Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler ( Circular Resolution ) pada Perseroan Terbatas
Anida Setya Permatasari dan Aisyah Ayu Musyafah anidasetyap22@gmail.com Universitas Diponegoro

## Abstract
Circular decision-making has been stated in Article 91 of the Limited Liability Company Law with a statement that the party holding shares can make binding decisions outside the General Meeting of Shareholders. The decision is made by sending documents containing ideas to be determined by all shareholders and these ideas and obtaining approval from all shareholders, so that a binding decision is made. The purpose of this article is to find out the mechanism of the circular decision and the responsibility of the notary to the deed of circular decision statement. The research model is used, namely normative juridical, so that the result is a circular decision by sending a written proposal so that it is determined by all parties holding shares, then the proposal is to obtain written approval from all parties holding shares. In making a circular decision deed, the notary is not responsible for material truth because the notary makes the deed based on the formal correctness of the Circular Resolution submitted to him.
Keywords: Circular Resolution; Notary; RUPS.

## Abstrak
Pengambilan putusan sirkuler telah tertuang dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dengan pernyataan bahwa pihak yang memegang saham dapat menetapan keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Pengambilan keputusan tersebut melalui pengiriman dokumen yang berisikan gagasan yang hendak ditetapkan oleh seluruh pemegang saham dan gagasan tersebut dan mendapatkan persetujuan dari keseluruhan pemegang saham, sehingga memiliki keputusan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari keputusan sirkuler dan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan sirkuler. Dipergunakan model penelitian yakni yuridis normatif sehingga diperoleh hasil bahwa keputusan sirkuler dengan mengirim usul tertulis sehingga ditetapkan oleh keseluruhan pihak yang memegang saham, kemudian usualan tersebut agar mendapatkan persetujuan tertulis oleh keseluruhan pihak yang memegang saham. Dalam pembuatan akta keputusan sirkuler notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil karena notaris membuat akta tersebut berdasarkan kebenaran formil dari Circular Resolution yang diserahkan kepadanya.
Kata Kunci: Keputusan Sirkuler; Notaris; RUPS.

## Pendahuluan
Perseroan Terbatas sebagai salah satu jenis bahan perusahaan yang disukai serta ditetapkan pihak yang melakukan usaha, sehingga keberadaannya tidak dapat dilalaikan dalam kehidupan masyarakat. Praktik bisnis yang dilaksanakan oleh pihak

## Notaire
Article history: Submitted 5 February 2024; Accepted 16 February 2024; Available online 29 February 2024.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v7i1.54858 Vol. 7 No. 1, February 2024
Copyright © 2024 Anida Setya Permatasari dan Aisyah Ayu Musyafah. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 72 Anida Setya dan Aisyah Ayu: Tanggung Jawab Notaris...
yang melakukan pada perusahaan-perusahaan. Baik dengan skala mikro ataupun makro sebagai model yang terbanyak yang kerap dilaksanakan saat ini mengingat adanya batasan pertanggung jawaban di dalamnya. 1
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pernyataan bahwa Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal yang pendiriannya dilaksanakan dengan dasar perjanjian sehingga dalam pendiriannya tidak lepas dari berbagai syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2
Poin terpenting dari badan hukum atau yang dikenal dengan istilah “Separate Patrimony ”, antara lain: mempunyai harta pribadi yang tidak menyatu dengan pemegang saham sebagai pihak yang memiliki. Unsur kedua dari badan hukum yakni pertanggungjawabann yang terbatas dari pemegang saham sebagai milik perusahaan dan pengurusanya. Prinsip tersebut akan memberikan perlindaungan pada aset perusahaan dari kreditur pemegang saham serta sebaliknya. Maksud dari Shareholder hanya sebatas premi atas seluruh saham dan bukan termasuk harta kekayaan pribadi. Yang menjadikan pembeda PT dengan berbagai badan usaha lain yang tidak memiliki badan hukum yakni adanya tanggung jawab pihak yang memiliki dan mengurus. 3
Selaku badan hukum, tentunya Perseroan Terbatas dilandasi berbagai  peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan keikutsertaan pemerintah agar memiliki payung hukum dalam menunjang dunia perekonomian sebagai transformasi perekonomian suatu negara. Maka, seiring berkembangnya pembangunan di Indonesia, tidak sedikit dari pelaku usaha menciptakan perseroan terbatas yang berpedoman pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas. Bersandarkan Undang-Undang tersebut bahwa keberadaan Notaris amatlah krusial sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal terkait, yaitu: Pasal 7 Ayat 1 tentang pendirian, Pasal 19 Ayat 1 tentang RUPS, dan ketiga Pasal 21 Ayat 4, serta Pasal 21 Ayat 5 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang sekaligus
1 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), (Jala Permata Aksara 2016).[1].
2 ibid.[4-5].
3 Erman Rajagukguk, Butir-Butir Hukum Ekonomi (Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011).[191].
wajib dituangkan ke dalam akta notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan memiliki organ  yang terdiri, antara lain: RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Tiap-tiap organ inilah mempunyai peran dan otoritas tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan tersebut, mengenai direksi sendiri memiliki prinsip “Fiduciary Duties” dalam menjalankan tugasnya, prinsip tersebut berkenaan dengan tugas yang dimiliki oleh direksi, yakni: melaksanakan pengurusan dalam kegiatan usaha guna bagi kepentingan perseroan yang bertujuan bagi perseroran itu sendiri. Fiduciary Duties sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang sangat diyakini dalam menjalankan pengurusan dengan memperhatikan 3 (tiga) prinsip, yaitu : sangat berhati-hati (Duty of Care), menempatkan kepentingan PT diatas kepentingan pribadi (Duty of Loyalty) , bertindak berdasarkan keahliannya (Duty of  Skill) dan perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi (Business Judgement Rule) . Sementara itu, dewan komisaris yang merupakan organ PT bertugas melaksanakan pengawasan terhadap Perseroan Terbatas, melaksanakan pengawasan regulasi program  direksi, dan memberikan saran pada direksi berdasarkan Pasal 108 dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menjalankan pengurusan perseroan 4 serta memberhentikan direksi untuk sementara waktu (Schorsing) dari jabatannya berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan apabila direksi melanggar ketentuan dan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas untuk kemudian diputuskan oleh RUPS. 5
Organ lainnya yaitu RUPS. Berpacu pada Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa RUPS  merupakan suatu organ terpenting dalam suatu perseroan dikarenakan RUPS selaku elemen perseroan terbatas mempunyai kewenangan eksklusif sebagaimana  tertuang dalam berbagai batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar perseroan sesuai Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diadakannya RUPS perlu  disaksikan oleh notaris yang
4 Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2011).[30].
5 ibid.[31].

## 74 Anida Setya dan Aisyah Ayu: Tanggung Jawab Notaris...
berlaku sebagai pejabat umum yang melaksanakan profesi yang akan memformulasikan yang berbentuk akta berita acara RUPS supaya dapat  memberikan gambaran terhadap alur acara RUPS ketika berlangsung.
Akta berita acara RUPS ialah suatu akta yang diciptakan oleh notaris berisikan peristiwa yang ditangkap langsung oleh notaris kaitannya beberapa peristiwa yang diputuskan dalam RUPS. Untuk RUPS yang tidak dihadiri notaris akan diformulasikan dalam risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan sebagaimana berdasarkan Pasal 21 Ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan didalam RUPS, selanjutnya akan notaris tuangkan pada bentuk Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Penyataan Keputusan Rapat (Selanjutnya disingkat “Akta PKR”), Jika pihak perseroan tidak membuat risalah RUPS dalam bentuk Akta PKR, maka risalah RUPS tersebut menjadi manuskrip atau dokumen perusahaan dibawah tangan yang dijadikan alat bukti atas kegiatan rapat pada perusahaan yang bersangkutan, namun untuk intensitas pembuktiannya tidak sekuat seperti Akta PKR. Akta notariil sebagai bukti otentik memiliki andil yang sangat penting pada tiap-tiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dikarenakan akta notariil menunjukan secara jelas terhadap hak dan kewajiban yang sepatutnya diperoleh para pihak. Oleh karena itu, akta notarial memberi jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak. Disamping itu, akta notariil sebagai alat bukti tertulis yang utama, maka disinilah salah satu peran notaris kaitannya dengan perseroan, yakni : sebagai penyusun akta notariil suatu Perseroan Terbatas dan seseorang yang mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menunjukan bahwa RUPS diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, antara lain :

## a.  RUPS Tahunan (Annual General Meeting)
RUPS tahunan dapat dimaknai dengan wadah yang dipergunakan agar diperoleh putusan wajib yang pengadaannya setidaknya 6 bulan usai berakhirnya tahun buku. Pada RUPS tahunan terdapat pelaksanaan pengesahan yang meliputi : pertanggungjawaban pelaksanaan tugas direksi dan komisaris pada
tahun sebelumnya, pertanggungjawaban laporan keuangan/neraca pada tahun sebelumnya, peremcanaan tugas program yang akan dilakukan Direksi pada tahun mendatang, penetapan tantiem direksi dan komisaris untuk tahun yang akan datang, dan penetapan deviden.
b.  RUPS Lainnya (Luar Biasa)
Pada RUPS lain yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai keperluan perseroan, seperti : penggantian direksi dan dewan komisaris, perubahan susunan pemegang saham, perubahan anggaran dasar, dan perubahan maksud dan tujuan atas Perseroran Terbatas. Direksi mengajukan RUPS lainnya dengan surat yang tercatat beserta alasan, kemudian tembusan tersebut diberi tahukan pada dewan komisaris.
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dapat dijabarkan kembali bahwa Rapat
Umum Pemegang Saham ialah bagian dari perseroan yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengangkatan atau pemberhentian Direksi serta Komisaris. Tugas lainnya yang bersumber dari RUPS yakni melakukan pemberhentian Direksi ataupun Komisaris, melakukan penetapan ukuran gaji direksi serta komisaris, melakuka evaluasi kinerja perusahaan, menetapkan perencanaan untuk menambahkan atau mengurangi saham perseroan, menentukan aturan perusahaan, melakukan pengumuman untuk membagikan laba dan lainnya. Maka dari itu, RUPS mempunyai wewenang serta kuasa yang paling tinggi dan berfungsi pusat diantaranya untuk mendapatkan regulasi yang berkenaan dengan perseroan.
Pada umumnya RUPS dilaksanakan dengan cara pemanggilan seluruh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris terlebih dahulu agar bersedia datang  secara  fisik  di  suatu  tempat  guna  membicarakan  agenda  rapat.  Namun, secara praktik hal demikian kerapkali sukar dilaksanakan sebab seluruh pemegang saham tidak berada dalam domisili yang sama dengan domisili perseroan. Dengan demikian, dalam UU PT telah mengatur beberapa bahan kontempore, salah satunya yakni penetapan keputusan di luar RUPS atau disebut dengan istilah “Keputusan Sirkuler (circular resolution) ”. Pada awalnya ketika tahun 1995 keputusan sirkuler belum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2007 disebutkan 1 (satu) kali dalam penjelasan

## 76 Anida Setya dan Aisyah Ayu: Tanggung Jawab Notaris...
Pasal 91 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, nomenklatur tersebut sedikit digunakan dikarenakan pembahasan terkait keputusan sirkuler masih terbatas. 6
Dengan demikian, pengambilan putusan sirkuler yang tertuang dalam pada Pasal 91 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pihak yang memegang saham dapat menetapkan keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan persyaratan keseluruhan pihak yang memegang saham dengan hask suara agar menyetujui dengan tertulis dengan memberikan penandatangann usul yang memiliki hubungan. Kemudian pada penjelasan yang termaktub dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan terkait apa yang dikehendaki terhadap menetapkan putusan diluar RUPS  yang dalam praktiknya dapat diketahui dengan istilah “Usul Keputusan yang Diedarkan (circular resolution) ”.
Pengambilan  keputusan  pada  RUPS  diselenggarakan  tanpa  kehadiran  fisik, melainkan keputusan tersebut ditetapkan  melalui pengiriman dokumen dalam bentuk tertulis berisikan gagasan yang segera ditentukan oleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali dan gagasan tersebut disepakati oleh keseluruhan pihak yang memegang saham, sehingga putusan sifatnya mengikat. Makna dari putusan tersebut yakni putusan yang berkekuatan hukum sama dengan RUPS.
Sehubungan Keputusan Sirkuler memiliki korelasi terhadap RUPS. Maka, ketika membahas Keputusan Sirkuler, dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham hendak ditelaah pula dikarenakan Keputusan Sirkuler merupakan sistem dalam pengambilan keputusan diluar RUPS sebagaimana keputusan bersifat mengikat dan sama kedudukannya terhadap keputusan RUPS yang diselenggarakan secara fisik. Oleh karena itu, dapat ditinjau bahwasanya pelaksanaan Keputusan Sirkuler ialah sebuah hal yang dibutuhkan dalam kegiatan perseroan khususnya pada waktu pandemic covid-19 lalu, namun sepanjang ini belum ada ulasan lebih lanjut terkait
6 Fadlyna Ulfa Faisal, et. al., “Pelaksanaan Circular Resolution pada Perseroan Terbatas” (Universitas Islam Indonesia, 2017),  <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/86802e6ad7e7c1fb.pdf>, dikunjungi pada 4 Maret 2023.
Keputusan Sirkuler . Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas terkait proses mekanisme pembuatan akta pernyataan keputusan sirkuler/ Circular Resolution serta pertanggungjawaban notaris pada penetapakn akta pernyataan putusan sirkuler/
Circular Resolution pada Perseroan Terbatas.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan berupa yuridis normatif yang mana dapat dimaknai dengan penelitian hukum pustaka yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian pada berbagai sumber pustaka. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , memberikan pernyataan bahwa penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian pada bahan serta pustaka ataupun data sekunder yang dipergunakan sebagai bahan dasar dalam penelitian dengan cara melakukan menelusuri berbagai aturan serta literatur yang memiliki kaitan erat dengan masalah penelitian. 7
Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis adalah pendekatan perundang- undangan (statue approach), yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Dalam  tulisan  artikel  dipergunakan  spesifikasi  penelitian  berupa  deskriptif analisis.  Soerjono  Soekamto  mendefinisikannya  dengan  penelitian  yang  tujuannya memberi data dengan paling detail pada manusia, kondisi, berbagai gejala lainnya serta memberikan penjelasan pada kondisi objek permasalahan tanpa adanya tujuan penetapan kesimpulan yang general. Bahan hukum yakni bagian yang paling penting pada penelitian hukum.
Bahan hukum berupa data sekunder yang dipergunakan pada penelitian mencakup bahan hukum primer, terdiri : Kitab Umum Hukum Perdata (KUHPER), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sementara bahan hukum dalam
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Press 2001).[13-14].

## 78 Anida Setya dan Aisyah Ayu: Tanggung Jawab Notaris...
penelitian ini mencakup bahan hukum sekunder seperti buku-buku, karya-karya ilmiah sarjana, artikel atau dokumen hukum. Baik melalui media cetak maupun situs web ( daring ).
Tata cara dalam mengumpulkan data yang dipergunakan yakni studi pustaka. Data dikumpulkan dengan melaksanakan studi pustaka atau melakukan pembelajaran atas literatur serta aturan perundangan yang erat kaitannya dengan objek serta masalah yang ditelaah. Berbagai data yang didapatkan kemudian dipergunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta membahas permasalaha yang ada. Penelitian ini menggunakan model analisa kualitatif yang dilaksanakan dengan melakukan penelusuran aturan perundangan serta sumber pustaka yang selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan penulisan deskriptif.

## Mekanisme Pembuatan  Keputusan Sirkuler
Rapat Umum Pemegang Saham adalah penetapan putusan pada perseroan yang berupa lembaran saham milik satu orang maupun lebih dengan memerlukan suatu organ yang dapat dipergunakan sebagai saran dalam musyawarah. RUPS sebagai organ penting dalam perseroan sebagaimana tercantum pada Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki kewenangan yang tidak ditetapkan direksi ataupun dewan komisaris, namun pada batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ataupun anggaran dasar perseroan. Maka, disinilah peran pentingnya Notaris dalam kegiatan perseroan untuk pembuatan akta otentik berdasarkan kesengajaan sebagai dasar bagi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan pengurusan paling depan serta melakukan pengikatan pada penetapan putusan yang sudah diambil oleh pihak yang memegang saham.
Maka dari itu, Notaris dalam melaksanakan wewenang yang dimiliki dalam menetapkan akta otentik hendaknya membuat akta secara baik serta benar. Hal tersebut bertalian dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengamanatkan agar Notaris membuat  akta yang berkualitas dan akta yang ia buat  haruslah selaras terhadap aturan
hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan. 8 Akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam hal terjadinya RUPS maupun adanya keputusan di luar RUPS pada perseroan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), antara lain:

## 1.  Akta Berita Acara RUPS
Dalam pembuatan akta berita acara RUPS, notaris dipanggil terlebih dahulu oleh perseroan supaya hadir dalam RUPS, notaris yang telah hadir akan membuat akta risalah RUPS berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan sendiri ketika RUPS dilaksanakan dari awal hingga akhir rapat. Sebagaimana diketahui  ditinjau dari substansi materi pada akta risalah RUPS tersebut bahwa jenis akta otentik yang ditetapkan notaris sebagai “Akta Relaas”.
Salah satu agenda dalam pembuatan berita acara RUPS ialah terkait adanya perubahan anggaran dasar, maka tugas notaris setelah RUPS selesai adalah pengajuan permohonan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar atau penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar pada Menteri Hukum dan HAM. 9
2.  Akta pernyataan putusan RUPS yang didasar pada Risalah RUPS dibawah tangan. Direksi berdasar pada surat kuasa yang ditetapkan pihak yang memegang saham melakukan penyerahan risalah RUPS dibawah yangan yang telah mendapat penandatanganan oleh ketua rapat setidaknya 1 orang pemegang saham yang penunjukkan berdasar oleh peserta RUPS bersamaan menghadap pada notaris, selanjutnya notaris hendak menuangkan ke dalam akta pernyataan putusan rapat.
Apabila notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut namun yang hadir ialah pihak yang memiliki keperluan seperti direksi maupun seseorang yang ditunjuk pada RUPS, Kemudian direksi maupun seseorang yang ditunjuk tersebut dapat menghadap pada notaris dengan menguraikan maksud dan tujuan agar ditarik benang merahnya oleh notaris supaya di formulasikan dalam akta pernyataan keputusan RUPS.
8 Abdul Khadir Mohammad. Hukum Perdata Indonesia (Citra Aditya Bakti 2005).[49].
9 Muhammad Iqbal Fauzan, Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas (2020 ) Vol. 3 dan Acta Djurnal.[310].
80

## Anida Setya dan Aisyah Ayu:
Tanggung Jawab Notaris...

## 3.  Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS
Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan syarat pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS yang kemudian disebut dengan “Keputusan Sirkuler”. Disini para pihak yang memegang saham tidak diwajibkan menghadiri secara fisi serta tidak wajib tatap muka pada waktu serta lokasi yang sama. Kemudian surat persetujuan tersebut disampaikan pada alamat para pemegang saham. Selanjutnya, para pemegang saham melakukan pengiriman kembali surat persetujuan tersebut pada alamat perseroan agar direktur maupun pihak berkepentingan memperoleh kuasa untuk menghadap pada notaris supaya notaris tersebut memformulasikan dalam akta pernyataan keputusan di luar RUPS.
Sebagaimana diketahui keputusan sirkuler tersebut harus memerlukan kesepakatan oleh keseluruhan pihak yang memegang saham mengingat hal tersebut ialah syarat yang cukup mutlak. Karenanya keseluruhan pemegang saham dengan suara aktif diwajibkan memberi persetujuan secara konsensus supaya keputusan sirkuler dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan yang sama seperti risalah RUPS pada umumnya.
Akta keputusan sirkuler yang penandatangannya sudah dilaksanakan keseluruhan pihak yang memegang saham tersebut tergolong jenis akta partij, hal tersebut dikarenakan notaris tidak secara langsung mendengar dan menyaksikan sendiri, melainkan hanya menarik benang merah terhadap tujuan serta maksud dari direktur menghadap pada notaris dengan melakukan penyerahan putusan surkuler.
Terdapat berbagai persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan keputusan sirkuler yang harus ditaati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwasanya putusan sirkuler dilaksanakan dengan melakukan pengiriman usul tertulis kemudian dilakukan penetapan oleh keseluruhan pihak yang memegang saham, selanjutnya mendapat persetjuan oleh seluruh pihak yang memegang saham persetujuan tersebut sebagai syarat wajib dari keabsahan putusan di luar RUPS. Apabila terjadi demikian rupa berakibat pada keputusan sirkuler yang tidak
sah (onwettig, unlawful), seusai seluruh pemegang saham menyetujui usul secara tertulis tersebut, maka dibuatlah risalah rapat yang telah mendapat persetujuan dan tandatangan oleh seluruh peserta rapat.
Dewan komisaris atau pemegang saham pada umumnya meminta agar diselenggarakan pengambilan keputusan perusahaan pada RUPS, yang kemudian direksi lah yang akan menyelenggarakan RUPS sebagaimana berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seorang direksi melakukan tindakan sebagai wakil dari pihak yang memegang saham berdasar pada penunjukan serta kesepakatan yang tertuang dalam surat kuasa. Akan tetapi pada dasarya pihak yang memegang saham mempunyai hak suara dalam berkomunikasi berkenaan dengan berbagai hal yang ditetapkan pada putusan sirkuler.
Berikut mekanisme dalam mekanisme pembuatan keputusan sirkuler pada Perseroan Terbatas, sebagai berikut: 10
a.  Pemegang saham memberi kuasa pada direksi supaya menyelenggarakan RUPS b.  Kemudian, direksi selaku pihak yang melaksanakan sehingga berbagai hal pengumpulan usulan dari pihak yang memegang saham berkenaan dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang memegang saham pada putusan sirkuler, setelah itu  supaya  dihubungkan  antara  pemegang  saham  lainnya
c. Selanjutnya,  direksi  mengecek  serta  mengkonfirmasi  ulang  keseluruhan  pihak yang memegang saham berkenaan dengan apa yang diinginkan.
d.  Lalu, direksi memohon persetujuan secara tertulis pada seluruh pihak yang mmegang saham dengan melakukan edaran putusan sirkuler.
e.  Kemudian putusan sirkuler tersebut mendapatkan penandatanganan keseluruhan pihak yang memegang saham.
f.  Terakhir, direksi memawa putusan sirkuler pada notaris.

## Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler/
Circular Resolution pada Perseroan Terbatas.
Sebagaimana yang pernah kita alami, wabah covid-19 telah mengguncang seluruh negara tanpa terkecuali. Untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus tersebut Indonesia memberikan kebijakan seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang
10 Inka Faradilla, ‘ Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris’ Thesis (2020).[66]

## 82 Anida Setya dan Aisyah Ayu: Tanggung Jawab Notaris...
kemudian diganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarak (PPKM) mulai dari level 1 hingga 4 yang melarang masyarakat supaya tidak beraktivitas diluar rumah dan berkerumun.  Hal tersebut pastinya berdampak pada kegiatan bisnis dan perekonomian, sehingga situasi dan kondisi demikian harus dilakukan pengambilan keputusan atau pelaksanaan RUPS dengan Keputusan Sirkuler (circular resolution ) yang tidak seperti RUPS pada umumnya yang mewajibkan pemegang saham hadir di kedudukan Perseroan Terbatas berada atau forum sebagaimana yang telah ditentukan. Maka, saat pemberlakuan aturan pembatasan interkasi oleh pemerintah pada saat itu sehingga ketika RUPS berlangsung tidak perlu mengumpulkan pemegang saham dan menghadirkan Notaris di tempat kedudukan yang sama untuk melaksanakan RUPS ketika berlangsung, namun demikian tetap mematuhi peraturan yang berlaku
Notaris ialah pejabat umum dengan wewenang serta aturan dalam menjalankan jabatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.  Maka, Notaris mempunyai peran krusial dalam memberikan dorongan agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat berdasar pada akta yang ditetapkan mengingat notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam menetapkan akta otentik. Akan tetapi menurut Herman Susetyo selaku dosen perdata bisnis Fakultas Hukum Undip dalam membuat putusan sirkuler Notaris tidak memiliki peranan langsung yang berarti bahwa tidak ada tanggung jawab dari kebenaran materill yang ditetapkan membuat akta tersebut berdasarkan kebenaran formil dari circular resolution yang diserahkan kepadanya.
Notaris dalam membuat akta circular resolution tentunya memiliki tanggung jawab secara eksplisit yang tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Secara kode etik profesi bahwa Notaris harus tunduk dan patuh sesuai kode etik yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris wajib  menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya dan mengutamakan pengabdiaannya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Disamping itu, Pasal 15
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Notaris harus memberikan nasihat hukum kepada penghadap atas pemahaman hukum dari sisi teknis dan dasar hukum pembuatannya, serta harus memberikan pemahaman terkait akibat hukum terhadap penuangan keputusan sirkuler.
Eksistensi akta otentik yang dibuat notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat serta mengikat. Seiring dengan berjalannya waktu bahwa masyarakat semakin mengerti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak agar dibuat secara otentik untuk jangka panjang. Oleh karena itu, keberadaan Notaris sangat  krusial dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti berupa akta otentik.
Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesi tersebut tercipta karena adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan dapat mulai secara sah dan terikat sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris, sumpah yang telah diucapkan akan mengendalikan segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan perspektif hukum publik terdapat kewenangan atas akta-akta yang dibuat sehubungan dengan prinsip umum bahwasanya tiada kewenangan tanpa pertanggung jawaban.
Kadangkala Notaris dapat melakukan kesalahan atau kelalaian ketika membuat akta yang merugikan pihak lain, maka kesalahan notaris tersebut termasuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatigsdaad). Adapun syarat Perbuatan Melawan Hukum, yakni : bertentangan dengan aturan hukum, terdapat kesalahan, dan memiliki hubungan sebab serta akibat antara perbuatan dan kerugian. Akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum akan menimbulkan adanya pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh Notaris.
Hakim dalam menangani suatu perkara perdata yang melibatkan Notaris, hakim akan mencari suatu kebenaran formiil terhadap akta otentik tersebut berupa kebenaran atas apa yang ditangkap sesuai yang disampaikan  para pihak, kebenaran tersebut berasal dari semua fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Notaris tidak dapat dituntut. Baik secara perdata maupun pidana atas akta yang dibuatnya karena akta tersebut dibuat sesuai keterangan atau kehendak para penghadap yang tanpa mengurangi maupun melebihkan keterangan penghadap yang disampaikan

## 84 Anida Setya dan Aisyah Ayu: Tanggung Jawab Notaris...

## Kesimpulan
Terdapat berbagai syarat pelaksanaan keputusan sirkuler yang harus ditaati sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keputusan sirkuler dilaksanakan dengan mengirimkan usul secara tertulis, kemudian usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. seusai para pemegang saham menyetujui usul tersebut, maka dibuatlah risalah rapat yang telah telah mendapat persetujuan dan tandatangan oleh seluruh peserta rapat. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan circular resolution karena notaris membuat akta tersebut berdasarkan kebenaran formil dari circular resolution yang diserahkan kepadanya.
Disamping itu, sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Notaris harus memberikan nasihat hukum kepada penghadap atas pemahaman hukum yang mencakup sisi teknis dan dasar hukum pembuatannya, serta memberikan pemahaman terhadap akibat hukum atas penuangan akta keputusan sirkuler.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Khadir Mohammad, Hukum Perdata Indonesia (Citra Aditya Bakti 2005).
Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang  No.40  Tahun 2007) (Jala Permata Aksara 2016).
Erman Rajagukguk, Butir-Butir Hukum Ekonomi (Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011).
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayumedia Publishing).
Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2011).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Indonesia Press 2010).
Suteki dan Galang Taufani, Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) (Rajawali Pers 2020).
Notaire, 7 (1) 2024: 71-86 85

## Tesis
Inka Faradilla. 2020. Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris . Thesis.  Yogyakarta  : Universitas Islam Indonesia.

## Jurnal
Fadlyna Ulfa Faisal, ‘Pelaksanaan Circular Resolution pada Perseroan Terbatas’ Jurnal Hukum UNHAS.
Muhammad Iqbal Fauzan, ‘ Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas’ (2020) 3 (3) AD  310.
Yasin Tanaka, ’Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas’ (2017) 4 (1) Jurnal Reportorium 117.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
How to cite: Anida Setya Permatasari dan Aisyah Ayu Musyafah, ‘Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler ( Circular Resolution ) pada Perseroan Terbatas’ (2024) 7 Notaire.

## Anida Setya dan Aisyah Ayu: Tanggung Jawab Notaris...
--This page is intentionally left blank--