## ISLAM DAN DEMOKRASI: REPRESENTASI DEMOKRASI PASCA PEMILU PADA MEDIA ISLAM

## Zakiya Fatihatur Rohma
Mahasiswa Magister Prodi Komunikasi dan Penyiaran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
E-mail: Zakiyafat07@gmail.com
Informasi Artikel: Dikirim: (03 September 2019) ; Direvisi: (26 Oktober 2019); Diterima: (08 November
2019)
Publish (19 November 2019)
Abstrak: Islam dan Demokrasi Pasca Pemilu Pada Media Islam. Berdasarkan hasil badan  survei  nasional  Saiful  Mujani  Research  &  Consulting  (SMRC)  pada  20  mei-1 juni 2019 terhadap citra demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat pasca kerusuhan 22 Mei di depan kantor KPU. Pada Juni 2019 masyarakat yang menyatakan puas dengan demokrasi hanya mencapai 66%.Turunnya kepercayaan masyarakat  menyebabkan  demokrasi  berada  pada  posisi  menghawatirkan.  Khususnya dengan  keberadaan  kelompok  anti  demokrasi  yang  akan  memanfaatkan  momen tersebut.  Tidak  hanya  itu,  beberapa  media  massa  Islam  juga  turut  melakukan representasi citra demokrasi pasca pemilu. Media massa sendiri dianggap sebagai pilar keempat  demokrasi.  Karena  itu  lah  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  representasi  media  Islam  di  Indonesia  pasca  pemilu  2019.  Adapun  media yang dianalisis adalah media online Nu.or.id dan Voa-islam.com dengan menggunakan metode  analisis  wacana  Norman  Feirclough.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kedua  media  online  tersebut  mempunyai  representasi  demokrasi  yang  berbeda  sesuai dengan kepentingan dan identitas politik serta identitas kelompok islam yang dipercaya.
Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Media Islam, Analisis Wacana.
Abstract:    Judul  artikel  dalam  bahasa  Inggris. Based  on  the  results  of  the  National Survey  Board  Saiful  Mujani  Research  and  Consulting  (SMRC)  on  20 th May-1 th June 2019 towards the image of democracy in Indonesia decreased trust from the community after the 22 th May riot in front of the KPU office. In June 2019 the community expressed satisfaction  with  democracy  only  reaching  66%.  Declining  public  trust  lead  to democracy  in  an  alarming  position  especially  with  the  existence  of  anti-democratic groups who will take advantage of that moment. Besides that, some islamic mass media also  represent  the  image  of  democracy.  Therefore  this  research  to  find  out  how  the representation of Islamic media in Indonesia after the 2019 election. The online media analyzed  are  Nu.or.id  and  Voa-islam.com  using  Norman  Feirclough’s  discourse analysis  method.  The  results  showed  that  the  two  online  media  have  different representation of democracy in accordance with the interest, political identity and the Islamic group identity.
Key Word: Islam, Democracy, Islamic media, Discourse analysis.

## PENDAHULUAN
Kerusuhan  22  Mei  yang terjadi  di  depan  kantor  KPU berakibat  pada  citra  demokrasi  di
Indonesia.  Berdasarkan  hasil  badan survei  nasional  Saiful  Mujani Research  &  Consulting  (SMRC) pada 20 mei-1 juni 2019 menunjukkan  adanya  penurunan kepercayaan  masyarakat  terhadap sistem  demokrasi.  Pada  April  2019 masyarakat  yang  menyatakan  puas terhadap sistem demokrasi mencapai 74%. Namun jumlah  tersebut menurun  menjadi  66%  pada  Juni 2019.  Sedangkan  yang  menyatakan tidak  puas  dengan  demokrasi  justru meningkat pada juni 2019, yakni dari 23% (april 2019) menjadi 30% (juni 2019) (Irwan). Peristiwa lainnya yang berdampak  pada  citra  demokrasi  di Indonesia  pasca  pemilu  2019  adalah munculnya  beberapa  asumsi  tentang demokrasi  dalam  sidang  sengketa MK  (Mahkamah  Konstitusi).  Salah
satu  asumsi  tersebut  adalah  dugaan adanya materi yang berjudul “Kecurangan  Bagian  Demokrasi”
yang  disampaikan  oleh  Moeldoko, ketua harian TKN (Tim Kemenangan
Nasional)  pasangan  calon  presiden nomor urut satu (Antony).
Selain peristiwa kerusuhan  22  Mei  dan  sidang sengketa  MK,  beberapa  media Islam pun terlibat dalam pembentukan citra demokrasi pasca  pemilu  2019.  Media  massa sendiri merupakan arena pertarungan dan perebutan wacana  untuk  merepresentasikan suatu isu atau peristiwa. Terutama media Islam yang dimiliki oleh beberapa ormas (organisasi masyarakat) di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul  Ulama,  FPI  dan  LDII. Dari  beberapa ormas tersebut terdapat  ormas  yang  mendukung demokrasi  dan yang menolak demokrasi. Menurut Dr. Sri Yunanto  (2018:  109)  kelompok ormas  Islam yang menentang demokrasi  terbagi  menjadi  tiga kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang menentang demokrasi namun tidak menjadikan  pembentukan  negara Islam  sebagai  tujuan,  misalnya FPI  dan  Laskar  Jihad.  Kelompok
kedua,  kelompok  yang  menolak demokrasi dan hendak mendirikan  negara  islam,  seperti HTI dan KISDI. Kelompok ketiga,  kelompok  yang  menolak demokrasi dan secara militan atau terbuka memperjuangkan berdirinya  negara  islam,  seperti MMI. Dua  diantara  beberapa  media islam  yang  menunjukkan  posisi berbeda  atas  demokrasi  adalah Nu.or.id dan Voa-islam.com.
Nu.or.id  merupakan  website  resmi ormas  Nahdhatul  Ulama.  Ormas tersebut dikenal sangat militan dalam membela  sistem  demokrasi  dan keutuhan  NKRI.  Seperti  adanya jargon  “NKRI  Harga  Mati”  atau terciptanya  lagu  “Ya  Lal  Wathan” yang  sering  dinyanyikan  dalam acara-acara  formal  dan  non-formal.
Sementara itu, Voa-islam.com
merupakan  media  Islam  yang dikelola  PT.  Visi  Media  Veteran yang  mendasarkan  kerja  medianya pada  Al-Quran.  Meskipun  voa- islam.com  tidak  dikelola  oleh  salah satu  ormas  di  Indonesia  namun media  tersebut  sering  mengangkat isu  tentang  khilafah  atau  sistem Islam.  Bahkan  mendukung  dalam
pembentukan  sistem  Islam  tersebut. Karena  itu,  menjadi  menarik  untuk melihat  bagaimana  wacana  yang diproduksi  oleh  Nu.or.id  dan  Voa- islam.comuntukmerepresentasi sistem demokrasi di Indionesia pasca pemilu  2019?.  Adapun  berita  atau opini  yang  akan  dianalisis  adalah berita  yang  diposting  selama  Mei- Juni  2019  menggunakan  analisis wacana Norman Fairclough.

## LANDASAN TEORI

## a. Demokrasi
Demokrasi  merupakan  sistem politik  dan  sistem  pemerintahan  di Indonesia  yang  masih  menjadi polemik  di  masyarakat.  Polemik tersebut salah satunya berupa penolakan  sistem  demokrasi oleh kelompok  Islam  tertentu  seperti kelompok  Hizbut  Tahrir  yang diwakili oleh Taqiyuddin An
Nabhani.  Beberapa  wacana  yang muncul  atas  penolakan  sistem demokrasi  diantaranya  dianggap sebagai  sistem  kafir  karena  berasal dari  barat,  sistem  buatan  manusia, berideologi sekuler dan tidak bersumber dari wahyu atau Al-Quran (Rohmah, 2014: 4).
Adapun  definisi  demokrasi dapat  dilihat  dari  kriteria  demokrasi menurut beberapa ilmuwan. Diantaranya  adalah  Andrew  dan
chapman  menyatakan  enam  ciri demokrasi  meliputi;  hak  suara  yang luas,  pemilihan  umum  yang  bebas dan terbuka, kebebasan berbicara dan berkumpul, penghargaan atas rule of
law, pemerintah  yang  bergantung pada parlemen dan badan pengadilan yang bebas. Sementara Ulf Sundhaussen  menyatakan  tiga  ciri demokrasi diantaranya adalah; pertama, jaminan  atas  hak  seluruh warga  negara  untuk  dililih  dan memilih dalam pemilu yang dilaksanakan  secara  berkala  dan
bebas. Kedua, semua  warga  negara menikmati  kebebasan  berbicara, berorganisasi, memperoleh informasi dan beragama dan ketiga, terjaminnya persamaan  hak  di  depan  hukum (Zuhro, 2009: 19).
Meskipun  kriteria  demokrasi yang  disampaikan  oleh  para  ahli berbeda-beda, namun terdapat beberapa  nilai  universal  yang  sama. Misalnya nilai kesetaraan, kebebasan berpendapat,  musyawarah,  gotong royong,  kebebasan  untuk  terlibat dalam pemerintahan, kebebasan dipilih dan memilih serta terjaminnya  hak  sebagai  warga negara di depan hukum. b. Representasi Media Setiap berita mempunyai kepentingan tertentu. Menurut Piliang  kepentingan  yang  paling mendominasi  adalah  kepentingan ekonomi  ( economic  interest )  dan kepentingan kekuasaan ( power interest ). Kepentingan ekonomi meliputi  pemasukan  iklan,  rating yang tinggi untuk setiap program dan mendapat viewer (khusus pada media online) dalam jumlah besar. Sedangkan  kepentingan  kekuasaan meliputi  kemenangan  partai  politik, memperkuat  ideologi  atau  sistem tertentu  dan  melakukan  kontrol  atas suatu kebijakan pemerintahan (Iman, 2010: 117).
Kedua  kepentingan  tersebut
mempengaruhi proses produksi berita  dan  membentuk  isi  berita. Sehingga  realitas  yang  muncul adalah realitas yang telah dikonstrusi sesuai  kepentingan  pihak  media. Selain merekonstruksi realitas, untuk mencapai  kepentingan  media  adalah dengan  merepresentasikan  isu  atau peristiwa. Menurut Fiske representasi merupakan cara
membentuk  realitas  baru  dengan cara-cara  tertentu  sesuai  dengan kepentingan dan posisi sosial
(Fahmi, 2018: 5).
Alat  utama  untuk  melakukan representasi  adalah  bahasa.  Menurut
Alex  Sobur  bahasa  mempunyai kekuatan  untuk  merepresentasikan realitas  dan  mempengaruhi  makna terhadap realitas yang telah dikonstruksi. Pemilihan gaya bahasa, kosakata, ungkapan, tanda, merupakan strategi dalam melakukan representasi. Pemilihan kosa kata dan kalimat untuk menggambarkan peristiwa  tertentu  bertujuan  untuk mengarahkan  persepsi  masyarakat supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak penerbit berita (Mahdi, 2015: 9). c. Media Islam Media massa mempunyai peran  sangat  penting  dalam  sistem demokrasi.  Menurut  Fred  S  Siebert, "media  massa  merupakan  pilar keempat dari sistem demokrasi selain lembaga  yudikatif,  eksekutif  dan legislatif.  Demikian  pula  pernyataan Agner  Fog  bahwa  media  massa merupakan  penyangga  demokrasi. Media  massa  mampu  menjadi  alat menyampaikan  pendapat,  gagasan,
ide,  informasi  kenegaraan,  bahkan sebagai  media  musyawarah  yang menjadi dasar demokrasi" (2018: 5).
Sedangkan  kemunculan  istilah media  Islam  mungkin  terdengar seperti merek sebuah produk. Kajian tentang  media  islam  juga  belum banyak  ditulis.  Namun  menurut Arismunandar,  "ada  tiga  ciri  khusus media massa Islam meliputi dikelola oleh orang islam atau mayoritas umat
Islam sebagai
pengelolanya, mempunyai  visi  dakwah  atau  visi menyebarkan  ajaran  islam  dan menerapkan  aturan  atau  nilai-nilai ajaran  Islam  dalam  menjalankan bisnis media". (2018: 8).
Ciri  ciri  tersebut  yang  membedakan media  Islam  dengan  media  lain. Adapun  media  online  Nu.Or.Id  dan Voa-islam.com telah memenuhi beberapa ciri media islam. Keduanya juga  menampilkan  representasi  dan citra  atas  sistem  demokrasi  sesuai dengan  landasan,  dasar  dan  ideologi media masing-masing. Sebagai bagian  dari  pilar  demokrasi,  media massa  tidak  hanya  menjadi  tempat berbagi  informasi.  Namun  juga tempat bertarungnya wacana-wacana termasuk wacana tentang demokrasi.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan  adalah  analisis  wacana model Norman Feirclough. Fairclough menitikberatkan perhatiannya  pada  bahasa.  Menurut Fairclough, "bahasa berfungsi sebagai alat kekuasaan yang
membawa  ideologi  tertentu  dari pengguna  bahasa.  Fairclough  juga berpendapat bahwa bahasa berfungsi sebagai  praktik  sosial".  (Eriyanto,
2011:  286-287).  Dari  pendapat tersebut  muncul  dua  implikasi, meliputi ; Pertama, wacana
merupakan  bentuk  dari  tindakan.
Kedua,  munculnya  hubungan  timbal balik  antara  wacana  dan  struktur sosial.  Fairclough  pun  membagi analisis  wacana  dalam  tiga  dimensi, yakni  teks,  discourse  practice  dan sosiocultural  practice.  Namun  dalam penelitian ini hanya difokuskan pada satu dimensi saja, yakni dimensi teks untuk mengetahui representasi demokrasi pada media online Islam.
Terdapat tiga unsur dalam teks yang  dapat  dianalisis  menurut Fairclough. Pertama, representasi.
Kedua,  relasi  dan  ketiga  identitas. Representasi  menurut  Fairclough ingin  melihat  bagaimana  individu,
kelompok atau peristiwa ditampilkan dalam  teks  melalui  tiga  hal,  yakni representasi  dalam  anak  kalimat, representasi  dalam  kombinasi  anak kalimat  dan  representasi  dalam rangkaian antar kalimat.
1. Representasi dalam anak kalimat Dalam  hal  ini  pemakai  bahasa akan  dihadapkan  pada  dua  pilihan. Pertama,  pada  tingkat  kosa  kata ( Vocabulary ).  Kedua,  pada  tingkat tata bahasa ( Grammar ). Pilihan kosa kata berhubungan dengan bagaimana individu,  kelompok  atau  peristiwa dikategorisasikan  dalam  set  tertentu. Hal  tersebut  juga  berhubungan dengan penggunaan metafora.
Sedangkan  pilihan  tata  bahasa berhubungan  dengan  apakah  tata bahasa  ditampilkan  dalam  bentuk proses ataukah partisipan.
2. Representasi  dalam  kombinasi anak kalimat
Menggabungkan  dua  anak kalimat  dapat  membentuk  koherensi lokal,  yakni  suatu  pengertian  yang didapat  dari  gabungan  dua  anak kalimat  sehingga  kalimat  tersebut mempunyai  makna.  Koherensi  ini mempunyai  tiga  bentuk.  Pertama, elaborasi.  Anak  kalimat  yang  satu menjadi  penjelas  anak  kalimat  yang
lain.  Kedua,  perpanjangan.  Anak kalimat yang satu menjadi perpanjangan anak kalimat yang lain. Ketiga, mempertinggi/penyebab. Anak  kalimat  yang  satu  posisinya lebih  tinggi  dari  pada  anak  kalimat yang lain.
3. Representasi  dalam  rangkaian antar kalimat Aspek  yang  ketiga  lebih berhubungan  dengan  bagaimana  dua kalimat  atau  lebih  disusun  atau dirangkai. Representasi lebih berhubungan  dengan  bagian  mana yang  lebih  ditonjolkan  dalam  suatu kalimat dibandingkan dengan bagian yang lain. Dalam hal ini apapun yang dipilih untuk ditampilkan oleh media menunjukkan  bagaimana  kalimat yang berbeda, pendapat yang berbeda  dapat  digabung  dan  seakan berhubungan. Hal tersebut dilakukan oleh wartawan dengan menggunakan strategi wacana tertentu.

## HASIL PENELITIAN
Konten  yang  dianalisis  dalam website  NU.Or.Id  pada  Mei-Juni
2019  sebanyak  3  berita  dan  2  opini. Masing-masing berita berjudul “ Ketua NU NTB :  Pemilu  Pesta
Demokrasi,  Jangan  Meninggalkan Dendam”, “LKSB: Tujuan Demokrasi  adalah  Kemakmuran  dan
Kesejahteraan  Rakyat”dan  “Gus Yahya:  Perusuh  Demokrasi  Harus Diberantas”.  Sedangkan  masing- masing  opini  berjudul  “Kekerasan dan  Keadaban  Politik  Kita”  dan “Kita  Semua  adalah  Pemenang dalam Pesta Demokrasi”.
Pada  berita  yang  berjudul “ Ketua NU NTB :  Pemilu  Pesta
Demokrasi,  Jangan  Meninggalkan Dendam” terdapat beberapa representasi  yang  muncul,  yakni merepresentasikan  pemilu,  KPU  dan Bawaslu sebagai panitia
penyelenggara  pemilu  2019.  Pemilu direpresentasikan  sebagai  sebuah pesta  demokrasi  yang  bersifat duniawi.  Karena  sifatnya  duniawi maka  pemilu  sifatnya  fana,  tidak kekal  dan  merupakan  permainan dunia. Sebagaimana permainan, tentu ada  pihak  yang  menang  dan  kalah. Namun,  masing-masing  pihak  tetap harus  bersifat  sportif.  Pentingnya sifat sportif tersebut dinyatakan oleh H.  Masnun  Tahir yang  merupakan nara  sumber  tunggal  dalam  berita. Dalam  menjunjung  sifat  sportivitas tersebut  disertakan  pula  sebuah
pribahasa  “yang  menang  jangan jumawa  dan  yang  kalah  jangan kecewa”  sebagai  seruan  sekaligus pengingat  untuk  menjaga  persatuan pasca pemilu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan  KPU  dan  Bawaslu direpresentasikan  sebagai  lembaga yang  bertanggungjawab,  baik  dalam menjalankan  tugas,  bekerja  sesuai dengan Undang-Undang KPU, profesional  dan  berintegritas.  Hal tersebut  didasarkan  pada  mekanisme penyaringan  panitia  atau  anggota KPU  dan  Bawaslu  yang  dianggap telah berjalan dengan baik, sehat dan bersih  karena  melalui  beberapa tahapan dan tes yang cukup ketat.
Pada  opini  yang  berjudul “Kekerasan  dan  Keadaban  Politik
Kita” juga merepresentasikan tentang penyelenggaran pemilu 2019. Dalam opini tersebut pemilu direpresentasikan  dekat  atau  selalu berhubungan  dengan  kekerasan  dan konflik. Hal tersebut ditandai dengan adanya  kerusuhan  pada  tanggal  22
Mei  pasca  berlangsungnya  pemilu.
Bahkan,  beberapa  pengamat  Barat memberikan label kepada masyarakat Indonesia sebagai
komunitas barbar dan antihumanisme. Meskipun pemilu direpresentasikan  identik  dengan kekerasan  atau  konflik,  pihak  yang bertanggungjawab adalah para kontestan  pemilu,  meliputi  politisi, parpol,  kontestan  pemilu  dan  elit ormas. Sehingga, solusi yang diberikan oleh penulis opini tersebut terhadap pelaksanaan pemilu
selanjutnya  adalah  bukan  dengan menggantikan  sistem  demokrasi dengan  sistemyang  lain,  namun memperbaiki  sistem  yang  telah  ada.
Perbaikan tersebut meliputi perbaikan  dari  peserta,  yakni  dari pemilih  dan  kontestan  pemilu  serta perbaikan  dari  penyelenggara  atau panitia. Misalnya melakukan
diplomasi  politik  ketika  terdapat masalah  yang  berhubungan  dengan hasil  pemilu,  bukan  dengan  konflik jalanan. Setiap partai dan elit politik mengharamkan konflik jalanan, memprovokasi  dan  memobilisasi massa untuk melakukan aksi kekerasan. Bahkan, setiap elit politik diharuskan  membuat  kontrak  bagi kelompok yang melakukan kekerasan massa akan
didiskualifikasi dalam pemilu mendatang. Selanjutnya,  pada  berita  yang berjudul  “LKSB:  Tujuan  Demokrasi adalah Kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat” merepresentasikan tentang demokrasi.  Dalam  berita  yang memuat  satu  nara  sumber,  yakni Direktur Eksekutif LKSB NU, Abdul Ghopur menyatakan bahwa demokrasi  merupakan  alat  untuk mensejahterahkan dan memakmurkan  rakyat.  Selain  itu, demokrasi  juga  direpresentasikan
sebagai  alat  pemersatu  bangsa  yang mengedepankan  asas  musyawarah. Karena  demokrasi  direpresentasikan sebagai  alat  pemersatu,  maka  salah jika  menganggap  demokrasi  adalah pemicu perpecahan bangsa.
Kuncinya  adalah  masyarakat harus  menerima  perbedaan  pendapat dan  kebijakan  pemerintah  jika mendambakan  persatuan.  Meskipun demikian,  Abdul  Ghopur  juga melakukan penilaian tentang demokrasi.  Menurutnya,  demokrasi saat  ini  mengalami  kemunduran dalam  hal  substansi,  namun  maju secara  simbolis  dan  ritual.  Karena itu,  untuk  mengembalikan  substansi
demokrasi, masyarakat perlu mendewasakan  sikapnya  terhadap demokrasi  dengan  cara  mengetahui dan  memahami  secara  komprehensif makna  demokrasi  sebagai  alat kesejahteraan.
Berita selanjutnya yang berjudul  “Gus  Yahya:  Perusuh Demokrasi Harus Diberantas” merepresentasikan tentang kelompok demonstran  yang  melakukan  aksi kekerasan  di  Jakarta  pada  22  mei 2019  pasca  diumumkannya  hasil pilpres.Para  demonstran  tersebut direpresentasikan  sebagai  kelompok yang  tidak  tertib  hukum,  amoral, merusak  tatanan  sosial,  berperilaku bully , anti pancasila, preman bayaran dan  tidak  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  demokrasi.  KH  Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus  Yahya  sebagai  Narasumber tunggal berita tersebut juga mengajak  seluruh  warga  Indonesia untuk mengucilkan kelompok demonstran atau yang direpresentasikan  sebagai  kelompok pem- bully. Selain  itu,  Gus Yahya juga  menyeru  kepada  pihak  aparat hukum  untuk  memberikan  hukuman yang  tegas  dan  imparsial  kepada kelompok  demonstran.  Berita  ini
juga  merepresentasikan  Ormas  NU sebagai  kelompok  yang  sempurna karena akan menjadi katalisator masa depan peradaban Indonesia.
Konten  terahir  yang  dianalisis
dari  website  Nu.Or.Id  adalah  opini yang  berjudul  “Kita  Semua  adalah Pemenang  dalam  Pesta  Demokrasi” yang merepresentasikan tentang sistem  demokrasi.  Dalam  opini  ini penulis menjelaskan tentang pentingnya  menjaga  persatuan  pasca pemilu.  Selain  itu  penulis  juga menekankan pentingnya sikap sportifitas  bagi  masing  masing kontestan  pilpres,  yakni  hendaknya legowo bagi  yang  kalah  dan  kerja dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan  janji-janji  kampanye bagi  pihak  yang  menang.  Selain merepresentasikan sistem demokrasi, dalam opini ini juga merepresentasikan  penyelenggaraan pemilu 2019. Adanya kasus meninggalnya ratusan KPPS dianggap  sebagaia  tragedi  buruk selama  pelaksanaan  pemilu  di Indonesia. Sehingga pemilu selanjutnya  harus  banyak  dilakukan perbaikan. Dalam hal ini, solusi yang diberikan penulis terkait penyelenggaraan pemilu 2019 adalah memperbaiki sitem yang ada (sistem demokrasi), bukan dengan mengganti sistem tersebut. Penulis juga menekankan pentingnya  pihak  oposisi  dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.  Namun  pihak  oposisi  yang dimaksud adalah pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintahan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah.
Sedangkan  beberapa  pilihan kosa  kata  atau  metafora  yang digunakan  dalam  pemberitaan  di website  Nu.or.id  meliputi  pemilu seperti permainan di dunia, masyarakat  perlu  melakukan  hijrah dari  saling  bersitegang,  kekerasan dalam  pemilu  adalah  noktah  hitam pada  baju  demokrasi,  memberantas kelompok  demonstran,  tancap  gas, memimpin orkestra kerja dan mengharamkan konflik jalanan.
Konten  yang  dianalisis  dalam website  Voa-islam.com  pada  Mei- Juni  2019  sebanyak  1  berita  dan  4 opini.  Masing-masing  opini  berjudul “Wajah Demokrasi Ala Drakor, Lucu atau  Miris?”,  “Nyawa  Taruhannya Harga  Mati  untuk  Demokrasi”,
“Demokrasi  Bisa  Mati,  Salah  Satu
Indikasinya Oposisi Dituduh Makar” dan  “Pecundang  Ala  Demokrasi”.
Sedangkan berita yang akan dianalisis  berjudul  “Ketika  Saksi Berkata Curang Bagian dari Demokrasi”. Pada  opini  yang  berjudul Wajah Demokrasi ala Drakor merepresentasikan  sistem  demokrasi sebagai  sitem  yang  cacat  dan  tidak mendatangkan  kemaslahatan  karena tidak bersumber dari wahyu atau Al- Quran.  Begitu  pun  pada  judul  opini Nyawa Taruhannya, demokrasi direpresentasikan  sebagai  sistem yang memegang prinsip machiavellis,  sistem  kapitalis  dan tidak  membawa  berkah.  Bahkan sistem  demokrasi  disebut  sebagai sumber  konflik  dan  masalah  bagi rakyat karena penuh dengan kecurangan dalam mencapai tujuan. Pada opini berjudul Demokrasi Bisa  Mati  dan  Pecundang  Ala Demokrasi, kedua opini tersebut juga merepresentasikan demokrasi sebagai  sistem  yang  merampas  hak rakyat,  penuh  kecurangan  yang terstruktur,  sistematis  dan  masif, menganut  ideologi  sekuler,  yakni sebuah  ideologi  yang  memisahkan
urusan agama dengan urusan kenegeraan, kapitalis, kontra terhadap  pemimpin  yang  bertakwa atau  memimpin  Islam  sehingga pemimpin  yang  terpilih  dari  sistem demokrasi  adalah  pemimpin  yang tidak amanah dan culas.
Terkait  representasi  pemimpin culas  yang  terpilih  dari  sistem demokrasi,  Fahri  Hamzah  yang menulis  opini  berjudul  Demokrasi Bisa  Mati  dalam  website  voa- islam.com  memberikan  beberapa contoh  negara-negara  lain  yang menganut  sistem  demokrasi  seperti Mussolini di Italia, Hitler di Jerman, Alberto  Fujimori  di  Peru  dan  Juan
Peron di Argentina. Mereka dianggap sebagai pemimpin- pemimpin  culas  akibat  terpilih  dari sistem  demokrasi  yang  dianut  oleh negaranya. Selain merepresentasikan
tentang  demokrasi,  opini  dan  berita dalam  website  voa-islam.com  juga merepresentasikan  tentang  pemilu, wakil  rakyat  dan  penyelenggara pemilu  atau  KPU.  Pada  opini  yang ditulis  Ummu  Haaris  yang  berjudul
Nyawa Taruhannya, pemilu direpresentasikan  sebagai  sistem yang  menagih  biaya  besar  karena
anggaran  negara  yang  dikeluarkan mencapai  lebih dari 25 Trilyun pada pemilu  2019    dan  menagih  banyak nyawa  seperti  munculnya  kasus meninggalnya  ratusan  KPPS  dan terjadinya aksi demo di Jakarta pada 22  Mei  yang  juga  terdapat  korban meninggal  dunia.  Pemilu  juga direpresentasikan  sebagai  sistem yang curang, tidak adil karena dinilai hanya  melindungi  satu  paslon  atau calon tertentu saja.
Pada opini berjudul Pecundang Ala  Demokrasi  yang  ditulis  Mila Ummu Tsabita, KPU direpresentasikan  sebagai  lembaga yang  tidak  profesional,  penuh kecurangan  dan  tidak  netral.  Terkait kecurangan  tersebut  penulis  juga mengutip  beberapa  ayat  Al-Quran yang  menjelaskan  ancaman  atau ganjaran  bagi  pemimpin  yang berbuat  curang  dan  tidak  amanah. Selain  KPU,  wakil  rakyat  juga direpresentasikan sebagai pihak yang tidak  memperjuangkan  hak  rakyat, memperkaya  diri  sendiri  demi keuntungan pribadi. Hal itu diungkapkan oleh Rut Sri Wahyuningnsih penulis opini berjudul  Wajah  Demokrasi  Ala Drakor. Penulis juga
membandingkan gambaran demokrasi  dan  wakil  rakyat  di
Indonesia  sebagaimana  drama  korea yang berjudul My Fellow Citizen.
Keempat  opini  dalam  website voa-islam.com  juga  memberikan solusi  untuk  pembenahan  sistem pemerintahan  di  Indonesia  yakni dengan menggantikan sistem demokrasi  dengan  sistem  politik Islam (khilafah) dan memberlakukan syariat Islam. Sistem demokrasi yang merupakan  sistem  buatan  manusia dianggap tidak membawa
kemaslahatan  umat  sehingga  harus diganti  dengan  syariat  Islam  yang merupakan  aturan  dari  Allah  atau Tuhan  semesta  alam.  Syariat  Islam tersebut  dianggap  telah  terbukti penerapannya  selama  puluhan  abad dapat  memperbaiki  nasib  umat  dan membawa  masyarakat  pada  jalan yang  lurus  dan  benar.  Untuk menegaskan pentingnya syariat Islam diterapkan  di  Indonesia,  penulis opini  mengutip  beberapa  ayat  Al Quran sebagai dalil kebenaran.
Pada opini berjudul Pecundang Ala  Demokrasi,  sistem  politik  Islam atau khilafah direpresentasikan
sebagi  sistem  yang  lebih  manusiawi dengan  aturan  yang  sangat  lengkap
dibandingkan dengan sistem demokrasi. Khilafah dianggap mampu mencegah terjadinya kecurangan  dan  kriminalitas  karena khilafah  merupakan  sistem  yang diridhai oleh Tuhan Allah swt. Beberapa metafora yang digunakan  untuk  merepresentasikan sistem demokrasi pada website Voa-
islam.com  meliputi;  bak  pisang dikupas  kulitnya,  bola  panas  yang bergulir,  nila  setitik  yang  akan merusak  air  susu sebelangga ,
kecurangan  yang  TSM  (terstruktur, sistematis  dan  masif)  dan  un-install demokrasi. Perbedaan representasi demokrasi  antara  Nu.or.id  dengan Voa-Islam.com menunjukkan adanya kepentingan  yang  berbeda  dari masing-masing media islam tersebut. Nu.or.id  sebagai  media  di  bawah naungan  ormas  NU  (Nahdlatul
Ulama)  yang  mendasarkan  ideologi pemberitaannya pada Al-Quran, sunnah,  juga  kemampuan  akal  dan realitas  empirik  terlihat  sangat  pro terhadap pemerintahan. Bahkan pemberitaannya juga memperlihatkan  kecondongan  ormas NU  terhadap  salah  satu  paslon
pilpres  2019.  Begitu  pun  dengan
Voa-Islam.com  yang  mendasarkan ideologi  pemberitaannya  pada  Al- Quran  surah  An-Nahl  ayat  25  dan Al-Hujurat  ayat  6  telihat  sangat kontra  terhadap  pemerintahan  dan menunjukkan  keberpihakanya  pada salah  satu  paslon  pilpres  .  Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kedua media mencitrakan pemerintahan  dan  calon  pemimpin yang  akan  terpilih  dari  sistem demokrasi. Melalui  media  massa,  kedua kelompok Islam melakukan pertarungan ideologi untuk mempertahankan kuasa atas ideologi yang  dipercaya.  Keduanya  ingin mempertahankan kuasa, mempengaruhi  masyarakat  melalui konstruksi citra atas wacana demokrasi, pemilu, lembaga
pemerintahan  dan  pasangan  calon presiden  2019.  Bahkan  kedua  media tidak  hanya  menunjukkan  identitas politiknya,  namun  juga  identitas keislamannya.  Website  Nu.or.id ingin  menunjukkan  identitas  ormas NU  sebagai  penganut  dan  pengamal Islam  moderat  yang  mencintai kesatuan  dan  persatuan  Indonesia atau  dikenal  dengan  jargon  NKRI harga mati. Sedangkan Voa-
islam.com sebagaimana pendapat Dr.
Sri  Yunanto  menjadi  media  massa yang mewakili kelompok Islam yang menolak demokrasi dan menghendaki berdirinya negara Islam di Indonesia dengan menggunakan sistem khilafah. Kedua  kelompok  tersebut menggunakan  bahasa  sebagai  alat untuk  memperkuat  ideologi  dan mengajak  masyarakat  mempercayai berita dan opini yang  telah dikonstruksi. Sehingga dalam penulisan  berita  dan  opini  sering menggunakan metafora tertentu
untuk  memberikan  perbandingan, contoh  dan  menarik  minat  serta pengetahuan  masyarakat  terhadap berita  atau  opini  yang  ditulis. Sebagaimana  pendapat  Alex  Sobur bahasa  mempunyai  kekuatan  untuk merepresentasikan realitas dan mempengaruhi makna terhadap realitas yang telah dikonstruksi yang bertujuan untuk mengarahkan persepsi  masyarakat  supaya  sesuai dengan  yang  diinginkan  oleh  pihak penerbit berita. Penutup
Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  dari  hasil  analisis  wacana model  Norman  Feirclough  atas representasi  demokrasi  pasca  pemilu 2019  pada  berita  dan  opini  yang dimuat  pada  website  Nu.or.id  dan Voa-islam.com  periode  Mei-Juni menunjukkan  adanya  representasi yang  berbeda,  bahkan  cenderung bertolak  belakang  antara  kedua media  Islam  tersebut  terhadap representasi  demokrasi  pasca  pemilu 2019.
Dari  analisis  bahasa  pada berita  dan  opini  kedua  media  Islam tersebut diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, berita  dan opini pada Nu.or.id merepresentasikan  sistem  demokrasi sebagai  sistem  yang  bertujuan  untuk mensejahterakan  dan  memakmurkan masyarakat,  alat  pemersatu  bangsa, menjunjung  asas  musyawarah  dan mendorong masyarakat untuk membangun persatuan. Adapun solusi  yang  ditawarkan  untuk  sistem pemerintahan Indonesia adalah memperbaiki  sistem  yang  ada dengan  cara  tertentu,  salah  satunya dengan  menjadi  pihak  oposisi  yang baik  dan  kritis.  Sedangkan  Voa- islam.com  merepresentasikan  sistem
demokrasi sebagai sistem yang tidak mendatangkan  kemaslahatan  umat karena  tidak  bersumber  dari  wahyu Tuhan  atau  Al-Quran, Machiavellis atau  penuh  kecurangan,  kapitalis, sekuler,  kontra  terhadap  pemimpin beragama  islam  dan  merampas  hak rakyat.  Karena  itu  lah  solusi  yang ditawarkan  adalah  mengganti  sistem demokrasi  dengan  sistem  politik
islam atau khilafah. Kedua, perbedaan representasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan media, perbedaan  identitas  politik  dan identitas keislaman sebagai kelompok Islam moderat dan kelompok  Islam  radikal  Kedua media bertarung untuk memperebutkan  wacana  tentang
demokrasi  di  media  online  dan mengarahkan  persepsi  masyarakat sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh pihak  media  tersebut.  Maka  yang terjadi  selanjutnya  adalah  kedua media  tidak  hanya  melakukan konstruksi  citra  terhadap  demokrasi, namun  juga  melakukan  pertarungan wacana atas demokrasi. Penelitian ini juga  memperkuat  pandangan  bahwa tidak  ada  media  yang  netral  yang bebas  dari  kepentingan  apa  pun.
Karena  pada  dasarnya,  setiap  media massa  (cetak,  elektronik  dan  media sosial) baik yang dikelola oleh ormas Islam atau dikelola secara konvensional membawa kepentingan-kepentingan politik,
ekonomi,  identitas  agama  dan identitas golongan.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku
Eriyanto,  2011.  “ Analisis  Wacana ”. Yogyakarta: Lkis.
Yunanto, Sri., 2018. “ Islam Moderat  Vs  Islam  Radikal ”,
Yogyakarta: Medpress.
Zuhro, R Siti., dkk, 2009.
" Demokrasi  Lokal", Yogyakarta:
Ombak.

## Artikel Jurnal
Arnus,  Sri,  Hadijah.,  2018. Pers Islam di Era Konvergensi
Media .  Jurnal  Palita,  Vol.  1  (2)
2018. Aziz,  Mohamad,  Abdul.,  2018. Media  Massa  Islam  dalam Tantangan Global. Jurnal Komunikasi Islam. Vol. 2 (2)2018. Fahmi, Muhammad., 2018. Diskursus Islam Nusantara dalam Representasi Media Massa . Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 7 (1) 2018.
Iftitah,  Naili,  Rohmah.,  2014, Islam  dan  Demokrasi, Jurnal Islamuna  Vol.  1  (1)  2014,
IAIN Madura.
Mahdi, Acan., 2015, Berita sebagai  Representasi  Ideologi Media. Jurnal Al-Hikmah, Vol. 9(2)2015. Sulaiman,  Adhi,  Iman.,  2010, Dilema Elite Politik dan Kekuatan  Media  Massa. Jurnal MIMBAR,  Vol.  XXVI  (2)
2010.