## WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA
Wahyu Rahman, S.H. Fakultas Hukum, Universitas Mataram Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat wahyurahman463@gmail.com
Naskah diterima: 20 April; direvisi: 29 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Praperadilan  merupakan  suatu  lembaga  untuk  menguji  keabsahan  suatu  proses perkara  pidana  sebelum  perkara  tersebut  sampai  pada  tahap  pemeriksaan  pokok perkara  di  pengadilan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  wewenang praperadilan  dalam  memeriksa  dan  memutus  penetapan  status  tersangka.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengguakan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.  Hasil penelitian ini  adalah  ruang  lingkup  wewenang  praperadilan  terbatas  pada  Pasal  1  butir  10 Juncto .  Pasal  77  KUHAP  dan  Putusan  MK  Nomor  21/PUU-XII/2014,  sehingga Putusan  Praperadilan  Nomor:  24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel  yang  memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.
Kata kunci: Wewenang, Praperadilan, Status Tersangka.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽

## AUTHORITY OF PRETRIAL: REVIEW AND DECIDE DESIGNATION SUSPECT STATUS
Wahyu Rahman, S.H. Faculty of Law, University of Mataram Majapahit Street Number 62 Mataram, West Nusa Tenggara wahyurahman463@gmail.com

## ABSTRACT
Pretrial is an institution to review the validity of the criminal case process before the case reaches the stage of examination of the principal case in court. Aim of this study is to find out the authority of the Indonesia pretrial court in examining and deciding the stipulation of suspect status. This research is normative legal research and using statute  approach,  conceptual  approach  and  cases  approach.  Based  on  the  analysis this study concluded that since the authority of the pretrial court limited by the rule enacted  in  article  77  KUHAP  and  Constitutional  Court  Decision  Number  21/PUU- XII/2014,  so  the  pretrial  verdict  that  stipulated  suspect  status  Number 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel exceeds the pretrial authority.
Keyword: Authority, Pretrial, Suspect Status.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽

## A. Latar belakang
Perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  secara  konkret  dapat  dilihat  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  secara  tegas  mengatur bagaimana cara penegak hukum dalam menegakan hukum pidana materiilnya dengan tetap  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  yang  pada  dasarnya  setiap manusia  memiliki  kedudukan  sama  dihadapan  hukum,  sehingga  tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian  penyidikan  dan  penuntutan  tidak  dapat  dilakukan  secara  sewenang- wenang.  Mekanisme  ini  sebagai  perwujudan  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia agar tidak dilanggar.
Dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  ada  ketentuan yang  mengatur  mekanisme  praperadilan,  hal  tersebut  dimaksudkan  untuk mengimbangi  kekuasaan  yang  begitu  besar  yang  dimiliki  oleh  negara  dalam melakukan  penegakan  hukum  materiil  dimana  sering  kali  melanggar  hak-hak  warga negara  dalam  prosedur  yang  berlaku. 1 Tuntutan  untuk  mendapatkan  keadilan  bagi tersangka  adalah  bagian  dari  cita  hukum  “rechtssidee”  dari  suatu  negara  hukum “rechtsstaats”. 2
Hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar  terwujudnya  ketertiban,  keamanan,  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia berdasarkan  prinsip due  process  of  law yang  bermakna  proses  penegakan  hukum pidana dilakukan dengan mekanisme yang benar dan adil. 3
Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara  pidana  sebelum  perkara  tersebut  sampai  pada  tahap  pemeriksaan  pokok perkara  di  pengadilan. 4 Pengaturan  Praperadilan  dimuat  dalam  Pasal  1  angka  10 Juncto . Pasal 77 KUHAP yaitu sebagai berikut: 5
Praperadilan  adalah  wewenang  Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa  dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka;
b. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke pengadilan.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  kewenangan  praperadilan  Telah Mengalami Perluasan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
1 Riduan  Syahrani, Beberapa  Hal  Tentang  Hukum  Acara  Pidana, (Bandung:  Alumni  Press,  1983),  hlm. 74. 2 Muntaha,  “Pengaturan  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”, Mimbar  Hukum , Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 463.
3 Eddy OS Hiariej, Hukum Acara Pidana, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 110.
4 Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Hukum Acara  Pidana  dan Beberapa Harapan Dalam  Pelaksanaan KUHAP, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 1-5.
5 Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
21/PUU/XII/2014  yang  diputus  tanggal  28  April  2015  dengan  menambah kewenangan praperadilan tentang: 6
1. Memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka;
2. Memeriksa sah tidaknya penyitaan;
3. Memeriksa sah tidaknya penggeledahan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  tersebut  menimbulkan harapan  baru  utamanya  bagi  pencari  keadilan  untuk  dapat  melakukan  uji  keabsahan upaya  paksa  dari  oknum  penegak  hukum. 7 Salah  satu  Putusan  praperadilan  terbaru yang menarik perhatian publik adalah Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut: 8
1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan  ketentuan  hukum  dan  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atas  dugaan  tindak  pidana  korupsi  Bank  Century  dalam  bentuk  melakukan Penyidikan  dan  menetapkan  tersangka  terhadap  Boedieno,  Muliaman  D Hadad,  Raden  Pardede,  dkk,  sebagaimana  tertuang  dalam  surat  dakwaan Budi Mulya atau melimpahkan kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan  dengan  Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan  dalam  proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Amar  putusan  praperadilan  pada  angka  2  di  atas  secara  tegas  hakim memerintahkan  KPK  untuk  menetapkan  status  tersangka.  Apabila  merujuk  pada wewenang  praperadilan  tidak  diberi  ruang  untuk  menetapkan  status  tersangka. Putusan praperadilan ini menjadi issu hangat dalam dunia hukum. Hal ini disebabkan putusan  praperadilan  tersebut  di  luar  objek  wewenang  praperadilan  dan  putusan tersebut  bertentangan  dengan  asas  legalitas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 KUHAP  yang  menegaskan: nullum  iudicium  sine  lege yang  artinya:  Hukum  acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. 9 Pengaturan  tentang  objek  praperadilan  secara  limitatif  diatur  dalam  Pasal  77 KUHAP  dan  telah  diperluas  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU/XII/2014  sebagaimana  telah  penulis  uraikan  di  atas  yang  sama  sekali  tidak mengatur  wewenang  praperadilan  tentang  perintah  penetapan  status  tersangka, terhadap putusan praperadilan tersebut menjadi isu hangat dalam dunia hukum.
Dari  beberapa  hal  tersebut  di  atas  menunjukan  pertentangan  terhadap  putusan praperadilan yang memperluas wewenang praperadilan. Isu hukum dalam penelitian ini  sangat  menarik  untuk  di  teliti  yaitu  menganalisis  terkait  dengan  kekosongan
6 Tristam  P.  Moeliono  dan  Widati  Wulandari,  “Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Kritikan Terhadap  Putusan  MK  tentang  Praperadilan”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum ,  Volume  22,  Nomor  4,  Oktober 2015, hlm. 596.
7 Fachrizal  Afandi,  “Perbandingan  Praktik  Praperadilan  Dan  Pembentukan  Hakim  Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia”, Mimbar Hukum , Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 94.
8 Putusan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel, hlm. 77.
9 Komariah  Emong  Sapardjaja,  “Kajian  dan  Catatan  Hukum  Atas  Putusan  Praperadilan  Nomor: 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel  Tertanggal  16  Februari  2015  Pada  Kasus  Budi  Gunawan:  Sebuah  Analisis  Kritis” , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm. 17.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
norma  objek  praperadilan  terkait  dengan wewenang  praperadilan  yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka yang merupakan putusan di luar objek praperadilan.

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  berpijak  pada  uraian  latar  belakang,  maka  pokok  masalah  yang  dapat dirumuskan  dari  penelitian  ini  adalah  apasajakah  batasan  hukum  dari  ruang  lingkup wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan batasan hukum dari ruang lingkup wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan.

## D. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  pendekatan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan kasus  yang berkaitan dengan kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan bahan yang  bersumber  dari  data  kepustakaan  atau  disebut  dengan  bahan  hukum.  Sumber bahan hukum tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  yang  dimaksud  adalah  dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber. 10

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

## 1. Teori Kewenangan
Sebagai  negara  hukum  segala  tindakan  pemerintahan  harus  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  konsekuensi  negara  hukum. Selain itu suatu tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang didasarkan atas suatu  kewenangan  yang  telah  ditentukan  di  dalam  Peraturan  perundang-undangan. Secara  teoretis  kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan-perundang-undangan diperoleh  dari  tiga  cara  kewenangan  yaitu,  atribusi,  delegasi,  mandat. 11 Menurut Indroharto:  Kewenangan  atribusi  adalah  pemberian  wewenang  pemerintahan  yang baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam  Peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan delegasi  terjadilah  pelimpahan  wewenang  yang  telah  ada  oleh  badan  yang  telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. 12 Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi
10 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
11 Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press, 1993), hlm. 137.
12 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) , hlm. 91.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
wewenang.  Kewenangan  mandat  terjadi  ketika  organ  pemerintahan  mengizinkan kewenangannya  dijalankan  oleh  organ  lain  atas  nama  dan  tanggung  jawab  pemberi mandat. 13

## 2. Prinsip Due Process of Law
Due Process of law adalah proses hukum yang benar dan adil yang merupakan prinsip  hukum  acara  pidana  di  Indonesia. 14 Banyak  keluhan  yang  disuarakan masyarakat  tentang  adanya  berbagai  tata  cara  penyelidikan  dan  penyidikan  yang menyimpang  dari  ketentuan  hukum  acara  pidana,  atau  diskresi  yang  dilakukan  oleh penyidikan maupun penyelidik yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
Due  process  of  law diartikan  sebagai  seperangkat  prosedur  yang  disyaratkan oleh  hukum  sebagai  standar  beracara  yang  berlaku  universal due  process lahir  dari amandemen  ke  5  dan  14  dari  Konstitusi  Amerika  untuk  mencegah  perbuatan menghilangkan  atas  kehidupan,  kebebasan,  dan  hak  milik  oleh  negara  tanpa  suatu proses  hukum. Due  process  of  law menghasilkan  prosedur  dan  substansi perlindungan  hukum  terhadap  warga  negara  yang  melanggar  ketentuan  hukum. 15 Penyelenggaraan  proses  hukum  yang  benar  dan  adil  sangatlah  penting,  terutama dalam  melindungi  tersangka  dari  kesewenang-wenangan  aparat  penegak  hukum dalam merampas kemerdekaan hak-hak warga negara.
Pengaturan  Praperadilan  dimuat  dalam  Pasal  1  angka  10 Juncto .  Pasal  77 KUHAP yaitu sebagai berikut:
Praperadilan  adalah  wewenang  Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa  dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka
b. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
c. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke pengadilan.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  wewenang  praperadilan  mengalami perluasan  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU/XII/2014  yang diputus  pada  tanggal  28  April  2015  dengan  menambah  objek  praperadilan  tentang memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan  memeriksa  sah  tidaknya  penyitaan.  Pada  tanggal  28  April  2015  dikeluarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU/XII/2014,  sebagaimana  amar putusannya sebagai berikut: 16
a. Pasal  1  angka  10 Juncto .  Pasal  77  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
13 Ibid.
14 Dzulkifli Umar dan Usman Handono, Kamus Hukum , (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hlm. 105.
15 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 30.
16 Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, hlm. 109.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk  penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
b. Pasal  1  angka  10 Juncto .  Pasal  77  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

## F. Hasil Pembahasan

## 1. Rekontruksi Praperadilan Indonesia
Dalam  praktek  pemeriksaan  perkara  praperadilan  telah  mengalami  beberapa perluasan  dalam  hal  menguji  sah  tidaknya  penetapan  tersangka  tidak  saja  menguji aspek  formil  dua  alat  bukti  yang  sah  tetapi  juga  memeriksa  tentang  sah  tidaknya kewenangan  penyidik  hal  tersebut  dapat  dijumpai  dari  pemeriksaan  perkara praperadilan Budi Gunawan dengan Putusan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel dan pemeriksaan  perkara  praperadilan  Hadi  Purnomo  dengan  Putusan  Nomor 36/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel. Adapun uraian singkat pemeriksaan perkara praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo diuraikan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan perkara praperadilan Budi Gunawan
Pada  tanggal  9  Januari  2015,  Presiden  Republik  Indonesia mengeluarkan Surat Nomor R-01/Pres/01/2015, perihal pemberhentian dan  pengangkatan  Kapolri,  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  pada  pokoknya  surat  Presiden RI  tersebut  berisi  permintaan  persetujuan  kepada  DPR  RI  untuk mengangkat  Budi  Gunawan  sebagai  Pejabat  Kepala  Kepolisian Republik Indonesia menggantikan bapak Jendral Polisi Sutarman. Pada tanggal 13 Januari 2015 termohon (KPK) mengumumkan dalam press conference (pemberian  keterangan  di  depan  media  massa)  bahwa termohon  (KPK)  menetapkan  pemohon  (Budi  Gunawan)  sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a  atau  b,  Pasal  5  ayat  (2),  Pasal  11  atau  12B  Undang-undang  Tindak Pidana  Korupsi,  di  mana  dikatakan  oleh  termohon  bahwa  hal  itu sehubungan  dengan  dugaan  terjadinya  transaksi  mencurigakan  atau dugaan.
Dalam  keterangan  KPK  saat  jumpa  pers,  dikatakan  bahwa penyelidikan  perkara  tersebut  telah  dilakukan  sejak  bulan  Juli  tahun 2014,  namun  baru  pada  hari  senin  tanggal  12  Januari  2015  diyakini oleh  termohon  bahwa  ada  tindak  pidana  dimaksud  yang  di  lakukan oleh pemohon pada periode tahun 2004-2006 saat pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri. KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi terhadap Budi Gunawan  bahwa  jabatan  Budi  Gunawan  adalah  Kepala  Biro Pembinaan  Karir  selanjutnya  disingkat  Karo  Binkar,  tidak  termasuk dalam  pengertian  dari  pihak-pihak/jabatan  yang  disebutkan  dalam kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
KPK,  sehingga  perbuatan  Budi Gunawan  dalam  jabatannya sebagai Karo  Binkar  tidak  menjadi  bagian  dari  tindak  pidana  korupsi  yang dapat  ditangani  oleh  KPK,  karena  jabatan  Karo  Binkar  bukan merupakan  aparat  penegak  hukum,  di  mana  Karo  Binkar  tidak memiliki  kewenangan  sebagai  penyelidik/penyidik  (aparat  penegak hukum) dan jabatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagai Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  mengingat  jabatan  Karobinkar tersebut  bukan termasuk eselon satu. 17
Berdasarkan uraian di atas bahwa jabatan Budi Gunawan sebagai Karo Binkar merupakan jabatan yang dipegang oleh pejabat Eselon II. Maka  Karo  Binkar  tidak  termasuk  dalam  pengertian  aparat  penegak hukum  dan  Penyelenggara  Negara,  sehingga  KPK  tidak  memiliki kewenangan  melakukan  penyelidikan,  dan  penyidikan  terhadap  Budi Gunawan. 18
b. Pemeriksaan perkara praperadilan Hadi Purnomo
Hadi  Purnomo  di  tetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK  terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait keberatan pajak yang  diajukan  oleh  Bank  BCA.  Penetapan  tersangka  Hadi  Purnomo terkait tugasnya sebagai Dirjen Pajak.
Atas  penetapan  tersangka  tersebut  Hadi  Purnomo  mengajukan praperadilan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  untuk  menguji keabsahan  penyidik  KPK  Ambarita  Damanik.  Penyelidik  Ambarita Damanik bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena Ambarita Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan keputusan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  Kep/948/ XI/2014  tanggal  25  November  2014  tentang  pemberhentian  dengan hormat  dari  Dinas  Polri  atas  nama  Ambarita  Damanik.  Berdasarkan ketentuan  di  atas  penyidikan  terhadap  Hadi  Purnomo  tidak  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (3)  Undang-undang  KPK  dan  segala tindakan  Ambarita  Damanik  batal  demi  hukum  karena  telah diberhentikan  dari  Polri,  sehingga    penyidik  tersebut  tidak  memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Hadi Purnomo. 19 c. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  130/PUU-XIII/2015  telah memperluas  kembali  objek  praperadilan  yaitu  memeriksa  sah tidaknya penyidikan.
Putusan  MK  tersebut  diajukan judicial  review oleh  Masyarakat
Pemantau  Peradilan  Indonesia,  menguji  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP menegaskan:  “Dalam  hal  penyidik  telah mulai melakukan  penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik
17 Amir  Ilyas  dan  Apriyanto  Nusa, Praperadilan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 83-85.
18 Putusan Nomor 04/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel, hlm. 19-21.
19 Ibid,, hlm. 33-35.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Menurut Mahkamah Konstitusi  Pasal  109  ayat  (1)  tersebut  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai menjadi  penyidik  wajib  memberitahukan  dan  menyerahkan  surat perintah  dimulainya  penyidikan  (SPDP)  tidak  saja  kepada  penuntut umum,  juga  pada  terlapor  pelaku  dan  korban  pelapor  dalam  waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  dikeluarkannya  surat  perintah penyidikan.  Berkaitan  dengan  putusan  tersebut,  MK  memberikan penafsiran dalam ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP berupa: Apabila penyidik  tidak  memberitahukan  kepada  penuntut  umum,  pelapor korban  tindak  pidana  dan  terlapor  pelaku  tindak  pidana  dalam  waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum. Apabila hal tersebut tidak dilakukan dianggap cacat prosedural dalam  tahapan  penyidikan  dan  dapat  diuji  melalui  upaya  hukum praperadilan.  Berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  130/PUU-XIII/2015 juga  memeriksa  tentang  sah  tidaknya  penyidikan  menjadi  perluasan objek  praperadilan.  Salah  satu  putusan  praperadilan  terbaru  yang menarik  perhatian  publik  beberapa  pekan  yang  lalu  adalah  putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut:
1). Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. 2). Memerintahkan  termohon  untuk  melakukan  proses  hukum selanjutnya  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  Peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atas  dugaan  tindak  pidana korupsi  Bank  Century  dalam  bentuk  melakukan  Penyidikan  dan menetapkan  tersangka  terhadap  Boedieno,  Muliaman  D.  Hadad, Raden  Pardede  dan  lainnya,  sebagaimana  tertuang  dalam  surat dakwaan  Budi  Mulya  atau  melimpahkan  kepada  Kepolisian  dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan  Penuntutan  dalam  proses  persidangan  di  Pengadilan  Tipikor Jakarta  Pusat.  Amar  putusan  praperadilan  pada  angka  2  tersebut secara  tegas  hakim  praperadilan  memerintahkan  KPK  untuk menetapkan  status  tersangka.  Apabila  merujuk  pada  wewenang praperadilan tidak diberi ruang untuk menetapkan status tersangka.

## 2. Ruang Lingkup Wewenang Praperadilan
Habeas  Corpus yang  berasal  dari  tradisi  hukum  anglo  saxon  merupakan  cikal bakal lahirnya lembaga praperadilan. Habeas corpus act memberikan hak pada setiap orang  yang  ditangkap  dan  ditahan  dapat  menantang  pejabat  yang  melakukan penahanan  atas  dirinya  (polisi  ataupun  jaksa)  membuktikan  bahwa  penahanan
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
tersebut adalah tidak melanggar hukum ( ilegal ) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui lembaga peradilan. 20
Lembaga  peradilan  yang  berasal  dari habeas  corpus, dengan  demikian  juga berfungsi  sebagai  suatu  lembaga  yang  menjamin  hak  asasi  manusia.  Wewenang lembaga ini pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Wewenang  praperadilan  diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. 21
Wewenang  praperadilan  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  perkara praperadilan  diberi  wewenang  secara  atribusi  oleh  Pasal  1  butir  10 Juncto .  Pasal 77 KUHAP  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang  telah menambah objek praperadilan, ruang lingkup wewenang praperadilan adalah terbatas memeriksa  sah  tidaknya  penangkapan,  sah  tidaknya  penahanan,  sah  tidaknya penghentian  penyidikan,  sah  tidaknya  penghentian  penuntutan,  permintaan  ganti kerugian  dan  rehabilitasi.  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menambah objek praperadilan yaitu memeriksa sah tidaknya penetapan  tersangka,  sah  tidaknya  penggeledahan  dan  sah  tidaknya  penyitaan,  pada perkembangannya  wewenang  praperadilan  memeriksa  tentang  sah  tidaknya kewenangan  penyidik  dan  sah  tidaknya  penyidikan,  sehingga  Putusan  praperadilan Nomor  24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel  yang  amar  Putusannya  memerintahkan  KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan. 22
Merujuk  pada  konsep due  process  of  law (penegakan  hukum  pidana  yang benar) hukum acara pidana di sebut ius puniendi yang berisi tentang tata cara, tentang prosedur, tentang batas kewenangan, maka apa yang tidak diatur bukan tata cara yang dibenarkan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara  praperadilan  harus  sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang,  putusan  di  luar  ketentuan  hukum  acara  adalah  suatu  putusan  yang  tidak dibenarkan dan tidak dapat untuk dilaksanakan. 23

## G. Penutup
1. Kesimpulan
Batasan  wewenang  praperadilan  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 Juncto . Pasal 77 Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu memeriksa sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan,  permintaan  ganti  rugi  dan  rehabilitasi,  memeriksa  sah  tidaknya penetapan  tersangka,  sah  tidaknya  penggeledahan,  sah  tidaknya  penyitaan dan  pada  perkembangannya  kewenangan  hakim  praperadilan  memeriksa tentang  sah  tidaknya  kewenangan  penyidik  dan  sah  tidaknya  penyidikan, sehingga  Putusan  Praperadilan  Nomor  24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel  yang
20 R. Subekti, Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan , (Jakarta: Soeroeangan, 1995), hlm. 107-120. Lihat juga Tanusubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana , (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1-20.
21 Ibid . 22 Ibid . 23 Ibid .
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
memerintahkan  KPK  untuk  menetapkan  status  tersangka  melampaui  batas wewenang praperadilan.
2. Saran
Rekontruksi  praperadilan  dalam  konteks  tersebut  telah  menegaskan  bahwa Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  perlu  untuk  diganti  karena  telah  ketinggalan  zaman dan  pembaharuan  hukum  praperadilan  ditempatkan  pada  posisi  norma hukum yang tidak bersifat multitafsir.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2013. Ilyas,  Amir.,  dan  Apriyanto  Nusa. Praperadilan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing. 2017. Indroharto. Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara Buku 1 . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996. Umar,  Dzulkifli.,  dan  Usman  Handono. Kamus  Hukum .  Jakarta:  Quantum  Media Press. 2010.
Hadjon,  Philipus  M. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press. 1993.
Hiariej,  Eddy  O.S. Hukum  Acara  Pidana. Tangerang  Selatan:  Universitas  Terbuka. 2015.
________________. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. 2012. Poernomo,  Bambang. Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Pidana  dan  Beberapa  Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP. Yogyakarta: Liberty. 1982. Syahrani,  Riduan. Beberapa  Hal  Tentang  Hukum  Acara  Pidana. Bandung:  Alumni Press. 1993.
2.  Artikel Jurnal
Afandi,  Fachrizal.  “Perbandingan  Praktik  Praperadilan  Dan  Pembentukan  Hakim Pemeriksaan  Pendahuluan  Dalam  Peradilan  Pidana  Indonesia”. Mimbar Hukum . Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Wewenang  Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka ∽ Wahyu Rahman ∽
Moeliono, Tristam  P.,  dan Widati Wulandari. “Asas  Legalitas Dalam Hukum  Acara Pidana  Kritikan  Terhadap  Putusan  MK  tentang  Praperadilan” , Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum . Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
Muntaha.  “Pengaturan  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”, Mimbar Hukum . Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.
Sapardjaja,  Komariah  Emong. “Kajian  dan  Catatan  Hukum  Atas  Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16  Februari 2015 Pada Kasus  Budi  Gunawan: Sebuah Analisis Kritis” . Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2. Nomor 1. 2015.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
4. Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal pengujian  Pasal  77  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  130/PUU-XIII/2015 perihal  pengujian  Pasal  109  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-undang  Hukum  Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel. Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel. Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel.