## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2405/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung Kidul Kabupaten
Saifudin
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo Article Info Abstract Article history: Received 11 October 2021 Publish 07 November 2021 This research discusses the practice of leasing with limited time sale and purchase agreements and additional time on the latest jobs. The author sees this incident as common  in  Megulung  Kidul  Village,  with  the  assumption  that  if  the  practice  and contract are replaced by leasing, the community must use the leasing principle, which in the last time cultivating the fields cannot be added to the time period.  This study aims to  determine whether the sale and purchase of fertile rice fields in Megulung Kidul Village, Pituruh Subdistrict, Purworejo Regency is in accordance with Islamic Economic Law. This research includes a case study. Data obtained through buyers and  sellers  through  interview  observations,  and  also  documentation.  Apart  from sellers  and  buyers,  also  through  literature  such  as  books  and  documents  such  as books, journals or relevant  sources as references in  this thesis. The theory used in this discussion is the leasing theory in the perspective of Islamic law and ʻurf. The result  of  this  research  is  that  the  sale  and  purchase  of  rice fields  is  allowed  to  be carried out on the condition that the contract used is changed by leasing. The sale and purchase of arable rice fields is classified as 'urf fasid' because it is seen from the point of view of the additional activities made at the end of the cultivation of the fields.
Keywords:
Rent ‘Urf Akad
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 11 October 2021 Publis 07 November 2021
Dalam penelitian ini, dibahas mengenai praktik sewa-menyewa dengan akad jual beli yang  dibatasi  waktu  dan tambahan  waktu  dalam garapan terakhir.  Penulis  melihat kejadian ini telah berlaku umum di Desa Megulung Kidul, dengan anggapan bahwa apabila  praktik  dan  akad  digantikan  dengan  sewa-menyewa  mengakibatkan masyakarat  harus  menggunakan  prinsip  sewa-menyewa  yang  mana  dalam  terakhir kali peng garapan sawah tidak boleh ditambahi masanya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui  apakah  jual  beli  sawah garapan di  Desa  Megulung  Kidul  Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini  termasuk  studi  kasus.  Data  diperoleh  melalui  pembeli  dan  penjual  melalui wawancara,  observasi,  dan  juga  dokumentasi.  Selain  melalui  penjual  dan  pembeli, juga melalui literatur seperti kitab dan juga dokumen-dokumen seperti buku, jurnal atau sumber-sumber yang relevan sebagai rujukan dalam penelitian ini.  Teori yang digunakan  dalam  pembahasan  ini  adalah  teori  sewa-menyewa  dalam  perspektif Hukum Islam dan ‘urf .  Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa jual beli sawah garapan diperbolehkan  dilakukan  dengan  syarat  mengganti  akad  yang  digunakan menggunakan akad sewa-menyewa. Jual beli sawah garapan tergolong kepada ‘urf fasid sebab  dilihat  dari  sudut  tambahan  yang  dilakukan  pada  akhir  peng garapan sawah.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Saifudin Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo Email: saiforexindo@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sewa-menyewa  merupakan  salah  satu  obyek  pembahasan  dalam  muamalah.  ijarah  (sewa- menyewa) yaitu yang berfokus pada manfaat dari barang yang dijual. Menurut Imam Hambali ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah, dan semacamnya. (Ahmad Wardi Muslich,  2017).  Lafal  akad  atau ṣighat menimbulkan  akibat  hukum  yang  mengikat.  Akad menimbulkan  suatu  hukum  yang  harus  dipatuhi  kepada  setiap  yang  melakukan.  (Teungku Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  2010).  Akibat  hukum  dalam  setiap  akad  berbeda-beda  karena berbeda jenis atau bentuk akadnya.
Namun  di  Desa  Megulung  Kidul  Kecamatan  Pituruh  Kabupaten  Purworejo,  penulis menemukan  masyarakat  Desa  Megulung  Kidul  melakukan  praktik  sewa  namun  pada  akadnya masyarakat Desa Megulung Kidul memakai akad jual beli dengan akad jual beli sawah yang dibatasi waktu  panen  padi.    Masyarakat  Desa  Megulung  Kidul  melakukannya  saat  sedang  membutuhkan uang, dengan menawarkannya kepada orang yang mau meng garap sawahnya dengan ijab “ku jual sawahku kepadamu 10 kali garapan ”, (Suyudi, 2021), dan qabul “ya, ku terima”. (Ponisih, 2021). Masyarakat Desa Megulung Kidul beranggapan bahwa jual beli sawah garapan termasuk kedalam jual  beli  dan  menganggap  bahwa  jual  beli  sawah garapan mirip  dengan  sewa-menyewa.  (Suyudi, 2021).  Tak  hanya  masyarakatnya,  Pak  Mujiono  selaku  tokoh  agama  di  Desa  Megulung  Kidul beranggapan pula bahwa jual beli sawah garapan merupakan jual beli bukan sewa-menyewa. Sewa- menyewa berlaku untuk toko, ruko, dan sejenisnya selain sawah.
Sewa-menyewa yang dimaksudkan oleh pak Mujiono adalah untuk menyewa toko, ruko dan sesuatu yang selain sawah. Apabila sawah disewakan harus dikembalikan sejalan dengan waktu yang telah  ditetapkan  oleh  kedua  belah  pihak.  Sehingga  masyarakat  lebih  memilih  untuk  menggunkan istilah  jual  beli  karena  pada  praktiknya  sawah  kembali  dua  bulan  setelah  terakhir  peng garapan . Apabila  dalam  kesepakatan  sepuluh  kali garapan ,  sawah  akan  kembali  dua  bulan setelah  terakhir panen padi artinya setelah sepuluh kali panen padi ditambah dua bulan. (Mujiono, 2021).

## 2. LANDASAN TEORI 2.1.Sewa Menyewa
Menurut  bahasa, Al-ijarah atau  sewa-menyewa  berasal  dari  kata al-ajru yang  berarti al- ‘iwadh atau ganti dan upah. (Hendi Suhendi, 2002). Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan barang. (Dimyaudin Djuwaini, 2015).
Bila  yang  menjadi  obyek  transaksi  adalah  jasa  atau  berupa  manfaat  dari  suatu  benda dinamakan ijarah  al-‘ain atau  sewa-menyewa,  seperti  menyewa  rumah  untuk  ditempati.  Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarat al- żimmah atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab yaitu ijarah . (Amir Syarifuddin, 2010). Dalam syariat, ijarah adalah akad atas manfaat menggunakan imbalan. Oleh sebab itu, tidak boleh  menyewakan  pohon  guna  dikonsumsi  buahnya  karena  pohon  tersebut  bukan  manfaat. Tidak  boleh  juga  menyewakan  emas  dan  perak,  menyewakan  makanan  untuk  dimakan,  serta menyewa barang yang biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Tidak boleh juga menyewakan sapi, kambing, atau unta untuk diperah  susunya  karena  penyewaan  memberikan  kepemilikan  atas  manfaat,  sementara  dalam kondisi ini ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat dan bukan pada benda. (Muhajidin Muhayan, 2010).
2.2.Dasar Hukum
Para ulama  setuju, bahwa ijarah diperbolehkan dalam Islam. (Wahbah Az-Zuhaili, 1986). Dasar-dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis, dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu: artinya: “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil,  maka berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” ( Departemen Agama RI, 2016).
Dalam ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwasanya apabila memperkerjakan seseorang maka berilah upah atau ganti atas jasa yang mereka lakukan dengan sewajarnya. Upah tersebut harus berupa sesuatu yang berharga dan bernilai.
Dasar  hukum  dalam  Hadis,  yaitu:  artinya: “Telah  menceritakan  kepada  saya  Yusuf  bin Muhammad  berkata,  telah  menceritakan  kepada  saya  Yahya  bin  Sulaiman  dari  Isma’il  bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Allah  Ta’ala  berfirman:ada  tiga  jenis  orang  yang  berperang  melawan  mereka  pada  hari kiamat,  seseorang  yang  bersumpah  atas  nama-Ku  lalu  mengingkarinya,  seseorang  yang berjualan  orang  merdeka  lalu  memakan  (uang  dari)  harganya  dan  seseorang  yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (Imam Bukhori, 2004).
Dalam  hadis qudsi di  atas  mengandung  makna  bahwa mu’jir harus  memberi  upah  atau imbalan si musta’jir sebelum selesai pekerjaannya. Larangan ini bahkan perintah langsung dari Allah Swt. keharusan untuk memberi upah sangat jelas. Makna dari hadis diatas memiliki makna yang tidak berbeda dengan ayat al-Qur’an sebelumnya.

## 2.3.Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa
Rukun  merupakan  sesuatu  yang  menjadikan  sahnya  (amal  perbuatan)  kemudian  juga dikategorikan  bagian  dari  sesuatu  itu,  misalnya  mencuci  muka  ketika  wuḍu, Takbiratul  Iḥram ketika  sholat  dll.  Syarat  adalah  sesuatu  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  sesuatu  (amal perbuatan)  namun  bukan  termasuk  bagian  dari  sesuatu  itu,  misalnya  untuk  sahnya  wudhu diperlukan air muṭla` (yang suci mensucikan) dan untuk sahnya sholat diharuskan menutup aurat. (Abdul Hamid Hakim, t.t). Menurut jumhur fuqaha , rukun ijarah terdiri dari ada 4, berikut syarat yang menyertai rukun tersebut:
1) Mu’jir dan musta’jir (  Hendi  Suhendi,  2002),  pemilik  manfaat  yang  menyewakan  disebut dengan mu’jir . Pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan musta’jir . Mu’jir dan musta’jir memiliki  beberapa  syarat.  Berikut  syarat  dari Mu’jir dan musta’jir : (Muhajidin Muhayan, 2010).
a) Balig . Para ulama mażhab Syafi’i dan Hanbali menyaratkan ke balig an.  Menurut mereka, akad anak kecil tidak sah, meskipun dia sudah mumayiz .
b) Berakal  dan mumayyiz .  Pada  dua  orang  yang  berakad  disyaratkan  adanya  kapabilitas. Masing-masing  dari  keduanya  harus  berakal  dan mumayyiz .  Apabila  salah  satu  dari keduanya gila atau masih kecil dan belum mumayiz maka akad tidak sah.
c) Melakukan taṣarruf (mengendalikan harta), dan
d) Saling me riḍo i. Rukun dari ijarah sebagai sebuah transaksi merupakan akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menerangkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. (Amir Syarifuddin, 2010).
2) Ṣigat. Ṣigat yaitu ijab dan qabul . Ucapan yang pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak entah  pemberi  sewa  maupun  penyewa  disebut  dengan ijab sementara  ucapan  kedua  disebut dengan qabul . Dalam persoalan lafal ijarah , mayoritas ulama Hanafiyyah mengatakan harus dengan lafal al-ijarah dan al-ikrah dengan berbagai perubahannya. Dalam sewa tanah, harus dijelaskan  tujuannya,  apakah  untuk  pertanian  dan  disebutkan  pula  jenis  yang  ditanamnya, seperti  bayam,  jagung,  padi  atau  lainnya,  bangunan  bengkel,  atau  warung,  dan  sebagainya.
Apabila  tujuannya  tidak  dijelaskan,  maka ijarah menjadi fasid .  Hal  ini  karena  manfaat  dari tanah  berbeda-beda,  sesuai  dengan  perbedaan  bangunan,  tanaman,  dan  jenisnya.  (Ahmad Wardi Muslich, 2017). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah oleh syara’ , yaitu: (Wati Rahmi Ria, 2018).
a) Jala’ul  ma’na. Yaitu  tujuan  yang  terkandung  dalam  pernyataan  itu  jelas,  sehingga  dapat dipahami  jenis  perikatan  yang  dikehendaki. Ijab  qabul harus  sesuai  antara  maksud  dan tujuan terjadinya akad. Apabila dalam ijab qabul dikatakan ijarah maka dalam praktiknya pun ijarah . Hal tersebut harus jelas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atas tejadinya akad.
b) Tawafuq. Adanya  kesesuaian  antara ijab dan qabul .  Apabila ijab ditujukan  untuk  sewa- menyewa, maka qabul pun harus sesuai dengan akad sewa menyewa tersebut.
c) Jazmul  iradataini. Antara ijab dan qabul menunjukan  kehendak  para  pihak  secara  pasti, tidak  ada  keraguan  sedikitpun,  tidak  berada  di  bawah  tekanan,  dan  tidak  berada  dalam keadaan terpaksa.
Maudu’ al-‘aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dengan maudu’ al-‘aqd adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan ( al-maqṣad al-aṣli allażi syuri’a al-‘aqd min ajlih ). Maudu’ al-‘aqd adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu, tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. (Oni Syahroni dan M. Hasanudi, 2018).
3) Ujrah.  Ujrah merupakan  upah  atau  ganti  atas  jasa  yang  telah  diterima.  Memiliki  beberapa syarat yang diantaranya yaitu: (Ahmad Wardi Muslich, 2017).
a) Disyaratkan  diketahui jumlahnya  oleh  kedua  belah  pihak  baik  dalam  sewa-menyewa  dan jelas waktu pembayarannya.
b) Upah  harus  berupa māl  mutaqawwimin yang  diketahui.  Menurut  Wahbah  Zuhaili, māl mutaqawwim adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan  lainnya.  (Wahbah  Az-Zuhaili,  1989).  Syarat māl  mutaqawwimin diperlukan  dalam ijarah , karena upah ( ujrah ) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam sewa-menyewa.  Kejelasan  tentang  upah  kerja  ini  diperlukan  untuk  menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya berjudul Fiqh As-Sunah , penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada ‘urf atau adat kebiasaan. (Sayid Sabiq, 2001).
c) Upah atau sewa tidak diperbolehkan sama dengan jenis manfaat ma’jur . Seperti menyewa rumah  untuk  tempat  tinggal  yang  dibayar  dengan  tempat  tinggal  rumah  si  penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.
d) Jelas  waktu  pembayarannya  dilakukan  di  awal  atau  bertempo  sesuai  dengan  kesepakatan kedua belah pihak.
4) Manfaat.  Manfaat  yang  menjadi  objek  akad  harus  manfaat  yang  dibolehkan  oleh syara’ . Berikut  beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi  agar ma’jur dapat  dimanfaatkan  dan  tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak: (Wahbah Az-Zuhaili 1989).
a) Manfaat ma’ju r  harus  sesuai  dengan  tujuan  dilakukannya  akad ijarah dan  biasa  berlaku umum.
b) Harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki maupun syar’i .
c) Terpenuhinya  hak  milik  atau  wilayah  (kekuasaan),  apabila  orang  yang  berakad  tidak memilik  hak  milik  atas  barang  yang  disewakan,  seperti  akad  yang  dilakukan  oleh fuḍuli , maka hukumnya tidak bisa dilangsungkan, melainkan harus menunggu persetujuan dari si pemilik barang.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuh , penyebab berakhirnya akad ijarah ada 4 poin. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan akad sewa-menyewa berakhir: (Wahbah Az-Zuhaili 1989).
1) Meninggalnya  salah  satu  pihak  yang  melakukan  akad.  Ini  pendapat  Hanafiah,  sedangkan menurut pendapat Jumhur Ulama kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah .
2) Iqalah ,  yaitu  pembatalan  oleh  kedua  belah  pihak. Hal  ini  karena ijarah adalah  akad mu’awadhah (tukar-menukar),  harta  dengan  harta  sehingga  memungkinkan  untuk dilakukan pembatalan ( iqalah ) seperti halnya jual beli.
3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak memungkinkan untuk diteruskan.
4) Telah berakhirnya masa sewa, kecuali ada udzur . Misalnya sewa tanah ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanamab belum bisa dipanen.
2.4.‘Urf
1) Definisi ‘Urf berasal  dari  kata ‘arafa , ya‘rifu yang  berarti  sesuatu  yang  dikenal.  Pengertian “dikenal” ini lebih dekat dengan arti diakui oleh orang lain. (Amir Syarifuddin, 2009). Dari kata ini, muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta‘rif (definisi), ma‘ruf (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata ‘ urf (kebiasaan yang baik). (Sudirman, 2018). Sedangkan menurut istilah, ‘urf adalah  apa  yang  dikenal  oleh  manusia  dan  berlaku  padanya,  baik  berupa  perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. (Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2005). Adapun tentang pemakaiannya, ‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli jihad (masyarakat), baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. (Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2005).
2) Dasar Hukum ‘Urf. Para ahli uṣl fiqih menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu metode dalam istinbaṭ hukum Islam. (As-Syafi’i, 1997). Terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum dalam Islam, yaitu: artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. (Abdul Hamid Hakim, t.t) Maksud dari kaidah ini adalah syariat menjadikan ‘ urf sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan  yang  tidak  ada nash -nya . (M.  Hamim  HR  dan  Ahmad  Muntaha  AM,  2013). Artinya:  “ Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari  sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang bertawakkal kepada-Nya .” (Departemen Agama RI, 2016). ‘Urf dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  Islam  dapat  dilihat  pada  masa  Rasulullah, bahwa  Nabi  Muhammad  Saw.  saat  menetapkan  hukum  pada  suatu  kaum,  adat  kebiasaan masyarakatnya menjadi pertimbangan. Nabi Muhammad Saw., banyak mengadopsi kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  sebelum  datangnya  beliau.  (Amir  Syarifuddin,  2009).  Ada  beberapa hadis  yang  berdasarkan  adat  kebiasaan, misalnya  gandum  sebagai  alat  ukur  dengan  takaran. Banyak  sunah takririyah ,  sunah  yang  berupa  sikap  diam  Nabi  Muhammad  Saw.,  yang ditetapkan berdasarkan adat yang baik, kemudian menjadi bagian adat kebiasaan umat Islam yang berdasarkan pada sunah.
3) Macam-macam ‘Urf. Ditinjau  dari  berbagai  sisinya,  terdapat  beberapapa  model  pembagian ‘urf . Berikut pengelompokan ‘urf terdiri dari beberapa segi:
a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terdiri dari dua macam, yaitu: Pertama, ‘Urf Qauli , yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunakan kata-kata dan ucapan. Kedua , ‘Urf Fi‘li , yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. (Syarmin Syukur, 1993).
b) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi: Pertama , Adat atau ‘urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia,
tanpa  memandang  Negara,  bangsa,  dan  agama. Kedua ,  Adat  atau ‘urf khusus,  yaitu kebiasaan yang hanya dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. (Amir Syarifuddin, 2009).
c) Dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama , Adat yang ṣahih , yaitu suatu kebiasaan yang tidak berlawanan dengan dalil syara’, sopan santun, dan budaya yang  luhur. Kedua ,  Adat  atau ‘urf  fasid ialah  segala  sesuatu  yang  sudah  dikenal  oleh manusia,  tetapi  berlawanan  dengan  syara’,  undang-undang  Negara,  dan  sopan  santun. (Masdar Helmi, 1997).
