## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT DAN DIMENSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALULINTAS DAN KERUSAKAN JALAN

## Debby Maide Putra
Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: debbymayde5@gmail.com

## ABSTRACT
Article  169  paragraph  (1)  of  Law  Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation  (LLAJ)  regulates  loading  procedures,  carrying  capacity,  dimensions,  and road  class.  The  approach  used is  a  normative  juridical  approach  which  is  supported  by  an empirical juridical approach. Law enforcement on vehicles that exceed the carrying capacity and exceed dimensions by the Traffic Directorate of the West Sumatra Police is based on the theory  of  the  effectiveness  of  law  enforcement,  the  analysis  of  the  application  of  laws  and regulations  regarding  traffic  violations  and  road  transportation  which  regulates  provisions for cargo transportation includes public legal awareness and legal culture. There are 5 (five) weighbridge  locations  studied  regarding  law  enforcement  carried  out  on  vehicles  that  are overloaded  and  overloaded  with  dimensions,  namely:  Lubuk  Selasih  weighbridge,  Lansek River, Tanjung Balit, Beringin Panti and Air Haji. Show that law enforcement is carried out with  sanctions  in  the  form  of  warnings,  fines  and  other  actions,  namely  travel  delays  and adjustments  to  vehicle  loads  and  normalization.  The  obstacle  in  law  enforcement  against vehicles that exceed the carrying capacity and exceed dimensions by the Traffic Directorate of the West Sumatra Police is that there has been no firm action against vehicle owners who modify their vehicles by changing the shape and size of the tub or vehicle, the action is only carried  out  against  drivers,  not  entrepreneurs.  Lack  of  coordination  and  control  functions between the Ministry of Transportation and the police in supervising modified vehicles.
Keywords : Law Enforcement, Transport Capacity, Vehicle Dimensions, Traffic Accidents

## ABSTRAK
Pasal  169  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  (LLAJ)  mengatur  mengenai  tata  cara  pemuatan,  daya  angkut,  dimensi,  dan kelas jalan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan    Yuridis  Empiris.  Penegakan  hukum  terhadap  kendaraan  yang  melebihi  daya angkut  dan  melebihi  dimensi  oleh  Direktorat  Lalulintas  Polda  Sumbar  berdasarkan  teori efektivitas  penegakan  hukum  maka  analisis  penerapan  peraturan  perundang-undangan tentang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang meliputi  kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. Terdapat 5 (lima) lokasi jembatan timbang yang diteliti tentang penegakan hukum yang dilakukan terhadap kendaraan yang  kelebihan  muatan  dan  kelebihan  dimensi  yaitu:  jembatan  timbang  Lubuk  Selasih, Sungai  Lansek,  Tanjung  Balit,  Beringin Panti  dan  Air  Haji.  Menunjukan  penegakan  hukum yang dilakukan dengan sanksi berupa peringatan, penilangan dan  penindakan lainnya yakni penundaan  perjalanan  serta  dilakukan  penyesuaian  muatan  dan  normalisasi  kendaraan.
Kendala  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kendaraan  Yang  Melebihi  Daya  Angkut  Dan Melebihi  Dimensi  Oleh  Direktorat  Lalulintas  Polda  Sumbar  adalah  belum  penindakan  yang tegas  terhadap  pemilik  kendaraan  yang  memodifikasi  kendaraannya  dengan  mengubah bentuk dan ukuran bak atau kendaraannya penindakan hanya dilakukan terhadap sopir bukan pengusaha.  Kurangnya  koordinasi  dan  fungsi  kontrol  antara  Kemenhub  dengan  pihak kepolisian didalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang di modifikasi.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Daya Angkut, Dimensi kendaraan,  Kecelakaan lalulintas

## PENDAHULUAN
Manusia  dibatasi  oleh  peraturan-peraturan  yang  mengekang  hawa  nafsu  untuk mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu yang memberikan batasan-batasan perbuatan  yang  boleh  dilakukan  dan  perbuatan  yang  tidak  boleh  untuk  dilakukan  oleh manusia. Peraturan-peraturan itu memberikan petunjuk bagi setiap manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan  yang  muncul  dan  berkembang  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  bersifat mengatur  dan  memaksa,  yang  bertujuan  untuk  menjamin  tata-tertib  dalam  masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum. 1
Pada  dasarnya  hukum  harus  dapat  menjadi  cerminan  perubahan  moralitas  sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum yaitu:  keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum. 2 Hukum  merupakan  ringkasan  yang  menggambarkan suatu  himpunan  yang  kompleks  dari  prinsip-prinsip,  norma-  norma,  ide-ide,  kebiasaan- kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengatur tatanan kehidupan sosial. 3
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  menganut  konsep  rechsstaat  dengan bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law. 4
Pasal 1 angka 1 UU Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefenisikan  Lalu  lintas  sebagai  gerak  kendaraan  dan  orang  di  ruang  lalu  lintas  jalan, sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  11  Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan    yang  dimaksud  dengan  ruang  lalu  lintas  jalan  adalah  prasarana yang  diperuntukan  bagi  gerak  pindah  kendaraan,  orang,  dan  atau  barang  yang  berupa  jalan dan  fasilitas  pendukung.  Selanjutnya,  transportasi  merupakan  kegiatan  perpindahan  barang dan  penumpang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain. 5 Pada  era  globalisasi  ini  kegiatan  manusia tidak  lepas  dari  bantuan  teknologi  yang  salah  satunya  merupakan  alat  transportasi  berupa kendaraan  bermotor.  Manusia  berhadapan  dengan  kemajuan  teknologi  yang  juga  diikuti dengan dampak negatifnya. 6
Pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mengenai  pengangkutan  melebihi  daya angkut diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas
1 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 33-34
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 69
3 T.O. Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampa i, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 149 4 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 74 5 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineke Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1 6 Amoro Achmadi, Filsafat Umum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.19
dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ).  Sedangkan  ketentuan  pidananya  terdapat  pada  Pasal  307 Undang-Undang tersebut memuat ancaman pidananya.
Pengangkutan  yang  melanggar  ketentuan  daya  angkut  dan  melebihi  dimensi  yang banyak  ditemui  melintas  di  jalan  dalam  Wilayah  Hukum  Polda  Sumatera  Barat  sebagai penyebab  kerusakan  jalan  meski  penutupan  lubang  sudah  berkali-kali  dilakukan  oleh  tim pemeliharaan  rutin  karena  lubang  biasa  muncul  beberapa  kali  dalam  satu  bulan.  Truk-truk tersebut  roda  belakangnya  sedikit,  tetapi  bebannya  besar  sehingga  daya  rusaknya  tinggi. 7 Permasalahan  adalah  penegakan  hukum  terhadap  kendaraan  yang  melebih  daya  angkut  dan melebihi  dimensi  sebagai  upaya  penanggulangan  kecelakaan  lalulintas  dan  kerusakan  jalan oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar dan kendala dalam penegakan hukum tersebut.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN

## A. Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Melebihi Dimensi Oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar
Mengacu kepada teori efektivitas   penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto  maka  analisis  penerapan  peraturan  perundang-undangan  tentang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  yang  mengatur  ketentuan  muatan  angkutan  barang  meliputi,  pertama, kesadaran  hukum  masyarakat  dan  budaya  hukum.  Ukuran  atau  indikator  kesadaran masyarakat  terhadap  hukum  terletak  pada  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum menunjukkan efektifitas berlakunya hukum  di  dalam  masyarakat.  Pendapat-pendapat  dan  pengetahuan  masyarakat  mengenai hukum  sangat  mempengaruhi  kepatuhan  hukumnya.  Pelaksanaan  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  muatan  angkutan  barang  di  jalan  pada  Wilayah  Hukum  Direktorat lalulintas  Sumbar  sejalan  dengan  pendapat  Soerjono  Soekanto  bahwa  bentuk  penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan oleh masyarakat ada dengan sendirinya  taat  pada  hukum,  pura  pura  menaatinya,  tidak  mengacuhkannya  sama  sekali atau terang-terangan melawannya.
Penerapan  oleh  masyarakat  dan  budaya  hukumnya  masih  berdasarkan kepentingannya. Masyarakat mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan  apabila  sesuai  dengan  kepentingannya  dan  akan  menentangnya  bilamana merugikan  kepentingannya.  Pengusaha  lebih  memilih  membayar  denda  pelanggaran daripada  mematuhi  ketentuan  berat  yang  diijinkan  karena  jumlah  denda  lebih  rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Sedangkan motivasi kerja, komitmen, integritas moral dan kesadaran hukum penegak hukum masih rendah antara lain disebabkan perilaku
7 Bastian Sihombing, Overloading Masih Menjadi Penyebab Kerusakan Jalan Sumatera; http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7851 diakses pada hari jumat, 25 Oktober 2021.
(attitude) penegak  hukum  itu  sendiri  dan  rendahnya  penghargaan  Pemerintah  terhadap kinerja penegak hukum. 8
Pada  Wilayah  Penimbangan  Lubuk  Selasih  terdapat  sebanyak  25860  kendaraan dimana  sebanyak  1941  kendaraan  diantaranya  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran tersebut  berupa  pelanggaran  daya  angkut  sebanyak  1917  kendaraan  dan  pelanggaran dimensi  sebanyak  4  kendaraan.  Terhadap  pelanggaran  tersebut  dilakukan  penindakan yakni 430 kendaraan diberi peringatan, 783 kendaraan dilakukan penilangan UPPKB, 456 kendaraan dilakukan penindakan oleh POLRI, dan 84 kendaraan diberikan tilang UPPKB lainnya,  kemudian  juga  dilakukan  penindakan  lainnya  yakni  38  kendaraan  dilakukan penundaan perjalanan, dan 140 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.
Lalu  di  penimbangan  Sungai  lansek  terdapat  sebanyak  19543  kendaraan  dimana sebanyak  1632  kendaraan  diantaranya  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran  tersebut berupa  pelanggaran  daya  angkut  sebanyak  1618  kendaraan  dan  pelanggaran  dimensi sebanyak  14  kendaraan.  Penindakan    yang  dilakukan  adalah  298  kendaraan  diberi peringatan,  596  kendaraan  dilakukan  penilangan  UPPKB,  467  kendaraan  dilakukan penindakan  oleh  POLRI,  dan  95  kendaraan  diberikan  tilang  UPPKB  lainnya,  kemudian juga  dilakukan  penindakan  lainnya  yakni  81  kendaraan  dilakukan  penundaan  perjalanan, dan 93 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.
Kemudian di Tanjung Balik terdapat sebanyak 17426 kendaraan dimana sebanyak 674  kendaraan  diantaranya  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran  tersebut  berupa pelanggaran  daya  angkut  sebanyak  669  kendaraan  dan  pelanggaran  dimensi  sebanyak  5 kendaraan.  Penindakan  yang  dilakukan  adalah  69  kendaraan  diberi  peringatan,  518 kendaraan  dilakukan  penilangan  UPPKB,  dan  174  kendaraan  dilakukan  penindakan  oleh Polri,  kemudian  juga  dilakukan  penindakan  lainnya  yakni  21  kendaraan  dilakukan penundaan perjalanan, dan 45 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.
Penimbangan  Beringin  Panti  terdapat  sebanyak  8268  kendaraan  dimana  sebanyak 244 kendaraan diantaranya melakukan pelanggaran, sedangkan sebanyak 8024  kendaraan tidak  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran  tersebut  berupa  pelanggaran  daya  angkut sebanyak 339 kendaraan dan pelanggaran dimensi sebanyak 5 kendaraan. Yang kemudian dilakukan  penindakan  yakni  107  kendaraan  diberi  peringatan,  93  kendaraan  dilakukan penilangan  UPPKB,  dan  137  kendaraan  dilakukan  penindakan  oleh  POLRI,  kemudian juga  dilakukan  penindakan  lainnya  yakni  6  kendaraan  dilakukan  penundaan  perjalanan, dan 9 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.
Kemudian di Sungai lansek terdapat sebanyak 17422 kendaraan dimana sebanyak 993 kendaraan diantaranya melakukan pelanggaran, sedangkan sebanyak 16429 kendaraan tidak  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran  tersebut  berupa  pelanggaran  daya  angkut sebanyak  948  kendaraan  dan  pelanggaran  dimensi  sebanyak  45  kendaraan.  Yang kemudian  dilakukan  penindakan  yakni  303  kendaraan  diberi  peringatan,  372  kendaraan dilakukan  penilangan  UPPKB,  190  kendaraan  dilakukan  penindakan  oleh  Polri,  dan  27 kendaraan diberikan tilang UPPKB lainnya, kemudian juga dilakukan penindakan lainnya
8 Wawancara  dengan  Petugas  penindakan  pelanggaran  kelebihan  muatan  dan  dimensi  kendaraan Ditlantas Polda Sumbar tahun 2022
yakni 15 kendaraan dilakukan penundaan perjalanan, dan 40 kendaraan lainnya dilakukan penyesuaian muatan.
Pengangkutan merupakan pemindahan barang dan orang dari asal ke tujuan dalam kegiatan  transportasi  atau  dapat  dikatakan  kegiatan  ekspedisi.  Ekpedisi  angkutan  barang untuk  mempermudah  pendistribusian  dalam  pengiriman  barang.9  Truk  adalah  salah satunya  yang  dipergunakan  oleh  perusahaan  mengangkut  barang,  hal  ini  bertujuan  untuk memperlancar terlaksanakanya pembangunan dan kebutuhan yang diperlukan.
Pasal  277  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tidak  mengizinkan  kendaraan bermotor  dirakit  dimodifikasi  berbeda  dengan  peruntukan  dan  perijinan  sesuai  dengan standarnya.  Hal  tersebut  berdampak  fatal  baik  bagi  pengemudi,  orang  lain,  bahkan menyebabkan  terjadinya  kerusakan  jalan.  Terjadinya  truk  ODOL  berawal  dari memodifikasi  kendaraan  sehingga  dapat  mengakut  secara  berlebih.  Truk  ODOL  sangat berpengaruh  bagi  keuntungan  perusahaan  yang  dapat  memuat  barang  melebihi  kapasitas, namun sangat merugikan bagi Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumbar dari sisi PAD. Berdasar data dilapangan bahwa kendaraan yang keluar dan masuk rata-rata 257.457 (dua ratus  lima  puluh  tujuh  ribu  empat  ratus  lima  puluh  tujuh)  kendaraan  perhari,  dimana jumlah  kendaraan  melanggar  4.762  (empat  ribu  tujuh  ratus  enam  puluh  dua)  tercatat pelanggaran  terdiri  dari  daya  angkut,  dimensi  kendaraan,  tata  cara  muat,  laik  jalan,  dan dokumen perijinan.
Dengan  mengatur  perbuatan  seseorang  atau  hubungan  antara  orang-orang  dalam masyarakat  disanalah  hukum  bekerja.  10  Sanksi  diperlukan  untuk  menjamin  penegakan hukum. 11 Fungsi  secara  primer  sanksi  pidana  dapat  menanggulangi  kejahatan  namun secara  sekunder  agar  para  penegak  hukum  melakukan  sesuai  dengan  isi  dari  sanksi tersebut. 12 Keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  menjadi  nilai-nilai  yang  wajib  dalam melaksanakan penegakan hukum. 13
Pasal  169  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  LLAJ menyatakan  pengawasan  unit  pelaksana  penimbangan  ditunjuk  oleh  pemerintah. Kemudian  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  134  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Penimbangan  Kendaraan  Bermotor  menyatakan  Unit  Pelaksanaan Penimbangan  Kendaraan  Bermotor  adalah  unit  kerja  dibawah  Kementerian  Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Alat penimbangan dipasang secara tetap, UPPKB bertanggung  jawab  dalam  pengoperasian  serta  perawatanya.  Kewenangan  sepenuhnya oleh  pemerintah    yang  berada  di  wilayah  Kementerian  Perhubungan  didalam  melakukan
9 Hambariska, I Gusti Agung Bagus Putu Editya dan Rudy, Dewa Gde, Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung  Jawab  Perusahaan  Jasa  Angkutan  Ekspedisi  Atas  Kerugian  Yang  Dialami  Oleh  Konsumen, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021: 760-770
10 Bahagia,  Randy, Kajian  Yuridis  Terhadap  Moda  Transportasi  Darat  Ilegal  Ditinjau  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No.6/Juni/2016:101-111
11 Ibid .
12 Wirya, Darma I Made dan  Arsawati, Ni Nyoman Juwita, Prosiding Seminar  Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2 , Jurnal Merekontruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa tahun 2018: 136-145
13 Trisnadya,  Falsa,  Taufik,  dan  Faisol., Penegakan  Hukum  Terhadap  Kendaraan  Barang  Yang Melebihi Daya Angkut , Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 7, Januari 2021: 980- 991
penegakkan  hukum  yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing. Ketika  dilakukan  pengawasan  maka  kerugian  akibat  kendaraan  ODOL  dapat  ditekan seminimal mungkin.

## B. Kendala  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kendaraan  Yang  Melebihi  Daya Angkut Dan Melebihi Dimensi Oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Jembatan Timbang UPPKB Sumatera Barat masih  banyak  truk-truk  atau  kendaraan  pengangkut  barang  melakukan  pelanggaran  guna mendapatkan  keuntungan  masing-masing  dengan  tidak  memperdulikan  pihak-pihak lainnya  seperti  keselamatan  diri  sendiri  dan  masyarakat.  Apabila  peraturan  perundang- undangan  khususnya  Undang-Undang  tentang  LLAJ  Nomor  22  tahun  2009  dalam penyelenggaraan khususnya pengangkutan barang tidak mengalami permasalahan.
Sebagai  hasil  pembangunan  dan  perkembangan  industri  otomotif,  pemakaian kendaraan bermotor di jalan raya tampak kian meningkat. Dalam perkembangannya secara konteks sosial, ekonomi-politik menjadi dinamika dalam industri otomotif. 14 Secara sadar atau  tidak  pengendara  bermotor  menimbulkan  perbuatan  yang  akibatnya  mengganggu ketertiban  dan  kelancaran  arus  lalu  lintas  dan  dapat  mengganggu  kenyamanan  dan keamanan  masyarakat.  Terjadinya  perubahan  atau  modifikasi  terhadap  kendaraan pengangkut  barang  akibat  adanya  kemajuan  alih  teknologi  yang  modern,  banyak  karya cipta  yang  dilakukan  tidak  sesuai  aturan,  salah  satunya  melakukan  modifikasi  tanpa memiliki izin.
Perbuatan  yang  dapat  merugikan  orang  atau  barang  didalam  berlalulintas merupakan  pelanggaran  lalulintas.  Tindak  pidana  dapat  dikenakan  kepada  seseorang  dari akibat hukum yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda. 15
Masalah pelanggaran  yang menyangkut lalu lintas perlu dicerminkan dalam suatu Undang-Undang yang utuh, khususnya dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang lalu lintas. Segenap aturan pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan dan kelancaran  lalu  lintas,  dari  tingkah  laku  para  pemakai  jalan  raya  yang  menyimpang  dari Undang-Undang  Lalu  Lintas  yang  akan  mengakibatkan  suatu  gangguan  stabilitas  lalu lintas,  salah  satunya  adalah  penggunaan  kendaraan  angkut  barang  dilakukan  modifikasi yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya, sehingga akan berdampak kepada keamanan di jalan raya.
Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 277 Undang- undang  Nomor  22  tahun  2009  adalah  pertama,  kurang  jelasnya  efektivitas  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  terhadap  kendaraan-kendaraan  pengangkut  barang karena  adanya  konflik  norma antara  Pasal  277  dan  Pasal  307  Undang-undang  Nomor  22 tahun  2009.  Kendala  ini  sesuai  dengan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh Lawrence Friedman yaitu masalah
14 Adnan,  Ricardi  S., Dinamika  Struktur-Agensi  dalam  Perkembangan  Industri  Otomotif  Indonesia , Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 19, No. 1, Januari 2014: 77-92
15 Daud, Brian Septiadi dan Supoyono, Eko. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia  (Human  Tranfficking)  Di  Indonesia ,  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Volume  1  Nomor  3 Tahun 2019: 352-365
Kedua,  Truk  yang  dilakukan  modifikasi  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  dalam penambahan  sesuai  dengan  aslinya  belum  mendapatkan  pengawasan  yang  ketat  dari instansi  terkait.  Ketiga,  Banyaknya  pungutan  liar  terhadap  truk  pengangkut  barang  yang melebihi  kapastitas  di  jalan  raya,  memuat  mereka  harus  mencari  uang  lebih.  Keempat, Kegagalan  aparat  dalam  pengawasan  pembatasan  muatan  menyebabkan  parahnya kerusakan jalan.
Kelima,  Truk  yang  melebihi  beban  muatan    banyak  yang  tidak  laik  jalan,  karena banyaknya  truk  yang  dimodifikasi  tidak  sesuai  dengan  perijinan  dan  peruntukanya, sehingga  menjadi  ODOL  mengakibatkan  kerusakan  jalan.  Keenam,  Banyak  kendaraan yang telah dilakukan modifikasi tidak melakukan pengujian  kendaraan. Ketujuh, Adanya truk yang mengangkut barang dengan melakukan modifiksi melebihi batasan, memiliki uji KIR, semestinya truk pengangkut yang  memiliki uji KIR tidak diperkenankan melakukan modifikasi.
Delapan, Kurangnya koordinasi dan fungsi control antara Kemenhub dengan pihak kepolisian didalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang di modifikasi, karena masing-masing  memiliki  kewenangannya  sendiri.  Sanksi  yang  diterapkan  terhadap pelanggaran  modifikasi  guna  melakukan  penambahan  muatan  barang  hanya  diberikan sanksi  Administrasi  atau  denda  tanpa  diimbangi  dengan  sanksi  pidana.  Sembilan,  Sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan bunyi pada pasal 277 Undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sepuluh, Pengawasan yang dilakukan dijalan raya oleh instansi terkait belum  efektif.  Dan  sebelas,  Kendaraan  pengangkut  barang  tidak  efektif  atau  kendaraan yang dipergunakan mengangkut barang brumur 10-15 tahun.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  terjadinya  hambatan-hambatan  didalam melakukan  penegakkan  Undang-undang  nomor  22  tahun  2009  yaitu  pertama,  kurangnya kesadaran  masyarakat  baik  itu  penyedia  jasa  angkutan  barang  dengan  masih  banyak  truk pengangkut  barang  yang  melebihi  muatan  maksimum  menghindari  masuk  ke  jembatan timbang.
Kedua,  kurangnya  jumlah    aparat  terkait  melakukan  penertiban  di  jalan  raya  saat ada kendaraan truk pengangkut barang melebihi kapastias. Ketiga, belum berjalan secara efektif  mulai  dari  pemenuhan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  sarana  prasarananya. Keempat,  kurangnya    peranan  masyarakat  untuk  melapor  terhadap  truk-truk  yang mengakut barang melebihi kapastitas maksimum. Kelima, di Sumatera Barat tidak efektif dalam  mengawasi  terhadap  kendaraan  truk  dan  sopir  truk  yang  melakukan  pelanggaran seperti pemeriksaan identitas pengemudi.
Beberapa  upaya  bisa  dilakukan  itu  bisa  dimulai  pertama  memberikan  penjelasan atau  penyuluhan  kepada  pemilik  kendaraan  bahwa  bahayanya  kendaraan  yang overdimensi  untuk  supir  sendiri  atau  pengendara  lainnya,  dan  disini  sangat  penting kesadaran  dari  masyarakat  terhadap  pentingnya  keselamatan  dirinya  sendiri,  kadang masyarakat  sudah  mengetahui  tentang  aturan  berkendaraan  tetapi  mereka  tidak menghiraukan aturan yang ada seperti menganggap tidak penting dengan aturan tersebut, mereka  seperti  lebih  mementingkan  uang  atau  keuntungan  yang  banyak  dari  pada kesalamatan dirinya dan pengendara lain, dan juga bisa dengan melakukan pembenahan di masing-masung  instansi  penegak  hukum  baik  Kepolisian  dan  PPNS  Dinas  Perhubungan, karena hal yang paling mendasar dalam pelanggaran tersebut adalah peran aparat penegak
hukum di lapangan baik di jalan atau di jembatan timbang yang berada di daerah tertentu agar  pelanggaran  ini  bisa  di  proses  sampai  kepengadilan  dan  sanksi  pidana  yang  di  atur dalam  Undang-Undang  bisa  diterapkan,  dan  yang  terakhir  di  bidang  sarana  atau  fasilitas upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi ini perlu di penegakan hukum  yang  baik  kalau  tidak  ada  penegakan  hukum  bagaimana  pula  sanksi  akan diterapkan,  untuk  itu  sarana  dan  fasilitas  yang  seperti  alat  timbang  dan  alat  ukur  untuk kendaraan  harus  di  perhatikan  lagi  karena  kalau  sarana  dan  fasilitasnya  bermasalah bagaimana  aparat  penegak  hukum  itu  mengetahui  pelanggaran  apa  saja  yang  sudah dilakukannya.

## KASIMUPULAN DAN SARAN
Adanya substansi hukum yang mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dalam  hal  pelanggaran  kelebihan  muatan  dan  kelebihan  dimensi  bukan  hanya  sanksi penindakan  dan  sanksi  administrasi  saja.  Dirumuskannya  suatu  formula  khusus  dalam  hal koordinasi  dan  fungsi  kontrol  antara  Kepolisian  dan  Dinas  Perhubungan  dalam  hal penindakan  terhadap  pelanggaran  kelebihan  muatan  dan  kelebihan  dimensi  kendaraan mengingat akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut dsangat merugikan masyarakat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002 Amoro Achmadi, Filsafat Umum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Adnan,  Ricardi  S., Dinamika  Struktur-Agensi  dalam  Perkembangan  Industri  Otomotif Indonesia , Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 19, No. 1, Januari 2014 Bahagia,  Randy, Kajian  Yuridis  Terhadap  Moda  Transportasi  Darat  Ilegal  Ditinjau Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan , Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No.6/Juni/2016
Wirya, Darma I Made dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita, Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan  Ilmu  Sosial  Ke-2 ,  Jurnal  Merekontruksi  Ilmu  Hukum  dan  Ilmu  Sosial  dalam Membangun Karakter Bangsa tahun 2018
CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989
Daud,  Brian  Septiadi  dan  Supoyono,  Eko. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Perdagangan  Manusia  (Human  Tranfficking)  Di  Indonesia ,  Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019
Hambariska,  I  Gusti  Agung  Bagus  Putu  Editya  dan  Rudy,  Dewa  Gde, Pengaturan  Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021: 760-770
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
Soegijatna  Tjakranegara, Hukum  Pengangkutan  Barang  dan  Penumpang ,  Rineke  Cipta, Jakarta, 2012
T.O.  Ihromi, Antropologi  Hukum  Sebuah  Bunga  Rampa i,  Yayasan  Obor  Indonesia,  Jakarta, 2001
Trisnadya, Falsa, Taufik, dan Faisol., Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Yang Melebihi  Daya  Angkut ,  Jurnal  Dinamika,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum,  Volume  27, Nomor 7, Januari 2021
Bastian  Sihombing,  Overloading  Masih  Menjadi  Penyebab  Kerusakan  Jalan  Sumatera; http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7851