81
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TANGGAP DARURAT (EMERGENCY RESPONSE PLAN) BERDASARKAN NFPA 1600 TAHUN 2019 DI PTOG, JAWA BARAT TAHUN 2023
Bambang Sulistyo 1* , Gama Widyaputra 2 , Defi Arjuni 3
1,2,3 Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, Universitas Binawan
Jl. Kalibata Raya - Dewi Sartika, No. 25-30; Jakarta Timur; DKI Jakarta 13630
* Penulis Korespondensi: Bambang Sulistyo, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, Universitas Binawan Email: bambang.sulistyo@binawan.ac.id

## ABSTRAK
Potensi terjadinya bencana non alam yang membahayakan terus semakin meningkat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sistem pencegahan dampak bencana non alam dalam lingkungan perusahaan yang tidak memadai. Sistem tanggap darurat yang memadai menjadi indikator preventif aspek kesehatan dan keselematan  kerja  bagi  para  pekerja  sebuah  perusahaan.  Perusahaan  PTOG  Jawa  Barat  merupakan perusahaan yang bergerak dibidang minyak bumi dan gas. Penelitian ini bertujuaan untuk menganalisis implementasi sistem tanggap darurat (emergency response plan ) berdasarkan NFPA 1600 tahun 2019 di PTOG Jawab Barat tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang menganalisis evaluasi program, prosedur dan implementasi sistem tanggap darurat  atau  ERCM (Emergency  Response  and  Crisis  Management). Pengumpulan  data  dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan sumber data berupa data primer dokumen  hasil  wawancara  serta  data  sekunder  dokumen  laporan,  peraturan  dokumen  lainnya  yang mendukung  kajian  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  ERCM (Emergency  Response  and  Crisis  Management) di  PTOG  telah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  perlu untuk ditingkatkan. Penerapan NFPA 1600, tahun 2019 di PTOG, sudah sesuai dengan standard yang diacu dan sebagian besar sudah sesuai dengan regulasi, dan dari observasi lapangan terbukti dan data semua  ada  juga  sudah  terdokumentasi  dengan  baik.  Pihak  perusahaan  yang  bertanggung  jawab  atas kegiatan komunikasi dan koordinasi dengan pihak external, hal ini di lakukan oleh pekerja dari Area. Penelitian  ini  diharapkan  untuk  OG Field dapat  mempertahankan  dan  meningkatkan  prosedur  yang sudah  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  Peraturan Kepala  BNPB  No.  4  Tahun  2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pedoman ERCM.
Kata Kunci: Sistem Tanggap Darurat, NFPA 1600 Tahun 2019, Program ERCM

## PENDAHULUAN
Potensi terjadinya bencana non alam sangat  berbahaya  bagi  lingkungan  dan kesehatan  dan  keselamatan  kerja  para pekerja sebuah organiasi termasuk perusahaan.  PT  OG  merupakan  salah  satu perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  di bidang  minyak  bumi  dan  gas.  memiliki tingkat  risiko  tinggi  terhadap  pekerja  di fasilitas  tersebut.  Ancaman  terjadinya kebocoran  gas  dan  minyak  dapat  memicu terjadinya  keadaan  berbahaya  seperti kebakaran  dan  ledakan.  ada  pula  bahaya yang  di  pengaruhi  oleh  alam  yang  dapat menyebabkan  kekacauan  serta  kecelakaan
seperti  angin  puting  beliung,  gempa  bumi, dan gelombang laut yang di pengaruhi oleh cuaca  yang  buruk  seperti  hujan  yang disertai  dengan  sambaran  petir.  Untuk  itu dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan harus  memprioritaskan  aspek  kesehatan dan keselamatan pekerjanya serta Tanggap Darurat dan Kelangsungan Bisnis (bussiness continuity) harus berjalan seiring.

## METODE PENELITIAN
Penelitian Analisis evaluasi program, prosedur dan implementasi tanggap darurat/ERCM (Emergency  Response  and Crisis  Management) ini  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan
82
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
melakukan observasi, wawancara menggunakan  lembar checklist (daftar pertanyaan)  dan  dokumentasi.  Penelitian kualitatif  ialah  metode  yang  sering digunakan  oleh  sebagian  orang  untuk mengemukakan  sebuah  keadaan  serta memahami  fenomena  mengenai  apa  yang diteliti,  dari  pendekatan  tersebut  didapat hasil berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek  yang  diamati,  dari  pendekatan kualitatif  ini  dapat  dikumpulkan  melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Sumber  data  penelitian:  a).  data primer: Sumber data diperoleh langsung di lapangan  dalam  melakukan  observasi lapangan  dan  wawancara  (Checklist) dengan  menyiapkan  sejumlah  pertanyaan berhubungan  dengan  Tanggap  Darurat
Emergency
Response and Crisis Management ( ERCM); b). Data Sekunder: yaitu  mendukung  data  primer  seperti dokumen-dokumen  laporan  kegiatan  yang di  lakukan  seperti Emergency  Need Assessment  (ENA ), Pre  Insiden  Planning (PIP), Rencana Penanggulangan tumpahan minyak  Strategi,  Tindakan  dan  Oprasi,
Emergency Response
and Crisis
Management (ERCM)  yang  telah  di lakukan,  Pedoman  Emergency  Response and Crisis Management (ERCM); Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 Tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana Penanggulangan  Bencana  dan  dokumen lain  berupa;  jurnal  dan  penelian  terdahulu terkait Emergency  Response  and  Crisis Management.

## HASIL PENELITIAN
Program ERCM ( Emergency Response and Crisis Management ) PTOG field
No Indikator PDCA
ERCM
( Emergency Response and Crisis Management ) Program ERCM OG field PT XYZ Peraturan Kepala BNPB NO. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana PEDOMAN NFPA 1600 Standard on Continuity Emergency 2019 edition Kesesuaian 1. (Plan) Mengembangkan rencana Mengidentifikasi dan menilai potensi keadaan darurat, krisis, dan ancaman keberlanjutan bisnis Melakukan ENA ( Emergency Need Asessment ) Sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko- risiko bencana ENA ( Emergency Need Assessment ) identifikasi kejadian yang menimbulkan keadaan darurat serta risk assessment -nya yang akan disusun berdasarkan tingkat risiko yang kemudian di buatkan skenario keadaan darurat pada tiap tingkat risiko Terdapat identifikasi keadaan darurat berupa ENA ( Emergency Need
Assessment ) yang dilakukan sekali 1 tahun 2. (Plan) Mengembangkan Melakukan PIP ( Pre Tahap Prabencana dilakukan Pre-Incident Planning (PIP) Terdapat prosedur
83
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
rencana
Mengidentifikasi dan menilai potensi keadaan darurat, krisis, dan ancaman keberlanjutan bisnis Incident Planing ) penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat didasarkan skenario menghadapi bencana dengan Rencana Kontinjensi ( Contingency Plan ) prosedur berisi penanggulangan, pengendalian bahaya existing yang tersedia, dan sumber daya penanggulangan yang diperlukan.
penanggulangan bahaya berupa PIP ( Pre-
Incident Planning) yang di evaluasi sekali 1 tahun 3. Do (Melaksanakan rencana) Rencana yang telah disusun diimplementasika n secara bertahap Pengendalian Akses Area Kerja Peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana Management sumber daya yang komprehensif Terdapat Peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana dengan Management sumber daya yang komprehensif berupa pengendalian akses yang dilakukan setiap hari 4. Do (Melaksanakan rencana) Rencana yang telah disusun diimplementasika n secara bertahap Terdapat Kegiatan Kesehatan Mencegah terjadinya Epidemic dan Wabah Penyakit Mencegah wabah ( outbreak ) atau kondisi darurat medis Terdapat Kegiatan Kesehatan untuk mencegah wabah penyakit yang di lakukan secara rutin 5. Do (Melaksanakan rencana) Rencana yang telah disusun diimplementasika n secara bertahap Tedapat Pelatihan dan Training Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana Setiap personil harus dilatih sesuai dengan kompetensi tugas dan tanggung jawab masing masing Terdapat pendidikan dan pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana yang dilakukan sekali 1 tahun 6. Check (Memeriksa atau meniliti hasil yang dicapai Terdapat Inspeksi Peralatan ERCM Fire Protection Equitment and Oil Spill Equipment Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan serta penyediaan dan pemeriksaan, peralatan keadaan darurat. Mengidentifikasi peralatan, fasilitas, dan yang dibutuhkan dalam merespon keadaan darurat, krisis, dan keadaan yang mengancam keberlanjutan bisnis Tedapat pemeriksaan peralatan ERCM
berupa Fire Protection Equitment and
Oil Spill
Equipment secara rutin dan dievaluasi setiap tahun
84
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
7.

## Action
Evaluasi hasil tinjauan langsung terhadap semua personel yang terlibat dalam operasi tanggap darurat Terdapat Simulasi keadaan darurat Pelatihan siaga / simulasi ( Drill ) / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum). Simulasi keadaan darurat dilakukan minimal setiap tahun Terdapat simulasi keadaan darurat yang di lakukan setiap 1 tahun sekali

## Implementasi (Bab 6, NFPA 1600)
a) Konfirmasikan bahwa rencana berfokus  pada  pencegahan  dan pengendalian  (mitigasi)  bahaya, risiko,  kerentanan,  dan  dampak yang telah teridentifikasi.
b) Rencana harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan personel.
c) Asumsi  yang  dibuat  selama  proses perencanaan.;  Peran  dan  tanggung jawab  fungsional  internal  dan eksternal lembaga, organisasi, departemen,  dan  posisi;  Proses pendelegasian
wewenang;
Dukungan  logistik  dan  kebutuhan sumber daya

## Pencegahan
Harus mengembangkan strategi untuk  mencegah insiden  yang mengancam jiwa, harta benda, dan lingkungan; Strategi pencegahan harus didasarkan pada informasi  diperoleh  dan  harus  dijaga arusnya menggunakan teknik pengumpulan informasi  dan  intelijen;  Konfirmasikan bahwa semua pekerja dilatih ( mendapatkan pelatihan  /  training  untuk  mengetahui bagaimana menanggapi kemungkinan terjadi  insiden  (  misalnya Basic  Safety Training bagi  pekerja  dan  khusus  Tim OKD ( Organisasi Keadaan Darurat).

## Komunikasi (Bab 6 NFPA 1600 )
Komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder diawali dengan mengetahui identifikasi stakeholder tersebut,  agar  diketahui  kualitasnya  salah satunya sebagai pemasok, pelanggan,
media,  investor,vendor.  Prosedur  dan standar  berkomunikasi  dengan  stakeholder sudah tertuang dalam alur komunikasi yang wajib  diketahui  oleh  semua  penanggung jawab  maupun  pelaksana  bila  terjadi keadaan darurat atau bencana.
Komunikasi  krisis  dan  informasi publik dikembangkan sesuai dengan rencana  dan  standar  serta  prosedur  untuk menyebarkan informasi yang harus diterima  oleh  seluruh  karyawan  maupun masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah terdampak.  Hal  ini  juga  didukung  oleh fasilitas  yang  memadai  bagi  perusahaan agar  dapat  terlaksanana  dengan  maksimal. Informasi dan komunikasi dapat disampaikan  antara  lain  berupa  buletin, jurnal maupun majalah.
Pemberitahuan tentang kejadian kebakaran dan bencana berdasarkan standar dan  prosedur  beripa  alur  yang  jelas, sehingga  hal  ini  dapat  diketahui  dengan jelas dan detail oleh seluruh karyawan yang terdampak. Laporan dan kronologis kejadian  tercatat  dan  didokumentasikan serta serta dilaporkan sesuai dengan standar alur pelaporan kejadian bencana.
Komunikasi  Krisis  dan  Informasi Publik,  harus  mengembangkan  rencana dan prosedur untuk menyebarkan informasi dan menanggapi permintaan untuk informasi  dari  audiens  berikut  sebelum, selama, dan setelah kejadian:
a) Audiens internal, termasuk karyawan
b) Audiens eksternal, termasuk media, kebutuhan fungsional  penduduk,
85
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license
Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, harus membangun  dan  memelihara  krisis komunikasi atau kemampuan informasi  publik  yang  meliputi: pengikut:
1. Fasilitas kontak pusat atau hub komunikasi  Pusat  informasi fisik atau virtual, Sistem pengumpulan, pemantauan, dan
sosialisasi informasi; 2. Tentukan  cara  memberi  tahu audiens  /  stakeholder  utama tentang
keadaan darurat/bencana; 3. Rencanakan bagaimana informasi penting akan diberikan kepada seluruh pekerja  serta  audiens  eksternal (stakeholder)  utama  dan  cara berkoordinasi penyebaran informasi-informasi untuk
memastikan konsistensi.

## Kesinambungan  /  Kelangsungan  dan Pemulihan Bisnis (Bab NFPA 16006 )
Tentukan  bagaimana  memulihkan kondisi  kritis  atau  sensitif  waktu  proses pemulihan secepat mungkin setelah bencana  berakhir.  Dalam  regulasi  terdapat pula  ketentuan  maupun  peraturan  tentang pemulihan  kondisi  kritis  saat  proses pemulihan  setelah kejadian  bencana.
Regulasi  juga  diberikan  dalam  bentuk peraturan terkait penerapan tanggung jawab saat  terjadi  bencana  jika  manajer  tidak berada  di  lokasi.  Disamping  peraturan tersebut  juga  terdapat  peraturan  terkait identifikasi  pengembangan  strategi  untuk relokasi  bagi  masyarakat  yang  terdampak insiden.
Tindakan  perbaikan  proses  tindakan korektif.
a) harus  mengambil  tindakan  korektif atas kekurangan diidentifikasi.
b) Perbaikan Berkelanjutan. akan berlaku  terus  menerus  perbaikan program melalui penggunaan program dan proses tindakan korektif;
Tinjau  program  dan  pelatihan  setidaknya setiap tahun untuk mengidentifikasi perbaikan selanjutnya.

## PEMBAHASAN

## Kebijakan Manejemen
Manejemen tanggap darurat harus menjadi kebutuhan dan dituangkan dalam kebijakan manajemen.  Tanpa  dukungan  komitmen dan  keinginan  dari  manajemen  dalam bentuk  nyata  serta  dibuktikan  dengan tindakan,  maka  program  pengelolaan tanggap darurat tidak akan berhasil. Untuk tingkat nasional, kebijakan tentunya ditetapkan oleh Presiden dan untuk  daerah adalah  Kepala  Daerah  setempat.  Untuk tingkat  perusahaan  kebijakan  keadaan darurat  harus  ditetapkan  oleh  pimpinan setempat.  Kebijakan  ini  menjadi  landasan penerapan  manajemen  bencana  di  masing- masing daerah atau perusahaan/ organisasi. dan  dapat  dikembangkan  dari  ditetapkan strategi  pengendalian  bencana,  penyediaan sumber  daya  yang  diperlukan  serta organisasi  pelaksanaannya.  Kebijakan  ini juga  sangat  penting  karena  sekaligus menjadi bukti komitmen pimpinan setempat  terhadap  penerapan  manajemen bencana  di  lingkungannya  masing-masing. Dengan  demikian,  semua  pihak  terkait, bawahan  dan  anggota  tim  pengendalian bencana akan memperoleh dukungan nyata dari pimpinan setempat.
Identifikasi dan Penilaian Risiko
Bencana (Disaster Risk Assessment)
Unsur  berikutnya  dalam  sistem manajemen bencana adalah identifikasi dan penilaian  risiko  bencana.  Identifikasi bencana mutlak diperlukan sebelum mengembangkan  sistem  manajemen
86
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
bencana.Tanpa  mengetahui  apa  jenis  dan skala  bencana  yang  akan  dihadapi,  maka upaya  penanggulangan  bencana  akan  sulit dilakukan dengan baik dan efektif dan perlu dilakukan Evaluasi Risiko , hasil penilaian risiko  tersebut,  selanjutnya  ditentukan peringkat  risiko  yang  mungkin  timbul dengan mempertimbangkan kerentanan dan kemampuan.

## SDM (Sumber Daya Manusia)
Penanganan  bencana  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  memadai  baik dari  segi  jumlah  maupun  kompetensi  dan kemampuannya.  Banyak  permasalahan timbul  ketika  bencana  terjadi  karena sumber daya yang terlibat dalam penanggulangan  kurang  memadai  atau tidak  tahu  tugas  dan  tanggung  jawabnya. Oleh karena itu, sebelum menyusun sistem manajemen  bencana  yang  baik,  terlebih dahulu  harus  didentifikasi  kebutuhan sumber  daya  manusia  yang  diperlukan misalnya  untuk  tim  penanggulangan.  tim medis, tim logistik, tim teknis dan lainnya.
Bencana  tidak  dapat  ditanggulangi dengan  efektif  dan  cepat  tanpa  didukung oleh  prasarana  dan  logistik  yang  memadai Identifikasi  kekuatan  yang  berhubungan dengan  ketersediaan dan kehandalan peralatan  juga  perlu  dilakukan  penilaian dan  perhitungan  agar  kita  mengetahui kesiapan menghadapi kondisi darurat.
Prasarana  dan  material  merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan  penanggulangan  bencana. Banyak  kejadian.  dimana  korban  tidak berhasil  ditolong  karena  tidak  tersedianya prasaran  atau  peralatan  yang  memadai sehingga jumlah korban meningkat
Beberapa  sarana  yang  diperlukan  dalam penanganan bencana antara lain:
1) Alat  pemadam  kebakaran  (Fire monitor,  fire  extinguisher,  fire hydrant).
2) Peralatan  penanggulangan  bahan kimia berbahaya dan beracun 3) Peralatan keselamatan untuk menanggulangi  kejadian  seperti helm/  topi  masker,  sepatu,  sarung tangan.
4) Peralatan Komunikasi (Telpon satelit, immarsat, radio VHF). 5) Peralataan medis (Strecher, responder bag, AED)
6) Peralatan transportasi (mobil pemadam,  vacuum  truck,  mobil ambulance).

## Peran  Instansi  Pemerintah  terkait  dan Fungsi
Dalam melaksanakan penanggulangan  becana  di  daerah  akan memerlukan  koordinasi  dengan  sektor. Tugas  dan  tanggung  jawab  dan  wewenag anggota  tim  manajemen  krisis  melakukan koordinansi  dengan  instansi  pusat  terkait (KLHK,  ESDM,  BNPB,  BASARNAS, PUSKODALNAS, HUBLA, TNI/POLRI , Sektor  Sosial,  Sektor  Energi  dan  Sumber Daya    Mineral    dan    Sektor    Kesehatan ,Rumah  Sakit,  Sektor  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  Sektor  Lingkungan  Hidup, dan instansi terkait lainnya.bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana.
Siklus  PDCA  pada  ERCM  (Emergency Response and Crisis Management)
Kecepatan dan keberhasilan pemulihan  dapat  sangat  ditingkatkan dengan  pembentukan  proses  dan  protokol sebelum bencana untuk perencanaan pemulihan pasca bencana yang terkoordinasi dan implementasi.
1. Mengembangkan rencana (Plan)
Perencanaan  awal  berupa  skenario yang  didalamnya  memuat  sumber daya yang diperlukan, strategi pengendalian, organisasi, sistem komunikasi serta dampak ke lingkungan.
87
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
2. Melaksanakan rencana (Do)
Pre-Incident  Planning  (PIP) berisi prosedur penanggulangan,
pengendalian  bahaya  existing  yang tersedia, dan sumber
daya penanggulangan yang diperlukan;Training  dan  Kompetensi SDM;Simulasi  Tanggap  Darurat;
Memeriksa  atau  meniliti  hasil  yang dicapai .
3. Check
a) Pengujian  (Drills  and  Exercise) Pengujian dilakukan secara berkala,  minimal  1  kali  dalam  1 tahun  dengan  tujuan  menilai keefektifan  rencana  manajemen krisis, dan pengelolaan keberlanjutan bisnis. Pengalaman dan pelajaran berharga dari pelaksanaan pengujian sangat.
b) Evaluasi (Evaluations) Sesi evaluasi dilakukan dengan singkat setelah latihan pengujian untuk  memastikan  bahwa  setiap perbaikan terkait peraturan keadaan  darurat  diidentifikasi, dicatat, dan dilaksanakan.
Bentuk  dari  evaluasi  ini  dapat berupa  tinjauan  tahunan  yang dilakukan  untuk  mengevaluasi tanggap darurat, manajemen krisis  (ERCM)  dan  pengelolaan keberlangsungan bisnis di masing masing unit area sebagai bagian  dari  umpan  balik  setiap kali  terjadi  perubahan  yang melibatkan  organisasi,  teknik, personil,  dan  administrasi  pihak eksternal,  tanggap  darurat,  atau belajar dari kejadian.
4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (Action)
a) Terminasi & Pemulihan.Terminasi adalah akhir dari kegiatan respon
tanggap darurat termasuk penentuan oleh pemimpin tertinggi  dari  struktur  tanggap darurat,  kapan  saat  yang  tepat untuk  menghentikan  kegiatan tersebut  dan  memulai  upaya pemulihan.  Sedangkan  proses pemulihan  adalah  serangkaian tindakan  yang  dilakukan  oleh Asset/  Eksplorasi/  Project  untuk mengembalikan situasi pada kondisi  semula  untuk  dapat beroperasi secara normal.
b) Penilaian (Assessment) dan tindak lanjut (rekomendasi). Penilaian tahunan dilakukan menggunakan  alat  (tool)  (yaitu penilaian terhadap orang, tempat, proses, dan kinerja).
5. Perencanaan  Program  terdiri  dari  : rencana, pelaksanaan program, penentuan  visi,  misi  dan  tujuan program.  Penilaian  risiko  terhadap kemungkinan kerugian akibat kecelakaan,  kebakaran  dan  bencana. disusun denganmetode HIRARC (Hazard Identification Risk Assessent Risk  Control,  JSA  (Job  Safety Analysis,
HAZOPS (Hazard
Operability Study, FTA (Fault TreeAnanlysys)  Penilaian  terhadap sumber  daya  untuk  mempersiapkan keadaan  darurat  antara  lain  respon, komunikasi,  koordinasi  dan  rencana pemulihan.. Perencanaan manajemen krisis  harus  menangani  isu-isu  yang mengancam elemen strategis,
reputasi.
Penilaian  risiko  untuk  mengembangkan strategi dan rencana terdiri dari: mengidentifikasi  dan  memantau  bahaya. Evaluasi  terhadap  kejadian  bencana  antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung berapi, tanah  longsor,  ambles,  banjir,  banjir bandang,
gelombang
pasang,
struktur/bendungan/tanggul
air,
kekeringan,  badai angin, siklon  tropis,
88
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
badai,  tornado,  air  cerat,  badai  debu/pasir, temperatur ekstrim (panas, dingin), kebakaran hutan belantara, sambaran petir.
Program  penatalaksanaan  keadaan darurat dilakukan sesuai dengan perendanaan  dan  telah  terdokumentasikan dengan baik. Perencanaan Program tersebut sudah  dilengkapi  dengan  perencanaan program  disertai  dengan  penerapan  visi, misi  dan  tujuan..  Pelaksanana  penilaian terhadap  risiko  jika  terjadi  kejadian  yang tidak  diharapkan,  kecelakaan,  kebakaran dan  bencana.  Disamping  itu  penilaian terhadap  sumber  daya  dalam  pencegahan dan  penanggulangan  keadaan  darurat  dan bencana  diantaranya  respon,  komunikasi, koordinasi dan rencana pemulihan.
Perencanaan program harus
menangani  serta  menanggulangi  isu-isu yang mengganggu kegiatan
keberlangsungan produksi; 2.Penilaian risiko dilakukan dengan melakukan identifikasi  serta  melakukan  pemantauan terhadap  bahaya  yang  mungkin  dapat terjadi.  Evaluasi  yang  dilakukan  terhadap kejadian bencana.; 3.Melakukan peninjauan dan mendokumentasikan prosedur  pencegahan  dan  penanggulangan keadaan  darurat;  4  Melakukan  analisis terhadap dampak bahaya peledakan, kebakaran  atau  akbat  bencana  alam, sehingga memungkinkan melakukan tindak lanjut  untuk  menghadapi  kemungkinan terjadinya  dampak  yang  mungkin  timbul sebagai akibat bencana terhadap masyarakat yang tinggal diarea perusahaan maupn  para  pekerja.  Didokumentasikan dan dilaporkan ke koordinator.
inspeksi  internal  dilakukan  setiap  3 bulan, kendala atau temuan yang ditemukan dalam  inspeksi  internal  tersebut,  harus segera dilaporkan untuk tindakan perbaikan.  Bahaya  dalam  bentuk  temuan harus  tercatat  dan  terdokumentasi  dengan baik.  Hal  ini  segera  diselesaikan  dengan baik dan maksimal.
Selalu melakukan identifikasi terhadap  semua  kegiatan  baik  berupa softfile  dalam  bentuk  dokumen  maupun dalam  bentuk  serta  perangkat  keras  serta melakukan  analisis  terhadap  kemungkinan terjadinya  dampak  yang  mungkin  dapat muncul.  Dalam  hal  ini  terkait  erat  dengan penyelamatan alat maupun dokumen.
Tersedianya  catatan  untuk  mendata dan  dapat  mengidentifikasi  jumlah  data dan lokasi, sehingga catatan dapat diinventaris jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan.  Catatan  berupa  inventaris tersebut dapat dikonfirmasikan yang menjelaskan  bahwa  informasi  tersebut sudah disosialisasikan dan
dikomunikasikan  kepada  seluruh  pekerja meliputi: dampak bisnis sudah terdokumentasi,  back  up  data;  data  lain seperti  rekam  medis,  daftar  peralatan, gambar  dan  spesifikasi  terdokumen  tasi dengan  baik  dan  di  back  up  dengan  soft copy.
Pelaksanaan  informasi  komunikasi yang dilaksanakan pihak pemadam kebakaran  setempat  sudah  terjalin  dengan baik.  Dalam  hal  ini  sudah  ada  hubungan Kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran setempat. Salah satunya melakukan  sosialisasi  dengan  masyarakat sekitar  terkait  bahaya  atau  dampak  yang mungkin  dapat  muncul  akibat  bencana maupun  peledakan  atau  kebakaran  yang terjadi diarea produksi.
Pelaksanaan  program  keselamatan kebakaran  bukan  hanya  diberikan  kepada masyarakat  pekerja  saja,  namun  termasuk masyarakat  yang  tinggal  disekitar  area. Begitu  juga  dengan  pengawasan  serta pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya bahay kebakaran dan bencana.
Sebagai antisipasi dari kejadian yang tidak  terduga  tersebut,  antisipasi  berupa cakupan  asuransi  yang  memadai  sebagai biaya tambahan. Termasuk juga jika terjadi bencana yang menyebabkan kerugian bagi
89
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
masyarakat  yag  tinggal  disekitar  area, pemberian  makan  dan  perawatan  mereka yang terlantar karena suatu insiden dan juga perhatian  terhadap  kesehatan  mental  serta kesejahteraan  fisik  individu  yang  terkena dampak.  Disamping  itu  meningkatkan sosialisasi pendidikan kesiapsiagaan keluarga  dan  pelatihan  bagi  karyawan dengan kurikulum berdasarkan pada program  kerjasama  dengan  pemadam kebakaran  setempat.  Evaluasi  rencana program, prosedur Pendidikan & pelatihan dan dilakukan secara terus menerus.
a) Pertemuan dengan Damkar
membahas  bahaya  lokasi  dan perencanaan pra-insiden sduah dilakukan
b) Identifikasi  program  pelatihan  / training  yang  diperlukan  untuk mempersiapkan suatu insiden, dilakukan untuk seluruh fungsi dan TKJP yang sesuai, sudah dilakukan:Training
Fireman;
Pengawas  K3;  Operator  K3  ke
Pusdiklat  BNSP  dan  Aka  Migas,
First Aider ke RS Cirebon.
Perencanaan ditujukan untuk pencegahan  dan  pengendalian  bahaya maupun,  risiko,  kerentanan,  dan  dampak yang  telah  teridentifikasi.  Perencanaan program ditujukan juga pada kesehatan dan keselamatan          personel. Sebelum perencanaan tersebut diprogramkan terlebih  dahulu  harus  diidentifikasikan, dianalisa, dievaluasi dan didokumentasikan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing  personil  tetap  diterapkan sesuai  dengan  jabatan  dan  struktur organisasi yang telah ditetapkan.
Tindakan pencegahan sudah harus tertuang saat  pembuatan  perencanaan  program  dan program  pengembangan  strategi  untuk mencegah  insiden  yang  mengancam  jiwa, harta  benda,  dan  lingkungan  khususnya  di area  produksi  maupun  masyarakat  sekitar yang  terdampak.  Program  pencegahan dilaksanakan  berdasarkan  pada informasi
diperoleh  dari  informan  maupun  intelijen yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi tersebut.  Selain  itu  pelaksanaan  program pelatihan  bagi  pekerja  dan  khusus  Tim OKD  (  Organisasi  Keadaan  Darurat)  yang bekerjasama  dengan  pemadam  kebakaran setempat  dan  juga  bekerja  sama  dengan Pemerindah  Daerah  terkait  lainnya;  Data intelejen  didapatkan  dari  Mapping  dan Polsek;  Pelatihan  bagi  pekerja  dan  khusus Tim  OKD,  rutin  dilakukan  (setiapa  tahun) record tahun 2023 dan 2023 dibulan juni.

## KESIMPULAN
OG  field  telah  memiliki  Prosedur ERCM  (Emergency  Response  and  Crisis Management) yang mengacu kepada Pedoman  ERCM  (Emergency  Response Crisis management). Menyusun Tim Emergency Respose and Crisis Management ditingkat Field dan menentukan tugas dan tanggung jawab Tim Emergency Respose
and Crisis
Management di ditingkat field PT OG field melakukan  evaluasi  terhadap  keadaan darurat  baik  keadaan  daruat  yang  di sebabkan oleh alam, non alam, dan keadaan daruat sosial.
Program  ERCM (Emergency  Response and  Crisis  Management) di  OG  Field berupa: Program ERCM berupa: Emergency  Need  Assessment  (ENA;  Pre Incident Planning (PIP; Mengisi buku tamu Menukarkan  kartu  identitas  dengan  kartu pass  Memeriksa  SIML  (Surat  Izin  Masuk Lokasi);  Training  dan  Kompetensi:  First Aid  dan  Basic  fire  fighting;Inspeksi Peralatan ERCM Fire Protection Equitment (Fixed  Fire  Pump,  APAR/APAB,  Fire Hydrant, Fire Monitor, Fire Hose Box dan Firebox  Deluge  Valve  Water  Spray System)  and  Oil  Spill  Equitment  (Oil Boom,  Skimmer  dan  Spill  kit);  Simulasi keadaan  darurat.  Implementasi  ERCM (Emergency Response  and Crisis
90
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
Management)  di  OG  Field  berupa:  a).
Melakukan ENA (Emergency
Need
Assessment)  identifikasi  konsekuensi  dan kebutuhan  penanggulangannya  yang  di evaluasi  setiap  1  tahun  sekali  yang dilakukan  pada  15  September  2021;  b). Membuat  PIP  (Pre  Insident  Planing) dokumen yang berisi prosedur penanggulangan, pengendalian bahaya exsisting  yang  tersedia,  dan  sumber  daya penanggulangan  yang  diperlukan  dimana dokumen  disusun  dalam  3  (tiga)  tahap respon, yaitu respon awal, penanggulangan awal  dan  penanggulangan  lanjut.  Yang dilakukan  pada  15  September  2021.  c). Melakukan  Pengendalian  Akses  Berupa Memeriksa  kendaaan  kendaraan  yang masuk  ke  area  kerja,  Memeriksa  SIML (Surat  Izin  Masuk  Lokasi)  yang dilakukan setiap  hari.  d).  Melakukan  Kegiatan kesehatan  yang  tediri  dari  Fit  To  Work kegiatan ini dilakkan dengan cara Pemeriksaan tekanan darah, e). Pemeriksaan saturasi oksigen dan Pemeriksaan  suhu  tubuh  yang  dilakukan setiap  hari  serta  melakukan Surveillance SWAB  Anti  Gen  yang  dilakukan  setiap  2 kali  seminggue);  f).  Melakukan  inspeksi peralatan ERCM dilakukan secara rutin dan di  evaluasi  setiap  tahun  diantaranya Fire Protection  Equipment;  Fixed  Fire  Pump; APAR/APAB;Fire  Hydran;Fire  Monitor; Fire Hose Box ; Deluge Valve Water Spray System;  Oil  Spill  Equipment:;  Oil  Boom; Skimmer;  Spill  kit .  Pemeriksaan  secara rutin  dan  evaluasi  terdapat  pada  Fire Protection  Equipmen  sedangkan  Oil  Spill Equipment  belum  dilakukan  pemeriksaan secara rutin.
OG Field melakukan kegiatan pelatihan kepada seluruh pekeja. Pelatihan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut: a). First aid dilakukan pada tanggal 23-24  Desember  2020;  b).  Basic  Fire
Fighting  dilakukan  pada  tanggal  09 Februari 2022; c). Simulasi.
OG Field melakukan kegiatan simulasi  kepada  seluruh  pekerja.  Kegiatan ini dilakukan setiap setahun 1 kali Simulasi Keadaan darurat/ fire drill Simulasi ini telah dilakukan  dengan  baik  di  lakukan  pada tanggal 13 Oktober 2021.
Penerapan NFPA 1600, tahun 2019 di PTOG meliputi: a). Penerapan NFPA 1600, tahun 2019 di PTOG, sudah sesuai dengan standard  yang  diacu  dan  sebagian  besar sudah  sesuai  dengan  regulasi,  dan  dari observasi lapangan terbukti dan data semua ada  juga  sudah  terdokumentasi  dengan baik. b). Perlu ada petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi  dan  koordinasi  dengan  pihak external (RS, BNPBD, Damkar dll), hal ini di lakukan oleh pekerja dari Area.
OG Field dapat mempertahankan dan meningkatkan prosedur yang sudah dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan Peraturan Kepala BNPB NO. 4 Tahun 2008 Tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana Penanggulangan  Bencana  dan  Pedoman ERCM  (Emergency  Response  Plan  ). Prosedur  yang  terdapat  di  OG  field sebaiknya  menambahkan  hasil  revisi  yang di  temukan  berupa  masalah  di  area  OG field.

## REFERENSI
Badan  Pelaksana  MIGAS.  Pedoman  Tata Kerja  Manajemen  Krisis  Kegiatan Usaha Hulu Minyak. 2012.
Hardiyanto  S,  Pulungan  D.  Komunikasi
Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan  Bencana  Alam  di Kota  Padangsidimpuan.  J  Ilmu Komun [Internet]. 2019;3(1). Available from: https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/i nteraksi/article/view/2694
91
DOI: https://doi.org/10.51544/jmkm.v8i2.4637 © 2023 Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat
This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMKM
Mahardika, Dio; Setianingsih EL. Manajemen  Bencana  Oleh  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir  Di  Kota  Semarang.  J  Public Policy Manag Rev [Internet].
2018;7(2):502–18.  Available  from: https://ejournal3.undip.ac.id/index.p hp/jppmr/article/view/20242
NFPA  1600  Standard  on  Continuity,
Emergency, and Crisis Management.
United State: National Fire Protection Association; 2019. Nurdin R. Komunikasi dalam Penanggulangan  Bencana.  Jurnal SIMBOLIKA  Res  Learn  Commun Studyand  Learn  Commun  Study [Internet]. 2015;1(1):51–61. Available from: https://ojs.uma.ac.id/index.php/simb olika/article/view/49 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  4 Tahun  2008  Tentang  Pedoman
Penyunan  Rencana  Penanggulangan
Bencana.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Ramli  S.  Manajemen  Bencana  Dan
Kelangsungan Bisnis. Jakarta: Yayasan Pengembangan Keselamatan Prosafe Institute; 2020. Sugiyono.  Metode  penelitian  pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan
R&D. Yogyakarta: Alfabeta; 2013.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor  24  Tahun  2007  Tentang
Penanggulangan Bencana