## ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA TERKAIT SENGKETA LAUT CINA SELATAN PADA MASA DUTERTE
Shintia Ramadani 1 , Sofia Trisni 2
1 Andalas of International Studies (ASSIST), Universitas Andalas; email: shintiaramadani11@gmail.com
2 Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII); email: sofi_hi01@yahoo.com

## Abstract
This article aims to identify and describe the Philippine foreign policy making process towards  Chinese  aggressiveness  related  to  disputes  between  the  two  countries  in  the South China Sea. The Philippine foreign policy in the Duterte era was different from the previous  administration.  Authors  use  rational  choice  model  of  policy  making  from Charles Kegley and Shanon Blanton. While the method is qualitative with a descriptive approach  and  uses  secondary  data.  In  the  discussion,  the  writer  found  that  the  policy makers, especially Duterte and supported by the Senate, had the motivation to maintain the  great  economic  and  security  interests  of  China.  Therefore,  at  the  stage  of  policy making,  the  Philippines  issued  a  rational  policy  that  is  cooperative  in  dealing  with Chinese aggressiveness.
Keywords: Philippine foreign policy, rational choice model, South China Sea dispute

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menggambarkan  proses  pengambilan kebijakan luar negeri Filipina terhadap agresivitas Cina terkait sengketa kedua negara di Laut Cina Selatan.  Kebijakan luar negeri Filipina pada era pemerintahan Duterte berbeda daripada  pemerintahan  sebelumnya.  Penulis  menggunakan  teori  pembuatan  kebijakan rational choice model dari Charles Kegley dan Shanon Blanton. Sementara metodenya adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder. Dalam pembahasan penulis menemukan bahwa para aktor pembuat kebijakan, terutama Duterte dan didukung oleh Senat, memiliki motivasi mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanan  yang  besar  terhadap  Tiongkok.  Oleh  karena  itu,  pada  tahap  pemilihan kebijakan,  Filipina  mengeluarkan  kebijakan rasional  yang  bersifat  kooperatif  di  dalam menghadapi agresivitas Tiongkok .
Kata Kunci : kebijakan luar negeri Filipina, rational choice model , sengketa Laut Cina Selatan

## Pendahuluan
Laut  Cina  Selatan  merupakan  wilayah  yang  menjadi  sumber  perebutan  wilayah  yang paling kompleks saat ini (Poling, 2013). Potensi strategis dan sumber daya alam berupa hidrokarbon serta ikan yang sangat kaya membuat banyak negara mengklaim wilayah ini. Terdapat  enam negara yang memberikan klaim tumpang tindih  terhadap wilayah ini  di antaranya adalah Brunei Darussalam, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam (Trisni,  Apriwan,  &  Irawan,  2016).  Sengketa  ini  kemudian  mengalami  peningkatan intensitas  selama  lebih  dari  satu  dekade  terakhir dimana  Cina  menjadi  aktor  sentral  di dalamnya.  Hal  dikarenakan  klaim  Tingkok  berdasarkan  garis  imajiner Nine  Dash  Line dimana cakupan wilayah yang diklaim merupakan yang terbesar di antara negara-negara lainnya.
Filipina adalah salah satu negara yang bersengketa dengan Cina terkait klaim yang saling  tumpang  tindih  di  Laut  Cina  Selatan.  Adapun  wilayah  yang  menjadi  perebutan kedua  negara  adalah  wilayah  Kepulauan  Spartly  dan  Dangkalan  Karang  Scarborough (Official  Gazette  of  the  Republic  of  the  Philippines,  2012).  Sementara  itu,  klaim  Cina meliputi  wilayah  Kepulauan  Paratas,  Kepulauan  Paracel,  Kepulauan  Spartly  dan Kepuluan Macclesfield serta lebih dari 115 buah kepulauan kecil disekitarnya termasuk Dangkalan Karang Scarborough (BBC News Indonesia, 2011). Beberapa bentuk sengketa langsung antara Filipina dan  Cina  adalah tindakan agresif  Cina pada 1955 ketika  Cina melakukan pendudukan atas Dangkalan Karang Mischeif Reef yang merupakan bagian dari Kepulauan Spartly. Oleh karena itu, pada 1965, Filipina membangun menara setinggi 27,33 meter sebagai bentuk pengukuhan klaim mereka (Farhana, 2016). Agresivitas Cina semakin masif saat pasukan militernya melakukan penghadangan terhadap kapal nelayan Filipina di Kepulauan Palawan pada 2011 (Thayer, 2011). Militer Filipina juga dihadang oleh  militer  Cina  saat  menangkap  delapan  kapal  penangkap  ikan  nelayan  Cina  yang melakukan perusakan biota laut di sekitar Dangkalan Karang Scarborough (Kostermans, 2012). Pada 2014, Cina juga secara masif melakukan pembangunan pangkalan militer di beberapa dangkalan karang di Kepulauan Spartly (Dancel, 2018).
Agresivitas  Cina  ditanggapi  dengan  kebijakan  yang  bersifat  konfrontatif  oleh Filipina di masa pemerintahan sebelum Duterte. Pada masa pemerintahan Joseph Estrada tepatnya  pada  1999,  Filipina  meratifikasi  Visiting  Forces  Agreement  (VFA)  dengan Amerika  Serikat.  Di  dalam  VFA  terdapat  kesepakatan  dimana  pemerintah  Filipina
mengizinkan  adanya  kekuatan  militer  Amerika  Serikat  di  Filipina  serta  latihan  militer kedua  negara  di  LTS.  Hal  ini  juga  berlaku  pada masa  pemerintahan  Presiden  Beniqno Aquino  (Yost, 2013). Pada 2013, Aquino membawa sengketa LTS dengan  Cina  ini ke Mahkamah  Abritase  Internasional.  Pada  2016  Aquino  menambah  anggaran  militernya dari  sebesar  $  1,74  miliar.  Untuk  menambah  kapasitas  militernya,  Aquino  juga melakukan latihan militer bersama dengan Vietnam dan Amerika Serikat (Green, 2016).
Pada masa pemerintahan Rodrigo Roa Duterte terdapat kecenderungan perubahan kebijakan  luar  negeri  Filipina  di  Laut  Cina  Selatan.  Kebijakan  luar  negeri  pada  masa Duterte cenderung lebih kooperatif dibandingkan dengan pendahulunya. Pendekatan ini kemudian tercermin dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan Filipina semenjak 2016. Kebijakan pertama adalah usaha untuk  mendekatkan diri  dengan  Cina  pada November 2016. Duterte melakukan kunjungan  ke  Cina  dan bertemu Presiden Xi Jin  Ping untuk membahas dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Cina merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Duterte diluar negara-negara ASEAN semenjak menjabat (Shoji  dan  Tomikawa,  2017).  Kebijakan  kedua  adalah  pembentukan  mekanisme konsultasi  bilateral  antara  Filipina  dan  Cina  pada  2017  yang terdapat  pada  butir  ke-13 Joint  Statement  between  The  Government  of  the  Republic  of  Philippines  and  The Government of People’s Republic of China Official website of Phillipines Departments of Foreign Affair. Kebijakan ketiga adalah joint ventures terkait eksplorasi minyak kedua negara  pada  2018  di  kawasan  Reed  Bank.  Di  dalam  kesepakatan  tersebut,  terdapat kesepakatan pengelolaan kekayaan alam dengan persentase 60 % untuk  Cina dan 40 % untuk Filipina (Mogato, 2017).
Kebijakan-kebijakan  di  atas  pada  dasarnya  berbeda  dengan  kecenderungan kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Filipina  sebelum  masa  Duterte.  Kebijakan-kebijakan tersebut  khususnya joint  ventures terkait oil  exploration juga  menimbulkan  kerugian berupa hilangnya wilayah Reed Bank yang merupakan cadangan kebutuhan energi listrik Filipina dengan potensi gas alamnya yang besar (Malinao, 2018). Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan dan menganalisis proses pengambilan kebijakan luar negeri yang melahirkan kebijakan bersifat kooperatif di Filipina pada masa pemerintahan Duterte.

