Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 10 No. 2 Desember 2015 | 139-150

## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
p-ISSN : 1907-2902 (Print) e-ISSN : 2502-8537 (Online)

## PENCIPTAAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF: STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT (STUDI KASUS KOTA BATAM DAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN)

## ALTERNATIVE INCOME GENERATING ACTIVITIES: A STRATEGY FOR POVERTY ALLEVIATION AND MARINE RESOURCES PROTECTION (CASE STUDY FROM THE CITY OF BATAM AND PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN DISTRICT)
Mita Noveria * dan Meirina Ayumi Malamassam **
Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Korespodensi Penulis: *) mita_noveria@yahoo.com **) ayumi.malamassam@gmail.com

## Abstract
One  attempt  to  alleviate  poverty  of  fishermen  is,  among others,  by  creating  alternative  income  generating  activities to  facilitate  additional  income.  The  activities  are implemented through diversification of household income’s sources. This enables fishermen to carry out jobs other than fisheries, which is also an effective effort to conserve marine resources.  The  reason  is  because  alternative  income generating  activities  could  reduce  the  high  dependency  of fishery households on marine resources. This paper aims to assess alternative income-generating activities implemented through  the  Coral  Reef  Rehabilitation  and  Management Program  (Coremap).  It  is  based  on  two  Coremap  study sites,  ie.  the  City  of  Batam  in  the  Province  of  Riau  Islands and  the  district  of  Pangkajene  Islands  (Pangkep)  in  the Province of South Sulawesi. This paper based on qualitative data, particularly on the supporting and challenging factors in  implementing  income-generating  activities.  The  result  of data  analysis  shows  that  the  alternative  income  generated activities  offered  by  the  program  tend  to  neglect  the  work habits  of  the  targeted  groups.  For  example,  the  activities requested target population to work collectively in a group. However,  in  reality,  they  are  not  accustomed  to  such manner. Moreover, the initiated income generated activities took quite long time to harvest, while the target population normally carried out quick yielding jobs.
Keywords: Poverty Alleviation, Income-Generating Activities,  The  City  of  Batam,  The  District  of  Pangkajene Islands

## Abstrak
Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  kemiskinan  di  kalangan nelayan  adalah  menciptakan  kegiatan  ekonomi  alternatif yang  dapat  menghasilkan  pendapatan  tambahan.  Kegiatan ini  antara  lain  diwujudkan  melalui  diversifikasi  sumber pendapatan  rumah  tangga.  Ini  memungkinkan  para  nelayan melakukan  pekerjaan-pekerjaan  di  luar  bidang  perikanan tangkap, sekaligus merupakan suatu upaya untuk memelihara kelestarian sumber daya laut. Mata pencaharian alternatif  dapat  mengurangi  ketergantungan  yang  tinggi terhadap sumber daya laut dan pesisir. Tulisan ini bertujuan untuk  mengkaji  upaya  penciptaan  mata  pencaharian alternatif  yang  dilakukan  melalui  program  rehabilitasi  dan pengelolaan terumbu karang ( Coral Reef Rehabilitation and Management  Program –  Coremap).  Data  yang  digunakan adalah  data  kualitatif,  bersumber  dari  penelitian  di  dua lokasi,  yaitu  Kota  Batam  (Kepulauan  Riau)  dan  Kabupaten Pangkajene  dan  Kepulauan  (Pangkep)  di  Sulawesi  Selatan. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa upaya penciptaan alternatif  pekerjaan  cenderung  kurang  mempertimbangkan kondisi/kebiasaan  kerja  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh kelompok  target.  Sebagai  contoh,  pekerjaan  alternatif  yang ditawarkan dalam COREMAP dilakukan secara berkelompok,  namun  sayangnya  bekerja  dalam  kelompok belum  menjadi  kebiasaan  penduduk  setempat.  Selain  itu, pekerjaan  alternatif  yang  ditawarkan  dalam  program  ini umumnya  memerlukan  waktu  yang  relatif  lama  untuk memperoleh  hasilnya,  padahal  penduduk  masih  terbiasa memperoleh penghasilan dengan cara cepat.
Kata  Kunci: Pengurangan  Kemiskinan,  Mata  Pencaharian Alternatif,  Kota  Batam,  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  masih  menjadi  persoalan  yang  serius  di negara-negara  berkembang,  termasuk  Indonesia.  Hal ini  terbukti  dengan  dimasukkannya  isu  kemiskinan sebagai  salah  satu  target Millenium  Development Goals (MDGs) 1 ,  khususnya  penurunan  jumlah penduduk  miskin.  Jika  mengacu  pada  target  MDGs, pemerintah  harus  menurunkan  proporsi  penduduk miskin  dari  15,10  persen  pada  tahun  1990 2 ( www.bps.go.id ) menjadi 7,55 persen pada tahun 2015. Berdasarkan  data  yang  menunjukkan  bahwa  sampai bulan Maret 2013 proporsi penduduk miskin Indonesia adalah  11,37  persen 3 ,  maka  upaya  yang  lebih  keras perlu  dilakukan  untuk  mencapai  sebagian  target  dari tujuan pertama MDGs tersebut.
Pasca kesepakatan MDGs tahun 2015, isu kemiskinan masih  mendapat  perhatian  dalam  pembangunan, khususnya  di  negara-negara  berkembang.  Hal  ini terbukti  dengan  dicantumkannya  kemiskinan  sebagai salah  satu  tujuan  Sustainable  Development  Goals (SDGs),  yaitu  tujuan  1:  “menghentikan  segala  bentuk kemiskinan  di  setiap  tempat  – end  poverty  in  all  its forms everywhere ” (United Nations, 2015). Kenyataan tersebut memperlihatkan seriusnya pemerintah berbagai  negara  di  dunia  dalam  menangani  persoalan kemiskinan,  kemungkinan  karena  dapat  menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap penduduk.
Upaya-upaya  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk miskin  sesungguhnya  telah  dilakukan  oleh  berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non- pemerintah. Beberapa program sepenuhnya dilaksanakan  oleh  pemerintah,  dalam  arti  pemerintah menyediakan dana dan pendampingan teknis, sedangkan  yang  lainnya  dilakukan  dengan  bantuan dari  pihak-pihak  selain  pemerintah.  Salah  satu  contoh program  penanggulangan  kemiskinan  adalah  IDT
1 MDGs  adalah  kesepakatan  yang  ditandatangani oleh  189  kepala negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  termasuk Indonesia,  pada  tahun  2000.  MDGs  mencantumkan  8  tujuan yang  hendak  dicapai  oleh  negara-negara  penandatangan  sampai dengan  tahun  2015  (http://www.undp.org).  Penanggulangan kemiskinan  merupakan  tujuan  pertama,  yang  secara  lengkap dicantumkan  “menanggulangi  kemiskinan  dan  kelaparan”. Secara  spesifik  target  yang  hendak  dicapai  berkaitan  dengan penanggulangan  kemiskinan  adalah  menurunkan  persentase penduduk  yang  berpendapatan  kurang  dari  1  dolar  sehari sebanyak 50 persen selama tahun 1990-2015.
2 Garis  kemiskinan  untuk  daerah  perkotaan  adalah  Rp.  20.614,- /kapita/bulan,  sedangkan  untuk  daerah  perdesaan  sebesar  Rp. 13.295,-/kapita/bulan.
3 Pada bulan Maret 2013 garis kemiskinan untuk daerah perkotaan adalah  Rp.  289.014,-/kapita/bulan  dan  untuk  daerah  perdesaan sebesar  Rp.  253.273,-/kapita/bulan.  Dengan  tukar  1  dolar  AS  = Rp. 10.000,-, jumlah tersebut kurang dari 1 dolar per hari.
(Inpres Desa Tertinggal) yang dilaksanakan pada masa Orde  Baru  berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  5 Tahun  1993  tentang  Peningkatan  Penanggulan Kemiskinan.  Setelah  itu,  juga  diselenggarakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998  dan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan  (P2KP)  di  tahun  1999  (http://www.pnpm- perdesaan.or.id).  Dua  program  terakhir  dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang berbeda, yaitu PPK oleh Departemen Dalam Negeri dan P2KP oleh Departemen Pekerjaan Umum. Beberapa kementerian/lembaga
teknis lainnya juga melaksanakan  program  penanggulangan  kemiskinan, seperti  KUBE  (Kelompok  Usaha  Bersama)  oleh Departemen  Sosial  dan  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Pada  tahun 2007  pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang tidak hanya untuk mengurangi  kemiskinan  tetapi  juga  bertujuan  untuk memberdayakan masyarakat.
Semua program penanggulangan kemiskinan memiliki berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung  berkaitan  dengan  peningkatan  pendapatan masyarakat targetnya. Kegiatan yang bersifat langsung adalah  pemberian  bantuan  untuk  usaha  ekonomi produktif  berupa  (tambahan)  modal  usaha  dan pendampingan  teknis  dalam  pelaksanaan  kegiatan, serta  bantuan  untuk  memasarkan  produk-produk  yang dihasilkan  masyarakat  penerima  bantuan.  Sementara itu,  kegiatan  yang  tidak  langsung  antara  lain pembangunan  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  untuk menghilangkan keterisolasian daerah (http://www.pnpm-perdesaan.or.id).  Hal  ini  bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam melakukan  kegiatan  ekonomi  produktif,  yang  pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan upaya yang komprehensif tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi masyarakat.
Program  untuk  mengurangi  penduduk  miskin  juga dilaksanakan  dengan  target  khusus,  yaitu  penduduk miskin perempuan yang tinggal di perdesaan. Program tersebut  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  melalui Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN),  dikenal  dengan  Usaha  Peningkatan Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS).  Melalui UPPKS,  perempuan  yang  menjadi  kelompok  target bisa  memperoleh  pinjaman  uang  untuk  kegiatan ekonomi  produktif,  dengan  catatan  mereka  harus memiliki  tabungan  di  bank,  yang  dikenal  dengan Takesra  (Tabungan  Keluarga  Sejahtera)  (Prihatinah, dkk.  2001).  Meskipun  target  program  adalah
perempuan,  tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah peningkatan ekonomi rumah tangga.
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  bekerja  sama dengan  beberapa  lembaga  donor  internasional  seperti World  Bank  (WB)  dan  Asian  Development  Bank (ADB) meluncurkan Coremap 4 ( Coral Reef Rehabilition  and  Management  Program )  yang dilaksanakan  di  wilayah  pesisir  dan  kepulauan  di  10 provinsi.  Dua  di  antara  10  provinsi  yang  terpilih sebagai  lokasi  program  tersebut  adalah  Kepulauan Riau  dan  Sulawesi  Selatan.  Coremap  memiliki beberapa kegiatan, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelestarian terumbu karang, khususnya dan sumber daya laut pada umumnya, serta peningkatan  kondisi  ekonomi  masyarakat.  Kegiatan yang  terakhir  ini  secara  implisit  memperlihatkan bahwa  Coremap  terkait  dengan  upaya  penurunan kemiskinan.  Dalam  dokumen  Coremap  dicantumkan bahwa  program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  di  lokasi  implementasinya sebesar  2  persen  per  tahun  dan  pada  akhir  program sebanyak 10.000 rumah tangga mengalami peningkatan taraf hidup (Project Appraisal Document, 2005).  Salah  satu  kegiatan  program  tersebut  adalah penciptaan  mata  pencaharian  alternatif  (MPA)  yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di  lokasi  program.  Dalam  kondisi  sumber  daya  laut yang  makin  berkurang  hasilnya,  yang  berakibat  pada menurunnya penghasilan masyarakat, penciptaan MPA menjadi salah satu strategi untuk mencegah bertambahnya penduduk miskin di lokasi program dan bahkan  untuk  meningkatkan  penghasilan  mereka. Selain  itu,  melalui  penciptaan  MPA  diharapkan ketergantungan  ekonomi  masyarakat  pesisir  dan kepulauan yang tinggi terhadap sumber daya laut dapat dikurangi,  agar  kondisi  sumber  daya  alam  tersebut terjaga kelestariannya.
Namun  sayangnya,  program-program  yang  telah dilaksanakan  cenderung  kurang  mempertimbangkan kondisi sosial budaya, termasuk kebiasaan masyarakat di  lokasi  program  dalam  melaksanakan  aktifitas ekonomi.  Sebagai  contoh,  kebanyakan  kegiatan dilakukan  secara  berkelompok,  padahal  cara  kerja berkelompok  bukan  kebiasaan  dan  bahkan  tidak pernah  dipraktekkan  oleh  mereka  yang  menjadi kelompok  target.  Akibatnya,  tidak  semua  penerima bantuan  ekonomi  produktif  terlibat  kegiatan  yang dilaksanakan  kelompok.  Dalam  kasus  dana  bergulir, kurang terlibatnya semua anggota kelompok
4 Program ini diluncurkan dengan pertimbangan rusaknya terumbu karang  di  berbagai  daerah,  antara  lain  akibat  eksploitasi berlebihan  terhadap  sumber  daya  laut  tanpa  mempertimbangkan kelestariannya.
berpengaruh  negatif  terhadap  kelangsungan  kegiatan karena  dana  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat sebagai  modal  usaha  tidak  berkembang.  Hal  ini  tidak sejalan  dengan  indikator  keberhasilan  program, misalnya IDT yang menyatakan bahwa berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok  serta  makin  kuatnya  permodalan  kelompok merupakan  salah  satu  di  antaranya  (Bappenas,  1994: 18)
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan  kemiskinan  yang  telah  dilaksanakan oleh  Coremap  di  dua  lokasi,  yaitu  Kota  Batam, Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Kabupaten  Pangkajene dan  Kepulauan,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Meskipun upaya penanggulangan kemiskinan mencakup berbagai kegiatan,  dalam  tulisan  ini  pembahasan  dibatasi  pada kegiatan  MPA,  dengan  fokus  pada  faktor-faktor  yang berpengaruh  terhadap  keberhasilan  dan  kegagalan kegiatan  tersebut.  Data  yang  digunakan  berupa  data kualitatif  yang  diperoleh  dari  penelitian  di  kedua lokasi  selama  kurun  waktu  2006  –  2011.  Data diperoleh  dari  narasumber-narasumber  yang  berasal dari  berbagai  kalangan,  antara  lain  penerima  bantuan MPA  dan  pengelola  kegiatan  tersebut,  menggunakan teknik  wawancara  mendalam  dan  FGD  ( focus  group discussion) .  Pemilihan  narasumber  dilakukan  secara purposive berdasarkan  pertimbangan  penguasaan terhadap data yang hendak dikumpulkan.

## PENDUDUK MISKIN DI SEKTOR PERTANIAN
Data  menunjukkan  bahwa  pada  bulan  Maret  2015 sekitar  28,59  juta  penduduk  Indonesia  (11,22  persen) termasuk kategori miskin, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran  per  kapita  di  bawah  garis  kemiskinan (http://bps.go.id/website/brs_ind/brsInd- 20150915122517.pdf).  Jika  dibandingkan  dengan  6 bulan  sebelumnya  (September  2014) 5 ,  jumlah  ini bertambah sekitar 860.000 orang. Pada saat itu jumlah penduduk  miskin  adalah  27,73  juta  orang  (10,95 persen  dari  seluruh  penduduk  Indonesia.  Di  antara seluruh  miskin,  persentase  yang  tinggal  di  perdesaan lebih  besar  dibandingkan  dengan  di  perkotaan,  yaitu 14,21 persen dan 8,29 persen persen pada Maret 2015 secara berturut-turut.
Lebih  besarnya  proporsi  penduduk  miskin  di  wilayah perdesaan daripada di perkotaan merupakan fenomena yang  telah  lama  terjadi.  World  Bank  (2006)
5 Garis  kemiskinan  ditetapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  pada tahun  2014  berdasarkan  pendapatan  per  kapita  per  bulan  sebesar Rp.312.328,-(http://www.indonesia- investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi- makro/kemiskinan/item301).
mengemukakan  beberapa  karakteristik  penduduk miskin  Indonesia,  yaitu  sekitar  65  persen  tinggal  di perdesaan,  55  persen  di  antaranya  berpendidikan rendah (kurang dari pendidikan dasar), bahkan sekitar 16 persen buta huruf, dan sekitar 64 persen bekerja di sektor  pertanian.  Selain  itu,  mereka  juga  memiliki akses  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang terbatas,  antara  lain  73  persen  tidak  memiliki  akses sanitasi  yang  layak,  50  persen  tinggal  di  desa-desa tanpa  pendidikan  lanjutan  (SLTP  dan  SLTA),  49 persen  tanpa  akses  telepon,  serta  sekitar  47  persen melahirkan  dibantu  oleh  bidan  tidak  terlatih.  Semua kondisi  tersebut  mencerminkan  kondisi  kerentanan dari penduduk miskin.
Sektor  pertanian  yang  merupakan  lapangan  pekerjaan sekitar  65  persen  penduduk  miskin  Indonesia mencakup  pertanian  dalam  arti  luas.  Ini  antara  lain termasuk  perikanan  (tangkap),  mata  pencaharian utama  penduduk  yang  tinggal  di  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah Indonesia.  Kemiskinan  sangat  melekat  dengan nelayan.  Meskipun  Indonesia  merupakan  negara perairan dengan potensi berbagai jenis ikan melimpah, masih  banyak  nelayan,  terutama  yang  berskala tradisional  hidup  dalam  kondisi  kemiskinan.  Oleh karena  itu,  tidak  berlebihan  jika  Dahuri  (2012) mengatakan bahwa kata “nelayan” seolah-olah identik dengan kemiskinan.
Terdapat  banyak  faktor  yang  menyebabkan  sebagian besar  nelayan  hidup  dalam  kemiskinan,  mencakup faktor  teknis,  faktor  kultural,  dan  faktor  struktural (Dahuri,  2012).  Semuanya  bermuara  pada  pendapatan nelayan  yang  tidak  menentu,  antara  lain  karena  stok sumber  daya  ikan  yang  menurun  akibat  pencemaran, kerusakan  ekosistem  laut  sebab  penangkapan  ikan yang  merusak,  serta  kondisi  alam  seperti  perubahan iklim  global.  Selain  itu,  kondisi  gelombang  laut  yang kuat  pada  musim-musim  tertentu  menyebabkan nelayan tradisonal tidak dapat menghasilkan pendapatan  yang  memadai  dalam  melaut.  Masa  ini dikenal sebagai masa paceklik yang memaksa nelayan untuk melakukan berbagai upaya guna mempertahankan kelangsungan hidup.
Fenomena kemiskinan nelayan ini sesungguhnya tidak hanya  tipikal  Indonesia,  melainkan  juga  di  belahan dunia  lainnya.  Dari  kajian  berbagai  literatur  yang dilakukan  oleh  Olale,  dkk.  (2010)  diketahui  bahwa  di negara-negara berkembang masyarakat nelayan terkait erat  dengan  kemiskinan  dan  ada  kecenderungan mengalami  peningkatan.  Di  benua  Afrika,  khususnya, kondisi  kemiskinan  banyak  ditemukan  di  wilayah pantai Kenya dan danau Victoria. Selanjutnya, Ifejika,
dkk.  (2013)  mengemukakan  bahwa di  Nigeria,  sekitar 69  persen  penduduk  miskin  adalah  mereka  yang bekerja  di  sektor  pertanian.  Bahkan  kelompok termiskin  dari  penduduk  miskin  tersebut  adalah nelayan  yang  aktivitas  ekonominya  sangat  tergantung pada kegiatan eksploitasi sumber daya laut. Kenyataan yang  sama  juga  ditemukan  di  negara  lain  seperti Filipina. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggal di beberapa pantai di negara kepulauan tersebut mencapai sekitar 90 persen (Asian Development Bank, 1999).

## PENCIPTAAN MATA PENCAHARIAN
ALTERNATIF  (MPA)  SEBAGAI  SALAH  SATU STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN
Bagi  penduduk  yang  bermukim  di  pulau-pulau  kecil dan  pesisir,  mata  pencaharian  di  bidang  perikanan tangkap  merupakan  sumber  ekonomi  rumah  tangga yang  paling  utama.  Meskipun  demikian,  kegiatan ekonomi di sektor ini tidak dapat menjamin ketahanan ekonomi  rumah  tangga  secara  berkelanjutan.  Hal  ini terutama  dipengaruhi  oleh  kondisi  rentannya  sektor perikanan tangkap terhadap berbagai ancaman, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta eksploitasi  sumber  daya  perikanan  yang  berlebihan. Situasi  ini  umumnya  diperparah  dengan  kondisi tingginya  tekanan  penduduk  di  tengah  keterbatasan sumberdaya lahan di wilayah pesisir.
Agar para nelayan dapat mempertahankan penghasilan di  tengah  berbagai  ancaman  yang  dialami  sektor perikanan  dan  sekaligus  mengurangi  kemiskinan  di antara  mereka,  penting  dilakukan  upaya  untuk menciptakan mata pencaharian tambahan bagi kelompok  penduduk  ini,  yang  antara  lain  diperoleh melalui  penciptaan  mata  pencaharian  alternatif. Menurut  Ireland  (2004),  mata  pencaharian  alternatif dapat  diartikan  sebagai  mata  pencaharian  di  luar kegiatan  ekonomi  tradisional  atau  kegiatan  ekonomi yang  telah  umum  dilakukan  sebelumnya  oleh penduduk  di  suatu  wilayah.  MPA  dapat  dipahami sebagai  usaha  untuk  membuka  pilihan  pekerjaan  bagi masyarakat  agar  mereka  tidak  hanya  terbatas  pada jenis  pekerjaan  tertentu.  Kegiatan  mata  pencaharian alternatif  dilakukan  dengan  diversifikasi  pekerjaan yang sekaligus juga bertujuan untuk mengurangi risiko dan  kerentanan  terkait  dengan  kemiskinan  (Brugere, dkk., 2008).
Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  negara- negara Afrika seperti Kenya dan Nigeria mendapatkan bahwa  salah  satu  cara  untuk  mengurangi  kemiskinan di  kalangan  nelayan  adalah  melalui  diversifikasi pendapatan  (Olale  &  Henson,  2013;  Tavida,  dkk., 2011).  Diversifikasi  pendapatan  dilakukan  dengan beberapa cara, mulai dari mengganti pekerjaan sampai
dengan  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  yang  masih terkait  dan  saling  melengkapi  dengan  pekerjaan sebelumnya (Brugere, dkk., 2008). Namun sayangnya, penelitian mengenai diversifikasi pekerjaan di kalangan nelayan masih terbatas. Selama ini penelitian mengenai  isu  tersebut  masih  cenderung  dilakukan untuk masyarakat petani (Olale, dkk., 2010).
Kegiatan  MPA  yang  pada  gilirannya  memberikan penghasilan  tambahan  tidak  hanya  diperlukan  untuk memberikan jaminan ketahanan finansial bagi masyarakat  di  wilayah  pesisir,  melainkan  juga dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya  kelautan.  Dalam  konteks  masyarakat nelayan,  diversifikasi  pekerjaan  melalui  penciptaan mata  pencaharian  alternatif  juga  bertujuan  untuk mengurangi  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap eksploitasi  sumber  daya  laut  (Brugere,  dkk.,  2008). Oleh karena itu, kegiatan MPA harus dipastikan tidak akan berdampak pada degradasi lingkungan di wilayah pesisir (Tobey, 2003). Lebih lanjut, dalam melaksanakan  kegiatan  MPA  perlu  pula  dicermati kondisi sosial ekonomi, budaya, dan isu-isu lokal pada masyarakat setempat.
Selain  dilakukan  pada  masa  paceklik,  kegiatan- kegiatan  MPA/diversifikasi  pekerjaan  juga  dapat dijalankan  secara  terus  menerus  untuk  mengurangi eksploitasi  berlebihan  terhadap  sumber  daya  laut. Eksploitasi  sumber  daya  laut  secara  berlebihan, apalagi  diikuti  dengan  penggunaan  alat  tangkap  yang merusak  telah  menimbulkan  dampak  negatif  bagi ekosistim  perairan. Dahuri  (2012)  mengemukakan beberapa  jenis  kegiatan  yang  dapat  digunakan  untuk mengalihkan mata pencaharian nelayan tangkap antara lain budidaya,  baik  budidaya  laut  ( marine  culture ), tambak,  dan  budidaya  di  perairan  air  tawar,  industri pengolahan  hasil  perikanan,  industri  bioteknologi kelautan,  dan  industri  serta  jasa  penunjang  perikanan lainnya.  Beberapa  jenis  kegiatan  tersebut  juga  sudah dipraktekkan  di  beberapa  negara,  seperti  Filipina, Madagaskar,  dan  Nigeria,  termasuk  juga  untuk  tujuan mengurangi  kerusakan  sumber  daya  alam  (Asian Development Bank, 1999; Harris, 2007; Brugere, dkk., 2008; Ifejika, dkk., 2013).
Keberhasilan  diversifikasi  pekerjaan  ditentukan  oleh beberapa  faktor.  Dalam  studinya  di  kalangan masyarakat nelayan di Kenya bagian barat, Olale dkk. (2010)  menemukan  bahwa  faktor-faktor  tersebut antara  lain  pendidikan,  jenis  pekerjaan  yang  terkait dengan  kenelayanan  (misalnya  nelayan,  pedagang ikan), keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan, dan ketersediaan akses pendanaan untuk melaksanakan pekerjaan alternatif selain nelayan. Beberapa di antara faktor  tersebut  tidak  hanya  berpengaruh  dalam  upaya
penciptaan  pekerjaan  alternatif  di  kalangan  nelayan, akan  tetapi  juga  di  masyarakat  petani.  Winters,  dkk. (2009) mengemukakan bahwa pendidikan memberikan kemudahan bagi seseorang untuk berpindah pekerjaan dari  sektor  pertanian  ke  pekerjaan-pekerjaan  lain  di luar  sektor  tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai keberhasikannya,  para  pengelola  kegiatan  penciptaan pekerjaan alternatif perlu mempertimbangkan berbagai faktor di atas.
PELAKSANAAN KEGIATAN MATA PENCAHARIAN

## ALTERNATIF DI KOTA BATAM DAN KABUPATEN PANGKEP
Penduduk  di  wilayah  pesisir  Kota  Batam  dan Kabupaten  Pangkep  memiliki  ketergantungan  yang besar  terhadap  sumber  daya  laut.  Hal  ini  terlihat  dari mata pencaharian mayoritas penduduk bersumber dari sektor  perikanan  tangkap  (Noveria  &  Aswatini  2007; Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap sangat rentan terhadap perubahan  kondisi  cuaca,  khususnya  kondisi  ekstrim yang cenderung terjadi sekitar satu dekade terakhir.
Berdasarkan  hal  tersebut  terlihat  bahwa  situasi kerentanan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  dialami  oleh penduduk  di  pulau-pulau  kecil  dan  pesisir  di  kedua kabupaten  yang  dikaji  dalam  studi  ini  (Noveria  & Malamassam  2009;  Romdiati  &  Noveria,  2009; Noveria,  Harfina,  &  Malamassam,  2011).  Perubahan gelombang  laut  yang  cukup  ekstrim  sepanjang  tahun berpengaruh  pada  kesulitan  rumah  tangga  nelayan untuk  memperoleh  pendapatan  yang  stabil.  Di Kabupaten  Pangkep  (Desa  Mattiro  Bombang  dan Kelurahan  Pundatta  Baji),  nelayan  memperoleh pendapatan  yang  cukup  tinggi  hanya  pada  masa gelombang  tenang  dan  pancaroba.  Ketika  masa gelombang  laut  kuat  dan  cuaca  buruk,  jumlah  hari melaut  para  nelayan  berkurang  drastis  sehingga mengakibatkan  turunnya  pendapatan  nelayan. Kondisi sebaliknya  terjadi  pada  nelayan  di  Pulau  Abang  dan Pulau  Karas,  Kecamatan  Galang  Baru,  Kota  Batam yang  memperoleh  pendapatan  tertinggi  pada  masa gelombang  kuat.  Sementara  itu,  pada  musim gelombang  tenang  dan  pancaroba,  hasil  tangkapan mereka umumnya berkurang banyak sehingga berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga. Ketidakstabilan  pendapatan  rumah  tangga  para nelayan perikanan tangkap mengindikasikan pentingnya  penciptaan  mata  pencaharian  alternatif dalam rangka tetap menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kondisi  di  atas  mendorong  pentingnya  usaha penciptaan MPA di wilayah pesisir di Kota Batam dan Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan.  Seperti  yang dikemukakan  Noveria  &  Malamassam  (2009), penciptaan  dan  pemberdayaan  MPA  diperlukan  untuk membuka  kesempatan  bagi  masyarakat  nelayan  untuk memperoleh  tambahan  penghasilan  rumah  tangga. Tidak  seperti  aktivitas  perikanan  tangkap,  aktivitas MPA  diharapkan  dapat  memberikan  insentif  ekonomi bagi  rumah  tangga  nelayan  tanpa  terpengaruh perubahan cuaca ataupun gelombang laut.
Berbagai  kegiatan  MPA  telah  diinisiasi,  baik  oleh institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah maupun  pihak  masyarakat  secara  mandiri,  di  kedua lokasi  penelitian  ini.  Umumnya,  inisiatif  pelaksanaan kegiatan  MPA  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk pemberian  bantuan  modal  usaha  untuk  berbagai kegiatan  ekonomi  produktif,  serta  pelatihan  dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelatihan  dilaksanakan  pada  awal  pelaksanaan kegiatan,  sedangkan  bimbingan  teknis  diberikan selama  kegiatan  MPA  berlangsung.  Dalam  skema Coremap,  bantuan  modal  untuk  kelompok  kegiatan MPA  disalurkan  melalui  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  kabupaten  yang  bekerjasama  dengan  pihak lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  atau  organisasi non-pemerintah untuk pelatihan dan bimbingan teknis.
Kegiatan  MPA  dalam  skema  Coremap  diarahkan untuk  usaha  ekonomi  produktif,  baik  yang  berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan maupun non kelautan.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan,  kegiatan  MPA  yang  dapat  dibantu Coremap  adalah  usaha  produktif  dengan  bahan  baku sumberdaya  alam  yang  tersedia  di  lingkungan setempat. Secara umum, kegiatan dapat dibagi menjadi dua  kategori  yaitu  (1)  usaha  ekonomi  produktif  yang berbasis  kegiatan  di  wilayah  perairan  atau lautan;  dan (2) usaha ekonomi produktif yang berbasis kegiatan di wilayah  daratan.  Untuk  program  MPA  yang  terkait dengan  pengelolaan  sumberdaya  laut,  usaha  ekonomi produktif  yang  dilakukan  adalah  budidaya  perikanan (laut)  dengan  menggunakan  keramba  jaring  apung (KJA)  dan  keramba  jaring  tangkap  (KJT).  Sementara itu,  program  MPA  yang  berbasis  kegiatan  di  darat meliputi  usaha  ekonomi  produktif  di  sektor  pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan pariwisata.
Kegiatan  MPA  yang  diinisiasi  oleh  Coremap disyaratkan untuk dilakukan secara berkelompok, baik oleh  laki-laki  maupun  perempuan.  Jumlah  anggota kelompok  bervariasi,  antara  5-18  orang  (Romdiati  & Noveria,  2007).  Pembentukan  kelompok  difasilitasi oleh petugas lapangan Coremap, antara lain didasarkan pada  kesamaan  mata  pencaharian.  Karena  mayoritas
laki-laki  bekerja  sebagai  nelayan,  kelompok  laki-laki terdiri  dari  para  nelayan  dan  kegiatan  MPA  yang dilakukan  adalah  budidaya  perikanan  (laut)  dengan keramba  jaring  tancap  (KJT)  dan  keramba  jaring apung  (KJA).  Jenis  sumber  daya  laut  yang dibudidayakan  dalam  KJT  dan  KJA  adalah  ikan kerapu,  khususnya  kerapu  macan.  Sementara  itu, perempuan  terlibat  dalam  kegiatan  MPA  yang berorientasi  darat,  misalnya  pembuatan  kerupuk  ikan, kue-kue basah, perdagangan kelontong, dan peternakan ayam dengan skala rumah tangga.
Dukungan  terhadap  penciptaan  MPA  oleh  Coremap diwujudkan dalam berbagai bentuk bantuan. Salah satu di  antaranya  adalah  modal  usaha,  yang  diberikan dalam  jumlah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan kelompok,  melalui  penilaian  terhadap  proposal  yang diajukan  oleh  masing-masing  kelompok.  Untuk kegiatan budidaya perikanan di Kota Batam, misalnya, bantuan  modal  usaha  mencakup  penyediaan  bibit  dan alat serta pemberian uang pakan dan biaya operasional sampai  masa  panen.  Secara  keseluruhan,  jumlah  dana berkisar  sekitar  Rp.  10.000,000,-  sampai  dengan  Rp. 15.000.000,- (Romdiati dan Noveria, 2007). Kelompok-kelompok  MPA  di  luar  kegiatan  perikanan memperoleh  dana  bantuan  dengan  jumlah  yang  juga bervariasi,  misalnya  antara  Rp.  500.000,-  sampai dengan  Rp.  2.000.000,-  di  Kabupaten  Pangkep (Noveria,  Harfina,  &  Malamassam,  2011;  Noveria, Harfina,  Malamassan  &  Hidayati,  2011)  dan mencapai  sekitar  Rp.  5.000.000,-  di  Kota  Batam (Romdiati  dan  Noveria,  2007).  Bantuan  modal  yang diberikan  bersifat  dana  bergulir.  Oleh  karena  itu, semua  kelompok  harus  mengembalikannya  dengan cara  mencicil  kepada  pekerja  lapangan  Coremap, sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  disepakati.  Dana cicilan  dari  kelompok-kelompok  yang  ada  kemudian diberikan  kepada  kelompok  lain  yang  belum memperoleh bantuan.
Selain  modal  usaha,  bantuan  yang  diberikan  berupa pendampingan  oleh  tenaga  ahli.  Pendamping  bertugas untuk  memberikan  bimbingan,  baik  dalam  hal peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, peningkatan  pengetahuan  teknis  dalam  pelaksanaan kegiatan  MPA,  serta  keterampilan  pembukuan keuangan  kegiatan  MPA.  Adakalanya  kelompok- kelompok  yang  sudah  panen  juga  mendapat  bantuan dalam penjualan hasilnya.
Terdapat  perbedaan  karakteristik  dan  mekanisme pelaksanaan  kegiatan  pada  kelompok-kelompok  MPA di  Kota  Batam  dan  Kabupaten  Pangkep.  Di  Kota Batam,  semua  anggota  dalam  suatu  kelompok mengerjakan satu jenis pekerjaan secara kolektif yang merupakan  kegiatan  kelompok,  misalnya  budidaya
ikan kerapu dan membuat kerupuk ikan atau telur asin. Sebaliknya,  di  Kabupaten  Pangkep  anggota-anggota kelompok  mengerjakan  kegiatan  ekonomi  masing- masing  karena  dana  bantuan  modal  usaha  diberikan kepada  masing-masing  individu.  Artinya,  kelompok hanya  menjadi  wadah  untuk  penyaluran  dana, sementara  itu,  tidak  ada  pekerjaan  kolektif  yang dilakukan  oleh  semua  anggota  sebagai  suatu kelompok.
Selain  Coremap,  terdapat  pula  beberapa  kegiatan penciptaan  MPA  yang  dilaksanakan  oleh  instansi- instansi  pemerintahan  lainnya  melalui  berbagai program yang antara lain bertujuan untuk menanggulangi  kemiskinan.  Salah  satunya  adalah, bantuan  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat  (Kemenkokesra) melalui  program  PNPM  Mandiri.  Melalui  salah  satu kegiatannya  yaitu  SPP  (Simpan  Pinjam  Perempuan), program ini memberikan bantuan dana bergulir khusus untuk perempuan yang dapat digunakan sebagai modal usaha  ekonomi  produktif.  Khusus  di  wilayah  pulau- pulau  kecil  dan  pesisir,  dana  bantuan  dari  SPP  ini dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  MPA  rumah tangga  nelayan,  meskipun  secara  langsung  diberikan kepada  kelompok  perempuan.  Selain  itu,  terdapat bantuan  dari  Kementerian  Sosial  melalui  program Koperasi  Syariah  yang  juga  memberikan  bantuan pinjaman modal untuk usaha ekonomi produktif. Tidak hanya pemerintah pusat, pihak pemerintah daerah pun melakukan  inisiasi  penciptaan  mata  pencaharian alternatif.  Sebagai  contoh,  di  Kabupaten  Pangkep, pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Kelautan  dan Perikanan,  yang  juga  bekerjasama  dengan  pihak perguruan tinggi negeri di Kota Makassar, memberikan bantuan modal, alat dan bimbingan untuk budidaya  rumput  laut  dan  budidaya  ikan  hias.  Skema bantuan  ini  utamanya  diarahkan  untuk  menciptakan sumber  pendapatan  ekonomi  yang  tidak  merusak sumberdaya laut.

## KEGIATAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF:  FAKTOR  PENDUKUNG  DAN PENGHAMBAT
Seperti  telah  dikemukakan  sebelumnya,  program- program penanggulangan kemiskinan memiliki kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan  untuk  meningkatkan  kondisi  ekonomi masyarakat.  Kegiatan  yang  secara  langsung  berkaitan dengan peningkatan pendapatan adalah usaha ekonomi produktif.  Sub  bagian  ini  mendeskripsikan  faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan MPA.

## Faktor  Pendukung  Pelaksanaan  Kegiatan  Mata Pencaharian Alternatif
Menurut  Tobey  (2004),  terdapat  beberapa  hal  yang mendukung  suksesnya  penciptaan  dan  pemberdayaan kegiatan  MPA  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil.  Hal  pertama  adalah  adanya  bimbingan  teknis dan manajemen, baik dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan  lapangan.  Bimbingan  ini  sebaiknya tidak hanya diberikan pada awal program bantuan saja, namun  berlangsung  secara  berkelanjutan.  Hal  lain yang  perlu  diperhatikan  adalah  kegiatan  MPA  harus dapat  memberikan  insentif  ekonomi  yang  sama  atau bahkan  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan  kegiatan perikanan tangkap. Kedua, pemahaman yang menyeluruh  terhadap  beberapa  komponen  penting dalam  penciptaan  usaha  ekonomi  produktif  juga diperlukan  dalam  mendukung  suksesnya  pelaksanaan kegiatan  MPA.  Komponen-komponen  tersebut  antara lain  adalah  pasar  hasil  produksi,  pengetahuan mengenai  risiko  usaha,  akses  terhadap  kredit  mikro, aktivitas  yang  menjaga  kelestarian  lingkungan,  serta pemahaman mengenai heterogenitas kelompok masyarakat di suatu wilayah.
Salah  satu  kunci  sukses  seperti  yang  dikemukakan  di atas  dilaksanakan  dalam  kegiatan  MPA  Coremap. Seperti  telah  dikemukakan  pada  bagian  sebelumnya, bimbingan teknis dan pendampingan diberikan kepada kelompok-kelopok  penerima  bantuan  modal  untuk kegiatan MPA. Untuk kelompok budidaya ikan dengan KJT  dan  KJA,  bimbingan  teknis  diberikan  mulai  dari penempatan bibit sampai dengan pemanenan ikan.
Faktor  pendukung  lain  untuk  penciptaan  MPA  di kedua wilayah pesisir adalah ketersediaan sumberdaya manusia  yang  akan  melaksanakan  kegiatan  pekerjaan alternatif  tersebut.  Proporsi  penduduk  usia  produktif, baik di Kota Batam dan Kabupaten Pangkep, tergolong tinggi  (Noveria  &  Malamassam  2009;  Noveria, Harfina,  &  Malamassam,  2011).  Kondisi  ini mencerminkan  ketersediaan  angkatan  kerja  yang cukup  besar  sebagai  modal  penciptaan  lapangan  kerja alternatif di kedua wilayah ini. Meskipun secara umum tingkat  pendidikan  penduduk  di  wilayah  penelitian tergolong  rendah,  mayoritas  penduduk  setempat memiliki  pengetahuan  yang  memadai  mengenai pentingnya  upaya  pelestarian  sumber  daya  laut. Pemahaman  mengenai  hal  ini  menjadi  dasar  penting dalam  usaha  mengadvokasi  masyarakat  di  wilayah pesisir  mengenai  pentingnya  penciptaan  kegiatan MPA.
Selanjutnya, ketersediaan sarana prasarana yang dapat mendukung  pemasaran  produksi  kelompok  kegiatan MPA  di  kedua  wilayah  pesisir  ini  menjadi  faktor
pendukung lainnya. Meskipun terletak cukup jauh dari pusat  kota,  ketersediaan  sarana  transportasi  publik cukup  memadai  di  kedua  lokasi  penelitian.  Hal  ini memudahkan  untuk  membawa  produksi  ke  pasar (http://www.dkpkepri.info)  atau  sebaliknya,  pihak pembeli  datang  ke  lokasi  yang  menghasilkan  produk. Selain  itu,  penduduk  memiliki  akses  yang  cukup  baik terhadap  sarana  informasi  dan  komunikasi.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  akses  terhadap  siaran  televisi nasional serta jaringan telepon seluler yang tersedia di kedua  wilayah  pesisir  ini.  Ketersediaan  jaringan telepon seluler memudahkan penduduk untuk mengetahui  ketersediaan  pasar  serta  harga  komoditas yang mereka hasilkan.
Pangsa  pasar  yang  besar  bagi  produksi  budidaya perikanan  melalui  KJT  dan  KJA  menjadi  faktor pendukung  yang  juga  tidak  kalah  pentingnya.  Jenis ikan kerapu, khususnya kerapu macan yang dibudidayakan oleh kelompok KJT dan KJA di lokasi Coremap di Kota Batam memiliki prospek yang bagus di  pasar  luar  negeri  seperti  Singapura  dan  Hongkong (http://skpd.batamkota.go.id/kp2k). Hasil panen biasanya langsung dijual kepada pedagang penampung untuk selanjutnya dijual ke pasar dalam negeri maupun luar  negeri  (http://www.dkpkepri.info).  Harga  ikan kerapu  yang  tinggi  di  Singapura  menyebabkan kegiatan  budidaya  jenis  ikan  tersebut  sangat  diminati oleh penduduk di Kepulauan Riau, termasuk di Batam (Zakaria, tanpa tahun).
Selain  kegiatan  kenelayanan,  kegiatan  MPA  yang berpotensi  dikembangkan  di  wilayah  pesisir  adalah sektor  industri  rumah  tangga,  yaitu  pengolahan  hasil perikanan  tangkap.  Rumah  tangga  nelayan  umumnya telah  mengolah  sebagian  kecil  hasil  tangkapannya untuk  menjadi  kerupuk  ikan,  sambal  ikan,  ikan  asin, ataupun  ikan  asap.  Hasil  produksi  industri  rumah tangga  ini  umumnya  didistribusikan  secara  terbatas. Kemampuan pengolahan komoditas perikanan, walaupun  masih  terbatas,  dapat  menjadi  modal  dasar dalam pengembangkan sumber ekonomi alternatif.
Untuk  pengembangan  MPA  di  bidang  pertanian, khususnya  di  Kota  Batam,  potensi  pengolahan sumberdaya  pertanian  masih  cukup  besar.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  kondisi  ketersediaan  lahan  pertanian yang  masih  cukup  luas  di  wilayah  ini.  Pulau  Abang kecil  yang  menjadi  salah  satu  lokasi  Coremap, misalnya,  memiliki  40  persen  lahan  dengan  topografi datar-berombak  dari  total  luas  sekitar  6,003  km2 (regional.coremap.or.id). Lahan dengan kondisi topografi  tersebut  sesungguhnya  dapat  dimanfaatkan untuk  kegiatan  pertanian,  misalnya  menanam  sayur- sayuran serta buah-buahan. Namun dalam kenyataannya,  lahan  potensial  tersebut  diterlantarkan
oleh  masyarakat.  Situasi  ini  sangat  berbeda  dengan kondisi  di  Desa  Mattiro  Bombang  di  Kabupaten Pangkep yang tidak lagi memiliki lahan pertanian yang memadai untuk dikelola karena hampir semua wilayah pulau sudah dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk.

## Aspek  Sosial  Budaya:  Faktor  penghambat  kegiatan MPA
Meskipun  telah  memperlihatkan  hasil  yang  positif, program  MPA  tidak  terlepas  dari  hambatan.  Berbagai hambatan  muncul,  baik  akibat  faktor  alam,  kendala teknis  yang  berpengaruh  terhadap  aktifitas  ekonomi maupun  karena  faktor  manusia  yang  menerima bantuan. Kendala teknis bisa diatasi melalui pemberian pendampingan/bimbingan  teknis  dalam  menjalankan aktifitas  ekonomi  dan  kendala  alam  diatasi  dengan melakukan  berbagai  penyesuaian  terhadap  kondisi alam.  Selanjutnya,  hambatan  yang  berasal  dari  faktor manusia,  khususnya  karena  sikap  dan  kebiasaan  serta pandangan  terhadap  kegiatan  MPA,  hanya  dapat diatasi  melalui  perubahan  sikap,  kebiasaan,  dan pandangan  mereka.  Upaya  ini  sulit  dilakukan  dalam waktu  singkat.  Diperlukan  waktu  yang  lama  serta pendekatan  khusus  agar  dapat  merubah  sikap, kebiasaan, dan pandangan yang sudah lama dilakukan dan  dianut.  Kendala  yang  muncul  akibat  faktor manusia,  terutama  sikap  dan  kebiasaan  menjadi fokus bahasan pada subbagian ini.
Berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  menghambat pelaksanaan  kegiatan  MPA,  hasil  penelitian  di  kedua lokasi  memperlihatkan  beberapa  kecenderungan  yang sama.  Salah  satunya  adalah  kebiasaan  dalam melakukan  aktifitas  ekonomi.  Masyarakat  di  kedua lokasi  kebanyakan  adalah  nelayan  yang  terbiasa bekerja  sendiri  atau  bersama-sama  dengan  satu  atau dua orang yang pada umumnya adalah anggota rumah tangga  mereka.  Bekerja  dalam  kelompok  besar, misalnya  10  orang  yang  tergabung  dalam  kelompok KJA  dan  usaha  industri  rumah  tangga  merupakan  hal yang  sangat  jarang  atau  bahkan  tidak  pernah dilakukan. Akibatnya, aktifitas ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok sulit dilaksanakan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  narasumber di  lokasi  penelitian  diketahui  bahwa  kerja  kelompok hanya  terlaksana  pada  awal  kegiatan,  misalnya  saat membuat  dan  memasang  karamba.  Setelah  itu,  hanya satu  atau  dua  orang  yang  ikut  bekerja  sampai  panen. Bahkan,  pada  salah  satu  kelompok  KJA  di  Kelurahan Pulau  Abang  (Kota  Batam),  hanya  ketua  kelompok yang  terus  bekerja  dan  terpaksa  membayar  orang  lain yang  bukan  anggota  kelompok  untuk  membantu,
misalnya  memberi  makan  ikan  yang  dibesarkan  serta membersihkan  karamba.  Hal  ini  dikemukakan  oleh seorang  narasumber (bapak  S, ketua  salah  satu kelompok  KJA  di  Kelurahan  Pulau  Abang)  seperti kutipan berikut,
Selama  ini  cuma  Bapak  sendiri  yang  kerja. Waktu  dulu  pasang  keramba  memang  kita bekerja sama-sama satu kelompok, tapi lama- lama mulai ada yang diam-diam tidak datang kerja.  Ada  juga  yang  bilang  ndak  jadi anggota kelompok lagi. Akhirnya Bapak suruh orang  untuk  urus,  kasih  makan  ikan  dan bersih-bersih  karamba.  Orang  itu  dikasih upah.
Kenyataan  di  atas  tidak  sejalan  dengan  prinsip  kerja yang telah disepakati sejak awal, yaitu seluruh anggota kelompok  KJA  bekerja  bersama-sama  sampai  panen. Hasil  panen  kemudian  dibagi  bersama-sama,  setelah menyisihkan  jumlah  yang  akan  digunakan  untuk modal usaha selanjutnya dan yang harus dikembalikan ke  penyelenggara  Coremap. 6 Namun,  keberhasilan yang  dicapai  oleh  salah  satu  kelompok  di  atas kemudian menumbuhkan motivasi di kalangan nelayan lainnya untuk melakukan kegiatan yang sama. Setelah itu, ada kelompok yang sebelumnya tidak melanjutkan aktifitas, akan melaksanakan kembali kegiatan mereka, sebagaimana  dikemukakan  oleh  narasumber  yang sama.
…  setelah  Bapak  panen  terus  orang-orang liat..ooh  bisa  juga  dapat  uang  ya.  Akhirnya mereka jadi bersemangat untuk kerja karamba lagi. Ini ada yang bilang mau usaha kelompok  lagi.  Jadi  mereka  harus  liat  bukti dulu, baru mau bekerja…
Kondisi  yang  sama  juga  dihadapi  oleh  kelompok perempuan  pembuat  kerupuk  ikan  dan  pembuat  telur asin.  Keterlibatan  anggota  sangat  tidak  menentu  dan dipengaruhi  oleh  aktifitas  dan  kepentingan  mereka  di rumah  masing-masing.  Anggota  kelompok  biasanya meninggalkan  pekerjaan  di  kelompok  jika  mereka sedang  sibuk  dengan  urusan  rumah  tangga.  Pekerjaan kelompok  selanjutnya  menjadi  tanggung  jawab  ketua kelompok,  sehingga  tidak  terelakkan  menimbulkan kesan  bahwa  usaha  ekonomi  yang  dilakukan  oleh ketua kelompok adalah kegiatan individu.
6 Bantuan modal usaha untuk kegiatan MPA diberlakukan sebagai “hutang”  dan  harus  dikembalikan  kepada  penyelenggara Coremap di tingkat desa/kelurahan. Dana pengembalian tersebut kemudian  digulirkan  kepada  kelompok  lainnya.  Jika  usaha  KJA dan  pembayaran  “hutang”  berjalan,  maka  akan  makin  banyak kelompok  dalam  masyarakat  yang  bisa  menerima  manfaat  dari kegiatan MPA. Hal ini pada gilirannya menciptakan sumber mata pencaharian  baru  bagi  masyarakat,  di  samping  juga  mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya laut.
Masih  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi, salah  satu  penghambat  dalam  pelaksanaan  MPA adalah  lamanya  waktu  tunggu  untuk  mendapatkan hasil  pekerjaan.  Tidak  seperti  kegiatan  melaut  yang bisa  memperoleh  hasil  secara  cepat,  pekerjaan- pekerjaan  yang  termasuk  kegiaan  MPA  memerlukan waktu  tertentu  untuk  memperoleh  hasil.  Sebagai contoh,  ikan  yang  dibesarkan  di  KJA  pada  umumnya dipanen  9  bulan  setelah  bibit  dimasukkan  dalam karamba.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  kalangan mereka  yang  melakukan  kegiatan  MPA  di  bidang pertanian, seperti yang menaman sayuran. Masa panen sayuran  sekitar  3  bulan  juga  dirasakan  lama  oleh keluarga  nelayan  karena  mereka  terbiasa  memperoleh uang tunai secara cepat, yaitu langsung setelah pulang melaut.  Pada  umumnya  mereka  berkeberatan  dengan cara  kerja  seperti  budidaya  ikan  dengan  KJA  serta bertanam  sayuran  ini.  Akibatnya,  mereka  tetap menjadikan  kegiatan  menangkap  ikan  di  laut  sebagai pekerjaan utama dan meninggalkan kegiatan MPA.
Secara  konsep,  kegiatan  MPA  yang  diperkenalkan Coremap  (serta  program-program  penanggulanan kemiskinan  lainnya  di  daerah  kepulauan  dan  pesisir) bertujuan  untuk  mengurangi  tekanan  terhadap  sumber daya  laut.  Kegiatan  tersebut  sesungguhnya  tidak dimaksudkan  untuk  menggantikan  atau  menghentikan sama  sekali  kegiatan  melaut  di  kalangan  nelayan. Dengan  MPA,  aktifitas  melaut  diharapkan  dapat dikurangi,  yang  pada  gilirannya  berpengaruh  positif terhadap  kelangsungan  hidup  sumber  daya  laut.  Akan tetapi,  keinginan  kuat  untuk  memperoleh  uang  secara cepat  menyebabkan  para  nelayan  menerima  bantuan kegiatan  MPA  tidak  mengurangi  intensitas  pekerjaan menangkap  ikan  di  laut.  Oleh  karena  itu,  untuk mencapai tujuan dari kegiatan MPA, diperlukan waktu yang  lama  agar  perilaku  dan  pandangan  masyarakat dalam memperoleh penghasilan bisa berubah.
Satu  hal  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam menghambat  pelaksanaan  kegiatan  MPA  adalah pandangan/penerimaan  masyarakat  terhadap  bantuan yang  diberikan.  Di  kalangan  masyarakat  di  lokasi penelitian  di  Pangkep,  dikenal  istilah  “uang  mati” untuk  bantuan  dana  usaha  ekonomi  produktif  yang dikucurkan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan (Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011). Artinya,  uang  yang  telah  diterima  merupakan pemberian  dari  pemerintah  atau  penyelenggara kegiatan  tanpa  harus  dikembalikan  lagi.  Padahal, menurut  konsepnya  uang  yang  diterima  harus diperlakukan sebagai “hutang” yang harus dikembalikan untuk selanjutnya bisa pula dimanfaatkan  bagi  penerima  bantuan  yang  lain. Dengan demikian, semakin banyak anggota
masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan  untuk  modal kegiatan ekonomi.
Anggapan  bahwa  dana  bantuan  untuk  kegiatan  MPA adalah  “uang  mati”  juga  menyebabkan  sebagian penerimanya  memanfaatkan  bantuan  tersebut  bukan untuk  kegiatan  ekonomi  produktif.  Hasil  penelitian  di Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  bahkan menemukan  bahwa  ada  penerima  yang  menggunakan dana  bantuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari (Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011). Akibatnya, kegiatan  penciptaan  MPA  tidak  memunculkan  mata pencaharian alternatif bagi penerimanya. Khusus untuk kegiatan MPA Coremap, kenyataan di atas diperburuk dengan  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  bagi  mereka yang  tidak  mengembalikan  dana  bantuan.  Hal  ini memberikan  pengaruh  negatif  bagi  mereka  yang  telah mengembalikan  pinjaman.  Dengan  pertimbangan bahwa  tidak  ada  sanksi  bagi  mereka  yang  tidak mengembalikan  pinjamannya,  sebagian  penerima bantuan yang terbiasa mengembalikan pinjaman secara teratur juga menghentikan pengembaliannya (wawancara  dengan  salah  seorang  ibu,  pengelola kegiatan  MPA  di  Pangkep).  Konsekuensinya,  dana MPA  tidak  bisa  digulirkan  kepada  kelompok  yang lain.
Berbeda  dengan  Coremap,  kegiatan  simpan  pinjam untuk  usaha  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  PNPM Mandiri  berjalan  dengan  lancar.  Para  penerima bantuan  mengembalikan  pinjaman  dengan  teratur, terutama  karena  program  ini  memberikan  sanksi  yang tegas bagi daerah-daerah yang tidak lancar pengembalian  dana  simpan  pinjamnya. 7 Dengan semikian,  tidak  mengherankan  jika  kegiatan  SPP  dari PNPM Mandiri bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama.

## KESIMPULAN
Upaya-upaya  untuk  menanggulangi  kemiskinan  telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama, terbukti dari banyaknya  program  sejenis  yang  telah  dilakukan. Beberapa  di  antara  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam program  penanggulangan  kemiskinan  menunjukkan keberhasilan,  misalnya  dari  peningkatan  pendapatan penduduk  yang  menjadi  target  program.  Namun,  ada pula yang tidak berhasil mencapai tujuannya, misalnya kegiatan  MPA  yang  pada  umumnya  menumbuhkan
7 Daerah-daerah yang memiliki tunggakan cicilan dana SPP diberi sanksi  berupa  tidak  dicairkannya  dana  untuk  pembangunan infrastruktur  pada  tahun  berikutnya.  Aturan  ini  menjadi pendorong utama bagi pengembalian cicilan SPP.
usaha-usaha ekonomi produktif yang berbasis kelompok.
Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai  faktor  (pendukung  dan  penghambat)  yang berpengaruh  terhadap  keberhasilan  kegiatan  MPA  di lokasi  penelitian.  Salah  satu  faktor  penghambat  yang memerlukan  waktu  relatif  lama  untuk  mengatasinya adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena  itu,  pendekatan  sosial  budaya  menjadi  penting dilakukan sebelum kegiatan MPA diluncurkan di suatu masyarakat.  Hal  ini  antara  lain  dilakukan  untuk merubah cara pandang masyarakat mengenai kegiatan- kegiatan  yang  dapat  menghasilkan  pendapatan  rumah tangga.  Masyarakat  perlu  diberi  pemahaman  bahwa usaha ekonomi tidak hanya dilakukan secara individu, melainkan juga bisa secara berkelompok.
Kegiatan  penciptaan  MPA  sesungguhnya  tidak  hanya berupa  pemberian  bantuan  modal  usaha  serta bimbingan  teknis  semata.  Perlu  pula  upaya  untuk merubah  kebiasaan  dan  pandangan  masyarakat terhadap sistim kerja yang hendak diperkenalkan. Oleh karenanya, kegiatan MPA tidak semata-mata menciptakan  usaha  ekonomi  baru,  namun  juga memerlukan transformasi perilaku ekonomi masyarakat  setempat.  Pada  kasus  di  kedua  lokasi penelitian, membiasakan bekerja dalam kelompok dan memperoleh  hasil  kerja  setelah  menunggu  selama waktu  tertentu  merupakan  perubahan  sosial  yang diperlukan  agar  kegiatan  MPA  mencapai  hasil  yang optimal.
Berdasarkan  kenyataan  di  atas,  hal  utama  yang  perlu disadari  sebelum  melakukan  inisiasi  kegiatan  MPA adalah  pentingnya  pemahaman  yang  menyeluruh mengenai  kondisi  sosial  ekonomi  dan  budaya masyarakat di wilayah pesisir. Para pengelola program perlu  memahami  kondisi  sosial,  termasuk  kebiasaan dan  pandangan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dalam penciptaan  MPA.  Dengan  pemahaman  mengenai kondisi  sosial  budaya  masyarakat  yang  menjadi kelompok  target,  para  pengelola  dapat  merencanakan berbagai  upaya  untuk  mendukung  keberhasilan program.
Upaya-upaya  tersebut  meliputi  berbagai  bentuk aktifitas.  Pada  awalnya  adalah  sosialisasi  untuk memberikan  pemahaman  mengenai  manfaat  kegiatan ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan  ini  selanjutnya  diikuti  dengan  pelaksanaan kegiatan  percontohan  untuk  bekerja  dalam  kelompok. Untuk  itu,  sebelum  program  dilaksanakan,  perlu dibentuk  (satu  atau  dua)  kelompok  contoh  dengan
mekanisme  kerja  sesuai  dengan  yang  direncanakan dalam  program.  Pelaksanaan  kegiatan  kelompok contoh  tersebut  dimonitor  dengan  cermat,  paling sedikit selama masa satu siklus produksi. Keterlibatan pemimpin masyarakat, formal maupun informal dalam pemantauan kegiatan kelompok contoh sangat diperlukan.  Keberhasilan  kelompok  contoh  menjadi bukti  nyata  bahwa  kegiatan  ekonomi  dapat  dilakukan dengan mekanisme kerja kelompok. Dengan demikian, diharapkan  masyarakat  dapat  mengubah  cara  kerja yang  selama  ini  mereka  praktekkan  dalam  kegiatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappenas.  1994. Kaji  Tindak  Program  IDT  1994-1997 .
Jakarta: Bappenas.
Brugere,  C.,  Holvet,  K,  &  Allison,  E.  2008. Livelihood Diversification  in  Coastal  and  Inland  Fishing Communities: Misconceptions, Evidence and
Implications  for  Fiseheries  Management .  Working Paper, Sustainable Fisheries Livelihood Programme (SFLP). Rome, FAO/DFID.
Dahuri, Rokhmin. 2012. Akar Masalah Kemiskinan Nelayan dan
Solusinya.
http://rokhmindahuri.info/2012/10/10/akar- masalah-kemiskinan-nelayan-dan-solusinya/. diunduh tanggal 10 Oktober 2015.
Harris, Alasdair. 2007. “To Live with the Sea” Development of the Velondriake Community-Managed Protected Area Network, Southwest Madagaskar . Madagaekar Conservation & Development, Volume 2, Issue 2, hal. 43-49.
http://skpd.batamkota.go.id/kp2k/2014/10/08/info-tanjung- riau-panen-kerapu/.  Info;  Tanjung  Riau  Panen Kerapu. diunduh tanggal 10 November 2015.
http://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-
document/35266/files/17152-01-phi-ppar.pdf.
Program  Performance  Audit  Report  on  the Fisheries  Sector  Program  in  the  Philippines . diunduh tanggal 11 November 2015.
http://www.dkpkepri.inf0. Budidaya  Perikanan  Kota Batam  Budidaya  Laut .  diunduh  tanggal  10 November 2015.
http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka- ekonomi-makro/kemiskinan/item301. Kemiskinan di Indonesia . diunduh tanggal 11 November 2015.
http://www.pnpm- perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=1. diunduh tanggal 17 November 2014.
http://www.pnpm- perdesaan.or.id/?page=news&topic=Pembangunan &id=321. Bangun Jembatan, Menguak
Keterisolasian.  diunduh  tanggal  17  November 2014.
http://www.pnas.org/content/110/6/2076.full.pdf. Income diversification  and  risk  for  fishermen  Stephen Kasperskia and Daniel S. Holland. diunduh tanggal 10 November 2015.
http://regional.coremap.or.id/downloads/KONDISI_GEOG RAFIS.pdf. Kondisi Geografis. diunduh tanggal 17 November 2015.
Ifejika,  P.I,  E.N.  Belonwu,  Y.Y.  Malogwi,  A.O.  Odunuga, dan  A.A.  Mbah.  2013.  “Emerging  Income Generating  Activities  of  Fisherfolk  in  Riverine Communities  of  Niger  State,  Nigeria”. Journal  of Fisheries and Aquatic Science , 2013/DOI:10.3923/jfes.2013.
Ireland,  C.  2004. Alternative  sustainable  livelihoods  for coastal  communities:  A  review  of  experience  and experience  and  guide  to  best  practice .  Somerset: theIDLgroup.
Noveria  M.  &  Aswatini.  2007. Kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  di  lokasi  COREMAP  II:  Kelurahan Karas Kota Batam. Jakarta: CRITC – LIPI.
Noveria  M.  &  Malamassam,  M.A.,  2009. Perkembangan pendapatan  masyarakat  di  lokasi  COREMAP  II: Pulau Abang Kota Batam . Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI & COREMAP.
Noveria  M.,  Harfina,  D.  &  Malamassam,  M.A.,  2011.
Pelestarian  terumbu  karang  berbasis  masyarakat: Suatu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan. Jakarta:  PT.  Leuser  Cita  Pustaka  &  COREMAP- LIPI.
Noveria, M., Harfina, D, Malamassam, M.A. & Hidayati, I. 2011. Program  Rehabilitasi  dan  Pengelolaan Terumbu  Karang  di  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan.  Dampak  Sosial  Ekonomi  Terhadap Masyarakat .  Jakarta:  PT  Leuser  Cita  Pusaka  & COREMAP-LIPI.
Olale,  Edward,  Spencer  Henson  dan  John  Cranfield.  2010. “ Determinants  of  Income  Diversification  among Fishing Communities in Western Kenya”. Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural &  Applied  Economics  Association  2010  AAEA, CAES,  &  WAEA  Joint  Annual  Meeting ,  Denver, Colorado, July 25-27, 2010.
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/61259/2/Det erminants%20of%20ID%20paper%20-AAEA.pdf. diunduh tanggal 10 November 2015.
Olale,  Edward  &  Henson,  Spencer.  2013.  “ The  impact  of income  diversification  among  fishing  communities in Western Kenya”. Food Policy , 43, hal. 90-99.
Partinah,  Tri  Lisiani,  Dora  Marinova,  &  Laura  Stocker. 2011.  “Empowering  Women  Through  Income Generating  Projects:  Evidence  from  Indonesia”. Paper dopresentasikan pada International Community  Development  Conference ,  Rotorua, New Zealand, April 2011.
Project Appraisal Document. COREMAP II 2005.
Romdiati, H. & Noveria, M. 2007. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  di  Lokasi  Coremap  II  Desa  Pulau Abang,  Kota  Batam.  Hasil  BME. Jakarta:  CRITC- LIPI.
Tavida, A.A., Adebayo. A.A., Galtima, M., Raji, A., Jimme, M. & John, C.T. 2011. “ Livelihood  Strategies  and Rural  Income:  The  Case  of  Fishing  Communities in  Kainji  Lake  Basin  Nigeria”. Agricultural Journal , Volume 5, Issue 5, hal. 259-263.
Tobey,  J.  2003.  Coastal  management  and  poverty alleviation, dalam S.B. Olsen (ed). Crafting coastal governance  in  a  changing  world .  Coastal
Management  Report  No.  2241.  Rhode  Island: Coastal Resource Management Program.
United  Nations.  2015. Global  Sustainable  Development
Reports. 2015 Edition. https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdrepo rt/2015. diunduh tanggal 20 Agustus 2015.
Winters,  Paul  dkk,.  2009.  “Asstes,  Activities  and  Rural Income Generation: Evidence from a Multicountry Analysis”. World Development . Vol. 37, No. 9, hal. 1435-1452.
World Bank. 2006. Making the New Indonesia Work for the Poor . Jakarta: the World Bank Office.
www.bps.go.id.  Jumlah  Penduduk  Miskin,  Presentase Penduduk  Miskin,  dan  Garis  Kemiskinan,  1970- 2013. diunduh tanggal 17 November 2015.
Zakaria,  Buchari.  Tanpa  tahun. WBL/85/WP  -  17 Budidaya Laut dan Kemungkinan Pengembangannya di Propinsi Riau . http://www.fao.org/docrep/field/003/ab882e/AB88
2E17.htm. diunduh tanggal 10 November 2015.