## Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum
Rispalman
Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: rispalman@ar-raniry.ac.id
Mukhlizar Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: mukhlizar147@gmail.com

## Abstract
Political rights is one of basic human rights include disabled person. Disabled person political rights problem  often  occur  in  general  election.  This  was  related  to  accessibility  for  disabled  person  to participate  in  general  election.  Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)  Banda  Aceh  city  is  general election  organizer  which  responsible  for  general  election  process  in  Banda  Aceh  city.  this  research illustrate Komisi independen pemilihan effort and constraint to fulfil accessibility for disabled person in general election. Field research with empiric law research from human behaviour method used in this study. Generally various attempts to give accessibility for disabled person such as special data collection access for disabled person, socialization about election and voting place for disabled person provided KIP Banda Aceh city. Problem in acess such as difficulty in disabled person data collection still found.
Keywords : Effort; Komisi Independen Pemilihan; Accessibility; Disabled person; General election;

## Abstrak
Hak  politik  adalah  salah  satu  hak  yang  menjadi  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  yang dimiliki oleh setiap orang termasuk bagi penyandang disabilitas. Permasalahan mengenai hak-hak  politik  penyandang  disabilitas  sering  terjadi  pada  proses  pemilihan  umum (pemilu).  Hal  ini  terkait  dengan  aksesibilitas  penyandang  disabilitas  dalam  mengikuti proses  pemilu.  Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)  Kota  Banda  Aceh  adalah penyelenggara  pemilu  di  kota  Banda  Aceh  yang  bertanggung  jawab  dalam  pelaksaan pemilu di Kota Banda Aceh. Untuk itu bagaimana upaya dan kendala KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Jenis  penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu  dengan metode penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku-perilaku  manusia.  Secara umum  KIP  Kota  Banda  Aceh  sudah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti pemberian akses pendataan khusus bagi disabilitas, memberikan sosialiasi tentang kepemiluan dan menyediakan TPS yang akses bagi  penyandang  disabilitas.  Namun,  KIP  Kota  Banda  Aceh  masih  menemui  kendala- kendala  dalam  memberikan  akses,  seperti  sulitnya  melalukan  pendataan  secara  penuh terhadap penyandang disabilitas.
Kata Kunci : Upaya; Komisi Independen Pemilihan; Aksesibilitas; Penyandang disabilitas; Pemilihan umum;

## PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan  dilindungi  negara,  hukum,  pemerintahan  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 1
Dalam  paham  negara  hukum (rechtsstaat ),  jaminan  perlindungan  HAM  dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara. 2 Seperti tertuang di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Untuk itu Indonesia juga mengatur mengenai HAM, hal ini dapat dilihat didalam UUD  1945  mulai  dari  Pasal  28,  28A  sampai  dengan  28J.  Adapun  isi  dari  pasal-pasal tersebut membahas tentang hak-hak bidang sipil, hak-hak bidang politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak-hak pembangunan.
Sebagai negara hukum, Indonesia tidak boleh mengabaikan nilai dasar hukum yaitu keadilan  serta  perlindungan  terhadap  HAM,  termasuk  keadilan,  kesetaraan  serta perlindungan dari marginalisasi dan diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan,  anak-anak  dan  penyandang  disabilitas.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  gencar menyuarakan  perlindungan,  penghormatan  dan  penegakan  HAM  untuk  tercapainya penghormatan, kesejahteraan dan keadilan bagi umat bernegara. 3
Mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah membentuk peraturan- peraturan  yang  mengatur  tentang  disabilitas.  Dimulai  dari  keluarnya  Undang-Undang (UU)  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat,  kemudian  seiring  berjalannya waktu  Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Disabilitas ( Convention on The  Rights  Of  Persons  With  Disabilities )  melalui  UU  Nomor  19  Tahun  2011,  dan  yang terakhir  adalah  dikeluarkannya  UU  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas. Dikeluarkan peraturan-peraturan ini menjadi cerminan tanggung jawab bagi Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak-hak kaum disabilitas.
Meskipun  berbagai  perlindungan  hukum  mengenai  jaminan  terhadap  hak-hak kesetaraan  kaum  disabilitas  sudah  cukup  memadai,  namun  pelaksanaannya  bagi
1 Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis, (Jakarta:Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal. 547.
2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007), hal. 85.
3 Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hal. 194.
penyandang  disabilitas  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  dapat  terwujud  di  masyarakat. Perlakuan diskriminatif dan pangabaian masih kerap dirasakan penyandang  disabilitas. Mereka tidak bisa memperoleh akses yang sama dengan masyarakat lain baik di bidang pendidikan,  politik,  sosial,  akses  komunikasi  informasi,  perlindungan  hukum,  dan transportasi. Hal ini dikarenakan para penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. 4 Walaupun aturan yang dibuat sudah ada namun dalam prakteknya di dalam masyarakat penyandang disabilitas seperti masih di diskriminasikan dan minim akses.
Mengenai  hak  politik,  UUD  1945  mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  hukum  dan  pemerintahan. 5 Namun  hingga sekarang hak politik Penyandang Disabilitas masih menjadi persoalan yang masih perlu diperbaiki, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi serta akses yang kurang dalam memenuhi hak politiknya. Hingga saat ini, dapat dilihat bahwa penyandang  disabilitas masih sulit untuk berpartisipasi di dalam bidang politik dan pemerintahan.
Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 telah diatur mengenai hak-hak politik Penyandang Disabilitas yang meliputi, hak memilih dan dipilih  dalam  jabatan  publik,  menyalurkan  aspirasi  politik  baik  tertulis  maupun  lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik,  membentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi  penyandang  disabilitas  serta  aktif mewakili  penyandang  disabilitas  dalam  tingkat  lokal,  nasional  hingga  tingkat internasional,  berperan  serta  aktif  dalam  sistem  pemilihan  umum  pada  semua  tahap dan/atau  bagian  dari  penyelenggaraannya,  memperoleh  aksesbilitas  pada  sarana  dan prasarana pemilihan umum di semua tingkatan serta memperoleh pendidikan politik Bahkan  penyandang  disabilitas  yang  sudah  memenuhi  syarat  mempunyai kesempatan  untuk  menjadi  calon  anggota  DPR,  calon  anggota  DPD,  calon presiden/wakil  presiden,  dan  calon  anggota  DPRD. 6 Peraturan-peraturan  yang  telah dibuat  untuk  penyandang  disabilitas  memberikan  keleluasaan  bagi  mereka  untuk menggunakan  hak  politiknya.  Sebagai  negara  demokrasi,  sudah  menjadi  kewajiban pemerintah untuk memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak- hak politiknya sebagaimana mestinya. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai suatu
4 Udiyo Basuki, Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilias (Convention on The Rights of Persons with Disabilitie), Jurnal Sosio-Religia, Vol. 10, No.1, Februari 2012.
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 pasal 27 ayat (1).
6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 5.
sistem politik yang kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang  diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan politik. 7
Permasalahan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas sering terjadi pada proses  pemilihan  umum  (pemilu).  Hal  ini  terkait  dengan  aksesibilitas  penyandang disabilitas dalam mengikuti proses pemilu, terutama di tahap pemungutan suara. Padahal asas dari penyelenggaraan pemilu adalah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun pada kenyataannya pelaksanaan asas-asas tersebut belum diterapkan secara utuh karena proses penyelenggaraan pemilu masih jauh dari kata ramah bagi peenyandang disabilitas.
Komisi Independen Pemilihan (selanjutnya disingkat dengan KIP) Kota Banda Aceh adalah  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  berkedudukan  di  kota  Banda  Aceh  yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilu di Kota Banda Aceh mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap perhitungan suara. Sudah menjadi kewajiban KIP Kota Banda Aceh  untuk memberlakukan semua peserta pemilu dengan  adil dan setara  serta menyampaikan semua informasi mengenai penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas di Banda Aceh.
Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pelaksanaan pemilu yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah meja untuk tempat kotak suara yang terlalu tinggi sehingga susah dicapai oleh pengguna kursi roda, tidak adanya alat bantu tuna netra untuk memberikan suara, tidak adanya pengaturan pintu masuk dan pintu keluar khusus bagi pengguna kursi roda sehingga pintu masuk dan keluarnya disamakan dengan orang biasa, Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) yang terletak di ruang kelas atau di lapangan yang rumputnya tebal sehingga sulit dijangkau, dan ada penyandang disabilitas yang tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Pasal  350 menyebutkan bahwa lokasi TPS harus di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Kemudian di dalam UU yang sama yaitu pada pasal 341 bahwa TPS harus menyediakan dukungan perlengkapan berupa alat bantu bagi penyandang tuna netra.
Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril, mengatakan bahwa KPU harus memprioritaskan dua hal, yakni pendataan DPT yang detil
7 Ni’matul Huda, Ilmu negara (edisi I), ( Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hal. 218.
dan  TPS  yang  akses. 8 Ifwan,  Ketua  Persatuan  Penyandang  Disabilitas  Provinsi  Aceh mengatakan bahwa masih banyak laporan-laporan yang diterima dari beberapa rekannya seluruh aceh pada saat pemilu Aceh tahun 2017. Dia mengatakan bahwa masih banyak TPS yang belum bisa diakses dengan mudah. Misalnya, ada TPS yang terletak di ruang kelas yang mempunyai tangga atau letak kotak suaranya yang tinggi. 9
KIP Kota Banda Aceh sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pemilu bagi penyandang disabilitas, namun pada prakteknya masih banyak ditemukan kendala- kendala  yang  berhubungan  dengan  aksesibilitas  dalam  memilih.  Hal  ini  sangat disayangkan  mengingat  regulasi  yang  sudah  jelas  untuk  pemenuhan  hak-hak  politik penyandang disabilitas. Upaya-upaya KIP Kota Banda Aceh sangatlah diperlukan untuk menyediakan  akses  yang  ramah  bagi  penyandang  disabilitas  sehingga  mereka  bisa menggunakan hak politiknya dengan nyaman pada pemilu berikutnya. Karena kewajiban KIP Kota Banda Aceh adalah memberlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang  akan  diteliti  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  upaya  Komisi  Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum? (2) Apa kendala bagi KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum?

