 5 prinsip- prinsip dan suatu negara hukum ( rechssta- at ) adalah sebagai berikut :
a. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
b.  Pemisahan/pembagian kekuasaan Negara.
c. Pemerintahan berdasarkan undang- undang.
5 Marbun SF dkk,  Dimensi-dimensi Pemikiran Hu- kum Administrasi Negara ,  Cet II,   UII Press, Yogya- karta 2001,  hlm 7.
d.  Adanya peradilan Administrasi.
Seiring prinsip-prinsip dan suatu negara hukum (rechsstaat) Satjipto Rahardjo mengemukakan,  salah satu prinsip pent- ing negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga pera- dilan yang merdeka bebas dari segala cam- pur tangan pihak ekstrayudisial untuk me- nyelanggarakan peradilan guna menegak- kan ketertiban,  keadilan,  kebenaran,  dan kepastian hukum yang mampu memberi- kan pengayoman kepada segenap warga masyarakat. 6
Menurut Indroharto 7 ,  dengan memper- hatikan hukum positif yang berlaku di In- donesia memberikan kesimpulan telah dil- etakkan prinsip-prinsip dasar cita-cita dan suatu negara hukum,  seperti :
1. Asas Legalitas,  di mana pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus di landasai oleh hukum atau har- us dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di sini tekanan diletakkan pada hukum yang dihadapkan sebagai lawan dan tekanan.
2. Di hormatinya hak-hak asasi manusia yang tercermin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama yang merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia.
3. Pembagian kekuasaan negara dan we- wenang pemerintahan menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-unda- ngan lainnya dalam Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan tidak dikonsentarsikan dalam satu tangan melainkan berada dalam ber- bagai macam tangan aparat-aparat ke-
6 Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum : Pencarian,  Pem- bebasan dan Pencerahan,  Program Doktor Universitas Diponegoro,  Sema rang,  2003,   hlm 2.
7 lndroharto,  Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian  DasarHukum Tata Usaha Negara,  Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta,  1994.  hlm 38.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
367~384
nega raan yang selalu menjaga terlak- sananya roda pemerintahan ini selalu dalam keadaan keseimbangan dan sa- ling mengawasi.
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang be- bas,  yang terlepas dari pengaruh kekua- saan Pemerintah seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 maupun
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 di mana suatu perbuatan Pemerintah dapat diajukan kemuka Pengadilan un- tuk dinilai apakah perbuatan pemerin- tah yang bersangkutan itu bersifat mela- wan hukum. Kedudukan dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dapat digambarkan sebagai berikut:

## BAGAN KEDUDUKAN DAN TUGAS PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)

## Presiden
Badan pertimba- ngan kepegawaian ( BAPEK)
Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,  pembebasan dari jabatan,  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,  dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,  bagi PNS yang mendduduki jabatan strutural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/ atau gubernur sebagai wakil
pemerintah Bertanggun jawab langsung

## Penjelasan :
•  Badan pertimbangan kepegawaian diben- tuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian,  dan ber-
kedu dukan di bawah dan bertanggung- jawab langsung kepada Presiden.
•  Badan Pertimbangan Kepegawaian (BA­ PEK) adalah lembaga Pusat yang ber- tugas menerima upaya banding admini- strasi setiap PNS yang di jatuhi
Lalu Ihsan| Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun.........
hukuman Disiplin baik PNS Pusat atau PNS Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas BAPEK, Sekretariat BAPEK melaksanakan fungsi sebagai berikut:
a.  Penerimaan semua surat keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhen- tian dengan hormat tidak atas perminta- an sendiri atau tidak dengan hormat se- bagai PNS atau surat lain yang berhubungan dengan hal itu dari PNS yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan;
b.  Penerimaan usul pertimbangan penjatu- han hukuman disiplin yang menjadi ke- wenangan presiden;
c. Penyiapan risalah dan naskah pertim- bangan  BAPEK serta menyampaikan kepada Presiden;
d. Penyiapan risalah dan naskah keputu- san  BAPEK serta pengiriman surat-su- rat dan keputusan BAPEK;
e.  Penyiapan siding-sidang BAPEK
f.  Permintaan keterangan tambahan kepa- da PNS yang mengajukan keberatan dan pihak yang terakit;
g.  Penyelenggaraan administrasi BAPEK;
h. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya yang diberikan oleh BAPEK.
Secara yuridis,  menurut Indroharto pengertian wewenang adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan per Un- dang-Undangan untuk menimbulkan aki- bat-akibat hukum yang sah”. 8
B. Susunan Keanggotaan
Jadi Susunan Keanggotaan Badan Per- timbangan Kepegawaian (BAPEK) dapat digambarkan sebagai berikut :
8 Indroharto,  Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara ,  Sinar Harapan, Jakarta 1996)  hlm 154.

## BAGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
Sumber: Ringkasan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK)
Sekertaris (merangkap Anggota) Keapala Badan Kepegawaian Negeri Ketua (merangkap Anggota) Menteri Anggota a.  Sekretaris Kabinet
b.  Kepala Badan Intelijen Negara c.  Jaksa Agung Muda yang membi- dangi urusan keperdataan dan tata usaha Negara,  Kejagung;
d.  Dirjen yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan, Kementerian yang menyeleng- garakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; e.  Ketua Dewan Pengurusan Nasi- onal KORPRI
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 367~384
Penjelasan :
1. Untuk membantu kelancaran pelak- sanaan tugas BAPEK,  dibentuk Sekreta riat BAPEK yang dipimpin oleh Sekretaris BAPEK (Kepala Badan Ke  pe- gawaian Negara).
2.  Susunan organisasi dan tata kerja sekre- tariat  BAPEK diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3.  Pegawai Sekretariat BAPEK berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala BKN sesuai dengan keten- tuan peraturan perundang-undangan.

## C. Banding Administratif
•  PNS  yang  jatuhi  hukuman  disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pem- berhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding admin- istratif.
•  Proses  banding  administratif  dapat  di­ gambarkan sebagai berikut :

## BAGAN PROSES BANDING ADMINISTRASI BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN   (BAPEK)
Paling lama 14 (empat belas) hari,  terhi- tung sejak tanggal surat keputusan huku-
man diterima Kepada Mengajukan Tembusan wajib kepada Disampaikan kepada BAPEK Banding Administratif
(memuat alasan dan/atau bukti sanggahan) Pejabat Pembina Kepega- waian atau Gubernur Tanggapan dan/atau bukti pelang- garan disiplin (paling lama 21 hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan band- ing administratif)
Sidang BAPEK (sah apabila dihadiri Ketua,  Sekretaris,  dan paling sedikit 3 orang Anggota)
Putusan BAPEK (paling lama 180 hari sejak diteri- manya banding administratif
PNS yang dijatuhi hukuman 1 1 5 5 2 3 4
Sumber: Ringkasan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Lalu Ihsan| Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun.........
Penjelasan :
1.  BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila muswawarh untuk mufakat tidak tercapai,  maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat,  memperingan,  atau membatalkan keputusan Pejabat Pembi- na Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
4. Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
5. Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
Agar hukum itu efektif,  maka diperlu- kan aparat penegak hukum untuk men- egakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), den- gan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Menurut Friedmann mengemuka- kan bahwa: sebuah sistem hukum, perta- ma mempunyai struktur. Kedua memiliki substansi,  meliputi aturan,  norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk,  seperti keputusan,  aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum meliputi ke- percayaan,  nilai,  pemikiran serta hara- pannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilk- an atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk meng- hidupkan dan mematikan mesin itu,  serta bagaimana mesin itu harus digunakan. Ancaman hukuman dalam sanksi negative
dan menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni: 9
1. Fungsi kontrol (social control), yang menurut Donald Black bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol social pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian seng keta  ( dispute settlement ) dan kon- flik ( conflict ). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifat- nya berbentuk pertentangan lokal ber- skala kecil (mikro). Sebaliknya per ten- tangan-pertentangan yang bersifat ma kro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau rekayasa social ( redistributive function or social engineer- ing function ). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
3. Fungsi pemeliharaan sosial ( social maintenance function ). Fungsi ini ber- guna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan susuai den- gan aturan mainnya ( rule of the game ).
