Widy  Cahyani  Mega  Mahardika,  Bintoro  Wardiyanto,  Antun  Mardiyanta  (2023)  Best  Practice  Program Pengelolaan  Sampah  Terpadu  di  Kabupaten  Lamongan, (8)  10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## BEST  PRACTICE  PROGRAM  PENGELOLAAN  SAMPAH  TERPADU  DI KABUPATEN LAMONGAN
Widy Cahyani Mega Mahardika, Bintoro Wardiyanto, Antun Mardiyanta Universitas Airlangga E-mail: widycahyanimegamahardika@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  melihat  dan  menganalisis  best  practice  dalam  program pengelolaan  sampah  terpadu  Sampahku  Tanggung  Jawabku  di  Kabupaten Lamongan. Permasalahan yang terjadi adalah tingginya volume timbulan sampah dan  masa  guna  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  Tambakrigadung  Kabupaten Lamongan. Teori yang digunakan adalah best practice dari United Nations Habitat dengan  indikator:  dampak,  kemitraan,  keberlanjutan,  kepemimpinan  dan pemberdayaan  masyarakat,  inovasi  dalam  konteks  lokal  dan  dapat  di  transfer, kesetaraan  gender  dan  pengecualian  sosial.  Sedangkan  metode  yang  digunakan adalah metode penelitian kualitatif degan tipe penelitian menggunakan deskriptif. Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Kabupaten  Lamongan.  Informan  penelitian  ini bersumber  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lamongan,  Tempat Pengolahan  Sampah  Terpadu  (TPST)  Samtaku  Lamongan,  dan  Tempat Pembuangan  Akhir  (TPA)  Tambakrigadung.  Data  yang  dikumpulkan  diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa  program  pengelolaan  sampah  terpadu  Samtaku  Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya program telah memenuhi semua kriteria best practice yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer, kesetaraan gender dan pengecualian sosial.
Kata Kunci: Best Practice, Pengelolaan Sampah, TPST, Samtaku.

## Abstract
This study aims to see and analyze best practices in the integrated waste management program  Sampah  ku  Responsibilityku  in  Lamongan  Regency.  The  problem  that occurs  is  the  high  volume  of  waste  generation  and  the  useful  life  of  the Tambakrigadung  Landfill  (TPA),  Lamongan  Regency.  The  theory  used  is  best practice  from  United  Nations  Habitat  with  indicators:  impact,  partnership, sustainability,  community  leadership  and  empowerment,  innovation  in  local  and transferable contexts, gender equality and social exclusion. While the method used is  a  qualitative  research  method  with  a  type  of  research  using  descriptive.  The location of this research is in Lamongan Regency. The informants for this research were  sourced  from  the  Lamongan  Regency  Environmental  Office,  the  Samtaku Lamongan  Integrated  Waste  Treatment  Site  (TPST),  and  the  Tambakrigadung
Landfill  (TPA).  The  collected  data  were  obtained  through  in-depth  interviews, observations and document studies. The results of this study show that the Samtaku integrated waste management program in Lamongan Regency is running well. In its implementation,  the  program  has  met  all  best  practice  criteria,  namely  impact, partnership, sustainability, community leadership and empowerment, innovation in the local context and transferable, gender equality and social exclusion.
Keywords: Best Practice, Waste Management, TPST, Samtaku.