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  topik  pembahasan  dari  jurnal  skripsi  ini,  maka  metode  yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Menurutu KBBI, penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Dalam penelitian karya ilmiah, metode sangatlah menentukan untuk efektif dan sistematisnya sebuah penelitian. 10 Metode  adalah  suatu  cara  atau  jalan  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 11
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini merupakan suatu metode penelitian hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku-perilaku
8 Di  akses  https://rumahpemilu.org/pemilu-akses-menagih-janji-konstitusi,  pada  13  Februari 2018.
9 Di  akses  https://nasional.tempo.co/read/847770/pengalaman-mencoblos-pemilih-difabel-saat- pilkada-aceh, pada 13 Februari 2018.
10 Husaini Usman, Metodeologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 41.
11 Sustrisno Hadi, Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: UNS Press, 1989), hal. 4.
manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan  melalui  pengamatan  langsung. 12 Penelitian  empiris  juga  digunakan  untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

## TEORITIK DAN KAJIAN KEPUSTAKAAN

## Pengertian pemilihan umum
Indonesia adalah salah satu negara penganut sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti melambangkan rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan pola dan cara pemerintahanan dan rakyatlah yang  menentukan  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai. 13 Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat’ yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Maka dari itu pelaksanaan kedaulatan rakyat biasanya diikuti dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum (yang selanjutnya disingkat pemilu). Pemilu merupakan lambang atau tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. 14 Pemilu dianggap akan melahirkan suatu cerminan aspirasi rakyat dalam menentukan arah jalannya pemerintahanan.
Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan pewujudan daripada hak- hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. 15 Pemilu sebagai sarana bagi rakyat  untuk  memilih  pemimpin  melalui  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  serta  memilih  wakil  rakyat  yang  akan menjalankan  fungsi  melakukan  pengawasan,  menyalurkan  aspirasi  rakyat,  membuat undang-undang  dan  merumuskan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  untuk mebiayai fungsi-fungsi tersebut.
12 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 280.
13 Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 330.
14 Dhurorudin  Mashad, Korupsi  Politik,  Pemilu  dan  Legitimasi  Pasca  Orde  Baru(  ( Jakarta:  Pustaka Cidesindo, 1999), hlm 1.
15 M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), hal. 2.
Menurut M. Rusli Karim, pemokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan  dan  menyempurnakan  demokrasi,  bukan  sebagai  tujuan  demokrasi, 16 sedangkan menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu adalah salah satu hak asasi warga  negara  yang  sangat  prinsipiil,  karena  dalam  pelaksanaan  hak  asasi  adalah  suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asasi bahwa rakyatlah yang berdaulat  maka  semua  itu  dikembalikan  kepada  rakyat  untuk  menentukannya.  Oleh karena  itu  pemilu  adalah  suatu  syarat  yang  mutlak  bagi  negara  demokrasi  untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 17
Menurut kajian hukum tata negara, pemilu adalah proses pengambilan keputusan oleh rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana pengemban kedaulatan rakyat dalam  rangka  pembentukan  lembaga-lembaga  perwakilan,  disamping  pemilu  memiliki fungsi rekruitmen pemimpin dan legitimasi pelaksaan kekuaasaan. 18 Di dalam Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  pasal  1  angka  1,  pengertian pemilihan  umum  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi dapat disimpulkan pemilu adalah proses pemilihan pemimpin dan wakil- wakil rakyat baik di legislatif maupun eksekutif mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang dilakukan dalam waktu tertentu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945 diatur pada pasal 22E, yaitu:
1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2) Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
16 Ibid.
17 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, ( Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI), hal. 329.
18 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 103.
4) Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah adalah perseorangan.
5) Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  di  atas,  maka  dapat  kita  lihat  bahwa  pengaturan mengenai  pemilu  bagi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dimaksudkan  untuk  menegaskan sistem  presidensiil,  dimana  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih  berkat  memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional, sedangkan pemilu anggota DPR, DPD dan  DPRD  bertujuan  untuk  menjamin  prinsip  keterwakilan,  artinya  warga  negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi  rakyat  yang  memilihnya  di  setiap  tingkatan  pemerintahan.  Penyelenggaraan pemilu  yang  adil  dan  berkualitas  akan  meningkatkan  derajat  kompetesi  yang  sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujudlah  pemerintahan  yang  terbuka,  akuntabel  dan  responsif.  Pemilu  umumnya diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan  dalam  berserikat.  Hal  ini  dianggap  mencerminkan  aspirasi  dan  partisipasi rakyat. 19

## Asas-asas dalam pemilihan umum
Pemilu  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  bagi  sebuah  negara  yang  menjalankan prinsip demokrasi. Maka dari itu, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus  memenuhi  beberapa  asas  pemilu.  Di  dalam  pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945  telah menentukan  bahwa  “ pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali .” Dalam Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menyebutkan juga frasa langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut adalah prinsip fundamental pemilu. 20
a.) Asas  langsung  artinya  pemilihan  dilaksanakan  sendiri  secara  langsung  oleh pemilih  tanpa  adanya  perantara  dan  tidak  dapat  diwakilkan.  Asas  ini dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya  kecurangan  atau  adanya  transaksi suara.  Namun  bagi  Penyandang  Disabilitas  netra  bisa  membawa  pendamping
19 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 461.
20 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 27.
ketika menyuarakan suaranya. Hal itu bukan berarti diwakilkan karena pemilih juga  hadir  dan  tugas  pendamping  hanya  untuk  membantu  mencoblos  sesuai keinginan pemilih.
b.) Asas  umum  artinya  bahwa  pemilu  diikuti  oleh  semua  warga  negara  Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan bagi warga negara Indonesia baik dari ras, suku, agama, maupun fisik untuk memgikuti pemilu asalkan telah memenuhi syarat. Asas ini juga memiliki makna bahwa pemilu dilaksanakan secara nasional.
c.) Asas  bebas,  artinya  pemilih  harus  menggunakan  hak  suaranya  tanpa  adanya paksaan  dalam  memilih  pilihannya.  Pemilih  bias  memilih  pilihannya  sesuai dengan pilihan hati nuraninya tanp aadanya intervensi dari pihak manapun. 21
d.) Asas rahasia artinya suara dari pemilih tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain atau pihak-pihak tertentu. Hal ini ditujukan untuk menjaga privasi pemilih dan untuk menghindari adanya konflik karena adanya perbedaan pilihan.
e.) Asas  jujur,  artinya  pemilu  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku tanpa melakukan kecurangan dan penyelewengan. Setiap tahapan pemilu harus dijalankan secara jujur sehingga pemilu dapat terlaksana secara demokratis.
f.) Asas  adil,  asas  ini  menekankan  adanya  perlakuan  yang  sama  bagi  peserta  dan pemilih yang telah memenuhi syarat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jenis  kelamin,  dan  sebagainya.  Asas  ini  bertujuan  untuk  menghindari  adanya pengistimewaan  ataupun  diskriminasi  bagi  golongan-golongan  tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi peserta maupun pemilih dalam mengikuti semua tahap pemilu.
Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk terciptanya pemerintahan yang berkualitas dan optimal dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya  masing-masing.  Untuk  itu  penyelenggara  pemilu harus memenuhi asas-asas tersebut dalam tiap tahapan pemilu untuk menciptakan pemilu yang ideal.

## Tujuan pemilihan umum
Kegiatan  pemilihan  umum  adalah  salah  satu  sarana  penyaluran  hak  asasi  warga negara  yang  sangat  prinsipil. 22 Diadakannya  pemilihan  umum  tidaklah  hanya  sekedar memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat, namun pemilu juga mewakilkan suara rakyat
21 Ibid. Hlm. 29.
22 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu... , hal. 172.
dalam  menentukan  arah  bangsa  kedepannya.  Sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat dimana  rakyatlah  yang  memiliki  kekuasaaan,  maka  semua  aspek  penyelenggaraan pemilihan  umum  haruslah  dikembalikan  kepada  rakyat.  Setidaknya  ada  tiga  tujuan pemilihan umum di Indonesia, yaitu memungkinkan terjadimya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, kemungkinan lembaga negara berfungsi  sesuai dengan maksud Undang-Undang  Dasar  1945  dan  terakhir  untuk  melaksanakan  hak-hak  asasi  warga negara. 23 Menurut Prof. Dr.  Jimly Asshiddiqie, ada 4 (empat) tujuan pen-yelenggaraan pemilu 24 , yaitu:
1. Untuk  memungkinkan  adanya  peralihan  kepemimpinan  pemerintahan  secara tertib dan damai.
2. Untuk  memungkinkan  adanya  pergantian  pejabat-pejabat  yang  akan  mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Sedangkan  menurut Prof. Drs. C.S.T. Kansil tujuan utama dari pemilihan umum adalah 25 :
1. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga Permusyawararan/Perwakilan.
2. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya NKRI.
4. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam  melanjutkan  perjuangan  mempertahankan  dan  mengembangkan kemerdekaan kesatuan RI.
Tujuan  pemilu  pada  dasarnya  adalah  untuk  memilih  dan  menyeleksi  para-para pejabat  pemerintahan  yang  berada  di  legislatif  maupun  eksekutif  yang  dilakukan  oleh rakyat  untuk  membentuk  pemerintahan  yang  demokratis  sesuai  dengan  Pancasila  dan UUD 1945. Selain itu pemilu juga menjadi tolak ukur memilih dan menentukan pemimpin yang layak untuk memimpin negara ini dengan rasa adil, bermatabat dan bijaksana.
23 Abdul  Bari Azed, Sistem-Sistem  Pemilihan  Umum  (Suatu  Himpunan Pemikiran) ,  (Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2000), hal. 7.
24 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu… , hal. 175.
25 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Reoublik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hal. 240

## Tahapan pemilu
Dalam  menyelenggarakan  pemilu,  penyelenggara  pemilu  harus  melalui  beberapa tahapan  di  antaranya  pendaftaran  dan  penetapan  pemilih,  pendaftaran  peserta  dan penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu, pemungutan suara dan perhitungan suara.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum pasal 167 pasal (4) menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri dari:
a.) Perencanaan  program  dan  anggaran  serta  penyusunan  peraturan  pelaksanan penyelenggaraan pemilu;
b.) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
c.) Pendaftaran dan verifikasi pendaftaran peserta pemilu;
d.) Penetapan peserta pemilu;
e.) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f.) Pencalonan Presidan dna Wakil Presiden serta DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
g.) Masa kampanye pemilu;
h.) Masa tenang;
i.) Pemungutan dan perhitungan suara;
j.) Penetapan hasil pemilu;
k.) Pengucapan  sumpah/janji  Presidan  dan  Wakil  Presiden  serta  anggota  DPR, DPD, DPRD Ptovinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu ini di laksanakan paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan mengenai jadwal pelaksanaan tahapan tersebut di atur lagi melalui PKPU.

## Komisi Pemilihan Umum
Komisi  Pemilihan  Umum  (yang  selanjutnya  disingkat  KPU)  adalah  lembaga penyelenggara  pemilu  yang  meliputi  pemilu  di  tingkat  nasional,  yaitu  pemilu  anggota DPR,  DPD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  pemilu ditingkat  daerah  yaitu,  pemilu anggota  DPRD,  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  ditingkat  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota. Dasar hukum terbentuk KPU dapat dilihat pada UUD 1945 pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri”.  Penamaan  KPU sendiri sebenarnya diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum karena pada pasal 22E di atas tidak menyebutkan secara spesifik nama lembaga penyelenggaraan pemilu.
Di dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 poin  7,  disebutkan  bahwa  yang  termasuk  lembaga  penyelenggaraan  pemilu  terdiri  dari Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan  Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP). Pada pasal 1 poin 8, dijelaskan pengertian KPU adalah  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri.  Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU penyelenggara pemilu  mencakup  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sifat  tetap menujukkan  KPU  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  tugas  secara  berkesinambungan meskipun  dibatasi  oleh  masa  jabatan  tertentu.  Sifat  mandiri,  dalam  menegakkan, menyelenggarakan  dan  melaksanakan  pemilu  KPU  harus  bebas  dari  pengaruh  pihak lainnya. 26
KPU merupakan salah satu lembaga negara indepeneden. Alasannya karena KPU dalam  menyelenggarakan  pemilu  yang  bersifat  netral  dan  tidak  boleh  memihak.  KPU tidak  boleh  dikendalikan  partai  politik  atau  pejabat  negara  atau  calon  peserta  pemilu. Pihak-pihak ini mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan- keputusan yang akan diambil oleh KPU sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan pengaruh mereka ini. 27 Pada pasal 6 UU pemilu ini, KPU terdiri dari atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara  (PPS),  Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri  (PPLN),  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan  Suara  (KPPS),  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  Luar Negeri  (KPPSLN),  Namun  berbeda  dengan  di  Provinsi  Aceh,  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, penyelenggara pemilu di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada di seluruh wilayah Aceh 28 .

## Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum
Dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  KPU  adalah  lembaga  independen  yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemilu. Di
26 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara ….. , hlm.244.
27 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara..., hal. 433.
28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 1 angka 12.
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU. Di dalam pasal 12 dijelaskan mengenai tugas KPU.

## Penyandang Disabilitas

## Pengertian Penyandang Disabilitas
Di  dalam  UUD  1945  telah  mengatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan haruslah diatur oleh hukum. Salah satu konsep yang melekat pada negara hukum adalah adanya  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  sebagai  hak  konstitusional.  HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang tidak bisa di ganggu gugat oleh siapa pun. HAM bersifat universal dan langgeng, seharusnya selalu dilindungi, dihormati,  dan  dipertahankan,  terlebih  lagi  bagi  kelompok-kelompok  masyarakat  yang rentan. Di dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  Manusia  menyebutkan  bahwa,  “Setiap  oran g  yang  ternasuk  kelompok-kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan  kekhususannya”.  Di  dalam  penjelasan  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas ( difable) .
Penghormatan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang HAM yang menyebutkan:
“Setiap  anak  yang  cacat  fisik  dan  atau  mental  berhak  memperoleh  perawatan, pendidikan,  pelatihan  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  negara,  untuk  menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusian, meningkatkan rasa percaya diri, dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara”.
Oleh karena itu masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang  berakibat  belum  terpenuhnya  pelaksanaan  hak  penyandang  disabilitas  secara menyeluruh.
Penyebutan  istilah  penyandang  disabilitas  memiliki  beragam  istilah.  Umumnya, masyarakat lebih mengenal istilah penyandang cacat atau orang cacat. Kemudian muncul istilah difabel yang merupakan istilah baru untuk mengganti istilah “cacat” yang dirasa kurang  manusiawi.  Istilah  disabilitas  muncul  setelah  disahkannya  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disabilitas adalah keadaan (sakit atau cedera) yang merusak atau
membatasi  kemampuan  mental  dan  fisik  seseorang. 29 Sedangkan  menurut  Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang  Penyandang Disabilitas, pengertian Penyandang disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 30
Perlakuan  khusus  bagi  penyandang  disabilitas  yang  memiliki  hak  konstitusional harus dijalankan dan dipenuhi oleh negara. UUD 1945 telah mengatur bahwa, 31 “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pada tanggal 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak- Hak  Penyandang  Disabilitas).  Resolusi  ini  memuat  hak-hak  Penyandang  Disabilitas. Pemerintah Indonesia pun ikut menandatangani konvensi ini pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Menidaklanjuti penandatangan konvensi tersebut, diterbitkanlah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Setelah  adanya  UU  No.  19  tahun  2011,  dalam  upaya  melindungi,  memajukan, menghormati,  dan  memenuhi  hak  penyandang  disabilitas,  Pemerintah  Indonesia membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Penyandang Disabilitas. Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sebelumnya pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur di  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat,  tetapi pengaturan ini belum berspektif hak asasi manusia melainkan hanya belas kasihan.
Dengan  diterbitkannya  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas diharapkan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dapat  terpernuhi  dan  terjamin.  Hal  Ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  hukum  bersungguh-sungguh  untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas dalam bernegara.

## Ragam disabilitas
Penyandang  disabilitas  adalah  kelompok  masyarakat  beragam  yang  memiliki hambatan  untuk  melakukan  kegiatan  sehari-hari.  Hambatan  ini  dikarenakan  adanyan
30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disablitas Pasal 1 angka 1
31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H
perbedaan fisik atau mental dibandingkan dengan masyarkat pada umumnya. Disabilitas muncul di karenakan oleh masalah kesehatan yang bisa terjadi dari sejak lahir, penyakit kronis atau akut, dan cedera yang dapat dialami karena perang, kecelakaan, bencana dan sebagainya.  Penyandang  disabilitas  memilik  ragam  kondisi  yang  menghambat  mereka dalam  berinteraksi  di  dalam  masyarakat.  Di  dalam  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan ada 4 ragam disabilitas yaitu:
a.) Penyandang disabilitas fisik
Yang dimaksud penyandang disabilitas fisik adalah  terganggunya fungsi  gerak, antara  lain  amputasi,  lumpuh  layuh  atau  kaku,  paraplegi, Celebral  Palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, orang dengan kretinisime atau achondroplasia.
b.) Penyandang disabilitas intelektual
Penyandang  disabilitas  intelektual  adalah  terganggunya  fungsi  pikir  karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan Down Syndrome .
c.) Penyandang disabilitas mental
Penyandang  disabilitas  mental  adalah  terganggunya  fungsi  pikir,  emosi  dan perilaku, antara lain:
a. Psikososial  diantaranya  skizofernia,  bipolar,  depresi,  anxietas,  dan gangguan kepribadian.
b. Disabilitas  perkembangan  yang  berpengaruh  pada  kemampuan  interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
d.) Penyandang disabilitas sensorik
Sedangkan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara.
Ragam disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal,  ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat 6 bulan atau permanen) yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengna peraturan perundang-undangan. 32

## Hak politik Penyandang Disabilitas
Salah  satu  asas  dalam  negara  hukum  adalah  asas  persamaan  dalam  hukum  atau sering disebut dengan equality before the law , dengan asas tersebut maka setiap orang tanpa membedakan  statusnya  memiliki  hak  yang  sama  dalam  hukum.  Setiap  orang  berhak mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan
manfaat yang sama untuk tercapainya persamaan dan keadilan. Hubugan antara keadilan dan  persamaan  adalah  bahwa  persamaan  merupakan  unsur  yang  paling  penting  dari keadilan. Persamaan berkaitan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih, dimana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan. 33
Ketidakadilan hukum kepada seseorang biasanya terjadi karena adanya faktor ras, warna kulit, jenis kelamin, fisik, agama, bahasa dan lain-lain. Oleh karenanya negara wajib memberikan  jaminan  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  warga  negaranya.  Secara konstitusi,  kedudukan,  hak,  kewajiban,  dan  peran  serta  penyandang  disabilitas  adalah sama dengan warga negara lainnya. Konstitusi memberikan pengaruh terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan, maupun kebijakan administratif yang diterbitkan oleh legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal demikian adalah cerminan dari negara hukum yang  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  individu,  maka  kehadiran  entitas  legislatif, eksekutif dan yudikatif punya peran yang amat penting dalam menjaga dan memajukan Hak Asasi Manusia. 34 Dengan di ratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi hak-hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang  Disabilitas)  dan  diterbitkannya  UU  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  maka  diharapkan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dapat dilindungi, dihargai dan terpenuhi.
Salah satu hak Penyandang Disabilitas yang perlu diperhatikan adalah mengenai hak politik. Hak politik merupakan satu bagian yang penting dan utama bagi warga negara karena  Indonesia  menganut  sistem  demokrasi.  Konsep demokrasi  selalu  menempatkan rakyatnya pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. 35 Secara konsepsi Islam,
Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa yang di maksud dengan hak politik adalah hak- hak yang dinikmati oleh setiap rakyat sebagai anggota dalam suatu lembaga politik seperti hak jabatan-jabatan politik dan hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara atau hak-hak yang menjadikan seseorang ikut serta dalam mengatur kepentingan negara dan pemerintahan. Menurutnya,  hak-hak politik yang diakui di dalam syariah Islam antara lain adalah hak memilih dan hak control rakyat (pengawasan). 36
33 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 107-108
34 Yogi Zul Fadhli, Kedudukan Kelompok-Kelompok Minoritas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia, (Jurnal Konstitusi Vol. 11 Nomor 2, Juni 2014), hlm, 354.
35 Moh. Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, Hak Pilih PenyandangDisabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia, (Lentera Hukum Volume 6 Issue I, 28 April 2019), hal. 2
36 Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam. (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), hal. 17-18.
Hak-hak politik warga negara sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Konvensi Internasional  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik ( International  Govenant  on  Civil  and  Political  Right) tahun  1966  yang  telah  diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomo 12 tahun 2005. Pada pasal 25 Konvensi Hak Sipil dan Politik tersebut telah dijelaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk:
(i) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
(ii) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia  untuk  menjamin  kebebasan  untuk  menyatakan  keinginan  dari  para pemilih.
(iii) Memperoleh  akses  pada  pelayanan  umum  di  negaranya  atas  dasar  persamaan dalam arti umum.
Penyandang  Disabilitas  sebagai  bagian  dari  warga  negara  yang  rentan  perlu perlindungan  lebih  dan  adanya  perlakuan  khusus  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam memenuhi  hak-hak  politiknya.  Semua  warga  negara  memiliki  kesamaan  kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban memfasilitasi dengan baik pelaksanaan hak-hak politiknya. Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan yang serius. Masih adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politiknya menjadi masalah serius bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan menghargai  HAM.  Padahal  di  UUD  1945  telah  mengamanatkan  bahwasanya  setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 37
Adapun hak-hak politik Penyandang Disabilitas telah diatur di dalam pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016, yaitu:
a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
d. Membentuk,  menjadi  anggota,  dan/atau  pengurus  organisasi  masyarakat dan/atau partai politik;
37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).
e. Membentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi  penyandang  disabiltas  dan  untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal. Nasional dan internasional;
f. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  sistem  pemilihan  umum  pada  semua  tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum,  pemilihan  gubernur,  bupati/walikota,  dan  pemilihan  kepala  desa  atau nama lain; dan
h. Memperoleh pendidikan politik.
Dengan adanya peraturan mengenai hak-hak politik Penyandang Disabilitas sangat penting  untuk  dihormati,  dilindungi  dan  dipenuhi  agar  terwujudnya  keadilan  dan kesetaraan  dalam  berpolitik  serta  dihapusnyan  diskrimnasi  politik  terhadap  para Penyandang Disabilitas. Dalam konteks pemillu, regulasi kita juga telah mengatur bahwa Penyandang  Disabilitas  bisa  menjadi  pemilih,  peserta  pemilu  ataupun  penyelenggara pemilu yaitu melalui Pasal 5 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
“Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon  Presiden/Wakil  Presiden,  sebagai  calon  anggota  DPRD  dan  sebagai penyelenggara Pemilu.”
Meskipun  hukum  nasional  dan  internasional  telah  menjamin  hak-hak  yang  sama warga  negara  untuk  ikut  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  akan  tetapi  dalam pelaksanaannya pemilu di Indonesia, para Penyandang Disabilitas sering sekali diabaikan dan  luput  dari  jangkauan  pelayanan  dan  bahkan  mengalami  perlakuan  yang  tidak  adil serta diskriminatif. 38 Diskriminasi terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan dan sikap yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi, mengurangi dan mempersulit, menghambat atau menganggu hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, seperti: hak atas akses ke tempat pemnungutan suara (TPS), hak untuk didaftar sebgai pemilih, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak atas informasi mengenai pemilu, hak untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu dan lain-lain. 39
Permasalahan  yang  masih  sering  di  alami  oleh  Penyandang  Disabilitas  dalam memenuhi  hak  politiknya  diantaranya  masih  adanya  ketimpangan  dalam  penyediaan
38 Saharudin  Daming, Marjinalisasi  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas, (Jakarta:  Komnas  HAM, 2011), hal. 29.
39 Muladi,  ed., Hak  Asasi  Manusia:  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  Dalam  Perspektif  Hukum  dan Masyarakat, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 261.
sarana  dan  prasarana  bagi  Penyandang  Disabilitas  terlebih  dalam  pelaksanaan  pemilu. Padahal  peraturan-peraturan  terkait  telah  mengatur  masalah  aksesibilitas  bagi Penyandang Disabilitas dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu.

## Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
Penyandang  Disabilitas  adalah  orang-orang  memiliki  keterbatasan  dalam  jangka waktu yang lama atau selamanya secara fisik, mental, sensorik atau intelektual yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang  menyulitkan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  berdasarkan  kesamaan hak. 40 Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, pemerintah wajib mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya.
Aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan  hal  yang  penting  untuk diwujudkan,  bentuk  kemudahan  yang  disediakan  bagi  penyandang  disabilitas  guna mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dalam  aspek  kehidupan  dan  penghidupan. 41 Aksesibilitas  adalah  kemudahan  yang  disediakan  untuk  Penyandang  Disabilitas  guna mewujudkan  kesamaan  kesempatan. 42 Aksesibilitas  bagi  Penyandang  Disabilitas  harus mencakup  berbagai  aspek  kehidupan. Salah  satu  aspek  yang  perlu  diperhatikan  adalah mengenai aspek politik. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak politiknya harus diperhatikan terutama pada saat pelaksanaan pemilu.
Berdasarkan  pada  kondisi  Penyandang  Disabilitas  yang  memiliki  keterbatasan secara, fisik, mental, sensorik dan intelektualnya, maka mereka memerlukan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan  dan  teknis  pelaksanaan  pemilihan  umum  atas  dasar  kesamaan  kesempatan. 43 Kesamaan kesempatan hak politik bagi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum merupakan  keadaan  dimana  penyelenggara  pemilu  menyediakan  peluang  atau aksesibilitas (kemudahan) bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara penuh  dan  efektif  dalam  pemilu.  Pemilu  yang  aksesibel  akan  terlaksana  jika  syarat- syaratnya terpenuhi, diantaranya adalah 44 :
40 Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CPRD) pasal 1.
41 Udiyo Basuki, Perlindungan HAM dalam..., hal. 26.
42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 poin 8.
43 Junaidi Abdillah, Pelaksanaan Pemilu yang Aksesibel dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas , (jurnal HAM Volume 6 Nomor 1, 2015), hal. 44.
44 Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas, hal. 5.
(a) Hukum  dan  peraturan  pemilihan  umum  harus  menjamin  semua  proses  dan tahapan dalam pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi, memastikan bahwa setiap  aspek  aksesibilitas  dalam  pemilu  terpenuhi.  Hukum  tersebut  harus mengatur  masalah  pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  memudahkan Penyandang Disabilitas, serta adanya sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang  berupa  sikap  atau  perbuatan  mengurangi  atau  menghambat  aksesibilitas dalam proses pemilu.
(b) Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  haruslah  berada  di  area  yang  datar  (tidak berbatu atau berumput tebal), serta pintu masuk TPS harus berukuran sekurang- kurangnya 90 cm sehingga pengguna kursi roda bisa masuk. keluar dan bergerak secara  leluasa  di  dalam  TPS.  Untuk  menjamin  pemilih  tuna  netra  melakukan pemungutan suara secara rahasia maka harus disediakan alat bantu memilih di setiap TPS. Lebar bilik suara sekurang-kurangnya 1 m dan tinggi meja berukuran 90 cm dengan rongga di bawahnya untuk memudahkan Penyandang Disabilitas pengguna kursi roda.
(c) Setiap petugas KPPS harus memahami hambatan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas yang tidak aksesibel dan tahu bagaimana menghilangkan hambatan tersebut.
(d) Materi  pendidikan  pemilih  dan  sosialisasi  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang aksesibel, harus ada penerjemah bahasa isyarat dalam iklan layanan masyarakat di televisi, iklan tercetak juga harus tersedia dalam bentuk hurus Braille atau audio, dan bentuk yang mudah dibaca.
(e) Setiap Penyandang Disabilitas harus didata berdasarkan jenis disabilitasnya dan fasilitas  yang  mereka  butuhkan  dalam  pemilu.  Penyandang  Disabilitas  bias menyebutkan  jenis  akomodasi  yang  mereka  perlukan  untuk  melakukan pemungutan  suara  sehingga  penyelenggara  pemilu  setempat  bisa  menyiapkan rencana untuk pengadaan fasilitas yang dibutuhkan.
(f) Jika  terjadi  pelanggarn  dalam  tahapan  pemilu  dan  proses  pemungutan  suara, Penyandang Disabilitas perlu didorong untuk menyampaikan pengaduannya ke KPU  dan  proses  pengaduan  tersebut  harus  bisa  diakses  oleh  penyandang disabilitas.
Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah dan KPU harus terus mendorong para penyandang  disabilitas  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu  secara  aktif  dengan  cara menyediakan  aksesibilitas  yang  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  penyandang
disabilitas  ini.  Sehingga  partisipasi  mereka  dalam  mengikuti  pemilu  bisa  semakin meningkat dan kesadaran mereka terhadap hak-hak politiknya juga meningkat.

## HASIL PENELITIAN
Bentuk-bentuk  upaya  KIP  Kota  Banda  Aceh  dalam  memenuhi  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum
Di dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terkecuali dari kalangan penyandang disabilitas untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di DPR,  DPD  dan  DPRD  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota  serta  memilih pemimpin-pemimpin mereka baik di tingkat nasional yaitu Presiden dan Wakil Presiden maupun  di  tingkat  provinsi  yaitu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dan  di  tingkat kabupaten/kota  yaitu  Bupati/Walikota  dan  Wakil  Bupati/Walikota.  Penyandang disabilitas  sebagai  warga  negara  yang  mempunyai  keterbatasan  dalam  jangka  waktu tertentu  atau  bisa  jadi  selamanya  secara  fisik,  mental,  intelektual,  dan  sensorik  banyak menemui  hambatan-hambatan  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  sekitarnya  serta rentan terhadap diskriminasi. Mereka ini memerlukan perlindungan lebih serta perlakuan khusus  karena  keterbatasannya  untuk  dapat  berpartisipasi  secara  penuh  dalam  pemilu sebagaimana  warga  negara  pada  umumnya,  tanpa  mendapatkan  perlakuan  yang diskriminatif.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin agar penyandang disabilitas  dapat  berpartisipasi  secara  efektif  dan  penuh  dalam  kehidupan  politik  dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. 45 Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan  dan  dipilih.  Berdasarkan  data  KIP  Aceh,  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Aceh mencapai 11.601 dengan berbagai kondisi. Di antaranya tuna grahita 2.991 orang, tuna daksa 3.212, tuna rungu/wicara 1.965, tuna netra 1.536 dan disabilitas lainnya 1.897. 46 Sedangkan  di  kota  Banda  Aceh,  jumlah  pemilih  disabilitas  mencapai  497  orang,  yang terdiri dari tuna daksa 81 orang, tuna netra 81, tuna rungu/wicara 57, tuna grahita 60 dan disabilitas  lainnya  218. 47 Menurut  data  KIP  Kota  Banda  Aceh  tingkat  partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 hanya 204 orang. Hal ini menunjukkan bahwa
45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 75 ayat (1)
46 Di akses pada  https://kakilangit.id/publikasi/kip-aceh-11-601-pemilih-penyandang-disabilitas- di-aceh-siap-ikuti-pemilu-2019 pada 12 September 2020
47 Data diambil dari penelitian di KIP Kota Banda Aceh.
tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam memilih masih sangat rendah yaitu 41% dari total pemilih disabilitas.
KIP Kota Banda  Aceh sebagai Penyelenggara Pemilu harus  menjamin hak setiap warga negara untuk memilih wakil-wakil dan pemimpin yang dikehendaki mereka secara langsung.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  seluruh  tahapan  penyelenggaraan pemilu  haruslah  aksesibel  bagi  semua  pemilih  termasuk  para  penyandang  disabilitas. Tersedianyan  aksesibilitas  pada  saat  pemilu  bertujuan  untuk  memastikan  penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan  pemilu.  Secara  umum,  KIP  Kota  Banda  Aceh  telah  melakukan  beberapa upaya  untuk  mengakomodir  pemilih  disabilitas  pada  saat  pemilu.  Sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Indra  Milwady  (Ketua  KIP  Kota  Banda  Aceh  periode  2018-2022) bahwa KIP terus berupaya memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas agar bisa berpartisipasi pada saat pemilu.
Untuk  memaksimalkan  pemilih  penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan aksesibilitas pada pemilu, KIP Kota Banda Aceh melalui Kepala Sub Bagian Program dan Data  menyampaikan  bahwa  KIP  telah  melakukan  beberapa  upaya  dalam  bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu, yaitu 48 :
(1) Aksesibilitas dalam pendataaan pemilih Penyandang disabilitas
Untuk memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas, maka diperlukannya pendataan khusus karena pemilih penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan  kebutuhan  khusus.  Pada  tahapan  ini  di  awali  dengan  pengelolaan  Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) serta pemutahkiran data dan daftar pemilih. Data  calon  pemilih  bersumber  dari  KPU  RI  dalam  bentuk  Daftar  Penduduk Potensial  Pemilihan  (DP4),  data  tersebut  belumlah  final  dan  akan  dikelola  oleh Petugas  Pemutahkiran  Daftar  Pemilih  (PPDP)  dengan  cara  pencocokan  dan penelitian  (coklit)  hingga  muncul  Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS)  untuk diplenokan  secara  bertahap  dan  direvisi  setiap  tahapnya  sampai  menjadi  Daftar Pemilih Tetap (DPT). 49
Adapun  pada  saat  pendataan  dan  pemutakhiran  data  pemilih,  KIP  Kota Banda Aceh menegaskan kepada pelaksana di lapangan untuk mengelompokkan pemilih  disabilitas  ke  dalam  kelompok-kelompok  disabilitas  yang  dialaminya
48 Wawancara dengan Vera Sisca HS, Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2020 di Banda Aceh.
49 Diatur  dalam  PKPU  Nomor 12  Tahun 2018  Tentang  Penyusunan Daftar  Pemilih  Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
disertai dengan kelengkapan administrasinya. Sesuai dengan format yang ada para penyandang  disabilitas  dibagi  menjadi:  1.  Tuna  Daksa,  2.  Tuna  Netra,  3.  Tuna Rungu, 4. Tuna Grahita, 5. Tuna lainnya.
KIP  Kota  Banda  Aceh  juga  meminta  masukan  dari  organisasi-organisasi disabilitas  di  kota  Banda  Aceh  terkait  dengan  data  pemilih  disabilitas  .  Hal  ini dilakukan dalam upaya KIP memaksimalkan daftar pemilih disabilitas karena KIP sadar bahwa organisasi disabilitas ini pasti memiliki data yang lebih valid terkait data  pemilih  disabilitas  di  Kota  Banda  Aceh.  Selain  itu,  KIP  juga  melakukan koordinasi  dengan  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  dan  Dinas  Kesehatan  Kota Banda  Aceh  untuk  mensinkronkan  data  penyandang  disabilitas  di  Kota  Banda Aceh. 50
Dengan  adanya  pemilih  disabilitas  dan  menjamin  hak-hak  politik penyandang disabilitas untuk terdaftar dalam daftar pemilih, KIP Kota Banda Aceh telah  melakukan  koordinasi  perihal  mekanisme-mekanisme  pendataan  pemilih secara menyeluruh termasuk pemilih disabilitas. Koordinasi ini dilakukan dalam rapat  kerja  dan  bimbingan  teknis  yang  terstruktur  baik  bersama  dengan  PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) maupun dengan PPDP.
KIP juga menyampaikan agar petugas di tingkat kecamatan maupun petugas di lapangan harus memperhatikan formulir-formulir administrasi yang digunakan pada  saat  pemilu,  seperti  Formulir  Model  C3-KWK  yang  merupakan  surat pernyataan pendamping Pemilih, Formulir Model C6-KWK yang merupakan surat pemberitahuan  pemungutan  .suara  kepada  Pemilih  dan  Formulir  Model  A.Tb- KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang  tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tapi memenuhi syarat yang wajib.
(2) Aksesibilitas dalam sosialisasi dan informasi kepemiluan
Upaya pemberian sosialisasi dan informasi mengenai kepemiluan dirasa KIP Kota  Banda  Aceh  sebagai  upaya  penting  dalam  mewujudkan  peningkatan partisipasi pemilih yang berkelanjutan. Terkait hal itu, KIP menggelar sosialisasi pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas.
Pada kegiatan ini, KIP Kota Banda Aceh mengundang komunitas-komunitas disabilitas  seperti  PPUA  Penca,  Persatuan  Penyandang  Disabilitas  Indonesia
50 Wawancara dengan Vera Sisca HS, Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2020 di Banda Aceh.
(PPDI),  dan  beberapa  organisasi  disabilitas  lainnya  untuk  melakukan  sosialisasi kepemiluan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait isu- isu kepemiluan yang berhubungan dengan para penyandang disabilitas.
Terkait  sarana  dan  prasarana  selama  sosialisasi,  KIP  Kota  Banda  Aceh memastikan tempat yang digunakan merupakan tempat yang mudah diakses bagi pemilih  penyandang  disabilitas  diantaranya  jalan  masuk  yang  tidak bertangga/datar, pintu masuk yang mudah diakses untuk pengguna kursi roda dan sebagainya. Untuk itu KIP melaksanakan sosialiasi tersebut di Kantor KIP Kota Banda Aceh karena dirasa tempatnya yang akses bagi penyandang disabilitas.
Dalam  melakukan  sosialiasi,  KIP  Kota  Banda  Aceh  juga  membentuk Relawan  Demokrasi  yang  mempunyai  tugas  untuk  membantu  melakukan sosialisasi terkait dengan pemilu. Ada 5 lima segmen yang disasar yaitu, segmen pemilih pemula, segmen agama, segmen kelompok marginal, segmen perempuan dan segmen disabilitas. 51 Relawan Demokrasi ini sendiri berasal dari berbagai unsur dari  mulai  pelajar,  mahasiswa,  pengiat  komunitas,  aktivis  disabilitas,  pemuka agama,  hingga  organisasi-organisasi  perempuan  yang  merupakan  hasil  dari rekrutmen yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh.
Untuk  memaksimalkan  jangkauan  sosialisasi  bagi  penyandang  disabilitas, cara  yang  dilakukan  KIP  Kota  Banda  Aceh  adalah  dengan  mensosialisasikan informasi terkait pemilu melalui TV, radio, surat kabar dan media sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan agar informasi pemilu dapat tersebar bukan hanya di kalangan disabilitas  namun  juga  kalangan  masyarakat  umum  sehingga  masyarakat  bisa mengetahui keberadaan dan memperhatikan penyandang disabilitas.
Selain  melakukakan  sosialisasi,  KIP  Kota  Banda  Aceh  juga  mengadakan simulasi pemilu bagi disabilitas. Program ini biasanya diadakan dengan melibatkan organisasi-organisasi  disabilitas  seperti  Pusat  Pemilihan  Umum  Akses  (PPUA) Disabilitas Aceh dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh. Upaya ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada saat pemilu.
Dalam  mewujudkan  akomodasi  bagi  penyandang  disabilitas,  KIP  Kota Banda  Aceh  menyediakan  anggaran  untuk  pelaksanaan  sosialisasi  dan  simulasi pemilu serta anggaran untuk membuat alat bantu bagi disabilitas. Alat bantu ini
51 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 15 ayat (2).
tidak  hanya  digunakan  pada  saat  simulasi  saja,  tetapi  digunakan  juga  pada  saat pemungutan suara di TPS.
(3) Aksesibilitas dalam pelaksanaan pemungutan suara
Tahapan pemungutan suara merupakan tahapan terpenting dalam rangkaian kegiatan pemilu. Hal ini dikarenakan komitmen pemerintah terhadap penyandang disabilitas akan dicerminkan dari tahapan ini dengan memberikan gambaran jelas mengenai akses dan penerimaan pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu.
Untuk mencapai pemilu yang akses membutuhkan komitmen yang serius dari penyelenggara  pemilu  termasuk  keseriusan  KIP  Kota  Banda  Aceh.  Salah  satu bentuk pemilu yang akses adalah penyediaan TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. UU Pemilu pun menekankan agar lokasi TPS haruslah di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.
Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada tujuh hal dalam mengkategorikan TPS itu bisa diakses Penyandang Disabilitas, yaitu jalan menuju TPS, lokasi TPS, pintu masuk dan pintu keluar TPS, ruang gerak dalam TPS meja bilik pilih, meja kotak, dan braile template. 52 Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pasal 16 ayat (2) dalam Pemilihan Umum, terdapat beberapa ketentuan terkait pembuatan TPS sebagai berikut:
a. Di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
b. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
c. Memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
TPS yang  aksesibel mengharuskan kondisi jalan menuju TPS yang mudah dilalui oleh pengguna kursi roda maupun alat bantu berjalan lainnya, kondisi jalan rata, tidak ada bidang  miring  dan  tidak  berbatu-batu  ataupun  bergelombang.  Selain  itu,  KIP  harus memastikan  bahwa  alat  bantu  untuk  penyandang  disabilitas  seperti, template untuk penyandang tuna netra tersedia, agar yang bersangkutan dapat menyalurkan hak pilihnya secara  langsung.  Sesuai  dengan  PKPU  Nomor  9  Tahun  2019,  dalam  mengikuti pencoblosan  pada  lokasi  TPS,  penyandang  disabilitas  bisa  menggunakan  2  (dua)  cara, yaitu  dengan  didampingi  oleh  keluarga  atau  dengan  didampingi  oleh  petugas  KPPS. Setelah  memberikan  laporan  kepada  KPPS  mengenai  kebutuhan  pendamping  pemilih tersebut, kemudian KPPS memberikan formulir C3-KWK ini kepada pendamping pemilih
