## MODEL PENATAGUNAAN TANAH DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG  UNDANG  NOMOR   5  TAHUN  1960

## TOTOK DWINUR HARYANTO, SH. MHum Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:  Land,  water  and  all  treasures  in  it  are  the  source  for  people  wealth.  Therefore,  we need  to  control  its  usage.  The  land  usage  as  a  chain  of  controlling,  supplying  and distribution in a well planned activity are used to give wealth to people. There are three models of it, namely closed  (zoning) opened and the usage that aims at serving to the development. Indonesia applies three of them.
Keyword: land usage models

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan subsistem dari  ruang, maka penatagunaan tanah diselenggarakan dalam rangka  pemanfaatan  ruang,  substansi  pengaturannya  diharapkan  mengacu  kepada  aspek-aspek tujuan penataan ruang seperti ditegaskan dalam Pasal 3 Undang Undang  Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yaitu:
1. Pola pengelolaan tata  guna tanah harus berwawasan lingkungan dengan berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
2. Pengaturan pemanfaatan tanah harus memperhatikan ketentuan mengenai kawasan lindung, dan kawasan budidaya;
3. Harus dapat terselenggaranya pemanfaatan tanah yang berkualitas.
Penatagunaan tanah, selain harus mengacu kepada aspek-aspek tujuan untuk kesejahteraan rakyat  banyak,  harus  pula  mengacu  kepada  kebijaksanaan  dasar  mengenai  pertanahan  yang terkandung  didalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  undang-undang  lain  yang  berkaitan dengan  penggunaan  tanah,  yang  mejadi  permasalahan  adalah  model  penatagunaan  tanah bagaimanakah yang dipakai di Indonesia ?

## PENATAAN  RUANG

## 1. Pengertian penataan ruang
Penataan  ruang  merupakan  kebijaksanaan  pemanfaatan  ruang  yang  diatur  dengan  Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992, Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa penataan ruang adalah proses
yang  meliputi  tiga  kegiatan  utama  yaitu  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang,  ketiga  kegiatan  tersebut  saling  terkait  dan  tidak  dapat  berdiri sendiri,  merupakan  kegiatan  yang  saling  berkaitan  yang  secara  keseluruhan  harus  saling memberikan penguatan.
Sumber daya  alam  yang  beranekaragam,  yang tersedia di daratan, di laut  dan di udara, perlu dikelola  secara  terkoordinasi  dan  terpadu  dengan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  buatan, dalam  pola  pembangunan  yang  berkelanjutan,  pengelolaan  tersebut  perlu  dituangkan  kedalam pengembangan tata ruang untuk mewujudkannya, sehingga diperlukan hasil kesepakatan public dan legalitas,  sebagai  dokumen  teknis  dan  mengikat  sekaligus  sebagai  pedoman  bagi  semua  kegiatan dalam upaya pemanfaatan ruang.
Didalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1)  menentukan bahwa ruang adalah  wadah  yang  meliputi  ruang  daratan,  ruang  lautan  dan  ruang  udara,  sebagai  satu  kesatuan wilayah  tempat  manusia  dan  makluk  hidup  lainnya  hidup  dan    melakukan  kegiatan  serta memelihara  kelangsungan  kehidupannya,  prinsip  penataan  ruang  adalah  bagi  semua  kepentingan, secara  terpadu,  efektif,  efisien,  selaras,  seimbang,  berkelanjutan  danketerbukaan;  sedangkan  salah satu  tujuannya  adalah  terselenggaranya  pengaturan  pemanfaatan  ruang  bagi  kawasan  lindung  dan kawasan budidaya.
Tata ruang berdasarkan  Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 1992 adalah wujud struktural dan  pola  pemanfaatan  ruang  baik  direncanakan  maupun  tidak,  tata  berarti  mengatur  dengan mengandung  pengertian  serasi  dan  sederhana  sehingga  mudah  dimengerti  dan  dipahami  serta dilaksanakan,  wujud  struktural  adalah  unsur-unsur  pembentuk  rona  lingkungan  alam,  lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hierarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya, membentuk  tata  ruang,  seperti:  pusat  pemerintahan,  pusat  pelayanan,  pusat  lingkungan,  prasarana jalan, ketinggian bangunan, jarak atara bangunan dan sebagainya.
Pola  pemanfatan  ruang  yang  dimaksud  adalah  bentuk  pemanfaatan  ruang  yang menggambarkan  ukuran,  fungsi  serta  karakter  kegiatan  manusia  dan  atau  kegiatan  alam,  seperti: pola  lokasi,  sebaran  pemukiman,  tempat  bekerja,  industri,  pertanian  serta  pola  penggunaan  tanah pedesaan dan perkotaan.

## 2. Tujuan penataan ruang
Adapun yang menjadi tujuan Penataan Ruang Undang  Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 3 menentukan:
a. Terselenggaranya  pemanfaatan  ruang  berwawasan  lingkungan  yang  berlandaskan  wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas
Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  penataan  ruang  adalah  untuk mengatur  hubungan  antara  berbagai  kegiatan  dengan  fungsi  ruang,  guna  tercapainya  pemanfaatan ruang yang berkualitas dan dapat menjamin seluruh kepentingan, baik kepentingan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  secara  adil,  pengaturan  pemanfaatan  kawasan  lindung  yang  dimaksud adalah bentuk-bentuk pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan lindung, seperti: upaya konservasi, rehabilitasi, penelitian, obyek wisata lingkungan, dan lain-lain yang sejenis., tujuan penataan ruang kawasan  lindung  untuk  tercapainya  tata  ruang  kawasan  lindung  secara  optimal  dan  untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung.
Pengaturan  pemanfaatan  kawasan  budi  daya  adalah  bentuik-bentuk  pengaturan  pemanfaatan ruang  di  kawasan  budi  daya,  seperti:  upaya  eksploitasipertambangan,  budi  daya  kehutanan,  budi daya pertanian, kegiatan pembangunan permukiman, kegiatan industri, pariwisata dan lain-lain yang sejenis,  tujuan  penataan  ruang  kawasan  budi  daya  dimaksud  adalah  untuk  tercapainya  tata  ruang kawasan  budi  daya  secara  optimal  dan  meningkatkan  fungsi  kawasan  budi  daya.  Mewujudkan keterpaduan  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  mencegah  perbenturan  kepentingan  yang merugikan  kegiatan  pembangunan  antar  sektor,  antar  daerah  dan  masyarakat  dalam  penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan sumber daya buatan melalui proses  koordinasi,  integrasi  dan  sinkronisasi  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## 3. Asas-asas penataan ruang
Dalam Pasal 2 UU No. 24 Tahun 1992 menentukan bahwa penataan ruang berasaskan:
a. Pemanfaatan  ruang  bagi  semua  kepentingan  secara  terpadu,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
Bagi  semua  kepentingan  dalam  pasal  tersebut  yang  dimaksud  adalah  bahwa  penataan  ruang diharapkan  dapat  menjamin  seluruh  kepentingan,  yakni:  kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat secara  adil  dengan  memperhatikan  golongan  ekonomi  lemah,  kata  terpadu  yang  dimaksud  adalah bahwa  penataan  ruang  dianalisis  dan  dirumuskan  menjadi  satu  kesatuan  dari  berbagai  kegiatan pemanfaatan  ruang  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat.  Penataan  ruang  dilakukan  secara terpadu  dan  menyeluruh  mencakup  antara  lain;  pertimbangan  aspek  waktu,  modal,  optimasi,  daya dukung  lingkungan,  daya  tampung  lingkungan,  dan  geopolitik,  dalam  mempertimbangkan  aspek waktu,  suatu  perencanaan  tata  ruang  memperhatikan  adanya  aspek  prakiraan,  ruang  linngkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggaraakan secara tertib sehingga memenuhi proses  dan  prosedur  yang  berlaku  secara  teratur  dan  konsisten.  Yang  dimaksud  dengan  berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.; serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat  menjamin  terwujudnya  keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan  struktur  dan  pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor,  antar  daerah  serta  antar  sektor  dan  daerah  dalam  satu  kesatuan  Wawasan  Nusantara; berkelanjutan  dimaksud  adalah  bahwa  penataan  ruang  menjamin  kelestarian  kemampuan  daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.
Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  dari  penataan  ruang,  diperlukan  suatu  peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem, memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang, mengingat bahwa penataan ruang diartikan sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan satu dengan lainnya.

## PENATAGUNAAN TANAH

## 1. Pengertian penatagunaan tanah
Istilah  penatagunaan  tanah  atau  tata  guna  tanah  adalah  kata-kata  yang  pertama  kali dirumuskan pada seminar land use Tahun 1967 sebagai pengganti istilah land use  yang mencakup pengertian persediaan, peruntukan, penggunaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 Undang  Undang  Pokok  Agraria,  dalam  rancangan  undang-undang  tata  guna  tanah  penatagunaan
tanah  diartikan  suatu  rangkaian  kegiatan  penataan,  peruntukkan  dan  penggunaan  tanah  secara terencana  dalam  rangka  pembangunan  nasional,  terlepas  dari  berbagai  pengertian  di  atas  menurut Boedi  Harsono  yang  dimaksud  dengan  penatagunaan  tanah  adalah  serangkaian  kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tata guna tanah (Boedi Harsono, 1999:3).
Pengertian  penatagunaan  tanah  menurut  Direktorat  Tata  Guna  Tanah  Publikasi  Nomor  333/ 1984,  adalah  usaha  untuk  menata  pembangunan  baik  yang  diprakarsai  oleh  pemerintah  maupun yang  tumbuh  dari  prakarsa  dan  swasembada  masyarakat  sesuai  dengan  daftar  skala  prioritas, sehingga  disatu  pihak  dapat  tercapai  tertib  penggunaan  tanah  sedangkan  di  pihak  lain  tetap dihormatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tujuan penatagunaan tanah
Penata gunaan tanah bertujuan untuk:
a. mewujudkan penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan  yang sesuai dengan arahan tata ruang wilayah, sehingga tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat;
b. mengatur  persediaan  tanah  bagi  berbagai  kegiatan  pembangunan  dengan  mengusahakan  agar tidak terjadi penatagunaan tanah yang salah urus;
c. mewujudkan  tertib  pemeliharaan  tanah  dan  lingkungan  hidup,  yaitu  dengan  mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah;
d. menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

## 3. Asas-asas penatagunaan tanah
Menurut sifat pola penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah pedesaan (rural land use) dan tanah perkotaan (urban land use), perbedaan ini dikarnakan adanya perbedaan mengenai titik berat penggunaan  tanah,  penggunaan  tanah  didaerah  pedesaan  lebih  dititik  beratkan  pada  kegiatan dibidang pertanian, sedang tanah perkotaan penggunaannya lebih dititik beratkan pada kegiatan non pertanian,  faktor  lain  yang  menentukan  perbedaan  tersebut  adalah  ciri-ciri  kehidupan,  pada masyarakat pedesaan mempunyai cirri tradisional, sedangkan masyarakat perkotaan mempunyai ciri kehidupan  modern,  atas  dasar  faktor-faktor  tersebut,  maka  dibedakan  antara  asas  penatagunaan tanah  untuk  daerah  pedesaan  dan  asas  penatagunaan  tanah  untuk  daerah  perkotaan.  Adapun  asas- asas penatagunaan tanah untuk daerah pedesaan adalah: Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang atau disingkat LOSS.
Adapun penatagunaan tanah selengkapnya yaitu:
a. Lestari dimaksudkan agar tanah sebagai sumber daya dimanfaatkan, digunakan dengan menjaga kemampuan  phisik  tanah  sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat, baik untuk masa kini maupun untuk jangka waktu yang panjang;
b. Optimal  dimaksudkan  bahwa  pemanfaatan  tanah  sebagai  sumber  daya  hendaknya  diarahkan agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya dari segi ekonomi untuk kemakmuran rakyat;
c. Serasi  dan  Seimbang  dimaksudkan  bahwa  usaha  penggunaan  tanah  harus  direncanakan  bagi berbagai macam kegiatan dan berbagai kepentingan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat dicegah adanya konflik kepentingan dalam penggunaan tanah.
Asas  penatagunaan  tanah  untuk  daerah  perkotaan  adalah:  Aman,  Tertib,  Lancar,  Sehat disingkat ATLAS, selengkapnya yaitu:
a. Aman  artinya  bahwa  dalam  pelaksanaan  penggunaan  tanah  untuk  pembangunan  kota  harus mampu  mewujudkan  suasana  aman  bagi  setiap  penduduk  yang  bermukim  diwilayah  yang bersangkutan;
b. Tertib  yang  dimaksudkan  bahwa  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  pembangunan  dapat berjalan  secara  teratur,  terkendali  dan  tertib  dibidang  pelayanan  penataan  penataan  wilayah perkotaan, lalu lintas, hukum tertib administrasi dan sebagainya;
c. Lancar  adalah  bahwa  dalam  menggunakan  tanah  perkotaan  harus  dapat  menciptakan  suasana yang lancar dalam komunikasi, transportasi dan pelayanan.
d. Sehat  yang dimaksudkan bahwa dalam menggunakan tanah perkotaan harus mampu menjamin masyarakat dari pencemaran sehingga tercipta suasana yang sehat, baik jasmani maupun rohani (Johara T, Jayadinata, 1986:20).
Penatagunaan tanah sebagai sub sistem dari penataan ruang dimaksudkan sebagai upaya yang berupa  konsolidasi  pemanfaatan  tanah  melalui  peraturan  kelembagaan  yang  terkait  dengan pemanfaatan  tanah  untuk  kepentingan  masyarakat  secara  adil,  berasaskan  keterpaduan,  berdaya guna  dan  berhasil  guna,  serasi,  selaras,  seimbang,  berkelanjutan,  keterbukaan,  persamaan  dan keadilan serta perlindungan hukum. Kegiatan pemanfaatan tanah pada dasarnya adalah penggunaan tanah  yang  sudah  dilekati  dengan  hak-hak  atas  tanah,  yang  sekaligus  memberikan  kewenangan kepada  pemegang  hak  untuk  mengelola  tanahnya,  hak  atas  tanah  yang  ada  pada  perorangan  atau badan hukum tidak otomatis membenarkan bahwa tanahnya dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dengan sesuka hati, mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial, tanah pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUPA hak menguasai tersebut meberi wewenang kepada Negara untuk:
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi, air dan ruang angkasa;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  antara  orang  atau  badan  hukum  dengan  bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  antara  orang  atau  badan  hukum  dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Kebijaksanaan pertanahan adalah penting sebab Pada kenyataannya bidang-bidang tanah telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang atau badan hukum, dengan berbagai bentuk hubungan hukum, yang  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  maupun  pada  hukum  adat  atau ulayat.  Pada  akhirnya  para  pemegang  hak  atas  tanahlah  yang  menjadi  pelaksana  kebijaksanaan pemerintah  mengenai  tata  guna  tanah  yang  terdapat  dalam  sub  sistem  rencana  tata  ruang  wilayah. Dalam konteks yang demikian terlihat bahwa program penyesuaian penggunaan tanah dalam rangka arahan  tata  ruang  wilayah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  penyelenggaraan  pengaturan  penguasaan tanah  dan  pemilikan  tanah,  oleh  karena  itu  penyusunan  rencana  tata  ruang  wilayah  hendaknya mempertimbangkan  sapek-aspek  pertanahan  yang  meliputi  aspek  penguasaan,  persediaan  dan penggunaan  tanahnya  dengan  memberikan  penekanan  pada  prioritas  kepentingan  daerah  dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Berdasarkan  kewenangan  Negara  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan, persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  pemerintah  dalam  rangka  sosialisme Indonesia,  membuat  suatu  rencana  umum  mengenai  persediaan,  peruntukan  dan  penggunaan sumber-sumber agraria untuk:
a. Keperlua Negara;
b. Keperluan  peribadatan  dan  keperluan-keperluan  suci  lainnya  sesuai  dengan  dasar  Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. Keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, social budaya dan kesejahteraan;
d. Keperluan memperkembangkan produksi pertanian dan perikanan seta sejalan dengan itu;
e. Keperluan  memperkembangkan  industri,  transmigrasi  dan  pertambangan,  pemerintah  Daerah berkewajiban  menjabarkan  rencana  umum  tersebut  kedalam  rencana  yang  lebih  rinci,  sesuai
dengan  kondisi  daerah  masing-masing  untuk  mencapai  tujuan  yakni  mewujudkan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat melalui penata gunaan tanah.

## 4.  Model penatagunaan tanah
Dalam perencanaan penggunaan tanah dikenal beberapa model, yaitu:
a. Model Tertutup (zoning)
Model tertutup (zoning) adalah suatu model penatagunaan tanah, dengan membuat zona-zona penggunaan tanah atas dasar pertimbangan teknis, untuk jangka waktu yang telah ditentukan, model penggunaan tanah ini sulit diterapkan oleh karena:
1. Peruntukan penggunaan tanah telah ditetapkan sebelum ada kebijakan penggunaan tanah.
2. Hak atas tanah dan penggunaan tanah yang telah ada dikesampingkan.
3. Mendorong timbulnya spekulan tanah.
4. Kondisi tanah atau keadaan tanah sering tidak mendukung.
5. Kesulitan dalam memperoleh tanah kosong.
6. Perkembangan wilayah sering tidak merata.
Kelebihan  model  zoning  adalah:  lingkungan  tertata  dengan  baik,  penggunaan  tanah  tidak tumpang tindih, dan biaya untuk menetapkan model zoning tidak begitu mahal.
b. Model Terbuka.
Model  terbuka,  artinya  bahwa  beberapa  ruang  atas  tanah  dalam  suatu  wilayah  tidak  dibagi dalam  zona-zona  penggunaan  sebagaimana  dalam  model  zoning,  tetapi  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  disesuaikan  dengan  kondisi  tanah,      bagi  tanah  yang  subur  hanya  boleh  digunakan untuk  usaha  pertanian,  sedangkan  tanah  yang  kurang  subur  dapat  dipergunakan  untuk  mendirikan bangunan.

## c. Model penggunaan yang mengabdi pada pembangunan
Dalam model penggunaan tanah  yang mengabdi pada pembangunan, maka perencanaan dan penggunaan  tanah  mengikuti  keperluan  kegiatan  pembangunan  sehingga  penggunaan  tanah  sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan seta model penggunaan tanahnya secara berencana, yaitu dengan:
1. Tanah disediakan setelah ada dana dan penetapan proyek pembangunan yang selaras.
2. Proyek  pembangunan  yang  ditetapkan  atas  dasar  kaitan  yang  selaras  antara  sasaran pembangunan dan fakta daerah secara seksama.
3. Ada ijin perubahan penggunaan tanah.

## 4. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peruntukan tanah.

## MODEL PENATAGUNAAN TANAH DI INDONESIA
Ada  dua  Pasal  didalam  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  yang  berkaitan  dengan penataan ruang ataupun penatagunaan tanah yaitu Pasal 13 dan Pasal 14.

## Pasal 13.
Ayat  (1):  Pemerintah  berusaha  agar  supaya  usaha-usaha  dalam  lapangan  agrarian  diatur sedemikian  rupa,  sehingga  meninggikan  produksi  dan  kemakmuran  rakyat  sebagai yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  serta  menjamin  bagi  setiap  warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Ayat ini harus dilihat sebagai pelaksanaan Pasal  2 ayat (3) bahwa usaha  pemerintah dan lain-lain  usaha  dibidang  agraria  haruslah  dikerahkan  kearah  meninggikan  produksi  dan kemakmuran  rakyat  yang  sebesar-besarnya,  setiap  warga  negara  indonesia  harus  dijamin memperoleh  derajat  hidup  yang  sesuai  dengan  martabat  manusia,  hal  ini  berlaku  bagi  dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.
Ayat  (2):  Pemerintah  mencegah  adanya  usaha-usaha  dalam  lapangan  agraria  dari  organisasi- organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
Hal ini disebabkan bahwa monopoli dengan mudah dapat membawa kepada pemerasan oleh suatu golongan  terhadap  yang  lain,  monopoli  perseorangan  atau  organisasi-organisasi  yang  bukan pemerintah karenanya perlu dilarang.
Ayat  (3):      Usaha-usaha  pemerintah  dalam  lapangan  agraria  yang  bersifat  monopoli  hanya  dapat diselenggarakan dengan undang-undang.
Yang berarti bahwa monopoli di bidang usaha agraria, hanya diperbolehkan dari pihak pemerintah, dan diadakan dalam batas-batas tertentu dengan undang-undang.
Ayat  (4):    Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan social termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.
Ayat  ini  merupakan  pelaksanaan  dari  pada  asas  keadilan  sosial  yang  berperikemanusiaan  dalam lapangan agraria.
Pasal 14.
Ayat  (1):  Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  dan  (3),  Pasal  9  ayat  (2) serta  Pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat  (2).  Pemerintah  dalam  rangka  sosialisme  Indonesia, membuat  suatu  rencana  umum  mengenai  persediaan,  peruntukan  dan  penggunaan  bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
a. Untuk keperluan Negara;
b. Untuk  keperluan  peribadatan  dan  keperluan-keperluan  suci  lainnya,  seswuai  dengan dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat;
d. Untuk  keperluan  memperkembangkan  produksi  pertanian,  peternakan  dan  perikanan serta sejalan dengan itu;
e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
Pasal ini dapat dilihat bahwa segala daya upaya  pemerintah diusahakan agar dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 2 ayat (3) dalam rangka wewenang Negara perlu dibuat suatu rencana umum. Rencana umum sebagai Nasional Planning harus memperhatikan agar tiap  warganegara  dapat  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  manfaat  dan  hasil dari tanah. Rencana umum mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan  ruang angkasa  untuk  berbagai  kepentingan  hidup  rakyat  diperlukan  agar  supaya  dapat  tercapai  cita-cita bangsa  dan  Negara,  rencana  umum  dirinci  lebih  lanjut  menjadi  rencana-rencana  khusus  (regional planning)  dari  tiap-tiap  daerah,  dengan  adanya  perencanaan,  maka  diharapkan  penggunaan  tanah dapat  dilakukan  secara  terpimpin  dan  teratur  sehingga  dapat  membawa  manfaat  yang  sebesar- besarnya bagi Negara dan Rakyat.
Ayat  (2):  Berdasarkan  rencana  umum  tersebut  pada  ayat  (1)    pasal  ini  dan  mengingat  peraturan- peraturan  yang  bersangkutan,  Pemerintah  Daerah  mengatur  persediaan,  peruntukan  dan penggunaan  bumi,  air  serta  ruang  angkasa  u8ntuk  daerahnya,  sesuai  dengan  keadaan daerah masing-masing.
Ayat  (3):  Peraturan  Pemerintah  Daerah  yang  dimaksud  dalam  ayat  (2)  pasal  ini  berlaku  setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat  I dari Presiden, Daerah Tingkat  II dari Gubernur/  Kepala  Daerah  yang  bersangkutan  dan  Daerah  Tingkat  III  dari  Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah yang bersangkutan.
Bahwa  peraturan-peraturan  pemerintah  daerah  memerlukan  pengesahan  dari  badan-badan yang  lebih  tinggi,  pengesahan  dari  Peraturan  Pemerintah  Daerah  harus  dilakukan  dalam  rangka
rencana  umum  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  sesuai  dengan  kebijaksanaan  Pemerintah Pusat.
Dari  ketiga  model  penatagunaan  tanah  tersebut,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  13  dan  14 Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  yang  dipakai  Indonesia  adalah  model  penatagunaan campuran  ketiganya,  yaitu  campuran  Model  Tertutup  (zoning),  Model  Terbuka  dan  Model penggunaan yang mengabdi pada pembangunan.
Dalam rangka sosialisme Indonesia, pemerintah membuat rencana umum tentang persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah ditingkat nasional, atas dasar rencana umum tersebut pemerintah daerah  propinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten  membuat  rencana  umum  masing-masing  daerah yang bersangkutan, yang meliputi tiga hal:
1. rencana persediaan tanah, persediaan tanah yang dimaksud adalah hasil penilaian terhadap suatu bidang  tanah  atau  area  mengenai  peruntukan  dan  penggunaan  tanah  tersebut  bagi  pemenuhan kebutuhan  pembangunan,  hasil  penilaian  diharapkan  dapat  dipergunakan  untuk  menentukan teknis penggunaan tanah sehingga tidak rusak dan dapat lestari.
2. rencana  peruntukan  tanah  yang  merupakan  suatu  keputusan  terhadap  bidang  tanah  bagi pemanfaatan  sesuai  dengan  tujuan  penggunaan  tertentu,  dengan  tujuan  untuk  mengarahkan lokasi  dan  perkembangan  kegiatan  pembangunan  dalam  jangka  panjang,  sehingga  penggunan tanah dapat optimal.
3. rencana  penggunaan  tanah,  dengan  penggunaan  tanah  akan  dapat  diketahui  peletakan  setiap jenis  kegiatan  pembangunan  dan  kelompok  kegiatan  pembangunan  yang  telah  mendapatkan prioritas termasuk luas tanah yang dibutuhkan sehingga dapat dicapai manfaat yang optimal.

## KESIMPULAN
1. Penatagunaan  tanah  di  Indonesia  memakai  model  penataan  campuran  antara  model  tertutup (zoning); model terbuka dan model penataan yang mengabdi pada pembangunan.
2. Pemerintah  membuat  rencana  umum  tentang  persediaan,  peruntukan  dan  penggunaan  tanah  di tingkat  nasional.  Atas  dasar  rencana  umum  tersebut  pemerintah  daerah  propinsi  dan  pemerintah daerah kabupaten membuat rencana umum masing-masing daerah yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Boedi  Harsono,  1999.  UUPA  Sejarah  Penyusunan  Isi  dan  Pelaksanaannya.  Jilid  I,  Jakarta:
Jambatan.
Jayadinata, Johara T. 1986. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Dan Perkotaan, Dan Wilayah. Bandung: ITB.
Silalahi  S.B.,  1982.  Penggunaan  Tanah  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Di  Daerah
Sumatra Utara. Jakarta: Ditjend Agraria Departeman Dalam Negeri, 1982.
Sumardjono,  Maria,  S.W.  1982.  Tinjauan  Kasus  Beberapa  Masalah  Tanah.  Yogyakarta:  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
___________2001.  Kebijakan  Pertanahan  antara  Regulasi  dan  Implementasi.  Jakarta:  Kompas Media Nusantara.
Usman,  Rachmadi,  2003.  Pembaharuan  Hukum  Lingkungan  Nasional.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.

## II. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  UU  Nomor  5,  LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang. UU No. 24, LN No. 115 Tahun 1992, TLN No. 3501.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  UU  No.  23,  LN  No.  68 Tahun 1997, TLN No. 3699.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Rencana Tata  Ruang  Wilayah. Nomor:
5335/ MK/ 9/ 1994.