## PENGARUH PELIMPAHAN WEWENANG, ALOKASI ANGGARAN DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN GARUT
Jujun Juhana 1 , Sadu Wasistiono 2 , Irwan Tahir, Kusworo 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: jujun.juhana@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  pengaruh  pelimpahan  wewenang,  alokasi  anggaran  dan kepemimpinan  terhadap  kinerja  kecamatan  di  Kabupaten  Garut,  Provinsi  Jawa  Barat, Indonesia.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  mengambil  sampel sebanyak  286  responden  dari  populasi  1003  orang. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  penyeberan  kuesioner.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  SEM. Besarnya  pengaruh  pelimpahan  wewenang  terhadap  kinerja  kecamatan  mencapai  0,754 ditentukan  oleh  keinginan  politik  bupati  untuk  mendelegasikan  sebagian  kewenangan pemerintahan  kepada  camat,  kemauan  politik  Bupati  untuk  menjadikan  kecamatan  sebagai pusat  pelayanan  masyarakat,  kelegowoan  lembaga  teknis  daerah  untuk  melimpahkan sebagian  kewenangan  teknis  yang  dapat  dijalankan  oleh  Camat,  dukungan  anggaran  dan personil  untuk  menjalankan  kewenangan  yang  telah  didelegasikan.  Besarnya  pengaruh alokasi  anggaran  terhadap  kinerja  kecamatan  yang  mencapai  0,651 ditentukan  oleh komprehensif  dan  disiplin,  fleksibilitas,  terprediksi,  kejujuran,  informasi,  transparansi  dan akuntabilitas. Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja kecamatan yang mencapai 0,655 ditentukan oleh bimbingan dan arahan yang diberikan Camat, perilaku hubungan camat dengan perangkat kecamatan, dan level kesiapan perangkat kecamatan.
Kata Kunci: Pelimpahan Wewenang, Alokasi Anggaran, Kepemimpinan, Kinerja.

## Abstract
This  study  discusses  the  influence  of  delegation  of  authority,  budget  allocation  and leadership  to  the  performance  of  sub-districts  in  Garut  Regency,  West  Java  Province, Indonesia.  The  study  uses  a  quantitative  approach  by  taking  a  sample  of  286  respondents from  a  population  of  1003  people.  Data  collection  in  this  study  using  questionnaires.  Data analysis  techniques  using  SEM  analysis.  The  magnitude  of  the  influence  of  delegation  of authority  on  sub-district  performance  reached  0.754  determined  by  the  political  will  of  the district  head  to  delegate  part  of  government  authority  to  the  sub-district  head,  the  political will  of  the  district  head  to  make  the  sub-district  the  center  of  community  service,  regional technical  institutions'  delegation  to  delegate  part  of  the  technical  authority  that  can  be carried  out  by  the  district  head,  budget  support  and  personnel  to  exercise  delegated authority.  The  magnitude  of  the  effect  of  budget  allocations  on  a  sub-district  performance that reaches 0.651 is determined by comprehensive and disciplined, flexibility, predictability, honesty,  information,  transparency,  and  accountability.  The  amount  of  leadership  influence on a sub-district performance that reaches 0.655 is determined by the guidance and direction given  by  the  sub-district  head,  the  behavior  of  the  sub-district  head's  relationship  with  the sub-district apparatus, and the level of readiness of the sub-district apparatus.
Keywords: Delegation of Authority, Budget Allocation, Leadership, Performance.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam.  Sumber  daya  alam yang  ada  di  Indonesia  seperti  minyak  dan  gas  bumi  yang  berlimpah,  air  mineral  dari pegunungan, jenis tumbuhan dan hewan yang beraneka ragam, serta tanah yang subur. Salah satu  wilayah  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  di  Indonesia  adalah  Provinsi  Riau.  Hampir semua  kekayaan  alam  dimiliki  provinsi  ini.  Perut  bumi  Provinsi  Riau  mengandung  minyak bumi,  batubara,  emas,  timah  dan  bahan  tambang  lainnya.  Sementara  di  atasnya  terhampar kekayaan hutan, perkebunan dan pertanian dalam arti luas.
Setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  termasuk  Kantor  Kecamatan, memiliki  wewenang  tertentu  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  organisasi.  Kewenangan diartikan sebagai hak untuk bertindak atau untuk memerintah orang lain untuk bertindak, ke arah  pencapaian  tujuan  organisasi  (Stoner,  dkk.,  1996,  Kaho,  2002;  Robbin,  1994:275). Dalam  pandangan  organisasi  modern  yang  dikemukakan  Weber  (dalam  Sutarto,  1995),  tipe ideal suatu organisasi ditandai oleh adanya hirarki atau pendelegasian wewenang, pembagian tugas yang jelas, aturan atau prosedur kerja serta kualifikasi personil.
Delegasi  adalah  proses  penyerahan  pekerjaan  kepada  bawahan.  Pekerjaan  yang diserahkan adalah pekerjaan  yang berada di dalam bidang tanggung jawab seorang manajer. Tanggung jawab terakhir masih terletak pada manajer itu, dan pada gilirannya ia tetap akan dianggap bertanggung jawab oleh atasannya  yang lebih tinggi (Taylor, 1989; Ndraha, 1983; Kaho, 2002). Sementara, kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan yang membuat seseorang atau  orang  lain  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  sesuai  keinginannya (Wasistiono, 2004; Terry, 1960; Strauss & Sayles, 1981).
Pendelegasian  kewenangan  bukan  hanya  sekedar  memindahkan  kewenangan, melainkan  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  kepada masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik untuk kepentingan publik. Selain itu, pendelegasian  kewenangan  tersebut  harus  dapat  memenuhi  dan  meningkatkan  rasa  keadilan masyarakat,  termasuk  didalamnya  memperoleh  fasilitas  dan  akses  yang  setara,  terutama untuk  kelompok  masyarakat  yang  selama  ini  terpinggirkan.  Pada  sisi  lain,  pendelegasian kewenangan  harus  mampu  menjadi  pengungkit  kegiatan  ekonomi  masyarakat  sehingga menjadi  lebih  produktif.  Pendelegasian  kewenangan  jangan  sampai  memperpanjang  jenjang birokrasi  dan  menciptakan  ekonomi  biaya  tinggi  yang  membuat  masyarakat  menjadi  tidak produktif dan kalah bersaing dengan mancanegara.
Bila  pendelegasian  wewenang  yang  dimaksud  dikaitkan  dengan  penyelenggaraan sistem  pemerintahan,  maka  pendelegasian  atau  pelimpahan  wewenang  tersebut  tercakup dalam  implementasi  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Misalnya,  pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah kepada Camat untuk melaksanakan urusan- urusan  pemerintahan  tertentu,  yang  dinilai  lebih  efektif  atau  lebih  efisien  bila  dilaksanakan oleh Camat beserta perangkat kecamatan. Pelimpahan wewenang yang dimaksud bisa terkait dengan  penyelenggaraan  pelayanan  public  yang  dimonopoli  oleh  Negara  seperti  pelayanan perizinan;  dan  bisa  juga  terkait  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  lainnya  yang menjadi  kewajiban  masing-masing  daerah.  Pelimpahan  wewenang  yang  demikian  itu tampaknya berlangsung juga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut.
Menurut  Wasistiono  (2001),  pelaksanakan  wewenang  bupati/walikota  yang  telah didelegasikan kepada camat, memerlukan dukungan anggaran. Selain itu, untuk menjalankan kewenangan  yang  telah  didelegasikan  kepadanya,  camat  memerlukan  dukungan  personil yang cukup. Selanjutnya, untuk menjalankan wewenang yang telah didelegasikan kepadanya, camat  memerlukan  dukungan  logistik.  Jumlah  dan  kualitas  logistik  yang  diberikan  kepada camat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ditentukan oleh tipologinya.
Dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang demikian itu, maka peningkatan  kinerja  kecamatan  di  Kabupaten  Garut  penting  sekali  karena  terdapat  sejumlah kelemahan  dan  kekurangan  yang  menyebabkan  kinerja  kecamatan  menjadi  tidak  optimal. Belum optimalnya kinerja kecamatan di Kabupaten Garut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor,  diantaranya  pelimpahan  wewenang,  alokasi  anggaran  dan  kepemimpinan. Berdasarkan  urian  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh pelimpahan  wewenang,  alokasi  anggaran  dan  kepemimpinan  terhadap  kinerja  kecamatan  di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Belum  optimalnya  kinerja  Kecamatan  tampak  menjadi  suatu  fenomena  kinerja pelayanan  public  yang  berkorelasi  dengan  berbagai  variabel.  Di  antara  sejumlah  variabel yang  berkorelasi  atau  mempengaruhi,  diasumsikan  bahwa  pelimpahan  wewenang,  alokasi anggaran,  dan  kepemimpinan  merupakan  tiga  variabel  yang  berpengaruh  positif  (searah) terhadap kinerja kecamatan.
Asumsi yang menyatakan bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja kecamatan  adalah  pendapat  Handoko  (dalam  Kaho,  2002)  yang  mengatakan  bahwa  dalam
proses  pendelegasian  wewenang  ada  empat  kegiatan  yang  berlangsung  masing-masing:  1) Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan; 2) Pendelegasi melimpahkan  wewenang  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  dan  tugas;  3)  Penerima delegasi,  baik  implisit  atau  eksplisit  menimbulkan  kewajiban  atau  tanggung  jawab;  4) Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.
Dengan  dukungan  pendapat  tersebut,  selanjutnya  variabel  Pelimpahan  Wewenang dipandang  sebagai  penyerahan  kewenangan    pemerintahan  dari  Bupati  Garut  kepada  Camat yang  dinyatakan  dengan  keinginan  politik  Bupati  untuk  mendelegasikan  sebagian kewenangan  pemerintahan  kepada  Camat,  kemauan  politik  Bupati  untuk  menjadikan kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan  masyarakat,  kelegowoan  lembaga  teknis  daerah  untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh Camat, dan dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.
Pandangan  ini  menyerap  teori  pendelegasian  kewenangan  dari  Wasistiono,  (2004) yang  mengatakan  bahwa  pendelegasian  sebagian  kewenangan  pemerintahan  dari Bupati/Walikota  kepada  camat  dapat  dilaksanakan  apabila  memenuhi  empat  prasyarat sebagai  berikut:  1)  Adanya  keinginan  politik  dari  Bupati/Walikota  untuk  mendelegasikan sebagian  kewenangan  pemerintahan  kepada  Camat;  2)  Adanya  kemaun  politik  dan Bupati/Walikota  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  menjadikan  kecamatan  sebagai  pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah, dan cepat; 3) Adanya kelegowoan  dari  dinas  dan  atau  Lemtekda  (lembaga  teknis  daerah)  untuk  melimpahkan sebagian  kewenangan  teknis  yang  dapat  dijalankan  oleh  Camat,  melalui  keputusan  Kepala Daerah;  dan  4)  Adanya  dukungan  anggaran  dan  personil  untuk  menjalankan  kewenangan yang telah didelegasikan.
Asumsi  yang  menyatakan  bahwa  Alokasi  Anggaran  berpengaruh  terhadap  Kinerja Kecamatan, merujuk pada pendapat Suparmoko (2000), yang mengatakan bahwa budget pada dasarnya adalah system penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan  publik,  yang  berarti  harus  berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Merupakan kebutuhan  masyarakat  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  secara  luas,  nyata  dan bertanggung  jawab  dan  otonomi  daerah  harus  dipahami  sebagai  hak  atau  kewenangan masyarakat  daerah  untuk  mengelola  dan  mengatur  urusannya  sendiri.  Aspek  atau  peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.
Asumsi  yang  menyatakan  bahwa  kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  kinerja kecamatan,  merujuk  pada  pendapat  Budiman  (dalam  Simorangkir,  2004)  yang  mengatakan bahwa  kepemimpinan  merupakan  seni  untuk  mendorong  kinerja  dan  motivasi  sumber  daya organisasi  menuju  pada  tercapainya  tujuan,  visi,  dan  misi  organisasi.  Dalam  pandangan  ini, Budiman  mengatakan  bahwa,  “kepemimpinan  sebagai  seni  mendorong  orang  lain  untuk mengerjakan  yang  diinginkan  pemimpin  agar  dikerjakannya”.  Seni  merupakan  suatu  upaya bagaimana  cara  seorang  pemimpin  untuk  mendorong  orang  lain  mengerjakan  sesuatu  yang diinginkannya.
Dengan  dukungan  pendapat  tersebut,  selanjutnya  variabel  Kepemimpinan  dipandang sebagai suatu rangkaian interaksi sosial di  antara Camat dengan Perangkat Kecamatan  yang berlangsung  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Kantor  Kecamatan  yang  terungkap  dari bimbingan  dan  arahan  yang  diberikan  Camat,  perilaku  hubungan  Camat  dengan  Perangkat Kecamatan,  dan  level  kesiapan  perangkat  kecamatan.  Pandangan  ini  menyerap  teori kepemimpinan  situasional  dari  Hersey  &  Blanchard  (1995)  yang  mengatakan  bahwa kepemimpinan situasional didasarkan atas hubungan antara (1) kadar bimbingan dan arahan (perilaku  tugas)  yang  diberikan  pemimpin;  (2)  kadar  dukungan  sosio  emosional  (perilaku hubungan)  yang  disediakan  pemimpin  dan  (3)  level  kesiapan  yang  diperlihatkan  pengikut dalam pelaksanaan tugas, fungsi, atau tujuan tertentu.
Berdasarkan  teori  kinerja,  Prawirosentono  (1997)  mengatakan  bahwa  kinerja Organisasi  adalah  penampilan  suatu  proses  kerja  dalam  organisasi  yang  meliputi  perilaku para  pelakunya  (atasan  dan  bawahan,  pegawai/pekerja),  proses  pekerjaan  serta  hasil pekerjaan  yang  dicapai,  maka  variabel  Kinerja  Kecamatan  dikonseptualisasikan  sebagai kinerja  organisasi  Kantor  Kecamatan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kecamatan  yang terungkap dari perilaku hubungan atasan dan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan; proses pekerjaan yang dilaksanakan, dan hasil pekerjaan yang dicapai.
Berdasarkan urian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Besarnya  pengaruh  Pelimpahan  Wewenang  terhadap  Kinerja  Kecamatan  ditentukan oleh  Keinginan  politik  Bupati  untuk  mendelegasikan  sebagian  kewenangan pemerintahan  kepada  Camat,    Kemauan  politik  Bupati  untuk  menjadikan  kecamatan sebagai  pusat  pelayanan  masyarakat,  Kelegowoan  lembaga  teknis  daerah  untuk melimpahkan  sebagian  kewenangan  teknis  yang  dapat  dijalankan  oleh  Camat, Dukungan  anggaran  dan  personil  untuk  menjalankan  kewenangan  yang  telah didelegasikan.
2. Besarnya  pengaruh  Alokasi  Anggaran  terhadap  Kinerja  Kecamatan  ditentukan  oleh Komprehensif  dan  Disiplin,  Fleksibilitas,  Terprediksi,  Kejujuran,  Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas.
3. Besarnya  pengaruh  Kepemimpinan  terhadap  Kinerja  Kecamatan  ditentukan  oleh Bimbingan  dan  arahan  yang  diberikan  Camat,  Perilaku  hubungan  Camat  dengan Perangkat Kecamatan, Level kesiapan perangkat kecamatan.

## C. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  (William,  2007;  Yusuf,  2016; Sugiyono,  2017).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penyeberan  kuesioner  kepada  286  responden  yang  ditarik  dari  1003  orang  populasi  dengan menggunakan stratified random  sampling  technique (Cochran,  2007). Jumlah  variabel  yang diteliti  dalam  peneltian  ini  terdiri  dari  4  variabel  yaitu  pelimpahan  wewenang  sebagai variabel  bebas  pertama  (X1),  alokasi  anggaran  sebagai  variabel  bebas  kedua  (X2), kepemimpinan  sebagai  variabel  bebas  ketiga  (X3),  dan  kinerja  kecamatan  sebagai  variabel dependent (Y).
Variabel  pelimpahan  wewenang  diturunkan  menjadi  emat  dimensi  analisis:  (1) Dimensi keinginan politik Bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada  Camat,  (2)  Dimensi  kemauan  politik  Bupati  untuk  menjadikan  kecamatan  sebagai pusat  pelayanan  masyarakat,  (3)  Dimensi  kelegowoan  lembaga  teknis  daerah  untuk melimpahkan  sebagian  kewenangan  teknis  yang  dapat  dijalankan  oleh  Camat,  dan  (4) Dimensi  dukungan  anggaran  dan  personil  untuk  menjalankan  kewenangan  yang  telah didelegasikan.  Keempat  dimensi  tersebut  dikembangkan  menjadi  12  indikator  penelitian untuk  dijadikan  12  item  kuesioner  dengan  Skala  Likert  guna  disampaikan  kepada  para responden yang menjadi sampel penelitian.
Variabel  alokasi  anggaran  diturunkan  enam  dimensi  kajian:  (1)  Dimensi Komprehensif  dan  disiplin,  (2)  Dimensi  Fleksibilitas,  (3)  Dimensi  Terprediksi,  (4)  Dimensi Kejujuran,  (5)  Dimensi  Informasi,  (6)  Dimensi  Transparansi  dan  Akuntabilitas . Keenam demensi kajian kemudian dikembangkan menjadi 18 indikator penelitian untuk dijadikan 18 item kuesioner dengan Skala Likert guna disampaikan kepada para responden yang menjadi sampel penelitian.
Variabel kepemimpinan diturunkan tiga dimensi kajian yaitu: (1) Dimensi bimbingan dan arahan  yang diberikan Camat, (2) Dimensi perilaku hubungan Camat dengan Perangkat
Kecamatan,  dan  (3)  Dimensi  level  kesiapan  perangkat  kecamatan.  Ketiga  demensi  kajian kemudian dikembangkan menjadi 12 indikator penelitian untuk dijadikan 12 item kuesioner dengan  Skala  Likert  guna  disampaikan  kepada  para  responden  yang  menjadi  sampel penelitian.
Variabel  Kinerja  Kecamatan  diturunkan  tiga  dimensi  kajian:  (1)  Dimensi  perilaku hubungan atasan dan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan; (2) Dimensi proses pekerjaan yang  dilaksanakan,  dan  (3)  Dimensi  hasil  pekerjaan  yang  dicapai.    Ketiga  demensi  kajian kemudian dikembangkan menjadi 12 indikator penelitian untuk dijadikan 12 item kuesioner dengan  Skala  Likert  guna  disampaikan  kepada  para  responden  yang  menjadi  sampel penelitian.
Data yang diperoleh melalui pembagian kuesioner selanjutnya diolahan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di tetapkan.  Dalam penelitian ini metode analisis yang  digunakan  adalah  analisis  kuantitatif  dengan Structural  Equation  Modelling (SEM) dengan Software Amos 9.0 . Structural Equation Model (SEM) adalah suatu tekhnik statistik yang  proses  pengolahannya  secara  simultan  melibatkan  kekeliruan  pengukuran,  variabel indikator  dan  variabel  laten.  Variabel  laten  adalah  variabel  yang  tidak  dapat  diukur  secara langsung  sehingga  variabel  tersebut  dibentuk  atau  dijelaskan  oleh  variabel  indikator ( observable variable ) (Bachrudin & Harapan, 2003; Ghozali, 2006).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis  Pengaruh  Pendelegasian  Wewenang  Terhadap  Kinerja  Kecamatan  di Kabupaten Garut
Besarnya    pengaruh  Pelimpahan  Wewenang  terhadap  Kinerja  Kecamatan  di Kabupaten Garut mencapai  0,754, masuk kategori kuat  dan signifikan. Besarnya  pengaruh Pelimpahan  Wewenang  terhadap  Kinerja  Kecamatan  tersebut  ditentukan  oleh  Keinginan politik  Bupati  untuk  mendelegasikan  sebagian  kewenangan  pemerintahan  kepada  Camat, Kemauan  politik  Bupati  untuk  menjadikan  kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan  masyarakat, Kelegowoan  lembaga  teknis  daerah  untuk  melimpahkan  sebagian  kewenangan  teknis  yang dapat  dijalankan  oleh  Camat,  Dukungan  anggaran  dan  personil  untuk  menjalankan kewenangan  yang  telah  didelegasikan.  Adanya  pengaruh  yang  demikian  itu  menunjukkan bahwa di  antara Pelimpahan Wewenang dan Kinerja Kecamatan terbentuk  suatu hubungan kausalitas yang bermakna: apabila Pelimpahan Wewenang ditingkatkan atau meningkat maka secara  stimulan  peningkatan  Pelimpahan  Wewenang  tersebut  diikuti  dengan  peningkatan
Kinerja Kecamatan. Oleh sebab itu, peningkatan Kinerja Kecamatan di Kabupaten Garut bisa ditingkatkan  dengan  cara  meningkatkan,  memperbaiki,  mengoptimalkan  12  indikator Pelimpahan Wewenang.
Dua  belas  indikator  Pelimpahan  Wewenang  yang  dimaksud  adalah  berikut:  (1) Kewenangan  di  bidang  pengoordinasian,  (2)  Kewenangan  di  bidang  pengawasan,  (3) Kewenangan  di  bidang  perizinan,  (4)  Pelayanan  perizinan,  (5)  Pelayanan  pendidikan,  (6) Pelayanan  kesehatan,  (7)  Perencanaan  teknis  pekerjaan  fisik,  (8)  Pelaksanaan  teknis pekerjaan  fisik,  (9)  Pengawasan  teknis  pekerjaan  fisik,  (10)  Dukungan  alokasi  anggaran kinerja, (11) Dukungan alokasi anggaran kegiatan, (12) Dukungan sumber daya aparatur.
Optimalisasi  pelimpahan  wewenang  Bupati  kepada  Camat  yang  demikian  itu dilakukan  dengan  cara  mengoptimalkan  dukungan  alokasi  anggaran  kinerja,  dukungan alokasi  anggaran  kegiatan,  dan  dukungan  sumber  daya  aparatur.  Optimalisasi  dukungan sumber  daya  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  menjadikan  Camat  sebagai middle  manager pemerintahan yang berperan mengoptimalkan hubungan Kepala Daerah dengan Kepala Desa dalam  mengimplementasikan  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Kabupaten Garut.

## 2. Analisis  Pengaruh  Alokasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Kecamatan  di Kabupaten Garut
Besarnya  pengaruh  Alokasi  Anggaran  terhadap  Kinerja  Kecamatan  di  Kabupaten Garut  mencapai  0.651,  masuk  kategori  kuat  dan  signifikan.  Besarnya    pengaruh  Alokasi Anggaran terhadap Kinerja Kecamatan tersebut ditentukan oleh  komprehensif dan disiplin, fleksibilitas,  terprediksi,  kejujuran,  informasi,  transparansi  dan  akuntabilitas.  Adanya pengaruh  yang  demikian  itu  menunjukkan  bahwa  di  antara  Alokasi  Anggaran  dan  kinerja kecamatan terbentuk   suatu hubungan kausalitas yang bermakna:  apabila Alokasi Anggaran ditingkatkan  atau  meningkat  maka  secara  stimulan  peningkatan Alokasi Anggaran  tersebut diikuti  dengan  peningkatan  kinerja  kecamatan.  Oleh  sebab  itu,  peningkatan  kinerja kecamatan  di  Kabupaten  Garut  bisa  ditingkatkan  dengan  cara  meningkatkan,  memperbaiki, mengoptimalkan 18 indikator Alokasi Anggaran.
Delapan  belas  indikator  Alokasi  Anggaran    yang  dimaksud  adalah  berikut:  (1) komprehensif alokasi anggaran, (2) ketepatan alokasi anggaran, (3) disiplin alokasi anggaran, (4)  fleksibelitas  perencanaan  alokasi  anggaran,  (5)  fleksibelitas  pelaksanaan  alokasi anggaran,  (6)  fleksibelitas  penatausahaan  alokasi  anggaran,  (7)  prediksi  indicator  kinerja
alokasi  anggaran,  (8)  prediksi  capaian  indicator  kinerja  alokasi  anggaran,  (9)  prediksi optimalisasi  alokasi  anggaran,  (10)  kejujuran  dalam  perencanaan  alokasi  anggaran,  (11) kejujuran dalam penggunaan alokasi anggaran, (12) kejujuran dalam pelaporan penggunaan anggaran,  (13)  pengaturan  informasi  alokasi  anggaran,  (14)  penyediaan  informasi  alokasi anggaran,  (15)  pelayanan  informasi  alokasi  anggaran,  (16)  transparansi  penyaluran  alokasi anggaran, (17) transparansi penggunaan alokasi anggaran, dan (18) akuntabilitas penggunaan alokasi anggaran.
Dengan  dinamika  hubungan  kinerja  yang  demikian  itu  maka  akuntabilitas penggunaan  alokasi  anggaran  kecamatan  hendaknya  dapat  ditingkatkan  dengan  cara meningkatkan  akuntabilitas  penggunaan  alokasi  anggaran  kecamatan.  Peningkatan  ini bertujuan  agar  kinerja    anggaran  kecamatan  di  Kabupaten  Garut  semakin  meningkat  untuk meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja  anggaran  berbagai  kebijakan,  program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di tingkat kecamatan serta kelurahan dan desa.
Peningkatan  kinerja  alokasi  anggaran  kecamatan  perlu  dilembagakan  menjadi E- Budgeting  System Kecamatan  yang  teraplikasi  ke  seluruh  jaringan  kinerja  Organisasi Perangkat  Daerah  dan  mudah    diakses  masyarakat.  Peningkatan  kinerja  alokasi  anggaran kecamatan  yang  demikian  itu  mendukung  terwujudnya E-Budgeting  System kecamatan sebagai bagian integral aplikasi E-Government di Kabupaten Garut.

## 3. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kecamatan di  Kabupaten Garut
Besarnya pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Kecamatan di  Kabupaten Garut mencapai  0.655,  masuk  kategori  kuat  dan  signifikan.  Besarnya    pengaruh  Kepemimpinan terhadap Kinerja Kecamatan tersebut ditentukan oleh  Bimbingan dan arahan yang diberikan Camat,  Perilaku  hubungan  Camat  dengan  Perangkat  Kecamatan,  danLevel  kesiapan perangkat  kecamatan.  Adanya  pengaruh  yang  demikian  itu  menunjukkan  bahwa  di  antara Kepemimpinan dan Kinerja Kecamatan terbentuk  suatu hubungan kausalitas yang bermakna: apabila  Kepemimpinan  ditingkatkan  atau  meningkat  maka  secara  stimulan  peningkatan Kepemimpinan  tersebut  diikuti  dengan  peningkatan  Kinerja  Kecamatan.  Oleh  sebab  itu, peningkatan  Kinerja  Kecamatan  di  Kabupaten  Garut  bisa    ditingkatkan  dengan  cara meningkatkan, memperbaiki, mengoptimalkan 12 indikator Kepemimpinan.
Dua  belas  indikator  Kepemimpinan  dimaksud  adalah  berikut:  (1)  Bimbingan  Camat kepada  pimpinan  perangkat  kecamatan,  (2)  Bimbingan  Camat  kepada  staf  kecamatan,  (3) Arahan Camat dalam pelaksanaan kebijakan, (4) Arahan Camat dalam pelaksanaan kegiatan, (5)  Hubungan  Camat  dengan  pimpinan  perangkat  kecamatan,  (6)  Hubungan  Camat  dengan staf kecamatan, (7) Hubungan antar pimpinan perangkat kecamatan, (8) Hubungan antar staf kecamatan,  (9)  Kesiapan  pimpinan  perangkat  kecamatan,  (10)  Kesiapan  masing-masing urusan    kecamatan,  (11)  Kesiapan  masing-masing  seksi  kecamatan,  dan  (12)  Kesiapan  staf kecamatan.
Bimbingan  dan  arahan  Camat;    hubungan  Camat  dengan  perangkat  kecamatan;  dan kesiapan  staf  kecamatan  perlu  ditingkatkan  agar  menjadi  faktor  penguat  kepemimpinan birokrasi  pemerintahan.  Peningkatan  kepemimpinan  birokrasi  pemerintahan  yang  demikian itu  dapat  meningkatkan  efektivitas  kepemimpinan  pemerintahan  di  tingkat  kecamatan. Peningkatan  efektivitas  kepemimpinan  pemerintahan  tersebut  dapat  berpengaruh  positif terhadap efektivitas kepemimpinan birokrasi pemerintahan  desa dan kelurahan di Kabupaten Garut.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pelimpahan  wewenang,  alokasi anggaran dan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kecamatan di  Kabupaten  Garut,  baik  secara  parsial  maupun  secara  simultan.  Besarnya  pengaruh pelimpahan  wewenang  terhadap  kinerja  kecamatan  mencapai  0,754  ditentukan  oleh keinginan  politik  bupati  untuk  mendelegasikan  sebagian  kewenangan  pemerintahan  kepada camat,  kemauan  politik  Bupati  untuk  menjadikan  kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan masyarakat,  kelegowoan  lembaga  teknis  daerah  untuk  melimpahkan  sebagian  kewenangan teknis  yang  dapat  dijalankan  oleh  Camat,  dukungan  anggaran  dan  personil  untuk menjalankan  kewenangan  yang  telah  didelegasikan.  Besarnya  pengaruh  alokasi  anggaran terhadap kinerja kecamatan yang mencapai 0,651 ditentukan oleh komprehensif dan disiplin, fleksibilitas,  terprediksi,  kejujuran,  informasi,  transparansi  dan  akuntabilitas.  Besarnya pengaruh  kepemimpinan  terhadap  kinerja  kecamatan  yang  mencapai  0,655  ditentukan  oleh bimbingan  dan  arahan  yang  diberikan  Camat,  perilaku  hubungan  camat  dengan  perangkat kecamatan, dan level kesiapan perangkat kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachrudin,  A.,  &  Tobing,  H.  L.  (2003).  Analisis  data  untuk  penelitian  survey  dengan menggunakan lisrel 8. Bandung: Jurusan Statistika, FMIPA, UNPAD . Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques . John Wiley & Sons. Ghozali,  I.  (2008). Structural  Equation  Modeling:  Metode  Alternatif  dengan  Partial  Least Square (PLS) . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hersey, P., & Blanchard, K. (1985). Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Kaho,  J.  R.  (2002). Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia .  Jakarta: Rajawali Press.
Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
Prawirosentono, S. (1997). Kebijakan Kinerja Karyawan . Yogyakarta: BPFE. Robbins,  S.  P.  (1994). Organization  Theory:  Structure,  Design  and  Applications .  Jakarta: Arcan.
Simorangkir,  O.  P.  (2004). Pengantar Lembaga  Keuangan  Bank  Dan  Non  Bank .  Bogor: Ghalia Pustaka.
Straus, A., & Corbin, J. (2007). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik- Teknik Teoritisasi Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Stoner, J. A. F., & Wankel, C. (1996). Manajemen . Jakarta: Intermedia. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suparmoko,  M.  (2000). Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan  Praktek. Yogyakarta:  BPFE UGM.
Sutarto. (1995). Dasar-dasar Organisasi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terry,  G.  R.  (1960). Office  System  and  Procedurs .  Bombay:  Taraporevalaa  Publishing Industries Privateaa Limited.
Wasistiono, S. (2001). Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit PT Citra Pindo, Bandung .
Wasistiono,  S.  (2004).  Modul  Optimalisasi  Peran  dan  Fungsi  Kecamatan  dalam  Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. Bahan Penataran Bagi Camat Seluruh Indonesia, Badan Diklat, Jakarta . Williams,  C.  (2007).  Research  methods. Journal  of  Business  &  Economics  Research (JBER) , 5 (3).
Yusuf,  A.  M.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan . Jakarta: Prenada Media.