D. Peradilan Tata Usaha Negara
Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 10 . Menurut Indroharto dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa TUN adalah sama den- gan administrasi negara,  yaitu suatu fung- si atau tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negara. Hu- kum TUN atau hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelengg- araan urusan pemerintahan. Oleh karena penyelenggara urusan pemerintah adalah organ-organ (badan atau pejabat TUN) pemerintah maka hukum TUN meliputi
9 Lawrence Friedman,  Buku Sosiologi Hukum,  2001, hlm 11-18.
10 Lihat Pasal 1 angka 7 UU Nomor 51 Tahun 2009.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
367~384
juga peratu. Badan atau pejabat TUN dalam menyelenggarakan urusan pemerin- tahan harus berdasar atas peraturan pe- rundang-undangan. Dengan peraturan pe- rundangan-undangan yang ada maka badan atau pejabat TUN memiliki ke- wenangan melakukan perbuatan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja kekua- saan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority ) yang memberi- kan wewenang atau kekuasaan kepada se- seorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Kata lainnya adalah kekuasaan itu bersumber pada hukum. 11
Kewenangan adalah kekuasaan yang difor- malkan. 12 Sumber kewenangan pemerintah adalah berasal dari kekuasaan parlemen yang membuat peraturan perundang-un- dangan yang memuat wewenang pemerin- tahan. Wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang untuk membentuk hukum positif (yang berlaku) serta mem- pertahankannya. 13 Berdasarkan sumber ke- wenangan yang dimiliki oleh badan atau pejabat TUN,  dapat dikategorikan men- jadi tiga hal,  yaitu :
1. Atribusi
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. 14 Peraturan perundang-un- dangan dibuat oleh parlemen yang me- rupakan wakil-wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya pemberian wewenang oleh par- lemen tersebut maka tindakan pe me- rintah berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepadanya adalah sah dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum. 15
2. Delegasi
11 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep .. Op.Cit. hlm. 5
12 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi.Op.Cit, hlm. 154
13 Indroharto, Buku I Op. Cit. hlm. 67 14 Ibid. hlm. 91
15 S.F Marbun, Peradilan Administrasi, Op. Cit. hlm. 158
Delegasi adalah pelimpahan suatu we- wenang dari badan atau pejabat TUN yang dimilikinya (atribusi) kepada badan atau pejabat TUN lainnya. Dele- gasi selalu didahului adanya suatu atri- busi. 16
3. Mandat
Mandat dapat diartikan atau sama hal- nya dengan suatu kuasa khusus untuk melaksanakan suatu hal tertentu. 17 Perbedaan antara delegasi dan mandat sebagaimana dikemukakan oleh S.F. Marbun, 18 dapat penulis simpulkan seb- agai berikut :
Menurut F.P.C.L Tonnaer,  kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif,  dan dengan begitu,  dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. 19
Kewenangan memiliki kedudukan pent- ing dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pent- ingnya kedudukan kewenangan ini sehing- ga F.A.M Strong dan J.G.Steenbeek menye- butkan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administratif, ”Het begrief bevoegheid is dan oeken kerbegrif in het staat en administratief recht” . Kewenan- gan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. 20
Kewenangan pemerintah bisa bersifat terikat dan bisa juga bersifat bebas (fakul- tatif). Namun,  pada dasarnya tidak ada kewenangan yang benarbenar bebas tanpa ada batasannya. Bersifat terikat jika per- aturan dasarnya telah menentukan secara terperinci sehingga tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan seperti yang telah ditetapkan. Bersifat fakultatif jika
16 Indroharto, Buku I OP.Cit. hlm. 91 17 S.F Marbun, Peradilan Administrasi, Op. Cit. hlm. 163 18 Ibid . hlm. 159-160 19 F.P.C.L Tonnaer dalam Ridwan.HR. Hukum Administrasi Negara,  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006,   hlm 100.
20 Ibid .
Lalu Ihsan| Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun......... masih ada pilihan (alternatif) lain selain yang telah ditetapkan.
Kewenangan yang bersifat fakultatif itu mengandung kewenangan pemerintah melakukan kebijaksanaan. Hal ini untuk mengisi kekosongan hukum akibat belum diaturnya suatu tindakan dalam perun- dang-undangan. Kata kebijaksanaan dalam bahasa Perancis discretion artinya kebijak- sanaan,  keleluasaan,  kehati-hatian. Men- urut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dari setiap situasi yang dihadapi.
Kebijaksanaan dalam bahasa Jerman adalah freies ermessen. Freis artinya orang bebas, ermessen artinya mempertimbang- kan,  menilai,  menduga. Menurut pen da- pat  Sjachran Basah, freies ermessen diper- lukan dalam rangka menjalankan tugas service publik secara aktif agar dapat bertin- dak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalanpersoalan penting yang muncul secara tiba-tiba. Namun tin- dakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan,  balk secara hukum maupun se- cara moral. 21
Penggunaan freies ermessen yang berlebi- han bisa menimbulkan dampak negatif. Penggunaan wewenang ini dapat menim- bulkan suatu negara pejabat atau negara kekuasaan yang menurut Cliffor Greetz menjadi power house state. 22 Pemerintah menjadi super power karena membuat dan melaksanakan peraturannya sendiri sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan ke- wenangan tersebut tidak tertutup kemung- kinan timbulnya penyalahgunaan we- wenang (detournament de pouvair) atau tindakan yang sewenang-wenang ( abus de droitlwillikeur).
21 Sjachran basah, Tolok Ukur … Op. Cit. hlm. 151.
22 Nurhadiantomo dan Lance Castles, Birokrasi Kepemimpinan dan Revolusi Sosial di Indonesia, (Surakarta : Hapsara,  1983),  hlm. 41
Keberadaan Peradilan TUN berfungsi melakukan perindungan hukum terhadap warga masyarakat dari tindakan adminis- tratif pemerintah baik berdasarkan per- aturan perundang-undangan maupun ber- dasarkan diskresi. Tindakan administratif pemerintah tertuang dalam bentuk keputu- san atau penetapan. Perbuatan administra- si atau TUN yang dilakukan oleh pemerin- tah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :
1.  Mengeluarkan keputusan (beschikking)
2.  Mengeluarkan peraturan (regeling)
3. Melakukan perbuatan materiil (materi- ele daad)
Perbuatan-perbuatan tersebut bisa ditu- jukan untuk orang perorangan atau badan hukum perdata,  maupun untuk masyara- kat secara umum. Perbuatan-perbuatan ad- ministrasi tersebut bisa digugat jika dirasa menimbulkan kerugian. Perbuatan mengel- uarkan keputusan untuk orang perorangan atau badan hukum perdata bisa digugat di pengadilan TUN. Perbuatan mengeluarkan peraturan bisa dilakukan upaya judicial re- view ke Mahkamah Agung. Perbuatan pe- merintah yang merupakan perbuatan ma- teriil bisa digugat melalui pengadilan umum.
Badan atau pejabat TUN memiliki ke- wenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan yang disebut keputusan TUN. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tin- dakan hukum TUN yang berdasarkan per- aturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,  individual,  dan final,  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perda- ta. 23
Arti kata “penetapan” dalam frase pene- tapan tertulis menurut Indroharto menun-
23 Llihat Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 367~384
juk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN yang bersangkutan,  yang dapat berupa :
•  Kewajiban­kewajiban  untuk  berbuat atau tidak berbuat,  atau membiarkan sesuatu.
•  Pemberian  suatu  subsidi  atau  bantuan, izin,  atau suatu status. 24
Syarat tertulis ini untuk kemudahan pembuktiannya. Syarat tertulis bukan mengenai bentuk formalnya tetapi asal tampak keluar sebagai tertulis saja,  kare- nanya sebuah memo atau nota dapat meru- pakan dikategorikan penetapan tertulis dan dapat digugat asalkan sudah jelas badan atau pejabat TUN yang mengeluar- kan,  maksud dan isi tulisan,  pihak yang dituju harus bersifat konkret,  individual, dan final,  serta menimbulkan akibat hu- kum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 25
E. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha
Negara (studi kasus perkara Nomor : 22/G/2009/PT.TUN.JKT.)
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara  setelah adanya ketentuan-ketentu- an dalam bidang kepegawaian,  sehingga dapat dikatakan keberadaan peradilan TUN mengakomodir peraturan-peraturan yang sudah ada. Dalam sengketa kepega- waian ada dua proses yang dapat ditempuh oleh seorang PNS yang terkena hukuman, yaitu melalui upaya keberatan dan banding administratif.
Perbedaan penyelesaian sengketa ke- pegawaian itu menyebabkan berbeda pula penyelesaiannya di pengadilan TUN. Per- bedaannya terletak pada tingkat pengadi- lan mana yang berwenang,  tingkat per- tama atau tingkat banding. Apabila telah melalui upaya keberatan kepada atasan
24 Indroharto, Buku I Op.Cit. hlm. 163 25 Ibid.
yang menjatuhkan hukuman atau instansi lain yang berwenang maka menjadi we- wenang pengadilan tingkat banding untuk menyelesaikannya.
Perbedaan penyelesaian hukum di pen- gadilan untuk masalah yang sama yaitu kepegawaian ini penyusun sebut sebagai dualisme. Disebut dualisme karena dalam hal-hal tertentu Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan tingkat banding memi- liki kewenangan sebagai pengadilan tingkat pertama untuk mengadili dan me- nyelesaikan sengketa kepegawaian. Keti- dak fahaman akan hal ini menyebabkan penyelesaian yang berlarutlarut.
Satu contoh kasus ini bisa menjelaskan masalah yang ditimbulkan akibat dualisme yang penyusun maksud. Kasusnya terjadi di Sumatera Barat. Kasus posisinya adalah sebagai berikut :
Perkara gugatan nomor : 14/G/1997/ PTUN-PDG. Penggugat : Musri Mustafa

## MELAWAN
Tergugat I: Pemimpin PT. PLN (Persero) Wilayah III Sumatera Barat-Riau Tergugat II : Direksi PT. PLN (Persero) Pusat.
Kasus posisi :
Musri adalah pegawai PT. PLN Wilayah III Sumatera Barat-Riau yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat dengan SK Tergugat II Nomor : 217.K/7711/PW.III/1996. SK ini diperkuat oleh Tergugat I dengan SK Nomor : P.0409/PST/1997 tertanggal 7 April 1997.
Musri kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Padang dengan nomor gugatan : 14/G/1997/PTUN-PDG. PTUN Padang dalam putusannya tanggal 14 Oktober 1997 memutus sebagai berikut :

## MENGADILI
Lalu Ihsan| Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun.........
Dalam Eksepsi :
-  Menolak eksepsi Tergugat I dan Ter- gugat II seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara :
-  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
-  Menyatakan batal SK Pemimpin PT. PLN (Persero) Wilayah III Sumbar Riau Nomor : 217.K17711/PW.III/1996 tang- gal 28 Agustus 1996 dan Surat Ke- putusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P.0409/PST/1997 tertanggal 7 April 1997.
-  Memerintahkan kepada Pemimpin PT. PLN (Persero) Wilayah III Sumbar Riau dan Direksi PT. PLN (Persero) masing- masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut kedua surat keputu- san yang dinyatakan batal tersebut,  dan menerbitkan surat keputusan TUN yang baru berupa pengaktifan kembali Musri Mustafa (Penggugat) sebagai pegawai PT. PLN (Persero) sebagai PT. PLN (Persero) sebagaimana status semula.
-  Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tang- gung renteng sejumlah Rp 63.000, - (enam puluh tiga ribu rupiah).
Putusan PTUN Padang ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan putusan nomor : 85/BDG.G-PD/ PT.TUN-MDN/1997 tanggal 23 Februari 1998 yang diperkuat juga oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dengan putusan nomor : 139 KlTUN/1998 tanggal 6 Maret 2006. Pihak Tergugat kemudian me- lakukan upaya peninjauan kembali. Hakim Agung dalam PK ini membatalkan putusan kasasi yang menguatkan putusan-putusan sebelumnya. Dalam putusan nomor : 28 PKITUN/2007 tanggal 10 Oktober 2007
MA menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Pimpinan PT. PLN (Persero) wilayah III Sumbar Riau,  2. Direksi PT. PLN (Persero) tersebut ;
Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 139 KITUN/1998 tanggal 6 Maret 2006;

## MENGADILI KEMBALI :
-  Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Termohon Peninjau- an Kembali untuk membayar bi- aya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Dalam pertimbangannya,  hakim PK menyatakan bahwa yang berwenang men- gadili adalah Pengadilan Tinggi TUN Ja ka rta  karena  Penggugat  sebelumnya telah mhnengajukan upaya banding ke ata- san Pimpinan Wilayah III Padang,  yaitu Direksi PT. PLN yang berkedudukan di Ja- karta. Upaya Penggugat termasuk dalam ban ding administratif sebagaimana diru- muskan dalam Pasal 51 ayat (3) UU Pera- tun. Akhirnya Penggugat mengajukan gu ga tan ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan pihak tergugat Direksi PT. PLN (Persero) dan obyek gugatannya Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No- mor : P.0409/PST/1997 tertanggal 7 April 1997.
Di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pro- ses pemeriksaan dilakukan lagi seperti hal- nya di PTUN Padang karena Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam perkara ini se- bagai pengadilan tingkat pertama. Dalam putusannya nomor : 22/G/2009/PT.TUN.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 367~384
JKT. tanggal 1 Juni 2010,  Pengadilan Tinggi TUN Jakarta memutus sebagai beri- kut :

## MENGADILI
Dalam Eksepsi :
-  Menolak eksepsi Tergugat.
Dalam Pokok Perkara :
-  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
-  Menyatakan batal Surat Keputusan Ter- gugat (Direksi PT. PLN (Persero)) Pusat Nomor : P.0409/PST/1997 tanggal 7 April 1997 tentang penguatan keputu- san Pimpinan PT. PLN (Persero) Wi- layah III Padang Nomor : 217.K/  7711/ PW.III/1996 tanggal 28 Agus tus 1996 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai PT. PLN (Perse- ro) atas nama Musri Mustafa (Peng- gugat).
-  Memerintahkan Tergugat untuk men- cabut Surat Keputusan Tergugat (Direk- si PT. PLN (Persero)) Pusat Nomor : P.0409/PST/1997 tanggal 7 April 1997 tentang penguatan keputusan Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah III Padang Nomor : 217.K/7711/PW.III/1996 tang- gal 28 Agustus 1996 tentang pember- hentian tidak dengan hormat sebagai pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Musri Mustafa (Penggugat).
-  Memerintahkan Tergugat untuk mener- bitkan keputusan baru berisi merehabil- itasi Penggugat dalam harkat dan marta- bat serta kedudukan sebagai pengawai PT. PLN (Persero) seperti semula.
-  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000, - (se- ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta ini sudah berkekuatan hukum tetap.
Dari contoh kasus ini dapat dilihat beta- pa lamanya proses yang harus dilalui oleh pegawai hanya karena kurang memahami upaya banding administratif dan sekaligus tidak jelasnya peraturan yang mengatur upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pegawai dalam sengketa kepegawaian. Hal ini tidak semata-mata kesalahan penggu- gat,  akan tetapi kesalahan penggugat tersebut diikuti juga oleh pihak pengadi- lan.
Waktu yang dibutuhkan kurang lebih tiga belas tahun bagi penggugat untuk memperoleh kembali haknya. Pengorbanan waktu,  tenaga,  dan juga biaya tidaklah se- dikit,  belum lagi pelaksanaannya di lapan- gan. Kedudukan semula penggugat tentu sudah diisi oleh orang lain,  telah terjadi perubahan struktur kerja,  peraturan pe- rundang-undangan,  atau malah penggugat sudah memasuki usia pensiun.
Pada contoh kasus tersebut,  selama proses peradilan berlangsung sudah terjadi perubahan peraturan hal mana BUMN su- dah memiliki undangundang sendiri dan kedudukan pegawainya tidak lagi disamak- an dengan PNS. Akan tetapi pada prin- sipnya pengadilan TUN memperhatikan fakta-fakta,  kerangka kebijaksanaan dan keadaan hukum yang ada pada saat kepu- tusan TUN yang digugat itu dikeluarkan. Ini disebut dengan istilah ex mengajukan gugatan terlebih dahulu ke PTUN secara formal dahulu baru kemudian nanti me- lengkapinya dalam pemeriksaan persiapan. Hal ini dikenal dengan istilah gugatan pro forma.
Pada umumnya pemberhentian PNS se- lalu diikuti dengan pemberhentian gaji. Pemberhentian gaji tentunya berdasarkan suatu surat keputusan yang sah. Apabila sudah mengetahui diberhentikan sebagai PNS dengan adanya penghentian gaji, bahkan sudah mengirimkan surat ke- beratan atas pemberhentiannya,  maka se- harusnya yang bersangkutan mendaftar-
Lalu Ihsan| Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun......... kan gugatan terlebih dahulu meskipun belum menerima surat pemberhentian (hal ini sangat jarang terjadi). Pada saat-pemer- iksaan persiapan penggugat dapat memo- hon kepada Majelis hakim untuk memer- intahkan kepada tergugat memberikan sali- nan keputusannya atau hal-hal lain yang ingin diketahui oleh Penggugat.
Dalam praktek ada beberapa PNS yang sudah diberhentikan gajinya selama beberapa bulan bahkan tahun dan sudah mengirimkan surat keberatan ke atasannya tetapi “mengaku” baru menerima salinan keputusan secara resmi dari instansinya dan memang secara formal ada tanda penyerahannya. Menurut pendapat penulis hal ini merupakan suatu penyelundupan hukum.
Contoh lainya di Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur)
Keputusan Bupati Lombok Timur No- mor : 256/862.3/199/PEGDIKLAT/2011, tanggal 5 April 2011 kepada SUPRAT- MAN,  NIP. 19680524 198903 1 007,  pan- gkat Penata,  golongan ruang III/C,  telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pember- hentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melaku- kan perbuatan berupa meninggalkan tugas dinas tanpa keterangan yang sah selama 176 hari sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan September 2010,  sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,  5, 7,  11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Dengan Surat Keputusan tersebut diterima oleh SUPRATMAN,  tanggal 15 April 2011 dan surat banding administrasi diajukan tanggal 19 April 2011,  dan sejak tanggal 1 Maret 1989 SUPRATMAN telah bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabu- paten Lombok Timur dan terakhir di tugas- kan pada Puskesmas Rensing,  Keca matan Sakrat Barat.
Bahwa  SUPRATMAN sebelumnya te- lah pernah dijatuhi hukuman disiplin karena pelanggaran disiplin,  yaitu telah pernah diberikan teguran tertulis 2 (dua) kali pada bulan September 2009 dan bulan Juni 2010 dalam kasus yang sama.
Keputusan Badan Pertimbangan Ke- pega waian dalam sidangnya tanggal 10 Ok- tober 2012 telah memeriksa dan memper- timbangkan dengan seksama alasan band- ing administrative yang bersangkutan, berita acara pemeriksaan dan tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin ter- hadap SUPRATMAN dan ternyata ter- dapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan berdasarkan daftar absensi sejak bulan Februari 2010 sampai bulan September 2010 selama 176 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
Bahwa perbuatan SUPRATMAN seb- agai pegawai negeri sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 11 dan 17 Peraturan Pemerin- tah Nomor 53 Tahun 2010. Namun atas pelanggaran disiplin tersebut tidak selay- aknya dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat seb- agai Pegawai Negeri Sipil,  sehingga dipan- dang perlu mengubah jenis hukuman dis- iplin yang dijatuhkan oleh Bupati Lombok Timur.
Dari konteks  dikasus di atas Badan Per- timbangan Kepegawaian memutuskan se- bagai berikut :
1. Mengubah hukuman disiplin sebagai- mana tercantum dalam Keputusan Bu- pati Lombok Timur Nomor : 256/862.3/199/PEGDIKLAT/2011, tanggal 5 April 2011 yang dijatuhkan kepada SUPRATMAN,  lahir tanggal 24 Mei 1968,  NIP.19680524 198903 1 007, pangkat Penata,  golongan ruang III/C,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
367~384
pegawai pada Puskesmas Rensing,  Ke- camatan Sakra Barat, dari Pem ber- hentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pem- berhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila gaji SUPRATMAN sempat di- hentikan sejak keputusan pemberhen- tian ditetapkan oleh Pejabat yang ber- wenang menghukum,  maka gajinya dibayarkan sampai dengan bulan Okto- ber 2012 sepanjang yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas.
3.  Kepada   SUPRATMAN tidak diberikan hak pensiun karena belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun.
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
9.  Keputusan ini disampaikan kepada :
1.Bupati Lombok Timur;
2. Supratman.
Untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN
Kedudukan BAPEK secara organisasi adalah badan yang membantu memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pen- jatuhan hukuman disiplin kepada PNS, secara administratif BAPEK adalah badan yang berfungsi memutuskan upaya band- ing administratif yang diajukan oleh PNS.
Sedangkan Kompetensi PTUN dalam penyelesaian sengketa kepegawaian adalah menerima memeriksa,  mengadili dan me- mutuskan  sengketa-sengketa kepegawaian yang tidak berhubungan dengan penjatu- han pelanggaran aturan Disiplin Pegawai Negeri,  dan Kompetensi PT.TUN dalam penyelesaian sengketa kepegawaian adalah menerima,  memeriksa,  mengadili dan me- mutuskan upaya banding terhadap keputu- san yang diterbitkan oleh BAPEK maupun PTUN.
Kedudukan putusan Bapek dalam seng- keta kepegawaian adalah sebagai Keputu- san Tata Usaha Negara yang dapat dimin- takan banding ke PT TUN dan kedudukan putusan  PTUN dalam sengketa kepega- waian adalah keputusan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama yang dapat diajukan banding ke PT TUN.

## Daftar Pustaka
A V Diecy, Introduction to the study of the law of the Constitution , Macmilland and Co,  London,  1962,  halaman 202-203.
Admosudirjo Prayudi, Hukum Administrasi Negara,  Edisi revisi ilmu administrasi, Ghalia, Jakarta 1995  halaman 94.
F.P.C.L Tonnaer dalam Ridwan.HR. Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006,  halaman 100.
Harbet A. Simon, Prilaku Administrasi (Terjemahan),   Bina Aksara, Jakarta,  1984 halaman 128.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II ,  Cet.9 (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005),
Kranenburg, Ilmu Negara Umum ,  Alih Bahasa Sabaroedin,  (Pradya Paramita,  Jakarta,  1975).
Lalu Ihsan| Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun......... lndroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian  DasarHukum Tata Usaha Negara ,  Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta,  1994. halaman 38.
Marbun SF dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara ,  Cet II,   UII Press, Yogyakarta 2001,  halaman 7.
Mochtar Kusumaatmaja, Hukum dan Kekuasaan (Hukum dan sanksi), dalam Padjadijaran majalah ilmu hukum dan pengetahuan masyarakat journal of law and social science ,  (P.T. Alumni, Bandung,  1997,  )
Nurhadiantomo dan Lance Castles, Birokrasi Kepemimpinan dan Revolusi Sosial di Indonesia ,  (Surakarta : Hapsara,  1983),
Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , cet.8,  (Yogyakarta: Gadjah mada university Press,  2008) halaman 6.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum : Pencarian,  Pembebasan dan Pencerahan,  (Program Doktor Universitas Diponegoro, Sema rang,  2003)
SF. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara ,  Cet.2,  (Yogyakarta : liberty,  2003),  Halaman 148. Asas-asas ini diambil dari bahan penataran Peradilan Administrasi Negara Agustus 1987 di Bandung yang disampaikan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon,  S.H.
Sjachran B asah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia ,  Cet.3 (Bandung : Alumni,  1997),
Syarifin Pipin dan  Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia , Pustaka Setia,  Bandung 2005 halaman 88.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme, UU No. 28,  LN No. 28,  LN No. 28 Tahun 1999,  TLN. No. 3851,  Pasl. 1, 2.
Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU No. 43,  LN No. 28 tahun 1999,  TLN. No. 3851,  Pasal. 1. Ayat (1).
Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 angka 10 menyatakan sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabata TUN baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN,  termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 35 ayat (1) menyatakan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 367~384
bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan melalui peradilan TUN.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1981 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45).