## Kerangka Konseptual

## Rational Choice Model
Menurut  Shannon  L.  Blanton  dan  Charles  Kegley  sesuai  dengan  asusmsi  dasar  realis, proses  pembuatan  kebijakan  luar  negeri  oleh  setiap  pemimpin  dan  pembuat  kebijakan lainnya akan selalu megambil  pilihan yang sama. Istilah inilah yang kemudian dikenal dengan state  as  unitary  actors .  Berangkat  dari  asumsi  inilah  kemudian  aktor  di  dalam rational  choice membuat  sebuah  kebijakan  didasarkan  pada  rasionalitas  kalkulasi keuntungan  dan  kerugian.  Negara  akan  mengambil  sebuah  kebijakan  yang  dengan kebijakan  tersebut  menimbulkan  kerugian  seminimal  mungkin  terhadap  sebuah kepentingan negara. Selanjutnya terdapat empat tahap dari proses pengambilan kebijakan luar negeri dengan menggunakan Rational Choices Model ditunjukkan oleh bagan berikut (Blanton dan Kegley, 2016):

## 1. Problem Recognition and Definition
Tahapan  pertama  yang  akan  dilakukan  oleh  pembuat  kebijakan  adalah mengidentifikasi  dan  mengklarifikasi  secara  spesifik  permasalahan  yang  dihadapi. Pada tahap ini pembuat kebijakan akan mengidentifikasi permasalahan dengan jelas dan menentukan kebijakan rasional yang diambil oleh negara sebagai  solusi  untuk memecahkan  sebuah  permasalahan.  Pembuat  kebijakan  mengidentifikasi  dan menentukan  karakteristik  permasalahan  dengan  mengumpulkan  keseluruhan informasi yang terkait sebagai berikut: (a) Segala bentuk tindakan dan aksi dari faktor eksternal  yang  terkait  dengan    permasalahan  yang  dihadapi;  (b)  Motivasi  yang terdapat dari tindakan tersebut (di dalam artian motivasi dari setiap kebijakan negara lain yang menimulkan dampak kepada negara tersebut);  (c)  Kapabilitas dari setiap aktor lain yang terkait di dalam permasalahan; dan (d) Kondisi dan kecenderungan sistem internasional secara global.

## 2. Goals Selection
Setelah mengidentifikasi permasalahan, pembuat kebijakan menentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi inilah yang nantinya akan menjadi sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Solusi juga menggambarkan tujuan  dan  didasarkan  kepada  kepentingan  negara.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk terlebih dahulu menetukan tujuan yang ingin dicapai oleh negara.Untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai  oleh negara, para pengambil  keputusan mengidentifikasi
dan  mengurutkan  keseluruhan  nilai  dan  komponen  kepentingan  yang  ada  seperti keamanan dan perekonomian. Proses pengurutan ini kemudian dilakukan di dalam bentuk yang hirarki (berjenjang) dimulai dari pilihan terbaik hingga yang terburuk. Pilihan  yang  diambil  adalah  pilihan  dengan  kemungkinan  keberhasilan  untuk dicapai.

## 3. Identification Options and Alternatives
Setelah  menentukan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  pembuat  kebijakan  menentukan solusi atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut di dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, di dalam rangka memaksimalkan tujuan dan kepentingan negara,  maka  harus  terdapat  beberapa  alternatif  kebijakan  yang  dibuat.  Pilihan- pilihan  kebijakan  ini  kemudian  diurutkan  satu  persatu  dan  dikalkulasikan  analisis keuntungan dan kerugianya.
Alternatif  kebijakan  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  kebijakan  tersebut  mampu untuk  merubah keadaan dan situasi  permasalahan yang dihadapi  sehingga di  masa depan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang diambil adalah kebijakan  yang  pada  satu  sisi  walaupun  tidak  terlalu  menguntungkan  tetapi  bisa mengamankan  kepentingan  minimum  agar  negara  tidak  menderita  kerugian  yang jauh lebih besar. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa keamanan, ekonomi dan perlindungan  wilayah  negara.  Pada  intinya,  pembuat  kebijakan  harus memprediksikan konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan agar nantinya menjadi solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dan  setidaknya  mampu  memenuhi kebutuhan minimal sebuah negara.

## 4. Choice
Setelah  menganalisis  kalkulasi  keuntungan  dan  kerugian  dari  masing-masing alternatif  kebijakan  tentunya  dengan  pendekatan  rasional,  pembuat  kebijakan memilih satu alternatif kebijakan yang memiliki kemungkinan maksimum di dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara. Untuk itu, pembuat kebijakan mengambil kebijakan berdasarkan  analisis untung rugi masing-masing pilihan. Salah satu cara yang dapat dijadikan pedoman oleh pembuat kebijakanadalah mengukur gap (jarak) antara masing-masing pilihan dengan tujuan yang dinginkan. Hal ini berarti pembuat kebijakan memilih alternatif kebijakan yang menjadi solusi permasalahan dan sesuai dengan tujuan negara.

## Analisis

## Problem Recognition and Definition KLN Filipina mengenai Laut Cina Selatan
Pada  bagian  ini,  penulis  membahas  empat  indikator  terkait Problem  Recognition  and Definition Kebijakan  Luar  Negeri  Filipina.  Pertama,  segala  bentuk  tindakan  dan  aksi terhadap faktor eksternal yang terkait dengan permasalahan  yang dihadapi oleh Filipina. Faktor eksternal  yang memicu tindakan dan aksi  aktor internal  adalah agresivitas  Cina dalam melakukan pembangunan massif di Kepulauan Spratly. Terdapat tiga aktor internal yang berperan di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Filipina, yakni Rodrigo Duterte sebagai  Presiden,  Kelompok  Kepentingan  dan  Senat  Filipina.  Pada  awal pemerintahannya,  Duterte  menyadari  adanya  tindakan  Cina  yang  melakukan pembangunan secara masif di Kepulauan Spartly. Namun menurut Duterte, hal tersebut tidak  ditujukan  kepada  Filipina.  Sebagaimana  pernyataan  Duterte  yang  disampaikan dalam  Pidatonya  di  hadapan  Himpunan  Pengusaha  Cina-Filipina  pada  akhir  Februari 2018 berikut: Now China building structures and military bases, I must admit it. But is it intended for us? It’s (is not intended for us, it’s really intended against those who The Chinese  think  would  destroy  them  and  that  is  America (Duterte,  2018).  Terkait pembangunan di Dangkalan Karang Scarborough, Duterte melihat bahwa permasalahan Dangkalan  Scarborough  bukanlah  merupakan  permasalahan  yang  sangat  serius  bagi keutuhan wilayah Filipina.” I will not go into war (just) because of Scarborough Shoal. The Shoal is not a territotial issue but (involves) exclusivity (of) economic zones ” (Delizo, 2016).  Dari  pernyataan  tersebut,  Duterte  melihat  bahwa  permasalahan  sengketa Dangkalan  Scarborough  tidak  menganggu  keutuhan  wilayah  Filipina  karena  tindakan Cina dilakukan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), bukan teritorial Filipina.
Sementara itu, Kelompok Kepentingan yang ada di Filipina menanggapi tindakan Cina di Laut Cina Selatan secara berbeda dengan Presiden Duterte. Hal ini dapat terlihat dari aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok demonstran di depan Konsulat Cina di distrik Makati pada 8 Mei 2012. Para demonstran yang hadir terdiri dari 1000 orang yang berasal dari kelompok civil society . Aksi “anti-China” ini diwarnai dengan pembakaran bendera  Cina  oleh  salah  seorang  aktivis.  Para  demonstran  mengritik  keras  aksi pendudukan  yang  dilakukan  oleh  Cina  terhadap  Dangkalan  Karang  Scarborough
beberapa hari sebelumnya. Para demonstran menilai Cina telah melakukan tindakan yang menganggu keutuhan wilayah Filipina.
Sementara itu dari segi Senat, ketua Senat Filipina pada zaman Duterte, Feliciano Belmonte  menyebut  bahwa  ia  sangat  berharap  Pemerintahan  Duterte  dapat menyelesaikan  kasus  Laut  Cina  Selatan  dengan  tekad  dan  kebijaksanaan.  Hal  ini tergambar di dalam pernyataan Feliciano sebagai berikut (Bundang, 2016):
Our country must be primed to take a leading role in the integration of the economies of the Southeast Asian region. The dispute on the West Philippine Sea will test the mettle of the  next  administration  in  diplomacy.  We  hope  that  the  incoming  administration  will confront these challenges with wisdom and resolve.
Dalam  melihat  permasalahan  sengketa  antara  Filipina  dan  Cina,  Senat  melihat upaya pendekatan yang berusaha dilakukan oleh Duterte akan memberikan keuntungan yang  lebih  bagi  Filipina.  Hal  ini  sebagaimana  tergambar  di  dalam  pernyataan  anggota kongres Filipina Gary C. Alejano sebagai  berikut : The relationship  that the President (Duterte) is building with the Chinese, and the plans he would like to pursue, including joint military exercises with China, would not renege on the country’s treaties with other ally countries and would benefit the country more.
Dari  beberapa  pembahasan  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pemerintah Filipina  di  Masa  Duterte,  baik  Duterte  sebagai  Presiden,  Kelompok  Kepentingan  dan Senat  Filipina,    menyadari  kehadiran  Cina  di  Laut  Cina  Selatan.  Namun,  terdapat perbedaan  pandangan  dalam  memahami  permasalahan  klaim  wilayah  di  Laut  Cina Selatan.  Duterte  melihat  permasalahan  di  Laut  Cina  Selatan  adalah  dalam  rangka mempertaruhkan  kepentingan  ekonomi  dan  kemamanan  nasional  Filipina.  Sementara senat dan kelompok kepentingan terutama masyarakat melihat bahwa  klaim Filipina di Laut  Cina  Selatan  adalah  hal  yang  wajib  dipertahankan.  Meskpun  demikian,  Senat mengindikasikan  adanya  harapan  dari  pemerintah  di  zaman  Duterte  untuk  mengambil kebijakan dan langkah yang lebih diplomatis terhadap Cina termasuk di dalamnya adalah mendekatkan diri dengan Cina.
Kedua,  Motivasi  dari  tindakan  aktor  yang  terlibat,  baik  itu  Presiden,  Kelompok Kepentingan,  dan  Senat  Filipina.  Motivasi  Duterte  sebagai  presiden  Filipina  lebih mengarah pada aspek ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Presiden Filipina, tepatnya di masa  pemilihan  Presiden,  sudah  terdapat  indikasi  yang  menyebabkan  Duterte  lebih memfokuskan kebijakannya di dalam membangun ekonomi Filipina. Pada saat menjadi
kandidat  Presiden  Filipina,  Duterte  telah  membuat  program  ekonomi  sosial  di  dalam rangka  rencana  pembangunan  nasional  ( Socio  Economic  Program  of  Future  National Development )  yang  terdiri  dari  10  rencana.  Misalnya,  program  menjaga  kestabilan pertumbuhan ekonomi dan penghapusan hambatan investasi asing (Panarina, 2017). Hal ini  mengindikasikan  bahwa  motivasi  utama  Duterte  sebagai  pembuat  kebijakan  adalah untuk mempertahankan kepentingan ekonomi Filipina.
Motivasi senat Filipina sebagai aktor kedua adalah bahwa kebijakan yang diambil harus  melindungi  kepentingan  dan  keutuhan  wilayah  negara.  Oleh  karena  itu,  Senat menginginkan  agar  Pemerintahan  Duterte  dapat  mengambil  tindakan  yang  bijak, khususnya, hal yang berkaitan dengan upaya abritase yang ditempuh Filipina di zaman Aquino tidak dipatuhi oleh Cina. Sementara itu, motivasi kelompok kepentingan Filipina bertujuan  untuk  mempertahankan  keutuhan  wilayah    Filipina.  Hal  ini  terlihat  dari demonstrasi  yang  dari  masyarakat  yang  menuntut  bahwa  keutuhan  wilayah    Filipina adalah hal yang bersifat mutlak.
Ketiga, kapasitas aktor yang terlibat di dalam permasalahan (pembuatan kebijakan). Pada bagian ini, penulis membandingkan kapasitas dari tiga aktor yang terlibat di dalam pembuatan  kebijakan,  yakni:  Presiden  Duterte  sebagai  kepala  negara,  Senat  sebagai perwakilan parlemen dan kelompok kepentingan yang terdiri dari  masyarakat. Presiden sebagai  lembaga eksekutif dan Senat  sebagai  lembaga legislatif merupakan aktor yang terlibat  langsung di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Filipina sebagaimana yang diamanatkan  konstitusi  Filipina  1987  dan Philippines  Foreign  Service  Act  1991 . Sedangkan  kelompok  kepentingan  merupakan  aktor  yang  mempengaruhi  kebijakan. Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  ketentuan  konstitusi  Filipina  1987 sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 21, yang berbunyi: “ No Treaty or International Agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least two thirds of all members  of  the  senate .  Hal  ini  menyiratkan  adanya  kewajiban  dari  Presiden  sebagai kepala  negara  untuk  terlebih  dahulu  mengajukan  bentuk  kebijalan  luar  negeri  kepada senat.  Hal  ini diarenakan tidak ada sebuah kebijakan yang dapat  berlaku secara resmi jika kemudian tidak setujui oleh 2/3 dari seluruh anggota Senat.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  tersebut,  Presiden  dan  Senat  di  Filipina merupakan  dua  aktor  yang  mempunyai  kapasitas  yang  cukup  krusial  di  dalam menentukan kebijakan luar negeri. Jika dianalisis dengan kebijakan kooperatif Filipina,
maka  kapasitas  dari  Senat  sangat  mempengaruhi  lahirnya  sebuah  kebijakan.  Sehingga meskipun  publik  Filipina  menurut  survey  sebuah  lembaga  penelitian  yang  bernama S ocial  Weather  Stations menyebutkan  84%  menginginkan  adanya  pengontrolan  yang ketat  oleh  pemerintah  Filipina  terhadap  agresivitas  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  (Social Weather),  tetap  saja  aksi  publik  yang  bergulir  tersebut  tidak  terlalu  mempengaruhi kebijakan Filipina karena dua aktor dominan (Presiden dan Senat) yang ditugaskan oleh konstitusi telah menentukan sikap (Social Weather Stations, 2018).
Terakhir, kondisi dan kecenderungan sistem internasional secara global. Pada era 2000an  hingga  saat  ini  terjadi  perubahan  di  dalam  sistem  internasional.  Sistem internasional  perlahan  mulai  berubah  dari  dominasi  Amerika  Serikat  yang  sangat dominan sebagai superpower setelah perang dingin, menjadi  era  kemunculan kekuatan baru di dalam sistem internasional.  Misalnya,  BRICS (Brazil, Russia, India, China dan Afrika  Selatan)  muncul  sebagai  negara-negara  yang  mulai  mendominasi  ekonomi  dan berperan  penting  di  dalam  sistem  internasional  (Jisi,  2010).  Dengan  kemunculan  lima negara tersebut, kedigdayaan Amerika Serikat dan aliansinya mulai mendapat tantangan.
Semenjak 2009, BRICS mulai melakukan beberapa tindakan termasuk di dalamnya tuntutan    reformasi  Dewan  Keamanan  PBB,    reformasi  sistem  dan  lembaga  keuangan internasional dan rencana pembentukan Global South Cooperation (Jisi, 2010). Dengan demikian  BRICS,  termasuk  Cina  di  dalamnya,  mulai  memberikan  pengaruh  yang signifikan terutama di dalam bidang ekonomi dan politik internasional (Jash dan Global, 2017).
Filipina  menanggapi  adanya  indikasi  melemahnya  kedigdayaan  Amerika  Serikat dan meningkatnya pengaruh negara-negara BRICS terutama Cina dan Rusia di dunia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Duterte di dalam pidatonya forum bisnis Filipina dan Cina pada 2016 sebagai berikut (Blanchard, 2016):
In  this  venue,  your  honors,  I  announce  my  separation  from  the  United  States.  Both  in military, not maybe social, but economics also. America has lost. I’ve realigned myself in your ideological flow and maybe I will also go to Russia to talk to (President Vladimir) Putin and tell him that there are three of us against the world - China, Philippines and Russia. It’s the only way.
Dari pernyataan di atas, Duterte melihat bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara  adidaya  baik  dalam  hal  kekuatan  militer  dan  ekonomi.  Oleh  karena  itu  Duterte melihat  dan  memutuskan  bahwa  Filipina  tidak  akan  lagi  menjadikan  Amerika  Serikat
sebagai aliansi terdekat. Sebaliknya, Duterte melihat dua negara BRICS yaitu Cina dan Rusia sebagai negara yang memiliki kekuatan kuat secara ekonomi dan juga dalam hal militer.  Sehingga,  Duterte  berupaya  untuk  membangun  hubungan  yang  kuat  dengan kedua negara.

## Goals Selection KLN Filipina mengenai Laut Cina Selatan
Rational Choice Model memandang, tujuan negara dapat diterjemahkan di dalam bentuk kepentingan  nasional  suatu  negara.  Kepentingan  tersebut  dapat  berupa  kepentingan ekonomi  dan  keamanan  suatu  negara.  Di  dalam  kasus  Filipina,  tujuan  pembuatan kebijakan luar negeri dari para  pembuat kebijakan diharuskan mengeluarkan kebijakan luar negeri  yang melindungi keutuhan wilayah dan kepentingan nasional. Kepentingan nasional,  antara  lain  berupa:  perlindungan  dan  peningkatan  keamanan  nasional, mempromosikan  dan  meningkatan  ekonomi  (Department  of  Foreign  Affairs,  n.d.).  Di dalam  menganalisis  kebijakan  Filipina  di  Laut  Cina  Selatan  ini,  penulis  menggunakan prinsip-prinsip  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pembuat  kebijakan  luar  negeri  Filipina, yaitu: perlindungan keutuhan wilayah, kepentingan ekonomi, dan kepentingan keamanan.
Pertama, Perlindungan Keutuhan Wilayah. Sebagai salah satu negara yang terlibat di dalam sengketa Laut Cina Selatan, Filipina memiliki kepentingan di dalam melindungi keutuhan wilayah di Laut Cina Selatan. Hal ini dikarenakan Filipina mengklaim beberapa wilayah  di  Laut  Cina  Selatan  yang  meliputi  sebahagian  besar  kepulauan  Kepulauan Spartly  ( Kalayan  Island  Group )  yang  dimulai  pada  1950  serta  Dangkalan  Karang Scabrorough yang diklaim pada 2009 (Ortuoste, 2013). Wilayah-wilayah tersebut diklaim Filipina berdasarkan sejarah dan didasarkan kepada aturan UNCLOS mengenai wilayah yang berjarak sejauh 200 mil laut tersebut termasuk ke dalam wilayah Filipina (Rosen, 2014).
Luas  wilayah  KIG  yang  meliputi  sebagian  Kepulauan  Spartly  (7  Pulau  dan Karang)  adalah  seluas  168.287  km 2 (Hombre  et  al.,  2016).  Sedangkan  luas  Dangkalan Karang Scarborough adalah 180 km 2 . Total luas kedua wilayah yang diklaim oleh Filipina mencapai  168.467  km 2 . Oleh  karena  itu,  sangat   wajar  bagi  Filipina  untuk  melindungi kedua wilayah tersebut dalam rangka mengamankan kepentingan nasional mereka.
Kedua, Kepentingan Ekonomi. Diluar sengketa kedua negara di Laut Cina Selatan, Filipina  dan  Cina  dapat  dikatakan  memiliki  hubungan  ekonomi  yang  baik  meskipun kedua negara sering terlibat di dalam beberapa sengketa.  Hubungan ekonomi yang sudah dimulai dari masa sebelum pra-kolonial ini terus meningkat ditengah-tengah ketegangan politis antara kedua  negara. Jumlah perdagangan antara kedua negara sejak 1971 hingga akhir 1990-an terus mengalami peningkatan. Pada era 2000-an, Cina bahkan merupakan salah satu negara yang melakukan kegiatan perdagangan terbesar dengan Filipina (Ilano, 2017).Hubungan ekonomi yang baik ini juga menggambarkan kepentingan yang  cukup besar Filipina terhadap Cina.
Pada era kontemporer, Cina hadir sebagai negara yang krusial bagi perekonomian Filipina. Pada 2016, Cina  merupakan negara mitra dagang  terbesar  bagi Filipina. Jumlah transaksi  perdagangan  antara  Filipina  dan  Cina  mencapai  US$  21.937  miliar  atau mencakup 15,5%  dari total seluruh perdagangan Filipina. Dari total jumlah tersebut, nilai impor Filipina terhadap Cina mencapai US$ 15.564,90 (Philippine Statistics Authority, 2017). Hal ini menempatkan Cina di posisi pertama sebagai negara eksportir bagi Filipina sekaligus sebagai negara mitra dagang terbesar. Cina  menggeser posisi Amerika Serikat dan Jepang  yang  pada 2006 menempati posisi pertama dan kedua. Pada saat itu, nilai impor  Filipina  terhadap  Cina    hanya    mencapai  US$  3.647,35  miliar  dari  total  US$ 8.275,01 perdagangan  kedua negara (Morada, 2007). Berikut  ini merupakan Gambar 1 yang memperlihatkan perbedaan total perdagangan antara Filipina dan Cina antara 2006 dan 2016:
Grafik 1 – Perbandingan Nilai Perdagangan Filipina antara 2006 dan 2016
(Dalam Satuan Miliar Dolar )
Sumber:  (Diolah  dari  Official  Website  of  Phillpine  Statisics  Authority  Republic  of  The  Phillpines https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2016; Morada & Noel, 2007)
17,126 15,188 8,275 7,883 16,427 21,552 21,937 9,288 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Amerika Serikat Jepang
Tiongkok Singapura
Dari total nilai perdagangan tersebut, besi dan baja merupakan salah satu produk yang memiliki nilai import terbesar. Berdasarkan data 2016, Filipina mengimpor besi dan baja dari Cina senilai $2.332 miliar atau setara dengan 10.5 % dari total seluruh impor Filipina (Morada, 2007). Dari segi  produk ekspor,  Cina  merupakan pasar terbesar bagi produk  elektronik  Filipina .  Dari  total  keseluruhan  nilai  ekspor,  59.7  %  dipasarkan  ke Cina. Hal ini melampaui jumlah ekspor ke Amerika Serikat yang  hanya berjumlah 42% dan  Jepang  yang  hanya  27,9  %.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  Cina  merupakan  pasar terbesar  bagi  produk  elektronik  Filipina.  Sebaliknya,  Cina  adalah  negara  yang memasarkan  produk  elektroniknya  di  dalam  jumlah  yang  terkecil  dengan  presentase impor sebesar 21,2 %.
Selain dari  sektor perdagangan, Filipina  memliki ketergantungan  terhadap  Cina dalam bidang infrastruktur. Sesuai dengan misi Duterte yang ingin menjadikan Filipina di masanya mempunyai infarstrukur yang baik atau yang dikenal dengan “ Golden Age of Infrastructure ”. Untuk mewujudkan hal tersebut, Duterte menyusuan Three -Year Rolling Infrastructure Plan (TRIP) yang  memfokuskan anggaran dari tiga sumber dimana salah satunya  adalah  dari  dana Official  Devolopment  Assistance (ODA).  Pada  2017,  Cina memberikan dana ODA sebesar $11,7 juta kepada Filipina. Dana tersebut diinvestasikan kepada 18 dari total 75 proyek pembangunan andalan Duterte.
Kepentingan Filipina terhadap Cina selanjutnya adalah di dalam bidang investasi ( foreign  direct  investment ).  Pada  2017,  Cina  berinvestasi  sebesar  2.339  juta  peso  atau berkisar sebesar 2,2 % dari total FDI Filipina. Investasi Cina tersebut meningkat sebesar 814  juta  peso  atau  53,6  %  dari  1.519  juta  peso  dari  2016  (Rosales,  2018).  Hal  ini membuktikan terdapat potensi  investasi  dari  Cina  terhadap Filipina  yang cukup besar, yang  tentunya,  menjadi  salah  satu  pertimbangan  bagi  Duterte  di  dalam  menunjang program di dalam peningkatan perekonomian Filpina.
Terdapat  beberapa  sektor  utama  investasi  Cina  di  Filipina.  Sebelum  Duterte menjabat, tepatnya pada 2014 Cina berinvestasi sebesar $1 miliar di bidang energi. Dua perusahaan  besar  Cina,  yaitu: Power  Construction    Corp  on  AC  Energy  dan  Power Partners  Ltd yang  berinvestasi  di  dalam  rekayasa,  pengadaan  dan  pembanguan pembangkit listrik tenaga batu bara di Lanao del Norte Mindanao. Sementara itu di bidang pertambangan, terdapat 25 perusahaan Cina  yang berinvestasi dan beroperasi di Filipina.
Perusahaan  tersebut  di  antaranya  adalah  China Metallurgical  Construction  Corps dan Guo Long Mining Coorperation. Sektor ketiga yang juga merupakan fokus dari investasi Cina  adalah  pada  jasa  pelayaran.  Cina  berinvestasi  di  10  perusahaan  kargo  terbesar  di Filipina (Stern, 2016).
Ketiga,  Kepentingan  Keamanan. Kepentingan  Filipina  terhadap  Cina  dapat dianalisis dengan bertolak kapada National Security Policy (NSP) Filipina antara 2017- 2022. Di dalam dokumen resmi NSP tersebut, terdapat beberapa kondisi ancaman secara internal yang dihadapi Filipina. Beberapa permasalahan yang menajdi ancaman tersebut, meliputi:  ancaman  dari  jaringan  terorisme  di  Selatan  Filipina,  kelompok  kejahatan internasional  dan  permasalahan  peredaran  narkoba  secara  ilegal.  Guna  mengatasi beberapa  ancaman  tersebut,  Filipina  membangun kerja  sama  keamanan  dengan  negara lainnya, misalnya, Cina (Republic of the Philippines, 2017). Kerja sama keamanan yang dibangun  mengindikasikan  Filipina  mempunyai  kepentingan  terhadap  Cina  di  dalam mewujudkan keamanan nasionalnya.
Pertama adalah bantuan yang diberikan  Cina  di  dalam pemberantasan teroris  di Marawi. Cina telah banyak membantu di dalam pemberantasan Teroris di Marawi pada 2017. Bantuan Cina di dalam pemberantasan Teroris di Marawi dibahas dalam pertemuan bilateral  kedua  negara  di  pulau  Hainan  pada  April  2018.  Di  dalam  pertemuan  itu,  Xi Jinping  menyatakan  bahwa  Cina  mendukung  usaha  Filipina  di  dalam  memberantas terorisme, narkoba,  dan tindakan kriminal. Peralatan senjata dari  Cina berupa senapan, peluru  dan  peralatan  senjata  jarak  jauh  sangat  membantu  operasi  militer Filipina  yang berhasil menewaskan pimpinan teroris Marawi, Isnolin Hapilon  (Tiezzi, 2018). Hingga 2018, Filipina telah menerima 3000 bantuan senjata dari Cina (Placido, 2018).
Kedua adalah bantuan Cina di dalam kebijakan War on Drugs Filipina di dalam rangka  memberantas  peredaran  narkoba  ilegal  yang  telah  masif  di  Filipina.  Cina merupakan  satu-satunya  negara  yang  menyatakan  dukungan  terhadap  pemberantasan peredaran narkoba ilegal di Filipina. Dukungan tersebut tergambar di dalam MOU kerja sama  antara  Badan  Pemberantasan  Narkoba  Filipina  (PDEA)  dan  Biro  Pengontrolan Narkotika  Kementrian  Kemanan  Publik  Cina  pada  2016.   Berdasarkan  MOU  tersebut, Cina memberikan dukungan di  dalam bentuk  pembangunan empat fasilitas rehabilitasi dan terapi narkoba masing-masing dua buah di Pulau Luzon dan satu buah di Visayas dan Mindanao. Lebih lanjut, pemerintah Cina juga memberikan hibah sebesar RMB 100 Juta
atau 714, 57 Triliun peso untuk mengimplementasikan program anti peredaran narkoba ilegal dan kerja sama serta operasi di dalam penegakan pemberantasan narkoba (Mirasol, 2017).

## Identification Options and Alternatives KLN Filipina mengenai Laut Cina Selatan
Terdapat dua alternatif pendekatan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Filipina di dalam menanggapi tindakan agresif Cina yang berkaitan dengan kepentingan Filipina. Pendekatan  kebijakan  tersebut  adalah  mengeluarkan  kebijakan  yang  bersifat  reaktif dengan  tindakan  yang  konfrontatif  atau  sebaliknya  mengeluarkan  kebijakan  yang kooperatif.  Oleh  karena  itu  pada  tahap  ini  dilakukan  proses  kalkulasi  keuntungan  dan kerugian  berdasarkan  kepentingan  yang  dimiliki  oleh  Filipina.  Analisis  tersebut tergambar di dalam tabel sebagai berikut:
Tabel  1  –  Kalkulasi  Keuntungan  dan  Kerugian  terhadap  Alternatif  Pendekatan  Kebijakan  Luar Negeri Filipina terhadap Cina pada masa Pemerintahan Duterte terkait Sengketa Laut Cina Selatan
Unsur-unsur yang dipertimbangkan Detail Pertimbangan Dampak Kebijakan Kooperatif Dampak Kebijakan Konfrontatif Keutuhan Wilayah Klaim terhadap wilayah yang dipersengketakan Kemungkinan besar Filipina akan kehilangan wilayah KIG (Kepulauan Spartly) dan Dangkalan Karang Scarborough seluas 168.467 km 2 . Keutuhan  Wilayah terlindungi (jika Filipina dapat mengamankan wilayah dari ancaman Cina). Ekonomi 1. Investasi Investasi dibidang energi dan Kegiatan Pelayaran akan tetap berjalan lancar karena Cina berinvestasi di 10 perusahaan kargo terbesar di Filipina. Potensi kehilangan investasi senilai $1 Miliar di bidang energi dimana Cina berinvestasi di 25 perusahaan pertambangan dan eksplotasi minyak bumi termasuk di kawan LTS. 2. Bantuan Pembangunan Infrastruktur Kemungkinan peningkatan bantuan dan pinjaman. Salah satunya Keberlanjutan dari program  andalan Golden Age of Insfrastructure. Potensi Kehilangan bantuan sebesar $11,7 Juta (18 dari 75 proyek pembangunan infrastruktur)

## TERKAIT SENGKETA LAUT CINA SELATAN PADA MASA DUTERTE
3. Perdagangan Cina merupakan salah satu dari 5 negara mitra dagang terbesar Cina Kerugian  Kebutuhan 50 % Impor Baja dan Pemasaran Produk Elektornik Filipina yang berjumlah 59%. Keamanan 1. Bantuan Senjata Penumpasan Teroris Program Pemberantasan Terorisme yang menjadi bagian dari fokus kebijakan Duterte akn tetetap berjalan Potensi Kehilangan Bantuan Senjata dari Cina Sebesar 3000 Senjata 2. Bantuan Senjata Kebijakan War on Drugs MOU dengan Cina yang meliputi pemberantasan, rehabilitasi dan terapi Narkoba Potensi Kehilangan Hibah sebesar 714,57 Triliun Peso dari Cina di dalam pemberantasan narkoba.
Sumber : Hasil Analisis Penulis dari Berbagai Sumber

## Choice KLN Filipina mengenai Laut Cina Selatan
Pada bagian ini, penulis memaparkan sikap para pembuat kebijakan dalam menentukan langkah  kebijakan  luar  negeri  Filipina  berdasarkan  analisa  untung  rugi  yang  telah dilakukan.  Penulis  memandang,  Pemerintah  Filipina  pada  masa  Duterte  lebih  memilih kebijakan  yang  bersifat  kooperatif  karena  menimbulkan  kerugian  yang  paling  sedikit apabila  dibandingkan  dengan  kebijakan  yang  bersifat  konfrontatif  terhadap  Cina mengenai  konflik  Laut  Cina  Selatan.  Kebijakan  kooperatif  telah  menyelamatkan kepentingan ekonomi dan keamanan Filipina, meski di sisi lain mengorbankan sebagian wilayah yang diklaim Filipina.
Pertama, Kebijakan Filipina  di  dalam Mendekatkan diri  dengan  Cina. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Duterte di dalam menerapkan kebijakan kooperatif di LTS adalah upaya mendekatkan diri kepada Cina. Salah satu tindakan yang dilakukan Duterte adalah  melakukan  kunjungan  kepresidenan  perdana  ke  Cina  dalam  agenda  kunjungan negara-negara  di  luar  Asia  Tenggara.  Dalam  kunjungan  tersebut,  terdapat  beberapa pembicaraan seputar peningkatan hubungan kedua negara termasuk di dalamnya adalah mengenai penanganan permasalahan sengketa kedua negara di Laut Cina Selatan (Agence France-Presse, 2017).
Tindakan  peningkatan  hubungan  diplomatik  oleh  Duterte  tersebut  tidak  terlepas dari pernyataan Duterte sebelum dilantik pada 30 Juni 2016. Duterte menyatakan bahwa Filipina  di  bawah  pemerintahannya  akan  mendekatkan  diri  kepada  Cina.  Duterte  juga tidak  akan  melanjutkan  kebijakan  Filipina  pada  masa  pemerintahan  Aquino  yang
melakukan modernisasi  militer angkatan bersenjata Filipina untuk  menghadapi  Cina  di Laut Cina Selatan (Shoji dan Tomikawa, 2017).
Membaiknya  hubungan  antara  Filipina  dan  Cina  dengan  langkah  diplomatik Duterte  berdampak  terhadap  hubungan  antara  Filipina  dan  Amerika  Serikat  terutama terkait  dengan  hubungan  aliansi  antara  kedua  negara.  Di  dalam  pidatonya  pada  12 September 2016, Duterte menyatakan bahwa latihan militer Filipina dan Amerika Serikat yang  akan  berlangsung  dua  minggu  setelah  pidato  tersebut  merupakan  latihan  militer terakhir kedua negara (Guardian, 2016). Duterte menyatakan untuk menghentikan segala bentuk operasi militer Amerika Serikat termasuk patroli kapal militer bersama Amerika Serikat  dalam  rangka  membantu  di  sekitar  wilayah  Laut  Cina  Selatan.  Duterte beranggapan  bahwa  dengan  ikut  sertanya  militer Amerika  Serikat  di  dalam membantu Filipina  akan  dipandang  oleh  Cina  sebagai  sebuah  tindakan  agresif  yang  membuat perdamaian antara kedua negara sulit untuk dicapai (Shoji dan Tomikawa, 2017).
Kedua,  Joint  Statement    Pembentukan  Mekanisme  Komunikasi  Bilateral. Mekanisme Konsultasi  Bilateral  atau Bilateral  Mechanism Consultation adalah sebuah upaya  yang  dicanangkan  pertama  kali  oleh  Duterte  pada  Oktober  2016  di  dalam kunjungannya ke Cina. Mekanisme ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa Cina selalu menolak  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  kerangka  multilateral  atau  lembaga internasional.  Mekanisme  konsultasi  bilateral  adalah  sebuah  kerangka  bagi  pemerintah Filipina dan Cina untuk berunding bersama di dalam mengatasi perbedaan pandangan dan kepentingan  antara  kedua  negara  di  Laut  Cina  Selatan.  Setelah  dicanangkan  pada pertemuan kedua pemimpin negara saat kunjungan Duterte pada Oktober 2016, Filipina dan  Cina  secara  resmi  menandatangani joint  statement mekanisme  konsultasi  bilateral pada forum Pertemuan Menteri antara kedua negara ke-20 pada 2017 (Liang Fook, 2018).
Pertemuan  tingkat  Menteri  ini  baru  terjalin  kembali  setelah  beberapa  tahun terhenti semenjak pertemuan Tingkat Menteri ke-19 pada 2013. Pada pertemuan pertama ini  dibahas  mengenai  kerangka  acuan  kerja  (TOR) joint  statement yang  meliputi pertukaran  pandangan  kedua  negara  terkait  isu  di  Laut  Cina  Selatan,  penjajakan  kerja sama maritim dan pembentukan lembaga di antara kedua negara serta menyetujui bahwa perwakilan kedua negara di dalam pertemuan Tingkat Menteri setiap enam bulan sekali yang    membahas  hal-hal  terkait  penyelesaian  sengketa  Laut  Cina  Selatan  di  dalam kerangka mekanisme konsultasi bilateral (Liang Fook, 2018).
Pertemuan  kedua  pembahasan  mengenai  mekanisme  konsultasi  bilateral  ini diadakan di Manila pada Februari 2018. Di dalam pertemuan kedua ini, Filipina  diwakili oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo. Sementara itu,  Cina yang diwakili oleh  wakil  Menteri  Luar  Negeri  Kong  Xuanyo.  Pada  pertemuan  ini  terdapat  beberapa poin  yang  disepakati,  yaitu:  kedua  negara  menyepakati  bahwa  penyelesaian  sengketa antara  kedua  negara  adalah  dengan  cara  damai  dan  non  kekerasan  sesuai  ketentuan UNCLOS  1982.  Selanjutnya,  kedua  negara  juga  sepakat  berkomitmen  di  dalam pengimplementasian Code  of  Conduct COC  di  Laut  Cina  Selatan  pada  2002.  Ketiga kedua  negara  juga  menyepakati  peningkatan  kerja  sama  di  dalam  perlindungan  laut, perikanan,  penelitian  di  laut,  pengelohan  minyak  dan  gas  di  dalamnya  (Ministry  of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2018).
Ketiga,  Joint  Ventures terkait Oil  Exploration. Kebijakan  Filipina  selanjutnya adalah joint  ventures terkait oil  exploration minyak  bumi  di  kawasan  Reed  Bank. Kebijakan ini pada dasarnya berkaitan langsung dengan kepentingan nasional  Filipina. Di  dalam  MOU  yang  dirilis  secara  resmi  pada  29  November  2018,  terdapat  beberapa ketentuan mengenai kerja sama pengelolaan minyak bumi di kawasan Laut Cina Selatan termasuk  di  kawasan  Reed  Bank.  Di  dalam  draft  MOU  tersebut,  terdapat  ketentuan mengenai pembagian pengelolaan minyak bumi dan gas 60% untuk Cina dan 40% untuk Filipina  di  kawasan  Reed  Bank  sebagaimana  yang  diwacanakan  oleh Presiden  Duterte pada masa awal pemerintahannya (Batonbagacal, 2018).
Kebijakan joint ventures di dalam pengelolaan minyak dan gas berkaitan dengan sengketa antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan, salah satunya di kawasan Reed Bank. Reed Bank sendiri memiliki kekayaan minyak bumi sebesar 5,4 juta barel dan 55,1 triliun kubik gas alam (Santamaria, 2013).  Hal inilah yang kemudian membuat kawasan ini bagi Filipina merupakan ladang energi cadangan bagi kebutuhan energi listrik mereka. Jumlah energi minyak bumi di kawasan Reed Bank adalah dua kali lipat dari energi dari pemasok  utama  energi  listrik  Filipina  di  kawasan  Malampaya.  Jumlah  potensi  energi listrik  di  kawasan  Malampaya  sendiri  diperkirakan  akan  habis  pada  2025  (Malinao, 2018).
Di dalam memandang hal ini, Pemerintah Filipina pada masa Duterte cenderung berpikiran  pragmatis.  Pada  2018,  Filipina  mengeluarkan  kebijakan  kooperatif  yang menawarkan pembagian 60% pengelolaan eksplorasi  minyak dan gas alam di  kawasan
Reed Bank untuk  Cina  di  dalam Joint Ventures terkait eksplorasi  minyak di Laut  Cina Selatan (Masigan, 2018; Mogato, 2017). Kekayaan alam yang berada di kawasan Reed Bank memang merupakan kepentingan yang harus dipertahankan oleh Filipina. Tindakan Duterte  yang  menginginkan  hanya  40%  dari  pengelolaan  kekayaan  alam  di  Kawasan Reed  Bank  secara  dangkal  memang  diartikan  sebagai  tindakan  yang  merugikan kepentingan  Filipina.  Dibukanya  pembicaraan  mengenai oil  exploration ini  sendiri merupakan  kebijakan  yang  didasarkan  kepada  pertimbangan  bahwa  pembagian kentungan  sebesar  40%  untuk  Filipina  merupakan  kebijakan  yang  memberikan keuntungan maksimum.
Pertimbangan  Duterte  adalah  militer  Cina  memiliki  kapasitas  yang  sangat  baik apabila dibandingkan dengan Militer Filipina, dimana mereka menguasai  wilayah Laut Cina Selatan termasuk di dalamnya wilayah Reed Bank. Sehingga tindakan provokasi di dalam  rangka  mempertahankan  klaim  seutuhnya  bukanlah  jalan  yang  dapat  ditempuh oleh Filipina. Oleh karena itu sebagaimana yang disampaikan oleh Duterte, Filipina harus mengeluarkan  kebijakan  kerja  sama  pengelolaan  dengan  jalur  damai  (Masigan,  2018). Pertimbangan  pragmatis  lainnya  adalah  dengan  adanya joint  ventures, maka  membuka peluang  adanya  investasi  Cina  di  dalam  pengelolaan  minyak  bumi  dan  gas  alam  di Filipina.  Cina  dapat  dijadikan  sebagai  rekan  kerja  sama  di  dalam  berbagai  hal  teknis termasuk di dalamnya transfer modal dan teknologi pengelolaan minyak di kawasan Reed Bank yang pada akhirnya berguna bagi kepentingan ekonomi Filipina. MOU ini mengatur mengenai adanya mekanisme bantuan keuangan di dalam aktivitas eksplorasi dalam skala besar,  pengembangan  dan  pemanfaatan  energi  mineral,  minyak  bumi  yang  dapat berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan kedua Negara (Blanchard, 2016).

## Kesimpulan
Klaim Filipina dan Cina terhadap Laut Cina Selatan telah menimbulkan sengketa antara kedua negara. Artikel ini menggambarkan dan menjabarkan mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Filipina yang bersifat kooperatif pada masa pemerintahan Duterte terhadap  agresivitas  Cina  terkait  sengketa  Laut  Cina  Selatan.  Berdasarkan  proses pembuatan  kebijakan  luar  negeri  dengan  konsep rational  choice  model ,  penulis menemukan  bahwa  para  aktor  pembuat  kebijakan  yang  terdiri  atas  Duterte  sebagai Presiden dan Senat sebagai lembaga legislatif  memiliki motivasi kepentingan ekonomi
dan keamanan yang ingin dipertahankan. Kepentingan ekonomi antara lain adalah posisi Cina sebagai mitra dagang terbesar, investasi $1 miliar dolar di bidang energi dan bantuan proyek infrastruktur sebesar $ 11,7 juta. Sementara itu, kepentingan keamanan Filipina adalah  penandatanganan  MOU  kerja  sama  pemberantasan  narkoba  (War  on  Drugs) dimana  Cina  memberikan  hibah  sebesar  ₱  714,57  triliun  dan  bantuan  pemberantasan terorisme  di  Filipina.  Berdasarkan  kepentingan  tersebut,  para  pembuat  kebijakan  telah melakukan proses kalkulasi keuntungan dan kerugian pengambilan kebijakan yang terdiri dari dua pilihan, yaitu: kebijakan kooperatif dan konfrontatif.
Penulis menemukan bahwa kebijakan kooperatif merupakan pilihan kebijakan yang memimbulkan  keuntungan  yang  lebih  besar  bagi  Filipina.  Para  pembuat  kebijakan kebijakan  telah  memperhitungkan  kepentingan  ekonomi  dan  keamanan  yang  besar terhadap  Cina  sehingga  akan  menimbulkan  kerugian  yang  besar  jika  mengambil kebijakan  yang  konfrontatif.  Sehingga  pada  tahap choice atau  pemelihan  kebijakan, Filipina  di  masa  pemerintahan  Duterte  mengambil  kebijakan  yang  bersifat  kooperatif. Kebijakan tersebut, meliputi: mendekatkan diri dengan  Cina, pembentukan mekanisme konsultasi bilateral terkait penyelesaian sengketa dan join ventures terkait oil explorations di kawasan Reed Bank.

## Daftar Pustaka
Agence France-Presse. (2017). Philippine President Rodrigo Duterte open to South China Sea resources-sharing deals with China and Vietnam . Diambil 27 November 2019 dari https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/2094488/philippine- president-rodrigo-duterte-open-south-china-sea
Batonbagacal,  J.  (2018).  The  Philippines-China  MOU  on  Cooperation  in  Oil  and  Gas
Development  |  Asia  Maritime  Transparency  Initiative.  Diambil  26  November 2019 dari https://amti.csis.org/philippines-china-mou-cooperation-oil-gas- development/ BBC  News  Indonesia.  (2011).  Sengketa  kepemilikan  Laut  Cina  Selatan.  Diambil  26 November 2019 dari https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict Blanchard, B. (2016). Duterte aligns Philippines with China, says U.S. has lost. Diambil 26 November 2019 dari https://www.reuters.com/article/us-china- philippines/duterte-aligns-philippines-with-philippines-with-china-says-u-s-has- lost-idUSKCN12K0AS
Blanton, S. L., & Kegley, C. W. (2016). World Politics: Trend and Transformation, 2016 - 2017 . Diambil dari
https://books.google.com/books?id=_iVTCwAAQBAJ&pgis=1
Bundang,  R.  B.  (2016).  Speaker  Belmonte  hopes  Duterte  administration  will  confront
West  Philippine  Sea  and  Southeast  Asian  integration  issues  with  wisdom  and resolve. Diambil 27 November 2019 dari http://www.congress.gov.ph/press/details.php?pressid=9578&key=west philippine sea Dancel, R. (2018). China’s air and naval facilities on contested islands in South China Sea ‘almost ready.’ Diambil 26 November 2019 dari
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/new-photos-show-china-is-nearly- done-with-its-militarisation-of-south-china-sea
Delizo, J. M. (2016). I will not go to war vs China over ‘little issue’ – The Manila Times.
The Manila Times .
Department  of  Foreign  Affairs,  R.  of  the  P.  (n.d.).  Joint  Statement  between  the Government  of  the  Republic  of  the  Philippines  and  the  Government  of  the People’s  Republic  of  China.  Diambil  26  November  2019  dari https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/14643-joint- statement-between-the-government-of-the-republic-of-the-philippines-and-the- government-of-the-people-s-republic-of-china
Duterte, R. R. (2018). Duterte Transcripts: Chinese-Filipino Business Club. Diambil 26 November 2019 dari https://www.mindanews.com/duterte-files/2018/02/duterte- transcripts-chinese-filipino-business-club-19-feb-2018__trashed/
Farhana,  F.  (2016).  Memahami  Perspektif  Tiongkok  Dalam  Upaya  Penyelesaian Sengketa  Laut  Cina  Selatan. Jurnal  Penelitian  Politik , 11 (1),  14. https://doi.org/10.14203/JPP.V11I1.196
Green,  R.  (2016).  Pengadilan  PBB  Batalkan  Klaim  China  atas  Laut  China  Selatan. Diambil    26  November  2019  dari https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan- pbb-batalkan-klaim-china-atas-laut-china-selatan/3414729.html
Guardian, T. (2016, September). Rodrigo Duterte to end joint US and Philippine military drills .  Diambil  dari https://www.theguardian.com/world/2016/sep/29/rodrigo- duterte-to-end-joint-us-and-philippine-military-drills
Hombre, S. E., Gonzalez, J. B., Baguinbin, D. M., Anthony, R., Balisco, T., & Dolorosa, R.  G.  (2016). Preliminary  Checklist  of  Marine  Gastropods  and  Bivalves  in  the Kalayaan Island Group Palawan, Western Philippines *. In Journal of Systematic Biology (Vol. 10).
Ilano,  J.  B.  (2017).  Development  And  Present  Status  Of Economic  Relations  Between China And The Philippines. In Ugong (Vol. 9).
Jash, B. A., & Global, I. (2017). The Emerging Role of BRICS in the  Changing World
Order. Indrastra Global , 003 (6), 1–11. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5143222
Jisi, W. (2010). The Trends of Contemporary World Politics and China ’ s Global Role.
Procedia and Social Global Sciences , 41 , 6649–6652.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.05.008
Kostermans, D. (2012). Sengketa antara Cina dan Filipina . Diambil 26 November 2019 dari https://www.dw.com/id/sengketa-antara-cina-dan-filipina/a-15945850 Liang Fook, L. (2018). The China-Philippine Bilateral  Consultative Mechanism  on the South China Sea: Prospects and Challenges. Perspective , 4 (2018), 1–8.
Malinao, A. L. (2018). Philippine joint oil exploration with China: path to peace or pipe dream? Diambil 26 November 2019 dari
https://www.nationthailand.com/opinion/30343633
Masigan, A. J. (2018). Joint exploration with China in the West Philippine Sea. Diambil 26  November  2019  dari http://www.bworldonline.com/joint-exploration-with- china-in-the-west-philippine-sea/
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  the  People’s  Republic  of  China.  (2018).  The  Second Meeting  of  China-Philippines  Bilateral  Consultation  Mechanism  on  the  South China Sea Held in Manila. Diambil 26 November 2019 dari https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1536593.shtml
Mirasol,  J.  D.  B. (2017).  Cooperation  with  China  on  the  Philippines’  War  on  Drugs  .
Diambil  26  November 2019  dari http://www.fsi.gov.ph/cooperation-with-china- on-the-philippines-war-on-drugs/
Mogato, M. (2017). Philippines says China agrees on no new expansion in South China Sea  .  Diambil  27  November  2019  dari https://www.reuters.com/article/us- southchinasea-philippines-china/philippines-says-china-agrees-on-no-new- expansion-in-south-china-sea-idUSKCN1AV0VJ
Morada,  N.  M.  (2007).  CHAPTER  4  The  Rise  of  China  and  Regional  Responses :  A Philippine  Perspective  Philippines-China  Relations :  An  Overview. National Institute  for  Defense  Studies  Publicaton ,  p.  113. National  Institute  for  Defense Studies Publicaton.
Official Gazette of the Republic of the Philippines. (2012). Philippine position on Bajo de Masinloc (Scarborough Shoal) and the waters within its vicinity.  Diambil 27 November  2019  dari https://www.officialgazette.gov.ph/2012/04/18/philippine- position-on-bajo-de-masinloc-and-the-waters-within-its-vicinity/
Ortuoste,  M.  (2013).  The  Philippines  in  the  South  China  Sea:  Out  of  Time,  Out  of Options? Southeast Asian Affairs , 2008 (2008), 240–253. Panarina,  D.  S.  (2017).  President  Rodrigo  Duterte:  Who  is  He? Vestrik  RUDN International Relations Journal , 17 (3), 588–597. https://doi.org/10.22363/2313
Philippine Statistics Authority. (2017). Foreign Trade Statistics of the Philippines: 2016.
Diambil  26  November  2019  dari https://psa.gov.ph/content/foreign-trade- statistics-philippines-2016
Placido,  D. (2018).  Duterte  thanks  “sovereign  equal”  China  for  infra,  anti-terror  aid  .
Diambil 27 November 2019 dari https://news.abs-
cbn.com/news/04/10/18/duterte-thanks-sovereign-equal-china-for-infra-anti- terror-aid
Poling, G. B. (2013). The South  China  Sea in Focus. In DC . Diambil  dari https://csis- prod.s3.amazonaws.com/s3fs- public/legacy_files/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf
Republic of the Philippines. (2017). National Security Policy for Change and Well-Being of The Filipino People . Diambil dari http://www.nsc.gov.ph/attachments/article/NSP/NSP-2017-2022.pdf Rosales,  P.  J.  (2018). The  Philippines  -  National  Study  Infrastructure  Financing Strategies for Sustainable Development . Diambil dari
https://www.unescap.org/sites/default/files/3-Philippines  National  Study_printer rev.pdf
Rosen,  M.  E.  (2014). Philippine  Claims  in  the  South  China  Sea :  A  Legal  Analysis . Arlington.
Santamaria, C. (2013, February). Reed Bank “holds huge oil, gas reserves.” The Rappler .
Diambil dari https://www.rappler.com/business/21460-reed-bank-holds-
untapped-riches-us-agency
Shoji,  T.,  & Tomikawa,  H.  (2017).  Chapter  5  Southeast  Asia :  Duterte  Takes  Office , South China Sea in Flux. In East Asian Strategic Review (p. 135).
Social  Weather  Stations.  (2018).  Third  Quarter  2018  Social  Weather  Survey:  Pinoys maintain anti-Chinese stance on West Philippine Sea issue. Diambil 26 November 2019  dari https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART- 20181119235355
Stern,  T.  K.  (2016). Chinese  Investments  in  the  Philippines .  Diambil  dari https://www.jpolrisk.com/chinese-investments-in-the-philippines/
Thayer, C. A. (2011). Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses. Journal of Current Southeast Asian Affairs , 2 (30), 77–104. Tiezzi, S. (2018). Duterte’s China Convergence Continues . Diambil 27 November 2019
dari https://thediplomat.com/2018/04/dutertes-china-convergence-continues/
Trisni,  S.,  Apriwan,  A.,  &  Irawan,  P.  (2016).  Strategi  Indonesia  dalam  Merespon Kebangkitan  Tiongkokpada  Masa  Kepemimpinan  Presiden  SBY  (Studi  Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan). Andalas Journal of International Studies (AJIS) , 5 (2), 129. https://doi.org/10.25077/ajis.5.2.129-150.2016 Yost, K. L. (2013). Tension In The South China Sea: Why The Philippines Is Challenging China’s  Improved  Military  Might .  Naval  Postgraduate  School  Monterey, California.