Proses Review : 1 - 10 Februari 2019, Dinyatakan Lolos: 13 Februari 2019

## Revivalisme Kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII di Era Republik
Adi Putra Surya Wardhana 1 , Titis Srimuda Pitana 2 , Susanto 3
1 Kajian Budaya, Pascasarjana (PPs), Universitas Sebelas Maret Surakarta
2 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta 3 Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta
adiputra@student.uns.ac.id
Tulisan ini bertujuan untuk membedah relasi kuasa-pengetahuan di balik diskursus revivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII. Mangkunegaran adalah sebuah istana yang pernah menjadi salah satu pusat pe- merintahan Jawa pada masa kolonial. Mangkunegaran dipimpin oleh seorang Mangkunegara. Pasca ke- merdekaan, Mangkunegaran tidak lebih dari sebuah bangunan yang menyimpan kisah-kisah kejayaan para leluhur. Mangkunegara VIII adalah pemimpin Mangkunegaraan pada saat itu. Ia harus menghadapi berbagai macam tekanan sosial, politik, dan ekonomi. Ia kehilangan kedudukan sebagai kepala pemerintahan Mangku- negaran. Oleh sebab itu, ia membutuhkan sesuatu untuk memulihkan kehormatannya, yaitu kebudayaan Jawa. Ada tiga pokok bahasan yang dikaji oleh tulisan ini. (1) Bagaimana bentuk wacana revivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII pada era Republik? (2) Bagaimana fungsi wacana revivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII? (3) Bagaimana makna wacana revivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII? Wacana revivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII berbentuk klaim bahwa ia adalah pengayom ke- budayaan Jawa. Mangkunegaran merupakan pusat pelestarian kebudayaan Jawa. Mangkunegaran memper- tunjukkan kesenian-kesenian khasnya kepada khalayak umum, para pejabat, dan tamu-tamu asing. Mangku- negaran menjadi pusat untuk menggali kesenian-kesenian khasnya yang pernah mati suri. Fungsi dari wacana ini adalah untuk memperoleh kehormatan dari abdi dalem, masyarakat, dan petinggi republik dalam bidang kebudayaan. Makna dari wacana ini bagi mereka yang terhegemoni adalah anggapan bahwa Mangkunegaran menyimpan harta dan warisan budaya yang adiluhung dari para leluhur.

## Kata kunci : mangkunegara viii, revivalisme kebudayaan, kebudayaan jawa, diskursus

## Mangkunegara VIII’s Javanese Cultural Revivalism in the Republican Era
This paper aims to examine the power-knowledge relation behind the discourse of Mangkunegara VIII’s Ja- vanese cultural revivalism in the Republican era. Mangkunegaran is a palace that had been one of the centers of Javanese government in the colonial period. Mangkunegaran is led by a Mangkunegara. Post-Indonesian independence, Mangkunegaran is nothing more than a building that stores many stories of the glory of the ancestors. Mangkunegara VIII was the leader of Mangkunegaraan at the time. He must face various kinds of social, political and economic pressure. He lost his position as head of the Mangkunegaran government. Therefore, he needed something to restore his honor, i.e Javanese culture. There are three topics discussed in this paper. (1) What are the forms of the Javanese cultural revivalism of Mangkunegara VIII in the Republi- can era? (2) How is the function of the discourse of Javanese cultural revivalism of Mangkunegara VIII? (3) What is the meaning of discourse of Javanese cultural revivalism of Mangkunegara VIII? This paper uses Michel Foucault’s Discourse approach to expose the Javanese cultural revivalism of Mangkunegara VIII. He built the knowledge that he was a protector of Javanese culture. Mangkunegaran is the center of Javanese cul- ture. Mangkunegaran preserves creates, creates art, demonstrates, and revives its distinctive arts that apparent death. This is the form of the ceremony of Javanese Mangkunegara VIII cultural revivalism. The function of this discourse is to get the honor of being the protector and preserver of Javanese culture from the subject. The meaning of this discourse for those who are hegemonized is the assumption that Mangkunegaran keeps valuable wealth and cultural heritage from the ancestors.

## Keywords : Mangkunegara VIII, Cultural Revivalism, Javanese Culture, Discourse

## PENDAHULUAN
Seringkali terminologi revivalisme dihubungkan dengan gerakan keagamaan karena istilah revival be- rasal dari sejarah tradisi Kekristenan yang dimaknai sebagai gerakan kebangkitan atau kebangunan rohani (Mudzakkir, 2011). Ada berbagai macam penelitian yang mengkaji tentang gerakan revival Kristen seper- ti yang diteliti Maxwell (2018), Ritchie (2014), Mc- Gregor (2012), Meyer (2011),  Curtis (2011),  Müller & Neundorf (2012),  dan Greeley (1994). Revival- isme dianggap lebih daripada fenomena tonggak se- jarah perkembangan agama yang dipengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Mode, 1921; Al-Azmeh, 1991; Panikkar, 2003). Setiap daerah pernah mengalami revival dalam keagamaan (North- more-Ball & Evans, 2016).
Menurut Evers & Siddique (1993), revivalisme adalah proses kontemporerisasi masa lalu sehingga lebih relevan dengan masa kekinian. Ini berarti, re- vivalisme tidak melulu berkaitan dengan praktik kea- gamaan. Oleh sebab itu, revivalisme juga dapat ber- hubungan dengan konteks kebudayaan. Davidson & Henley (ed) (2007) mengatakan bahwa revivalisme berkaitan erat dengan dinamika kebudayaan, tradisi, dan adat yang lahir karena tekanan-tekanan politik, ekonomi, dan modernitas. Menurut Siburian (2011), modernisasi dan rasionalisasi memberi tekanan so- sial-ekonomi yang dirasakan oleh kalangan menen- gah perkotaan sehingga perlu diturunkan melalui re- vivalisme. Artinya, revivalisme kebudayaan muncul sebagai tanggapan terhadap proses sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mendesak eksistensi suatu entitas.
Misalnya saja dalam konteks kebudayaan Jawa, ilmuwan kolonial seperti P.J Veth dan Raffles men - ganggapnya adiluhung meski ada maksud tertentu di balik wacana  (Fakih, 2014). Relasi kompleks antara kolonialisme, modernisme, kapitalisme, Islamisme, dan Jawanisme pernah menjadi pemantik revival- isme kebudayaan Jawa pada awal abad ke-20. Pada masa itu, revivalisme kebudayaan Jawa memiliki relasi dengan kemunculan nasionalisme Jawa yang disebabkan oleh bahasa dan dominasi kolonial. Art- inya, wacana ini lahir untuk menanggapi tekanan.
Tekanan yang dihadapi oleh Mangkunegaran pas- ca kemerdekaan Indonesia (1945) adalah salah satu penyebab munculnya wacana revivalisme kebu- dayaan Jawa. Tekanan-tekanan disebabkan oleh pe- rubahan tata kenegaraan, tuntutan reformasi birokra- si  oleh  elit  istana  golongan  moderat,  konflik  antar golongan elit istana, gerakan anti swapraja, nasion- alisasi aset, stereotipe pro Belanda, dan kegamangan Pengageng Pura. Otoritas politik Mangkunegara VIII
sebagai pemimpin Daerah Istimewa Mangkunega- ran (DIM) dikurangi sedikit demi sedikit pasca ke- merdekaan.
Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946  men- yatakan bahwa “segenap pegawai, bangunan, dan peralatan yang termasuk kekuasaan jabatan-jabatan tersebut diserahkan kepada pemegang jabatan ter- maksud”, yaitu pemerintah keresidenan Surakarta (Penetapan Pemerintah 1946 No. 16/S.D tentang penghapusan Komisaris Tinggi untuk Daerah Istime- wa Surakarta dan Yogyakarta dan pembentukan Ker- esidenan Surakarta dan Kota Surakarta, 1946). Artin- ya, Mangkunegara VIII kehilangan otoritasnya untuk menjalankan sebuah pemerintahan karena seluruh pegawai, bangunan, dan peralatan diambil alih oleh pemerintah Republik.
Kemudian,  Undang-undang Nomor 16 Tahun 1947 tentang haminte Kota Surakarta memuat tentang kewilayahan, yaitu sebagian Kabupaten Kota Kasu- nanan dan sebagaian Kabupaten Kota Mangkunega- ran (Undang-undang Nomor 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta, 1947). Pada 4 Juli 1950, pemerintah Republik juga mengeluar- kan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang menia- dakan daerah Keresidenan Surakarta (Undang-un- dang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, 1950). Peraturan-peraturan ini mendesak Mangkunegara VIII. Dengan demiki- an, DIM hilang secara otomatis. Mangkunegara VIII hanya memiliki otoritas sebagai pengageng pura, pengayom budaya, dan kepala trah Mangkunegaran. Desakan-desakan ini yang membuat Mangkunegara VIII membahasakan revivalisme kebudayaan Jawa dan mengukuhkan diri sebagai pengayom budaya. Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba untuk menjawab beberapa permasalah. (1) Bagaimana bentuk wacana revivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII pada era Republik? (2) Bagaimana fungsi wacana re- vivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII? (3) Bagaimana makna wacana revivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII? Tujuan utama tulisan ini adalah mendedah praktik dan rekasi kuasa-pengeta- huan di balik wacana revivalisme kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII pada era Republik.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini disusun melalui pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan hasil peneli- tian dalam lembar kerja. Penelitian ini menggunakan analisis diskursus sebagai cara-cara tertentu untuk memahami segala gejala kultural yang merupakan teks. Menurut Ratna (2010: 396-400), gejala kultur- al perlu dianalisis sebagai suatu produksi diskursus.
Kehidupan ini merupakan sebuah diskurus, bahkan kehidupan itu sendiri adalah diskursus. Melalui kon- teks global dan lokalnya, diskursus dipelajari sebagai bagian konstitutif dari konteks seperti penempa- tan-penempatan, pengetahuan sosial yang relevan, struktur kelembagaan atau organisasional, para parti- sipan dan peran komunikasi dan sosial, tujuan-tujuan, norma-norma  dan  nilai-nilai  (Barker  &  Galasiński, 2001). Diskursus dapat pula dimanfaatkan untuk mendedah topik-topik sejarah dan politik sebagai teks. Pendekatan historis diskursus digunakan untuk menyingkap dimensi sejarah dari aksi-aksi dan peris- tiwa-peristiwa diskursif dengan cara mengintegrasi pengetahuan-pengetahuan tentang sumber-sumber sejarah dan latar kondisi sosial-politik secara inter- teks dan interdiskursif (Weiss & Wodak, 2003: 22). Lalu, apa yang dimaksud dengan diskursus?
Sebagaimana postmodernisme menyatakan bahwa tidak ada kebenaran tunggal, terminologi diskursus memiliki  banyak  definisi  karena  digunakan  secara berbeda oleh peneliti dan latar budaya akademik yang berbeda (Weiss & Wodak, 2003: 49). Menurut Foucault (2012: 55-65, 386-387), diskursus merupa- kan seperangkat pernyataan yang diatur, diseleksi, dibangun, disebarluaskan, dan disertai praktik so- sial berdasarkan regulasi tertentu yang mengandung jaringan kekuasaan pada semua unsur tersebut seh- ingga membahasakan suatu kebenaran pada periode tertentu. Hasrat dan kekuasaan selalu ada di balik kelahiran diskursus. Relasi-relasi yang menghubung- kan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan se- hingga mempengaruhi diskursus dalam kurun waktu tertentu disebut dengan formasi diskursif (diskur- sus-diskursus). Berbagai macam peristiwa diskursif terekam dalam berbagai sumber data yang terdiri dari arsip,  surat  kabar,  surat,  pamflet,  buku,  karya  dan praktik budaya.

## MENJADI PENGAGENG PURA MANGKU- NEGARAN: SEBUAH GENEALOGI
Latar belakang Mangkunegara VIII, ideologi, spiri- tualitas, pengalaman hidup, pengetahuan, pandangan tentang dunia, tekanan-tekanan dari luar, proses so- sial, dan praktik-praktik budaya perlu diteliti secara arkeologis. Arkeologi digunakan untuk menentukan dan  mendefinisikan  diskursus  yang  dipraktikkan berdasarkan aturan-aturan tertentu, memperlihatkan cara-cara diskursus membentuk aturan-aturan yang ditetapkan, membuntuti diskursus yang dibatasi garis batas eksteriornya, menentukan aturan-aturan da- lam praktik-praktif diskursif, dan berwujud diskripsi sistematis terhadap objek diskursus (Foucault, 2012: 250-252). Arkeologi adalah sumber teks dari sebuah ide tentang diskursus konstitutif  (Armstrong, 2015). Genealogi digunakan untuk menelisik terbentukn-
ya rangkaian-rangkaian diskursus, patokan-patokan umum, dan kondisi-kondisi yang terjadi dalam seti- ap proses perkembangan dan variasinya. Genealogi mengurai formasi efektif diskursus dan menelusuri kekuasaan  afirmasinya  (Foucault,  2012:  422-425). Kali (2013: 40) memahami genealogi Foucault se- bagai pendekatan untuk mendiskripsikan sejarah episteme yang berhubungan dengan kekuasaan den- gan efek yang muncul terhadap episteme. Ini berbeda dengan arkeologi yang menitikberatkan pada pem- bongkaran praktik diskursif.
Menyingkap formasi diskursif sangat penting untuk menggambarkan adanya diskursus revivalisme kebu- dayaan Jawa, pembentukannya, wujudnya, penyeba- rannya, dan respon terhadap diskursus.  Sebagaima- na pendapat Foucault (2012: 96), pencarian terhadap jalinan yang renggang dari kata-kata dan benda-ben- da, dan kesesuaian antara formasi diskursif dengan sekelompok aturan yang timbul, penting untuk men- ganalisis diskursus. Oleh sebab itu, subbab ini men- jelaskan tentang riwayat Mangkungara VIII yang di- analisis secara arkeologis dan genealogis.
Sebelum bertahta, Mangkunegara VIII memiliki nama Bendara Raden Mas (BRM) Hamidjojo Sa- roso (Pengetan 40 Tahun Jumenengdhalem S.I.J. Mangkoenagoro VIII Hing Surakarta Surya kaping 19 Juli 1984 ing Pandhapi Ageng Mangkunegaran, 1984: 29). Ia adalah anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari Mangkunegara VII (Kurris, 2009: 63). Ibunya bernama Bendara Raden Ayu Retnoningrum (Selir atau Garwa Ampil ) ( Suara Karya , September 4,1997). Sang ayah, Mangkunegara VII, memiliki relasi yang sangat baik dengan para intelek Barat un- tuk menjebatani hubungan antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Jawa (Wasino, 2014: 207). Mangku- negara VII sangat terpengaruh dengan gagasan asosi- asi yang bertujuan untuk mempertemukan dan men- jebatani kebudayaan Barat dan kebudayaan daerah. Mangkunegara VII tercatat sebagai anggota Teosofi yang getol untuk mewujudukan cita-cita dalam ga- gasan asosiasi  (Nugraha, 2011: 80). Ini artinya, Teo- sofi turut andil untuk mempengaruhi cara pandangn - ya tentang kebudayaan.
Sang ayah memberi BRM. Saroso pendidikan Jawa dan pendidikan Barat sejak kecil. Ia mengenyam pen- didikan dasar di ELS ( Europeschee Lagere School) Pasar Legi, Surakarta. Pada 1932, ia melanjutkan stu- dinya di MULO ( Middlebaar Uitgebreid Laager On- derwijs ). Ia lulus dari MULO pada 1936 (Surabaya Post, September 4, 1987: 5-7). Pada 19 Juni 1937, ia memperoleh gelar Hario sehingga namanya menja- di Kanjeng Pangeran Hario (KPH) Hamijoyo Saroso (Berita Buana, September 5, 1987;  (Berita Nasional, September 5, 1987).
Ia pergi ke Batavia untuk meneruskan studi di AMS ( Algemeene Middelbare School ) dan tinggal bersa- ma sebuah keluarga Belanda (Kurris, 2009: 63). Ia lulus dari AMS pada 1939. Fakta ini memperlihat- kan bahwa ia memiliki kedekatan dengan Belanda karena ia pernah ngenger (menumpang dan meng- abdi) pada sebuah keluarga Belanda. Pendidikan ala Eropa mempengaruhi pandangannya tentang dunia yang modern. Meski demikian, ia tetap menjaga tr- adisi Jawa sehingga ia memadukan modernitas dan tradisionalitas dalam kepemimpinannya.
Mangkunegaran memiliki tradisi kemiliteran yang kental maka setiap pangeran harus mengikuti pen- didikan kadet dalam korps Legiun Mangkunegaran. KPH. Saroso mengenyam pendidikan kadet Legiun Mangkunegaran selama satu tahun. Pada 1941, ia mengikuti pendidikan militer Corps Opleiding Voor Reserve  Officeren (CORO), sebuah sekolah korps cadangan militer pemerintah Hindia Belanda. Ia sempat melawan pendudukan Jepang hingga Belan- da menyerah. Mangkunegaran segera ditetapkan se- bagai Kochi oleh Jepang, tetapi Legiun Mangkuneg- aran dibubarkan. KPH. Saroso memutuskan masuk resimen Pembela Tanah Air (PETA). Sebagai seo- rang militer, ia diberi bekal oleh resimennya untuk sigap dalam menyusun strategi. Sayangnya, pengala- man dalam bidang militer ternyata tidak membuat ia cakap dalam menghadapi perubahan zaman.
Pada 19 Juli 1944, Mangkunegara VII mangkat. Saroso dinobatkan sebagai penguasa baru Mangku- negaran  (Kurris, 2009: 63-64; Basuki, 2010: 58). Ia menjadi penguasa Mangkunegaran dalam masa per- alihan kekuasaan dari Jepang ke Republik Indonesia. Ia harus menghadapi gejolak revolusi kemerdekaan dan gerakan anti swapraja yang mengancam eksis- tensi kepemimpinan Mangkunegara VIII. Meski mengakui Republik Indonesia melalui sebuah surat kawat, ia tidak segera membantu laskar-laskar pe- juang dengan otoritas yang dimiliki. Aksi dan reaksi berbeda ditunjukkan oleh Sultan Hamengkubuwana IX yang segera mendukung baik secara moril mau- pun materiil terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Mangkunegaran menjadi sasaran ketidaksukaan las- kar-laskar revolusioner yang anti feodalisme. Pe- merintah RI juga menasionalisasi seluruh aset yang dimiliki oleh Mangkunegaran. Mangkunegara VIII kehilangan otoritas politik. Surakarta menjadi basis dari gerakan Tan Malaka Persatuan Perjuangan. Ger- akan kiri memperoleh popularitas di Surakarta yang mana meliputi wilayah Kasunanan dan Mangkunega- ran. Perbanditan terjadi di wilayah Surakarta. Selama menghadapi gejolak revolusi, Mangkunegara VIII menunjukkan sikap otoriternya.
Sikap tersebut dipengaruhi oleh militerisme. Ini terbukti saat ia menjadi pengageng pura pada masa revolusi. Ia menolak bersatu dengan Sunan dalam suatu sistem pemerintahan directorate. Ia masih in- gin mempertahankan otoritasnya sebagai pemimpin DIM. Semua pertemuan yang berkaitan dengan di- rektorat diboikot olehnya. Ia bersikukuh untuk me- megang administrasi sendiri (Kartodirdjo, 1982: 73). Sementara itu, situasi di Surakarta semakin panas. Para gerilyawan dari beberapa kelompok melaku- kan penculikan kepada beberapa tokoh pemerintah, priayi, dan Sunan sendiri.
Mangkunegara VIII kehilangan otoritas politik dan ekonominya setelah pemerintah Republik mengelu- arkan beberapa peraturan yang menghapus otoritas DIM. Dalam sebuah maklumat, pemerintah RI men- jadikan para abdi Mangkunegaran sebagai pegawai negeri.
Makloemat 3 1.  Sejak adanya wakil pemerintah Republik Indo- nesia di Surakarta maka segenap pegawai dari kasunanan maupun dari mangkunegaran adalah menjadi Pegawai Republik Indonesia.
2.  Adapun dalam keadaan Negara dalam bahaya sebagai sekarang ini maka Dewan Pertahanan Daerah Surakarta yang dibentuk pada tangal 10 Juni 1946 mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tersebut dalam undang-undang keadaan ba- haya tanggal 6 Juni 46 No.6
3.  Diharap semua pegawai tersebut ayat 1 me- menuhi kewajibannya masing-masing dengan penuh kechidmatan dan rasa tanggung jawab terhadap Negara Republik Indonesia (Berkas Catatan Kronologis keadaan di Surakarta teru- tama masalah pemerintahan antara lain masalah Komisaris Tinggi Direktorium masalah Swap- raja, Dewan Pertahanan Daerah, dan lain-lain 1945-1946, 1946).
Arsip tersebut merepresentasikan perintah kepada Mangkunegara VIII untuk merelakan abdinya. Artin- ya, ia harus kehilangan kekuasaan dan otoritas atas para abdi. Narasi yang dibangun oleh arsip ini mem- perlihatkan bahwa pemerintah republik ingin agar Mangkunegara VIII tunduk kepada kekuasaan RI. Para abdi tidak lagi harus untuk tunduk kepada Pen- gageng Pura tetapi tunduk kepada republik. Oleh se- bab itu, Mangkunegara VIII melakukan perlawanan secara halus dengan meminta sedikit keringanan agar beberapa jabatan penting Pura memperoleh pengec- ualian melalui sebuah surat sebagai berikut,
Menurut penetapan Dewan Pertahanan Surakarta yang diumumkan oleh Wakil Divisi Komandan Sura- karta pada pagi hari ini di Pendapa MN dan mengin-
gat keluarnya maklumat dari wakil Pemerintah Pusat di Surakarta tertanggal 14 Mei 1946 angka 3 tentang perubahan pegawai MN menjadi pegawai Republik Indonesia maka perlu kami kemukakan di sini, bah- wa di antara pegawai dan jawatan mangkunegaran ada yang hanya perhubungan dengan diri Seri Padu- ka semata-mata, seperti: 1.  Patih Negeri Mangkunegaran
2.  Kepeniteraan MN. (Kantor Notoprodjo MN) 3.  Kantor urusan Astana  (Kabupaten Mandrapura MN)
4.  Kantor Reksopustaka, Pantipustoko dan Sono- pustoko (Perpustakaan Seri Paduka)
5.  Kantor Reksopustoko, Pantipustaka dan Sono- pustoko (Perpustakaan Seri Paduka)
6.  Pegawai-pegawai urusan Pesanggrahan dan Makaman.
Pegawai2 dan jawatan2 di atas ini pada hakekatnya tidak dapat dimasukkan dalam keputusan tersebut dan sudah semestinya harus dikecualikan. Kemudian hendaklah menjadikan tahu adanya (Surat dari Mangkunegaran kepada Panitya Dewan Pertah- anan Surakarta Bagian Mangkunegaran di Surakarta, 1946).
Realitas ini menggambarkan bahwa ia mendapat tekanan-tekanan dari pemerintah, kelompok-kelom- pok laskar, bangsawan moderat, dan masyarakat Surakarta. Situasi ini tentu mempengaruhi kondi- si psikis Mangkunegara VIII yang berada dalam tekanan. Oleh sebab itu, pengageng pura berusaha mempertahankan eksistensi dalam ruang kebudayaan Jawa dan membangkitkan kembali kebudayaan khas Mangkunegaran. Sebagaimana pendapat Siburian (2011), revivalisme disebabkan oleh tanggapan ter- hadap tekanan-tekanan sosial-ekonomi karena mod- ernisasi dan rasionalisasi menyebabkan kecemasan tertentu. Dalam kasus ini, Mangkunegara VIII men- galami kecemasan akibat tekanan-tekanan sosial, politik, dan ekonomi sehingga revivalisme kebu- dayaan Jawa menjadi obat untuk mengatasinya.

## Membangun Revivalisme Kebudayaan Jawa
Diskursus revivalisme kebudayaan Jawa adalah konstruksi pengetahuan tentang kebangkitan kem- bali kebudayaan Jawa yang disebarluaskan melalui praktik-praktik tertentu sehingga mengandung suatu jaringan kuasa. Menurut Puguh (2015), kebudayaan Jawa mengalami kebangkitan pasca kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan tumbuhnya berb- agai macam lembaga pengembangan kebudayaan di Surakarta. Diskursus inilah yang dimanfaatkan oleh Mangkunegara VIII untuk menghadapi tekanan- tekanan sosial, ekonomi, dan politik.
Dalam sebuah diskursus, terdapat suatu episteme. Episteme berhubungan dengan penyimpangan-peny-
impangan, jarak-jarak, perlawanan-perlawanan, per- bedaan-perbedaan, dan relasi-relasi dari berbagai diskursus-diskursus keilmiahan. Ia berpendapat bah- wa episteme adalah himpunan yang kompleks dari hubungan antara pengetahuan yang dihasilkan pada periode tertentu dan sistem regulasi sehingga meng- hasilkan pengetahuan. Pergerakan dari satu episteme ke episteme lainnya mempengaruhi keterputusan diskursif atau diskontinuitas baru  (Mills, 2003: 62- 64). Jadi, episteme merupakan seluruh kompleksitas dan kerumitan sistem yang menentukan terbentuknya pengetahuan pada kurun historis tertentu.
Jika masa Mangkunegara VII diskursus revivalisme kebudayaan Jawa adalah tanggapan atas kompleksi- tas relasi kolonialisme, modernitas, dan Islamisme, maka pada masa Mangkunegara VIII memiliki epis- teme yang berbeda. Pada masa Mangkunegara VIII, ada diskursus anti feodalisme, anti swapraja, deko- lonialisme, nasionalisme, komunisme, sosialisme, modernitas, dan kebudayaan nasional yang berkem- bang dan membentuk suatu episteme. Inilah yang mempengaruhi Mangkunegara VIII untuk mereviv- alisasi kebudayaan Jawa. Ia membangun diskursus dan menyebarkannya melalui berbagai media, salah satunya melalui organisasi kekerabatan.
Pada 1946, Mangkunegara VIII mendirikan Him- punan Kerabat Mangkunegaran (HKMN). Angga- ran Dasar organisasi ini disahkan pada 1950, tetapi mengalami beberapa perubahan pada 1970. Tujuan lembaga ini adalah menyatukan kerabat Mangku- negaran demi nusa dan bangsa dalam perjuangan ke- merdekaan Indonesia. Artinya, selama masa revolusi pasca kemerdekaan Indonesia, kerabat Mangkuneg- aran memiliki perbedaan visi dan misi. Ada golon- gan moderat yang menginginkan perubahan terhadap struktur birokraasi tradisional tetapi tetap memper- tahankan pemerintahan Praja. Ada pula golongan konservatif yang mempertahankan keistimewaan pemerintahan Praja Mangkunegaran dalam sebuah Daerah Istimewa Mangkunegaran. Perbedaan-perbe- daan pandangan ini memiliki potensi untuk memicu suatu konflik keluarga. Oleh sebab itu, HKMN men - jadi media untuk menghindari konflik antar kerabat Mangkunegaran dan menghadapi masalah pengha- pusan otoritas Mangkunegaran sebagai sebuah praja. Selain itu, beberapa pihak menuding bahwa Mangku- negara VIII memihak Belanda sehingga ia per- lu membangun diskursus “dalam perjuangan ke- merdekaan Indonesia” pada tujuan HKMN. Teks ini ingin mencitrakan bahwa Mangkunegaran pro-re- publik atau tidak seperti anggapan oposisi dan pe- merintah RI. Meskipun fakta historis menunjukkan bahwa Mangkunegara VIII pernah mengambil alih aset-aset yang sudah dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik saat aksi polisionil (Agresi Militer) Belan-
da. Dengan kata lain, ia pernah memihak Belanda se- belum mendapat tekanan untuk mendukung Republik Indonesia yang dibuktikan dalam Konferensi Meja Bundar 1949. Oleh sebab itu, organisasi ini penting untuk konsolidasi internal Mangkunegaran dalam menghadapi situasi politik nasional. Selain HKMN, Mangkunegaran juga memiliki perkumpulan lainnya. Ada perkumpulan untuk mewadahi para pemuda Mangkunegaran, yaitu Himpunan Pemuda Mangku- negaran (HPMN). Kemudian, Himpunan Wanita Mangkunegaran (HWMN) menjadi organisasi kaum perempuan Mangkunegaran. Oleh sebab itu, Mangku- negaran memiliki tiga perangkat organisasi yang me- wadahi para pria, pemuda, dan perempuan Mangku- negaran (Pengetan 40 Tahun Jumenengdhalem S.I.J. Mangkoenagoro VIII Hing Surakarta Surya kaping 19 Juli 1984 ing Pandhapi Ageng Mangkunegaran, 1984). HPMN adalah organisasi yang memper- siapkan generasi penerus Mangkunegaran. HWMN menjadi organisasi yang menghimpun kegiatan para perempuan untuk melestarikan adat, tradisi, dan kes- enian Mangkunegaran. Melalui ketiga organisasi ini, Mangkunegara VIII memiliki motivasi tindakan agar seluruh kerabat Mangkunegaran tunduk pada seluruh perintahnya sebagai kepala trah Mangkunegaran dan mencitrakan keberpihakan pada Republik.
Organisasi-organisasi ini juga digunakan oleh Mangkunegara VIII untuk menyebarluaskan diskur- sus kebudayaan Jawa melalui program-program ke- budayaan. Saat HKMN mendapat tambahan nama Suryasumirat, organisasi ini memiliki tujuan sebagai wadah pelestarian budaya khas Mangkunegaran khususnya kesenian, pengembangan pariwisata, dan pendukung pembangunan nasional. Selain HKMN, masalah pengembangan kebudayaan diurusi oleh Langenpraja, sebuah lembaga pengelola hiburan dan kesenian yang berdiri sejak 1867 (Harmanto, 1997). Pada masa Mangkunegara IV, lembaga ini berada di bawah Kawedanan Reksawitana, tetapi Mangku- negara VIII memasukkannya ke golongan Panti Boedaja Mangkunegaran pada masa Republik (Surat Mangkunegara VIII kepada Pengurus RRI Surakar- ta bagian Siaran, 1947). Melalui lembaga-lembaga ini, kesenian Mangkunegaran dipertujukkan kepada masyarakat dan elite politik nasional. Mangkunegara VIII sering menyumbangkan kesenian khas Mangku- negaran.
Ia pernah menyumbangkan pertunjukan Langendri- yan, tari Golek, dan Fragmen Handaga-Bugis kepada Kongres Ikatan Perwira Republik Indonesia. Booklet mengenai kesenian khas Mangkunegaran dibagikan kepada para peserta. Satu hal menarik dalam buku kecil tersebut adalah sebuah teks bertuliskan “Ukuran Tinggi Rendahnya suatu Bangsa ialah: Kebudayaan”. Artinya, Mangkunegara VIII ingin memperlihatkan
arti penting kebudayaan Mangkunegaran bagi neg- ara dan bangsa Indonesia melalui pertunjukan seni. Mangkunegara VIII ingin memperlihatkan bahwa se- tiap seni pertunjukan Mangkunegaran mengandung nilai-nilai budaya Jawa yang dapat dihayati. Itulah sebabnya, ia memilih tari golek (boneka perempuan) yang menggambarkan kebiasaan remaja putri Jawa, fragmen Handaga-Bugis sebagai simbol persengketa- an antar penguasa, dan Langendriyan sebagai simbol kemenangan kebaikan (Damarwulan) terhadap ang- kara murka (Menak Jinggo).
Mangkunegara VIII menyebarluaskan pengetahuan tentang nilai luhur kebudayaan Jawa, sebagaimana dalam kutipan berikut:
Pemain-pemain tari, njanjian dan gamelan semua jang terpilih dari Mangkunegaran menghidangkan suatu kesenian Indonesia asli jang tinggi nilaija. Inilah satu-satunja Kebudajaan Indonesia pening- galan dari nenek-mojang sedjak zaman Sriwidjaja, Madjapahit, hingga sekarang masih tjemerlang, ting- gi mutunja; menundjukkan betapa tinggi dan luhur mertabat Bangsa Indonesia. Meski bagaimana arus kebudajaan asing, terutama Barat, datang menerd- jang, seakan-akan mendesak, hendak mengenjah- kan Kebudajaan kita, namun ia tetap tegak teguh bagaikan batu karang jang berabad-abad diterdjang gelombang dahsjat (Pertundjukan Kesenian Istime- wa Sumbangan dari S.P Mangkunegara VIII kepada Panitya Konggres Ikatan Perwira Republik Indone- sia, 1950).
Teks di atas merupakan sebuah narasi yang dibangun oleh Mangkunegara VIII untuk menunjukkan bahwa kesenian Mangkunegaran merupakan kesenian “asli” Indonesia. Kata “asli” merupakan sebuah diskursus untuk menguatkan citra Mangkunegaran sebagai pu- sat kebudayaan Jawa. Ini karena kebudayaan Jawa sebenarnya terbuka terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar tetapi tetap dapat mempertah- ankan kekhasannya. Mangkunegaran memiliki peran penting dalam pelestarian dan pengembangan kebu- dayaan Jawa.
Narasi kegemilangan kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan keabsahan Mangku- negaran sebagai pewaris kekayaan budaya kera- jaan-kerajaan tersebut. Terlebih lagi, narasi tersebut didahului oleh kata-kata, “inilah satu-satunya Ke- budayaan Indonesia” yang memperlihatkan keung- gulan dan kekhasan Mangkunegaran. Peran penting Mangkunegaran sebagai penjaga kebudayaan Jawa digambarkan melalui narasi tentang penetrasi kebu- dayaan Barat yang menggerogoti kebudayaan Jawa. Narasi ini menguatkan kisah yang terkandung dalam fragmen Langendriyan. Secara jelas, Mangkunegara VIII memilih Langendriyan yang mengambil kisah
tentang Majapahit untuk membangkitkan kenangan kejayaan masa lampau.
Pada kesempatan lain, ia pernah menyumbangkan kesenian Langendriyan khas Mangkunegaran dalam jamuan Perayaan Perkawinan puteri Prof. M. Soetojo di Simpangse Societeit Surabaya pada 25 Mei 1957. Booklet pertunjukan menceritakan tentang deskripsi Langedriyan dan sinopsis kisah fragmen yang diper- tunjukkan. Booklet juga menjelaskan bahwa Langen- driyan adalah kesenian khas Mangkunegaran sebagai berikut.
Sebagai pengantar kata, diterangkan di sini bahwa Langendrija jang biasa dipertundjukkan di Istana Magkunegaran, adalah sematjam pertundjukan Opera bagi orang Eropa, ialah: bangsa Barat pada umumnja. Pemain2-nja mendjalankan peranan dalam pertund- jukan ini, kesemuanja dilakukan oleh wanita, djuga peranan jg. mestinja dilakukan oleh prija, dilakukan oleh wanita djuga. Ini semua perlu untuk menjelaras- kan melodi (lagu2) dengan suara dan gending2 dalam gamelan jang dibunjikan (Langendrija Pertundjukan Fragmen Langendrijan Mangkoenagaran Surakarta untuk djamuan perajaan Perkawinan puteri dari Prof. M. Soetojo, 1957).
Berdasarkan petikan booklet di atas, ada pengetahuan yang diperoleh oleh  penonton. Pengetahuan bahwa langendriyan adalah kesenian khas Mangkunegaran yang mirip seperti Opera dalam kebudayaan Eropa. Lagu yang didendangkan adalah tembang Jawa yang diiringi oleh musik gamelan Jawa. Sebagaimana Haryono (2012) menjelaskan, kesenian ini merupa- kan opera Jawa yang memadukan komponen verbal, yaitu tembang macapat dan komponen non verbal, yaitu musik, tari, tata rias, dan properti pendukung. Kesenian ini mengisahkan tentang kisah Panji-Ra- den Damarwulan berlatarbelakang zaman Majapahit. Semua peran baik laki-laki maupun perempuan yang ada dalam kesenian ini dilakukan oleh perempuan. Pertunjukannya dilakukan dengan berdiri. Inilah kekhasan yang dimiliki oleh Mangkunegaran karena Langendriyan Yogyakarta dilakukan oleh laki-laki dan dilakukan dengan sikap jengkeng (Widyastu- tieningrum, 2006: 1-2).
Membangkitkan Langendriyan Mangkunegaran memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi  kesadaran subjek. Seorang pejabat pemerintah, Menteri Pem- bangunan Masyarakat Desa yang menjabat pada 1965, Ipik Gandamana, berusaha untuk meyakinkan Mangkunegara VIII agar bersedia mendokumenta- sikan Fragmen Langendriyan.
Berikut adalah suratnya kepada Mangkunegara VIII, ...Adalah tidak dikehendaki apabila langendrijan se- bagai permata kebudayaan (kunstschat) jang mend-
jadi milik kebanggaan kita itu sampai terlupakan sehingga kita selalu berkeinginan untuk dapat men- emukannja kembali, kemudian dapat mengetengah- kannja kepada masjarakat bangsa kita dengan para penggemarnja sehingga dengan demikan tetap hidup dalam kepertjajaan kebudajaan bangsa kita.
Untuk maksud tersebut saja berpendapat bahwa kita dapat menemukannja terutama dengan adanja pe- tundjuk-petundjuk dan bantuan jang tidak ternilai dari Sri Paduka.
Adalah sangat serasi apabila dalam penjelenggaraan- nja jang selengkapnja dengan bantuan dari Sri Padu- ka dapat digunakan gamelan Kjahi Kanjut Mesem jang ada pada Mangkunegaran dan dibawakan oleh para waranggono (biduanita) jang terdahulu jang se- karang masih ada, ditambah dengan seniwati-seni- wati jang sekarang.
Saja berkejakinan bahwa RRI Djakarta dan RRI Solo bersama-sama dengan Lokananta akan bersedia men- gusahakan perekamannja dengan mengeluarkan pir- ingan hitamnja, sehingga dengan demikian Langen- drijan sebagai pusaka perbendaharaan kebudajaan tetap hidup dan terpelihara di tengah-tengah kita.
Dalam hubungannja dengan inilah maka pada bulan jang lalu saja telah menugaskan Sdr. Brigdjen Soe- darmo Pembantu Menteri Pembangunan Masjarakat Desa Urusan Umum Bersama-sama dengan Sdr. Soeprapto dari RRI Djakarta untuk meneliti kemu- ngkinan-kemungkinan usaha-usaha tersebut (Surat dari Menteri Pembangunan Masjarakat Desa, Ipik Gandamana kepada Sri Paduka Mangkunegoro di Solo, 1965).
Berdasarkan arsip di atas, Ipik Gandamana pernah menyaksikan pementasan Langendriyan Mandras- wara khas Mangkunegaran sehingga memiliki rasa ketertarikan terhadap kesenian tersebut. Setelah terpesona, Gandamana mengajukan permohon- an kepada Mangkunegara VIII agar Langendriyan dapat didokumentasikan oleh negara melalui RRI Surakarta dan Lokananta. Usul tersebut merupakan sebuah keseriusan sang menteri. Pemerintah Ker- esidenan Surakarta memfasilitasi pertemuan antara pihak Mangkunegaran dengan Residen Surakarta, Kepala Studio RRI Surakarta, dan Direksi Lokananta (Berkas tentang Rencana Perekaman Langendriyan Mangkunegaran, 1965). Uniknya, usul ini bukan be- rasal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, teta- pi disampaikan oleh seorang Menteri Pembangunan Masyarakat Desa. Artinya, penyebarlasan diskursus melalui pertunjukan seni khas Mangkunegaran ber- hasil mempengaruhi pikiran sadar dan bawah sadar sang menteri. Oleh sebab itu, menteri yang tidak
mengurusi dalam bidang kebudayaan bisa memiliki keinginan untuk mendokumentasikan, padahal seha- rusnya usul tersebut dilontarkan oleh Menteri Kebu- dayaan.
Sementara itu, pengaruh kesenian  khas Mangkuneg- aran ini sangat kental dalam pengembangan kese- nian tradisional di luar istana. Buktinya, S. Maridi, maestro tari Surakarta, mengkreasi Langendriyan berdasar pada Langendriyan Mangkunegaran pada 1972. Kemudian, ia bersama Sutjiati Djoko Suhardjo menyusun Langendriyan yang diperankan laki-la- ki dan perempuan pada 1974. Himpunan Wanita Mangkunegaran (HWMN) menggubah Langendri- yan dengan mengurangi jumlah pupuh tembang, men- gurangi gendhing iringan, merubah susunan tari, dan mengubah peran penari (penari hanya menari karena lagu dinyanyikan oleh waranggana atau pesindhen). Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Surakarta juga menjadikan Langendriyan Mangkunegaran se- bagai materi pelajaran, tetapi pemeran dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan. Seniman Surakarta seperti Wahyu Santosa Prabowo dan Nora Kustan- tina Dewi juga mengkreasi Langendriyan Mangku- negaran dengan merubah gerak tari, menggunakan antawecana , dan menampilkan pemeran sesuai to- koh (Widyastutieningrum, 2006: 2-3). Kreasi-kreasi ini memperlihatkan keberhasilan Mangkunegara VIII dalam bidang kebudayaan sehingga mempengaruhi kehidupan kesenian di Surakarta. Langendriyan bu- kan satu-satunya jenis seni pertunjukan yang mem- pengaruhi kreasi seni tradisi di Surakarta.
Berdasarkan pendapat Puguh, Mangkunegara VIII meneguhkan identitas Mangkunegaran dalam sebuah tarian pasca kemerdekaan. Tarian itu adalah Gamby- ong Pareanom. Gambyong adalah sejenis tari taled- hek (tayub), erotis, dan simbol  kesuburan yang men- galami penghalusan sehingga dapat ditampilkan di istana. Citra Suharya, Nyi Bei Mintararas, dan Rana Suripta adalah ahli kesenian Mangkunegaran yang mengeksekusi keinginan Mangkunegara VIII untuk membakukan struktur gerak Gambyong versi “baru” pada zaman itu  (Puguh, 2015: 457-464). Gambyong Pareanom menjadi sebuah tarian estetis dan erotis simbol Mangkunegaran.
Gambyong sebagai tari yang bersifat estetis dan ero- tis terus dikembangkan oleh seniman istana pada masa Mangkunegara VIII. Ada Gambyong Sumyar atau Campursari karya Mintararas dan Gambyong Retna Kusuma atau Ndut-ndut . Gambyong khas Mangkunegaran mempengaruhi para seniman Sura- karta sehingga mereka mengkreasi Gambyong ber- dasarkan Gambyong Pareanom khas Mangkunega- ran. Gambyong menjadi tari yang sering disajikan di berbagai macam acara sepeti pentas seni, pernikahan,
dan penyambutan tamu di luar tembok istana. Artin- ya, Gambyong berhasil menjadi media penyemai di- skursus untuk mencitrakan Mangkunegaran sebagai pusat pengembangan dan pelestarian kesenian istana yang merakyat. Selain itu, Mangkunegara VIII juga menggali kesenian istana yang mengalami mati suri. Bedhaya Anglir Mendhung merupakan salah satu kesenian sakral milik istana Mangkunegaran yang digali oleh para maestro Mangkunegaran. Beksan ini diciptakan oleh Mangkunegara I pada abad ke-18. Para penggali menggunakan manuskrip Jawa yang tersimpan di Perpustakaan Reksa Pustaka Mangku- negaran. Mangkunegaran juga melakukan ritual un- tuk memuliakan sesepuh yang berperan penting da- lam penciptaan Gendhing Anglir Mendhung, Kyai Demang Secakarma dan Kyai Rangga Kidangwangi (Kidangwulung)  (Beksan Anglir Mendhung Nyaren- gi Pengetan Wiyosandalem jangkep yuswa 64 Tahun, 1982). Mereka juga mengeluarkan sesaji sebagai un- gkapan syukur dan keselamatan bersamaan dengan pementasan yang terdiri dari ketan biru, eten-eten, jajan pasar , bekakak , nasi megana , nasi asahan , nasi golong , sekar setaman , sekar uteran lima warna (kanthil, kenanga, mlathi, mawar merah, dan putih) (Jaya Baya, Januari 24, 1982).
Pada Desember 1981, TVRI Jakarta dan Yogyakarta mendokumentasikan pementasan Gendhing Anglir Mendhung dan beksan yang ditampilkan oleh tiga penari. Pada jumenengan dalem KGPAA Mangku- negara VIII Februari 1982 dan pengetan khol dalem KGPAA Mangkunegara I, beksan ini disajikan lagi oleh tiga penari Mangkunegaran (Jaya Baya, Janu- ari 24, 1982). Namun, pada peringatan ulang tahun penobatan Mangkunegara VIII 19 Juli 1987, beksan disajikan oleh tujuh orang penari bukan tiga ( Suara Merdeka, 19 Juli 1987). Artinya, Mangkunegaran memerlukan waktu beberapa tahun untuk menampil- kan beksan yang benar-benar sesuai dengan masa awal. Ini mengindikasikan bahwa para penggali menghadapi kesulitan-kesulitan disebabkan oleh ke- terbatasan sumber dan penemuan sumber baru. Ini juga menunjukkan keseriusan Mangkunegaran untuk menghidupkan kembali “pusaka Langenpraja.” Oleh sebab itu, ada motivasi tertentu di balik penggalian beksan ini karena setiap praktik budaya pasti men- gandung maksud tersembunyi.
Bedhaya Anglir Mendhung adalah simbol kejayaan Mangkunegara I. Kisah yang dituturkan melalui bek- san sakral tersebut adalah kepahlawanan R.M Said (Mangkunegara I) yang terkenal dengan panji perang Sambernyawa di medan perang. Oleh sebab itu, para penari mengenakan perlengkapan tari, yaitu pistol pada versi tiga penari; busur dan panah pada versi tu- juh penari. Para penari juga membuat formasi perang seperti Makarabyuha, Kagapati, Tiksna Bajrabyuha,
cakra swandana, emprit neba, dan beberapa forma- si lainnya seperti yang digunakan oleh R.M Said di medan perang. Narasi ini tidak hanya dibangun melalui sajian beksan kepada khalayak, tetapi juga mempengaruhi media cetak sebagai berikut, Namun yang paling diagungkan dan dianggap kera- mat, bahkan dilestarikan hingga kini adalah Bek- san Bedhoyo Anglir Mendhung, menggambarkan kepahlawanan Pangeran Sambernyowo di palagan Kasatriyan itu. Konon Gendhing Anglir Mendhung, baik bentuk maupun iramanya, tak ubahnya den- gan gendhing Gadhungmlathi ciptaan Sultan Agung Hangrokokusumo Mataram. Bahkan menurut RT Warsodiningrat, empu gendhing kamyagan Karaton Surakarta (PB-X hingga PB-XII), gendhing Gad- hungmlathi ini dari pemberian Kanjeng Ratu Kan- conosari yakni Ratu Kidul. Konon gendhing pusaka yang besar tuahnya untuk kedamaian, kemakmuran dan kejayaan praja dan kawulanya. Itulah sebabnya PA Mangkunegoro dalam mencipta Beksan Bedhaya Anglir Mendhung sengaja menyerap hikmah gend- hing pusaka itu ke dalam 3 bait Sekar Durmo yang mengawali Ketawang Kemanak Anglir Mendhung... ( Suara Merdeka , Juli 19, 1987).
Berdasarkan formasi-formasi diskursif di atas, tin- dakan budaya melalui penggalian, penyajian, dan narasi beksan Bedhaya Anglir Mendhung adalah up- ayanya untuk menyebarluaskan pengetahuan sebagai pengayom kebudayaan Jawa. Mangkunegara VIII memiliki motif untuk mempengaruhi kesadaran dan ketidaksadaran subjek. Narasi kebesaran Mangku- negara I dalam beksan diproduksi olehnya sebagai sarana untuk memperkuat hegemoni kebudayaan dari para abdi, masyarakat umum, dan pemerintah. Itulah sebabnya, ia membangun pengetahuan yang memiliki relasi kuasa di balik wacana “harta Lan- genpraja Mangkunegaran”. Sebagaimana Armstrong (2015) menganalisis pernyataan Foucault, pengeta- huan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan karena merupakan sebuah asosiasi antara jalan mengetahui masyarakat dan cara memperlakukan mereka. Art- inya, pengetahuan dan kekuasaan memiliki kaitan erat untuk mempengaruhi subjek, yaitu masyarakat. Dalam kasus ini, subjeknya adalah para abdi, mas- yarakat, dan pemerintah.
Mereka merupakan subjek yang terhegemoni oleh diskursus revivalisme kebudayaan Jawa Mangku- negara VIII. Artinya, fungsi diskursus tersebut ada- lah mempengaruhi subjek agar Mangkunegara VIII dapat memperoleh kuasa atas kebudayaan Jawa. Misalnya saja, pada masa pemerintahan Presiden Su- karno, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang disebut-sebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai onderbouw Partai Komunis Indonesia (PKI), pernah meminta Mangkunegara VIII untuk menjadi Ketua
Kehormatan Kongres Lekra I di Surakarta (Surat Panitia Konggres Nasional Ke I Lekra kepada Sri Paduka Mangkunegoro ke VIII, 1958). Secara ide- ologis, Lekra kurang menyukai feodalisme karena membangun wacana seni untuk rakyat, realisme so- sialis, dan ideologi dalam berkesenian. Mangkuneg- aran pernah menjadi sasaran gerakan anti feodalisme pada masa revolusi. Ini berarti, Lekra memandang bahwa Mangkunegara VIII adalah sosok penting dalam kebudayaan Jawa yang dapat mempengaruhi rakyat. Kemudian, pada masa Orde Baru, Mangku- negara VIII adalah anggota Golkar sehingga ia diang- kat oleh partai untuk menjadi juru kampanye. Golkar tentu menganggap bahwa Mangkunegara VIII masih memiliki power sehingga dapat mempengaruhi pili- han rakyat di Surakarta.
Realitas ini selaras dengan pendapat Gramsci (da- lam Hoare & Smith (ed), 1992: xiv), hegemoni mer- upakan sebuah fase historis untuk memperoleh ke- tundukan melalui konsensus atau persetujuan sadar. Dengan demikian, makna diskursus revivalisme ke- budayaan Jawa Mangkunegara VIII bagi subjek ada- lah Mangkunegaran sebagai pusat pengetahuan dan lembaga pelestarian kebudayaan Jawa. Mangkuneg- aran dianggap oleh mereka sebagai pusat pembangkit kesenian-kesenian Jawa yang sudah mengalami mati suri. Kesenian khas Mangkunegaran menjadi inspira- si dalam penciptaan dan kreasi seni oleh para seniman tradisonal. Mereka menganggap bahwa mangkuneg- aran merupakan benteng kebudayaan dari penetrasi kebudayaan asing. Realitas ini adalah bukti keber- hasilan hegemoni Mangkunegara VIII dalam bidang budaya di tengah keterbatasan dan perubahan zaman.

## SIMPULAN
Mangkunegara VIII adalah kepala trah Mangkuneg- aran yang memimpin di era republik. Gejolak politik pasca kemerdekaan Indonesia menghimpit posisinya sebagai penguasa. Ia kehilangan kedudukan sebagai penguasa praja sehingga hanya menjadi pengageng pura yang tidak punya kekuasaan untuk memerintah layaknya seorang kepala pemerintahan. Ia menerima berbagai macam tekanan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh sebab itu, ia membutuhkan kebudayaan Jawa khas Mangkunegaran untuk mempertahankan kehor- matannya. Ia membangun diskursus revivalisme ke- budayaan Jawa.
Wacana revivalisme kebudayaan Jawa Mangkuneg- ara VIII berbentuk klaim bahwa ia adalah pengay- om kebudayaan Jawa. Mangkunegaran merupakan pusat pelestarian kebudayaan Jawa. Mangkunegaran mempertunjukkan kesenian-kesenian khasnya kepa- da khalayak umum, para pejabat, dan tamu-tamu as- ing. Mangkunegaran menjadi pusat untuk menggali
kesenian-kesenian khasnya yang pernah mati suri. Fungsi dari wacana ini adalah untuk memperoleh ke- hormatan dari abdi dalem, masyarakat, dan petinggi republik dalam bidang kebudayaan. Makna dari wa- cana ini bagi mereka yang terhegemoni adalah ang- gapan bahwa Mangkunegaran menyimpan harta dan warisan budaya yang adiluhung dari para leluhur.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Azmeh, A. (1991). Islamist Revivalism and West- ern Ideologies. History Workshop, 32 , 44-53. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/4289100
Anonim. (1982). Beksan Anglir Mendhung Nyarengi Pengetan Wiyosandalem jangkep yuswa 64 Tahun . Koleksi Reksopustaka Mangkunegaran
Armstrong, P. (2015). The discourse of Michel Fou- cault: A sociological encounter. Critical Perspec- tives on Accounting, 27 , 29–42. doi:http://dx.doi. org/10.1016/j.cpa.2013.10.009
Barker, C., & Galasiński, D. (2001). Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity. London, Thousand Oaks, & New Delhi: SAGE Publications.
Basuki, A. R. (2010). Peranan Komisi Dana Milik Mangkunegaran dalam Proses Nasionalisasi Aset- aset Mangkunegaran Tahun 1946-1952. Surakarta: Skripsi, Ilmu Sejarah, FSSR, Universitas Sebelas Maret.
Berita Buana (September 5, 1987). Berita Nasional (September 5, 1987).
Curtis, H. D. (2011). A Sane Gospel: Radical Evan- gelicals, Psychology, and Pentecostal Revival in the Early Twentieth Century. Religion and American Culture: A Journal of Interpretation, 21 (2), 195-226. doi:10.1525/rac.2011.21.2.195
Davidson, J. S., & Henley, D. (2007). The Revival of Tradition in Indonesian Politics The deployment of Adat from Colonialism to Indigenism. Oxon, New York: Routledge.
Evers, H. D., & Siddique, S. (1993, Februari). Re- ligious Revivalism in Southeast Asia: An Introduc- tion. 8 (1), 1-10. Diakses dari http://www.jstor.org/ stable/41035725
Fakih, F. (2014). Akar-akar Kanan daripada Nasion- alisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesejarahannya. Lembaran Sejarah, 11 (1).
Gramsci, A. (1992). Selections From the Prison Notebooks, ed. Q Hoare dan G. Nowell-Smith. New York: INTERNATIONAL PUBLISHERS.
Greeley, A. (1994, September). A Religious Revival in Russia? Journal  for  the  Scientific  Study  of  Reli- gion, 33 (3), 253-272. Diakses dari http://www.jstor. org/stable/1386689
Haryono, S. (2012, Januari - Maret). Implementasi Konsep Langendriya Mandraswara terhadap Seni- man Muda. Jurnal Seni & Budaya Panggung, 22 (1), 94 - 106.
Jaya Baya. (1982, Januari 24). Nglacak Baline Anglir Mendhung Sambernyawan. Jaya Baya .
Kartodirdjo, S. (1982). Revolution in Surakarta 1945-50: A Case Study of City and Village in the In- donesian Revolution. Canberra: Thesis of The Aus- tralian National University.
Kurris, R. (2009). Purbayan di Tengah Rakyat dan Ningrat. Surakarta: ARAYA.
Magnis-Suseno, F. (1984). Etika Jawa: Sebuah Anal- isa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Ja- karta: PT. Gramedia.
Mangkunegaran. (1984). Pengetan 40 Tahun Jume- nengdhalem S.I.J. Mangkoenagoro VIII Hing Sura- karta Surya kaping 19 Juli 1984 ing Pandhapi Ageng Mangkunegaran. Koleksi Rekso Pustaka Mangku- negaran
Maxwell, D. (2018, April ). Continuity and Change in the Luba Christian Movement, Katanga, Belgian Congo, c. 1915-50. Journal of Ecclesiastical History, 69 (2), 326-344. doi:10.1017/S0022046917000720
McGregor, J. (2012). Rethinking detention and deportability: Removal centres as spaces of reli- gious revival. Political Geography, 31 , 236-246. doi:10.1016/j.polgeo.2012.03.003
Meyer. (2011). Falling for the Lord Shame, Revival- ism, and the Origins of the Second Great Awakening. Early American Studies: An Interdisciplinary Jour- nal, 9 (1), 142-166. doi:10.1353/eam.2011.0002
Mode, P. G. (1921, Juli). Revivalism as a Phase of Frontier Life. The Journal of Religion, 1 (4), 337-354. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/1195154
Mudzakkir, A. (2011). Revivalisme Masyarakat Adat dalam Politik Lokal di Indonesia Pasca-Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga, Tasikmala- ya, Jawa Barat. Volume 13 No. 1 , 167-184.
Müller, T., & Neundorf, A. (2012, Desember ). The Role of the State in the Repression and Revival of Religiosity in Central Eastern Europe. Social Forces,
91 (2), 559–582. doi:10.1093/sf/sos142
Northmore-Ball, K., & Evans, G. (2016). Seculariza- tion versus religious revival in Eastern Europe: Church institutional resilience, state repression and divergent paths. Social Science Research, 57 , 31-48. doi:http:// dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.11.001
Nugraha, I. P. (2011). Teosofi, Nasionalisme dan Elite Modern Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.
Panikkar, K. N. (2003, Februari). Colonialism, Cul- ture and Revivalism. Social Scientist, 31 (1/2), 3-16. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/3518287
Puguh, D. R. (2015). “Mengagungkan Kembali Seni Pertunjukan Tradisi Keraton: Politik Kebudayaan Jawa Surakarta, 1950-an-1990-an”. Disertasi: Pro- gram Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universi- tas Gadjah Mada.
Ratna, N. K. (2010). Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya . Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
Ritchie, D. (2014, October). William McIlwaine and the 1859 Revival in Ulster: A Study of Angli- can and Evangelical Identities. Journal of Eccle- siastical History, 65 (4), 803-826. doi:10.1017/ S002046913000602
Siburian, E. P. (2011). Perjalanan Hidup dan Upaya Membangkitkan Kembali Seni Opera Batak Tilhang Serindo.
Suara Karya , September 4, 1997
Surabaya Post (September 4, 1987).
Surat Panitia Konggres Nasional Ke-I Lekra kepada Sri Paduka Mangkunegoro ke VIII. (1958). Koleksi Reksa Pustaka Mangkunegaran.
Wasino. (2014). Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896-1944. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Weiss, G., & Wodak, R. (2003). Critical discourse analysis: theory and interdisciplinarity. Hampshire and New York: PALGRAVE MACMILLAN.
Widyastutieningrum, S. R. (2006). Langendriyan Mangkunegaran: Pembentukan dan Perkembangan Bentuk Penyajiannya. Surakarta: ISI Press.