TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)

## YUSWAR EFFENDY
Widyaiswara Madya Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara yeffendysemm@yahoo.co.id

## Abstrak
Pemeriksaan  BPK  yang  bebas  dan  mandiri  adalah  salah  satu  asas  pengelolaan keuangan  negara  merupakan  tugas  yang  memerlukan  integritas  yang  tinggi, kenyataan  banyak  dijumpai  pada  pemeriksaan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia  tidak  sesuai  dengan  aturan,  hal  ini  terbukti  bahwa  hasil  pemeriksaan dengan  opini  WTP  terhadap  pemerintah  daerah  ternyata  masih  banyak  juga  kasus- kasus korupsi di daerah tersebut.
Tuntutan  agar  dana  publik  harus  dipertanggung  jawabkan  ini  menunjukkan adanya  hubungan  antara  masyarakat  sebagai  prinsipal  dan  pemerintah  sebagai agen.  Pengelolaan  keuangan  negara  merupakan  jenis  pengelolaan  keuangan organisasi  sektor  publik  harus  diselenggarakan  secara  profesional,  terbuka,  dan bertanggung  jawab  dengan  asas  pengelolaan  tahunan,  universalitas,  kesatuan  dan asas spesialis.  Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah  daerah  di  Indonesia,  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan  (sesuai  aturan).  Hasil  pemeriksaan  BPK  telah  membuktikan  temuan kasus  tentunya  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia yang berlangsung kurang baik.

## PENDAHULUAN
Salah satu tuntutan penggunaan dana publik pada organisasi sektor publik adalah penggunaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau yang disebut akuntabilitas dana  publik.  Tuntutan  agar  dana  publik  harus  dipertanggungjawabkan  ini menunjukkan adanya  hubungan antara  masyarakat sebagai  prinsipal dan pemerintah sebagai  agen.  Masyarakat  sebagai  prinsipal  memerlukan  adanya  pihak  lain  sebagai pihak  yang  independen  sebagai  penengah  yang  objektif  untuk  menumbuhkan kepercayaan  prinsipal  pada  agen  dan  sebaliknya  antara  agen  pada  prinsipal.  Pihak independen  dimaksudkan  agar  adanya  kepercayaan  masing-masing  pihak  terhadap apa  yang  telah  disepakati  dalam  kontrak  kerja  antara  prinsipal  dan  agen.  Apa  yang dilakukan pemerintahan (sebagai agen) atau sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan  pemerintahan  dan  masyarakat  sebagaai  prinsipal  yang menyerahkan tugas pemerintahan. Masyarakat melalui pihak legislatif dan organisasi masyarakat  memerlukan  pihak  lain  dimaksud  di  atas  adalah  sebagai  pihak  yudikatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan pemeriksaan (audit).
Menurut teori keagenan dan peranan audit menunjukkan bahwa munculnya audit disebabkan karena adanya masalah ketidakpercayaan prinsipal pada agen-agen. Pada
organisasi sektor publik dalam hal ini sebagai agen pelaksanaan pemerintahan adalah pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  prinsipal  melalui  DPR  atau  DPRD.  Selanjutnya ketidakpercayaan  itu  selalu  ada  karena  selalu  adanya  variance  dalam  penggunaan dana  publik  antara  anggaran  dengan  realisasi  yang  mengakibatkan  perlunya  audit, dilain  pihak  pertanggungjawaban  merupakan  kewajiban  bagi  pihak  yang  ditugasi dalam  keagenan  dan  diawasi,  diperiksa  dan  dievaluasi  sehingga  dapat  diukur kinerjanya  baik  dalam  kegiatan  maupun  keuangan.  Didalam  teori  keagenan  sebagai disebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan  kerja  yang  tidak  mudah dikontrol  oleh  masing-masing  pihak  prinsipal  maupun  agen,  hal  karena  adanya perbedaan  kebutuhan,  perbedaan  wewenang  tugas  dan  fungsi  dan  perbedaan- perbedaan  lainnya.  Diharapkan  hubungan  yang  baik  antara  agen  dan  prinsipal  bisa bekerjasama karena ada perbedaan masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang  berbeda  untuk  dapat  disinergikan  melalui  adanya  perjanjian  atau  kontrak. Artinya Kontrak kerja antara agen dengan prinsipal menegaskan apa  yang dilakukan masing-masing pihak, apa yang dilakukan akan menjadi tanggungan masing-masing. Oleh  karena  itu  diperlukan  peranan  audit  untuk  dapat  melihat  mempertanggung jawabkan tanggungan masing-masing dan tingkat kepercayaan prinsipal kepada agen (pemerintah).
Pengelolaan  keuangan  negara  merupakan  jenis  pengelolaan  keuangan  organisasi sektor  publik  harus  diselenggarakan  secara  profesional,  terbuka,  dan  bertanggung jawab  dengan  asas  pengelolaan  tahunan,  universalitas,  kesatuan  dan  asas  spesialis, hal  ini  sesuai  dengan  tuntutan    Undang    Undang    Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara.  Sejalan  dengan  perwujudan  kepemerintahan  yang  baik, pengelolaan  keuangan  negara  juga  menganut  asas  baru  yaitu  akuntabilitas, profesional,  proporsional,  keterbukaan,  dan  pemeriksaan  keuangan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK)  yang  bebas dan  mandiri.  Asas  baru  ini  merupakan asas pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara.
Di  sisi  lain  audit  ekternal  yang  ada  pada  pemerintah  hanya  BPK  yang  juga merupakan bagian dari pemerintahan, kiranya perlu diwacana apakah  dimungkinkan audit  untuk  ekternal  bukan  dilakukan  hanya  BPK  tetapi  Audit  Swasta.  Untuk memenuhi  hal  ini  diperlukan  bagaimana  menyusun  anggaran  fee    audit(cost  audit) nya ? BPK adalah pemeriksa keuangan Negara yang mandiri sejalan dengan Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004,  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara
Tanggungjawab prosedur audit terhadap kinerja, tanggung  jawab auditor apakah mempengaruhi biaya audit ? Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terjadinya biaya audit  yang  berbeda  dengan  tempat  mereka  dalam  struktur organisasi.  Audit  internal pemerintah didefinisikan sebagai karyawan pemerintah melaporkan ke auditor kepala yang diangkat dan terutama bertanggungjawab seorang pejabat dari badan eksekutif. Auditor  internal  akan  lebih  mungkin  untuk  mengalami  gangguan  ekternal kemerdekaan dan oleh karena itu akan memiliki tanda palsu. Ada juga kemungkinan auditor  internal  tidak  independen  karena  sama-sama  pemerintah.  Bagaimana  BPK yang merupakan bagian pemerintah dan stafnya meminta data  pegawai pemerintah ? Adakah keraguan terhadap hal itu ?
Akhirnya  sebuah  penelitian  menduga  bahwa  professional  atau  sertifikasi  akan menunjukan  hasil  yang  menunjukkan  tingkat  keberhasilan  pemerintah,  layanan perlindungan  sipil  dan  sertifikasi  mungkin  berguna  dalam  upaya  mengidentifikasi beberapa perbedaan tanda bukti palsu atau tarif.
Analisa  dan  temuan  audit  keuangan  serta  kepatuhan  analisis  program  yang dianalisa  dan  ditemukan  oleh  inspektorat,  BPK  atau  apa  yang  diawasi  pimpinan dalam  pengawasan  melekat,  menunjukkan  bahwa  ada  sedikit  kelemahan.  Penelitian dalam  literatur  pada  prosedur  audit  kinerja  oleh  pemerintah  dan  penggunaan  ulasan jaminan  kualitas  untuk  mengontrol  pekerjaan  audit  yang  bertujuan  untuk mengeksplorasi :
1. Apakah  auditor  pemerintah  telah  gagal  untuk  melakukan  audit,  sehingga diperlukan  prosedur  audit  dan  kemudian  menyembunyikan  kelalaian  ini (selanjutnya disebut sebagai palsu sign-off),
2. Sejauh mana palsu ini tanda–off ada, dan
3. Perbedaan    tingkat  off  tanda  palsu  di  seluruh  karakteristik  tertentu  dari  auditor pemerintah dan lingkungan mereka.
Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  hubungan  antara  hasil  audit  dengan  prosedur audit dan karakter auditor.
Perbandingan auditor  pemerintah  dengan auditor  swasta menyatakan kekhawatiran  bahwa Certifikat Public  Accountant independen  memiliki  reputasi dengan perusahaan, tarif lebih tinggi swasta dari pemerintah. Lisensi  auditor swasta terus menerus diperbaharui sedangkan lisensi pemerintah hanya latihan pemerintah.
Pada  akhir-akhir  ini  Pemda  memperebutkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP) yang terdahulu disebut WTS (Wajar Tanpa Syarat) sehingga banyak kalangan mencurigai  opini  WTP  ini  karena  beberapa  kalangan  yang  mengetahui  bahwa  opini WTP  mengabaikan  pemeriksaan  kewajaran  pencatatan  dan  pengelolaan  aset-aset pemda yang selalu hilang, rusak, tidak diperbaiki, dan banyak juga pemda kehilangan data  tentang  aset-asetnya  karena  sejak  awal  diterima  sampai  dilaporkan  tidak diketahui datanya, terlebih lagi misalnya aset yang berasal dari bantuan atau hibah.
Sementara  itu  kalau  kita  lihat  kasus  korupsi  terus  merajalela,  khususnya diberbagai  pemerintah  daerah  dan  terakhir  296  pemda  bermasalah  dalam  korupsi (pernyataan mendagri). Bagaimana hal itu terus terjadi padahal sudah banyak pemda yang laporan keuangannya WTP, belum lagi konon katanya laporan keuangan dengan menggunakan  perkiraan  atau  estimasi  misalnya  dalam  melaporkan  aset  dan  laporan dengan menyampaikan laporan aset berdasarkan cerminan data yang ada pada tahun yang lalu tidak ada perubahan aset baik kenaikan maupun penurunannya, seolah-olah tidak ada lagi perubahannya (hal ini merupakan hal yang mustahil dalam mutasi atau perkembangan aset).
Sebagaimana  teori  organisasi  publik,  agen  dan  perananan  tugas  auditor,  BPK serta  fenomena-fenomena  tersebut  di  atas,  juga  diperoleh  data  dari  BPK  yang melaksanakan pemeriksaan keuangan  pada pemerintah daerah di Indonesia, ternyata kasus keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih sangat tinggi.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tahun 2011 ditemukan 12.612 kasus senilai Rp 20,25 triliun dengan  rincian  “  diperoleh  4.941  kasus  senilai Rp  13,25 triliun dari  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  merupakan  temuan  pemeriksaan  berupa
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 1.056 kasus senilai Rp 6,99 triliun ,’’
Dilaporkan  pula  temuan  penyimpangan  administrasi  dan  kelemahan  sistem pengendalian internal sebanyak 6.615 kasus.
Selain temuan, BPK telah  memberikan pendapat (opini) pada pemerintah daerah antara  lain  wajar  tanpa  pengecuali  (WTP)  atas  34  LKPD  (7  persen),  opini  wajar dengan  pengecuali  (WDP)  atas  341  LKPD  (66  persen),  opini  tidak  wajar  (TW)  5 persen atas 26 LKPD tahun 2011, dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas 115  LKPD  22  persen.    (Kutipan  dari  informasi  Ketua  BPK  Hadi  Poernomo  pada sidang Paripurna ke-12 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta).
Ada  kenaikan  proporsi  opini  WTP  dan  WDP  dibandingkan  opini  LKPD  tahun sebelumnya  hal  ini  menggambarkan  “  adanya  perbaikan  sistem  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  daerah  khususnya  dalam  pencatatan  dan  pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah,’’
Dari  data  temuan  kasus  dan  opini  BPK  di  atas,  beberapa  hal  menjadi  bahan pertanyaan bagi kita antara lain :
1. Apakah  temuan  dan  opini  penjelasan  BPK  ini,  merupakan  persoalan  yang berbeda,  persoalan  yang  sama  atau  saling  berhubungan.  Hal  ini  menimbulkan tanda  tanya  karena  pernyataan  temuan  kasus  korupsi  bukan  sebagai  dasar  opini BPK.
2. Apakah temuan kasus dan opini  bukan  merupakan persoalan sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik ?
3. Apakah  ada  hubungan  opini  WTP  BPK  dengan  Kasus  Korupsi  padahal  opini WTP  tidak  dapat  menjamin    baiknya  sistem  pengelolaan  keuangan  yang  pada gilirannya  akan  dapat  tidak  terjadi/meminimalkan  penyalahgunaan  anggaran (kasus korupsi).

## PEMBAHASAN
Mardiasmo  (2005)  menyatakan    bahwa    terdapat  tiga  aspek  utama  yang mendukung  terciptanya  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  yaitu pengawasan,  pengendalian,  dan  pemeriksaan.  Auditing  adalah  proses  pengumpulan dan penilaian bukti-bukti oleh orang yang  bebas pengaruh dan berkompetensi dalam hal  bahan-bahan  informasi  yang  dapat  dikumpulkan  mengenai  satuan  ekonomi tertentu  dengan  tujuan  menentukan  dan  melaporkan  tingkat  persesuaian  antara informasi-informasi yang dapat dikumpulkan itu dengan criteria atau standar-standar yang sudah ditentukan (Alvin A. Arens dalam Ardan Fitra, 2008) .
R. Soemita Adikoesoema dalam bukunya “Auditing, Norma-norma dan Prosedur Pemeriksaan” menyatakan bahwa pemeriksaan (auditing) ialah proses akumulasi dan evaluasi  dari  bukti-bukti  oleh  seorang  yang  bebas  (tidak  memihak)  dan  kompeten tentang  informasi  kuantitatif  dari  suatu  kesatuan  ekonomis  khusus  untuk  tujuan penetapan  dan  pelaporan  tingkat  hubungan  antara  informasi  kuantitatif  dari  kriteria yang telah ditetapkan. (Ardan Fitra, 2008)
Sedangkan Taylor dan Glezen dalam R Soemita Adikoesoema mengutip : (Ardan Fitra, 2008)
a) Pemeriksaan  (auditing)  dalam  arti  luas  ialah  suatu  fungsi  yang  meliputi pemeriksaan dari penyajian seseorang.
b) Pemeriksaan  (auditing)  dalam  arti  kata  sempit  adalah  pemeriksaan  keuangan, yang  menguraikan  pemeriksaan  sistematis  dari  laporan-laporan  keuangan, catatan-catatan  atau  buku-buku  dan  operasi-operasi  yang  bersangkutan,  untuk menetapkan  apakah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akunting  yang  ditetapkan secara umum, kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  telah digariskan oleh pimpinan perusahaan dan kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Sujamto menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu cara atau bentuk atau  teknik  pengawasan  dengan  jalan  mengamati,  mencatat  maupun  merekam, menyelidiki  dan  menelaah  secara  cermat  dan  sistematis,  serta  menilai  dan  menguji segala  informasi  yang  berkaitan  dengan  obyek  pemeriksaan  dan  menuangkan hasilnya dalam suatu berita acara pemeriksaan (BAP).
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemeriksaan  merupakan  sebuah  bentuk pengawasan  yang  terfokus  pada  bagian  administrasi  pada  suatu  lembaga  terutama yang  berkaitan  dengan  keuangan  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah. Pelaku pengawasan adalah Badan Pemeriksa Keuangan.
Pengawasan  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  di  luar eksekutif  Negara  yaitu  masyarakat,  Mahkamah  agung,  Mahkamah  Konstitusi,  dan Lembaga  lain  baik di  pusat  maupun daerah untuk  mengawasi  kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah  mekanisme  yang  dilakukan  oleh  eksekutif  untuk menjamin  bahwa  sistem  dan  kebijakan  manajemen  dilaksanakan  dengan  baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  memiliki  independensi  dan  memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan good government .  Namun  demikian,  praktiknya  sering  jauh  dari  yang  diharapkan. Mardiasmo  (2000)  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  kelemahan  dalam  audit pemerintahan di Indonesia, antara lain adalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai  sebagai  dasar  pengukuran  kinerja  pemerintahan  baik  pemerintah  pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.
Audit  harus  dilaksanakan  oleh  seseorang  atau  lebih  yang  memiliki  keahlian  dan pelatihan  teknis  yang  cukup  sebagai  auditor.  Auditor  harus  memiliki  dan meningkatkan pengetahuan  mengenai  metode dan teknik audit serta segala  hal  yang menyangkut  pemerintahan  seperti  sistem,  organisasi,  fungsi,  program,  dan  kegiatan pemerintahan  (BPKP,  1998).  Keahlian  auditor  menurut  Tampubolon  (2005)  dapat diperoleh  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang  berkelanjutan  serta  pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.
Permasalahan  opini  BPK  terhadap  Pemda  bukanlah  hal  yang  utama,  tetapi dampaknya  terhadap  persoalan  lainnya  antara  lain  :  kepercayaan  yang  pudar  pada masyarakat  terhadap  audit  ekternal  dari  pemerintah  sehingga  muncullah  wacana penggunaan audit ekternal dari pihak swasta.
Apakah  BPK  dapat  mempertahankan  statusnya  yang  independen,  dapat bekerjasama  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan,  kerjasama  yang  dimaksud saling  menghargai status  masing-masing, tugas dan  fungsi  masing-masing,  hal  yang memungkinkan untuk pembinaan.
Dari temuan kasus korupsi dengan opini BPK di atas, beberapa hal menjadi bahan pertanyaan bagi kita atau yang mungkin menjadi permasalahan antara lain :
1. Apakah ada hubungan opini BPK dengan temuan kasus keuangan Pemda
2. Apakah  ada  hubungan  opini  BPK  dengan  temuan  dan  sistem  pengelolaan keuangan.
3. Apakah  ada  hubungan  opini  WTP  BPK  dengan  Kasus  Korupsi  sistem pengelolaan  keuangan  atau  dapat  menjamin    baiknya  sistem  pengelolaan keuangan  yang  pada  gilirannya  akan  dapat  menghindari  atau  meminimalkan penyalahgunaan anggaran (kasus korupsi).
Dari  temuan  kasus  dan  opini  BPK  pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  kita  ketahui    2  (dua)  persoalan  yang  berbeda antara  lain  temuan  kasus  dari  hasil  pemeriksaan  dan  opini  setelah  memeriksa menemukan  kasus  atau  tidak  adanya  kasus,  jadi  sulit  kita  menghubungkan  kedua persoalan  dan  mungkin  juga  kedua  hal  ini  adalah  hal  yang  sama  atau  memiliki hubungan sebab akibat.
Untuk dapat menganalisa lebih lanjut hal tersebut, kita coba telaah sebagai berikut :
1. Pernyataan  Ketua  BPK  dengan  ditemukan  berbagai  kasus  keuangan  di  berbagai pemerintah daerah ternyata kasus keuangan di Indonesia  masih sangat tinggi.
2. Pernyataan  Ketua  BPK  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  (LKPD)  adanya  perbaikan  sistem  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  daerah  khususnya  dalam  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan daerah  oleh  pemerintah  daerah  karena  kenaikan  proporsi  opini  WTP  dibanding tahun sebelumnya.
Bila kita cermati pernyataan 1 dan 2 di atas sepertinya terpisah karena di satu sisi kasus keuangan masih tinggi namun pada sisi yang lain dinyatakan adanya perbaikan sistem  pengelolaan  keuangan  tetapi  menurut  hemat  kami  pernyataan  tersebut  sama- sama adanya titik  lemah pada  beberapa pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.  Hanya  saja  kelemahannya  semakin  berkurang  dari  tahun  sebelumnya. Selanjutnya  kenapa  penjelasannya  berbeda  karena  adanya  temuan  sudah  berarti  ada kasus sedangkan pembentukan opini belum tentu didasari hanya pada ada kasus tidak tertutup kemungkinan opini BPK juga terbentuk karena tidak memiliki kasus.
Pada  bagian  lain  pertanyaan  apakah  ada  hubungan  antara  temuan  kasus  dengan opini BPK, jawabannya ada karena objeknya adalah sama.  Hubungan antara temuan kasus dengan opini dari data yang ada sulit dipahami namun dari penjelasan diketahui temuan kasus mempengaruhi opini.
Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah  di  Indonesia,  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan (sesuai  aturan).  Hasil  pemeriksaan  BPK  telah  membuktikan  temuan  kasus  tentunya mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang berlangsung kurang baik.
Kalau  kita  hubungkan  opini  WTP  dengan  pengelolaan  keuangan  mestinya mempunyai  hubungan,  karena  Pernyataan  profesional  BPK  selaku  auditor  atas kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  Laporan  Keuangan  didasarkan pada kriteria : (Modul Teknik Pengelolaan Keuangan Negara LAN-RI tahun 2012)
a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
b) Pengungkapan yang memadai;
c) Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan;
d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI);
Bila  dipenuhi  kreteria  penilaian  kewajaran  dalam  pemeriksaan  berarti  sistem pengelolaan  keuangan  berpeluang  akan  baik  yang  memenuhi  kesesuaian  standar akuntansi  pemerintah  yang  saat  ini  dengan  basis  akrual,  pengungkapan  yang memadai,  kepatuhan  dan  pengendalian  internal,    namun  faktanya  bahwa  banyak daerah  berusaha  memperoleh  opini  WTP  sehingga  berita  yang  berkembang  di berbagai  media,  masyarakat  bertanya-tanya  terhadap  hasil  audit  WTP  BPK  pada beberapa  pemerintah  daerah,  keyakinan  terhadap  hasil  audit  diragukan  karena  tidak sedikit  pemerintah  daerah  yang  telah  memperoleh  opini  WTP  LKPDnya,  dijumpai kasus-kasus korupsi pada daerahnya.
Factor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan adalah manusia sebagai  pelaksana,  baik  atau  buruknya  pelaksanaannya.  Manusia  merupakan  faktor yang  paling  esensial  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  baik  sebagai  pelaku maupun  penggerak  proses  mekanisme  dalam  sistem  pemerintahan.  Supaya mekanisme  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  yang diharapkan,  maka  individu  harus  baik  pula  dalam  pelaksanaan.  Mekanisme pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah hanya dapat berjalan dengan baik dan  dapat  mencapai  tujuan  seperti  yang  diinginkan  apabila  manusia  sebagai  subyek sudah  baik pula.  Hal  ini  akan  berkaitan dengan  perilaku  individu dan  budaya  yang tercermin dalam instansi yang bersangkutan.
Perilaku  individu  akan  berhubungan  dengan  kepribadiannya,  seperti  kejujuran, konsistensi  dengan  nilai-nilai  serta  sumpah  jabatan  ketika  karyawan  tersebut  akan mengemban sebuah amanat yang sangat penting.  Budaya akan berhubungan dengan nilai-nilai  kelompok  yang  diyakini  dan  sejak  lama  diwariskan  oleh  pendahulu. Ketika    penilaian  bersifat  menyimpang  dari  yang  seharusnya,  apakah  budaya  akan mentoleransinya,  ataukah  menganggapnya  sebagai  sesuatu  yang  wajar.    Pembiaran yang  dilakukan  oleh  pemimpin  akan  menjadikan  hal  tersebut  menjadi  budaya  yang diyakini benar dan akan selalu diwariskan kepada penerusnya kelak.
Ketika korupsi masih sering dan selalu terjadi, maka sudah bisa dipastikan bahwa pengelolaan  keuangan  yang  salah  dilakukan  atau  setidaknya  dicontohkan  dari kepemimpinan  tertentu.    System  yang  dibentuk  manusia  tidak  salah,  namun manusianyalah  sebagai  eksekutor  yang  patur  disalahkan.    System  tidak  akan  bisa mengambil keputusan, namun manusia yang melakukan.  Perlunya menanamkan nilai kejujuran,  integritas  terhadap  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  lingkungan pemerintahan  sangat  penting,  untuk  menjaga  agar  semua  mampu  melaksanakan tugasnya tanpa melakukan penyimpangan yang akan merugikan Negara dan rakyat.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Dari tinjauan dan analisa temuan kasus dan opini BPK ini, kita dapat menyimpulkan :
1. Banyaknya  temuan  kasus  bukan  berarti  seluruh  pemerintah  daerah  di  Indonesia pengelolaan  keuangannya  tidak  baik.  Ada  yang  baik  dan  ada  yang  kurang  baik atau ada juga tidak baik.
2. Banyaknya  temuan  kasus  dapat  menunjukkan  masih  sangat  tingginya  kasus keuangan di Indonesia khususnya pemerintah daerah.
3. Opini  BPK  atau  hasil  audit  BPK  tidak  dapat  dipastikan  bahwa  dapat  menjamin baik  dan  buruknya  pengelolaan  keuangan,  karena  harus  dapat  diyakini pemeriksaan kewajaran dalam pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Untuk dapat meyakini Opini, pemeriksaan harus memenuhi kreteria penilaian kewajaran.
4. Perilaku  dan  kedudukan  BPK  yang  juga  pihak  pemerintah  memungkinkan kurangnya  kemerdekaan  bertindak,  wacana  audit  ekternal  (swasta)  perlu  kita siasati agar berjalan sebagaimana di atas.
5. Perilaku  kepemimpinan  pada  semua  tingkatan  dan  perilaku  individu  sangat mempengaruhi  hasil  kerja  sehingga  siapapun  dia,  kalau  sikap  dan  perilakunya kurang  baik  berpotensi  untuk  mengerjakan  hal  yang  kurang  baik,  apakah pemeriksa atau orang yang diperiksa.
6. Perilaku  harus  dibina  agar  dapat  mengerjakan  pekerjaan  yang  baik  namun demikian  perlu  dipikirkan  suatu  sistem  agar  kesempatan  untuk  melakukan  hal yang kurang baik terbatas dikarenakan standar yang diatur dalam suatu sistem.
7. Budaya  kerja  yang  belum  memenuhi  komitmen  pimpinan,  persepsi,  hati  nurani dan pola piker untuk hal positif perlu pembenahan.

## Rekomendasi
Dari  uraian,  teori,  pembahasan  simpulan  maka  dapat  direkomendasikan  hal-hal sebagai berikut  :
1. Disarankan  agar  adanya  pembinaan  terus  menerus  terhadap  sikap  dan  perilaku agen (pemerintah) dalam bekerja sehingga sasaran kerja tercapai sesuai yang telah ditentukan  dan  pelaksanaan  sesuai  aturan  yang  berlaku  sehingga  sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik.
2. Sistem  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia,    terutama  pada keuangan daerah  belum  memadai,  banyaknya kepala daerah  yang terjerat kasus- kasus korupsi terlepas siapa yang salah tetapi pengadilan yang telah membuktikan dia  (para  pejabat)  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu  perlu pembenahan dalam pengelolan keuangan negara terutama pada pemerintah daerah yang tersebut pada hasil temuan BPK.
3. Agar  dapat  diciptakan  suatu  sistem  kerja  yang  dapat  mempengaruhi  ketaatan, kepatuhan dalam pelaksanaan tugas sehingga pembinaan mental saja tidak cukup, diperlukan  juga  suatu  peningkatan  penggunaan  sistem  yang  tidak  memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan.
4. Perlu  dipertegas  kontrak  antar  agen  (pihak-pihak  pemerintah)  eksekutif,  antara agen  (pemerintah)  dengan  principle  (masyarakat)  dan  kontrak  pada  masing- masing sesuai  tugas dan fungsi masing-masing.
5. Pejabat  pada  setiap  tingkatan  acapkali  menjadi  faktor  penentu  dalam  tugas, karena  tugasnya  yang  selalu  berhadapan  dengan  persoalan  penyimpangan, diperlukan  kemampuan  yang  memadai  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  pada kegiatan yang dilaksanakan kata kuncinya jadikan pekerjaan menjadi kesenangan dan  mendahulukan  aturan  dari  pada  perasaan  yang  dapat  menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan uang.
6. Perlu  adanya  penelitian  tentang  hubungan  atau  pengaruh  opini  WTP  terhadap kasus  korupsi  di  Indonesia  dan  wacana  pemeriksaan  ekternal  bukan  saja dilaksanakan BPK tetapi audit swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Halim, Prof. Dr. MBA, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta .  2007.
Alan G. Mayper, Michael Granof, Gary Giroux,   , Auditing & Accountability Journal Emerald Article : An Analysis of Municipal Budget Variances American  Accounting  Association  Stable  URL  :  http://www.jstor.org/stable/248043 Accessed : 14/04/2013 13:44 Ardan Fitra, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintahan, www. Ardanfitra.blogspot
Audit  Quality  Agency  theory  and  the  role  of  audit  The  Audit  Quality  Forum comprises  representatives  of  the  audit  profession,  investors,  business  and regulators  who  have  an  interest  in  high  quality  and  confidence  in  the independent audit.
LAN-RI, 2011. MODUL DIKLAT PIM IV,  Teknik Pengelolaan Keuangan Negara. LAN-RI  :  Jakarta.
Leonard Eugene Berry, Gordon B. Harwood and Joseph L. Katz , 1997, Performance of  Auditing  Prosedures  by  Governmental  Auditors  :  Some  Preliminary Evidence  Source  by  :  The  Accounting  Review,  Vol.  62,  No.  1  (Jan.,  1997), pp. 14-28
Penjelasan  :  Ketua  BPK  Hadi  Poernomo  pada  sidang  Paripurna  ke-12  DPD  RI  di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006,  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas Permendagri 13 tahun 2006.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  tahun  2006,  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Sheila  Ellwood  &  Susan  Newberry,      ,  Public  sector  accrual  accounting  : institutionalising  neo-liberal  principles  ?  University  of  Bristol,  UK,  and University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004,  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004, tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004,  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah