IMPLEMENTASI PENYUSUSNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
Zahruddin 1) , Zainul Arifin 2) , Achmad Suhandi 3)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia Correspondence: E-mail: e-mail: zahruddin@uinjkt.ac.id A B S T R A C T S

## A R T I C L E   I N F O
This  research  purposes  to  describe  the  implementation  of  preparing  a school revenue and expenditure budget plan based on the right principles and procedures. A method used in this research is the descriptive with the qualitative approach. The techniques used are interview and documenta- tion  study.  The  result  indicates  that  the  implementation  of  preparing  a school revenue and expenditure budget plan doesn’t yet completely apply the good principles and procedures. There are still some aspects not im- plemented, such as no complier team structure and no notes. But those that have been implemented are the involvement of stakeholder, the dis- tribution of authority, the priority scale program choice and the identifica- tion of program planning.

## Keyword: Budgeting, School Revenue and Expenditure Budget Plan
© 2019 Tim Pengembang Jurnal UPI
Article History: Received 11 Oct 2018 Revised 12 Feb 2019 Accepted 15 Mar 2019 Available online 30 Apr 2019
Received 16 Aug 2018 Revised 20 Aug 2018 Accepted 25 Aug 2018 Available online 09 Sep 2018

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan dan pembiayaan adalah dua komponen yang saling terkait. Satu sama lain sama  pentingnya.  Pendidikan  tidak  bisa berjalan sendiri tanpa biaya, dan pembiayaan dibutuhkan sebagai penunjang untuk memaksimalkan  segala  aspek  dan  sumber daya  pada  proses  pembelajaran  dalam rangka  mencapai  tujuan  pendidikan.  Oleh karena itu, manajemen keuangan pendidikan yang  baik  menjadi  salah  satu  kunci penunjang  keberhasilan  tujuan  pendidikan tersebut.  Paling  tidak,  ada  tiga  persoalan pokok dalam manajemen keuangan pendidikan,  yaitu:  (a)  financing,  yang menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh,  (b)  budgeting,  bagaimana  dana pendidikan dialokasikan, dan (c)
accountability,  bagaimana  anggaran  yang diperoleh
digunakan dan dipertanggungjawabkan (Hasbullah, 2010:122).
Sementara  itu,  Mulyasa  (2011:48) mengemukakan bahwa: “Manajemen komponen  keuangan  harus  dilaksanakan dengan  baik  dan  teliti  mulai  tahap penyusunan  anggaran,  penggunaan,  sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan  secara  efektif,  efisien,  tidak ada  kebocoran-kebocoran,  dan  bebas  dari penyakit  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.” Berdasarkan  pendapat  Mulyasa  tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan

## JURNAL ADMINISTARSI PENDIDIKAN
Journal homepage: http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs
hingga  evaluasi  harus  dirancang  secara koprehensif.
Di setiap kegiatan pembelajaran dengan segala hal yang terkait di dalamnya, misalnya sarana dan prasarana, media pembelajaran, dan  lain  sebagainya,  kurang  tepat  apabila diartikan  sebagai  kegiatan  tanpa  biaya. Kegiatan  pembelajaran  sebagai  bagian  dari proses  pendidikan  memang  tergolong kegiatan  sosial.  Walaupun  demikian,  bukan berarti  sebuah  lembaga  pendidikan  seperti sekolah dalam operasionalnya tidak menggunakan  biaya  sama  sekali,  lembaga pendidikan  diperkenankan  menarik  iuran kepada para peserta didiknya. Hal itu sejalan dengan pendapat Mulyasa (2011), “... Setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari...”. Terutama sekali jika sebuah lembaga  pendidikan,  dalam  penelitian  ini adalah  sekolah,  telah  memenuhi  seluruh standar pendidikan yang ditetapkan, misalkan  kurikulum  pembelajaran  yang aplikatif  dan  pelayanan  yang  prima,  maka dapat  dipastikan  bahwa  sekolah  tersebut beroperasi  dengan  pengelolaan  keuangan yang efektif dan efisien serta mengedepankan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas publik. Keuangan dan pembiayaan  merupakan  salah  satu  sumber daya  yang  secara  langsung  menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, (Mulyasa, 2011).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas  publik.  Hal  ini  dimaksudkan bahwa  pengelolaan  dana  pendidikan  harus bijak  berdasarkan  skala  prioritas,  digunakan secara efisien, terbuka, dan dapat mempertanggungjawabkan  kepada  pihak yang berkepentingan. Hal tersebut termasuk di  dalamnya  pada  saat  penyusunan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  anggaran,  serta pelaporannya  sesuai  dengan  Keputusan Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik
Indonesia  Nomor  162/13/2003  tentang Pedoman  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala Sekolah.  Pada  Pasal  9  ayat  (2),  dijelaskan bahwa  aspek  penilaian  kepala  sekolah  atas dasar  tugas  dan  tanggung  jawab  kepala sekolah  salah  satunya  adalah  sebagai administrator.  Kepala  sekolah  sebagai administrator dengan sub-kompetensi pengelolaan keuangan, maka dalam mekanisme  pengelolaan  keuangan  tersebut ada  tahapan  di  mana  kepala  sekolah diwajibkan  menyiapkan/menyusun  Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah (RAPBS).  Menurut  Suparlan  (2013:85). berkenaan  dengan  manajemen  keuangan dan  pembiayaan  ini,  Rencana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS) menjadi  masalah  terpelik  yang  biasa  terjadi di sekolah. Karena RAPBS merupakan sebuah rencana  tahunan  yang  setiap  tahun  wajib disusun  oleh  setiap  sekolah  dan  hampir  di setiap  penyusunannya  terdapat  dinamika. Sehingga  dibutuhkan  kerjasama  di  antara banyak  pihak  untuk  dapat  menyusunnya secara  logis  dan  sistematis,  meskipun kewenangan  utamanya  tetap  berada  di kepala sekolah.
Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) merupakan jenjang pendidikan yang menyiapkan  lulusan  siap  kerja.  Berbeda dengan  SMA,  SMK  menjadi  alternatif  bagi para  peserta  didik  yang  ingin  mempunyai keterampilan  praktik  dan  keilmuan  yang dibutuhkan  dunia  kerja.  Jumlah  SMK  negeri yang  dibangun  di  seluruh  Indonesia  masih sedikit,  SMK  swasta  masih  mendominasi jumlah  keseluruhan.  SMK  swasta  didirikan secara  mandiri  oleh  masyarakat  melalui berbagai  macam  bentuk  organisasi,  seperti yayasan  atau  lembaga  pendidikan  dengan landasan ideologis yang bervariasi. Keterbatasan  penerimaan  jumlah  peserta didik  di  sekolah  negeri,  khususnya  SMK negeri, membuat SMK swasta menjadi solusi terbaik  mengurangi  angka  putus  sekolah serta memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri  akan  lulusan  siap  kerja.  Karena  hal tersebut,  maka  sebagian  orang  tua  lebih
memilih  menyekolahkan  anak-anaknya  ke SMK swasta.
Penyusunan  RAPBS  di  SMK  swasta terkesan  tertutup  dan  terbatas  untuk lingkungan sendiri saja. Tidak heran jika bagi kalangan  luar,  informasi  tentang  RAPBS  ini begitu sangat sensitif dan sifatnya eksklusif. Karena hal ini terkait dengan “urusan dapur” sebuah organisasi, begitu juga dalam proses penyusunannya. Karena komponen- komponen penerimaan dan pengeluarannya begitu variatif, maka proses penyusunannya memiliki  permasalahan  yang  berbeda dibandingkan dengan SMK negeri.
SMK  Karya  Bangsa  Nusantara  adalah SMK  swasta  yang  masih  terhitung  sebagai sekolah yang sedang berkembang jika dilihat dari  tahun  berdirinya.  Dinamika  dalam berbagai aspek pendidikan, terutama dalam pemenuhan  standar  pendidikan  merupakan hal yang wajar. Dinamika tersebut adakalanya  menjadi penghambat,  namun  di sisi  lain  juga  menjadi  hal  yang  patut diapresiasi  dengan  catatan  bahwa  dinamika tersebut  dijadikan  rujukan  untuk  organisasi tersebut mengembangkan diri secara berkesinambungan hingga mencapai standar minimal, termasuk dalam standar pembiayaan, khususnya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
Secara  umum,  SMK  Karya  Bangsa Nusantara  seperti  halnya  sekolah  swasta lainnya  memiliki  prinsip  yang  berlandaskan kemandirian  dalam  pencarian  sumber  dan pengalokasian  dana.  Prinsip  Manajemen Berbasis  Sekolah  memang  hal  yang  identik dengan  kemandirian,  terutama  dalam  hal subkomponen  keuangan  tersebut.  Aspek yang  khas  pada  sekolah  swasta  umumnya adalah  mengandalkan  iuran  dari  orang  tua siswa dalam kegiatan operasionalnya dengan persentase yang dominan.
Pada  observasi  pendahuluan  di  SMK Karya Bangsa Nusantara, didapatkan informasi  bahwa  penyusunan  RAPBS  rutin dilaksanakan di setiap tahunnya. Oleh karena itu,  penelitian  ini  ingin  mempelajari
bagaimana implementasi penyusunan RAPBS tersebut.

## Penganggaran
Penganggaran  yang  diambil  dari  kata dasar  anggaran,  dapat  didefinisikan  sebagai kebutuhan  dana/uang  untuk  suatu  kegiatan atau  program  dalam  suatu  organisasi. Governmental  Accounting  Standards  Board (GASB)  mendefinisikan  anggaran  sebagai rencana  operasi  keuangan,  yang  mencakup estimasi  pengeluaran  yang  diusulkan  dan sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu,  (Akbar,  2013:79).  Sedangkan menurut  Yuwono,  dkk.  (2010:29),  anggaran merupakan  titik  fokus  dari  persekutuan antara proses perencanaan dan pengendalian. Jadi intinya, anggaran merupakan  keseluruhan  rincian  biaya mengenai  pendapatan  dan  belanja  yang umumnya  disusun  rutin  setiap  tahun  oleh suatu  organisasi  sebagai  alat  perencanaan maupun pengendalian.
Penganggaran  menjadi  tahap  yang sangat  penting  dalam  sebuah  organisasi, begitu  juga  dalam  lembaga  pendidikan seperti  sekolah.  Menurut  Fatah  (2012:47), penganggaran  merupakan  kegiatan  atau proses  penyusunan  anggaran  (budget). Budget  atau  penganggaran  merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif  dalam  bentuk  satuan  uang  yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan  kegiatan-kegiatan  lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap organisasi pada umumnya melaksanakan  penyusunan  anggaran  untuk kebutuhannya pada jangka waktu tertentu.
Menurut Koonts dalam Fatah (2011:68), penganggaran  merupakan  satu  langkah perencanaan  dan  juga  sebagai  instrumen perencanaan  yang  fundamental.  Dengan pengertian  ini,  dapat  dipahami  bahwa penganggaran  sudah  seharusnya  disusun secara  serius  oleh  suatu  organisasi  karena sifatnya  yang  fundamental,  penggunaannya dijadikan sebagai pedoman organisasi dalam
menentukan  arah  kebijakan  pada  program yang  dijalankan.  Anggaran  dalam  sebuah organisasi  menjadi  komponen  yang  sangat vital  dan  strategis.  Karena  dalam  tahapan penganggaran, kepentingan organisasi untuk satu  tahun  ke  depan  akan  dirinci  dan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.
Penganggaran  merupakan  salah  satu bagian dari proses perencanaan manajemen keuangan pendidikan. Dalam ilmu manajemen,  fungsi  perencanaan  sama pentingnya  dengan  fungsi-fungsi  lainnya menurut  ilmu  manajemen  umum  seperti pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.  Di  samping  itu,  perencanaan yang  disusun  secara  logis  dan  sistematis, setidaknya  menjadi  awal  yang  baik  untuk memaksimalkan pelaksanaan dan pengawasan  hingga  pada  akhirnya  tercapai tujuan yang dikehendaki.
Perencanaan  adalah  suatu  proses  yang rasional  dan  sistematis  dalam  menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan,  (Minarti,  2011:228). Perencanaan  sebagai  proses  mengandung arti  bahwa  suatu  kejadian  membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan  sebagai  kegiatan  rasional, artinya  melalui  proses  pemikiran  yang didasarkan  pada  data  yang  riil  dan  analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak didasarkan  pada  ramalan  yang  intuitif (Minarti:  2011).  Maka,  keputusan  pimpinan dalam  menetapkan  perencanaan  harus berdasarkan  fakta  riil  dan  data  yang mendukung.
Menurut  Minarti  (2011),  pada  tahap perencanaan  dalam  penyusunan  anggaran, analisis  kebutuhan  pengembangan  sekolah dalam  kurun  waktu  tertentu  menjadi  fokus utama  yang  perlu  diperhatikan.  Kebutuhan dapat  mencakup  satu  tahun,  lima  tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh lima tahun anggaran.  Perencanaan  dibuat  oleh  kepala sekolah,  guru,  staf  sekolah,  dan  komite
sekolah.  Oleh  karena  itu,  kerjasama antarpihak  merupakan  hal  yang  akan menentukan  kualitas  perencanaan  hingga pada  tahap  pelaksanaan  dan  evaluasi. Pendapat lain tentang penyusunan anggaran yang dikemukakan Muhaimin, dkk (2012:223),  yaitu:  “Penyusunan  anggaran berangkat  dari  rencana  kegiatan  atau program  yang  telah  disusun  dan  kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut, bukan  dari  jumlah  dana  yang  tersedia  dan bagaimana  dana  tersebut  dihabiskan. Dengan  rancangan  yang  demikian  fungsi anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan akan dapat diefektifkan.”
Penyusunan anggaran di satuan pendidikan  juga  wajib  halnya.  Proses  yang dilalui  biasanya  tidak  serumit  penyusunan anggaran  di  organisasi  besar  semisal perusahaan  atau  instansi  pemerintah, namun  tetap  harus  berdasarkan  prinsip maupun  aturan  umum  yang  berlaku.  Istilah yang  digunakan  dalam  menyebut  anggaran yaitu  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS merupakan rencana  perolehan  pembiayaan  pendidikan dari  berbagai  sumber  pendapatan  serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan  lainnya  disertai  rincian  rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran, (Asmani, 2012:228). Dengan demikian, selain mencakup  rincian  dana  yang  dibutuhkan, sumber pendapatan dan program kerja yang hendak dilaksanakan juga harus dideskripsikan secara jelas.
Menurut  Harsono  (2007:58),  RAPBS adalah serangkaian rencana kegiatan sekolah yang  meliputi  aspek-aspek  perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan belajar dan mengajar pada waktu tertentu pada waktu yang akan datang.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  RAPBS  berisi  semua komponen  manajemen  anggaran,  dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.  Oleh  karena  itu,
pada  tahap  penyusunan,  RAPBS  disusun dengan pertimbangan yang matang.

## Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran
Dalam  penyusunan  anggaran,  hal  yang terkait  etika  dan  sistematika  harus  tetap dicermati dan dipatuhi. Pun dalam teorinya, prinsip-prinsip  dan  prosedur  penyusunan anggaran  dibuat  agar  memenuhi  etika  dan sistematika  tersebut.  Karena  penyusunan anggaran ini  adalah  alat  perencanaan,  yaitu alat  untuk  menentukan  langkah  awal  dari manajemen keuangan.
Menurut Deddy Nordiawan yang dikutip Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2011:259), salah  satu  fungsi  anggaran  yaitu  anggaran sebagai  alat perencanaan, dengan  fungsi  ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Perencanaan menjadi  pedoman bagi organisasi  mencapai visi,  misi,  dan  tujuannya,  sehingga  pada akhirnya tercapai tujuan berdasarkan prinsip efisiensi dan efisiensi.
Menurut Suharsaputra (2011:278), prinsip  efisiensi  mengandung  arti  bahwa pembelanjaan
dilakukan
dengan
pengorbanan yang minimal dalam melaksanakan  suatu  kegiatan  pendidikan, sedangkan  prinsip  efektivitas  mengandung makna bahwa pembelanjaan yang dilakukan dapat  menjadi  upaya  yang  tepat  dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian,  diperlukan  pengelolaan  biaya (pembiayaan) yang tepat, efektif, dan efisien. Dan  hal  ini  dapat  dicapai  jika  sistem penganggaran didasarkan pada suatu perencanaan yang matang kemudia dirinci ke dalam program untuk kemudian dialokasikan dana  yang  dibutuhkannya  (Suharsaputra, 2011:279).
Adapun dalam hal pengalokasian dana/biaya yang akan dikeluarkan, biasanya akan  terlihat  dalam  RAPBS  yang  umumnya disampaikan oleh pihak sekolah dalam rapat BP3 (Dewan/Komite Sekolah) kepada semua orang tua  siswa.  Dalam rapat  BP3  ini, pihak sekolah  dapat  mensosialisasikan  hasil
penyusunan RAPBS dan menjelaskan program-program yang telah dibuat.
Apabila  anggaran  menghendaki  fungsi sebagai alat perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan  prinsip-prinsip  sebagai  berikut: (a)  Adanya  pembagian  wewenang  dan tanggungjawab  yang  jelas  dalam  sistem manajemen  dan  organisasi;  (b)  Adanya sistem  akuntansi  yang  memadai  dalam melaksanakan anggaran; (c) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi;  (d)  Adanya  dukungan  (Fatah,
2012:50). Penyusunan anggaran dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  tersebut bertujuan untuk mempermudah pengendalian anggaran sebagai alat perencanaan  ketika  sudah  masuk  tahap pelaksanaan.  Anggaran  dengan  fungsi sebagai  alat  perencanaan,  menjadikan prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diabaikan. Sebagaimana yang telah dicantumkan  di atas,  maka  keempat  prinsip tersebut  seyogianya  dipegang  dan  menjadi landasan penyusunan anggaran yang etis dan sistematis.
Menurut  Mustari  (2013:112),  prinsip- prinsip dalam penyusunan anggaran diantaranya: (a) anggaran harus benar-benar difokuskan  pada  peningkatan  pembelajaran murid  secara  jujur,  bertanggung  jawab,  dan transparan; (b) anggaran harus ditulis dalam bahasa  yang  sederhana  dan  jelas,  dan dipajang  di  tempat  terbuka  di  sekolah;  (c) dalam menyusun anggaran, sekolah sebaiknya  secara  seksama  memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Berdasarkan prinsip tersebut,  anggaran  di  satuan  pendidikan seperti  sekolah  memang  harus  disusun secara  teliti,  akan  tetapi  harus  tetap sederhana  agar  pihak  yang  berkepentingan semisal orang tua peserta didik dapat dengan mudah  memahami  tujuan  penyusunan anggaran  tersebut  yang  berlandaskan  pada rencana pengembangan sekolah.
Sedangkan menurut Tampubolon (2015:234),  pada  prinsipnya,  penyusunan RAPBS  harus  melibatkan  kepala  sekolah, guru,  komite  sekolah,  staf  tata  usaha,  dan komunitas  sekolah.  Berdasarkan  beberapa pendapat tersebut, keterlibatan para pemangku  kepentingan  dalam  penyusunan RAPBS  adalah  syarat  penting  dan  hal  yang sudah  umum.  Karena  pada  prinsipnya lembaga  pendidikan  seperti  sekolah,  ada banyak  pihak  yang  memiliki  peran,  baik sebagai  pihak  yang  terlibat  dalam  proses pembelajaran  maupun  sebagai  pengawas operasional  sekolah.  Posisi  kepala  sekolah dalam  penyusunan  RAPBS  memang  sangat krusial.  Akan  tetapi,  keberadaan  pihak  lain, selain  guru  maupun  pegawai  sekolah  tidak dapat  dikesampingkan.  Komite  sekolah, pihak  yayasan,  dan  orang  tua  siswa  adalah pihak yang pada prinsipnya harus dilibatkan dalam  penyusunan  RAPBS  oleh  kepala sekolah.
Prosedur Penyusunan Anggaran
Dalam penyusunan anggaran, tentu saja setiap  organisasi  akan  menempuh  prosedur atau  langkah-langkah  dari  tahap  persiapan hingga pengesahan. Prosedur antar organisasi tentu tidak akan persis sama, atau bahkan  berbeda  secara  signifikan.  Di lembaga pendidikan seperti sekolah, penyusunan anggaran juga melalui prosedur yang  tidak  sebentar,  karena  urusan penganggaran  menggunakan  dana  yang beberapa  di  antaranya  dari  iuran  orang  tua siswa  dan  memerlukan  persiapan  dan tanggung jawab yang besar.
Proses penyusunan anggaran memerlukan  data  yang  akurat  dan  lengkap sehingga  semua  perencanaan  kebutuhan untuk  masa  yang  akan  datang  dapat diantisipasi dalam rencana anggaran, (Mulyono,  2010:163).  Pada  organisasi manapun,  baik  organisasi  laba  maupun nirlaba,  secara  kelembagaan  dan  tanggung jawab,  penganggaran  menjadi  tahap  yang paling  krusial  bagi  operasional  organisasi, termasuk  pengaruhnya  pada  keberlanjutan program  lama  atau  pelaksanaan  program
baru.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  adanya anggapan umum bahwa sebaik-baik program suatu  organisasi,  akan  lebih  baik  bilamana sesuai  dengan  kemampuan  mencari  dan mengelola dana yang tersedia. Dengan kata lain,  penganggaran  menjadi  sangat  amat krusial karena pada tahap ini, kebutuhan dan keinginan  organisasi  akan  bersinggungan, dan  penentuan  program  mana  saja  yang diprioritaskan,  menjadi  dinamika  tersendiri pada tahap ini.
Blocher  dalam  Anwar  (2013:215), mengemukakan  bahwa  proses  anggaran dapat  meliputi  hal  yang  sederhana  yang bersifat  informal  pada  lembaga  kecil  yang hanya  membutuhkan  beberapa  hari  sampai dengan  proses  yang  sangat  rumit  dan panjang  pada  perusahaan  atau  lembaga besar  seperti  dalam  suatu  pemerintahan yang  membutuhkan  waktu  berbulan-bulan, bahkan  lebih  dari  satu  tahun.  Proses penganggaran biasanya meliputi:  (a)  komite anggaran  yaitu  berfungsi  untuk  mengawasi anggaran secara keseluruhan yang beranggotakan  unsur  pimpinan  pada  suatu lembaga,  komite  anggaran  merupakan otoritas  tertinggi  dalam  organisasi  untuk segala hal yang berkaitan dengan anggaran; (b)  penentuan  periode  anggaran,  yaitu disusun untuk periode satu tahun dan sejalan dengan tahun fiskal organisasi; (c) spesifikasi pedoman anggaran, yaitu untuk menentukan pedoman anggaran serta arah anggaran dan itu  merupakan  tanggung  jawab  komite anggaran;  (d)  penyusunan  usulan  anggaran didasarkan  atas  pedoman  anggaran  yang dikaitkan  dengan  faktor  eksternal  dan internal  lembaga;  (e)  negosiasi  anggaran  ini dilakukan  antara  setiap  unit  dengan atasannya, jika ada perubahan dalam usulan anggaran,  maka  dilakukan  negosiasi  pada semua  level  organisasi  dan  umumnya menyita  sebagian  besar  waktu  penyusunan anggaran;  (f)  review,  di  mana  komite anggaran memeriksa anggaran yang berkaitan  dengan  konsistensinya  dengan pedoman  anggaran,  pencapaian  tujuan jangka  pendek  dan  pemenuhan  terhadap
rencana  strategik,  pimpinan  memberikan persetujuan  anggaran  secara  keseluruhan dan  mengajukan  anggaran  tersebut  kepada dewan  direksi  atau  kepala  daerah  pada pemerintahan; (g) revisi anggaran dilakukan hanya  pada  keadaan  khusus,  persetujuan untuk  memodifikasi  anggaran  agak  sulit dilaksanakan  walaupun  sebenarnya  hal  itu dapat  terjadi,  sebab  tidak  semua  peristiwa dapat  diperkirakan  ke  dalam  anggaran. Mekanisme  ini  umumnya  dijalankan  di organisasi  lebih  besar  semisal  di  instansi pemerintah,  dan  umumnya  di  sekolah  lebih sederhana dan tidak begitu rumit.
Adapun,  dalam  proses  penyusunan anggaran, sekurang-kurangnya harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (a) mengidentifikasi  kegiatan-kegiatan  yang akan dilakukan selama periode anggaran; (b) mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang; (c) semua  sumber  dinyatakan  dalam  bentuk uang  sebab  anggaran  pada  dasarnya merupakan pernyataan finansial;
(d)  memformulasikan  anggaran  dalam bentuk  format  yang  telah  disetujui  dan dipergunakan  oleh  instansi  tertentu;  (e) menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang;  (f)  melakukan  revisi  usulan anggaran;  (g)  persetujuan  revisi  usulan;  (h) pengesahan anggaran, (Anwar, 2013:215).
Pada dasarnya, tahapan-tahapan tersebut  disusun  agar  anggaran  dapat disusun secara sistematis. Tahap demi tahap mencirikan bahwa segala hal yang menyangkut  dengan  penyusunan  anggaran pun harus disusun secara terperinci dan teliti. Dengan  tahapan  yang  terperinci  dan  teliti, diharapkan  berbuah  hasil  berupa  rencana anggaran yang logis.
Selain  itu,  dalam  teori  lain  juga disebutkan  tahap-tahap  yang  seharusnya dilalui dalam penyusunan anggaran, sebagai berikut:  (a)  menginventarisasi  rencana  yang akan  dilaksanakan;  (b)  menyusun  rencana berdasar  skala  prioritas  pelaksanaannya;  (c)
menentukan  program  kerja  dan  rincian program;  (d)  menetapkan  kebutuhan  untuk pelaksanaan rincian program; (e) menghitung  dana  yang  dibutuhkan;  (f) menetukan  sumber  dana  untuk  membiayai rencana, (Muhaimin, 2012:359).
Penyusunan  RAPBS  tidaklah  dapat dibuat  secara  serampangan,  apalagi  hanya mengandalkan
pengetahuan
dan keterampilan seadanya. Sistematika penyusunan  dan  konten  RAPBS  harus disusun  secara  logis  dan  valid.  Untuk  itu, penyusunan RAPBS harus dapat meyakinkan serta  akurat  sehingga  timbul  kepercayaan dari  pihak  yang  akan  membantu  termasuk orang tua siswa. Agar penyusunan anggaran sekolah atau RAPBS dapat efektif dan efisien, langkah-langkah  yang  perlu  diambil  adalah: (a)  menginventarisasi  program/kegiatan sekolah  selama  satu  tahun  mendatang;  (b) menyusun  program  kegiatan  tersebut berdasarkan jenis dan prioritas; (c) Menghitung  volume,  harga  satuan,  dan kebutuhan  dana  untuk  setiap  komponen kegiatan;  (d)  membuat  kertas  kerja  dan lembaran  kerja,  menentukan  dana  dan pembebanan anggaran, serta menuangkannya  ke  dalam  format  baku RAPBS;  (e)  menghimpun  data  pendukung yang  akurat  untuk  bahan  acuan  guna mempertahankan  anggaran  yang  diajukan, (Suharsaputra, 2010:272).

## 2.  METODE  PANELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif,  pendekatan  kualitatif dengan  de- sain  studi  kasus.  Lokasi  penelitian  dil- aksanakan  di  SMK  Karya  Bangsa  Nusantara, Solear Tangerang.
Narasumber yang terlibat meliputi Kepala SMK, Ketua Komite, Wakil Kepala Sekolah Bi- dang Kurikulum, satu orang Guru, dan orang tua siswa SMK Karya Bangsa Nusantara yang dilibatkan dalam penyusunan RAPBS. Metode  pengumpulan  data  melalui  wa- wancara,  dan  studi  dokumentasi  dengan menggunakan  teknik  purposive  sampling.
Prosedur analisis data meliputi reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan.

## 3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Prinsip-prinsip Penyusunan RAPBS
Penysusunan RAPBS yang baik harus me- menuhi prinsip-prinsip umum yang berlaku. Terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, ada tiga hal yang tercakup didalamnya, yaitu: (a) prinsip pembagian wewenang dan tanggun- jawab, (b) prinsip pelibatan stakeholder, dan (c) prinsip penentuan program berdasarkan skala prioritas. Ditinjau dari perspektif yang pertama yaitu, prinsip pembagian wewenang  dan  tanggungjawab,  SMK  Karya Bangsa  Nusantara  dalam  menyusun  RAPBS mengimplementasikan  prinsip  tersebut yangmana  terjadi  pembagian  wewenang dan  tanggungjawab  dari  kepala  sekolah kepada wakil kepala sekolah bidang kuriku- lum.  Wewenang  yang  diberikan  adalah melakukan  tugas  kordinasi,  yaitu  meminta kepada dewan guru untuk membuat usulan kebutuhan  atau  program/kegiatan  dalam satu  tahun  anggaran.  Namun  pembagian wewenang dan tanggungjawab tersebut da- lam penyusuan RAPBS masih sebatas verbal dan belum terlembaga dalam bentuk doku- men  tertulis  yang  dituangkan  ke  dalam  ke- bijakan  atau peraturan  sekolah.  Di  sisi  lain, pembagian  wewenang  dan  tanggungjawab berupa  pembentukan  tim  penyusun  RAPBS secara  tertulis  dan  formal  juga  belum  dil- aksanakan atau belum ada. Selain itu, pada setiap  dilaksanakan  rapat,  kelengkapan dokumen  seperti  notulensi  yang  mencatat berita acara penyusunan RAPBS SMK Karya Bangsa  Nusantara,  masih  dibuat  secara manual  dengan  menggunakan  tulisan  tan- gan. Hal tersebut menunjukkan kekurangsia- pan dan kekurangrapian administrasi di SMK Karya  Bangsa  Nusantara.  Sementara  itu, notulensi  sendiri  sebenarnya  dapat  dibuat secara  rapi  menggunakan  komputer.  Ini
merupakan  aspek-aspek  yang  perlu  diper- baiki di SMK Karya Bangsa Nusantara dalam penyusunan RAPBS.
Dari  apa  yang  didapatkan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  SMK  Karya  Bangsa Nusantara  sudah  menerapkan  prinsip  per- tama  ini  dalam  menyusun  RAPBS.  Pern- yataan  Fatah,  (2012:50)  memperkuat  dan membenarkan langkah tersebut dengan ber- pendapat bahwa salah satu prinsip yang ha- rus dijalankan dalam menyusun RAPBS ada- lah  adanya  pembagian  wewenang  dan tanggungjawab yang jelas dalam sistem ma- najemen  dan  organisasi  termasuk  dalam menyusun  RAPBS.  Sedangkan  dari  sisi  pen- catatan, SMK Karya Bangsa Nusantara harus memperbaiki  dengan  menggunakan  sistem akuntansi yang memadai & anggaran harus ditulis  dalam  bahasa  yang  sederhana  dan jelas karena untuk meningkatkan akuntabili- tas (Fatah, 2012:50; Mustari 2013:112). Se- dangkan  menurut  Suharsaputra  (2010) terkait  pencatatan,  harus  membuat  kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan dana dan  pembebanan  anggaran,  serta  menu- angkannya ke dalam format baku RAPBS.
Sedangkan  prinsip  yang  kedua  adalah pelibatan  stakeholder.  SMK  Karya  Bangsa Nusantara dalam menyusun RAPBS melibat- kan  Komite  Sekolah,  yayasan,  orang  tua siswa, dan guru, serta staf tata usaha. RAPBS merupakan  rencana  yang  menggunakan berbagai macam sumber dana di dalam real- isasinya, terutama iuran bulanan dari orang tua siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa SMK  Karya  Bangsa  Nusantara  sebagai  se- buah  lembaga  pendidikan  menyadari  pent- ingnya peran dan kontribusi pihak lain dalam mencapai  kemajuan,  baik  sebagai  pihak yang  terlibat  dalam  proses  pembelajaran maupun  sebagai  pengawas  operasional sekolah.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Tampubolon  (2015:234),  yang  menyatakan bahwa pada prinsipnya, penyusunan RAPBS harus  melibatkan  kepala  sekolah,  guru,
komite sekolah, staf tata usaha, dan komuni- tas sekolah.
Yang  terakhir  adalah  prinsip  penentuan program berdasarkan skala prioritas.  Prinsip penentuan  program  yang  akan  dimasukan ke dalam draf usulan RAPBS dilakukan ber- dasarkan  tingkat  urgensinya.  SMK  Karya Bangsa Nusantara dalam penyusunan RAPBS memprioritaskan  program  yang  berkenaan dengan proses pembelajaran. Di SMK Karya Bangsa  Nusantara,  Guru-guru  bidang  studi diminta  untuk  menyusun  daftar  usulan kebutuhan  atau  program/kegiatan  yang dikoordinir  oleh  Wakil  Kepala  Sekolah  Bi- dang  Kurikulum  untuk  ditentukan  mana kebutuhan atau program/kegiatan yang ha- rus  diutamakan  dan  didahulukan.  Adapun usulan  kebutuhan  atau  program/kegiatan yang  tidak  termasuk  dalam  prioritas,  tidak dihilangkan, akan tetapi dialokasikan di uru- tan yang terakhir. Penentuan pro- gram/kegiatan  prioritas  dengan  meminta usulan dari bawahan atau bottom-up meru- pakan cara yang tepat, karena kemungkinan kecil terjadi kekeliruan. Mereka yang berada di tingkat teknis lebih mengetahui daripada mereka  yang  berada  di  tingkat  atas  atau konseptor.  Menurut  Mustari  (2013:112  da- lam menyusun anggaran, sekolah sebaiknya secara  seksama  memprioritaskan  pembel- anjaan  dana  sejalan  dengan  rencana pengembangan sekolah. Begitu juga menurut  Muhaimin  (2012)  bahwa  dalam menyusun rencana harus berdasarkan pada skala prioritas pelaksanaannya.
3.2 Prosedur Penyusunan RAPBS
Hal-hal  yang harus  ada dalam  prosedur penyusunan, yaitu (a) mengidentifikasi dan menginventarisasi  rencana  kegiatan  atau program  selama  satu  tahun  anggaran  (b) menentukan  sumber  dana  untuk  rencana kegiatan atau program (c) menyusun kertas kerja berdasarkan rincian kegiatan dan pen- dapatan ke dalam format yang disetujui.
Dalam  prosedur  penyusunan  RAPBS, SMK  Karya  Bangsa  Nusantara  mengawali dengan  melakukan  identifikasi  dan  inven- tarisasi  rencana  kegiatan  atau  program. Pada tahap identifikasi dan inventarisasi ini, kebutuhan  dikelompokkan  berdasarkan kebutuhan  rutin  dan  insidental.  Apa  yang dilakukan  SMK  Karya  Bangsa  Nusantara sesuai dengan pendapat Anwar (2013:215) yang  menyatakan  bahwa  mengidentifikasi kegiatan  merupakan  tahap  awal  dalam proses  penyusunan  anggaran.  Pendapat Anwar  juga  diperkuat  oleh  Suharsaputra (2010)  yang  menyebutkan  tahap  awal  da- lam  proses  penyusunan  anggaran  adalah menginventarisasi program/kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang.
Identifikasi  dan  inventarisasi  yang menyangkut  proses  pembelajaran  dil- akukan  masing-masing  guru  bidang  studi. Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kuriku- lum di sini sebagai koordinator dan Kepala Sekolah hanya sebagai legislator  atau pem- beri persetujuan sebelum RAPBS disahkan. Identifikasi  dan  inventarisasi  menjadi  ba- gian  dari  usaha  untuk  menghindari  ter- jadinya pengulangan kegiatan/program dan untuk  mengantisipasi  masa  yang  akan  da- tang. Dalam mengindentifikasi dan menginventarisasi,  diperlukan  data  yang akurat dan lengkap untuk mendukung mak- sud itu tadi (Mulyono, 2010:163).
Penentuan sumber dana untuk rencana kegiatan  atau  program  merupakan  proses berikutnya.  Dalam  penyusunan  RAPBS, sumber dana harus diperhitungkan karena berpengaruh pada kemampuan sekolah un- tuk membiayai program atau kegiatan. SMK Karya  Bangsa  Nusantara  sebagai  sekolah swasta  memiliki  beberapa  sumber  dana tetap,  namun  selama  ini  hanya  bertumpu atau  bersumber  pada  iuran  bulanan  siswa yang diharapkan kontribusinya sebesar 80%
dari  dana  total,  akan  tetapi  realisasinya hanya 50%.
Walaupun  keterbatasan  dana  terjadi pada penerimaan dari iuran bulanan siswa, pihak  sekolah  merasa  sangat  terbantu dengan  adanya  sumber  dana  lain.  Sumber dana  rutin  yang  sering  diandalkan,  yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi persentasenya tidak lebih besar dibanding- kan  iuran  bulanan  siswa.  Namun,  SMK Karya  Bangsa  Nusantara  merasa  sangat terbantu ketika target penerimaan dari iu- ran bulanan  siswa  tidak sesuai  dengan  ek- spektasi.  Selain  kedua  sumber  dana  terse- but, dana-dana yang bersifat insidental sep- erti hibah maupun bantuan dari pihak lain, kurang  lebihnya  cukup  membantu  walau- pun tidak menjadi sumber dana yang rutin. Sedangkan  menurut  Fatah  (2012:43)  sum- ber  dana  sekolah  dapat  diperoleh  melalui orang  tua,  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  swasta,  dunia  usaha  dan  alumni. Demikian  juga  menurut  Anwar  (2013:215) mengidentifikasi  sumber-sumber  merupa- kan  bagian  dari  tahapan-tahapan  dalam proses penyusunan anggaran.
RAPBS  adalah  sebuah  dokumen  yang menjadi pedoman bagi kepala sekolah dan guru maupun pegawai
dalam melaksanakan  program  atau  kegiatan. Sebelum disahkan, dokumen RAPBS disusun dalam format kertas kerja yang dis- esuaikan dan disetujui oleh kepala sekolah. Di  SMK  Karya  Bangsa  Nusantara,  format kertas  kerja  yang  digunakan  masih  sangat sederhana,  yangmana  rincian  pendapatan dan belanja yang perlu dituangkan ke dalam kertas  kerja  kurang  lengkap,  yaitu  hanya melampirkan  rencana  kegiatan  dan  ang- garan tanpa menyebut sumber pendanaan secara rinci.
SMK Karya Bangsa Nusantara berasumsi bahwa format kertas kerja yang sederhana tersebut  akan  dengan  mudah  dipahami oleh  pihak-pihak  yang  ingin  mengetahui
pendapatan  dan pengeluaran  atau  belanja sekolah. Bagi SMK Karya Bangsa Nusantara, program-program yang tercantum di RAPBS tidak perlu ditampilkan secara rinci. Rincian hanya  dicantumkan  dalam  laporan  per- tanggungjawaban saja.
Revisi RAPBS dapat dilakukan sepanjang diperlukan  dan  dapat  dilakukan  sebelum atau  sesudah  pengesahan.  Tetapi,  di  SMK Karya  Bangsa  Nusantara,  revisi  hanya  dil- akukan setelah RAPBS sudah pada tahap re- alisasi.  Revisi  sebelum  pengesahan  tidak umum  dilakukan  di  SMK  Karya  Bangsa Nusantara, karena pada tahap penyusunannya, RAPBS sudah melalui per- timbangan  yang  matang  dan  disepakati oleh  semua  pihak.  Dalam  mekanismenya, kepala  sekolah  dapat  mengusulkan  untuk menggelar  rapat  bersama  komite  sekolah dan  yayasan  maupun  dewan  guru,  serta mengundang orang  tua siswa  untuk  mem- bahas  perubahan  RAPBS,  terutama  jika menyangkut kekurangan dana.
Terkait perlunya revisi terhadap rencana yang  disusun,  dibenarkan  oleh  Anwar (2013) yang menyatakan bahwa revisi ang- garan  dilakukan  hanya  pada  keadaan  khu- sus,  persetujuan  untuk  memodifikasi  ang- garan  agak  sulit  dilaksanakan  walaupun sebenarnya  hal  itu  dapat  terjadi,  sebab tidak  semua  peristiwa  dapat  diperkirakan ke dalam anggaran.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1 Simpulan
SMK  Karya  Bangsa  Nusantara  belum sepenuhnya menerapkan prinsip dan prosedur  yang  baik  dalam  penyusunan RAPBS.  Masih  ditemukan  beberapa  aspek yang  belum  terpenuhi,  yaitu  struktur  tim penyusun  RAPBS,  notulensi  yang  lengkap setiap  rapat  dan  program  dengan  rincian anggaran.  Sedangkan  aspek-aspek  yang sudah diimplementasikan, yaitu keterlibatan stakeholder, pembagian wewenang,
penentuan  program  skala  prioritas,  dan identifikasi rencana program 4.2 Saran
Ada  beberapa  saran  bagi  SMK  Karya Bangsa  Nusantara,  yaitu:  pertama,  SMK Karya Bangsa Nusantara hendaknya di masa yang akan datang memperhatikan kelengkapan  dokumen  penyusunan  RAPBS, membentuk struktur tim penyusun,
mempersiapkan notulensi rapat penyusunan RAPBS, dan menguraikan rincian RAPBS yang jelas  tentang  sumber  dana  dan  alokasi belanjanya; kedua, diperlukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif kepada semua pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam penyusunan  RAPBS.  Hal  ini  dalam  rangka mempermudah untuk menyamakan persepsi antar pihak tentang penyusunan RAPBS.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Bahrullah. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Konsep Dan Teori. Jakarta: CV: Bumi Metro Raya. Anwar, Idochi. (2013). Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
Asmani, Jamal M. (2012). Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. Jogjakarta: Diva Press. Fatah. (2012). Ekonomi dan Pembiayan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hasbullah. (2010). Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap
Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
Harsono. (2007). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta: Pustaka Book Publisher. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/13/2003 tentang Pedoman
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Minarti, Sri. (2011). Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Mulyasa, E. (2011). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhaimin. (2012). Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kencana.
Mulyono. (2010). Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Mustari,  Mohamad.  (2013).  Manajemen  Pendidikan:  Dalam  Konteks  Indonesia.  Bandung Arsad Press.
Nordiawan, Deddy. (2011). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Suharsaputra, Uhar. (2010). Administrasi Pendidikan. Bandung: Refika Aditama. Suparlan. (2013). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Dari Teori Sampai Praktik. Jakarta: Bumi
Aksara.
Tampubolon, Manahan. (2015). Perencanaan dan Keuangan Pendidikan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Yuwono, Sony. (2010). Penganggaran Sektor Publik. Dumei: Bayu Media. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.