52 Di  akses  https://bawaslu.go.id/en/berita/penyandang-disabilitas-mempunyai-hak-yang-sama- untuk-menjadi-penyelenggara-pemilu, pada 18 oktober 2019
untuk  diisi  identitas  pendampingnya.  Dengan  menyertakan  formulir  ini,  maka pendamping memiliki kewajiban untuk merahasiakan pilihan penyandang disabilitas dan melarang  segala  bentuk  paksaan  untuk  memilih  paslon  tertentu  yang  menyebabkan kurangnya prisnsip kejujuran dan kebebasan dalam pilihan pemilih disabilitas tersebut.
Menurut Vera Sisca HS, KIP Kota Banda Aceh telah menjamin bahwa TPS yang ada  di  Kota  Banda  Aceh  telah  memenuhi  unsur-unsur  aksesibilitas  sebagaimana diamanahkan  dalam  PKPU  tersebut  di  atas.  KIP  sendiri  melakukan  upaya  monitoring untuk memastikan kondisi TPS tersebut aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selain itu, KIP  juga  melakukan  bimbingan  teknis  dengan  KPPS  dan  memberikan  Buku  Panduan KPPS  yang  materinya  terkait  fasilitas  penyandang  disabilitas. 53 Dalam  materinya,  KIP menekanan bahwa TPS di Kota Banda Aceh haruslah aksesibel dengan pembuatan TPS yang tidak terlalu tinggi atau naik-turun tangga, pintu keluar masuk harus lebar sehingga pemilih yang menggunakan kursi roda bisa bergerak bebas, meja tempat pencoblosan yang tidak terlalu tinggi atau sekitar 120 cm dan penyediaan template braille yang memadai.
Pemberian sarana dan prasarana pendukung seperti kursi roda/kursi khusus di TPS, penerjemah bagi disabilitas tertentu dan pamflet informasi khusus disabilitas merupakan ketentuan-ketentuan  tambahan  di  luar  ketentuan  formal  KPU,  sehingga  upaya pemenuhannya bersifat opsional tergantung dari TPS itu sendiri. Maka dari itu KIP tidak berkewajiban  untuk  memberikan  anggaran  untuk  sarana  dan  prasarana  pendukung tersebut. Selain aksesibilitas yang  telah disebutkan di atas, KIP Kota Banda  Aceh juga memberikan  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  mencalonkan  diri  sebagai caleg pada pemilu. KIP menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan sebagai syarat pencalonan seperti menyediakan Al-Quran Braille pada saat uji baca Al-Quran.
Kendala-kendala yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum
Dalam memenuhi aksesebilitas bagi penyandang disabilitas, KIP Kota Banda Aceh tidak terlepas dari beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaanya. Kendala yang dialami seperti permasalah alat bantu braile, KIP telah mendistribusikan alat-alat tersebut ke setiap TPS  namun  masih  terdapat  petugas  KPPS  yang  tidak  memberikan  alat  bantu  tersebut kepada  penyandang  tuna  netra  sehingga  fasilitas  yang  sudah  disediakan  tersebut  tidak dapat  dirasakan  dan  pelaksanaan  proses  pemungutan  menjadi  kurang  aksesibel. Kedepannya, KIP Kota Banda  Aceh  akan lebih berupaya lagi  untuk mensosialisasikan
53 Wawancara  dengan  Vera  Sisca  HS,  Kepala  Sub  Bagian  Program  dan  Data  KIP Kota  Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2020 di Banda Aceh.
kepada  petugas-petugas  di  lapanagan  untuk  menganggap  penting  alat-alat  bantu  untuk penyandang disabilitas karena hal itu akan berpengaruh pada tingkat pemilih penyandang disabilitas pada pemilu. Kemudian tidak tersedianya data yang valid dalam kepesertaan sebagai  pemilih.  Data  yang  tidak  akurat  bisa  bisa  memberikan  dampak  yang  tidak menguntungkan bagi disabilitas, seperti tidak dikenalinya disabilitaas pada saat memilih. Hal ini disebabkan oleh kesadaran keluarga disabilitas yang kurang mengurus administasi dan  masih  ada  rasa  malu  sehingga  KIP  sulit  untuk  mengindentifikasi  penyandang disabilitas. Faktor lain adalah banyaknya pendatang baru kalangan penyandang disabilitas ke Kota Banda Aceh sehingga sulit dilakukan pendataan sehingga pada saat pemungutan suara banyak yang tidak masuk DPT. 54
Hamdanil selaku Ketua PPDI Provinsi Aceh memberikan apresiasi terhadap upaya- upaya yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh untuk memberikan aksesibilitas terhadap pemilih  disabilitas. 55 Mengingat  selama  ini  penyandang  disabilitas  selalu  dipandang sebagai  individu  yang  tidak  mampu  menjalankan  fungsi  publiknya  hingga  dengan dikeluarkannya  UU  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  yang didalamnya juga diatur mengenai hak politik penyandang disabilitas sehingga pemerintah mulai memberikan perhatian khusus kepada pemilih disabilitas. Meskipun begitu menurut Hamdanil  masih  terdapat  beberapa  kekurangan  dalam  pemenuhan  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas. Pertama, pada tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilih disabilitas  masih  terdapat  data  yang  tidak  akurat,  seperti  masih  adanya  penyandang disabilitas yang sudah terdaftar pada DPT namun tidak dikategorikan ke dalam pemilih disabilitas.  Kedua,  pada  tahap  sosialisasi  informasi  kepemiluan  masih  banyak  teman- teman  disabilitas  yang  berada  di  luar  komunitas  penyandang  disabilitas  yang  tidak mendapatkan informasi kepemiluan sehingga berakibat pada partisipasi yang rendah pada saat pemilu. Pada saat sosialisasi dan simulasi kepemiluan, KIP Kota Banda Aceh hanya mengundang penyandang disabilitas yang termasuk dalam organisasi disabilitas, sehingga disabilitas yang tidak masuk organisasi tersebut tidak mendapat kesempatan yang sama.
Ketiga,  kekurangan  pada  tahap  pemungutan  suara  lebih  kepada  lokasi  TPS  yang masih  kurang  akses  bagi  penyandang  disabilitas.  Kebanyakan  TPS  yang  ada  di  Kota Banda Aceh menggunakan bangunan sekolah atau lebih tepatnya ruangan kelas. Hal ini dirasa menyulitkan bagi penyandang disabilitas mengingat pintu ruangan kelas yang tidak terlalu luas bisa menghambat pengguna kursi roda. Selain itu masih ada TPS yang berada
55 Wawancara dengan Hamdanil, Ketua PPDI Provinsi Aceh, pada tanggal 12 Agustus 2020 di Banda Aceh.
di lantai atas sehingga penyandang disabilitas harus naik tangga untuk menggunakan hak pilihnya. PPDI Provinsi Aceh berharap pada pemilu ke depan KIP Kota Banda Aceh bisa memaksimalkan  upaya  pemberian  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  guna mendongkrak partisipasi pemilih disabilitas dan hak politiknya sebagai warga negara dapat terpenuhi dengan mudah dan nyaman. 56 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KIP Kota Banda Aceh harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas  dalam  menyukseskan  pemilu.  Upaya-upaya  KIP  Kota  Banda  Aceh  sudah maksimal,  namun  itu  belum  cukup  untuk  meningkatkan  partisipasi  penyandang disabilitas.  Diperlukan  usaha  lebih  untuk  mengajak  penyandang  disabilitas  untuk menggunakan hak politiknya. Kebanyakan penyandang disabilitas masih acuh terhadap hak politiknya sehingga mereka menganggap kurang penting untuk terlibat dalam pemilu. Untuk  itu  KIP  Kota  Banda  Aceh  perlu  berupaya  lebih  untuk  mengajak  penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu ke depannya.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)  Kota  Banda  Aceh  sebagai  penyelenggara pemilu  di  wilayah  Kota  Banda  Aceh  telah  melakukan  beberapa  upaya  untuk pemenuhan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  pada  pemilihan  umum,  di antaranya:
a. Upaya  aksesibilitas  pendataan  pemilih  penyandang  disabilitas  dengan memberikan  bimbingan  teknis  kepada  Petugas  Pemutahkiran  Data  Pemilih (PPDP)  untuk  menggelompokkan  jenis  disabilitasnya  pada  Daftar  Pemilih Tetap (DPT). Kemudian KIP juga berkoordinasi dengan organisasi-organisasi disabilitas serta dinas-dinas terkait untuk memutakhirkan data pemilih.
b. Upaya aksesibilitas dalam sosialisasi dan informasi kepemiluan dengan cara mengadakan  sosialisasi  tatap  muka  dengan  penyandang  disabilitas  dan melakukan  sosialisasi  melalui  media  sosial  agar  informasi  kepemiluan  bisa tersampaikan  lebih  luas  ke  masyarakat.  Selain  sosialisasi,  KIP  juga mengadakan  simulasi  pemilu  guna  meminimalisir  kesalahan  pada  saat pemilihan umum.
c. Upaya  aksesibilitas  dalam  pelaksanaan  pemungutan  suara  dengan  cara memastikan  bahwa  TPS  yang  akses  bagi  penyandang  disabilitas  dan
56 Wawancara dengan Hamdanil, Ketua PPDI Provinsi Aceh, pada tanggal 12 Agustus 2020 di Banda Aceh.
tersedianya  alat  bantu  bagi  penyandang  disabilitas.  KIP  juga  melalukan bimbingan  teknik  kepada  KPPS  agar  memberikan  akses  yang  baik  bagi penyandang disabilitas.
2. Dalam memenuhi Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, KIP Kota Banda Aceh menemnui beberapa kendala, yaitu:
a. KIP Banda Aceh sudah mendistribusikan alat bantu braille untuk penyandang tuna  netra  ke  TPS  yang  membutuhkan,  namun  ada  saja  TPS  yang  tidak memberikan  alat  bantu  tersebut  kepada  penyandang  disabilitas  sehingga pemilih disabilitas tidak dapat merasakan fasilitas yang sudah disediakan.
b. Masih  banyaknya  data  pemilih  yang  tidak  akurat  disebabkan  oleh  keluarga disabilitas yang masih kurang terbuka dan kurang mengurus administrasi dari penyandang  disabilitas  tersebut  sehingga  PPDP  sulit  menidentifikasi disabilitasnya.
Berdasarkan pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang  mudah-mudahan  dapat  bermanfaat  bagi  lembaga  terkait  maupun  bagi  peneliti- peneliti lain, yaitu sebagai berikut:
1. KIP  Kota  Banda  Aceh  harus  melakukan  sosialisasi  yang  lebih  luas  lagi  terhadap penyandang  disabilitas.  Karena  saat  ini  KIP  Kota  Banda  Aceh  hanya  melakukan sosialisasi  hanya  pada  penyandang  disabilitas  yang  tergabung  dalam  organisasi disabilitas. Selain penyandang disabilitas, KIP juga harus mensosialisasikan keluarga- keluarga  yang  anggota  keluarganya  ada  yang  disabilitas  untuk  ikut  serta  dalam menggunakan hak politiknya.
2. Mengawasi setiap tahapan-tahapan pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas.
3. Melakukan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Abdul  Bari  Azed, Sistem-Sistem  Pemilihan  Umum  (Suatu  Himpunan  Pemikiran) ,  (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2000).
Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam . (Jakarta: Yayasan Al- Amin, 1984).
C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Reoublik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).
Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2009),
Dhurorudin  Mashad, Korupsi  Politik,  Pemilu  dan  Legitimasi  Pasca  Orde  Baru  ( Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999).
Husaini Usman, Metodeologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018).
Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara  Hukum  Yang  Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008).
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007).
Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, (Yogyakarta: Inti Media, 2011).
M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya)
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, ( Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI).
Muladi, ed., Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad ,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara (Edisi Revisi) , (Jakarta: PT Rajagrafindo   Persada 2013).
Ni’matul Huda, Ilmu negara (edisi I ), (Jakarta: Rajawali Pers. 2011).
Saharudin  Daming, Marjinalisasi  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas. (Jakarta:  Komnas HAM, 2011).
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D , (Bandung: CV. Alfabeta, 2013). Sustrisno Hadi , Metode Penelitian Hukum , (Surakarta: UNS Press, 1989).
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

## Website
https://bawaslu.go.id/en/berita/penyandang-disabilitas-mempunyai-hak-yang-sama- untuk-menjadi-penyelenggara-pemilu
https://rumahpemilu.org/pemilu-akses-menagih-janji-konstitusi https://nasional.tempo.co/read/847770/pengalaman-mencoblos-pemilih-difabel-saat- pilkada-aceh
https://kakilangit.id/publikasi/kip-aceh-11-601-pemilih-penyandang-disabilitas-di-aceh- siap-ikuti-pemilu-2019

## Jurnal
Junaidi  Abdillah, Pelaksanaan  Pemilu  yang  Aksesibel  dan  Non-Diskriminasi  Sebagai  Upaya Pemenuhan  Hak-Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas, (jurnal  HAM  Volume  6 Nomor 1, 2015).
Moh. Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, Hak Pilih PenyandangDisabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia, (Lentera Hukum Volume 6 Issue I, 28 April 2019).
Rahayu Pepindowaty Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut  Convention  On  the  Rights  Of  Persons  With  Disabilities  (CRPD), (Jambi:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2010).
Yogi  Zul  Fadhli, Kedudukan  Kelompok-Kelompok  Minoritas  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  dan  Perlindungan  Hukumnya  di  Indonesia, (jurnal  Konstitusi  Vol.  11 Nomor 2, Juni 2014).
Udiyo Basuki, Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak  Disabilias  (Convention  on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilitie), Jurnal Sosio-Religia, Vol. 10, No.1, Februari 2012

## Perundang-undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)
PKPU  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang  Sosialisasi,  Pendidikan,  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
PKPU  Nomor  9  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  PKPU  Nomor  3  Tahun  2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara
Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh