## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3619/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tegal
Catur Joyo Supeno 1 , Hanny Purnamasari 2 , Rahman 3
123 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Singaperbangsa Karawang.
Article Info Abstract Article history: Received 12 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Poverty alleviation is a problem that must be addressed by the government in order to quickly  resolve  and  break  the  chain  of  causes.  Poverty  alleviation  is  currently  still material oriented, so its sustainability is very dependent on the availability of budget and government commitment. One of the policy steps taken by the government to alleviate them is the Program Keluaega Harapan  (PKH). Welfare is the ultimate goal of PKH, namely improving the quality of life of Very Poor Families (KSM) by accessing health and education services. By implementing PKH, it is hoped that it can improve the socio- economic  standard  of  life,  education  and  public  health,  especially  for  the  poor.  The purpose of this research is to describe the implementation of PKH, find supporting and inhibiting factors and efforts to overcome them in Tegal Regency. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Research data collection refers to the results of research on a number of related literature, and secondary data from books, journals and news related to the topic of discussion. The results of his research showed that  the  effectiveness  of  PKH  in  Slawi  District,  Tegal  Regency,  experienced  many obstacles. The socialization has not been comprehensive, so it lacks support from related parties. Data collection on PKH recipient participants is not comprehensive, there are still many who have not received PKH. Assistance has not been carried out properly and RTSM's use of PKH funds is often used outside of the provisions. In the long term, it has not been able to change the mindset and behavior of the RTSM significantly.
Keywords: Policy Effectiveness,
Family  Hope  Program  (PKH), Community Welfare
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 12 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Penanggulangan  kemiskinan  merupakan  masalah  yang  harus  segera  diatasi  oleh pemerintah untuk segerah dituntaskan dan diputus rantai penyebabnya. Penanggulangan kemiskinan  saat  ini  masih  berorientasi  material  sehingga  keberlanjutannya  sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Langkah kebijakan yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengentaskannya  salah  satunya  adalah  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Kesejahteraan  merupakan  tujuan  akhir  dari  PKH,  yaitu meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan mengakses layanan kesehatan  dan  pendidikan.  Dengan  dilaksanakannya  PKH  diharapkan  dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan serta kesehatan masyarakat terutama  pada  kelompok  masyarakat  miskin.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mendeskripsikan  implementasi  PKH,  menemukan  faktor  pendukung  dan  penghambat dan upaya mengatasinya di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian mengacu pada hasil  penelitian  sejumlah  literatur  yang  berkaitan,  dan  data  skunder  yang  berasal  dari buku,  jurnal  dan  berita  yang  berkaitan  dengan  topik  bahasan.  Hasil  penelitiannya menunjukan efektifitas PKH di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal banyak mengalami kendala.  Sosialisasinya  belum  menyeluruh,  sehingga  kurang  mendapat  dukungan  dari pihak-pihak terkait. Pendataan peserta penerima PKH belum menyeluruh, masih banyak yang  belum  mendapatkan  PKH.  Pendampingan  belum  dilakukan  dengan  baik  dan penggunaan  dana  PKH  oleh  RTSM  kerap  digunakan  diluar  ketentuan.  Untuk  jangka panjang belum bisa merubah polapikir dan perilaku RTSM secara signifikan.
Corresponding Author:
Catur Joyo Supeno Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1810631180097@student.unsika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah  yang  dihadapi  dan  menjadi  perhatian  banyak  orang  di  dunia  ini.  Meskipun  dalam tingkatan berbeda, tidak ada satu negara di dunia ini yang “kebal” dari kemiskinan. Semua negara sepakat  bahwa  kemiskinan  merupakan  suatu  problema  kemanusiaan  yang  menghambat kesejahteraan dan peradaban serta masalah yang harus segara diatasi.
Kemiskinan dapat menimbulkan banyak dampak negatif, selain banyak timbulnya masalah- masalah  sosial,  kemiskinan  juga  dapat  mempengaruhi  pembangunan  ekonomi  suatu  negara.
kemiskinan  yang  tinggi  akan  menyebabkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  melakukan pembanguan  ekonomi  mejkadi  lebih  besar,  sehingga  secara  tidak  langsung  akan  menghambat pembangunan.
Tabel 1. Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah 2019-
2021 No. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 1 Kabupaten Cilacap 185,20 198,60 201,71 2 Kabupaten Banyumas 211,60 225,84 232,21 3 Kabupaten Purbalingga 140,10 149,48 153,08 4 Kabupaten Banjarnegara 136,10 144,95 150,19 5 Kabupaten Kebumen 201,30 211,09 212,92 6 Kabupaten Purworejo 82,20 84,79 88,80 7 Kabupaten Wonosobo 131,30 137,63 139,67 8 Kabupaten Magelang 137,40 146,34 154,91 9 Kabupaten Boyolali 93,70 100,59 104,82 10  Kabupaten Klaten 144,10 151,83 158,23 11  Kabupaten Sukoharjo 63,60 68,89 73,84 12  Kabupaten Wonogiri 98,30 104,37 110,46 13  Kabupaten Karanganyar 84,50 91,72 95,41 `4 Kabupaten Sragen 113,80 119,38 122,91 `5 Kabupaten Grobogan 161,90 172,26 175,72 16  Kabupaten Blora 97,90 103,73 107,05 17  Kabupaten Rembang 95,30 100,08 101,40 18  Kabupaten Pati 119,00 127,37 128,74 19  Kabupaten Kudus 58,00 64,24 67,06 20  Kabupaten Jepara 83,50 91,14 95,22 21  Kabupaten Demak 137,60 146,87 151,74 22  Kabupaten Semarang 73,90 79,88 83,61 23  Kabupaten Temanggung 72,60 77,33 79,09 24  Kabupaten Kendal 91,20 97,49 100,00 25  Kabupaten Batang 64,10 70,57 74,91 26  Kabupaten Pekalongan 87,00 91,86 95,26 27  Kabupaten Pemalang 200,70 209,03 215,08 28  Kabupaten Tegal 109,90 117,50 123,52 29  Kabupaten Brebes 293,20 308,78 314,95 30  Kota Magelang 9,10 9,27 9,44 31  Kota Surakarta 45,20 47,03 48,78 32  Kota Salatiga 9,20 9,69 10,14 33  Kota Semarang 72,00 79,58 84,45 34  Kota Pekalongan 20,20 22,16 23,49 35  Kota Tegal 18,60 19,55 20,27 Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2019 s.d. 2021
Pembangunan yang sejak masa sentralistik terdapat di Pulau Jawa tidak meluputkan jawa dari  masalah  kemiskinan.  Menurut  Siregar  dan  Wahyuniarti  (2008),  jumlah  penduduk  miskin Indonesia  terpusat  di  Pulau  Jawa,  terutama  di  Provinsi  Jawa  Timur  (11,85%),  Jawa  Tengah (13,19%),  dan  DIY  (13,10%).  Konsentrasi  penduduk  miskin  di  Pulau  Jawa  mencapai  rata-rata 57,5%  dari  total  penduduk  miskin  di  Indonesia.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat. Dalam masalah kemiskinan, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan tinggat kemiskinan  paling  tinggi  (catatan  bps).  Potret  kemiskinan  di  Jawa  Tengah  tercatat  lebih  tinggi dibandingkan angka kemiskinan secara nasional. Kemiskinan di Jawa Tengah berjumlah hampir
4,5 juta jiwa atau 13,19 persen. Angak tesebut lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang mencapai  11,13  persen  (Kompas.com).  tingginya  angka  kemiskinan  tersebut  menjadikan problema  utama  pembangunan  di  Jawa  Tengah  yang  harus  segera  diperbaiki.  Terdapat  15 kabupaten  dari  35  kabupaten  di  Jawa  Tengah  yang  masih  berada  di  zona  kemiskinan  terparah (termikin) dikarenakan kemiskinan di daerah tersebut masih jauh lebih tinggi dari presentase rata- rata  di tingkat  provinsi maupun  nasional.  Jumlah  penduduk  miskin  (jumlah  penduduk  dibawah garis  kemiskinan)  di  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  September  2016  mencapai  4,404  juta  orang (13,19 persen) turun sekitar 13 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan maret  2016  yang  tercatat  sebesar  4,507  juta  orang  (13,27  persen).  Meskipun  secara  absolut meningkat namun secara presentase  penduduk miskin turun yaitu sebesar 0,08 presen. Dengan memahami kemiskinan sebagai persoalan yang bersifat multidimensi, maka implikasinya adalah tidak ada satupun cara atau kebijakan tunggal yang dapat menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain  pendekatan  kebijakan  penaggulangan  kemiskinan  tidak  bisa  parsial  melainkan  harus  pula bersifat multidimensi dan komprehensif. Mengingat regim sentralistik dalam sistem pemerintahan Indonesia telah beralih menjadi regim desentralistik dan otonom, maka sekarang ini pemerintah daerah  provinsi  maupun  kabupaten/kota memiliki  kewenangan  dalam  menentukan  kebijakan  di wilayahnya  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Meskipun  memiliki  kewenagan  dalam  menentukan  kebijakan  di  wilayahnya,  pemerintah daerah hanya mempunyai tugas pokok dan kewajiban yaitu melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan  di  daerah  (Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota);  serta  mengendalikan  pelaksanaan penanggulangan  kemiskinan  di  daerah  (Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota)  yang  dalam  hal  ini diserahkan  kepada  TKPKD  (Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah)  baik  itu  di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan wewenang untuk menetukan kebijakan dan Menyusun program penanggulangan kemiskinan dimiliki oleh pemerintah pusat yaitu ditangani oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan).
Dalam  Rawlings  dan  Rubio  yang  dikutip  oleh  Hendratno  (2010)  mengungkapkan  bahwa program bantuan tunai bersyarat atau Conditional Cash  Transfers (CCT) saat ini banyak diadopsi di  berbagai  negara  sebagai  strategi  program  bantuan  sosial.  Karakteristik  utama  program  CCT adalah  mensyaratkan  perilaku  yang  harus  dilakukan  oleh  penerima,  dengan  demikin  program penaggulangan kemiskinan yang semacam ini tidak memberi bantuan secara cuma-cuma namun juga mensyaratkan penerima bantuan mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang merupakan  tujuan  dasar  dari  program  CCT,  kemudian  setelah  penerima  bantuan  mampu memenuhi  kewajiban  barulah  menerima bantuan  berhak  atas  bantuan  tunai  tersebut.  Hal  inilah yang  membuat  program  bantuan  ini  menjadi  berbeda  karena  dalam  pelaksanaanya  penerima bantuan  diarahkan  dan  diberikan  kesadaran  tentang  pentingnya  pemenuhan  kebutuhan  dasar seperti Kesehatan dan Pendidikan bukan hanya terbatas hanya pada pemberian bantuan semata.
Adopsi  CCT  di  Indonesia  adalah  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  Keluarga Harapan  ini  temasuk  salah  satu  program  klister  I  yaitu  kelompok  Program  Penanggulangan Kemiskinan  Bantuan  Sosial  Terpadu  Berbasis  Keluarga  (P2KBSTBK).  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  adalah  program  perlindungan  sosial  yang  memberikan  bantuan  tunai  bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM), dan bagi anggota KM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  dan  dalam  jangka  panjang  diharapkan  dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
Ada banyak daerah di Indonesia yang menerima bantuan PKH, salah satunya di Kabupaten Tegal,  Jawa  Tengah.  Ketertarikan  peneliti  mementukan  wilayah  penelitian  dengan  fokusnya  di Kabupaten Tegal termasuk tinggi penduduk miskinnya di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian  mengacu  kepada  hasil  penlitian  sejumlah  literatur  yang  berkaitan,  dan data  sekunder berasal dari buku, jurnal dan berita yang berkaitan dengan topik penelitan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penetapan  rumah  tangga  sasaran  merupakan  proses  awal  yang  dilaksanakan  dalam menetapkan  calon  peserta  Program  Keluarga  Harapan.  Dalam  penetapan  ini  siapa  yang  akan menjadi  calon  peserta  dari  program  tersebut  yang  akan  diseleksi  lagi,  dalam  proses  ini  calon peserta akan dilihat kembali apakah keluarga tersebut memenuhi kriteria atau tidak. Pelaksanaan penetapan Rumah Tangga Sasaran yang akan menjadi calon peserta data diperoleh dari data PPLS tahun  2011  yang  dikirim  kepada  Kementrian  Sosial,  pendamping  menerima  SUPA  (Surat Pertemuan Awal) sesuai by name by addres .
Proses  sosialisasi  merupakan  proses  yang  memberikan  informasi  kepada  masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui terkait program  tersebut.  Sosialisasi  ini  dilaksanakan  oleh  pendamping  yang  berkoordinasi  dengan pemerintah  densa  terkait.  Respon  dari  calon  peserta  yang  layak  memperoleh  bantuan  PKH responya positif tetapi bagi peserta yang tidak masuk dalam katagori tidak layak menjadi peserta karena  dari  keluarga  tersebut  tidak  memenuhi  kualifikasi  penerimaan  bantuan  PKH  tentunya mereka  kecewa  dan  berharap  ada  bantuan  lain.  Pelaksanaan  pertemuan  awal  dan  validasi merupakan kegiatan mencocokan data awal dengan bukti fakta sesuai kriteria untuk memperoleh data calon peserta PKH yang sebenarnya dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi terkini dari calon peserta PKH.
Proses  pertemuan  awal  dilakukan  oleh  pendamping  yang  terlebih  dahulu  berkoordinasi dengan pemerintah desa. Jawaban tersebut dapat dipekuat oleh skema teknis tahapan pertemuan awal  bagi  calon  peserta  PKH.  Pembentukan  kelomok  dalam  Program  Keluarga  Harapan merupakan  pembagian  kelompok  peserta  berdasarkan  tempat  tinggal  yang  disesuaikan  dengan jarak  rumah  peserta  PKH  dan  peserta  yang  lainnya  yang  ada  dalam  satu  desa  tersebut, pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pendamping dan peserta pada saat pertemuan kelompok.  Anggota  masing-masing  kelompok  dalam  satu  kelompok  terdapat  ketua  kelompok yang  bertanggung  jawab  atas  kelompoknya  masing-masing.  Proses  pembentukan  kelompok dilakuan oleh pendamping, diantaranya peserta yang eligble atau masuk dalam kategori layak ikut Program  Keluarga  Harapan  di  kumpulkan  kembali  untuk  dibentuk  kelompok,  dalam  satu kelompok terdiri dari 1-30 orang yang nantinya akan ada yang dipilih sebagai ketua, bendahara dan  sekertasris  kelompoknya.  Manfaat  dari  pembentukan  kelompok  yaitu  mempermudahkan melakukan edukasi, sebagai menaggali informasi dari setiap perubahan data yang ada dipeserta, dan untuk memotovasi ibu-ibu peserta Program Keluarga Harapan untuk rajin ke posyandu dan mengontrol keaktifan anak disekolah.
Penyaluran  bantuan  merupakan  salah  satu  siklus  dalam  proses  pemberian  bantuan  PKH. Besaran  bantuan  dipengaruhi  oleh  komponen  yang  dimiliki  keluarga  peserta  PKH  dalam pemenuhan  komitmennya.  Bantuan  diberikan  kepada  peserta  empat  tahap  dalam  setu  tahun. Dalam  penyaluran  bantuan  terkait  Kesehatan  di  tahun  2016  nominal  disamaratakan  yaitu  Rp. 1.890.000 per emapt tahap dalam satu tahun, bagi yang memperoleh komponen Kesehatan wajib hadir di posyandu dan pos Kesehatan yang telah disediakan. Dalam proses penyaluran bantuan berdasarkan pendapat dari penerima bantuan di atas dapat dilihat, dalam penyaluran bantuan sering mengalami keterlambatan, penerima bantuan tidak bertindak lebih hanya bisa bersabar, pendampin juga tidak mempunyai andil untuk penyaluran bantuan karena bantuan langsung dating dari pusat yang  disalurkan  ke  ATM  penerima  bantuan  PKH.  Penggunaan  bantuan  bagi  peserta  PKH diharapkan  untuk  keperluan  yang  sudah  ditetapakan,  karena  tidak  ada  sanksi  tertulis  yang diberikan  kepada  peserta  yang  menyalahgunakan  bantuan,  jadi  perlu  adanya  kerja  sama  antar peserta dan pendamping untuk menghimbau agar bantuan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.  Pelaksanaan  verifikasi  komitmen  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk
memastikan  komitmen  peserta  PKH  terhadap  persayaratan  yang  diberlakukan  dengan  tujuan mendapatkan data anggota rumah tangga yang memenuhi komitmen.

## 3.1. Komitmen peserta PKH terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
Kehadiran  peserta  PKH  yang  memperoleh  komponen  pedidikan  sangat  penting  karena kehadiran peserta sangat berpengaruh dalam nominal pencarian bantuan. Peserta memiliki kewajiban yang  perlu  diperhatikan,  karena  apabila  peserta  tidak  memenuhi  komitmenya  maka  peserta  akan mendapatkan sanksi sebagai berikut : 1. Pengurangan bantuan 10% tiap bulannya sampai penyaluran periode  berikutnya.  2.  Peserta  tidak  mendapat  bantuan  jika  seluruh  komponen  anggota  tidak memenuhi  kewajiban  selama  tiga  bulan  berturut-turut.  3.  Peserta  PKH  yang  seluruh  komponen anggotanya dalam enam bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen maka di samping bantuan tidak  diberikan,  yang  bersangkutan  akan  dikelurakan  dari  peserta  PKH.  (Kementrian  Sosial  RI BIMTEK Program Keluarga Harapan tahun 2016) kehadiran peserta PKH dalam fasilitas Pendidikan juga berpengaruh pada nominal pencairan bantuan, kehadiran bagi peserta PKH yang masuk dalam komponen Kesehatan wajib memeriksakan anak-anak dan ibu hamil ke sarana kesahatan yang ada di seda tersebut. Begitu pula dengan peserta pada kategori lansia juga wajib memeriksakan Kesehatan ke posyandu lansia yang ada di desa. Dalam meningkatkan kehadiran peseta PKH bagi lansia untuk mengunjungi posyandu lansia maupun dari petugas terkait yang bersangkutan untuk berkunjung ke rumah (home care). Adaptasi dalam Program Keluarga Harapan adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya.  Berkaitan  dengan  kesesuaian  pelaksanaan  program dengan keadaan di lapangan. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang  sebagai  suatu  proses.  Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin, diperlukan  pentahapan,  baik  dalam  arti  pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya  maupun pentahapan dalam arti periodesasinya

## 3.2. Hambatan efektivitas PKH di Kabupaten Tegal
Kami  telah  mengamati  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan   program  PKH  di Kabupaten  Tegal,  kendala  itu  berupa  :  dalam  proses  pendistribusian  Bantuan  Soial  Beras (BSB), terdapat kendala di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Slawi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Balapulang. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang ditunjuk Kemensos yaitu PT.  Dosni  Roha  Logistik  (DNR)  hanya  menyediakan  15  truk  yang  seharusnya  60  truk. Hambatan lain yaitu banyaknya aduan dari masyarakat yang tak terima jika rumahnya di labeli tulisan “MISKIN”. Banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantaun atau tidak menjadi peserta PKH, belum adanya kesadaran dari peserta, dan pencairan bantuan yang  sering  tidak   tepat  waktu.  Program  Keluarga  Harapan  atau  yang  sering  disebut  PKH adalah  program  asistensi  sosial  kepada  rumah  tangga  yang  memenuhi  kualifikasi  tertentu dengan  memberikan  persyaratan  dalam  rangka  untuk  mengubah  perilaku  miskin.  Program sebagaiman  dimaksud  merupakan  program  pemberian  uang  tunai  kepada  Rumah  Tangga Sangat  Miskin  (RTSM)  dan  bagi  anggota  keluarga  RTSM  diwajibkan  melaksanakan persyaratan  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Apabila  dikaitkan  dengan  aspek  teori sebagaimana  dikatakan  oleh  Sondang  P.  Siagian  (2015),  mengatakan  efektivitas  adalah pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah  barang  atas  jasa  kegiatan  yang dijalankannya.
Efektivitas  menunjukan  keberhsilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sarana  yang  telah ditetapkan.  Jika  hasil  kegiatan  semakin  mendekati,  berarti  makin  tinggi  efektivitasnya. Kesesuaian  antara  teori   dengan  praktek  terjadi  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  di  Kabupaten  Tegal,  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Tegal  jika  dilihat  dari  proses  pelaksanaan  sudah sesuai  dengan  alur  pelaksanaan  PKH  diantaranya  yaitu  :  penetapan  rumah  tangga  sasaran, proses  sosialisasi,  pelaksanaan  pertemuan  awal  dan  validasi,  pembentukan  Kelompok Penerima  Manfaat  (KPM),  pelaksanaan  pemutakhiran  data  KPM,  pelaksanaan  penyaluran bantuan  dan  pelaksanaan  verivikasi  komitmen  fasilitas  Pendidikan  (fasdik),  fasilitas Kesehatan (faskes) dan kesjahteraan sosial.
Meskipun  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  sudah  dilakukan  oleh  para pendamping   masing-masing.  Komitmen  peserta  Program  Keluarga  Harapan  dalam
memanfaatkan komponen bantuan yang diperoleh seperti komponen Pendidikan, komponen Kesehatan dan kesejahteraan sosial. Beberapa sumber literatur yang diamapti penulis cukup komit  terhadap  kehadiran  peserta  di  fasilitas  Pendidikan  karena  para  peserta  mengetahui resiko atau sanksi yang diperoleh jika anak-anak mereka kehadiran disekolah kurang dari 85% bantuan  akan  dipotong  ataupun  dipending,  sedangkan  komitmen  peserta  pada  fasilitas Kesehatan peserta Program Keluarga Harapan  pada waktu-waktu tertentu waib mengunjungi posyandu atau fasilitas Kesehatan yang terdapat di Desa tersebut.
Di Desa Trayeman untuk penerima bantuan pada komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas dan lansia diatas 70 tahun keatas terdapat satu pesetrta PKH yang masuk dalam kategori tersebut tetapi berdasarkan informasi  dari pendamping bantuan tersebut  belum  tersalurkan  padahal  komponen  kesejahteraan  sosial  sudah  berlangsung  dari tahun 2016. Bisa dikatakan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tegal belum  efektif  karena  melihat  dari  jumalh  peserta  Program  Keluarga  Harapan  penerima manfaat masih belum komit terhadap fasilitas yang diberikan kepada peserta seperti fasilitas Pendidikan,  peserta  Program  Keluarga  Harapan  yang  mempunyai  anak-anak  usia  sekolah lebih memilih untuk tidak melanjutkan Pendidikannya hingga SMA dan sasaran penerimaan bantuan  yang  belum  merata  untuk  masyarakat  Kabupaten  Tegal.  Dalam  pelaksanaan  suatu program tentu tidak menutup kemungkinan timbul suatu hambatan yang dihadapi di lapangan, hambatan tersebut dapat muncul saat program telah dilaksanakan, yang bias diarasakan baik oleh petugas maupun dari masyarakat yang bersangkutan. Apabila dicermati dari informasi yang diperoleh terkait dengan hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten  Tegal  maka  terlihat  bahwa  ada  beberapa  hambatan  yang  dirasakan  oleh pendamping  dan  peserta  PKH,  antara  lain  :  adanya  keterlambatan  dalam  proses pendistribusian  BSB,  masyarakat  yang  menerima  bantuan  PKH  banyak  yang  tidak  terima rumahnya  dilabeli  tulisan  “MISKIN”,  adanya  pengaduan-pengaduan  dari  masyarakat  yang tidak memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH, belum adanya kesadaran dari para peserta  PKH  seperti  tidak  mengumpulkan  raport  anak  untuk  pemutahiran,  tidak mengumpulkan bukti kelahiran dan kesadaran yang kurang seperti menyepelekan pertemuan kelompok.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang mengacu dari sumber literature yang ada maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan jika dilihat dari proses pelaksanaan sudah sesuai dengan  alur  pelaksanaan  PKH  diantarannya  yaitu  :  penetapan  rumah  tangga  sasaran,  proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Kelompok Penerima Manfaat  (KPM),  pelaksanaan  pemutakhiran  data  KPM,  pelaksanaan  penyaluran  bantuan  dan pelaksanaan    verifikasi  komitmen  fasilitas  Pendidikan  (fasdik),  fasilitas  Kesehatan  (faskes)  dan kesejahteraan  sosial.  Aspek  tersebut  sudah  dilaksanakan  oleh  pendamping  PKH  yang  ada  di Kabupaten  Tegal,  namun  demikian  ada  beberapa  keluarga  dalam  pelaksanaan  PKH  seperti  :  a. penetapan  rumah  tangga  sasaran  Program  Keluarga  Harapan  adalah  masyarakat  miskin  yang memiliki anak sekolah, balita dan ibu hamil, tetapi ada dari peserta PKH yang seharusnya tidak layak mendapatkan  bantuan  PKH  karena  keluarga  tersebut  masuk  dalam  kategori  keluarga  mampu,  hal tersebutg  yang  menjadikan  Program  Keluarga  Harapan  belum  tetap  sasaran.  b.  Proses  sosialisasi, proses sosialisasi yang seharsunya dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pertemuan awal dan validasi tetapi  di  Kabupaten  Tegal    sosialisasi  dilakukan  bersamaan  dengan  pertemuan  awal.  Hal  tersebut mengakibatkan  kurangnya  informasi  bagi  masyarakat  tentang  Program  Keluarga  Harapan.  c. Penyaluran bantuan, bantuan langsung yang diperoleh peserta PKH dipergunakan untuk keperluan kebutuhan sekolah anak dan pemenuhan kebutuhan terkait kesehatan bagi anak, tetapi beberapa ada yang  menggunakan  bantuan  tersebut  untuk  keperluan  lain  diluar  komponen.  Bantuan  juga  sering tidak  tepat  waktu  hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  terjadi  keterlambatan  pada  waktu  verifikasi maupun  kendala-kendal  lain,  karena  prosedur  pencairan  dana  bantuan  yang  mengurus  bukan pendamping melainkan langsung dari pusat.
b. Komitmen peserta PKH terhadap Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Komitmen peserta dalam  meningkatkan kesehatan  cukup  komit arena  para  peserta  mengetahui  resiko  ataupun  sanksi yang diperoleh. Hambatan-hambatan yang diraskan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tegal maka terlihat bahwa ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping dan peserta PKH antara lain : adanya keterlambatan pendistribusian BSB, banyak masyarakat yang menerima PKH protes jika rumah mereka dilabeli “miskin”, banyaknya pengaduan dari masyarakat yang  tidak  memperoleh  bantuan  atau  tidak  menjadi  peserta  PKH,  belum  adanya  kesadaran  dari peserta, dan pencairan bantuan yang sering tidak tepat waktu.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulilah  segala  puji  dan  syukur  saya  panjatkan  kepada  Allah  SWT,  berkat  karunianya peneliti  bisa  menyelesaikan  jurnal  ini.  Peneliti  juga  mengucapkan  banyak  terimakasih  kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan jurnal ini. Semoga kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman semua menjadi ladang pahala yang nanti menjadi tabungan kawan-kawan di akhirat kelak. Sekali lagi peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Badan pusat statitik jawa tengah https://fin.co.id/2020/09/26/hari-pertama- penyaluran-beras-bermasalah/. Diakses pada tanggal 4
Des. 2020 pukul 11.00
https://www.neliti.com/id/publications/102
493/efektifitas-program-keluarga-harapan- pkh- dalam-upaya-pengentasan-  kemiskinan-di-n.  diakses  pada  tanngal  5  DES.  2020  pukul 09.00 Kementrian sosial.2011. Buku Panduan Keluarga Harapan.Jakarta.
https://fin.co.id/2020/09/26/hari-pertama-penyaluran-beras-bermasalah/.  Di  akses  pada tanggal 3 Des. 2020 pukul 14.00
Suharto,  Edi.  2013.  Kemiskinan  &  Perlindungan  Sosial  di  Indonesia.  Bandung:  Alfabeta. Suharto,  Edi.  2005.  Analisis  Kebijakan  Publik  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial. Bandung: CV. Alfabeta
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Deas