4) Syarat-Syarat ‘Urf Diterima
1) Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2) Berlaku  umum  dan  merata  di  kalangan  orang-orang  yang  berada  dalam  lingkungan  ‘adat atau  ‘urf.  ‘Urf  tersebut  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  umum  di  lingkungan  yang menggunakan ‘urf.
3) Sudah  ada  sejak  lama  dan  telah  dijadikan  sandaran  dalam  penetapan  hukum.  ‘Urf  yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada. Hal ini berarti ‘urf itu harus ada sebelum penetapan hukum.
4) Tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5) Adat tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau taqrir.
6) Tidak  menyebabkan  kemafsadatan  dan  tidak  menghilangkan  kemaslahatan  termasuk  di dalamnya tidak memberi kesulitan.
7) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab  jika  kedua  belah  pihak  telah  berakad  untuk  tidak  terikat  dengan  kebiasaan  yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.
5) Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum
Dalam  penetapannya  sebagai  hukum, ‘urf telah  disepakati  oleh  ulama  ahli  fikih  sebagai penetapan hukum dalam Islam. Ulama perpendapat bahwa ‘urf dapat dijadikan landasan hukum berdasarkan pada Firman Allah Swt.: artinya: “ Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang- orang  mengerjakan  yang  ‘urf  serta  berpalinglah  dari  pada  orang-orang  yang  bodoh .” (Departemen Agama RI, 2016).
Melihat susunan kalimat yang ada pada ayat ini menunjukan pengertian yang bersifat ‘am . ‘Am berarti umum. Hal ini berarti Allah Swt. menyuruh kepada nabi-Nya untuk melaksanakan yang baik-baik, karena hal ini merupakan perintah, maka ‘urf di anggap sah oleh syara’ sebagai dalil hukum. Dengan demikian ‘urf adalah suatu kebiasaan manusia dan segala sesuatu yang sering mereka lakukan. (Muhammad Ma’shum Zein, 2008).
Pada dasarnya ‘urf itu bukan dalil syara’ yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara maṣlaḥah mursalah . Maka jika ‘urf tetap dipertimbangkan sebagai salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash , seperti takhsinul ‘am dan taqyidul muṭlaq dengan ‘urf ,  bahkan  terkadang  qiyas  ditinggalkan  lantaran ‘urf dianggap  yang  lebih  sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem salam atau istiṡna’ , sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi. (Muhammad Ma’shum Zein, 2008).  Para fuqaha dalam  mażhab  fikih,  pada  dasarnya  bersepakat  untuk  menjadikan ‘urf sebagai  salah  satu  dalil  Hukum  Islam  dengan  alasan ‘urf tidak  bertentangan  dengan  syariat Islam  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  diuraikan  diatas.  Terpenuhinya  kriteria tersebut  berarti ‘urf dapat  dijadikan  dalil  dalam  menetapkan  hukum,  kedudukan ‘urf bukan sebagai  sumber  premier  dan  sekunder  Hukum  Islam  melainkan  sebagai  instrument  efektif untuk membangun Hukum Islam. (Sofyan, 2015).

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  lapangan  ( field research )  Sifat  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah deskriptif  analitik ,  yaitu  suatu penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  sistematik  dan  akurat  fakta  terhadap  apa yang terjadi saat ini kemudian dilakukan analisis terhadap gambaran tersebut. (Mardaris, 2008). Data primer  diperoleh  peneliti  dari  sumber  utama  yang  dijadikan  objek  penelitian  yaitu  penjual  dan pembeli sawah garapan, masyarakat desa setempat. Data sekunder, yaitu buku, literatur, dokumen, dan  data-data  yang  penulis  peroleh  dari  sumber-sumber  yang  relevan  dengan  ini.  Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Desa  Megulung  Kidul  merupakan  daerah  dataran  rendah,  yang  terdapat  banyak  sawah. Sehingga banyak masyarakat dari lain desa  yang memiliki sawah di Desa Megulung  Kidul. Salah satunya yaitu desa Kali Jering. Desa Kali Jering merupakan daerah yang masyarakatnya bermukim di dataran tinggi. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Kali Jering kerapkali menuruni  dataran  tinggi  agar  mencapai  dataran  rendah  selama  kurang  lebih  15  menit  perjalanan menggunakan  sepeda  motor.  Dalam  memenuhi  kebutuhannya  masyarakat  Desa  Megulung  Kidul menggunakan keahlian yang bermacam-macam, yaitu petani, guru, bahkan tak sedikit masyarakat Desa Megulung Kidul yang pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebanyakan  mereka  merantau  ke  daerah  Sumatra,  Kalimantan,  Semarang,  dan  daerah-daerah berpenghasilan besar entah berpenghasilan besar menurut UMR, pertanian, atau industrinya. Karena tempatnya  yang  terdapat  sawah  dan  lahan  kosong  mengakibatkan  masyarakatnya  lebih  memilih untuk  bertani  dan  bercocok  tanam.  Masyarakat  yang  berpenghasilan  melalui  bertani  dapat menghasilkan Rp. 1.200.000 melalui panen padi. (Ponisih, 2021).
Masyarakat  Desa  Megulung  Kidul  merawat  sawahnya  dengan  baik,  kendati  demikian  juga harus menunggu masa panen yang tidak sebentar, sehingga terkadang apabila sedang membutuhkan uang  yang  tidak  sedikit  masyarakat  Desa  Megulung  Kidul  melakukan  jual  beli garapan sawah sebagai  alternatif  dari  berhutang  kepada  bank.  Pelaksaannya  pun  sedeharana,  hanya  dengan ijab qabul dan terjadi kesepakatan antara penjual sawah dan pembeli sawah, maka penyewa atau pembeli sawah bisa langsung meng garap sawah dan pemberi sewa atau penjual sawah akan menerima uang yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.
Pelaksanaan  jual  beli  sawah garapan dilaksanakan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Desa Megulung  Kidul.  Namun,  karena  profesi  utama  sebagian  besar  masyarakatnya  berfrofesi  sebagai petani, sawah untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat di Desa Megulung Kidul beranggapan bahwa jual  beli  sawah garapan merupakan  alternatif  saat  tidak  memiliki  uang  untuk  kebutuhan  yang mendesak daripada harus berhutang kepada bank. (Nikun, 2021). Penjual menawarkan sawah kepada seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab terhadap sawahnya, dan apabila sudah menentukan orangnya,  sawah  langsung  ditawarkan  dengan  beberapa  persyaratan  meliputi  masa  panen  padi sebagai  tempo  di garap nya  sawah,  dan  harga  sawah garapan .  Kendati  demikian,  pembeli  merasa harga yang dipatok terlalu tinggi.
Jual  beli  sawah garapan merupakan  jual  beli  sawah  dengan  tempo  berdasarkan  pada  masa panen padi. Dalam istilah jual beli, jual beli sawah garapan menyerupai jual beli tauqit yaitu jual beli yang  bertempo.  (Ponisih,  2021).  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  praktik  yang  dilakukan  oleh masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.
Adapun  peng garapan sawah  dilakukan  setelah  terjadi  kesepakatan  dalam  akad pada kedua belah  pihak.  Akad  diucapkan  pertama  kali  oleh  orang  yang  membutuhkan  uang  dengan menawarkannya kepada orang yang kira-kira dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas sawahnya. Dengan ijab ,  “ku  jual  sawahku  kepadamu  10 garapan ”,  dan qabul “ya,  ku  terima”.  Sehingga penyewa sawah disebut juga sebagai peng garap sawah. Pada akadnya masyarakat Desa Megulung
Kidul menggunakan akad jual beli, namun pada praktiknya menggunakan praktik sewa-menyewa. Saat terjadi akad, peng garap sawah tidak berkenan dan tidak mau melakukan akad untuk tanaman selain padi. Menurut anggapan penyewa sawah, palawija tidak mesti laku di pasaran sehingga tidak diharuskan adanya akad terhadap tanaman palawija. Tanaman selain padi yang biasa di tanami adalah kacang  hijau  dan  kedelai.  Mengenai  hal  tersebut,  masyarakat  merasa  keberatan,  namun  tetap mengikhlaskan. (Ponisih, 2021).
Transaksi dilakukan secara langsung, menggunakan lisan, dan tidak tertulis.  Pajak tanah di tanggung kepada pemilik sawah, jadi penyewa sawah bertanggungjawab atas pupuk, pengiyangan, dan traktor serta panen padi. Perairan ditanggung kepada penyewa sawah dengan membayar kepada bendahara  desa  dimana  sawah  bertempat  yaitu  bendahara  Desa  Megulung  Kidul,  bernominal  Rp. 15.000. Menurut informasi yang penulis peroleh, satu kali garapan dihargai Rp. 1.200.000 , harga sawah garapan untuk  10 garapan dengan  luas  tanah  790  ubin  dihargai  Rp.12.000.000.  Satu  ubin setara dengan 14 meter, berarti 790 ubin yaitu 11060 meter berarti 1 hektar lebih 1 meter 60 mili. (Suyudi, 2021).
Panen padi dihasilkan  tiga  bulan  terhitung  dari  pertama  kali  penanaman  bibit  padi  dengan melalui proses pencakulan, penanaman bibit padi, pempupukan, pengiangan lalu barulah dipanen. Dalam  prosesnya  yang  panjang,  perairan  dialirkan  melalui  irigasi  yang  sudah  tersedia  ditambah dengan air hujan yang mengguyur sawah.
Motivasi  yang  mendorong  penjual  sawah  untuk  menyewakan  sawahnya  yaitu disebabkan membutuhkan uang di waktu yang mendesak. Pada wawancara yang penulis lakukan jual beli sawah garapan merupakan  alternatif  yang  masyarakat  Desa  Megulung  Kidul  lakukan  daripada  harus berhutang pada bank. Sedangkan bapak Wagimin melakukan jual beli sawah garapan disebabkan biaya sekolah anak. (Wagimin , 2021).
Penyewa sawah, seperti ibu Ponisih melakukan jual beli sawah garapan dengan dasar tolong menolong  dan  membutuhkan  sawah  tersebut.  Menurut  Tokoh  Agama  Desa  Megulung  Kidul Kecamatan  Pituruh,  sewa  menyewa  sawah garapan boleh  dilakukan  dan  apabila  dilihat  dari praktiknya  tidak  ada  yang  bermasalah.  Beliau  beranggapan  bahwa  jual  beli  sawah garapan lebih benar  menggunakan  akad  jual  beli.  Sebab,  apabila  akad  diganti  dengan  sewa-menyewa  maka pengembalian barang tidak bisa lebih dari perjanjian, misalnya perjanjian 10 kali garapan apabila di hitung menurut kebiasaannya terhitung lima tahun, maka dapat kembali dua bulan. Sepemahaman beliau, sewa hanya berlaku untuk mengontrak toko atau selain sawah. (Mujiono , 2021).
Pak Mujiono selaku tokoh agama, menurut penuturan beliau lebih lanjut bahwa apabila sawah garapan pengembalian sawah kepada pemilik tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan prinsip sewa. Pengembalian  sawah  seringnya  dikembalikan  setelah  dua  bulan  selesai  peng garapan ,  karena termakan  masa  perawatan  dan  masa  (waktu)  dalam  memanen.  Jadi,  dengan  alasan  tersebut masyarakat lebih memilih menggunakan akad jual beli walau masyarakat berkeyakinan bahwa jual beli sawah garapan merupakan praktik yang mirip dengan sewa bukan jual beli.
Menurut keterangan yang penulis dapat, masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten  Purworejo  menganggap  bahwa  jual  beli  sawah garapan hampir  mirip  dengan  sewa- menyewa. Namun masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tak terlalu mengindahkan hal tersebut, menurut masyarakat Desa Megulung  Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo jual beli sawah garapan merupakan kegiatan jual beli bukan sewa-menyewa. (Nikun , 2021).
Menurut penuturan bapak Mudin, jual beli sawah garapan boleh dilakukan dengan mengganti akad  yang  digunakan,  karena  dalam  praktiknya  sewa-menyewa.  Masyarakat  banyak  yang menggemari jual beli sawah garapan sebab mudah dilakukan. (Mudin , 2021). Apabila kita tilik lebih dalam, jual beli sawah Garapan menggunakan prinsip akad jual beli, namun  dalam  praktiknya  menggunakan  prinsip  sewa-menyewa.  Hal  ini  tampak  karena  yang membayarkan pajak sawah adalah pemilik sawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini bukan jual
beli, melainkan sewa-menyewa atau ijarah . Permasalahan berkisar mengenai akad dan penambahan waktu  dua  bulan  setelah  peng garapan terakhir.  Dalam  akad,  terdapat Ṣigat .  Dalam Ṣigat terdapat syarat, yaitu pertama, Jala’ul ma’na . meruapakn tujuan yang terkadung dalam pernyatan jelas. Dalam jual beli sawah garapan, ‘aqidain mengucapkan dengan jelas dan dapat dipahami namun tidak sesuai dengan  perikatan  yang  dipraktikan.  Sesuatu  yang  dikehendaki  adalah  meng garap kan  sawah. Meng garap merupakan ngerumat atau merawat dan mengambil hasil dari apa yang dirawat. Kedua, Tawafuq merupakan  adanya  kesesuaian,  yaitu  antara ijab dan qabul bersesuaian  kontek  dan maksudnya.  Kesesuaian tersebut tampak pada qabul yang diucapkan oleh salah satu pihak, dalam jual  beli  sawah garapan terjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang  telah  bersesuaian, keduanya menggunakan akad jual beli. Ketiga, jazmul iradataini . Antara ijab dan qabul menunjukan kehendak para pihak secara pasti. Transaksi jual beli  sawah garapan yang dilakukan oleh mayarakat Desa Megulung  Kidul  Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo menunjukan kehendak yang para pihak  dengan  pasti,  yaitu  peng garapan sawah.  Namun  akadnya  menggunakan  jual  beli  dengan prinsip sewa.
Jual beli sawah garapan apabila ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, jual beli sawah garapan termasuk  kedalam ‘urf  fi’li ,  sebab  kebiasaan  yang  dilakukan  berhubungan  dengan  suatu perbuatan.  Ditinjau  dari  segi  ruang  lingkup  penggunaannya,  jual  beli  sawah garapan tergolong kedalam ‘urf khusus,  sebab  jual  beli  sawah garapan dilakukan  oleh  suatu  masyarakat  di  daerah Megulung  Kidul  Kecamatan  Pituruh  Kabupaten  Purworejo  dan  sekitarnya.  Ditinjau  dari  segi penilaian baik dan buruk, jual beli sawah garapan termasuk ke dalam ‘urf fasid sebab penambahan dua bulan setelah panen padi terakhir tanpa adanya akad lagi dan tambahan imbalan hanya dengan menggunakan kira-kira.
Berkaitan dengan ṣigat , terdapat kaidah ‘urf yang menjelaskan bahwa setiap makna atau tujuan tergantung kepada orang yang mengucapkan, meskipun lafalnya jual beli tetapi niatnya adalah sewa, karena sawahnya masih tetap milik penjual, yaitu: artinya: “ Maksud lafad (ucapan) itu tergantung orang yang melafadkan (mengucapkan) .” Terkait akad jual beli sawah garapan dapat dilihat dari niat setiap  orang  yang  melafalkan.  Karena  setiap  niat  tidak  bisa  dilihat  orang  lain,  hanya  orang  yang berakad yang dapat mengetahui niat untuk apa sesuatu dilakukan.

## 5. KESIMPULAN
Setelah  menganalisa  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan,  yaitu  bahwa  jual  beli  sawah garapan boleh dilakukan namun akad yang digunakan harus diganti yaitu menggunakan akad sewa- menyewa. Karena prinsip sewa menyewa dan jual beli berbeda walau memiliki beberapa kesamaan. Dipandang dari segi ‘urf jual beli sawah garapan termasuk kedalam ‘urf fasid sebab penambahan 2 bulan setelah terakhir peng garapan sawah. Jual beli sawah garapan tergolong kepada ‘urf khusus , sebab  dilakukan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Desa  Megulung  Kidul  Kecamatan  Pituruh Kabupaten Purworejo.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak. Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2010. Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial-Ekonomi . Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Cet. ke-2. As-Syafi’i,  Al-Imam  Jalaludin  Abdurrahman  Bin  Abi  Bakar  As-Suyuthi.  1997. Asybāhu  Wan Naẓāiru . Al-Haramain: Maktabah Nazzar. Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuh Juz 4 . Damaskus:  Dar Al-Fikr. Cet. ke- 3.
Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dibolehkan Dan Dilarang, Kurban Dan Aqiqah, Teori-Teori Fikih . Jilid 4 , penerjemah Abdul Hayyie Al-Kartani dkk. Jakarta: Gema Insani
Bugin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers. Bukhori, Imam. 2004. Ṣohih Bukhori, Juz 2 . Kairo: Dar Al Hadits. Departemen Agama RI. 2016. Al-Quran dan Terjemahan New Cordova . Bandung: Syaamil Quran Djuwaini, Dimyaudin. 2015. Pengantar Fiqh Muamalah Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. ke-3. Hakim, Abdul Hamid. t. t. Mabadi Awaliyah . Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra. Helmi, Masdar. 1997. Ilmu Ushulul Fiqh , cet. ke-2, (Bandung: Gema Risalah Press HR,  M.  Hamim  dan  Ahmad  Muntaha  AM.  2013. Pengantar  Kaidah  Fiqh  Syafi‘iyah:  Penjelasan Naẓom Al-Faro’iḍ Al-Bahiyah . Kediri: Santri Salas Press Ibrahim.  2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Panduan  Penelitian  Beserta  Contoh  Proposal Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. Kamus Ilmu Ushul Fikih . Jakarta: Amzah. Mardaris. 2008. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal) . Jakarta: Bumi Angkasa. Cet. ke- 10.
Muhamad. 2008. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif . Jakarta: Rajawali Pers.
Muhayan, Muhajidin. 2010. Fiqih Sunah 5 . Jakarta: Pena Pundi Aksara. Cet. ke-2. Muslich, Ahmad Wardi. 2017. Fiqh Muamalat. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cet. ke- 4 Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 2006. Instrumen Penelitian Bidang Sosiali . Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Cet. ke-3.
Ria, Wati Rahmi. 2018. Hukum Perikatan Islam . Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Sabiq, Sayid. 1981. Fiqh As-Sunah, Juz 3 . Beirut: Dar Al-Fikr Sofyan. 2015. Ushul Fiqh: Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif . IAIN Sultan Amai Gorontalo. Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Syahroni, Oni dan M. Hasanudi. 2018. Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah . Depok: PT Raga Grafindo Persada. Cet. ke-3. Syarifuddin, Amir. 2009. Ushul Fiqh Jilid 2 . Jakarta: Kencana. Cet. ke-5.
Syarifuddin, Amir. 2010. Garis-Garis Besar Fiqh . Jakarta: Kencana. Cet. ke-3. Syukur, Syarmin. 1993. Sumber-Sumber Hukum Islam . Surabaya: Al-Ikhlas. Zein, M uhammad Ma’shum. 2008. Ilmu Ushul Fiqih . Jombang: Darul Hikmah Jombang.