## ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH
Dyah Palupiningtyas 1) , Nina Mistriani 2) , Tuwuh Adhistyo Wijoyo 3)
Email : 1 dyah.stiepari@gmail.com, 2 ninamistriani.stiepari@gmail.com,
3 zefanya.adhistyo@gmail.com
1,3) Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang 2) Program Studi Pariwisata, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pengamatan  lingkungan  internal  dan  eksternal  yang diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  model  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan cara dokumentasi dan pengamatan. Teknik analisis data menggunakan beberapa prosedur pengurangan data, tampilan data  dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan  pariwisata  dalam  kegiatan  ekonomi  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  tentunya dengan  adanya  SDM  Pariwisata  pada  lingkungan  internal  pariwisata  melalui  pokdarwis. Sedangkan lingkungan eksternal mulai dari adanya gagasan yang berawal dari pemerintah .
Kata kunci: Lingkungan Internal, Lingkungan Eksternal, Pariwisata, dan Ekonomi.

## Abstract
This study aims to analyze the internal and external environment observations that are expected to affect  economic  activity  in  local  communities.  This  research  was  conducted  with  a  qualitative approach with a descriptive model. Data collection techniques carried out through documentation and  observation.  The  data  then  analyzed  using  several  data  reduction  procedures,  data  displays, and  conclusions.  The  results  showed  that  tourism  success  in  economic  activities  could  benefit  the community,  of  course,  with  the  existence  of  Tourism  HR  in  the  internal  environment  of  tourism through  Pokdarwis.  In  contrast,  the  external  environment  starts  with  ideas  originating  from  the government.
Keywords: Internal Environmental, External Environmental, Tourism, and Economy.

## PENDAHULUAN
Kekayaan  alam  Indonesia  menyimpan  banyak  potensi sekaligus peluang berharga untuk membangun kepariwisataan  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pemerintah memiliki  peranan  penting  dalam  menggali  potensi  dan membuat kebijakan terhadap pengembangan kepariwisataan,  sehingga  masyarakat  lokal  tergugah kesadarannya  untuk  menggali  potensi  dan  bergerak membangun  desa  maupun  kota  masing-masing.  Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  kepuasan  dan  kesenangan  (Sumedi, Simatupang, Sinaga, & Firdaus, 2016).
Menurut  Kedeputian  Bidang  Kependudukan  dan Ketenagakerjaan,  2018  yaitu    Tingkat  kemiskinan  di Indonesia pada tahun 2018 akhirnya dapat menembus di bawah  satu  digit,  yaitu  9,82  persen  pada  bulan  Maret
dan  terus  menurun  menjadi  9,66  persen  pada  bulan September  yang  lalu.  Penurunan  angka  kemiskinan tersebut  terjadi  di  hampir  seluruh  provinsi.  Banyak negara  di  dunia  dihadapkan  pada  permasalahan kemiskinan,  tak  terkecuali  Indonesia.    Oleh  karena  itu dibutuhkan  pengelolaan  pariwisata  memiliki  dampak trickle  down  effect  bagi  masyarakat  lokal  (Rosiadi, Setiawan, & Moko, 2018).
Kepedulian  dan  komitmen,  serta  peran  pemerintah dalam  upaya  pengelolaan  masyarakat  di  bidang kepariwisataan  telah  diatur dan  tertuang dalam  UU  No. 10 Tahun 2009 pengganti UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan  yang menyebutkan  bahwa  dampak  yang diakibatkan  dari  pengembangan  kepariwisataan  berupa peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  pengurangan angka  kemiskinan  dan  pengangguran,  serta  pelestarian lingkungan.  Sebagai  upaya  nyata,  pada  tahun  2010- 2017,  pemerintah  Indonesia  giat  mencanangkan  Visit Indonesia  sebagai  upaya  mempromosikan  destinasi
pariwisata  Indonesia  kepada  wisatawan  mancanegara maupun  lokal  (Bappenas,  2018).  Tahun  kunjungan tersebut  mampu  menarik  wisatawan  mancanegara maupun lokal untuk berwisata di Indonesia.
Sejak  adanya  kebijakan  tentang  kepariwisataan itulah,  pengembangan  desa-desa  wisata  di  Indonesia mulai  bermunculan.  Salah  satunya  adalah  Jawa  Tengah yang  merupakan  daerah  tujuan  wisata  nasional  kedua. Tak  ketinggalan  kabupaten  Demak  Jawa  tengah berlomba-lomba  menggali  potensi  lokal  untuk  merintis desa  wisata  berbasis  budaya,  alam  maupun  ekonomi. Hal ini juga didukung kekayaan alam dan kearifan lokal, Jawa  Tengah  mampu  menunjukkan  eksistensi  dan prestasi nasional di sektor pembangunan pariwisata.
Salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Tengah  yang  sedang mengembangkan  potensi  pariwisata  adalah  Kabupaten Demak.  Banyak  masyarakat  yang  menganggap  bahwa Kabupaten Demak tidak banyak memiliki tempat wisata khas.  Namun,  seiring  perkembangan  pembangunan, kabupaten  tersebut  ternyata  mempunyai  potensi  besar bagi  pengembangan  kegiatan  pariwisata  dan  pangan. Potensi hasil  laut  dan  wisata  sangat  besar  serta  terbuka untuk  dikembangkan.  Daya  tarik  wisata  Kabupaten Demak merupakan perpaduan harmonis antara kekayaan alam, kebudayaan tradisional, dan cara hidup masyarakatnya.  Kabupaten  Demak  telah  mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dengan  beberapa  kebijakan  yang  telah  diambil.  Salah satu kebijakan Pemkab Demakdi bidang kepariwisataan ialah  pengembangan  destinasi  pariwisata  di  kawasan Penangkaran burung hantu atau Desa Wisata Tlogoweru.  Terbukti  daya  tarik  wisata  Penangkaran burung  hantu  mulai  ramai  didatangi  wisatawan  dalam dan  luar negeri  pada  saat  itu.    Pengelolaan hal  tersebut berdampak  pada  kunjungan  wisata,  namun  di  sisi  lain menguatkan antar pengelola wisata maupun masyarakat.
Kabupaten  Demak  yang  memiliki  potensi  alam  dan budaya yang sangat besar. Potensi tersebut saat ini telah dimanfaatkan sebagai atrakasi wisata (tourist attraction) dengan  cara  dikembangkan  dan  dikelola  secara profesional.  Pengembangan  potensi-potensi  wisata tersebut  tidaklah  terlepas  dari  campur  tangan  pihak pengelola  sebagai  inisiator  dalam  rangka  mewujudkan Kabupaten  Demak  banyak  diminati  wisatawan.  Selain lokasinya  yang  masih  alami  dan  asri,  Desa  Wisata dikelola  kelompok  sadar  wisata.  Dengan  demikian penelitian  bertujuan  untuk  melakukan  investigasi dampak  internal  dan  eksternal  terhadap  peningkatan ekonomi  masyarakat  lokal  di  Kabupaten  Demak  Jawa Tengah.

## METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk  mengetahui  latar  belakang  terbentuknnya  desa wisata  dan  menjelaskan  trickle  down  effect  pariwisata dapat  berkembang  (Ridjal,  2006).  Dari  berbagai  faktor pengamatan internal  dengan melihat  potensi  daya  tarik, bentuk-bentuk  kegiatan  pengelolaan  masyarakat yang
dilakukan  oleh  pengelola  yaitu  Pokdarwis  dan  melalui pengembangan  desa  wisata.  Peneliti  mengunakan metode  kualitatif,  karena  permasalahan  penuh  makna, holistik,  kompleks  dinamis,  sehingga  peneliti  mampu memahami  sistuasi  sosial  secara  mendalam.  Dalam penelitian ini yang menjadi informannya dibagi dalam 3 kluster yaitu:
1. Pemerintah
a. Kepala  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten Demak dan Staffnya.
b. Fasilitator  PNPM  Mandiri  Pariwisata  Kabupaten Demak.
c. Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
2. Pengelola Wisata
a. Ketua Kelompok Sadar Wisata.
b. Ketua Pemandu.
3. Masyarakat dan Pengunjung
a. Penjual Makanan dan Kerajinan.
b. Tokoh Masyarakat.
c. Masyarakat sekitar.
d. Pengunjung wisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten  Demak  yang  memiliki  luas  89.743  Ha  dan terbagi  dalam  14  kecamatan  yang  terdiri  dari  243  desa dan  6  kelurahan.  512  dusun,  6.326  Rukun  Tetangga (RT)  dan  1.262  Rukun  Warga  (RW).  Wilayah Kabupaten  Demak  memiliki  luas  89.743  Ha.  Adapun batas administrasinya meliputi:
a. Sebelah Utara   : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
b. Sebelah Timur  :  Kabupaten  Kudus  dan  Kabupaten Grobogan
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
d. Sebelah Barat   : Kota Semarang
Adapun  beberapa  potensi  kebudayaan  pariwisata sejarah/budaya seperti potensi: Sejarah kerajaan Demak, Peninggalan Kepurbakalaan, Keaneka ragaman kesenian,  baik  dari  rumpun  maupun  jenis  kesenian  dan festival,  Nilai-nilai  Tradisional,  Permuseuman,  Bahasa, Aksara,  dan  Sastra  dan  Seni  Kriya.  Masyarakat  Demak yang  Agraris,  Seni  budaya  yang  mengakar  di  tengah- tengah masyarakat  pedesaan.  Potensi  wisata  Kabupaten Demak  terdiri  dari  berbagai  jenis  wisata  yaitu  wisata alam, sejarah, keluarga, religi, belanja, pertunjukan, seni budaya, kuliner khas, dan konservasi alam.

## Pengamatan Terhadap Aspek Lingkungan Internal
Hasil  penilaian  dan  kajian  terhadap  aspek  lingkungan internal yaitu:
a. Faktor-faktor  lingkungan  Internal  yang  mempunyai kekuatan  peluang  untuk  pengembangan  potensi wisata  di  Kawasan  Pariwisata  Kabupaten  demak, seperti:
1) Potensi  seni  budaya  yang  mengakar  pada masyarakat.
2) Potensi  alam,  sebagai  unsur  wisata  lingkungan dan petualangan.
ISSN : 2339-1510
3) Demak  berdekatan  dengan  pintu  gerbang  tujuan wisatawan.
4) Perhatian  Pemerintah  Daerah  dalam  bidang pariwisata  dinyatakan  pariwisata  sebagai  salah satu visi.
5) Kawasan  pendidikan  Samata  sebagai  sebagai salah  satu  visi  dan  unsur  stimulasi  promosi Demak
6) Memiliki  potensi  alam/wisata,  seni  dan  budaya tradisi  yang  beraneka  ragam  dan  peninggalan sejarah serta atraksi wisata.
7) Potensi  ekonomi  pariwisata  relatif  besar  dan menjanjikan untuk meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
8) Dengan  Otonomi  Daerah,  PEMDA  akan  mampu meningkatkan  pembangunan  destinasi  baru khususnya  pengembangan  daya  tarik  wisata, usaha jasa dan sarana wisata.
9) Adanya master plan atau rencana pengembangan pariwisata  Kabupaten  demak  secara  terpadu (RIPPDA Kabupaten demak).
10) Telah  tersedianya  standar,  pedoman  teknis, kriteria  dan  prosedur  pengelolaan  kebudayaan dan pariwisata.
11) Adanya  sarana  informasi  kepariwisataan  bagi masyarakat.
12) Adanya  jalinan  kerja  sama  antara  Pemerintah Daerah,  pelaku  pariwisata  dan  komponen pariwisata  untuk  menyamakan  presepsi  dalam meningkatkan pembangunan pariwisata.
13) Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi untuk melakukan promosi. 14) Tersedianya sumber daya manusia
kepariwisataan.
15) Tersedia  fasilitas  pendukung  yang  memadai seperti hotel, restoran, perbankan, dll.
16) Adanya  sarana  transportasi  yang  mendukung  ke Kabupaten demak.
17) Keramahtamahan  penduduk  atau  masyarakat Kabupaten demak.
18) Keamanan dan stabilitas yang cukup baik.
19) Pelayanan  umum  (polisi,  Kantor  pos,  telepon) yang baik.
b. Faktor-faktor yang dianggap sebagai kelemahan dari peluang  pengembangan  potensi  wisata  di  Kawasan Pariwisata Kabupaten demak, seperti:
1) Daya  tarik  wisata  kurang  memiliki  daya  saing baik  dari  sisi  fasilitas,  penataan  lingkungan  dan pengolahan
2) Beberapa  ruas  jalan  menuju  daya  tarik  wisata baik  alam  maupun  budaya  kurang  memadai (jalan pengerasan/tanah)
3) Arus  lalu  lintas  dari  ibu  kota  kabupaten  dengan kawasan wisata Demak berjauhan
4) Kurangnya  aksesibilitas  menuju  obyek  wisata dan daya tarik wisata potensial
5) Kekayaan  kesenian  belum  secara  optimal dimanfaatkan,  terutama  bagi  pagelaran  kesenian yang  regular  dan  bersifat  setiap  saat  dapat disajikan
6) Perlindungan terhadap Benda-benda Cagar Budaya  (BCB)  yang  tersebar  di  berbagai tempat belum terintervikasi dan perlindungan hukum
7) Promosi  pariwisata  Demak  sangat  terbatas  dan peran  promosi  masih  dianggap  sebagai  sesuatu yang mahal dan mubassir
8) Belum  efektifnya  kegiatan  pemasaran  produk dan paket wisata terpadu
9) Lemahnya  investasi  swasta  sektor  pariwisata, berakibat  kepada  kurang  berkembangnya  usaha pariwisata
10) Kurang tersosialisainya standar, pedoman teknis, kriteria  dan  prosedur  pengembangan  nilai budaya.
11) Database  kebudayaan  dan  pariwisata  yang tersedia  belum  mampu  mendukung  kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan  sektor  kebudayaan  dan  pariwisata yang aktual
12) Masih  rendahnya  apresiasi  dan  kecintaan terhadap budaya dan produk lokal
13) Belum  optimalnya  peran  masyarakat  dan  insan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan
14) Belum  optimalnya  pola  kemitraan masyarakat  di bidang kepariwisataan
15) Terbatasnya  sumber  daya  manusia  professional dan  memadai  yang  dapat  meningkatkan  industri pariwisata di Kabupaten demak
16) Rendahnya  pengelolaan  destinasi  pariwisata khususnya  dalam  pengemasan  daya  tarik  wisata ke  dalam  produk  pariwisata  dan  paket-paket wisata
17) Belum adanya produk usaha jasa dan sarana yang berdaya saing tinggi 18) Kuantitas dan kualitas barang-barang cinderamata yang dijual masih sangat terbatas
19) Biro perjalanan atau paket wisata yang melayani wisatawan  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif  belum  memadai  dan  masih  sangat terbatas.
c. Faktor-faktor  yang  dianggap  sebagai  ancaman  bagi pengembangan potensi wisata di Kawasan Pariwisata Kabupaten demak, seperti:
1) Kelestarian  lingkungan  akan  terancam  oleh kepentingan  lain  yang  menghasilkan  pendapatan lebih besar.
2) Kawasan  Demak  yang  memiliki  kekuatan  pasar wisatawan  akan  menjadi  kekuatan  pasar  daerah lain  yaitu  Demak  akan  menjadi  Tourist Generating bagi daerah lain.
3) Promosi  yang  kurang  gencar  berakibat  kepada kelesuan bisnis usaha pariwisata.
4) Masyarakat  Demak  akan  kehilangan  nuansa  ke- Demakan  tanpa  pemulian  dan  pengkayaan budaya Demak.
5) Apresiasi  dan  kecintaan  masyarakat  terhadap budaya  dan  produk  lokal  masih  rendah  antara lain karena keterbatasan informasi.
6) Kurangya  pemahaman  masyarakat  terhadap pelestarian (BCB) benda cagar budaya.
ISSN : 2339-1510
7) Lemahnya  SDM  pengelola  peninggalan  sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal, serta pengelolaan daya tarik wisata. 8) Pembangunan destinasi
yang kurang memperhatikan  aspek  kepentingan  dan  manfaat bagi masyarakat lokal.
9) Adanya kesamaan potensi kepariwisataan dengan daerah lain.
10) Masuknya pengaruh budaya asing yang berkembang di masyarakat.
11) Meningkatnya  minat  masyarakat  sendiri  untuk melakukan perjalanan wisata ke daerah lain.
Berdasarkan  uraian  hasil  identifikasi  dan  klasifikasi situasi  terhadap  aspek  internal  dan  eksternal  organisasi maka  secara  garis  besar  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat sejumlah indikator yang selanjutnya disebut isu strategis  yang  dihadapi  dan  berpengaruh  terhadap pengembangan  kawasan  pariwisata  di  Kabupaten Demak. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja dan  pelaksanaan  program  di  lapangan  apakah  terdapat kesesuaian  atau  tidak  antara  tujuan-tujuan  yang  ingin dicapai  sebelumnya  dengan  hasil  evaluasi  terhadap program-program  tersebut  nantinya.  Dengan  demikian, Dinas  kebudayaan  dan  pariwisata  telah  melaksanakan tahapan  kegiatan  berupa  analisis  situasi  terhadap lingkungan internal dan eksternal agar dapat mengetahui kriteria-kriteria  dalam  menentukan  serta  melakukan pemetaan  terhadap  isu-isu  strategis  dalam  internal- eksternal  organisasi  sehingga  dapat  lebih  memberikan efektivitas terhadap tujuan-tujuan organisasi.
Identifikasi Isu Strategis Kegiatan identifikasi isu-isu strategis  terkait  faktor-faktor  lingkungan  organisasi yang terkait dengan isu aktual yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  ini  bertujuan  untuk memenuhi faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan permasalahan  yang  dihadapi  dan  solusinya.  Untuk pencapaian  tujuan  dengan  pencapaian  tingkat  kinerja yang  diinginkan,  maka  hambatan-hambatan  tersebut perlu menjadi pertimbangan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal organisasi. Berdasarkan hasil observasi  terhadap  pengelolaan  kawasan  pariwisata  di Kabupaten  demak  dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah isu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten demak.

## Strategi Pengembangan Potensi Kepariwisataan
Berdasarkan  uraian  hasil  identifikasi  terhadap  isu-isu strategis  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  beberapa  faktor  yang memiliki dan  merupakan potensi  yang  dapat  dijadikan  peluang  jangka  panjang yang  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  proses pengembangan  pariwisata  daerah  di  Kabupaten  demak, tetapi  di  sisi  lain  peluang  tersebut  masih  sangat  minim untuk  dipandang  sebagai alat  untuk  penguatan  terhadap kekuatan yang ada agar dapat memaksimalkan visi misi yang telah ditetapkan sebelumya, sehingga tujuan-tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara lebih maksimal dan  komprehensif,  terutama  dalam  perumusan  dan pengambilan  strategi  dan  pengembangan  alternatif-
alternatif strategi serta variasinya.  Dalam hal ini, minat, ekspektasi,  preferensi,  golongan  umur,  jenis  kelamin wisatawan sangat mempengaruhi kecenderungan tingkat perkembangan pariwisata (Kusworo & Damanik, 2002).
Strategi pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata meliputi: Aspek Regulasi. Penguatan  Instrumen kebijakan  dan  penguatan  sistem  regulasi  pariwisata dalam  pemanfaatan  dan  pengembangan  fungsi  kawasan untuk  mendukung  potensi  pariwisata.  Kelemahan  yang mendasar  pada  birokrasi  tidak  lain  adalah  kelemahan dalam  sistem  koordinasi.  Pada  pemerintahan  sekarang ini,  banyak  kebijakan  lintas  sektoral  yang  terbengkalai, karena  masalah  birokrasi.  Jika  hendak  mengatasi masalah  itu,  kita  perlu  membangun  sistem  koordinasi yang  diwajibkan  UU  agar  sektor  terkait  memberikan dukungan  kuat  terhadap  kebijakan  dan  program  untuk pencapaian  tujuan  dan  sasaran  pariwisata  serta  efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal ini Berdasarkan  keterangan  Kepala  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Drs.  Rimba  Alam  A.Pangerang,  M.Si,  yang menyatakan  bahwa:  “Pemerintah  daerah  sebagai fasilitator  turut  mendukung  dengan  kebijakan  melalui regulasi atau peraturan daerah yang dapat mengakomodasi  industri  pariwisata  di  Kabupaten demak”.  Demikian  pula  keterangan  yang  diungkapkan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Andi Baso Makkulau, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan  perannya,  pemerintah  harus  menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan  dan  meningkatkan  jumlah  kunjungan wisatawan  yang  nantinya  bermuara  pada  pemberian manfaat  ekonomi  bagi  industri  pariwisata  dan masyarakat  lokal.  Selain  itu  juga  di  dukung  oleh industri-industri pendukung pariwisata lainnya”.
Berkenaan  dengan  otonomisasi  daerah,  dalam pelaksanaan  pembangunan  dituntut  adanya  fungsi pengawasan  secara  optimal  pada  pengembangan kebudayaan  dan  pariwisata  daerah  Kabupaten  demak. Dimana Belum optimalnya pengawasan secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan efektifitas  dan  pengendalian  pembangunan  kebudayaan dan  pariwisata,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  demak  perlu  membuat  peraturan  daerah (PERDA) yang terkait dengan pengembangan pariwisata  yang  berbasis  budaya  dan  sejarah.  Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan  pariwisata  daerah,  pemerintah  daerah harus  melakukan  berbagai  upaya  dalam  pengembangan sarana dan prasarana pariwisata (Badarab, Trihayuningtyas, & Suryadana, 2017).
Dengan  demikian,  diharapkan  pengelola  pariwisata yang  masih  menggunakan  manajemen  tradisional  akan lebih terbuka, aspiratif, dan sinergis dengan masyarakat setempat.  Dengan  mengoptimalkan  fungsi  dan  peran pemerintah  dalam  upaya  penyiapan  regulasi  terhadap pengembangan pariwisata berupa PERDA dan peraturan pendukung  lain,  fungsi  pengawasan  dan  keterlibatan dunia usaha dalam investasi pariwisata serta penyediaan
infrastruktur  pendukung  pariwisata.  Aspek  Manajemen Pembangunan  Sarana  Prasarana  DTW  yang  menunjang dan  mencakup  pengembangan  infrastruktur  kawasan wilayah  pariwisata.  Peningkatan  dukungan  sarana prasarana  serta  infrastruktur  pendukungnya  guna menunjang  aksesibilitas  objek  dan  atau  kawasan  yang telah  ada.  Adanya  sarana  dan  prasarana  yang representatif  pada kawasan  site  wisata merupakan  daya tarik  tertentu  untuk  dikunjungi  wisatawan  lokal  dan wisatawan  mancanegara.  Namun,  kondisi  sarana  dan prasarana tersebut belum memadai.
Meningkatkan  mekanisme  pola  jaringan  kemitraan masyarakat  dan  pengembangan  peran  serta  aktif  serta pengelolaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata  setempat  (Hutomo,  2000).  Dalam  usaha pengembangan  kebudayaan  dan  Pariwisata  di  daerah Kabupaten  demak,  keterlibatan  hubungan  kemitraan stakeholder  yang  berbasis  kerakyatan  saat  ini  belum optimal.  Oleh  karena  pengembangan  usaha  pariwisata dan  budaya  diarahkan  kepada  adanya  kebersamaan  dan kesadaran  dalam  pengembangan  suatu  kawasan  usaha wisata,  dan  nilai-nilai  kebudayaan  dan  peninggalannya. Di  dalam  pengembangan  pariwisata  yang  berbasis masyarakat,  maka  kebijakan  pengembangan  yang dilakukan  diarahkan  untuk  menghasilkan  manfaat  yang sebesar-besarnya  bagi  masyarakat,  salah  satu  strategi adalah  bagaimana  memberdayakan  budaya  lokal,  mutu lingkungan dan memberdayakan kreativitas masyarakat. Hal ini berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Drs.  Bejo  Mulyo  M.Si, yang  menyatakan  bahwa:  “Dampak  pembangunan daerah  diharapkan  pula  dapat  terlihat  dampaknya kepada  masyarakat,  apakah  dunia  pariwisata  dapat menunjang  kehidupan  masyarakat  dan  mengetahui kekurangan yang ada untuk segera di benahi.”
Dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  sejak awal,  maka  akan  lebih  terjamin  kesesuaian  program pengembangan  dengan  aspirasi  masyarakat  setempat serta  bagaimana  membuat  suatu  kawasan  wisata  yang mampu  membuka  peluang  pelibatan  aktif  masyarakat sebagai  subyek  dalam  kegiatan  industri  pariwisata. Dengan  demikian,  berbagai  terobosan  atau  inovasi dalam  pengembangan  pariwisata  ini  akan  memberikan nilai  terhadap  pengembangan  daerah  dan  pengelolaan masyarakat.  Pengembangan  pariwisata  pada  dasarnya adalah  pengembangan  masyarakat,  wilayah,  dan selanjutnya  perlu  didasarkan  pada  kriteria  sebagai berikut:
1. Memajukan  tingkat  hidup  masyarakat  sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal
2. Meningkatkan  tingkat  pendapatan  secara  ekonomis sekaligus  mendistribusikan  secara  merata  pada penduduk lokal
3. Berorientasi pada pengembangan wiraswasta berskala  kecil  dan  menengah  dengan  daya  serap tenaga  kerja  tinggi  dan  berorientasi  pada  teknologi kooperatif
4. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai  agen  penyumbang  tradisi  budaya  dengan dampak negatif seminim mungkin
5. Menciptakan suatu produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dan  pariwisata  yang  berbekal  modal budaya untuk memperoleh kemandirian dan kesejahteraan ekonomi sendiri.
Hal  itu  menuntut  adanya  perhatian  yang  lebih  dari para  pengambil  kebijakan  sektor  pariwisata  untuk mempertimbangkan kembali pola pengembangan kawasan  wisata  agar  masyarakat  sekitar  lebih  dapat merasakan  manfaatnya.  Dengan  kata  lain  bagaimana membuat  suatu  kawasan  wisata  yang mampu membuka peluang  pelibatan  aktif  masyarakat  sebagai  subyek dalam kegiatan industri pariwisata bukan hanya sekedar sebagai obyek.
Penetapan  Visi  Organisasi  yang  Efektif  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan, dapat  ditempuh  dengan  cara  menetapkan  kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program kerja  operasional  merupakan  proses  penentuan  jumlah dan  jenis  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  rangka pelaksanaan  suatu  rencana.  Program  ini  merupakan penjabaran  rinci  tentang  langkahlangkah  yang  diambil untuk menjabarkan kebijakan.
Sedangkan kegiatan operasional merupakan penjabaran  dari  program.  Penjabaran  program  dan kegiatan ini memiliki tingkat kerincian yang disesuaikan dengan  kebutuhan  sebagaimana  diuraikan  dalam kebijakan. Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan  dengan  fungsi  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  demak.  Program  yang  ada  dibagi ke  dalam  program  SKPD  dan  program  kewilayahan. Program  ini  dilengkapi  dengan  indikator  terukur  dalam pencapaian hasilnya.

## Arah, Titik Berat dan Sasaran Pengembangan
Dari  rumusan  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  pedoman penyusunan  rencana  pelaksanaan  pengembangan  yang dilakukan,  arah,  dan sasaran pengembangannya dijabarkan, sebagai berikut:
1. Arah Pengembangan
a. Dalam  rangka  pengembangan  kepariwisataan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan  program  dan  prioritas  rencana pengembangan  kepariwisataan  secara  terpadu antara instansi terkait, dengan didukung kemampuan  aparatur  dalam  pelaksanaan  tugas pengembangan penyelenggaraan urusan kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
b. Pembinaan  pemasyarakatan  asset  pariwisata daerah perlu diarahkan kepada usaha untuk lebih memperkenalkan  kekayaan  budaya  dengan  tetap ditunjang sebagai usaha pengembangan atas daya tarik  wisata  dengan  jalan  menyediakan  sarana dan  prasarana  yang  memadai  pada  setiap kawasan obyek wisata yang ada.
ISSN : 2339-1510
c. Pengembangan daya tarik wisata perlu diarahkan kepada  penetapan  daya  tarik  wisata  andalan dengan  didukung  peningkatan  mutu  atas  kondisi sarana  dan  prasarana  yang  ada  serta  diikuti  oleh upaya pelestarian lingkungan hidup.
d. Pengembangan  kepariwisataan  daerah  dalam rangka  peningkatan  atas  sumber  penerimaan daerah perlu diarahkan pada penyempurnaan dan peningkatan  unsur  bina  wisata,  pemasaran produk  wisata  serta  penetapan  peraturan  daerah mengenai  izin  usaha  dalam  pengelolaan  pada suatu kawasan wisata.
2. Titik Berat Pengembangan
a. Titik  berat  bidang  obyek  dan  atraksi  wisata yakni:
1) Melakukan  peningkatan  usaha  penggalian dan  pelestarian  nilai-nilai  kebudayaan  yang berkaitan  dengan  atraksi  budaya,  permainan rakyat dan kesenian tradisionil serta tata adat dengan  tetap  memperhatikan  pengembangan daya  wisata  lainnya.    Di  dalam  menciptakan tingkat  hubungan  keserasian  dan  keselarasan guna  mendukung  kemajuan  pembangunan daerah,  maka  titik  berat  dimaksud  disertai dengan upaya pembinaan kemampuan aparatur  serta  kesadaran  masyarakat  dalam semua lapisan sampai pada tingkat pemerintahan kelurahan dan desa.
2) Perlunya pengendalian pertumbuhan usaha di bidang  rekreasi  dan  hiburan  umum  dalam rangka menunjang
pengembangan kepariwisataan daerah.
b. Titik berat bidang sarana wisata
1) Peningkatan  mutu  pengelolaan  hotel  dan rumah makan.
2) Usaha  pembinaan  secara  simultan  dilakukan bekerjasama  dengan  satuan-satuan  organisasi hotel dan rumah makan.
c. Titik  berat  bidang  promosi  wisata  yaitu peningkatan  mutu  informasi,  bimbingan  dan pemasaran  daya  tarik  wisata  budaya,  daya  tarik wisata  alam  maupun  daya  tarik  minat  khusus. Untuk  mencapai  peningkatan  mutu  dimaksud, maka  titik  berat  pengembangan  bidang  promosi wisata ini perlu didukung dengan pola kerjasama terpadu  antara  pihak  pemerintah  daerah,  swasta maupun  satuan-satuan  organisasi  pengendalian dan pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
3. Sasaran Pengembangan
a. Sasaran bidang daya tarik wisata
1) Penciptaan  bentuk  atraksi  daya  tarik  wisata budaya  sebagai  daya  tarik  wisata  andalan daerah sesuai latar belakang kesejarahan yang dimiliki dalam rangka menjadikan Kabupaten demak  sebagai  pusat  pengembangan  budaya di Provinsi Jawa Tengah.
2) Peningkatan mutu dan daya tarik wisata alam melalui pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas  yang  dimiliki  guna  menunjang
pengembangan  wisata minat  khusus, rekreasi dan hiburan umum.
b. Sasaran bidang sarana wisata
1) Menumbuh  kembangkan  mutu  pengusahaan jasa perhotelan baik yang dikelola oleh badan usaha maupun perorangan berdasarkan syarat kesehatan, kebutuhan jumlah dan luas kamar, fasilitas  serta  syarat  lain  yang  berkaitan dengan prosedur perizinan yang ada.
2) Menumbuhkembangkan  mutu  dan  syarat pelayanan  rumah  makan  berdasarkan  syarat kesehatan  makanan  dan  minuman  serta fasilitas  lain  yang  berkaitan  dengan  prosedur perizinan yang berlaku.
c. Sasaran bidang promosi dan pemasaran wisata 1) Peningkatan  atas  mutu  penyelenggaraan promosi  wisata  daerah  terhadap  produk- produk  daya  tarik  wisata  unggulan  maupun usaha penyebarluasan informasi wisata melalui media cetak dan audio visual.
2) Peningkatan mutu dan jumlah pendistribusian media  informasi  wisata  daerah,  baik  yang berbentuk  brosur,  leaflet,  buletin  maupun poster-poster  kepada  pengelola  jasa  hotel, biro  perjalanan  wisata  dan  atau  ketempat- tempat lokasi daya tarik wisata di Indonesia.

## PENUTUP

## Simpulan
Dari hasil penelitian yang dijelaskan secara deskriptif di atas,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Terbentuknya  desa  wisata  di  Kabupaten  Demak berawal  dari  gagasan  pemerintah  melalui  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  serta  bantuan  Program PNPM  Mandiri  Pariwisata,  kemudian  dikelola masyarakat  setempat  dengan  tantangan  dari  pihak- pihak  yang  kurang  mendukung  adanya  desa  wisata. Justru  hal  tersebut  menjadi  tantangan  bukan penghalang. Dengan kata lain, pemerintah membangunkan  tidur  panjang  masyarakat  dengan mendorong  dan  memfasilitasi  adanya  Desa  Wisata dalam pengembangan pariwisata
2. Pengelolaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata  yang  dilakukan  oleh  pengelola  dalam  hal  ini Pokdarwis  diterapkan  dalam  bidang  atraksi  dan akomodasi  wisata.  Pengelolaan  masyarakat  dalam bidang tersebut adalah dengan menyelenggarakan, a) pertemuan,  b)  pendampingan,  c)  bantuan  modal sebagai stimulan, d) pembangunan sarana prasarana, e)  pembentukan  klompok  sadarwisata  (Pokdarwis), f) kerja bakti, g) Pemasaran.  Hal ini relevan dengan teori bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan masyarakat terdapat bebarapa tambahan poin penting yang  belum  diungkapkan  pada  teori  tersebut, misalnya  pemasaran  dan  kerja  bakti  seperti  yang terjadi  pada  beberapa  Desa  Wisata,  sedangkan, Pengimplementasian bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan  tersebut  disesuaikan  dengan  kebutuhan
masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pengembangan Desa Wisata berdampak pada bidang ekonomi  yang  meliputi  peningkatan  pendapatan masyarakat  serta  penciptaan  lapangan  pekerjaan baru.  Desa  Wisata  dengan  ikonnya  ternyata  dapat membawa  berkah  kesejahteraan  bagi  warga  sekitar setelah adanya upaya pengelolaan wisata.
4. Pengembangan  Desa  Wisata  memiliki  dampak sosial-budaya mencakup peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat pariwisata, pelestarian kebudayaan lokal berupa  pelestarian  seni  wayang  beber  yang  sudah langkaditemukan  di  Jawa,  namun  di  sisi  lain menimbulkan konflik perebutan kepengelolaan.

## Saran
Dari  rumusan  masalah  dan  hasil  penelitian,  maka  saya dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Diharapkan  pemerintah  daerah  segera  mengesahkan dan mensosialisasikan Perda Pengelolaan Pariwisata agar  tidak  tejadi  konflik  yang  berkepanjangan  di daya tarik wisata.
2. Diharapkan  pemerintah  daerah  berperan  aktif  dan tegas  dalam  melakukan  mediasi  terhadap  pihak- pihak  yang  berkonflik  agar  menyelasaikannya dengan  kearifan  lokal  serta  sesuai  hukum  yang berlaku,  sedangkan  para  pihak  yang  bersengketa mau  bermusyawarah  dengan  kesepakatan  bersama yang  logis  serta  tidak  ada  kepentingan  yang merugikan masyarakat.
3. Diharapkan  adanya  pelatihan  up  grading  pemandu dan  pendampingan  yang  berkelanjutan  oleh  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  untuk  senantiasa meningkatkan  kualitas  SDM  pengelola,  masyarakat maupun pemasaran desa wisata.
4. Diharapkan pemerintah dan pengelola memperhatikan  dan  melibatkan  peran  serta  kaum perempuan  dalam  kepengelolaan  desa  wisata, sehingga ada peran dan keterlibatan  kaum perempuan,  seperti  di  bidang  kuliner  maupun pemandu wisata.
5. Diharapkan  pemerintah,  pengelola  dan  masyarakat harus  memperhatikan  kelestarian  alam,  kelestarian budaya,  dan  pemerataan  peran  serta  masyarakat berdasarkan  nilai-nilai  sosial,  budaya,  maupun agama  yang  dianut  agar  terhindar  dari  pengaruh negatif dari luar.

## DAFTAR PUSTAKA
Badarab,  F.,  Trihayuningtyas,  E.,  &  Suryadana,  M.  L.
(2017). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata  di  Kepulauan  Togean  Provinsi Sulawesi  Tengah. THE  Journal:  Tourism  and Hospitality Essentials Journal , 7 (2), 97–112.
Bappenas,  K.  P.  P.  N.  (2018). Kedeputian  Bidang
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas .
Hutomo,  M.  Y.  (2000). Pemberdayaan  Masyarakat
dalam  Bidang  Ekonomi:  Tinjauan  Teoritik  dan Implementasi . Jakarta: Bappenas.
Kusworo, H. A., & Damanik, J. (2002). Pengembangan SDM  pariwisat:  Agenda  Kebijakan  untuk Pembuat Kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 6 (1), 105–120.
Ridjal,  T.  (2006). Metode  bricolage  dalam  penelitian sosial.  Metodelogi  penelitian  kualitatif .  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Rosiadi, A., Setiawan, M., & Moko, W. (2018). Praktek Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Berbasis Kompetensi  pada  Organisasi  Sektor  Publik.
JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN , 6 (2), 156–169. https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2208
Sumedi,  N.,  Simatupang,  P.,  Sinaga,  B.  M.,  &  Firdaus,
M. (2016). Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian  Pertanian  dan  Pengeluaran  Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian  Daerah. Jurnal  Agro  Ekonomi , 31 (2), 97–113. https://doi.org/10.21082/jae.v31n2.2013.97-113
UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan