## AKIBAT HUKUM TERHADAP AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING ATAS PEMBUATAN WASIAT OLEH PEWARIS WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Astrid Athina Indradewi E-mail: astrid.indradewi@uph.edu Dosen Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

## Article Information Abstract
Keywords: foreign heirs; inter- national civil law, inheritance law, Indonesian testament maker, testament.
Kata kunci: Ahli Waris Warga Negara Asing; Hukum
Perdata Internasional; Hukum Waris; Pewaris Warga Negara Indonesia; Surat Wasiat. The creation of a testament is a legal action which an individual can procure during their lifetime. The content of a testament recites the writer’s wishes in regards to their wealth, previously accumulated during their life. A testament in essence is inseperable from inheritance law, as arranged in the second book of Indonesian Civil Code or Burgerlijk Wetboek. With the advancements of technology, an Indonesian citizen can write their testament outside of the country. In relation to this matter, there are several differences in formal laws between the country in which the testament was written and Indonesia. Other things that can be different are the conditions in which the testament can be made and the legal consequences that are caused by the testament maker. This research aims to find  legal  consequences  that  are  bestowed  to  foreign  heirs  from Indonesian testament makers outside the country. The methods used in this research are normative juridical, with a doctrinal and statutes approach. The conclusion of this research is that the testament written by Indonesians staying abroad is legitimate and remains valid as long as the content or essence of the testament is appropriate and in line with the legal system. The appearance of a foreign heir testament not hinder their rights written on the testament.

## Abstrak
Pembuatan surat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang  dilakukan seseorang semasa hidupnya. Isi dari surat wasiat adalah pernyataan yang mengutarakan keinginannya mengenai harta kekayaan pada masa yang akan datang ketika ia meninggal dunia. Wasiat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum waris diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Seiring dengan majunya perkembangan zaman, seorang Warga Negara Indonesia dapat membuat surat wasiat atau testament di luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat perbedaan formalitas-formalitas hukum di negara dimana pewaris Warga Negara Indonesia tersebut sedang berada saat itu, persyaratan pembuatan surat wasiatnya, dan akibat hukum dari surat wasiat terhadap ahli waris yang telah menjadi Warga Negara Asing. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai akibat hukum terhadap ahli waris Warga Negara Asing atas pembuatan wasiat oleh pewaris Warga Negara Indonesia di luar negeri.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris Warga Negara Indonesia di luar negeri akan tetap sah dan berlaku selama isi atau esensi dari surat tersebut sesuai dan sejalan dengan sistem hukum. Terhadap ahli waris Warga Negara Asing tidak mengakibatkan hilangnya hak atas isi dari surat wasiat tersebut.

## A.  Pendahuluan
Pada hakikatnya, pembuatan surat wasiat atau testament merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan yang ditinggalkan saat ia meninggal dunia. 1 Perbuatan hukum ini telah dilindungi oleh Negara Indonesia dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Aturan tersebut menekankan bahwa pada dasarnya seseorang berhak untuk membuat surat wasiat yang di dalamnya terkandung kemauan terakhir dari yang bersangkutan. 2 Pembuatan surat wasiat tersebut seringkali menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Hal ini dikarenakan wasiat dibuat secara sepihak dan berhubungan erat dengan harta kekayaan yang diraih seseorang ketika ia hidup. Secara khusus, melalui wasiat itu pula seseorang melalui pernyataan mengutarakan keinginannya mengenai harta kekayaan pada masa yang akan datang ketika ia meninggal dunia. Umumnya, surat wasiat itu dibuat bertujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah budel warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya ataupun malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut.
Wasiat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum waris. Di Indonesia, terdapat berbagai ragam sistem hukum waris yang berlaku bagi warga Indonesia. 3 Hukum waris yang diatur dalam lingkup perdata barat hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, serta golongan yang menundukkan diri sepenuhnya terhadap hukum perdata barat. Wasiat dikenal dalam sistem hukum Barat, tepatnya diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). Lazimnya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) keturunan Tionghoa atau Timur Asing. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa juga dilakukan oleh golongan/keturunan lainnya dengan 1  M. Wijaya S., Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 5, No. 2, 2014, hal. 107.
2  Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo, I Wayan Wiryawan, Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam mem- peroleh Surat Keterangan Wasiat terkait Permohonan oleh Ahli Waris , Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 1, April 2021, hal. 152. 3  Yanuar Suryadini, Alifiana Tanasya Widiyanti, Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie , Media Iuris, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hal. 242.
24 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Akibat Hukum terhadap Ahli...
cara dan mekanisme penundukan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat. 4 Atas dasar doktrin itu, apabila terdapat seseorang yang tidak tunduk dengan BW tetapi membuat surat wasiat tetap akan mengikat karena dianggap melaksanakan penundukan diri secara sukarela. Terdapat tiga unsur pewarisan menurut BW, yaitu: 5
1)  Seorang pewaris/peninggal warisan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia;
2)  Seseorang atau beberapa ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
3)  Harta warisan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Berdasarkan Pasal 875 BW “Wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.” Menurut pendapat R. Subekti, “Suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia.” 6 Terdapat tiga cara pembuatan wasiat dalam BW, yaitu: testament rahasia ( geheim), testament tak rahasia ( openbaar ), dan testament tertulis sendiri ( olografis ). Dari ketiga cara pembuatan wasiat ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. 7
Isi dari surat wasiat mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta peninggalan pewaris dengan cara yang layak. Dalam suatu wasiat lumrahnya terdapat syarat atau beban untuk dilaksanakan. Syarat tersebut berbeda dengan beban, yang mana dalam hal ini apabila suatu penetapan wasiat diberikan dengan beban maka penerima penetapan itu langsung memperoleh apa yang ditetapkan dalam wasiat tersebut. Di sisi lain, apabila suatu penetapan wasiat diberikan dengan syarat, maka syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum yang berkepentingan menerima apa yang ditetapkan. 8 Isi wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak ( legitieme portie ) dari para ahli waris/Legitimaris. 9 Secara lebih lanjut, Pasal 875 - Pasal 1004 BW memberikan pembatasan dalam pemberian wasiat. 10 Wasiat juga bertujuan untuk mencegah perselisihan, keributan, dan cek cok dalam pembagian harta peninggalan tersebut. 11
Seiring dengan majunya perkembangan zaman, seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dapat membuat surat wasiat atau testament 4  Pratini Salamba, Tinjauan Hukum mengenai Pembagian Harta Warisan menurut KUHPerdata , Lex Adminis- tratum, Vol. 5, No. 6, Agustus 2017, hal. 67.
5  Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 4.
6  R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1998, hal. 93.
7 Oemarsalim, op. cit., hal. 100.
8  Januar Setiawati, Warisan Berupa Hutang Pada Pihak Ketiga Dalam Kaitannya dengan Jaminan Umum Ber- dasarkan Pasal 1131a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574/K/Pdt./2000), Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas   Indonesia,  Depok,  2008, hal. 18.
9 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan- dalam-membuat-surat-wasiat, diakses tanggal 13 Januari 2022.
10  J. Satrio, Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 201-279. 11  Muhammad Fhadel Usman, Pembuatan Surat Wasiat dalam Perencanaan Waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata , Lex Privatum, Vol. 6, No.   5, 2018, hal. 128.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Akibat Hukum terhadap Ahli...
25
di luar negeri. Dalam suatu kondisi apabila WNI tersebut memiliki banyak aset di luar negeri, termasuk tempat tinggal dan usaha, maka terdapat kemungkinan untuk membuat surat wasiat di luar negeri. Ilustrasi lainnya adalah ketika seorang WNI sedang menjalani pengobatan di luar negeri dengan waktu yang cukup lama, bisa saja ia membuat surat wasiat di luar negeri. Di sisi lain, saat ini terdapat banyak kesempatan terhadap perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain yang menyebabkan perpindahan kewarganegaraan. Demikian juga dengan WNI yang dengan berbagai alasannya memilih untuk beralih menjadi Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA). 12 Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian timbul pertanyaan perbedaan formalitas-formalitas hukum di negara dimana pewaris  WNI tersebut sedang berada saat itu, persyaratan pembuatan surat wasiatnya, dan akibat hukum dari surat wasiat terhadap ahli waris yang telah menjadi WNA. Mengingat masing-masing negara di dunia mempunyai sistem hukumya masing-masing yang terkadang berbeda dengan Civil Law System yang dianut oleh Indonesia. Misalnya, seorang WNI yang berada di Australia membuat surat wasiat secara akta berdasarkan Common Law System . Lalu ahli waris dari WNI tersebut telah menjadi WNA Australia. Oleh sebab itu, artikel ini untuk mengkaji akibat hukum terhadap ahli waris WNA atas pembuatan wasiat oleh pewaris WNI di luar negeri.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini memiliki fokus pembahasan terkait dengan akibat hukum terhadap ahli waris WNA atas pembuatan wasiat oleh pewaris WNI di luar negeri. Penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. 13 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan Peraturan Perundang- Undangan ( Statutes Approach )  dan pendekatan Doktrinal ( Doctrinal Approach ). Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait. 14 Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin dari para sarjana bidang hukum. 15 Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan-bahan non- hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dianalisis.
12  Clarinta Trovani, Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan  Indonesia , Universitas Indonesia, hal. 622.
13  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 35.
14  Peter Mahmud Marzuki, loc. cit., hal. 133.
15 Ibid.
26 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Akibat Hukum terhadap Ahli...

## C.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 1.  Keabsahan Pembuatan Wasiat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri
Pada hakikatnya, pembuatan wasiat di dasarkan pada aturan dan Undang-Undang di tempat tinggal terakhir pewaris. Seperti ilustrasi di atas, seorang WNI yang tinggal di luar negeri menulis surat wasiatnya berdasarkan formalitas-formalitas hukum di negara yang bersangkutan sedang berada saat itu. Mungkin saja terdapat perbedaan dalam formalitas bentuk serta tata cara pembuatan surat wasiat antara negara yang menganut sistem Civil Law (Eropa Kontinental) dan sistem Common Law ( Anglo Saxon ) . Terdapat pendapat bahwa surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri tidak memiliki kekuatan hukum karena dalam proses pembuatannya harus disertai dengan akta autentik. Pembuatan akta autentik tersebut merupakan wewenang dari seorang notaris sebagaimana ketetapan aturan di Indonesia. Tetapi dimungkinkan juga keabsahan pembuatan wasiat dilakukan oleh Konsulat Republik Indonesia di negara dimana surat wasiat tersebut dibuat. Jadi di negeri manapun lokasi pembuatan wasiat tersebut tidak akan menjadi permasalahan, asalkan terdapat Konsulat Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang maka dapat menggantikan posisi notaris di Indonesia yang biasa melaksanakannya. 16 Prosedur lainnya adalah dengan cara membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (selanjutnya disebut SKHM) atas pembuatan wasiat yang dibuat di luar negeri oleh WNI dan kemudian dilaksanakan di Indonesia. Notaris akan membuat SKHM berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Pusat Daftar Wasiat (selanjutnya disebut PDW). Oleh karena itu, WNI yang memiliki banyak aset di luar negeri harus membuat surat wasiat di Notaris atau pejabat yang berwenang dimana tempat aset tersebut berada sesuai dengan hukum yang berlaku disana.
Persyaratan pembuatan wasiat yang dibuat di depan notaris salah satunya adalah harus didaftarkan di PDW. PDW merupakan suatu lembaga yang digagas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui situs Direktorat Jenderal AHU yang menyediakan layanan bagi notaris untuk mendaftarkan akta wasiat dan memperoleh tanggal daftar wasiat pada sistem PDW. Hal ini dilakukan untuk dapat menelusuri nantinya bahwa almarhum semasa hidupnya membuat atau tidak membuat surat wasiat. 17 Terdapat pemikiran pada apabila wasiat tersebut tidak didaftarkan di PDW maka dianggap tidak sah dan tidak ada. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab pembuatan surat
16  Rivaldo Joel Saroinsong, Tommy F. Sumakul, Harold Anis, Kekuatan Hukum Pembuatan Testament (Wa- siat) di Luar Negeri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Lex Privatum, Vol. 9, No. 2, Maret 2021, hal. 187.
17  Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo, I Wayan Wiryawan, Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam mem- peroleh Surat Keterangan Wasiat terkait Permohonan oleh Ahli Waris , Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotari- atan, Vol. 6, No. 1, April 2021, hal. 155.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Akibat Hukum terhadap Ahli...
27
wasiat tersebut pembuatan surat wasiat harus memenuhi syarat formil dan materil. Pendaftaran ke PDW hanya sebagai salah satu pemenuhan syarat formil. Dalam keadaan tertentu, WNI yang berada di luar negeri tidak dapat memenuhi syarat formilnya maka harus dilihat syarat materil atau esensinya. Sebagaimana diketahui dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) terdapat dua prinsip yaitu: prinsip nasionalitas (kewarganegaraan) dan prinsip domisili. Indonesia menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16AB ( Algemeine Bepalingen ). Prinsip ini menitikberatkan pada segi personalia yang mana dalam hal ini hukum nasional orang tersebut ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat dan mengikuti kemanapun yang bersangkutan pergi. Dengan demikian bagi WNI, dimanapun ia berada mengenai status dan kewenangan hukumnya akan berlaku Hukum Indonesia. 18
Pengaturan mengenai struktur isi dari surat wasiat tidak dijelaskan pada BW namun demikian dianjurkan pembuatannya di hadapan notaris dalam bentuk akta autentik. Sebagaimana Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan definisi Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Selanjutnya pada Pasal 7 dijelaskan tentang Akta Notaris adalah “akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 BW. Suatu akta autentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil. Oleh sebab itu, akta autentik dapat memberikan kepastian hukum termasuk ahli warisnya atau orang yang mendapat hak kewarisan dari pewaris diperkuat dengan bukti yang sempurna tentang apa yang dinyatakan di dalam akta tersebut. 19
Maka isi surat wasiat atau testament yang dibuat oleh WNI di luar negeri itu sah dan berlaku di Indonesia. Surat tersebut nantinya harus dilaksanakan sebagaimana isinya dengan melakukan penyesuaian terhadap hukum Indonesia. Hal itu tidak boleh sampai merugikan si pembuat wasiat karena bagaimanapun juga perbuatan hukum tersebut sudah dilakukan semasa hidupnya. Semua perbuatan hukum memiliki akibat hukum. Akibat hukum adalah “suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh subyek hukum”. 20 Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan “suatu 18  Zulfa Djoko Basuki, Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional yang dapat Mengemsampingkan Berlaku- nya Hukum Asing dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim , Hukum dan Pembangunan, hal. 203.
19 https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-sebagai-alat-bukti-tertulis-yang- mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurna/, diakses tanggal 19 Januari 2022.
20  Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 192.
28 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Akibat Hukum terhadap Ahli...
akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum”. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 21
Jadi dapat disimpulkan bahwa selama syarat utama materi/isi/ esensi dari surat wasiat atau testament itu sesuai dan sejalan dengan sistem hukum, Undang-Undang, dan aturan di Indonesia maka isi daripada surat tersebut harus diterima. Perbedaan pada syarat formil tidak akan membuat isi dari surat wasiat tidak sah. Persyaratan formil isi dari surat wasiat berhubungan dengan tatacara dalam pembuatan, misalnya di Indonesia apabila membuat wasiat harus dibuat di Notaris lalu bentuknya akta notariil yang dibuat oleh notaris berdasarkan civil law system. Sedangkan di common law system , fungsi dari public notary berbeda dengan notaris pada civil law system. Pada common law system, cukup di stempel saja bukan bentuk akta notariil. Maka tidak harus dilihat bentuk formilnya selama esensi dari wasiat tersebut tidak melanggar Undang- Undang secara sah dan berlaku dapat dijalankan. Undang-Undang dalam hal ini memberikan batasan sedemikian rupa dalam pembuatan surat wasiat. Larangan dalam pembuatan surat wasiat bersifat umum dan khusus. Larangan yang bersifat umum diatur pada Pasal 879 BW. Melalui pasal tersebut secara tegas melarang pengangkatan waris dengan lompat tangan. Sedangkan larangan yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 901 BW, Pasal 905 BW, dan Pasal 908 BW. Salah satunya diatur larangan wasiat antara suami istri apabila perkawinan yang berlangsung tidak dengan izin yang sah. Contoh esensi dari isi surat wasiat yang dilarang sebagaimana tercantum pada Pasal 912 BW adalah “larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membutuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya.” Dengan kata lain, isi dari wasiat diperbolehkan apa saja selama tidak melanggar Undang-Undang. Esensi surat wasiat atau testament yang harus dilihat melainkan bukan syarat formilnya semata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 945 BW bahwa jika seorang WNI membuat wasiat di luar negeri diwajibkan dan diharuskan untuk mengikuti aturan tersebut. 22 Adapun isi dari Pasal 945 BW adalah “seorang Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta autentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lain, di negeri dimana surat wasiat itu dibuatnya.”
21 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 295. 22  Rivaldo Joel Saroinsong, Tommy F. Sumakul, Harold Anis, op. cit.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Akibat Hukum terhadap Ahli...
29

## 2.  Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Atas Pembuatan Wasiat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri
Waris hanya dapat berlangsung karena peristiwa kematian. BW mengatur dua macam cara untuk mendapatkan kewarisan. Pertama, sebagai ahli waris menurut Undang-Undang. Kedua, atas dasar penunjukkan dalam surat wasiat atau testament. Lalu terdapat empat golongan yang berhak menerima warisan, yaitu: 23
1)  Golongan Pertama: Suami dan istri dan anak-anak dari keturunan pewaris yang berhak mendapatkan warisan.
2)  Golongan Kedua: Apabila pewaris belum mempunyai istri atau suami dan anak maka golongan yang berhak adalah orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris.
3)  Golongan Ketiga: Kakek dan nenek. Apabila pewaris tidak mempunyai saudara kandung maka yang berhak menerima waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas baik dari garis ibu dan ayah.
4)  Golongan Keempat : Pada golongan ini, keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup yang berhak menerima warisan.
Secara lebih lanjut, Pasal 852 BW mengatur pihak-pihak mana saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan pasal tersebut dikatakan bahwa “anak-anak atau keturunan yang lahir dari orangtuanya, berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari para orangtuanya, dari garis lurus keatas seperti, kakek dan nenek mereka, atau dari keluarga-keluarga yang sedarah dengan mereka, tanpa membedakan besaran perolehannya baik bagi yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, dan tanpa membedakan siapa yang lahir lebih dulu”. Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) BW menyatakan bahwa ahli waris berhak tas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin baik laik-laki maupun perempuan. Berdasarkan pasal ini pula tidak disebutkan ketentuan terhadap ahli waris yang memutuskan untuk berganti kewarganegaraan. Dengan demikian apabila terdapat perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris tidak menyebabkan gugur atau hilangnya hak dari ahli waris WNA. Perbedaan kewarganegaraan juga tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli waris dari pewaris. Dapat dipahami bahwa ahli waris yang memiliki status WNA tetap memiliki hak mewaris.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa surat wasiat atau testament yang dibuat oleh WNI di luar negeri dapat berlaku secara sah. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan isi dari surat wasiat itu disesuaikan terhadap hukum Indonesia. Mengkaji tentang wasiat tidak akan bisa dilepaskan dengan kajian dari masalah kewarisan. 24
23 https://www.vds-partnerslawfirm.com/pembagian-harta-warisan-menurut-kuh-perdata/,diakses tanggal 19 Januari 2022.
24 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 104.
30 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Akibat Hukum terhadap Ahli...
Pelaksanaan wasiat sendiri baru dapat dilakukan apabila seorang wasiat telah meninggal dunia. Sejalan dengan meninggalnya pewasiat maka saat itu pula si pewasiat juga memiliki kedudukan sebagai pewaris bagi para ahli warisnya. 25 Perlu diingat untuk tidak merugikan pembuat surat wasiat karena bagaimanapun juga perbuatan hukum tersebut telah dilakukan semasa hidupnya.
Akibat hukum terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing atas pembuatan wasiat oleh WNI di luar negeri tidak mengakibatkan hilangnya hak atas isi dari surat wasiat tersebut. Ahli waris berkewarganegaraan asing itu tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan berhak sama halnya dengan ahli waris berkewarganegaraan Indonesia. Adapun perbedaan yang signifikan terletak pada harta warisan yang berupa tanah hak milik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Jadi ahli waris WNA boleh menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang berstatus hak milik tetapi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun WNA tersebut diharuskan untuk mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain. Ahli waris hanya memiliki hak mengambil senilai atau seharga yang sama atas barang yang menjadi obyek budel waris. Misalnya dengan melakukan transaksi jual beli atas tanah hak milik terkait dengan subyek hukum yang lain lalu kemudian hasil dari jual beli tersebut dibagikan kepada ahli waris WNA. Apabila ahli waris berkewarganegaraan asing tetap ingin memiliki tanah itu, maka yang bersangkutan dapat melakukan penurunan hak atas tanah yang semula hak milik menjadi hak pakai. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur hak pakai selain dapat dimiliki oleh WNI, hak ini sebagai satu-satunya hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA di Indonesia. Aturan lainnya yang mengatur hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa WNA dapat menghuni atau menempati rumah di Indonesia dengan cara hak sewa atau hak pakai. Adapun jangka waktu hak pakai di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Lalu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan hak pakai di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak pakai di atas tanah hak milik. Pada Pasal
25  Umar Haris Sanjaya, Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal. 73.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Akibat Hukum terhadap Ahli...
31
53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 juga dijelaskan bahwa hak pakai di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setelah itu wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

## D.  Kesimpulan
Isi surat wasiat atau testament yang dibuat oleh WNI di luar negeri berlaku secara sah di Indonesia selama syarat utama telah terpenuhi dan sejalan dengan sistem hukum di Indonesia. Surat tersebut nantinya harus dilaksanakan sebagaimana isinya dengan melakukan penyesuaian terhadap hukum Indonesia. Perbedaan pada syarat formil tidak akan membuat isi dari surat wasiat tidak sah. Akibat hukum terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing atas pembuatan wasiat oleh WNI di luar negeri tidak menyebabkan gugur atau hilangnya hak dari ahli waris WNA. Perbedaan kewarganegaraan juga tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli waris dari pewaris.

## E.  Saran
Dapat dipahami bahwa ahli waris yang memiliki status WNA tetap memiliki hak mewaris. Adapun perbedaan yang signifikan terletak pada harta warisan yang berupa tanah hak milik. Apabila ahli waris berkewarganegaraan asing tetap ingin memiliki tanah tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan penurunan status hak atas tanah yang semula hak milik menjadi hak pakai.

## F. Daftar  Pustaka

## Buku
Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
J. Satrio, 1992, Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung.
Oemarsalim, 2006, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005,  Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.
R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
R. Subekti, 1998, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
Sajuti Thalib, 2000, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal
Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo, I Wayan Wiryawan. Jurnal: Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam memperoleh Surat Keterangan Wasiat terkait
Akibat Hukum terhadap Ahli...
Permohonan oleh Ahli Waris , Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 1, April 2021.
Clarinta Trovani. Jurnal: Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris
B e r k e w a r g a n e g a r a a n
Indonesia , Universitas Indonesia.
M. Wijaya S.. Jurnal: Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 5, No. 2, 2014.
Muhammad Fhadel Usman. Jurnal: Pembuatan Surat Wasiat dalam Perencanaan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Lex Privatum,   V o l . 6, No. 5, 2018.
Pratini Salamba. Jurnal: Tinjauan Hukum mengenai Pembagian Harta Warisan menurut KUHPerdata , Lex Administratum, Vol. 5, No. 6, Agustus 2017.
Rivaldo Joel Saroinsong, Tommy F. Sumakul, Harold Anis. Jurnal: Kekuatan Hukum Pembuatan Testament (Wasiat) di Luar Negeri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Lex Privatum, Vol. 9, No. 2, Maret 2021.
Umar Haris Sanjaya. Jurnal: Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, J u n i 2018. Yanuar Suryadini, Alifiana Tanasya Widiyanti. Jurnal: Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie , Media Iuris, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
Zulfa Djoko Basuki, Jurnal: Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional yang dapat Mengemsampingkan Berlakunya Hukum Asing dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim , Hukum dan Pembangunan, Vol. 26, No. 3, 1996.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Sususn, dan Pendaftaran Tanah.

## Internet
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54a26aef28cfb/ pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat, diakses tanggal 13 Januari 2022.
Akibat Hukum terhadap Ahli...
https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-sebagai- alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang- sempurna/, diakses  tanggal 19 Januari 2022.
https://www.vds-partnerslawfirm.com/pembagian-harta-warisan-menurut- kuh-perdata/, diakses tanggal 19 Januari 2022.

## Tesis
Januar Setiawati, Tesis: Warisan Berupa Hutang Pada Pihak Ketiga Dalam Kaitannya dengan Jaminan Umum Berdasarkan Pasal 1131a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574/K/Pdt./2000), Magister Kenotariatan,  Universitas  Indonesia,  Depok, 2008.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Akibat Hukum terhadap Ahli...