## Pendahuluan
Lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan manusia (Utina, 2015). Hal tersebut dikarenakan segala aktivitas demografi, sosial dan ekonomi merupakan salah satu bagian integral dari lingkungan yang saling terhubung dan saling  berinteraksi.  Manusia  membutuhkan  lingkungan  sebagai  tempat  untuk memperoleh  sumber  daya  alam  yang  dapat  diambil  manfaatnya  (Pongtuluran,  2015). Kondisi  lingkungan  sangat  dipengaruhi  oleh  pola  produksi  dan  konsumsi  manusia. Semakin tinggi pertumbuhan manusia, maka semakin tinggi pula produksi dan konsumi. Hal terssebut mengakibatkan semakin tinggi residu yang dihasilkan.
Pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa, meningkat sebanyak 32,56 juta jiwa dari tahun 2010 (BPS 2020). Selain itu, meingkatnya jumlah penduduk juga berpengaruh pada semakin terbatasnya ruang terbuka hijau, area resapan air, persawahan, hutan lading bahkan hutan lindung akibat area tersebut berubah menjadi area tempat tinggal.
Hal  ini  dapat  menyebabkan  rusaknya  keseimbangan.  Permasalahan  lingkungan khususnya besarnya jumlah sampah belakangan ini mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar sampah domestik masih bermuara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan, kapasitas TPA, di kota-kota besar sudah semakin penuh dan tidak mudah untuk mencari lahan untuk membangun TPA baru.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa pada tahun 2021 total  timbulan  sampah  yang  dihasilkan  200  kabupaten/kota  di  Indonesia  mencapai 41.230.997.89  ton.  Dengan  rincian  sampah  yang  terkelola  sebanyak  40.06%  atau 16.517.490,24ton pertahun. Sebanyak 12,83% atau 5.288.441, 98ton berhasil dikurangani dan  27.23%  atau  11.229.048,  45ton  sampah  yang  ditangani.  Sedangkan  59.94%  atau 24.713.507,  47ton  sisanya  merupakan  sampah  yang  tidak  terkelola  dengan  baik. Timbulan  sampah  tersebut  terdiri  dari  beberapa  jenis.  Diantaranya  adalah  sampah  sisa makanan, kayu, ranting, daun, kertas/karton, plastic, karet, kulit, kain kaca, logam dan lainnya.
Data  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tahun  2021  menunjukan bahwa penyumbang sampah terbanyak berasal dari sisa makanan yang terbuang sebanyak 26,9%. Kemudian disusul dengan sampah plastik sebanyak 15,5%. Sampah kertas dan karton sebanyak 12.4%. Sampah kayu, ranting dan daun sebanyak 12.2%. Sampah logam
sebanyak  7.5%.  Sampah  kaca  dan  kain  masing-masing  menyumbang  7.1%  sampah. Sampah  karet  atau  kulit  sebanyak  3,6  persen.  Serta  7.8%  sisanya  merupakan  sampah- sampah lainnya.
Sampah-sampah tersebut berasal dari berbagai macam sektor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan beberapa sektor yang menyumbang timbulan sampah pada tahun 2021, diantaranya adalah sektor rumah tangga, perkantoran, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik, kawasan dan lainnya.
Sampah-sampah  tersebut  berasal  dari  sumber  data  berbeda.  Sebanyak  45.9% sampah dihasilkan dari rumah tangga. Kemudian disusul dengan sampah yang dihasilkan oleh  pasar  tradisional  sebanyak  22.7%.  Sampah  kawasan  menyumbang  9.2%  dari keseluruhan  produksi  sampah.    Pusat  perniagaan  menyumbang  8.1%  sampah.  Sector perkantoran  dan  fasilitas  publik  menyumbang  masing-masing  6%  persen.  Serta  2% sisanya disumbang sector lain.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  penyumbang  sampah  terbesar  berasal  dari sampah rumah tangga. Pada dasarnya pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2008.  Dalam  pasal  22  UU  No.  18  Tahun  2008 mengatakan bahwa penanganan sampah yang harus dilaksanakan pemerintah kota atau kabupaten adalah: a) Pemilahan dalam pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah. b) Pengumpulan dalam bentuk pengembalian dan  pemindahan  sampah  dari  sumber  sampah  ke  tempat  penampungan  sementara  atau pengelolaan  sampah  terpadu.  c)  Pengangkutan  dalam  bentuk  membawa  sampah  dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah semetara atau dari tempat pengelolaan sampah  terpadu  menuju  ke  tempat  pemrosesan  akhir.  d)  Pengelolaan  sampah  dalam bentuk  merubah  karakteristik,  komposisi,  dan  jumlah  sampah.  e)  Pemprosesan  akhir sampah  dalam  bentuk  pengembalian  sampah  dan  atau  residu  hasil  pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Masalah  pengelolaan  sampah  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara masyarakat  dan  pemerintah  (Wasslawa,  2018).  Masyarakat  harus  ikut  berperan  aktif dalam  mengelola  sampah  yang  dihasilkan  sebelum  dibuang  ketempat  pembuangan sampah.  Sedangkan  pemerintah  memiliki  wewenang  untuk  membuat  kebijakan  yang tepat dalam penelolaan sampah. Selama ini terdapat dua model umum yang digunakan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, yaitu urugan dan tumpukan.
Model  urugan  bisa  diartikan  dengan  membuang  sampah  sampah  pada  sebuah lembah  atau  cekungan  tanpa  memberikan  perlakuan  khusus  terlebih  dahulu.  Namun model ini bisa dilakukan dengan catatan pemilihan lokasi yang tepat serta volume sampah tidak terlalu besar. Model tumpukan membutuhkan unit saluran air buangan, pengolahan air  buangan  (leachate),  dan  pembakaran  gas  metan  (flare).  Namun  pada  prakteknya kebanyakan  daerah  yang  menerapkan  model  ini  hanya  menggunakan model  tumpukan yang dilengkapi dengan saluran air buangan, tetapi tidak memiliki unit pengelolaan air buangan.
Pengelolaan sampah dengan menggunakan urugan dan tumpukan yang digunakan selama  ini  belum  mampu  menyelesaikan permasalahan  sampah  saat  ini  (Kahfi,  2017). Dalam  menangani  permasalahan  sampah  yang  ada,  keterlibatan  seluruh  stakeholder, khususnya pemerintah daerah, sangat diperlukan. Adanya desentralisasi mempermudah daerah-daerah untuk membuat inovasi kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi  sosial  budaya  masyarakat  di  daerah  tersebut  (Agustino,  2008).  Sehingga, kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal. Beberapa daerah memiliki inovasi yan dikembangkan dalam mengatasi masalah sampah, salah satunya Kabupaten Lamongan.
Kabupaten  Lamongan  memiliki  inovasi  program  yaitu  Sampahku  Tanggung Jawabku (Samtaku), merupakan pengelolaan sampah pertama di Indonesia yang memiliki skema  kemitraan  dengan  menggunakan  teknologi  berstandart  inernasional.  Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah.
Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah, mulai  dari  perencanaan,  pembangunan,  pengoprasian,  pemeliharaan  serta  pemantauan dan  evaluasi  sistem  pengelolaan  sampah  yang  dijalankan.  Melalui  program  Samtaku, Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan  publik khususnya pada bidang pengelolaan sampah.
Selain  itu,  melalui  program  ini  pemerintah  berupaya  untuk  melestarikan lingkungan  dan  meningkatkan  nilai  ekonomi  sampah,  sesuai  dengan  aturan  Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016.  Program Samtaku merupakan inovasi pola pengelolaan  sampah  yang  memiliki  5  prinsip  sekaligus.  Hal  inilah  yang  membuat Samtaku  berbeda  dengan  inovasi  pengelolaan  sampah  di  kabupaten  lain  yang  masih dilakukan secara parsial.
Adapun 5 prinsip Samtaku tersebut  yaitu: 1) Kemitraan (kerjasama Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pihak swasta sebagai penyedia teknologi serta pendamping masyarakat  dalam  forum  sampah  kota  Lamongan  sebagai  mitra  dalam  pengelolaan sampah  (aspek  pemberdayaan  masyarakat).  2)  Teknologi  unggulan  berkapasitas  tinggi standart internasional memiliki akreditasi Verra. 3) Dilengkapi dengan wahana edukasi pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat, fasilitas ini meliputi fasilitas studi 3R (reduce, reuse dan recycle). 4) Pengelolaan sampah lebih terukur dan dekat dengan masyarakat. 5) Sistem  pengelolaan  sampah  yang  mampu  menekan  biaya  operasional pengelolaan sampah.
Program  pengelolaan  sampah  terpadu  Samtaku  meraih  anugerah  penghargaan Top 30 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur tahun 2021. Salah satu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Samtaku yang berlokasi di Desa Banjarmendalan, Kecamatan/Kabupaten Lamongan, juga turut menunjang keberhasilan Lamongan  meraih  predikat  Swasti  Saba  Wistara  2021  dari  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia.
Program pengelolaan sampah terpadu Samtaku yang telah diresmikan pada tahun 2020.  Tempat  Pembuangan  Sampah  Terpadu  (TPST)  Samtaku  Kabupaten  Lamongan,
merupakan  TPST  terbesar  di  Jawa  Timur  yang  mampu  mengolah  60ton  sampah  per harinya.  TPST  Samtaku  Banjarmendalan  didirikan  dengan  tujuan  untuk  mengurangi sampah  yang  masuk  ke  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  Tambakrigadung.  Hal  ini dilakukan mengingat kapasitas TPA Tambakrigadung yang diperkirakan akan penuh dan habis masa gunanya pada tahun 2024.
Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Lamongan juga memiliki ambisi untuk berhasil  menerapkan  zero  waste  to  landfill  (tidak  ada  sampah  yang  masuk  ke  TPA). Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak swasta diantaranya adalah PT. Danone Aqua, PT. Reciki Solusi Indonesia dan Dompet Dhuafa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  peneliti  tertarik  untuk melihat bagaimana best practice program pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan dengan konsep best practice yang disampaikan oleh United Nation (UN) Habitat. Dengan harapan, penelitian ini bisa menjadi referensi kepada pemerintah daerah lain. Maka dari itu  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  best  practice  program pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Lamongan?

## Metode Penelitian
Penelitian  berjudul  “Best  Practice  Program  Pengelolaan  Sampah  Terpadu Sampahku  Tanggung  Jawabku  di  Kabupaten  Lamongan”  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dan  penyajian  data  mengunakan  pola  deskriptif.  Peneliti  kualitatif mengandalkan kepercayaan pribadi, biografi, atau isu-isu spesifik untuk mengidentifikasi topik  yang  menarik  atau  penting  (Rukajat,  2018).  Sedangkan,  penelitian  deskriptif menyajikan gambaran detail spesifik dari situasi, pengaturan sosial, atau hubungan.
Lokasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  Kabupaten  Lamongan.  Objek  dalam penelitian  ini  adalah  beberapa  yang  terkait  program  yaitu,  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Lamongan  dan  TPST  Samtaku  Banjarmendalan  selaku  pelaksana  dan pengawas  program  pengolahan  sampah  terpadu  Kabupaten  Lamongan.  Penelitian  ini berfokus pada best practice program pengolahan sampah terpadu Samtaku di Kabupaten Lamongan.
Kemudian,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan, teknik penetuan informan yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan menurut Bagong Suyanto, yaitu  Suyanto (2015): 1)  Informan  Kunci  (Key  Informan)  merupakan  mereka  yang  mengetahui  dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 2) Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. 3) Informan Tambahan  merupakan  mereka  yang  dapat  memberikan  informasi  walaupun  tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
Berdasarkan  teknik  tersebut,  penelitian  ini  mendapatkan  tiga  informan  utama yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Kepala Seksi Penanganan Sampah sebagai informan kunci, Koordinator Lapangan TPST Samtaku dan Pekerja di TPST  Samtaku  sebagai  informan  tambahan,  serta  Koordinator  Lapangan  TPA
Tambakrigaung,  Pekerja  TPA  Tambakrigadung,  Pedagang  di  sekitar  TPST  Samtaku, Warga di Sekitar TPA Tambakrigadung, Warga di Sekitar TPST Samtaku, Pelajar yang melakukan kunjungan ke TPST Samtaku, Pelajar yang melakukan kunjungan ke TPST Samtaku sebagai informan tambahan.
Uji  keabsahan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  triangulasi.  Peneliti menggunakan  informan  yang  berbeda  untuk  mengecek  kebenaran  data  atau  informasi tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh bisa lebih akurat. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat tiga tahap analisis  data  yang  digunakan  berdasarkan  pendapat  dari  Miles  dan  Huberman  yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Huberman, 2014).

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki komitmen tinggi terhadap pengelolaan sampah dengan terus melakukan inovasi untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan merancang sistem pengelolaan sampah modern yang berbasis teknologi dengan membangun TPST Samtaku.  Dalam  membangun  TPST  Samtaku,  pemerintah  Kabupaten  Lamongan bekerjasama dengan beberapa pihak swasta yaitu: PT. Danone Aqua, PT Reciki Solusi Indonesia dan Dompet Dhuafa.
A. Dampak
Permasalahan sampah yang akhir-akhir ini terjadi timbul sebagai dampak dari laju pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  meningkat  dan  secara  tidak  langsung mempengaruhi  keseimbangan  lingkungan  hidup  (Utina,  2015).  Pemerintah  memiliki peranan  penting  dalam  menyelesaikan  persoalan  sampah  melalui  kebijakan-kebijakan yang  harus  memiliki  dampak  positif  bagi  masyarakat  (Djadjuli,  2018).  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Lamongan  mengatur  kebijakan  pengelolaan  sampah  kota  melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016.
Dalam aturan tersebut pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan dilakukan di TPS,  TPS  3R,  Bank  Sampah,  TPST  dan  TPA.  Pada  November  2020  Pemerintah Kabupaten  Lamongan  meresmikan  TPST  Samtaku.  Setelah  beroperasi  selama  kurang lebih  dua  tahun,  TPST  membawa  beberapa  dampak  positif  bagi  beberapa  aspek kehidupan  masyarakat  di  Kabupaten  Lamongan.  Aspek  tersebut  diantaranya  adalah; dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan.

## 1. Dampak Sosial Budaya
Pelaksanaan  program  pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  Kabupaten Lamongan,  secara  langsung  membawa  perubahan  terhadap  perilaku  masyarakat khususnya  di  sekitar  TPST  Samtaku  Kabupaten Lamongan.  Dampak  positif  ini adalah perubahan  perilaku  masyarakat  terhadap  pengelolaan  sampah.  Hal  tersebut  dibuktikan oleh  pernyataan  dari  Kepala  Bidang  Pengolahan  Sampah  dan  Limbah  B3  yang menyatakan bahwa masyarakat banyak yang penasaran tentang bagaimana pengolahan sampah yang benar dan sesuai dengan prinsip 3R.
Hal tersebut didukung dengan adanya wahana edukasi terbuka bagi masyarakat yang dimiliki oleh TPST. Dampak positif lainnya dirasakan sendiri oleh informan kunci yang menyatakan bahwa setelah bertugas untuk menangani pengelolaan sampah di TPST Samtaku, beliau sudah tidak pernah membuang sampah sembarangan. Beberapa informan lainnya  juga  menyatakan  bahwa  saat  ini  mereka  lebih  paham  dan  mengetahui  bahwa sampah yang diolah dengan tepat dapat memiliki nilai jual yang menguntungkan.
Pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  membawa  perubahan  perilaku  pada masyarakat,  khusunya  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  TPST  Samtaku.  Adanya  TPST Samtaku  membawa  dampak  terhadap  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  dalam  hal pengelolaan  sampah.  Masyarakat  yang  dulunya  kurang  peduli  terhadap  pengelolaan sampah  menjadi  lebih  peduli  dan  sadar  akan  pentingnya  tanggung  jawab  bersama pengelolaan sampah.

## 2. Dampak Lingkungan
Dampak  lingkungan  merupakan  pengaruh  atau  akibat  yang  terjadi  terhadap kondisi lingkungan pada pelaksanaan suatu kebijakan. Program pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan, merupakan salah program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Sasaran dari program ini adalah lingkungan di Kabupaten Lamongan,  sehingga  keberadaan  program  ini  harus  membawa  dampak  positif  bagi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan.
Setelah  berjalan  selama  dua  tahun  program  ini  berhasil  menurunkan  jumlah sampah yang masuk ke TPA Tambakrigadung. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Sampah Masuk di TPA Lamongan Tahun 2020 pada Tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1 Sampah Masuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lamongan Tahun 2020
No Bulan Jumlah Sampah Yang Masuk TPA (TON) 1. Januari 1.210,73 2. Februari 1.102,44 3. Maret 1.174,57 4. April 1.123,14 5. Mei 1.159,49 6. Juni 1.065,86 7. Juli 443,60 8. Agustus 597,39 9. September 274,17 10.  Oktober 409,40 11.  November 263,92 12.  Desember 235,32 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2022
TPST Samtaku diresmikan pada November 2020. Namun uji coba operasionalnya telah  dilakukan  sejak  Juni  2020.  Dari  data  yang  disajikan  pada  Tabel  1  menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah sampah yang masuk ke TPA Tambakrigadung. Jumlah sampah yang masuk ke TPA Tambakrigadung berkurang lebih dari separuh jumlah rata- rata sampah yang masuk sebelum adanya TPST Samtaku.
Pernyataan  ini  juga  didukung  dengan  pernyataan  salah  satu  informan,  yaitu pengawas  TPA  Tambakrigadung  yang  menyatakan  bahwa  sebelum  adanya  TPST Samtaku  semua  sampah  yang  ada  di  Kabupaten  Lamongan  dibuang  ke  TPA  secara keseluruhan. Namun, saat ini sampah yang masuk ke TPA ini berkurang hampir 40-60ton setiap harinya. Sampah yang dapat dipilah masuknya di TPST SAMTAKU, sedangkan sampah yang tidak bisa dipilah akan masuk ke TPA.
Pengurangan  jumlah  sampah  yang  masuk  ke  TPA  Tambakrigadung  tentu  saja berdampak  pada  usia  TPA  Tambakrigadung.  Sebelumnya  masa  guna  TPA Tambakrigadung diprediksi akan habis pada tahun 2024 karena lahan yang sudah penuh. Dengan adanya TPST Samtaku maka usia guna TPA Tambakrigadung bisa lebih panjang dari yang sebelumnya diperkirakan. Pengawas TPA Tambakrigadung juga menyatakan bahwa adanya TPST Samtaku secara langsung memberikan pengaruh terhadap usia TPA Tambakrigadung.
Selain masa guna TPA Tambakrigadung yang bertambah, adanya TPST Samtaku juga  membawa  dampak  positif  bagi  masyarakat  di  lingkungan  TPA  Tambakrigadung. Beberapa  informan  menyatakan  bahwa  dampak  yang  sangat  dirasakan  dengan terbangunnya  TPST  adalah  positif  bagi  masyarakat  di  sekitar  TPA  sampah,  karena timbulan  sampah  dapat  terkurangi  terutama  sampah  an-organik,  sehingga  dampak  bau bisa  berkurang.  Program  pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  membawa  perubahan positif terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan.
Selain  mengurangi  volume  sampah  yang  ada  di  TPA,  tidak  adanya  bau  yang keluar  dari  TPA  Tambakrigadung  membuat  kualitas  udara  di  lingkungan  sekitar  TPA Tambakrigadung menjadi lebih sehat. Di tahun awal pelaksanaannya yaitu tahun 2020, program  ini  mampu  menaikan  Indeks  Kualitas  Lingkungan  Hidup  (IKLH)  dan  Indeks Kinerja pengelolaan sampah kabupaten Lamongan sebesar 11.12% dari data sebelumnya 55.15% menjadi 66.27%.

## 3. Dampak Ekonomi
Dampak ekonomi merupakan pengaruh atau akibat yang terjadi terhadap kondisi ekonomi di masyarakat pada pelaksanaan suatu kebijakan (Mawar, Andriyani, Gultom, & Ketiara, 2021). Pada pelaksaan program pengelolaan sampah di TPST Samtaku, fokus utamanya  yaitu  pada  lingkungan.  Hal  tersebut  seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala Bidang  Pengolahan  Sampah  dan  Limbah  B3  yang  menyatakan  bahwa  Program  TPST bermanfaat secara ekonomi sirkular dan menciptakan lapangan kerja, membiasakan orang atau masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah dan edukasi bagi pelajar dan memperpanjang usia TPA.
Informan  lainnya  yaitu  Koordinator  Lapangan  TPST  Samtaku  Kabupaten Lamongan  dan  beberapa  pekerja  di  TPST  Samtaku  juga  menyatakan  bahwa  TPST Samtaku  membawa  dampak  ekonomi  yang  signifikan,  yaitu  dapat  memberikan  active income. Dari beberapa pernyataan tersebut menunjukan bahwa dalam pelaksaan program pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan, membawa dampak positif terhdap perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar TPST Samtaku.
Banyak  masyarakat  yang  terbantu  secara  finansial  dengan  adanya  program  ini, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Sebelum  adanya  TPST  Samtaku, lingkungan  di  sekitar  hanyalah  persawahan.  Setelah  TPST  Samtaku  resmi  beroprasi, terdapat beberapa warga yang mendirikan warung di sekitaran area tersebut.

## B. Kemitraan
Suatu  best  practice  harus  didasarkan  pada  kemitraan,  yang  setidaknya  paling sedikit melibatkan dua aktor. Program pengelolaan sampah di TPST Samtaku kabupaten Lamongan  melibatkan  beberapa  aktor  yang  bekerjasama  untuk  melaksanakan  program ini. Aktor-aktor yang terlibat dalam program ini berasal dari pemerintah dan juga swasta. Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan tanggung jawab pelaksanaan Pengelolaan sampah  di  TPST  Samtaku  Kabupaten  Lamongan  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Lamongan. Sedangkan dari pihak swasta, Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan PT. Danone Aqua, PT. Reciki Solusi dan Dompet Dhuafa.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  memiliki  peran  sebagai  penyedia  lahan  serta bangunan  TPST  Samtaku.  TPST  Samtaku  sendiri  terletak  di  Jalan  Imam  Buchori,  dan masuk  kedalam  wilayah  administrasi  kelurahan  Banjarmenadalan,  Kecamatan Lamongan. TPST Samtaku berdiri diatas lahan seluas 5500 m2, yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung.
Pemerintah  Daerah  juga  memiliki  peran  dalam  memberikan  fasilitas  regulasi pendirian TPST Samtaku. Regulasi terkait TPST Samtaku sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal  28  Perda  Nomor  8  Tahun  2016  mengamanatkan  bahwa  pengolahan  sampah dilakukan  di  TPS  3R,  TPST  dan/  atau  TPA  dengan  cara  mengubah  karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Selain  itu  pemerintah  daerah  Kabupaten  Lamongan  juga  memberikan  dukungan  dana dengan rincian pada Tabel 2.

## Tabel 2 Dukungan Anggaran Pengelolaan Sampah di TPST Samtaku
Tahun Rincian Nilai Jumlah 2018 Belanja Modal Sarana Prasarana TPST  900.286.000  1.040.286.000 Pembangunan Jembatan Depan TPST 140.000.000 2019 Instalasi Listrik 200.000.000 750.000.000 Pembangunan Pagar Depan 100.000.000 Pembangunan Pagar Utara 200.000.000 Pembangunan Rumah Kompos 250.000.000 2020 Hanggar 150.000.000 150.000.000 2022 Pengadaan Mesin RDF 620.000.000 620.000.000 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 2022
Sedangkan,  PT.  Danone  Aqua  memiliki  peranan  penting  sebagai  penyedia teknologi pengelolaan sampah, saat ini di TPST  Samtaku  terdapat beberapa alat untuk pengeloaann  sampah  di  TPST  Samtaku,  diantaranya  adalah:  mesin  hooper,  feeder, conveyor,  balistik,  screen  (ayakan)  dan  mesin  giling.  Selain  memberikan  dukungan
teknologi,  PT.  Danone  Aqua  juga  melakukan  pendampingan  dalam  pelaksanaan pengelolaan sampah di TPST Samtaku.
Selanjutnya adalah PT. Reciki Solusi Indonesia yang memegang peranan penting dalam pengoprasionalan TPST Samtaku. PT. Reciki Solusi Indonesia memiliki tanggung jawab  sebagai  pihak  pengelola  dari  TPST  Samtaku  Kabupaten  Lamongan.  Terakhir adalah Dompet Dhuafa yang memiliki peran untuk memberikan pendampingan, edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang ingin berkunjung ke wahana edukasi yang  tersedia  TPST  Samtaku  akan  didampingi  oleh  pihak  dari  Dompet  Dhuafa.  Pada wahana edukasi masyarakat diberikan edukasi terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan prinsip 3R.

## C. Keberlanjutan

## 1. Legislasi
Program pengelolaan sampah di TPST Samtaku memiliki landasan hukum yang diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan  Sampah.  Dalam  pasal  1  Ayat  22  Perda  No  8  Tahun  2016  menyebutkan bahwa  Tempat  Pengolahan  Sampah  Terpadu  yang  selanjutnya  disingkat  TPST  adalah tempat  dilaksanakannya  kegiatan  pengumpulan,  pemilahan,  penggunaan  ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
Dalam pasal 5 Perda ini juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan lokasi berdirinya TPST. Dalam pasal 30 Ayat 3 Perda No. 8 Tahun 2016 menyebutkan jika dalam penyelenggaraannya TPST bisa berjalan secara mandiri atau bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang kebersihan atau persampahan dibawah pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah .

## 2. Kebijakan Sosial dan Kerangka Institusional
Program  pengelolaan  sampah  di  TPST  SAMTAKU  merupakan  program  yang dinilai cukup mampu dalam mengatasi permasalahan sampah di  Kabupaten Lamongan. Program ini juga memiliki potensi untuk diadaptasi dan direplikasi di daerah lain. Salah satu daerah yang sudah mereplikasi program ini adalah TPST Jimbaran.
Kerangka institusional dan proses pembuatan kebijakan harus memiliki peran dan tanggung  jawab  yang  jelas.  Selain  itu  juga  memiliki  beragam  kelompok  aktor.  Dalam melaksanakan  tugasnya,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lamongan  memiliki wewenang  untuk  mengelola  sampah  di  lingkungan  Kabupaten  Lamongan.  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lamongan  menjalin  kerjasama  dengan  beberapa  pihak swasta untuk melaksanakan program ini.
PT. Danone Aqua digandeng sebagai pihak penyedia teknologi, PT Reciki Solusi Indonesia sebgai pihak pengelola dan Dompet Dhuafa yang bertugas untuk memberikan fasilitas edukasi pada masyarakat. Setiap aktor yang terlibat dalam program ini memiliki tugas  tanggungjawab  yang  berbeda-beda.  Peran  yang  dimiliki  setiap  actor  juga  sudah diatur dengan jelas dan disepakati pada perjanjian awal.
Program ini mulai dirancang pada tahun 2018 dengan dilakukannya pembentukan tim inovasi, rapar koordinasi dengan calon mitra, pembuatan kesepakatan dengan mitra keja, sosialisasi pada masyarakat sekitar lokasi TPST Samtaku serta pembangunan TPST Samtaku. Tahun 2019 penandatanganan kerjasama dengan mitra kerja dilakukan. Selain itu,  di  tahun  yang  sama  regulasi  operasional  TPST  Samtaku,  instalasi  teknologi, pembangunan fasilitas penunjang, soft launcing dan uji coba operasional dilakukan.
Pada  tahun  2020  TPST  Samtaku  mulai  beroprasi  dan  diresmikan  oleh  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia,  Kementrian  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  serta  Gubernur  Jawa  Timur.  TPST  Samtaku  beroprasi  dengan melakukan  pengelolaan  sampah  sebanyak  45ton  dalam  satu  hari.  Selain  itu,  program pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  juga  disosialisasikan  pada  masyarakat  luas, termasuk juga dengan 250 pelaku usaha dan 5 industri.
Pada  tahun  2021  perencanaan  pengembangan  dan  replikasi  TPST  Samtaku  di Kecamatan Babat dan Kecamatan Solokuro. Selain itu penambahan layanan, sosialisasi pengembangan pada pelaku usaha dan juga evaluasi dilakukan. Pada akhir tahun 2022 TPST  Samtaku  Kabupaten  Lamongan  akan  menginstall  alat  untuk  Refuse  Derive Fuel (RDF) agar residu yang dihasilkan dapat dikelola menjadi bahan bakar.

## 3. Efiseinsi, transparansi dan sistem manajemen yang akuntabel
Program pengelolaan sampah di TPST Kabupaten Lamongan merupakan program pengelolaan  sampah  yang  efisien.  Karena  dalam  pelaksanaannya  memanfaatkan teknologi  modern  yang  mampu  mengelola  sampah  dalam  jumlah  besar  dalam  waktu singkat. Setiap harinya TPST Samtaku Kabupaten Lamongan mampu mengelola sampah hingga 60 ton.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai penanggungjawab dari program  ini  menyiapkan  anggaran  melalui  APBD  untuk  kegiatan  operasional  TPST Samtaku  Kabupaten  Lamongan.  Program  pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku merupakan program yang terbuka dan open public. Masyarakat yang ingin melihat secara langsung bagaimana proses pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan bisa mendatangi TPST Samtaku dan mengunjungi wahana edukasi yang ada di sana.

## D. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki peranan penting dalam membuat inovasi program  pengelolaan  sampah.  Program  pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku merupakan program pengolahan sampah yang menggunakan teknologi modern. Melalui program  ini  pemerintah  daerah  mengajak  serta  masyarakat  untuk  turut  berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.
Melalui  program  pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  pemerintah  daerah berusaha  untuk  memberikan  edukasi  terkait  pengelolaan  sampah  pada  masyarakat. Dengan sistem pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa melalui wahana edukasi agar masyarakat tertarik untuk mempelajari pengelolaan sampah.

## E. Inovasi dalam Konteks Lokal dan dapat ditransfer
Sebuah  program  bisa  dikategorikan  kedalam  best  practice  apabila  program tersebut dapat diadopsi dan di transfer ke daerah lain (Utami, 2023). Program pengelolaan sampah di TPST Samtaku merupakan program yang sangat mungkin untuk diadopsi di daerah  lain.  Salah  satu  daerah  yang  sudah  mengadopsi  dan  melaksanakan  program  ini adalah Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Jimbaran yang sudah beroprasi pada tahun 2021.
Selain  itu  ada  beberapa  kabupaten  yang  melakukan  studi  banding  di  TPST Samtaku  Kabupaten  Lamongan.  Pengembangan  Pengelolaan  Sampah  di  TPST  juga direncanakan  akan  dilakukan  di  Kecamatan  Babat  dan  Kecamatan  Solokuro.  Hal  ini dilakukan agar semua wilayah Kabupaten Lamongan bisa mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal pengelolaan sampah.

## F. Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial
Program Samtaku merupakan bagian dari program pengelolaan lingkungan hidup yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lamongan.  Pelaksanaan program ini didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah daerah  berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  terkait  dengan pengelolaan sampah (Eldo & Mutiarin, 2018).
Selain itu, dengan adanya program ini memberikan kesempatan kerja bagi para perempuan serta masyarakat yang tidak memeroleh pendidikan tinggi. Tidak hanya bagi para  pegawai  TPST  Samtaku,  adanya TPST  Samtaku  juga membawa  keuntungan bagi masyarakat sekitar TPST Samtaku. Keberadaan TPST Samtaku mampu memberdayakan warga sekitar dengan membuka warung makanan dan minuman di sekitar area tersebut. Sebagian  besar  dari  warga  yang  membuka  warung  adalah  ibu-ibu  yang  tinggal  di lingkungan sekitar Tambakrigadung.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian, maka  disimpulkan  bahwa  dalam pelaksanaannya program ini memiliki enam kriteria best practice yang disampaikan oleh UN Habitat.
Dalam  pelaksanaan  program  pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  membawa beberapa dampak di kehidupan masyarakat. Pertama dampak sosial budaya, program ini mampu merubah perilaku masyarakat untuk mulai peduli terhadap pengelolaan sampah. Kedua  dampak  lingkungan,  program  ini  sangat  efektif  dalam  mengurangi  timbulan sampah yang masuk ke TPA Tambakrigadung. Ketiga adalah dampak ekonomi, program ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Dalam  pelaksanaannya  program  pengelolaan  sampah  di  TPST  SAMTAKU Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menjalin kemitraan dengan pihak swasta yaitu PT. Danone Aqua, PT. Reciki Solusi Indonesia dan Dompet Dhuafa.
Ciri  sebuah  kebijakan  yang  memiliki  potensi  keberlanjutan  adalah  memiliki legislasi,  kebijakan  sosial  dan  strategi  sektoral,  kerangka  institusional,  efisiensi,
transparansi dan sistem manajemen yang akuntabel. Legislasi program ini didukung oleh Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan Sampah. Sedangkan dari segi kebijakan sosial program ini dinilai sudah cukup mampu mengatasi  permasalahan  sampah  di  Kabupaten  Lamongan  dan  sangat  mungkin  untuk diadopsi.
Dari  kerangka  institusional,  tugas  dan  tanggung  jawan  para  stakeholder  yang terlibat  sudah  diantur  dengan  jelas  pada  kesepakatan  awal.  Terakhir  yaitu  efiseinsi, transparansi  dan  sistem  manajemen  yang  akuntabel.  Program  pengelolaan  sampah  di TPST Samtaku merupakan program yang didesain secara efisien dan transparan dengan sistem manajeman yang akuntabel.
Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah daerah mengajak serta masyarakat untuk  turut  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  sampah.  Fasilitas  edukasi  disediakan  di TPST Samtaku Banjarmendalan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R.
Program pengelolaan sampah di TPST Samtaku merupakan program yang sangat mungkin untuk ditransfer dan diadopsi di daerah lain. Saat ini program ini telah diadopsi dan  di  terapkan  di  Kabupaten  Badung,  Provinsi  Bali  selain  itu  program  ini  juga  akan diterapkan di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaannya program ini diterima oleh semua kalangan masyarakat dan mampu memberdayakan perempuan di sekitar TPST Samtaku.

## BIBLIOGRAFI
Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta .
Djadjuli,  Didi.  (2018).  Peran  pemerintah  dalam  pembangunan  ekonomi  daerah.
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (2), 8–21.
Eldo,  Dwian  Hartomi  Akta  Padma,  &  Mutiarin,  Dyah.  (2018).  Analisis  Best  Practice Inovasi  Pelayanan  Publik  (Studi  pada  Inovasi  Pelayanan  “Kumis  MbahTejo”  di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 1 (2), 156–167.
Huberman, A. (2014). Qualitative data analysis a methods sourcebook .
Kahfi, Ashabul. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4 (1), 12–25.
Mawar, Mawar, Andriyani, Lusi, Gultom, Armyn, & Ketiara, Khofifah. (2021). Dampak sosial ekonomi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) di indonesia. Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ , 2021 .
Pongtuluran, Yonathan. (2015). Manajemen sumber daya alam dan lingkungan . Penerbit Andi.
Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach) .
Deepublish.
Suyanto,  Bagong.  (2015). Metode  penelitian  sosial:  Berbagai  alternatif  pendekatan . Prenada Media.
Utami, Sri Dewi. (2023). BEST PRACTICE PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI UNIVERSITAS LAMPUNG .
Utina, Ramli. (2015). Pendidikan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam Pesisir .
Wasslawa, Manna. (2018). Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Blang  Bintang  sebagai  Referensi  Matakuliah  Ekologi  dan  Masalah Lingkungan . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## Copyright holder:
Widy Cahyani Mega Mahardika, Bintoro Wardiyanto, Antun Mardiyanta (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: